DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………… 1.2. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………… 1.3. Landasan Hukum …………………………………………………………… 1.4. Hubungan Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ………………………… 1.5. Sistematika Penulisan ……………………………………………………… BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR SEKRETARIAT DAERAH ………………………………………………………. 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi …………………………………………………… 2.1.1. Struktur Organisasi ………………………………………………….. 2.1.2. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan ………………………… 2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi ……………………………………………. 2.2. Pelayanan SKPD …………………………………………………………….. 2.2.1. Keadaan Lima Tahun Yang Lalu …………………………………… 2.2.2. Keadaan Yang Diharapkan Lima Tahun Yang Akan Datang …… BAB III ISU-ISU STRATEGIS ……………………………………………………………. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN …… 4.1. Visi ……………………………………………………………………………… 4.2. Misi …………………………………………………………………………….. 4.3. Tujuan dan Sasaran ………………………………………………………….. 4.4. Strategi ………………………………………………………………………… 4.5. Kebijakan ……………………………………………………………………… BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN ……………………………………………………. BAB VI INDIKATOR KINERJA …………………………………………………………… BAB VII PENUTUP …………………………………………………………………………..
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui mekanisme-mekanisme yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Mekanisme-mekanisme tersebut merupakan kerangka manajerial dalam upaya mewujudkan hasil pembangunan yang terarah dan terukur, yang meliputi perencanaan (termasuk penganggaran), pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian (temasuk pengawasan dan pemberian punishment). Mekanisme awal pelaksanaan pembangunan adalah penyusunan rencana (perencanaan) disertai dengan prakiraan anggaran yang dibutuhkan, yaitu diwujudkan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan perencanaan untuk jangka waktu lima tahun (2011-2015). Renstra Sekretariat Daerah (Setda) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo (RPJMD 2011-2015), dan merupakan pedoman Setda dalam penyusunan rencana kerja SKPD (Renja SKPD) Setda setiap tahunnya. 1.2. Maksud dan Tujuan 1.2.1. Maksud Tersusunnya dokumen perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Setda dalam kurun waktu 2011-2015. 1.2.2. Tujuan Merupakan pedoman pelaksanaan pembangunan dalam upaya mencapai Visi Kabupaten Purworejo. 1.3. Landasan Hukum Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Setda adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuanngan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemeritah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 9. Peraturan Daerah Kabupatan Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.A Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo. 1.4. Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Setda dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. Rencana Strategis (Renstra) Setda disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo (RPJMD 2011-2015). Rencana Strategis (Renstra) Setda merupakan dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Setda. 1.5. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.6. Maksud dan Tujuan 1.7. Landasan Hukum 1.8. Hubungan Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Organisasi dan Aparatur Setda dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.9. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi 2.1.1. Struktur Organisasi 2.1.2. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan 2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi 2.2. Pelayanan SKPD 2.2.1. Keadaan Lima Tahun Yang Lalu 2.2.2. Keadaan Yang Diharapkan Lima Tahun Yang Akan Datang BAB III ISU-ISU STRATEGIS BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi 4.2. Misi 4.3. Tujuan dan Sasaran 4.4. Strategi 4.5. Kebijakan BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN BAB VI INDIKATOR KINERJA BAB VII PENUTUP
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN ORGANISASI DAN APARATUR SETDA 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Organisasi dan Aparatur Setda 2.1.1. Struktur Organisasi (terlampir) 2.1.2. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan (terlampir) 2.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah: 2.1.3.1. Tugas Pokok: Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga Lain. 2.1.3.2. Fungsi: Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, dan Lembaga Lain; c. penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; e. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 2.2. Pelayanan Sekretariat Daerah 2.2.1. Keadaan Lima Tahun Yang Lalu Belum memadainya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur, kualitas pelayanan publik, serta mekanisme koordinasi dan tata hubungan kerja antar organisasi perangkat daerah, masih menjadi tema sentral yang menjadi tantangan Sekretariat Daerah selaku SKPD perumus kebijakan makro dan koordinator seluruh SKPD. 2.2.2. Keadaan Yang Diharapkan Lima Tahun Yang Akan Datang Lima tahun yang akan datang diharapkan telah terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur, diiringi dengan meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu dalam
