BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

RPJPD 2005-2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Pembangunan daerah ditujukan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan jauh lebih luas dari pada sekedar pencapaian tujuan-tujuan materi dan fisik berupa pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, industrialisasi dan modernisasi, penanggulangan kemiskinan pendapatan

maupun

pembangunan

perluasan kesempatan

menempatkan

manusia

kerja. Pandangan baru

sebagai

subjek

dan

objek

pembangunan. Pembangunan memperhatikan tujuan-tujuan immateri dan non-fisik berupa perubahan sosial, sikap mental dan kelembagaan. Dengan demikian, pembangunan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat pada seluruh dimensi dan sektor kehidupan masyarakat, meliputi ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dan kelembagaan.

Tujuan pembangunan didasarkan atas filosofi tentang makna inti pembangunan berupa kecukupan, kebebasan, dan harga diri. Pertama, kecukupan bermakna bahwa pembangunan ditujukan bagi peningkatan standar hidup setiap penduduk, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain, melalui

proses-proses

pembangunan

ekonomi

yang

sesuai

dengan

kehendak masyarakat setempat dan sumberdaya ekonomi dan sosial yang dimiliki. Kedua, harga diri bermakna bahwa pembangunan merupakan upaya penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap penduduk melalui pembentukan segenap sistem ekonomi dan lembaga (institution) sosial, politik, dan juga ekonomi yang mampu mempromosikan jati diri dan penghargaan hakikat kemanusiaan. Ketiga, kebebasan yaitu peningkatan kebebasan setiap orang melalui perluasan jangkauan variabel pilihan mereka, serta peningkatan kualitas maupun kuantitas aneka barang dan jasa. Pembangunan lebih jauh mencakup pula dimensi waktu yang lebih luas yang memunculkan konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan tidak hanya

mengorientasikan

kepada

upaya

pemenuhan

kebutuhan

pembangunan bagi masyarakat masa kini. Lebih jauh dari itu, pembangunan juga berupaya memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang. Dalam hal ini, pembangunan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, efisiensi dalam pemanfaatannya, pencarian dan pengembangan BAB III

1

RPJPD 2005-2025 atas

sumber

daya

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO alam

baru

dan

terbarukan,

dan

pengayaan

keanekaragaman hayati. Pembangunan berkelanjutan memperhatikan pula penciptaan dukungan sosial, politik dan kelembagaan bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Perencanaan untuk mencapai tujuan pembangunan mensyaratkan pada kemampuan mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah yang telah dan sedang dihadapi berdasarkan kondisi daerah. Pada saat bersamaan, perencanaan pembangunan dituntut pula untuk mampu mengidentifikasi aspek-aspek eksternal yang berpengaruh terhadap proses pembangunan daerah. Permasalahan internal dan pengaruh eksternal tersebut tidak hanya dalam jangka pendek, namun juga isu-isu strategis pembangunan yang memuat sejumlah persoalan logis-rasional yang berpengaruh terhadap proses dan pencapaian tujuan pembangunan daerah jangka panjang.

Atas dasar itu, Bab III ini akan diawali dengan penyajian tentang permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal berdasarkan kondisi terkini dan menyajikan hasil analisis isu-isu strategis yang telah diidentifikasi oleh berbagai pemangku kepentingan daerah di berbagai sektor.

3.1.

Permasalahan Pembangunan Daerah Kondisi umum pembangunan daerah yang dikemukakan pada Bab II

memperlihatkan sejumlah permasalahan pembangunan daerah, mulai dari bidang ekonomi sampai yang dihadapi oleh Kabupaten Tebo yang perlu dipecahkan dan dijawab untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. 1. Ekonomi Permasalahan pembangunan daerah di bidang ekonomi yang dihadapi oleh Kabupaten Tebo yaitu Pertama masih relatif lambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo dibandingkan daerah-daerah lain di Provinsi Jambi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo terlihat memiliki pondasi atau basis ekonomi yang sempit. Pertumbuhan ekonomi sangat didominasi oleh lapangan usaha sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian. Sumbangan sektoral tersebut terkonsentrasi pula hanya pada susbsektor bahkan komoditi tertentu, yaitu perkebunan berupa karet BAB III

2

RPJPD 2005-2025

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN TEBO

dan kelapa sawit, sedangkan pada pertambangan berupa minyak bumi dan batu bara. Basis ekonomi yang sempit menjadikan perekonomian Kabupaten Tebo sangat rentan terhadap gejolak eksternal.

