BAB II ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH Dalam rangka mendukung berbagai perkembangan pembangunan, khususnya dalam upaya pencapaian Visi dan Misi yang telah dicanangkan Pemerintah Kabupaten Lebak, diperlukan upaya kerja keras dari pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut sangat penting apabila dikaitkan dengan pencapaian indikator makro pembangunan yang belum mencapai target yang diharapkan sehingga masih perlu dioptimalkan dalam implementasinya. Berbagai upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lebak pada tahun 2009 diharapkan lebih difokuskan pada program maupun kegiatan yang mempunyai daya ungkit pencapaian target dimaksud. Upaya tersebut antara lain melalui pengembangan 3 (tiga) core business Lebak, yaitu pengembangan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi daerah, pengembangan pertanian dalam arti luas yang didukung oleh penataan ruang yang mantap dan tersedianya infrastruktur yang memadai. Keberhasilan dalam mendorong core business ini, pada gilirannya diharapkan dapat mendorong proses pembangunan dalam rangka akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lebak. Perkembangan representasi
indikator
keberhasilan
makro
Kabupaten
pembangunan
di
Lebak
Kabupaten
sebagai Lebak
menggambarkan tingkat capaian seluruh bidang pembangunan. Pencapaian indikator tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh komponen kesehatan, pendidikan, dan daya beli, namun sesungguhnya dipengaruhi pula oleh semua bidang pembangunan, baik yang terkait secara langsung dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ataupun yang dianggap sebagai penunjang. Di samping itu, keberhasilan pencapaian Indikator makro bukan semata – mata intervensi dari program maupun kegiatan yang dilakukan dan dibiayai oleh pemerintah kabupaten, tetapi dipengaruhi pula oleh semua program maupun kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh berbagai tingkat pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Oleh karena itu, perkembangan pembangunan daerah di Kabupaten Lebak dapat diketahui dengan mengevaluasi indikator makro dan terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Lebak secara umum selama kurun waktu Tahun 2007, yang selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan isu – isu strategis yang akan menjadi rujukan utama dalam menentukan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 1
pembangunan Kabupaten Lebak tahun 2009. Di samping itu, hal lain yang dijadikan dasar rujukan penentuan isu strategis adalah masalah – masalah aktual yang terjadi dalam skala nasional, serta Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Lebak 2004 – 2009. 2.1
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH Karakteristik makro pembangunan daerah merupakan uraian tentang
pencapaian hasil pelaksanaan strategi pembangunan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan indikator – indikator
keberhasilan yang telah
disepakati. Dalam bagian ini akan diuraikan perkembangan setiap indikator tersebut, perbandingan dengan target tahunan, serta identifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi setiap indikator tersebut. Perkembangan indikator makro pembangunan Lebak sampai dengan tahun 2007, dapat dapat dilihat seperti dalam tabel berikut. Tabel 2.1 Gambaran Indikator Makro Pembangunan Lebak Tahun 2003 s.d. 2007 TAHUN NO INDIKATOR 2002 2004 2006 1. 2.
IPM 61,6 65,8 66,7 Indeks Pendidikan 71,9 76,2 76,5 Angka Melek Huruf (%) 90,2 93,9 94,1 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) 5,3 6,1 6,2 3. Indeks Kesehatan 61,5 62,2 63,3 Angka Harapan Hidup (tahun) 61,9 62,4 63,0 4. Indeks Daya Beli 51,3 59,0 60,1 Purchasing Power Parity (Rp) 581.900 615.400 620.100 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) * 5. 1,72 1,72 1,72 6. Penduduk Miskin (%) 25 7. Pengangguran (%) 10,49 10,85 13,46 Laju Pertumbuhan 8. 3,50 4,06 3,15 Ekonomi (%) 9. Jumlah Investasi (Trilyun Rp) 182.934.473.378 Kawasan Lindung (%) 10. - Taman Nasional 16.380 Ha 16.380 Ha 16.380 Ha 5.101 Ha 5.101 Ha 5.101 Ha - Hutan Adat Baduy Sumber : BPS Kabupaten Lebak dan Bapeda Kabupaten Lebak, Tahun 2007 (diolah) *) LPP berdasarkan hasil SP tahun 1990 dan SP tahun 2000
Indeks
Pembangunan
Manusia
(IPM)
merupakan
indikator
keberhasilan pembangunan di Lebak yang telah disepakati berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2004 – 2009.
IPM yang dimaksud merupakan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 2
gambaran kualitas pembangunan manusia yang dihitung dari rata-rata indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks daya beli. IPM Kabupaten Lebak pada tahun 2006 adalah sebesar 66,7 atau meningkat 0,9 poin bila dibandingkan dengan IPM Kabupaten Lebak tahun 2004 yang sebesar 65,8. Memperhatikan perkembangan IPM Kabupaten Lebak, maka terdapat kecenderungan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Indeks Pendidikan (IP) pada tahun 2006 meningkat menjadi sebesar 76,5 atau mengalami peningkatan sebesar 0,3 poin dibandingkan dengan tahun 2004 yang mencapai angka 76,2. Belum optimalnya peningkatan IP pada periode 2004 – 2006 tidak terlepas dari masih minimnya sarana dan prasarana pendidikan terutama pada pendidikan dasar serta masih rendahnya budaya belajar pada masyarakat. Untuk itu, upaya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah melalui Akselerasi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang ditargetkan tercapai pada tahun 2009 terus didorong dengan kebijakan tuntas rehab gedung SD pada tahun 2006. Indeks Pendidikan dipengaruhi oleh Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata – Rata Lama Sekolah (RLS). AMH di Lebak sudah mencapai angka sebesar 94,1 % pada Tahun 2006 atau terdapat kenaikan sebesar 0,2 % dibandingkan dengan AMH tahun 2004. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat 5,9 % penduduk Kabupaten Lebak yang belum bisa membaca dan menulis. Penduduk Kabupaten Lebak yang masih buta aksara sebagian besar yaitu penduduk usia lanjut dan penduduk yang secara geografis sulit menjangkau sarana dan prasarana pendidikan. Berkaitan dengan RLS Tahun 2006 sebesar 6,2 tahun, menunjukkan rata – rata penduduk Lebak baru mencapai tingkat pendidikan hanya lulus SD. Masih rendahnya RLS Kabupaten Lebak sangat dipengaruhi oleh angka partisipasi sekolah baik Angka Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada tahun 2007, APK untuk jenjang SD/sederajat sebesar 108,89
%
dan
APM sebesar
94,86
%.
