DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR……………………………………………………………………………………
i ii
RINGKASAN EKSEKUTIF……………………………………………………………………………
vii
DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………………..
viii
DAFTAR TABEL……………………………………………………………………………………….. BAB I
BAB II
PENDAHULUAN …..…………………………………………………………..
1 1 8 9
A. Gambaran Umum ……………………………………...................... B. Maksud dan Tujuan ..…………………………………………………….. C. Sistematika Penyajian ..………………………………………………….
10 10 10
RENCANA STRATEGIS dan PENETAPAN KINERJA ...…….
BAB III
A. Rencana Strategis 2011 – 2015 ...…………………………………… 1. Isu Strategis ........................................................ 2. Visi dan Misi ......................................................... 3. Maksud dan Tujuan ...............................................
13 13 18
B. Penetapan ..………………………………………………………. 1. Sasaran dan Indikator Kinerja ……………………… 2. Rencana Kerja tahun ………………………………………
Sasaran
25 28 56
2013
60
AKUNTABILITAS ………………………………………………. BAB IV
12
Kinerja
62 KINERJA
A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja ………....………… B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ……………….……………. C. Evaluasi Kinerja Berdasarkan Capaian Target SPM
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
25
65 65 74 74 75 77
…….……. D. Evaluasi terhadap ...………….
penetapan
kinerja
tahun
E. Akuntabilitas ..……………………………………………….
2012
Keuangan
1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah ……………… 2. Anggaran dan ………………………………...
Realisasi
Belanja
PENUTUP ..………………………………………………………………………. A. Keberhasilan………………………………………………………………… . B. Permasalahan ………………………………………………………………. C. Upaya Pemecahan Masalah……………………………………………. LAMPIRAN-LAMPIRAN I. II.
Alur Perencanaan Tahun 2012 Penetapan Kinerja Tahun 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
2
DAFTAR TABEL Hal Tabel
:
Indikator Kinerja Utama Tahun 2012…………………………. ...
Tabel
:
Hubungan Visi/ Misi dan Tujuan serta Sasaran Renstra
Tabel
:
Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2012 ………………. ..
Tabel 56
:
Target
Tabel
:
Formulir Penetapan Kinerja Tahun 2012..............……….
58
Tabel
:
Realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2012 ..….................
60
Tabel
:
Realisasi
Tabel
:
Rekapitulasi Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung dan Langsung Tahun Anggaran 2012 …………
SPM
Tahun
2012
14 16 25
…………............................…………
Pendapatan Daerah (PAD) Tahun 2012 ………
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
63 Tidak 67
3
RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan ini merupakan implementasi program-program guna mencapai Tujuan dan Sasaran Utama dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas secara keseluruhan. Sesuai dengan Rencana Strategik tahun 2011 - 2015, visi ke depan dari Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah
“ Permukiman Yang Layak, Tertata Dan
Berkelanjutan Tahun 2015 “. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan beberapa misi, yaitu: 1.
Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkualitas dan terintegrasi.
2.
Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman (yang bersifat khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang publik, bangunan gedung, dan sarana prasarana kebersihan.
3.
Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisipasi masyakat.
4.
Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan.pengembangan perumahan dan prasarana dasar lingkungan permukiman.
5.
Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum/ airbersih, air limbah, drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat.
6.
Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta.
7.
Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Keciptakaryaan. Untuk mencapai misi tersebut, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang akan
dicapai oleh Dinas. Tujuan dan sasaran tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. Program dan kegiatan tahun 2012 dapat dilihat sebagai berikut:
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
4
PROGRAM KEGIATAN DI DISPERTASIH TAHUN ANGGARAN 2012 PROGRAM
KEGIATAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Pendukung Adm. Teknis & perkantoran Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
3 4 1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
1
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2
Penyusunan Produk Hukum Bidang Keciptakaryaan
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
10 11 12 13 14
2
3
4
5
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN 1
Program Pengembangan Perumahan
1
Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan
2
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
3 4
Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah sederhana sehat Penyusunan Data Bangunan Pemerintah
5 6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
5
2
3 4
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (Penyediaan Sarana Air Bersih Pedesaan)
2
Penetapan Kebijakan dan Strategis Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Hunian Berimbang (Penyusunan CAP-RPP)
3
Penetapan Kebijakan dan Strategis Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Hunian Berimbang (Pelaksanaan RPKPP)
4
Pengendalian dan Pengawasan Bangunan
5
Penataan Sarana Sanitasi Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran
1 1 2
1
Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran Pengadaan Sarana Prasarana Damkar Slang dan HT Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Pelatihan Tenaga Sukarela Pertolongan Bencana Kebakaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Diklat Damkar Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman
1
Penetapan kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang
2
Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
3
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
4
Sosialisasi NSPM Perencanaan Penataan Ruang
1
Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria Pemanfaatan Ruang (Perencanaan Kawasan Ibukota Cicalengka)
2
Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Kajian Pemanfaatan Ruang KBT)
3
Survey dan pemetaan
4
Penyusunan Kajian (Kajian Tegalluar Pembuatan Danau Embungembung)
3 4 5 6 7
5 6
7
Program pengelolaan areal pemakaman Program Perencanaan Tata Ruang
Program Pemanfaatan Tata Ruang
8
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
9
Program Pengembangan Data /Informasi
1
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
2
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
3
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
6
4 1 0
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 2 3 4
1 1
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1 2 3
4 1 2
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan (Sosialisasi Kebersihan) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Penyusunan dan Analisis Data /Informasi Pengelolaan RTH Penyusunan Program Pengembangan RTH Penataan RTH dalam rangka dukungan Program Penataan RTH (Si Jalak Harupat dan Jl. Al Fathu Pendampingan Program Pemerintah Pusat / Propinsi) Pemeliharaan RTH (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Taman) Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sehat Sederhana (Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan)/PNPM Perkotaan
Di dalam analisis diuraikan mengenai hambatan-hambatan untuk kegiatan yang tidak mencapai sasaran. Hal ini sebagai tindakan korektif untuk pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. Secara umum dapat dikemukakan bahwa hambatan dan kendala berasal dari faktor internal dan eksternal yang menyangkut sumber daya, baik masyarakat maupun karyawan, dana dan sarana/prasarana untuk kegiatan kedinasan. Untuk keseluruhan kegiatan tersebut, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi biaya untuk kegiatan belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung), Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi biaya yaitu : a. Belanja Tidak Langsung, meliputi : Belanja Pegawai sebesar Rp. 15.861.916.064,50 dan terealisasi sebesar Rp. 15.036.328.372,00 atau 94,80 %, terdiri atas : Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 13.031.797.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.446.037.372,00 atau 95,51 %, Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 2.444.302.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.315.067.000,00 atau 94,71 %, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp. 385.816.564,50,00 dan terealisasi sebesar Rp. 275.224.000,00 atau 71,33 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
7
b. Belanja Langsung sebesar Rp. 53.560.738.540,00 dan terealisasi sebesar Rp. 48.981.654.715,00 atau 91,45 %, terdiri dari : 1) Belanja Langsung Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD sebesar Rp. 2.994.647.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.909.195.079,00 atau 97,14 %, terdiri atas : - Belanja Pegawai sebesar Rp. 422.190.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 387.030.000,00 atau 91,67 %. - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.317.212.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.275.122.679,00 atau 98,18 %. - Belanja Modal sebesar Rp. 255.245.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 247.042.400,00 atau 96,78 %. 2) Belanja Langsung Urusan Wajib SKPD sebesar Rp. 50.566.091.040,00 dan terealisasi sebesar Rp. 45.933.144.636,00 atau 90,83 %, terdiri atas : - Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.767.296.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.661.702.000,00 atau 97,19 %. -
Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 15.361.369.350,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.611.152.966,00 atau 95,11 %.
-
Belanja Modal sebesar Rp. 31.437.425.690,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.799.604.670,00 atau 88,42 %.
Sehingga pencapaian kinerja keuangan belanja total dalah rencana sebesar Rp. 69.422.654.604,50
terealisasi sebesar Rp. 64.017.983.087,00 atau
pencapaian 92.21 %.
Soreang,
Februari 2013
KEPALA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN
H. SLAMET MULYANA, SH., S.IP., M.Si Pembina NIP. 19600307 198503 1 001
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
8
BAB I PENDAHULUAN
1.
Gambaran Umum
Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor : 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Tugas pokok Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah merumuskan kebijaksanaan teknis dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang perumahan, penataan ruang dan kebersihan yang meliputi pengembangan kawasan, pengembangan perumahan, penataan ruang, penataan dan pengendalian bangunan, permukiman, pelayanan kebersihan, dan pengelolaan sampah serta melaksanakan ketatausahaan dinas. Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dalam pelaksanaan tugas pokok di atas, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung. Dinas Pemahan, Penataan ruang dan Kebersihan, terdiri atas : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat membawahkan : 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Penyusunan Program
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
9
3. Bidang sebanyak 6 Bidang yaitu : 1.Bidang pengembangan Kawasan, membawahkan ; 1)
Seksi Pengembangan Kawasan Khusus
2)
Seksi Kerjasama pengembangan Kawasan
2.Bidang pengembangan Perumahan, membawahkan : 1)
Seksi Pengembangan Perumahan
2)
Seksi Pembinaan Perumahan
3)
Seksi Pengembangan Fasilitas Umum
3.Bidang Penataan Ruang, membawahkan : 1)
Seksi Perencanaan Tata Ruang
2)
Seksi pemanfaatan Ruang
3)
Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
4.Bidang penataan dan Pengendalian Bangunan, membawahkan : 1)
Seksi Pembangunan Bangunan Gedung
2)
Seksi Pembinaan Teknis Bangunan Gedung
3)
Seksi Pengendalian Bangunan
5.Bidang Permukiman, membawahkan : 1)
Seksi Pembangunan
2)
Seksi Pembinaan Teknis
3)
Seksi Pengembangan Teknologi Dan Industri
6.Bidang Kebersihan, membawahkan;
4.
