BAB 4 ANALISIS ISSU-ISSU STRATEGIS

PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

Analisis Issu-Issu Strategis

BAB 4 ANALISIS ISSU-ISSU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan Keberhasilan Pembangunan selama ini ternyata tidak terlepas dari permasalahan yang mengiringinya. Secara umum dapat diidentifikasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan program pembangunan yang terjadi pada waktu yang lalu dan merupakan tantangan ke depan. Permasalahan yang terangkum di bawah ini diurut berdasarkan urusan sesuai Permendagri Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Urusan Wajib 1. Urusan Pendidikan a. Belum meratanya kualitas pendidikan di Kota Jayapura b. Belum optimalnya penanganan pendidikan non formal 2. Urusan Kesehatan a. Masih tingginya angka kesakitan masyarakat b. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan sanitasi lingkungan 3. Urusan Lingkungan Hidup a. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan b. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara kelestarian lingkungan c. Masih banyaknya lahan kritis, genangan, tanah longsor dan pencemaran lingkungan 4. Urusan Pekerjaan Umum a. Belum optimalnya penanganan jalan dan jembatan b. Pemeliharaan drainasi/saluran dan bendungan beserta salurannya yang belum optimal 5. Urusan Penataan Ruang a. Masih tingginya deviasi pemanfaatan ruang dan pengalihan fungsi lahan b. Banyaknya Ruang Terbuka Hijau yang tidak terawat dan tertata c. Kesadaran masyarakat untuk membangun sesuai peruntukannya masih rendah d. Belum optimalnya penanganan kawasan pengembangan kearah timur Kota Jayapura e. Penanganan kawasan perbatasan yang masih kurang 6. Perencanaan Pembangunan a. Masih rendahnya implementasi dokumen perencanaan yang dihasilkan b. Belum optimalnya penggunaan ilmu pengetahuan berupa hasil-hasil kajian untuk pelaksanaan pembangunan 7. Urusan Perumahan a. Masih tingginya kebutuhan perumahan bagi masyarakat kota b. Masih adanya kawasan-kawasan kumuh yang belum tertangani dengan baik 8. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga a. Belum optimalnya pembinaan pemuda b. Belum optimalnya pembinaan olahraga masyarakat dan olah raga prestasi 9. Urusan Penanaman Modal a. Daya serap investasi yang masih kurang 10. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah a. Belum optimalnya penanganan pengembangan ekonomi masyarakat b. Belum optimalnya pembinaan koperasi dan UMKM dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat | RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012-2016

69



11. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a. Masih simpang siurnya data kependudukan b. Dokumen kependudukan dan catatan sipil belum sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat 12. Urusan Tenaga Kerja a. Belum sebandingnya antara angkatan kerja dengan lowongan kerja tersedia 13. Urusan Ketahanan Pangan a. Masih tingginya ketergantungan terhadap pangan dengan sumber karbohidrat dari beras 14. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak b. Masih adanya kesenjangan dalam kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan 15. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Belum optimalnya penanganan KB 16. Urusan Perhubungan a. Penanganan system transportasi yang belum memadai 17. Urusan Komunikasi dan Informatika a. Belum efektifnya saluran komunikasi dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat 18. Urusan Pertanahan a. Belum optimalnya penanganan pertanahan 19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Masih adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang politik dan demokrasi 20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Tata kelola pemerintahan yang belum optimal dan pelayanan public yang belum memberikan kepuasan kepada masyarakat b. Masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD c. Belum optimalnya pengelolaan anggaran daerah d. Belum optimalnya penataan organisasi yang efektif dan adaptif e. Belum optimalnya pengawasan fungsional sehingga masih ditemukannya penyimpangan dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan f. Belum optimalnya kapasitas sumberdaya operator dalam mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. 21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Belum optimalnya program pemberdayaan kepada masyarakat 22. Urusan Sosial a. Masih adanya penyandang masalah sosial di tengah-tengah masyarakat b. Masih tingginya tingkat kriminalitas sebagai akibat dari miras c. Kuatnya arus globalisasi yang turut membawa budaya negatif bagi masyarakat 23. Urusan Kebudayaan a. Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan budaya Port Numbay, Papua lainnya dan Nusantara 24. Urusan Statistik a. Belum tersedianya data pembangunan yang up to date 25. Urusan Kearsipan a. Belum terpelihara dokumen kearsipan secara baik 26. Urusan Perpustakaan a. Belum termanfaatkannya perpustakaan sebagai sumber informasi dan ilmu

| RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012-2016

70



B. Urusan Pilihan 1. Urusan Pertanian a. Kebutuhan masyarakat akan hasil-hasil pertanian semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk b. Masih rendahnya produksi hasil-hasil peternakan untuk mensuplai kebutuhan masyarakat kota 2. Urusan Kelautan dan Perikanan a. Kebutuhan hasil-hasil perikanan dan kelautan peningkatannya tidak seiring dengan peningkatan jumlah penduduk b. Rendahnya kemampuan aparat dalam mengawasi pemanfaatan kawasan pesisir dan kegiatan penangkapan ikan 3. Urusan Kehutanan a. Masih tingginya kerusakan hutan yang ada di Kota Jayapura 4. Urusan Sumber Daya Mineral a. Pemanfaatan sumberdaya mineral yang tidak ramah lingkungan b. Belum optimalnya pemanfaatan energy terbarukan bagi kepentingan manusia 5. Urusan Pariwisata a. Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan 6. Perindustrian a. Pembinaan industri yang berbasis rumah tangga belum menunjukkan hasil yang signifikan 7. Perdagangan a. Belum tertatanya PKL dan perparkiran dengan baik b. Masih banyaknya pasar-pasar penyangga yang terkesan kurang tertib, sementara pasar-pasar yang terbangun belum dikelola secara baik 4.2. Isu-isu Strategis 4.2.1. Geografis Dalam kerangka proses pembangunan, kondisi geografis Kota Jayapura, dapat menjadi kekuatan sekaligus kelemahan. Letak wilayah yang berhadapan langsung dengan Samudera Fasifik, dinilai memiliki keunggungan sebagai kota transit. Dengan karakteristik wilayah yang terbuka seperti itu, Kota Jayapura memiliki makna strategis sebagai kota tujuan barang dan jasa yang dapat disupply ke daerah lain. Hal ini juga bermakna bahwa mobilitas perubahan sosio-politik dan ekonomi dapat dicapai lebih cepat. Sebaliknya, dengan kondisi lahan yang terbatas (kecuali di Distrik Muara Tami), menunjukkan adanya kelemahan dalam pengembangannya. Apalagi struktur phisik perkotaan yang tidak lagi mampu menampung beban pembangunan yang kian dinamis di masa datang. Kondisi topografi di sekitar perkotaan tidak memungkinkan adanya diversi-fikasi usaha di bidang pertanian. Hal ini diperkuat dengan kondisi lahan yang tidak dapat dikembangkan atau diolah karena memiliki kemiringan lereng di atas 40 % dengan tingkat keasaman tanah pH< 5 atau pH > 7. Selain itu ada pula bagian wilayah yang memerlukan biaya besar dan teknologi yang maju dalam mengembangkannya. Walaupun kelembaban udara rata-rata bervariasi antara 79%81% sangat menunjang bidang pertanian dan peternakan, tetapi 30 % di antaranya tidak layak huni karena merupakan daerah perbukitan yang terjal dengan tingkat kemiringan 40 derajat. 4.2.2.

Demografis Dengan kondisi demografis Kota Jayapura yan cenderung menunjukkan mobilitas dan pertumbuhan yang tinggi, dapat menjadi modal dasar pembangunan, di mana jumlah penduduk yang kian meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,80 % selama 5 tahun terakhir, dapat menjadi potensi besar dalam menggerakan pembangunan yang partisipatif. Sebagaimana diketahui bahwa hingga saat ini, rata-rata kepadatan penduduk telah mencapai 251 jiwa/km2. Demikian halnya dengan keberagaman penduduk dari | RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012-2016

71



berbagai latar belakang etnis/suku, agama, pendidikan dan keterampilan, dan mata pencaharian, merupakan suatu kekayaan yang dapat dikelola secara kompetitif ke arah peningkatan produktivitas. Intensitas interaksi antar masyarakat plural dalam kebersamaan dan kesetaraan, seringkali berbuah positif untuk mempercepat kemajuan daerah. Apalagi ditunjang dengan karakter masyarakat adat Port Numbay yang sangat terbuka dalam interaksi pergaulan kemasyarakatan. Tetapi, di lain pihak, potensi besar tersebut dapat berubah menjadi kelemahan jika tidak dapat dikelola dengan baik. Adanya mobilitas penduduk masuk ke Kota Jayapura yang tidak terdeteksi dalam sistem administrasi kependudukan dapat menjadi arena pergumulan tanpa henti di dalam kantong-kantong kemiskinan dan mempertinggi angka pengangguran. Di beberapa bagian wilayah Kota Jayapura tampak menjadi sasaran tujuan dari migrasi penduduk (permanen dan sirkuler) yang pada akhirnya membentuk suatu komunitas tersendiri secara ekslusif. Hal ini menimbulkan potensi kelemahan tersendiri, karena dapat saja terjadi luput dari perhatian layanan publik yang menjurus pada munculnya marginalisasi yang tak perhitungkan sebelumnya. 4.2.3.

Pemerintahan Tata pemerintahan Kota Jayapura saat ini, semakin menunjukkan eksistensinya yang mampu menjadi katalis pembangunan. Suatu pemerintahan Kota berwawasan yang menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan memberdayakan. Hal ini terbukti dari berbagai kebijakan dan program pembangunan yang telah dilaksanakan. Ditunjang dengan ketersediaan aparatur pemerintahan yang cukup, baik mutu maupun jumlahnya. Rata-rata pendidikan aparatur berada di atas jenjang sekolah menengah, dan rata-rata melayani penduduk sebanyak 51 orang. Selain itu, Pemerintah Kota Jayapura selalu siap mempromosikan pegawai dalam jabatan eselon karena keberhasilannya dalam pembinaan karir pegawai. Hal ini tentu saja menjadi suatu faktor kekuatan. Sebaliknya, masih dijumpai pula aparat yang tidak dapat mengoptimalkan kinerjanya karena tidak disiplin dan apatis dengan etos kerja yang rendah. Selain itu, secara khusus di tingkat kampung, mutu dan jumlah aparaturnya serta prasarana dan sarana pemerintahannya masih sangat terbatas. Ini merupakan suatu kelemahan yang memerlukan strategi khusus dalam pengelolaannya. 4.2.4.

Keuangan Daerah Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota memiliki keunggulan sebagai kekuatan, yakni dalam hal pengelolaan belanjanya, di mana selama 5 tahun terakhir tampak ada pemihakan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan prosentase belanja langsung selalu lebih besar daripada belanja tidak langsung. Selain itu, senantiasa berupaya memenuhi persentase yang disyaratkan dalam mengalokasikan belanja pendidikan dan kesehatan. Tetapi, kelemahan utamanya terletak pada masih tingginya ketergantungan keuangan pada pemerintah atasan, karena penerimaan yang bersumber dari PAD masih sangat kecil dengan kontribusi terhadap APBD hanya 7.36 % pada tahun 2009. Walaupun demikian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura mengalami peningkatan rata-rata 24,94% per tahun, walaupun selama 5 (lima) tahun terakhir Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat rata-rata 22,19% per tahun,. 4.2.5.

Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kota Jayapura yang tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Papua, telah berimplikasi pada meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tersebut banyak dikontribusi dari sektor tersier, di mana perdagangan dan jasa serta keuangan mendominasi kontribusinya terhadap pembentukan PDRB. Hal ini cukup menjanjikan sebagai potensi awal dalam membangun Kota Jayapura ke depan. Namun, perlu dicermati adanya kelemahan di mana masih terdapat


72



kesenjangan/disparitas pendapatan yang tajam, serta masih tingginya angka kemiskinan (31.95%) dan angka pengangguran dengan tingkat partisipasi angkatan kerja hanya mencapai 57.26 %. Kelemahan lainnya adalah belum optimalnya pemanfaatan pertanian (dalam arti luas) sebagai salah satu penopang perekonomian daerah yang memiliki keunggulan kompetitif. Perkembangan di bidang pariwisata, ditandai dengan semakin meningkatnya industri pariwisata dan kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara di Kota Jayapura. Demikian halnya dengan berkembangnya kegiatan perdagangan dan jasa ditunjang dengan meningkatnya keresediaan fasilitas perdagangan dan jasa yang mendorong ke arah peningkatan penanaman modal swasta di sektor jasa perdagangan dan pariwisata serta sektor lainnya. 4.2.6.

Sosial Budaya Di bidang sosial budaya, indikasi penguatnya adalah tingginya IPM, yakni sebesar 74,56 % yang lebih tinggi dari pada angka IPM tingkat Provinsi Papua dan paling tinggi di antara kabupaten/kota se Provinsi Papua. Di mana angka melek huruf mencapai 99,09%; lama rata-rata usia sekolah 10.86 % (kelas 1 – 2 SMA), APK/APM yang semakin membaik selama 5 tahun terakhir, serta angka usia harapan hidup telah mencapai 68 tahun. Hal tersebut tidak terlepas dari Semakin berkembangnya jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi yang ada di Kota Jayapura. Tetapi, kelemahan yang perlu dicermati terutama berkenaan dengan masih adanya penduduk yang buta huruf, anak putus sekolah, sarana pendidikan dan kesejahteraan guru yang belum memadai, rasio dokter dan pealatan medis belum memadai, masih tingginya angka kesakitan malaria dan HIV/Aids. Dalam hal pembinaan kepemudaan dan olahraga, telah dicapai berbagai prestasi hingga ke tingkat nasional dan internasional, tetapi terkait dengan peran perempuan tampak masih lemah dalam mengakses kesempatan di berbagai bidang baik dari segi jumlah maupun mutunya. Di bidang keagamaan, telah menjadi potensi kekuatan karena makin meingkatkan kualitas keberagamaan dan disertai dengan makin tingginya kualitas kerukunan umat beragama. 4.2.7.

Lingkungan Hidup Dibalik prestasi Pemerintah Kota yang diperoleh selama ini dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, masih terdapat berbagai masalah yang memerlukan perhatian serius di masa mendatang. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, melindungi hutan hijau (kawasan konservasi, cagar alam), menata kebersihan dan limbah, tetapi pada kenyataannya problematika lingkungan hidup di Kota Jayapura belum dapat dituntaskan. Masih seringkali disaksikan kondisi sudut-sudut perkotaan yang semrawut, kotor, dan masih ada juga penduduk yang menempati lahan kritis. Beberapa bagian wilayah Kota Jayapura masih rawan genangan air (banjir) dan rawan longsor. Selain itu, faktor penting lainnya yang turut melemahkan adalah belum adanya konsistensi implementasi RTRW yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : Nomor 05 Tahun 2008. Hal in telah berdampak langsung pada terciptanya kondisi perkotaan yang semrawut. 4.2.8.

Utilitas Perkotaan Kota Jayapura memiliki potensi yang besar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti : sumber-sumber air bersih, sumber energi alternatif, luas lahan ke arah Muara Tami. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor : 12 Tahun 2007 Tentang Pengawasan Kualitas Air, merupakan kekuatan yang dapat digunakan untuk menata sistem utilitas lingkungan dan penatagunaan tanah dan air secara maksimal dengan mempertimbangkan fakor keseimbangan ekologis dan kelestarian alam. Sumber air tanah di Kota Jayapura, sebagian besar termasuk tipe uncounfined aquifer (sumber air tanah dengan permukaan air tanah bebas), yang kurang terjaga baik, sehingga debit airnya terus mengalami penyusutan. Terdapat sekitar 68,91 % penduduk yang tergantung pada sumber air bersih dari PDAM yang masih berada di bawah otoritas Pemerintah Kabupaten Jayapura.


