Daftar Isi. iii DAFTAR ISI... DAFTAR SINGKATAN... RINGKASAN EKSEKUTIF... vii

Daftar Isi DAFTAR ISI..................................................................................................................................................... DAFTAR SINGKATAN . ....................................................................................................................................

iii v

RINGKASAN EKSEKUTIF................................................................................................................................ vii PENDAHULUAN............................................................................................................................................. 1 1.1. Peranan Badan Pusat Statistik (BPS) . .............................................................................................. 3 1.2. Permasalahan yang Dihadapi BPS.................................................................................................... 4 1.3. Upaya Pembenahan yang Telah dan Sedang Dilakukan BPS . .......................................................... 6 1.4. Langkah-Langkah Pembenahan yang Akan Dilakukan...................................................................... 10 KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI .................................. 2.1. Penataan dan Penguatan Organisasi................................................................................................ 2.2. Penataan Peraturan Perundang-undangan...................................................................................... 2.3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur................................................................................... 2.4. Penataan Tatalaksana....................................................................................................................... 2.5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik............................................................................................ 2.6. Penguatan Pengawasan . ................................................................................................................. 2.7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja . ....................................................................................................

15 17 27 39 59 77 91 101

MANAJEMEN PERUBAHAN . ........................................................................................................................ 109 QUICK WINS.................................................................................................................................................. 141

Road Map Reformasi Birokrasi - Badan Pusat Statistik

iii

Daftar Singkatan

AC : APBN : APIP

:

ARC :

A Air Conditioner Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Advance Release Calendar

B BMN : Barang Milik Negara BPS : Badan Pusat Statistik BPS-QAF : Badan Pusat Statistik-Quality Assurance Framework BRS : Berita Resmi Statistik C CM : Change Management D Diklat : Pendidikan dan Pelatihan Diklatpim : Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan DDA : Daerah Dalam Angka DRC : Disaster Recovery Center

E e-proc : e-procurement ESQ : Emotion and Spiritual Quotient F FES : Factor Evaluation System H HR : Human Resources HRM : Human Resources Management I ICT : Information and Communication Technology IHK : Indeks Harga Konsumen IKU : Indikator Kinerja Utama IPM : Indeks Pembangunan Manusia ISO : International Standard Organization J Juknis : Petunjuk Teknis


v

Daftar Singkatan

K K/L : Kementerian/Lembaga Karo : Kepala Biro Kemen PAN & RB : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kepka : Keputusan Kepala KKN : Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme KPI : Key Performance Indicators KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KRA : Key Result Area KSK : Koordinator Statistik Kecamatan L LAKIP : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LHKPN : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat

vi


M Monev : Monitoring and Evaluation MOU : Memorandum of Understanding N National-QAF : National Quality Assurance Framework NSO : National Statistics Office NSPK : Norma, Standar, Prosedur, dan Kegiatan NTP : Nilai Tukar Petani

Ringkasan Eksekutif Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang memiliki peran untuk menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS digunakan sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan. Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data menginginkan data bisa tersedia lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas (better). Upaya pengembangan yang dilakukan BPS sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data BPS tidak jarang mendapat kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data BPS mengindikasikan bahwa kualitas data BPS masih perlu ditingkatkan. Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan BPS. Dalam rangka penerapan disiplin aparatur,

BPS menerapkan sistem presensi/kehadiran dengan mesin pemindai sidik jari (finger print). Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja aparatur, BPS melakukan pengadaan perangkat komputasi dengan program “one man one PC”. BPS juga meredefinisi visi dan misinya, serta menata nilai-nilai inti (Core Values) sebagai pedoman kerja. Setiap Eselon II dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) harus menandatangani pakta integritas untuk menjamin komitmen kerja. Seluruh pejabat struktural harus membuat Laporan Pekerjaan Bulanan sebagai bahan evaluasi. BPS juga membangun SIMPEG (Sistem Informasi Managemen Kepegawaian), SIMKEU (Sistem Informasi Managemen Keuangan), Laporan Keuangan, dan SIMAK BMN (Barang Milik Negara). BPS juga terus menyempurnakan webnya dan menambah muatan data yang di-upload supaya pengguna data dapat memperoleh data yang diperlukan dengan mudah, cepat, dan murah. Melalui Program Statistical Capacity BuildingChange and Reform for the Development of Statistics (Statcap-Cerdas), BPS berupaya melakukan perbaikan-perbaikan baik dari aspek teknis maupun manajemen. Program ini meliputi pembangunan empat pilar utama yaitu: (1) bidang ragam dan Road Map Reformasi Birokrasi - Badan Pusat Statistik

vii

Ringkasan Eksekutif

kualitas data, (2) bidang teknologi informasi dan komunikasi, (3) bidang sumber daya manusia, serta (4) bidang pemberdayaan kelembagaan. Keinginan pemerintah dan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa BPS harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang tinggi, diperlukan perubahan budaya kerja dan pola berpikir dari seluruh jajaran BPS baik para pimpinan sampai staf yang paling bawah. Oleh sebab itu BPS mempunyai tekad yang kuat untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan kegiatan statistik dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi BPS bertujuan untuk membangun profil dan perilaku aparatur BPS yang profesional, berintegritas tinggi, dan mengemban amanah dalam memberikan pelayanan prima atas hasil data dan informasi statistik yang berkualitas. Dengan demikian kepercayaan para pengguna data meningkat dan mereka dapat mengakses data dan informasi statistik dengan lebih cepat,

viii


lebih baik, lebih mudah, dan lebih murah. Berbagai bentuk perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam Reformasi Birokrasi adalah Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penataan Tatalaksana, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Manajemen Perubahan, Monitoring, dan Evaluasi. Untuk membangun kepercayaan masyarakat perlu diupayakan suatu program percepatan (Quick Wins) terhadap produk BPS yang benar-benar dapat menyentuh kebutuhan para pengguna data. Program Quick Wins ini dipilih dengan memperhatikan produk statistik yang memiliki daya ungkit (leverage) tinggi, inovatif, dan merupakan terobosan yang terkait dengan produk utama (core business) BPS. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPS menetapkan tiga program Quick Wins yaitu: (1) Penyempurnaan Pelayanan Statistik. Program ini dilakukan dengan cara membangun RSS Feeder sebagai push media bagi para pengunjung situs web BPS yang ingin mendapatkan informasi BPS terbaru secara cepat, membangun Grabbing Content yang memungkinkan situs-situs web lain mengambil sebagian berita headline terbaru BPS, dan menambah subyek web-

Ringkasan Eksekutif site yang dinamis. (2) Pelayanan Statistik Terpadu, dengan cara memberikan pelayanan kepada pengguna data melalui pelayanan satu pintu. (3) Advanced Release Calendar, yaitu menyediakan informasi jadwal terbit publikasi statistik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan) supaya pengguna data mendapat kepastian waktu untuk mendapatkan data. Total anggaran yang diperlukan untuk melakukan reformasi birokrasi BPS adalah Rp29.719.266.400.


ix

PENDAHULUAN

Pendahuluan Peranan Badan Pusat Statistik (BPS) Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang memiliki peran untuk menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS digunakan sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan. Di bidang ekonomi, data yang banyak dimanfaatkan oleh para pengguna data antara lain data pertumbuhan ekonomi, inflasi, statistik ekspor dan impor, statistik perhubungan dan pariwisata, statistik industri, dan statistik pertanian. Di bidang sosial, data yang banyak dimanfaatkan para pengguna data antara lain data penduduk, kemiskinan, pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

cara seperti melakukan press release setiap awal bulan dengan mengundang wartawan dari media massa, membuat publikasi dalam hard copy dan soft copy, melakukan sosialisasi dan seminar, dan mengunggah data ke website BPS dengan alamat http://www.bps.go.id. Dengan visi ”Pelopor data statistik terpercaya untuk semua” dan nilai-nilai inti (Profesional, Integritas, Amanah) sebagai pedoman kerja, seluruh jajaran BPS di pusat dan di daerah selalu berupaya untuk melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan kegiatan statistik supaya dapat memberikan pelayanan yang prima kepada para pengguna data.

Untuk mengumpulkan beragam data, BPS menyelenggarakan sensus, survei, dan kompilasi produk administrasi. BPS menyampaikan hasil kegiatan statistik kepada masyarakat melalui banyak


3

Pendahuluan

Permasalahan yang Dihadapi BPS Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data menginginkan data bisa tersedia lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas (better). Upaya pengembangan yang dilakukan BPS sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data BPS tidak jarang mendapat kritik dari masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan partai politik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data BPS mengindikasikan bahwa kualitas data BPS masih perlu ditingkatkan. Berbagai kendala yang dihadapi BPS dalam rangka menghasilkan data dan informasi statistik yang berkualitas dan terpercaya, antara lain: Permasalahan Internal: Struktur organisasi BPS belum selaras dengan tuntutan kerja yang ada pada saat ini dan masa mendatang.

4


Pola pikir, budaya kerja, dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) belum maksimal mencapai nilai-nilai profesional, berintegritas, dan amanah sesuai dengan nilai-nilai inti (Core Values). Sistem rekruitmen pegawai masih belum optimal sehingga mengakibatkan kurangnya SDM yang profesional dan kompeten yang sesuai dengan bidang tugasnya. Sistem perencanaan karir SDM yang meliputi pola karir, rotasi, mutasi, dan promosi juga belum sempurna. Belum sempurnanya Standard Operating Procedure (SOP) atau Prosedur Operasional Baku semua kegiatan pada unit-unit kerja dalam menghasilkan produk statistik yang berkualitas. Kerangka Jaminan Kualitas Statistik (Statistics Data Quality Assurance Framework) belum dikembangkan dan diimplementasikan sepenuhnya. Teknologi informasi dan komunikasi sudah ada, tapi masih perlu dikembangkan agar lebih terintegrasi untuk mendukung pelayanan yang lebih

Pendahuluan

cepat (faster), lebih murah (cheaper), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas (better). Implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN) belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peran BPS sebagai pelopor data statistik nasional, khususnya data statistik makro, seharusnya menjadi penggerak utama berjalannya SSN. Fungsi pengawasan internal belum berjalan seperti yang diharapkan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS masih lemah. Pelayanan terhadap pengguna data dan informasi statistik belum prima dan masih di bawah standar. Permasalahan Eksternal: Tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah terhadap ragam dan kualitas data statistik semakin meningkat seiring dengan berubahnya lingkungan strategis. BPS belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan yang tinggi ini.

Koordinasi antara BPS dengan instansi lain masih perlu ditingkatkan supaya konsep-definisi dan standar klasifikasi yang digunakan seragam. Ada kecenderungan masyarakat menjadi enggan dan menolak untuk menjadi responden BPS terutama untuk masyarakat yang tinggal di kawasan elit. Berbagai permasalahan yang dihadapi BPS ini pada akhirnya menghasilkan data dan informasi statistik yang dinilai kurang berkualitas sehingga para pengguna data kurang puas terhadap BPS. Oleh sebab itu, BPS mempunyai tekad yang kuat untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan kegiatan statistik dengan melakukan reformasi birokrasi. Dengan reformasi ini, BPS dapat membangun profil dan perilaku aparatur BPS yang profesional, berintegritas, dan amanah sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima kepada para pengguna data.


5

Pendahuluan

Upaya Pembenahan yang Telah dan Sedang Dilakukan BPS Keinginan pemerintah dan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa BPS harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang tinggi, diperlukan perubahan budaya kerja dan pola berpikir dari seluruh jajaran BPS baik para pimpinan sampai staf yang paling bawah. Berikut ini adalah berbagai upaya perbaikan yang sudah dilakukan BPS selama sepuluh tahun terakhir. Dalam rangka penerapan disiplin aparatur, telah dilakukan sistem presensi/kehadiran dengan mesin pemindai sidik jari (finger print). Kebijakan ini diterapkan di BPS Pusat sejak tahun 2001, di BPS Provinsi sejak tahun 2006, dan di BPS Kabupaten/ Kota sejak tahun 2010. Dengan menggunakan sistem ini, karyawan yang terlambat atau pulang sebelum jam kantor, meskipun hanya 1 menit, dikenakan sangsi. Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja aparatur, sejak tahun 2009 dilakukan pengadaan perangkat komputasi dengan program “one man one

6


PC”. Program ini akan dilengkapi secara bertahap hingga tahun 2011. Pada tahun 2010 BPS meredefinisi visi dan misinya disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Visi BPS yang digunakan sekarang adalah ”Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan lima misi yang menggambarkan program-program yang harus dilaksanakan. Pada tahun 2010 BPS juga menata nilai-nilai inti (Core Values) sebagai pedoman kerja. Penataan kembali nilai-nilai inti yang berisi tiga kata kunci Profesional, Integritas, dan Amanah (PIA) ditetapkan menjadi Peraturan Kepala (Perka) BPS Nomor 39 Tahun 2010. Untuk menjamin komitmen kerja, sejak tahun 2010 seluruh pejabat eselon II dan Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) harus menandatangani pakta integritas. Seluruh pejabat struktural mulai dari Eselon 4 harus membuat Laporan Pekerjaan Bulanan sebagai

Pendahuluan

bahan evaluasi. Laporan pekerjaaan ini dibuat rinci per minggu dengan menguraikan output yang dicapai. BPS sudah membangun Sistem Informasi Managemen Kepegawaian (Simpeg) yang merupakan data base kepegawaian sebagai dasar perencanaan karir pegawai yang meliputi sistem rotasi dan mutasi, manajemen kinerja, dan pembinaan SDM. Secara rutin BPS menyusun Rencana Strategis (Renstra BPS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip) sampai dengan Eselon 2. BPS secara berkala memberikan pelatihan statistik kepada wartawan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang statistik. Melalui pelatihan ini, ulasan statistik yang dibuat wartawan diharapkan lebih akurat. BPS terus menyempurnakan situs web BPS dan menambah muatan data yang di upload supaya pengguna data dapat memperoleh data yang diperlukan dengan mudah, cepat, dan murah.

Untuk meningkatkan tatalaksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar bisa mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa perubahan dan reformasi hanya difokuskan pada perbaikan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian. Sebagaimana telah disebutkan dan sejalan dengan keinginan reformasi birokrasi, maka ke depan BPS harus mampu menghasilkan data yang terpercaya sehingga mampu memberikan kepuasan bagi para pengguna data dan masyarakat, yang didukung oleh SDM profesional dan infrastruktur yang lebih modern. Untuk itu, data statistik berkualitas yang dihasilkan BPS harus dimulai melalui penataan manajemen dan kepemimpinan yang baik, serta mengkaji kembali mengenai kekuatan UU 16 tahun 1997, tentang Statistik, dan berbagai peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan statistik. Selanjutnya, strategi yang perlu dibangun agar kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS meningkat, ádalah membangun pilar-pilar yang dapat mendukung harapan masyarakat terhadap data BPS, yang sejalan dengan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan


7

Pendahuluan

oleh pemerintah. Sejak tahun 2010, melalui Program Statistical Capacity Building-Change and Reform for the Development of Statistics (Statcap-Cerdas), BPS berupaya melakukan perbaikan-perbaikan baik dari aspek teknis maupun manajemen. Program Statcap Cerdas Dalam mendukung percepatan dan pengefektifan proses Reformasi Birokrasi di BPS, STATCAP merancang beberapa program yang direncanakan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2011-2015, meliputi pembangunan empat pilar utama yaitu: (1) bidang ragam dan kualitas data, (2) bidang teknologi informasi dan komunikasi, (3) bidang sumber daya manusia, serta (4) bidang pemberdayaan kelembagaan. Mengacu pada peran dan fungsi BPS yang secara Undang-undang mempunyai mandat di dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia maka dalam program tersebut, di bidang tatalaksana (Business Process) khususnya penguatan ragam dan kualitas datastatistik akan menjadi prioritas. Secara rinci kegiatan yang perlu dilakukan oleh masing-masing pilar adalah sebagai berikut:

8


1. Ragam dan Kualitas Data-Statistik • Menambah ragam data-statistik yang dihasilkan yang harus diikuti oleh peningkatan kualitasnya • Penyempurnaan data statistik utama (statistical core) melalui proses re-engineering yang mencakup Sistem Neraca Nasional, Statistik Perdagangan Internasional, Statistik Industri Besar dan Sedang, Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura, Statistik Harga, Statistik Tenaga Kerja dan Statistik Kemiskinan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), serta Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). • Restrukturisasi dan penyusunan peta kegiatan statistik (statistical mapping) • Penataan ulang dan penyempurnaan Standard Operating Procedure penyelenggaraan kegiatan statistik • Membuat suatu kerangka kerja (framework) statistik untuk melihat ketidakkonsistenan data dari berbagai sumber • Pengembangan metodologi survei berbasis sampel berukuran kecil (small size sample) sebagai strategi peningkatan kualitas data, dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan anggaran

Pendahuluan • Melakukan pengendalian kualitas (quality control) dalam setiap tahap kegiatan statistik, diantaranya dengan mencantumkan simpangan baku dalam setiap hasil survei BPS • Mengembangkan pemanfaatan potensi data administrasi, dalam upaya memperluas ragam statistik resmi (official statistics) • Mengembangkan dan memperbaharui klasifikasi baku (standard classification) di bidang ekonomi dan sosial untuk diterapkan dan dipatuhi baik oleh unit kerja di lingkungan BPS dalam mengembangkan statistiknya, maupun oleh lembaga teknis dalam kegiatan operasionalnya • Sesuai dengan UU 16 tahun 1997, tentang Statistik, maka perlu ditingkatkan peran dan fungsi koordinasi secara intens serta pembinaan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi • Membangun cetak biru strategi pengembangan TIK BPS untuk menunjang proses penyelenggarakan dan penyediaan data statistik

• Membangun standardisasi TIK, baik prosedur, hardware, software, dan pelayanannya • Membangun infrastruktur TIK, seperti data center, jaringan komunikasi, keamanan, dan pusat pemulihan bencana • Membangun data warehouse untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan data BPS, yang didukung komitmen unit kerja terkait 3. Sumber Daya Manusia • Mengembangkan perencanaan SDM yang komprehensif dan Sistem Informasi Manajemen SDM • Membangun perencanaan karir, sistem mutasi dan rotasi, dan sistem rekruitmen pegawai • Membangun gap analysis antara potensi dan kebutuhan, baik antar jenjang, antar daerah, dan antara pusat dan daerah • Membangun Assessment Center untuk memperoleh pegawai yang kompeten di bidangnya • Mengkaji kembali tipologi organisasi untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas sumber daya yang dimiliki BPS


9

Pendahuluan

4. Pemberdayaan Pengguna Data dan Kelembagaan • Membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pihak ketiga (sumber dan pengguna data) dalam pengembangan statistik • Membangun dan meningkatkan pelayanan prima yang berorientasi pada segmentasi pengguna data

• Mengembangkan ”knowledge management” dan memaksimalkan dukungan TI untuk pelayanan statistik • Membangun nilai-nilai organisasi, seperti integritas, pelayanan, profesional, relevan dan terpercaya • Membangun perencanaan sumber daya organisasi terpadu seperti perencanaan, anggaran, keuangan, pengadaan, SDM, monitoring dan evaluasi

Langkah-Langkah Pembenahan yang Akan Dilakukan Reformasi bermakna perubahan dengan suatu loncatan, yang sengaja dirancang untuk menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Pada hakekatnya Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi empat hal utama, yaitu: (1) menetapkan apa yang diimpikan dan hendak dicapai (visi) dan bagaimana mencapainya, (2) penyederhanaan tatakerja dan efisiensi kerja, (3) peningkatan kompetensi SDM, dan (4) penyelarasan kelembagaan. Secara umum tujuan

10


RB adalah untuk membangun profil dan perilaku aparatur negara yang ditujukan untuk membentuk profil dan perilaku aparatur BPS yang berintegritas tinggi, produktif, bertanggungjawab, dan dapat memberikan pelayanan prima. Sedangkan secara khusus, reformasi birokrasi ini dimaksudkan untuk membangun: (1) Birokrasi yang bersih yang bekerja atas dasar peraturan perundangan yang berlaku dan nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindakan penyimpangan dan perbuatan tercela; (2) Birokrasi yang efisien, efektif, dan produktif yaitu birokrasi yang mampu memberikan manfaat

Pendahuluan

kepada masyarakat dan dapat menjalankan tugas dengan cermat dan berdayaguna; (3) Birokrasi yang transparan yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan rahasia negara. Reformasi Birokrasi BPS bertujuan untuk membangun profil dan perilaku aparatur BPS yang profesional, berintegritas tinggi, dan mengemban amanah dalam memberikan pelayanan prima atas hasil data dan informasi statistik yang berkualitas. Dengan demikian kepercayaan para pengguna data meningkat dan mereka dapat mengakses data dan informasi statistik dengan lebih cepat, lebih baik, lebih mudah, dan lebih murah. Berbagai bentuk perubahan yang akan dilakukan oleh BPS adalah sebagai berikut: 1. Penataan dan Penguatan Organisasi Pada area-area perubahan ini, BPS akan melakukan perampingan organisasi baik di Pusat maupun Satuan Kerja (Satker) BPS Provinsi. Di sisi lain, peranan pejabat fungsional tertentu, khususnya jabatan fungsional statistisi dan pranata komputer akan semakin diperluas dan

diperkuat. Dengan dilakukannya penataan dan penguatan organisasi maka akan tercapai efektivitas dan efisiensi organisasi dan tatakelola sebagai sarana untuk mencapai kinerja yang optimal. 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan Dalam area perubahan ini dilakukan upaya untuk menata peraturan perundang-undangan. Selain itu BPS juga berencana melakukan amandemen terhadap UU No.16 Tahun 1997 tentang Statistik beserta peraturan perundangundangan yang melaksanakannya. Amandemen ini dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi survei dengan pihak eksternal agar terwujud peningkatan kepedulian publik tentang kegiatan survei BPS, dan untuk meningkatkan kompetensi petugas survei (enumerator). 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Dalam kerangka pembenahan SDM aparatur, Reformasi Birokrasi BPS bertujuan untuk (1) Mewujudkan pola pikir, budaya kerja, dan perilaku SDM yang profesional, berintegritas, dan amanah sesuai dengan nilai-nilai inti (Core


11

Pendahuluan Values), (2) Mengembangkan perencanaan SDM yang komprehensif yang meliputi perencanaan karir, sistem mutasi dan rotasi, dan sistem rekruitmen pegawai, serta penataan jabatan fungsional tertentu, (3) Melakukan pembenahan terhadap Sistem Informasi Manajemen SDM yang sudah ada, (4) Melakukan analisis jabatan, evaluasi jabatan, dan standar kompetensi jabatan, (5) Melakukan assesmen kompetensi individu untuk memperoleh pegawai yang kompeten di bidangnya, (6) Membangun sistem penilaian kinerja individu, (7) Memantapkan sistem manajemen kinerja SDM, dan (8) Mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan (Pusdiklat). 4. Penataan Tatalaksana Sesuai dengan visi BPS untuk menjadi pelopor data statistik terpercaya untuk semua, maka reformasi birokrasi yang dilakukan BPS juga meliputi pembenahan tatalaksana (bussiness process reengeneering), terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas data, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern dan peningkatan pelayanan publik.

