BAB 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN 2008-2013 (REVISI)

BAB 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Dalam kurun waktu

5 (lima) terakhir 2003-2007, sebagai

kabupaten hasil pemekaran, pembangunan Kabupaten Sukamara telah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Upaya untuk mewujudkan pembangunan telah dinyatakan dalam ”Terwujudnya Kabupaten

visi yaitu

Sukamara yang maju, sejahtera dan

mandiri dalam suasana demoktratis, damai, adil dan pemerintah yang bersih, profesional dan berwibawa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20 tahun,

dalam lima tahun pertama dengan

penekanan pada periode tersebut, untuk mewujudkan visi tersebut, dicapai melalui 8 (delapan) misi dengan penekanan sebagai berikut: (1) penambahan personil pemerintahan; (2) meningkatkan sarana dan prasarana; (3) meningkatkan harkat dan martabat; (4) meningkatkan kualitas sumberdaya manusia; (5) memberdayakan masyarakat;

(6)

mewujudkan

kehidupan

sosial

budaya;

(7)

mewujudkan kesejahteraan rakyat; dan (8) mewujudkan kondisi aman, damai dan tertib. Berbagai kemajuan dan perkembangan dalam masa lima tahun (2003-2007) telah dapat dilihat dan dinikmati oleh masyarakat kabupaten

Sukamara.

Meskipun

demikian,

pencapaian

yang

menjadi cita-cita bersama masih perlu waktu yang panjang. Dan sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunan, pelaksanaan 80


pembangunan berlangsung dalam jangka pendek (satu tahun atau lebih), jangka menengah (lima tahun), dan jangka panjang (20 tahun). Masa pembangunan tahap pertama (Renstrada) periode 2003 – 2007 merupakan periode awal dan penting bagi pemerintahan untuk meletakan dasar-dasar yang kuat bagi kesinambungan pembangunan daerah. Sehingga pada saatnya kelak masyarakat dan

generasi

pembangunan

berikutnya

dapat

merasakan

benar-benar memberikan

bahwa

kesempatan

hasil

kepada

warga masyarakat Sukamara dalam mengangkat harkat, martabat, dan

kualitas

kehidupan

yang

lebih

baik

dengan

tetap

mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Di dalam Properda Kabupaten Sukamara Periode 2003-2007 menyebutkan bahwa arah pembangunan daerah dititikberatkan dalam upaya: (1) memantapkan penyelenggaraan pemerintahan; (2) pembangunan sarana-prasarana; (3) mengatasi dampak krisis ekonomi; (4) memantapkan ketentraman dan ketertiban serta kestabilan politik;

(5) kesejahteraan rakyat; (6) mewujudkan

supremasi hukum dan pemerintah yang baik. Apa yang sudah dan akan dicapai oleh daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) melalui rencana-rencana pembangunan dan pelaksanaan pembangunan merupakan bagian intergral dan merupakan penjabaran dari pembangunan nasional (RPJMN) yang disesuaikan

dengan

potensi,

aspirasi,

dan

permasalahan

pembangunan di daerah.

81


Dalam pada itu, maka terdapat kesamaan dalam melihat pembangunan daerah. Pertama, dari segi pembangunan sektoral. Pencapaian sasaran pembangunan nasional dilakukan melalui berbagai kegiatan

pembangunan sektoral yang dilaksanakan di

daerah. Pembangunan sektoral dilakukan di daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensinya.

Kedua, dari sisi pembangunan

wilayah yang meliputi perkotaan dan perdesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut. Ketiga, pembangunan daerah dilihat dari segi pemerintahannya. Agar tujuan dan usaha pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pemerintah daerah perlu berjalan dengan baik. Pemerintah pusat

di dalam Buku Pegangan 2006, 2007, dan

2008 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah mengkategorikan isu-isu strategis pembangunan nasional dalam 5 (lima) isu utama, yaitu: 1. Isu-isu Penyelenggara Pemerintah Daerah; 2. Isu-isu Dalam Pembangunan Daerah; 3. Isu-Isu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Isu-isu Strategis Lintas Sektoral; dan 5. Isu-isu Strategis Sektoral

A. Isu-isu Strategis Mencermati kelima isu-isu di atas dan dikaitkan dengan konteks Kabupaten Sukamara, terdapat beberapa isu relevan di antaranya isu-isu: 1. Isu-isu Penyelenggara Pemerintah Daerah a. Pelaksanaan PP No. 41 Tahun 2007

82


Pemerintah

daerah

telah

menyusun

organisasi perangkat

daerah sesuai dengan PP No. 41 tahun 2007. Pelaksanaan dari PP tersebut bagi daerah adalah satu keharusan mengingat bahwa

PP

No.

