BAB III ISU ISU STRATEGIS

Renstra BKPP Kota Bogor 2010 – 2014

BAB III ISU – ISU STRATEGIS

3.1.

ISU STRATEGIS Isu strategis merupakan gambaran data kondisi Kota Bogor terkait dengan Tupoksi SKPD, isu isu dan permasalahan saat ini dan kondisi yang diharapkan ke depan. Sebelum masuk ke isu strategis ada baiknya perlu dipaparkan pula kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mengingat bahwa sebagian besar kegiatan yang ada di BKPP merupakan kegiatan rutin untuk pelayanan aparatur Pemerintah .

3.1.1.

Sekretariat Sekretariat membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2. Sub Bagian Keuangan. 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

3.1.1.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kegiatan Subag Umum BKPP a. Kegiatan pengelolaan surat-menyurat, kearsipan aset dan kerumah tanggaan. Sasaran : 1) Tertatanya arsip dan aset Pemerintah Kota Bogor khususnya arsip dan aset lingkup BKPP.

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2009

15


2) Terpeliharanya aset Pemerintah Kota Bogor khususnya aset di Lingkungan BKPP. 3) Tersedianya aset Pemerintah Kota Bogor khususnya aset lingkup BKPP. b. Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup BKPP. Sasaran : 1) Tertibnya proses administrasi Kepegawaian bagi seluruh Pegawai di Lingkungan BKPP Kota Bogor. 2) Terbentuknya DUK dan Nominatif pegawai di Lingkungan BKPP. 3.1.1.2. Sub Bagian Keuangan. Untuk Tahun 2009 Sub Bagian Keuangan BKPP tidak ada Kegiatan, jadi hanya menjalankan pekerjaan yang sifatnya rutinitas yang ada di subag keuangan.

3.1.1.3. Sub Bagian perencanaan dan Pelaporan Kegiatan Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan : Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pegawai ( SIMPEG ). Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Simpeg : a. Tersedianya informasi Kepegawaian terkini yang terhubung

ke

setiap SKPD. b. Pemeliharaan data pegawai.


16


Sasaran : Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bogor. Strategi : - Pengumpulan data pegawai di setiap SKPD. - Entry Data Pegawai dari setiap SKPD. Kebijakan : Validasi informasi kepegawaian yang akurat dan lengkap.

3.1.2.

Bidang Administrasi Pegawai Bidang Administrasi Pegawai yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang administrasi pegawai dan memiliki fungsi : 1. perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang administrasi pegawai. 2. pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang administrasi pegawai. 3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Bidang Administrasi Pegawai membawahkan: 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai. 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.

3.1.2.1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai Kegiatan

Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai antara lain

sebagai berikut :


17


a. Kegiatan Penerimaan CPNSD Tahun 2009 untuk tenaga honorer. Kelompok sasaran : sisa tenaga honorer yang masuk dalam database BKN pendataan Tahun 2005 di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Jumlah sasaran : 256 orang. Keluaran : 1) Tersaringnya CPNSD Kota Bogor dari Tenaga Honorer. 2) Terpenuhinya kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan. 3) Tercapainya Pembagian tugas Pekerjaan yang merata. 4) Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan. b. Kegiatan Pendataan dan pemrosesan perpanjangan TKK. Kelompok sasaran : Seluruh PNSD dan CPNSD Kota Bogor Tahun 2009 Jumlah sasaran : 696 Orang. Keluaran : 1) Terpenuhinya Up Dating Data Tenaga Kontrak Kerja. 2) Terpenuhinya SK Perpanjangan TKK Tahun 2009. c. Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bogor Tahun 2009. Kelompok sasaran : Seluruh PNSD dan CPNSD Kota Bogor Tahun 2009. Jumlah sasaran : 9055 orang. Keluaran : Tersusunnya Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Bogor Tahun 2009.


18


d. Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil. Kelompok sasaran : CPNS, PNS Tahun 2006 ditambah PNS sebelumnya yang belum diambil sumpah. Jumlah sasaran : 2046 orang. Keluaran : Terpenuhinya persyaratan Administratif bagi PNS. e. Kegiatan penyelesaian pemrosesan Konversi NIP Lama menjadi NIP baru. Kelompok sasaran : Seluruh PNS dan CPNS Kota Bogor. Jumlah sasaran : 9055 orang. Keluaran : 1) Jumlah nominative konfersi NIP yang sudah selesai 8687. 2) Masih ada pegawai yang belum terproses pendataan PNS yang belum melakukan konfersi NIP untuk dilakukan konfersi susulan. Keadaan terakhir jumlah TKK Kota Bogor : a. Jumlah TKK berdasrkan perpanjangan SK TKK tahun 2008, ada 1351 orang. b. Jumlah CPNSD dari TKK Formasi Tahun 2008, ada 393 orang. c. Jumlah Formasi CPNSD Tahun 2009, ada 256 orang. d. Jumlah TKK mengundurkan diri, meninggal selesai PTT, sd akhir Februari 2009, ada 6 orang. e. Sisa TKK setelah pengadaan CPNS 2009, ada 696 orang.