12


5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tujuan akhir reformasi birokrasi adalah pelayanan kepada masyarakat. Sebagai institusi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang data, BPS harus memperhatikan kebutuhan pengguna data baik dari segi kualitas maupun ragam data. Untuk itu BPS akan melakukan pembenahan untuk menjamin transparansi, memberikan akses yang tidak diskriminatif terhadap semua pihak, serta tersusun standardisasi proses pelayanan perpustakaan di BPS (Pusat), BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota. 6. Penguatan Pengawasan Reformasi birokrasi BPS area penguatan pengawasan mempunyai tujuan untuk meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP/Inspektorat) dalam data quality assurance and consulting. Di samping itu, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) akan semakin ditingkatkan sebagai bagian dari pengawasan internal terhadap seluruh satuan kerja BPS, baik di pusat maupun daerah. Penerapan Mekanisme Penyibak Aib

Pendahuluan (Whistle Blower Sistem) juga akan dikembangkan, misalnya dengan ditetapkan dan dilaksanakannya pedoman mekanisme pengaduan internal/ eksternal, ditetapkan dan dilaksanakannnya pedoman mekanisme perlindungan pelapor. 7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Penguatan akuntabilitas kinerja mencakup akuntabilitas kinerja organisasi, yakni BPS, pejabat struktural, maupun individu SDM aparatur BPS. Kinerja organisasi (BPS) dievaluasi dengan penilaian terhadap pencapaian outcome dari program dan kegiatan yang direncanakan setiap tahun dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU). 8. Manajemen Perubahan Tujuan dari manajemen perubahan antara lain mengembangkan SDM aparatur, tidak hanya pada kemampuan teknis semata, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan manajemen dan organisasi serta sikap dan perilaku pegawai (soft and hard skill). Di samping itu, dengan menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada gilirannya diharapkan terwujud perubahan budaya kerja (corporate

culture) dan pola pikir (mind set) SDM aparatur BPS. Dengan demikian, akhirnya seluruh SDM aparatur BPS harus mampu berpikir untuk kemajuan organisasi (tidak silo atau terkotakkotak ke dalam unitnya masing-masing). 9. Monitoring dan Evaluasi Objek kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) meliputi proses pelaksanaan program reformasi birokrasi yang sedang berjalan termasuk tahap persiapan, hasil-hasil kerja yang sudah dicapai dan unit-unit yang terkait dalam proses pelaksanaan program reformasi birokrasi. Tujuan monev adalah (1) mendapatkan informasi yang tepat mengenai pelaksanaan program, (2) mengetahui perkembangan pelaksanaan program dikaitkan rencana yang sudah disusun, dan (3) mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan program. Monev dilakukan dengan bantuan instrumen monitoring berupa formulir yang berisi daftar dan check list kegiatan untuk mendapatkan indikator tertentu. Monitoring dilaksanakan setiap awal bulan untuk mengetahui realisasi pelaksanaan program reformasi birokrasi bulan sebelumnya, sedangkan evaluasi dilakukan tiap enam bulan kegiatan dan pada masa akhir pelaksanaan program. Road Map Reformasi Birokrasi - Badan Pusat Statistik

13

KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI

PILAR

Penataan dan Penguatan Organisasi

PILAR 1 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Penataan & Penguatan Organisasi

Penataan Peraturan Perundangundangan

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan Tatalaksana

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Penguatan Pengawasan

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

A. REDEFINISI VISI DAN MISI DAN KEGIATAN PENATAAN NILAI-NILAI INTI (CORE VALUES) a. Pencapaian

BPS sudah memiliki Core Values, visi, dan misi yang dikukuhkan melalui Peraturan Kepala BPS No. 39 Tahun 2010 tentang Visi, Misi, Nilai-nilai inti, dan Kode Etik Statistik BPS

b. Rencana

Pembangunan dan Pembenahan Sistem 1. Melakukan Value Gap Analysis untuk melihat tingkat adopsi nilai di seluruh unit organisasi dan membandingkannya dengan target set untuk value adoption (Value Gap Analysis). 2. Mengurangi Value Adoption Gap dengan 2 pendekatan yaitu persuasif dan koersif (Value Internalization Plan). 3. Penyusunan tata perilaku dan kode etik pegawai BPS. Sosialisasi dan Implementasi 1. Mengomunikasikan Core Values BPS, tata perilaku dan kode etik dan mensosialisasikan kepada seluruh jajaran BPS sampai ke level bawah (BPS Value Communication). 2. Meningkatkan pemahaman tentang Core Values BPS dan tata perilaku dan kode etik (BPS Value Elaboration). Mengukur Dampak/Perubahan yang Terjadi Membentuk BPS Value Committee untuk memonitor dan mengurusi secara periodik segala kegiatan yang disebutkan sebelumnya.


19

PILAR 1 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI c. Kriteria Keberhasilan








1. Meningkatnya pemahaman karyawan terhadap nilai inti BPS di seluruh jajaran yang dibuktikan melalui hasil survei. 2. Memastikan Core Values BPS up to date, disosialisasikan dan diadopsi di seluruh BPS. 3. Core Values BPS telah dimasukkan dan menjadi inti dari tata perilaku dan kode etik BPS, yang sesuai dengan peraturan pemerintah terkait. 4. Tata perilaku dan kode etik diimplementasikan sebagai bagian dari rencana internalisasi nilai budaya kerja BPS. 5. Meningkatnya profesionalisme dan integritas kinerja yang akuntabel dan terpercaya yang dibuktikan melalui survei khusus.

d. Agenda Prioritas

Mengembangkan corporate values dan Code of Conduct serta kode etik , menyosialisasikan dan mengimplementasikannya ke semua jajaran BPS.

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja TAHUN NO

URAIAN TAHAPAN

2011*) 1

1.

Sosialisasi Core Values.

2.

Monitoring dan evaluasi.

3.

Penyusunan tata perilaku dan kode etik .

4.

Membuat value gap analysis.

*) bulan 1 s/d 6 dibuat 2 (dua) bulanan

20


2

3

2012*) 4

5

6

1

2

3

4

5

6

PILAR 1 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI f. Penanggung Jawab

g. Rencana Anggaran






Penanggung Jawab

:

Sekretaris Utama BPS

Pelaksana

:

1. Kepala Biro Humas dan Hukum 2. Unit Kerja Terkait



Rp928.200.000,-

B. REORGANISASI i. Restrukturisasi/Penataan TUSI (Perubahan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik)

a. Pencapaian

1. Membuat usulan reorganisasi yang selaras dengan tuntutan kerja yang ada pada saat ini dan di masa mendatang, yang juga disesuaikan dengan ukuran kelembagaan BPS secara lebih tepat (right sizing). 2. Meminimalisasi tumpang tindih (overlapping) pembagian tugas (yang lebih rinci) pada unit kerja. 3. Menyeimbangkan varian beban kerja antar unit kerja, baik di BPS Pusat maupun BPS daerah. 4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam organisasi BPS melalui pembenahan struktur organisasi BPS sesuai dengan tuntutan kerja yang ada pada saat ini dan masa mendatang. 5. Membuat naskah akademik (academic paper) reorganisasi baik di BPS Pusat maupun di BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. 6. Mengusulkan restrukturisasi organisasi ke KEMENPAN & RB.


21


b. Rencana








1. Menetapkan reorganisasi BPS dengan perpres pengganti Peraturan Presiden No. 86 tahun 2007 tentang BPS. 2. Membuat pedoman umum tentang ketatalaksanaan sebagai pedoman unit BPS. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam organisasi BPS melalui pembenahan struktur organisasi BPS sesuai dengan tuntutan kerja yang ada pada saat ini dan masa mendatang. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja reorganisasi BPS.

c. Kriteria

Keberhasilan

1. Terciptanya organisasi BPS yang lebih efisien dan efektif, yang dibuktikan dengan peningkatan produktifitas setiap unit kerja.

2. Setiap pejabat lebih memahami dan melaksanakan dengan baik uraian tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

d. Agenda Prioritas

Meningkatkan keselarasan size organisasi BPS dan membangun sistem ketatalaksanaan yang efektif, efisien, dan terukur.

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja NO

22

Pekerjaan/Kegiatan

1.

Menetapkan reorganisasi BPS.

2.

Membuat pedoman umum tentang ketatalaksanaan.

3.

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam organisasi BPS melalui pembenahan struktur organisasi BPS.

4.

Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja reorganisasi BPS.


Implementasi di Tahun 2010

2011

2012

2013

2014


f. Penanggung Jawab






Penanggung Jawab

:


Pelaksana

:

1. Kepala Biro Humas dan Hukum



2. Kepala Biro Kepegawaian

g. Rencana Anggaran Rp162.000.000,ii. Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

a. Pencapaian

1. Membuatkan Rancangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. 2. Melakukan inventarisasi permasalahan yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. 3. Menyusun naskah akademik Rancangan Perubahan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

b. Rencana

1. Melakukan Pembahasan tentang rancangan perubahan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. 2. Melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi perubahan Peraturan Kepala BPS No.7 tentang organisasi dan tata kerja BPS.

c. Kriteria

Keberhasilan

Terbitnya Rancangan Peraturan Kepala BPS tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan sosialisasikan secara efektif ke jajaran karyawan BPS dan stakeholders terkait.


23


d. Agenda Prioritas








1. Menyosialisasikan dan melaksanakan Perubahan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan.


URAIAN TAHAPAN

2011

2012*)

*)

1 1.

Pembahasan tentang rancangan akhir perubahan Perka BPS tentang organisasi dan tatalaksana BPS

2.

Melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi perubahan Peraturan Kepala BPS tentang organisasi dan tatalaksana BPS

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6


f. Penanggung Jawab

Penanggungjawab

:

Pelaksana :

Sekretaris Utama BPS 1. Kepala Biro Humas dan Hukum 2. Unit Kerja Terkait

g. Rencana Anggaran Rp30.000.000,iii. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Pusat Statistik

a. Pencapaian

24

Peraturan Kepala BPS tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Pusat Statistik.



b. Rencana








Menyempurnakan Peraturan Kepala BPS tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dengan tahapan sebagai berikut: 1. Melakukan inventarisasi permasalahan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Pusat Statistik, 2. Menyusun naskah akademik Rancangan Perubahan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Pusat Statistik, 3. Tahapan Pembahasan tentang rancangan perubahan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Pusat Statistik.

c. Kriteria

Disetujuinya Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Pusat Statistik.

d. Agenda Prioritas

1. Menyosialisasikan dan melaksanakan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Pusat Statistik.

Keberhasilan

2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan.


URAIAN TAHAPAN

2011*) 1

1.

Inventarisasi bahan-bahan pendukung.

2.

Penyusunan naskah akademik Peraturan Kepala BPS tentang Instansi Vertikal BPS.

3.

Pembahasan rancangan.

2

3

4

2012*) 5

6

1

2

3

4

5

6



25


f. Penanggung Jawab


Penanggungjawab

:

Pelaksana :

g. Rencana Anggaran Rp85.000.000,-

26









PILAR

Penataan Peraturan Perundang-Undangan

PILAR 2 Penataan Peraturan Perundang-Undangan








A. KEGIATAN PEMETAAN PERATURAN/KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) TAHUN 2003–2010 a. Pencapaian

Pemetaan sementara peraturan/Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2003–2010.

b. Rencana

Pembangunan/Pembenahan Sistem Pembenahan peraturan perundang-undangan melalui pemetaan peraturan/keputusan Kepala BPS yang berlaku untuk internal dan juga dalam skala/ruang lingkup nasional, dengan tahap sebagai berikut: 1. Inventarisasi dengan lebih cermat berbagai peraturan/keputusan Kepala BPS Tahun 20032010, untuk mengetahui berapa jumlah peraturan/keputusan Kepala BPS yang telah ditetapkan serta untuk mengetahui materi yang diatur dalam peraturan/keputusan tersebut sebagai bahan awal kegiatan pemetaan. Langkah-langkahnya sebagai berikut: a. Menentukan locus dimana keputusan/peraturan tersebut diadministrasikan dan

disimpan.

b. Melakukan inventarisasi berbagai peraturan/keputusan sesuai locus yang telah

ditetapkan.

c. Membuat daftar peraturan/keputusan pada locus yang telah ditetapkan.

2. Pemilahan antara peraturan/keputusan yang bersifat mengatur (regeling) dan yang bersifat menetapkan (besichking). Pada tahapan ini hanya peraturan/keputusan Kepala BPS yang bersifat mengatur yang akan dijadikan obyek pemetaan. Keputusan yang bersifat penetapan tidak dijadikan obyek karena jenis keputusan ini berlaku sekali pakai (einmalig) dan individual. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: a. Menentukan dan memisahkan peraturan/keputusan yang bersifat mengatur dengan

peraturan/keputusan yang bersifat menetapkan.


29









b. Membuat daftar peraturan/keputusan yang bersifat mengatur berikut uraian singkat

tentang materi muatan yang diatur di dalam peraturan/keputusan tersebut.

3. Review dan evaluasi subtantif dan format terhadap peraturan/keputusan yang bersifat regeling sesuai ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tahap sebagai berikut: a. Menentukan alat analisa dan review, berupa focus group discussion bersama subject

matter BPS.

b. Melakukan review dan analisa. c. Menyusun draft rekomendasi terhadap peraturan yang dilakukan review dan analisa

baik berupa regulasi maupun deregulasi.

Sosialisasi dan Implementasi Sosialisasi dan implementasi pembenahan penyusunan peraturan perundang-undangan melalui hasil pemetaan peraturan/keputusan Kepala BPS tahun 2003-2010, dengan tahapan sebagai berikut: 1. Sosialisasi dan dengar pendapat terhadap hasil review dan evaluasi peraturan/keputusan pada stakeholder’s terkait. Draf rekomendasi sebagaimana yang dihasilkan pada tahap 1 di atas merupakan hasil review dan evaluasi secara teknokratis. Agar draf rekomendasi sebagaimana tersebut di atas lebih sempurna, maka perlu mendapatkan masukan secara partisipasif dari berbagai stakeholders. a. Menentukan target peserta. b. Melaksanakan forum sosialisasi. c. Merumuskan hasil sosialisasi.

30










2. Menggunakan hasil sosialisasi sebagai bahan pelaksanaan deregulasi dan regulasi. Langkahlangkahnya adalah sebagai berikut: a. Menggunakan hasil sosialisasi. b. Menyusun hasil final rekomendasi berupa regulasi atau deregulasi sebuah peraturan/

keputusan.

c. Menyampaikan hasil pemetaan peraturan/keputusan Kepala BPS tahun 2003–2010

kepada pimpinan, unit eselon I dan II sebagai bahan untuk penataan peraturan dan pengambilan kebijakan dalam rangka reformasi birokrasi di BPS.

Pengukuran Dampak/Perubahan Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan unit-unit kerja dan instansi terkait untuk mengetahui pandangan atas hasil pemetaan peraturan/keputusan Kepala BPS tahun 2003–2010, sebagai bahan untuk melakukan tindak lanjut dalam penyusunan regulasi dan deregulasi berikutnya. c. Kriteria

Dokumen pemetaan peraturan/keputusan Kepala BPS tahun 2003–2010 yang memuat hasil review dan evaluasi dapat digunakan untuk melakukan kegiatan deregulasi dan regulasi.

d. Agenda Prioritas

Penyusunan hasil review dan evaluasi peraturan Kepala BPS.

Keberhasilan


URAIAN TAHAPAN

TAHUN 2011

*)

2012

*)

2013 *)

2014 *)

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1.

Pembenahan Peraturan Perundang-Undangan.

2.

Sosialisasi dan Implementasi Pembenahan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan.

3.

Melakukan Evaluasi dan Koordinasi.



31

PILAR 2 Penataan Peraturan Perundang-Undangan f. Penanggung

Jawab

g. Rencana Anggaran


Penanggung Jawab


:

Pelaksana :






Sekretaris Utama BPS 1. 2.

Kepala Biro Humas dan Hukum Unit Kerja Terkait

Rp80.000.000,-

B. KEGIATAN PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA BPS (REGULASI) a. Pencapaian

Melengkapi dan menyempurnakan pembuatan Rancangan Peraturan Kepala BPS (Regulasi).

b. Rencana

Pembangunan/Pembenahan Sistem Melakukan perubahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga sebagai bagian reformasi birokrasi BPS, dengan tahapan sebagai berikut: 1. Memanfaatkan hasil pemetaan, berupa daftar peraturan/keputusan yang perlu dideregulasi

atau diregulasi digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan untuk penyusunan regulasi baru yang diperlukan bagi organisasi, langkahnya adalah:

a. Mereview daftar hasil pemetaan sebagai dasar untuk menyusun regulasi yang diperlukan

organisasi.

b. Memilah peraturan/keputusan dari hasil pemetaan yang berkaitan dengan Reformasi

Birokrasi BPS.

2. Identifikasi kebutuhan peraturan baru, terutama dalam rangka mendukung Reformasi

Birokrasi BPS yang meliputi, a) Organisasi dan Tatalaksana; b) Manajemen SDM; c) Pengawasan Internal, dengan langkah-langkahnya sebagai berikut: a. Melakukan identifikasi kebutuhan regulasi dengan cara antara lain menyebarkan

kuesioner ke seluruh unit kerja.

32










b. Melibatkan unit kerja lain untuk menentukan kebutuhan regulasi. c. Menetapkan prioritas peraturan yang akan disusun. 3. Menyusun rancangan peraturan Kepala BPS berdasarkan prioritas peraturan, dilakukan

proses pembentukan peraturan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menyusun kerangka dan materi muatan yang akan diatur dalam peraturan. b. Menyepakati kerangka dan materi muatan tersebut di atas. c. Menyusun rancangan peraturan Kepala BPS berdasarkan prioritas peraturan.

Sosialisasi dan Implementasi Sosialisasi dan implementasi atas penyusunan peraturan perundang-undangan melalui regulasi dengan tahapan sebagai berikut: 1. Konsultasi publik terhadap rancangan peraturan Kepala BPS untuk mendapatkan masukan

dan tanggapan dari seluruh unit kerja. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: a. Menentukan target peserta. b. Melaksanakan forum konsultasi publik. c. Merumuskan hasil konsultasi publik.

2. Penyempurnaan rancangan peraturan Kepala BPS, langkah-langkahnya adalah sebagai

berikut:

a. Menentukan masukan hasil konsultasi publik yang relevan untuk menyempurnakan

rancangan peraturan.


33









b. Mengakomodasi masukan yang relevan. c. Menyempurnakan rancangan peraturan berdasarkan masukan yang relevan baik untuk

substansi maupun format.

3. Penetapan peraturan Kepala BPS, dengan langkah-langkah sebagai berikut: a. Menyiapkan memo pengantar kepada Kepala BPS. b. Menyiapkan peraturan yang siap ditandatangani oleh Kepala BPS sesuai dengan format

penyusunan peraturan perundang-undangan.

4. Sosialisasi peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kepala BPS disosialisasikan kepada

seluruh unit kerja, agar peraturan tersebut dipatuhi dan dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi:

a. Menentukan bentuk sosialisasi (diseminasi peraturan dalam bentuk buku cetakan dan

sosialisasi tatap muka).

b. Menentukan target sosialisasi tatap muka. c. Melaksanakan sosialisasi.

Mengukur Dampak/Perubahan Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengukur kecepatan dan ketepatan substansi regulasi yang telah ditetapkan dengan kelancaran pelaksanaan tugas BPS. c. Kriteria

Keberhasilan

1. Tersusunnya peraturan yang di pergunakan untuk mendorong peningkatan kinerja dan akuntabillitas. 2. Tertatanya peraturan perundang-undangan mengenai manajemen kinerja dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja.

34


PILAR 2 Penataan Peraturan Perundang-Undangan d. Agenda Prioritas








Finalisasi Perka BPS dan Perpres tentang organisasi BPS


URAIAN TAHAPAN

2013 1

1.

Melakukan perubahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga.

2.

Sosialisasi dan implementasi atas penyusunan peraturan perundang-undangan.

3.

Melakukan pemantauan dan evaluasi.

2014*)

*)

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6


f. Penanggung

Jawab

g. Rencana Anggaran

PenanggungJawab

:


Pelaksana

:



3. Biro Bina Program

4. Kepala Biro Keuangan

5. Kepala Biro Umum

6. Inspektur Wilayah I

7. Inspektur Wilayah II

8. Inspektur Wilayah III

Rp86.000.000,Road Map Reformasi Birokrasi - Badan Pusat Statistik

35









C. KEGIATAN PERBAIKAN KERANGKA PERATURAN DAN PERUNDANGAN a. Pencapaian

Rancangan Perubahan Undang-undang Statistik (Hak Inisiatif DPR).

b. Rencana

Pembangunan dan Pembenahan Sistem 1. Perubahan undang-undang dan peraturan statistik saat ini. 2. Memperkuat koordinasi survei dengan pihak eksternal untuk meningkatkan kepedulian publik tentang kegiatan survei BPS. Sosialisasi dan Implementasi 1. Mengembangkan komunikasi yang efektif dari undang-undang statistik dan peraturan yang berhubungan dengan stakeholder kunci BPS dan respondennya. 2. Mengembangkan bentuk media komunikasi yang tepat untuk menyosialisasikan peraturannya. Mengukur Dampak/Perubahan yang Terjadi 1. Pemantauan atas perubahan yang terjadi. 2. Evaluasi atas berbagai perubahan berkaitan dengan Supportive Legal and Regulatory Framework.

c. Kriteria

Keberhasilan

1. Updating dan memperkuat relevansi Undang-undang statistik dan peraturan terkait tentang mandat tugas BPS sebagai kantor statistik resmi Indonesia. 2. Peningkatan kesadaran peraturan publik tentang pentingnya survei statistik BPS, terutama target responden grup BPS.