1)
Seksi Pelayanan Kebersihan
2)
Seksi Kerjasama Pengelolaan Persampahan
3)
Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana
UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) sebanyak 8 (delapan) unit yaitu : 1. UPTD Pemadam Kebakaran sebanyak 3 (tiga) unit terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha . 2. UPTD Pertamanan dan Pemakaman sebanyak 1 (satu) unit terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 3. UPTD Pengangkutan Sampah sebanyak 4 (empat) unit terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha .
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
10
Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, memiliki fungsi : (a).
Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
(b).
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
(c).
Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
(d).
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.
Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan terdiri atas : 1.
Kepala Dinas (Eselonering II b)
1 orang
2.
Sekretaris (Eselonering III a)
1 orang
3.
Kepala Bidang (Eselonering III b)
6 orang
4.
Kepala Sub Bagian (Eselonering IV a)
3 orang
5.
Kepala Seksi (Eselonering IV a)
17 orang
6.
Kepala UPTD (Eselonering IV a)
8 orang
7.
Kepala Sub Bagian pada UPTD (Eselonering IV b)
8 orang
8.
Kelompok Jabatan Fungsional
0 orang
9.
Pelaksana (Staf)
PNS (Pegawai Negeri Sipil)
TKK (Tenaga Kontrak Kerja)
285 orang 14 orang Jumlah
299
orang
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012, bahwa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
11
kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Tahun 2012 meliputi program / kegiatan yaitu : Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD : a.
Program Pelayanan administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan :
1.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.
Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor (Sewa Repeater)
3.
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
4.
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
7.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12. Penyediaan Tenaga Pendukung Adm. Teknis & Perkantoran 13. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 14. Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah b.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, terdiri atas kegiatan :
1.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
3.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
4.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
12
c.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri atas kegiatan :
1.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
d.
Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
terdiri atas kegiatan : 1.
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2.
Penyusunan Produk hukum Bidang Keciptakaryaan
e.
Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Program dan Kegiatan Urusan : f.
Program Pengembangan Perumahan, terdiri atas kegiatan :
1.
Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan (Pendataan Perumahan terorganisir dalam Bentuk Peta Digital)
2.
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
3.
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan (Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan)
4.
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu
5.
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
6.
Penyusunan Data Bangunan Pemerintah
g.
Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri atas kegiatan :
1.
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
2.
Penetapan
Kebijakan
dan
Strategi
Penyelenggaraan
Keserasian
Kawasan dan Hunian Berimbang (Penyusunan CAP-RPP)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
13
3.
Penetapan
Kebijakan
dan
Strategi
Penyelenggaraan
Keserasian
Kawasan dan Hunian Berimbang (Pelaksanaan RPKPP) 4. 5.
Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Penataan Sarana Sanitasi (Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin) (Pendamping DAK dan BOP)
h.
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri atas kegiatan :
1.
Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat
i.
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan
Bahaya
Kebakaran, terdiri atas kegiatan : 1.
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran
2.
Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran
3.
Pengadaan Sarana Prasarana Damkar Slang dan HT
4.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
5.
Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
6.
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
7.
Pelatihan Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR)
8.
Pembangunan
Sarana
dan
Prasarana
Gedung
Diklat
Damkar
(Pendamping RPIJM Pemerintah Pusat) j.
Program Pengelolaan Areal Pemakaman terdiri atas kegiatan:
1.
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
k.
Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri atas kegiatan :
1.
Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang
2.
Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL
3.
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
14
4.
Penyusunan
Rencana
Teknis
Ruang
Kawasan
(Perencanaan
Keterpaduan Blok Plan di Desa Cincin Kec. Soreang 5.
Sosialisasi NSPM Perencanaan Penataan Ruang
l.
Program Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan :
1.
Penyusunan Norma, Standar dan Kriteria (Perencanaan Kawasan Ibukota Cicalengka)
2.
Penyusunan Kebijakan pengendalian Pemanfaatan Ruang KBT)
3.
Survey dan Pemetaan
4.
Penyusunan Kajian (Kajian Tegalluar Pembuatan Danau Embungembung)
Pemanfaatan
Pemanfaatan
Ruang
Ruang (Kajian
m. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang,
terdiri
atas
kegiatan : 1.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
n.
Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri atas kegiatan :
1. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen o.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri atas kegiatan :
1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan 2. Peningkatan
Operasi
dan
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan. 3. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 4. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
p. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri atas kegiatan :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
15
1. Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH 2. Penyusunan Program pengembangan RTH 3. Penataan RTH dalam dukungan Program Penataan RTH (Si Jalak Harupat dan Jl. Al Fathu pendampingan Program pemerintahan Pusat/Propinsi) 4. Pemeliharaan RTH q.
Program
peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun Desa, terdiri atas kegiatan : ‘1.
Pembangunan
Sarana
dan
Prasarana
Rumah
Sehat
Sederhana
(Pendamping Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan)/PNPM Perkotaan
2.
Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Laporan adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung, dalam rangka pelaksanaan misi dinas berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2012. Adapun tujuannya adalah : 1. Mengukur pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sebagai masukan dalam peningkatan kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 2. Memberikan
gambaran
keberhasilan/kegagalan,
tingkat
pencapaian
hambatan/kendala,
kinerja
permasalahan
Dinas, yang
dihadapi, dan kesimpulan capaian kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung. 3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna peningkatan kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
16
3. Sistematika Laporan Sistematika
Pelaporan
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintahan (LAKIP) ini sebagai berikut : Bab I Berisi
Pendahuluan Gambaran
Umum,
Maksud
dan
Tujuan
Pelaporan
serta
Sistematika Penyajian. Bab II
Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja
Berisi Rencana Strategis, Penetapan Kinerja tahun 2011 - 2015 dan Perencanaan Anggaran Bab III Akuntabilitas Kinerja Berisi Pengukuran Capaian dan Evaluasi Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Evaluasi Kinerja
Berdasarkan Capaian Target SPM
dan Akuntabilitas Keuangan Bab IV Penutup Berisi Keberhasilan, Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Lampiran-lampiran a.
Dokumen Penetapan Kinerja yang telah ditandatangani
b.
Alur Perencanaan 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
17
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
A.
RENCANA STRATEGIS Tahun 2011 - 2015 1.
Isu Strategis
Isu-isu penting merupakan permasalahan yang berkaitan dengan tugas Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, diantaranya : 1) Belum optimalnya kualitas pemanfaatan ruang dan infrastruktur wilayah; 2) Derajat Permukiman Sehat masyarakat masih rendah; 3) Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; 4) Belum optimalnya capaian respon time penanggulangan kebakaran; 5) Belum optimalnya pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di Bidang perumahan dan pemukiman; 6) Belum optimalnya kualitas Pelayanan Publik; 7) Belum optimalnya pelayanan sarana prasarana dasar wilayah; 8) Belum optimalnya ketersediaan permukiman dan perumahan yang layak; 9) Kualitas pelayanan publik belum optimal disebabkan antara lain oleh terbatasnya kualitas sumberdaya manusia aparatur, kinerja birokrasi, SPM, dan sarana prasarana yang belum memadai;
2.
10)
Pola penggunaan lahan berkembang pesat;
11)
Tingginya tingkat alih fungsi lahan;
12)
Kecenderungan pelanggaran terhadap tata ruang.
Visi dan Misi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
18
Berdasarkan
potensi,
permasalahan dan peluang yang dimiliki Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, serta memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung, aspirasi dan dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang selama kurun waktu 2011 - 2015, visi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah :
” Permukiman Yang Layak, Tertata Dan Berkelanjutan Tahun 2015
”
Terwujudnya visi, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap personil Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan 7 (tujuh) misi sebagai berikut : 8. Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkualitas dan terintegrasi. 9. Meningkatkan
kualitas
sarana
dan
prasarana
dasar
lingkungan
permukiman (yang bersifat khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang publik, bangunan gedung, dan sarana prasarana kebersihan. 10. Meningkatkan
upaya
pencegahan
dan
penanggulangan
bencana
kebakaran di lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisipasi masyakat. 11. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan
permukiman,
bangunan
gedung
serta
sarana
prasarana
kebersihan.pengembangan perumahan dan prasarana dasar lingkungan permukiman. 12. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum / air bersih, air limbah, drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
19
13. Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta. 14. Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Keciptakaryaan.
3. Maksud dan Tujuan
Maksud
Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut : a. Sebagai acuan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dan Stakeholder dalam menentukan prioritas program 5 (lima) tahun ke depan (2011 – 2015) debagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahunan (Renja Dinas Tahunan). b. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas selama 4 (empat) tahun ke depan.
Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, program yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 – 5 tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan di Kabupaten Bandung. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015 adalah : 1. Mewujudkan profesionalisme aparatur. 2. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. 3. Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi. 4. Meningkatkan pengelolaan, penataan dan pengawasan kinerja drainase permukiman.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
20
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis dan cepat tumbuh. 6. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. 7. Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. 8. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. 9. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang fungsional, indah, teduh dan lestari. B.
PENETAPAN KINERJA 1.
