BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS A. Permasalahan Pembangunan 1. Urusan Kewenangan Wajib a. Pendidikan 1) Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak (TK), pendidikan dasar dan menengah. 2) Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan PAUD/TK, pendidikan pasar dan pendidikan menengah serta pendidikan non formal dan pendidikan khusus. 3) Masih rendahnya keterjangkauan pelayanan PAUD/TK, Pendidikan Dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal serta pendidikan khusus. 4) Belum optimalnya kesetaraan dalam pelayanan PAUD/TK, pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta non formal dan pendidikan khusus. 5) Masih rendahnya kepastian pelayanan PAUD/TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan non formal serta pendidikan khusus. 6) Masih rendahnya ketersediaan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. 7) Masih rendahnya kualitas manajemen penyelenggaraan pelayanan pendidikan. 8) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pondok pesantren. b. Kesehatan 1) Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 162 per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi AKI Jawa Tengah. Tingginya AKI di Kabupaten Pekalongan antara lain ditandai oleh: a. Masih kurangnya jumlah bidan yang memiliki kompetensi dalam penanganan persalinan. b. Masih kurangnya dokter spesialis yang menangani kasus rujukan di Rumah Sakit. c. Masih terdapat daerah yang memiliki akses sulit menuju ke pusat pelayanan kesehatan. 2) Masih ditemukannya balita gizi buruk dengan persentase sebesar 2,4% pada tahun 2010. 3) Belum optimalnya upaya pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan. 4) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan anak balita. 5) Masih rendahnya kualitas dan upaya untuk menciptakan lingkungan sehat serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat. 6) Masih tingginya angka kesakitan terutama DBD,TB,dan Kusta. 7) Tingginya angka kematian akibat penyakit tidak menular. 8) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan untuk penduduk miskin. 9) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan aparatur di Puskesmas,Puskesmas Pembantu, dan RSUD Kabupaten Pekalongan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. c. Pekerjaan Umum 1) Masih adanya jalan dan jembatan dengan kondisi rusak dan rusak berat. 2) Belum optimalnya kondisi dan fungsi drainase. 3) Belum optimalnya sistem informasi / data base jalan dan jembatan. 4) Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan pelayanan jaringan pengairan untuk lahan persawahan. 5) Belum optimalnya pengelolaan dan penyediaan air baku.
Hal IV- 1
6) Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan konservasi sungai, danau dan sumberdaya lainnya. 7) Belum optimalnya pengelolaan air minum dan limbah. 8) Belum otpimalnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. 9) Belum optimalnya pembangunan infrastruktur pedesaan. 10) Belum optimalnya kinerja pengelolaan sampah. d. Tata Ruang 1) Masih adanya penyimpangan pemanfaatan ruang dari ketentuan pemanfaatan ruang. 2) Masih adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan dan tata ruang, antar sektor, yaitu kehutanan, ruang terbuka hijau, kebutuhan lahan untuk prasarana wilayah dan pemukiman. 3) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 4) Belum tersusunnya rencana rinci tata ruang. e. Perencanaan Pembangunan 1) Belum semua dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan Pemerintah Pusat dapat dipenuhi oleh SKPD pengampu urusan, antara lain perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, wilayah strategis, pengurangan resiko bencana, serta pengembangan prasarana wilayah dan sumberdaya alam. 2) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam penyediaan data pendukung perencanaan pembangunan antara lain data spasial, data penduduk miskin per kecamatan dan data pilah gender. 3) Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring-evaluasi pembangunan sebagai umpan balik penyusunan rencana pembangunan daerah tahun berikutnya. 4) Kurangnya koordinasi antar SKPD dalam bidang perencanaan. 5) Belum optimalnya upaya sosialisasi dan pengembangan kreativitas serta inovasi dalam perencanaan pembangunan. f. Perumahan 1) Kemampuan Kebutuhan perumahan bagi penduduk tidak sebanding dengan Pertumbuhan penduduk (backlog). Masih rendahnya penyediaan rumah, baik oleh pengembang maupun secara swadaya. 2) Masih rendahnya pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. 3) Masih adanya lingkungan permukiman kumuh. 4) Belum optomalnya upaya pemberdayaan komunitas perumahan. g. Perhubungan 1) Masih rendahnya pengaturan/ manajemen lalu lintas dan rendahnya disiplin pengguna jalan. 2) Masih rendahnya kulitas pelayanan angkutan umum. 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung keselamatan lalu lintas. 4) Tingginya beban lalu lintas dan masih banyaknya daerah rawan kecelakaan lalu lintas. 5) Belum adanya pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor. h. Lingkungan Hidup 1) Rendahnya upaya pengendalian pencemaran air yang disebabkan oleh kegiatan industri.