Sementara
pada
jenjang
SMP/sederajat, APK 83,49 % dan APM 63,57 %. Sedangkan pada jenjang SMA/sederajat, APK 27,63 % dan APM 20,51 %. Beberapa persoalan yang menyebabkan belum optimalnya cakupan angka partisipasi sekolah yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 3
masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan khususnya pada pendidikan dasar, biaya sekolah yang tinggi dibarengi dengan rendahnya kemampuan daya beli masyarakat, terbatasnya kapasitas daya tampung sekolah, kendala budaya dan/atau tradisi di masyarakat, serta kendala geografis untuk daerah – daerah terpencil. Pada tahun 2007 tercatat angka anak usia 13 – 15 tahun yang belum sekolah atau tidak sekolah karena Drop Out (DO) sebanyak 190 anak. Meskipun Pemerintah Pusat telah meluncurkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS) BBM bidang pendidikan melalui penyaluran Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs),
namun
kehadirannya
belum
bisa
menyelesaikan
semua
persoalan bidang pendidikan. Keterbatasan
daya
tampung
sekolah
lebih
dipengaruhi
oleh
terbatasnya ruang kelas dan tidak meratanya distribusi sekolah. Dalam rangka mengatasi keterbatasan daya tampung maka perlu dilakukan pengembangan SD/SMP satu atap dan penerapan Double Shift di sekolah – sekolah yang tidak dimungkinkan lagi dilakukan penambahan ruang kelas baru. Pada tahun 2007 telah dilakukan pengembangan SD/SMP satu atap sebanyak 53 sekolah. Kendala geografis yang ada ditunjukkan oleh masih adanya daerah – daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh sarana dan prasarana pendidikan. Minimnya sarana dan prasarana pendidikan dan cukup jauhnya jarak antara tempat tinggal penduduk dengan letak sekolah, adalah kondisi yang terjadi di daerah – daerah tersebut. Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2007 yaitu kegiatan pembangunan 5 Unit Sekolah Baru (USB) SMP dan 53 unit SD – SMP
satu atap
di beberapa kecamatan yang ditujukan untuk
menampung lulusan SD terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu pemerintah Kabupaten Lebak juga terus mengupayakan pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di daerah – daerah terpencil meskipun masih menghadapi kendala berupa rendahnya minat masyarakat dan kurangnya tenaga tutor PKBM. Berkaitan dengan tata kelola pendidikan dan pencitraan publik, berdasarkan hasil evaluasi pada tahun 2007, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada setiap jenjang pendidikan telah dilaksanakan walaupun hasilnya belum optimal dan bervariasi. Begitu juga dengan Sistem Informasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 4
Manajemen (SIM) Pendidikan, sarana dan prasarananya telah dibangun di beberapa sekolah walaupun belum dimanfaatkan secara optimal. Beberapa kendalanya yaitu terbatasnya jumlah dan kualitas SDM pengelola SIM Pendidikan di sekolah, serta kurangnya upaya pemutakhiran data dan informasi. Sementara itu, dengan semakin heterogennya masyarakat Kabupaten Lebak dan semakin mudahnya akses informasi serta pengaruh budaya luar masuk ke Kabupaten Lebak, membuat Kabupaten Lebak semakin rentan terhadap segala bentuk pengaruh budaya asing dan telah mulai dirasakan dampaknya. Nilai – nilai
budaya daerah mulai berkurang atau luntur di
kalangan masyarakat terutama di kalangan usia sekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin rendahnya apresiasi dan aspirasi masyarakat terhadap bentuk – bentuk kesenian dan tradisi daerah yang sebenarnya mengandung banyak nilai kearifan lokal. Selain itu bahasa daerah sebagai bahasa Ibu masyarakat Kabupaten Lebak juga semakin berkurang intensitas dan kualitas penggunaannya baik dalam pergaulan sehari – hari
maupun dalam
lingkungan formal seperti di pemerintahan atau lembaga pendidikan. Selain itu, semakin tingginya angka kenakalan, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan bebas di kalangan remaja, selain karena faktor pendidikan keluarga, juga ditenggarai disebabkan oleh lunturnya norma – norma masyarakat yang merupakan nilai – nilai luhur budaya daerah. Berbagai upaya pencegahan perlu dilakukan sejak dini. Diterapkannya muatan pendidikan nilai – nilai budaya daerah terhadap anak usia dini dan usia pendidikan dasar, akan menjadi salah satu strategi yang optimal. Di samping itu, revitalisasi lembaga kesenian dan kebudayaan daerah yang ada di Kabupaten Lebak juga perlu dilakukan. Selain itu perlu juga diperhatikan pelestarian cagar dan desa budaya, serta pengembangan nilai – nilai yang terdapat di dalamnya ke daerah lain dalam wilayah Kabupaten Lebak. Indeks Kesehatan (IK) sebagai salah satu komponen penting dalam perhitungan IPM, mempresentasikan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir (AHHe0). Indeks kesehatan Kabupaten Lebak mengalami peningkatan selama periode 2004 – 2006. Pada tahun 2004 sebesar 62,4 menjadi 63,0 pada tahun 2006.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 5
Dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) untuk periode 2004 – 2007 terjadi kecenderungan penurunan dari 186,63 KH menjadi 156,73 KH pada tahun 2007 dan untuk AKB dari 39,82/1.000 KH pada tahun 2004 menjadi 35,19/1.000 KH pada tahun 2007. Angka Harapan Hidup (AHH), menunjukkan bahwa rata – rata usia penduduk Kabupaten Lebak adalah 63,3 tahun, meningkat dari tahun 2004 yaitu 62,2 tahun. Namun peningkatan AHH tersebut masih di bawah proyeksi nasional yaitu 68,23 dan belum mencapai kondisi yang sesuai dengan angka harapan hidup maksimal standar UNDP sebesar 85 tahun. Sepanjang tahun 2001 – 2007 terdapat beberapa kejadian dan kasus penyakit menular serta masalah gizi buruk pada bayi dan balita. Selain itu Kabupaten Lebak memiliki jumlah kasus HIV/AIDS sebanyak
21 kasus
penularan HIV karena penyalahgunaan Napza suntik. Upaya pencegahan dan penanggulangan yang dilakukan melalui fasilitasi pelaksanaan promosi perilaku hidup bersih sehat (PHBS), upaya deteksi dini khususnya untuk kejadian – kejadian
penyakit menular, dan upaya-upaya perbaikan
lingkungan. Sementara itu, kasus penyakit lainnya yang terjadi adalah gizi buruk pada bayi dan balita. Pada tahun 2007 kasus gizi buruk dan gizi kurang pada balita tercatat 14.110 kasus. Adapun penanggulangannya, dilakukan melalui Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT). Ketersediaan air bersih dan pengelolaan sampah merupakan hal yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Cakupan pelayanan air bersih di perkotaan baru mencapai 46 %, sementara di pedesaan 31 %. Upaya meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lebak, pada tahun 2007 dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana puskesmas dengan jaringannya, peningkatan sumber daya tenaga kesehatan baik kuantitas maupun kualitas, pemenuhan obat, dan peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu juga dilakukan pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat, melalui aktivitas Posyandu, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Polindes, Gerakan Sayang Ibu, Tabungan bagi ibu bersalin (Tabulin) serta peningkatan kesehatan lingkungan (Desa Siaga). Pelayanan
kesehatan
berkaitan
dengan
ketersediaan
sarana
kesehatan baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan, ketersediaan sumber daya manusia kesehatan, peralatan dan obat – obatan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 6
Pada tahun 2007 terdapat 35 puskesmas, 12 di antaranya merupakan Puskesmas dengan Tempat Perawatan (DTP) dan
didukung oleh 74