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung untuk periode tahun 2011 – 2015. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur
(measuable), dapat dicapai (attainable),
nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound). Penetapan Kinerja berikut target yang ingin dicapai di tahun 2015 sesuai RPJMD tahun 2011 - 2015, dapat dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 3.1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
21
PENATAPAN KINERJA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN TAHUN 2012 Sasaran Strategis
Penanggung jawab
Indikator Kinerja Utama
Sumber data
Ket
Kualitas Ke-Tata Ruang-an Jumlah bangunan ber-IMB
∑ Bangunan ber-IMB
Jumlah bangunan Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan (Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang)
Bidang P2B
Persentase Bangunan ber-IMB
∑ Bangunan ber-IMB ∑ Bangunan di Kab. Bandung
Kualitas Ke-Tata Ruang-an Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha) Luas wilayah ber HPL/HGB Luas wilayah Persentase RTH per Satuan luas wilayah
Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih (Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih)
∑ Bangunan di Kab. Bandung
Kualitas Perumahan
Permukiman
Jumlah penduduk akses air bersih
yang
∑ Ruang Terbuka Hijau yang dikelola ∑ Wil ber HPL/HGB ∑ Luas Wilayah ∑ Ruang dikelola ∑ Wilayah
Terbuka
Hijau
yang
dan
mendapat
Jumlah rumah tangga Persentase mempunyai bersih
- Bidang Penataan Ruang - UPTD Pemakaman dan Pertamanan
penduduk yang akses air minum/air
∑ penduduk yang mendapat akses air bersih Bidang Permukiman
∑ rumah tangga ∑ penduduk yang mendapat akses air bersih ∑ rumah tangga
Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perdesaan Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah setempat (Tersedianya Prasarana dan Sarana Permukiman)
Kualitas Perumahan
Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah (Meningkatnya Kualitas Jasa
Kualitas Lingkungan Hidup
Jumlah sanitasi
Permukiman
rumah
tinggal
dan berakses
Jumlah rumah tangga Persentase bersanitasi
rumah
tinggal
- Bidang Permukiman - Bidang Kebersihan
∑ rumah tinggal berakses sanitasi ∑ rumah tangga ∑ rumah tinggal berakses sanitasi ∑ rumah tangga
Jumlah volume sampah tertangani/terangkut (m3/hr)
yang
∑ Volume sampah terangkut
Jumlah volume dihasilkan (m3/hr)
yang
∑ Volume sampah yang dihasilkan
sampah
Persentase penanganan sampah
∑ Volume sampah Terangkut
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
22
Pelayanan Persampahan
∑ Volume sampah yg dihasilkan Kualitas Lingkungan Hidup Jumlah TPSS (unit)
∑ TPSS yg ada
Jumlah Daya Tampung TPS (m3)
Bidang Kebersihan
Jumlah Penduduk (jiwa) Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah penduduk (%) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
Cakupan pelayanan kebakaran Jumlah (Unit)
mobil
∑ Penduduk x 2,5 l/o/h ∑ Penduduk ∑ Daya Tampung TPSS ∑ Penduduk
bencana
pemadam
kebakaran
∑ mobil pemadam kebakaran
Jumlah penduduk (Jiwa)
∑ penduduk
Luas wilayah (KM2) Jumlah kejadian kebakaran (kali) Persentase Tingkat Pelayanan Kebakaran Bandung (%)
Cakupan di Kab.
UPTD DAMKAR Wilayah I, II dan III
∑ Luas wilayah ∑ kejadian kebakaran dalam 1 tahun Jangkauan luas WMK Luas wilayah Kab. Bandung
Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) (%) Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman (Tersedianya Prasarana dan Sarana Permukiman)
Kualitas Perumahan
Permukiman
dan
Luas area permukiman (Ha) Total luas area permukiman (Ha) Persentase luas permukiman yang tertata (%)
Bidang Pengembangan Perumahan
Luas kawasan kumuh (Ha)
∑ total luas permukiman ∑ Luas permukiman ∑ total luas permukiman ∑ Luas kawasan kumuh
Luas wilayah (Ha)
Bidang Kawasan
Persentase kawasan kumuh (%) Permukiman layak rumah layak huni
∑ Luas permukiman
huni
∑ Luas kawasan kumuh ∑ Wilayah
dan
Luas permukiman layak huni (Ha)
∑ Luas permukiman layak huni
Luas wilayah (Ha) Persentase kawasan permukiman layak huni (%) Jumlah rumah layak huni (unit)
∑ Wilayah
∑ Luas wilayah Bidang Pengembangan Perumahan
∑ Luas permukiman layak huni ∑ Luas wilayah ∑ Rumah layak huni
Jumlah rumah tangga (unit)
∑ Rumah tangga
Rasio rumah layak huni (%)
∑ Rumah layak huni ∑ Rumah tangga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
23
Kualitas Perumahan
Permukiman
dan
Jumlah Tempat Pemakaman Umum
∑ Tempat Pemakaman Umum
Luas Tempat Pemakaman Umum
∑ Luas Tempat Pemakaman Umum
Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum
∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum
Jumlah Tempat Umum (TPBU)
Pemakaman Bukan
∑ Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
luas Tempat Pemakaman Bukan Umum
∑ Luas Tempat Pemakaman Bukan Umum (M2)
Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Jumlah Tempat Pemakaman Jumlah luas Tempat Pemakaman
Jumlah Daya Pemakaman
tampung
UPTD Pemakaman dan Pertamanan
Tempat
∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) ∑ Tempat Pemakaman ∑ Luas Tempat Pemakaman Umum (M2) ∑ Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) ∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum (JNSH) ∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
Jumlah Penduduk
∑ Penduduk
Rasio Tempat Pemakaman Umum persatuan penduduk
∑ Daya Pemakaman ∑ Penduduk
Sumber :
tampung
Tempat
Rencana Strategis Dinas tahun 2011 – 2015 Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dan RPJMD Kab. Bandung tahun 2010 – 2015
Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, diuraikan dalam matriks tabel berikut : Tabel 3.2 Hubungan Visi/Misi dan Tujuan serta Sasaran Renstra SKPD Permukiman Kabupaten Bandung Yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan tahun 2015 Misi Tujuan Sasaran Misi 1 : Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang implementatif
1. Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan 2. Mewujudkan RTH yang fungsional, indah, teduh dan lestari
1.
Meningkatnya kinerja penataan ruang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
24
Permukiman Kabupaten Bandung Yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan tahun 2015 Misi Tujuan Sasaran Misi 4 : Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan Misi 2 : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman, ruang publik, bangunan gedung dan sarana prasarana kebersihan
1. Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan air limbah 2. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya
1. Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih (Meningkatnya kualitas jasa pelayanan prasarana air bersih) 2. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah (Meningkatnya kualitas jasa pelayanan persampahan)
Misi 5 : Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah, drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat Misi 7 : Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan
Misi 3 : Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisipasi masyarakat
1. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya
1.
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
25
Permukiman Kabupaten Bandung Yang Layak, Produktif dan Berkelanjutan tahun 2015 Misi Tujuan Sasaran
Misi 6 : Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta
2.
1. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur
1.
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman (Tersedianya prasarana dan sarana permukiman)
Rencana Kerja tahun 2013 Implementasi dari program yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari beberapa dasar hukum yang melandasinya serta beberapa kebijakan yang harus dilaksanakan dalam rangka
melaksanakan kebijakan Pemerintah
Kabupaten Bandung. Adapun beberapa dasar hukum yang melandasi program dan kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan tahun 2012, diantaranya : 1.
Rencana Pembangunan Daerah Tahunan Kabupaten Bandung.
2.
Rencana Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015.
3.
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2011 tanggal 23 September 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
26
4.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban
Keuangan
Daerah
Kabupaten
Bandung
(Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7 Seri D); 5.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan
Belanja
Daerah
Kabupaten
Bandung
Tahun
Anggaran 2012; 8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012; 9.
Keputusan
Bupati
Bandung
Nomor
954/Kep.68/Dispertasih/2012
tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012; 10. Keputusan
Bupati
Bandung
Nomor
954/Kep.171/Dispertasih/2012
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 954/Kep.68/Dispertasih/2012 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah
pada
Dinas
Perumahan,
Penataan
Ruang
dan
Kebersihan
Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012; 12 Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tanggal 30 Maret 2012 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2012; 13 Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung tanggal 23 Nopember 2012 tentang Pengesahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
27
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2012. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012, bahwa kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan tahun 2012 meliputi program / kegiatan yaitu : Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD : Program Pelayanan administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 11. Penyediaan Tenaga Pendukung Adm. Teknis & Perkantoran 12. Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 13. Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, terdiri atas kegiatan : 1. Pengadaan mobil jabatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
28
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor 6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri atas kegiatan : 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
terdiri
atas kegiatan : 1. Kajian Data Potensi Pendapatan 2. Evaluasi dan Kajian Tupoksi 3. Evaluasi Operasional Pelayanan Persampahan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Program dan Kegiatan Urusan : Program Pengembangan Perumahan, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) 2. Koordinasi
penyelenggaraan
pengembangan
perumahan
(Verifikasi
Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan) 3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu 4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 5. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (DAK) Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri atas kegiatan : 1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
29
2. Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Hunian Berimbang 3. Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin 4. Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin (DAK) 5. Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Percepatan Pembangunan sanitasi Permukiman (PPSP) 6. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri atas kegiatan : 1. Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat Program
Peningkatan
Kesiagaan
dan
Pencegahan
Bahaya
Kebakaran, terdiri atas kegiatan : 1. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran 2. Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran 4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 5. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 6. Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Program Pengelolaan Areal Pemakaman terdiri atas kegiatan : 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 2. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Program Pengembangan Data/Informasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
30
1. Penyusunan Kajian keterpaduan Program Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung 2. Penyusunan Pedoman Standarisasi Bentuk Bangunan Pemerintah dan Bangunan Komersil di Kabupaten Bandung 3. Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung 4. Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Berbasis WEB di Kabupaten Bandung 5. Penataan dan Pengendalian Bangunan 6. Pembangunan Pagar Komplek Pemda dan Penataan Landscape Lapangan Upakarti 7. Perencanaan Gapura Batas Kota/Kabupaten Bandung 8. Pengadaan Tempat Khusus Merokok (Gazebo) Program Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan : 1. Survey dan Pemetaan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan ruang 2. Pengawasan Pemanfaatan Ruang 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunana Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan 3. Peningkatan
Operasi
dan
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan. 4. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan 5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
31
Program Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri atas kegiatan : 1. Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH 2. Penataan RTH 3. Pemeliharaan RTH
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.