Kedua, struktur ekonomi yang dikembangkan belum berbasis luas. Usaha dan industri mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) mengalami perkembangan yang lambat. Begitupula perkebunan karet yang dikelola oleh rakyat perlu memperoleh perhatian. Penguatan kelembagaan pertanian dan UMKMK, aksesibilitas terhadap kredit, upaya perluasan pasar, peningkatan kapasitas pengusaha kecil dan pengelola koperasi yang dilakukan selama ini masih belum memadai.

Ketiga, tingginya konsentrasi kegiatan ekonomi Kabupaten Tebo tersebut menjadikan lambatnya proses transformasi struktural Kabupaten Tebo. Sektor agraris yang dikembangkan pun sangat mengandalkan kepada sumberdaya alam yang tergolong tidak dapat diperbaharui dan berpotensi mengubah keseimbangan ekosistem. Termasuk pengembangan perkebunan kelapa sawit pun memiliki umur ekonomis yang dapat menghabiskan kesuburan tanah, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan desertifikasi (gurun tandus). Dengan demikian dapat dinyatakan belum kuatnya upaya memenuhi prinsip ekonomi dan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.

Keempat, peningkatan nilai tambah perekonomian tergolong kecil. Struktur sektor industri belum mengalami pendalaman. Sektor industri di Kabupaten Tebo memiliki sejumlah karakteristik yaitu : (i) jenis industri yang masih terbatas, (ii) daya serap tenaga kerja yang masih kecil, (iii) kontribusi dan pertumbuhan sektor industri yang mandek, (iv) keterkaitan (linkage) dengan bahan baku lokal dari pertanian untuk memperkuat agroindustri masih lemah, (v) aksesibilitas permodalan yang rendah, serta (vi) penggunaan teknologi yang masih sederhana.

Kelima, harga barang dan jasa di Kabupaten Tebo masih tergolong labil atau bergejolak. Hal ini dapat menganggu daya beli masyarakat. Pengembangan sarana prasarana ekonomi berupa pengembangan pasar tradisional dan kawasan pertokoan belum berjalan baik. Gejolak harga dapat pula mengindikasikan tingginya biaya logistik karena kondisi jalan, jembatan BAB III

3

RPJPD 2005-2025


dan redahnya kualitas infrastruktur. Disamping belum terciptanya iklim usaha yang kondusif dan rendahnya insentif pemerintah lokal untuk merangsang keswasembadaan

lokal

atau

kemandirian

meningkatkan produksi barang dan jasa

ekonomi

daerah

untuk

yang dibutuhkan masyarakat

Kabupaten Tebo sendiri.

Keenam, perekonomian masa depan yang mengarah kepada peranan sektor utilitas meliputi transportasi, komunikasi, jasa keuangan dan perbankan merupakan peluang yang perlu ditingkatkan optimalitasnya. Sektor utilitas meskipun memiliki kontribusi yang kecil bagi struktur perekonomian namun menunjukkan trend pertumbuhan yang semakin kuat. Namun potensi ini belum dikelola dan diarahkan secara baik.

Ketujuh, iklim investasi Kabupaten Tebo yang belum kondusif merupakan permasalahan pembangunan ekonomi yang perlu pembenahan segera. Disamping ketersediaan sumberdaya manusia, iklim investasi dihadapkan pada belum adanya kepastian hukum terkait kepemilikan tanah dan masih mahal dan rumitnya proses perizinan investasi. 2. Sosial budaya dan kehidupan beragama Pada bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, Kabupaten Tebo menghadapi sejumlah permasalahan yaitu : Pertama, masih tingginya beban ketergantungan penduduk usia muda yang dapat menurunkan kemampuan ekonomi rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan bagi anak-anaknya. Pada akhirnya mempengaruhi kualitas manusia sebagai modal pembangunan daerah yang utama di masa mendatang.