73



Dalam hal kelistrikan, persentase rumah tangga pengguna listrik PLN telah mencapai 98.58 %, tetapi dengan adanya keterbatasan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Yarmokh dan Waena pihak PLN, masyarakat tidak dapat menikmati kenyamanan karena harus mengalami pemadaman bergilir. Potensi energi alternatif yang dapat dikembangkan ke depan adalah PLTU di Holtecamp dan PLTA di Skouw. Dengan keterbatasan tersebut, penyediaan prasarana dan sarana penerangan penerangan jalan umum dan penerangan di sejumlah prasarana umum seperti pasar dan terminal belum dapat dimaksimalkan Dalam bidang perumahan rakyat, di indikasikan dengan peningkatan pro-porsi rumah tangga yang telah memiliki atau menyewa rumah sendiri sebesar 91.67%, dengan kondisi rumah yang layak, berlantai bukan tanah telah mencapai 90%, dan telah memenuhi syarat “sehat” mencapai 88.89%, sedangkan proporsi luas wilayah permukiman yang tertata mencapai 99.90% Koefisien Dasar Bangunan daerah permukiman yang tertata meningkat signifikan menjadi 520 pada tahun 2009. Angka tersebut dapat dikatakan memadai karena telah berada di atas rata-rata pertumbuhan sebesar 448 selama 5 tahun terakhir. Utilitas perkotaan di bidang transportasi, diindikasikan dengan makin meningkatnya derajat kemacetan arus lalu lintas darat yang disebabkan oleh peningkatan jumlah kendaraan bermotor tidak sebanding dengan daya dukung ruas jalan yang tersedia. Kondisi tersebut diperburuk dengan meningkatnya izin angkutan penumpang umum di setiap trayek dalam kota yang tidak diikuti dengan penyediaan fasilitas terminal penumpang secara memadai, serta terbatasnya lahan parkir, dan penggunaan ruas jalan umum (damija) oleh para pedagang kaki-5. Demikian halnya dengan kondisi terminal angkutan laut di Weref yang sangat terbatas. Setiap kali terjadi bongkar muat barang dan penumpang, ruas jalan Koti hingga sepanjang jalan dari depan Kantor DPRD Provinsi Papua menuju Weref dan Argapura dipastikan selalu macet. Selanjutnya issu-issu strategis berdimensi internal tersebut yang mengandung unsurunsur kekuatan dan kelemahan, memiliki korelasi terhadap faktor-faktor eksternal, sehingga dapat pula dianalisis aspek-aspek peluang dan tantangannya dikaitkan dengan faktor-faktor sebagai berikut: 1. Globalisasi dan Daya Saing Tak dapat dipungkiri bahwa arus globalisasi yang kian kencang, tidak dapat dibendung dalam menembus sekat-sekat dunia. Sehingga dipastikan berimplikasi pada timbulnya pergeseran nilai dalam berbagai kehidupan masyarakat di Kota Jayapura. Terkait dengan itu, segmen-segmen penting yang memerlukan adaptasi berkelanjutan mesti direlevansikan dengan dinamika pembangunan di kota ini. Hal ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dengan langkah-langkah strategis dalam rangka meningkatkan daya saing masyarakat dan daya saing daerah. Sebagai konsekwensi dari globalisasi tersebut, maka peluang yang dapat dikembangkan adalah menguasai teknologi dan informasi untuk kepentingan pembangunan perkotaan dan memajukan masyarakat di kota ini. Daya saing daerah mesti ditingkatkan dalam berbagai bidang yang didukung dengan ketersediaan sumberdaya mayarakat yang memiliki kompetensi pendidikan, moralitas, dan budaya yang kokoh. Konsekwensi lainnya adalah makin meningkatnya tuntutan terhadap akutabilitas dan transparansi pengelolaan pembangunan pemerintahan. 2. Situasi Politik Nasional dan Daerah Perkembangan politik pada aras nasional dan daerah turut menentukan keberhasilan pembangunan di Kota Jayapura. Kondisi politik dimaksud dapat bermuatan ekonomikeuangan, otoritas pemerintahan, sosio kemasyarakatan, hukum dan HAM, dan bahkan bersifat ideologis. Perkembangan politik dimaksud dapat menjadi peluang sekaligus sebagai tantangan, sangat bergantung pada derajat relevansinya dengan kebutuhan pembangunan di kota ini. Kondisi politik nasional dan daerah yang stabil, memberi peluang bagi kelangsungan prosesi pembangunan. Apalagi jika secara politik, mampu dilahirkan produk-


74



produk instrumen kebijakan penting yang dapat dimanfaatkan secara efektif. Kondisi politik dimaksud dapat bermuatan ekonomi keuangan, otoritas pemerintahan, sosio kemasyarakatan, dan bahkan bersifat ideologis. Sebaliknya, kondisi politik nasional maupun regional yang tidak menentu hanya akan melahirkan situasi instabilitas. Tentu saja hal ini bersifat ancaman dan merupakan tantangan bagi eksistensi pembangunan di Kota Jayapura. Sebab, dengan kondisi politik yang buruk, perhatian dan alokasi sumberdaya pembangunan tidak dapat difokuskan untuk menjamin terselenggaranya prosesi pembangunan secara efektif dan efisien, melainkan sebagian alokasi anggaran tersebut dapat tersedot untuk membiayai pengelolaan kondisi yang tidak stabil. Sebagaimana diketahui bahwa akhir-akhir ini, banyak perkembangan politik, baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional yang menarik dicermati dan diwaspadai. Pada tingkat nasional, terdapat kecenderungan dari sebagian masyarakat (termasuk mereka yang tergabung dalam arena infrastruktur dan suprastruktur politik), mulai kehilangan kesabaran terhadap pemerintahan yang diekspresikan dalam berbagai bentuk dan arena demokratis. Pada tataran yang hampir sama, terjadi pada tingkat regional (termasuk di Papua), di mana Kota Jayapura sebagai Ibukota Provinsi, sekaligus menjadi barometer perkembangan dan dinamika politik di kawasan ini. Acapkali prosesi demokratis dipertunjukkan untuk mengawal aspirasi dan kehendak sebagian masyarakat yang secara langsung berpengaruh terhadap kelancaran proses pembangunan di kota ini. Bila tidak tertangani secara arif dan bijaksana, hal ini dapat berimbas pada terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang tidak terendali. Dengan demikian, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus sebagai peluang bagi kelangsungan pembangunan ota Jayapura dalam 5 tahun mendatang. Paradigma pemerintahan di Tanah Papua ke arah otonomi khusus, ditandai dengan penerapan Undangundang Nomor 21 Tahun 2001 dan disandingkan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, memerlukan responsivitas yang adaptif dengan segala kearifan. Diperlukan kapasitas kepemimpinan pemerintahan yang memadai untuk mengawal dan menciptakan harmonisasi di antara keduanya. Sebagaimana diketahui bahwa reorientasi tata pemerintahan dan demokrasi, memiliki implikasi kebijakan dan program yang meletakkan aspek manusia sebagai fokus perhatian. Pada konteks itulah, dituntut peran Pemerintah Kota Jayapura untuk menciptakan dan mengoptimalkan peluang/ kesempatan secara positif, serta menghadapi dan merekayasa tantangan agar dicapai kemanfaatannya bagi kelangsungan pembangunan di kota ini. 3. Kebijakan dan Program Nasional Sebagaimana dibaca di dalam dokumen RPJMN Tahun 2010-2014, adanya kebijakan mempercepat prosesi pembangunan di Papua, baik berskala nasional maupun berskala daerah, merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah dan masyarakat Kota Jayapura untuk dapat mengambil peran penting dan strategis. Sesuai dengan visi dan misi RPJMN 2009 – 2014, maka sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paska konflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan, di bidang perekonomian, dan di bidang kesejahteraan rakyat. Salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ( RPJPN) 2005 – 2025 adalah terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan


75



dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Untuk itu arah dan kebijakan pembangunan kewilayahan akan dituangkan dalam arah pengembangan wilayah pulau-pulau besar, pengembangan wilayah laut, dan pengembangan kawasan. Kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan. Salah satu kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar adalah pengembangan wilayah Pulau Papua sebagai salah satu pulau terbesar di Indonesia dengan posisi paling timur dan berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini memiliki tantangan yang lebih sulit dibanding wilayah lainnya. Tantangan terbesar adalah memberikan perhatian yang sama terhadap seluruh wilayah pesisir, wilayah pegunungan, dan wilayah dataran, serta sekaligus membangun keterkaitan antarwilayah dalam satu kesatuan tata ruang wilayah. Pembangunan wilayah Papua diarahkan untuk untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia; produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan dan perikanan dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau. Sesuai RTRWN pengembangaan wilayah Papua diarahkan untuk: (1) mendukung peningkatan serta memperkuat persatuan, kesatuan dan keutuhan kehidupan bangsa dan pertahanan negara; (2) menempatkan hak ulayat dalam penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya setempat; (3) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan; (4) mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 persen dari luas wilayah Pulau Papua; (5) memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Papua melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat pertumbuhan; (6) menampung kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan; (7) meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan andalan; (8) meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha; (9) meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal dan terisolasi dengan menyerasikan laju pertumbuhan antar wilayah. Pusat-Pusat pengembangan di Papua yang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan untuk: (1) mendorong pengembangan kota Sorong dan Jayapura sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; (2) mendorong pengembangan Kota Jayapura, dan Timika sebagai pusat pelayanan sekunder yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan wilayah, kebijakan pembangunan wilayah juga diarahkan untuk: (1) pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh, (2) pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan rawan bencana, (3) pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan, dan (4) penataan dan pengelolaan pertanahan. Strategi yang diterapkan adalah: 1) Mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang


76


2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)


sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Meningkatkan keberpihakan pemerintah untuk mengembangkan wilayahwilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan mengacu pada sistem pembangunan perkotaan nasional. Upaya itu diperlukan untuk mencegah terjadinya pertumbuhan fisik kota yang tidak terkendali (urban sprawl & conurbation), seperti yang terjadi di wilayah pantura Pulau Jawa, serta untuk mengendalikan arus migrasi masuk langsung dari desa ke kota-kota besar dan metropolitan, dengan cara menciptakan kesempatan kerja, termasuk peluang usaha, di kota-kota menengah dan kecil, terutama di luar Pulau Jawa. Mempercepat pembangunan kota-kota kecil dan menengah terutama di luar p ulau Jawa, sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai “ motor penggerak” pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya. Mendorong keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan backward linkages dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Mendorong perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam, mengingat secara geografis Indonesia berada di wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik yang rawan bencana alam.

4. Kesepakatan Pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) Pemerintah Indonesia adalah termasuk salah satu negara dari 189 negara anggota PBB yang turut menadatangani kesepakatan Milenium Development Goals (MDGs) yang dicanangkan PBB di awal era perubahan abad 20 ke abad 21. Dan Kota Jayapura Provinsi Papua yang adalah merupakan bagian integral dari Pemerintah Indonesia, maka secara langsung memiliki peranan untuk turut mendukung keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam mencapai target MDGs. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu memperhatikan kesepakatan tujuan MDGs yang harus dicapai, sehingga program dan kegiatan yang akan diprogramkan oleh Pemerintah Kota Jayapura dapat juga memberikan kontribusi terhadap capaian tersebut. Adapun capaian kesepakatan MDGs tersebut adalah sebagai berikut: MDGs 1 : Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan Prioritas ke depan untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan adalah dengan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan infrastruktur pendukung dan memperkuat sector pertanian. Perhatian khusus diberikan pada:  Perluasan fasilitas kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM);  Pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan akses dan penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan; | RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012-2016

77


 


Peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan sosial, dan Perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok termiskin di antara yang miskin.

MDGs 2 : Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua Tantangan utama dalam percepatan pencapaian sasaran MDGs pendidikan adalah meningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas di semua daerah. Berbagai kebijakan dan program pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut adalah:  Perluasan akses yang merata pada pendidikan dasar khusus masyarakat miskin;  Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan;  Penguatan tatakelolan dan akuntabilitas pelayanan pendidikan. Kebijakan alokasi dana pemerintah bagi sector pendidikan minimal sebesar 20% dari jumlah anggaran nasional akan diteruskan untuk mengakselerasi pencapaian pendidikan dasar universal pada tahun 2015. MDGs 3 : Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Prioritas kedepan dalam mewujudkan kesetaraan gender meliputi:  Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;  Perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan  Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. MDGs 4 : Menurunkan Angka Kematian Anak Prioritas ke depan adalah memperkuat system kesehatan dan meningkatkan akses pada pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan daerah terpencil. MDGs 5 : Meningkatkan Kesehatan Ibu Dari semua target MDGs, kinerja penurunan angka kematian ibu secara global masih rendah. Target pencapaian MDGs pada tahun 2015 adalah sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target tersebut. Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih cukup tinggi, beberapa factor seperti resiko tinggi pada saat kehamilan dan aborsi perlu mendapat perhatian. Upaya menurunkan angka kematian ibu didukung pula dengan meningkatkan angka pemakaian kotrasepsi dan menurunkan unmet need yang dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Ke depan, upaya peningkatan kesehatan ibu diprioritaskan pada perluasan pelayanan kesehatan berkualitas, pelayanan obstetric yang komprehensif, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. MDGs 6 : Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Tingkat prevalensi HIV/Aids cenderung meningkat di Indonesia, terutama pada kelompok resiko tinggi, yaitu pengguna narkoba suntik dan pekerja seks. Jumlah kasus HIV/Aids yang dilaporkan di Indonesia meningkat dua kali lipat antara tahun 2004 dan 2005. Angka kejadian malaria per 1.000 penduduk menurun dari 4,68 pada tahun 1990 menjadi 1,85 pada tahun 2009. Sementara itu, pengendalian penyakit Tuberkulosis