Kerangka Pengukuran Capaian dan Evaluasi Kinerja Tahun 2012 Kerangka
Pengukuran
Capaian
dan
Evaluasi
Kinerja Kegiatan
Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Sasaran Strategis Meningkatnya
Indikator Kinerja Utama
Sumber data
Target tahun 2012
Ket
Kualitas Ke-Tata Ruang-an
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
32
peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan (Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang)
Jumlah bangunan ber-IMB
∑ Bangunan ber-IMB
Jumlah bangunan
∑ Bangunan di Kab. Bandung
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan
∑ Bangunan ber-IMB ∑ Bangunan di Kab. Bandung
3.900 1.594.191 0,24
Kualitas Ke-Tata Ruang-an Luas (Ha)
Ruang
Terbuka
Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah setempat (Tersedianya Prasarana dan Sarana Permukiman) Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah (Meningkatnya Kualitas Jasa
∑ Ruang Terbuka Hijau yang dikelola
Luas wilayah ber HPL/HGB
∑ Wil ber HPL/HGB
Luas wilayah
∑ Luas Wilayah
Persentase RTH Satuan luas wilayah Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih (Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Bersih)
Hijau
46.187,94 176.793,46
per
∑ Ruang Terbuka Hijau yang dikelola ∑ Luas Wilayah Kualitas Permukiman dan Perumahan
Jumlah penduduk yang mendapat akses air bersih Jumlah rumah tangga Persentase penduduk yang mempunyai akses air minum/air bersih Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perdesaan
∑ penduduk yang mendapat akses air bersih ∑ rumah tangga ∑ penduduk yang mendapat akses air bersih ∑ rumah tangga
942.244 999.082 95,071
Kualitas Permukiman dan Perumahan Jumlah rumah tinggal ∑ rumah tinggal berakses 1.010.452 berakses sanitasi sanitasi Jumlah rumah tangga ∑ rumah tangga 999.082 Persentase rumah tinggal ∑ rumah tinggal berakses 101,983 bersanitasi sanitasi ∑ rumah tangga
Jumlah volume sampah yang tertangani/terangkut (m3/hr) Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m3/hr) Persentase
penanganan
Kualitas Lingkungan Hidup ∑ Volume sampah Terangkut
714
∑ Penduduk x 2,5 l/o/h
4.871
∑ Volume sampah Terangkut
14,66
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
33
Pelayanan Persampahan)
sampah
Jumlah TPSS (unit) Jumlah Daya Tampung TPS (m3) Jumlah Penduduk (jiwa) Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah penduduk (%) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulanga n bahaya kebakaran
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman (Tersedianya Prasarana dan Sarana Permukiman)
∑ Volume sampah yg dihasilkan Kualitas Lingkungan Hidup ∑ TPSS yg ada ∑ Penduduk x 2,5 l/o/h ∑ Penduduk ∑ Daya Tampung TPSS ∑ Penduduk
41 144 3.418.174 0,0042
Cakupan pelayanan bencana kebakaran Jumlah mobil pemadam kebakaran (Unit) Jumlah penduduk (Jiwa) 2
Luas wilayah (KM ) Jumlah kejadian kebakaran (kali) Persentase tingkat cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Bandung (%) Tingkat waktu tanggap (Respon Time Rate) daerah layanan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) (%)
∑ mobil pemadam kebakaran ∑ penduduk ∑ Luas wilayah ∑ kejadian kebakaran dalam 1 tahun Jangkauan luas WMK Luas wilayah Kab. Bandung
10 3.418.174 1762.39 165 40,09
45
Kualitas Permukiman dan Perumahan Luas area permukiman (Ha) ∑ Luas permukiman 8044,39 Total luas area permukiman (Ha)
∑ total luas permukiman
Persentase luas permukiman yang tertata (%) Luas kawasan kumuh (Ha) Luas wilayah (Ha) Persentase kawasan kumuh (%) Luas permukiman layak huni (Ha)
∑ Luas permukiman ∑ total luas permukiman
14297,34
∑ Luas kawasan kumuh ∑ Wilayah ∑ Luas kawasan kumuh ∑ Wilayah ∑ Luas permukiman layak huni
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
56
70.718
34
Luas wilayah (Ha) Persentase kawasan permukiman layak huni (%) Jumlah rumah layak huni (unit)
∑ Wilayah ∑ Luas permukiman layak huni ∑ Wilayah ∑ Rumah layak huni
Jumlah rumah tangga (unit) Persentase rumah layak huni (%)
∑ Rumah tangga ∑ Rumah layak huni ∑ Rumah tangga
14297,34 1 : 0,05
707.351,01 885.674 1 : 80
Rasio Tempat Pemakaman Umum Jumlah Tempat Pemakaman Umum (buah)
∑ Tempat Pemakaman Umum
Luas Tempat Pemakaman Umum (m2) Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum (m2) Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) (buah) luas Tempat Pemakaman Bukan Umum (m2) Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) (m2) Jumlah Tempat Pemakaman
∑ Luas Tempat Pemakaman Umum ∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum ∑ Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) ∑ Luas Tempat Pemakaman Bukan Umum (M2) ∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) ∑ Tempat Pemakaman
Jumlah luas Pemakaman (m2)
∑ Luas Tempat Pemakaman Umum (M2) ∑ Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) ∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum (JNSH) ∑ Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) ∑ Penduduk ∑ Daya tampung Tempat Pemakaman ∑ Penduduk
Tempat
Jumlah Daya tampung Tempat Pemakaman (buah)
Jumlah Penduduk (jiwa) Rasio Tempat Pemakaman Umum persatuan penduduk
Sumber :
138 291.309 50.550 9 328.627 57.509,73
267 762.658
133.465,17
3.855.918 23,67
RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2011 – 2015
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
35
B.
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan tahun 2012 berdasarkan urusan yang terdiri dari Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Penataan Ruang dan Urusan Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
Sasaran :
Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang
(Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang)
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan optimalisasi penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelajutan di
Kabupaten Bandung. Indikator dan capaian kinerja dari
sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: Persentase Bangunan Yang Memiliki IMB per Satuan Bangunan Setiap individu/badan usaha di wilayah Kabupaten Bandung yang akan mendirikan
bangunan,
mengubah
fungsi
banguanan
dan
mengubah
bangunan harus sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku yaitu wajib Memiliki Iizin yang diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati Nomer 33 tahun 2010. Mekanisme Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu alat dalam kegiatan pengaturan bangunan, IMB merupakan salah satu instrumen dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan. Hal ini karena IMB memiliki fungsi mengatur inflementasi peruntukan lahan yang ditetapkan
dalam
rencana
tata
ruang.
IMB
juga
dibutuhkan
untuk
mewujudkan keteraturan dalam pembangunan fisik, sehingga bangunan secara fisik dapat dijamin dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari melalui
standar-standar
yang
ditetapkan
dalam
IMB
sehingga
terselenggaranya tertib bangunan di 31 kecamatan dalam bentuk pemberian data rekomendasi penertiban IMB sehingga pelaksanaan pembangunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
36
bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomer 16 tahun 2009 tentang Tata Bangunan. Sesuai dengan Rekomendasi Teknis (Rentek), dalam pengurusan Izin Mendirikan
Bangunan
di
wilayah
Kabupaten
Bandung
yang
meliputi
penegakan ketertiban serta pengendalian pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut : tahun 2012 jumlah bangunan ber-IMB sebanyak 21.045 unit, tahun 2011 jumlah bangunan ber-IMB sebanyak 4754 unit dan tahun 2010 sebanyak 3514 unit. Kondisi diatas menunjukan bahwa Pemerintah Daerah Khususnya SKPD terkait dalam hal ini Bidang P2B yang membawahi indikator dan program/kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja dan target pendapatan yang telah ditetapkan. Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : No
Uraian
2010
2011
2012
1.
Jumlah bangunan ber IMB (> 250 m)
3.514
4.754
21.045
2.
Jumlah Bangunan
1.148.437
819.319
865.623
3.
Persentase IMB
0,30 %
0,58 %
2,43 %
Sumber :
Bangunan
ber-
BPS tahun 2011 dan Bidang P2B Dinas Perumahan, Penataan
Ruang dan
Kebersihan Kab. Bandung
Oleh sebab itu, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan telah merumuskan strategi dan kebijakan baru yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra Dinas tahun 2011 – 2015) yang akan menjadi acuan di dalam menyusun program/kegiatan dinas. Sasaran :
Meningkatnya Peran Rencana Tata Ruang Dalam Pelaksanaan
Pembangunan (Meningkatnya Pengendalian Tata Ruang)
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pengendalian tata
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
37
ruang di wilayah Kabupaten Bandung dimana salah satunya adalah penyediaan ataupun pemeliharaan Ruang terbuka Hijau (RTH) yang dapat meningkatkan
kualitas
menyeimbangkan
lingkungan
menggambarkan
pembangunan-pembangunan
yang
serta
ada
di
dapat wilayah
Kabupaten Bandung sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelajutan di Kabupaten Bandung. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: Persentase Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota merupakan bagian dari ruang-ruang terbuka (Open Spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Berbagai fungsi yang terkait dengan keberadaannya (fungsi ekologi, social, ekonomi dan arsitektur) dan nilai estetika yang dimilikinya (obyek dan lingkungan) tidak hanya dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kelangsungan
kehidupan
perkotaan
tetapi
juga dapat menjadi nilai
kebanggaan dan identitas kota. Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30 % dimana 10 % diantaranya adalah RTH private (RTH yang berada di lahan milik pribadi, seperti rumah atau pabrik) dan 20 % adalah RTH publik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
No
Uraian
1.
Luas Ruang Terbuka Hijau
2.
Luas Wilayah
3.
Persentase Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah
2010
2011
2012
27,327
28,827
33,000
176.238,67
176.238,67
176.238,67
0,016
0,016
0,019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
38
Sumber:
UPTD Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung
Ruang Terbuka Hijau merupakan bagian dari ruang-ruang suatu wilayah yang diisi oleh tumbuhan guna mendukung manfaat langsung maupun tidak langsung dari ruang tersebut. Tahun 2012 luas RTH sebesar 33,00 Ha terdiri dari Taman Kota 3,9 Ha, Hutan Kota Kutawaringin 2 Ha, Hutan Kota Komplek Pemda 6,4 Ha dan TPU Perkotaan 16,527 Ha, TPU Perkotaan 16,5 Ha, RTH Jalan Raya 3,7 Ha dan Taman Cingcin 0,5 Ha. Tahun 2011 luas RTH sebesar 28,827 Ha terdiri dari Taman Kota 3,9 Ha, Hutan Kota Kutawaringin 2 Ha, Hutan Hutan Kota Komplek Pemda Pemda 6,4 Ha dan TPU Perkotaan 16,527 Ha. Tahun 2010 luas RTH sebesar 27,327 Ha terdiri dari Taman Kota 3,9 Ha, Hutan Kota Kutawaringin 0,5 Ha, Hutan Hutan Kota Komplek Pemda Pemda 6,4 Ha dan TPU Perkotaan 16,527 Ha.