36










3. Peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya kegiatan survei BPS di daerah. 4. Peningkatan survei respondent level untuk survei BPS dengan meningkatnya skill enumerator survei. d. Agenda Prioritas

Penyiapan akademik paper versi Pemerintah untuk menjadi referensi DPR.


URAIAN TAHAPAN

1.

Pembahasan perubahan Undang-undang Statistik.

2.

Sosialisasi perubahan Undang-undang Statistik.

3.

Evaluasi Implementasi Undang-undang Statistik yang baru.

2012

2013*)

*)

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

2014*) 5

6

1

2

3

4

5

6


f. Penanggung

Jawab

g. Rencana Anggaran

Penanggung Jawab

:

Pelaksana :


Rp205.000.000,-


37

PILAR


PILAR 3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR








A. SISTEM REKRUTMEN PEGAWAI

a. Pencapaian

Telah tersusun sistem dan prosedur rekrutmen pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan berbasis kompetensi. Khusus STIS telah menerapkan sistem penerimaan mahasiswa baru dengan sistem on-line, dan wawancara, sedangkan untuk psiko test, dan tes kesehatan melibatkan pihak professional yang independen.

b. Rencana

Pembangunan/Pembenahan Sistem 1. Menyusun kebijakan dan prosedur rekrutmen dan seleksi pegawai yang berbasis kompetensi baik hard maupun soft. 2. Menata kegiatan perekrutan pegawai (termasuk lulusan STIS) yang transparan, dan akuntabel. 3. Menyusun sistem rekrutmen pegawai yang on-line. Sosialisasi dan Implementasi 1. Mensosialisasikan sistem rekrutmen pegawai yang dibangun kepada publik. 2. Implementasi sistem rekrutmen pegawai dengan melibatkan pihak professional yang independen. 3. Melakukan proses seleksi mulai dari penerimaan berkas lamaran hingga pengumuman secara transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi:


41









a. Transparan: (1) penerapan sistem seleksi dan rekrutmen melibatkan pihak professional yang independen: (2) Pengumuman hasil seleksi secara terbuka via internet; dan (3) proses seleksi bebas dari kolusi dan nepotisme. b. Akuntabilitas: (1) Pemegang kunci jawaban soal ujian masuk dengan pengolah data nilai berbeda; dan (2) Kunci jawaban diberikan pada saat penilaian akan diproses serta disaksikan pejabat eselon I. c. Berbasis Kompetensi: Bidang pendidikan dan kompetensi pegawai yang direkrut sesuai dengan kebutuhan unit kerja dan wilayah di bidang statistik dan non statistik. Pengukuran Dampak/Perubahan 1. Mengevaluasi keberhasilan sistem rekrutmen on-line yang dibangun. 2. Menguji transparansi dan akuntabiltas sistem rekrutmen pegawai. c. Kriteria Keberhasilan

1. Terselenggaranya rekrutmen pegawai yang transparan dan akuntabel.

d. Agenda Prioritas

1. Menyusun sistem rekrutmen pegawai yang on-line.

2. Ditempatkannya pegawai yang direkrut sesuai kompetensi. 2. Mengimplementasikan sistem rekrutmen pegawai dengan melibatkan pihak professional yang independen.

42











URAIAN TAHAPAN

2011

*)

2012

*)

2013*)

2014*)

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1.

TAHAPAN 1: PEMBENAHAN/PEMBANGUNAN SISTEM 1. Menyusun kebijakan dan prosedur rekrutmen. 2. Menata kegiatan rekrutmen. 3. Menentukan sistem rekrutmen.

2.

TAHAPAN 2: SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI 1. Mensosialisasikan sistem rekrutmen pegawai yang dibangun kepada publik. 2. Mengimplementasikan sistem rekrutmen pegawai dengan melibatkan pihak professional yang independen. 3. Melakukan proses seleksi mulai dari penerimanaan berkas lamaran hingga pengumuman secara transparan.

3.

TAHAPAN 3: PENGUKURAN DAMPAK/PERUBAHAN 1. Mengevaluasi keberhasilan sistem rekrutmen on-line yang dibangun. 2. Menguji transparansi dan akuntabiltas sistem rekrutmen pegawai.



43

PILAR 3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR f. Penanggung Jawab



Penanggung Jawab : Pelaksana :






Sestama BPS 1. Kepala Biro Kepegawaian 2. Kepala Biro Umum 3. Kepala BiroKeuangan 4. Ketua STIS 5. Kepala BPS Provinsi 6. Panitia Rekrutmen

g. Rencana Anggaran Rp4.439.440.000,B. ANALISIS, EVALUASI JABATAN, DAN STANDAR KOMPETENSI

i. Analisis Jabatan a. Pencapaian

Telah tersusun informasi jabatan untuk seluruh jabatan struktural, fungsional statistisi dan pranata komputer; dan fungsional umum pada unit kerja di BPS Pusat dan Daerah.

b. Rencana

Pembangunan/Pembenahan Sistem Melakukan penyempurnaan informasi jabatan sesuai perkembangan organisasi yang mampu mengukur tingkat kedalaman pengetahuan dan keterampilan (know-how), kemampuan memecahkan masalah (problem solving), dan akuntabilitas dampak jabatan pada hasil akhir. Sosialisasi dan Implementasi 1. Melakukan sosialisasi hasil analisis jabatan kepada seluruh pemangku jabatan. 2. Memanfaatkan hasil analisis jabatan untuk kebijakan kelembagaan (penyempurnaan organisasi, peninjauan kembali alokasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab tiap jabatan), manajemen SDM (rekrutmen seleksi/penempatan, evaluasi jabatan, peta jabatan, penyusunan jenjang karir, mutasi/promosi/rotasi, dan program pelatihan), dan ketatalaksanaan.

44










Pengukuran Dampak/Perubahan Mengevaluasi tingkat pemanfaatan hasil analisis jabatan untuk kebijakan kelembagaan, manajemen SDM, dan ketatalaksanaan. c. Kriteria

Tersusunnya peta jabatan dan uraian jabatan yang mencakup rincian tugas, hubungan kerja, tanggungjawab jabatan, lingkungan kerja, persyaratan kerja dan kompetensi yang dibutuhkan

d. Agenda Prioritas

1. Melakukan sosialisasi hasil analisis jabatan kepada seluruh pemangku jabatan.

Keberhasilan

2. Memanfaatkan hasil analisis jabatan untuk kebijakan kelembagaan, manajemen SDM, dan ketatalaksanaan. e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja TAHUN NO

URAIAN TAHAPAN

2011 1

1.

2012

*)

2

3

4

2013*)

*)

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

2014*) 5

6

1

2

3

4

5

6

TAHAPAN 1: PEMBENAHAN/PEMBANGUNAN SISTEM Melakukan penyempurnaan informasi jabatan.

2.

TAHAPAN 2: SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI 1. Melakukan sosialisasi hasil analisis jabatan. 2. Memanfaatkan hasil analisis jabatan untuk kebijakan.

3.

TAHAPAN 3: PENGUKURAN DAMPAK/PERUBAHAN Mengevaluasi Tingkat pemanfaatan hasil analisis jabatan untuk kebijakan.



45

PILAR 3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR f. Penanggung

Jawab

g. Rencana Anggaran





Penanggung Jawab

:

Sestama BPS

Pelaksana

:




3. Tim Analisis Jabatan



Rp627.840.000,-

ii. Evaluasi Jabatan a. Pencapaian

Telah tersusun job class dan job value berdasarkan metode FES untuk jabatan struktural, fungsional statistisi dan pranata komputer; dan fungsional umum.

b. Rencana

Pembangunan/Pembenahan Sistem 1. Menyempurnakan job class dan job value berdasarkan peraturan Menpan terkini untuk seluruh tingkat jabatan di Pusat dan Daerah. 2. Menyiapkan bahan dan materi validasi job grade untuk seluruh tingkat jabatan di Pusat dan Daerah. Sosialisasi dan Implementasi 1. Melakukan sosialisasi job class dan job value. 2. Menggunakan job class dan job value yang telah tersusun sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja. Pengukuran Dampak/Perubahan Evaluasi kinerja pemangku jabatan setelah adanya job grading.

46










c. Kriteria

Terwujudnya job class, dan job value seluruh jabatan berdasarkan analisis jabatan.

d. Agenda Prioritas

Menyempurnakan dan validasi job class dan job value.

Keberhasilan


URAIAN TAHAPAN

2011

*)

2012

*)

2013*)

2014*)

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1.

TAHAPAN 1: PEMBENAHAN/PEMBANGUNAN SISTEM 1. Menyempurnakan job class dan job value. 2. Menyiapkan bahan dan materi validasi job grade.

2.

TAHAPAN 2: SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI 1. Melakukan sosialisasi job class, dan job value. 2. Penggunaan job class dan job value.

3.

TAHAPAN 3: PENGUKURAN DAMPAK/PERUBAHAN Evaluasi kinerja.


f. Penanggung

Jawab

g. Rencana Anggaran

Penanggung Jawab

:

Pelaksana :

Sestama BPS 1. Kepala Biro Kepegawaian 2. Kepala Biro Humas dan Hukum 3. Tim Evaluasi Jabatan

Rp1.096.520.000,-


47









iii. Penyusunan Standar Kompetensi a. Pencapaian

Telah tersusun standar kompetensi untuk pejabat struktural di lingkungan BPS Pusat

b. Rencana

Pembangunan/Pembenahan Sistem 1. Melakukan pemetaan dan Identifikasi variabel, kriteria, dan elemen kompetensi untuk pejabat struktural, Fungsional tertentu dan Fungsional Umum. 2. Menyempurnakan standar kompetensi pejabat struktural BPS Pusat. 3. Menyusun standar kompetensi untuk pejabat struktural di lingkungan BPS Daerah dan fungsional (tertentu dan umum). Sosialisasi dan Implementasi 1. Melakukan sosialisasi standar kompetensi: keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja pejabat struktural dan fungsional (tertentu dan umum). 2. Menerapkan standar kompetensi pada penerimaan dan seleksi, jalur dan pengembangan karir, tunjangan kinerja, penempatan pejabat/fungsioanl tertentu dan umum. Pengukuran Dampak/Perubahan 1. Mengevaluasi kompetensi pejabat, fungsional tertentu, dan fungsional umum berdasarkan standar kompetensi. 2. Merasionalisasi pejabat, fungsional tertentu, dan fungsional umum yang tidak sesuai dengan standar kompetensi.

c. Kriteria

Keberhasilan

48

Terbentuknya pemetaan dan standar kompetensi pejabat struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum.


PILAR 3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR d. Agenda Prioritas








Menyusun standar kompetensi untuk pejabat struktural di lingkungan BPS Daerah, fungsional tertentu, dan umum.


URAIAN TAHAPAN

2011

*)

2012

*)

2013*)

2014*)

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1.

TAHAPAN 1: PEMBENAHAN/PEMBANGUNAN SISTEM 1. Melakukan pemetaan Identifikasi variabel, kriteria, dan elemen kompetensi. 2. Menyempurnakan standar kompetensi pejabat struktural BPS Pusat. 3. Menyusun standar kompetensi pejabat BPS Daerah dan Fungsional tertentu/umum.

2.

TAHAPAN 2: SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI 1. Melakukan sosialisasi standar kompetensi. 2. Menerapkan standar kompetensi.

3.

TAHAPAN 3: PENGUKURAN DAMPAK/PERUBAHAN 1. Mengevaluasi kompetensi. 2. Merasionalisasi pegawai.



49


Jawab

g. Rencana Anggaran


Penanggung Jawab


:

Pelaksana :






Sestama BPS 1. Kepala Biro Kepegawaian 2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan 3. Ketua STIS 4. Kepala BPS Provinsi 5. Tim Penyusun Standar Kompetensi

Rp1.343.040.000-

iv. Assesmen Kompetensi Individu a. Pencapaian

Assessment test tingkat dasar bagi pejabat eselon III / fungsional setara eselon III Pusat dan Daerah (2009), assessment test tingkat dasar bagi staf terpilih dan pejabat eselon IV Pusat (2011), assessment center bagi pejabat eselon III terpilih Pusat dan Daerah (2011) untuk menduduki jabatan eselon II.

b. Rencana

Pembangunan/Pembenahan Sistem 1. Melaksanakan asesmen tingkat dasar bagi pejabat baru eselon III dan IV oleh assessor professional yang independen. 2. Melakukan assessment center sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi oleh assessor professional yang independen. Sosialisasi dan Implementasi Melakukan implementasi hasil assesmen kompetensi individu sebagai program pelatihan dan pengembangan SDM (training and development), pengembangan karir (career development), manajemen kinerja (performance management), serta seleksi SDM (HR selection) yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

50










Pengukuran Dampak/Perubahan Mengukur tingkat keberhasilan penerapan hasil assesmen kompetensi dalam manajemen SDM. c. Kriteria

Dimanfaatkannya hasil assesmen pegawai untuk pengembangan SDM, pengembangan karir, Manajemen kinerja, serta seleksi SDM.

d. Agenda Prioritas

Pelaksanaan uji kompetensi pejabat baru

Keberhasilan

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja

TAHUN NO

URAIAN TAHAPAN

2011

*)

2012

*)

2013*)

2014*)

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1.

TAHAPAN 1: PEMBENAHAN/PEMBANGUNAN SISTEM 1. Melaksanakan uji kompetensi pejabat baru 2. Melaksanakan assesmen tingkat dasar 3. Melakukan assessment center sesuai kebutuhan

2.

TAHAPAN 2: SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI 1. Melakukan sosialisasi assesmen 2. Mengimplementasikan assesesmen

3.

TAHAPAN 3: PENGUKURAN DAMPAK/PERUBAHAN

Mengukur tingkat keberhasilan penerapan hasil *) bulanassesmen 1 s/d 6 dibuat 2 (dua)dalam bulanan kompetensi manajemen SDM


51


Jawab

g. Rencana Anggaran





Penanggung Jawab

:

Sestama BPS

Pelaksana

:



2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

3. Ketua STIS

4. Kepala BPS Provinsi

5. Tim Asesmen Kompetensi Individu



Rp345.600.000,-

v. Sistem Penilaian Kinerja Individu a. Pencapaian

Telah diberlakukan bagi tiap pegawai untuk membuat laporan kegiatan mingguan berdasarkan rencana kerja mingguan dan menyampaikannya kepada atasan tiap bulan

b. Rencana

Pembangunan/Pembenahan Sistem • Membuat Indikator Kinerja Individu Pegawai Sosialisasi dan Implementasi • Pengukuran kinerja individu pegawai secara berkelanjutan Pengukuran Dampak/Perubahan • Melakukan pengukuran kinerja pegawai berbasis KPI.

c. Kriteria

Keberhasilan

52

Menggunakan Indikator inerja Individu untuk penilaian kinerja pegawai.


PILAR 3 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR d. Agenda Prioritas








Menyusun indikator kinerja individu pegawai.


URAIAN TAHAPAN

2011 1

1.

2012

*)

2

3

4

2013*)

*)

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

2014*) 5

6

1

2

3

4

5

6

TAHAPAN 1: PEMBENAHAN/PEMBANGUNAN SISTEM Membuat Indikator Kinerja Pegawai

2.

TAHAPAN 2: SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI 1. Mengimplementasikan pengukuran kinerja individu 2. Penilaian kinerja

3.

TAHAPAN 3: PENGUKURAN DAMPAK/PERUBAHAN Melakukan pengukuran kinerja pegawiai berbasis kinerja individu pegawai


f. Penanggung

Jawab

g. Rencana Anggaran

Penanggung Jawab

:

Pelaksana :

Sestama BPS 1. Kepala Biro Kepegawaian 2. Kepala Biro Bina Program 3. Kepala Biro Humas dan Hukum 4. Kepala BPS Provinsi 5. Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Individu

Rp375.000.000,-


53









C. PENGEMBANGAN DATABASE DAN SISTEM INFORMASI APARATUR a. Pencapaian

Telah terbangun database dan sistem informasi kepegawaian.

b. Rencana

Pembangunan/Pembenahan Sistem 1. Membangun sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) on-line sehingga data kepegawaian pusat dan daerah terintegrasi. 2. Mengembangkan aplikasi yang mendukung sistem informasi eksekutif dan sistem pendukung pengambilan keputusan. 3. Menyempurnakan prosedur entri dan validasi data kepegawaian. Sosialisasi dan Implementasi 1. Menegakan aturan penggunaan Simpeg. 2. Menjalankan otomatisasi pembuatan surat keputusan kepegawaian. 3. Membuat tabulasi data pokok dan data ad-hoc untuk pengambilan keputusan. Pengukuran Dampak/Perubahan Menetapkan tingkat akurasi dan kemutakhiran data yang digunakan dalam manajemen SDM.

c. Kriteria

Digunakannya database dan sistem informasi aparatur yang terintegrasi dan terkini untuk keputusan yang berkaitan dengan sumber daya manusia di BPS.

d. Agenda Prioritas

Memutakhirkan database dan sistem informasi manajemen kepegawaian.

Keberhasilan

54











URAIAN TAHAPAN

2011 1

1.

2012

*)

2

3

4

2013*)

*)

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

2014*) 5

6

1

2

3

4

5

6

TAHAPAN 1: PEMBENAHAN/PEMBANGUNAN SISTEM 1. Membangun sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) on-line 2. Mengembangkan aplikasi 3. Menyempurnakan prosedur entri dan validasi data kepegawaian

2.

TAHAPAN 2: SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI 1. Menegakan aturan penggunaan Simpeg 2. Menjalankan otomatisasi pembuatan surat keputusan kepegawaian 3. Membuat tabulasi data pokok dan data ad-hoc

3.

TAHAPAN 3: PENGUKURAN DAMPAK/PERUBAHAN Menetapkan tingkat akurasi dan kemutakhiran data yang digunakan dalam manajemen SDM



55


Jawab

g. Rencana Anggaran





Penanggung Jawab

:

Sestama BPS

Pelaksana

:




2. Direktur SIS

3. Subdit Pengembangan Basis Manajemen

4. Bagian Administrasi Kepegawaian


Rp1.390.000.000,-

D. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SDM a. Pencapaian

1. Telah dilaksanakan Diklatpim III dan IV, Diklat teknis (statistik dan komputer), diklat fungsional (sertifikasi Statistisi dan Pranata komputer), kompetensi, pengurusan tugas belajar S2 dan S3 dalam dan luar negeri. 2. Telah dilaksanakan proses pembelajaran mahasiswa pendidikan kedinasan. 3. Telah ada sistem aplikasi Diklat, dan Sistem Informasi Terpadu (SIPADU).

b. Rencana

Pembangunan/Pembenahan Sistem 1. Menyempurnakan kurikulum, dan teknologi pembelajaran Diklat berbasis kompetensi. 2. Membangun sistem aplikasi Diklat di Pusdiklat. 3. Menyempurnakan Sistem Informasi Terpadu (SIPADU) di STIS. 4. Menyiapkan bahan akreditasi Pusdiklat dan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS).

56










Sosialisasi dan Implementasi 1. Menyelenggarakan Diklatpim III dan IV, Diklat teknis (statistik dan komputer), diklat fungsional (sertifikasi Statistisi dan Pranata komputer), dan kompetensi. 2. Menyelenggarakan proses pembelajaran mahasiswa pendidikan kedinasan. Pengukuran Dampak/Perubahan 1. Mengevaluasi penerapan aplikasi Diklat dan SIPADU. 2. Mengevaluasi peningkatan kompetensi peserta diklat. c. Kriteria

Keberhasilan

1. Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan BPS. 2. Teroperasionalkannya sistem aplikasi Diklat dan SIPADU. 3. Terakreditasinya Diklat.

d. Agenda Prioritas

Membangun sistem aplikasi Diklat berbasis kompetensi dan SIPADU STIS.


57










URAIAN TAHAPAN

2011

*)

2012

*)

2013*)

2014*)

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1.

TAHAPAN 1: PEMBENAHAN/PEMBANGUNAN SISTEM 1. Menyempurnakan Kurikulum, dan teknologi pembelajaran Diklat berbasis kompetensi 2. Membangun sistem aplikasi Diklat di Pusdiklat 3. Menyempurnakan Sistem Manajemen Terpadu (SIPADU) di STIS 4. Menyiapkan bahan akreditasi Pusdiklat dan STIS

2.

TAHAPAN 2: SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI 1. Menyelenggarakan Diklatpim Diklat teknis, diklat fungsional, Pranata computer, dan kompetensi. 2. Menyelenggarakan proses pembelajaran mahasiswa pendidikan kedinasan

3.