19


Permasalahan Dari jumlah TKK setelah Pengadaan CPNS Tahun 2009 berjumlah 696 orang ( tidak termasuk dalam data base BKN ) berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2005 disebabkan karena : a. Pada saat pendataan Tahun 2005 belum memenuhi syarat masa kerja 1 tahun. b. Pada saat pendataan , usia telah lebih dari 46 tahun untuk masa kerja 20 tahun. 3.1.2.2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Isu strategis Tupoksi Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai meliputi : a. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai. Capaian Program : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan. Tujuan dari Kegiatan ini adalah memberikan bantuan kesejahteraan kepada karyawan/karyawati baik PNS maupun TKK. Keluarannya berupa : 1)

Pemberian

bantuan

biaya

untuk

pernikahan

pertama,

persalinan anak pertama, perawatan kesehatan/musibah sakit dan meninggal dunia untuk pegawai dan keluarganya di lingkungan pemerintah kota Bogor sesuai dengan SK Walikota Bogor Nomor 822.45 – 25 tahun 2009. 2)

Bantuan Biaya kesejahteraan Pegawai PNS.

3)

Bantuan Biaya Kesejahteraan Pegawai Non – PNS.

4)

Uang kadeuhdeuh untuk PNS yang memasuki batas Usia Pensiun sebesar Rp. 1.000.000,-


20


5)

Uang Tunjangan Kesejahteraan untuk Pegawai yang pensiun atas permintaan sendiri ( Pensiun Dini ) sesuai dengan SK Walikota Bogor Nomor 822.45 - 46 Tahun 2009.

6)

Sumbangan Hari Raya Idul Fitri atau Hari Raya Natal sebesar Rp.100.000,-

7)

Uang kadeudeuh untuk pegawai yang melaksanakan Ibadah Haji, sebesar Rp.1.500.000,-

8)

Uang Duka wafat untuk Tenaga Kontrak Kerja ( TKK ) yang meninggal dunia.

9)

Uang kadeudeuh untuk Kontrak Kerja yang mengundurkan diri sesuai dengan SK Walikota Bogor Nomor 900.45 – 27 Tahun 2009.

10) Kegiatan Apel di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor. 11) EkstraFooding

kegiatan

Keolahragaan

di

Lingkungan

Sekretariat Daerah. 12) Kegiatan pembinaan jasmani dan Rohani. 13) Kegiatan KULTUM di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bogor. Hasil/Tujuan : Meningkatkan pemenuhan Kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Sasaran : Seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. b. Kegiatan Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen dan Taperum. Pada Tahun 2008 telah diproses Kartu Pegawai sebanyak 489 orang dan Kartu pengganti sebanyak 9 orang. Untuk Tahun 2009


21


diperkirakan sekitar 1200 orang karena CPNS yang ditingkatkan statusnya pada akhir tahun 2008 sebanyak 1093 dan sisanya adalah pegawai lama namun belum membuat kartu pegawai. Sampai tanggal 12 Pebruari 2009 sudah ada pemohon karpeg sebanyak 65 orang. Pada tahun 2008 telah diproses Karis sebanyak 205 dan Karsu diperkirakan meningkat sekitar 350 orang, sampai dengan tanggal 12 Februari 2009 sudah ada pemohon Karis sebanyak 35 orang dan Karsu 23 orang. Untuk pembuatan Kartu Askes, BKPP menyediakan blangko dan legalisir persyaratannya, dan untuk pembuatannya bias dilakukan sendiri ataupun melalui BKPP. Untuk pembuatan Kartu Taspen, BKPP membuatkan surat pengantar untuk ke PT.Taspen dengan membawa pengantar dari BKPP dan kelengkapan persyaratannya. Demikian

pula

menyediakan

dalam

blangko

pemrosesan dan

legalisir

Taperum

kita

hanya

persyaratannya.