Hal IV- 2
2) Pengembangan dan penyediaan data, informasi dan studi lingkungan pada setiap perencanaan pembangunan yang mempengaruhi lingkungan belum optimal 3) Belum opitimalnya perlindungan dan konservasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. 4) Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam. 5) Meningkatnya polusi udara akibat dari kegiatan industri dan emisi gas kendaraan bermotor. 6) Masih terbatasnya luasan ruang terbuka hijau dan belum optimalnya pengelolaan ruang terbuka hijau. 7) Masih terjadinya rob yaitu di wilayah pesisir. 8) Masih rendahnya tingkat koordinasi dalam hal pengendalian kualitas dan kuantitas sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. 9) Masih rendahnya jumlah aturan/ kebijakan terkait dengan kepedulian penanggulangan bencana pemanasan global dan dampak perubahan iklim. 10) Belum optimalnya penataan pertamanan di ruang terbuka hijau. i.
Pertanahan 1) Belum optimalnya sistem pendaftaran tanah dan pelayanan administrasi pertanahan. 2) Belum efektifnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam administrasi pertanahan, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat arti pentingnya status kepemilikan tanah untuk sekarang maupun masa mendatang. 3) Masih tingginya konflik-konflik pertanahan dan belum optimalnya penyelesaian konflik-konflik pertanahan. 4) Belum optimalnya pengembangangan sistem informasi pertanahan. 5) Belum optimalnya Kerjasama antar Daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam peningkatan tertib administrasi pertanahan.
j. Kependudukan dan Catatan Sipil 1). Belum optimalnya pengembangan dan keserasian kebijakan kependudukan. 2). Belum optimalnya pelaksanaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 3). Belum optimalnya pengelolaan sistem pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil 4). Belum optimalnya perwujudan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara on line. 5). Masih terbatasnya sarana prasarana aparatur kependudukan dan pencatatan sipil. k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1) Belum optimalnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas perempuan dan anak. 2) Belum kuatnya kelembagaan pengarus-utamaan gender dan anak. 3) Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, yang ditunjukkan dengan masih tingginya kesenjangan gender di Kabupaten Pekalongan dengan indicator rendahnya nilai IPG dan IPM dan Masih tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pekalongan, ditunjukan dari meningkatnya kasus KDRT dari tahun 20082010. 4) Belum optimalnya peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
Hal IV- 3
5) Belum optimalnya peningkatan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. l.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1) Masih tingginya Total Fertilty Rate Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2009 mencapai 2,9. Dibandingkan Jawa Tengah (pada tahun 2009 sebesar 2,3). 2) Masih kurangnya partisipasi laki-laki dalam ber KB. Persentase laki-laki yang menggunakan kontrasepsi MOP dan Kondom pada tahun 2009 hanya 1,93%. 3) Belum optimalnya pemahaman dan peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi remaja. Masih tingginya jumlah PUS yang memiliki istri dibawah usia 20 tahun, pada tahun 2010 persentasenya mencapai 2,02%. 4) Belum optimalnya pelayanan kontrasepsi khususnya kontrasepsi mantap. 5) Masih tingginya unmetneed, dibandingkan dengan target SPM Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Unmetneed Kabupaten Pekalongan sebesar 8,56%. 6) Belum optimalnya upaya promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok-kelompok BKR, BKL, dan BKB 7) Belum optimalnya kinerja pusat pelayanan informasi dan konseling KRR. 8) Belum optimalnya upaya penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV /AIDS. 9) Belum optimalnya pengembangan bahan informasi tentang pengusahaan dan pembinaan tumbuh kembang anak. 10) Belum optimalnya pelaksanaan pengembangan model operasional BKB – Posyandu – PAUD. 11) Belum tercukupinya tenaga pendamping bina keluarga dengan kompetensi yang memadai. 12) Masih kurangnya jumlah PLKB, hal ini dapat dilihat rasio PLKB dengan desa/kelurahan sebesar 1:4.