Kedua, tingkat kepadatan penduduk yang rendah antar kecamatan. Kondisi menjadikan setiap daerah berada pada kondisi skala tidak ekonomis (diseconomic scale) yang menyebabkan ketidakefisienan dalam penyediaan layanan publik. Aspek demografi juga menunjukkan sebaran penduduk yang sangat timpang antar kecamatan. Kondisi ini dapat berdampak pada muncul dan menguatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Tebo.

BAB III

4

RPJPD 2005-2025


Ketiga, kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Tebo mengalami perlambatan. Kualitas pembangunan manusia yang tercermin dari

IPM

tergolong

relatif

rendah

di

Provinsi

Jambi.

Rendahnya

pembangunan manusia ini terutama bersumber dari masih tingginya angka melek huruf dewasa. Hal ini menunjukkan masih kurangnya perhatian untuk mengentaskan buta huruf melalui pendidikan informal bagi penduduk berusia tua. Rendahnya indeks pembangunan manusia berasal dari rendahnya pengeluaran per kapita riil yang menunjukkan daya beli yang rendah dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Keempat, permasalahan pada sektor pendidikan adalah masih rendahnya angka partisi penduduk pada jenjang SLTP dan SLTA tantangan pendidikan Kabupaten Tebo yaitu mewujudkan pendidikan dasar untuk semua (education for all) yang harus dicapai pada tahun 2015. Kesadaran rumah tangga terhadap urgensi pendidikan bagi anaknya masih rendah. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi pendidikan masih kurang, baik berupa insentif bagi rumah tangga maupun penyediaan infrastruktur yang mempermudah akses anak untuk ke sekolah. Tidak hanya gedung sekolah beserta buku, laboratorium, perpustakaan, namun meliputi akses jalan, jaringan sarana transportasi, serta jarak ke sekolah. Dari dukungan sumber daya fisik dan manusia, ketersediaan guru dan ruang kelas belajar telah memenuhi standar nasional. Namun gambaran ini hanya bersifat makro, sebarannya antar kecamatan sangat timpang. Pada beberapa sekolah terdapat kelebihan siswa per kelas, sedangkan pada beberapa sekolah hanya terdapat sangat sedikit siswa per kelas. Kedua kondisi ini menyebabkan ketidakefisienan. Kelas yang terlalu sedikit siswa atau terlalu banyak tidak optimal dan kurang efektif bagi proses belajar mengajar.

Kelima, permasalahan pada bidang kesehatan tergolong mendesak. Angka keluhan kesehatan masih relatif tinggi. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga masih relatif rendah. Dapat ditandai oleh lebih dari separuh

penduduk

yang

mengalami

keluhan

kesehatan

melakukan

pengobatan sendiri. Angka morbiditas malaria, demam berdarah dan diare di Kabupaten Tebo tergolong tinggi masih jauh dibawah target Indonesia Sehat 2010. Begitupula dalam penyediaan tenaga medis, baik dokter, perawat dan bidan masih cukup jauh dari target Indonesia Sehat. BAB III

5

RPJPD 2005-2025


Keenam, upaya untuk membangun pemahaman dan toleransi lintas budaya maupun lintas agama untuk menciptakan kerukunan hidup umat beragama maupun kerjasama antar etnis belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal potensi konflik yang mungkin timbul terutama dari tingginya keragaman etnis di Kabupaten Tebo jauh lebih besar. 3. Sarana dan Prasarana Permasalahan utama dalam sarana prasarana di Kabupaten Tebo yaitu infrastruktur jalan. Jumlah panjang jalan di Kabupaten Tebo tidak mengalami pertumbuhan yang berarti. Hal ini dapat berdampak pada keterpencilan masyarakat atau daerah sehingga menimbulkan kesulitan menjangkau pelayanan publik sekaligus menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat. Disamping itu dapat menjadi kendala bagi minat penanaman modal oleh pihak swasta.

Permasalahan lainnya yaitu pada beberapa daerah masih terdapat beberapa desa yang belum dialiri listrik. Infrastruktur listrik dihadapkan pula pada persoalan masih lambatnya pasokan energi listrik sehingga terjadi pemadaman atau penurunan tegangan listrik.