Sasaran :
Tercapainya Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Air Bersih
(Meningkatnya Kualitas Jasa Pelayanan Prasarana Air Bersih)
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum/air
bersih yang masih rendah sehingga dapat terpenuhinya
kebutuhan masyarakat terhadap air minum/air bersih yang memenuhi standar kesehatan, dimana tingkat kehilangan air rata-rata masih tinggi, tidak sesuainya antara supply dan demand serta daya dukung air baku yang semakin terbatas akibat pengelolaan daerah tangkapan air kurang baik serta kualitas dan kuantitas air baku yang tidak memenuhi standar air baku yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Kemenkes RI). Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Persentase rumah tangga berakses air bersih
Pelayanan air bersih di Kabupaten Bandung dilakukan oleh PDAM, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan serta swadaya masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
39
PDAM
melayani
penyediaan
air
bersih
perkotaan
sedangkan
Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan melayani pembangunan sistem penyediaan air bersih perdesaan. Untuk melayani penyediaan air bersih perdesaan tersebut, sumber air baku yang digunakan berasal dari air permukaan, mata air dan sumur dalam, sistem pengaliran yang digunakan adalah secara gravitasi. Bentuk penyediaan air bersih perdesaan selain melalui pemasangan pipa secara gravitasi juga dilakukan melalui : pembangunan sumur dalam, sumur
dangkal
serta
pembangunan
terminal
air.
Pengelolaan
dan
pemeliharaan air bersih perdesaan selanjutnya diserahkan pada desa masing-masing yang dikoordinir oleh Bumdes atau BPABD. Pelayanan penyediaan air bersih oleh PDAM dan Dinas Perumahan, Penataan
Ruang
dan
Kebersihan
kota/desa/kelurahan/kecamatan
di
belum
Kab.
menjangkau
Bandung.
Oleh
seluruh karenanya
pemerintah mengharapkan agar penyediaan air bersih ini menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat. Proyeksi Peningkatan Pelayanan Tahun 2011 – 2015 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Perkotaan % Pddk % Layanan 8,28 16,59 8,90 18,70 9,56 20,09 12,64 26,58 16,16 34,00 19,41 40,85
Perdesaan % Pddk % Layanan 9,96 13,38 10,40 15,98 11,14 18,08 11,88 20,18 12,62 22,28 13,36 24,38
Sumber : Evaluasi Kinerja SPAM di Kab. Bandung, Bidang Permukiman Dispertasih
Pada tahun 2012 pembangunan sistem penyediaan air bersih berlokasi di Kec. Kertasari Ds. Cibeureum, Kec. Rancabali Ds. Alamendah, Kec. Pacet Ds. Cikitu, Kec. Ciwidey Ds. Sukawening dan Kec. Soreang Ds. Panyirapan serta IKK Kutawaringin dan bantuan stimulan pipa yang diberikan ke desa (Ds. Cipaku, Karang Tunggal, Tangsimekar
Kec. Paseh, Ds. Ciluluk Kec.
Cikancung, Ds. Loa Kec. Pacet, Ds. Babakan Kec. Ciparay, Ds. Sukapura,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
40
Ds. Tarumajaya Kec. Kertasari, Ds. Sukamaju, Warjabakti, Cipinang, Mekarsari Kec. Cimaung, Ds. Lamajang Kec. Pangalengan, Ds. Bandasari Kec. Cangkuang, Ds. Panundaan dan Panyocokan Kec. Ciwidey) dari Program Lingkungan Sehat Perumahan pada Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin. Tahun 2011 berlokasi di 5 kecamatan/5 desa yang meliputi Kec. Pangalengan Ds. Margamulya, Kec. Cimaung Ds. Mekarsari, Kec. Banjaran Ds. Banjaran, Kec. Arjasari Ds. Mekarjaya dan Kec. Cipinang Ds. Babakan serta adanya kegiatan IKK Ciwidey meliputi Kec. Ciwidey Ds. Ciwidey, Kec. Pasirjambu Ds. Mekarmaju dan Ds. Pasirjambu dari Dinas Permukiman dan Perumahan Propinsi Jawa Barat dan luncuran program P2TPD 2 di Kec. Cimaung Ds. Campaka Mulya dan Ds. Pasirhuni yang merupakan Bantuan dari Bank Dunia.
Tahun 2010 konstruksi fisik APBD tersebar di 29 desa (16 desa
sistem perpipaan+ 3 desa sumur dalam + 10 desa sumur dangkal dan bak penampung). Konstruksi fisik DAK tersebar di 3 desa dengan sistem perpipaan serta Proyek P2TPD 2 paket dari Bank Dunia. Tahun 2009 konstruksi fisik APBD tersebar di 29 desa (16 desa sistem perpipaan+ 3 desa sumur dalam + 10 desa sumur dangkal dan bak penampung). Konstruksi fisik DAK tersebar di 3 desa dengan sistem perpipaan serta Proyek P2TPD 2 paket dari Bank Dunia.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : No
Uraian
2010
2011
2012
1.
Jumlah rumah tinggal yang mendapatkan akses air bersih
763.184
615.705
620.379
2.
Jumlah rumah tangga
831.988
859.101
865.623
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
41
3.
Persentase rumah tangga berakses air bersih Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan (%) Tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perdesaan (%)
4.
5.
91,73
71,67
71,67
8,64
8,71
9,88
9,96
10,13
10,55
Sumber : BPS Kabupaten Bandung, RPIJM dan RIS-PAM Bidang Permukiman Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
Cakupan pelayanan air bersih perpipaan untuk penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan adalah 9,98 % dan tingkat pelayanan air bersih perpipaan di kawasan perdesaan adalah 10,55 % terhadap total jumlah penduduk Kab. Bandung. Sehingga prosentase cakupan air bersih sebesar 20,53 % sedangkan untuk persentase rumah tangga berakses air bersih di Kabupaten Bandung adalah 71,67 %.
Cakupan Pelayanan Di Daerah Pelayanan
Jumlah Yang Belum Dilayani ........%
Jumlah Yang Dilayani 14,34%
Cakupan Pelayanan Terhadap Total Penduduk
Jumlah Yang Dilayani 10,55%
Jumlah Yang Belum Dilayani…
Capaian kinerja Persentase rumah tangga berakses air bersih tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kinerja Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin.
Sasaran :
Meningkatkan Ketersediaan Sistem Air Limbah Setempat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
42
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan sanitasi (air limbah) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar dari Pemerintah
bagi penyediaan
sanitasi dan pengelolaan limbah yang aman, layak dan sehat bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Terbatasnya pengetahuan dan perilaku higienis masyarakat serta persepsi masyarakat terhadap pentingnya sanitasi masih sangat rendah, 80 % sumber pencemaran yang masuk Sungai Citarum berasal dari limbah domestik sehingga sangat diperlukan sistem penanganan air limbah setempat yang memadai untuk mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta meningkatnya budaya hidup bersih dan sehat sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Grafik Penggunaan Sarana Sanitasi (sumber : Dinkes Kab. Bandung)
Persentase rumah tinggal bersanitasi (mempunyai fasilitas tempat buang air besar/tinja) Pada saat ini Kab. Bandung telah memiliki 2 buah instalasi pengolahan air limbah (IPAL Soreang dan IPLT Cibeet) serta IPLT Bojongsoang. Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai memdapat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
43
respon yang baik dari masyarakat maupun pemerintah. Berikut adalah data tentang kondisi rumah tinggal berakses sanitasi di Kab. Bandung selama kurun waktu 2010 – 2012. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : No
Uraian
2010
2011
2012
1.
Jumlah rumah tinggal yang mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja Jumlah rumah tangga Persentase
440.000
450.651
460.750
831.988 52,89
859.101 52,46
865.623 53,23
2. 3.
Sumber :
BPS Kab. Bandung, Bidang P2PL Dinkes Kab. Bandung dan Bidang Permukiman Dispertasih Kab. Bandung
Target kinerja sasaran sebesar 101,983 % (RPJMD 2011 – 2015 Kabupaten Bandung) dan terealisasi pada tahun 2012 adalah 53, 23% di hitung dari jumlah rumah tinggal yang mempunyai fasilitas pembuangan air besar di wilayah Kabupaten Bandung karena minimnya lumpur tinja yang akan diolah. Aspek penilaian Air limbah permukiman yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/2010 yang mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu : Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dan Tersediannya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
44
Citarum
Capaian
kinerja
tersebut
sangat
dipengaruhi
oleh
tingkat
kinerja
Penyediaan Sarana Sanitasi di mana merupakan program dan kegiatan yang secara berkelanjutan setiap tahun.
Sasaran :
Terwujudnya Lingkungan Yang Sehat Dan Bersih Dari Sampah
(Meningkatkan Kualitas Jasa Pelayanan Persampahan)
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan yang semakin hari semakin meningkat di wilayah Kabupaten Bandung.
Rendahnya
langsung
terhadap
tingkat pelayanan kualitas
lingkungan
tersebut berdampak dan
sanitasi
secara
masyarakat.
Pembuangan sampah ke sungai dan tempat-tempat lainnya yang kerap ditemukan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, kenyamanan dan estetika.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
45
Persentase Penanganan Sampah
Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kab. Bandung adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan yang
cukup
rumit
dalam
penyelesaiannya
adalah
pengadaan
dan
pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPAS) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPAS selain dapat menampung
timbulan
sampah
yang
dihasilkan
juga
harus
dapat
meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah tersebut. Kabupaten Bandung hanya memiliki 1 (satu) buah TPAS yang terletak di Desa Babakan Kecamatan Ciparay. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : No
Uraian sampah
yang
2010
2011
2012
560
716
716
1.
Jumlah volume tertangani (m3)
2.
Jumlah volume sampah yang dihasilkan (m3)
6.983
6.655
6.936
3.
Persentase penanganan sampah (%)
8,02
10,76
10,32
Sumber : Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah Wil. I, II, III dan IV Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung
Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) per Satuan Penduduk
Sebelum sampah diangkut/dibuang ke TPA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan di beberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kab. Bandung pada tahun 2011 dan 2012 sebanyak 42 buah (berlokasi di pasar dan pabrik) dengan daya tampung setiap TPSS tersebut hanya sebesar 252 m3 sedangkan tahun 2010 sebanyak 23 buah (berlokasi di pasar dan pabrik) dengan daya tampung setiap TPSS tersebut hanya sebesar 138 m3..