puskesmas pembantu, 38 unit puskesmas keliling roda 4 dan 203 unit kendaraan roda dua untuk operasional mantri keliling (Manling),
1.646
posyandu dan poskesdes sebanyak 29 unit. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka rasio 1 puskesmas berbanding 33.357 orang penduduk. Rasio ini lebih rendah dari kondisi ideal yakni 1 puskesmas berbanding 30.000 orang. Sementara itu jumlah dokter umum di puskesmas sebanyak 48 orang dan 243 orang bidan di mana 120 orang bidan di antaranya tinggal di desa. Rasio dokter umum per puskesmas sudah mencapai 1,3 namun penempatannya tidak tersebar dengan merata. Indeks Daya Beli masyarakat Kabupaten Lebak pada tahun 2006 adalah sebesar 60,1 poin dengan tingkat kemampuan daya beli yang sebesar Rp 620.100,- atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2004 yakni sebesar 59,0 poin dengan tingkat kemampuan daya beli sebesar Rp 615.400,-. Relatif lambatnya peningkatan kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Lebak, banyak disebabkan oleh faktor eksternal Kabupaten Lebak, seperti belum mantapnya kebijakan ekonomi makro nasional, belum stabilnya nilai tukar rupiah dan kenaikan BBM. Faktor – faktor tersebut cukup menekan laju pengembangan kemampuan daya beli masyarakat. Proporsi Penduduk Miskin di Kabupaten Lebak masih menunjukkan angka yang tinggi. Pada tahun 2005 tercatat proporsi penduduk miskin dari total keluarga di Kabupaten Lebak sebesar 25 % dengan jumlah keluarga miskin tahun 2005 sebanyak 146.490 KK, dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2006. Kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut disebabkan oleh bertambahnya jumlah keluarga baru yang berstatus miskin sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Kriteria tersebut antara lain kecukupan dan kelayakan terhadap akses pendidikan, kesehatan, sandang, pangan dan papan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan proporsi jumlah penduduk yang mencari pekerjaan secara aktif terhadap jumlah seluruh angkatan kerja. Tinggi rendahnya TPT mengalami kepekaan terhadap dinamika pasar kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingginya angka pengangguran akan memiliki implikasi terhadap keamanan dan stabilitas daerah. Hasil Susenas 2006 menggambarkan bahwa TPT Kabupaten Lebak Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 7
mencapai 10,95 %, menurun dari tahun 2005 yang sebesar 11,91 %. Pada tahun 2006, TPT penduduk laki-laki sebesar 8,79 % dan TPT penduduk perempuan sebesar 15,88 %. Hal ini mengindikasikan bahwa angkatan kerja yang begitu besar di Kabupaten Lebak belum terserap secara optimal oleh sektor – sektor formal sebagai akibat lapangan pekerjaan yang kurang dan tingkat kompetensi angkatan kerja yang rendah. Beban tingginya angka pengangguran yang ditanggung Pemerintah Kabupaten Lebak disebabkan antara lain oleh tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja yang
menjadi
pemicu
timbulnya
permasalahan
utama
dalam
ketenagakerjaan. Angkatan Kerja pada tahun 2006 sebanyak 571.638 orang, sedangkan angka pencari kerja yang terdaftar sebanyak 4.268 orang. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka penanggulangan pengangguran, antara lain melalui program pemberian kerja sementara di desa, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri serta pemberian pelatihan agar kualitas tenaga kerja semakin produktif. Struktur Ketenagakerjaan di Kabupaten Lebak pada tahun 2007 masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 52,95 %, selanjutnya di sektor perdagangan 15,02 %, sektor industri 6,31 %, sektor jasa 12,26 %, sektor angkutan dan komunikasi 7,44 %, sektor bangunan/konstruksi 2,61 % dan pertambangan dan penggalian 3 %. Apabila dibandingkan dengan tahun 2007, terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, namun di sisi lain terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan dan jasa. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) periode tahun 2005 – 2007 mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh sektor – sektor pendukungnya. Untuk Kabupaten Lebak, sektor dominan yang mempengaruhi LPE adalah sektor pertanian, dan naik turunnya LPE dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan pertanian pada tahun berjalan. LPE Kabupaten Lebak pada tahun 2005 sebesar 3,74 %, sedangkan pada tahun 2006 menjadi 3,15 %, dan menjadi 4,94 % pada tahun 2007. Hal lain yang mendukung peningkatan LPE adalah terkendalinya laju inflasi. Laju inflasi Kabupaten Lebak pada tahun 2007 sebesar 5,76 % lebih rendah dari inflasi tahun 2006 sebesar 8,27 %. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 8
Peningkatan LPE yang cukup bermakna ini menunjukan geliat pembangunan ekonomi di Kabupaten Lebak yang diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan jumlah pengangguran di Kabupaten Lebak. Namun demikian, jika mencermati angka penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka tahun 2007 maka persentase penduduk miskin dan penganggur malah meningkat. Hal ini menimbulkan kesan terjadinya suatu Paradox of Growth dan ketidakberdayaan pembangunan ekonomi
untuk
mendongkrak kesejahteraan hidup masyarakat. Secara umum dapat dijelaskan bahwa indikator pengukuran angka kemiskinan dan pengangguran sama sekali berbeda dengan indikator pengukuran LPE. Dengan kata lain, indikator kemiskinan dan pengangguran terdiri atas hal – hal yang tidak semata – mata bersifat ekonomis, seperti misalnya aksesibilitas pendidikan dan kesehatan yang dijadikan sebagai pengukuran penduduk miskin yang bersifat sosial, sehingga peningkatan pertumbuhan ekonomi secara makro tersebut tidak sepenuhnya dapat mempengaruhi proporsi penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lebak. Meski pada tahap lanjut, dengan pembangunan ekonomi yang marak terjadi maka pendapatan penduduk akan meningkat, dan dengan meningkatnya pendapatan maka akses masyarakat ke pendidikan dan kesehatan yang layak akan lebih baik. Jumlah Investasi Kabupaten Lebak berdasarkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) selama periode tahun 2003 – 2006 terus mengalami pertumbuhan
dari
Rp
168.743.155.378
pada
tahun
2003,
Rp
182.934.473.378 pada tahun 2005, dan Rp 1.838.006.637.378 pada tahun 2006. Gambaran ini menunjukkan terjadinya kecenderungan peningkatan investasi di Kabupaten Lebak sebagai dampak membaiknya iklim investasi. Jumlah investasi yang terus berkembang ini, mengindikasikan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dari masyarakat untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak, dan memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama periode tahun 2003 – 2006. Target pencapaian kawasan lindung pada tahun 2006 merupakan lanjutan dari target tahun sebelumnya. Tahun 2006 target pencapaian kawasan lindung sebesar 25 % meliputi kawasan taman nasional dengan luas 16.380 Ha, kawasan hutan baduy seluas 5.101 Ha, dan kawasan hutan lainnya yang berada pada wilayah sekitar sumber mata air, sempadan sungai, daerah tangkapan air bendungan, cagar budaya dan sebagainya. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 9
Peningkatan fungsi lindung terus diupayakan dari berbagai sumber anggaran. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan rehabilitasi kawasan lindung seluas 3.632 Ha dengan anggaran senilai 1.950.000.000,- dari APBD Kabupaten. Ketahanan
pangan
di
Kabupaten
Lebak
masih
menghadapi
permasalahan terutama peningkatan harga beras yang sangat memberatkan masyarakat.