Sarana informasi dan telekomunikasi tidak kalah pentingnya. Masih terdapat penduduk yang belum memperoleh layanan telekomunikasi berupa jaringan telepon seluler. Persoalan yang lebih krusial di Kabupaten Tebo yaitu aksesibilitas pada jaringan internet dalam memenuhi kewajiban pelayanan informasi dan komunikasi bagi semua penduduk (Universal Service Obligation).

Prasarana ekonomi yang perlu senantiasa dikembangkan dan dipelihara adalah keberadaan pasar tradisional pekanan (balai). Beberapa pasar tradisional yang telah ada dihadapkan pada permasalahan aksesbilitas jalan ke kualitas jalan ke berbagai pasar tradisional untuk memudahkan akses pedagang. Selain itu, pengembangan sarana dan prasarana pasar berupa los petak, sarana kebersihan, dan sanitasi pasar.

Pada

prasarana

sosial,

Kabupaten

Tebo

dihadapkan

pada

permasalahan mulai berkurangnya kualitas baku air. Prasarana air bersih BAB III

6

RPJPD 2005-2025


semakin dibutuhkan oleh masyarakat namun belum sepenuhnya mampu dipenuhi baik oleh pasokan air dari PDAM maupun program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS).

4. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pengenalan

teknologi

dan

penguasaan

ilmu

pengetahuan

di

Kabupaten Tebo dapat tercermin dari masih rendahnya produktivitas lahan pertanian pada berbagai komoditi utama, seperti karet, kelapa sawit bahkan padi ladang.

Teknologi di sektor industri juga belum berkembang dengan baik. Produksi pertanian yang ada masih dijual ke daerah lain dalam bentuk mentah berupa minyak sawit mentah dan karet mentah. Industri kecil dalam makanan dan pengolahan hasil tanaman pangan lainnya belum berkembang dengan baik. Kondisi ini menyebabkan rendahnya nilai tambah bagi perekonomian sekaligus berkontribusi kecil bagi peningkatan kesejahteraan petani maupun pengusaha kecil.

Pengetahuan dan pengenalan teknologi khususnya di bidang pertanian dapat diperankan oleh penyuluh pertanian. Namun jumlahnya masih relatif kurang. Peningkatan peran beserta upaya penelitian dan pengembangan oleh Balai Penyuluhan dan Teknologi Pertanian, sekolah kejuruan atau perguruan tinggi belum dimanfaatkan secara maksimal.

Permasalahan lainnya yaitu pemanfaatan teknologi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pmerintah yang baik masih belum optimal. Website pemerintah daerah dan muatannya belum dikelola dengan serius. Seiring pula masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan internet guna meningkatkan kualitas kehidupannya.

5. Politik dan Tata Pemerintahan Otonomi daerah telah dapat diterapkan oleh Kabupaten Tebo. Diantaranya dengan pelaksanaan pemilihan umum dan kepala daerah yang telah berlangsung dengan aman dan lancar, meskipun pada Pilkada tahun 2011 terdapat dinamika politik berupa Pilkada Ulang untuk menindaklanjuti

BAB III

7

RPJPD 2005-2025


hasil Keputusan Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan otonomi diharapkan dapat menguatkan identitas lokal daripada membentuk sikap etnosentris.

Kondisi yang perlu memperoleh perhatian adalah fraksionalisasi atau terjadinya fragmentasi politik di Kabupaten Tebo berdasarkan hasil Pemilu maupun komposisi fraksi di DPRD. Pemenang Pemilu memiliki persentase suara yang relatif kecil. Tidak adanya kekuatan politik yang dominan. Suara pemilih tersebar dalam berbagai partai politik. Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi relatif lebih lambat karena mengakomodasi lebih banyak kepentingan politik atau preferensi masyarakat atas pelayanan publik dan politik anggaran. Meskipun pada sisi lainnya, persaingan yang tinggi antar partai politik menjadikannya lebih demokratis dan aspiratif serta memperkuat mekanisme kontrol (check and balances).