m. Sosial 1) Penanganan penyandang PMKS belum terlaksana secara menyeluruh dan optimal. 2) Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. 3) Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan anak terlantar. 4) Belum optimalnya penananganan dan pembinaan para penyandang cacat dan trauma. 5) Belum optimalnya penanganan dan pembinaan panti jompo. 6) Belum optimalnya penanganan dan pembinaan para eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba) 7) Masih rendahnya peran PSKS dalam usaha penanganan PMKS di masingmasing desa. 8) Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi sosial baik panti dan diluar panti dan non-panti. 9) Belum optimalnya kelembagaan swadaya dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. 10) Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. 11) Peran pemerintah dan lembaga swasta dalam memberdayakan fakir miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya masih rendah. 12) Belum optimalnya pelaksanaan sistem informasi kesejahteraan sosial dan sistem informasi gender.
Hal IV- 4
n. Ketenagakerjaan 1) Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja, ketidaksesuaian antara kualifikasi pekerjaan dengan pendidikan yang diperoleh. 2) Sempitnya kesempatan kerja yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan dan penyerapan angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja sehingga jumlah pengangguran bertambah. 3) Belum optimalnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. o. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1) Belum terciptanya iklim yang kondusif bagi usaha kecil dan menengah. 2) Belum optimalnya pengembangan jiwa kewirausahaan dan keunggulan usaha yang kompetitif bagi UMKM. 3) Belum optimalnya sistem pendukung usaha bagi UMKM. 4) Rendahnya kualitas kelembagaan koperasi. p. Penanaman Modal 1) Belum optimalnya promosi penanaman modal dan masih terdapatnya hambatan dalam perijinan usaha, antara lain pelayanan dan biaya awal investasi. 2) Masih rendahnya realisasi penananam modal, terutama dari dunia usaha dari dalam negeri dalam pengembangan industri, kerajinan, kelautan dan perikanan serta pengembangan potensi pariwisata. 3) Belum optimalnya kerjasama antar daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal dan pelayanan publik. 4) Belum optimalnya pengkajian dan pengembangan penanaman modal. q. Kebudayaan 1) Belum optimalnya pengembangan nilai-nilai budaya terutama budaya lokal dan kearifan lokal. 2) Belum optimalnya pengelolaan kekayaan budaya. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kekayaan budaya dan benda-benda cagar budaya yang terancam kerusakan. Kurang berperannya masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perlindungan benda-benda cagar budaya yang ada. 3) Belum optimalnya pengelolaan keragaman budaya, yang ditunjukkan dengan belum optimalnya upaya pengembangan kesenian yang ada baik kesenian tradisional maupun modern. Yang ditunjukkan dengan belum optimalnya sarana dan prasarana kesenian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. 4) Belum optimalnya pengembangan kerjasama dalam pengelolaan kekayaan budaya. 5) Belum adanya upaya pelestarian budaya lokal batik yang merupakan warisan heritage Kabupaten Pekalongan. r. Pemuda dan Olah Raga 1) Belum optimalnya pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda. 2) Belum optimalnya peran serta generasi muda dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, antara lain dapat dilihat dari masih rendahnya akses dan kapasitas generasi muda dalam berbagai tahapan pembangunan. 3) Belum melembaganya jiwa entrepreneurship/kewirausahaan baik di pribadi pemudanya maupun di dalam organisasinya.