yang meliputi penemuan kasus dan pengobatan telah mencapai target. Pendekatan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini terutama diarahkan pada upaya pencegahan dan pengarusutamaan ke dalam system pelayanan kesehatan nasional. Selain itu, pengendalian penyakit harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.


78



MDGs 7 : Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Tingkat emisi gas rumah kaca di Indonesia cukup tinggi, walaupun upaya peningkatan luas hutan, pemberantasan pembalakan hutan dan komitmen untuk melaksanakan kerangka kebijakan penurunan emisi karbon dioksida dalam 20 tahun ke depan telah dilakukan. Proporsi rumah tangga dengan akses air minum layak meningkat dari 37,73 persen pada tahun 1993 menjadi 47,71 persen pada tahun 2009. Sementara itu, proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat dari 24,81 persen (1993) menjadi 51,19 persen (2009). Upaya untuk mengakselerasi pencapaian target air minum dan sanitasi yang layak terus dilakukan melalui investasi penyediaan air minum dan sanitasi, terutama untuk melayani jumlah penduduk perkotaan yang terus meningkat. Untuk daerah perdesaan, penyediaan air minum dan sanitasi dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat agar memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur dan pembangunan sarana. Disamping itu, perlu dilakukan upaya untuk memperjelas peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan system air minum dan sanitasi yang layak. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan menurun dari 20,75 persen pada tahun 1993 menjadi 12,12 persen pada tahun 2009. Upaya untuk penurunan proporsi rumah tangga kumuh dilakukan melalui penanganan pemukiman kumuh. MDGs 8 : Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan Indonesia merupakan partisipasi aktif dalam berbagai forum internasional dan mempunyai komitmen untuk terus mengembangkan kemitraan yang bermanfaat dengan berbagai organisasi multilateral, mitra bilateral dan sector swasta untuk mencapai pola pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan (pro-poor). Indonesia telah mendapat manfaat dari mitra pembangunan internasional. Untuk meningkatkan efektifitas kerjasama dan pengelolaan bantuan pembangunan di Indonesia, Jakarta Coomitment telah ditandatangani bersama 26 mitra pembangunan pada tahun 2009. 5. Kebijakan dan Program Provinsi Pemerintah Pusat telah menempatkan Provinsi Papua sebagai garda terdepan di Kawasan Timur Indonesia yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga. Di mana Kota Jayapura memiliki bagian wilayah (Muara Tami) yang berbatasan langsung dengan Negara PNG. Maka, melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan telah didorong ke arah peningkatan harkat dan martabat masyarakat dan daerah yang mandiri dengan mengoptimalkan implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah. Lahirnya Inpres percepatan pembangunan di Papua, merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan pemerintan untuk memajukan daerah dan masyarakat Papua. Demikian halnya dengan berbagai kebijakan dan program pengembangan kawasan perbatasan, PNPM-Mandiri, Raskin, pengentasan kemiskinan, pembangunan kawasan tertinggal, serta berbagai kebijakan dan program lainnya. Di Tingkat Provinsi Papua, berbagai kebijakan dan program penting yang menantang, misalnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat kampung. Kebijakan pembangunan kampung yang didasarkan pada RESPEK (Rencana Strategi Pembangunan Kampung) adalah contoh konkrit bagi upaya mendorong percepatan pembangungunan dari kampung ke kota sebagai matra dasar dari program pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Selain itu, RESPIM (Rencana Strategis Pembangunan Infrastruktur Makro), terus diupayakan realisasinya untuk menembus