Permasalahan tata pemerintahan yaitu belum diimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good government). Indeks tata kelola dalam bidang ekonomi seperti kepastian hukum, pelayanan birokrasi, dan kualitas serta integritas birokrasi di Kabupaten Tebo perlu memperoleh perhatian.

6. Keamanan dan Ketertiban Bidang kemanan dan ketertiban di Kabupaten Tebo dihadapkan pada permasalahan utama berupa tingginya konflik warga berupa pertikaian antar penduduk, pertikaian antar kampung dan tawuran pelajar. Konflik warga ini mengganggu bagi kesatuan masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan.

Permasalahan

ketertiban

lainnya

yaitu

meningkatnya

angka

kecelakaan lalu lintas. Kesadaran berlalu lintas dan peran masyarakat dan polisi dalam menciptakan tertib berlalu lintas belum seiring dengan semakin rumitnya arus lalu lintas. Kabupaten Tebo terus tumbuh menjadi jalur lalu lintas utama. Arus lalu lintas semakin tinggi dengan pertambahan jumlah kendaraan bermotor, baik yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Tebo maupun kendaraan yang melewati Kabupaten Tebo.

BAB III

8

RPJPD 2005-2025


Kasus kejahatan atau kriminalitas menjadi permasalahan yang tak dapat diabaikan. Angkanya berpotensi meningkat seiring dengan semakin berkembanganya Kabupaten Tebo. Keterbukaan sosial dan ekonomi Kabupaten Tebo dari arus lalu lintas untuk kegiatan sosial dan ekonomi menjadi

ancaman

permasalahan

bagi

berupa

peningkatan

kondisi

angka

perekonomian,

kejahatan. tingkat

Selain

itu,

pengangguran,

ketimpangan ekonomi, pengaruh perubahan gaya hidup dapat memicu peningkatan

angka

kriminalitas,

termasuk

berbagai

bentuk penyakit

masyarakat, membutuhkan tindakan antisipatif dan kewaspadaan oleh pihak penegak

hukum

dengan

membangunan

kemanunggalan

bersama

masyarakat. 7. Hukum dan Aparatur Pembangunan tanggungajwab

untuk

bidang

hukum

membangun

dihadapkan kesadaran

pada

hukum

besarnya masyarakat.

Kesadaran masyarakat terhadap hak dan tanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Partispasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dan kontrol masyarakat terhadap kebijakan masih perlu ditingkatkan.

Penyelenggaraan pemerintah masih membutuhkan kerja keras dalam menciptakan aparatur yang memiliki sikap mental yang melayani. Pelayanan yang diberikan pun dilakukan secara mudah, murah dan cepat sesuai acuan baku yang telah ditetapkan.

Sejumlah peraturan daerah telah dihasilkan. Namun sebagaimana kecenderungan umum, peraturan daerah tersebut justru menghambat iklim berusaha dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang membebani ekonomi masyarakat.

8. Wilayah, Tata Ruang dan Pertanahan. Permasalahan yang dihadapi dalam wilayah, tata ruang dan pertanahan di Kabupaten Tebo tingginya konflik kepemilikan dan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Konflik pertanahan ini dapat berupa konflik antar masyarakat, konflik antara masyarakat dengan swasta, maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Kepastian kepemilikan tanah melalui program sertifikasi tanah perlu memperoleh perhatian serius. Disamping BAB III

9

RPJPD 2005-2025


penataan dan pengelolaan kepemilikan tanah dalam menjelaskan batasbatas kepemilikan hutan lindung dan kawasan taman nasional, penerbitan kuasa pertambangan dan perkebunan, maupun tanah ulayat dan hutan kemasyarakatan.

Dalam sektor tata ruang, pengendalian dan penataan ruang membutuhkan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah yang perlu segera ditetapkan. Sinkronisasi penggunaan ruang untuk berbagai fungsi dan berbagai pihak menjadi kebutuhan yang semakin penting di masa-masa mendatang.

