DAFTAR ISI. Kata Pengantar. Ringkasan Eksekutif

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011 Daftar Isi

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Ringkasan Eksekutif

Halaman ii iv v

BAB I

PENDAHULUAN A. Gambaran Singkat Organisasi B. Faktor-faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kinerja C. Sistematika Penyajian

1 1 7 9

BAB II

RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA I. Rencana Stratejik BPKP 2010-2014 A. Pernyataan Visi B. Pernyataan Misi C. Tujuan Stratejik D. Program Stratejik II. Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2011 A. Matrik Program dan Kegiatan B. Target Kinerja

11 11 11 15 17 18 22 23 24

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Kerangka Pengukuran Kinerja B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja C. Akuntabilitas Keuangan D. Permasalahan dan Strategi Pemecahan

27 27 28 65 67

BAB IV

PENUTUP

68

Lampiran: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Rencana Strategis Perwakilan BPKP Provinsi Bali (2010-2014) Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2011 Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2011 (Revisi) Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2011 Rincian Penugasan Per Renstra Tahun 2011 Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2011 Formulir Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan Tahun 2011

iv

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011 Pengantar

PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan rahmat-Nya penyusunan ”Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2011” dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas keuangan dan pembangunan serta berkaitan dengan terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yang mengacu kepada Penetapan Kinerja (Tapkin) Revisi Tahun 2011 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik (Renstra) BPKP 2010-2014. Berkat kebersamaan dan kedisiplinan yang tercermin dari kerja keras dari seluruh jajaran dan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang cukup memuaskan. Hal ini menjadi modal dasar pengembangan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang. Namun sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan dan kekurangan sehingga sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, tapi setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Oleh sebab itu masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan.

ii

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011 Ringkasan Eksekutif

RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban

Penyusunan

laporan

pertanggungjawaban

kepada

akuntabilitas seluruh

adalah

wujud

stakeholders

mengenai

keberhasilan maupun

keberhasilan maupun kegagalan organisasi dalam upaya mencapai

kegagalan.

visi yang telah ditetapkan serta untuk memberikan umpan balik yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja dan pengambilan keputusan. Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas pokoknya kepada stakeholders.

Proaktif dan Terpercaya dalam Mentranformasikan Manajemen Pemerintahan

BPKP memiliki visi Auditor Presiden yang responsif,

interaktif,

dan

terpercaya

untuk

mewujudkan

akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas, dengan misi, sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. 2. Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang professional dan kompeten. 4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi auditor/pemerintah. Penetapan Kinerja Tahun 2011 memuat Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas

Sebagai suatu instansi yang merupakan perpanjangan tangan dari BPKP Pusat, Perwakilan BPKP Provinsi Bali mempunyai tugas mewujudkan Rencana Stratejik yang telah dirumuskan BPKP. Dalam

Keuangan Negara dan

v


pembinaan penyelenggaraan SPIP, Hasil Penyelenggaraan

mengimplementasikan Perwakilan

BPKP

penjabaran

Provinsi

Bali

Rencana telah

Stratejik

menyusun

tersebut, dokumen

Dukungan Manajemen

perencanaan berupa Penetapan Kinerja Tahun 2011(Revisi) yang

Perwakilan BPKP dan Hasil

memuat Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern

Pengadaan dan Penyaluran

Akuntabilitas

Sarana dan Prasarana

Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP, Hasil

Perwakilan BPKP.

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP dan Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Perwakilan BPKP Provinsi Bali tidak lepas dari pengaruh lingkungan, baik positif maupun negatif, internal maupun eksternal organisasi yang berpengaruh terhadap kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali selama tahun 2011.

Target indikator program tidak ditetapkan (uncontrollable).

Pada tahun 2011 Perwakilan BPKP Provinsi Bali merencanakan melaksanakan 28 kegiatan dengan gambaran hasil pengukuran kinerja (self assesment) sebagai berikut : (1) Dari 26 hasil kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan

Negara

dan

Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan hasil revisi PKP2T semester I sebanyak 517 PP.

Dari

517 PP

terdapat

37 PP atau 7,16% yang

dibatalkan, sehingga target PKP2T tahun 2011 adalah sebanyak 480 PP. Disamping itu, telah dilaksanakan 302 PP Non

PKP2T.

Dengan

dilaksanakan seluruhnya

demikian

jumlah

PP

yang

telah

775 PP atau 161,45% dari target

PKP2T. (2) Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP dengan target 44 input telah dilaksanakan seluruhnya sebanyak 174 input atau 168,18%. (3) Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP dengan target 48 unit telah dilaksanakan

vi


dilaksanakan seluruhnya sebanyak 106 unit atau 220,83%. (4) Dari sisi efisiensi hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan

Negara

dan

Pembinaan

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dari target 26 kegiatan yang harus dilaksanakan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah berhasil melaksanakan kegiatan secara efisien sebanyak 23 kegiatan atau (88,46%), dan 3 kegiatan atau (11,54%) kegiatan dilaksanakan tidak efisien. Kegiatan yang tidak efisien secara garis besar disebabkan adanya

penambahan

tenaga

auditor

yang

berakibat

penambahan anggaran. (5) Dari

sisi

efisiensi

hasil

Penyelenggaraan

Dukungan

Manajemen Perwakilan BPKP, dari target 1 kegiatan yang harus dilaksanakan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah berhasil melaksanakan secara efisien sebanyak 1 kegiatan atau (100%). (6) Dari sisi efisiensi Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP, dari target 1 kegiatan yang harus dilaksanakan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah berhasil melaksanakan secara efisien sebanyak 1 kegiatan atau (100%). Permasalahan kinerja yang memerlukan perhatian khusus.

Dalam tahun 2011, terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan upaya pencapaian kinerja yang lebih baik. Permasalahan utama

yang

memerlukan

perhatian

adalah

terdapat

realisasi

pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tidak sesuai dengan rencana dalam Penetapan Kinerja. Hal ini disebabkan: 1) Adanya PP yang batal karena revisi RKT 2011 sebanyak 19 PP terdiri dari: (1) Bidang IPP Terdapat 18 PP tidak terlaksana karena batal sesuai hasil revisi RKT Tahun 2011.

vii


(2) Bidang AKN : Terdapat 1 PP tidak terlaksana karena batal sesuai hasil revisi RKT Tahun 2011. 2) Sebanyak 18 PP karena tidak dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut: (1) Bidang IPP: a) Audit atas Keberhasilan PNPM di wilayah Bali dan NTB tidak dilaksanakan sebanyak 2 PP sesuai surat Kepala Perwakilan

BPKP

Provinsi

Bali

Nomor:

S-

3944/PW22/2/2011 tanggal 01 Desember 2011 ; b) Audit Operasional Dana Dekonsentrasi pada BKKBN Provinsi Bali dan NTB tidak terlaksana sebanyak 2 PP karena tidak ada dana dekonsentrasi pada obyek bersangkutan; c) Audit Kinerja BOK Kemenkes RI pada Provinsi NTB tidak

terlaksana

sebanyak

2

PP

karena

telah

dilaksanakan oleh Itjen Kementerian Kesehatan; d) Audit

Operasional

atas

Dana

Dekonsentrasi

Kementerian Budpar Provinsi Bali tidak terlaksana sebanyak 1 PP karena telah dilaksanakan oleh Itjen Kementerian Budaya dan Pariwisata; e) Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu SD (DAK) tidak terlaksana sebanyak 5 PP karena tidak ada realisasi penyerapan DAK bidang Pendidikan; f) Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu Pendidikan Kementerian

dan

Tenaga

Agama

pada

Kependidikan

pada

Provinsi

tidak

Bali

dilaksanakan sebanyak 1 PP karena telah diaudit oleh Itjen Kementerian Agama RI;

viii


(2) Bidang APD : a) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemda A tidak terlaksana sebanyak 1 PP karena sesuai Surat Deputi Nomor: S-514/D4/02/2011 tanggal 26 Oktober 2011

ditunda

pelaksanaannya

sampai

tahun

b) Evaluasi AKIP di wilayah Bali dan NTB

tidak

berikutnya;

terlaksana sebanyak 4 PP karena sesuai Surat Deputi Bidang Pengawasan PKD Nomor: S-307/D4/01/2011 tanggal 12 Juli 2011 hanya dilaksanakan pada 5 Pemda. 3) Sebanyak 7 PP yang tidak dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut: (1) Bidang Investigasi: a)

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebanyak 2 PP karena tidak ada permintaan;

b)

Audit HKP sebanyak 3 PP karena tidak ditemukan permasalahan hambatan kelancaran pembangunan yang memerlukan mediasi dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bali;

c)

Audit Investigasi Eskalasi dan Klaim sebanyak 2 PP karena tidak ada permintaan audit eskalasi.

4) Banyak kegiatan yang sifatnya berdasarkan permintaan yang tidak bisa diprediksi sebelumnya pada saat penyusunan rencana,

terutama

kegiatan

pendampingan/

asistensi/

bimbingan teknis yang sangat tergantung atas permintaan pemerintah daerah/BUMN/BUMD.

ix

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011 Bab I - Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

S

ebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas suatu organisasi publik. Hal ini, agar selaras dengan

peraturan yang berlaku, yaitu setiap organisasi publik diwajibkan menyusun suatu Rencana Stratejik

(Strategic

Plan),

Rencana

Kinerja

(Performance

Plan),

dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report).

A. Gambaran Singkat Organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai aparatur pengawasan internal pemerintah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1983 Tanggal 30 Mei 1983 yang telah diperbaharui dengan Keppres Nomor : 103 Tahun 2001. Dasar hukum organisasi tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir kali adalah dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 64 Tahun 2005, tentang Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). BPKP adalah LPND yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Sedangkan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali adalah unit organisasi yang berada di daerah dan sebagai institusi perwakilan yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala BPKP. Dalam Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor: Kep-06.00.00-286/K/2002 tanggal 31 Mei 2002, yang terakhir telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP713/K/SU/2002 tanggal 15 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah menetapkan tugas pokok Perwakilan BPKP Provinsi Bali, yaitu :

1


Tugas Pokok

Melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

Sedangkan fungsi yang diselenggarakan meliputi : •

Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan;

•

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan pengurusan barang milik/ kekayaan negara;

•

Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/ kekayaan daerah atas permintaan daerah;

•

Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/ atau lintas departemen/ lembaga/ wilayah;

•

Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah;

•

Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

•

Pemeriksaan terhadap badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman/

bantuan luar negeri yang diterima

pemerintah pusat, dan badan usaha milik daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; •

Evaluasi terhadap pelaksanaan good corporate governance dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, Pertamina, cabang usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, kontrak kerja sama, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2


•

Investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, badan usaha milik negara dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran pembangunan dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya;

•

Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan;

•

Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Bali memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Kepala Perwakilan Kabag Tata Usaha

Kasubbag Keuangan

Kabid Instansi Pemerintah Pusat

3. As

Kabid Akuntabilitas Pemda

Kelompok Jabatan Fungsional

Kasubbag Kepegawaian

Kasubbag PP

Kabid Akuntan Negara

Kasubbag Umum

Kabid Investigasi

3


Dengan struktur organisasi tersebut di atas diharapkan terjadi sinergi antar lini dan fungsi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam menjalankan organisasi, Perwakilan BPKP Provinsi Bali didukung oleh pegawai sebanyak 151 orang, dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan yaitu : 1. Berdasarkan Golongan No 1. 2. 3.

Uraian Golongan IV Golongan III Golongan II Jumlah

Posisi 31 Des 2011 (Orang) 11 97 43 151

% 7,28 64,24 28,48 100,00

2. Berdasarkan Jabatan No

Uraian

1.

Pejabat Struktural a. Eselon II – Kepala Perwakilan b. Eselon III – Kepala Bagian dan Kepala Bidang c. Eselon IV – Kepala Sub Bagian Sub Jumlah Pejabat Struktural Pejabat Fungsional Auditor (PFA) a. Auditor Madya b. Auditor Muda c. Auditor Pertama d. Auditor Penyelia e. Auditor Pelaksana Lanjutan f. Auditor Pelaksana Sub Jumlah PFA Arsiparis Analis Kepegawaian Pranata Komputer Pelaksana Administrasi Pengemudi

2.

3. 4. 5. 6. 7.

Jumlah (1 s/d 7)

Posisi 31 Des 2011 (Orang)

%

1 5 4 10

0,64 3,18 2,55 6,62

13 16 15 29 7 13 93 3 0 2 40 3

8,61 10,60 9,93 19,20 4,64 8,61 61,59 1,99 0,00 1,32 26,49 1,99

151

100,00

Menurut peran dan jenjang fungsinya, Pejabat Fungsional Auditor (PFA) yang terdiri dari 93 orang meliputi :

4


No 1. 2. 3. 4. 5.

Posisi 31 Des 2011 (Orang) 0 13 16 15 49

Uraian Berdasarkan Peran Pengendali Mutu Pengendali Teknis Ketua Tim Ahli - Anggota Tim Trampil – Anggota Tim Jumlah (1 s/d 5)

93

% 0 13,98 17,20 16,13 52,69 100,00

Dari jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) sebanyak 93 orang tersebut terdiri dari Akuntan 44 orang (47,31%) dan Ajun Akuntan 49 orang (52,69%).

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Orang

Daltu

Dalnis

KT

AT-A

AT-Tr

3. Berdasarkan Pendidikan No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Uraian S2 S1 D IV STAN MSDM DIII DI SLTA SLTP SD Jumlah

Posisi 31 Des 2011 3 58 17 1 33 39 151

% 1,99 38,41 11,26 0,66 21,85 25,83 100,00

4. Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)

5


No

Uraian

Tahun 2011

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Diklat Subtansi Audit Investigasi Forensik Froud Control Plan Audit Klaim dan HKP Managemen Resiko Audit Berbasis Resiko Audit PHLN Analisis Pemecahan Masalah GCG Sistim Akuntansi PDAM Barang dan Jasa E. Procurment SPIP Reviu LK Pemerintah Daerah Evaluasi LAKIP Evaluasi Kebijakan TOT Tata K3elola APIP Anggaran Berbasis Kinerja

5 2 1 4 1 1 3 1 1 1 4 1 4 1 1 1 2 2

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Diklat Non Subtansi SimHP T I Kepegawaian Kehumasan Kesekretariatan Penilai Angka Kredit BMN Peningkatan Kompetensi Pengelola Kepegawaian Pustakawan Kompetensi Arsiparis

1 1 1 1 3 1 1 1 1

B. Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Kinerja

6


Faktor lingkungan adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi pada pencapaian kinerja, baik yang bersifat positif maupun negatif. Faktor-faktor lingkungan ini diidentifikasi dengan maksud agar dapat mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan organisasi. Faktor-faktor lingkungan tersebut diantaranya adalah : Lingkungan Internal 1. Komitmen yang Kuat dari Seluruh Pegawai Capaian kinerja yang baik tidak akan terwujud tanpa komitmen dari seluruh pegawai, mulai jenjang teratas sampai terbawah. Selain berdampak pada capaian kinerja, komitmen yang kuat tersebut juga diyakini berpengaruh terhadap pelaksanaan budaya kerja secara keseluruhan. 2. Jumlah Sumber Daya Manusia Jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2010, komposisi PFA secara keseluruhan mengalami

penurunan

sebanyak

6

orang

karena

jumlah

pegawai

yang

datang/ditempatkan di Perwakilan BPKP Provinsi Bali lebih sedikit dibandingkan yang pindah/mutasi ke unit kerja lain dan adanya pegawai yang pensiun. Penambahan jumlah pegawai ini berdampak pada perbandingan antara ketua tim ahli muda dan pertama dengan anggota tim terampil adalah 31 berbanding 49 atau memiliki rasio 1 : 1,58 dengan kata lain, rasio tersebut masih belum cukup ideal (ideal 1 : 2,0) dalam menentukan tim untuk melaksanakan penugasan audit dan penugasan lainnya. Namun, jika dibandingkan dengan jumlah obyek pengawasan yang potensial, jumlah tenaga yang ada terasa kurang memadai. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia secara bertahap dan berkelanjutan akan diupayakan karena

dapat

mempengaruhi pelaksanaan pengawasan dan akuntabilitas di daerah secara lebih optimal. 3. Perubahan Kebijakan dan Dukungan BPKP di Tingkat Pusat Adanya perubahan suatu kebijakan organisasi oleh BPKP Pusat yang dilakukan pada perjalanan tahun jelas mempengaruhi capaian kinerja perwakilan-perwakilan pada akhir tahun. Begitu juga halnya dengan Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai suatu organisasi di tingkat perwakilan yang menginduk kepada organisasi tingkat pusat, tidak lepas dari pengaruh kebijakan yang dibuat BPKP Pusat.