TAHAPAN 3: PENGUKURAN DAMPAK/PERUBAHAN 1. Mengevaluasi penerapan aplikasi Diklat dan SIPADU 2. Mengevaluasi peningkatan kompetensi peserta diklat


f. Penanggung

Jawab

g. Rencana Anggaran

58

Penanggung Jawab

:

Pelaksana : Rp3.166.000.000,-


Sestama BPS 1. Kepala Biro Kepegawaian 2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan 3. Ketua STIS

PILAR



59

PILAR 4 PENATAAN TATALAKSANA








A. KERANGKA JAMINAN KUALITAS DATA STATISTIK a. Pencapaian

Peningkatan Kualitas Produk Statistik yang dihasilkan oleh BPS, dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dimensi kualitas melalui Indikator Kinerja Utama (Key Perfomance Indicators). 1. Percepatan rilis data PDB dari 45 hari menjadi 35 hari 2. Percepatan rilis data ekspor/impor dari 90 hari menjadi 55 hari 3. Percepatan penyusunan indeks harga dari 2 bulan menjasi 1 bulan 4. Percepatan penyajian Statistik Keuangan dari 2 tahun menjadi 1 tahun 5. Peningkatan recovery rate survey construction dari 70 persen menjadi 80 persen dan statistik perkebunan dari 50 persen menjadi 60 persen. 6. Peningkatan cakupan penyusunan indeks tendensi bisnis dan indeks kecenderungan konsumen

b. Rencana

Pembangunan/Pembenahan Sistem Data-Statistik (BPS) A. Pada Tingkat Nasional 1. Merancang sketsa pemetaan ragam kegiatan statistik 2. Melakukan inventarisasi dan deskripsi kegiatan statistik (termasuk produk) 3. Melakukan konsolidasi kegiatan statistik 4. Melakukan elaborasi tentang dimensi kualitas data-statistik 5. Melakukan penataan kembali dan penguatan informasi pendukung seperti: SOP, jadual kegiatan, anggaran, kuesioner pemantauan (monitoring) 6. Mendeklarasikan tentang pentingnya kualitas data-statistik, sebagai agenda pokok dalam RB-BPS 7. Mengimplementasikan instrument/perangkat Statistical-QAF 8. Pengembangan model Monitoring dan Evaluasi kualitas data-statistik oleh unit Stat-QAF Road Map Reformasi Birokrasi - Badan Pusat Statistik

61









B. Pada Tingkat Lokal (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 1. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan statistik yang didesain oleh BPS-Pusat dan dilaksanakan di daerah terpilih 2. Melakukan inventarisasi dan identifikasi kegiatan statistik spesifik yang dikembangkan oleh masing-masing daerah seperti: Sosialisasi dan Implementasi A. Pada Tingkat Nasional 1. Menginventarisasi isu dan tuntutan global tentang pentingnya kualitas bagi produk statistik 2. Melakukan pengenalan National Quality Assurance Framework (National-QAF) 3. Mendeklarasikan tentang pencanangan program Kerangka Jaminan Kualitas Statistik (Statistical Quality Assurance Framework / Stat-QAF) 4. Meningkatnya jejaring kerja (interkonektivitas antar unit kerja terkait) B. Pada Tingkat Lokal (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 1. Menginventarisasi isu dan tuntutan global tentang pentingnya kualitas 2. Melakukan pengenalan National Quality Assurance Framework (National-QAF) 3. Mengembangkan instrumen Stat-QAF pada tingkat regional 4. Mendeklarasikan tentang Kerangka Jaminan Kualitas Statistik (Statistical Quality Assurance Framework / Stat-QAF)

62










Mengukur Dampak/Perubahan yang terjadi A. Pada Tingkat Nasional 1. Menetapkan kriteria penilaian (8 dimensi) 2. Melakukan pemilihan dan pengujian skala ukur 3. Melakukan pengukuran dampak perubahan 4. Merancang alat ukur monitoring B. Pada Tingkat Lokal (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 1. Mengimplementasikan alat ukur nasional 2. Menyempurnakan alat ukur berbasis wilayah 3. Mengukur dampak perubahan c. Kriteria Keberhasilan

Dalam bentuk hasil audit terhadap kualitas ragam data-statistik yang dihasilkan oleh BPS, baik ditingkat nasional maupun lokal (provinsial dan kabupaten/kota) 1. Meningkatnya ragam data-statistik yang diikuti pula oleh peningkatan kualitas, 2. Meningkatnya permintaan akan data-statistik 3. terimplementasikannya pendekatan bagi manajemen kualitas data-statistik 4. Terciptanya hasil pengukuran melalui Key Perfomance Indicators (KPI) secara berkala 5. Meningkatnya kesadaran para pemberi data dan informasi 6. Meningkatnya kepuasan para pengguna data 7. Terimplementasikannya penerapan dan penguatan budaya kualitas dalam bekerja 8. Terealisasinya pengakuan dan penghargaan di tingkat internasional


63

PILAR 4 PENATAAN TATALAKSANA d. Agenda Prioritas








Tersusunnya informasi manajemen Stat-QAF yang terdiri dari: 1. Pengenalan konsep baku BPS-Statistical Quality Assurance Framework 2. Penyempurnaan SOP BPS-Statistical Quality Assurance Framework 3. Penyusunan peta kegiatan Statistik BPS 4. Pengenalan standarisasi konsep, deskripsi, terminologi, dan akronim 5. Konstruksi alat ukur perubahan kualitas 6. Pengukuran dimensi kualitas

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja NO 1

URAIAN TAHAPAN TAHAPAN 1: Pembangunan/Pembenahan Sistem Data-Statistik (BPS) A. Pada Tingkat Nasional 1. Merancang sketsa pemetaan ragam kegiatan statistik 2. Melakukan inventarisasi dan deskripsi kegiatan statistik (termasuk produk) 3. Melakukan proses konsolidasi kegiatan statistik 4. Melakukan elaborasi tentang dimensi kualitas data-statistik 5. Melakukan penataan kembali dan penguatan informasi pendukung seperti: SOP, jadual kegiatan, anggaran, kuesioner pemantauan (monitoring) 6. Mendeklarasikan tentang pentingnya kualitas data-statistik sebagai agenda pokok dalam RB-BPS 7. Implementasi instrument/perangkat Statistical-QAF 8. Pengembangan model Monitoring dan Evaluasi kualitas data-statistik oleh unit Stat-QAF

64


TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014



NO







TAHUN

URAIAN TAHAPAN

2010 2011 2012 2013 2014

B. Pada Tingkat Lokal (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 1. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan statistik yang didesain oleh BPS-Pusat dan dilaksanakan di daerah terpilih 2. Melakukan inventarisasi dan identifikasi kegiatan statistik spesifik yang dikembangkan oleh masing-masing daerah 2

TAHAPAN 2: Sosialisasi dan Implementasi A. Pada Tingkat Nasional 1. Menginventarisasi isu dan tuntututan global tentang pentingnya kualitas 2. Melakukan pengenalan National Quality Assurance Framework (National-QAF) 3. Mendeklarasikan tentang Pencanangan program Kerangka Jaminan Kualitas Statistik (Statistical Data Quality Assurance Framework) 4. Meningkatnya jejaring kerja (interkonektivitas antarunit kerja terkait) B. Pada Tingkat Lokal (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 1. Menginventarisasi isu dan tuntutan global tentang pentingnya kualitas bagi produk statistik 2. Melakukan pengenalan National Quality Assurance Framework (National-QAF) 3. Mengembangkan instrumen Stat-QAF pada tingkat regional 4. Mendeklarasikan tentang Kerangka Jaminan Kualitas Statistik (Statistical Data Quality Assurance Framework/Stat-QAF)

3

TAHAPAN 3: Mengukur Dampak/Perubahan yang terjadi A.

Pada Tingkat Nasional 1. Menetapkan kriteria penilaian (8 dimensi) 2. Melakukan pemilihan dan pengujian skala ukur 3. Melakukan pengukuran dampak perubahan 4. Merancang alat ukur monitoring


65



NO




URAIAN TAHAPAN



TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014

B. Pada Tingkat Lokal (Provinsi dan Kabupaten/Kota) 1. Mengimplementasikan alat ukur nasional 2. Menyempurnakan alat ukur berbasis wilayah 3. Mengukur dampak perubahan

f. Penanggung Jawab

A. Pada Tingkat Nasional

• Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik (Penanggung jawab) • Direktur Metodologi dan Informasi Statistik • Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan • Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat • Direktur Statistik Ketahanan Sosial • Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan • Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan • Direktur Statistik Industri • Direktur Statistik Distribusi

66











• Direktur Statistik Harga • Direktur Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata • Direktur Neraca Produksi • Direktur Neraca Pengeluaran • Direktur Sistem Informasi Statistik B. PadaTingkat Lokal (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

• Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi • Kepala Bidang Statistik Sosial • Kepala Bidang Statistik Produksi • Kepala Bidang Statistik Distribusi • Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik • Kepala Bidang Itegrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik g. Rencana Anggaran

Rp1.726.000.000,-


67









B. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) a. Pencapaian

b. Rencana

68

1.

Rancangan dasar Arsitektur TIK.

2.

Rancangan dasar pembentukan Komite Pengarah TIK.

3.

Prototipe sistem data warehouse.

4.

Studi kelayakan disaster recovery center (DRC).

5.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kepegawaian, Keuangan, dan Proyek.

6.

Sistem pemantauan (monitoring) PSPK, PPLS, Susenas, dan Sakernas.

7.

Pengadaan hardware: 2.925 unit PC, 7.512 unit komputer notebook, 500 unit printer, 450 unit server BPS Kabupaten/Kota, 11 unit Blade Server Data Center, 100 unit Pengolahan Data Zero-Client, dan 36 unit Video Conference. Pengadaan software: 10 unit Sistem Operasi Redhat Enterprise, 450 unit MS-SQL Database Server, IBM Infosphere Warehouse, Kofax, dan SPSS Server.

Pembangunan/Pembenahan Sistem 1.

Menyempurnakan pedoman tatakelola TIK bagi Komite Pengarah TIK.

2.

Membangun arsitektur TIK yang selaras dengan tata laksana statistik.

3.

Menyempurnakan pembangunan prototipe sistem data warehouse dan repositori metadata.

4.

Menyusun standardisasi keamanan TIK.

5.

Membangun Sistem Informasi Manajemen berskala enterprise dan terintegrasi.










6.

Melakukan pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak.

7.

Menyusun standar pengembangan aplikasi statistik.

8.

Mengembangkan kapasitas infrastuktur TIK dan pusat data (data center).

9.

Menyusun standar layanan TIK.

10. Merencanakan pembangunan Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center – DRC). 11. Merencanakan dan mengembangkan sistem layanan data on-line. Sosialisasi dan Implementasi 1. Menerapkan pedoman tatakelola TIK bagi Komite Pengarah TIK. 2. Memberikan pemahaman arsitektur TIK yang selaras dengan tata laksana statistik kepada semua unit kerja terkait. 3. Membangun sistem data warehouse dan repositori metadata. 4. Menerapkan standardisasi keamanan TIK. 5. Menerapkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen berskala enterprise dan terintegrasi. 6. Mengembangkan aplikasi statistik yang sesuai dengan standar.


69









7. Melakukan pengadaan perangkat infrastruktur dan mengoperasikan Pusat Data. 8. Menerapkan standar layanan TIK. 9. Melakukan pengoperasian DRC. 10. Menerapkan sistem layanan data on-line. Mengukur Dampak/Perubahan 1. Melakukan audit layanan TIK. 2. Melakukan evaluasi penerapan sistem, aplikasi, standar TIK, prosedur, dan tata kerja pengoperasian TIK. c. Kriteria Keberhasilan

1. Terlaksananya tatakelola TIK yang baik dan terciptanya integrasi dan keselarasan dengan tata laksana statistik. 2. Terwujudnya layanan TIK yang baik dan handal untuk mendukung ketatalaksanaan statistik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. 3. Terwujudnya peningkatan kualitas data statistik atas terlaksananya integrasi seluruh tata laksana statistik dan dukungan TIK yang selaras.

d. Agenda Prioritas

Prioritas kegiatan yang dilaksanakan: 1. Pembuatan Tata kelola TIK dengan membentuk Komite Pengarah TIK, Model Pelaksanaan tata kelola TIK, dan standardisasi TIK. 2. Peningkatan infrastruktur TIK berupa perangkat dukungan Data Center, jaringan komunikasi, dan perangkat komputasi.

70










e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja NO 1

2

3

TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014

URAIAN TAHAPAN TAHAP 1: Pembangunan/Pembenahan Sistem • Penyusunan pedoman tatakelola TIK bagi Komite Pengarah TIK • Pembangunan arsitektur TIK yang selaras dengan tatalaksana statistik • Pembangunan prototipe sistem data warehouse dan repositori metadata • Penyusunan standardisasi keamanan TIK • Pembangunan Sistem Informasi Manajemen berskala enterprise dan terintegrasi • Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak • Penyusunan standar pengembangan aplikasi statistik • Pengembangan kapasitas infrastuktur TIK dan pusat data (data center) • Perencanaan Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center – DRC) • Penyusunan standar layanan TIK • Perencanaan dan pengembangan sistem layanan data on-line TAHAP 2: Sosialisasi dan Implementasi • Penerapan pedoman tatakelola TIK bagi Komite Pengarah TIK • Pembangunan sistem data warehouse dan repositori metadata • Penerapan standardisasi keamanan TIK • Penggunaan Sistem Informasi Manajemen berskala enterprise dan terintegrasi • Pengembangan aplikasi statistik yang sesuai dengan standar • Pengadaan perangkat infrastruktur dan pengoperasian Pusat Data • Penerapan standar layanan TIK • Pembangunan dan pengoperasian DRC •Penerapan sistem layanan data on-line TAHAP 3: Pengukuran Dampak Perubahan • Pelaksanaan audit layanan TIK • Evaluasi penerapan sistem, aplikasi, standar TIK, prosedur, dan tata kerja pengoperasian TIK


71

PILAR 4 PENATAAN TATALAKSANA f. Penanggung Jawab

g. Rencana Anggaran








Penanggung Jawab : 1. Sekretaris Utama BPS RI 2. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Pelaksana : 1. Kepala Biro Bina Program 2. Kepala Biro Keuangan 3. Kepala Biro Umum 4. Direktur Sistem Informasi Statistik Rp390.000.000,-

C. PELAYANAN PUBLIK i. Sistem Pelayanan Terpadu a. Pencapaian

Dalam pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan yaitu dengan memberikan berbagai pelayanan dalam satu pintu (one gate services). Oleh karena itu telah dilakukan penyusunan draft SOP pelayanan terpadu sebagai pelayanan satu pintu.

b. Rencana

Pembangunan dan Pembenahan Sistem 1. Melakukan identifikasi penyederhanaan pelayanan publik 2. Membuat dokumentasi pelayanan statistik 3. Melakukan uji-coba pelayanan statistik terpadu 4. Melakukan evaluasi uji-coba pelayanan statistik terpadu Sosialisasi dan Implementasi 1. Membuat pedoman pelayanan statistik terpadu 2. Menyediakan berbagai pamflet pelayanan

72










Mengukur Dampak/Perubahan yang Terjadi Melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelayanan statistik terpadu c. Kriteria Keberhasilan

Tersedianya sistem pelayanan statistik satu pintu.

d. Agenda Prioritas

Menyusun pedoman pelayanan statistik terpadu.


Tahun

Pekerjaan/Kegiatan

2011

1.

Melakukan identifikasi pelayanan statistik

2.

Membuat dokumentasi pelayanan statistik

3.

Melakukan uji-coba pelayanan statistik terpadu

4.

Melakukan evaluasi uji-coba pelayanan statistik terpadu

5.

Membuat pedoman pelayanan statistik terpadu

6.

Menyediakan berbagai pamflet pelayanan

7.

Melakukan evaluasi dan penyempurnaan pelayanan statistik terpadu

f. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab

:

Pelaksana : g. Rencana Anggaran

2012

2013

2014

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 1. Direktur Diseminasi Statistik 2. Kepala Biro Humas dan Hukum 3. Kepala Biro Umum

Rp235.600.000,-


73









ii. Sistem Pelayanan Elektronik/e-Government a. Pencapaian

1. Dalam pelayanan elektronik, saat ini telah tersedia pelayanan permintaan data dan informasi melalui e-mail, telepon, dan faksimili. Selain itu, juga telah disediakan data dan informasi melalui website dengan alamat portal: www.bps.go.id 2. Guna meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa BPS telah menyediakan fasilitas e-procurement yang dapat diakses melalui alamat: http://lpse.bps.go.id

b. Rencana

Pembangunan dan Pembenahan Sistem 1.

Melaksanakan pelayanan pengadaan secara elektronik (LPSE) • Melakukan penyusunan SOP dan pedoman pelaksanaan LPSE di BPS

2.

Penyusunan e-wilayah meliputi MFD on-line dan peta digital wilayah administrasi • Membuat sistem pelayanan e-wilayah • Melakukan ujicoba pelayanan e-wilayah • Menyusun dan menyempurnakan dokumentasi pelayanan e-wilayah

Sosialisasi dan Implementasi 1. Memberikan pelatihan LPSE kepada pengguna 2. Membuat dan menyempurnakan pedoman pelayanan e-wilayah

74










Mengukur Dampak/Perubahan yang Terjadi Melakukan evaluasi dan sistem e-wilayah dan pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta mengkaji pengembangannya c. Kriteria Keberhasilan

Tersedianya e-wilayah dan e-procurement

d. Agenda Prioritas

1. Melakukan penyusunan SOP dan pedoman e-wilayah dan e-procurement 2. Memberikan pelatihan LPSE kepada pengguna


Pekerjaan/Kegiatan

1.

Membuat sistem pelayanan e-wilayah

2.

Melakukan penyusunan SOP dan pedoman pelaksanaan LPSE di BPS

3.

Melakukan ujicoba pelayanan e-wilayah

4.

Memberikan pelatihan LPSE kepada pengguna

5.

Menyusun dan menyempurnakan dokumentasi pelayanan e-wilayah

6.

Membuat dan menyempurnakan pedoman pelayanan e-wilayah

7.

Melakukan evaluasi dan pengembangan sistem e-wilayah

8.

Melakukan evaluasi sistem e-procurement


2012

2013

2014


75

PILAR 4 PENATAAN TATALAKSANA f. Penanggung Jawab

g. Rencana Anggaran

76








Penanggung Jawab

:

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Pelaksana

:

1. Direktur Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

2. Direktur Diseminasi Statistik

3. Direktur Sistem Informasi Statistik

4. Kepala Biro Umum


6. Subject Matter Terkait

Rp765.000.000,-


PILAR


PILAR 5 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK








A. PENINGKATAN KEPUASAN PELANGGAN a. Pencapaian

1. Terlaksananya Survei Kebutuhan Data untuk mendapatkan informasi tentang kepuasan pengguna data dan dalam rangka mengidentifikasi ragam data dan informasi yang diperlukan pengguna. 2. Penetapan harga produk/publikasi BPS melalui PNBP telah diatur dengan PP No 54 tahun 2009. Guna memenuhi amanat PP tersebut tentang pemberian tarif Rp0,- telah disusun draft Perka BPS tentang Tarif Rp0,-

b. Rencana

1. Melakukan analisis pengguna data untuk dapat memperoleh segmentasi pengguna. 2. Melaksanakan survei kepuasan pelanggan secara rutin. 3. Merancang dan menyusun kebijakan penentuan harga produk BPS guna memperbaiki aturan PNBP.

c. Kriteria

Keberhasilan

d. Agenda Prioritas

1. Tersedianya analisis dan segmentasi pengguna data. 2. Tersedianya kebijakan dan pedoman penentuan harga produk BPS. 1. Melakukan analisis pengguna data. 2. Melaksanakan survei kepuasan pelanggan.

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pekerjaan/Kegiatan

Tahun 2011

2012

2013

2014

Peningkatan Kepuasan Pelanggan 1

Analisis segmentasi pengguna data

2

Penetapan kebijakan dan panduan harga produk BPS

3

Survei kepuasan pelanggan


79

PILAR 5 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK f. Penanggung

Jawab

g. Rencana

Anggaran


Penanggung Jawab







: Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Pelaksana : 1. Direktur Diseminasi Statistik 2. Direktur Sistem Informasi Statistik 3. Subject Matter Terkait Rp403.800.000,-

B. PENINGKATAN EFISIENSI DISEMINASI DATA a. Pencapaian

1. Data dan metadata yang tersedia saat ini masih dikemas dalam bentuk yang terpisah. Ketersediaan metadata saat ini juga masih berupa metadata kegiatan. 2. Sistem informasi layanan statistik (SILASTIK) yang berguna untuk mendukung pelayanan kepada pengguna saat ini telah tersedia. 3. Pembangunan perpustakaan digital dilakukan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna data telah disediakan akses terhadap softcopy publikasi BPS.

b. Rencana

Pembangunan/Pembenahan Sisitem 1. Mengembangkan dan menyempurnakan metadata kegiatan statistik 2. Membangun metadata output untuk mendukung output data warehouse 3. Meningkatkan kualitas website

80










Sosialisasi dan Implementasi 1. Membentuk tipologi perpustakaan untuk BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota 2. Melakukan standardisasi pengelolaan perpustakaan di BPS, BPS Provinsi, dan BPS Kabupaten/Kota untuk mendukung Pelayanan Statistik Terpadu Pengukuran Dampak/Perubahan Melakukan evaluasi terhadap efisiensi Diseminasi data c. Kriteria

Keberhasilan

1. Tersedianya metadata kegiatan dan metadata output yang lengkap untuk mendukung kegiatan dan pelayanan statistik 2. Tersedianya output data warehouse yang terpadu secara bertahap 3. Tersedianya website BPS yang berkualitas untuk mendukung pelayanan data yang baik, cepat, dan mudah 4. Tersedianya standar pengelolaan perpustakaan

d. Agenda Prioritas

1. Mengembangkan metadata kegiatan statistik 2. Membangun metadata output untuk mendukung output data warehouse 3. Mengembangkan standar pengelolaan perpustakaan BPS


81










Implementasi di Tahun

Pekerjaan/Kegiatan

2011

2012

2013

Peningkatan Efisiensi Diseminasi 1.

Pembangunan/Pembenahan Sistem • Mengembangkan dan menyempurnakan metadata kegiatan statistik • Membangun metadata output untuk mendukung data warehouse • Meningkatkan kualitas website

2.

Sosoialisasi dan Implementasi • Membentuk stratifikasi tipologi perpustakaan berdasarkan kondisi wilayah • Membuat standar pelayanan perpustakaan di BPS, BPS provinsi, dan BPS kabupaten/kota untuk mendukung Pelayanan Statistik Terpadu

3.