Permasalahan
lainnya
adalah
ketergantungan
pangan
masyarakat terhadap beras sangat tinggi, daya beli sebagian masyarakat masih rendah, serta banyaknya penggunaan bahan tambahan yang berbahaya untuk pangan. Kabupaten Lebak telah berhasil memproduksi sebesar 248.706 ton padi sampai dengan bulan Desember 2007, sementara kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Lebak hingga Desember 2007 sebesar 157.631 ton. Berdasarkan total produksi tersebut, beras di Kabupaten Lebak setiap tahun selalu surplus. Kelebihan produksi beras tersebut dijual ke luar daerah Lebak. Namun demikian, ketersediaan beras pada bulan-bulan tertentu menjadi defisit yang disebabkan antara lain karena mundurnya masa tanam akibat pergeseran musim penghujan di wilayah Kabupaten Lebak, serta keterlambatan pasokan beras dan peningkatan kebutuhan masyarakat yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, Natal, Idul Adha dan Tahun Baru. Hal tersebut menyebabkan kenaikan harga beras yang disertai dengan menurunnya daya beli masyarakat. Di samping pangan beras sebagai sumber karbohidrat, tantangan yang dihadapi adalah menyediakan pangan sumber protein hewani yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi gizi yang bersumber dari ternak berupa daging dan telur. Sampai dengan tahun 2007 produksi daging mencapai 5.818.667 Kg dan telur 1.761.983 Kg. Sedangkan konsumsi baru mencapai 4,84 Kg/kapita/tahun atau 63,68 % dari Standar Minimal Konsumsi Gizi yang ditetapkan dan telur 2,77 Kg/kapita/tahun atau 50,36 % Standar Minimal Konsumsi Gizi yang ditetapkan. Konsumsi protein hewani sangat menentukan tingkat kecerdasan seseorang, bahkan beberapa ahli mengukur tingkat keberhasilan pembangunan dari tingkat konsumsi protein hewani dan menganggap jika konsumsi protein hewani terlalu rendah akan terjadi apa yang disebut ”loose generation” (Kemunduran Generasi). Infrastruktur wilayah
merupakan
aspek
yang
penting
dalam
pembangunan daerah. Infrastruktur wilayah yang terdiri dari infrastruktur transportasi, sumberdaya air, jaringan listrik, serta sarana dan prasarana permukiman berperan sebagai pengarah pembentukan struktur ruang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 10
pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah serta pengikat wilayah. Pada aspek transportasi, berdasarkan status jalan, sistem jaringan jalan yang ada di Kabupaten Lebak dapat dibagi menjadi jaringan jalan nasional, jalan provinsi,
jalan kabupaten serta jalan desa dengan rincian
sebagai berikut : 1. Jaringan Jalan Nasional sepanjang 140 km (sesuai Kepmen. Kimpraswil No. 369/KPTS/M/2005, Tanggal 18 Agustus 2005). 2. Jaringan Jalan Provinsi sepanjang 281,710 km (sesuai Surat Gubernur Banten kepada Menteri Pekerjaan Umum No. 761/Kep.8-Huk/2006, Tanggal 2 Februari 2006 perihal ruas – ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Lebak). 3. Jaringan Jalan Kabupaten sepanjang 819,505 km. 4. Jaringan jalan desa dengan panjang 5.647,2 km. Tingkat pelayanan jaringan jalan dapat diukur dengan indeks aksesibilitas, mobilitas dan tingkat kemantapan jalan. Indeks aksesibilitas dan mobilitas masing-masing adalah perbandingan antara panjang jalan dengan luas wilayah dan perbandingan panjang jalan dengan 1.000 penduduk. Sedangkan tingkat kemantapan jalan adalah kondisi ruas jalan didasarkan oleh nilai International Roughness Indeks (IRI) dan Lalu Lintas Harian RataRata Tahunan (LHRT) jalan yang diperoleh melalui pengukuran dan penghitungan di lapangan. Tingkat pelayanan ruas jalan mantap adalah ruas jalan dengan umur rencana yang dapat diperhitungkan serta mengikuti suatu standar perencanaan teknis. Jalan dengan kondisi mantap adalah ruas jalan dengan kondisi baik dan sedang. Sedangkan pengertian ruas jalan tidak mantap adalah ruas jalan yang dalam kenyataannya sehari-hari masih berfungsi melayani lalu lintas dengan kondisi rusak ringan dan rusak berat. Pada aspek sumber daya air dan irigasi, layanan infrastruktur sumber daya air dan irigasi ditinjau dari aspek pemenuhan kebutuhan air baik untuk menunjang kegiatan pertanian maupun kebutuhan domestik juga masih kurang memadai. Demikian pula halnya dengan kondisi jaringan irigasi, di mana sekitar 40 % infrastuktur irigasi masih dalam kondisi rusak berat dan ringan sehingga intensitas tanam pada sawah daerah irigasi baru mencapai sekitar 64,69 %. Selain itu, bencana alam banjir dan kekeringan masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 11
dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi. Cakupan pelayanan infrastruktur listrik pedesaan di Kabupaten Lebak masih belum optimal, mengingat masih rendahnya akses listrik masyarakat. Sampai akhir tahun 2007 rasio elektrifikasi rumah tangga baru mencapai 56 %, artinya sekitar setengah jumlah rumah tangga di Kabupaten Lebak belum dapat mengakses listrik. Namun demikian tingkat elektrifikasi pedesaan telah mencapai 99,9 %, dimana hanya 7 desa yang belum tercakup infrastruktur listrik sampai ke desa. Dalam hal ketahanan energi, pertambahan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan semakin bertambahnya kebutuhan akan energi. Kebutuhan enegi tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan penyediaan energi yang pada akhirnya akan dihadapkan pada masalah kerentanan energi yang berpotensi terhadap terjadinya krisis energi. Hal ini merupakan ancaman serius yang dapat mengganggu proses pembangunan di Kabupaten Lebak. Meningkatnya konsumsi energi khususnya bahan bakar minyak, kenaikan harga dan kelangkaan BBM secara langsung memberikan implikasi terhadap pasokan listrik Kabupaten Lebak dan penggunaan energi secara langsung. Untuk memenuhi kebutuhan listrik Kabupaten Lebak diperlukan jaminan pasokan ketenagalistrikan dan peningkatan layanan serta cakupan infrastruktur bagi masyarakat. Dengan basis kependudukan Kabupaten Lebak yang sebagian besar penduduknya bermukin di pedesaan maka peran listrik pedesaan menjadi sangat strategis. Selain itu, dalam rangka menjaga kelangsungan pasokan listrik, pengembangan sumber-sumber energi sebagai pembangkit listrik menjadi langkah strategis. Komitmen yang tinggi secara nasional, menjadikan listrik pedesaan sebagai isu strategis dalam pengelolaan sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Dalam pengembangan ketenagalistrikan yang diarahkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, Pemerintah Kabupaten
Lebak
telah
memprogramkan usulan pemasangan sambungan baru ke APBD Provinsi Banten
sebanyak
13.000
sambungan
dengan
perkiraan
biaya
Rp.
