BAB III ANALISIS ISUE-ISUE STRATEGIS 3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

RPJPD 2005-2025 Kabupaten Bengkulu Tengah

BAB III ANALISIS ISUE-ISUE STRATEGIS

3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi. Setelah mencermati evaluasi kinerja pembangunan daerah pada tahuntahun sebelumnya baik pada bidang ekonomi, sosial budaya, infrastruktur dan kapasitas aparatur, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan utama yang dihadapi yang dirinci berdasarkan bidang dan urusan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Tengah, antara lain :

3.1.1 Bidang Ekonomi a. Urusan Pertanian 1. Belum optimalnya pemanfaatan lahan terutama pada lahan kritis; 2. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian; 3. Masih kurangnya infrastruktur pendukung berupa jaringan irigasi maupun jalan produksi, maupun perbaikan jalan desa untuk kepentingan produksi dan pemasaran; 4. Pertumbuhan sektor pertanian dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, belum diikuti oleh peningkatan nilai tambah produk pertanian; 5. Rendahnya nilai tukar petani (NTP); 74


6. Rendahnya produksi dan produktifitas tanaman perkebunan; 7. Meningkatnya gangguan iklim dan hama penyakit tanaman maupun ternak. b. Urusan Kehutanan 1. Terjadinya gangguan keamanan hutan dan pelestarian sumberdaya alam akibat tekanan masyarakat sekitar hutan; 2. Terjadinya konversi kawasan hutan menjadi lahan pertanian, pemukiman dan lahan kering; 3. Terancamnya luas hutan yang berfungsi sebagai penyangga iklim

dan

tata air bagi ekosistem; 4. Masih

rendahnya

Pemberdayaan

masyarakat

dalam

pembangunan

kehutanan dan perkebunan rendah; 5. Kelembagaan masyarakat kehutanan dan perkebunan belum berkembang secara produktif. c. Urusan Pariwisata 1. Masih kurangnya penataan dan Pengamanan Objek Pariwisata; 2. Kurangnya infrastruktur dasar pariwisata; 3. Kurangnya pemahaman pelaku wisata akan sadar wisata dan sapta pesona; 4. Kurangnya promosi wisata; 5. Belum terkaitnya pengembangan sektor pariwisata dengan sektor-sektor lainnya, seperti sektor pertanian, usaha kecil menengah, dan budaya. d. Urusan Kelautan dan Perikanan 1. Belum optimalnya pengelolaan potensi perikanan budidaya dan perikanan tangkap; 2. Fasilitasi modal usaha bagi pembudidaya ikan dan nelayan belum optimal; 3. Masih besarnya potensi perkembangan hama dan penyakit pada perikanan budidaya. e. Urusan Ketahanan Pangan 1. Masih terindikasinya daerah yang beresiko rawan pangan; 2. Peningkatan jumlah penduduk tidak seimbang dengan peningkatan produksi pangan; 75


3. Tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya kualitas (degradasi) lahan produktif; 4. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap bahan pangan karena rendahnya pendapatan; 5. Masih perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh. f. Urusan Perdagangan dan Perindustrian 1. Daya saing industri dan perdagangan masih rendah; 2. Iklim berusaha masih belum kondusif; 3. Kualitas manajemen, wawasan dan pola pikir pengusaha

lokal masih

rendah. 4. Kurangnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk industri. g. Urusan Tenaga kerja dan Transmigrasi 1. Rendahnya kesempatan dan lapangan kerja; 2. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 3. Tingginya pengangguran terbuka; 4. Masih kurangnya sosialisasi peraturan perlindungan tenaga kerja; 5. Semakin

berkurangnya

daerah

tujuan

transmigrasi

seiring dengan

berjalannya alih fungsi lahan dan telah ditetapkannya RTRW. h. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1. Koperasi belum dikelola secara profesional sebagai unit bisnis yang sekaligus berfungsi sosial; 2. Masih sangat kecilnya peranan Koperasi dalam kegiatan ekonomi masyarakat; 3. Kompentensi (inovasi, kreatifitas dan kewirausahaan) pengelola Koperasi dan pengusaha UMKM masih rendah; 4. Masih lemahnya kerjasama dan networking antar pelaku Koperasi dan UMKM; 5. Masih rendahnya akses KUKM kepada permodalan dan pasar; 6. Kurangnya jiwa kewirausahaan; 7. Rendahnya penguasaan teknologi serta manajemen dan informasi pasar.