Pengukuran Dampak/Perubahan • Melakukan evaluasi terhadapa efisensi Diseminasi Data

f. Penanggung

Jawab

Penanggung Jawab : Pelaksana

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

: 1. Direktur Diseminasi Statistik 2. Direktur Sistem Informasi Statistik 3. Kepala BPS Provinsi 4. Kepala BPS Kabupaten/Kota

82


2014

PILAR 5 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK g. Rencana

Anggaran








Rp888.000.000,-

C. PENINGKATAN PELAYANAN STATISTIK a. Pencapaian

b. Rencana

1.

Aplikasi sistem pelayanan statistik terpadu yang telah tersedia dimaksudkan untuk mendokumentasikan pengunjung dan perolehan pelayanan yang diperlukannya.

2.

Website BPS dibangun untuk meningkatkan pen-diseminasi-an data dan informasi statistik.

Dalam pelayanan kepada pengguna dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu pelayanan yang bersifat online dan yang offline. Pelayanan yang bersifat online dilakukan dengan menggunakan media berbasis web dan mobile. Sementara itu, yang dilakukan secara offline dilayani melalui pelayanan statistik terpadu. Pembangunan/Pembenahan Sistem 1. Pelayanan website dan SMS • Melakukan identifikasi indikator utama (data strategis) • Mengembangkan design dan program sistem informasi statistik berbasis web • Membuat program prototype sistem mobile (SMS) • Membuat dokumentasi program sistem informasi statistik berbasis web dan mobile • Membuat pedoman sistem pelayanan informasi statistik berbasis web • Membuat manual sistem pelayanan mobile (SMS) • Membuat SOP dan pedoman pelayanan website dan mobile (SMS) • Mengembangkan pelaksanaan dan launching website dan pelayanan mobile (SMS) Road Map Reformasi Birokrasi - Badan Pusat Statistik

83









2. Pelayanan Statistik Terpadu • Mengembangkan aplikasi Sistem Pelayanan Statistik Terpadu • Membuat dokumentasi program sistem pelayanan statistik terpadu Sosialisasi dan Implementasi 1. Pelayanan Website dan SMS • Membuat pedoman sistem pelayanan informasi statistik berbasis web • Membuat manual sistem pelayanan mobile (SMS) • Membuat SOP dan pedoman pelayanan website dan mobile (SMS) • Mengembangkan pelaksanaan dan launching website dan pelayanan mobile (SMS) 2. Pelayanan Statistik Terpadu • Membuat manual sistem pelayanan statistik terpadu • Melaksanakan launching pelayanan statistik terpadu Pengukuran Dampak/Perubahan yang terjadi Membangun sistem umpan balik pengguna data c. Kriteria Keberhasilan

84

1. Terwujudnya pelayanan statistik terpadu, mobile, dan berbasis web 2. Terwujudnya sistem umpan balik (feedback) pengguna data










d. Agenda Prioritas 1. Mengembangkan disain dan program sistem informasi statistik berbasis web 2. Mengembangkan aplikasi Sistem Pelayanan Statistik Terpadu 3. Membangun sistem umpan balik pengguna data e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pekerjaan/Kegiatan 1.

2.

1.

2.

2011

Implementasi di Tahun 2012 2013

2014

Pembangunan/pembenahan Sistem Pelayanan website dan SMS • Identifikasi indikator utama (data strategis) • Membuat design dan program sistem informasi statistik berbasis web • Membuat program prototype sistem mobile (SMS) • Membuat dokumentasi program sistem informasi statistik berbasis web dan mobile Pelayanan Statistik Terpadu • Mengembangkan aplikasi Sistem Pelayanan Statistik Terpadu • Membuat dokumentasi program sistem pelayanan statistik terpadu Sosialisasi dan Implementasi Pelayanan website dan SMS • Membuat pedoman sistem pelayanan informasi statistik berbasis web • Membuat manual sistem pelayanan mobile (SMS) • Membuat SOP dan pedoman pelayanan website dan mobile (SMS) • Mengembangkan Pelaksanaan/launching website dan pelayanan mobile (SMS) Pelayanan Statistik Terpadu • Membuat manual sistem pelayanan statistik terpadu • Pelaksanaan/launching pelayanan statistik terpadu Pengukuran Dampak/Pengaruh • Membangun sistem umpan balik pengguna data


85

PILAR 5 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK f. Penanggung Jawab








Penanggung Jawab: Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Pelaksana:

• Direktur Diseminasi Statistik • Kepala Biro Humas dan Hukum

g. Rencana Anggaran

Rp877.500.000,-

D. PEMBANGUNAN ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC) a. Pencapaian

1. Publikasi unggulan daerah dievaluasi setiap tahun baik format maupun isiannya meskipun saat ini belum dilakukan dengan memperhatikan jadwal terbitnya. 2. Panduan standardisasi publikasi telah diterbitkan sebagai guidance penyusunan publikasi di BPS termasuk untuk BPS daerah. 3. Sistem katalog publikasi juga telah disusun untuk memudahkan identifikasi, evaluasi, dan pengelompokan subyek publikasi.

b. Rencana

Pembangunan/pembenahan Sistem 1.

Mengidentifikasi dan menentukan ruang lingkup yang akan dimasukkan dalam program ARC

2.

Merancang dan membuat advance release calendar (ARC)

Sosialisasi dan Implementasi 1. Melakukan launching advance release calendar 2. Mengelola dan memantau rencana terbit produk BPS Pengukuran Dampak/Perubahan 1. Melakukan evaluasi terhadap program ARC

86


PILAR 5 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK c. Kriteria Keberhasilan








1. Tersedianya informasi Advance Release Calendar di website 2. Tersedianya minimal 10 produk BPS yang terbit selama setahun sesuai ARC

d. Agenda Prioritas Mengidentifikasi dan menentukan ruang lingkup yang akan dimasukkan dalam program ARC e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Implementasi di Tahun

Pekerjaan/Kegiatan

2011

2012

2013

2014

Advance Release Calendar Pembangunan/pembenahan sistem 1

Mengidentifikasi dan menentukan ruang lingkup yang akan dimasukkan dalam program ARC

2

Merancang dan membuat advance release calendar Sosialisasi dan Implementasi

1

Launching advance release calendar

2

Mengelola dan memantau rencana terbit produk BPS Pengukuran Dampak/Perubahan

1

Melakukan evaluasi terhadap program ARC

f. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab: Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Pelaksana: 1. Direktur Diseminasi Statistik 2. Direktur Sistem Informasi Statistik 3. Subjek Matter Terkait

g. Rencana Anggaran

Rp321.000.000,-


87









E. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN a. Pencapaian

Dalam penerapan standar pelayanan, BPS telah menetapkan standar pelayanan permintaan data mikro seperti kewajiban untuk menandatangani surat perjanjian penggunaan data.

b. Rencana

Menyusun panduan standar pelayanan publik Mensosialisasikan standar pelayanan publik Menyusun maklumat pelayanan

c. Kriteria Keberhasilan

Tersedianya panduan pelayanan publik

d. Agenda Prioritas

Menyusun panduan standar pelayanan publik

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pekerjaan/Kegiatan


2012

2013

• Menyusun panduan standar pelayanan publik • Mensosialisasikan standar pelayanan publik • Menyusun maklumat pelayanan

f. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab: Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Pelaksana: 1. Direktur Diseminasi Statistik 2. Subject Matter Terkait

88


2014









F. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik a. Pencapaian

-

b. Rencana

Membentuk user engagement group berdasarkan segmentasi pengguna Melakukan pertemuan dan konsultasi dengan user group secara reguler dalam bentuk FGD

c. Kriteria Keberhasilan

Terbentuknya user engagement group

d. Agenda Prioritas

Membentuk user engagement group

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Implementasi di Tahun

Pekerjaan/Kegiatan

2011

2012

2013

2014

• Membentuk user engagement group berdasarkan segmentasi pengguna • Melakukan pertemuan dan konsultasi dengan user group secara reguler dalam bentuk FGD

f. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab: Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Pelaksana: 1. Direktur Diseminasi Statistik 2. Direktur Sistem Informasi Statistik 3. Subject Matter Terkait


89

PILAR


PILAR 6 PENGUATAN PENGAWASAN








A. PENINGKATAN PERAN APIP DALAM DATA QUALITY ASSURANCE AND CONSULTING a. Pencapaian

Sampai saat ini peran APIP mencakup audit pengelolaan keuangan negara dan barang milik negara, reviu laporan keuangan, evaluasi LAKIP, dan pemantauan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan internal dan BPK.

b. Rencana

Pembangunan/pembenahan system 1. Menyusun dan menetapkan Pedoman Pengawasan Internal BPS a. Kode Etik Auditor b. Standar Audit c. Pedoman Kendali Mutu Audit d. Petunjuk Teknis Pengawasan Keuangan Negara e. Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan f. Petunjuk Teknis Evaluasi LAKIP g. SOP kegiatan audit 2. Meningkatkan kualitas auditor a. Mengadakan Pelatihan auditor dalam berbagai bidang kompetensi audit b. Menyelengarakan Workshop dan seminar bidang pengawasan c. Menerapkan SOP Audit secara konsisten d. Melakukan penilaian kinerja auditor


93









3. Membangun aplikasi sistem informasi pengawasan 4. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggara administrasi a. Menyelenggarakan Workshop dan briefing mengenai kepatuhan terhadap peraturan penyelenggaraan administrasi keuangan dan BMN b. Mewujudkan klinik konsultasi pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan administrasi keuangan dan BMN 5. Memperluas cakupan pengawasan a. Melakukan Pengkajian Resiko b. Melakukan Audit Perencanaan c. Melakukan Audit Kinerja 6. Memberikan jaminan kualitas atas administrasi pelaksanaan program dan kegiatan a. Melakukan pemantauan berkelanjutan atas administrasi program dan kegiatan b. Melakukan penilaian ketertiban administrasi program dan kegiatan c. Memberikan rekomendasi perbaikan administrasi program dan kegiatan Sosialisasi dan implementasi Sosialisasi dan implementasi peningkatan APIP dilakukan dengan: 1. Melaksanakan sosialisasi internal Inspektorat mengenai Pedoman, Juknis, dan SOP Pengawasan. 2. Melaksanakan sosialisasi peran APIP dalam quality assurance dan consulting kepada seluruh Satker

94










3. Membentuk tim pelaksana peningkatan peran APIP 4. Menerapkan seluruh program peningkatan peran APIP secara konsisten 5. Membangun kesadaran seluruh jajaran Inspektorat akan pentingnya peran APIP Mengukur dampak perubahan 1. Melakukan pemantauan atas kegiatan peningkatan peran APIP 2. Mengevaluasi hasil kegiatan peningkatan peran APIP berdasarkan hasil pemantauan 3. Mengukur besarnya dampak peningkatan peran APIP terhadap kepatuhan seluruh Satker BPS terhadap peraturan yang berlaku c. Kriteria

Keberhasilan

1. Semakin luasnya cakupan pengawasan dan sejalan dengan Renstra BPS 2. Terwujudnya kegiatan klinik konsultasi pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan administrasi keuangan dan BMN yang mampu meningkatkan kepatuhan seluruh Satker BPS terhadap peraturan yang berlaku 3. Tercapainya jaminan kualitas atas administrasi pelaksanaan program dan kegiatan

d. Agenda Prioritas

1. Menyusun dan menetapkan Pedoman, Juknis, dan SOP Pengawasan 2. Meningkatkan kualitas auditor


95










URAIAN TAHAPAN

2010*) 1

1.

TAHAPAN 1: PEMBENAHAN/PEMBANGUNAN SISTEM

2.

TAHAPAN 2: SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI

3.

TAHAPAN 3: PENGUKURAN DAMPAK/PERUBAHAN

2

3

4

2011*) 5

6

1

2

3

4

2012*) 5

6

1

2

3

4

2013*) 5

6

1

2

3

4

5

6


f. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab : Pelaksana : 1. 2. 3. 4.

g. Rencana Anggaran

Rp1.016.520.000,-

Inspektur Utama BPS Inspektur Wilayah I Inspektur Wilayah II Inspektur Wilayah III Kepala Bagian Administrasi

B. PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) a. Pencapaian

Pengendalian intern dilakukan secara parsial baik oleh Inspektorat Utama maupun oleh unit-unit kerja di Badan Pusat Statistik.

b. Rencana

Pembangunan/Pengembangan Sistem 1. Peningkatan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS termasuk akuntabilitas keuangan negara, melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. 2. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP sesuai PP No. 60 Tahun 2008

96










Sosialisasi dan Implementasi a. Sosialisasi SPIP b. Pendidikan dan pelatihan SPIP c. Pembimbingan dan konsultasi SPIP Pengukuran Dampak/Perubahan a. Mengevaluasi sinkronisasi kegiatan antar unit kerja terkait b. Memantau pencapaian target input dan output c. Kriteria

1. Berkurangnya jumlah kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara dan barang milik

Keberhasilan

negara

2. Meningkatnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan d. Agenda Prioritas

1. Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP, dan 2. Sosialisasi SPIP


URAIAN TAHAPAN

2010 1

1.

PENGAWASAN INTERN

2.

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP:

2011

*)

2

3

4

2012*)

*)

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

2013*) 5

6

1

2

3

4

5

6

- Penyusunan pedoman - Sosialisasi - Diklat SPIP - Pembimbingan dan konsultasi - Peningkatan kompetensi auditor *) bulan 1 s/d 6 dibuat 2 (dua) bulanan Road Map Reformasi Birokrasi - Badan Pusat Statistik

97

PILAR 6 PENGUATAN PENGAWASAN f. Penanggung Jawab

g. Rencana Anggaran





Penanggung Jawab :

Inspektur Utama BPS

Pelaksana

1.

Inspektur Wilayah I

2.

Inspektur Wilayah II

3.

Inspektur Wilayah III

4.

Kepala Bagian Administrasi

:




Rp3.175.000.000,-

C. Penerapan Mekanisme Penyibak Aib (Whistle Blower Sistem) a. Pencapaian

Sekretariat Layanan Pengaduan BPS sudah dibentuk pada tanggal 20 Mei 2011 berdasar Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 198 Tahun 2011 Sekretariat Layanan Pengaduan BPS berada di Inspektorat Utama.

b. Rencana

Kegiatan pelayanan pengaduan ditangani oleh Sekretariat Layanan Pengaduan dan dibantu oleh Satuan Tugas Layanan Pengaduan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala BPS Nomor 200 Tahun 2011. Pengaduan yang akan dilayani adalah seluruh pengaduan masyarakat, terutama yang ditujukan terhadap penyelenggaraan tugas pelayanan, pembinaan dan pengelolaan administrasi dan keuangan, serta etika aparatur negara pada satuan organisasi di lingkungan BPS. Pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan cara: 1. Mendatangi langsung Sekretariat Layanan Pengaduan d/a Inspektorat Wilayah III BPS, Gedung 1 Lantai 4, Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta Pusat. 2. Mengirim surat ke alamat di atas.

98










3. Mengirim faksimili melalui nomor : 021-3842452 4. Mengirim pesan singkat (SMS) melalui nomor: 0821 12 7575 15 5. Mengisi format laporan dalam web BPS di alamat http://pengaduan.bps.go.id c. Kriteria

1. Penyelesaian laporan pengaduan paling lama 60 hari sejak diterimanya pengaduan

Keberhasilan

2. Jumlah pelanggaran di BPS menurun

d. Agenda Prioritas

1. Sosialisasi adanya Layanan Pengaduan di BPS 2. Membuat sistem yang memudahkan pelayanan terhadap pelapor serta memudahkan manajemen pengaduan


URAIAN TAHAPAN

2010

*)

2011

*)

2012*)

2013*)

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1.

TAHAPAN 1: PEMBENTUKAN SEKRETARIAT LAYANAN PENGADUAN

2.

TAHAPAN 2: SOSIALISASI

3.

TAHAPAN 3: PENGADAAN PERALATAN

4.

MEMBUAT SISTEM

5.

PENANGANAN PENGADUAN


f. Penanggung Jawab

Penanggung Jawab : Pelaksana :

g. Rencana Anggaran

Rp259.000.000,-

Inspektur Utama BPS Sekretaris Layanan Pengaduan (Inspektur Wilayah III)


99

PILAR


PILAR 7 PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA








A. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA BPS a. Pencapaian

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPS tahun 2009 yang disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2010 memperoleh nilai C. 2. Telah disusun dan ditetapkan Panduan Penyusunan LAKIP

b. Rencana

1.

Penyusunan RPJP BPS (Sigmaplan) 2015-2034.

2.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja BPS yang meliputi: a.

Review Renstra BPS 2010-2014 terutama tujuan, sasaran, dan indikator kinerja.

b. Penyusunan Renstra BPS 2015-2019. c.

Penyusunan Penetapan Kinerja (PK).

d. Penyusunan LAKIP. e.

Pembinaan penyusunan LAKIP.

f.

Evaluasi LAKIP Satker/unit kerja.

c. Kriteria

LAKIP BPS pada tahun 2014 memperoleh nilai A.

d. Agenda Prioritas

Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS (SAKIP).

Keberhasilan


103









e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Kegiatan 1.

Penyusunan RPJP BPS (Sigmaplan) 2015-2034

2.

Penguatan Siatem Akuntabilitas Kinerja BPS

2010

2011

2012

2013

2014

a. Review Renstra BPS 2010-2014 b. Penyusunan Renstra 2015-2019 c. Penyusunan Penetapann Kinerja (PK) d. Penyusunan LAKIP e. Pembinaan penyusunan LAKIP f. Evaluasi LAKIP Satker/unit kerja

f. Penanggung

Jawab

I. Biro Bina Program: 1. Bagian Standar Harga, Monitoring Program dan Evaluasi Program 2. Bagian Penyusunan Rencana II. Inspektur Wilayah I

g. Rencana

Anggaran

Rp2.862.786.400,-

B. Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja BPS a. Pencapaian

104

1. Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) telah tersusun, meliputi Renstra BPS 2010-2014 dengan Perka BPS Nomor 19 Tahun 2010, Penetapan Kinerja/PK di seluruh Satuan Kerja yang disusun setiap tahun sampai dengan 2011, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP di seluruh Satuan Kerja yang disusun setiap tahun sampai dengan 2010.










2. Pada tahun 2010 telah disosialisasikan kepada seluruh Satuan Kerja BPS di daerah terkait Penyusunan dokumen SAKIP 3. BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menyusun dokumen SAKIP b. Rencana

Pengembangan Sistem Manajemen Akuntabilitas Kinerja Organisasi BPS, meliputi: a. Penyusunan Panduan Pelaporan Kinerja b. Pendokumentasian data realisasi dari target kinerja c. Pengelolaan sumber data capaian kinerja d. Monitoring capaian kinerja e. Evaluasi capaian kinerja

c. Kriteria

Keberhasilan

1. Panduan Pelaporan Kinerja dipahami 2. Panduan Pelaporan Kinerja dilaksanakan dan hasilnya terdokumentasi

d. Agenda Prioritas

Pengembangan Sistem Manajemen Akuntabilitas Kinerja BPS.

e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Kegiatan

2010

2011

2012

2013

2014

Pengembangan Sistem Manajemen Akuntabilitas Kinerja BPS, meliputi: a. Penyusunan Panduan Pelaporan Kinerja b. Pendokumentasian data realisasi dari target kinerja c. Pengelolaan sumber data capaian kinerja d. Monitoring capaian kinerja e. Evaluasi capaian kinerja


105

PILAR 7 PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA f. Penanggung

Jawab

I.