10.400.000.000 yang direncanakan terealisir pada Tahun 2009. Implementasi pemanfaatan energi alternatif dalam rangka peningkatan ketahanan energi masyarakat khususnya di pedesaan serta pengembangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 12
produk energi alternatif secara nyata memberikan dampak positif terhadap produktivitas perekonomian dan kualitas kehidupan masyarakat setempat. Pemanfaatan
energi
alternatif
ini
akan
memberikan
pilihan
kepada
masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya energinya. Dukungan secara penuh terhadap pengembangan sumber energi alternatif
berikut
produknya
di
Kabupaten
Lebak
melalui
kegiatan
implementasi energi alternatif di masyarakat, sosialisasi, peningkatan industri penunjang serta lainnya, diharapkan dapat memperluas peran (share) energi alternatif seperti briket batubara, perpaduan tenaga surya dan angin dan sebagainya dalam energy mix Kabupaten Lebak, serta secara nyata merupakan dukungan yang besar terhadap keberhasilan pencapaian kebijakan pengelolaan energi nasional. Tingginya
laju
pertumbuhan
penduduk
khususnya
di
kota
Rangkasbitung yang diiringi pula oleh peningkatan laju volume sampah, tidak diimbangi dengan laju penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan maupun pengolahannya. Jumlah sampah yang terangkut pada tahun 2007 tidak melebihi 69 % (133.200 M3) dari total sampah yang ada, sehingga 31 % (42.480 M3) sampah yang belum terlayani memiliki kecenderungan untuk dibuang ke sembarang tempat diantaranya ke badan sungai. Sementara itu Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kabupaten Lebak yang pada tahun 2007 baru berjumlah 1 unit, dan baru dilakukan secara open dumping yang secara teknis tidak ramah lingkungan. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Kabupaten Lebak dari tahun ke tahun relatif fluktuatif. Pada periode 1980 - 1990, LPP Kabupaten Lebak mencapai 2,49 persen menurun menjadi hanya 1,72 persen pada periode 1990 - 2000, tetapi terus mengalami peningkatan pada periode tahun 20002005 yaitu menjadi 2,05 persen. Kondisi tersebut menunjukkan upaya pengendalian penduduk di Kabupaten Lebak relatif cukup baik. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak yaitu melalui pengendalian administrasi kependudukan, Program Keluarga Berencana (KB) dan transmigrasi. Kegiatan penanganan pengendalian LPP melalui administrasi kependudukan baru sampai tahap pengkoordinasian dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten dalam pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK). Sebagai tahap awal, hasil yang disepakati adalah pemutakhiran data penduduk hasil pemilihan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 13
presiden putaran ke – 2 yang akan dijadikan dasar pada Pemilihan Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2008. Adapun capaian pelaksanaan Program KB pada tahun 2007 meliputi jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 213.675 PUS dan yang menjadi peserta KB aktif sebanyak 137.983 PUS atau CU/PUS 64,58 %, terdiri dari Pil 29,34 %, suntik 53,64 %, IUD 3,63 %, MOP 1,79%, MOW 1,39%, Implant 9,78%, dan kondom 0,43.%. Namun demikian dari dari data penggunaan alat kontrasepsi tersebut menunjukkan bahwa persentase terbesar adalah pengguna kontrasepsi yang tidak mantap, dengan kata lain kemungkinan tingkat drop out nya sangat tinggi. Selain itu pada tahun 2007 di Kabupaten Lebak terjadi momentum demografi, yang ditunjukkan dengan tingginya jumlah Wanita Usia Subur (15 – 49 tahun). Dalam aspek penataan ruang, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengarahkan pembangunan di Kabupaten Lebak. Sebagaimana yang tercantum dalam Perda Nomor 31 tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak membagi wilayah Kabupaten Lebak ke dalam Wilayah Pengembangan Utama, yaitu Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Maja serta Wilayah Pengembangan Wanasalam,
Penunjang
Cipanas,
yang
Banjarsari
meliputi dan
Kecamatan
Bojongmanik.