76


i. Urusan Penanaman Modal 1. Belum tersedianya regulasi investasi daerah; 2. Investasi yang ada masih belum mampu mendorong tumbuhnya sektor swasta/riil; 3. Belum optimalisasi iklim investasi; 4. Rendahnya sarana dan prasarana pedukung investasi.

3.1.2 Bidang Sosial Budaya a. Urusan Pendidikan 1. Rendahnya aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; 2. Masih rendahnya mutu penyelenggaraan pendidikan; 3. Masih rendahnya sarana dan prasarana pendidikan; 4. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas pendidik dan tenaga kependidikan, yang disertai distribusinya yang belum merata. b. Urusan Kesehatan 1. Masih Rendahnya Kondisi Derajat Kesehatan Masyarakat; 2. Masih rendahnya mutu dan kuantitas pelayanan kesehatan; 3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas serta belum meratanya distribusi tenaga kesehatan; 4. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih relatif rendah. c. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Masih belum optimalnya pelaksanaan layanan Administrasi Kependudukan; 2. Ketersediaan dan kualitas data informasi kependudukan masih terbatas; 3. Rendahnya

kesadaran

masyarakat

akan

pentingnya

validitas

data

penduduk dan melaporkan perubahan atas peristiwa penting yang dialaminya. d. Urusan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan 1. Usia kawin muda dan jumlah pasangan usia subur yang tidak ingin menunda kehamilan masih tinggi ; 2. Pemakaian alat kontrasepsi masih rendah; 77


3. Kurangnya tenaga penyuluh KB; 4. Masih rendahnya pemahaman dan pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga; 5. Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan dan penguasaan terhadap sumber daya belum optimal; e. Urusan Sosial 1. Tingginya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 2. Cakupan bantuan sosial bagi PMKS masih rendah dan tumpang tindih; 3. Upaya pemberdayaan sosial sebagai upaya membangun kapasitas individu dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan optimal; 4. Pergeseran sistem nilai dan berkurangnya kultur sistem gotong royong. f. Urusan Pemuda dan Olah Raga 1. Makin sempitnya lingkungan serta prasarana dan sarana publik untuk memperluas budaya olahraga di kalangan masyarakat; 2. Prestasi olahraga masih rendah; 3. Partisipasi dan peran aktif pemuda masih rendah ; 4. Makin besarnya dampak negatif dan ancaman globalisasi bagi pemuda.

g. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan daerah atau nasional yang dapat mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan, maupun toleransi bermasyarakat; 2. Belum berjalannya penanganan bencana alam yang lebih responsif baik melalui mitigasi (pengurangan dampak) bencana dan penanganan bencana yang lebih responsif dan terpadu. h. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Belum optimalnya peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan untuk turut berperan serta dalam proses pembangunan; 2. Desa masih belum mandiri, dan masih bergantung pada pemerintahan di atasnya akibat rendahnya Pendapatan Asli Desa; 3. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan. 78