7


Sedangkan dukungan BPKP di tingkat pusat dapat berupa dana maupun sistem dan metode kerja. Sistem dan metode kerja sangat bermanfaat sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. Lingkungan Eksternal 1. Tuntutan Masyarakat untuk Terbentuknya Aparatur yang Bersih dan Bebas dari Praktik-Praktik KKN Arah kebijakan Pemerintah yang menyatakan ‘perang’ terhadap tindak pidana korupsi dengan peningkatan program-program

pemberantasan korupsi sejalan dengan

perkembangan yang terjadi di masyarakat pada saat ini yaitu makin tumbuhnya kesadaran terhadap bahaya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kesadaran masyarakat tersebut mempengaruhi tuntutan terhadap kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai lembaga pengawasan. Tuntutan tersebut sudah selayaknya diantisipasi melalui program-program audit investigasi atas indikasi penyimpangan yang merugikan negara/daerah , BUMN/D dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah serta pemberian bantuan audit pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya. 2. Tuntutan Terselenggaranya Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Tuntutan masyarakat atas kinerja pelayanan aparat birokrasi saat ini sudah sangat tinggi. Sudah bukan zamannya lalu aparat birokrasi ‘dilayani’ tetapi sebaliknya harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Perubahan

paradigma

kepemerintahan menuju ke arah “ good governance ” tersebut dan penciptaan administrasi

pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, dan berkeadilan telah

membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah, untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik secara transparan dan berakuntabilitas. Disamping tuntutan atas pelaksanaan “

Reformasi Birokrasi ” yang harus sudah ada dampaknya atas

hasil dari reformasi

birokrasi tersebut. Terhadap tuntutan ini, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah mengantisipasi antara lain dengan melakukan sosialisasi, evaluasi dan memberikan bimbingan teknis kepada Instansi Pemerintah Pusat, Daerah maupun BUMD mengenai pentingnya membangun 8


Good Governance (GG). 3. Tuntutan Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara Memadai. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terselenggaranya SPIP merupakan keharusan, bagian yang tak terpisahkan dari suatu siklus pengelolaan/manajemen dalam peyelenggaran negara/kepemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP mengemban tugas yang sangat strategis sebagai lembaga yang berperan sebagai Pembina terselenggaranya SPIP di lingkungan Pemerintah. Terhadap tuntutan dan peran ini Perwakilan BPKP Provinsi Bali, sebagai kepanjangan tangan BPKP Pusat telah melakukan serangkaian langkah, antara lain adalah sosialisasi dan bimbingan teknis percepatan implementasi SPIP. Selain itu juga telah dibentuk Tim Satuan

Tugas

Penerapan

dan

Pengembangan

SPIP,

yang

berperan

untuk

mengembangkan SPIP di eksternal BPKP maupun di lingkungan internal Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

C. Sistematika Penyajian Laporan akuntabilitas kinerja tahun 2011 Perwakilan BPKP Provinsi Bali disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Menyampaikan secara ringkas rencana dan capaian kinerja

Bab I Pendahuluan

Menyajikan data umum yang mencakup tugas pokok dan

Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2011

fungsi, struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Bali dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh kepada kinerja organisasi

Bab II Rencana Strategis dan

Menyajikan rencana stratejik BPKP dan rencana kinerja

9


Rencana Kinerja Tahun 2011

Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2011. Rencana stratejik mencakup visi, misi, tujuan, dan program yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Rencana kinerja menggambarkan kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2011 beserta indikator keberhasilannya.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan capaian kinerja dalam tahun 2011 yang memuat

Bab IV Penutup

Menyajikan simpulan atas capaian kinerja dalam tahun yang

hasil pengukuran kinerja dengan uraian keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja.

bersangkutan.

10

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011 Bab II – Rencana Stratejik dan Rencana Kinerja

BAB II RENCANA STRATEJIK DAN RENCANA KINERJA

R

encana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu

organisasi. Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebagai suatu instansi, yang merupakan perpanjangan tangan dari BPKP Pusat, mempunyai tugas mewujudkan Rencana Stratejik yang telah dirumuskan BPKP Pusat. Dalam implementasinya, rencana stratejik 2010-2014 yang telah disusun Perwakilan BPKP Provinsi Bali seoptimal mungkin menjabarkan rencana stratejik BPKP Pusat.

1. Rencana Stratejik Perwakilan BPKP Provinsi Bali 2010-2014 A. Pernyataan Visi BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada presiden, dan memiliki kompetensi yang mumpuni dipercaya oleh presiden untuk membantu dan menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, lingkup pengawasan yang menjadi perhatian BPKP adalah hal - hal yang bersifat strategis , makro, lintas sektoral, dan bersekala nasional. Kegiatan pengawasan difokuskan kepada pengawasan keuangan negara yang menyentuh rakyat banyak, terutama pro growth, pro job dan pro poor. Pernyataan Visi mengacu pada hasil Rapat Pimpinan BPKP tanggal 31 Desember 2008 yang telah menyepakati Visi, Misi, dan Values BPKP sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Visi BPKP adalah:

Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas

Pernyataan visi tersebut di atas pada hakekatnya merupakan penegasan jatidiri BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung 11


kepada Presiden serta menggambarkan peran dan manfaat BPKP kepada Presiden ataupun

stakeholders lainnya . Dalam pernyataan visi tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Sebagai auditor Presiden, BPKP berperan membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih dan peningkatan kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. 2. Responsif, tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi pemerintah dan segera memberikan masukan. 3. Interaktif, memperhatikan kepentingan atau kebutuhan stakeholders. BPKP akan menjalin kemitraan dengan stakeholders dan APIP lain dalam menjalankan perannya. 4. Terpercaya, adanya kepercayaan akan mendorong stakeholders untuk memanfaatkan BPKP. Kepercayaan akan timbul jika BPKP terus menjaga profesionalisme, kompetensi, dan integritas. Selaras dengan nilai-nilai luhur yang telah dipilih oleh BPKP Pusat yang diharapkan menjadi kata kunci yang dapat mengilhami seluruh staf BPKP dalam memaknai visi dan misi BPKP yang baru, nilai-nilai luhur tersebut adalah : P I O N I R

P I O N I R

:

Profesional

:

Integritas

:

Orientasi pada Pengguna

:

Nurani dan Akal Sehat

:

Independen

:

Responsibel

Profesional : profesional birokrat, kompetensi teknis/sertifikasi, kepatuhan pada standar profesi dan kode etik ataupun ketentuan perundang-undangan

Integritas : kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuen. Orientasi pada pengguna : spirit kewirausahaan

12


Nurani dan Akal Sehat : Etika pengawasan pada tahapnya yang tertinggi, minimalisasi distorsi, mengutamakan esensi, nilai untuk bertindak proporsional

Independen : independen dalam sikap dan penampilan Responsibel serta akuntabel : Obligation to act – obligation to answer, kewajiban untuk bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya serta menjelaskan/menjawab apa yang telah dilaksanakan. Selain Nilai luhur yang menjadi tumpuan dalam berkinerja, sejalan dengan arahan Kepala BPKP dalam berbagai kesempatan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali senantiasa memegang teguh prinsip “5 AS” dalam bekerja. Prinsip ini diharapkan dijiwai oleh seluruh insan BPKP dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya. Prinsip tersebut adalah : 1) Kerja Cerdas Bekerja cerdas memiliki makna menggunakan seluruh kemampuan dan kompetensinya dalam melaksanakan tugas. Kecerdasan tidak hanya terbatas pada kemampuan teknis substantif semata namun juga secara emosional dan spiritual. Dalam situasi menumpuknya beban kerja, pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Bali dapat menentukan prioritas penyelesaian pekerjaan dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan dan hasil kerja yang diharapkan. Pemikiran lain dalam memaknai kerja cerdas adalah bagaimana kita bisa menjadi lebih produktif dengan alokasi waktu kerja yang sama atau dengan menggunakan peralatan yang sama. 2) Kerja Berintegritas Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Bali memegang teguh prinsip integritas dalam bekerja. Prinsip atau nilai ini mengandung makna bahwa bekerja berlandaskan pada kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi. Kelima unsur dalam integritas tadi mendorong pegawai bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan integritas maka pegawai yang memiliki kepintaran atau banyak “akal” tidak terjebak dalam sikap dan cara padang untuk “minteri” atau ngakali”. 3) Kerja Keras Kerja keras adalah kebalikan dari sifat malas. Prinsip ini merupakan salah satu kunci dari hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kerja keras dalam arti harfiah, yaitu bekerja sekeras mungkin, hal ini tentu saja tidak cukup. Sehingga kerja keras mesti dibarengi dengan 13


pemanfaatan ilmu, sehingga bekerja keras dengan segenap kemampuan yang dimiliki dan tidak mudah pasrah atau kalah sebelum bertanding. 4) Kerja Tuntas Tuntas memiliki makna selesai atau paripurna. Oleh karena itu prinsip ini mendorong pegawai BPKP untuk senantiasa bekerja dengan tuntas sampai selesai dan tidak setengah-setengah. Ketuntasan ini sangat diperlukan dalam mewujudkan peran BPKP yang berorientasi pada pengguna. 5) Kerja Ikhlas Ikhlas secara sederhana dapat dimaknai dengan menerima tanpa keluh kesah dan sumpah serapah, padanan dalam bahasa Jawa adalah “legowo”. Pegawai BPKP diharapkan bekerja dengan ikhlas di tempat kerja manapaun, jenis pekerjaan apapun, sekalipun di luar jam kerja. Hal ini dijadikan prinsip agar Pegawai BPKP senantiasa siap dengan berbagai bentuk penugasan dan ditempatkan pada unit kerja BPKP di Seluruh Indonesia. Dengan demikian maka apapun yang datang pada kita, menyenangkan atau tidak, kita terima dengan legowo. Perumusan visi BPKP selain mempertimbangkan nilai luhur dan prinsip dalam bekerja, juga diarahkan untuk mengakomodasi domain BPKP dalam pengawasan Akuntabilitas Keuangan Negara. Domain BPKP tersebut diuraikan dalam rumusan “4 C”, yang dapat dijelaskan sebagai berikut ; 1) Capacity Buildding/Expertise Domain ini memiliki makna mendukung penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang profesional melalui kegiatan pendidikan pelatihan, pendampingan, back-up teknis dalam kesinergian dlam rangka capacity building pengelolaan keuangan negara dan SPIP. 2) Current Issue Domain ini mendukung sistem akuntabilitas Presiden terkait issue strategis nasional, lintas sektoral, big fish berisiko tinggi, melalui kegiatan analisa kebijakan dan evaluasi program, intelligence, scanning dan PR.

14


3) Clearing House Domain ini mendukung penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang tertib, 3E dan penegakan hukum yang berkeadilan untuk mengeliminasi kegamangan dan ketakutan para

pengelola

keuangan

negara

sehingga

tidak

menghambat,

kelancaran

pelaksanaan tugas pembangunan melalui fasilitas, PR, pemahaman perundangundangan, evaluasi dan auditing, serta MoU dengan aparat penegak hukum. 4) Check And Balance Domain ini menunjukkan dukungan BPKP terangka keseimbangan internal dan eksternal auditor dalam konteks pelunasan terhadap pelaksanaan tugas melalui kegiatan audit, advokasi, evaluasi, analisis dan PR.

B. Pernyataan Misi Visi yang telah ditetapkan harus didukung dan dijabarkan melalui misi sehingga visi tersebut dapat tercapai sesuai harapan. BPKP pada hakekatnya bertujuan memberikan nilai tambah (value added) melalui dua peran yaitu aktivitas assurance dan consulting. Adapaun misi BPKP adalah sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Keuangan Negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. 2. Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang professional dan kompeten. 4. Menyelenggarakan

sistem

dukungan

pengambilan

keputusan

yang

andal

bagi

auditor/pemerintah. Keempat misi tersebut menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana, sehingga halhal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata terlihat pada misi. Keempatnya pada dasarnya ditetapkan dengan kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja yang berorientasi pada manfaat dari keberadaan BPKP bagi

stakeholders-nya dan kinerja-kinerja aspek pendukung berupa inovasi dan kualitas proses kerja internal serta peningkatan kapasitas internalnya. 15


Misi Pertama berkaitan dengan peran BPKP sebagai pengawas intern pemerintah yang merujuk pada mandat BPKP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas Keuangan Negara atas kegiatan lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden.

Misi ini juga merupakan pengakuan untuk menyerap aspirasi Presiden selaku

shareholder BPKP yang dapat diterjemahkan sebagai tugas bagi BPKP dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kinerja program Pemerintah, dan mewujudkan iklim yang mencegah KKN. Ketiga aspirasi ini jelas-jelas perpetaannya dengan fungsi utama auditor internal di bidang good governance, pengelolaan risiko, dan penerapan sistem pengendalian yang tentu diperlukan guna mengamankan aset dan mencegah terjadinya kecurangan dan kesalahan sejak dini. Misi kedua berkaitan dengan peran BPKP sebagai pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi kegiatan-kegiatan seperti: Penyusunan pedoman teknis, Sosialisasi SPIP, Pendidikan dan pelatihan SPIP, serta Pembimbingan dan konsultasi SPIP. Dengan peran ini diharapkan dapat terlaksana percepatan implementasi SPIP baik di instansi vertikal maupun pemerintah daerah. Sebagai pembina, BPKP juga harus mampu memberikan contoh atas penerapan implementasi SPIP. Misi ketiga berkaitan dengan peran BPKP mengembangkan kapasitas APIP yang meliputi: Pembinaan kompetensi APIP, Pembinaan JFA, Penelitian dan pengembangan sistem dan prosedur pengawasan, serta sinergi dengan APIP lainnya. Pada misi ini lebih ditekankan pada pengembangan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia baik internal maupun eksternal. Misi keempat berkaitan dengan peran BPKP dalam menyelenggarakan dukungan pengambilan keputusan presiden/pemerintah. Secara keseluruhan BPKP harus mampu menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan oleh presiden/pemerintah.