9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Luasnya kawasan hutan yang dimiliki oleh Kabupaten Tebo belum mampu dikelola dengan baik. Persoalan yang muncul yaitu banyaknya titik api (hot spot) di Kabupaten Tebo, bahkan terbanyak di Provinsi Jambi yang menimbulkan kabut asap dengan dampak negatifnya yang luas bagi perekonomian maupun kesehatan.

Permasalahan sumber daya alam dan lingkungan yaitu terdapatnya sejumlah daerah rawan bencana longsor. Sementara itu, sistem dan kelembagaan mitigasi dan penanggulangan bencana alam belum berjalan dengan

baik.

Pengelolaan

lingkungan

oleh

masyarakat

berupa

pertambangan emas tanpa izin sulit diawasi dan belum ditangani secara persuasif.

3.2.

ISU STRATGIS Memperhatikan

pembangunan

gambaran

umum

nasional,

Provinsi

secara

kondisi dan

wilayah,

kebijakan

daerah-daerah

sekitar

Kabupaten Tebo, terutama dengan memperoleh informasi dari berbagai pemangku

kepentingan

di

berbagai

bidang

pembangunan

serta

kecenderungan perkembangannya di masa mendatang, maka isu strategis Pembangunan Kabupaten Tebo tahun 2005 - 2025, dapat diuraikan sebagi berikut : 1. Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas. Pembangunan ekonomi ditandai oleh pertumbuhan ekonomi dan transformasi ekonomi yang kokoh. Pembangunan ekonomi Kabupaten BAB III

10

RPJPD 2005-2025


Tebo terbentuk oleh peranan berbagai lapangan usaha, kegiatan ekonomi dan peningkatan produksi beragam komoditi. Pertumbuhan Kabupaten Tebo selama ini hanya mengandalkan kepada perkebunan berupa komoditi kelapa sawit dan karet maupun lapangan usaha pertambangan minyak bumi dan batubara sangat rentan terhadap gejolak eksternal, seperti penurunan harga, kebijakan internasional dan isu lingkungan. Disamping kegiatan ekonomi tersebut tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, proses transformasi ekonomi melalui pengembangan berbagai kegiatan ekonomi, baik sektor industri, perdagangan, utilitas dan jasa harus dikembangkan secara terkait untuk memberikan efek penggandaan bagi perekonomian daerah.

Pembangunan berkualitas juga berbasis kepada ekonomi kerakyatan melalui pengembangan agroindustri dan agrobisnis. Peranan usaha dan industri mikro, kecil, menengah dan koperasi harus menjadi pondasi dan pilar yang kokoh karena berkaki banyak bagi perekonomian Kabupaten Tebo. Begitupula dalam sektor pertanian, usaha perkebunan rakyat dapat tumbuh bersinergi dan membangun kemitraan dengan perkebunan swasta.

Pertumbuhan yang berkualitas dicapai dengan mengembangkan kegiatan investasi yang padat karya dan ramah lingkungan serta mendorong peningkatan penggunaan sumber daya lokal melalui pengembangan ekonomi nilai tambah (economic value added). Kegiatan ekonomi dan produksi dilakukan melalui basis ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi informasi dan telekomunikasi,

yang tepat dan sesuai dengan

kondisi lingkungan, sosial dan ekonomi daerah bagi penciptaan ekonomi berbasis pengetahuan (knowledge based economy).

Investasi dipandang sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang penting. Untuk itu, penciptaan iklim investasi diciptakan oleh pemerintah daerah

dengan

membangun

kelembagaan

birokrasi

dan

pelayanan

perizinan, penyediaan infrastruktur sosial dan ekonomi, ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, dan penegakan dan kepastian hukum.

BAB III

11

RPJPD 2005-2025


2. Kualitas Sumberdaya Manusia Kualitas sumber daya manusia merupakan kekuatan kunci dalam pembangunan daerah. Pembangunan manusia telah menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan. Namun demikian, kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Tebo masih relatif rendah.