8

tahun

2003

dianggap

belum

cukup

memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian

organisasi

perangkat

daerah

yang

dapat

menangani seluruh pemerintahan. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pelaksanaan dari PP 41 tersebut membawa dampak positif berupa harapan agar penanganan tugas-tugas pelayanan dapat dimaksimalkan. Di sisi lain akan membawa kepada perampingan, karena hilangnya beberapa dinas tertentu dan konsekuensinya hilangnya jabatan atau perlunya penambahan apatur untuk mengisi perangkat yang baru tersebut. Dari sisi sarana dan prasarana, khususnya bagi daerah pemekaran, seperti Kabupaten Sukamara, isu-isu yang dihadapi adalah dari segi kemampuan aparatur untuk mengisi semua jabatan terutama yang fungsional bagi dinas atau badan yang baru serta kantor beserta kelengkapannya dan anggaran karena semuanya masih terbatas. Hal ini akan membawa konsekuensi kepada kebijakan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, ataupun pengawasan pembangunan. b. Tata Kepemerintahan yang Baik Tata

kepemerintahan

merupakan

suatu

yang

konsepsi

baik

(good

tentang

governance)

penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif, serta di dalamnya

mengatur

pola

hubungan

yang

sinergis

dan 83


konstruktif

antara

pemerintah,

dunia

usaha

swasta

dan

masyarakat. Tata kepemerintahan yang baik meliputi tata kepemerintahan untuk sektor publik (good public governance) yang merujuk pada lembaga penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan tata kepemerintahan untuk dunia usaha swasta (good corporate governance), serta adanya partisipasi aktif dari masyarakat (civil society). Para pihak inilah yang

sering

disebut

sebagai

3

(tiga)

pilar

penyangga

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dua yang disebut terakhir (swasta dan masyarakat) masih perlu ditingkatkan keterlibatan dalam konsep tata pemerintahan yang baik. Upaya mewujudkan tata kepemerintahan yang baik membutuhkan komitmen kuat, tekad untuk berubah menjadi lebih baik, sikap konsisten, dan waktu yang tidak singkat karena diperlukan pembelajaran, pemahaman, serta implementasi nilai-nilai atau

prinsip-prinsipnya secara utuh oleh seluruh

komponen bangsa termasuk oleh aparatur pemerintah dan masyarakat luas. Di samping itu, perlu kesepakatan bersama serta sikap optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. Secara umum terdapat 4 (empat) prinsip utama dalam tata kepemerintahan yang baik, yakni transparansi, partisipasi, penegakan

hukum

dan

akuntabilitas.

Berbagai

pihak

mengembangkan dan melakukan elaborasi lebih lanjut dalam berbagai prinsip turunan tata kepemerintahan yang baik, serta melaksanakannya sesuai dengan tugas

pokok organisasi,

seperti prinsip wawasan ke depan, supremasi hukum, demokrasi, 84


profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, keefisienan dan keefektifan, desentralisasi, kemitraan dengan dunia usaha swasta

dan

masyarakat,

komitmen

pada

pengurangan

kesenjangan, komitmen pada lingkungan hidup, dan komitmen pada pasar yang fair. c. Standar Pelayanan Minimal Pelaksanaan SPM secara luas menghadapi beberapa kendala dan

tantangan

yaitu

:

(1)

belum

jelasnya

pembagian

kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai akibat dari belum selesainya revisi PP Nomor 25 Tahun 2000; (2) kompleksitas dalam merancang SPM; (3) ketersediaan dan

kemampuan

penganggaran

relatif

terbatas;

(4)

penyusunan SPM Bidang Kesehatan telah ditetapkan melalui peraturan Menteri Kesehatan RI nomor:741/MENKES/PER/VII/2008 Tahun