Malingping,
Baik
Wilayah
Pengembangan Utama dan Wilayah Pengembangan Penunjang merupakan daerah – daerah pusat pertumbuhan yang diasumsikan akan memberikan pengaruh kepada wilayah sekitarnya. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakatnya yang mengandung makna adanya kedekatan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat sesuai dengan penyerahan urusan. Kepuasan pelanggan harus menjadi orientasi utama dalam pelaksanaan pelayanan publik yang diwujudkan dengan pelayanan yang murah, mudah, cepat, transparan, pasti dan terjangkau sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut didukung pula oleh adanya kebijakan pemerintah dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelayanan Satu Pintu. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah bersama DPRD telah menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) yang telah beroperasional secara efektif mulai tahun 2006. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 14
Sebagai
bagian
dari
upaya
peningkatan
pelayanan
publik,
pembangunan bidang hukum menjadi hal yang krusial baik di sisi penyusunan produk hukumnya maupun dari penegakkannya, hal ini sejalan dengan ditetapkannya Permendagri 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah dan Permendagri 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Terkait dengan penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi hal yang substansial dalam reformasi birokrasi, sehingga optimalisasi pengawasan masyarakat, pengawasan legislatif, pengawasan melekat atasan langsung dan pengawasan fungsional menjadi instrumen yang menjadi pilar pemberantasan KKN yang bermuara pada terwujudnya Good Governance. Penguatan otonomi daerah di samping dilaksanakan di Kabupaten juga dilakukan pada Pemerintahan Desa dalam mewujudkan otonomi desa yang mendukung otonomi daerah, dengan ditetapkannya PP 72 Tahun 2005 Tentang
Desa
membawa
perubahan
manajemen
dan
administrasi
pemerintahan desa oleh sebab itu fasilitasi kabupaten dalam meningkatkan kinerja pemerintahan desa menjadi kata kunci dalam mendukung tercapainya tujuan otonomi desa. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, hubungan pemerintahan yang harmonis merupakan prasyarat bagi tercapainya tujuan otonomi daerah, hubungan pemerintahan baik antar sesama kabupaten/kota dan propinsi harus dilaksanakan secara harmonis yang dilakukan dengan instrumen Kerjasama Antar Daerah, hal ini dilakukan dalam upaya menangani masalah lintas wilayah, lintas sektor khususnya di wilayah perbatasan guna memperkecil kesenjangan pembangunan antara daerah yang satu dengan yang lain dengan prinsip saling menguntungkan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pendapatan daerah merupakan salah satu modal dasar pembangunan daerah Kabupaten Lebak. Semakin efisien dan efektif pengelolaan keuangan daerah maka diharapkan dapat mempercepat pencapaian pembangunan di Kabupaten Lebak. Mengingat pencapaian program – program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Lebak membutuhkan dukungan biaya, maka trend pendapatan daerah yang saat ini sudah cukup baik, perlu dipertahankan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 15
bahkan ditingkatkan. Hal ini membutuhkan perencanaan yang baik untuk dapat meningkatkan pendapatan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan yang ada tepat sasaran. Saat ini masih banyak peluang – peluan
pada
sektor tertentu yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan pendapatan, misalnya masih banyaknya aset – aset daerah yang belum diinventarisasi dan dimanfaatkan secara benar, pengenaan tarif yang terlalu rendah, kurangnya ketersediaan sarana prasarana dan sumber daya manusia, dan masih kurangnya ketersediaan payung hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kontribusi terbesar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak dari mulai tahun 2004 hingga sekarang berbasis pada pertambangan. Paradigma yang diusung dalam peningkatan retribusi saat ini harus dapat menjual jasa dengan
mengedepankan
kepentingan,
kepuasan,
dan
kenyamanan
masyarakat. Kalau sumber – sumber retribusi yang ada terus digali atau ditingkatkan kualitasnya, dapat menjadi salah satu andalan pendapatan asli daerah Kabupaten Lebak. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung didasarkan pada Undang-undang Dasar 1945, pasal 18 ayat (4) menyatakan “Gubernur, Bupati dan Walikota masing – masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”, sedangkan pelaksanaannya didasarkan pada Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 24 ayat (5). Pelaksanaan pilkada di Kabupaten Kabupaten Lebak akan dilaksanakan pada tahun 2008. Tahapan pelaksanaan pelaksanaan pilkada secara umum telah berjalan lancar, aman dan terkendali serta tidak terjadi ekses yang negatif bagi kehidupan sosial politik di daerah. 2.2
ISU STRATEGIS
2.2.1 Pendidikan dan Ketahanan Budaya Upaya mewujudkan 3 (tiga) Core Bussiness pendidikan yang terdiri dari aspek pemerataan akses, mutu dan relevansi, serta tata kelola pendidikan dan pencitraan publik, telah dilakukan meskipun belum semuanya optimal. Upaya pemerataan pendidikan di Kabupaten Lebak telah dilakukan melalui kegiatan Akselerasi Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun, yang pada tahun 2008 memasuki tahun atau fase yang ke – 4.
Juga dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 16
diwujudkannya MoU Role Sharing Pendanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar,
serta masih dilanjutkannya pemberian
beasiswa bagi siswa SMP/MTs yang berasal dari keluarga tidak mampu, upaya
tersebut
diharapkan
telah
optimal
memenuhi
sasaran
yang
diharapkan. Adapun dalam upaya peningkatan aspek mutu dan relevansi, serta tata kelola pendidikan dan pencitraan publik, masih belum optimal dilaksanakan.
Bila
melihat
kebijakan
Pemerintah
Pusat
tentang
ditingkatkannya standar kelulusan berdasarkan Ujian Nasional (UN), aspek kualitas pendidikan memegang peranan yang sangat penting. Di samping itu, kualitas lulusan pendidikan terutama pendidikan menengah saat ini menghadapi berbagai tantangan seperti sempitnya lapangan pekerjaan dan semakin kompetitifnya seleksi masuk Perguruan Tinggi. Empat hal yang menyangkut mutu dan relevansi pendidikan, yaitu profesionalisme dan kesejahteraan guru, kurikulum berbasis kompetensi, globalisasi dan teknologi informasi untuk pendidikan, serta kerjasama dengan dunia usaha dan industri, serta muatan lokal yang berbasis potensi unggulan daerah. Begitupun dengan aspek tata kelola yang meliputi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), standarisasi pelayanan pendidikan, partisipasi masyarakat, dan Sistem Informasi Manajemen (SIM) pendidikan. Kendala – kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya jumlah dan kualitas SDM, serta kurangnya upaya pemutakhiran data dan informasi pendidikan. Untuk itu perlu dilakukan upaya yang komprehensif tentang peningkatan aspek – aspek tersebut. Sementara itu, komitmen Pemerintah Kabupaten untuk memenuhi amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD secara bertahap akan terus diupayakan , pada tahun 2008 telah dialokasikan anggaran pendidikan dengan proporsi 14,18% dari Total Belanja APBD 2008, dan akan terus ditingkatkan di tahun – tahun mendatang. Meskipun demikian masih terdapat kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten dalam upaya pemenuhan anggaran pendidikan 20%, yaitu adanya keterbatasan sumber daya dan sumber pendanaan, serta adanya kebutuhan program dan kegiatan di luar pendidikan yang juga harus ditangani. Berkaitan dengan semakin berkurang atau lunturnya nilai – nilai agama dan budaya daerah di kalangan masyarakat, terutama di kalangan usia sekolah, tidak terlepas dari belum terakomodasinya muatan pendidikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 17