Untuk

pembuatannya biasanya dilakukan perorangan, namun apabila ada pegawai yang kesulitan dalam pengurusannya akan dibantu BKPP. c. Kegiatan Pembuatan ID Card PNS. Pembuatan ID Card PNS pada tahun 2008 sebanyak 1098 Orang dan pada tahun 2009 diperkirakan meningkat yaitu sekitar 1748 orang , dari jumlah tersebut sebanyak 1093 orang yaitu CPNS yang menjadi PNS pada akhir tahun 2008 dan sisanya adalah pejabat yang dilantik sesuai dengan OPD baru. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2009

22


Kegiatan yang tidak tertuang dalam DPA yang menunjang Tupoksi BKPP antara lain : 1) Pemberian cuti pegawai yaitu cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti diluar tanggungan Negara dan cuti besar. 2) Perubahan keluarga pegawai yaitu penambahan / pengurangan isteri pegawai, penambahan / pengurangan suami pegawai, penambahan / pengurangan anak pegawai. 3.1.3.

Bidang Mutasi Pegawai dan Pengembangan Karir Bidang Mutasi Pegawai dan Pengembangan Karir membawahkan: 1. Sub Bidang Mutasi. 2. Sub Bidang Pengembangan Karir.

3.1.3.1. Sub Bidang Mutasi Sub Bidang Mutasi Pegawai mempunyai kegiatan : Mutasi Pegawai Sedangkan untuk sub kegiatannya terdiri dari : a. Kenaikan Pangkat. b. Kenaikan gaji berkala. c. Pensiun PNS. d. Alih tugas PNS. e. Impassing Gaji PNS. f.

Peningkatan status CPNS menjadi PNS.


23


3.1.3.2. Sub Bidang Pengembangan Karir Kegiatan yang ada pada Sub Bidang Pengembangan karier : a. Pengembangan Karier. Sub Kegiatannya terdiri dari : 1) Ujian Dinas dan Ujian penyesuaian Ijazah. 2) Penghargaan Satya Lencana Karya Satya. 3) Sosialisasi Peraturan Kepegawaian. 4) Kunjungan Kerja ( Studi banding ). 5) Penyusunan DUK. 6) Pemrosesan DP3 7) Pemrosesan PP45 ( Ijin Perceraian ). 8) Penyusunan Formasi. b. Bantuan Penyaringan calon siswa STPDN. Sub Kegiatan berupa Penyaringan Calon Praja STPDN/IPDN, mulai dari proses pengumuman, pengiriman dalam pelaksanaan seleksi sampai dengan pengumuman kelulusan. c. Bantuan stimulan penyetaraan pendidikan D2 ke S1 bagi guru. Sub Kegiatan berupa pemberian bantuan beasiswa bagi 70 orang Guru

SD

peserta

program

penyetaraan

di

UT

sebesar

Rp.1.000.000,- per orang per semester dan tahun 2009 merupakan semester akhir dan merupakan program lanjutan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007. d. Pengembangan sumber daya manusia. Kegiatan : Pengembangan SDM Capaian Program : Meningkatnya kualitas dan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan dan terpenuhinya hak hak aparatur.


24


Masukan : Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Tugas Belajar, Ijin belajar. Keluaran : Peningkatan Sumber daya Manusia melalui pelatihan, kursus, bintek, Rakor, sosialisasi. Hasil : Peningkatan Ilmu, wawasan dan keahlian Aparatur. Kelompok sasaran : PNS di Lingkungan Pemkot Bogor. Sub Kegiatan berupa : 1) Bantuan beasiswa tugas belajar. 2) Bantuan biaya penyusunan skripsi dan tesis bagi yang ijin belajar. 3) Pengiriman peserta Diklat, kursus singkat, Bintek, sosialisasi, Rakor, seminar dll. 4) Proses administrasi kepegawaian.

Program pengisian jabatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini adalah : 1) Pengisian jabatan yang kosong disebabkan pejabat lama memasuki masa pensiun dalam kurun waktu antara Pebruari sampai dengan Juni 2009 terdapat 20 orang Pejabat eselon II, III dan IV yang memasuki masa pensiun. 2) Rotasi Kepala SD sebanyak 79 yang telah diusulkan sejak awal januari 2009, disebabkan ada beberapa sekolah di merger serta beberapa Kepala SD yang telah memasuki masa pensiun.


25


3.1.4.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahkan: 1. Sub Bidang Diklat Struktural. 2. Sub Bidang Diklat Fungsional.

3.1.4.1. Sub Bidang Diklat Struktural Kegiatan Sub Bidang Diklat Struktural Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III Tujuan : a. Meningkatkan kompetensi profesionalisme sikap dan perilaku CPNS untuk melaksanakan tugas sesuai dengan etika dan norma organisasi pemerintah. b. Menciptakan aparatur pembaharu sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa , lembaga lembaga pemerintah. c. Memantapkan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, serta pemberdayaan masyarakat. a. Menciptakan kesamaan Visi demi terwujudnya Good Governance. Sasaran : Terwujudnya CPNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan pengangkatan PNS Golongan I, II dan III. Fasilitasi : Pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan pola Kemitraan.