Biro Bina Program: 1. Bagian Standar Harga, Monitoring Program, dan Evaluasi Program 2. Bagian Penyusunan Rencana

II. Seluruh unit kerja BPS dalam proses penyusunan Penetapan kinerja g. Rencana Anggaran

Rp118.500.000,-

C. Penyusunan IKU a. Pencapaian

1. IKU Organisasi BPS dan Unit Eselon I BPS Pusat telah disusun dan ditetapkan dengan Perka BPS Nomor 21 Tahun 2010. 2. PK Unit Eselon II BPS Pusat telah ditetapkan oleh masing-masing Eselon II dan Eselon I masing-masing sebagai kontrak kinerja Eselon II.

b. Rencana

1. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) seluruh Satuan Kerja BPS. 2. Review IKU BPS, terutama pada sasaran indikator kinerja, sumber data, dan alasan pemilihan

indikator.

c. Kriteria

Keberhasilan

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran (Memo TOR) disusun berdasarkan IKU yang akan dicapai (Anggaran berbasis Kinerja) 2. LAKIP BPS pada tahun 2014 memperoleh nilai A.

d. Agenda Prioritas

106

Review IKU BPS untuk menyesuaikan agenda Nasional dilakukan setiap tahun










e. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Kegiatan 1

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS

2

Penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan BPS

3

Review IKU BPS

f. Penanggung

Jawab

2010

2011

2012

2013

2014

I. Biro Bina Program 1. Bagian Penyusunan Rencana 2. Bagian Standar Harga, Monitoring Program, dan Evaluasi Program 3. Bagian Penyusunan Anggaran II. Seluruh Unit Kerja BPS dalam proses penyusunan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran (Memo TOR), dan Perjanjian Kinerja (PK)

g. Rencana Anggaran

Rp162.000.000,-


107

MANAJEMEN PERUBAHAN

Manajemen Perubahan Latar Belakang Manajemen perubahan adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Bagi suatu organisasi, perubahan merupakan suatu hal yang tidak bisa terelakkan. Untuk itu, suatu organisasi harus selalu mampu melakukan penyesuaian agar tercapai kinerja yang lebih baik, terutama penyesuaian terhadap kemajuan teknologi, globalisasi, dan orientasi, sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan beragam. Bagi BPS, tuntutan terhadap penyediaan data statistik yang lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas (better) dirasakan semakin meningkat. Tuntutan ini tak bisa dianggap remeh apalagi bila

dikaitkan dengan visi menjadi pelopor data statistik terpercaya untuk semua, dan terasakan bahwa masih terdapat celah (gap) antara kondisi saat ini dengan kondisi masa mendatang yang diinginkan. Oleh karena itu, melalui program reformasi birokrasi yang telah dicanangkan, berbagai harapan dan tuntutan masyarakat tersebut diharapkan dapat terpenuhi, dan pada akhirnya keinginan BPS untuk menjadi suatu lembaga profesional sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua dapat terwujud. Fenomena di atas mengisyaratkan bahwa BPS ke depan harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa distorsi, melalui penataan organisasi secara efektif dan efisien, ketatalaksanaan yang berkualitas, serta didukung SDM profesional, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) modern. Perubahan ke arah tersebut sudah barang tentu menuntut perubahan budaya kerja dan pola pikir dari seluruh jajaran BPS baik para pimpinan sampai pada staf yang paling Road Map Reformasi Birokrasi - Badan Pusat Statistik

111

Manajemen Perubahan

bawah. Untuk meningkatkan kualitas ketatalaksanaan penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar bisa mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa perubahan dan reformasi hanya difokuskan pada perbaikan teknik statistik semata, namun perbaikan mind set dan budaya kerja pegawai juga menjadi faktor penting untuk menunjang keberhasilan program perubahan yang akan dilaksanakan di BPS. Untuk itu internalisasi Core Values BPS sebagai pedoman dalam bekerja sehari-hari yang merupakan bagian dari program manajemen perubahan, harus menjadi salah satu prioritas. Dalam melakukan perubahan, tentu saja tidak serta merta dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan biasanya selalu timbul penolakan (resistensi) baik di lingkungan internal maupun eksternal. Untuk itu, transparansi proses, komunikasi dan partisipasi pegawai perlu dibangun dan informasi perubahan perlu disebarluaskan dan diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan dengan lengkap dan jelas. Selain itu, keraguan pengguna data bahwa BPS mampu melakukan perubahan dalam hal peningkatan kualitas data dan pelayanan data kepada masyarakat harus dijawab dengan pemberian informasi mengenai

112


apa yang berubah dan bagaimana perubahan itu dapat tercapai. Untuk itu, diperlukan manajemen perubahan yang dapat digunakan sebagai acuan dan komitmen untuk menetapkan langkah-langkah yang jelas dan terencana (struktur, proses, pola pikir, dan budaya kerja), sehingga diperoleh pemahaman yang sama dan mengurangi resistensi dari pegawai dan masyarakat dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Manajemen perubahan merupakan faktor kunci dalam proses perubahan. Semakin efektif menangani perubahan semakin besar kemungkinan suatu organisasi berhasil melakukan perubahan menuju kondisi yang diharapkan. Program Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi BPS akan berpengaruh terhadap perubahan ketatalaksanaan dan perubahan budaya organisasi. Program Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi BPS ini akan memberikan penekanan kuat pada soft skill, seperti komunikasi, kolaborasi, dan integrasi yang membutuhkan manajemen perubahan yang signifikan. Sebagai contoh, pada unsur Manajemen Perubahan akan membutuhkan pelatihan dan pengembangan keterampilan baru untuk mengadopsi ketatalaksanaan baru dan penggunaan

Manajemen Perubahan

aplikasi TIK baru. Di sisi lain, reformasi kelembagaan merupakan tujuan jangka panjang, tetapi keberhasilan jangka pendek juga sangat penting untuk mendapatkan kredibilitas reformasi dan menjaga momentum. Seperti program perubahan dan reformasi pada umumnya, dalam hal ini resistensi tidak akan dapat dihindari, meskipun dalam paradigma manajemen perubahan, pergesekan tetap diperlukan untuk mempengaruhi perubahan. Mengelola suatu resistensi dan pergesekan, menjadi kunci sukses untuk mengelola proses perubahan. Beberapa resistensi akan lebih bersifat pribadi, sedangkan manfaat reformasi akan menjadi hasil “kolektif”, bukan hanya untuk BPS tetapi negara secara keseluruhan.

Oleh karena itu, dalam rangka mendukung perubahan dan reformasi, BPS telah menyusun Tim Manajemen Perubahan (Tim CM) yang diantaranya mempunyai fungsi untuk menyusun dan mengkomunikasikan strategi manajemen perubahan dan rencana aksi dalam rangka pelaksanaan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi. Tim Manajemen Perubahan BPS ini dikukuhkan berdasarkan Keputusan Kepala BPS (KEPKA BPS) Nomor 544 Tahun 2010 pada tanggal 11 Oktober 2010.


113

Manajemen Perubahan

Tujuan Perubahan Tujuan dilakukan manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi adalah untuk mengubah secara sitematis dan konsiten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan

budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik, sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan di BPS.

Tahapan Perubahan Tahapan perubahan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di BPS dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 3.1 Tahapan Perubahan Tahapan Kegiatan Keterangan Tahap 1. Merumuskan 1. Melakukan asesmen kesiapan jajaran BPS Sudah dilaksanakan Readiness Assessment Survey Rencana Manajemen untuk berubah pada bulan Oktober dan November 2010 Perubahan 2. Merumuskan strategi manajemen perubahan Sudah dibuat panduan Change Management Strategy yang disiapkan oleh BPS dengan dibantu konsultan. 3. Merumuskan strategi komunikasi Sudah dirumuskan strategi komunikasi yang dicantumkan dalam panduan Change Management Strategy.

114


Manajemen Perubahan

Tahapan

Kegiatan 4. Memperkuat manajemen perubahan

5. Menyusun ukuran perubahan Tahap 2. Mengelola/ 1. Mengintegrasikan strategi manajemen Melaksanakan perubahan dan strategi komunikasi dengan Perubahan tujuh pilar program reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan di BPS. 2. Mengimplementasikan rencana manajemen perubahan 3. Membuat rencana pelatihan dan mengimplementasikannya. 4. Mengelola resistensi 5. Mengukur tingkat keberhasilan Tahap 3. Memperkuat 1. Mengumpulkan umpan balik dan Hasil Perubahan menganalisisnya 2. Melaksanakan tindakan perbaikan 3. Memberikan penghargaan atas keberhasilan 4. Mengukur tingkat keberhasilan

Keterangan Sudah dibentuk Tim Change Management berdasarkan Kepka BPS No.554 tahun 2010. Belum ada Masih dalam proses

Belum dilakukan Masih dalam proses Belum dilakukan Belum ada Belum ada Belum dilakukan Belum ada Belum ada

Rencana Manajemen Perubahan Pada tahap perencanaan manajemen perubahan, BPS akan memfokuskan pada kegiatan berikut ini:

• Asesmen terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal dari BPS dengan cara melakukan stakeholder mapping untuk


115

Manajemen Perubahan

mengidentifikasi tingkat respon dan pengaruh peranan mereka terhadap perubahan yang akan dilakukan di BPS. • Melakukan Readiness Assessment Survey pada setiap tahapan pelaksanaan perubahan untuk memperoleh gambaran tingkat komitmen

mereka terhadap pelaksanaan perubahan yang akan dijalankan di BPS. • Membuat: a) rencana manajemen perubahan yang dituangkan dalam kerangka kerja manajemen perubahan; b) strategi manajemen perubahan; c) strategi komunikasi dan pelatihan.

Kerangka Kerja Manajemen Perubahan Fokus manajemen perubahan adalah membantu individu menjalani transisi yang dialaminya, dari bagaimana seorang individu mengerjakan pekerjaan saat ini ke bagaimana seorang individu mengerjakan pekerjaan setelah perubahan. Untuk mengelola perubahan yang akan dilaksanakan di BPS, perlu dibangun kerangka kerja manajemen perubahan (change management framework). Kerangka kerja ini berisi tentang aspekaspek penting yang harus diperhatikan dalam proses perubahan, pentahapan dan juga kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya perubahan. Aspek-

116


aspek penting yang mempengaruhi perubahan, dikelompokkan dalam enam unsur pemicu perubahan yaitu visi dan kepemimpinan, manajemen pemangku kepentingan dan komunikasi, budaya, penyelasaran organisasi, transisi pegawai, pendidikan dan pelatihan. Sedangkan tiga tahapan perubahan yang telah disebutkan sebelumnya, secara umum dapat dikelompokkan lagi ke dalam tahapan yang meliputi identifikasi, diagnosis, rancangan, pengiriman, dan berkelanjutan. Kerangka kerja manajemen perubahan secara umum disajikan pada gambar 3.1:

Manajemen Perubahan

Gambar 3.1. Change Management Framework

Berdasarkan referensi tersebut, BPS telah menyusun kerangka manajemen perubahan

seperti yang disajikan dalam Gambar 3.2 berikut ini:


117

Manajemen Perubahan

Gambar 3.2. Kerangka Manajemen Perubahan dalam program Reformasi Birokrasi BPS

118


Manajemen Perubahan

Penjelasan dari kerangka manajemen perubahan pada Gambar 3.2 akan diuraikan secara lebih rinci ke dalam beberapa sub paragraf berikut ini.

krusial dalam membangun kepercayaan pengguna data.

Menciptakan Visi Perubahan

Untuk mencapai keselarasan antara kegiatan yang dilakukan dengan visi yang ingin dicapai, penyusunan strategi perubahan menjadi bagian penting yang harus direncanakan dan dijalankan dengan baik. Di dalam strategi ini perhatian tak hanya tertuju kepada aspek formal (organisasi) namun juga, yang paling penting, bagaimana menyikapi aspek non-formal (individual). Masing-masing aspek memiliki karakteristik tersendiri dan perlu dikembangkan secara seksama agar pelaksanaan berjalan lancar. Kegiatan awal yang dilakukan adalah dengan melakukan pengukuran terhadap kesiapan untuk berubah. Hal ini penting karena sebaik dan sejelas apapun visi yang telah dicanangkan namun bila tak disertai dengan kesiapan untuk berubah, maka usaha perubahan menjadi sia-sia. Untuk itu perlu diukur sejauh mana insan BPS siap dalam menghadapi dan menjalankan perubahan ini. Ukuran kesiapan ini memberikan indikasi tentang bagaimana strategi perubahan yang seharusnya dijalankan oleh BPS, sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Mengapa dikatakan sebagai indikasi karena tak

Aspek paling utama dan sangat penting dalam program perubahan adalah menetapkan ke arah mana organisasi akan dibawa dan tujuannya apa. BPS telah menetapkan dengan jelas bahwa arah ke depan menuju future state adalah BPS menjadi Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua. Pencanangan visi ini sangat penting karena derap langkah BPS harus diarahkan menuju visi tersebut. Tantangan dalam menciptakan visi ini adalah bagaimana agar visi menjadi komprehensif dan operasional, tak sekedar slogan yang ditempel di dinding. Untuk itu perlu adanya komunikasi intensif dari Pimpinan BPS ke seluruh jajaran insan BPS terutama dalam tahap implementasi. Mengapa pada tahap implementasi? Pada tahap inilah diharapkan setiap insan BPS memaknai dengan baik apa yang dicanangkan dengan visi, misalnya mengapa keterpaduan statistik menjadi penting dalam pencapaian visi; mengapa kualitas data sangat

Menyusun Strategi Perubahan


119

Manajemen Perubahan

hanya ukuran kesiapan berubah saja yang perlu diidentifikasi namun juga bagaimana setiap insan BPS, terutama pemangku kepentingan, memahami urgensi dari perubahan ini. Hal ini akan dibahas pada bagian khusus mengenai pemangku kepentingan, karena juga perlu perhatian yang seksama. Mengembangkan Kepemimpinan Tak terjadi perubahan bila tak ada pemimpin yang berani bertindak menuju arah perubahan yang diinginkan. Untuk itu diperlukan pemimpin yang mampu menghadapi risiko yang merupakan konsekuensi logis dalam program perubahan dan mengelola resiko sehingga seminimum mungkin. Tugas mengembangkan kepemimpinan tak terpusat hanya kepada Kepala BPS namun setiap insan BPS sendiri harus secara proaktif berupaya mengembangkan dirinya secara konsisten. Pengembangan kepemimpinan dilakukan secara formal melalui bimbingan (coaching) dan pelatihan, maupun pengembangan diri melalui proyekproyek khusus namun dengan hasil yang terukur. Pengembangan kepemimpinan lebih diarahkan kepada mencetak pemimpin yang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan bijaksana, mempertimbangkan setiap dampak yang bisa muncul.

120


Pemimpin yang kompeten ini diharapkan bisa memimpin program perubahan pada area yang menjadi tanggung-jawabnya. Keberhasilan sebuah program perubahan sangat bergantung kepada kesiapan pemimpin menghadapi permasalahan yang dihadapi. Diperlukan banyak pemimpin perubahan yang sekaligus bertindak sebagai agen perubahan (change agents) yang selalu siap menjadi nakhoda dalam perubahan mencapai visi yang diidamidamkan. Tugas utama seorang agen perubahan adalah mengembangkan kapasitas setiap insan BPS dalam hal kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi kata kunci dalam keberhasilan perubahan sehingga peningkatan kapasitas kepemimpinan insan BPS merupakan agenda yang penting. Bila setiap insan BPS memiliki kapasitas yang memadai dalam kepemimpinan, hampir bisa dipastikan perubahan bisa tercapai. Mengapa? Karena insan BPS dengan memiliki kapasitas kepemimpinan memadai sangat mudah bergerak secara simultan sesuai agenda perubahan. Insan BPS akan dengan mudah mendukung berhasilnya perubahan di BPS karena memiliki kesamaan pandangan (visi).

Manajemen Perubahan

Membangun Komitmen Membangun komitmen tak sekedar diucapkan dengan kata namun ditindak-lanjuti dengan tindakan nyata. Keberhasilan sebuah perubahan memerlukan komitmen dalam bentuk tindak nyata dari pimpinan puncak organisasi, dalam hal BPS adalah Kepala BPS. Hal pertama adalah pembentukan tim kerja yang terkait dengan proses perubahan. Kepala BPS telah menetapkan tim khusus yang membidangi manajemen perubahan yang dipimpin oleh Eselon 1. Ini menunjukkan betapa pentingnya manajemen perubahan demi tercapainya implementasi program Reformasi Birokrasi. Tim Manajemen Perubahan ini telah mulai bekerja aktif sejak fase persiapan (desain) dari Program Reformasi Birokrasi di tahun 2010. Karena pentingnya kejelasan langkah dan arah yang dituju, komunikasi intensif kepada pemangku kepentingan dan seluruh insan BPS perlu direncanakan dan dijalankan dengan baik. Meski komunikasi tak harus melibatkan pimpinan, namun dukungan langsung dari pimpinan sangat perlu misalnya ditunjukkan dengan hadirnya pimpinan di dalam program sosialisasi yang dilaksanakan. BPS telah melakukan hal ini beberapa kali baik melalui forum

rateknas, rapim maupun forum-forum khusus yang ditujukan sebagai bagian dari program komunikasi Reformasi Birokrasi. Komunikasi direncanakan secara berjenjang dan memberdayakan agen-agen perubahan yang terlatih dengan program reformasi birokrasi. Penolakan merupakan hal yang tak dapat dihindari dari setiap program perubahan. Hal ini sudah harus dipertimbangkan di dalam rencana kerja manajemen perubahan bahwa penolakan harus dikelola dengan baik sehingga program perubahan secara keseluruhan tak mengalami hambatan mencapai sasarannya. Mengelola penolakan tak harus dilakukan dengan menegur karyawan yang tak mau mengikuti agenda perubahan. Penyebab utama dari penolakan perlu dianalisis terlebih dahulu sehingga bisa dicari jalan keluar sehingga bagi karyawan yang menolak bisa diberikan pemahaman menyeluruh dan dampak baiknya untuk BPS dan dirinya. Harus juga diakui bahwa dalam setiap program perubahan, unit yang menangani perubahan tersebut memahami sepenuhnya rencana kerja perubahan dan bagaimana mengelolanya. Dengan sendirinya maka unit atau tim tersebut memiliki pengetahuan


121

Manajemen Perubahan

ketrampilan yang lebih, dalam perubahan, dibandingkan unit atau tim kerja lainnya. Sedangkan perubahan hanya bisa terjadi bila semua insan BPS paham sepenuhnya mengenai hakekat perubahan yang sedang berlangsung. Transfer pengetahuan dan ketrampilan menjadi sangat penting dan harus diakukan oleh unit atau tim yang menangani perubahan, yaitu Tim Manajemen Perubahan. Transfer pengetahuan dan ketrampilan ini dilakukan secara bertahap sambil menjalankan implementasi program Reformasi Birokrasi. Mengelola Kinerja SDM Ungkapan klasik yang menyatakan ‘apa yang diukur maka dikerjakan’ (what gets measured gets done) sudah merupakan suatu karakteristik umum yang berlaku di setiap organisasi baik itu sektor pemerintahan maupun swasta. Hal ini penting dan sangat sejalan dengan naluri manusia untuk bekerja sesuai dengan sasaran. Bila sasaran jelas dan terukur, maka manusia berusaha memenuhi target ukuran yang ditetapkan untuknya. Untuk itulah maka perlu ditetapkan secara jelas kebutuhan terhadap ukuranukuran kinerja terukur agar kriteria kesukseskan bisa dijabarkan dalam ukuran-ukuran yang jelas. BPS telah menetapkan manajemen kinerja berbasis

122


kompetensi. Dalam sistem ini setiap insan BPS akan diukur tingkat kompetensinya yang kemudian dicocokkan dengan kebutuhan kompetensi minimum pada jabatan yang diembannya. Bila ternyata di beberapa area dirasakan kurang kompetensinya maka langkah selanjutnya adalah memberikan bimbingan atau pelatihan kepada yang bersangkutan pada area dimana kompetensinya belum memadai untuk jabatan tersebut. Dalam implementasinya, perlu perencanaan terhadap model kompetensi yang cocok untuk BPS dan kemudian setiap jabatan akan dilakukan kajian terhadap kompetensi minimum yang diperlukan agar pemegang jabatan bisa menjalankan perannya dengan baik pada jabatan tersebut. Setiap pemegang jabatan yang memiliki kompetensi yang perlu ditingkatkan harus melalui proses bimbingan (coaching) dan pelatihan sehingga benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh jabatannya. Namun ada kalanya pemegang jabatan memiliki kompetensi lebih dari yang dibutuhkan sehingga yang bersangkutan bisa menjalankan perannya dengan lebih baik dan ada kemungkinan untuk memegang jabatan baru yang lebih menantang terkait dengan pengembangan dirinya.

Manajemen Perubahan

Selama implementasi manajemen kinerja perlu dimonitor praktek-praktek manajemen kinerja yang dilakukan oleh karyawan karena bisa dijumpai hal-hal yang tak sesuai dengan tujuan baik manajemen kinerja berbasis kompetensi. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana seseorang menjalani proses penaksiran (assessment) terhadap kemampuannya secara wajar dan tak dipaksakan. Pemantauan praktek-praktek yang diakukan karyawan ini penting sebagai umpan-balik bagi BPS untuk mengkajiulang lebih jauh konsep manajemen kinerja berbasis kompetensi yang sedang dijalankan, untuk penyempurnaan lebih jauh. Tujuan awal menerapkan sistem ini adalah agar kemajuan-kemajuan yang diharapkan dari program Reformasi Birokrasi bisa berjalan sesuai rencana dan kinerja insan BPS bisa terukur dan dikelola dengan baik. Ini bukan merupakan tantangan yang mudah karena diperlukan keterbukaan dan ketegasan dalam pelaksanaannya. Menghasilkan Manfaat Sebuah perubahan tak bisa dikatakan berhasil bila tak menghasilkan manfaat signifikan kepada BPS sebagai organisasi penyelenggara statistik. Manfaat tersebut tentunya fokus kepada pemangku kepentingan terutama pengguna data dan sekaligus pemangku kepentingan dari internal BPS sendiri. Mengingat BPS telah beroperasi lebih dari lima puluh (50) tahun bisa jadi telah membawanya

pada keadaan yang menyenangkan (comfort zone) sehingga bisa jadi insan BPS kurang memiliki kepekaan terhadap isu-isu yang muncul. Untuk itulah, membangun urgensi bagi setiap insan BPS untuk secara serentak dan bersama menuju masa depan yang lebih baik merupakan persyaratan penting dalam menjamin kesuksesan perubahan. Langkah selanjutnya adalah bagaimana mengkuantifikasi manfaat yang akan diperoleh dari perubahan besar melalui program Reformasi Birokrasi. Setiap unit kerja yang mengalami perubahan dalam program ini perlu menetapkan target-target perbaikan yang kemudian dituangkan secara terpadu, melibatkan semua lini produk, ke dalam kerangka hasil (results framework). Di dalam kerangka hasil inilah target-target perubahan menuju perbaikan ditetapkan sehingga setiap unit tertantang untuk mencapainya dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Target-target inilah yang terus menerus diukur untuk memantau kemajuan program Reformasi Birokrasi melalui ukuran-ukuran yang jelas. Pencapaian hasil atau manfaat seperti yang ditetapkan dalm kerangka hasil bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasil perubahan. Hal ini harus masih perlu diperjuangkan kelanggengan (sustainability) dari hasilhasil yang dicapai tersebut. Mempertahankan manfaat (hasil) yang telah dicapai secara terus menerus dan selalu


123

Manajemen Perubahan

berupaya untuk meningkatkannya lagi merupakan tantangan yang tak akan ada hentinya. Inilah yang menyebabkan semangat melakukan perubahan secara berkesinambungan selalu diupayakan terus menerus. Mempertahankan sikap dan semangat untuk menghasilkan manfaat yang selalu meningkat inilah yang diharapkan tumbuh subur pada setiap insan BPS. Membangun Budaya Kerja Dalam rangka mengawal program Reformasi Birokrasi, BPS telah mendesain budaya kerjanya yang terdiri dari tiga nilai-nilai inti (Core Values) yaitu: Profesional, Integritas, dan Amanah (PIA). Ketiga nilai-nilai inti inilah yang diharapkan berperan sebagai fondasi untuk membangun masa depan BPS yang jauh lebih baik. Kesamaan pemahaman tentang makna setiap nilai-nilai inti merupakan syarat mutlak terjalinnya kerjasama yang kokoh mencapai tujuan akhir dari program perubahan. Bila setiap insan BPS telah mendalami makna setiap nilai-nilai inti dan mengamalkannya dalam pekerjaan sehari-hari, maka kesuksesan program Reformasi Birokrasi di BPS semakin bisa diraih. Implementasi dari budaya kerja PIA masih perlu dibuktikan secara nyata dalam kegiatan sehari-

124


hari. Hal ini tak hanya bisa dicapai melalui program sosialisasi melalui penempelan poster maupun flyer untuk mengingatkan insan BPS akan pentingnya PIA. Namun, harus disertai dengan tindakan nyata dimana pimpinan secara jelas medemonstrasikan PIA dalam kegiatan sehari-hari (role modeling). Implementasi PIA perlu segera ditindak-lanjuti dengan perencanaan yang matang melibatkan setiap jajaran di dalam organisasi BPS. Untuk proses internalisasi, di mana setiap insan BPS benar-benar memahami makna setiap nilai inti BPS dan menjalankannya secara sukarela, masih perlu dilakukan langkah-langkah berikut: • Menetapkan calon-calon agen perubahan (change agents) yang diharapkan bertindak sebagai lokomotif dalam perjalanan program perubahan ini • Melatih mereka menjadi agen perubahan yang efektif sehingga bisa menularkan kebiasaankebiasaannya kepada insan lain di BPS • Melatih agen-agen perubahan menjadi trainer (pelatih) yang diharapkan bisa menggelindingkan budaya kerja PIA kepada segenap insan BPS lainnya

Manajemen Perubahan

• Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk menjadi agen perubahan dalam implementasi PIA. • Menjalankan monitoring dan evaluasi terhadap program perubahan sehingga bisa dilakukan penyesuaian setiap saat. Mendesain Organisasi Suatu perubahan yang ditujukan untuk menghasilkan manfaat terukur dan terus menerus dipertahankan bahkan ditingkatkan perlu didukung dengan kelembagaan yang memadai. Langkah awalnya adalah bagaimana memahami organisasi yang berlaku saat ini dalam rangka memenuhi agenda perubahan yang direncanakan. Penguatan terhadap organisasi yang berlaku sangat mungkin diperlukan mengingat program perubahan memerlukan fokus kepada pencapaian hasil (manfaat) dan seringkali menggunakan cara atau prosedur yang berbeda dari cara pengelolaan yang biasa. Untuk itu perlu adanya kajian sejauh mana organisasi yang berlaku saat ini berevolusi menuju organisasi baru yang lebih kondusif lagi dalam menjalankan agenda perubahan.