79



wilayah dan masyarakat dari keterisolasian dan keterpencilan. Demikian halnya dengan kebijakan reformasi birokrasi menuju terciptanya tata pemerintahan yang baik. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, dimana guna mempercepat pembangunan di Provinsi Papua, maka ditempuh kebijakan untuk mempercepat pembangunan pada 4 (empat) bidang prioritas, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur. Kewenangan pengelolaan otonomi khusus berada di tingkat provinsi, sementara masyarakat yang mau dibangun ada di kabupaten/kota, oleh karenanya diperlukan koordinasi yang baik agar semua kebijakan penanganan otsus yang diambil dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota di tanah Papua. Sehubungan dengan itu, peluang yang dapat diraih dan tantangan yang dihadapi dalam kerangka pembangunan di Kota Jayapura adalah terbukanya kesempatan yang luas untuk memperkuat basis pembangunan di kota ini. Selain itu, kebijakan otonomi khusus Papua, memberikan peluang bagi penerapan perlindungan, pemihakan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya sumberdaya masyarakat asli di kota ini yang handal dan mandiri. Dari segi pembiayaan, adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan pembiayaan pembangunan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 6. Penanganan Kawasan Perbatasan Konsep pemanfaatan lahan untuk Kota Jayapura, secara umum dibagi dalam empat kawasan utama: 1. Kawasan sepanjang jalan arteri pimer diharapkan sebagai kawasan yang memiliki kegiatan perkotaan dengan skala pelayanan regional dan kota. Fungsi yang dapat dikembangkan di kawasan ini adalah perdagangan dan jasa, transportasi, industri, perkantoran, dan pendidikan. Pemanfaatan lahan di kawasan ini dikembangkan sebagai daerah dengan kepadatan tinggi dan berorientasi pada bangunan vertikal. 2. Kawasan-kawasan antara pusat kota dan kawasan terluar dimanfaatkan untuk pengembangan permukiman dan kegiatan/ fasilitas yang memiliki skala pelayanan sub-kota (BWK) dan lokal. Kawasan ini pemanfaatannya diarahkan dengan tipikal kepadatan sedang, dan berorientasi pada bangunan horisontal dengan vegetasi sebagai elemen penghijau dan penambah nilai estetika kawasan. 3. Kawasan terluar, yang sebagian masih berupa pedesaan dimanfaatkan untuk pengembangan pertanian modern dengan nuansa agropolitan. Kawasan terluar ini dikembangkan dengan tipikal kawasan yang berkepadatan rendah dengan sektor pertanian sebagai sektor utamanya. 4. Kawasan perbatasan PNG, masih banyaknya ”Free Raiders” yaitu sekelompok orang maupun pihak tertentu yang memanfaatkan situasi dan kondisi kawasan perbatasan secara Cuma-Cuma, membuat perlunya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung, mengingat banyaknya saat ini banyak penduduk PNG yang membeli kebutuhan sehari-hari maupun keperluan lain di pasar Lonchin dan Marketing point (Distrik Muara Tami). Kawasan perbatasan negara RI yang berbatasan darat dengan Papua New Guinea meliputi wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digul, dan Kabupaten Merauke. Dalam konteks penataan ruang, kawasan perbatasan merupakan kawasan tertentu (RTRW Nasional). Peran strategis kawasan ini sebagai kawasan perbatasan negara memberikan dampak pada kerentanan di sisi pertahanan dan kemanan. Kerentanan ini berupa proteksi terhadap aset-aset negara, stabilitas nasional dan harkat dan martabat negara di mata internasional. Untuk itu diperlukan usaha pertahanan keamanan salah satu bentuknya ialah menciptakan sebuah konsep struktur ruang pertahanan dan keamanan. | RPJMD Kota Jayapura Tahun 2012-2016

80



Berdasarkan pertimbangan kebijakan penataan ruang nasional (RTRW Nasional, Penataan ruang regional Kota ( RTRW Kota), serta berdasarkan hasil analisis berbagai aspek untuk konsep dan strategi pengembangan KPE Kawasan Perbatasan Papua-PNG, maka ditetapkan rencana struktur tata ruang seperti dalam tabel berikut . Tabel 4.1. Rencana struktur tata ruang Kawasan Perbatasan Papua-PNG Distrik Muara Tami (Pusat Distrik: Skou Mabo)

Hirarki Fungsi Bagian dari PKN Jayapura

Strategi Pengembangan

Fungsi Pelayanan

Pusat Pelayanan Tersier Jasa Pemerintahan, Pusat pelayanan administrasi pelintas batas negara, perdagangan-jasa dan transhipment point, Pusat pertumbuhan agribisnis dan industri pertanian dan Perikanan.

- Diarahkan sebagai pusat pelayanan administrasi pelintas batas negara yang juga berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah nasional dan sebagai outlet pemasaran produksi tanaman pangan, hortikultura, tanaman tahunan, sentra produksi hasil hutan, bahan galian logam, serta hasil perikanan. - Mengembangkan PPLB melalui peningkatan fasilitas keimigrasian,kepabeanan, karantina, dan keamanan;(CIQS)

pelayanan

- Mengembangkan Kawasan Perniagaan Lintas Batas - Sebagai sentra produksi komoditas pertanian, pusat pengumpul pengolah hasil pertanian

dan

- Meningkatkan produksi padi, palawija, sayur-mayur, dan kelapa - Mengembangkan sistim distribusi dan pemasaran produk agribisnis KPE Kawasan Perbatasan Papua-PNG melalui pembangunan Terminal Agribisnis (TA) - Mengembangkan kawasan industri pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, serta perikanan yang komplementer dengan keberadaan Pelabuhan Nasional Jayapura dan Bandar Udara Sentani. - Mendukung kegiatan ekspor dan kerjasama dengan PNG melalui pembangunan Pelabuhan Darat (Dryport) yang akan menjadi outlet bagi produk KPE Kawasan Perbatasan papua-PNG - Membangun Gudang penyimpanan hasil pertanian, termasuk didalamnya sarana pengawetan/pendinginan (cold storage). - Membangun pasar regional KPE yang menyatu dengan Terminal Agribisnis - Sarana promosi dan pusat informasi pengembangan agribisnis - Mengembangkan potensi pariwisata bahari pantai utara Muara Tami dan potensi wisata belanja lintas batas - Meningkatkan aksesibilitas menuju sentra-sentra produksi di wilayah KPE Jayapura-Keerom dan KPE Pegunungan Bintang melalui keterpaduan sistem transportasi darat, diantaranya melalui pengembangan jaringan jalan Muara Tami- Arso-Waris-Senggi-Web-Batom-Kiwirok-Oksibil - Membangun terminal Tipe A - Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas perkotaan (jalan, persampahan, lisrik,air bersih, telekomunikasi,dst) dan fasilitas perdagangan serta fasilitas pendukung sebagai pintu gerbang lintas negara. - Meningkatkan kemampuan kerjasama pembangunan antar kawasan dengan wilayah negara tetangga. - Menyiapkan perangkat zoning regulation sebagai landasan pembangunan kegiatan perkotaan ikutan sekaligus sebagai landasan pengendalian pembangunan.