lima tahun mendatang diharapkan telah terwujud mekanisme koordinasi dan tata hubungan kerja antar organisasi perangkat daerah yang berkualitas.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS
3.1. Analisis SWOT Penjabaran Tugas pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo No. 30.A Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kab. Purworejo. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal,yang meliputi: 1. Faktor Internal 1) Kekuatan (Strength) kekuatan utama Sekretariat Daerah terletak pada kewenangan yang melekat dalam Fungsi, sehingga memacu seluruh SDM Sekretariat Daerah untuk senantiasa mampu berpikir secara dinamis analitis, guna menghasilkan rumusan kebijakan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran. adanya tingkat loyalitas, kekompakan, dan solidaritas yang cukup tinggi diantara seluruh SDM. 2) Kelemahan (Weakness) kuantitas dan kualitas SDM belum sepenuhnya memadai; jumlah anggaran kurang memadai; sarana prasarana kurang memadai; 2. Faktor Eksternal 1) Peluang (Opportunities) adanya dukungan positif dari Kepala Daerah dan seluruh Kepala SKPD dalam pelaksanaan tugas; adanya landasan hukum yang kuat sebagai dasar perumusan kebijakan Daerah; adanya bantuan arahan dan bimbingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten. 2) Ancaman (Threats) belum optimalnya mekanisme koordinasi dan tata hubungan kerja antar organisasi perangkat daerah (SKPD); terdapat peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Pusat yang kurang sinkron satu sama lain; terdapat peraturan perundang-undangan Daerah yang sudah tidak selaras dengan perkembangan dan kebutuhan.
3.2. Strategi Menghadapi Isu-Isu Strategis Berdasarkan Hasil Analisis SWOT Strategi yang akan ditempuh Sekretariat Daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan guna menghadapi isu-isu strategis, berdasarkan hasil analisis SWOT adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pertanahan; 3. Memperbaharui peraturan perundang-undangan yang tidak selaras dengan perkembangan dan kebutuhan; 4. Meningkatkan Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan dan Pembangunan; 5. Meningkatkan kualitas koordinasi perangkat daerah; 6. Meningkatkan upaya pengelolaan potensi daerah yang bertumpu pada sektor agribisnis; 7. Meningkatkan kualitas mekanisme pengelolaan perizinan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 8. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 9. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur. 10. Meningkatkan kuantitas Prasarana dan Sarana kerja.
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. VISI Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta pro aktif. Visi juga merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo adalah ”TERWUJUDNYA PROFESIONALISME PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PERANGKAT DAERAH MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”. 4.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi, sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan kata lain Misi merupakan cara untuk mencapai Visi. Diharapkan dengan pernyataan Visi tersebut seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi kita serta mengetahui peran dan program-programnya, termasuk hasil yang akan diperoleh diwaktu yang akan datang. Berdasarkan Visi tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo mempunyai misi sebagai berikut :
1. Meningkatkan perumusan kebijakan dan koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hubungan Masyarakat. 2. Meningkatkan perumusan kebijakan dan koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan. 3. Meningkatkan perumusan kebijakan dan koordinasi Bidang Aparatur, Kesejahteraan Rakyat dan Umum. 4.3. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran Visi dan Misi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah, dan dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut: Misi 1 : Meningkatkan perumusan kebijakan dan koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hubungan Masyarakat. NO
TUJUAN
SASARAN
1.
Mewujudkan kebijakan Pemerintah Daerah yang tepat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi dan kerjasama daerah serta Pemerintahan Desa.
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kerjasama antar daerah dan lembaga non pemerintah. 2. Meningkatnya kualitas penataan administrasi wilayah otonomi daerah.
2.
Mewujudkan kebijakan penataan, penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Mewujudkan produk hukum
Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
3.
1. Terselenggaranya
Pemerintahan
daerah yang selaras dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Tercipta dan tertatanya peraturan perundang-undangan daerah sebagai landasan pengambilan kebijakan pemerintahan daerah. 3. Menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM). Mengutamakan pencapaian e4. Meningkatnya transparansi dan government melalui kemudahan publik untuk mengakses penggunaan teknologi data dan informasi pemerintahan informasi. dan pembangunan daerah. 5. Meningkatnya kualitas 1. Meningkatnya keterpaduan koordinasi dan hubungan kerja mekanisme dan tata hubungan perangkat daerah/ instansi. kerja antar perangkat daerah/ instansi, guna efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat yang tinggi. Misi 2 : Meningkatkan perumusan kebijakan dan koordinasi Bidang Ekonomi dan Pembangunan. NO
TUJUAN
SASARAN
1.
Meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah menjadi daerah agribisnis yang maju dan berdaya saing. Mewujudkan kebijakan percepatan pertumbuhan perekonomian daerah.
Meningkatnya penggunaan pola agribisnis dalam pengelolaan potensi daerah.
3.
Meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan pembangunan.
Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
4.
Meningkatkan kualitas koordinasi dan hubungan kerja perangkat daerah/ instansi
Meningkatnya keterpaduan mekanisme dan tata hubungan kerja antar perangkat daerah/ instansi,
2.
1. Meningkatnya nilai investasi pembangunan daerah. 2. Optimalisasi kualitas dan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
guna efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Misi 3 : Meningkatkan perumusan kebijakan dan koordinasi Bidang Organisasi, Aparatur, Kesejahteraan Rakyat dan Umum. NO
TUJUAN
SASARAN
1.
Meningkatkan kualitas prasarana, sarana dan sumber daya aparatur
1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur. 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana aparatur. 3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan.
2.
Meningkatkan tertib administrasi dan pengelolaan pembangunan.
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan. 2. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
3.
Mewujudkan kelancaran pelayanan kedinasan Kepala/ Wakil Kepala Daerah. Meningkatkan kualitas koordinasi dan hubungan kerja perangkat daerah/ instansi
Meningkatnya pelayanan kepada SKPD/ Instansi dan masyarakat
4.
1. Meningkatnya keterpaduan mekanisme dan tata hubungan kerja antar perangkat daerah/ instansi, guna efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 2. Meningkatnya kesesuaian bentuk lembaga perangkat daerah dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan kebutuhan daerah. 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat yang tinggi.
4.4. STRATEGI Strategi merupakan cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensip. Strategi diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Strategi yang disusun Sekretariat Daerah guna mewujudkan tujuan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pertanahan; 3. Memperbaharui peraturan perundang-undangan yang tidak selaras dengan perkembangan dan kebutuhan; 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan dan Pembangunan; 5. Meningkatkan kualitas koordinasi perangkat daerah; 6. Meningkatkan upaya pengelolaan potensi daerah yang bertumpu pada sektor agribisnis; 7. Meningkatkan kualitas mekanisme pengelolaan perizinan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 8. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 9. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur. 10. Meningkatkan kuantitas Prasarana dan Sarana kerja. 4.5. KEBIJAKAN Kebijakan merupakan arah yang diambil SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kebijakan untuk mencapai tujuan. Kebijakan terdiri atas Kebijakan Internal dan Eksternal. Kebijakan Internal adalah kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Kebijakan Eksternal adalah kebijakan yang dikeluarkan SKPD dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Kebijakan yang ditempuh oleh Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Non Pemerintah. 2. Peningkatan kinerja otonomi daerah dan pemerintahan umum. 3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pertanahan. 4. Pembaharuan peraturan perundang-undangan yang tidak selaras dengan perkembangan dan kebutuhan. 5. Peningkatan kesadaran tertib hukum. 6. Peningkatan kualitas pengelolaam Sistem Informasi Pemerintahan dan Pembangunan. 7. Peningkatan kualitas koordinasi perangkat daerah. 8. Peningkatan kebijakan pengelolaan potensi agribisnis. 9. Peningkatan kualitas mekanisme pengelolaan perizinan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 10. Peningkatan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 11. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur melalui penyelenggaraan dan pengiriman peserta bimbingan teknis dan workshop aparatur. 12. Peningkatan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum dan persandian.
BAB VII PENUTUP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra 2011-2015) Bagian Sekretariat Daerah ini telah dilakukan seoptimal mungkin dengan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD 2011-2015). Rencana Strategis ini merupakan pedoman pokok dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah pada setiap tahun anggaran. Dapat dikatakan bahwa Renja merupakan operasionalisasi dari Renstra, sehingga keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran dalam kurun waktu lima tahun yang tercantum dalam Renstra ini, bergantung pada keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dioperasionalkan dalam Renja. Diharapkan agar seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait dengan pelaksanaan Renja, secara sungguh-sungguh dapat berperan aktif dan penuh rasa tanggung jawab melakukan upaya-upaya optimal guna tercapainya Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan, yang merupakan operasionalisasi dari Tujuan dan Sasaran, diharapkan dapat menjawab isuisu strategis yang telah teridentifikasi dalam Renstra ini. Purworejo, 31 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO Cap ttd. Drs. TRI HANDOYO, MM.