2008

Tentang

Standar

Pelayanan

Minimal

Bidang

Kesehatan di Kabupaten/Kota, Pendidikan, dan layanan dasar lainnya perlu dilakukan melalui proses konsultasi publik untuk menentukan norma dan standar tertentu yang disepakati bersama. Hal ini untuk menghindari adanya perbedaan persepsi di dalam memberikan pelayanan publik sesuai SPM. 2. Isu-Isu Pembangunan Daerah a. Penyusunan RPJM Daerah Sesuai amanat Undang-undang no. 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(SPPN),

pemerintah daerah harus menyusun RPJM Daerah dan RPJP Daerah, dengan berpedoman dan/atau mengacu kepada RPJM dan RPJP Nasional yang disusun Pemerintah Pusat. Dalam hal penyusunan RPJMD, sebelum terbitnya PP RI. No 8 Tahun

85


2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, penyusunan RPJMD mengacu kepada Surat Edaran Menteri No. 50/2020/SJ tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Penyusunan RPJMD mesti mengikuti visi-misi-program kepala daerah terpilih dan dalam kaitannya dengan RPJM Nasional mesti perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian agar selaras dengan agenda pemerintah pusat.

Persoalan lain adalah

menyangkut penjabaran lebih lanjut oleh SKPD, yaitu Program Pembangunan

Daerah

semestinya

mengacu

kepada

rancangan Renstra-SKPD yang disiapkan oleh masing-masing SKPD agar jelas mana Program SKPD, Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan. Di sisi lain, Renstra SKPD menginginkan RPJMD sebagai acuan. Dengan demikian forum musyawarah rencana pembangunan menjadi media yang efektif untuk sinkronisasi RPJMD dengan program SKPD.

3. Isu-Isu Pengelolaan Keuangan Daerah Isu-Isu dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menyangkut sumber pendapatan daerah, alokasi belanja , dan kebijakan umum anggaran. Permasalahan terkait dengan aspek perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah masih belum soinkronnya antara kebijakan, perencanaan, dan penganggaran. Apa yang sudah ditetapkan dalam kebijakan pemerintahan daerah belum tentu sama dengan yang tertuang dalam dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD). Selanjutnya pada saat dilakukan penganggaran,

apa

yang

ditetapkan

dalam

dokumen 86


perencanaan seringkali diterjemahkan berbeda dalam dokumen penganggaran. Akibatnya tidak dilihat hubungan keterkaitan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran ini. Permasalahan yang timbul akibat keterlambatan penganggaran adalah keterbatasan pelaksanaan anggaran. 4. Isu-isu Strategis Sektoral Isu-isu Strategis Sektoral yang berkaitan dengan: (a) Revitalisasi Pertanian; (b) Kependudukan, kesehatan, kemiskinan, gender, dan anak; (c) Sarana dan Prasarana; (d) Lingkungan Hidup a. Revitalisasi Pertanian/Perkebunan Isu-isu penting di bidang pembangunan pertanian antara lain peningkatan kualitas SDM petani dan petugas penyuluh pertanian, pertanian yang modern dan berwawasan lingkungan, pendekatan produksi pangan menjadi pendekatan agribisnis, dan diversifikasi komoditas andalan yang bernilai tambah. Pentingnya sektor pertanian (dalam arti luas) ini mengingat kontribusinya

yang

besar

terhadap

pembentukan

PDRB,

penyerapan tenaga kerja. Di tahun 2007, sekitar 70 persen lebih tenaga kerja dari total angkatan kerja terserap di sektor ini. Oleh karena itu bahwa pertanian, perkebunan, perikanan merupakan sektor padat karya yang berpotensi menyerap angkatan kerja dan menanggulangi kemiskinan. Mengingat perannya yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan penanggulan

kemiskinan,

maka

pemerintah

daerah

perlu

menempatkan revitalisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan

87


daerah. Untuk membantu peningkatan produktivitas maka penangangan fungsi penyuluh pertanian yang sudah menjadi kewenangan daerah perlu ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang, baik pelayanan teknologi, pengelolaan usaha, pemasaran dan peningkatan nilai tambah. Begitu pula dari sisi pendanaan

dalam

pelaksanaannya

kurang

mendapat

dukungan dari perbankan sehingga dalam beberapa kasus program revitalisasi pertanian dianggap gagal. b. Administrasi Sistem Kependudukan dan Catatan Sipil Penduduk Penduduk

merupakan yang

pertumbuhan

modal

berkualitas

dan

utama

tinggi

pencapaian

pembangunan.

akan tujuan

mempercepat pembangunan.