Dari perencanaan terhadap hasil-hasil (manfaat) yang nantinya akan dicapai oleh BPS, perlu kajian mendalam terhadap kebutuhan organisasi BPS masa mendatang. Tujuan dari desain organisasi baru ini tentunya untuk mencapai sasaran program Reformasi Birokrasi yang diharapkan. Desain organisasi ini tentu tak berdiri sendiri hanya mempertimbangkan aspek teknis, namun juga harus merujuk kepada aturan-aturan desain organisasi baru yang berlaku di instansi pemerintah. Di dalam hal ini BPS harus juga tunduk mengikuti dalam penyempurnaannya sehingga dicapai organisasi BPS yang sigap dalam menghadapi perubahan. Implementasi organisasi baru harus dikawal secara ketat mengingat hal ini mencakup organisasi BPS secara keseluruhan dan termasuk didalamnya ada organisasi yang khusus menangani perubahan. Bidang-bidang hasil pokok (key result area – KRA) untuk setiap unit di dalam organisasi harus telah didefinisikan dengan jelas untuk mencegah kerancuan dalam pelaksanaannya sehingga tak terjadi tumpang-tindih. Organisasi baru terasa akan berat pelaksanaannya pada awal pelaksanaan namun dengan berjalannya waktu akan berfungsi dengan baik sesuai yang diinginkan.


125

Manajemen Perubahan

Strategi Manajemen Perubahan Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan (Change Management Strategy) mengacu kepada karakteristik dan tingkat komitmen para pegawai BPS terhadap pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di BPS. Untuk mencapai kondisi perubahan yang diinginkan, perlu disusun suatu Strategi Manajemen Perubahan yang dibuat berdasarkan tiga aspek, yaitu: 1) aspek komunikasi, 2) aspek manusia (partisipasi), dan 3) aspek organisasi (pemberian kemudahan dan dukungan). Pada aspek komunikasi, strategi yang akan disusun diarahkan untuk mencapai target agar seluruh pegawai peduli (aware), paham (understand), terhadap program reformasi birokrasi yang akan dijalankan di BPS. Pada aspek manusia, strategi dibuat untuk mencapai target agar seluruh pegawai BPS menerima (accept), terhadap program reformasi birokrasi yang akan dijalankan di BPS. Sedangkan pada aspek organisasi, strategi dirancang untuk mencapai target agar seluruh pegawai BPS mempunyai komitmen (commitment) untuk mendukung pelaksanaan program reformasi birokrasi di BPS.

126


Fokus strategi manajemen perubahan yang akan dikembangkan di BPS meliputi: 1. Memahami bagaimana perubahan akan berpengaruh ke manajemen organisasi, pegawai dan pemangku kepentingan yang lebih luas. 2. Memahami bagaimana perubahan akan berpengaruh ke budaya organisasi. 3. Mendefinisikan peran bahwa pimpinan dan pemangku kepentingan kunci yang seharusnya pertama berubah. 4. Membangun interaksi yang dapat membangkitkan komitmen perubahan dan terjadi secara organisasional. Secara umum, fokus strategi manajemen perubahan tersebut diterjemahkan oleh BPS yang tercakup pada tiga aspek seperti dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut ini:

Manajemen Perubahan

Tabel 3.2 Strategi Manajemen Perubahan 1.

2.

Aspek Komunikasi

SDM (partisipasi)

Strategi Yang Akan Dilakukan a. Menyampaikan penjelasan kepada seluruh pegawai BPS tentang latar belakang, tujuan, akibat, dan manfaat dari perubahan yang akan dilakukan BPS. b. Memanfaatkan media komunikasi seperti email, surat edaran, forum rapat dan lain-lain untuk mengkomunikasikan tentang program reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan di BPS. c. Menyediakan wadah komunikasi dua arah bagi jajaran BPS pusat dan Daerah sebagai sarana menyampaikan feedback, opini, serta input-input yang relevan dan applicable untuk mendukung pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di BPS. d. Memanfaatkan pertemuan rutin untuk mengkomunikasikan status pencapaian kegiatan 7 pilar reformasi birokrasi di BPS.

Keterangan Sudah dilakukan oleh pimpinan BPS dalam bentuk berbagai arahan yang disampaikan dalam berbagai forum. Sudah dilakukan dengan memanfaatkan media intranet BPS

Sudah dilakukan, diantaranya melalui Video Conference, workshop, dan sosialisasi.

Sudah dilakukan, baik oleh tim CM maupun pimpinan BPS melalui rapat rutin tim CM RB, briefing triwulanan di BPS, Rateknas maupun Ratekda. Sudah dilakukan diantaranya dengan membuat a. Mendorong seluruh pegawai (SDM BPS) untuk berpartisipasi aktif dalam menjalankan buku saku tentang contoh-contoh perubahan perilaku (Buku “Cerdas” karangan Subagio Dw) program reformasi birokrasi diantaranya melalui penerapan PIA (profesional, integritas, amanah) sebagai budaya kerja.


127

Manajemen Perubahan

Aspek

Strategi Yang Akan Dilakukan b. Mengoptimalkan sistem pemberian reward dan recognition secara konsisten khususnya bagi pegawai yang berkinerja baik dan mempunyai komitmen dalam melaksanakan program reformasi birokrasi. c. Memberdayakan kapasitas SDM serta merancang penyediaan sumber daya tambahan untuk mendukung pelaksanaan program. d. Mengembangkan bahan dan kurikulum pelatihan yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi e. Meningkatkan kedisiplinan pegawai BPS

f. Meningkatkan kepedulian pegawai BPS terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan kantor

g. Meningkatkan motivasi, perilaku, dan kinerja pegawai BPS

128


Keterangan Belum dilakukan

Belum dilakukan

Belum dilakukan

Sudah dilakukan, diantaranya menerapkan sistem kehadiran dengan menggunakan handkey untuk memonitor tingkat kehadiran. Sudah dilakukan dengan: a) mengefisienkan penggunaan AC, kertas, listrik, air; b) kebersihan lingkungan kantor baik yang ada di toilet, ruang kerja maupun lingkungan kantor secara umum.,c) standardisasi penataan ruangan yang memperhatikan estetika keindahan pada seluruh gedung BPS Sudah dilakukan dengan: a) menyelenggarakan pelatihan pengembangan potensi diri (dipandu oleh lembaga John Robert Power); b) mengikutsertakan sejumlah pegawai BPS dalam training ESQ; c) menyelenggarakan sosialisasi Core Values ke seluruh jajaran BPS di tingkat pusat dan daerah; d) membangun SOP dan KPI untuk setiap unit kerja di BPS

Manajemen Perubahan

3.

Aspek Organisasi (dukungan)

Strategi Yang Akan Dilakukan a. Menciptakan antusiasme para pegawai agar berperilaku sesuai dengan Core Values BPS untuk mendukung reformasi di BPS.

b. Menyelaraskan struktur organisasi agar sejalan dengan tuntutan perubahan

c. Melakukan asesmen kesiapan jajaran BPS untuk berubah d. Menentukan indikator-indikator kemajuan dan target yang jelas untuk ketujuh pilar dalam program Reformasi Birokrasi. e. Membangun pencitraan BPS

Keterangan Sudah dilakukan dengan cara: a) membuat poster/flyer/banner tentang PIA (Core Values BPS); b) menyusun rencana pemilihan change agents / role models; c) merancang buku panduan (buku saku) penerapan Core Values BPS yang dapat diimplementasikan oleh jajaran BPS di tingkat pusat maupun daerah. Sudah dilakukan dengan cara: a) mengajukan rancangan reorganisasi ke Kemenpan & RB; b) membuat SOP dan Job Grading yang disesuaikan dengan perubahan ketatalaksanaan. Sudah dilakukan Sedang dalam proses finalisasi dan akan dicantumkan dalam buku Roadmap RB BPS Sudah dilakukan, dengan cara: a) membuat ciri khas gedung kantor BPS di tingkat pusat dan daerah; b) menetapkan seragam kerja BPS

Strategi ini akan dikembangkan lebih jauh dalam rencana aksi manajemen perubahan (change management action plan).


129

Manajemen Perubahan

Strategi Komunikasi Manajemen Perubahan Tujuan utama penyusunan strategi komunikasi manajemen perubahan adalah memfasilitasi terjadinya perubahan dalam perilaku. Strategi komunikasi yang tepat akan membangun keterlibatan dan rasa memiliki dari seluruh pegawai dan juga para pemangku kepentingan lainnya terhadap perubahan yang akan dilaksanakan di BPS.

Strategi komunikasi manajemen perubahan yang akan dikembangkan di BPS dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3 Strategi Komunikasi Manajemen Perubahan BPS MEDIA KOMUNIKASI SASARAN

Top Management Level: Pimpinan/ Pejabat BPS (Eselon 1 Dan Eselon 2 Pusat Dan Daerah) Middle Management Level: Eselon 3 Dan Eselon 4 Pusat Dan Daerah

130

BUKU SAKU (BUKU PANDUAN)

RAPAT PIMPINAN

SOSIALISASI / WORKSHOP

ARTIKEL DI VARIA STATISTIK / MEDIA MASSA

Pimpinan BPS RI

✔

✔

✔

Eselon 2, Tim CM

✔

✔

KOMUNIKATOR


KONFERENSI PERS

RAPAT KERJA TALEAFLET/ HUNAN BAN(RATEKNER/ NAS, POSTER RATEKDA)

WEB

MEMO

RAPAT

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Manajemen Perubahan

MEDIA KOMUNIKASI SASARAN

Pejabat Fungsional Pusat Dan Daerah Non Struktural (Staf) Pers/Media Pemangku Kepentingan Utama Dari K/L Lain (External Stakeholder)

KOMUNIKATOR

Eselon 2, Tim CM Eselon 2, Tim CM Pimpinan BPS Pimpinan BPS

RAPAT KERJA TALEAFLET/ HUNAN BAN(RATEKNER/ NAS, POSTER RATEKDA)

SOSIALISASI / WORKSHOP

ARTIKEL DI VARIA STATISTIK / MEDIA MASSA

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

BUKU SAKU (BUKU PANDUAN)

RAPAT PIMPINAN

KONFERENSI PERS

✔

WEB

MEMO

RAPAT

✔

✔

✔

✔

Rencana Aksi Manajemen Perubahan Implementasi rencana perubahan yang akan dilaksanakan oleh BPS sebagai bagian dari Program Reformasi Birokrasi, disusun dalam Rencana Aksi Manajemen Perubahan. Rencana aksi ini

dikelompokan menurut enam faktor pendorong perubahan, seperti yang tercantum dalam Tabel berikut ini:


131

Manajemen Perubahan

Tabel 3.4 Rencana Aksi Manajemen Perubahan Kegiatan Rencana Tindakan 1. Visi dan kepemimpinan a. Menyampaikan penjelasan kepada • Memberikan arahan yang disampaikan seluruh pegawai BPS tentang latar dalam berbagai forum yang direncanakan belakang, tujuan, akibat, dan manfaat akan dilaksanakan selama program dari perubahan yang akan dilakukan perubahan berlangsung (roadmap 5 tahun) BPS. 2. Manajemen dan Komunikasi Pemangku Kepentingan a. Mengembangkan media komunikasi • Memanfaatkan media intranet BPS dan dan membangun strategi komunikasi Video Conference • Menyelenggarakan workshop dan sosialisasi antar sesama pemangku kepentingan di BPS tentang program perubahan • Rapat rutin tim CM RB, briefing triwulanan di BPS, Rateknas maupun Ratekda. 3. Culture a. Menyusun program implementasi • Membuat buku saku tentang contohbudaya kerja (Core Values) BPS. contoh perubahan perilaku (Buku “Cerdas” karangan Subagio Dw), serta buku panduan (buku saku) penerapan Core Values BPS yang dapat diimplementasikan oleh jajaran BPS di tingkat pusat maupun daerah b. Mendorong seluruh pegawai (SDM • Membuat poster/flyer/ banner untuk BPS) untuk berpartisipasi aktif dalam menginformasikan dan menciptakan menjalankan program reformasi antusiasme untuk berperilaku yang sesuai birokrasi diantaranya melalui dengan Core Values BPS dalam rangka penerapan PIA (profesional, integritas, mendukung reformasi. amanah) sebagai budaya kerja.

132


Penanggung Jawab Pimpinan BPS

Pimpinan BPS, Tim Manajemen Perubahan BPS

Biro Humas&Hukum, Tim Manajemen Perubahan BPS

Manajemen Perubahan

Kegiatan

Rencana Tindakan

Penanggung Jawab

• Menyusun rencana pemilihan change agents / role models • Merancang buku panduan (buku saku) penerapan Core Values BPS yang dapat diimplementasikan oleh jajaran BPS di tingkat pusat maupun daerah. 4. Penyelarasan Organisasi a. Melakukan penata-ulangan kelembagaan BPS sesuai dengan kebutuhan BPS saat ini dan di masa mendatang.

b. Membangun pencitraan BPS

5. People transition a. Melakukan asesmen kesiapan jajaran BPS untuk berubah

• Merancang struktur organisasi yang selaras dengan tuntutan kerja yang ada pada saat ini dan masa mendatang, yang juga disesuaikan dengan ukuran kelembagaan BPS secara lebih tepat. • Mengajukan rancangan reorganisasi ke Kemenpan-RB • Membuat SOP dan Job Grading yang disesuaikan dengan perubahan ketatalaksanaan. • Menentukan indikator-indikator kemajuan dan target yang jelas untuk ketujuh pilar dalam program Reformasi Birokrasi. • Menetapkan ciri khas gedung kantor BPS di tingkat pusat dan daerah • Menetapkan seragam kerja BPS

Biro Humas dan Hukum, Biro Kepegawaian, Biro Bina Program, Tim Manajemen Perubahan BPS

• Menyelenggarakan Readiness Assessment untuk seluruh jajaran BPS pada setiap tahapan perubahan

Pimpinan BPS, Tim Manajemen Perubahan BPS


133

Manajemen Perubahan

Kegiatan b. Memilih individu-individu yang berkomitmen kuat terhadap perubahan di BPS

c. Mengoptimalkan sistem pemberian reward dan recognition secara konsisten khususnya bagi pegawai yang berkinerja baik dan mempunyai komitmen dalam melaksanakan program reformasi birokrasi. d. Meningkatkan kedisiplinan pegawai BPS e. Meningkatkan kepedulian pegawai BPS terhadap penghematan energi, kebersihan dan keindahan lingkungan kantor

134


Rencana Tindakan • Menyusun kriteria penetapan change agents / role models • Menyusun program lead by example yang dapat diterapkan oleh seluruh pimpinan pada setiap tingkatan • Secara sistematis merancang inisiatifinisiatif perubahan yang mencakup: Jadwal waktu dan pentahapan yang terstruktur, kebijakan dan prosedur dijalankan, serta peran dan tanggung jawab yang jelas • Membangun sistem reward dan recognition sebagai bagian dari roadmap 5 tahun program RB.

• Menerapkan sistem kehadiran dengan menggunakan handkey untuk memonitor tingkat kehadiran • Mengefisienkan penggunaan AC, kertas, listrik, air • Meningkatkan kebersihan lingkungan kantor baik yang ada di toilet, ruang kerja maupun lingkungan kantor secara umum • standarisasi penataan ruangan yg memperhatikan estetika keindahan pada seluruh gedung BPS

Penanggung Jawab

Manajemen Perubahan

Kegiatan f. Meningkatkan motivasi, perilaku dan kinerja pegawai BPS

6. Pembelajaran dan pelatihan a. Menyusun program peningkatan kapasitas pegawai untuk mendukung pelaksanaan program Reformasi Birokrasi.

Rencana Tindakan • Menyelenggarakan pelatihan pengembangan potensi diri (dipandu oleh lembaga John Robert Power) • Mengikutsertakan sejumlah pegawai BPS dalam training ESQ • Menyelenggarakan sosialisasi Core Values ke seluruh jajaran BPS di tingkat pusat dan daerah • Membangun SOP dan KPI untuk setiap unit kerja di BPS.

Penanggung Jawab

Tim Manajemen Perubahan BPS, • Menyusun kurikulum dan materi untuk Pusdiklat, STIS program pelatihan Reformasi Birokrasi • Finalisasi kurikulum, materi dan pedoman untuk program pelatihan Reformasi Birokrasi • Melaksanakan program pelatihan Reformasi Birokrasi • Menyediakan situs atau direktori khusus terkait dengan Reformasi Birokrasi. Selain itu, disedikan juga fasilitas hotline sehingga karyawan bisa mendapatkan informasi mengenai program dari petugas yang telah ditunjuk.


135

Manajemen Perubahan

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Perubahan Program kerja manajemen perubahan mencakup semua kegiatan yang tertera di dalam kerangka kerja manajemen perubahan. Berikut

ini adalah template yang akan dilengkapi sejalan dengan finalisasi fase persiapan.