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
46
No
Uraian
2010
2011
2012
1.
Jumlah TPSS (unit)
23
42
42
2.
Jumlah daya tampung TPS (m 3 )
138
252
252
3.
Jumlah Penduduk (jiwa)
3.215.548
3.299.988
3.351.048
Sumber :
Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah Wil. I, II, III dan IV Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung
Rasio Jumlah Truk Pengangkut Sampah per Satuan Penduduk
Pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA Babakan Kec. Ciparay Kabupaten Bandung. Pengangkutan Sampah di wilayah Kabupaten Bandung terbagi
4
wilayah
yaitu
Pengangkutan
Sampah
Wilayah
Soreang,
Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah, Pengangkutan Sampah Wilayah Ciparay dan Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek. Berikut data mengenai
perbandingan
truk
pengangkut
sampah
terhadap
jumlah
penduduk Kab. Bandung. No
Uraian
2010
2011
2012
1.
Jumlah truk pengangkut sampah (unit)
57
60
70
2.
Jumlah daya tampung truk (m3)
362
376
616
3.
Jumlah Penduduk (jiwa)
3.215.548
3.299.988
3.351.048
Sumber : Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung
Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan sasaran ini adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan yang berkelanjutan setiap tahunnya. Tahun
2012
mempunyai
Bidang program
Kebersihan dan
dan
kegiatan
UPTD sebagai
Pengangkutan berikut
:
Sampah Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan yang meliputi kegiatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
47
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan, Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan, Sosialisasi Kebijakan
Pengelolaan
Persampahan
serta Peningkatan
Peran
Serta
Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah. Program dan kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengurangi timbulan sampah yang semakin hari semakin tinggi masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Babakan. Volume produksi sampah tahun 2012 sebesar 6.936 m3/hari, tahun 2011 sebesar 6.655 m3/hari sehingga setiap tahun Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan khususnya Bidang Kebersihan Seksi Kerjasama Pengelolaan Persampahan melakukan sosialisasi untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Sedangkan tahun 2010 Program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat mengurangi timbulan sampah yang semakin hari semakin tinggi masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah
(TPA)
Babakan
sebesar
6.983
m3/hari
atau
pelayanan
pengangkutan sampah di Kabupaten Bandung rata-rata mencapai 560 m3/hari. Aspek penilaian Pengelolaan Sampah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/2010 yang mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu : Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan dan Tersedianya sistem penanganan sampah di pekotaan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
48
Sasaran :
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
Persentase
cakupan
pelayanan
bencana
kebakaran
dan
Persentase Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan bencana kebakaran
dan
capaian
respon
time rate
daerah
layanan
Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Bandung. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut: No
Uraian
2010
2011
2012
1. 2. 3. 4. 5.
Jumlah mobil pemadam kebakaran (unit) Jumlah penduduk (jiwa) Luas wilayah (Ha) Jumlah Kejadian Kebakaran (kali) Rasio cakupan pelayanan bencana kebakaran (%) Rasio Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (%)
7 3.215.548 176.238,67 168 30,06
7 3.299.988 176.238,67 192 30,06
7 3.351.048 176.238,67 220 35,00
32
40
50
6.
Sumber :
UPTD DAMKAR Wilayah I, II dan III, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung
Cakupan pelayanan bencana kebakaran yaitu setiap peristiwa yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian material maupun
korban
jiwa,
cakupan
pelayanan
bencana
kebakaran
mencerminkan berapa persen luas wilayah yang dapat terlayani dalam penanggulangan kebakaran. Sedangkan Capaian Respon Time Rate daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yaitu rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu kurang dari/ sama dengan 15 menit dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK. Sesuai dengan target kinerja Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 30 % dan realisasi sebesar 30 % serta Meningkatnya Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 40 % dan realisasi sebesar 43 %.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
49
Sedangkan tahun 2010 untuk Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran terealisasi sebesar 30 % dan realisasi 35 % untuk Meningkatnya Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran
(WMK).
Kondisi
diatas
menunjukan
bahwa
Pemerintah Daerah Khususnya SKPD terkait dalam hal ini UPTD DAMKAR Wilayah I, II dan III yang membawahi indikator dan program/kegiatan yang menunjang pencapaian target yang telah ditetapkan dimana masih terdapat
kesenjangan
antara
sarana
dan
peralatan
Unit
Pemadam
Kebakaran dan meningkatnya kesenjangan dalam system penanggulangan oleh Unit Pemadam Kebakaran Kab. Bandung (Respon time yang tinggi, tumpulnya
efektifitas
pemadaman
dsb)
serta
kurangnya
kesadaran
masyarakat tentang pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran serta faktor penyebabnya. Jarak tempuh yang jauh dari pos pemadam turut memperlambat penanganan kebakaran di lokasi dimana kondisi saat ini bahwa Luas wilayah Kab. Bandung 176.238,67 Ha dengan 31 kecamatan dilayani oleh 3 pos pemadam kebakaran wilayah I Soreang Wilayah II Ciparay dan wilayah III Cicalengka dan 7 mobil pemadam kebakaran dimana jumlah kejadian kebakaran tahun 2010 sebanyak 168 kali kejadian dan tahun 2011 sebanyak 192 kejadian sedangkan tahun 2012 sebanyak 220 kali kejadian. Aspek penilaian Penanggulangan Bencana Kebakaran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 yang mengacu pada 2 aspek penilaian yaitu : Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota dan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
50
Sasaran :
Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman
(Tersedianya Prasarana dan Sarana Permukiman)
Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman.
I ndikator
dan
capaian
kinerja
dari
sasaran
ini
dapat
digambarkan sebagai berikut: Persentase Luas Permukiman Tertata
Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Salah satu masalah yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bandung terkait dengan permukiman adalah penataan permukiman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : No
Uraian
2010
2011
2012
1.
Luas area tertata (Ha)
permukiman
11.649,05
12.469,50
12.508,50
2.
Total luas area permukiman (Ha)
14.297,30
14.297,30
14.297,30
3.
Persentase luas permukiman yang tertata
81,84
87,22
87,49
Sumber :
Bidang Pengembangan Perumahan, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung
Persentase Kawasan Kumuh Permukiman dan perumahan layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap masyarakat dengan memperbaiki sarana dan prasarana lingkungan permukiman dan perumahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
51
No
Uraian
1.
Luas kawasan kumuh (Ha)
2.
Luas wilayah (Ha)
3.
Persentase kawasan kumuh (%)
Sumber :
2010
2011
2012
-
-
595,7
14.297,30
14.297,30
14.297,30
-
-
4,167
Bidang Kawasan, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung.
Target kinerja kawasan kumuh adalah 10 % di tahun 2014 (Berdasarkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) dan sampai saat ini peraturan yang ada adalah Peraturan Bupati No. 14 tahun 2010 tentang RP4D yang merupakan hasil survai tahun 2008 tidak dijelaskan angkaangka kawasan kumuh. Sedangkan sebesar 4,167 % di tahun 2012 yang di ukur dari kegiatan Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Hunian Berimbang (Pelaksanaan RPKPP) sebagai tindak lanjut dari program Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) sehingga adanya kesesuaian rencana pembangunan sesuai dengan RTRW, RP4D dan RPKPP di tahun 2012 dengan kegiatan Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan hunian berimbang (Penyusunan CAP-RPP dan RPKPP). Aspek penilaian Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan pada yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 14/PRT/2010 yang mengacu pada 1 aspek penilaian yaitu : Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.
Rasio Tempat Pemakaman Umum
Sasaran ini dimaksudkan untuk melaksanakan Penataan Prasarana TPU sesuai amanat Permendagri No.9 Thn 2009 tentang Tata Cara Serah terima Prasarana Sarana dan Utilitas perumahan dan pemukiman dan Peraturan Daerah Kab. Bandung Nomer 6 tahun 2012 tentang prosedur penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
52
Pemerintah Kabupaten Bandung sehingga dapat meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini
dapat digambarkan sebagai berikut: No
Uraian
2010
2011
2012
1.
Jumlah Tempat Pemakaman Umum (buah)
133
138
156
2.
Luas Tempat Pemakaman Umum (m2)
289.529
291.170
310.395
3.
Daya Tampung Tempat Pemakaman Umum (JNSH)
60.077
60.418
64.407
4.
Jumlah Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
9
9
9
5.
Luas Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
328.627
328.627
328.627
6.
Daya Tampung Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU)
68.190
68.190
68.190
7.
Jumlah Tempat Pemakaman
142
147
165
8.
Jumlah luas Pemakaman
Tempat
618.156
619.797
639.022
9.
Jumlah Daya Tampung Tempat Pemakaman Jumlah Penduduk
128.267
128.608
132.597
3.215.548
3.299.988
3.351.048
1:
1 : 18,31
1 : 19,22
10. 11.
Rasio Tempat Pemakaman Umum Persatuan penduduk
Sumber :
UPTD Pemakaman dan Pertamanan, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung
Melalui Program pengelolaan areal pemakaman di kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman yang dilakukan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun untuk areal pemakaman yang sudah diserah terimakan kepada Pemerintah Daerah dan dikelola oleh UPTD Pemakaman dan Pertamanan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. Tahun 2012 jumlah lokasi TPU sebanyak 156 lokasi, tahun 2011 jumlah lokasi TPU sebanyak 138 lokasi, tahun 2010 jumlah lokasi TPU sebanyak 133 lokasi. Sedangkan sampai dengan tahun 2012 jumlah TPBU sebanyak 9 lokasi yang dikelola oleh yayasan-yayasan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
53
Persentase Rumah Layak Huni
Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesame warga masyarakat tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : No
Uraian
2010
2011
2012
1.
Jumlah rumah layak huni
707.600
711.486
713.351
2.
Jumlah rumah tangga
831.988
831.988
831.988
3.