yang mengangkat nilai kearifan lokal. Selain itu bahasa daerah sebagai bahasa ibu masyarakat Kabupaten Lebak juga semakin berkurang intensitas dan kualitas penggunaannya baik di pergaulan sehari – hari
maupun di
lingkungan formal seperti di pemerintahan atau lembaga pendidikan. Lunturnya norma – norma masyarakat yang merupakan nilai – nilai luhur budaya daerah dan kurangnya intensitas pendidikan agama di sekolah dan keluarga menjadi salah satu faktor semakin tingginya angka kenakalan, penyalahgunaan narkoba, dan pergaulan bebas di kalangan remaja. Kondisi tersebut tentu saja bila dibiarkan, akan semakin tidak menguntungkan bagi masa depan masyarakat Kabupaten Lebak sendiri. Kehilangan jejak budaya dan nilai – nilai luhur yang terdapat di dalamnya serta hilangnya identitas dan jati diri, akan menjadi kerugian yang besar bagi generasi penerus di kemudian hari. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemahaman keagamaan pada anak usia pendidikan dasar Pemerintah Daerah bersama DPRD telah menetapkan Perda Nomor 11 Tahun 2006 tentang Wajib Pendidikan Diniyah. 2.2.2 Aksesibilitas dan Kualitas Kesehatan Keberhasilan pembangunan kesehatan di Kabupaten Lebak dapat dilihat dari indeks kesehatan sebagai salah satu komponen penting dalam penentuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dalam menentukan indeks kesehatan dapat dilihat salah satunya melalui Angka Harapan Hidup (AHH). Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Lebak menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, walaupun bila dibandingkan dengan angka nasional nampaknya kita masih perlu akselerasi dalam pelaksanaan program maupun kegiatannya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, masih ada beberapa penyebab yang perlu mendapat perhatian di antaranya pelayanan kesehatan dasar masih belum mencapai standar pelayanan minimal (SPM), prasarana pelayanan kesehatan dasar belum dapat diakses sepenuhnya oleh masyarakat terutama penduduk miskin, tenaga kesehatan belum merata terutama di pedesaan, masih munculnya kasus-kasus penyakit seperti DBD, diare, filariasis, campak, gizi buruk dan peran serta masyarakat belum menunjukkan yang lebih baik, terutama dalam pemahaman terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 18
Di samping itu juga, kesehatan lingkungan, air bersih dan sanitasi perumahan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, penanganan permasalahan – permasalahan
tersebut di atas dapat
dijadikan prioritas program dan kegiatan dalam tahun 2009. 2.2.3 Penduduk Miskin Pada umumnya kondisi kesehatan keluarga miskin relatif lebih rendah bila dibandingkan kondisi kesehatan keluarga yang lebih sejahtera. Selain kecukupan pangan, masalah lain yang juga menyebabkan rendahnya derajat kesehatan masyarakat miskin adalah rendahnya akses terhadap layanan kesehatan dasar. Selain itu tingkat pendidikan juga berpengaruh terhadap keberhasilan usaha – usaha pengentasan kemiskinan. Berdasarkan hasil Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) tahun 2005 memperlihatkan bahwa terdapat 92 % kepala rumah tangga yang dikatagorikan miskin hanya berpendidikan Sekolah Dasar. Oleh karenanya upaya – upaya menanggulanginya
perlu
segera
dilaksanakan
di
antaranya
untuk dengan
mempertahankan program dan peningkatan pengelolaan beberapa kegiatan seperti revitalisasi program bantuan beras untuk keluarga miskin, program jaminan kesehatan keluarga miskin, menghapuskan biaya pendidikan dasar dan menengah dan memberikan bea siswa bagi keluarga miskin untuk melanjutkan pendidikan menengah dan tinggi, program pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendidikan non formal dan ketrampilan bagi masyarakat miskin terutama melalui kegiatan Industri Kecil dan Menengah (IKM), Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Koperasi, serta program pembentukan modal melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap lembaga keuangan dan program peningkatan kemajuan pembangunan pedesaan. 2.2.4 Pengangguran Pengangguran di Kabupaten Lebak pada saat ini masih tinggi, akibat tidak terserapnya pertumbuhan angkatan kerja oleh pasar kerja yang disebabkan terbatasnya peluang kerja. Kondisi tersebut disebabkan oleh masih rendahnya kualitas atau kompetensi pencari kerja dan pekerja, sehingga mengakibatkan calon pekerja tidak dapat masuk ke dalam pasar kerja dan pekerja yang ada sulit untuk dipertahankan. Berkaitan dengan tingginya jumlah pengangguran di Kabupaten Lebak, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 19
yang diimbangi dengan peningkatan keterampilan kerja dan manajemen perlu mendapat
perhatian serius
baik
dari
pemerintah
maupun kalangan
masyarakat, karena kelompok unit usaha tersebut mampu menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi sumber bagi penciptaan pendapatan. Hal ini didasarkan pada fakta empiris yang menunjukkan bahwa kelompok usaha tersebut mengerjakan lebih banyak orang. Demikian pula dengan tingkat investasi, di mana iklim investasi nasional mempengaruhi iklim investasi regional, sehingga menyebabkan tingginya angka pengangguran baik akibat PHK maupun tidak adanya lapangan kerja baru, serta tingginya migrasi masuk yang lebih memiliki potensi dan peluang untuk
memperoleh pekerjaan. Berkaitan dengan itu,
maka promosi peluang investasi dan upaya – upaya
penyederhanaan
perijinan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi perlu lebih ditingkatkan. 2.2.5 Ketahanan Pangan Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama ketahanan pangan nasional dan harus diwujudkan, sehingga perlu menjadi prioritas dalam rencana dan implementasi pembangunan daerah. Pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk terpenuhinya kebutuhan pangan rumah tangga yang memenuhi gizi seimbang, di samping untuk substitusi bahan makanan impor. Kondisi ketahanan pangan akhir – akhir ini dengan tingginya laju pertambahan penduduk dan gangguan yang disebabkan adanya bencana alam seperti banjir dan kekeringan, mengakibatkan terganggunya produksi, distribusi dan konsumsi bahan pangan yang berimplikasi pada penurunan ketersediaan pangan serta daya saing pertanian. Selain itu kasus kurang gizi/ gizi buruk di beberapa daerah, yang disebabkan oleh kurangnya perhatian masyarakat terhadap nilai gizi makanan yang dikonsumsi sehingga kebutuhan gizi belum/kurang terpenuhi. Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian adalah maraknya flu burung yang menyerang unggas serta manusia, sampai saat ini penyebarannya telah mencapai seluruh kabupaten dan kota. Oleh karena itu, upaya – upaya untuk penyediaan stok pangan regional/ daerah perlu ditingkatkan. 2.2.6 Pelayanan Infrastruktur Wilayah Rendahnya pelayanan infrastruktur wilayah baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih merupakan persoalan besar di Kabupaten Lebak Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 20
yang harus segera diatasi karena dapat menghambat laju pembangunan daerah. Pada aspek transportasi, tingkat pelayanan jaringan jalan masih perlu ditingkatkan yang ditunjukkan dari masih belum optimalnya indeks aksesibilitas, mobilitas serta tingkat kemantapan jalan. Hal ini antara lain disebabkan oleh sudah habisnya umur rencana jalan pada sebahagian besar ruas jalan Kabupaten sehingga kondisi struktur jalan menjadi labil, tingginya frekuensi bencana alam serta beban lalu lintas yang sering melebihi standar muatan sumbu terberat (MST). Pada aspek sumber daya air, kondisi infrastruktur yang mendukung upaya konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air serta keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air dan sistem informasi sumber daya air dirasakan masih belum memadai. Hal ini