Pembangunan sektor pendidikan telah menjadi bagian dari amanat konstitusi. Pembangunan pendidikan dilakukan melalui pemerataan dan perluasan akses pendidikan dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidikan dan kependidikan, penyempurnaan kurikulum dan sistem pembelajaran menjadi semakin penting. Peningkatan partisipasi pendidikan tidak hanya terbatas menjadi 9 tahun namun cenderung meluas menjadi 9 tahun, termasuk pendidikan vokasional. Peningkatan partisipasi pada pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal telah menjadi kebijakan nasional, termasuk pendirian community college. Pembangunan kualitas pendidikan juga dilakukan dengan peningkatan kualifikasi guru dan dosen, serta perbaikan tata kelola dan manajemen pendidikan.

Pembangunan kesehatan dalam pembentukan mutu modal manusia telah semakin meningkat pula. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk pemenuhan kecukupan gizi bagi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi dan balita. Bahkan pelayanan kesehatan semakin meluas terutama bagi masyarakat miskin dengan adanya sistem jaminan sosial nasional maupun sistem jaminan sosial yang dikembangkan oleh berbagai daerah. Pengendalian dan penanganan berbagai penyakit mewabah

telah

menjadi

bagian

dari

kerangka

kebijakan

nasional.

Ketersediaan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah terutama daerah terpencil dan tertinggal telah menjadi bagian dari prioritas kebijakan pembangunan kesehatan nasional. Begitupula dengan ketersediaan tenaga medis sesuai dengan kebutuhan dan persoalan kesehatan penduduk.

Kualitas sumber daya manusia berkaitan pula dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Pada saat ini dan akan datang, lembaga kursus, pelatihan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Balai Latihan Kerja semakin dibutuhkan Disamping itu, penerapan pendidikan berkarakter dapat berperan dalam pembentukan sikap mental dan etika masyarakat. BAB III

12

RPJPD 2005-2025


3. Pembangunan infrastruktur Pembangunan infrastruktur merupakan bagian yang tak terpisahkan dari makna pembangunan. Pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan dapat mengatasi masalah keterpencilan dan ketertinggalan wilayah. Infrastruktur listrik, air bersih, dan telekomunikasi telah menjadi bagian dari kebutuhan dasar manusia modern. Infrastruktur memfasilitasi pula peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan ekonomi membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang terus meningkat seiring peningkatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Dengan itu, pembangunan ekonomi dan sosial dapat terus berkembang. Kebijakan

dalam

pembangunan

infrastruktur

beserta

pemeliharaan

infrastruktur menjadi isu strategis terkait dengan melemahnya daya tarik investasi daerah dan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat dan ketertinggalan wilayah. 4. Tata Kelola Pemerintah yang Baik Pelaksanaan tata pemerintah yang baik (good government) telah menjadi keyakinan baru tentang peran dan fungsi pemerintah dalam masyarakat yang berubah semakin terdidik, kritis, modern, dan demokratis. Tata kelola pemerintah mencakup pula semangat pemerintah yang berwirausaha (reinventing governemnt). Dalam artian melakukan berbagai inovasi bagi peningkatan pelayanan publik. Hal ini telah menjadi arah dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah yang baik juga menempatkan diri sebagai pelayan publik. Pemerintah yang memposisikan diri sebagai pelayan publik terbukti secara efektif memperoleh dukungan politis dari rakyat sekaligus sarana efektif bagi pencapaian tujuan pembangunan

daerah.

Praktek-praktek

good

goverment

semakin

berkembang. Pemerintah semakin terbuka (transparan), bertanggung-gugat (akuntabel), partisipatif, efektif dan efisien, serta berdasarkan kepastian hukum. Penyelenggaraan pelayanan publik pun semakin modern dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan pelayanan publik yang terintegrasi dan elektronis sehingga lebih menjamin keterbukaan, efisiensi, efektifitas, dan kepastian dalam pelayanan publik. Isu ini perlu direspon dalam arah pembangunan Kabupaten Tebo di masa mendatang.

BAB III

13

RPJPD 2005-2025


Fungsi dasar pemerintahan sejak awal hingga sekarang yaitu memberikan kepastian hukum, perlindungan dan keamanan serta penciptaan ketertiban bagi masyarakat. Harmonisasi berbasis hukum antar lembaga pemerintahan,

baik

eksekutif,

legislatif

dan

yudikatif

membutuhkan

pengetahuan, pemahaman, dan pelaksanaan terhadap tugas pokok dan fungsi antarlembaga pemerintah daerah. Begitupula diantara lembaga penegak hukum yaitu pihak kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan, termasuk peran tentara semakin dituntut membangun kemitraaan dalam menciptakan kepastian hukum, keamanan, ketertiban masyarakat.