Hal IV- 5
4) Belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam upaya peningkatan kapasitas anggotanya. Khususnya dalam memberikan pendidikan kecakapan hidup. 5) Belum optimalnya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkoba. 6) Masih minimnya kualitas dan kuantitas sarana serta prasana olahraga sehingga mempunyai dampak pada prestasi olahraga. 7) Belum optimalnya peran organisasi olahraga dalam melakukan pembibitan dan pembinaan atlet muda berpotensi. 8) Belum optimalnya kerjasama dengan pihak lain dengan terbatasnya dana lain (bapak asuh untuk cabang-cabang olahraga) 9) Masih terbatasnya SDM dalam pemasyarakatan olahraga, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi. s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik sebagai akibat dari belum optimalnya pendidikan politik bagi masyarakat. 2) Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat dan generasi muda. 3) Belum optimalnya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat dan generasi muda. 4) Masih adanya gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat yang memerlukan tindakan antisipasi dari semua pihak. 5) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam hal peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan. 6) Belum optimalnya kegiatan manajemen kebencanaan di berbagai tingkatan masyarakat. 7) Belum optimalnya pemberantasan penyakit masyarakat. 8) Belum optimalnya penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala derah. 9) Belum optimalnya pembinaan organisasi masyarakat sipil. 10) Belum optimalnya pelaksanaan mitigasi bencana dan penanggulangan korban bencana alam. 11) Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kemanan dan ketertiban. t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 1) Belum optimalnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah yang ditunjukkan dengan belum optimalnya perencanaan legislasi daerah diketahui dari jumlah Perda yang dihasilkan cenderung menurun dari tahun 2009 sebanyak 20 Perda menurun menjadi 7 buah Perda. 2) Belum optimalnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah. 3) Belum efektif dan efisiennya pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan asset daerah. 4) Belum intensifnya pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah. 5) Belum optimalnya pengelolaan keuangan desa dalam rangka peningkatan pembangunan desa. 6) Belum optimlanya peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan sehingga pengawasan belum sepenuhnya dilakukan oleh tenaga fungsional pengawas. 7) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 8) Belum optimalnya respon pemerintah daerah terhadap pengaduan masyarakat. 9) Belum optimalnya penataan perundang-undangan dan pelaksanaan otonomi daerah.
Hal IV- 6
10) Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan kedinasan. 11) Belum optimalnya penyelenggaraan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka promosi penanaman modal, pengembangan pariwisata dan pengelolaan sumberdaya alam. 12) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik pada unit-unit pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. 13) Belum optimalnya pengembangan data dan informasi dalam pengambilan keputusan dan mendukung keterbukaan informasi publik. 14) Belum optimalnya pembinaan dan peningkatan disiplin aparatur pemerintah daerah. 15) Belum maksimalnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya 16) Belum terwujudnya penerapan sistem e-goverment dan keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang transparan dan akuntabel. u. Ketahanan Pangan 1) Rendahnya ketersediaan bahan pangan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini ditandai bahwa bahan pangan utama yang mengalami surplus hanya padi, sementara jagung, kedele dan daging mengalami defisit/kekurangan. 2) Kurang meratanya konsumsi bahan pangan pokok. Hal ini ditandai terdapatnya satu kecamatan rawan pangan yang disebabkan daya beli masyarakat yang masih rendah dan distribusi bahan pangan yang kurang merata. 3) Belum optimalnya jaminan keamanan bahan pangan bagi seluruh masyarakat. Hal ini ditandai masih adanya kasus temuan makanan yang tidak layak konsumsi. v. Pemberdayaan masyarakat 1) Belum optimalnya upaya peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan. 2) Pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat desa belum dapat terwujud sesuai harapan, hal ini dikarenakan kapasitas masyarakat dalam mengambangkan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif masih rendah dan jaringan kemitraan dalam mengembangkan kelompok usaha ekonomi produktif belum sepenuhnya dapat diwujudkan. 3) Peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan belum berjalan secara optimal, hanya elit-elit desa yang selalu berperan dalam setiap tahapan pembangunan serta peran dan akses perempuan dalam setiap tahapan pembangunan belum sesuai harapan. 4) Belum optimalnya peningkatan kemampuan dan kapasitas aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat belum terwujud secara optimal. 5) Rendahnya peran perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di perdesaan. 6) Belum optimalnya penciptaan dan penerapan teknologi tepat guna. 7) Tingkat kemandirian dan keberdayaan kelembagaan masyarakat desa belum terwujud secara optimal, hal ini dapat diketahui tingkat ketergantungan masyarakat pada pihak lain masih cukup besar, sehingga kemampuan masyarakat untuk melestarikan dan mengembangkan hasilhasil program belum sesuai harapan. w. Statistik 1) Belum lengkapnya data statistik untuk mendukung pembangunan daerah, penelitian dan dunia usaha.