3.1.3 Bidang Infrastruktur a. Urusan Pekerjaan Umum 1. Sebagian besar ruas jalan kabupaten dalam kondisi tidak mantap dan kritis; 2. Masih rendahnya cakupan dan kualitas Pelayanan irigasi; 3. Masih rendahnya cakupan pelayanan listrik dan air minum. b. Urusan Perumahan 1. Masih terdapatnya rumah dan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan standar kesehatan dan teknis bangunan; 2. Belum optimalnya pelayanan persampahan dan perkembangan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

c. Urusan Penataan Ruang 1. Fungsi pengendalian dan Penataan ruang yang belum konsisten; 2. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan dan pengelolaan penataan ruang; 3. Masih belum optimalnya pemanfaatan Surat Izin Mendirikan Bangunan dalam mengendalikan fungsi tata ruang; 4. Semakin tingginya konversi (alih fungsi) lahan pertanian. d. Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 1. Masih kurangnya ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas seperti rambu, marka, pengaman jalan, dan terminal; 2. Belum optimalnya penataan jalur dan moda angkutan darat; 3. Semakin rendahnya pemanfaatan angkutan umum dalam mengakomodir jumlah pergerakan orang, barang dan jasa; 4. Belum optimalnya cakupan layanan infrastruktur telekomunikasi. e. Urusan Lingkungan Hidup 1. Belum

optimalnya

upaya

pengendalian

terhadap

pencemaran

dan

kerusakan lingkungan; 2. Belum efektifnya pengelolaan dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; 3. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam implementasi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; 79


f. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral 1. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air maupun energi baru dan terbarukan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah; 2. Pengelolaan eksploitasi bahan galian masih belum ramah lingkungan.

3.1.4 Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Urusan Pemerintahan Umum dan Kepegawaian a. Pelayanan publik belum sesuai dengan tuntutan masyarakat; b. Terabaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja, dan produktivitas kerja. c. Belum berjalannya mekanisme meritocracy dalam birokrasi yang disertai adanya intervensi politik. d. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya

berdasarkan prinsip

organisasi yang efisien dan rasional, sehingga struktur organisasi kurang proporsional; e. Sistem manajemen kepegawaian belum mampu mendorong peningkatan profesionalitas, kompetensi, dan mekanisme reward and punishmentyang adil, f. Masih adanya praktek penyimpangan yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang; g. Menurunnya kewibawaan pemerintah akibat krisis kepercayaan; h. Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD.

3.2 ISUE STRATEGIS Dengan memperhatikan berbagai permasalahan pembangunan mendasar di Kabupaten Bengkulu Tengah di atas, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah dalam tahun perencanaan hingga 2025 adalah sebagai berikut : 3.2.1 Gangguan Kamtibmas Salah satu syarat mutlak bagi berlangsungnya pembangunan daerah adalah

terciptanya

kondisi

keamanan

dan

ketertiban

yang

kondusif. 80


Pembangunan dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat, terutama dalam hal menghadapi perubahan dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat, seiring dengan perubahan sosial politik dalam negeri yang membawa implikasi dalam segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, agar terciptanya rasa aman dan damai secara berkelanjutan, rasa percaya dan harmoni antar kelompok harus dipelihara dan dibangun, dan pertikaian dan konflik perlu untuk terus ditangani dan diselesaikan. 3.2.2 Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Potensi sumber daya alam yang utama adalah potensi agro, Pertambangan kelautan dan pariwisata yang bisa menjadi modal dan pemicu pembangunan wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, namun produktivitas pengelolaan ketiga sektor tersebut masih belum maksimal. Ketiga sektor ini apabila digarap dengan serius dan profesional maka potensi-potensi unggulan tersebut perannya tidak saja hanya sebatas pada peningkatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, tapi akan mampu memberikan multiflier efek bagi sektor lainnya. Sebagai salah satu pendukung utama pembangunan, potensi dan peran jenis Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki potensi sumber daya alam di wilayah perairan dan laut dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, akan tetapi masih terdapat ketidakseimbangan tingkat pemanfaatan sumber daya kelautan di Kabupaten Bengkulu

