Pemerintah Kabupaten Jembrana
BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (PEPD) maka ada 3 (tiga) komponen yang memajukan keberhasilan/ kegagalan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan amanat otonomi daerah yang dituangkan dalam RPJMD yaitu: a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b. Meningkatkan layanan umum. c. Meningkatkan daya saing. Mengacu pada data capaian kinerja pada Bab II maka secara umum Kabupaten Jembrana telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan peningkatan daya saing daerah. Namun demikian masih terdapat permasalahan – permasalahan pembangunan daerah yang berakibat kurang optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintah. 4.1
Permasalahan Pembangunan
4.1.1 Pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat meliputi : a)
PDRB Perkapita: Masih terjadi ketimpangan distribusi masing – masing sektor.
b)
Laju Inflasi: Laju pertumbuhan ekonomi cenderung sama dengan laju inflasi.
c)
Angka Kemiskinan: Munculnya KK miskin perekonomian.
d)
baru
akibat
dari
ketidakstabilan
Angka Pengangguran: Masih adanya kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja dengan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan masyarakat.
4.1.2 Pembangunan Peningkatan Layanan Umum terfokus kepada peningkatan layanan dasar masyarakat yang meliputi: a)
Pendidikan: Akses kesempatan belajar belum optimal.
b)
Kesehatan: Kualitas pelayanan kesehatan belum optimal.
c)
Administrasi Kependudukan: - Minat masyarakat melengkapi administrasi kependudukan kurang. - Dinamika migrasi penduduk sangat tinggi.
RPJMD Kab. Jembrana 2011-2016
IV-1
Pemerintah Kabupaten Jembrana
d)
Ketenagakerjaan: Kemampuan menyalurkan tenaga kerja terampil terbatas.
e)
Daya Beli Masyarakat: - Jiwa Wirausaha masyarakat masih kurang. - Inovasi produk masih rendah. - Akses Pemasaran masih kurang. - Masih rendahnya kecintaan pada produk lokal.
f)
Layanan Perijinan: Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengurus ijin.
g)
Sarana dan Prasarana Wilayah: - Masih banyaknya sarana prasarana wilayah cepat rusak akibat beban yang berlebihan. - Rasa memiliki fasilitas umum yang masih kurang. - Masih kurangnya regulasi yang mengatur tata ruang. - Daya dukung ruang sangat terbatas.
4.1.3 Pembangunan Daya Saing Daerah yang masih kurang optimal: a)
Iklim Investasi: - Kurangnya regulasi investasi di daerah. - Kewenangan investasi masih tumpang tindih. - Masih rendahnya promosi dan kerjasama potensi investasi daerah. - Kurangnya infrastruktur investasi.
b)
Sarana Perhubungan: Belum lengkapnya sarana perhubungan.
c)
Produktivitas Daerah: Masih rendahnya pemanfaatan teknologi tepat guna.
4.2 Isu Strategis 4.2.1 Isu strategis terhadap pembangunan kesejahteraan masyarakat meliputi: a)
PDRB Perkapita Belum meratanya kontribusi dari masing masing sektor terhadap pembentukan perekonomian daerah. Berkurangnya pertambangan akibat penurunan kualitas lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan. Berkurangnya kuantitas dan kualitas sektor pertanian secara umum. Terbatasnya sumberdaya energi, dan masih tergantungnya sumber energi pada daerah lain. Perkembangan jasa tersier cenderung meningkat tanpa diimbangi dengan kesiapan SDM Pertumbuhan Penduduk yang pesat tanpa diikuti dengan peningkatan pendapatan
RPJMD Kab. Jembrana 2011-2016
IV-2
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4.2.2
b)
Laju Inflasi: Laju pertumbuhan ekonomi cenderung sama dengan laju inflasi; Tidak stabilnya perekonomian dunia yang mempengaruhi harga bahan pokok; Tidak stabilnya moneter terhadap perputaran ekonomi masyarakat dan investasi;
c)
Angka Kemiskinan : Munculnya KK miskin baru akibat dari ketidakstabilan perekonomian; Mentalitas masyarakat untuk lepas dari kemiskinan masih rendah; Migrasi menyebabkan permasalahan baru terhadap angka kemiskinan.
d)
Angka Pengangguran: Masih adanya kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja dengan lapangan kerja yang sesuai dengan keterampilan masyarakat; Terapan teknolgi di bidang industri, menyebabkan serapan tenaga kerja rendah; Efisiensi industri di segala bidang menyebabkan pengurangan tenaga kerja.
Isu strategis terhadap Pembangunan Peningkatan Layanan Umum terfokus kepada peningkatan layanan dasar masyarakat yang meliputi: a)
Pendidikan: Migrasi menyebabkan pengukuran kinerja akses pendidikan berkurang; Persebaran pusat pendidikan belum sebanding dengan kepadatan penduduk; Relevansi kelulusan pendidikan sekolah menengah kejuruan belum sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja;
b)
Kesehatan: Kualitas pelayanan kesehatan belum optimal; Persebaran pusat kesehatan belum sebanding dengan kepadatan penduduk; Prilaku masyarakat terhadap kesehatan pribadi masih rendah; Meningkatnya kasus – kasus HIV/ AIDS; Proporsi balita dengan gizi buruk dan kurang gizi masih tinggi; Angka kematian bayi masih tinggi;
RPJMD Kab. Jembrana 2011-2016
IV-3
Pemerintah Kabupaten Jembrana
4.2.3
c)
Administrasi Kependudukan: Minat masyarakat melengkapi administrasi kependudukan kurang; Dinamika migrasi penduduk dan mentalitas yang merasa sebagai warga negara Indonesia sehingga menganggap diri WNI.
d)
Ketenagakerjaan: Kemampuan menyalurkan tenaga kerja terampil terbatas; UMK yang ada belum menjamin kebutuhan fisik minimal; Belum tegasnya penerapan regulasi UMK; Mentalitas tenaga kerja lokal terhadap minat pada pekerjaan kasar kurang;
e)
Daya Beli Masyarakat: Jiwa Wirausaha masyarakat masih kurang; Inovasi produk masih rendah; Akses Pemasaran masih kurang; Masih rendahnya kecintaan pada produk lokal.
f)
Layanan Perijinan: Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengurus ijin. Pembiaran terhadap perijinan di masyarakat, menimbulkan maraknya pelanggaran.
g)
Sarana dan Prasarana Wilayah: Masih banyaknya sarana prasarana wilayah cepat rusak akibat beban yang berlebihan; Rasa memiliki fasilitas umum yang masih kurang; Masih kurangnya regulasi yang mengatur tata ruang; Daya dukung ruang sangat terbatas.
Isu strategis pada Pembangunan Peningkatan Daya Saing Daerah yang masih kurang optimal: a)
Iklim Investasi: Kurangnya regulasi investasi di daerah; Kewenangan investasi masih tumpang tindih; Masih rendahnya promosi dan kerjasama potensi investasi daerah; Kurangnya infrastruktur investasi.
b)
Isu strategis pada sarana perhubungan: Belum lengkapnya sarana perhubungan; Image terhadap permahaman masyarakat yang tidak mampu membedakan kewenangan jalur nasional yang melintas di Kabupaten.
RPJMD Kab. Jembrana 2011-2016
IV-4
Pemerintah Kabupaten Jembrana
c)
Isu strategis pada produktivitas daerah: Masih rendahnya pemanfaatan teknologi tepat guna; Rendahnya minat masyarakat terhadap produk lokal; Rendahnya rasa memiliki terhadap produk produk daerah; Rendahnya kualitas produk lokal.
RPJMD Kab. Jembrana 2011-2016
IV-5