Keberhasilan mengendalikan pertumbuhan dan meningkatkan kualitas

penduduk

serta

keluarga

akan

pembangunan pembangunan yang pada

mempercepat akhirnya akan

mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Isu penting antaranya

di dalam pembangunan kependudukan di

adalah

perlunya

terus

menerus

menata

sistem

administrasi kependudukan dalam upaya terakomodasinya hakhak penduduk; tertib administrasi penduduk; tersedianya data dan informasi penduduk yang akurat dan terpadu; reformasi pelayanan registrasi penduduk. Berbagai

permasalahan

dalam

pembangunan

kependudukan di Kabupaten Sukamara di antaranya: (1) masih belum dapat melaksanakan pemuktakhiran Data Kependudukan; pelayanan KTP dan KK dengan menggunakan sistem SIAK di Kecamatan

terutama

disebabkan

kurangnya

sarana

dan

88


prasarana

akses

komunikasi,

(2)

masih

rendahnya

tingkat

kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendaftaran dan pencatatan identitas diri/kepemilikan Akta. Jangkauan layanan kesehatan masyarakat Di bidang Kesehatan, permasalahan yang di hadapi adalah rendahnya kualitas kesehatan penduduk, yang antara lain terlihat dengan masih tingginya angka kematian bayi, balita dan ibu; kesenjangan kualitas kesehatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu antar wilayah, gender dan kelompok pendapatan; belum memadainya jumlah, penyebaran, komposisi dan

mutu

pembiayaan

tenaga

kesehatan;

kesehatan

serta

dan

terbatasnya

sumber

optimalnya

alokasi

belum

pembiayaan kesehatan. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi banyak

faktor,

seperti:

tingkat

pendapatan,

kesehatan,

pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, kondisi geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhinya hak-hak

dasarnya

untuk

mempertahankan

dan

mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Jumlah penduduk kategori miskin di Kabupaten Sukamara berdasarkan hasil pendataan sampai dengan tahun 2007, terdapat kurang lebih

12,37 persen atau 4.894 dari total

penduduk 39.576 jiwa. Dalam bidang ekonomi, meskipun terjadi peningkatan stabilitas ekonomi, karakteristik pertumbuhan tahun 2002 – 2007 berkisar 4,90 persen – 5,27 persen belum mampu

89


menciptakan lapangan kerja yang memadai guna menampung angkatan

kerja

serta

pengangguran

yang

ada.

Hal

ini

disebabkan masih minimnya investasi yang masuk sebagai investor penggerak ekonomi daerah. Pembangunan perdesaan merupakan salah satu isu strategis guna

mendukung

peningkatan

ekonomi

daerah

dan

pengembangan wilayah. Di awal RPJM Nasional 2004-2009, Kabupaten Sukamara adalah satu dari 199 kabupaten dengan kategori tertinggal. Ada 6 (enam) kategori untuk disebut sebagai daerah tertinggal: (1) kondisi perekonomian masyarakat, (2) sumberdaya

manusia,

(3)

prasarana

(infrastruktur),

(4)

kemampuan keuangan daerah (celah fiskal), (5) aksesibilitas, dan (6) karakteristik daerah. Pengembangan

wilayah

terpencil

dihadapkan

pada

banyaknya wilayah tertinggal yang harus ditangani dan tersebar luas

di

seluruh

pengembangan dihadapkan

pelosok Kabupaten kawasan

pada

strategis

kurangnya

Sukamara. Sedangkan dan

kesiapan

cepat daerah

tumbuh dalam

memanfaatkan peluang yang ada, terbatasnya SDM. Rendahnya peranan swasta dalam pembangunan serta terbatasnya jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi daerah. c. Peningkatan Sarana dan Prasarana 1) Peningkatan akses transportasi darat antar desa, antar kecamatan, dan kabupaten Secara