Sumber : Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Papua-PNG, 2006


81



Rencana Pengembangan kawasan lindung dan budidaya pada Kawasan Perbatasan Papua PNG adalah sebagai berikut. Tabel 4.2. Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan Papua-PNG (Distrik Muara Tami) Pemanfaatan Ruang

Luas (Ha)

Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas Hutan Lindung Sempadan Sungai/Hutan Rawa Pertanian Lahan Basah Dan Perikanan Pertanian Lahan Basah Pertanian Lahan Kering Permukiman Tanaman Tahunan/Perkebunan

17.785,939 3.102,308 750,571 1.402,482 13.378,158 4.371,897 1.011,801 2.332,606 260,707


Kawasan Lindung yang direncanakan pada Distrik Muara Tami adalah: 1. Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, yaitu kawasan hutan lindung : perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin tersedianya unsur hara tanah dan air permukaan. 2. Kawasan Perlindungan Setempat, yaitu: a. Sempadan Pantai : perlindungan terhadap sempadan pantai dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. b. Sempadan Sungai : perlindungan terhadap sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat menganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai, yaitu di Sungai Tami, dan Sungai Moso. Sekurang-kurangnya 100 meter kiri-kanan sungai besar dan 50 meter kiri kanan anak sungai di luar kawasan pemukiman. 3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya, yaitu : Kawasan Pantai Berhutan Bakau termasuk Keanekaragaman Hayati : perlindungan terhadap kawasan pantai berhutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya biota laut di samping sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya di belakangnya. Kriteria Penetapan : Kriteria kawasan pantai berhutan bakau adalah minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat. 4. Kawasan Rawan Bencana : perlindungan terhadap kawasan rawan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia. Kawasan Rawan Gelombang Pasang : Pesisir Distrik Muara Tami.


82



Kawasan Budidaya yang direncanakan pada Distrik Muara Tami adalah: 1. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan lahan basah dan lahan kering. 2. Kawasan Perkebunan dengan jenis komoditas utama adalah kelapa, karet dan kakao. 3. Kawasan Hutan Produksi. 4. Pengembangan Perikanan Tangkap dan perikanan darat pada Pesisir Muara Tami disertai dengan pembangunan sarana dan prasarana perikanan dan pengembangan perikanan tangkap . 5. Kawasan Perdagangan dan Jasa, yang merupakan sentral pertumbuhan wilayah. Jenis perdagangan dan jasa yang akan dikembangkan berupa sentra perdagangan produksi perkebunan dan tanaman pangan. 6. Kawasan Perniagaan Lintas Batas Pada Kawasan PPLB Skou. 7. Kawasan industri dikembangkan di pusat permukiman khususnya untuk menunjang produksi perkebunan di tiap satuan perkebunan. 8. Kawasan wisata bahari pada pesisir Distrik Muara Tami dan Pengembangan wisata belanja lintas batas pada PPLB Skou. Rencana Pembangunan Ekonomi Perbatasan RI-PNG, untuk Distrik Muara Tami dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 4.3. Rencana Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Papua-PNG Sektor Ekonomi Kondisi eksisting: Rencana Pembangunan Ekonomi Permasalahan & Potensi Sektor Pertanian: Kota jayapura Kontribusi PDRB kota Jayapura dari sektor pertanian relatif kecil, namun produk padi dan palawija, ternak menjadi andalan distrik Muara Tami, masing-masing memasok sekitar 100%, 60% dan 50% bagi kebutuhan pangan kota Jayapura.

Muara Tami adalah distrik dengan potensi lahan terluas kawasan perbatasan kota Jayapura, didalamnya terdapat. PPLB Skou namun distrik ini terkategori paling miskin. Kondisi alam DAS Tami dan aliran sungai kurang terjaga, sedimentasi aliran sungai sangat tinggi.

Pembangunan Distrik Muara Tami sebagai beranda depan perbatasan RI-PNG perlu diperbaiki melalui pembangunan prasarana fisik yang terpadu dengan pengembangan potensi perekonomian setempat, khususnya berbasis sektor pertanian untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan. Pembangunan peningkatan kapasistas produksi, perluasan lahan dan intensifikasi pertanian. Untuk itu dibutuhkan pembangunan dan penataan irigasi dari Bendungan Tami serta DAS sungai Tami. Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah Kota yang menargetkan pembukaan lahan sawah 5000 ha di distrik Muara Tami untuk kepentingan swasembada beras kota Jayapura.

Pengembangan Potensi Wisata Pariwisata yang dapat dikembangkan berupa wisata bahari di Distrik Muara Tami dan wisata Danau Sentani.

Keindahan alam di Jayapura belum dimanfaatkan optimal untuk pariwisata. Event pariwisata belum digalakkan secara nasional sebagaimana promosi wisata di berbagai wilayah Indonesia lainnya.

Pembangunan fasilitas kunjungan dan penataan area wisata, yang didukung oleh peningkatan kemampuan sumberdaya manusia di bidang promosi dan pelayanan pemandu wisata. Kegiatan ini sebaiknya diselaraskan dengan penyelenggaraan event promosi wisata skala nasional dan internasional. Dalam pembangunan tersebut perlu dikembangkan pula program pendidikan dan pelatihan SDM sebagai pengelola maupun pemandu wisata secara terprogram dan terarah pada masing-masing kawasan potensial wisata.



83



7. Perkembangan Regional Peluang dan tantangan lainnya muncul dari kawasan terdekat. Dengan memposisikan kabupaten tetangga sebagai mitra bersaing merupakan langkah positif dalam memacu produktivitas. Kota Jayapura yang selama ini lebih dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa, sekaligus sebagai kota pendidikan, dapat saja dilampaui statusnya oleh Kabupaten lain di Papua dan di luar Papua, jika tidak diterapkan sistem manajemen pembangunan yang sistematis dan berkelanjutan. Beberapa produk unggulan Kota Jayapura yang bernilai ekonomis, sosial, dan budaya, menjadi ajang perhatian untuk terus dikembangkan agar tetap memiliki keunggulan kompetitif dan bernilai daya saing tinggi. Maka, dengan semangat otonomi khusus, Kota Jayapura memiliki tekad untuk tetap mempertahankan posisi dan statusnya sebagai barometer bagi Provinsi Papua.


84

BAB 4 ANALISIS ISSU-ISSU STRATEGIS

Recommend Documents