BAB III ISU-ISU STRATEGIS PENDIDIKAN

BAB III ISU-ISU STRATEGIS PENDIDIKAN 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DinasPendidikan Provinsi Jawa Timur Setelah berakhirnya tahapan kedua dalam pembangunan pendidikan nasional dengan fokus penguatan layanan pendidikan, pada tahapan ketiga periode 2015-2019, fokus pembangunan pendidikan nasional adalah peningkatan daya saing regional. Seperti diketahui, fokus pembangunan pendidikan nasional tahap kedua dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan visi pendidikan 2014 dalam Rencana Strategis Kementerian

Pendidikan

Nasional

(Renstra

Kemdikna)

2010-2014,

yaitu

“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif.”Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur tahun 2009-2013 untuk bidang pendidikan, prioritasnya ditekankan pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan. Sampai menjelang tahun terakhir pelaksanaan Renstra Kemdiknas tahun 2010-2014, sejumlah keberhasilan telah berhasil diraih dalam pembangunan pendidikan baik pada tataran nasional, maupun regional khususnya di Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian sejumlah permasalahan masih menghadang dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di Jawa Timur.Permasalahan tersebut mendesak untuk segera dicarikan solusinya, terutama berkaitan dengan kesiapan untuk memasuki tahap ketiga pembangunan pendidikan nasional yang berfokus pada peningkatan daya saing regional. Dari hasil identifikasi berbagai permasalahan pendidikan dalam seminar pendidikan yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan se Provinsi Jawa Timur dan Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur berhasil diidentikasi sejumlah isu-isu strategis di bidang pendidikan.Isu-isu strategis yang teridentifikasi diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun Renstra Dinas Pendidikan Jawa Timur tahun 2014-2019. Isu-isu strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1.

Masih tingginya disparitas kualitas pendidikan antar Kabupaten/Kota di Jawa Timur

(III-1) | RENSTRA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2014-2019

2.

Masih rendahnya kualitas tenaga pendidik dan kependidikan

3.

Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

4.

Belum maksimalnya peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan

5.

Belum maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar bidang dan antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam implementasi kebijakan dan program pendidikan

6.

Belum terealisasinya regulasi di bidang pendidikan berupa Penetapan Peraturan Daerah tentang Pendidikan

7.

Belum efektifnya pengembangan dan implementasi kurikulum muatan lokal utamanya untuk pendidikan anti korupsi dan pelestarian budaya

8.

Masih rendahnya kualitas pendidikan nonformal dan informal

9.

Belum efektifnya implementasi program penyerasian pendidikan Diniyah dan Pesantren Salafiyah dengan pendidikan umum

10. Masih rendahnya tingkat literasi dan minat baca di kalangan masyarakat baik yang masih berusia sekolah maupun yang telah menyelesaikan pendidikan 11. Belum efektifnya implementasi program peningkatan kualitas pendidikan menengah universal 12 tahun 12. Belum efektifnya implementasi penerapan kurikulum 2013 pada berbagai jenjang dan jalur pendidikan; 13. Jumlah angka buta huruf masih tinggi; 14. Rendahnya APK dan APM di tingkat pendidikan menengah; 15. Kurangnya sarana prasarana pendidikan menengah kejuruan; 16. Masih terbatasnya jumlah tenaga pendidik pada pendidikan khusus dan layanan khusus (untuk semua jenjang pendidikan) di Jawa Timur; 17. Belum optimalnya pendataan semua Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) usia sekolah di Jawa Timur berkesempatan menikmati layanan pendidikan yang sesuai; 18. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).