umum

kondisi

jalan

di

wilayah

Kabupaten

Sukamara cukup baik dan membuka akses antar wilayah baik sebagian

antar kecamatan, antar

kabupaten dan antar

provinsi. Pada tahun 2006, panjang jalan di Kabupaten

90


Sukamara mencapai 702,90 kilometer (km). Dengan rincian jalan beraspal 115,15 km, jalan kerikil 212,31 km, jalan tanah 362,25 km, dan jalan tidak dirinci 13,02 km. Tahun 2007 terdapat peningkatan dalam panjang jalan menjadi 753,42 km dengan jenis permukaan jalan: beraspal 134,96 km; kerikil 226,54 km; tanah 378,72 km; dan tidak dirinci 13,20 km. Dibandingkan dengan tahun 2002, jalan beraspal sekitar 31,14 km yang berarti selama 5 tahun terakhir terjadi pengaspalan jalan 103,82 km atau kenaikan rata-rata per tahun pertahun).

20,76 km (20 persen

Dari ketiga jenis permukaan jalan, maka jalan

tanah adalah yang terpanjang. Kondisi menjadi tuntutan untuk pembangunan jalan dimasa mendatang menjadi jalan kerikil. Sementara untuk kelas jalan, baik jalan provinsi dan jalan negara berada di kelas II, sedangkan jalan kabupaten berada di kelas III.A. Kondisi jalan pada tahun 2007 sekitar 35,6 persen jaringan jalan dalam kondisi sedang, rusak sekitar 7,07 persen dan rusak berat

berkurang

menjadi

5,40

persen.

Pembangunan

infrastruktur masih dihadapkan pada berbagai kendala akibat kurangnya dana. Kendala lain yang dihadapi sub bidang tranportasi meliputi aspek kelembagaan dan peraturan, SDM, teknologi,

pendanaan

investasi,

kapasitas

serta

operasi

pemeliharaan. 2) Peningkatan listrik Kebutuhan akan listrik dapat dikatakan salah satu kebutuhan mendasar

untuk

dapat

diterima

oleh

berbagai

lapisan

masyarakat, saat ini meskipun PLN dapat 24 jam per hari, namun belum mampu melayani seluruh wilayah yang ada karena

91


kurangnya daya yang dimiliki. Kondisi menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Sukamara akan membantu pengadaan listrik hingga dapat beroperasi diseluruh wilayah Sukamara. d. Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup Pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup (LH)

secara

benar

dan

berkesinambungan

(lestari)

akan

bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Masalah SDA dan LH menjadi isu strategis yang penting karena perlu dikelola secara arif dan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah. Isu-isu SDA dan LH di Kabupaten Sukamara berkenaan dengan (1) pemberantasan penebangan liar; (2) penanggulan kebakaran hutan dan lahan; (3 restruk-turisasi sektor kehutanan, (4) rehabilitasi dan konvervasi sumberdaya hutan, serta (5) pemanfaatan potensi tambang. Kabupaten Sukamara memiliki lahan kritis dan tidak produktif yang begitu besar, yaitu kurang lebih 169.895,28 ha atau hampir 45 persen dari luas wilayah Sukamara (382.700). Lahan seluas itu seharusnya

perlu

dilakukan

kajian

yang

mendalam

untuk

mengetahui apa penanganan yang sesuai untuk dilakukan. Sementara lahan sawit di tahun 2006 mencapai 33.951,20 ha atau baru mencapai sekitar 9 persen dari luas lahan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Tengah yang sampai saat belum disahkan menjadi kendala sendiri bagi rencana pengembangan daerah ke depan berkaitan dengan rencana investasi dan peruntukan lahan. Proporsi luas kondisi hutan adalah untuk cagar alam 37.977 ha, hutan produksi terbatas 20.310 ha, hutan produksi 104.312, hutan transmigrasi 8.524 ha, KPPL 3.35 ha dan KPP 139.475 ha.

92


Sumberdaya kelautan dan perikanan juga menjadi isu penting, mengingat garis pantai sepanjang 75 km dan potensi perikanan darat

yang

potensial

perlu

menjadi

perhatian

dalam

pembangunan SDA dan LH secara keseluruhan. Pertambangan bijih besi belum bisa tergali secara optimal. Masalah biji besi ini di antaranya menimbulkan persoalan tapal batas antara Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau, khususnya di Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Permata Kecubung. Perlu dirancang ke depan agar kedua daerah melakukan pengelolaan bersama-sama untuk menghindari saling klaim dan menyulitkan proses investasi.

93

BAB 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Recommend Documents