26


Kurikulum Pelajaran : Golongan I dan II : 14 Mata Diklat dan 174 Jam Pelajaran. Golongan III

: 14 Mata Diklat dan 216 Jam Pelajaran.

Mata Diklat : a. Dinamika Kelompok. b. Sistem penyelenggaraan pemerintah NKRI. c. Manajemen Kepegawaian Negara. d. Etika Organisasi Pemerintah. e. Budaya Kerja Organisasi Pemerintah. f.

Manajemen Perkantoran Modern.

g. Membangun kerjasama Tim ( Team building ). h. Komunikasi yang Efektif. i.

Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka NKRI.

j.

Pola Pikir ( Mind Setting ) PNS.

k. Kepemimpinan yang baik ( Good Governance ). l.

Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Program Ko- Kurikuler : a. Latihan kesegaran jasmani. b. Baris berbaris. c. Tata Upacara Sipil. d. Pengarahan Program. b. Ceramah tentang kesehatan mental. c. Muatan Lokal. Evaluasi terhadap peserta meliputi : a. Aspek sikap dan perilaku, terdiri dari : 1) Kedisiplinan meliputi : a) Kehadiran. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2009

27


b) Ketepatan hadir di kelas. c) Kerapihan berpakaian. d) Keikut sertaan dalam program Ko-Kurikuler. e) Ketentuan lain yang ditetapkan oleh penyelenggaraan Daerah. 2) Kerjasama meliputi : a) Dapat menyelesaikan tugas secara bersama-sama dan kooperatif. b) Membina keutuhan dan dan kekompakan. c) Tidak mendikte atau mendominasi. d) Mau menerima pendapat orang lain. 3) Prakarsa meliputi : a) Berperilaku positif, membantu kelancaran dan membuat situasi dinamis. b) Mampu membuat saran saran kepada penyelenggara. c) Dapat menyampaikan gagasan atau ide. d) Aktif di kelas dalam pembelajaran. e) Mampu mengendalikan diri dalam kelompok. b. Aspek akademis meliputi ujian komprehensif. c. Penilaian antar peserta.

Evaluasi terhadap Widyaiswara yang meliputi aspek : a. Penguasaan materi; b. Performance. c. Metode pembelajaran; d. Kesesuaian Materi Pembelajaran; BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2009

28


e. Penggunaan bahasa; f.

Disiplin.

g. Penggunaan alat bantu/media pembelajaran. h. kesempatan bertanya pada peserta. i.

pemberian motivasi pada peserta.

Evaluasi terhadap Penyelenggara yang meliputi : a. Sarana dan prasarana. b. Ketersediaan modul/bahan ajar. c. Pelayanan administrasi. d. Pelayanan konsumsi. e. Performance Panitia. f.

Pelayanan Panitia.

g. Sikap dan perilaku Panitia Rencana Program Diklat Struktural Tahun 2010 : a. Tenaga honorer Gol I sebanyak 88 orang, Gol II sebanyak 284 orang dan golongan III sebanyak 21 orang. b. Dari pelamar Umum Gol II sebanyak 63 orang, Golongan III sebanyak 51 orang. c. Diklat Kepemimpinan atau DIKLATPIM III dan IV bagi pejabat yang sudah menduduki jabatan eselon III dan IV.

3.1.4.2. Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis Umum Kegiatan Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis Umum. a. Bintek dan sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.


29


Tujuan : Untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah

tentang

bagaimana

merencanakan dn membuat

keputusan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Sasaran : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ) dan staf potensial sebanyak 35 orang, Ujian/sertifikasi PPTK, Pejabat Eselon III dan staf potensial sebanyak 100 orang.

Lembaga Kerjasama : Kegiatan Bintek dan sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Barat yang difasilitasi BAPPENAS Materi

Bintek

dan

sertifikasi

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah : 1) Kebijakan Umum Pengadaan Barang dan Jasa. 2) Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan swakelola. 3) Evaluasi Penawaran. 4) Penyusunan Dokumen Kontrak. 5) Penyusunan HPS. 6) Penyusunan Dokumen Pengadaan. 7) Pengadaan Jasa Konsultasi. 8) Pendalaman. 9) Ujian/Sertifikasi.


30


b. Kegiatan Diklat Peningkatan Kapasitas PPNS Tujuan : Untuk meningkatkan kapasitas para PPNS dalam penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Perda. Sasaran : Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) Kota Bogor, sebanyak 30 orang. Lembaga Kerja sama : Kegiatan Diklat Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dilaksanakan bekerjasama dengan Badan Diklat Departemen Dalam Negeri ( Depdagri ). Materi Diklat Peningkatan Kapasitas PPNS. Pelaksanaan Diklat meliputi 60 jam Pelajaran dan 15 Materi antara lain : 1)

Intelejen dasar.

2)

Hubungan Satpol PP dan PPNS.

3)

Potensi Pelanggaran atas perda.

4)

Tugas dan kewenangan PPNS berdasarkan Peraturan PerUndangan.

5)

Gambaran tentang Pembuatan Perda.

6)

Hubungan PPNS dengan Penyidik POLRI.

7)

Langkah dan teknik Pemeriksaan dan Penyidikan Penuntutan Tindak Pidana Perda.

8)

Penegakan Perda berbasis HAM.

9)

Penyelesaian dan pemberkasan.


31


10) Taktik dan teknik penyidikan tindak pidana. 11) Kode Etik PPNS. 12) Manajemen Proses Penyidikan oleh PPNS. 13) Revitalisasi dan Pemberdayaan PPNS. 14) Muatan Lokal. 15) Pembinaan mental

Rencana Kegiatan Diklat Fungsional dan Teknis Umum di luar DPA Bidang Diklat Tahun 2009. a. Pengiriman

Bintek

dan

sertifikasi

pengadaan

barang/jasa

pemerintah. b. Diklat Penata Usahaan Keuangan Daerah, dengan pesertanya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK ). Rencana Program Diklat Fungsional dan teknis Umum Tahun 20102014. a. Diklat Teknis. 1)

Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah.

2)

Diklat Standar Akuntansi Pemerintah.

3) 4)

Diklat Manajemen Kesekretariatan. Diklat Manajemen Kearsipan ( Lanjutan ).

5)

Diklat Tata Naskah Dinas ( Lanjutan ).

6)

Diklat Telaah Staf Paripurna ( Lanjutan ).

7) 8)

Diklat Manajemen Pertanahan. Bintek dan Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lanjutan ).

9)

Diklat Kewirausahaan bagi Calon Pensiunan ( Lanjutan )

10) Diklat Pelayanan Prima ( Lanjutan ). 11) Diklat Pengelolaan Barang Daerah.


32


12) Diklat manajemen Persampahan. 13) Diklat Pengelolaan Dokumen Administrasi Kependudukan. 14) Diklat Pendaftaran Penduduk. 15) Diklat Manajemen Bencana. 16) Diklat Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( LSPM ). 17) Diklat Optimalisasi Budaya dan Etos Kerja. 18) Diklat Penyusunan Owners Estimate. 19) Diklat Penyusunan Kontrak dan Dokumen Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah. 20) Diklat Peningkatan Kompetensi Akuntansi PPK SKPD. 21) Diklat Dasar-Dasar Kependudukan. b. Diklat Fungsional. 1)

Diklat Penanganan Pasien Gawat Darurat.

2)

Diklat Manajemen Puskesmas.

3)

Diklat Pengawas Sekolah.

4)

Diklat Penilaian Angka Kredit ( PAK ) guru.

5)

Diklat Penilaian Angka Kredit ( PAK ) Tenaga Medis dan Keperawatan.

3.1.5.

6)

Diklat Manajemen SD.

7)

Diklat Manajemen SMP.

8)

Diklat Manajemen SMK.

Kesimpulan Isu Strategis Tupoksi BKPP 1. Belum adanya sarana dan prasarana penunjang Diklat ( Pendidikan dan Pelatihan ) untuk Diklat Fungsional , Tehnis Umum maupun Diklat Struktural. 2. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2009

33


3. Peneraparan Sistem Informasi manajemen Kepegawaian yang dapat diakses oleh semua SKPD untuk memudahkan administrasi kepegawaian. 4. Penerapan punish dan reward untuk meningkatkan kredibilitas pegawai. 5. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

yang tertib untuk

memudahkan kelancaran pelaksanaan tugas tupoksi. 6. Pengadaan formasi pegawai baik dari pelamar umum maupun TKK masih belum sesuai dengan kebutuhan. 7. Masih lemahnya fungsi analisis jabatan untuk formasi jabatan. 8. Masih adanya staf/pejabat yang tidak puas dalam pengisian jabatan karena masih terkesan pilih pilih penempatannya. 9. Sering terjadi mutasi pejabat, sehingga akan mempengaruhi kinerja aparatur,


34


3.2.

EVALUASI DAN ANALISIS Tabel 1. Analisis Lingkungan Dengan SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats)

ANALISIS LINGKUNGAN Analisis Lingkungan Internal

FAKTOR – FAKTOR STRATEGIS Strength (Kekuatan) :

Weaknesses (Kelemahan) :

1. Jumlah personil memadai.

1. Kemahiran ( skill ) personil kurang memadai.

2. Kewenangan di bidang Pendidikan dan

2. Prasarana dan sarana penunjang Kediklatan

Pelatihan cukup jelas.

kurang memadai ( Gedung diklat, transportasi

3. Motivasi personil tinggi

untuk mobilitas belum punya ).

4. Kerjasama dan koordinasi internal BKPP

3. Terbatasnya Biaya operasional penunjang

cukup baik. 5. Adanya

kegiatan. Sistem

informasi

Manajemen

4. Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan

Kepegawaian dan data base pegawai .

masih dibawah standar.

6. Adanya PP No.30 Tahun 1980 ( Disiplin

5. kurangnya

Pegawai Negeri Sipil ).


memadai

6. Kurangnya target pencapaian peserta Diklat

BKPP yang berkesinambungan. kesempatan

yang

( Kuantitas dan kompetensi ).

7. Ketersediaan SDM pengelola SIMPEG di

8. Adanya

Widyaiswara

pegawai

dalam Jabatan ( PIM Tk.II, III, IV ), yang untuk

sesuai dengan kebutuhan. 35


mengembangkan SDM melalui tugas belajar,

7. Adanya aparatur yang sudah menduduki

Bintek, ijin belajar, pelatihan, kursus, seminar,

jabatan

workshop, rakor,

kepemimpinan

9. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.

belum

mengikuti

Diklat

8. Kurangnya kesadaran dari pegawai ( SKPD )

10. Adanya Pengembangan Karier Pegawai.

menyerahkan

data

yang

akurat

untuk

pemutahiran data base pegawai. 9. Semua

proses

administrasi

kepegawaian

belum tertangani oleh Aplikasi SIMPEG. 10. Lemahnya penerapan punish dan reward bagi aparatur . 11. Kurangnya

pemahaman

masing-masing

SKPD dalam menyusun Formasi Pegawai. 12. Alokasi Formasi dari MENPAN tidak sesuai dengan kebutuhan. 13. Belum adanya payung hukum yang memadai dalam mengatur TKK. 14. Masih ada TKK yang tidak masuk kedalam data base.. 15. Kesejahteraan Pegawai kurang merata. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2009

36


16. Sulit memperkirakan jumlah dana yang akan dialokasikan dalam pemberian kesejahteraan pegawai. 17. ketergantungan

pada

BKN

dalam

menyelesaikan pekerjaan pembuatan

kartu

kartu . 18. Sering

terjadinya

Pemerintah

yang

perubahan

Peraturan

mengatur

Organisasi

Perangkat Daerah sehingga berdampak dalam penempatan pegawai dalam jabatan tertentu yang tidak terakomodir. 19. Sering terjadinya mutasi pejabat.

Analisis Lingkungan Eksternal

Opportunities (Peluang) :

Threats (Ancaman) :

1. Otonomi Daerah yang luas berdasarkan UU 1. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat No. 32 dan UU No.33 Tahun 2004. 2. Dukungan Kepala Daerah yang kuat.

pemerintah. 2. Ego sektoral masih kuat.

3. Adanya kerjasama dengan lembaga pendidikan 3. Validitas data . dan pelatihan Propinsi, Departemen dan Non 4. Adanya Hacker dari luar. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2009

37


Departemen ( Badan Diklat Propinsi Jawa 5. Berkembangnya teknologi informasi. Barat, Badan Diklat Depdagri, Badan Diklat 6. Ketidakjelasan nasib TKK yang tidak masuk Depkes, BPK, BPKP, LAN ).

dalam data base BKN untuk diangkat menjadi

4. Adanya Akreditasi kelembagaan.

PNS.

5. Kebijakan Pemerintah Kota Bogor dalam 7. Tidak adanya kejelasan waktu penyelesaian Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.

pembuatan kartu kartu karena tergantung dari

6. Adanya Kepmendagri Nomor 17 Tahun 2000 tentang

system

informasi

BKN.

manajemen 8. Semakin banyak yang mengajukan pensiun dini

kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan

dikhawatirkan

Pemerintah

professional terutama tenaga pendidik.

Daerah,

yang

memungkinkan

pengelolaan pegawai berbasis komputer.

9. Tidak adanya

7. Ketersediaan SDM pengelola SIMPEG di

mengakses

infrastruktur SIMPEG

jaringan sampai

yang

pelayanan minimal

pangkat untuk Golongan IV/c ke atas, karena untuk

proses tandatangan yang lama oleh Presiden.

Tingkat

Kelurahan. 9. Adanya kerjasama dengan BKN, MENPAN, Pemerintah Provinsi dan Perguruan Tinggi. 10. Animo masyarakat tinggi untuk menjadi PNS. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2009

standar

tenaga

terhadap pelayanan pensiun dan kenaikan

BKPP yang berkesinambungan. 8. Ketersediaan

kekurangan

38


11. Adanya PP No.48 Tahun 2005 Jo PP No.43 Tahun 2007 yang melarang Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat tenaga honorer, TKK dan sejenisnya. 12. Adanya kerjasama dengan Bank, TASPEN, ASKES,

dan

BAPERTARUM

dalam

pemrosesan operasional KPE ( Kartu Pegawai Elektrik ).


39


3.3.

PREDIKSI

PELAKSANAAN

TUPOKSI

5

TAHUN

KEDEPAN 3.3.1.

Sekretariat 1. Tahun 2010 - Pengembangan aplikasi SIMPEG - Melanjutkan Data base PNS dan TKK. - Pembuatan layanan anjungan mandiri SIMPEG. - Sosialisasi SIMPEG untuk SKPD - Pembuatan Buku Panduan operasioanl SIMPEG. - On Line SIMPEG dengan SKPD. - Pembuatan buku data Pegawai se Kota Bogor.

2. Tahun 2011 - Pemeliharaan data pegawai dan validasi data. - Pembuatan Buku Panduan SIMPEG. - Sosialisasi SIMPEG Untuk sekolahan ( SMP + SMA ). - On Line SIMPEG dengan Kecamatan + Kelurahan. - Pembuatan buku data Pegawai se Kota Bogor.

3. Tahun 2012 - Pemeliharaan data pegawai dan validasi data. - Pembuatan Buku Panduan SIMPEG - Sosialisasi SIMPEG Untuk sekolahan ( SD ). - On Line SIMPEG dengan sekolahan ( SMP + SMA ) - Pembuatan buku data Pegawai se Kota Bogor.


40


4. Tahun 2013 - Pemeliharaan data pegawai dan validasi data. - Pembuatan Buku Panduan SIMPEG - Sosialisasi SIMPEG Untuk sekolahan ( SD). - On Line SIMPEG dengan sekolahan ( SD) - Pembuatan buku data Pegawai se Kota Bogor.

5. Tahun 2014 - Pemeliharaan data pegawai dan validasi data. - Pembuatan Buku Panduan SIMPEG - Sosialisasi SIMPEG Untuk sekolahan ( SD). - On Line SIMPEG dengan SKPD dan Sekolahan - Pembuatan buku data Pegawai se Kota Bogor.

3.3.2.

Bidang Administrasi Kepegawaian. 1. Tahun 2010 - Penerimaan CPNS dari Pelamar Umum. - Penyusunan Formasi PNS Tahun 2010. - Penyusunan regulasi batas usia TKK, perpanjangan SK

dan

pemberhentiannya. - Pemberian Kesejahteraan Pegawai yang lebih merata. - Pembuatan ID CARD untuk seluruh PNS karena perubahan OPD baru. - Pemrosesan KPE ( Kartu Pegawai Elektrik ). - Sosialisasi penyusunan formasi PNS untuk pengelolaan Kepegawaian SKPD.


41


2. Tahun 2011 - Penerimaan CPNS dari pelamar Umum. - Penyusunan Formasi PNS tahun 2011. - Perpanjangan SK TKK dan pemberhentiannya. - Pemberian Kesejahteraan Pegawai yang lebih merata. - Pembuatan ID CARD untuk CPNS Tahun 2010. - Pemrosesan KPE. ( Kartu Pegawai Elektrik ). 3. Tahun 2012 - Penerimaan CPNS dari pelamar Umum. - Penyusunan Formasi PNS tahun 2012. - Perpanjangan SK TKK dan pemberhentiannya. - Pemberian Kesejahteraan Pegawai yang lebih merata. - Pembuatan ID CARD untuk CPNS Tahun 2011. - Pemrosesan KPE. ( Kartu Pegawai Elektrik ). 4. Tahun 2013 - Penerimaan CPNS dari pelamar Umum. - Penyusunan Formasi PNS tahun 2013. - Perpanjangan SK TKK dan pemberhentiannya. - Pemberian Kesejahteraan Pegawai yang lebih merata. - Pembuatan ID CARD untuk CPNS Tahun 2012. - Pemrosesan KPE. ( Kartu Pegawai Elektrik ). 5. Tahun 2014 - Penerimaan CPNS dari pelamar Umum. - Penyusunan Formasi PNS tahun 2014. - Perpanjangan SK TKK dan pemberhentiannya. - Pemberian Kesejahteraan Pegawai yang lebih merata. - Pembuatan ID CARD untuk CPNS Tahun 2013. - Pemrosesan KPE. ( Kartu Pegawai Elektrik ). BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2009

42


3.3.3.

Bidang Pendidikan dan Pelatihan ( Diklat ).

3.3.3.1. Sub Bidang Diklat Struktural. 1. Tahun 2010 - Diklat Prajabatan Golongan I ( Honorer ). - Diklat Prajabatan Golongan II ( Honorer ). - Diklat Prajabatan Golongan III ( Honorer ). - Diklat Prajabatan Golongan II ( Umum). - Diklat Prajabatan Golongan III ( Umum ). - Diklat PIM Tk IV.

2.

Tahun 2011 - Diklat Prajabatan Golongan I ( Honorer ). - Diklat Prajabatan Golongan II ( Honorer ). - Diklat Prajabatan Golongan III ( Honorer ). - Diklat PIM Tk.IV.

3.

Tahun 2012 - Diklat Prajabatan Golongan III ( Umum ). - Diklat PIM Tk.IV.

4. Tahun 2013 - Diklat Prajabatan Golongan III ( Umum ). - Diklat PIM Tk.III.

5. Tahun 2014 - Diklat Prajabatan Golongan III ( Umum ).


43


3.3.3.2. Sub Bidang Diklat Fungsional dan teknis Umum. 1. Tahun 2010 - Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah. - Diklat SAP - Diklat Pelayanan Prima. - Diklat Manajemen Persampahan. - Diklat Pengelolaan barang daerah. - Diklat Manajemen Puskesmas. - Diklat Pengawas Sekolah. 2. Tahun 2011 - Diklat Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. - Diklat Manajemen Kesekretariatan. - Diklat Tata Naskah Dinas. - Diklat Manajemen Pertanahan. - Diklat Pengelolaan Dokumen Administrasi Kependudukan. - Diklat Penanganan Pasien Gawat Darurat. - Diklat Manajemen Sekolah Dasar. - Diklat Manajemen Puskesmas. 3. Tahun 2012 - Diklat Peningkatan Kompetensi Akuntansi PPK SKPD. - Diklat Pendataan Penduduk. - Diklat Telaah Staf Paripurna. - Bintek dan Sertifikasi Pengadaan barang/jasa Pemerintah - Diklat Penilaian Angka Kredit Guru. - Diklat Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan.


44


4. Tahun 2013 - Diklat Optimalisasi Budaya dan Etos Kerja. - Diklat Penyusunan Kontrak dan Dokumen PBJ Pemerintah. - Diklat Manajemen bencana. - Diklat Manajemen Sekolah Menengah Pertama. - Diklat Penilaian Angka Kredit Tenaga Medis Keperawatan 5. Tahun 2014 - Diklat Penyusunan Owner Estimate. - Diklat Kewirausahaan Bagi Calon Pensiunan. - Diklat dasar-dasar kependudukan. - Diklat Tata Naskah Dinas. - Diklat Fungsional Bidang Studi matematika bagi Guru Sekolah Dasar. - Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Bahasa Inggris Sekolah Dasar. 3.3.4.

Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier.

3.3.4.1. Sub Bidang Mutasi. 1. Tahun 2010 - Kenaikan pangkat. - Kenaikan gaji berkala. - Pensiunan PNS. - Alih tugas PNS. - Impassing Gaji PNS. - Peningkatan status CPNS menjadi PNS.


45


2. Tahun 2011 - Kenaikan pangkat. - Kenaikan gaji berkala. - Pensiunan PNS. - Alih tugas PNS. - Impassing Gaji PNS. - Peningkatan status CPNS menjadi PNS. 3. Tahun 2012 - Kenaikan pangkat. - Kenaikan gaji berkala. - Pensiunan PNS. - Alih tugas PNS. - Impassing Gaji PNS. - Peningkatan status CPNS menjadi PNS. 4. Tahun 2013 - Kenaikan pangkat. - Kenaikan gaji berkala. - Pensiunan PNS. - Alih tugas PNS. - Impassing Gaji PNS. - Peningkatan status CPNS menjadi PNS. 5. Tahun 2014 - Kenaikan pangkat. - Kenaikan gaji berkala. - Pensiunan PNS. - Alih tugas PNS. - Impassing Gaji PNS. - Peningkatan status CPNS menjadi PNS.


46


3.3.4.2. Sub Bidang Pengembangan Karier. 1. Tahun 2010 - Pengembangan Karier. - Bantuan Penyaringan Siswa STPDN. - Pengembangan SDM.

2. Tahun 2011 - Pengembangan Karier. - Bantuan Penyaringan Siswa STPDN. - Pengembangan SDM.





47

BAB III ISU ISU STRATEGIS

Recommend Documents