BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Masalah Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan melengkapi
tahapan-tahapan
yang
telah
dilakukan
untuk
sebelumnya.
Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas pioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (masyarakat) dimasa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar,
berjangka
panjang,
mendesak,
bersifat
kelembagaaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.
Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis
diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dn informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut : (1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional; (2) Merupakan tugas dan tanggung jawab Kecamatan Tembalang; (3) Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap publik ; (4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan wilayah; (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.
Berdasarkan kriteria tersebut setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan pada urusan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tembalang tahun 2010-2015 adalah : 1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Optimalisasi asset daerah b. Kurang maksimalnya pelayanan publik c. Pemantapan koordinasi lintas sektoral d. Belum tercukupinya jumlah kebutuhan meubeler dan peralatan kantor 2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa a. Lunturnya budaya gotong royong masyarakat b. Rendahnya partisipasi Masyarakat dalam pembangunan c. Rendahnya kualitas sarana prasarana jalan, dan saluran air 3. Urusan Lingkungan Hidup a. Tingginya kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) b. Rendahnya kebersihan, ketertiban dan keindahan wilayah c. Keterbatasan sarana dan prasarana kebersihan 3.2. Telaahan Permasalahan Pelayanan Telaahan permasalahan pelayanan di Kecamatan Tembalang tidak dapat dipisahkan dari Visi, Misi ,dan Program walikota terpilih; rumusan isu yang dihasilkan harus selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap walikota dan wakil walikota terpilih. Adapun Visi, Misi, dan Program Walikota terpilih tahun 2010-2015 sebagai berikut: Visi : “TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”.
Visi tersebut memiliki empat kunci pokok yakni Kota Perdagangan, Kota Jasa, Kota Berbudaya, dan Sejahtera. Kota Perdagangan, mengandung arti Kota yang mendasarkan bentuk aktivitas
pengembangan
ekonomi
yang
menitikberatkan
pada
aspek
perniagaan sesuai dengan karakteristik masyarakat dan kota, yang didalamnya melekat penyelenggaraan fungsi jasa yang menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan tidak meninggalkan potensi lainnya.
Pengembangan kota perdagangan
diarahkan pada upaya untuk lebih meningkatkan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan. Dari pemahaman tersebut, karakteristik Semarang sebagai kota perdagangan mengandung beberapa aspek penting, diantaranya : 1. Kota Semarang sebagai pusat kegiatan (Center Point) distribusi dan transaksi barang dan jasa Sesuai dengan letak geografisnya, Kota Semarang merupakan jalur distribusi barang dan jasa untuk wilayah Jawa Tengah khususnya dan pulau Jawa pada umumnya, serta antara pulau Jawa dengan Luar Jawa. Oleh karena itu pengembangan Kota Semarang sebagai Kota Perdagangann harus mengedepankan
konsep
pembangunan
yang
mengarah
pada
terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat transaksi dan distribusi barang dan jasa.
Sebagai salah satu konsekuensi yang harus diemban adalah
pelayanan yang memadai kepada seluruh stakeholder yang menopang pengembangan kota.
2. Pengembangan jejaring (networking) dan kerjasama perdagangan Pengembangan Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan juga bermakna bahwa pembangunan perekonomian daerah harus didasarkan pada terbangunnya jejaring dengan daerah-daerah lain, terutama daerah hinterlandnya.
Sebagai kota perdagangan, pembangunan jejaring menjadi sangat penting, Kota Semarang dengan demikian akan dapat menjadi sentra aktivitas distribusi perdagangan barang dan jasa baik dalam skala lokal, nasional, regional, maupun internasional, sehingga dengan demikian kerjasama ekonomi dan perdagangan menjadi prioritas yang harus dikembangkan.
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal Membangun kota perdagangan tak terlepas dari potensi ekonomi lokal. Untuk menunjang terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat transaksi dan distribusi,
maka
salah
satu
faktor
penting
adalah
bagaimana
mengembangkan potensi lokal agar memiliki nilai tambah ekonomi, yang diharapkan menjadi ikon Kota Semarang.
Beberapa potensi dasar yang
dimiliki dan layak dikembangkan sebagai daya tarik kota Semarang adalah pada aspek industri, dalam konteks ini adalah industri kecil dan menengah yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan, seperti batik, lumpia, bandeng, industri olahan dan lain-lain. Disamping itu potensi ini juga harus didukung dengan pengembangan pasar tradisional yang memiliki daya tarik dan daya saing terhadap pasar modern.
4. Pengembangan sarana prasarana penunjang Pengembangan sarana dan prasarana penunjang dalam pembangunan sebuah kota merupakan tanggung jawab yang mutlak harus dilakukan. Disamping sarana prasarana fisik seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut, terminal peti kemas, bandar udara internasional, hotel, perbankan, terminal angkutan tipe A, dan juga sarana penunjang yang sifatnya non fisik, seperti SDM dan regulasi / kebijakan.