perencanaan
Hal IV- 7
2) Terbatasnya kemampuan SDM aparatur SKPD sebagai penyedia dan pengelola data sesuai dengan urusan kewenangannya. 3) Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam mengelola data statistik untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. x. Kearsipan 1) Belum munculnya kesadaran secara penuh dari semua SKPD dalam kegiatan pengelolaan dan akuisisi arsip serta dokumen. 2) Masih rendahnya kualitas penyimpanan arsip dan dokumen di institusi pemerintahan. 3) Belum representatifnya tempat penyimpanan arsip dan dokumen daerah/belum terbangunnya depo arsip yang berdampak pada kualitas arsip yang tersimpan. 4) Masih adanya arsip-arsip yang mempunyai nilai sejarah di tangan pribadi/masyarakat dan belum diserahkan kepada pengelola kearsipan daerah yang ada. 5) Belum optimalnya kualitas SDM pengelola kearsipan di SKPD yang ada. y. Komunikasi dan Informasi 1) Belum optimalnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa. 2) Belum berperannya pejabat yang menangani masalah keterbukaan informasi publik yang menjadi tanggung jawab dari setiap SKPD. 3) Masih minimnya kualitas SDM yang handal dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. 4) Belum adanya subdomain website resmi tiap-tiap SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 5) Belum optimalnya pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi. 6) Belum efektifnya pemanfaatan perangkat lunak legal dan OSS di SKPD. 7) Belum adanya dokumen perencanaan dan peraturan penataan menara telekomunikasi. 8) Belum memadahinya sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi yang ada. 9) Belum optimalnya peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika. 10) Belum maksimalnya fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi. 11) Belum adanya kelompok informasi masyarakat di lingkungan masyarakat Kabupaten Pekalongan. z. Perpustakaan 1) Masih rendahnya minat baca masyarakat disebabkan oleh rendahnya budaya membaca masyarakat. 2) Minimnya kegiatan promosi perpustakaan dan minimnya kegiatan edukasi masyarakat tentang budaya membaca. 3) Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan perpustakaan utamanya perpustakaan desa / kelurahan disebabkan belum memadainya sumberdaya manusia dan sarana pendukung lainnya. 4) Belum adanya perpustakaan percontohan di tingkat desa / kelurahan yang didukung sarana prasarana memadai dalam proses penyelenggaraannya yang mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyakarakat. 5) Perlu adanya proses pengadaan bahan pustaka yg dapat menunjang terpenuhinya bahan pustaka yang senantiasa up to date.
Hal IV- 8
6) Belum adanya ruang khusus untuk memberikan layanan kepada anak anak usia dini ( ruang anak ) yang dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang berupa : buku bacaan untuk anak - anak, koleksi film anak anak, edu toys, tv, vcd player, kaset, meja baca anak – anak dll. 7) Belum optimalnya upaya penyelamatan dan pelestarian koleksi perpustakaan 2. Urusan Kewenangan Pilihan a. Pertanian 1) Masih rendahnya tingkat pendapatan petani, dipengaruhi oleh tingginya harga saprodi, sementara harga komoditas pertanian tidak stabil. 2) Jangkauan pemasaran komoditas unggulan pertanian/perkebunan masih terbatas. Hal ini dipengaruhi oleh akses informasi dan jaringan pemasaran yang belum terjalin secara optimal. 3) Belum optimalnya penerapan teknologi pertanian dan perkebunan. 4) Belum stabilnya produktivitas pertanian dan perkebunan. 5) Rendahnya kualitas SDM di bidang pertanian dan ketersediaan sarana prasarana dalam penerapan teknologi pertanian. 6) Rendahnya pengaruh penyuluhan pertanian terhadap peningkatan produksi pertanian. Hal ini disebabkan intensitas dan kualitas penyuluhan yang masih kurang. 7) Masih kurangnya produksi hasil peternakan untuk mendukung swasembada daging dan ketahanan pangan. 8) Adanya berbagai kasus penyakit ternak dan adanya ancaman penyakit ternak dari daerah endemik anthrax. 9) Jangkauan pemasaran hasil produksi peternakan unggulan masih terbatas. Hal ini disebabkan akses informasi dan jaringan pemasaran di luar daerah yang masih kurang. 10) Belum optimalnya upaya pengembangan pertanian komersial. 11) Belum optimalnya ketersediaan sarana produksi pertanian dan prasarana pertanian lainnya. 12) Belum optimalnya upaya peningkaan ketahanan pangan pertanian dan perkebunan. b. Kehutanan 1) Pemanfaatan potensi hasil hutan kurang optimal, khususnya hasil hutan non kayu. 2) Terdapatnya banyak lahan kritis di luar kawasan hutan. Pada tahun 2010 luas lahan sangat Kritis seluas 503,02 ha, kritis seluas 2.001,63 ha, dan agak kritis seluas 3.857,52 ha. 3) Pemanfaatan kawasan hutan produksi kurang optimal untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa di sekitar hutan. 4) Tingginya potensi terjadinya kebakaran hutan . 5) Kesenjangan antara supply dan demand bahan baku industri hasil hutan masih tinggi, khususnya kayu yang belum secara optimal disediakan dari hutan rakyat. 6) Belum optimalnya perencanaan dan pengembangan hutan c. Energi dan Sumberdaya Mineral 1) Tingkat elektrifikasi rumah tangga di Kabupaten Pekalongan sebesar 77,30% dan masih terdapat sekitar 22,7% rumah tangga yang perlu mendapatkan pelayanan listrik, terutama di desa-desa terpencil di bagian selatan. 2) Konsumsi BBM di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat, sehingga pelaksanaan kampanye penghematan BBM masih kurang intensif.