dapat
terlihat
dari
masih
terjadinya
bencana
kekeringan
yang
mengakibatkan kekurangan ketersediaan air baku untuk berbagai keperluan serta bencana banjir yang melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Lebak. Layanan infrastruktur listrik pedesaan juga belum optimal, seperti ditunjukkan oleh masih rendahnya rasio elektrifikasi rumah tangga yang baru mencapai 57,73 %. Hal ini menunjukkan masih rendahnya akses listrik masyarakat khususnya di daerah pedesaan. Demikian pula halnya dengan layanan persampahan, terbatasnya infrastruktur persampahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pelayanan persampahan yang ada di Kabupaten Lebak, yang pada akhirnya dapat berdampak buruk terhadap lingkungan termasuk manusianya. 2.2.7 Ketersediaan Energi Kabupaten Lebak merupakan kabupaten dengan konsumsi energi yang relatif cukup besar, baik dari sektor industri, rumah tangga, komersial, maupun transportasi. Setiap tahun terjadi kenaikan permintaan dan konsumsi energi mencapai rata – rata .....%. Sementara dari sisi bauran energi (energy mix), ketergantungan sumber energi terhadap energi fosil, minyak bumi dan gas alam sangat besar. Kenaikan harga BBM telah menyebabkan implikasi kepada masyarakat. Akibat dari kondisi tersebut adalah terjadinya gangguan terhadap jaminan kelangsungan pasokan energi termasuk di Kabupaten Lebak. Diperlukan upaya dalam rangka penanganan sektor energi tersebut, melalui tiga pilar kebijakan intensifikasi, diversifikasi dan konservasi energi. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 21
Intensifikasi
bermakna
untuk
mencari
sumber
energi
yang
bisa
dikembangkan di Kabupaten Lebak, khususnya energi terbarukan seperti air skala kecil, biomassa dan sebagainya. Diversifikasi diupayakan untuk memberikan substitusi penggunaan energi melalui penggunaan energi alternatif yang bisa diaplikasikan seperti melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro, tenaga surya, perpaduan angin dan tenaga surya maupun pengembangan bahan bakar bersumber bio energi (bio fuel) seperti bio kerosene, bio gas, bio briket, solar termik dan sebagainya, yang ditujukan untuk mengoptimalkan penggunaan energi setempat, khususnya bagi masyarakat di pedesaan. Untuk meningkatkan ketahanan energi, peran konservasi dan penghematan energi perlu dilakukan, untuk meningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan energi. Hal ini perlu untuk menurunkan tingkat intensitas energi yang masih tinggi di Kabupaten Lebak. Selanjutnya, dalam rangka pengembangan energi tersebut perlu melibatkan secara aktif Pemerintah Pusat, Propinsi, Perguruan Tinggi dan Masyarakat untuk secara sinergis bekerjasama di Kabupaten Lebak. 2.2.8 Bencana, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Pada beberapa wilayah di Kabupaten Lebak merupakan daerah yang rawan bencana, baik bencana banjir, tanah longsor yang berkaitan langsung dengan perusakan lingkungan (penggundulan hutan) dan banjir. Bagian tengah Kabupaten Lebak memiliki risiko bencana alam berupa tanah longsor, sedangkan pada bagian selatan Kabupaten Lebak banyak terdapat pusatpusat gempa dangkal dan gempa – gempa besar yang dapat menyebabkan timbulnya tsunami. Manusia tidak dapat mencegah dan meramalkan bencana alam, dan yang dapat dilakukan oleh manusia adalah mengelola risiko bencana itu secara
cermat
dan
rapi
untuk
memperkecil
dampaknya,
terutama
memperkecil jatuhnya korban jiwa dan kerugian materil. Pengelolaan risiko seharusnya tidak hanya dilakukan setelah terjadi bencana melainkan juga upaya pencegahannya melalui metoda penanggulangan risiko secara profesional sebelum terjadinya bencana sehingga dapat memperkecil akibat yang terjadi baik langsung maupun tidak langsung. Akibat langsung adalah kerugian atau kerusakan baik yang merupakan risiko ekonomi maupun nonekonomi karena terjadinya suatu bencana; sedangkan akibat tidak langsung adalah kerugian atau kerusakan yang tidak ada hubungan langsung dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 22
kejadian bencana melainkan berhubungan dengan akibat terjadinya bencana, misalnya risiko sosial, psikologis, dan politis. Berdasarkan fakta – fakta tersebut, kesiagaan terhadap bencana alam perlu ditingkatkan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan unsur – unsu r lain yang terkait perlu mengadakan bimbingan pada masyarakat untuk meningkatkan kesiagaan tersebut. Sampai saat ini, pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi masih belum dapat ditangani secara tuntas. Penurunan daya dukung lingkungan pada badan air di sungai Ciujung, Ciberang, Ciliman dan masih tingginya lahan kritis, menunjukan belum efektifnya penanganan lingkungan di Kabupaten Lebak. Masih buruknya perilaku dan kurangnya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan memperparah penurunan kualitas lingkungan. 2.2.9 Jumlah Penduduk Pada tahun 2006 jumlah penduduk Kabupaten Lebak sebanyak 1.202.909 jiwa, dengan Laju Pertumbuhan periode tahun 2000-2005 sebesar 2,05%. Jika dibandingkan dengan periode tahun 1990 – 2000
LPP
Kabupaten Lebak mengalami kenaikan sebesar 0,33%. Hal ini disebabkan berbagai hal di antaranya meningkatnya proporsi rata – rata
usia kawin
pertama wanita pada usia kurang di bawah 21 tahun. Memperhatikan kondisi dan permasalahan tersebut, perlu adanya upaya – upaya yang lebih intens dalam rangka pengendalian LPP dengan upaya pendewasaan usia perkawinan pertama wanita. 2.2.10 Optimalisasi Kinerja Pemerintahan Daerah Optimalisasi kinerja pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas manajemen pemerintahan, yaitu menata kembali sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia, meningkatkan sinergitas di bidang perencanaan baik antar SKPD maupun antar tingkat pemerintahan, serta memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di kecamatan dan desa/kelurahan. Dalam
upaya
meningkatkan
kinerja
pelayanan
publik
telah
menetapkan Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT). Pemantapan kerjasama daerah baik dengan daerah lain, pihak swasta, Kementerian dan Lembaga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 23
Pemerintah, makin meningkat sejalan dengan kebutuhan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama antar Kabupaten yang berbatasan dalam bidang perencanaan antara lain dengan Sukabumi, Bogor, Serang dan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi Banten dan Jawa Barat. 2.2.11 Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Persiapan Pemilu 2009 Implikasi dari berlakunya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang membawa perubahan yang signifikan terhadap pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan umum Presiden / DPR / DPRD yang sebelumnya dilakukan oleh parlemen menjadi oleh rakyat secara langsung. Hal ini dapat diartikan bahwa kedaulatan rakyat dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung juga mempunyai
makna yang strategis bagi kehidupan
masyarakat
dan
pemerintahan di daerah, karena merupakan sarana aktualisasi hak demokrasi rakyat untuk memilih secara langsung Kepala Daerahnya. Selain itu, penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009 harus sudah dipersiapkan pada Tahun 2008, mengingat perlunya kesiapan dalam sosialisasi dan fasilitasi peraturan – peraturan pemilu untuk mendukung pelaksanaannya. Persiapan pemilu secara langsung harus didukung dengan stabilitas keamanan dan ketertiban, karena merupakan proses yang krusial untuk suksesnya pesta demokrasi.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009
II - 24