Tabel 3.5 Jadual Pelaksanaan Rencana Aksi Manajemen Perubahan Kegiatan 1. Visi dan Kepemimpinan a. Memberikan arahan yang disampaikan dalam berbagai forum yang direncanakan akan dilaksanakan selama program perubahan berlangsung (roadmap 5 tahun) 2. Manajemen dan Komunikasi Pemangku Kepentingan a. Memanfaatkan media intranet BPS dan Video Conference b. Menyelenggarakan workshop dan sosialisasi tentang program perubahan c. Rapat rutin tim CM RB, briefing triwulanan di BPS, Rateknas maupun Ratekda. 3. Culture a. Membuat buku saku tentang contoh-contoh perubahan perilaku (Buku “Cerdas” karangan Subagio Dw), serta buku panduan (buku saku) penerapan Core Values BPS yang dapat diimplementasikan oleh jajaran BPS di tingkat pusat maupun daerah

136


Jadual 2011

2012

2013

2014

2015

Manajemen Perubahan

Kegiatan

Jadual 2011

2012

2013

2014

2015

b. Membuat poster/flyer/ banner untuk menginformasikan dan menciptakan antusiasme untuk berperilaku yang sesuai dengan Core Values BPS dalam rangka mendukung reformasi. c. Menyusun rencana pemilihan change agents / role models d. Merancang buku panduan (buku saku) penerapan Core Values BPS yang dapat diimplementasikan oleh jajaran BPS di tingkat pusat maupun daerah. 4. Penyelarasan Organisasi a. Merancang struktur organisasi yang selaras dengan tuntutan kerja yang ada pada saat ini dan masa mendatang, yang juga disesuaikan dengan ukuran kelembagaan BPS secara lebih tepat. b. Mengajukan rancangan reorganisasi ke Kemenpan-RB c. Membuat SOP dan Job Grading yang disesuaikan dengan perubahan ketatalaksanaan. d. Menentukan indikator-indikator kemajuan dan target yang jelas untuk ketujuh pilar dalam program Reformasi Birokrasi. e. Menetapkan ciri khas gedung kantor BPS di tingkat pusat dan daerah f. Menetapkan seragam kerja BPS 5. People transition a. Menyelenggarakan Readiness Assessment untuk seluruh jajaran BPS pada setiap tahapan perubahan b. Menyusun kriteria penetapan change agents / role models c. Menyusun program lead by example yang dapat diterapkan oleh seluruh pimpinan pada setiap tingkatan d. Merancang inisiatif-inisiatif perubahan yang mencakup Jadwal waktu dan pentahapan yang terstruktur, kebijakan dan prosedur dijalankan, serta peran dan tanggung jawab yang jelas


137

Manajemen Perubahan

Kegiatan e. Membangun sistem reward dan recognition sebagai bagian dari roadmap 5 tahun program RB. f. Menerapkan sistem kehadiran dengan menggunakan handkey untuk memonitor tingkat kehadiran g. Mengefisienkan penggunaan AC, kertas, listrik, air h. Standarisasi penataan ruangan yg memperhatikan estetika keindahan pada seluruh gedung BPS i. Meningkatkan kebersihan lingkungan kantor baik yang ada di toilet, ruang kerja maupun lingkungan kantor secara umum j. Menyelenggarakan pelatihan pengembangan potensi diri (dipandu oleh lembaga John Robert Power) k. Mengikutsertakan sejumlah pegawai BPS dalam training ESQ l. Menyelenggarakan sosialisasi Core Values ke seluruh jajaran BPS di tingkat pusat dan daerah m. Membangun SOP dan KPI untuk setiap unit kerja di BPS. 6. Pembelajaran dan pelatihan a. Menyusun kurikulum dan materi untuk program pelatihan Reformasi Birokrasi b. Finalisasi kurikulum, materi dan pedoman untuk program pelatihan Reformasi Birokrasi c. Melaksanakan program pelatihan Reformasi Birokrasi yang tercakup dalam tujuh pilar d. Menyediakan situs atau direktori khusus terkait dengan Reformasi Birokrasi, dan menyediakan fasilitas hotline

138


Jadual 2011

2012

2013

2014

2015

Manajemen Perubahan

Rencana Pengukuran Manajemen Perubahan Ukuran keberhasilan dari manajemen perubahan yang akan dibangun oleh BPS dalam program Reformasi akan dilakukan melalui penyelenggaraan Readiness Assessment Survey pada setiap tahapan perubahan. Responden dari survei ini dipilih dari jajaran struktural, fungsional maupun staf di BPS pusat maupun daerah. Variabel yang akan diukur dalam survei ini dituangkan dalam kuesioner Readiness Assessment Survey dimana pendataannya dilakukan melalui self-enumeration pada responden terpilih. Variabel-variabel tersebut akan menggambarkan beberapa kondisi berikut ini: • Setiap karyawan sadar (aware) mengenai mengapa harus berubah dan tujuan STATCAPCERDAS • Pada tahap selanjutnya adalah bagaimana semua karyawan memiliki keinginan (desire) untuk mengikuti derap langkah perubahan STATCAPCERDAS. • Tidak hanya memiliki keinginan, diharapkan juga mereka dibekali pengetahuan (knowledge)

tentang bagaimana menjalankan perubahan secara efektif • Dari pengetahuan yang diperoleh, diharapkan mereka juga memiliki kemampuan (ability) untuk mengoperasikannya dalam pekerjaan seharihari paling akhir adalah perlunya • Tahap mempertahankan perubahan agar tak kembali ke cara-cara atau ketatalaksanaan yang lama melalui pemantapan (reinforcement) dari pimpinan BPS. Ukuran keberhasilan di atas perlu diukur secara periodik melalui kuesioner yang disebarkan kepada karyawan pada setiap tahap perubahan. Hasil dari asesmen ini akan memberikan indikasi tingkat kesiapan maupun tingkat komitmen untuk melakukan perubahan dari jajaran BPS pada setiap tingkatan. Hasil asesmen yang dilakukan pertama kali akan menjadi baseline, sehingga hasil dari survei berikutnya dapat memberikan gambaran indeks perubahan pada setiap responden (pegawai BPS). Analisis dari indeks perubahan ini dapat


139

Manajemen Perubahan

Commitment to change

digambarkan pada commitment curve yang disajikan pada Gambar 3.3. Dengan demikian hasil survei ini diharapkan dapat menunjukkan ukuran perubahan untuk menentukan strategi internalisasi yang sesuai

dalam rangka memperbaiki indeks perubahan hingga mencapai tingkatan ideal, yaitu komitmen terhadap perubahan.

Commitment

Acceptance Understanding Awareness

Time Gambar 3.3. Commitment Curve

140


QUICK WINS

Quick Wins Latar Belakang Kebutuhan ragam data dan informasi statistik terus meningkat sejalan dengan perkembangan masyarakat dan pembangunan di berbagai bidang. Harapan masyarakat terhadap kualitas produk dan pelayanan BPS semakin tinggi sehingga BPS merasa perlu untuk memetakan kebutuhan dan harapan dari masyarakat, terutama adalah pemangku kepentingan utama (stakeholder) atau pengguna data. Menindaklanjuti hal tersebut BPS melakukan Survei Kebutuhan Data pada tahun 2009 dan 20101 dan Survei Kepuasan Pelanggan2 pada tahun 2010. Berdasarkan Survei Kepuasan Pelanggan 2010, tingkat ketidakpuasan responden masih cukup tinggi, yaitu sebesar 65%, dimana masih banyak keluhan

dan harapan yang berkaitan dengan kualitas produk seperti, akurasi data, kejelasan konsep dan definisi, kejelasan informasi, independensi, dan kualitas data. Serta kualitas pelayanan seperti, kemutakhiran data dan kemudahan akses (website dan publikasi). Untuk mengatasi keluhan pemangku kepentingan utama tersebut, BPS berupaya secara terus menerus meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya. Prinsip pelayanan yang dianut oleh BPS adalah berupaya memberikan berbagai produk data dan informasi statistik yang dihasilkannya dengan lebih cepat, lebih berkualitas, lebih murah dan lebih mudah. Dengan demikian diharapkan BPS

1

Survei Kebutuhan Data Tahun 2009 dilaksanakan oleh BPS di 11 provinsi (Sumatera Barat, Lampung , Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku dan Papua) dan tahun 2010, pengumpulan data SKD selain dilaksanakan di BPS, juga dilakukan di 11 (sebelas) BPS provinsi yaitu di BPS Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Bangka Belitung, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara) Ada dua jenis kuesioner yang digunakan yaitu VKD09-P dan VKD09-D yang masing-masing untuk konsumen pengunjung BPS dan dinas/instansi/institusi. Secara khusus kuesioner VKD09-D digunakan hanya untuk mencacah konsumen data (dinas/instansi/insitusi) yang tidak datang langsung ke perpustakaan. Untuk lebih jelasnya lihat publikasi Survei Kebutuhan Data Tahun 2009, Desember 2009, dan Survei Kebutuhan Data tahun 2010, Desember 2010, Katalog BPS: 1399013.

2

Survei Kepuasan Pelanggan: Survei Kepuasan Pengguna Data dilaksanakan oleh Ernst & Young pada September-Oktober 2010. Survei dilakukan dengan cara mewawancarai 37 responden yang merupakan para pengguna data BPS yang berasal dari berbagai kalangan, seperti Kementerian/Lembaga (12), akademisi/peneliti (9), lembaga internasional (6), media massa (3), pemerintah daerah (3), dan sisanya berasal dari internal BPS, perusahaan besar, serta kalangan perbankan.Tidak dipublikasikan.


143

Quick Wins

dapat mendorong pemanfaatkan data dan informasi (outcome) ke berbagai pemangku kepentingan utama dengan lebih baik. Di dalam kerangka reformasi birokrasi BPS, untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat, terutama pemangku kepentingan utama, perlu diupayakan suatu program percepatan (quick wins)

yang benar-benar dapat menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Program Quick Wins BPS dipilih dengan memperhatikan produk statistik yang memiliki daya ungkit (key leverage) tinggi, inovatif, dan merupakan terobosan yang terkait dengan produk utama BPS. Adapun produk utama BPS terdiri dari Produk Data Statistik, Informasi Statistik, Publikasi Statistik, Konsultasi Statistik dan Pelayanan Statistik

Langkah-Langkah Perumusan Quick Wins Kriteria Perumusan Quick Wins Di dalam merumuskan quick wins, BPS mengacu kepada Permenpan dan RB No. 13 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan Quick Wins. Di sana terdapat tiga aspek utama yang perlu diperhatikan yaitu, pemangku kepentingan utama, keluaran utama dan harapan pemangku kepentingan utama. Langkah awal dalam perumusan Quick Wins, BPS melakukan identifikasi pemangku kepentingan utama yang merupakan “customer” BPS. Pemangku kepentingan BPS terdiri dari: Presiden/Institusi Pemerintah, Akademisi/Peneliti, Institusi International, Pemerintah Daerah, dan Institusi Swasta. Dari daftar pemangku kepentingan ini diambil beberapa

144


sampel untuk diteliti lebih dalam lagi berkaitan dengan kepuasan, keluhan dan harapan mereka dalam Survei Kebutuhan Data dan Survei Kepuasan Pelanggan yang telah dilakukan pada tahun 2009 dan 2010. Setelah itu BPS melakukan identifikasi keluaran yang secara umum dapat dikategorikan menjadi lima kelompok keluaran yang terdiri dari; Produk Data Statistik, Informasi Statistik, Publikasi Statistik, Konsultasi Statistik dan Pelayanan Statistik. Keluaran ini menjadi unsur utama yang ditanyakan dalam Survei Kebutuhan Data dan Survei Kepuasan Pelanggan. Berdasarkan ke dua survei tersebut, identifikasi harapan pemangku kepentingan BPS yang terpilih sebagai sampel disajikan dalam tabel 4.1 di bawah ini.

Quick Wins

Tabel 4.1 Produk Utama BPS Dan Harapan Pemangku Kepentingan Utama Nya No 1 2 3 4 5

Produk Utama BPS Produk Data Statistik Informasi Statistik Publikasi Konsultasi Statistik Pelayanan Statistik

Harapan Pemangku Kepentingan Utama Kualitas data lebih baik (akurat dan mutahir) Kualitas informasi lebih baik, konsep dan definisi yang digunakan jelas Publikasi terbit lebih cepat (update), mudah diakses (website dan publikasi), dan harganya murah (bahkan gratis) Lebih mudah Pelayanan yang lebih cepat, baik, murah, dan mudah

Dari tabel tersebut terlihat bahwa harapan pemangku kepentingan utama BPS terhadap produk utama BPS adalah lebih cepat, lebih baik, lebih murah dan lebih mudah, yang bisa dikatakan sebagai

pelayanan prima. Selajutnya tim Quick Wins BPS merumuskan konsep dari “lebih cepat, lebih baik, lebih murah dan lebih mudah” seperti dijelaskan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Konsep Pelayanan Prima BPS yang Diharapkan Pemangku Kepentingan Utama Kriteria Lebih Cepat Lebih Baik Lebih Murah Lebih Mudah

Uraian • Diwujudkan melalui berbagai jenis pelayanan elektronik (e-Services) • Diwujudkan melalui SDM yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi • Diwujudkan melalui perbaikan kualitas data dan informasi statistik dengan menerapkan 10 prinsip dasar statistik (lihat UN ten principles of Statistics) • Ditunjukkan dengan suatu kebijakan diseminasi data yang memberikan biaya yang lebih murah bahkan gratis terhadap segmentasi konsumen data tertentu. • Diwujudkan melalui berbagai cara pelayanan statistik dengan menggunakan teknologi informasi dan penyajian data yang ramah konsumen • Diwujudkan dalam bentuk organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) Road Map Reformasi Birokrasi - Badan Pusat Statistik

145

Quick Wins

Penetapan Quick Wins Setelah melakukan identifikasi harapan pemangku kepentingan dan merumuskan konsep pelayanan prima, selanjutnya langkah yang diambil adalah melakukan penilaian tingkat pencapaian kinerja BPS yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi core business BPS seperti produk data, informasi statistik, dan publikasi statistik, serta konsultasi dan pelayanan statistik. Tingkat pencapaian kinerja ini diperoleh melalui Survei Kebutuhan Data (2009) dan Survei Kepuasan Pelanggan (2010) yang dilakukan Ernst and Young. Berdasarkan hasil survei tersebut, dari sisi coverage, secara umum para pemangku kepentingan puas terhadap data BPS (lebih dari 50 persen responden menyatakan kepuasannya), dimana yang tertinggi adalah data Statistik Harga (73% menyatakan puas).Hanya Statistik Industri yang saat ini belum mampu memuaskan pemangku kepentingan (responden yang menyatakan puas hanya 35 persen). Sementara itu, dalam hal tingkat kerincian (level of detail), produk BPS ternyata tidak memperoleh “nilai bagus” dari responden, dimana Neraca Nasional, Statistik Ekspor-Impor, Statistik

146


Hortikultura dan Tanaman Pangan, serta Statistik Industri hanya 50 persen responden yang puas. Sementara itu, sekitar 85 persen responden menyatakan puas terhadap konsistensi data statistik yang dihasilkan BPS. Hanya Statistik Industri Besar Sedang dan Statistik Tenaga Kerja yang memuaskan kurang dari 80 persen responden. Dari segi comparibility, 65 persen responden dari kalangan lembaga internasional, perbankan dan perusahaan besar menyatakan tidak puas, sementara dari kalangan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan akademisi/peneliti hanya 20 persen yang menyatakan tidak puas. Dari hasil pencapaian kinerja tersebut masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan kinerjanya, terutama berkaitan dengan kemudahan dalam mengakses berbagai produk utama BPS. Tim Quick Wins BPS merumuskan beberapa kandidat kegiatan yang dapat dijadikan Quick Wins dimana jika ditingkatkan akan memberikan dampak yang besar bagi pemangku kepentingan. Kandidat program Quick Wins beserta kegiatannya tersebut antara lain:

Quick Wins

Tabel 4.3 Kandidat Program Quick Wins BPS No Program quick wins 1. Peningkatan Kepuasan Pelanggan 2.

Penyempurnaan Pelayanan Statistik (e-Service)

3.

Pusat Pelayanan Statistik Terpadu

4.

Advanced Release Calendar

Kegiatan • Analisis segmentasi pengguna data • Survei Kepuasan Pelanggan • Harga produk dan publikasi • Statis website menuju dynamic website dengan: o Membangun RSS Feeder o Membangun Grabbing Content o Menambah Subyek website yang dinamis o Metadata web resource • Pembangunan e-wilayah • Pembangunan mobile service • Pembangunan e-library • Memberikan pelayanan kepada pengguna data melalui pelayanan satu pintu, untuk: o Digital publikasi o Penelusuran koleksi publikasi o Konsultasi Statistik o Pemberian Rekomendasi Kegiatan Statistik o Toko Buku Publikasi Statistik • Informasi jadwal rilis publikasi statistik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan)

Dari beberapa kandidat tersebut, kemudian tim Quick Wins BPS akhirnya memilih program yang setelah dikaji mampu diselesaikan dalam kurun waktu 6-12 bulan, dengan ketersediaan sumber daya yang menangani dan anggaran yang tersedia.

Program terpilih adalah program nomor 2, yaitu penyempurnaan pelayanan statistik (e-services), dengan menambahkan beberapa kegiatan dari program lainnya. Program Quick Wins BPS adalah sebagai berikut:


147

Quick Wins

Tabel 4.4 Program Quick Wins BPS No Program Kegiatan 1. Penyempurnaan Dynamic Web BPS Pelayanan Statistik Membangun RSS Feeder sebagai push media bagi para pengunjung situs web BPS yang ingin mendapatkan informasi BPS terbaru secara cepat. Membangun Grabbing Content: yang memungkinkan situs-situs web lain mengambil sebagian berita headline terbaru BPS Menambah Subyek website yang dinamis 2. Pelayanan Statistik Memberikan pelayanan kepada pengguna data Terpadu melalui pelayanan satu pintu 3. Advanced Release Menyediakan informasi jadwal terbit publikasi Calendar statistik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan)

148


Kondisi Awal

Target

Hanya untuk BRS

Menambahkan kegiatan/produk BPS lainnya

Belum ada

Menentukan topik Grabbing Content

Tiga Subyek Lima subyek Dilayani pada beberapa Tersentralisasi unit Belum ada Menetapkan 10 produk antara lain EksporImpor, IHK, dan NTP

Quick Wins

RENCANA-RENCANA PELAKSANAAN QUICK WINS 4.1 TAHAPAN PERSIAPAN Untuk meyakinkan bahwa apakah program ini selesai tepat pada waktunya dan hasilnya dapat dinikmati oleh pengguna data maka harus dibuat tahap-tahap pengelolaan dan penjadwalan program secara jelas. 4.1.1 Program Penyempurnaan Pelayanan Statistik Pada program penyempurnaan pelayanan statistik kegiatan yang utama dilakukan adalah melakukan peningkatan website dari statis ke web dinamis. Dalam program ini langkah-langkah tersebut sebagai berikut: 4.1.1.1 Pembentukan Tim Kerja dan Struktur Tim Kerja Penanggung Jawab: Direktur Direktorat Diseminasi Statistik Koordinator Pelaksana: Kepala Subdit Pelayanan dan Promosi Statistik Pelaksana: 1. Subdit Pelayanan dan Promosi Statistik 2. Subdit Jaringan dan Komunikasi Data 3. Subject matter terkait 4.1.1.2 Rencana dan jadwal kerja a. Melakukan evaluasi berkala (setiap bulan sekali atau lebih cepat) dengan subject matter untuk mendukung ketersediaan data yang akan didiseminasikan pada masyarakat. b. Membangun RSS Feeder sebagai push media bagi para pengunjung situs web BPS yang ingin mendapatkan informasi BPS terbaru secara cepat.


149

Quick Wins

c. Membangun Grabbing Content: yang memungkinkan situs-situs web lain mengambil sebagian berita headline terbaru BPS. d. Menambah Subyek website yang dinamis. e. Menyiapkan SDM untuk mendukung program. f. Membuat pedoman prosedur dan standar web. 4.1.2 Program Pelayanan Statistik Terpadu Program pelayanan statistik terpadu dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pengguna data BPS melalui pelayanan satu pintu. Dalam program ini langkah-langkah tersebut sebagai berikut: 4.1.2.1 Pembentukan Tim Kerja dan Struktur Tim Kerja Penanggung Jawab: Direktur Direktorat Diseminasi Statistik Koordinator Pelaksana: Kepala Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik Pelaksana: 1. Subdit Pelayanan dan Promosi Statistik 2. Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik 3. Subdit Perpustakaan dan Dokumentasi Statistik 4. Subdit Rujukan Statistik 5. Subject matter terkait 4.1.2.2 Rencana dan jadwal kerja 1. Menyempurnakan pedoman pelayanan yang telah ada sehingga dapat menjadi panduan bagi petugas maupun pengguna pelayanan statistik terpadu.

150


Quick Wins

2. Menyempurnakan sistem aplikasi pelayanan statistik terpadu. 3. Melakukan evaluasi pelayanan statistik terpadu secara rutin setiap bulan. 4. Menyiapkan SDM untuk mendukung program melalui workshop dan pelatihan bagi petugas. 4.1.3 Program Advanced Release Calendar Program Advanced Release Calendar dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi pengguna data BPS dalam mendapatkan informasi dan publikasi statistik. Dalam program ini langkahlangkah tersebut sebagai berikut: 4.1.3.1 Pembentukan Tim Kerja dan Struktur Tim Kerja Penanggung Jawab: Direktur Direktorat Diseminasi Statistik Koordinator Pelaksana: Kepala Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik Pelaksana: 1. Subdit Publikasi dan Kompilasi Statistik 2. Subdit Pelayanan dan Promosi Statistik 3. Subject matter terkait 3.1.3.2 Rencana dan jadwal kerja 1.

Melakukan identifikasi publikasi yang akan ditetapkan untuk masuk dalam advanced release calendar

2.

Melakukan koordinasi dan evaluasi waktu terbit publikasi dengan subject matter secara rutin (bulanan)


151

Quick Wins

3.

Menayangkan dalam website BPS.

4.

Menyiapkan SDM untuk mendukung program melalui workshop dan pelatihan bagi petugas.

a. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Penyempurnaan Pelayanan Statistik TAHUN NO

URAIAN TAHAPAN

2011 8

152

1.

Melakukan evaluasi berkala (setiap bulan sekali atau lebih cepat) dengan subject matter

2.

Membangun RSS Feeder sebagai push media bagi para pengunjung situs web BPS yang ingin mendapatkan informasi BPS terbaru secara cepat.

3.

Membangun Grabbing Content: yang memungkinkan situs-situs web lain mengambil sebagian berita headline terbaru BPS

4.

Menambah Subyek website yang dinamis

5.

Menyiapkan SDM untuk mendukung program

6.

Membuat pedoman prosedur dan standar web


9

10

2012 11

12

1

2

3

4

5

6

Quick Wins

b. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pelayanan Statistik Terpadu TAHUN NO

URAIAN TAHAPAN

2011 8

1.

Menyempurnakan pedoman pelayanan yang telah ada sehingga dapat menjadi panduan bagi petugas maupun pengguna pelayanan statistik terpadu.

2.

Menyempurnakan sistem aplikasi pelayanan statistik terpadu.

3.

Melakukan evaluasi pelayanan statistik terpadu secara rutin setiap bulan.

4.

Menyiapkan SDM untuk mendukung program melalui workshop dan pelatihan bagi petugas

9

10

11

2012 12

6

1

2

3

4

5

6

4

5

6

c. Waktu Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Advance Release Calendar TAHUN NO

URAIAN TAHAPAN

2011 8

1.

Melakukan identifikasi publikasi yang akan ditetapkan untuk masuk dalam advanced release calendar.

2.

Melakukan koordinasi dan evaluasi waktu terbit publikasi dengan subject matter secara rutin (bulanan)

3.

Menayangkan dalam website BPS.

4.

Menyiapkan SDM untuk mendukung program melalui workshop dan pelatihan bagi petugas

9

10

11

2012 12

6

1

2

3


153

Quick Wins

4.2 TAHAPAN IMPLEMENTASI DAN MONEV Untuk meyakinkan tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selalu berada pada tingkat yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan survei kepuasan pelanggan baik dilakukan BPS atau lembaga independen. Langkah-langkah yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi meliputi: a. Membuat check list kegiatan pelayanan secara rinci. b. Memantau apakah sarana dan prasarana pelayanan tersedia dan berfungsi dengan baik. c. Memantau apakah petugas melakukan pelayanan sesuai dengan prosedur yang digariskan. d. Membuat rancangan pengawasan termasuk siapa dan cara pelaksanaannya. e. Membuat evaluasi mengenai hasil pemantauan sarana dan prasana serta SDM jika terjadi kesalahan. f. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan lebih lanjut.

154


Daftar Isi. iii DAFTAR ISI... DAFTAR SINGKATAN... RINGKASAN EKSEKUTIF... vii

Recommend Documents