Hal IV- 9
3) Belum adanya kajian tentang potensi bahan tambang di Kabupaten Pekalongan sehingga belum diperhitungkan dalam pembangunan perekonomian daerah. 4) Masih terdapat pengelola usaha pertambangan dan penggalian bahan tambang kurang menyadari pentingnya upaya pelestarian lingkungan. 5) Belum tersedianya pemetaan potensi pertambangan di wilayah Kabupaten Pekalongan. 6) Belum optimalnya upaya pemanfaatan energi terbarukan. 7) Masih ditemui pertambangan yang tidak memiliki ijin usaha terutama galian C. d. Pariwisata 1) Pertumbuhan jumlah wisatawan di Kabupaten Pekalongan masih rendah, belum sesuai dengan potensi obyek wisata yang ada. 2) Kurang intensifnya promosi dan edukasi masyarakat tentang sadar wisata dan pengembangan wisata tematik (wisata budaya, wisata pendidikan dan ekowisata/wisata bahari) dan destinasi wisata di Kabupaten Pekalongan. 3) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, terutama peningkatan agrowisata, ekowisata dan wisata bahari di wilayah pesisir. 4) Belum optimalnya pemasaran paket wisata di Kabupaten Pekalongan secara terintegrasi dengan paket wisata di wilayah Sapta Mitra Pantura (Sampan: Kabupaten Brebes, Tegal, Pekalongan, Pemalang, Batang, Kota Tegal dan Kota Pekalongan) dan Jawa Tengah pada umumnya. 5) Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata di obyek wisata unggulan. 6) Belum berubahnya paradigma dan mindset tentang pariwisata sehingga belum muncul kreativitas wisata alternatif. 7) Belum pengembangan kemitraan dalam pengembangan pariwisata. e. Kelautan dan Perikanan 1) Rendahnya pendapatan pelaku usaha perikanan, baik nelayan maupun pembudidaya ikan, disebabkan keterampilan yang rendah. 2) Masih rendahnya peran serta, kemandirian kelembagaan dalam pengawasan dan pengendalian kerusakan wilayah pesisir dan laut. 3) Produktivitas usaha perikanan budidaya masih kurang, disebabkan terbatasnya ketrampilan, sarana prasarana, akses modal, dan akses pemasaran hasil usaha. 4) Semakin menurunnya produksi perikanan tangkap, disebabkan overfishing (penangkapan ikan secara berlebihan) pada perairan berjarak 4 mil laut. 5) Rendahnya kualitas produk perikanan, disebabkan penanganan dan pengolahan pasca panen yang masih sederhana. 6) Belum optimalnya pengembangan kawasan budidaya menjadi sentra-sentra produksi perikanan. 7) Kualitas data statistik kelautan dan perikanan sebagai pendukung perencanaan pembangunan masih rendah. f. Perdagangan 1) Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap barang beredar. 2) Masih terbatasnya produk, volume dan nilai realisasi ekspor. 3) Meningkatnya persaingan harga produk impor yang lebih murah sehingga mengurangi pasar produk dalam negeri. 4) Belum optimalnya sistem informasi ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang layak dan terjangkau di seluruh wilayah.