Persentase huni
85 %
85,52 %
85,74 %
Sumber :
rumah
layak
Bidang Pengembangan Perumahan, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung
Pencapaian ketersediaan rumah layak huni adalah dengan dilaksanakanya rehabilitas rumah dan prasarana dasar lingkungan yang tidak layak huni. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) periode tahun 2006 – 2009 telah dibangun sebanyak 2150 unit atau 43 % dari rencana sebanyak 5000 unit di tahun 2010. Tahun 2012 konstruksi rehab RTLH sebanyak 1100 unit penataan PSU sebanyak 10 paket, tahun 2011 konstruksi rehab RTLH sebanyak 205 unit penataan PSU sebanyak 20 paket, tahun 2010 pengadaan konstruksi rehab RTLH sebanyak 616 unit penataan PSU sebanyak 3 paket. Pencapaian layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah dengan dilaksanakanya pembangunan perumahan baik oleh pihak swasta ataupun pemerintah seperti Rusunawa. Tahun 2011 Kemenpera membangun rusunawa sebanyak 1 twin blok di Ds. Cangkuang Kec. Rancaekek, tahun 2010 Kementerian Pekerjaan Umum membangun rusunawa
sebanyak 3
twin blok di Ds. Baleendah Kec. Baleendah, dan tahun 2009 Kemenpera
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
54
membangun rusunawa
sebanyak 1 twin blok di Ds. Baleendah Kec.
Baleendah. Oleh sebab itu, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan telah merumuskan strategi dan kebijakan baru yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra Dinas tahun 2011 – 2015) yang akan menjadi acuan di dalam menyusun program/kegiatan dinas.
C.
Evaluasi Kinerja Berdasarkan Capaian Target SPM Evaluasi Kinerja Berdasarkan Capaian Target SPM tahun 2012 yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah sebagai berikut :
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Anggaran (Rp)
1. Meningkatnya Kinerja Penataan Ruang
- Tersedianya informasi mengenai data spatial untuk perencanaan ruang
35,25%
0
- Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang
100 %
- Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital
(Tidak ada kegiatan
35,25%
- Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
0,11 %
- Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang
100 %
- Terlayaninya masyarakat pengurusan IMB
35 %
dalam
tahun 2012)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
800.000.000,00
137.745.000,00
55
2. Meningkatnya - Tersedianya pedoman harga standar prasarana bangunan dan lingkungan pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya
100 %
67.500.000,00
pelayanan
30%
3.207.125.000,00
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
- Meningkatnya cakupan bencana kebakaran
- Meningkatnya Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
40%
4. Tercapainya pemenuhan pelayanan air bersih
- Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jarngan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/orang/hari sebesar 60%
40,75 %
5.603.526.490,00
5. Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah setempat
- Tersedianya sistem air setempat yang memadai
51,15%
2.101.270.000,00
1,5%
70.000.000,00
6. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah
- Tersedianya fasilitas sampah di perkotan
pengurangan
3,79 %
200.000.000,00
- Tersedianya sistem sampah di pekotaan
penanganan
12,62 %
7. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman.
- Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan
0,74 %
1.050.000.000,00
- Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat Permendagri No.9 Thn 2009 tentang Tata Cara Serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan pemukiman
11 %
150.000.000,00
- Cakupan ketersediaan rumah layak huni
89,99 %
8.258.150.000,00
- Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
5,22 %
8. Meningkatnya Kinerja Aparatur
limbah
- Tersediannya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
Peningkatan SPM 10 % per tahun yang meliputi variabel :
20%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
2.994.647.500,00
56
- Tertib administrasi kepegawaian. - Tertib administrasi evaluasi dan pelaporan.
program,
- Tertib administrasi keuangan. - Persentase SOP yang diterapkan. - Persentase SPM yang diterapkan. - Jumlah pengaduan ditindaklanjuti
yang
- Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Perumahan, tata ruang dan kebersihan Sumber :
Rencana Strategis Dinas tahun 2011 – 2015, Standar Pelayanan Minimal, Dokumen Pengelola Anggaran
(DPA)
tahun 2012 Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
‘d.
Evaluasi Terhadap Penetapan Kinerja Tahun 2012 Penetapan Kinerja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan yang ditetapkan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :
FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran
: :
Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan 2012
Sasaran strategis
Indikator Kinerja
Target
Program
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan
31,27 %
1. Program Perencanaan Tata Ruang 2. Program Pemanfaatan Ruang 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
650.000.000,(700.000.000,-)
Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan
100 %
1. Meningkatnya kinerja penataan ruang
-
-
2. Meningkatnnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya
-
0,1 %
Program Pengembangan Perumahan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Anggaran (Rp)
300.000.000,(1.120.001.500,-) 93.522.500,(178.522.500,-) 1.394.902.500,-
40.000.000,(67.500.000,-)
57
3. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
-
Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran Meningkatnya capaian tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
30 %
4. Tercapainya pemenuhan pelayanan air bersih
-
Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/orang/hari sebesar 60 % (perkotaan+perdesaan)
5. Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah setempat
-
6. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah
-
7. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
-
-
-
-
-
2.997.650.000,(3.207.125.000,-)
31 %
Lingkungan Perumahan
Sehat
4.591.801.490,(5.603.526.490,-)
Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota
51,01 %
Lingkungan Perumahan
Sehat
1.665.276.000,(2.101.270.000,-)
1%
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan
0,6 %
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Cakupan ketersediaan rumah layak huni Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau
Terlaksananya penataan prasarana TPU Peningkatan SPM 10 % per tahun, meliputi : - Tertib administrasi kepegawaian -
8. Meningkatnya kinerja aparatur
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
40 %
13.729.680.300,(14.951.931.300,-)
11,36 %
0,37 %
Pengembangan Perumahan
18.033.921.750,(375.000.000,-)
0,65 % (89,99 %) 0,39 % (5,22 %)
11 % 10 %
Pengelolaan Areal Pemakaman - Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peningkatan Sarana
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
150.000.000,2.670.702.500,(2.994.647.500,-)
58
-
-
Tertib adminnistrasi program, evaluasi dan pelaporan Tertib administrasi keuangan Persentase SOP yang diterapkan Persentase SPM yang diterapkan Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
-
-
dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penetapan Kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah berdasarkan Target Penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2012 dari 3 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu SPM Perumahan
yang ditetapkan
oleh
Peraturan
Menteri
Negara
Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomer : 22/PERMEN/M/2008, SPM Pemerintahan Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2008
dan SPM
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 14/PRT/2010. Realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2012 Sasaran strategis
Indikator Kinerja
Realisasi
Program
(1)
(2)
(3)
(4)
Tersedianya informasi mengenai rencana tata
24,76 %
1. Meningkatnya kinerja penataan
-
1. Program Perencanaan Tata Ruang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
Realisasi (Rp) (5)
664.923.500,-
59
ruang
-
5. Meningkatnnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya 6. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran
-
7. Tercapainya pemenuhan pelayanan air bersih
-
8. Meningkatkan ketersediaan sistem air limbah setempat
-
9. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah
-
10.Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
-
-
-
-
-
-
ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan
0,114 %
2. Program Pemanfaatan Ruang 3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 4. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1.021.217.500,177.708.000,1.368.819.930,-
100 %
Program Pengembangan Perumahan
67.455.000,-
Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran Meningkatnya capaian tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
35 %
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
3.152.509.900,-
Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 60 lt/orang/hari sebesar 60 % (perkotaan+perdesaan) Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan
36,04 %
Lingkungan Perumahan
Sehat
4.856.311.200,-
51,12%
Lingkungan Perumahan
Sehat
2.081.599.600,-
0,012 %
Pengembangan Pengelolaan Persampahan Pengembangan Pengelolaan Persampahan
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan Cakupan ketersediaan rumah layak huni
0,37 %
46 %
2,86 %
Kinerja
Kinerja
14.281.619.585,-
10,76 %
Pengembangan Perumahan
89,99 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
366.095.000,-
8.188.742.500,-
60
Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau - Terlaksananya penataan prasarana TPU Peningkatan SPM 10 % per tahun, meliputi : - Tertib administrasi kepegawaian - Tertib adminnistrasi program, evaluasi dan pelaporan - Tertib administrasi keuangan - Persentase SOP yang diterapkan - Persentase SPM yang diterapkan - Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti - Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan -
11.Meningkatnya kinerja aparatur
D.
5,22 %
11 % 10 %
Pengelolaan Areal Pemakaman - Pelayanan Administrasi Perkantoran - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Peningkatan Disiplin Aparatur - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
148.224.500,2.909.195.079,-
Akuntabilitas Keuangan 1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang menjadi tanggungjawab Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan berupa Hasil Retribusi Daerah, terdiri atas : 1. Retribusi Pelayanan Persampahan 2. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 3. Retribusi Sewa Rumah Susun Sewa 4. Retribusi Penyedotan Tinja 5. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Gambaran rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
61
No.
Jenis Pendapatan
Target (Rp.)
Realisasi (Rp.)
% Capaian
1.
Retribusi Persampahan
Pelayanan
2.076.480.000,00
2.094.002.001,00
100,84
2.
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
30.000.000,00
9.585.000,00
31,95
3.
Retribusi Sewa
Susun
211.536.000,00
147.230.000,00
69,60
4.
Retribusi Penyedotan Tinja
47.421.000,00
22.102.500,00
46,61
5.
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
5.195.043.000,00
6.506.083.426,00
121,59
7.716.331.290,00
8.779.002.927,00
113,77
Rumah
Jumlah
Berdasarkan tabel di atas retribusi yang tidak mencapai target adalah : a)
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, dimana target yang tercapai 31,95 %, yang menjadi faktor penyebab adalah adanya Peraturan Daerah Nomer 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang menghilangkan beberapa potensi pendapatan pemakaman karena tidak sesuai dengan UU nomer 28 tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi daerah yang tidak memperbolehkan pengenaan retribusi terhadap : Retribusi izin penyediaan tanah cadangan, Retribusi izin penyediaan tanah TPBU, Retribusi izin pengadaan tempat penitipan mayat dan Retribusi izin pengadaan krematorium sehingga target tersebut tidak tercapai dari target Rp. 30.000.000,00 terealisasi Rp. 9.585.000.000,00
b)
Retribusi Sewa Rumah Susun Sewa Balegede Kec. Baleendah, dimana target
yang
tercapai
sebesar
69,60
%
yang
menjadi
faktor
penyebabnya adalah :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
62
1. Pada saat penentuan target pendapatan pada awalnya diperkiraakan berasal dari pengelolaan Rusunawa Balegede dan Rusunawa PU di Baleendah. Namun untuk Rusunawa PU sampai saat ini belum ada serah terima pengelolaan dari kementerian PU ke pemerintah Kab. Bandung sehingga sampai saat ini Rusunawa PU di Baleendah belum dihuni 2. Untuk
penghunian
kamar
yang
ditempati
sifatnya
fluktuatif
(keluar/masuk) sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target pendapatan. Maka target tersebut tidak tercapai dari target Rp. 211.536.000,00 terealisasi Rp. 147.230.000,00.
c)
Retribusi Penyedotan Tinja, dimana target yang tercapai 46,61 %, yang menjadi faktor penyebab adalah : 1. Kendaraan truk tinja sebagian tidak dapat beroperasi dikarenakan rusak berat dan adanya persaingan dengan pihak swasta yang melakukan usaha penyedotan tinja 2. Fasilitas IPLT belum mendukung/masih memerlukan perbaikan untuk dapat beroperasi dengan baik 3. Daya jangkau pelayanan kurang maksimal karena semua kendaraan disimpan di pool kantor UPTD Persampahan di Citaliktik sehingga konsumen yang berada di daerah timur (Kec. Cileunyi, Rancaekek, Majalaya dan lain-lain tidak terlayani) Maka
kontribusi
terhadap
PAD
tidak
tercapai
dari
target
Rp.
47.421.000,00 terealisasi Rp. 22.102.500,00.
2. Anggaran dan Realisasi Belanja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
63
Untuk kegiatan belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung), Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi biaya yaitu : a.
Belanja Tidak Langsung, meliputi :
Belanja Pegawai sebesar Rp. 15.861.916.064,50 dan terealisasi sebesar Rp. 15.036.328.372,00 atau 94,80 %, terdiri atas : Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 13.031.797.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 12.446.037.372,00 atau 95,51 %, Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 2.444.302.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.315.067.000,00 atau 94,71 %, Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp. 385.816.564,50,00 dan terealisasi sebesar Rp. 275.224.000,00 atau 71,33 % b. Belanja
Langsung
sebesar Rp. 53.560.738.540,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 48.981.654.715,00 atau 91,45 %, terdiri dari : 3) Belanja Langsung Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD sebesar Rp. 2.994.647.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.909.195.079,00 atau 97,14 %, terdiri atas : - Belanja Pegawai sebesar Rp. 422.190.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 387.030.000,00 atau 91,67 %. - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.317.212.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 2.275.122.679,00 atau 98,18 %. - Belanja Modal sebesar Rp. 255.245.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 247.042.400,00 atau 96,78 %. 4) Belanja Langsung Urusan Wajib SKPD sebesar Rp. 50.566.091.040,00 dan
terealisasi
sebesar Rp. 45.933.144.636,00 atau 90,83 %, terdiri
atas : - Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.767.296.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.661.702.000,00 atau 97,19 %. - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 15.361.369.350,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.611.152.966,00 atau 95,11 %. - Belanja Modal sebesar Rp. 31.437.425.690,00 dan terealisasi sebesar Rp. 27.799.604.670,00 atau 88,42 %.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
64
Sehingga pencapaian
kinerja
keuangan
belanja
total
dalah
rencana
sebesar Rp. 69.422.654.604,50 terealisasi sebesar Rp. 64.017.983.087,00 atau pencapaian 92.21 %.
Rekapitulasi Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada Tabel berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
65
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
66
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
67
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
68
BAB IV PENUTUP 1. Keberhasilan Dalam tahun anggaran 2012, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan sasaran yang direncanakan, dan bila ditinjau dari segi pembiayaan / belanja Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi biaya terdiri dari :
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 15.861.916.064,50 dan terealisasi sebesar Rp. 15.036.328.372,00 atau 94,80 %.
Belanja
Langsung
sebesar Rp. 53.560.738.540,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 48.981.654.715,00 atau 91,45 %. Sehingga
pencapaian
69.422.654.604,50
kinerja terealisasi
keuangan
dari
rencana
sebesar
sebesar
Rp.
64.017.983.087,00
Rp. atau
pencapaian 92.21 %.
Adapun pencapaian kinerja pada tahun 2012 berdasarkan adalah sebagai berikut : 1. Cakupan pelayanan air bersih pedesaan sampai dengan tahun 2012 mencapai 10,55 % terhadap daerah pelayanan 2. Penambahan sistem air limbah setempat (komunal) yang memadai di 10 lokasi dengan persentase 53,23 % 3. Cakupan pelayanan sampah di perkotaan sebesar 10,32 %. 4. Rekomendasi Teknis (Rentek) IMB di Kabupaten/Kota sebesar 21.045 unit. 5. Luas RTH sebesar 33,00 Ha dari Luas wilayah Kab. Bandung 6. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota sebesar 35 %. 7. Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 40 %. (Jangkauan luas WMK/ Luas wilayah Kab. Bandung) 8. Persentase luas permukiman yang tertata sebesar 87,48 %
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
69
9. Persentase kawasan kumuh sebesar 4,167 % 10. Persentase Tempat Pemakaman Umum persatuan penduduk sebesar 4,02 % 11. Persentase rumah layak huni sebesar 82,41 % 12. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni tahun 2012 mencapai 1.100 unit
2. Permasalahan Secara umum seluruh sasaran kegiatan belum mencapai 100 %, tetapi bila dikaitkan dengan sasaran yang diharapkan masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya : Masih rendahnya cakupan pelayanan air minum (perpipaan dan non perpipaan) masih rendah tahun 2012 : 20,53 %; Tidak semua desa memiliki sumber mata air; Jarak mata air ke daerah pelayanan relatif jauh; Belum optimalnya pemanfaatan dari jaringan yang telah terbangun oleh para pengelola air bersih desa; Keterbatasan dana untuk pengembangan (mengandalkan pendanaan dari pemerintah/Pemerintah Daerah), operasional dan pemeliharaan SPAM karena besarnya biaya yang diperlukan untuk pengembangan SPAM; Masyarakat Kabupaten Bandung belum semua memiliki sarana air limbah yang memadai; Masih
rendahnya
komunitas/kawasan/kota
penanganan (sistem
sistem off-site
air
limbah
sanitation)
di
skala
Kabupaten
Bandung; Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas penanganan sampah dan saat ini Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan memiliki armada truk sebanyak 70 unit, 1 diantaranya dalam kondisi rusak berat;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
70
Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah; Kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Bandung dalam melakukan pengurusan IMB; Jumlah mobil pemadam kebakaran masih kurang guna mencapai target capaian SPM (Standar pelayanan minimal); Jumlah SDM petugas damkar yang tersertifikasi masih sangat kurang guna mencapai target capaian SPM; Status kelembagaan pemadam kebakaran yang saat ini masih lemah dengan terbagi menjadi 3 UPTD (eselon 4), dibandingkan dengan tugas dan kewenangan dalam pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran; Belum terimplementasinya RISPK rencana induk sistem proteksi kebakaran yang telah dimiliki oleh Kabupaten Bandung; Jumlah kenaikan rumah layak huni dan permukiman layak huni masih sangat kecil; Penyelenggaraan penataan ruang belum optimal karena Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung belum semua mendapat persetujuan dari Propinsi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
71
3. Upaya Pemecahan Masalah Sehingga beberapa upaya yang harus dapat dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang diantaranya : Meningkatkan
prosentase
cakupan
pelayanan
air
bersih
pedesaan
sehingga prosentase cakupan pelayanan meningkat sesuai sasaran MDG’s, SPM dan Indikator Kinerja Tahun 2013, dengan mengajukan proposal bantuan pembangunan ke Pemerintah Pusat dan Pihak swasta; Untuk desa yang tidak memiliki mata air dibangun sumur dalam atau sumur dangkal; Dilakukan pengambilan mata air dari desa lain; Mengoptimalkan pemanfaatan sumber air baku potensial bagi masyarakat pedesaan yang memiliki keinginan untuk mengelola dengan baik; Meningkatkan kapasitas pengelolaan SPAM Perdesaan dan melakukan bimbingan teknis bagi pengelola SPAM Perdesaan agar lebih profesional; Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kota Soreang dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Ds. Cibeet Kecamatan Ibun; Penambahan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan untuk menunjang fasilitas pengurangan dan penanganan sampah di perkotaan dan
mengoptimalkan
penggunaannya
melalui
penjadualan
ulang
pengangkutan; Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah melalui
Kegiatan
Sosialisasi
Kebijakan
Pengelolaan
Persampahan
diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
72
dalam mengelola sampah dengan sistem 3 R, maka diharapkan jumlah timbulan sampah akan berkurang sampah bisa berkurang dari sumbernya; Meningkatkan melakukan
partisipasi
pengurusan
masyarakat IMB
Kabupaten
melalui
panggilan/pemberitahuan/teguran-teguran
sosialisasi kepada
Bandung dan
dalam
melakukan
masyarakat
yang
sedang membangun sebagai bahan potensi IMB; Perlunya penambahan mobil pemadam kebakaran secara rutin setiap tahun guna meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran; Perlunya penambahan SDM petugas damkar mengacu pada jumlah mobil damkar yang dimiliki, dengan standar 1 mobil damkar di butuhkan 6 org petugas; Perlunya peningkatan status kelembagaan Instansi Damkar menjadi
institusi yang mandiri (satuan atau kantor) guna meningkatkan peran serta pelayanan penanggulangan kebakaran ; Perlunya implementasi RISPK dengan pembuatan Peraturan Bupati tentang RISPK yang selanjutnya dapat dikaitkan dengan program dan kegiatan di RPJMD Kabupaten Bandung; Rehabilitasi RTLH dan penanganan kawasan kumuh agar dilaksanakan berkelanjutan pada setiap tahun; Mendorong pihak propinsi agar Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) memperoleh rekomendasi gubernur yang selanjutnya akan segera diproses ke BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2012
73