16


C. Tujuan Stratejik Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun dan merupakan implementasi atau penjabaran dari visi misi. Tujuan strategis yang ingin dicapai oleh BPKP berdasarkan misi dalam jangka waktu 2010 – 2014 adalah:

Misi 1 : Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas KKN. Tujuan : 1) Terwujudnya tata kelola yang baik pada IPP/IPD//BUMN/BUMD dan meningkatnya kinerja program pemerintah 2) Terciptanya iklim yang mencegah dan memudahkan pengungkapan kejadian KKN 3) Termanfaatkannya hasil audit dan non audit untuk mendorong pencapaian target-target dan prioritas pembangunan nasional

Misi 2 : Membina secara efektif penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tujuan : Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan SPIP

Misi 3 : Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang professional dan kompeten Tujuan : 1) Terwujudnya sistem pengawasan yang terintegrasi 2) Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sesuai dengan perspektif stockholders dan

stakeholders 3) Meningkatnya kualitas APIP 4) Tersedianya cakupan produk/jasa baru yang dibutuhkan auditan/pengguna untuk pencapaian target kinerjanya 5) Terwujudnya perencanaan pengawasan yang terarah dan sinergis 6) Terwujudnya jaminan mutu dan kepatuhan pada setiap pelaksanaan kegiatan BPKP 7) Terciptanya efisiensi biaya pengawasan 17


8) Tercapainya ketepatan waktu pelaporan 9) Tersedianya SDM pengawasan yang kompeten dan berintegritas 10) Tercapainya optimalisasi sistem informasi 11) Terciptanya iklim kerja yang kondusif di lingkungan BPKP 12) Tersedianya anggaran sesuai kebutuhan 13) Tersedianya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan 14) Tersedianya bantuan hukum pada setiap aspek kegiatan 15) Terwujudnya kesejahteraan pegawai

Misi 4 : Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi auditor/pemerintah Tujuan : Terwujudnya sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi auditor/pemerintah

D. Program Stratejik Untuk mencapai tujuan diperlukan strategi melalui berbagai program. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Program merupakan ukuran pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya sasaran/outcome dari program yang telah ditetapkan. Program BPKP tahun 2010 - 2014 adalah sebagai berikut : 1. Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. 2. Dukungan anajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya BPKP 3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara - BPKP Sedangkan sasaran/outcome dari Program BPKP Tahun 2010 - 2014 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga Bidang Perekonomian 18


2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga Bidang Polsoskam 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Instansi Pemerintah Daerah 4. Meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah 5. Meningkatnya kualitas

pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan

pembinaan penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan investigasi Kegiatan dan Sub kegiatan Teknis yang mendukung sasaran/outcome di Pengawasan atas Instansi Pemerintah Pusat bidang perekonomian, polsoskam, penyelenggaraan keuangan daerah, akuntan negara dan investigasi, kegiatan teknis terdiri dari : 1. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Fiskal dan Investasi 2. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam 3. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Industri dan Distribusi 4. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

pada kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan

bantuan luar negeri 5. Pengendalian/ Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP K/L Bidang Perekonomian Lainnya 6. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Pertahanan dan Keamanan 7. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara 8. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan

19


Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Kesejahteraan Rakyat 9. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam Lainnya 10. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali 11. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI

Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan

Perdagangan 12. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan jasa lainnya serta Kementerian Negara BUMN 13. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur 14. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha/Lembaga Perminyakan dan Gas Bumi 15. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Milik Daerah 16. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan investigasi pada Kementerian/Lembaga 17. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan Investigasi pada BUMN/D 18. Pengendalian /Pelaksanaan Pengawasan Intern dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait Hambatan Kelancaran Pembangunan Sedangkan Sub Kegiatan Teknis terdiri dari : 1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral 2. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara 3. Pengawasan atas penugasan Presiden 4. Pengawasan atas permintaan stakeholders 5. Reviu LKPP 6. Pengawasan penerimaan negara 7. Pengawasan PHLN 20


8. Assesment, Evaluasi GCG, KPI, MR 9. Pengawasan investigatif 10. Bimtek, pengembangan sistem pelaporan keuangan 11. Penyusunan pedoman SPIP 12. Sosialisasi SPIP 13. Diklat SPIP 14. Bimbingan Teknis SPIP Terdapat kegiatan-kegiatan generik yang dilaksanakan pada Perwakilan BPKP, kegiatan tersebut berupa : 1. Kegiatan yang berada pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP a. Penyusunan dan evaluasi rencana b. Pengelolaan kepegawaian dan organisasi c. Pengelolaan anggaran dan sistem akuntansi pemerintah d. Pembinaan hukum dan pengelolaan kehumasan e. Pembinaan

administrasi

dan

pengelolaan

perlengkapan

serta

pembayaran

gaji/tunjangan f.

Pengawasan internal (inspektorat) BPKP

g. Pendidikan dan pelatihan pengawasan h. Penelitian dan pengembangan pengawasan i.

Penyelenggaraan sistem dukungan pengambilan keputusan Pemerintah/Presiden dan internal BPKP

j.

Pembinaan JFA dan tata kelola APIP

k. Fasilitasi dukungan manajemen Perwakilan BPKP 2. Kegiatan yang berada pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP berupa kegiatan Pengadaan dan penyaluran sarana dan prasarana-BPKP Pusat

21


6. Rencana Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2011 Implementasi penjabaran Rencana Stratejik dalam rangka mencapai visi dan misi BPKP yang dijalankan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2011(Revisi). Penetapan Kinerja ini merupakan sebuah bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di dalamnya memuat rumusan indikator kinerja input, output, dan outcome beserta targetnya dari seluruh kegiatan dan program. Dengan adanya dokumen perencanaan berupa Penetapan Kinerja, diharapkan : a. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Bali dapat lebih terarah b. terdapat alat bagi manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi BPKP. Penetapan Kinerja 2011 juga merupakan komitmen seluruh unsur Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Indikator input adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator input yang digunakan terdiri atas besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah dan pemakaian Hari Pemeriksaan/ Kegiatan yang dihitung

dengan satuan Orang Hari

Pemeriksaan/ Kegiatan (OHP/K). Indikator output merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan yang jenisnya bervariasi, dapat berupa fisik atau non fisik tergantung pada jenis kegiatannya. Indikator outcome merupakan indikator yang terbentuk karena adanya output atau bisa berupa pemanfaatan output yang dapat diukur dalam jangka menengah. Mengingat sistem pengumpulan data kinerja yang ada masih terbatas, pengumpulan indikator kinerja dilakukan sampai dengan output.

22


A. Matrik Program dan Kegiatan Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan

penyelenggaraan SPIP, Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP dan Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP yang akan dijalankan Perwakilan BPKP Provinsi Bali dalam tahun 2011 yaitu :

PROGRAM 1. Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

INDIKATOR OUT PUT Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan BUN bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Laporan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD

23


PROGRAM

INDIKATOR OUT PUT Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan instansi penyidik Laporan hasil audit investigasi atas permintaan instansi lainnya Jumlah sosialisasi dan bintek penerapan JFA APIP Daerah

2. Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

3. Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP

Jumlah Sarana dan Prasarana

B. Target Kinerja Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2011 telah menetapkan target kinerja berupa indikator out put dan besaran target out putnya yang akan menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja. Indikator kinerja yang menjadi tolok ukur adalah indikator kinerja input (rencana/anggaran keuangan) dan output.

24


Target kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut: OUTPUT PROGRAM 1

Hasil Pelaksanaan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP

INDIKATOR

TARGET TAHUNAN RENSTRA

TARGET TAHUN BERJALAN

ANGGARAN (Rp.000)

2

5

3

4

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian

9 LAP

12 LAP

238.260

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian

8 LAP

8 LAP

71.569

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

59 LAP

57 LAP

828.174

1 LAP

1 LAP

26.031

3 LAP

3 LAP

46.823

78 LAP

50 LAP

361.048

12 LAP

26 LAP

94.930

30 LAP

40 LAP

289.538

3 LAP

3 LAP

40.400

1 LAP

5 LAP

35.000

5 LAP

5 LAP

47.217

78 LAP

78 LAP

783.032

Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD

13 LAP

16 LAP

241.561

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah

2 LAP

2 LAP

58.400

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

29 LAP

25 LAP

240.252

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah

25


Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah

40 LAP

40 LAP

240.563

Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat

13 LAP

12 LAP

149.315

20 LAP

22 LAP

401.988

16 LAP

19 LAP

70.241

6 LAP

5 LAP

44.677

3 LAP

3 LAP

29.028

1 LAP

1 LAP

8.972

7 LAP

7 LAP

219.921

38 LAP

38 LAP

723.705

4 LAP

2 LAP

11.214

44 LAP

44 LAP

11.412.778

17 Unit

48 Unit

Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil kajian pengawasan Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik Jumlah evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Hasil Pengadaan dan Penyaluran

Jumlah Sarana Prasarana

Jumlah

325.000 17.039.639

26

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011 Bab III – Akuntabilitas Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

P

engukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana tercapainya hasil yang diharapkan, yang telah dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan

indikator kinerja yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2011.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Tahap pengukuran kinerja merupakan tahap untuk melihat capaian kinerja dengan cara membandingkan rencana kinerja yang merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh personil Perwakilan BPKP Provinsi Bali, dengan realisasinya pada akhir tahun. Meskipun demikian, pengukuran kinerja tidak semata-mata terbatas kepada perbandingan seperti dikemukakan diatas tetapi sedapat mungkin termasuk membandingkan antara capaian kinerja tahun yang dilaporkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan organisasi sejenis, dan dengan standar yang ada serta melihat sejauh mana visi telah tercapai. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan dengan masing-masing indikator kinerjanya, terutama indikator kinerja kunci. Keberhasilan capaian program ditandai dengan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator input dan output. Target indikator kinerja outcome Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2011 sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja semuanya tidak diukur (nol). Hal ini dikarenakan target tersebut diintegrasikan dengan target di BPKP Pusat. Untuk dapat mempermudah membuat kesimpulan hasil pengukuran kinerja dan melihat seberapa jauh capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan, digunakan skala pengukuran ordinal yang dikategorikan ke dalam lima kategori sebagai berikut:

27


Urutan

Rentang Capaian

Kategori Capaian

I

Lebih dari 80 %

II

Lebih dari 60 % hingga 80 %

Baik

III

Lebih dari 40 % hingga 60 %

Cukup

IV

Lebih dari 20% hingga 40 %

Kurang

V

20% kebawah

Sangat Baik

Sangat Kurang

(Hasil pengukuran kinerja dapat dilihat dalam formulir terlampir sebagai bagian dari laporan ini). Terhadap capaian kinerja, kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan ataupun kegagalan. Analisis capaian kinerja terutama dilakukan apabila terjadi celah kinerja yang cukup signifikan antara target dan realisasinya dan antara realisasi capaian tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, terhadap kekurangan yang terjadi ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Untuk melihat keberhasilan organisasi maka dilakukan evaluasi dan analisis kinerja. Evaluasi dan analisis dilakukan pada capaian indikator kinerja program dan efisiensi serta efektifitas kegiatan. Agar simpulan atas hasil evaluasi kinerja dapat dibuat, evaluasi capaian kinerja dilakukan terhadap setiap indikator kinerja yang ada. Evaluasi kinerja yang dimaksud di dalam laporan ini adalah evaluasi secara internal/mandiri terhadap kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali, untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang : •

Efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan

•

Efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan

•

Pencapaian hasil program pada tahun berjalan

Selain itu juga dilakukan analisis mengenai faktor-faktor keberhasilan/kegagalan suatu program/kegiatan untuk tahun berjalan dan terhadap tahun sebelumnya serta identifikasi permasalahan dan solusi. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan. Selain itu juga diinformasikan komparabilitas realisasi capaian tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. 28


Efektifitas kegiatan diartikan sebagai “tingkat kemampuan suatu kegiatan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan”. Pengukuran efektifitas kegiatan difokuskan pada capaian indikator

outcome dari kegiatan tersebut. Suatu kegiatan dikatagorikan efektif bila mampu mencapai angka rata-rata outputnya minimal 100 %, dan sebaliknya, kegiatan dinyatakan kurang/tidak efektif apabila capaian rata-rata indikator outputnya di bawah 100 %. Penilaian efektifitas dalam laporan ini belum dapat dilakukan karena belum ada penetapan target outcome kegiatan sesuai arahan BPKP Pusat dan hal tersebut terkait dengan target BPKP Pusat. Efisiensi kegiatan diartikan sebagai “kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit tetapi dapat menghasilkan output yang sama, atau input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar”. Dengan kata lain, suatu kegiatan dikatakan efisien apabila rata-rata prosentase capaian output lebih tinggi dari rata-rata prosentase capaian

input”. Dengan demikian, fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Efisiensi suatu kegiatan dapat disimpulkan setelah membandingkan angka capaian efisiensi (disingkat ACE) dengan standar efisiensi yang dipakai (disingkat SED). Angka capaian efisiensi (ACE) diperoleh dengan membandingkan capaian output dengan capaian input, sebagaimana rumus di bawah ini :

ACE =

% capaian output % capaian input

Sedangkan angka standar efisiensi yang dipakai (SED) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Angka ini bisa berupa angka capaian efisiensi

tahun lalu,

angka capaian efisiensi instansi lain untuk kegiatan yang sama, atau angka

capaian efisiensi sesuai rencana capaian/ target, dan sebagainya. Dalam laporan ini SED yang digunakan sebagai pembanding adalah angka capaian efisiensi

sesuai rencana capaian/target, yaitu 1, yang diperoleh dengan memakai rumus: SED (angka capaian efisiensi = sesuai rencana capaian/target)

% rencana capaian output % rencana capaian input

=

100 % 100 %

=

1 29


ACE kemudian dibandingkan dengan SED dan penilaian diberikan dengan cara sebagai berikut:

Jika ACE > SED

maka kegiatan dianggap efisien

Jika ACE < SED

maka kegiatan dianggap tidak efisien

1. Evaluasi Kinerja Kegiatan Pada tahun 2011 Perwakilan BPKP Provinsi Bali merencanakan melaksanakan 28 kegiatan dengan gambaran hasil pengukuran kinerjanya (self assesment) sebagai berikut : •

Dari 26 hasil kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan hasil revisi PKP2T semester I sebanyak 517 PP. Dari 517 PP

terdapat 37 PP atau

7,16% yang dibatalkan, sehingga target PKP2T tahun 2011 adalah sebanyak 480 PP. Terdapat 7 PP Bidang Investigasi yang tidak dapat dilaksanakan. Disamping itu telah dilaksanakan 302 PP Non PKP2T. Dengan demikian jumlah PP yang telah dilaksanakan seluruhnya 775 PP atau 161,45% dari target PKP2T. Adapun PP yang dibatalkan sebagai berikut : 1) Bidang PIPP : a) Audit atas Keberhasilan PNPM di wilayah Bali dan NTB tidak dilaksanakan sebanyak 2 PP sesuai surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor: S3944/PW22/2/2011 tanggal 01 Desember 2011 ; b) Audit Operasional Dana Dekonsentrasi pada BKKBN Provinsi Bali dan NTB tidak terlaksana sebanyak 2 PP karena tidak ada dana dekonsentrasi pada obyek bersangkutan; c) Audit kinerja BOK Kemenkes RI pada Provinsi NTB tidak terlaksana sebanyak 2 PP karena telah dilaksanakan oleh Itjen Kementerian Kesehatan; d) Audit Operasional atas Dana Dekonsentrasi Kementerian Budpar Provinsi Bali tidak terlaksana sebanyak 1 PP karena telah dilaksanakan oleh Itjen Kementerian Budaya dan Pariwisata;

30


e) Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu SD (DAK) tidak terlaksana sebanyak 5 PP karena tidak ada realisasi penyerapan DAK bidang Pendidikan; f) Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Kementerian Agama pada Provinsi Bali tidak dilaksanakan sebanyak 1 PP karena telah diaudit oleh Itjen Kementerian Agama RI; g) Terdapat 18 PP tidak terlaksana karena batal sesuai hasil revisi RKT Tahun 2011. 2) Bidang APD : a) Evaluasi

terhadap

Pelaksanaan

Urusan

Pemerintah

Daerah

Pengelolaan

Keuangan Daerah pada Pemda A tidak terlaksana sebanyak 1 PP karena sesuai Surat Deputi Nomor: S-514/D4/02/2011 tanggal 26 Oktober 2011 ditunda pelaksanaannya sampai tahun berikutnya; b) Evaluasi AKIP di wilayah Bali dan NTB tidak terlaksana sebanyak 4 PP karena sesuai Surat Deputi Bidang Pengawasan PKD Nomor: S-307/D4/01/2011 tanggal 12 Juli 2011 hanya dilaksanakan pada 5 Pemda. 3) Bidang AKN : Terdapat 1 PP tidak terlaksana karena batal sesuai hasil revisi RKT Tahun 2011. •

Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP dengan target 44 output telah dilaksanakan seluruhnya sebanyak 74 output atau 168,18%.

•

Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP dengan target 48 unit telah dilaksanakan seluruhnya sebanyak 106 unit atau 220,83%. Tingginya capaian hasil kegiatan ini disebabkan adanya perubahan target pengadaan yang semula 48 unit menjadi 106 unit. Namun atas perubahan target tersebut, tidak diakomodasi dalam revisi RKT. Target 106 unit tersebut berupa 58 unit Meubelair dan 48 unit alat pengolah data.

•

Dari sisi efisiensi hasil pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dari target 26 kegiatan yang harus dilaksanakan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah berhasil melaksanakan kegiatan secara efisien sebanyak 22 kegiatan atau (84,61%) dan 4 kegiatan atau (15,39%) kegiatan dilaksanakan tidak efisien. Kegiatan yang tidak efisien secara garis besar disebabkan adanya penambahan tenaga auditor yang berakibat penambahan anggaran.

31


•

Dari sisi efisiensi hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP, dari target 1 kegiatan yang harus dilaksanakan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah berhasil melaksanakan

secara

efisien

sebanyak

1

kegiatan

atau

100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

(100%)

Tercapai Tidak Tercapai

Pelaksanaan

Efektivitas

Efisiensi

2. Evaluasi Pencapaian Program Dari hasil penilaian sendiri (self assesment) terhadap 3 (tiga) program, yaitu program yang mendukung 26 kegiatan utama, 1

program yang mendukung 1 kegiatan dukungan dan

1 program kegiatan sarana prasarana untuk mencapai terlaksananya kegiatan utama dengan menggunakan metode kerja sebagaimana diuraikan sebelumnya, menunjukkan bahwa capaian kinerja program Perwakilan BPKP Provinsi Bali untuk tahun 2011 telah mendukung kinerja BPKP Pusat. Capaian rata-rata indikator kinerja program tahun 2011 adalah sebagai berikut : PROGRAM NO 1

URAIAN Hasil Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

OUTPUT INDIKATOR Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Perekonomian Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam

(%) Capaian 308,33 566,67 237,50 200,00 142,11 178,00

32

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011 Bab III – Akuntabilitas Kinerja PROGRAM NO

URAIAN

OUTPUT INDIKATOR Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden bidang Polsoskam Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam

(%) Capaian 241,67 180,00 100,00

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam

180,00

Laporan hasil Pengawasan BUN bidang Polsoskam

871,43

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah

160,00

Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP daerah Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD

121,79 125,00 1.150,00

192,00

230,00 100,00 200,00 109,09 131,58

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim

220,00

Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

121,05

166,67 100,00

33

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011 Bab III – Akuntabilitas Kinerja OUTPUT

PROGRAM NO

URAIAN

INDIKATOR Laporan hasil kajian pengawasan

Capaian rata – rata 2

3

Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP

(%) Capaian 100,00 264,82

Prosentase jumlah rencana pengawasan terealisir Penyusunan dan evaluasi rencana pengawasan Persepsi kepuasan atas pelayanan pengelolaan kepegawaian Pengelolaan kepegawaian dan organisasi Persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran diajukan sesuai prosedur Pengelolaan Keuangan Tingkat opini auditor eksternal terhadap LK BPKP Pengelolaan Keuangan Persepsi publik positif terhadap BPKP Pembinaan hukum dan pengelolaan kehumasan Persentase implementasi sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal(manajemen BPKP) Dukungan manajemen Pusinfowas Persentase tingkat penerapan JFA Pembinaan JFA Persentase pemanfaatan hasil pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan SPIP yang dijadikan bahan pengambilan keputusan internal. Pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan Penyelenggaraan SPIP oleh Perwakilan Capaian rata-rata Indeks efektifitas pengelolaan aset Penyediaan dan pengelolaan sarana

100,00

100,00

100,00

100,00 100,00

100,00 100,00

100,00

100,00 100,00

Capaian rata-rata

100,00

Capaian Rata-Rata Seluruh Program

217,44

Capaian rata - rata program adalah sebesar 217,44%. Target outcome kinerja program tidak dapat diukur capaian kinerja output/kegiatan mengingat pencapaian indikator outcome kinerja tersebut tidak ditetapkan dan tidak dapat dikendalikan (uncontrolable) oleh Perwakilan

34


BPKP Provinsi Bali karena terkait dengan capaian BPKP Pusat. Uraian

capaian

kinerja

output/kegiatan

masing-masing

program

utama

Perwakilan BPKP Provinsi Bali Tahun 2011 berikut evaluasi dan analisisnya adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Perekonomian Rincian capaian indikator kinerja output/kegiatan sebagai berikut: Indikator No 1 2

Uraian Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian Laporan hasil bimtek/asistensi penyusunan LKKL/LKPD Bidang Perekonomian

Kinerja Satuan Target

Realisasi

% Capaian

Lap

12

37

308,33

Lap

3

17

566,67

3

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Perekonomian

Lap

1

2

200,00

4

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian

Lap

8

19

237,50

5

Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN

Lap

57

81

142,11

Lap

81

156

192,59

Jumlah

Capaian kinerja output/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian hasil pengawasan lintas sektoral Kegiatan pengawasan lintas sektoral pada bidang perekonomian dalam tahun 2011 ditargetkan sebanyak 12 PP dengan output sebanyak 12 Laporan. Atas 12 PP dalam PKP2T tersebut terdapat 1 PP yang batal, yaitu Audit Kinerja Ketahanan Pangan Prov. NTB Kabupaten Bima karena telah diaudit oleh Itjen Kementerian Pertanian. Atas 11 PP yang direalisasikan tersebut, telah diterbitkan sebanyak 23 laporan. Selain itu, terdapat 10 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 14 laporan. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 308,33%.

35


2. Capaian hasil bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL/LKPD Bidang Perekonomian Kegiatan bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL pada bidang perekonomian dalam tahun 2011 ditargetkan sebanyak 3 PP dengan output sebanyak 3 Laporan. Atas 3 PP dalam PKP2T tersebut seluruhnya telah terlaksana, yaitu Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada wilayah Bali dan NTB. Selain realisasi 3 PP tersebut, juga telah dilaksanakan 1 PP yang targetnya temasuk pada kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Perekonomian (butir 4). Atas 4 PP yang direalisasikan tersebut, telah diterbitkan sebanyak 4 laporan. Selain itu, terdapat 12 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 13 laporan. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 566,67%.

3. Capaian hasil pengawasan atas penerimaan Negara Bidang Perekonomian Kegiatan pengawasan atas penerimaan negara pada bidang perekonomian dalam tahun 2011 ditargetkan sebanyak 1 PP dengan output sebanyak 1 Laporan. Atas 1 PP dalam PKP2T tersebut telah dapat dilaksanakan, yaitu Audit Operasional Optimalisasi Penerimaan Negara pada BPS Provinsi Bali. Selain itu, terdapat 1 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 1 laporan yaitu Sosialisasi Pedoman Audit PNBP. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 200%.

4. Capaian hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholder pada bidang perekonomian dalam tahun 2011 ditargetkan sebanyak 10 PP. Pada semester I dilakukan revisi 2 PP, sehingga target menjadi 8 PP dengan output sebanyak 8 Laporan. Atas 8 PP dalam PKP2T tersebut telah terlaksana 7 PP, yaitu Audit Kinerja atas Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), Inventarisasi Aset Kementerian ESDM pada PT PLN. Atas 7 PP yang direalisasikan tersebut, telah diterbitkan sebanyak 7 laporan. Sedangkan 1 PP yaitu Reviu L/K Interim Tahun 2011 Kementerian Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali realisasinya dimasukkan dalam kegiatan bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL pada bidang perekonomian.

36


Selain itu, terdapat 12 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 12 Laporan. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 237,50%.

5. Capaian hasil pengawasan atas Proyek PHLN Kegiatan pengawasan atas Proyek PHLN pada bidang perekonomian dalam tahun 2011 ditargetkan sebanyak 59 PP. Pada semester I dilakukan revisi 2 PP, sehingga target menjadi 57 PP dengan output sebanyak 57 Laporan. Atas 57 PP dalam PKP2T tersebut telah terlaksana 57 PP. Jenis kegiatan pengawasan atas Proyek PHLN pada bidang perekonomian dalam tahun 2011 meliputi Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Program: a. Second Decentralized Health Services (DHS-2); b. Indonesia Vocational Education Strengthening Project (INVEST); c. Farmer Empowerment Through Agricultural Technology and Information (FEATI); d. PNPM Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) /Regional Infrastrukture For Social And Economic Development (RISE); e. Nusa tenggara Barat-Water Resources Management Project (NTB-WRMP); f.

Water Sanitation for Low Income Community (WSLIC II);

g. PNPM Mandiri Perdesaan; h. PNPM Mandiri Perkotaan; i.

Indonesia Managing Higher Education For Rellevance and Efficiency (IMHERE);

j.

Sustainable Capacity Building for Decentralization Project-SCBDP;

k. BOS KITA; l.

Early Childhood Education and Development Project (ECEDP);

m. Nutrition Improvement trough Community Empowerment (NICE); n. Better Education trough Reformed Management and Universal Teacher Upgrading (BERMUTU). Atas 57 PP yang direalisasikan tersebut, telah diterbitkan sebanyak 57 laporan. Selain itu,

terdapat 19 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 24 Laporan. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 142,11%.

37


Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP pada Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam

Rincian capaian indikator kinerja output/kegiatan sebagai berikut: Indikator No

Kinerja

1

Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Polsoskam

Lap

50

89

% Capaian 178,00

2

Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam

Lap

12

29

241,67

3

Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam

Lap

40

72

180,00

4

Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam

Lap

3

3

100,00

5

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Polsoskam

Lap

5

9

180,00

6

Laporan hasil pengawasan BUN

Lap

14

122

871,43

Jumlah

Lap

124

324

261,29

Uraian

Satuan

Target Realisasi

Capaian kinerja output/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Capaian hasil pengawasan lintas sektoral Kegiatan pengawasan lintas sektoral pada bidang polsoskam dalam tahun 2011 ditargetkan sebanyak 73 PP. Dari target tersebut telah dilakukan revisi sebanyak 23 PP sehingga target menjadi 50 PP dengan output 50 Laporan. Adapun 23 PP yang telah direvisi terdiri dari 12 PP pada semester I dan 11 PP pada semester II. Jenis kegiatan pengawasan lintas sektoral pada bidang polsoskam dalam tahun 2011 meliputi Audit Kinerja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Audit Operasional atas: a.

Dana Dekonsentrasi Kementrian Sosial;

b.

Dana Dekonsentrasi pada Kementerian Perumahan Rakyat;

c.

Dana Dekonsentrasi pada Kantor Perpustakaan Nasional;

d.

Program Jamkesmas;

e.

Program Peningkatan Sarana Prasarana Wajib Belajar Dikdas 9 tahun; 38


f.

Program Peningkatan Mutu (DAK);

g.

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Kementerian Agama;

h.

Program Pendidikan Menengah di Lingkungan Kementrian Agama;

i.

Program Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementeraian Agama;

j.

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Kementrian Agama.

Atas 50 PP tersebut, telah dilaksanakan sebanyak 50 PP dengan output 49 Laporan. Sedangkan 1 PP yaitu Audit Operasional atas Program Manajemen Pelayanan Pendidikan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali telah diterbitkan surat tugasnya, namun tidak dapat diterbitkan laporannya karena telah diaudit oleh Itjen Kementerian Agama. Selain itu, terdapat 30 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 40 laporan. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 178%.

2. Capaian hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam Kegiatan pengawasan atas permintaan presiden pada bidang polsoskam dalam tahun 2011 ditargetkan sebanyak 12 PP dengan output sebanyak 12 Laporan. Atas 12 PP dalam PKP2T tersebut telah dapat dilaksanakan seluruhnya, yaitu Audit Operasional Program RASKIN dan Monitoring Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Dukungan UKP4. Atas 12 PP yang dilaksanakan tersebut, telah diterbitkan sebanyak 16 laporan. Selain itu, terdapat 12 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 13 laporan. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 241,67%.

3. Capaian hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL Bidang Polsoskam Kegiatan bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL pada bidang polsoskam dalam tahun 2011 ditargetkan sebanyak 42 PP. Pada semester I dilakukan revisi 2 PP, sehingga target menjadi 40 PP dengan output sebanyak 40 Laporan. Atas 40 PP dalam PKP2T tersebut telah dilaksanakan sebanyak 40 PP, meliputi Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan pada Kementerian Kesehatan, Kanwil Hukum dan HAM, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Komisi Pemilihan Umum, serta Badan Pertanahan Nasional. Atas 40 PP yang direalisasikan tersebut, telah diterbitkan sebanyak 40 laporan.

39


Selain itu, terdapat 30 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 32 laporan. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 241,67%.

4. Capaian hasil pengawasan atas penerimaan Negara Bidang Polsoskam Kegiatan pengawasan atas penerimaan negara pada bidang polsoskam dalam tahun 2011 ditargetkan sebanyak 3 PP dengan output sebanyak 3 Laporan. Atas 3 PP dalam PKP2T tersebut telah dilaksanakan sebanyak 3 PP, meliputi meliputi Audit Operasional Pengelolaan PNBP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, serta Audit Operasional PNBP pada Kementerian Agama. Atas 3 PP yang direalisasikan tersebut, telah diterbitkan sebanyak 3 laporan. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%.

5. Capaian hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholder pada bidang polsoskam dalam tahun 2011 ditargetkan sebanyak 7 PP. Pada semester II terdapat revisi 2 PP, sehingga target menjadi 5 PP dengan output sebanyak 5 Laporan. Atas 5 PP dalam PKP2T tersebut telah dilaksanakan sebanyak 5 PP, meliputi Audit Kinerja BOK Kementerian Kesehatan serta Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2011 pada Kementerian Agama. Terhadap 5 PP yang direalisasikan tersebut, telah diterbitkan sebanyak 5 laporan. Selain itu, terdapat 4 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 4 laporan. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 180%.

6. Capaian hasil pengawasan BUN Kegiatan pengawasan BUN bidang polsoskam dalam tahun 2011 ditargetkan sebanyak 14 PP dengan output sebanyak 14 Laporan. Atas 14 PP dalam PKP2T tersebut telah dilaksanakan

seluruhnya,

meliputi

Evaluasi

Penyerapan

Anggaran

pada

13

Kementerian/Lembaga di wilayah Bali dan NTB dan telah diterbitkan sebanyak 71 laporan. Selain itu, terdapat 17 PP Non PKP2T dengan output sebanyak 51 laporan. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 871,43%.

40


Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah daerah Rincian capaian indikator kinerja output/kegiatan sebagai berikut: Indikator No

Kinerja

Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LKPD

Lap

5

8

% Capaian 160,00

Lap

78

95

121,79

Lap

16

20

125,00

4

Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder bidang Keuangan Daerah

Lap

2

23

1.150,00

5

Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang Keuangan Daerah

Lap

25

48

192,00

6

Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah

Lap

40

92

230,00

7

Laporan hasil evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah

Lap

2

2

100,00

Lap

168

288

171,43

1 2 3

Uraian

Satuan Target Realisasi

Jumlah

Capaian kinerja output/kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Capaian hasil pengawasan lintas sektoral Kegiatan pengawasan lintas sektoral pada bidang keuangan daerah dalam tahun 2011 ditetapkan dalam PKP2T sebanyak 5 PP dengan output 5 laporan dan seluruhnya telah dapat dilaksanakan. Capaian indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh kegiatan Analisa dan Evaluasi atas Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah. Kegiatan Analisa dan Evaluasi atas Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Prioritas Pembangunan Pemerintah ditargetkan untuk dilaksanakan sebanyak 5 (lima) penugasan dan direalisasikan seluruhnya atau tercapai 100%. Realisasi penugasan untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut: a. Analisis dan

Evaluasi

atas Dukungan

Pemerintah

Daerah

terhadap

Prioritas

Pembangunan Pemerintah Tahun 2011 pada Pemerintah Kabupaten Jembrana; b. Analisa

dan

Evaluasi

atas

Dukungan

Pemerintah

Daerah

terhadap

Prioritas

Pembangunan Pemerintah Tahun 2011 pada Pemerintah Provinsi Bali;

41


c. Analisa

dan

Evaluasi

atas

Dukungan

Pemerintah

Daerah

terhadap

Prioritas

Pembangunan Pemerintah Tahun 2011 pada Pemerintah Kabupaten Gianyar; d. Analisa

dan

Evaluasi

atas

Dukungan

Pemerintah

Daerah

terhadap

Prioritas

Pembangunan Pemerintah Tahun 2011 pada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur; e. Analisa

dan

Evaluasi

atas

Dukungan

Pemerintah

Daerah

terhadap

Prioritas

Pembangunan Pemerintah Tahun 2011 pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terdapat 3 (tiga) kegiatan lainnya yaitu Koordinasi Rencana Pelaksanaan Audit JKJ di Pemerintah Kabupaten Jembrana, Audit Bersama/Joint Audit Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) Tahun 2010 dan Perbaikan Laporan atas Monitoring Dana Alokasi Khusus yang merupakan kegiatan Non-PKP2T. Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 8 Laporan dari 5 laporan yang ditargetkan atau sebesar 160%. 2. Capaian hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah Kegiatan pengawasan atas permintaan BUN bidang keuangan daerah dalam tahun 2011 ditargetkan dalam PKP2T sebanyak 78 PP dengan output sebanyak 78 laporan. Capaian kinerja kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) jenis kegiatan, yaitu a. Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer lainnya sebanyak 75 laporan; b. Diseminasi Monitoring DAK dan Validasi Hasil Monitoring DAK, DPDF-PPD dan DPPIP sebanyak 2 laporan; dan c. Monitoring Penyelenggaraan SIMDA sebanyak 1 laporan. Kegiatan

Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Lainnya

menghasilkan 75 (tujuh puluh lima) laporan yang dilaksanakan pada 7 (tujuh) pemerintah daerah sebagai berikut : 1) Monitoring DAK dan Dana Transfer Lainnya TA 2010 Pada Pemprov Bali sebanyak 6 laporan; 2) Monitoring DAK dan Dana Transfer Lainnya TA 2010

Pada Pemkab. Tabanan

sebanyak 15 laporan;

42


3) Monitoring DAK dan Dana Transfer Lainnya TA 2010

Pada Pemkab. Karangasem

sebanyak 12 laporan; 4) Monitoring DAK dan Dana Transfer Lainnya TA 2010

Pada Pemkab. Buleleng

sebanyak 10 laporan; 5) Monitoring DAK dan Dana Transfer Lainnya TA 2010 Pada Pemkot Mataram sebanyak 10 laporan; 6) Monitoring DAK dan Dana Transfer Lainnya TA 2010 Pada Pemkab. Sumbawa Barat sebanyak 10 laporan; dan 7) Monitoring DAK dan Dana Transfer Lainnya TA 2010 Pada Pemkab. Dompu sebanyak 12 laporan. Selain realisasi 78 PP di atas terdapat realisasi kegiatan Evaluasi Penyerapan APBD Tahun 2011 yang targetnya ditetapkan dalam Kegiatan Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan LKPD (butir 3). Evaluasi Penyerapan APBD Tahun 2011 dilaksanakan pada 4 (empat) pemerintah daerah sebagai berikut : a.

Pemerintah Provinsi Bali;

b.

Pemerintah Kabupaten Karangasem;

c.

Pemerintah Provinsi NTB; dan

d.

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Selain itu, terdapat 13 (tiga belas) kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan Non PKP2T, sebagai berikut : a. Asistensi/ Fasilitasi Pelatihan SIMDA Keuangan pada Pemerintah Kota Bima; b. Percepatan Finalisasi atas Laporan Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Lainnya di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat; c. Asistensi Penerapan Aplikasi SIMDA BMD pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2011 (Tahap I dan II); d. Narasumber

Pelatihan

dan

Pengembangan

Tenaga

Pemeriksa

dan

Aparatur

Pengawasan Kabupaten Tabanan; e. Supervisi dalam Rangka Evaluasi Penyerapan APBD Tahun 2011 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem; f.

Pemrosesan Penyelesaian Laporan DAK, DPIPD dan DPPIP Tahun 2010 Provinsi Bali dan NTB; 43


g. Bimbingan Teknis SIMDA Gaji; h. Forum Bidang APD di Surabaya untuk Perwakilan BPKP Provinsi Bali; i.

Asistensi implementasi SIMDA BMD Tahun 2011 pada Pemerintah Provinsi Bali;

j.

Asistensi Lanjutan Penerapan Aplikasi SIMDA BMD pada Pemkab Sumbawa TA 2011;

k. Asistensi Kegiatan Inventarisasi BMD dan SIMDA BMD pada Pemerintah Kota Mataram; l.

Forum Bidang APD di Surabaya untuk Perwakilan BPKP Provinsi NTB;

m. Supervisi Monitoring DAK Tahun 2010 di Kabupaten Tabanan. Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 95 Laporan dari 78 laporan yang ditargetkan atau sebesar 121,79%. 3. Capaian hasil bimtek/asistensi penyusunan LKPD Kegiatan bimtek/asistensi penyusunan LKPD dalam tahun 2011 ditetapkan dalam PKP2T sebanyak 16 PP dengan output 16 laporan. Capaian kinerja kegiatan ini didukung oleh beberapa kegiatan meliputi Evaluasi Penyerapan APBD Tahun 2011, Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun 2011, Kajian Permasalahan PBJ oleh APIP, Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut, dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda dan Kompilasi LKPD Tahun 2010. Atas 16 PP tersebut dapat dilaksanakan sebanyak 12 PP dengan output 12 laporan. Sedangkan 4 PP Kegiatan Evaluasi Penyerapan APBD Tahun 2011 realisasinya dilaporkan sebagai capaian kegiatan pengawasan BUN bidang keuangan daerah (butir 2).

Kegiatan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun 2011 dilakukan pada 6 (enam) Pemerintah Daerah sebagai berikut: a.

Kabupaten Sumbawa;

b.

Kabupaten Lombok Utara;

c.

Kabupaten Lombok Tengah;

d.

Kabupaten Karangasem;

e.

Kabupaten Klungkung;

f.

Kabupaten Buleleng.

44


Kegiatan Kajian Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa oleh APIP dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Tabanan. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut masing-masing menghasilkan 1 (satu) laporan. Kegiatan Analisis Kinerja Keuangan Pemda dan Kompilasi LKPD Tahun 2010 se-Provinsi Bali dan se-Provinsi NTB masing-masing menghasilkan 1 (satu) laporan. Selain capaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam PKP2T terdapat 8 (delapan) kegiatan lainnya yang merupakan Non PKP2T meliputi: a.

Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Keuangan dan Aset TK/SD Model Pemerintah Kota Mataram;

b. Asistensi Kegiatan Sensus Barang Milik Daerah (BMD) pada Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2011; c.

Peserta Focus Group Discussion Manual Audit Pengadaan Barang/Jasa;

d. Pendampingan Pelaksanaan Pendataan Aset Pemerintah Kabupaten Buleleng; e.

Pendampingan Pelaksanaan Inventarisasi Aset Pemerintah Kabupaten Bima;

f.

Pendampingan Perbaikan Tata Kelola Aset Daerah Kabupaten Tabanan;

g. Pendampingan Verifikasi Pemberian Kode Barang dalam Daftar Aset Tetap sebagai Database Pengoperasian SIMDA BMD pada Kabupaten Klungkung; h. Pembahasan Capaian Kinerja Tahun 2011 dan Penyusunan Rencana Kerja Bidang APD Tahun 2012. Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 20 Laporan dari 16 laporan yang ditargetkan atau sebesar 125,00%. 4. Capaian hasil pengawasan atas permintaan stakeholder Kegiatan pengawasan atas permintaan stakeholder pada bidang keuangan daerah ditetapkan dalam PKP2T tahun 2011 sebanyak 2 PP dengan output sebanyak 2 laporan dan seluruhnya tercapai. Capaian indikator kinerja hasil pengawasan atas permintaan stakeholder ini didukung oleh: Audit/Monitoring Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) dan Kajian Current Isues. Kegiatan Audit/Monitoring Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) direalisasikan dalam Pemeriksaan Perampungan Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan Tahun 2010 45


Kabupaten Lombok Barat dan kegiatan Kajian Current Isues direalisasikan dalam Kajian terhadap rencana transformasi PUSKESMAS menjadi PUSKESMAS BLUD pada Pemkab Klungkung. Kegiatan tersebut masing-masing menghasilkan 1 (satu) laporan. Selain capaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam PKP2T terdapat 21 (dua puluh satu) kegiatan lainnya yang merupakan Non PKP2T. Dalam jumlah tersebut, terdapat satu laporan yang surat tugasnya terbit tahun 2010 yaitu Laporan Hasil Audit atas Aset Pemerintah Pusat di Rumah Temisi Gianyar yang bersumber dari dana APBN. Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 23 Laporan dari 2 laporan yang ditargetkan atau sebesar 1.150,00%.

5. Capaian hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik Kegiatan pengawasan atas kinerja pelayanan publik dalam tahun 2011 ditetapkan dalam PKP2T tahun 2011 sebanyak 25 PP dengan output sebanyak 25 laporan dan seluruhnya telah dapat dilaksanakan. Capaian kinerja kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatan, yaitu Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah. Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan pada 18 (delapan belas) Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Kegiatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dilakukan pada 5 (lima) Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan Kabupaten Badung. Kegiatan Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dilaksanakan pada 2 (dua) Pemerintah Daerah meliputi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Klungkung. Atas kegiatan ini diterbitkan sebanyak 12 laporan. Selain capaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam PKP2T terdapat 13 (tiga belas) kegiatan lainnya yang merupakan Non PKP2T. Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 48 Laporan dari 25 laporan yang ditargetkan atau sebesar 192,00%.

46


6. Capaian dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP Kegiatan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah dalam tahun 2011 ditetapkan dalam PKP2T sebanyak 40 PP dengan output sebanyak 40 laporan. Capaian kinerja kegiatan ini dilaksanakan melalui kegiatan Monitoring Penyelenggaraan SIMDA, Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah, Sosialisasi/Bimtek SPIP, Sosialisasi Juklak Evaluasi LAKIP, Sosialisasi Pedoman Audit PBJ dan Penyusunan Profil Pemda. Monitoring Penyelenggaraan SIMDA dilakukan pada 8 (delapan) pemerintah daerah sebagai berikut : 1.

Kabupaten Sumbawa Barat;

2.

Provinsi NTB;

3.

Provinsi Bali;

4.

Kabupaten Badung;

5.

Kabupaten Gianyar;

6.

Kabupaten Tabanan;

7.

Kabupaten Klungkung;

8.

Kabupaten Bangli.

Sosialisasi Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dalam 9 (Sembilan) kegiatan sebagai berikut : a.

Sosialisasi Reviu Laporan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Gianyar

b. Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bagian Keuangan Pemerintah Kabupten Bangli c.

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Aplikasi SIMDA pada Pemerintah Kabupaten Karangasem

d. Pelatihan Program Aplikasi Komputer SIMDA di Kantor Perwakilan BPKP Prov Bali e.

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2010

f.

Asistensi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah per 31 Desember 2010 Kabupaten Bangli

47


g. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2010 h. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010 i.

Asistensi Implementasi SIMDA BMD pada Pemerintah Provinsi Bali

Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dalam 10 (sepuluh) kegiatan sebagai berikut : a. Asistensi Implementasi SIMDA BMD pada Pemerintah Provinsi Bali; b. Asistensi Implementasi SIMDA BMD pada Provinsi NTB Tahun 2010; c. Fasilitasi Implementasi SIMDA BMD Kabupaten Badung guna Mendukung Laporan Keuangan Tahun 2010; d. Asistensi Implementasi SIMDA Keuangan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2010; e. Bimbingan

Teknis

Pengelolaan

Barang

Milik

Daerah

Pemerintah

Kabupaten

Karangasem TA 2010; f.

Asistensi Reviu Laporan Keuangan Pada Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2010;

g. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SIMDA pada Biro Keuangan Setda Pemerintah Provinsi Bali Tahun 2010; h. Asistensi terhadap Temuan BPK dan Membuat Rencana Aksi atas Temuan Tersebut; i.

Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Tahun Anggaran 2010;

j.

Monitoring Perbaikan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Badung.

Kegiatan Sosialisasi/Bimtek SPIP dilakukan terhadap 5 (lima) pemerintah daerah, antara lain: a. Bimbingan Teknis SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011; b. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Lombok Tengah; c. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Lombok Utara; d. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kab. Karangasem; e. Sosialisasi PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP pada Inspektorat Kota Mataram.

48


Sosialisasi Pedoman Audit PBJ pada Inspektorat Kabupaten Tabanan dan Sosialisasi Juklak Evaluasi AKIP pada Inspektorat Kabupaten Klungkung masing-masing menghasilkan 1 (satu) laporan. Penyusunan Profil Kabupaten dilakukan pada Kabupaten Kota Mataram Tahun 2010 dan Kabupaten Jembrana Tahun 2010 masing-masing menghasilkan 1 (satu) laporan. Sosialisasi/Bimtek SPIP dilakukan pada 4 pemerintah daerah yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kabupaten Badung. Selain capaian kegiatan yang telah ditetapkan dalam PKP2T terdapat 52 (lima puluh) kegiatan lainnya yang merupakan Non PKP2T. Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini adalah sebanyak 92 Laporan dari 40 laporan yang ditargetkan atau sebesar 230,00%. 7. Capaian dukungan evaluasi penerapan tatakelola APIP Daerah Kegiatan pengawasan atas permintaan presiden bidang keuangan daerah dalam tahun 2011 ditetapkan dalam PKP2T sebanyak 2 PP dengan output sebanyak 2 laporan dan seluruhnya dapat dilaksanakan. Kegiatan evaluasi penerapan tata kelola APIP Daerah dilaksanakan pada Inspektorat Kabupaten Gianyar dan Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100,00%. Permasalahan

atau

hambatan

yang

dijumpai

dalam

pelaksanaan

Program/Kegiatan

diantaranya: 1. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan/Implementasi SPIP dengan target diterbitkannya Juklak Perkada tidak seluruhnya diakomodasi dalam PKP2T; 2. Beberapa permintaan asistensi tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan SDM dan dana.

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPI pada badan usaha milik negara/pemerintah daerah

49


Rincian capaian indikator kinerja output/kegiatan sebagai berikut: Indikator No 1 2 3

Uraian Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD Laporan hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Jumlah

Kinerja Satua n

Target

Realisas i

Lap

12

24

% Capaia n 200,00

Lap

22

24

109,09

Lap

19

25

131,58

lap

53

73

137,73

Capaian indikator kinerja output/kegiatan sebagai berikut: 1. Capaian hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat Capaian indikator kinerja kegiatan ini pada tahun 2011 didukung oleh tiga jenis sub kegiatan, yaitu : 1) Bimbingan Teknis/Konsultasi/Sosialisasi/Asistensi/Pendampingan. 2) Assesment penerapan GCG di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Usaha Lainnya (BUL) 3) Pengelolaan Informasi Bidang Akuntan Negara dan Pemutakhiran dan Tindak Lanjut Hasil Audit. Bimbingan

Teknis/Konsultasi/Sosialisasi/Asistensi/Pendampingan

ditargetkan

untuk

dilaksanakan pada 10 (sepuluh) PP dengan target output 10 laporan dan seluruhnya dapat dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut :

1) Bimbingan Teknis (Bimtek) pada PT Bali Tourism Development Corporation (BTDC); 2) Sosialisasi GCG PD BPR Bank Pasar Kabupaten Bangli; 3) Sosialisasi GCG PD BPR Werdhi Sedana Kabupaten Gianyar; 4) Sosialisasi GCG PD BPR 45 Kabupaten Buleleng; 5) Bimtek Tata Kelola BLUD RSUD Wangaya; 6) Bimtek Tata Kelola BLUD RSUD Sanjiwani; 7) Bimtek Tata Kelola BLUD RSUD Klungkung; 8) Bimtek Tata Kelola BLUD RSUD Buleleng; 9) Bimtek Tata Kelola BLUD RSUD Amlapura; 10) Bimtek Tata Kelola BLUD RSUD Praya;

50


Selain itu juga dilaksanakan 2 PP Non PKP2T dalam penugasan Asistensi Penyesuaian Buku Pedoman Perusahaan Pengadaan Barang dan Jasa PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dan Workshop Tata Kelola Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern PT BTDC. Sehingga secara total capaian kinerja untuk sub kegiatan ini adalah 12 Laporan atau 120%. Untuk Assesment penerapan GCG di BUMN/BUMD/BUL, target pada tahun 2011 adalah 2 (dua) penugasan dan terealisasi 100% dengan penugasan Evaluasi GCG pada PT BPD Bali dan Quality Assurance atas Diagnostic Assesment GCG pada PT BPD Bali. Sedangkan untuk Pengelolaan Informasi Bidang Akuntan Negara dan Pemutakhiran dan Tindak Lanjut Hasil Audit ditargetkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) PP dengan output 1 (satu) laporan dan seluruhnya dapat dilaksanakan yaitu Pendataan/Updating Profil BUMD/BLUD/RSD Provinsi Bali (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Bangli dan Karangasem). Selain itu juga dilaksanakan 9 PP Non PKP2T, yaitu :

1) Pendataan

BUMD/BLUD/RSD

Provinsi

Bali

(Kabupaten

Tabanan,

Jembrana,

Klungkung dan Buleleng);

2) Pendataan BUMD/BLUD/RSD Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima);

3) Pendataan BUMD/BLUD/RSD Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur);

4) Kompilasi Laporan Hasil Pendataan BUMD/BLUD/RSUD Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat;

5) Penyusunan Laporan Bulanan bidang Akuntan Negara; 6) Workshop Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kedeputian Akuntan Negara di Mercure Ancol Jakarta;

7) Workshop Peningkatan Kinerja Bidang Akuntan Negara menuju Paradigma Baru Auditor;

8) Sosialisasi Undang-Undang tentang Akuntan Publik; 9) Diseminasi Pedoman Audit dan Produk-Produk PT. Askrindo.

51


Sehingga secara total capaian kinerja untuk sub kegiatan ini adalah 10 Laporan atau 1000%. Terdapat

satu

penugasan

PKP2T

yang

batal

dilaksanakan

yaitu

penugasan

Evaluasi/Assessment GCG pada PT BTDC dikarenakan belum adanya permintaan penugasan tersebut dari PT BTDC sebagai obyek kegiatan. 2. Capaian hasil pengawasan atas kinerja BUMD Capaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2011 didukung oleh dua jenis kegiatan, yaitu

kegiatan

Audit

Kinerja

BUMD

dan

Bimbingan

Teknis

Konsultasi/Sosialisasi/Asistensi/Pendampingan pada BUMD. Kegiatan Audit Kinerja BUMD ditargetkan untuk dilaksanakan pada 22 (dua puluh dua) PP dengan target output 22 (dua puluh dua) laporan dan seluruhnya dapat dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut : 1) Audit Kinerja pada PD BPR sebanyak 3 (tiga) laporan. 2) Audit Kinerja PDAM sebanyak 15 (lima belas) laporan. 3) Audit Kinerja Rumah Sakit sebanyak 2 (dua) laporan. 4) Audit atas Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Bima. 5) Audit Kinerja PD Pasar Kota Denpasar. 6) Joint Audit Operasional atas Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010. Dari realisasi diatas, penugasan Joint Audit Operasional atas Perusahaan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 merupakan penugasan Non PKP2T permintaan obyek penugasan. Sedangkan

untuk

kegiatan

Bimbingan

Teknis

Konsultasi/Sosialisasi/Asistensi/

Pendampingan pada BUMD, tidak terdapat target penugasan pada PKP2T tahun 2011. Namun terdapat realisasi 1 (satu) penugasan berupa fasilitasi penyusunan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PDAM Kabupaten Jembrana, yang merupakan penugasan Non PKP2T permintaan obyek penugasan. 3. Capaian hasil bimtek/ asistensi penyusunan LK BUMD Capaian indikator kinerja kegiatan pada tahun 2011 dilaksanakan dengan dua jenis kegiatan,

yaitu

kegiatan

Audit

Keuangan

BUMD

dan

Bimbingan

Teknis

Konsultasi/Sosialisasi/Asistensi/Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan BUMD. 52


Kegiatan Audit Keuangan BUMD ditargetkan untuk dilaksanakan pada 14 (empat belas) penugasan dengan realisasi 14 (empat belas) penugasan atau 100,00%. Realisasi penugasan untuk kegiatan ini antara lain : 1) Audit Keuangan PDAM sebanyak 12 (dua belas) laporan. 2) Audit atas Laporan Keuangan RSUD Wangaya. 3) Audit Keuangan PD Pasar Kota Denpasar. Sedangkan

untuk

kegiatan

Bimbingan

Teknis

Konsultasi/Sosialisasi/Asistensi/

Pendampingan pada BUMD, target penugasan pada PKP2T tahun 2011 adalah 5 (lima) PP dengan target output 5 (lima) laporan dan seluruhnya dapat dilaksanakan dengan uraian sebagai berikut : 1) Monitoring Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bidang Akuntan Negara. 2) Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut dengan Auditan Bidang Akuntan Negara. 3) Pendampingan Pemenuhan Persyaratan PPK- BLUD RSUD sebanyak empat laporan. Selain itu juga dilaksanakan 5 PP Non PKP2T, yaitu : 1) Fasilitasi Pembenahan Piutang Usaha PDAM Kabupaten Lombok Tengah. 2) Narasumber Pada Acara Pelatihan In House Training Tentang Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Pada RSUD Tabanan. 3) Tenaga Pelatih/Instruktur pada Kegiatan Pelatihan Audit Sektor Publik Jurusan Akuntasi, Politeknik Negeri Bali. 4) Pembahasan Capaian Kinerja Tahun 2011 dan Penyusunan Rencana Kerja Bidang Akuntan Negara Tahun 2012. 5) Pembicara Workshop PPK BLUD di RSUD Kab Bangli tentang BLUD secara Umum dan Persyaratan BLUD. Sehingga secara total capaian kinerja untuk sub kegiatan ini adalah 11 Laporan atau 220%. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Akuntan Negara utamanya adalah pada sifat penugasan yang sebagian besar adalah user oriented, dalam arti bergantung pada kesiapan obyek penugasan. Dengan kata lain penugasan akan terlaksana ketika permintaan dari obyek penugasan telah terbit, sehingga ketika obyek penugasan tidak mengirimkan permintaan, penugasan tidak terlaksana dan akan 53


mempengaruhi capaian kinerja Bidang Akuntan Negara.

Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP terkait kegiatan Investigasi

Rincian capaian indikator kinerja output/kegiatan sebagai berikut: Indikator

Kinerja

1 2

Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP

Lap Lap

5 3

11 5

% Capaia n 220,00 166,67

3

Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan Negara, pemberian keterangan ahli atas permintaan penyidik Laporan hasil kajian pengawasan Jumlah

Lap

7

7

100,00

Lap

38

46

121,05

Lap

1 54

1 70

100,00 129,63

No

4 5

Uraian

Satuan Target

Realisas i

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja bidang investigasi pada tahun 2011 adalah sebesar 129, 63% yaitu dari 54 target laporan yang harus diterbitkan, realisasinya tercapai 70 laporan. Penjelasan masing-masing capaian indikator kinerja program adalah sebagai berikut:

1. Capaian Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi Kegiatan sosialisasi masalah korupsi dalam tahun 2011 ditargetkan sebanyak 5 PP dengan

output sebanyak 5 laporan. Atas 5 PP dalam PKP2T tersebut telah dilaksanakan seluruhnya. Selain itu, terdapat 6 PP Non PKP2T berupa koordinasi dengan instansi penyidik dengan output sebanyak 6 laporan. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 220%.

2. Capaian Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP Kegiatan Bimtek/ Asistensi Implementasi FCP dalam tahun 2011 ditargetkan sebanyak 3 kegiatan dengan output sebanyak 3 laporan. Atas 3 PP dalam PKP2T tersebut telah

54


dilaksanakan seluruhnya. 1 PP yaitu Penyusunan/Inplementasi FCP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB carry over ke tahun 2012. Selain itu, terdapat 2 PP Non PKP2T berupa Sosialisasi FCP dan Sosialisasi ACAP pada Universitas Mataram dengan output sebanyak 2 laporan. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 166,67%.

3. Capaian Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim Kegiatan Audit Investigatif atas HKP, Eskalasi dan Klaim dalam tahun 2011 ditargetkan sebanyak 7 PP dengan output sebanyak 7 laporan. Atas 7 PP dalam PKP2T tersebut terealisasi 2 PP dengan output 1 (satu) Laporan. Satu PP yaitu Audit Investigatif Hambatan Kelancaran Pembangunan Pengalihan Aset dari Pemerintah Kabupaten Bima kepada Pemerintah Kota Bima carry over ke tahun 2012. Selain itu, terdapat 6 PP Non PKP2T berupa pembahasan yang terkait dengan penyelesaian hasil Audit Eskalasi dan HKP dengan output sebanyak 6 laporan. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 100%.

4. Capaian Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian keuangan Negara, pemberian keterangan ahli atas permintaan Penyidik Kegiatan Audit Investigatif, PKKN, PKA ditargetkan sebanyak 38 PP dengan output sebanyak 38 laporan. Dari target tersebut, terealisasi 36 PP dan 2 PP yaitu PKKN pada Instansi Pemerintah dan BUMN/D tidak terlaksana karena tidak ada permintaan. Atas realisasi 36 PP tersebut, telah diterbitkan 36 laporan. Dari 36 PP tersebut, terdapat 1 PP yaitu Audit Investigatif atas Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem TA 2009 dan 2010 carry over ke tahun 2012 dan 1 PP yaitu Pemberian Keterangan Ahli menghasilkan output 2 laporan. Selain itu, terdapat 11 PP Non PKP2T berupa Audit Investigatif, Pemberian Keterangan Ahli dan Pembahasan Capaian Kinerja dengan output 10 laporan. Sedangkan 1 PP, yaitu Audit Investigatif atas Dana Bantuan Sosial Kabupaten Lombok Barat TA 2009 carry over ke tahun 2012. Dengan demikian, capaian kinerja kegiatan ini sebesar 121,05%.

55


5. Capaian Laporan hasil kajian pengawasan Kegiatan kajian pengawasan dalam tahun 2011 ditargetkan sebanyak 1 kegiatan dengan

output 1 laporan. Dari target tersebut, terealisasi 1 laporan atau tercapai 100%. Permasalahan

atau

hambatan

yang

dijumpai

dalam

pelaksanaan

Program/Kegiatan

diantaranya: 1. Pihak-pihak terkait belum dapat menghadiri pertemuan mediasi; 2. Kurangnya permintaan dari stakeholder untuk audit eskalasi, klaim dan hambatan kelancaran pembangunan; 3. Lambatnya pemenuhan atas permintaan data yang diminta auditor kepada pihak penyidik. Realisasi indikator kinerja output berupa “Persentase tindak lanjut atas hasil audit” Bidang Perekonomian, Polsoskam, Keuangan Daerah, Akuntan Negara, dan Investigasi tahun 2011 sebagai berikut :

Bidang Perekonomian Polsoskam Keuangan Daerah Akuntan Negara Investigasi Rata-rata

Temuan (Rp)

Tindak Lanjut (Rp)

299.826.372,48 6.558.346.968,69 151.765.123,91 260.611.178,53 1.535.504.000,69

149.728.863,29 2.388.904.751,47 55.651.348,00 82.076.926,20 0

8.806.053.644,30

2.676.361.888,96

Capaian TL (%) 49,94 36,43 36,67 31,49 0 30,39

Data temuan dan tindak lanjut selama tahun 2011 untuk laporan-laporan hasil audit yang diinput dalam Aplikasi SIMHP selama tahun 2011 sebagai berikut: Uraian Temuan Pemeriksaan Kejadian Nilai Tindak Lanjut Kejadian Nilai Saldo Kejadian Nilai

Provinsi Bali

NTB

Total

280 2.984.414.709,59

258 5.821.638.934,71

538 8.806.053.644,30

145 653.357.376,75

61 2.023.004.512,21

206 2.676.361.888,96

135 2.331.057.332,84

197 3.798.634.422,50

332 6.129.691.755,34 56


Data temuan dan tindak lanjut sampai dengan 31 Desember 2011 sebagai berikut:

Uraian

Provinsi Bali

Temuan Pemeriksaan Kejadian 518 Nilai 10.045.625.800,96

Total

NTB 985 28.526.555.062,52

1.503 38.572.180.863,48

305 6.045.158.490,04

312 14.590.840.522,61

617 20.635.999.012,65

213 4.000.467.310,92

673 13.935.714.539,91

886 17.936.181.850,83

Tindak Lanjut Kejadian Nilai Saldo Kejadian Nilai

Upaya pencapaian indikator program ini dilakukan melalui kegiatan pemutakhiran data hasil pengawasan dan tindak lanjut dengan auditan. Bentuk pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi: 1). Pemutakhiran data hasil pengawasan dan tindak lanjutnya dengan auditan dalam Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bali sebanyak 2 kali yaitu Wilayah Provinsi Bali dan Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2). Pemutakhiran data hasil pengawasan dan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kementerian yang terdiri dari: a. Kementerian Pendidikan Nasional sebanyak 1 kali b. Kementerian Kehutanan sebanyak 1 kali c. Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak 1 kali 3). Temuan Pemeriksaan yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD) yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Kesepakatan TPTD. Permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan Kegiatan adalah: a) Bukti tindak lanjut yang telah dikirim oleh pihak auditan tidak lengkap/sesuai dengan rekomendasi. b) Pihak auditan belum menyampaikan bukti tindaklanjut atas temuan yang telah ditindaklanjuti.

57


Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui Penyuluhan dan Penyebaran Informasi

Indikator hasil dari Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui Penyuluhan dan Penyebaran Informasi tidak ditetapkan dalam Tapkin 2011. Indikator tersebut adalah : •

Meningkatnya permintaan jasa;

•

Meningkatnya persepsi publik yang positif terhadap BPKP (Persentase Berita Baik Sekali ditambah Berita Baik dibanding jumlah seluruh/total berita dalam satu tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya).

Kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut adalah Promosi Produk Baru dan Produk Unggulan BPKP. Kegiatan telah dilaksanakan sesuai target 1 kali kegiatan (100%) berupa penerbitan buletin Jepun Bali yang merupakan media perajut silaturahmi bagi para pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Bali dengan Perwakilan BPKP lainnya serta BPKP Pusat. Disamping itu juga telah dilaksanakan kegiatan berupa talkshow oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali bersama Kepala Inspektorat Kota Denpasar, melalui media elektronik di RRI Denpasar pada tanggal 19 Desember 2011 dalam rangka Hari Anti Korupsi. Publikasi berita tahun 2011 tentang Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bali menurut media massa cetak Bali dan NTB yang terpantau sebagai berikut : A No

Triwulan

Sangat Baik

B

C

D

Baik

Cukup

Buruk

E Sangat

Jumlah

Buruk

1

I

-

61

30

-

-

91

2

II

-

25

37

4

-

66

3

III

-

7

31

4

-

42

4

IV

-

30

23

1

-

54

Jumlah

-

123

121

9

-

253

Persentase

-

48,62 %

47,83 %

3.55

-

100 %

58


Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui Rapat-rapat Koordinasi/Dinas/Pimpinan Kelompok Kerja

Indikator hasil atas Program Dukungan Manajemen dan Kapasitas Penyelenggaraan Pengawasan Intern Akuntabilitas keuangan Negara dan Pembinaan SPIP melalui kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi/ Dinas/ Pimpinan Kelompok Kerja

berupa “Persentase jumlah

output penugasan pengawasan dalam PKP2T yang terealisasi”. Indikator output hasil tersebut tidak ditetapkan target capaiannya dalam Tapkin 2011. Kegiatan pendukung ini berupa : a. Mengikuti Rapat Kerja BPKP dengan Ouput kegiatan yang ditargetkan sebanyak 1 kegiatan dan terealisasi sebanyak 3 kegiatan atau 300%. b. Mengikuti Rapat Koordinasi APIP, dengan output 1 kegiatan sesuai target yang ditetapkan 1 kegiatan atau (100%). Rapat koordinasi APIP yang dilaksanakan diantaranya : (1) Rapat Koordinasi Tindaklanjut Hasil Pengawasan dengan Itjen Diknas (2) Rapat Koordinasi Tindaklanjut Hasil Pengawasan dengan Itjen PU (3) Rapat Koordinasi Pemutahiran Tindaklanjut Hasil Pengawasan dengan Pemerintah Daerah Prov/Kab/Kota se Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program

Indikator hasil atas Program Dukungan Manajemen dan Kapasitas Penyelenggaraan Pengawasan Intern Akuntabilitas keuangan Negara dan Pembinaan SPIP melalui kegiatan rencana Kinerja yang dapat direalisasikan

ditetapkan dalam Tapkin Perwakilan BPKP

Provinsi Bali Tahun 2011. Kegiatan pendukung ini berupa : a. Penyusunan dan Revisi RKT, telah diselesaikan 2 dokumen (100%). 59


b. Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) unit kerja, telah diselesaikan 1 dokumen (100%). c. Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) unit kerja, telah diselesaikan 1 dokumen (100%). Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan Progam/Kegiatan diantaranya : terdapatnya kegiatan revisi rencana kerja yang tidak dipergunakan sebagai dasar perencanaan sehingga Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Penyusunan Rencana Kinerja (Renja) unit kerja menjadi tidak sesuai dengan realisasinya.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui Evaluasi/Laporan Kegiatan

Indikator hasil atas Program Dukungan Manajemen dan Kapasitas Penyelenggaraan Pengawasan Intern Akuntabilitas keuangan Negara dan Pembinaan SPIP melalui kegiatan penerbitan laporan hasil pengawasan sesuai RPL. Kegiatan pendukung program ini berupa : a. Penyusunan Laporan Berkala Kinerja, dengan Ouput kegiatan yang ditargetkan sebanyak 4

laporan kinerja tepat waktu dan terealisasi sebanyak 4 laporan atau

100%. b. Penyusunan Laporan Bulanan Realisasi RKT, dengan output yang ditargetkan 12 laporan dan terealisasi 12 laporan (100%) c. Penyusunan LAKIP unit kerja, dengan output kegiatan yang ditargetkan 1 laporan dan terealisasi 1 laporan (100%) Permasalahan yang dijumpai pada pelaksanaan Program/Kegiatan adalah RKT 2011 yang belum menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui Sistem Informasi Manajemen

Indikator hasil atas Program Dukungan Manajemen dan Kapasitas Penyelenggaraan 60


Pengawasan Intern Akuntabilitas keuangan Negara dan Pembinaan SPIP melalui kegiatan pengembangan Sistem Informasi Manajemen. Kegiatan pendukung program ini berupa Penyusunan/pemutakhiran aplikasi program dengan ouput kegiatan yang ditargetkan sebanyak 1 laporan dan terealisasi sebanyak 2 laporan atau 200% (SIM-HP dan SIMONEV). Selain itu, untuk pengukuran capaian hasil Sub Bagian Program dan Pelaporan dilakukan dengan media kuesioner kepada karyawan BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Hasil survey Pelayanan Prolap menunjukkan persepsi kepuasan penerima layanan adalah 69,07 dalam tahun 2011 dengan predikat Cukup Baik.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui Pengelolaan Kepegawaian

Rincian capaian output kinerja kegiatan sebagai berikut: No

Indikator Uraian

1

Indeks Persepsi kepuasan kerja pegawai atas iklim kerja

Kinerja Satuan Target skala likert 1-10

0

Realisasi

Capaian

69,61

N/A

Pengukuran capaian output dilakukan dengan media kuesioner kepada karyawan BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Hasil survey pelayanan kepegawaian menunjukkan persepsi kepuasan penerima layanan dalam tahun 2011 adalah 69,98 dengan predikat Cukup Baik. Kegiatan pendukung ini berupa : a. Memproses kenaikan pangkat terpadu, dengan output yang ditargetkan 2 kegiatan dan terealisasi 2 kegiatan (100%) antara lain : Kenaikan Pangkat periode April 2011 dan Oktober 2011. b. Administrasi Kepegawaian dan Forum Komunikasi JFA dengan output kegiatan yang ditargetkan sebanyak 10 laporan dan terealisasi sebanyak 11 laporan atau 110% antara lain berupa penyusunan laporan PKS, GDN, Triwulanan, KP4, DP3, SK Impassing, Pembinaan JFA Inspektorat Tabanan, Singaraja, Jembrana. 61


c. Pengembangan Budaya Kerja dengan output kegiatan yang ditargetkan sebanyak 2 kegiatan dan terealisasi sebanyak 2 kegiatan atau 100% antara lain berupa laporan budaya kerja Semester I dan II. d. Penilaian angka kredit unit kerja dengan output kegiatan yang ditargetkan sebanyak 92 PAK dan terealisasi sebanyak 85 PAK atau 92,40% antara lain berupa Penilaian Angka Kredit Semester I dan II. e. Forum Komunikasi JFA dengan output kegiatan yang ditargetkan sebanyak 1 kegiatan dan terealisasi sebanyak 1 kegiatan atau 100% antara lain berupa forum komunikasi JFA di Bandung. Permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan Program/Kegiatan adalah PFA terlambat menyerahkan DUPAK ke Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit sehingga hal ini berpengaruh pada proses PAK dan kenaikan pangkat.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui Penyusunan Anggaran dan Administrasi Keuangan

Indikator hasil atas Program Dukungan Manajemen dan Kapasitas Penyelenggaraan Pengawasan Intern Akuntabilitas keuangan Negara dan Pembinaan SPIP melalui kegiatan penyusunan anggaran dan administrasi keuangan dicerminkan melalui 3 indikator output yaitu : tidak terdapat pagu dana yang diblokir dalam DIPA, persepsi kepuasan pengguna atas pencairan anggaran yang diajukan sesuai prosedur dan persepsi kepuasan pengguna atas pencairan TKPKN yang diajukan sesuai permintaan. Kegiatan pendukung ini berupa : a. Penyusunan dan revisi RKA-KL/DIPA output atas kegiatan ini terealisasi 5 dokumen atau tercapai 100% dari target 5 dokumen dalam Tapkin. b. Penyediaan uang yang sesuai jumlah dan waktu yang diajukan dalam SPP yang sesuai prosedur. Output atas kegiatan ini terealisasi 13 dokumen atau tercapai 108% dari target 12 dokumen dalam Tapkin berupa jumlah berkas SPP yang dapat dipenuhi tepat jumlah dan waktu. c. Penyediaan TKPKN sesuai jumlah dan waktu yang diajukan, output atas kegiatan ini

62


terealisasi 13 dokumen atau tercapai 108% dari target 12 dokumen dalam Tapkin berupa jumlah berkas permintaan dana yang dipenuhi tepat jumlah dan waktu. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program/Kegiatan antara lain : a. Tenggang

waktu

pengajuan

cost

sheet

yang

minim,

sehingga

menyulitkan

perencanaan penyediaan uang. b. Penggantian dana talangan atas pelaksanaan pengawasan yang didanai BPKP Pusat memerlukan waktu yang lama, sehingga mengganggu likuiditas perwakilan. Selain itu, untuk pengukuran capaian output

Sub Bagian Keuangan dilakukan dengan

media kuesioner kepada karyawan BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Hasil survey Pelayanan Keuangan menunjukkan persepsi kepuasan penerima layanan adalah 90,12 dalam tahun 2011 dengan predikat Sangat Baik.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui Perencanaan/Implementasi/Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah Indikator output berupa “Laporan Keuangan BPKP yang dinilai WTP oleh BPK” tidak dapat diukur capaiannya, karena Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali merupakan bagian dari Laporan Keuangan BPKP Pusat. BPK melaksanakan audit dan memberikan opini terhadap Laporan Keuangan BPKP Pusat, sehingga capaian indikatornya tergantung dari opini yang diberikan atas Laporan Keuangan BPKP Pusat. Namun demikian dalam mendukung capaian kinerja program pusat, Perwakilan BPKP Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Berkala Pendukung Laporan Keuangan sesuai SAP dan Tepat Waktu dengan realisasi output berupa Jumlah Laporan Keuangan Unit Kerja BPKP sesuai SAP dan tepat waktu sebanyak 2 laporan dari target sebanyak 2 laporan atau tercapai 100%.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara melalui Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan

Indikator hasil atas Program Dukungan Manajemen dan Kapasitas Penyelenggaraan Pengawasan Intern Akuntabilitas keuangan Negara dan Pembinaan SPIP melalui kegiatan 63


penerima layanan atas administrasi dan pengelolaan. Kegiatan pendukung berupa penyusunan laporan berkala BMN dengan output yang ditargetkan berupa

4 laporan dan

terealisasi 4 laporan atau 100%. a. Inventarisasi BMN dengan output yang ditargetkan berupa 2 kegiatan dan terealisasi 2 kegiatan

atau

100%

berupa

updating

data

Semester

I

dan

Semester

II

tahun 2011. b. Updating data base BMN, dengan output yang ditargetkan berupa 2 kegiatan dan terealisasi 2 kegiatan atau 100%. c. Pengelolaan Kearsipan, dengan output yang ditargetkan berupa 5 buah dan terealisasi 5 buah atau 100%. d. Pengelolaan Perpustakaan dengan output yang ditargetkan berupa 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%. Selain itu, Pengukuran capaian hasil dilakukan dengan media quesioner kepada karyawan BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Hasil survey pelayanan umum menunjukkan persepsi kepuasan penerima layanan dalam tahun 2011 adalah 79,30 dengan predikat Baik. Kendala yang dijumpai pada pelaksanaan kegiatan adalah terbatasnya anggaran untuk pemenuhan fasilitas penunjang pelayanan. Indikator hasil berupa persepsi kepuasan penerima layanan atas penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur belum ditetapkan dalam Tapkin 2011. Pengukuran capaian hasil dilakukan dengan media quesioner kepada karyawan BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Hasil survey sarana prasarana menunjukkan persepsi kepuasan penerima layanan dalam tahun 2011 adalah 79,30 dengan predikat

Baik. Kegiatan

pendukung berupa : •

Pengadaan Meubelair dengan output 58 unit senilai Rp 91.800.000,00.

•

Pengadaan alat pengolah data dengan output 48 unit senilai Rp 157.814.800,00.

•

Perawatan gedung kantor dan rumah negara dengan output 9.444 M2 (100%).

•

Perawatan peralatan kantor dengan output 390 unit (100%).

•

Perawatan kendaraan bermotor dengan output 17 unit (100%) berupa kendaraan roda 4/6 dan roda 2.

64


Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

Target indikator output berupa “Persepsi Kepuasan Penerima Layanan” belum ditetapkan dalam Tapkin 2011. Pengukuran capaian hasil dilakukan dengan media kuesioner kepada karyawan BPKP Perwakilan Provinsi Bali. Hasil survey ketepatan pelayanan kepegawaian menunjukkan persepsi kepuasan penerima layanan pada tahun 2011 adalah 76,25 dengan predikat Baik. Keberhasilan pencapaian output

tersebut didukung dengan pelaksanaan kegiatan

Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi; Penyediaan Keperluan Sehari-hari Perkantoran; dan Biaya Jasa-jasa.

Output kegiatan Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium/Vakasi berupa ”terbayarnya gaji, lembur, honorarium dan vakasi tepat waktu” terealisasi 100% dari target sebanyak 13 kejadian. Output kegiatan Penyediaan Keperluan Sehari-hari Perkantoran berupa “jumlah permintaan yang dipenuhi sesuai kebutuhan” terealisasi 100%. Output kegiatan Biaya jasa-jasa berupa jumlah kali (kuantitas dalam setahun) pelayanan biaya jasa-jasa yang dilayani terealisasi 100%.

C. Akuntabilitas Keuangan Anggaran dan Realisasi Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2011 yang telah dijabarkan dalam Penetapan Kinerja, PKP2T, dan PKAU tahun 2011 berjumlah sebagai berikut : Uraian DIPA • Belanja • Belanja • Belanja • Belanja • Belanja

Pegawai Barang Pemeliharaan Perjalanan Modal Sub Jumlah

Anggaran

7.726.396.000 1.659.366.000 611.416.000 6.717.459.000 325.000.000 17.039.637.000

Realisasi

7.659.049.344 1.501.771.040 604.911.527 6.599.759.200 322.184.800 16.687.675.911

Sisa

67.346.656 157.594.960 6.504.473 117.699.800 2.815.200 351.961.089

% Realisasi 99,13 90,50 98,94 98,25 99,13 97,93

65


Uraian

Anggaran

Dropping TKPKN

Sisa

% Realisasi

6.155.609.910

6.075.164.048

80.445.862

98,69

58.731.700 62.664.000 302.000.000 58.052.550 129.645.000 40.000.000 48.222.000 12.808.200 22.260.000 12.057.100

58.731.700 62.664.000 297.485.600 58.052.550 89.982.800 22.652.000 48.222.000 12.808.200 19.962.000 12.057.100

4.514.400 39.662.200 17.348.000 2.298.000 -

100,00 100,00 98,51 100,00 69,41 56,63 100,00 100,00 89,68 100,00

746.440.550

682.617.950

63.822.600

91,45

23.941.687.460 23.445.457.909

496.229.551

97,93

Dropping Biaya BPKP Pusat • Pendampingan PU • UKP4 • PNPM Perdesaan • PNPM Perkotaan • Dekon Kesehatan • Kelautan • UKP4 • Monitoring PPDB • KPRS • PPIP

Sub Jumlah Jumlah

Realisasi

Secara keseluruhan anggaran yang tersedia sebesar Rp 23.941.687.460,00 dan terealisasi sebesar Rp 23.445.457.909,00 atau sebesar 97,93%. Selama tahun 2011 kegiatan - kegiatan dengan pendanaan berasal dari dropping BPKP Pusat terealisasi 91,45%. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta sejalan dengan visinya, Perwakilan BPKP Provinsi Bali seringkali diminta oleh Pemerintah Daerah untuk menjadi nara sumber/fasilitator. Biaya yang terkait dengan permintaan tersebut dapat menjadi beban Pemerintah Daerah atau beban Perwakilan BPKP Provinsi Bali. Kegiatan yang didasarkan permintaan dan menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah meliputi asistensi, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Sehubungan dengan pengelolaan keuangan/dana tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim, dan pertanggungjawabannya telah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan seminimal mungkin penyalahgunaan.

66


D. Permasalahan dan Strategi Pemecahannya Dalam tahun 2011, terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan upaya pencapaian kinerja yang lebih baik. Permasalahan utama yang memerlukan perhatian adalah terdapat realisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tidak sesuai dengan rencana dalam Penetapan Kinerja. Hal ini disebabkan: a.

Banyak kegiatan yang sifatnya berdasarkan permintaan yang tidak bisa diprediksi sebelumnya

pada

saat

penyusunan

rencana.

Penugasan

pendampingan/asistensi/bimtek sangat tergantung atas permintaan pemerintah daerah/BUMN/BUMD. b.

Adanya penugasan crash program dari BPKP Pusat yang harus dilaksanakan, tetapi tidak terdapat dalam Penetapan Kinerja.

c.

Adanya jadwal penugasan yang menumpuk pada bulan-bulan tertentu, terkait dengan ketersediaan tenaga auditor.

Solusi dan strategi pemecahan masalah telah dilakukan, meskipun masih perlu peningkatan. Strategi pemecahan masalah, dibuat untuk secara langsung dapat meningkatkan kinerja di tahun berjalan dan tahun yang akan datang. Solusi dan strategi pemecahan masalah tersebut diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi dengan BPKP Pusat sehingga dapat mengatasi masalahmasalah teknis dalam perencanaan.

2. Melakukan komunikasi yang intensif dan efektif dengan pihak eksternal terutama dengan Instansi Vertikal, BUMD serta pihak-pihak lainnya.

67

LAKIP PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI TAHUN 2011 Bab IV – Penutup

BAB IV PENUTUP

S

ebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi, Perwakilan

BPKP Provinsi Bali telah mampu

menyusun dan menuangkannya dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011. Laporan ini sekaligus merupakan implementasi dari Inpres

Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Simpulan pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2011 sebagai berikut: 1. Pada tahun 2011 Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melaksanakan kegiatan dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : •

Dari 26 hasil kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan hasil revisi PKPT semester I

sebanyak 517 PP.

Dari

517 PP

terdapat 37 PP atau 7,16% yang dibatalkan, sehingga target PKPT tahun 2011 adalah sebanyak 480 PP. Terdapat 7 PP Bidang Investigasi yang tidak dilaksanakan. Disamping itu, telah dilaksanakan 302 PP Non PKPT, sehingga jumlah PP yang telah dilaksanakan seluruhnya 775 PP atau 161,45% dari target PKPT. Adapun PP yang tidak dilaksanakan sebagai berikut: 1) Bidang PIPP : a) Audit atas Keberhasilan PNPM di wilayah Bali dan NTB tidak dilaksanakan sebanyak 2 PP sesuai surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali Nomor: S3944/PW22/2/2011 tanggal 01 Desember 2011; b) Audit Operasional Dana Dekonsentrasi pada BKKBN Provinsi Bali dan NTB tidak terlaksana sebanyak 2 PP karena tidak ada dana dekonsentrasi pada obyek bersangkutan;

68


c) Audit kinerja BOK Kemenkes RI pada Provinsi NTB tidak terlaksana sebanyak 2 PP karena telah dilaksanakan oleh Itjen Kementerian Kesehatan; d) Audit Operasional atas Dana Dekonsentrasi Kementerian Budpar Provinsi Bali tidak terlaksana sebanyak 1 PP karena telah dilaksanakan oleh Itjen Kementerian Budaya dan Pariwisata; e) Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu SD (DAK) tidak terlaksana sebanyak 5 PP karena tidak ada realisasi penyerapan DAK bidang Pendidikan; f) Audit Operasional atas Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Kementerian Agama pada Provinsi Bali tidak dilaksanakan sebanyak 1 PP karena telah diaudit oleh Itjen Kementerian Agama RI; g) Terdapat 18 PP tidak terlaksana karena batal sesuai hasil revisi RKT Tahun 2011. 2) Bidang APD a) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemda A tidak terlaksana sebanyak 1 PP karena sesuai Surat Deputi Nomor: S-514/D4/02/2011 tanggal 26 Oktober 2011 ditunda pelaksanaannya sampai tahun berikutnya; b) Evaluasi AKIP di wilayah Bali dan NTB

tidak

terlaksana sebanyak 4 PP

karena sesuai sesuai Surat Deputi Bidang Pengawasan PKD Nomor: S307/D4/01/2011 tanggal 12 Juli 2011 hanya dilaksanakan pada 5 Pemda. 3) Bidang AKN Terdapat 1 PP tidak terlaksana karena batal sesuai hasil revisi RKT Tahun 2011. 4) Bidang Investigasi Sebanyak 7 PP yang tidak dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut: a)

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sebanyak 2 PP karena tidak ada permintaan;

b)

Audit HKP sebanyak 3 PP karena tidak ditemukan permasalahan hambatan kelancaran pembangunan yang memerlukan mediasi dari pihak BPKP Perwakilan Provinsi Bali;

69


c)

Audit Investigasi Eskalasi dan Klaim sebanyak 2 PP karena tidak ada permintaan audit eskalasi.

•

Hasil Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP dengan target 44 input telah dilaksanakan seluruhnya sebanyak 174 input atau 168,18%.

•

Hasil Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Perwakilan BPKP dengan target 48 unit telah dilaksanakan dilaksanakan seluruhnya sebanyak 106 unit atau 220,83%.

•

Dari sisi efisiensi pelaksanaan Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dari target 26 kegiatan yang harus dilaksanakan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah berhasil melaksanakan kegiatan secara efisien sebanyak 23 kegiatan atau (88,46%), dan 3 kegiatan atau (11,54%) kegiatan dilaksanakan tidak efisien. Kegiatan yang tidak efisien secara garis besar disebabkan adanya penambahan tenaga auditor yang berakibat penambahan anggaran.

•

Dari sisi efisiensi pelaksanaan Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya-BPKP, dari target 1 kegiatan yang harus dilaksanakan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah berhasil melaksanakan secara efisien sebanyak 1 kegiatan atau (100%). •

Dari sisi efisiensi pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP, dari target 1 kegiatan yang harus dilaksanakan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah berhasil melaksanakan secara efisien sebanyak 1 kegiatan atau (100%).

2. Secara

keseluruhan

anggaran

tahun

2011

yang

tersedia

sebesar

Rp. 23.941.687.460,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.445.457.909,- atau sebesar 97,93% dengan sumber pendanaan dari

DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

Sehubungan dengan pengelolaan keuangan/dana tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa secara garis besar pelaksanaan aspek keuangan ini telah sesuai dengan prinsipprinsip pelaporan yang lazim, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan

70


seminimal mungkin penyalahgunaan. 3. Meskipun secara garis besar capaian program/kegiatan tercapai 100%, namun masih dijumpai permasalahan sehingga beberapa kegiatan tidak terlaksana sesuai rencana. Terhadap permasalahan ini telah diupayakan langkah-langkah perbaikan sehingga di masa yang akan datang dapat meningkatkan kembali kinerja. Laporan ini diharapkan dapat memberikan motivasi sekaligus instropeksi diri bagi seluruh jajaran pegawai guna memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Tetap semangat, terima kasih.

71

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI BALI FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2011 (REVISI TAPKIN) NO 1 1

PROGRAM

No URAIAN KEGIATAN 2 3 4 1. Pengawasan Intern 1 Laporan hasil pengawasan lintas Akuntabilitas sektor Bidang Perekonomian Keuangan Negara 2 Laporan Hasil Bimbingan teknis/ dan Pembinaan asistensi penyusunan LKKL bidang Penyelenggaraan Perekonomian Sistem Pengendalian 3 Laporan hasil pengawasan atas Intern Pemerintah penerimaan negara bidang Perekonomian 4 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders bidang Perekonomian 5 Laporan hasil pengawasan atas proyek PHLN 6 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Polsoskam 7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden Bidang Polsoskam 8 Laporan Hasil Bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam 9 Laporan hasil pengawasan atas penerimaan negara bidang Polsoskam

Input Output Input Output Input Output Input Output Input Output Input Output Input Output Input Output Input Output

10 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders bidang Polsoskam 11 Laporan hasil pengawasan BUN

Input

12 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah

Input

Output Input Output

13 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah 14 Laporan Hasil Bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD 15 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders bidang Keuangan Daerah 16 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik Keuangan Daerah 17 Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah 18 Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP daerah 19 Laporan hasil Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor Korporat 20 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 21 Laporan hasil Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD 22 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 23 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 24 Laporan hasil kajian pengawasan

Output Input Output Input Output Input Output Input Output Input Output Input Output Input Output Input Output Input Output Input Output Input Output Input Output

KEGIATAN INDIKATOR 5 SDM Dana (dlm Ribu Rp) Jumlah Laporan SDM Dana Jumlah Laporan SDM Dana (dlm Ribu Rp) Jumlah Laporan SDM Dana (dlm Ribu Rp) Jumlah Laporan SDM Dana Jumlah Laporan SDM Dana Jumlah Laporan SDM Dana (dlm Ribu Rp) Jumlah Laporan SDM Dana (dlm Ribu Rp) Jumlah Laporan SDM Dana (dlm Ribu Rp) Jumlah Laporan

SATUAN 6 OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan

SDM Dana (dlm Ribu Rp) Jumlah Laporan SDM Dana (dlm Ribu Rp) Jumlah Laporan

OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan

240 35.000 5 162 69.000 14

197 49.664 9 465 148.844 122

SDM Dana (dlm Ribu Rp) Jumlah Laporan SDM Dana (dlm Ribu Rp) Jumlah Laporan SDM Dana (dlm Ribu Rp) Jumlah Laporan SDM Dana (dlm Ribu Rp) Jumlah Laporan SDM Dana (dlm Ribu Rp) Jumlah Laporan SDM Dana Jumlah Laporan SDM Dana (dlm Ribu Rp) Jumlah Laporan SDM Dana (dlm Ribu Rp) Jumlah Laporan SDM Dana (dlm Ribu Rp) Jumlah Laporan SDM Dana (dlm Ribu Rp) Jumlah Laporan SDM Dana Jumlah Laporan SDM Dana (dlm Ribu Rp) Jumlah Laporan SDM Dana (dlm Ribu Rp) Jumlah Laporan

OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan

170 47.217 5 965 783.032 78 684 241.561 16 83 58.400 2 1.500 240.252 25 1.091 240.563 40 50 11.214 2 1.522 149.315 12 1.020 401.988 22 1.092 70.241 19 56 44.677 5 164 29.028 3 39 8.972 1

174 52.195 8 1.378 587.475 95 711 238.100 20 379 28.364 23 851 279.903 48 2.525 434.044 92 48 23.219 2 868 142.216 24 1.068 300.802 24 890 124.340 25 334 111.006 11 248 101.360 5 37 17.868 1

TARGET REALISASI % 7 8 9=(8/7)*100 384 404 105,21 238.260 162.767 68,31 12 37 308,33 73 247 338,36 46.823 38.783 82,83 3 17 566,67 28 30 107,14 26.031 8.367 32,14 1 2 200,00 307 459 149,51 71.569 92.901 129,81 8 19 237,50 1.459 1.577 108,09 828.174 551.485 66,59 57 81 142,11 1.460 1.533 105,00 361.048 509.312 141,06 50 89 178,00 209 354 169,38 25.930 3.600 13,88 12 29 241,67 975 1.015 104,10 289.538 245.790 84,89 40 72 180,00 99 64 64,65 40.400 30.738 76,08 3 3 100,00 82,08 141,90 180,00 287,04 215,72 871,43 102,35 110,54 160,00 142,80 75,03 121,79 103,95 98,57 125,00 456,63 48,57 1.150,00 56,73 116,50 192,00 231,44 180,43 230,00 96,00 207,05 100,00 57,03 95,25 200,00 104,71 74,83 109,09 81,50 177,02 131,58 596,43 248,46 220,00 151,22 349,18 166,67 94,87 199,15 100,00

Halaman : 1 / 2

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI BALI FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2011 (REVISI TAPKIN) NO

PROGRAM

1

2

No URAIAN KEGIATAN 3 4 25 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 26 Laporan hasil audit investigasi, PKN dan Pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

Input Output Input Output Input

KEGIATAN INDIKATOR 5 SDM Dana Jumlah Laporan SDM Dana (dlm ribu Rp) Jumlah Laporan

SATUAN 6 OH Rupiah Laporan OH Rupiah Laporan

TARGET REALISASI % 7 8 9=(8/7)*100 532 181 34,02 219.921 157.692 71,70 7 7 100,00 965 971 100,62 723.705 490.257 67,74 38 46 121,05 132,56

OH Rupiah Laporan

13.438 6.958 11.082.193 11.221.006 44 74

263,31

Output 2

3

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

1 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Input

SDM Dana

Output

1 Indeks efektifitas pengelolaan aset

Input Output Input

Penyediaan dan pengelolaan sarana Output

SDM Dana Jumlah Sarana

OH Rupiah Unit

1.326 655.585 48

644 535.577 106

Input Output

51,78 101,25 168,18

76,52 168,18 48,57 81,69 220,83 65,13 220,83 91,40 217,44

Rata-rata Capaian Input Rata-rata Capaian Output

Halaman : 2 / 2

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI BALI FORMULIR EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KEGIATAN TAHUN 2011 (REVISI TAPKIN) NO

PROGRAM

1

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2 3

Program Dukungan Manajemen dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP

KEGIATAN CAPAIAN KINERJA RATA-RATA (%) No URAIAN INPUT OUTPUT OUTCOME 86,76 308,33 0,00 1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor Bidang Perekonomian 2 Laporan Hasil Bimbingan teknis/ 210,59 566,67 0,00 asistensi penyusunan LKKL bidang Perekonomian 3 Laporan hasil pengawasan atas 69,64 200,00 0,00 penerimaan negara bidang Perekonomian 4 Laporan hasil pengawasan atas 139,66 237,50 0,00 permintaan stakeholders bidang Perekonomian 5 Laporan hasil pengawasan atas 87,34 142,11 0,00 proyek PHLN 6 Laporan hasil pengawasan lintas 123,03 178,00 0,00 sektor bidang Polsoskam 7 Laporan hasil pengawasan atas 91,63 241,67 0,00 permintaan presiden Bidang Polsoskam 8 Laporan Hasil Bimbingan teknis/ 94,50 180,00 0,00 asistensi penyusunan LKKL bidang Polsoskam 9 Laporan hasil pengawasan atas 70,37 100,00 0,00 penerimaan negara bidang Polsoskam

ACE

SED

EFISIENSI

EFEKTIVITAS

3,55

1

Efisien

n/a

2,69

1

Efisien

n/a

2,87

1

Efisien

n/a

1,70

1

Efisien

n/a

1,63

1

Efisien

n/a

1,45

1

Efisien

n/a

2,64

1

Efisien

n/a

1,90

1

Efisien

n/a

1,42

1

Efisien

n/a

10 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders bidang Polsoskam 11 Laporan hasil pengawasan BUN 12 Laporan hasil pengawasan lintas sektor bidang Keuangan Daerah 13 Laporan hasil pengawasan BUN bidang Keuangan Daerah 14 Laporan Hasil Bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKPD 15 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholders bidang Keuangan Daerah 16 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik Keuangan Daerah 17 Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP bidang Keuangan Daerah 18 Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP daerah 19 Laporan hasil Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor Korporat 20 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 21 Laporan hasil Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD 22 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 23 Laporan hasil bimtek/asistensi implementasi FCP 24 Laporan hasil kajian pengawasan 25 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 26 Laporan hasil audit investigasi, PKN dan Pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik 1 1

Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Penyediaan dan pengelolaan sarana

111,99

180,00

0,00

1,61

1

Efisien

n/a

251,38 106,45

871,43 160,00

0,00 0,00

3,47 1,50

1 1

Efisien Efisien

n/a n/a

108,91

121,79

0,00

1,12

1

Efisien

n/a

101,26

125,00

0,00

1,23

1

Efisien

n/a

252,60

1150,00

0,00

4,55

1

Efisien

n/a

86,62

192,00

0,00

2,22

1

Efisien

n/a

205,93

230,00

0,00

1,12

1

Efisien

n/a

151,53

100,00

0,00

0,66

1

Tidak Efisien

n/a

76,14

200,00

0,00

2,63

1

Efisien

n/a

89,77

109,09

0,00

1,22

1

Efisien

n/a

129,26

131,58

0,00

1,02

1

Efisien

n/a

422,45

220,00

0,00

0,52

1

Tidak Efisien

n/a

250,20

166,67

0,00

0,67

1

Tidak Efisien

n/a

147,01 52,86

100,00 100,00

0,00 0,00

0,68 1,89

1 1

Tidak Efisien Efisien

n/a n/a

84,18

121,05

0,00

1,44

1

Efisien

n/a

76,52

168,18

0,00

2,20

1

Efisien

n/a

65,13

220,83

0,00

3,39

1

Efisien

n/a

DAFTAR ISI. Kata Pengantar. Ringkasan Eksekutif

Recommend Documents