Tengah. Rendahnya peningkatan

produksi perikanan tangkap disebabkan karena tingginya ketergantungan nelayan terhadap cuaca, dan minimnya sarana penangkapan ikan serta kenaikan

harga BBM yang

mengakibatkan

tingginya biaya

operasional

penangkapan, sehingga nelayan ada yang beralih profesi. Potensi kepariwisataan yang ada di Kabupaten Bengkulu Tengah seperti wisata bahari, wisata alam, wisata budaya. Kondisi ini diharapkan akan memberi pengaruh positif bagi peningkatan kunjungan wisatawan, yang pada gilirannya akan dapat merambat kepada kemajuan sektor lainnya. 3.2.3 Kewirausahaan dan Kesempatan Kerja Salah satu upaya strategis dalam meningkatkan taraf hidup sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah adalah melalui pemberdayaan 81


usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu perlu dilakukakn mengingat tebatasnya

lapangan

pekerjaan.

Tingkat

populasi

yang

relatif

tinggi,

ketersediaan lahan pertanian yang semakin menyempit membuat pemerintah daerah harus berani mengarahkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah untuk berwiraswasta dengan harapan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jumlah koperasi dan UMKM yang besar dari segi kuantitas masih belum didukung oleh perkembangan yang memadai dari segi kualitasnya, sehingga kinerja UMKM masih

tertinggal. Ketertinggalan

kinerja UMKM tersebut

disebabkan terutama oleh kekurangmampuan UMKM dalam bidang manajemen, penguasaan teknologi, pemasaran, dan rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Tingkat kinerja yang demikian ini berkaitan dengan lemahnya kemampuan dan posisi tawar untuk mengelola dan mengakses ke berbagai sumber daya produktif lainnya, yang meliputi sumber-sumber informasi, pasar, dan faktor produksi. Masih terbatasnya sumber daya finansial juga merupakan masalah utama bagi usaha mikro. Usaha mikro yang bermodal kecil umumnya tidak berbadan hukum dan masih menerapkan manajemen yang sangat sederhana. Oleh karena itu, usaha mikro ini sangat sulit untuk memperoleh akses dari lembaga keuangan perbankan. Penguasaan teknologi manajemen, informasi, dan pasar masijauh dari memadai. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, UMKM memerlukan biaya yang relatif besar apalagi untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM.

3.2.4 Ketersediaan Infrastruktur Dasar Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan kabupaten pemekaran yang berdiri pada tahun 2008. Bila dibandingkan dengan kabupaten lain Bengkulu Tengah belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap sepertinya layaknya kabupaten lain, seperti misalnya perkantoran. Kabupaten Bengkulu Tengah sudah mempunyai lahan untuk dijadikan kawasan perkantoran, namun baru beberapa kantor saja yang telah selesai, hal ini juga dapat menghambat aktivitas yang berakibat kurang maksimalnya pelayan publik. Rendahnya infrastruktur wilayah baik dari segi kualitas maupun kuantitas juga masih merupakan persoalan besar di Kabupaten Bengkulu Tengah, yang harus segera diatasi karena dapat menghambat laju pembangunan daerah. Pada aspek transportasi, sarana dan prasarana merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam rangka memperlancar arus transportasi, untuk 82


meningkatkan aksesibilitas dan mobilisasi manusia dan barang. Sarana Transportasi darat (jalan, jembatan maupun moda transportasi) masih sangat terbatas.

Pembangunan

bersamaan

dengan

sarana

makin

jalan

dan

meningkatnya

jembatan usaha

mestinya

berjalan

pembangunan.

Namun

terbatasnya anggaran yang tersedia kerap kali menjadi kendala dalam merealisasikan hal tersebut. Fakta lapangan menunjukkan bahwa panjang jalan dan jembatan di Kabupaten Bengkulu Tengah relatif belum

mengalami

perubahan. 3.2.5 Kualitas Lingkungan

Pengelolaan pertambangan yang tidak efesien mengakibatkan dampak yang sangat negatif bagi lingkungan dan masyarakat Bengkulu Tengah. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan pendangkalan sungai yang berakibat dengan rusaknya ekosistem sungai itu sendiri. Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki keterbatasan lahan dan sumber daya air, oleh karena keterbatasan sumber daya alam tersebut, maka pengelolaan secara parsial akan mengakibatkan menurunnya fungsi lingkungan dan akan merusak kelestarian lingkungan secara makro seperti berkurangnya sumber air, terjadinya abrasi pantai, proses pendangkalan sungai, pencemaran lingkungan dan penurunan air permukaan.