Hal IV- 10
5) Belum tertatanya pedagang kakilima dan asongan 6) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perdagangan pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dengan pasar swalayan/pasar modern. g. Industri 1) Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi dan pemasaran produk industri, yang ditandai kurang berkembangnya inovasi sistem produksi. 2) Masih banyaknya industri kecil dan menengah yang belum memiliki ijin usaha, dan terbatasnya akses permodalan dan pemasaran. 3) Daya saing produk industri Kecil dan Menengah masih rendah dibandingkan produk sejenis dari luar negeri dan luar daerah. Hal ini disebabkan rendahnya kemampuan teknologi industri dan belum optimalnya standarisari mutu produk industri. 4) Kurang berkembangnya sentra-sentra industri di daerah yang disebabkan kurangnya daya kreativitas SDM dalam inovasi produk industri. h. Ketransmigrasian 1) Pengembangan wilayah transmigrasi belum optimal yang disebabkan oleh : Koordinasi dan kerjasama antar daerah belum sesuai yang diharapkan Kurang optimalnya penyiapan calon transmigran yang trampil dalam mengelola potensi SDA dilokasi tujuan Belum optimalnya kinerja aparat dalam penyelenggaraan ketransmigrasian 2) Masih rendahnya minat masyarakat bertransmigrasi disebabkan oleh : Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi tentang ketransmigrasian belum optimal Rendahnya ketrampilan masyarakat dalam usaha bidang pertanian 3) Masih rendahnya upaya pengembangan transmigrasi lokal dan transmigrasi regional B. Isu-Isu Strategis 1. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2010 mencapai 18,08% atau 151.630 jiwa. Kondisi ini berada diatas rata-rata Jawa Tengah sebesar 16,11% 2. Derajat kesehatan masyarakat rendah, terlihat dari masih rendahnya rata-rata Usia Harapan Hidup penduduk dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup Jawa Tengah. Usia Harapan Hidup masyarakat pada tahun 2010 adalah 70,28, sedangkan usia harapan hidup Jawa Tengah pada tahun 2010 adalah 71,1 tahun. Indikator lain dari rendahnya derajat kesehatan masyarakat adalah meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Pada tahun 2006 AKI sebesar 149 per 100.000 kelahiran hidup meningkat pada tahun 2010 menjadi 162 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan AKB pada tahun 2006 sebesar 5 per 1.000 kelahiran hidup meningkat menjadi 11 per 1.000 kelahiran hidup 3. Rendahnya kualitas infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Pekalongan khususnya kondisi jalan dan jembatan. Sampai dengan tahun 2010 jalan rusak berat sebsar 48,45 km dan rusak ringan 162,50 km. Sedangkan jembatan yang rusak sebanyak 5 unit. 4. Rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk dan rendahnya pemerataan pendidikan di tingkat SMA/MA dan SMK. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2006 sebesar 6,50 tahun meningkat pada tahun 2009
Hal IV- 11
menjadi 6,60 tahun. APK SMA/MA dan SMK pada tahun 2010 hanya sebesar 61,13%, APM SMA/MA dan SMK sebesar 40,95%. 5. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Hal ini ditandai dengan kurangnya transparansi, akuntabilitas, profesionalisme aparatur dan responsibilitas serta masih rendahnya partisipasi masyarakat.Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan terutama pelayanan perijinan, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, serta administrasi kependudukan. 6. Rendahnya capaian nilai investasi dan kurang optimalnya iklim investasi di Kabupaten Pekalongan. Pertumbuhan investasi dari tahun 2008 sampai 2010 mengalami penurunan. Pada tahun 2008 nilai investasi sebesar Rp. 1.455.899.022.000,00 menurun pada tahun 2010 sebesar Rp. 990.235.628.000,00 7. Rendahnya kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan. Pada tahun 2009 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Pekalongan sebesar 56,49 (kategori menengah bawah) dan Indeks Pemberdayaan Gender tahun 2009 sebesar 54,27 (kategori menengah bawah). 8. Terjadinya degradasi lingkungan sebagai akibat dari belum tertatanya pertambangan khususnya galian C sehingga mengakibatkan banjir pada Sungai Karanganyar pada musim penghujan, dan tingginya pencemaran lingkungan. Terdapat 6 (enam) sungai yang berpotensi tercemar oleh limbah industri, yaitu : S. Sragi Lama (Rembun), S. Kapidodo (Kangkung), S. Slempeng, S. Mrican, S. Meduri, S. Sengkarang (Pencongan) dengan kondisi kualitas air di atas baku mutu yang ditentukan
Hal IV- 12