Pengembangan SDM secara memadai sangat diperlukan, penataan SDM birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas SDM Kota dalam meningkatkan daya dukung pengembangan kota, termasuk dalam hal ketenagakerjaan, merupakan persoalan yang mutlak harus dikedepankan dalam pengembangan kota perdagangan metropolis yang berbudaya. Disamping itu, aspek regulasi menjadi bagian yang juga sangat penting, karena regulasi ini akan menjadi pemandu (Guidance) yang akan menentukan kemana Kota Semarang ini akan benar-benar dibawa, apakah kota perdagangan ini akan benar-benar terwujud atau tidak, dengan performa yang seperti apa, itu semua sangat tergantung pada strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Oleh karena itu, strategi kebijakan yang ditempuh nantinya harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat sesuai kondisi, karakteristik serta prospektif kota. Kota Jasa, sebutan kota sebagai kota jasa sebenarnya tidak lepas dari status kota perdagangan, karena perdagangan akan selalu terkait dengan persoalan perniagaan atau proses transaksi dan distribusi barang dan jasa. Kota Jas lebih menekankan pada fungsi kota dalam pelayanan publik diberbagai bidang.
Sebagai kota jasa dengan demikian mencakup
kesiapan kota dalam melaksanakan berbagai fungsi, diantaranya : 1. Penyediaan jasa layanan publik secara memadai, baik mencakup standar
pelayanan
sesuai
kualitas
yang
diharapkan
masyarakat,
pengaturan / regulasi yang dapat memberikan jaminan pelayanan, maupun kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan. 2. Penyediaan fasilitas penunjang yang daapt meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti hotel, perbankan, transportasi, kesehatan (Rumah Sakit), pendidikan, telekomunikasi, eksibhisi, convention, dll.
3. Berorientasi
dan
mengutamakan
kepentingan
masyrakat
sebagai
pelanggan, dalam arti menempatkan masyarakat sebagai pelanggan (Customer) yang harus dilayani dengan sebaik-baiknya (Customer engadgement). 4. Mindset dan perilaku melayani bagi masyarakat yang dapat mendorong terciptanya budaya pelayanan. Kota
Berbudaya,
mengandung
arti
bahwa
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan senantiasa dilandasi seluruh aspek kebudayaan (akal, logika, nurani, dan rasa) yang telah tumbuh menjadi kearifan lokal seperti nilai-nilai religiusitas, kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan, ketertiban dan sikap ketauladanan lainnya dalam lingkungan budaya masyarakat, sehingga menghasilkan pembangunan karakter yang mengedepankan perasaan, manusiawi, dan menghargai hak Azasi manusia. Persoalan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dewasa ini menjadi semakin kompleks sehingga dibutuhkan pendekatan pemecahan masalah yang semakin komprehensif. Persoalan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang selama ini ditanggapi secara sektoral dan terkotak-kotak pada dasarnya dilandasi dan tidak dapat dipisahkan dari faktor budaya yang melekat pada manusia.
Ketidakselarasan antara perkembangan
sosial, ekonomi, politik, dn teknologi dengan perkembangan masyarakat dan budayanya akan melahirkan konflik dan kontradiksi dalam berbagai bentuk. Percepatan pembangunan yang dilaksanakan tentunya tidak serta merta melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi banyak. Bahkan kadang membawa dampak terhadap tatanan sosial kemasyarakatn, khususnya menyangkut kesenjangan kelas, konflik sosial yang meluas, kekerasan kolektif, dan materialisme tanpa hati nurani. Pendekatan budaya seyogyakan menjadi aras utama berbagai upaya solusi persoalan tersebut karena pendekatan budaya pada hakekatnya adalah pendekatan kemanusiaan.