5. Krisis Lingkungan Hidup, Ketahanan Pangan dan Energi Krisis pangan dan energi tidak terbatas hanya menjadi isu internasional dan nasional, namun juga menjadi isu daerah Kabupaten Tebo. Melambatnya pertumbuhan produksi tanaman pangan di Kabupaten Tebo dan nasional telah menjadi perhatian internasional dan nasional. Penurunan Ketahanan pangan berupa produksi yang mampu menjamin ketersediaan pasokan bagi penduduk dan menciptakan jaring pengaman dari krisis serta berkontribusi bagi pemenuhan kebutuhan provinsi dan nasional menjadikan produktivitas tanaman pangan dan teknologi pertanian menjadi syarat penting.

Ketahanan pangan di Kabupaten Tebo berhadapan pula dengan tingginya konflik penggunaan lahan. Alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan menjadi perkebunan sawit dan daerah pertambangan relatif tinggi. Disamping alih fungsi untuk fasilitas umum berupa perumahan, kawasan industri dan perkantoran.

Ketahanan pangan juga berkaitan dengan penyediaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana irigasi yang secara umum selama ini terabaikan. Pasokan air untuk irigasi bagi penciptaan ketahanan pangan dihadapkan pada menurunnya kualitas air sungai karena penurunan debit maupun kualitas air yang menurun akibat pencemaran.

Krisis

energi

menjadi

sinyal

yang

perlu

diperhatikan

dalam

pembangunan daerah. Krisis energi dalam taraf tertentu di Kabupaten Tebo terlihat dari mulai langkanya pasokan energi listrik dan kelangkaan bahan bakar minyak. Upaya-upaya pengembangan sumber energi alternatif terbaru, BAB III

14

RPJPD 2005-2025


baik panas bumi, energi surya, tenaga hidro tampak semakin meningkat. Kabupaten Tebo relatif memiliki potensi yang memadai untuk dimanfaatkan.

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Tebo berhadapan dengan tingginya pencemaran lingkungan, terutama munculnya titik api di sejumlah kawasan hutan. Kesadaran masyarakat masih rendah dalam melakukan kegiatan sosial ekonomi yang ramah lingkungan, seperti pencemaran sungai.

Kawasan taman nasional yang berada di wilayah Kabupaten Tebo akan semakin meningkat dengan berkembanganya skema perdagangan karbon maupun pembayaran jasa lingkungan (Payment Environment Service) lainnya untuk pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem. 6. Pemerataan pembangunan antar wilayah Kondisi pembangunan antar wilayah di Kabupaten Tebo memerlukan strategi

penciptaan

pemerataan

pembangunan

regional.

Integrasi

masyarakat pada berbagai kecamatan, kelurahan dan desa untuk melebur menjadi entitas masyarakat Kabupaten Tebo membutuhkan perhatian terhadap

pemerataan

pembangunan

antar

wilayah.

Pemerataan

pembangunan dilakukan dengan memprioritaskan dan mengalokasikan sumber daya anggaran dan fisik bagi daerah-daerah yang relatif tertinggal. Peningkatan aksesibilitas melalui pembangunan jalan dan penyediaan fasilitas publik berupa sekolah, puskesmas, pasar bagi daerah tertinggal dan terpencil merupakan kebijakan umum dalam pemerataan pembangunan daerah.

Sejumlah

terobosan

yang

telah

berkembang

dan

dapat

dipertimbangkan untuk diadopsi dalam membangun keunggulan wilayah Kabupaten Tebo adalah dengan penetapan kawasan atau klaster ekonomi maupun klaster industri. Pada tataran lebih mikro, terdapat model one village one product (satu desa, satu produk) bagi kecamatan atau desa di Kabupaten Tebo untuk tumbuh sesuai dengan keunggulan masing-masing.

BAB III

15

BAB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Recommend Documents