Perkembangan

Kota

memang

menuntut

penyediaan

lahan

permukiman sehingga setiap tahun diperkirakan akan terjadi alih fungsi lahan dan

lingkungan.

Konflik

kepentingan

antara

aktivitas

ekonomi

dengan

lingkungan menjadi permasalahan pokok yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ekonomi selama ini cenderung lebih berpihak terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam, sehingga mengakibatkan lemahnya kelembagaan pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan. Umumnya pencemaran air dari kegiatan

manusia

disebabkan

oleh

kegiatan

industri,

rumah

tangga,

pertambangan serta pembukaan lahan pertanian, dan penyebab pencemaran udara banyak disebabkan oleh kebakaran hutan, pembakaran sisa usaha pertanian dan pembakaran kendaraan bermotor. Perubahan iklim yang terjadi dalam satu abad terakhir telah menjadi isu global sekaligus merupakan tantangan

pelaksanaan

pembangunan

nasional

dan

daerah.

Kabupaten

Bengkulu Tengah merupakan daerah yang rentan terhadap perubahan iklim, sebagai dampaknya secara sosial dan ekonomi dapat menurunkan pendapatan, terutama petani yang merupakan mata pencaharian terbesar di Kabupaten 83


Bengkulu Tengah karena terjadinya perubahan musim tanam. Dengan adanya penurunan mutu lingkungan membuat banyak pihak yang tersentak setelah menyaksikan kebijakan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan produktivitas ternyata telah menimbulkan kerusakan yang serius terhadap lingkungan. Banyaknya pemangku kepentingan yang terkait dengan permasalahan lingkungan hidup ini mengharuskan adanya koordinasi serta sinergi yang baik antar berbagai pihak tersebut.

3.2.6 Kesetaraan Gender Kesetaraan dan keadilan gender sudah menjadi isu yang sangat penting dan sudah komitmen bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia, sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus melaksanakan komitmen tersebut. Disadari bahwa keberhasilan baik yan dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaat hasil pembangunan. Pada pelaksanaannya sampai saat ini peran serta kaum perempuan belum dioptimalkan. Oleh karena itu program pemberdayaan perempuan telah menjadi agenda dan memerlukan dukungan semua pihak. Perempuan Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2011 berjumlah 54.335 Jiwa dari total 111.841 jiwa penduduk dan merupakan sumber daya pembangunan cukup besar. Partisipasi aktif perempuan dalam proses pembangunan akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Kurang

berperannya

kaum

perempuan

akan

memperlambat

proses

pembangunan atau bahkan perempuan dapat menjadi beban pembangunan itu sendiri. Kenyataannya dalam beberapa aspek pembangunan, perempuan dapat berperan aktif. Karena kondisi dan posisi yang kurang menguntungkan dibanding laki-laki, seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses dan mengontrol sumber daya pembangunan, sistem upah yang masih rendah, tingkat kesehatan dan pendidikan yang kurang, sehingga manfaat pembangunan kurang dirasakan bagi kaum perempuan.

3.2.7 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin.

Berkurangnya jumlah

penduduk

miskin

dapat

diartikan

bahwa

pendapatan penduduk semakin meningkat. Tingginya jumlah pencari kerja yang 84


tidak dibarengi dengan perluasan lapangan kerja yang tersedia terbatas antara lain dapat dilihat dari jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan.