Selama ini budaya cenderung diposisikan sebagai sekedar latar belakang dalam wacana maupun praktek kenegaraan dan kemasyarakatan. Kurang terartikulasinya budaya selama ini, terjadi karena banyak pihak cenderung memahami budaya secara sempit sebagai benda peninggalan dan mentalitas yang hampir selalu dikaitkan dengan kondisi kelampauan. Sesungguhnya budaya itu memiliki sifat kekinian dn aktif sebagai proses penataan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Sejahtera, pemberian otonomi kepada daerah, pada hakekatnya merupakan
proses
pemberdayaan
kolektif
bagi
seluruh
pemangku
kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar disatu sisi tercipta ruang lebih leluasa bagi segenap jajaran birokrasi pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, sedangkan disisi yang lain terbuka peluang bagi warga masyarakat untuk meningkatkan keberdayaannya sehingga mampu dan mau secara mandiri memenuhi segala kebutuhan hidup dan hidupnya. Adapun sejahtera dalam visi ini, mengarah pada tujuan terlayani dan terpenuhinya kebutuhan dasar dan rasa aman secara adil dalam segala bidang dan kehidupannya. Adapun sejahtera dalam visi ini, mengarah pada tujuan terlayani dan terpenuhinya kebutuhan dasar dan rasa aman secara adil dalam segala bidang, antara lain : 1. Kota Semarang tidak hanya mampu membangun sarana prasarananya tetapi juga mampu menyediakan pelayanan kesehatan, pendidikan yang murah dan berkualitas; 2. Kota Semarang mampu meningkatkan pelayanan dasar dalam bidang kesejahteraan
sosial
yang
adil
dan
menjangkau
seluruh
lapisan
masyarakat; 3. Kota Semarang mampu menjaga ketentraman dan ketertiban seluruh lapisan masyarakatnya.
Dengan
demikian,
Visi
tersebut
mengandung
pengertian
bahwa
kedepan kota Semarang diharapkan menjadi Kota Perdagangan dan Jasa yang dapat melayani seluruh aktivitas masyarat kota dan daerah hinterlandnya, yang memiliki derajat kualitas budaya masyarakat yang tinggi baik dari segi keimanan dan ketaqwaan, unggul dan berdaya saing tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas dengan tetap menjamin keberlanjutan pengelolaan sumberdaya manusia dan kearifan lokalnya secara bertanggung jawab yang mendasarkan pada aspek perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung pembangunan dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Misi : Untuk mewujudkan Visi “TERWUJUDNYA SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA, YANG BERBUDAYA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”. Ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah sebagai berikut : 1. Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang berkualitas Adalah
pembangunan
yang
diarahkan
pada
peningkatan
kualitas
sumberdaya manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi, berbudi luhur disertai toleransi yang tinggi dengan didasari keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME. 2. Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum Adalah penyelenggaraan pemerintah yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, efektif, efisien dan akuntabel dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintah yang bersih (Clean Governament) sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai dengan penegakan supremasi hukum.
Perwujudan pelayanan publik
mencakup beberapa aspek, yaiktu sumber daya aparatur, regulasi dan kebijakan serta standar pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kemampuan perekonomian
daerah
dengan
struktur
perekonomian
yang
kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif yang berbasis pada potensi unggulan daerah, berorientasi ekonomi kerakyatan dan sektor ekonomi basis yang mempunyai daya sing baik ditingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. 4. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan pemanfaatan tata ruang dan pembangunan infrastruktur wilayah secara efektif dan efisien dalam
pemenuhan
kebutuhan
masyarakat
kota
dengan
tetap
memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera Adalah pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kehidupan yang layak dan bermartabat serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Dari berbagai macam isu strategis disemua urusan penyelenggaraan pemerintahan, Walikota terpilih memiliki prioritas program untuk ditangani dalam jangka menengah (2010-2015) adalah sebagaimana tertuang dalam “Sapta Program” antara lain sebagai berikut : 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran; 2. Penanggulangan Rob dan Banjir 3. Peningkatan Infrastruktur 4. Peningkatan Pelayanan Publik 5. Kesetaraan Gender 6. Peningkatan Pelayanan dibidang Pendidikan 7. Peningkatan Pelayanan dibidangKesehatan
Dengan motto “Waktunya Semarang Setara” (Semarang Kota Sejahtera) diharapkan kota Semarang dapat sejajar dengan kota metropolitan lainya. Memperhatikan
Visi, Misi,
dan
Sapta Program
serta
semboyan
Pemerintah Kota Semarang; Kecamatan Tembalang sebagai Unsur Perangkat Daerah sekaligus penyelenggara pemerintahan dan pelayananan publik harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada secara serius dan terpadu kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait serta organisasi masyarakat yang ada di wilayah sehingga dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. 3.3.Strategi sesuai Tupoksi Dari berbagai macam isu strategis disemua urusan penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan masyarakat serta dalam rangka mendukung suksesnya Sapta Program Pemeriintah Kota Semarang guna mewujudkan “Semarang Setara”, Kecamatan Tembalang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan strategi peningkatan kerja sama lintas sektoral, dan peningkatan pemberdayaan masyarakat. Adapun prioritas program yang akan ditangani dalam jangka menengah (2010-2015) adalah sebagai berikut : 1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran 2. Penanggulangan rob dan banjir 3. Peningkatan Infrastruktur 4. Peningkatan pelayanan publik 5. Kesetaraan Gender 6. Peningkatan Pelayanan dibidang Pendidikan 7. Peningkatan Pelayanan dibidang Kesehatan