3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur, Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2014- 2019 adalah: Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak Jawa Timur Lebih Sejahtera Adalah terwujudnya peningkatan lebih lanjut dari kondisi makmur, yang tidak hanya berdimensi material atau jasmaniah, tetapi juga spiritual atau rohaniah, yang memungkinkan rakyat menjadi manusia yang utuh dalam menggapai cita-cita ideal, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif, dan konstruktif, dalam tata kehidupan (juga tata pemerintahan) yang aman dan tenteram, rukun dan damai, di samping terpenuhinya kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, juga bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, serta bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang makin berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang hidup dalam situasi dan kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan makmur. Jawa Timur Lebih Berkeadilan Adalah terwujudnya kesejahteraan yang merata bagi semua orang, bukan kesejahteraan

orang-seorang

maupun

sekelompok

orang.Kesejahteraan

yang

berkeadilan adalah bersifat distributif, yakni adanya kesetaraan kondisi awal yang dibutuhkan bagi

setiap warga

untuk dapat

mengembangkan dirinya,

dan

proporsionalitas hasil yang diperolehnya dari setiap upaya yang dilakukan. Proses pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berjalan dalam proses perubahan struktur yang benar, diarahkan agar rakyat yang menikmati pembangunan haruslah mereka yang menghasilkan, dan mereka yang menghasilkan haruslah yang menikmati secara berkeadilan. Upaya mewujudkan kesejahteraan yang lebih berkeadilan merefleksikan sikap dan komitmen keberpihakan kepada elemen masyarakat yang lemah atau termarjinalisasi, agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kekurangberdayaan menghadapi yang kuat. Keberpihakan ini merupakan upaya


mencegah terjadinya persaingan tak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Jawa Timur Lebih Mandiri Adalah terwujudnya kemampuan atau keberdayaan yang dapat membangun, dan memelihara kelangsungan hidup berlandaskan kekuatannya sendiri.Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat haruslah dijalankan bersamaan dengan peningkatan kemandirian. Membangun kemandirian sosial bukan dalam makna membangun isolasi sosial, tetapi mengembangkan kemampuan “Berdikari” (Berdiri di atas Kaki Sendiri), dan secara proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural yang memasung potensinya, baik secara ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya, sehingga mampu berdaulat dan bebas dalam politik; Berkedaulatan hukum; Berdikari dalam ekonomi; dan Berkepribadian dalam kebudayaan; yang berlangsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jawa Timur Lebih Berdaya Saing Adalah terwujudnya peningkatan kemampuan daya saing Jawa Timur, bukan hanya berdasarkan keunggulan komparatif (comparative advantage), tetapi terutama keunggulan kompetitif (competitive advantage), menyangkut peningkatan kualitas produk, manajemen produksi, pemasaran, dan aksespermodalan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya menghadapi ASEAN Economic Community pada 2015.Di samping itu, Jawa Timur Lebih Berdaya Saing juga berkait dengan upaya meningkatkan daya saing dan kemandirian budaya lokal menghadapi ASEAN Socio-Cultural Community pada 2015,agar tidak tergusur dan lenyap ditelan oleh integrasi sosio-kultural ASEAN, maupun budaya asing lainnya. Puncak-puncak kebudayaan daerah yang merupakan kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional harus terus dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan agar karakter dan jati diri bangsa menjadi unggulan sebagai daya saing, dan karenanya tetap mampu berkepribadian dalam kebudayaan.Budaya dan tradisi lokal yang merupakan kearifan lokal (local wisdom) harus pula dipelihara, diperkuat, dan dikembangkan sebagai basis pembangunan, yang pada gilirannya dapat memperkuat pembangunan karakter bangsa secara keseluruhan.Kearifan lokal merupakan pengetahuan setempat (indigenous or local knowledge), atau kecerdasan lokal (local genius), yang menjadi dasar identitas budaya (cultural identity).


Jawa Timur Lebih Berakhlak Adalah terwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, dalam konteks rohaniah maupun spiritual, karena kesejahteraan tanpa akhlak dan moral akan membawa kita ke dalam jurang kehancuran. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tabiat, atau moralitas luhur yang terutama bersumber dari kesalehan individual sesuai ajaran agama yang diyakini, yang pada gilirannya akan melahirkan kesalehan sosial, yang ditandai oleh semakin meningkatnya empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang akan bermuara pada terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Mencermati visi pembangunan Jawa Timur yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2014-2019 beserta penjelasannya, dikaitkan dengan pembangunan bidang pendidikan, nampaklah bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki komitmen untuk meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat.

Masyarakat

yang

sejahtera

adalah

masyarakat memiliki hidup berkualitas dalam kondisi aman, tenteram, damai, sentosa, dan

makmur.Pencapaian

kesejahteraan

tentu

membutuhkan

keberhasilan

pembangunan ekonomi, dan hal itu perlu didukung oleh keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, oleh karena untuk mencapai keberhasilan di bidang ekonomi, diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas yang peningkatannya membutuhkan pembangunan di bidang pendidikan. Pencapaian Jawa Timur yang ebih berkeadilan membutuhkan pengembangan program-program pendidikan yang memberikan prioritas layanan bagi golongan masyarakat yang belum beruntung dan lemah dalam kondisi sosial ekonomi, serta memiliki keterbatasan untuk mengakses layanan pendidikan.Untuk itu pemberian bantuan biaya pendidikan, subsidi pada lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan dan pengembangan sekolah-sekolah inklusif perlu menjadi prioritas utama pembangunan pendidikan di Jawa Timur. Sementara itu kemandirian dapat dibangun di Jawa Timur melalui pembangunan bidang pendidikan yang memberikan penanaman nilai-nilai kebanggaan sebagai bangsa; kesadaran akan nilai luhur dan kelebihan budaya Jawa Timur maupun nasional; peningkatan pendididkan kejuruan untuk menghasilakan tenaga-tenaga handal dan pelaku-pelaku usaha yang inovatif yang


mampu melepas belenggu dominasi penguasaan ekonomi dari pihak asing; dan peningkatan kualitas pendidikan kewarganegaraan untuk membangun kesadaran dalam menjaga keutuhan bangsa sebagai kesatuan dan menumbuhkan kecintaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan bidang pendidikan yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu berbagai aspek pendukung pelaksanaan pendidikan seperti tenaga pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan lembaga pendidikan, kebijakan bidang pendidikan yang relevan, peningkatan kinerja birokrasi pendidikan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan Jawa Timur untuk lebih berdaya saing. Seperti diketahui kemampuan bersaing bagi Jawa Timur pada tataran nasional, regional maupun internasional, hanya dapat ditingkatkan melalui dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas, untuk itu peningkatan kualitas pendidikan menjadi suatu keniscayaan. Menjadikan Jawa Timur lebih berakhlak membutuhkan pengembangan programprogram peningkatan pendidikan karakter dan budi pekerti. Tidak hanya ditumpukan pada upaya untuk meningkatkan pendidikan agama, pencapaian warga masyarakat Jawa Timur yang berakhlak mulia, memerlukan peningkatan praktek pendidikan pada berbagai disiplin untuk menanamkan karakter yang kokoh dalam menjunjung nilainilai moral universal seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, tenggang rasa dan lain sebagainya, sehingga akan tercipta kehidupan bermasyarakat yang diwarnai oleh nilai-nilai empati sosial, toleransi sosial, solidaritas sosial, dan sikap demokratis dalam menghadapi perbedaan, di seluruh wilayah Jawa Timur. Berdasar visi pembangunan Jawa Timur 2014-2019, dikembangan 5 (lima) misi pembangunan yang diberi judul: Makin Mandiri dan Sejahtera bersama Wong Cilik. Kelima misi yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua, melalui peningkatanperluasan

lapangan

kerja,

dan

peningkatan

pemenuhan

serta

pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, danperluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.


2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusiff, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), sekaligus meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing, terutama berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan net ekspor perdagangan dalam dan luar negeri, serta percepatan kinerja sektor industri agro maupun non-agro, peningkatan kontribusi sektor pariwisata, melalui pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing, dan pemeliharaan serta pelestarian seni budaya lokal, dan peningkatan kinerja penanaman modal dalam negeri, luar negeri, dan investasi daerah, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mengembangkan daya saing ekonomi dan kesejahteraan rakyat. 3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang. Misi ini untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah provinsi yang berkelanjutan. 4. Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan tata pemerintahan yang bersih (clean government), serta profesionalisme pelayanan publik. 5.Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial. Misi ini untuk mewujudkan peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui peningkatan kualitas kehidupan beragama, termasuk di dalamnya kerukunan antarumat beragama, sehingga dapat tercipta harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sekaligus merevitalisasi budaya dan tradisi yang merupakan kearifan lokal sebagai bagian dari upaya membangun karakter bangsa, dan harmoni sosial,dengan dukungan keamanan dan ketertiban yang semakin meningkat, serta penegakan supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dari kelima misi tersebut di atas, dikembangkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Untuk


pembangunan bidang pendidikan, tujuan dan sasaran yang dikembangkan terkait dengan misi pertama, yaitu: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Tujuan pembangunan bidang pendidikan di Jawa Timur adalah meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan. Dari tujuan tersebut selanjutnya dijabarkan sasaran pembangunan pendidikan sebagai berikut: 1. Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas; 2. Meningkatnya kuantitas, dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD); 3. Meningkatnya mutu pendidik, dan tenaga kependidikan. Berdasarkan ketiga sasaran pembangunan bidang pendidikan di atas, dirumuskan strategi

dan

arah

kebijakan

pembangunan

bidang

pendidikan

di

Jawa

Timur.Keterkaitan antara sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan di Jawa Timur dapat ditabulasikan pada Tabel 3.1. Dengan mencermati misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Jawa Timur untuk periode 2014-2019, nampak bahwa bidang pendidikan beserta kesehatan menjadi prioritas utama pembangunan Jawa Timur. Hal tersebut sejalan dengan dengan judul misi pembangunan Jawa Timur, yaitu makin mandiri dan sejahtera bersama wong cilik. Meskipun demikian perlu dipahami bahwa tujuan pembangunan pendidikan di Jawa Timur untuk periode 2014-2019 adalah meningkatkan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan, tidak berbeda dengan dengan prioritas pembangunan bidang pendidikan periode 2009-2013, yaitu peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan. Tabel 3.1 Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan No 1.

Sasaran

Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas

Strategi a. Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan

Arah Kebijakan a. Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun b. Pengembangan "Sekolah Menengah Kejuruan Mini" atau Balai Latihan Kerja di pondok pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah.


2. Meningkatnya kuantitas, dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD)

Meningkatkan aksesibiltas, dan kualitas PAUD

3. Meningkatnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan

a. Meningkatkan kualitas, dan layanan pendidikan

b. Meningkatkan minat baca masyarakat

c. Peningkatan dan pengembangan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi a. Pengembangan PAUD secara holistik dan terpadu b. Peningkatan pemerataan dan akses PAUD, khususnya di daerah tertinggal, dan wilayah kepulauan a. Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata b. Peningkatan pendidikan nonformal berbasis komunitas c. Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajamen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi d. Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan guru swasta e. Peningkatan kuantitas sarana dan prasana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu

Sumber: RPJMD Jawa Timur 2014-2019

Pemerataan pendidikan ini dimungkinkan berdasar pemikiran bahwa persoalan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan belum sepenuhnya tercapai, untuk itu diperlukan perluasan akses pendidikan yang menjangkau seluruh wilayah Jawa Timur. Ditinjau dari sisi pencapaian pembangunan bidang pendidikan untuk kurun waktu lima tahun yang lalu, pada prinsipnya pemikiran yang demikian dirasakan tidak sepenuhnya tepat, utamanya untuk jenjang pendidikan dasar. Keberhasilan pelaksanaan program BOS yang dilansir sejak tahun 2005, membuktikan bahwa program wajib belajar 9 (sembilan) tahun telah berhasil dicapai.Rata-rata lama sekolah penduduk di Jawa Timur tertinggi pada kelompok usia 20-24 tahun mencapai 10,08 tahun atau setara dengan kelas 1 SLTA. Selain itu pada tahun 2013, Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI telah mencapai 112,70 dan untuk SMP/MTs sebesar


102,22. Perluasan akses diperlukan pada jenjang pendidikan menengah, oleh karena pada tahun yang sama APK SLTA baru mencapai angka 78,21. Berdasarkan fenomena masih rendahnya APK SLTA, dapat dimaklumi mengapa peningkatan pemerataan, dan perluasan akses pendidikan masih menjadi prioritas pembangunan bidang pendidikan di Jawa Timur yang salah satu implementasinya dilakukan dengan mengarahkan kebijakan pada Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Bila dikaji keterkaitannya dengan pembangunan bidang pendidikan pada skala nasional, pada periode pembangunan pendidikan tahun 2015-2019, fokus atau prioritas yang dicanangkan adalah peningkatan daya saing pendidikan pada skala regional (kawasan Asia Tenggara). Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya prioritas pembangunan pendidikan di Jawa Timur tidak sekedar mencapai peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, akan tetapi perlu difokuskan pula pada upaya untuk memperkuat daya saing pendidikan di Jawa Timur pada tataran nasional maupun regional, melalui peningkatan kualitas pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Selain itu perlu pula dijadikan pertimbangan, bahwa sejak tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melansir program BOS SLTA, yang memberikan bantuan bagi siswa dengan nominal dana yang memadai. Program tersebut diyakini memiliki pengaruh yang signifikan pada pencapaian tujuan program wajib belajar 12 tahun.Dengan demikian seharusnya program-program pembangunan pendidikan di Jawa Timur lebih diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan guna meningkatkan daya saing Jawa Timur di bidang pendidikan. Selanjutnya dari strategi dan arah kebijakan, dalam RPJMD 2014-2019 dirumuskan pula kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Kebijakan umum mencakup 3 (tiga) hal yaitu: (1) kebijakan kewilayahan, (2) pengembangan wilayah Jawa Timur yang berorientasi pada pertumbuhan inklusiff, dan (3) penetapan cluster kewilayahan. Sedangkan program pembangunan yang terkait dengan bidang pendidikan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan dan mengembangkan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.


2. Meningkatkan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui progam Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta yang lebih dikenal dengan BOSDA Madin 3. Meningkatkan rasio jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dibanding Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan perbandingan 70%:30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah. Pengembangan bidang keahlian SMK disesuaikan kebutuhan lapangan kerja, didukung kerjasama dengan dunia usaha dan industri. 4. Meningkatkan kemampuan vokasional dan profesional para lulusan SMK menjadi tenaga terampil yang siap memasuki pasar kerja di sektor industri melalui Bantuan Sarana Prasarana SMK; 5. Menghilangkan hambatan administratif pemberian bantuan bagi sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan dan sekolah khusus. 6. Meningkatkan dan mengembangkan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi. Ditinjau dari indikasi rencana program prioritas, dapat dipaparkan program beserta indikator kinerja (outcome) sebagai berikut:

Tabel 3.2 Program, Indikator Kinerja, dan Target (tahun 2015) No

Program

Indikator Kinerja

Target Tahun 2015

1. Pendidikan Anak Usia Dini

APK PAUD

59,53

2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

APM

86,47

3. Pendidikan Menengah

APK

79,80

4. Pendidikan Non Formal

AMH

94,01

5. Pendidikan Luar Biasa

Kabupaten/Kota yang telah memiliki lembaga penyelenggara Pendidikan Khusus (Inklusif)

25

Jumlah guru yang telah memiliki kualifikasi D4/S1

243.821

6. Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan


7. Pendidikan Tinggi

Terjalinnya kerjasama dan pemberian bantuan kepada Perguruan Tinggi dan lembaga penyelenggaran Rintisan Wajar Pendidikan 15 Tahun

-

Sumber: RPJMD Jawa Timur 2014-2019

Terlepas dari hal tersebut, dengan mencermati program pembangunan daerah di bidang pendidikan nampak bahwa fokus pembangunan diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada pendidikan menengah, meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan pondok pesantren, dan memperkuat kontribusi lembaga pendidikan kejuruan untuk menyediakan tenaga kerja bagi pertumbuhan sektor ekonomi, melalui perluasan jumlah dan peningkatan kualitas pendidikan di lembagalembaga penyelenggara pendidikan kejuruan. Selain program seperti ditampilkan pada tabel dia atas, program pembangunan pendidikan dilakukan pula melalui berbagai program penguatan layanan birokrasi pendidikan. Serangkaian program yang terkait dengan hal tersebut meliputi: (1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, (3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah,

(4)

Program

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan. Disadari bahwa peningkatan kapasitas layanan birokrasi memiliki arti yang sangat penting bagi keberhasilan program-program pendidikan yang dicanangkan, oleh karena itu urgensi atas pengembangan programprogram yang terkait dengan penguatan dan peningkatan layanan birokrasi menjadi relevan. 3.3 Telaahan Renstra Kemendikbud Telaah atas Renstra Kemendikbud juga belum dapat dilakukan, oleh karena Renstra yang dimaksud untuk periode pembangunan pendidikan tahap ketiga tahun 2015-2019 dengan fokus peningkatan daya saing regional, belum diterbitkan.Untuk itu naskah Renstra ini perlu dilakukan telaah ulang dan perbaikan atau dilengkapi dengan suplemen bila kelak Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 20152019 telah diterbitkan.


3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Terkait dengan kajian atas tata ruang wilayah dan lingkungan hidup strategis, dalam RPJMD Jawa Timur 2014-2019 dikembangkan kebijakan umum yang terkait dengan masalah kewilayahan.Dalam kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan fokusnya adalah pembangunan Jawa Timur diarahkan pada pemantapan perkotaan Pusat Kegiatan Nasional sebagai metropolitan di Jawa Timur, pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan serta dengan memantapkan pengembangan kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan. Selain itu dilakukan penetapan cluster kewilayahan, dengan membagi wilayah Jawa Timur dalam 8 (delapan) cluster meliputi: 1. Cluster Agropolitas Madura, terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, dengan potensi ekonomi unggulan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agribisnis; 2. Cluster

Agropolitan

Ijen,

terdiri

dari

Kabupaten

Jember,

Situbondo,

Bondowoso,dan Banyuwangi, dengan potensi ekonomi unggulan sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pariwisata, dan agribisnis; 3. Cluster Agropolitas Bromo Tengger Semeru, terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang, dengan potensi ekonomi unggulan sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perdagangan, agribisnis, dan pariwisata; 4. Cluster Agropolitas Wilis, terdiri dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan, dengan potensi ekonomi unggulan sektor pertanian, peternakan, perdagangan, agribisnis, penggalian, dan pariwisata; 5. Cluster Metropolitan, terdiri dari Kota Surabaya, Malang, Batu, Mojokerto, Kabupaten Gresik, Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo, dengan potensi sektor ekonomi unggulan perdagangan, manufaktur, kerajinan, jasa, agroindustri, properti, hotel dan restoran, dan pariwisata; 6. Cluster Segitiga Emas, terdiri dari Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro, dengan potensi sektor ekonomi unggulan pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan (migas), penggalian, agroindustri, dan pariwisata;


7. Cluster Regional Kelud, terdiri dari Kota Kediri dan Blitar, Kabupaten Kediri, Nganjuk, Blitar, Trenggalek, dan Kabupaten Tulungagung, dengan potensi ekonomi

unggulan

sektor

pertanian,

perkebunan,

perikanan,

peternakan,

penggalian, pertambangan, kerajinan, dan pariwisata; 8. Cluster Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terdiri dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersebar di berbagi kabupaten di Jawa Timur (terutama yang berada di Kabupaten Pamekasan dan Sumenep), dan kurang terlayani dalam proses pembangunan, dengan potensi unggulan ekonomi di sektor perikanan dan pariwisata. Kebijakan pengembangan wilayah dan penetapan kewilayahan pada dasarnya tidak berkaitan langsung dengan pembangunan bidang pendidikan beserta pengembangan program-programnya.Meskipun demikian kebijakan yang berkenaan dengan masalah kewilayahan dapat dijadikan sebagai pertimbangan penting untuk mengembangkan program-program pendidikan kejuruan sesuai dengan potensi yang ada pada cluster-clusterkewilayahan yang telah ditetapkan. 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan kajian atas faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut : 1.

Terbit dan berlakunya beberapa peraturan perundangan baru – terutama yang memiliki kaitan langsung dengan Bidang Pendidikan seperti Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan nasional tersebut akan bermuara pada perubahan Peraturan Teknis di tingkat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan seterusnya, yang pada akhirnya akan memperngaruhi langsung pada kebijakan pendidikan di daerah. Dengan demikian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur harus memperhatikan secara seksama peraturan-peraturan dimaksud dan mengakomodasi substansinya ke dalam rencana strategis.


2.

Masih adanya KESEJANGAN KUALITAS manajemen pendidikan di daerah sehingga menyebabkan belum meratanya kualitas pendidikan sesuai dengan standar-standar nasional/internasional

3.

Masih

adanya

KESENJANGAN

AKSESIBILITAS

masyarakat

terhadap

pendidikan yang berkualitas sehingga menyebabkan belum meratanya kualitas output maupun outcome pendidikan 4.

Dunia pendidikan akan dihadapkan pada berbagai fenomena globalisasi, khusunya terkait dengan segera diberlakukannya AFTA (Asean Free Trade Area) yang akan bermuara pada terbentuknya ASEAN Community, sehingga membutuhkan standar kualitas sistem dan manajemen

yang memiliki daya saing global, termasuk

kualifikasi lulusannya 5.

Dunia pendidikan akan dihadapkan

pada semakin tingginya intensitas

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga secara intensif harus melakukan upaya-upaya pengembangan sistem, metode, program, dan kompetensi dalam rangka

mengantisipasi kebutuhan

perkembangan mutakhir yang

akseleratif 6.

Perkembangan Dunia Kerja di Indonesia dan di dunia akan “face to face” dengan kebutuhan akan kualifikasi output dan outcome pendidikan – pengembangan konsep “link & match” harus mampu menjembatani “gap” antara “supply dan demand”

7.

Heterogenitas desain struktur kelembagaan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota di jawa Timur yang menangani bidang pendidikan seringkali menjadi faktor “kesulitan” koordinasi dan sinkronisasi vertikal maupun horizontal. Hal ini terjadi seringkali disebabkan oleh “pergeseran” fungsi organisasi di masing-masing daerah.

8.

Dalam rangka mewujudkan “good school–based governance”, membutuhkan harmonisasi kebijakan dari pemerintah daerah sehingga partisipasi publik (masyarakat dan private sector) sebagai pilar-pilar tata kelola pendidikan di daerah dapat dioptimalkan melalui berbagai pendekatan yang efektif, efisien dan akuntabel.


9.

Memudarnya nilai-nilai seni dan budaya tradisional , akan berdampak pada tercerabutnya generasi penerus bangsa dari budaya ibu yang adiluhung, sehingga dibutuhkan berbagai upaya untuk melestarikan dan mengembangkannya secara kontekstual.

10. Terwujudnya generasi penerus yang memiliki daya saing dan daya sanding yang tinggi terhadap berbagai kompetisi dalam kehidupan masyarakat baik nasional maupun global, membutuhkan upaya-upaya yang serius, terencana dan berkelanjutan.


BAB III ISU-ISU STRATEGIS PENDIDIKAN

Recommend Documents