3.2.8 Kualitas SDM Pembangunan manusia sebagai insan yang bermartabat menekankan pada pendidikan yang tinggi, sehat jasmani dan rohani serta bergizi. Kemampuan masyarakat untuk berdaya saing tinggi merupakan kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran daerah. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih menemui hambatan, antara lain dilihat dari masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, baik yang disebabkan oleh masih buruknya kondisi kesehatan lingkungan, perilaku masyarakat \yang belum mengikuti pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan belum optimalnya upaya-upaya penanggulangan penyakit. Dari segi taraf pendidikan masyarakat, kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan harus terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan.

3.2.9 Reformasi Birokrasi Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good

Governance). Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh masih rendahnya kompetensi SDM aparatur. Rendahnya Kompetensi ditandai dengan masih rendahnya komitmen dan integritas, rendahnya kemampuan atas tugas dan

tanggung

jawabnya,

dan

lemahnya

inisiatif

dan

inovatif.

Upaya

pemberantasan KKN merupakan salah satu tuntutan penting pada awal reformasi.

Namun

prevalensi

KKN

semakin

meningkat

dan

menjadi

permasalahan di seluruh lini pemerintahan dari pusat hingga daerah. Tuntutan akan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang berdaya guna, produktif dan bebas KKN serta sistem yang transparan, akuntabel dan 85


partisipatif masih memerlukan solusi tersendiri. Masih belum jelasnya standar kinerja yang dapat diukur untuk menentukan mutu output yang dihasilkan aparatur. Hal tersebut terkait dengan asumsi bahwa seberapapun kualitas dari

output kegiatan yang dilaksanakan, tidak akan memberikan perubahan terhadap penghargaan kepada aparatur yang bersangkutan, kondisi ini terkait dengan motivasi, dan motivasi dalam hal ini dapat dilihat dari dua hal yakni, kebutuhan terhadap implementasi sanksi baik reward maupun punishment. Pengawasan sebagai bagian dari proses interaksi pembelajaran sekaligus memberikan wahana dijalankannya sistem sanksi, penghargaan tidak atau belum berjalan sebagaimana diharapkan. Birokrasi yang handal yang mampu bekerja dengan baik, merupakan harapan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah agar birokrasi menjadi tempat layanan masyarakat yang cepat, murah, tidak diskriminatif dan transparan sehingga untuk mencapai visi dan misinya, diperlukan suatu grand design yang akan menjadi acuan dan pedoman bagi top

management dalam melakukan reformasi birokrasi bagi Pemerintah Daerah.

3.2.10 Hukum Hukum merupakan landasan pembangunan disegala bidang yang bermakna

teraktualisasinya

sosial/pembangunan,

fungsi

instrument

hukum

sebagai

penyelesaian

masalah

alat dan

rekayasa instrument

pengatur masyarakat (Social Control). Di Indonesia, hukum telah memberikan peran penting melalui tiga fungsinya tersebut. Pembangunan hukum nasional di era reformasi dirumuskan dalam visi dan misi pembangunan nasional “Terwujudnya Negara Hukum yang adil dan demokratis yang mengabdi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia “. Visi tersebut kemudian diimplementasikan dalam misi pembangunan hukum nasional yaitu : 1. Mewujudkan materi hukum disegala bidang yang mengandung kepastian, keadilan, dan kebenaran dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat 2. Mewujudkan budaya hukum dan masyarakat yang sadar hokum 3. Mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, professional, bermoral, dan berintegritas tinggi 4. Mewujudkan lembaga hukum yang kuat, terintegrasi dan berwibawa

86


Berdasarkan visi misi diatas, maka kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten diarahkan pada : 1. Membentuk peraturan daerah untuk memberikan landasan yuridis pembangunan daerah, pendapatan asli daerah, ketertiban masyarakat dan perekonomian guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban legitimasi dan keadilan 2. Mendukung upaya mewujudkan tegaknya supremasi hukum 3. Meningkatkan budaya hukum dan masyarakat sadar hukum/hak dan kewajiban warga negara 4. Membina pembentukan peraturan desa oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa.

87

BAB III ANALISIS ISUE-ISUE STRATEGIS 3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents