DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 KATA PENGANTAR... 3 RINGKASAN EKSEKUTIF... 5 DAFTAR GAMBAR... 9

DITERBITKAN OLEH : DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DITJEN KPI / LB / 114 / XII / 2012

DAFTAR ISI DAFTAR ISI....………………………………………...………………………………………............................. KATA PENGANTAR.......................................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF...……………………….......…………………………………….......................... DAFTAR GAMBAR...........................................................................................................

1 3 5 9

BAB I

KINERJA…………....……...................................................................................... A. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Multilateral............................ 1. Sidang General Council WTO................................................................. 2. Trade Policy Review Amerika Serikat ke - 11......................................

11 11 11 14

B.

16

Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan ASEAN ….………………….………….. 1. Pertemuan ke-6 ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Committee on Trade in Goods………………………………………. 2. Pertemuan ke-30 Jawatan Kuasa Kerja/Kelompok Kerja Pembangunan Sosial Ekonomi Perbatasan Malaysia-Indonesia……… 3. The 6th Joint Working Group (JWG) Meeting of Senior Economic Officials for the Implementation of the Indonesia-Philippines MOU on Trade, Investments, Handicrafts, and Shipping (JWG-TIHS)……….. 4. Pertemuan ASEAN - India Senior Economic Officials Prep Meeting…. 5. ASEAN Economic Minister – India Consultation………………………………

16 24

26 30 31

C. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya.................................................................................... 32 1. Pertemuan Dewan Menteri International Tripartite Rubber Council 32 2. Pertemuan Informal Tingkat Pejabat Senior APEC………………………… 35 D. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Bilateral.................................... 37 1. Perundingan Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement Putaran Kedua.............................................. 37 2. Sosialisasi Bersama Pas Lintas Batas Indonesia - Timor Leste…………. 38 E.

Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Jasa.................................................. 40 1. The 2nd Round of Negotiation Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement........................................................ 40 2. Pertemuan ASEAN India Trade Negotiating Committee-Working Group on Services…………………………………………………………………………… 41

BAB II

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT......……………....................................... 43 A. Kendala dan Permasalahan….……………………………………………....................... 43 B. Tindak Lanjut Penyelesaian…..……………………………………………………………….. 44

BAB III

PENUTUP…..………………………………………………………………………………………………. 47

Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode Desember 2012

1

2

Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode Desember2012

KATA PENGANTAR Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional merupakan uraian pelaksanaan kegiatan dari tugas dan fungsi Direktorat-direktorat dan Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, yang terdiri dari rangkuman pertemuan, sidang dan kerja sama di fora Multilateral, ASEAN, APEC dan Organisasi Internasional Lainnya, Bilateral, serta Perundingan Perdagangan Jasa setiap bulan baik di dalam maupun di luar negeri. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan laporan bulanan ini adalah untuk memberikan masukan dan informasi kepada unit-unit terkait Kementerian Perdagangan, dan sebagai wahana koordinasi dalam melaksanakan tugas lebih lanjut. Selain itu, kami harapkan Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional ini, dapat memberikan gambaran yang jelas dan lebih rinci mengenai kinerja operasional Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional. Akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sejak penyusunan hingga penerbitan laporan bulanan ini. Terima kasih.

Jakarta,

Desember 2012

DIREKTORAT JENDERAL KPI


3

4


RINGKASAN EKSEKUTIF

Beberapa kegiatan penting yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional pada bulan Desember 2012, antara lain:  Sidang General Council WTO Chairman of General Council mengemukakan general principle untuk persiapan pelaksanaan Ministerial Conference 9 WTO yaitu: (i) Mengedepankan prinsip Full Participation, Inclusiveness, dan Transparansi; (ii) Apabila ada isu yang mengarah pada aksi atau decision of Minister haruslah tetap mengedepankan normal consensus principle; dan (iii) Apabila ada tindakan atau Keputusan yang akan diambil oleh Menteri haruslah disepakati sebelum Ministerial Conference 9 berlangsung;  Trade Policy Review Amerika Serikat ke - 11 Sidang dilaksanakan guna membahas dua agenda utama yaitu: (i) Laporan yang disusun Pemerintah AS (Government Report) dengan Nomor Dokumen WT/TPR/G/275 tanggal 13 November 2012; dan (ii) laporan yang disusun oleh Sekretariat WTO (secretariat report) dengan nomor dokumen WT/TPR/S/275 tanggal 13 November 2012.  Pertemuan ke-6 ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Committee on Trade in Goods Pertemuan Committee on Trade in Goods dilaksanakan secara paralel dengan SubCommittee on Investment, Sub-Committee on Services, Sub-Committee Rules of Origin (SC-ROO), dan Sub-Committee Economic Cooperation Budget.  Pertemuan ke-30 Jawatan Kuasa Kerja/Kelompok Kerja Pembangunan Sosial Ekonomi Perbatasan Malaysia-Indonesia Pertemuan membahas beberapa hal antara lain: (i) Usulan Entikong sebagai Pintu Ekspor Impor; (ii) Kerja Sama Pembangunan Pos Imigration, Custom, Quarantine, dan Security Lubuk Antu – Nanga Badau; (iii) Kerja Sama Pembangunan Pos Lintas Batas Laut Sungai Nyamuk – Tawau; (iv) Pembahasan Revisi “Border Crossing Agreement; dan (v) Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.  The 6th Joint Working Group (JWG) Meeting of Senior Economic Officials for the Implementation of the Indonesia-Philippines MOU on Trade, Investments, Handicrafts, and Shipping (JWG-TIHS) Agenda utama Sidang adalah: (i) Review of Bilateral Trade and Investment Relations; (ii) Cooperation Activities; (iii) Review of Border Trade Agreement 1974; (iv) Trade Remedies; (v) Exports of Philippines Pharmaceutical Products to Indonesia; dan (vi) Food Safety Control over Import and Export of Fresh Food of Plant Origin Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode Desember 2012

5

 Pertemuan ASEAN - India Senior Economic Officials Prep Meeting Senior Economic Officials ASEAN dan India mencatat serta mendapatkan penjelasan mengenai hasil perundingan 32nd ASEAN India Trade Negotiating Committee, termasuk 15th AITNC Working Group on Services, dan 18th AITNC Working Group on Investment.  ASEAN Economic Minister – India Consultation Pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) dan India telah menyepakati bahwa: (i) seluruh proses perundingan Persetujuan Perdagangan Jasa dan Persetujuan Investasi di bawah kerangka kerja sama ASEAN India FTA secara resmi dinyatakan selesai dan mencantumkannya ke dalam draft ASEAN India Vision Statement; (ii) seluruh Pihak AIFTA berupaya maksimal agar proses legal scrubbing termasuk didalamnya untuk menuntaskan beberapa catatan kaki dua persetujuan dapat dituntaskan pada bulan Februari 2013; dan (iii) seluruh Pihak berupaya untuk dapat menandatangani keduanya pada bulan Agustus 2013.  Pertemuan Dewan Menteri International Tripartite Rubber Council Dewan Menteri sepakat untuk mengurangi supply karet alam di pasar internasional melalui percepatan replanting dan peningkatan konsumsi domestik karet alam. Atas usulan Indonesia, Dewan Menteri juga sepakat untuk menjadikan karet alam sebagai green product yang diakui negara konsumen, dan mengupayakan agar karet alam dapat dimasukan ke dalam daftar Environmental Goods (EGs) di APEC dan WTO.  Pertemuan Informal Tingkat Pejabat Senior APEC Informal Senior Officials Meeting dan Simposium dimaksudkan sebagai ajang pengumpulan pandangan para anggota APEC guna penajaman prioritas kerja APEC tahun 2013. Indonesia sendiri, sebagai Ketua, telah menetapkan tema besar APEC 2013 yaitu Resilient Asia-Pacific, the Engine of Global Growth.  Perundingan Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement Putaran Kedua Pertemuan ini telah berhasil menyelesaikan Terms of Reference (TOR) IK CEPA yang terdiri dari: principles, scope and coverage, structure of negotiations, market access modalities, cooperation and capacity building, administrative arrangements, exchange of data and information, dan contact persons.  Sosialisasi Bersama Pas Lintas Batas Indonesia - Timor Leste Sosialisasi Bersama dilaksanakan di Bikomi Utara untuk wilayah Indonesia dan untuk wilayah Timor Leste dilaksanakan di Bobometo. Sosialisasi bersama dihadiri berbagai unsur masyarakat perbatasan yang sangat antusias karena selama ini menunggu diberlakukannya Pas Lintas Batas.

6


 The 2nd Round of Negotiation Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement Beberapa isu yang dibahas berkaitan dengan jasa adalah sebagai berikut: (i) Services Sector pada special consideration; (ii) Undang-Undang Keimigrasian mengenai temporary entry; (iii) Movement of natural persons; (iv) Exchange data and information; dan (v) Persiapan putaran ketiga IE-CEPA.  Pertemuan ASEAN India Trade Negotiating Committee-Working Group on Services Pertemuan telah membahas beberapa hal yang merupakan outstanding issues pada draft text Trade in Services Agreement (TISA), Common definitions on Natural Persons, dan Services offers.


7

8


DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Gambar 5

Pertemuan ke-6 JWG-THIS………………………………………………………………………… ASEAN Economic Ministers-India Meeting…………………………………………………. Pertemuan Tingkat Menteri ITRC………………………………………………………………. APEC Symposium and Informal Senior Officials Meeting……………………………. Perundingan IK-CEPA Putaran Kedua…………………………………………………………


9

26 32 33 36 37

10


BAB I KINERJA A. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Multilateral 1.

Sidang General Council WTO Sidang General Council dilaksanakan pada tanggal 10-11 Desember 2012 di Kantor WTO, Jenewa yang sebelumnya diawali dengan informal meeting pada tanggal 10 Desember 2012. Pertemuan General Council merupakan representasi dari seluruh anggota WTO dan memiliki kewenangan yang sama dengan Ministerial Conference yang hanya bertemu setiap dua tahun. Pertemuan dihadiri oleh hampir seluruh anggota WTO setingkat duta besar. Agenda Pembahasan pada pertemuan General Council adalah sebagai berikut : 1) Report by the Chairman of the Trade Negotiations Committee; 2) Work Programme on Small Economies — Report by the Chairman of the Dedicated Session of the Committee on Trade and Development; 3) The development assistance aspects of cotton — Periodic Report by the Director-General; 4) Aid for Trade — Preparations for the Fourth Global Review — Statement by the Director-General; 5) Work Programme on Electronic Commerce — Review of Progress; 6) Ukraine's Article XXVIII notification; 7) Ninth Session of the Ministerial Conference — Statement by the Chair; 8) WTO Accessions — 2012 Annual Report by the DirectorGeneral — Statement by the Director-General; 9) Improving the Guidelines for Granting Intergovernmental Organizations Permanent Observer Status in the WTO — Statement by the Chair; 10) Review under Paragraph 8 of the Decision on the Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health — Report of the Council for TRIPS;


11

11) Waivers under Article IX of the WTO Agreement : - Introduction of Harmonized System 2002 changes into WTO Schedules of Tariff Concessions — Draft Decision (G/C/W/672/Rev.1) - Introduction of Harmonized System 2007 changes into WTO Schedules of Tariff Concessions — Draft Decision (G/C/W/673) - Introduction of Harmonized System 2012 changes into WTO Schedules of Tariff Concessions — Draft Decision (G/C/W/674) - Kimberley Process Certification Scheme for Rough Diamonds — Extension of Waiver — Draft Decision (G/C/W/675/REV.2) - Review of Waivers pursuant to Article IX: 4 of the WTO Agreement 12) Committee on Budget, Finance and Administration — Reports on meetings of October and November and 2012; 13) International Trade Centre UNCTAD/WTO — Report of the Joint Advisory Group on its Forty-sixth Session; 14) Review of WTO Activities; 15) Appointment of Officers to WTO bodies — Announcement by the Chairman pursuant to paragraph 7.1(A) of the Guidelines. Beberapa hal yang disampaikan Dirtjen WTO selaku ketua Trade Negotiations Committee (TNC), adalah sebagai berikut: 1) Hasil pertemuan Trade Negotiation Committee yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2012 merupakan refleksi dari prinsip transparansi dan inclusiveness; 2) Dalam konteks ekonomi, Global Trade Growth masih mengalami pertumbuhan yang lambat, yang diikuti dengan pelambatan impor dari negara-negara maju yang juga berakibat pada menurunnya ekspor dari negaranegara berkembang sampai pada pertengahan semester 2012; 3) Kondisi perekonomian dunia ini sangat berdampak pada sistem perdagangan multilateral, dengan banyaknya negara menerapkan kebijakan perdagangan yang dinilai trade restrictive yang mengarah pada tindakan-tindakan proteksionisme; 12


4) Dalam pertemuan TNC tersebut banyak negara yang mengharapkan bahwa Ministerial Conference 9 dapat menghasilkan ‘credible outcome’, walaupun Dirjen WTO juga menyampaikan bahwa Ministerial Conference 9 bukanlah ‘end of the line’ tetapi lebih pada stepping stone untuk mencapai kesepakatan dalam Doha Development Agenda; 5) Dalam beberapa forum negosiasi, isu runding Trade Facilitation, beberapa isu dalam agriculture dan development telah memperlihatkan kemajuan yang cukup signifikan; 6) Menanggapi laporan ini, beberapa negara menyampaikan catatan dan pandangannya, antara lain Arab Saudi (mewakili Arab Group) dan Barbados, yang intinya menyampaikan bahwa MC9 harus menghasilkan “tangible outcome” yang seimbang dan development oriented. Ministerial Conference 9

General Council menyepakati tanggal pelaksanaan Ministerial Conference 9 (MC9) WTO yaitu 3-6 Desember 2013 di Bali, Indonesia. Chairman of General Council mengemukakan general principle untuk persiapan pelaksanaan MC9 WTO, yaitu sebagai berikut: 1) Mengedepankan prinsip Full Participation, Inclusiveness dan Transparansi; 2) Apabila ada isu yang mengarah pada aksi atau decision of Minister haruslah tetap mengedepankan normal consensus principle; 3) Apabila ada tindakan atau Keputusan yang akan diambil oleh Menteri haruslah disepakati sebelum MC9 berlangsung. Dalam laporan Work Programme on Small Economies, negara small and vulnerable economy (SVE) menyampaikan bahwa key elements dalam special and differential treatment harus diklarifikasi dan disepakati dalam berbagai area, MC 9 di Bali bukanlah merupakan akhir dari Doha Development Agenda (DDA) dan outcome Bali haruslah tetap berorientasi pada development issue bagi negara berkembang dan least developed countries (LDCs). Dalam laporan Director General’s Consultative Framework on Cotton yang terkait dengan development assistance aspects of cotton, Dirjen WTO telah menyampaikan perkembangan bantuan teknis yang diberikan negara donor kepada cotton


13

countries (C-4-Mali, Burkina Faso, Chad, dan Benin). Dalam pertemuan tersebut perwakilan Brazil, China, India, dan Amerika Serikat telah mengambil peran dalam cotton technical assistance. Dalam laporan rencana the Fourth Global Review on Aid for Trade disebutkan bahwa pertemuan tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 8-10 Juli 2013 yang akan melibatkan International Chambers, International Trade Centre, International Telecommunication, dan beberapa organisasi internasional yang berperan dalam penigkatan global value. Dalam agenda pembahasan notifikasi Ukraine on Article XXVIII, banyak negara yang menyampaikan intervensi dan menyarankan Ukraina untuk mempertimbangkan kembali rencananya mengajukan usulan modifikasi schedule of commitment. Upaya Ukraina dinilai kurang transparan dan tidak akan bisa memberikan reciprocity treatment of market access karena mengajukan usulan modifikasi di sekitar 371 pos tarif yang dianggap terlalu banyak. Negara-negara yang menyampaikan keberatannya: negara anggota ASEAN, Australia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Croatia, Egypt, European Union, Guatemala, Hong Kong China, Iceland, Japan, Korea, Liechtenstein, Mexico, New Zealand, Norway, Oman, Paraguay, Switzerland, Turkey, dan Amerika Serikat. 2. Trade Policy Review Amerika Serikat ke - 11 Pada tanggal 18-20 Desember 2012 dilaksanakan sidang the Eleventh Trade Policy Review Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Ketua Trade Policy Review Body. Sidang dilaksanakan guna membahas dua agenda utama yaitu: (i) Laporan yang disusun Pemerintah AS (Government Report) dengan Nomor Dokumen WT/TPR/G/275 tanggal 13 November 2012; dan (ii) laporan yang disusun oleh Sekretariat WTO (secretariat report) dengan nomor dokumen WT/TPR/S/275 tanggal 13 November 2012. Tujuan dari Sidang Trade Policy Review (TPR) ini adalah untuk menciptakan transparansi atas peraturan-peraturan terkait perdagangan yang dilaksanakan oleh negara anggota WTO. Hongkong-China Permanent Representative to the World Trade Organization ditunjuk sebagai discussant yang memberikan pandangan-pandangan mengenai kebijakankebijakan AS yang tertuang baik dalam secretariat report maupun dalam government report. 14


Delegasi AS dalam Sidang ini dipimpin oleh Deputy U.S. Trade Representative and U. S. Permanent Representative to the World Trade Organization. Ketua Delegasi AS dalam opening statement menyampaikan sejak review sebelumnya telah secara aktif membuat kebijakan perdagangan yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan melalui perluasan perdagangan, penegakan aturan perdagangan dan meningkatkan hubungan perdagangan internasional. Pada tahun 2011, terdapat 68 negara yang menjadikan AS sebagai pasar ekspor terbesar pertama, kedua, dan ketiga. Hal ini membuktikan AS sebagai negara yang terbuka dalam perdagangan internasional. Ketua Delegasi AS juga menyampaikan peran aktif AS dalam perdagangan internasional baik dalam fora multilateral, regional, maupun bilateral. Dalam review ke-11 ini terdapat lebih dari 1.500 pertanyaan tertulis yang diajukan oleh 36 Negara anggota WTO dan telah dijawab secara tertulis atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam sidang tersebut ada 45 negara yang menyampaikan remark statement terkait TPR AS. Seluruh negara memberikan apresiasi akan peran serta aktif AS dalam berbagai fora perdagangan internasional dan menyatakan AS mempunyai peranan penting untuk menciptakan Multilateral Trading System (MTS) dan penyelesaian Perundingan Putaran Doha. Akan tetapi beberapa negara menyampaikan bahwa masih tingginya trade barrier untuk sektor pertanian khususnya masih tingginya tarif impor dan non tariff measures yang diterapkan AS. Selain itu tingginya Domestic support pada sektor pertanian juga menjadi perhatian beberapa negara anggota sehingga menguntungkan produk pertanian AS yang diekspor maupun dijual di dalam negeri. Terkait hal ini beberapa negara anggota meminta AS untuk meningkatkan komitmennya untuk melakukan liberalisasi sektor pertanian. Negara anggota WTO juga mencatat bahwa terkait penyelidikan Anti Dumping (AD), AS masih menggunakan metode zeroing dalam penghitungan margin dumping untuk melakukan penyelidikan sunset review. AS sebelumnya menyatakan tidak akan menggunakan metode zeroing dalam penyelidikan AD. Untuk itu beberapa negara meminta otoritas AD konsisten untuk tidak menggunakan metode ini dan menghentikan penyelidikan sunset review tersebut.


15

Beberapa negara Anggota WTO juga menanyakan mengenai perkembangan adopsi keputusan Dispute Settlement Body (DSB) atas beberapa kasus yang mewajibkan AS untuk menyesuaikan peraturannya agar sesuai dengan keputusan DSB. Indonesia dalam sidang ini juga menanyakan perkembangan implementasi keputusan DSB dalam kasus clove cigarette. Beberapa negara anggota WTO meminta AS untuk melakukan evaluasi atas kebijakan persyaratan 100% scanning terhadap seluruh maritime containers yang dikapalkan ke AS yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2012 di mana biaya scanning tersebut dibebankan kepada importir. Kebijakan ini akan menjadi hambatan perdagangan bagi produk yang akan masuk ke pasar AS. B. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan ASEAN 1. Pertemuan ke-6 ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Committee on Trade in Goods Pertemuan ke-6 ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) Comittee Trade in Goods (CTG) dan rangkaian pertemuan lainnya dilaksanakan pada tanggal 1 - 7 Desember 2012 di Adelaide, Australia.  Committee Trade in Goods Transposition of the AANZFTA Tariff Schedule to HS 2012

Pertemuan mencatat perkembangan revisi transposisi Tariff Reduction Schedule (TRS), dari HS 2007 ke HS 2012 dan menyampaikan bahwa Malaysia masih mempunyai 21 pos tarif TRS dengan status pending. Australia dan Selandia Baru menyampaikan perkembangan verifikasi teknis terhadap transposisi TRS yang telah disampaikan oleh ASEAN Member States (AMS) dan menginformasikan akan memberikan tanggapannya dalam waktu 2 minggu lagi. Disampaikan masalah yang timbul dalam verifikasi antara lain: (i) beberapa AMS menyampaikan concordance table pada national tariff line level; (ii) salah satu AMS tidak menyediakan specific codes for tariff line splits, dan (iii) masalah akibat penggabungan beberapa pos tarif yang tingkat tarifnya berbeda. Pertemuan juga membahas usulan ANZ untuk memasukkan Artikel 13 (Amendments to the Harmonized System) dengan tujuan untuk mengatasi masalah perubahan Harmonized System (HS) secara periodik.

16


Monitoring the Utilization of the AANZFTA Tariff Preferences

Pertemuan mengingatkan keputusan 4th CTG tentang penyampaian data utilisasi AANZFTA tariff preferences dengan menggunakan format ANZ. Beberapa negara yang sudah menyampaikan data dimaksud yaitu Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand. Indonesia hanya berkewajiban untuk menyampaikan data sejak entry into force per 10 Januari 2012. Pertemuan sepakat untuk memantau utilisasi preferensi tarif AANZFTA berdasarkan import declaration. Mengingat dalam pengumpulan data terdapat perbedaan pengetahuan di antara AMS, maka disepakati untuk mengadakan 2 (dua) workshop di tingkat nasional (sub-regional). ASEAN Sekretariat diminta mempersiapkan project proposal untuk workshop dengan persetujuan intersessionally dari CTG.

Review of Non-Tariff Measures (NTMs)

Dalam pertemuan disampaikan agar review Non-Tariff Measures (NTMs) harus memberikan hasil yang dapat dilaksanakan dan mempunyai arti bagi dunia usaha. Untuk itu disepakati: (i) ASEAN Secretariat (ASEC) akan menyiapkan TOR bagi Konsultan; (ii) Filipina akan menyelesaikan concept note for business survey dan disirkulasi sebelum Januari 2013; dan (iii) hasil studi NTM dan business survey akan menjadi dasar rekomendasi CTG kepada para Menteri sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah NTM atau NTB yang menghambat perdagangan dan akan dilaporkan kepada para Menteri bulan Agustus 2013.

List of Contact Points

Negara anggota ASEAN telah melakukan pemutahiran list of contact point untuk Trade in Goods (TIG) kepada ASEC.  Sub-Committee Rules on Origin (SC-ROO)

Draft Protocol to Amend the AANZFTA Agreement

Pertemuan mencatat bahwa draft protocol ini pada awalnya dibuat untuk melaksanakan Keputusan para Menteri terkait dengan penghapusan nilai FOB Value pada CO Form AANZ khusus untuk origin criteria tidak termasuk RVC. Selain itu draft protocol juga akan menggabungkan PSR dan proses transposisi HS dalam satu dokumen serta mendelegasikan wewenang kepada Committee AANZFTA untuk memutuskan Minimum Data Requirement maupun prosedur administrasi, dan untuk itu Australia telah menyampaikan joint proposal. Joint Proposal dimaksud akan menggantikan Chapter 3 dan Annex-nya dengan mengamandemen Article 4 (Goods Not Wholly Produced or Obtained) dan Article 19 (Consultation, Review and Modification) dari Chapter 3, sebagaimana Rules 6, 7, 10 dari Annex on Operational Certification Procedures (OCP) dan Appendices.


17

Pertemuan mencatat AMS membutuhkan waktu untuk melakukan konsultasi domestik dengan instansi terkait dalam membahas draft protocol dan SC-ROO akan membahas lebih lanjut untuk menyelesaikannya. Draft Protocol diharapkan dapat ditandatangani pada 18th AEM-CER Consultation. Transposition of Product Specific Rules (PSRs)

Pertemuan mencatat bahwa AMS akan kembali melakukan konsultasi domestik terhadap usulan perubahan transposisi PSR dari HS 2007 ke HS 2012 dan ditargetkan selesai tanggal 31 Januari 2013 dengan menggunakan HS 2012. Pertemuan juga mendiskusikan komentar ASEAN untuk HS 0303.63, 0304.41, 0303.81, dan 2915.33. Sedangkan Australia untuk HS 8523.41 dan 8523.49.

Review of PSRs

Pertemuan mengingatkan review PSRs yang dimandatkan oleh AANZFTA Agreement seharusnya selesai dalam jangka waktu 3 tahun sejak entry into force, namun karena tidak selesai, pertemuan sepakat memperpanjang batas waktu review sampai 31 Januari 2013.

Review of the AANZFTA’s cumulation rule

SC-ROO menyampaikan bahwa sampai saat ini AMS belum sepakat untuk cummulation rule di bawah AANZFTA, oleh sebab itu masalah tersebut perlu dibahas pada CTG untuk diambil keputusan. Pada 5th SC-ROO dimungkinkan untuk melakukan pilot project full cummulation berdasarkan voluntary basis untuk produk/sektor tertentu. CTG memerlukan tenaga ahli SC-ROO untuk membahas isu ini, untuk itu CTG sepakat menugaskan SC-ROO untuk menyiapkan laporan untuk disampaikan pada pertemuan CTG yang akan datang. Laporan tersebut mencakup feasibility of adopting full cummulation, pilot project basis pada produk/sektor yang mendapatkan keuntungan dari ROO.

Self Certification Pilot Project

Pada tanggal 5-6 Desember 2012 telah dilaksanakan Workshop Preparatory Session on the AANZFTA Self Certification Pilot Project. Pertemuan meminta agar negaranegara peserta 2nd ATIGA Self Certification Pilot Project dapat memberikan informasi dan data utilisasi ATIGA Self Certification Pilot Project dari semua negara anggota ASEAN.

Implementation Issues

Terkait dengan masalah apakah eksportir atau importir dapat melakukan pencetakan CO Form AANZFTA dan mengirimkan hard copy-nya kepada Bea Cukai, beberapa negara ASEAN membutuhkan persyaratan/prosedur legislasi bagi eksportir untuk dapat mencetak CO Form AANZFTA tersebut.

ROO Training Modules

Pertemuan telah menyetujui final draft training Modul yang disusun oleh konsultan dan telah disirkulasi kepada anggota SC-ROO. Train for Trainer training Modul ROO akan

18


dilaksanakan tanggal 28 Januari - 1 Februari 2013 di Brunei Darussalam dan sebagai tindak lanjutnya akan dilaksanakan in-country training pada bulan Maret dan April. Update COO to Reflect Changes in the Draft Protocol

Apabila protokol telah disetujui maka diperlukan revisi COO Form AANZ termasuk FOB Value, origin criteria, and thirdparty invoicing.

List of Minor Discrepancies

Pertemuan sepakat untuk mensirkulasi revisi list Minor Discrepancies, dan masing-masing negara anggota ASEAN dapat melakukan update-nya.  Economic Cooperation Work Programme for Trade in Goods (ECWP-TIG)

ECWP Component Implementation Plan (ECWP-CIP) for Trade in Goods

Pertemuan menyetujui proposal baru ECWP di bawah Standards, Technical Regulation and Conformity Assesment Procedures (STRACAP) dengan judul Workshop on International Standards Development Best Practices, yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2013 di Sydney.

ECWP Activities held back-to-back with the 6th CTG

Beberapa kegiatan ECWP (Workshop) yang dilaksanakan back-to-back dengan 6th CTG: (i) Policy Discussion on Review on NTMs; (ii). Capacity Building on Risk Management; dan (iii) Preparatory Session for the Design of AANZFTA SelfCertification Pilot Project. Hasil Workshop akan dilaporkan pada CTG. Workshop Non Tariff Measures (NTM) menyampaikan bahwa perbedaan arti dan klasifikasi NTM menyebabkan perbedaan konsistensi dan komparabilitas data yang sulit dipahami para pelaku perdagangan barang (eksportir dan importir). Kesulitan timbul antara lain karena: Hambatan prosedural, dualitas dari tujuan NTM (Public Policy dan tujuan proteksi) dan perbedaan pendekatan pembuat peraturan nasional dan regional. Wakil dari Indonesia meminta agar Australia dapat menginformasikan apa saja NTM di Australia dan kiranya dapat dilihat di website. Workshop Capacity Building on Risk Management: memberikan pembelajaran mengenai identifikasi risk management yang ada di Institusi Kepabeanan dan menerangkan adanya perpindahan cara kerja Customs dari tipe “tradisional gatekeeper” menuju tipe risk management, serta bagaimana pemberlakuannya. Key element dari manajemen risiko adalah dasar kebutuhkan, stakeholder, teknik, dan mengefektifkannya. Selain itu diterangkan juga infrastruktur pendukung, sumber daya, dan kemampuan dalam menerapkan manajemen resiko.


19

Workshop Preparatory Session for the Design of AANZFTA SC Pilot Project antara lain menyampaikan latar belakang SC Pilot Project di ASEAN yaitu mandat yang memformulasikan mekanisme yang memperbolehkan produk-produk barang asli milik AMS dapat bergerak bebas di wilayah ASEAN tanpa proses yang menyulitkan dengan dokumen pendukung untuk mengamankan pengiriman. Tujuan SC memfasilitasi masuknya barang-barang sekaligus memastikan sesuai terhadap persyaratan aslinya. SC harus dapat memfasilitasi perdagangan dengan mudah, tidak ketat yang berlebihan, biaya efektif, transparan untuk publik dan pelaku ekspor dan impor. Yang dapat melakukan SC berdasarkan Agreement TIG adalah Badan Hukum atau perusahaan yang memenuhi syarat/eksportir yang tersertifikasi. CTG Work Plan and Deliverable 2013

Beberapa hal yang harus diselesaikan dengan segera tahun 2013 yaitu: (i) Transposisi HS 2007 ke HS 2012 pada, Q1 2013; (ii) Finalisasi Draft Protocol to Amend the Agreement Establishing the AANZFTA (ditandatangani para Menteri Agustus 2013), Mei 2013; (iii) Progress report review NTMs, Agustus 2013; (iv) Monitoring Utilization AANZ tariff preferences Agustus 2013; (v) Finalisasi transposisi PSR HS 2007 ke HS 2012, Q2; (vi) Complete review PSR, Mei 2013; (vii) Melanjutkan review STRACAP Chapter, on going; (viii) Implementasi proyek-proyek di bawah CIP-STRACAP Worskhop International Standards Development Best Practices (proposal bersama antara BSN dan Australia), Pebruari 2013; (ix) Melanjutkan review of the progress of the implementation of the commitments under the SPS Chapter; dan (x) Implementasi projects under the CIP for SPS.  Committee on Trade in Services (CTS)

Workshop on MFN Treatment

Rangkaian pertemuan diawali oleh penyelenggaraan Workshop on MFN treatment dan menghadirkan para pembicara dari akademisi dan negosiator membahas beberapa isu mengenai konsep MFN, sejarah perkembangannya dan dikaitkan dengan penggunaan terminologi MFN dalam beberapa kerangka kerja sama perdagangan. Pada kesempatan ini, pembicara dari New Zealand menekankan konsep forward MFN yang dianggap dapat menjamin suatu perjanjian tetap update dengan memperluas cakupan komitmen bagi non party secara otomatis. Dalam kesempatan tersebut, Indonesia (Direktur Perundingan Perdagangan jasa) sebagai discussant workshop menyampaikan kesulitan yang dihadapi oleh ASEAN,

20


khususnya negara berkembang untuk menerapkan konsep MFN tersebut. Selain kendala aspek ekonomi, disampaikan pula kendala aspek legal terkait adanya ketentuan prosedur yang dipersyaratkan oleh peraturan nasional untuk adanya prosedur hukum tertentu yang harus dilakukan dalam rangka mengikat diri dalam suatu perjanjian perdagangan. Built in Agenda of Chapter 8 on Trade in Services

Dalam pembahasan MFN treatment, ANZ menyampaikan keuntungan yang akan diperoleh dari penerapan forward MFN/automatic MFN. Terkait hal tersebut, Indonesia meminta konfirmasi mengenai implementasi dari article 7 yaitu adanya kondisi di mana salah satu party memberikan perlakuan “more favorable” kepada non party, apakah kemudian pihak lainnya dapat meminta konsultasi untuk mendiskusikan kemungkinan perluasan perlakuan tersebut ke dalam agreement, atau harus menunggu sampai disetujuinya klausa forward MFN ke dalam text agrement sebagaimana diusulkan oleh pihak ANZ dalam paper-nya. Atas hal ini ANZ menanggapi bahwa sekalipun ada mandat untuk mendiskusikan article 7 dengan tujuan mengamandemen, pelaksanaan mekanisme konsultasi tersebut dapat tetap dijalankan sesuai dengan mandat article 7. ANZ akan mempersiapkan semacam “practical case study” mengenai implementasi automatic MFN pada FTA yang mereka miliki saat ini. Dokumen tersebut akan disampaikan oleh ANZ sebelum pertemuan formal CTS bulan Maret 2013. Dalam agenda review of commitments (build in agenda) pembahasan fokus pada paper yang disampaikan oleh Australia mengenai sectoral cluster approach dan New Zealand mengenai Education services sector. Pada pembahasan paper Sectoral cluster approach, AMS memberikan 2 (dua) opsi yaitu meminta waktu lebih agar dapat menanggapi paper tersebut secara lebih rinci yang akan disampaikan secara intersession atau menyiapkan counter paper ASEAN. Concern utama ASEAN adalah terkait konsep supply chain connectivity yang dimaksudkan oleh Australia pada paper tersbeut, dikaitkan dengan prioritas pada 4 sektor jasa untuk di-review kemungkinan peningkatan komitmennya. Indonesia menyampaikan usulan agar sebelum masuk pada perundingan, ANZ menyiapkan semacam inventory yang berisikan komitmen semua pihak pada 4 (empat) sektor jasa yang diprioritaskan oleh Australia dalam kerangka kerja sama AANZFTA. Terkait hal tersebut, ANZ menyampaikan bahwa


21

saat ini tidak dimungkinkan untuk melakukan inventarisasi, namun akan mempertimbangkan hal tersebut di fase selanjutnya saat pembahasan isu ini. Dalam agenda pembahasan education services sector yang disampaikan oleh New Zealand, AMS mengusulkan untuk mengaitkan 4 (empat) isu utama menjadi work program CTS yaitu: (i) qualifications recognition; (ii) quality assurance relating to distance education; (iii) streamlined, interoperable requirements for registration for in-market suppliers, (iv) a process/framework for achieving greater convergence on teacher registration requirements, pada project yang ada/akan dilaksanakan di bawah pendanaan ECWP. Pertemuan sepakat untuk memberikan waktu kepada AMS melihat kembali dan memberikan comment terhadap paper tersebut. Trade In Services Implementation Plan Under The ECWP

Dalam agenda services ECWP implementation plan, pertemuan menyepakati untuk memberikan waktu kepada AMS untuk memberikan comment secara intersession terutama melihat implementasi dari component plan tersebut. Hal yang juga banyak dibahas pada pertemuan kali ini terkait dengan update project fase kedua capacity building for NQF dan Capacity building on SITS fase kedua, di mana pada kesempatan tersebut untuk pertama kalinya chair on TF-ASEAN Qualifcation Regional Framework (TF-AQRF) memberikan laporan hasil pertemuan pertama TF on AQRF kepada CTS. Hal ini akan dilakukan secara reguler untuk menjaga kesinambungan pembahasan dan perlunya arahan dari CTS untuk isu-isu yang dibahas di TF on AQRF. Pertemuan juga membahas dan menyepakati 4 (empat) usulan project baru yaitu capacity building for NQF phase 3, Capacity building on SITS phase 3, Case study on the benefit of services liberalisation, dan education and health services policy review. Endorsement terhadap keempat project proposal tersebut adalah berdasarkan beberapa revisi yang diusulkan oleh AMS dan ANZ, untuk kemudian diinkorporasi pada revised project proposal. Merujuk pada beberapa reaksi atas proposal Australia dan New Zealand, Indonesia menyampaikan perlunya pembedaan yang jelas antara project dalam kerangka ECWP dengan capacity building dan technical assistance yang tidak harus menjadi posisi untuk meningkatkan komitmen negara. Atas hal ini ANZ menjawab dengan penekanan bahwa project hanya merupakan tempat untuk stocktaking issue terkait dengan tujuan untuk memberi rekomendasi tanpa adanya

22


pemaksaan bagi memberlakukannya.

negara

anggota

ASEAN

untuk

 Sub-Committe on Investment (SCoI) Workshop MFN Treatment

Workshop bertujuan menambah wawasan dan pemahaman partisipan mengenai prinsip dan aplikasi dari MFN Treatment. Fokus workshop antara lain: Mengetahui bahwa tujuan pasal MFN adalah untuk mengurangi/menghindari perlakuan diskriminatif yang dilakukan para pihak yang melakukan perjanjian; Aplikasi pasal MFN dalam perjanjian jasa dan FTA; Mengetahui beberapa hal yang umumnya dikecualikan dari cakupan MFN; Penggunaan pasal MFN di perjanjian internasional (ekonomi).

Investment Chapter Built-in Agenda

Pihak ANZ menyampaikan kembali posisinya agar AANZFTA Investment Chapter dapat memiliki perlakuan MFN yang bersifat otomatis. ANZ berpendapat bahwa pemberian perlakuan MFN yang bersifat otomatis dapat menjaga tingkat komitmen yang tinggi dalam AANZFTA Investment Chapter. ANZ juga menyatakan bahwa pemberian perlakuan MFN secara otomatis hanya terbatas kepada perlakuan yang diberikan oleh ASEAN atau ANZ secara keseluruhan kepada pihak lain dalam future agreements. Pihak ANZ berpendapat bahwa seluruh jenis investasi dalam bidang jasa yang tidak tercakup dalam mode 3 services seharusnya menjadi cakupan perjanjian bidang investasi (AANZFTA Investment Chapter). ANZ kemudian meminta tanggapan ASEAN mengenai perlakuan terhadap investasi yang tidak dikategorikan sebagai non mode 3 services. ASEAN berpendapat bahwa perjanjian investasi pada dasarnya telah mencakup non mode 3 investment in services karena hal tersebut tergantung dari kebijakan persetujuan penanaman modal asing sebagaimana menjadi bagian dari definisi covered investment dalam AANZFTA Investment Chapter.

Economic Cooperation Work Program (Investment)

Sekretariat ASEAN menyampaikan laporan Inception Workshop on Investment Trends, Issues and Prospects in AANZFTA yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2012 di Bohol, Filipina. Disampaikan juga mengenai Update IPR (Investment Policy Review) for Interested ASEAN Countries. Beberapa negara ASEAN yang melakukan IPR adalah Malaysia, Myanmar, Filipina, Laos, dan Kamboja. Vietnam memaparkan usulan project mengenai Technical Workshop on Investor-State Dispute Settlement and Prevention. Thailand memaparkan usulan project mengenai Investment Roadshow yang menurut rencana akan dilaksanakan bulan Oktober 2013. Roadshow akan melibatkan badan promosi


23

investasi dari seluruh negara anggota ASEAN dan AustraliaSelandia Baru. Sub-Committee Economic Budget

Pertemuan membahas update ECWP Componenent Implementation Plans selama tahun 2012 dan untuk tahun 2013 serta terdapat 13 proposal baru yang dibahas dan untuk mendapatkan persetujuan anggaran dari ECWP. Terdapat 3 (tiga) proposal yang langsung berkaitan dengan Indonesia yaitu: (i) Workshop on Internasional Standards Developement Best Practices-STRACAP akan dilaksanakan Februari 2013 di Australia; (ii) Workshop Building Law Enforcement Capability through Investigation Skils Training yang disponsori oleh Australia Competion & Consumer Commission (ACCC), (iii) Training Modul ROO. Pertemuan mencatat e-mail dari Lead Australia FJC saat 17th AEM-CER Consultation bulan Agustus 2012 yang disampaikan kepada semua lead FJC AANZ tentang proposal establishing and AANZ Comittee on Competition Policy untuk memberikan arah yang lebih strategis dalam kerja sama ekonomi dan kebijakan persaingan di seluruh wilayah pada pertemuan FJC bulan Mei 2013.

2. Pertemuan ke-30 Jawatan Kuasa Kerja/Kelompok Kerja Pembangunan Sosial Ekonomi Perbatasan Malaysia-Indonesia Pertemuan ke-30 Jawatan Kuasa Kerja/Kelompok Kerja Pembangunan Sosial Ekonomi Perbatasan MalaysiaIndonesia (JKK/KK SOSEK MALINDO) tingkat pusat tahun 2012 berlangsung pada tanggal 11-14 Desember 2012 di Shah Alam, Selangor, Malaysia. Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 11-14 Desember 2012, diawali dengan pertemuan informal tanggal 11 Desember 2012 dengan pembahasan mengenai rencana revisi Border Crossing Agreement (BCA) Malaysia-Indonesia (MALINDO) dan mempersiapkan laporan yang diperlukan dalam pertemuan tingkat Dirjen pada hari berikutnya. Usulan Entikong sebagai Pintu Ekspor Impor (entry point)

24

Pihak Malaysia mengusulkan kepada pemerintah Indonesia agar Entikong dapat dijadikan sebagai salah satu pintu ekspor/impor terkait dengan pemberlakuan peraturan Menteri Perdagangan No. 57/M-DAG/PER/12/2010 mengenai impor produk tertentu berdasarkan pelabuhan yang ditetapkan oleh peraturan tersebut. Pemerintah Indonesia menyarankan agar Pemerintah Malaysia untuk melakukan ekpor/impor melalui pintu masuk yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode Desember 2012

yang berlaku dimaksud. Kedua Pemerintah setuju agar pembahasan ini dibicarakan lebih lanjut pada pertemuan Tim Teknis tahun 2013. Kerja Sama Pembangunan Pos Imigration, Custom, Quarantine, dan Security (ICQS) Lubuk Antu – Nanga Badau

Pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa P.T. Smart (Sinar Mas Group) perusahaan perkebunan yang berlokasi di Kabupaten Kapuas Huluakan mengekspor CPO dan mengimpor material/barang modal pembangunan pabrik melalui PLB Lubuk Antu-Nanga Badau. Menanggapi usulan Indonesia, pihak Malaysia mengusulkan agar kegiatan ekspor/impor CPO dilakukan melalui PLB ICQS Internasional Entikong-Tebedu karena Pihak Malaysia telah membangun inland port di Tebedu, Malaysia. Indonesia menyampaikan bahwa dry port Entikong segera akan dibangun pada tahun 2013, sehingga sistem pengoperasian inland port Tebedu, Malaysia dapat beroperasi setelah Dry Port Entikong selesai dibangun.

Kerja Sama Pembangunan Pos Lintas Batas Laut (PLBL) Sungai Nyamuk (KALTIM) - Tawau

Pihak Malaysia menyampaikan keberatannya kepada Pemerintah Indonesia mengenai tidak tertibnya beberapa kapal yang masuk ke daerah Malaysia (Tawau) tanpa melalui PLBL semestinya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Malaysia. Mengingat hal ini berjalan sudah cukup lama, maka Pemerintah Malaysia akan melarang kapal yang berhenti dari/menuju Sungai Nyamuk-Tawau yang ditetapkan pada akhir tahun 2012. Pemerintah Indonesia meminta pihak Malaysia untuk menunda keputusannya hingga akhir tahun 2013 untuk menghindari adanya gejolak sosial pada masyarakat mengingat kebutuhan masyarakat Sungai Nyamuk sangat tergantung kepada Malaysia. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Malaysia mengusulkan agar Indonesia c.q. Pemerintah Kalimantan Timur untuk mengirimkan permohonan resmi kepada pemerintah Sabah, Malaysia mengenai penundaaan penutupan jalur Sungai Nyamuk – Tawau sebelum akhir tahun 2012.

Pembahasan Revisi “Border Crossing Agreement”(BCA)

Pertemuan membahas jadwal dimulainya pembahasan revisi BCA Indonesia-Malaysia tahun 2013, mengingat perjanjian ini belum diratifikasi oleh kedua negara dan masa berlaku perjanjian ini telah berakhir ahun 2011 sejak ditandatangani tahun 2006. Kedua Pemerintah sepakat agar pembahasan revisi BCA ini nantinya dibahas pada forum khusus antar Kementerian Dalam Negeri kedua negara di luar forum JKK/KK SOSEK MALINDO. Pembahasan awal rencananya akan dimulai pada bulan Februari tahun 2013 di Indonesia.

PembentukanProvinsi Kalimantan Utara

Terkait dengan rencana pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan


25

Timur, Pemerintah Malaysia meminta informasi lebih lanjut mengenai rencana pembentukan provinsi tersebut dan agar dapat disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Apabila Provinsi Kalimantan Utara ini nantinya terbentuk, maka akan berdampak terhadap perubahan susunan struktur SOSEK MALINDO di tingkat pusat dan provinsi pada pertemuan selanjutnya. 3. The 6th Joint Working Group (JWG) Meeting of Senior Economic Officials for the Implementation of the Indonesia-Philippines MOU on Trade, Investments, Handicrafts, and Shipping (JWG-TIHS) Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 14-15 Desember 2012 di Mandaluyong City, Filipina. Pertemuan terakhir JWG berlangsung pada tahun 2006 di Jakarta. Sesuai kesepakatan, pertemuan JWG seyogyanya diselenggarakan sekali setiap 2 (dua) tahun.

Gambar 1. Pertemuan ke-6 JWG-TIHS

Review of Bilateral Trade and Investment Relations

26

Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Filipina terus berkembang dengan surplus neraca di pihak Indonesia. Hal ini terutama disumbangkan oleh ekspor batubara, minyak bumi, kendaraan dan suku cadang, serta urea dari Indonesia. Sedangkan di bidang investasi, Filipina mencatat 27 perusahaan berinvestasi di Indonesia selama Semester I tahun 2012 dengan nilai investasi sebesar USD 95,32 juta. Sebaliknya jumlah investasi Indonesia yang tercatat di Filipina masih sangat terbatas. Oleh karena itu pihak Filipina sangat mengharapkan kedua Negara dapat mengaktifkan Investment Task Force sebagai mekanisme dalam meningkatkan kerja sama investasi antara kedua Negara.


Kedua pihak juga mencatat bahwa sementara pertumbuhan perdagangan kedua Negara terus terjadi dan masih banyak peluang yang dapat digali, pencatatan statistik perdagangan oleh kedua Negara menunjukkan angka yang sangat berbeda. Indonesia menyarankan agar Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan Badan Statistik Filipina (NSO) dapat mengatasi perbedaan pencatatan data statistik tersebut agar selanjutnya dapat menjadi acuan kedua Negara untuk mengevaluasi dan menetapkan target perdagangan ke depan. Air and Sea Connectivity Improvement

Pihak Filipina menyampaikan usulan untuk mengkaji ulang Air Transport Agreement antara kedua Negara yang ditandatangani pada tahun 1972. Indonesia akan mengkonsultasikan usulan tersebut dengan Kementerian terkait dan menggarisbawahi agar kedua Negara mempertimbangkan keberadaan perjanjian ASEAN di bidang ini serta potensi ekonomi yang dapat digali dalam melakukan review dimaksud. Kedua Delegasi juga mengkaji kemajuan yang dicapai melalui kerja sama ASEAN dan BIMP-EAGA, termasuk: (i) Memorandum of Cooperation yang ditandatangani oleh lima perusahaan swasta dalam rangka implementasi DavaoGeneral Santos-Bitung Link; dan (ii) studi kelayakan yang dilakukan bersama JICA di bawah payung Master Plan of ASEAN Connectivity dalam rangka pengembangan ASEAN RORO Network dan Short Sea Shipping di wilayah perbatasan kedua Negara

Trade Promotion Activities

Kedua Delegasi saling menginformasikan kegiatan promosi perdagangan yang akan dilakukan pada tahun 2013 seperti pameran furniture di bulan Maret 2013, INAFA di bulan Maret 2013, dan Simposium Rumput Laut pada bulan April 2013. Filipina mengundang partisipasi aktif dari para buyers Indonesia pada setiap kegiatan promosi tersebut. Indonesia juga menginformasikan gagasan untuk mengundang partisipasi negara anggota ASEAN dalam Trade Expo Indonesia (TEI) dengan membangun ASEAN Corner.

Business Collaboration for the Sourcing and Supply of Certain Commodities

Indonesia menyambut baik usulan Filipina terkait kerja sama bisnis antara Philippine International Trading Corporation (PITC) dan Indonesia Trading Company (ITC) untuk beberapa komoditi. Sebagai langkah awal, Indonesia menyarankan agar kedua BUMN tersebut melakukan pertukaran informasi tentang bidang usaha yang akan dikerjasamakan ke depan.


27

Proposed MOU on the Establishment of Institutional Cooperation between the National Commission on Muslim Filipinos (NCMF) and Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Atas usulan National Commission on Muslim Filipinos (NCMF) yang telah secara proaktif menyampaikan keinginannya untuk membangun kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pihak Filipina meminta konfirmasi respons MUI atas usulan tersebut. Indonesia mengindikasikan respons positif MUI atas usulan tersebut dan meminta NCMF untuk juga melakukan konsultasi dengan BPOM dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia agar kerja sama yang akan dibangun lebih bersifat holistik.

Study Visit to Nucleus Estate and Small Holders of Palm Oil in Indonesia

Filipina menegaskan keinginannya untuk melakukan study visit ini sesuai usulan pada pertemuan JWG ke-5 tahun 2006. Indonesia menyarankan agar pihak Filipina menyampaikan kembali usulannya untuk selanjutnya disampaikan ke pihak terkait di dalam negeri untuk ditindaklanjuti.

Strengthening the Smallholder CoconutBased Industries in the Philippines and Indonesia

Proposal kerja sama ini merupakan inisiatif Filipina dan Indonesia untuk mengembangkan industri UKM berbasis kelapa khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Kedua Negara telah menyampaikan proposalnya ke pihak Japan-ASEAN Integrated Fund (JAIF) dan sepakat untuk meningkatkan koordinasi guna mempercepat proses persetujuan JAIF untuk mendanai proyek tersebut.

Cooperation on Fisheries in Border Areas between Indonesia and the Philippines

Kedua Delegasi bertukar pandangan mengenai perlunya kerja sama perikanan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan kedua Negara. Untuk itu, Indonesia akan menyampaikan draf usulannya untuk mendapatkan pertimbangan dari pihak Filipina.

Establishment of Food and Beverage Canning Factories in the Province of North Sulawesi

Pada tahun 2006 Filipina menyampaikan minat sejumlah perusahaan untuk melakukan investasi di bidang industri pengalengan makanan dan minuman di Sulawesi Utara. Namun mengingat telah terjadi perubahan kepemilikan dan struktur manajemen dari perusahaan-perusahaan tersebut, Indonesia mengusulkan agar Pemerintah Filipina berkoordinasi kembali dengan perusahaan-perusahaan dimaksud maupun perusahaan lainnya di Filipina dan menyampaikan usulan baru.

Collaboration in Construction and Furniture

Filipina akan mengirimkan kembali proposal konkretnya atas kerja sama di bidang jasa konstruksi untuk mendapat pertimbangan dari kementerian terkait di Indonesia. Demikian halnya dengan kerja sama di bidang furniture, kedua Negara sepakat untuk meminta masing-masing asosiasinya (dalam hal ini ASMINDO-Indonesia dan Chamber of Furniture Industries of the Philippines) untuk membicarakan kembali rencana kerja sama tersebut

28


mengingat tidak ada perkembangan lebih lanjut sejak pertemuan JWG terdahulu. Review of Border Trade Agreement (BTA) 1974

Delegasi Indonesia mengemukakan sejumlah pertimbangan sehingga dipandang perlu untuk melakukan kaji-ulang terhadap BTA 1974. Kedua Delegasi sepakat bahwa penyelesaian amandemen terhadap BTA 1974 merupakan bagian dari agenda kerja JWG yang akan datang. Dalam hal ini Indonesia akan menyiapkan draf amandemen BTA tersebut sesegera mungkin untuk mendapatkan tanggapan dari Filipina.

Trade Remedies

Kedua Negara menginformasikan perkembangan kebijakan trade remedies (safeguard dan anti-dumping) yang diberlakukan atas produk masing-masing. Filipina melaporkan perkembangan pengenaan safeguards atas tiga produk yakni: (i) clear float glass; (ii) tinted float glass; dan (iii) figured glass yang akan berakhir pada tanggal 16 Oktober 2013. Sementara itu Indonesia juga melaporkan perpanjangan bea masuk anti-dumping yang dikenakan atas pisang Cavendish Filipina sampai dengan tanggal 17 November 2016. Kedua Negara sepakat untuk memastikan bahwa penerapan kebijakan trade remedies ini sesuai dengan perjanjian WTO.

Exports of Philippines Pharmaceutical Products to Indonesia (Minister of Health Regulation No. 1010/Menkes/Per/XI/2 008 on Drug Registration

Indonesia mencatat permintaan Filipina agar peraturan Indonesia terkait produk farmasi dapat dibuat lebih transparan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi investasi asing. Sehubungan dengan itu, Delegasi Indonesia akan menyampaikan hal ini ke pihak terkait, dan menginformasikan upaya yang sedang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan transparansi dari kebijakan tersebut.

Food Safety Control over Import and Export of Fresh Food of Plant Origin (FFPO) (MOA 88/2011) and MOA and MOT Regulation No. 60 on Import Restriction on Food and Horticulture Products

Filipina menyampaikan perhatian khusus atas kebijakan ini karena berdampak negatif terhadap ekspor Filipina. Delegasi Indonesia menyatakan upaya peningkatan transparansi telah dan akan terus dilakukan. Delegasi Indonesia juga menginformasikan bahwa masalah ini juga akan diangkat oleh sejumlah Negara pada saat WTO-Trade Policy Review bulan April 2013. Terkait dengan usulan Filipina untuk dapat diverifikasi sebagai pest-free country untuk shallot, pineapple, dan banana, Indonesia menginformasikan bahwa sertifikat pest-free untuk shallot sudah dapat diberikan sedangkan untuk pineapple dan banana masih dalam proses risk analysis. Filipina juga meminta kelonggaran waktu dari Pemerintah Indonesia untuk dapat memenuhi persyaratan Good Agricultural Practices atau GAP, dan Delegasi Indonesia


29

menyatakan akan menyampaikan hal ini kepada Kementerian Pertanian. Isu lainnya

Pertemuan juga membahas secara intens dan menyepakati langkah tindaklanjut atas beberapa isu berikut: (i) keinginan Filipina untuk mengekspor daging sapi ke Indonesia; (ii) concern Filipina atas kebijakan ketenagakerjaan dan masalah demonstrasi buruh di Indonesia; (iii) kebijakan Kementerian ESDM Indonesia atas ekspor batubara; (iv) isu terkait rencana beberapa Negara eksportir beras ASEAN (Thailand, Kamboja, Myanmar dan Vietnam) untuk membentuk Federasi Beras ASEAN; (v) permintaan tanggapan Indonesia atas draft joint plan of action; dan (vi) lamanya proses registrasi pada FDA Filipina atas produk baru Indonesia yang akan memasuki pasar Filipina. Pertemuan sepakat untuk menyiapkan matriks tindak lanjut JWG ke-6 secara intersessional dan menjadikannya sebagai acuan tindak lanjut oleh masing-masing Negara dan perkembangan implementasinya akan dilaporkan pada pertemuan JWG ke-7 di Indonesia pada tahun 2014.

4. Pertemuan ASEAN - India Senior Economic Officials Prep Meeting Pertemuan ASEAN-India Senior Economic Officials Preparatory Meeting (Prep SEOM ASEAN-India) dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2012 di kantor Ministry of Commerce, Industry and Textiles of India yang dipimpin bersama oleh Director-General, Ministry of Commerce of Cambodia selaku Ketua SEOM ASEAN, dan Joint Secretary, Department of Commerce of India. Pertemuan dihadiri seluruh delegasi Negara anggota ASEAN kecuali Filipina. Dalam pertemuan ini, SEOM ASEAN dan India mencatat serta mendapatkan penjelasan mengenai hasil perundingan 32nd ASEAN India Trade Negotiating Committee (AITNC) termasuk 15th AITNC Working Group on Services dan 18th AITNC Working Group on Investment yang berlangsung pada tanggal 12-14 Desember 2012 di Kementerian Perdagangan RI di Jakarta. Pertemuan tingkat TNC tersebut sebagai upaya untuk menuntaskan perundingan perdagangan jasa dan investasi AIFTA yang telah diamanatkan oleh para Kepala Negara pada saat pertemuan KTT ASEAN India di Phnom Penh bulan November 2012 lalu. Persetujuan Perdagangan Jasa

30

Dalam hal perundingan Persetujuan Perdagangan Jasa AIFTA, SEOM telah membahas dan sepakat bahwa: (i) draft teks Persetujuan Perdagangan Jasa AIFTA telah disetujui dan Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode Desember 2012

tuntas seluruhnya; (ii) Masalah catatan kaki (footnote) Philipinnes terkait definisi Contractual Services Supplier pada Annex on MNP dan tambahan catatan kaki dari India atas hal tersebut akan difinalisasi pada saat legal scrubbing; (iii) tambahan paragraf pada pasal Security Exceptions oleh India akan dibahas pula saat legal scrubbing & India siap menarik apabila ASEAN tidak dapat menerima usulan tersebut. Persetujuan Investasi

Dalam hal perundingan Persetujuan Investasi AIFTA, SEOM telah membahas dan sepakat bahwa: (i) draft teks Persetujuan Investasi AIFTA telah disetujui dan tuntas seluruhnya; (ii) usulan catatan kaki India kepada Thailand terkait pemberlakuan proteksi investasi yang terdapat di dalam Persetujuan Promosi dan Proteksi Investasi Bilateral antara keduanya, disepakati akan diselesaikan pada saat legal scrubbing; (iii) masalah keberagaman persetujuan investasi (multiplicity agreements) yang diangkat oleh India saat pertemuan AITNC di Jakarta akan ditindaklanjuti saat legal scrubbing. Pertemuan juga membahas berbagai agenda yang akan dibahas pada pertemuan tingkat Menteri ASEAN dan India termasuk membahas dan memberikan koreksi atas draft Vision Statement of the ASEAN-India Commemorative Summit yang akan diadopsi oleh para Pemimpin ASEAN dan India saat pelaksanaan Commemorative Summit tanggal 20 Desember 2012.

5. ASEAN Economic Minister – India Consultation Pertemuan ASEAN Economic Minister (AEM) – India Consultation dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2012 di New Delhi dan dipimpin bersama oleh Senior Minister and Minister of Commerce of Cambodia selaku Ketua AEM dan Minister of Commerce and Industry of India. Pertemuan dihadiri seluruh Negara anggota ASEAN. Kerja Sama FTA

Pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) dan India telah menyepakati bahwa: (i) seluruh proses perundingan Persetujuan Perdagangan Jasa dan Persetujuan Investasi di bawah kerangka kerja sama ASEAN India FTA secara resmi dinyatakan selesai dan mencantumkannya ke dalam draft ASEAN India Vision Statement; (ii) seluruh Pihak AIFTA berupaya maksimal agar proses legal scrubbing termasuk didalamnya untuk menuntaskan beberapa catatan kaki dua persetujuan dapat dituntaskan pada bulan Februari 2013; dan (iii) seluruh Pihak berupaya untuk dapat menandatangani keduanya pada bulan Agustus 2013.


31

Di samping isu kerja sama FTA, para Menteri Ekonomi ASEAN dan India sepakat untuk meningkatkan hubungan kemitraan strategis kedua belah pihak dengan cara memperluas serta memperdalam kerja sama melalui beberapa prakarsa berikut: (i) melibatkan media secara aktif dalam setiap kegiatan ASEAN India; (ii) meningkatkan pembangunan UKM; (iii) membentuk ASEAN-India Trade Center di New Delhi; (iv) memperkuat ASEAN-India Business Council (AIBC); serta (v) meningkatkan kerja sama dengan para pelaku usaha, pebisnis muda serta UKM. Terkait dilaksanakan pertemuan AIBC dalam rangkaian ASEAN India Commemorative Summit 2012, para Menteri memandang perlunya pertemuan AIBC dilaksanakan minimal sekali dalam setahun baik bersamaan atau bahkan sebelum pertemuan AEM India berlangsung. Dari pertemuan AIBC tersebut diharapkan adanya masukan atau rekomendasi yang selanjutnya dapat dibahas oleh Sekjen ASEAN, Pejabat Ekonomi Senior, dan pada tingkat Menteri.

Gambar 2. ASEAN Economic Ministers-India Meeting

C. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya 1. Pertemuan Dewan Menteri International Tripartite Rubber Council Pertemuan Dewan Menteri International Tripartite Rubber Council (ITRC) dilaksanakan di Phuket, Thailand, pada tanggal 12 Desember 2012. Pertemuan dihadiri Menteri Perdagangan R.I., Wakil Menteri Pertanian R.I., Deputy Minister of Agriculture and Cooperatives Thailand, dan Minister of Plantation Industries and Commodities Malaysia. Pertemuan Dewan Menteri didahului pertemuan tingkat pejabat senior 32


ITRC dengan Board of Directors International Rubber Consortium Limited (IRCo) pada tanggal 10-11 Desember 2012.

Gambar 3. Pertemuan Tingkat Menteri ITRC

Peran ITRC/IRCo 10 tahun Mendatang

Menindaklanjuti hasil Pertemuan Dewan Menteri di Bali pada tanggal 12 Desember 2012, IRCo menyusun paper mengenai Future Roles of ITRC/IRCo in the Next Ten Years (2012-2021) dan mengusulkan beberapa rekomendasi. Dalam tanggapannya, Dewan Menteri sepakat agar tujuan ITRC dan IRCo tetap sebagaimana tercantum dalam Joint Declaration 2001 dan MoU 2002, yaitu: 1) Tujuan ITRC: menjaga harga pada level yang remuneratif bagi produsen dan mengatasi ketidakseimbangan supplydemand karet alam yang menyebabkan harga menurun, melalui dua mekanisme: Supply Management Scheme (SMS) dan Agreed Export Tonnage Scheme (AETS). 2) Tujuan IRCo: menjalankan Strategic Market Operation (SMO), yang meliputi pembelian dan penjualan karet alam, sebagai pendukung SMS dan AETS. Atas usulan Indonesia, Dewan Menteri meminta peningkatan kapasitas ITRC/IRCo dalam menanggapi secara pre-emptive setiap ancaman terhadap stabilitas dan peningkatan harga karet alam, serta meminta IRCo untuk memiliki tujuan-tujuan komersial yang terfokus guna memberikan keuntungan optimal kepada Pemerintah ketiga negara selaku pemegang saham IRCo.

Additional Capital Callup IRCo

Memperkuat kesepakatan pada Pertemuan Bali (2011), ketiga negara akan menggenapi registered capital IRCo sebesar US$ 12 juta dengan menambah modal IRCo sebesar US$ 7,5 juta. Dalam hal ini tambahan modal yang menjadi


33

kewajiban untuk dibayar Indonesia adalah sebesar US$ 2,5 juta. Disepakati bahwa pembayaran modal tersebut dibayarakan paling lambat bulan Desember 2013. Penambahan modal IRCo berikutnya, yaitu sebesar US$ 25,83 juta atau lebih, akan ditetapkan Dewan Menteri jika telah disepakati peran ITRC/IRCo di masa mendatang. Rubber Funds

Thailand dan Malaysia memiliki dana khusus untuk sektor karet alam dengan jumlah masing-masing sebesar 60 miliar Baht (15 miliar Baht untuk operasi pasar, 30 miliar Baht untuk rubber fund dan 15 miliar Baht untuk pinjaman lunak bagi eksportir) dan RM 113,5 juta untuk operasi pasar. Indonesia tidak memiliki dana khusus bagi sektor karet alam, namun memiliki kebijakan-kebijakan yang dialokasikan dalam APBN untuk mendukung petani dan pengembangan sektor karet nasional.

Pembentukan Pasar Karet Regional (Regional Rubber Market)

Dewan Menteri sepakat untuk menunjuk konsultan independen yang akan melakukan studi kelayakan pembentukan pasar regional. Sesuai saran Indonesia, konsultan dimaksud diminta memperhatikan pematangan pasar fisik dan pasar berjangka di tingkat nasional sebelum proses pembentukan pasar regional dilakukan. Mengenai lokasi pasar regional, Indonesia mengusulkan opsi antara berada di salah satu di antara ketiga negara anggota ITRC atau di negara lainnya.

Partisipasi Vietnam ke dalam ITRC

Selama tahun 2012, IRCo selaku Sekretariat ITRC telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Vietnam agar dapat dilaksanakan pertemuan untuk menjajaki kemungkinan Vietnam bergabung dengan ITRC. Upaya tersebut belum membawa hasil. ITRC akan tetap melakukan langkah-langkah konkret agar negara-negara produsen karet alam lainnya di ASEAN, khususnya Vietnam, bergabung atau bekerja sama dengan ITRC.

Laporan Implementasi AETS

ITRC menerapkan AETS mulai tanggal 1 Oktober 2012 guna mengurangi volume ekspor karet alam sebesar 300.000 ton selama 6 bulan. Untuk memverifikasi kepatuhan Anggota ITRC terhadap kesepakatan AETS tersebut, Monitoring and Surveillance Committee (MSC) telah melakukan ground surveillance di Indonesia, Thailand, dan Malaysia pada bulan November dan Desember 2012. MSC melaporkan kepada Dewan Menteri bahwa hasil ground surveillance menunjukkan kepatuhan ketiga negara anggota

34


ITRC terhadap kesepakatan alokasi penurunan volume ekspor (AETS) yang telah ditetapkan bagi masing-masing negara. Dengan pertimbangan melambatnya pertumbuhan ekonomi beberapa negara konsumen utama karet, yang akan berdampak pada penurunan demand, Indonesia mengusulkan agar dilakukan pengkajian yang mendalam dan kuantitatif untuk mengetahui lebih akurat tentang dampak penerapan AETS terhadap pergerakan harga. Untuk menguji efektivitas penerapan AETS, ITRC/IRCo diminta untuk mengkaji dampak substitutif kenaikan harga terhadap tingkat pendapatan, serta menghitung tingkat elastisitas permintaan karet. Upaya-upaya Memperkuat Posisi Karet Alam

Dewan Menteri sepakat untuk mengurangi supply karet alam di pasar internasional melalui percepatan replanting dan peningkatan konsumsi domestik karet alam. Atas usulan Indonesia, Dewan Menteri juga sepakat untuk menjadikan karet alam sebagai green product yang diakui negara konsumen, dan mengupayakan agar karet alam dapat dimasukkan ke dalam daftar Environmental Goods (EGs) di APEC dan WTO.

Lain-lain

Dewan Menteri menyepakati bahwa Pertemuan Tingkat Menteri ITRC 2013 akan dilaksanakan di Malaysia. Dalam upaya membangun confidence building, diadakan Working Lunch antara Menteri-menteri ITRC dengan wakil dari Laos, Kamboja dan Vietnam, di sela-sela Pertemuan Dewan Menteri. Pada kesempatan tersebut dibahas manfaat kolaborasi antar negara produsen karet. Usai Pertemuan Dewan Menteri, Mendag R.I. memimpin pertemuan bilateral dengan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia. Pertemuan tersebut membahas kerja sama komoditi yang lebih erat bagi kedua negara khususnya di sektor kelapa sawit.

2. Pertemuan Informal Tingkat Pejabat Senior APEC Menyongsong perannya sebagai Ketua tahun 2013, Indonesia menyelenggarakan Pertemuan Informal Tingkat Pejabat Senior APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) di Jakarta pada tanggal 7 Desember 2012. Pada pertemuan yang dikenal sebagai Informal Senior Officials Meeting (ISOM) tersebut hadir sekitar 100 delegasi dari ke-21 ekonomi anggota APEC selain Indonesia, yaitu: Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Republik Rakyat China, Hongkong Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode Desember 2012

35

China, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Papua Nugini, Peru, Filipina, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Taipei, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. ISOM didahului oleh Simposium yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2012, simposium menghadirkan para pembicara dari kalangan pemerintah, pengusaha, dan akademisi.

Gambar 4. APEC Symposium and Informal Senior Officials Meeting

ISOM dan Simposium dimaksudkan sebagai ajang pengumpulan pandangan para anggota APEC guna penajaman prioritas kerja APEC tahun 2013. Indonesia sendiri, sebagai Ketua, telah menetapkan tema besar APEC 2013 "Resilient Asia-Pacific, the Engine of Global Growth." Prioritas yang akan diperjuangkan Indonesia adalah Attaining the Bogor Goals (Pencapaian "Cita-cita Bogor"), Achieving Sustainable Growth with Equity (Mewujudkan Pertumbuhan Berkelanjutan dan Adil), serta Promoting Connectivity (Mendorong Saling Ketersambungan). ISOM merupakan gerbang pembuka bagi pelaksanaan berbagai kegiatan dan puluhan persidangan APEC pada berbagai tingkatan selama 2013 yang akan dilakukan di berbagai kota di Indonesia, khususnya Jakarta, Bali, Medan dan Surabaya. Garis besar rencana kerja Keketuaan Indonesia pada APEC 2013, yang antara lain akan: menekankan penguatan Sistem Perdagangan Multilateral dan penyelesaian perundingan perdagangan Putaran Doha; peningkatan integrasi ekonomi kawasan yang didukung liberalisasi serta fasilitasi perdagangan dan investasi; serta intensifikasi kerja sama pembangunan yang ditopang program capacity building yang berkualitas. 36


Capacity building perlu diarahkan bagi peningkatan kemampuan sektor-sektor ekonomi dalam menjalankan reformasi struktural dalam menopang penguatan ekonomi kawasan serta membangun strategi pembangunan yang seimbang, inklusif dan adil, berkelanjutan, inovatif, dan aman. Pada simposium yang membahas masa depan APEC, Dirjen KPI menjelaskan bahwa tahun 2013 merupakan momen penting bagi APEC untuk mendalami kembali arti Deklarasi Bogor dan merumuskan cara-cara terbaik dalam mengatasi tantangan integrasi ekonomi regional Asia-Pasifik. APEC pada tahun 2013 perlu membangun rencana kerja sama jangka panjang yang berkelanjutan di Asia-Pasifik pasca-2020, di samping melaksanakan berbagai kegiatan penting sebagaimana diamanatkan Para Pemimpin APEC di Bogor, Yokohama, Honolulu, dan Vladivostok. APEC dapat belajar dari berbagai framework of connectivity yang telah terintegrasi dalam kawasan seperti ASEAN dan membahas kemungkinan untuk pengembangan melalui technical connectivity. D. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Bilateral 1. Perundingan Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement Putaran Kedua Perundingan Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK CEPA) Putaran Kedua dilaksanakan pada tanggal 10-11 Desember 2012 di Jakarta.

Gambar 5. Perundingan IK-CEPA Putaran Kedua

Perundingan IK CEPA Putaran Kedua telah berhasil menyepakati Terms of Reference (TOR) IK CEPA yang merupakan bagian integral dari IK CEPA. Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode Desember 2012

37

Perundingan kali ini juga membahas Draft Text Modalitas IK CEPA yang menjadi Guidance Perundingan yaitu: Trade in Goods; Legal and Institutional Issues; Rules of Origin, Customs Procedures and Trade Facilitation; dan Cooperation and Capacity Building. Pada pembahasan isu-isu tersebut, pihak Korea memaparkan usulan beberapa draft text untuk mendapatkan tanggapan dari pihak Indonesia. Draft Text tersebut disusun berdasarkan text pada ASEAN - Korea Free Trade Agreement (AK FTA) dengan sedikit modifikasi, disesuaikan kepentingan hubungan bilateral kedua negara. Pada pembahasan Cooperation dan Capacity Building, Indonesia menyampaikan konsep umum mengenai Cooperation and Capacity Building dalam kerangka IK CEPA. Indonesia mengusulkan agar Chapter Economic Cooperation disusun dalam chapter tersendiri namun masih merupakan bagian yang integral dalam IK CEPA. Perundingan juga menyepakati bahwa Perundingan IKCEPA Putaran Ketiga akan dilaksanakan pada akhir Maret 2013 di Busan, Korea. 2. Sosialisasi Bersama Pas Lintas Batas Indonesia - Timor Leste Sosialisasi Bersama Pas Lintas Batas Indonesia - Timor Leste di Titik Perlintasan Napan (Indonesia) - Boboneto (TimorLeste) berlangsung pada tanggal 28 November 2012 - 3 Desember 2012. Sosialisasi Bersama diawali dengan pertemuan bilateral di Kementerian Luar Negeri Republik Demokratik Timor-Leste untuk membahas pengaturan teknis Sosialisasi, materi Sosialisasi, rencana peresmian pasar perbatasan, dan kemungkinan penyempurnaan Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia an the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on Traditional Border Crossings and Regulated Markets yang telah ditandatangani pada tahun 2003, serta usulan Pemerintah Timor-Leste atas pemberlakuan 3 titik pos lintas batas pada tahun 2013 yaitu: Turiskain-Haikesak, Builalo-Memo, dan Laktutus-Belulik. Sementara Indonesia mengusulkan Haumeniana-Passabe, atas usulan pembukaan Pos Lintas Batas tersebut. Delegasi Indonesia menyampaikan masih perlu penelaahan lebih lanjut dari Ditjen Imigrasi Indonesia.

38


Sosialisasi Bersama dilaksanakan di Bikomi Utara untuk wilayah Indonesia dan untuk wilayah Timor Leste dilaksanakan di Bobometo. Sosialisasi bersama dihadiri berbagai unsur masyarakat perbatasan yang sangat antusias karena selama ini menunggu diberlakukannya Pas Lintas Batas. Pemberlakuan Pas Lintas Batas dilakukan secara simbolis dengan memberikan Kartu Pas Lintas Batas kepada masing-masing 5 warga negara Indonesia dan 5 warga negara Timor Leste oleh Ketua Delegasi Indonesia dan Wakil Menteri Luar Negeri Timor Leste. Pada akhir sosialisasi bersama ditandatangani Joint Report of Joint Socialization Team on Border Crossing Matters oleh kedua ketua delegasi disaksikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Republik Demokratik Timor Leste. Dalam sambutannya Wakil Menteri Luar Negeri Timor-Leste menyampaikan bahwa kesamaan budaya ini perlu dipertahankan, apalagi warga di wilayah perbatasan sudah terbiasa memasuki wilayah Timor Leste atau sebaliknya, melalui “jalan tikus” di perbukitan. Hal itu perlu diantisipasi secara bijak oleh kedua negara tanpa menciptakan persoalan baru berkaitan dengan masa depan warga yang tinggal di wilayah perbatasan kedua negara. Pemberlakuan Pas Lintas Batas dan pembangunan pasar-pasar di wilayah perbatasan bisa menjadi alternatif kebijakan untuk meningkatkan perekonomian warga di perbatasan. Isu yang mengemuka dalam Sosialisasi Bersama antara lain: keimigrasian, karantina tumbuh-tumbuhan, hewan dan perikanan, perdagangan dan bea cukai, serta isu lainnya seperti masalah perkawinan antar warga negara, dan penerapan Pas Lintas Batas. Perdagangan Lintas Batas

Di bidang perdagangan isu yang kerap kali diangkat adalah: pembatasan nilai barang US$ 50/orang/PLB, perdagangan obat-obatan untuk kebutuhan medis/kesehatan, kesiapan aparat bea cukai, jumlah hewan yang dapat dibawa oleh setiap pemegang PLB, dan umumnya masyarakat masih belum paham membedakan perdagangan tradlsional yang dilakukan di perbatasan dan perdagangan internasional (ekspor/impor). Menanggapi hal tersebut, telah dijelaskan mengenai Pengaturan Lintas Batas, Peraturan Pasar-Pasar Tradisional, pengaturan produk yang diperbolehkan dan yang dilarang di pasar tradisional, pengaturan tradisional terkait dengan hewan berkaki empat yang dapat dibawa oleh pelintas batas untuk kegiatan sosial, adat istiadat dan kegiatan yang bersifat


39

budaya lainnya, sebagaimana diatur dalam Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Tomor-Leste on Traditional Border Crossings and Regulated Markets yang ditandatangani oleh kedua negara (Menteri Perdagangan R.l. dan Menteri Perdagangan Timor Leste) pada tanggal 11 Juni 2003 di Jakarta. Di samping itu, juga dijelaskan mengenai perdagangan internasional (ekspor/impor) diatur dalam Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste yang telah ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 29 April 2008, dengan memberikan perlakuan yang sama mengenai hal-hal yang menyangkut bea pabean dan pajakpajak lainnya serta bea masuk yang berlaku dalam perdagangan kedua negara sebagaimana disepakati dalam GATT/WTO. E. Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Jasa 1. The 2nd Round of Negotiation Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 10-11 Desember 2012 di Jakarta. Pertemuan ini telah berhasil menyelesaikan Terms of Reference (TOR) IK CEPA yang terdiri dari: principles, scope and coverage, structure of negotiations, market access modalities, cooperation and capacity building, administrative arrangements, exchange of data and information, dan contact persons. Beberapa isu yang dibahas berkaitan dengan jasa adalah sebagai berikut: Services Sector

1) Services sector dianggap cukup sensitif sehingga di bagian Principles pada special consideration Indonesia menginginkan kata-kata services sector tetap ada.

Temporary Entry

2) Pada bagian Scope and Coverage di tabel Working Group on Services, Indonesia menyampaikan bahwa UndangUndang Keimigrasian di Indonesia tidak mengenal istilah Temporary Entry, sedangkan Korea menyampaikan juga bahwa peraturan domestik Korea tidak mengenal istilah Temporary Stay. Untuk itu kedua negara sepakat menghapus Temporary Entry yang sebelumnya diusulkan oleh Korea.

40


Movement of Natural Persons

3) Mengenai isu Movement of Natural Persons, Korea menginginkan cakupannya seperti yang telah diatur di dalam lampiran GATS sehingga penulisannya dirubah menjadi Movement of Natural Persons Supplying Services. Hal ini mengindikasikan bahwa Korea tidak akan memberikan komitmen dengan pengaturan khusus seperti pengiriman tenaga kerja (nurse dan caregivers) di perjanjian IJEPA.

Exchange Data and Information

4) Pada chapter Exchange Data and Information, Indonesia keberatan untuk saling menukar data tentang komitmen Indonesia dengan negara lain baik dalam forum bilateral maupun regional karena pada setiap perundingan di sektor jasa hal ini dianggap tidak biasa. Sehingga tukar menukar data dan informasi yang disetujui hanya meliputi informasi umum tentang yurisdiksi dan sistem regulasi yang mengatur jasa, dasar hukum dan peraturan yang mengatur jasa untuk sektor-sektor tertentu, serta informasi tambahan yang disetujui oleh kedua belah pihak 5) Untuk persiapan pada pertemuan The 3rd Round of Negotiation Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK CEPA) yang telah disepakati akan diselenggarakan pada bulan Maret 2013 di Korea, akan disiapkan draft text of services usulan Korea pada tanggal 15 Januari 2013 untuk dapat dibahas secara intersesional. Adapun untuk Exchange Data and Information akan dilakukan secara intersesional juga pada tanggal 31 Januari 2013 Telah dilakukan juga diskusi mengenai beberapa draft text yang telah diajukan kedua negara. Draft text yang diajukan oleh Korea mengenai Trade in Goods, Legal and Institutional Issues, serta Rules of Origin, Custom Procedure and Trade Facilitation. Dibahas juga Draft text yang diajukan oleh Indonesia mengenai Cooperation and Capacity Building.

2.

Pertemuan ASEAN India Trade Negotiating Committee-Working Group on Services Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 13-14 Desember 2012 di Jakarta. Pertemuan telah membahas beberapa hal yang merupakan outstanding issues pada draft text Trade in Services Agreement (TISA), Common definitions on Natural Persons, dan Services offers. Common Definitions on Natural Persons

ASEAN dan India telah sepakat mengenai definisi kategori natural persons kecuali untuk Contractual Services Suppliers


41

(CSS). Filipina menyampaikan untuk definisi CSS harus tetap memasukkan batasan di para ii dan iii. Para ii dan iii tersebut membatasi apa yang termasuk kategori CSS yaitu terdiri dari executives, manager dan specialist, serta sudah bekerja untuk periode waktu tertentu. Hal tersebut sesuai dengan batasan CSS yang ada dalam ASEAN MNP Agreement. India belum dapat menyepakati hal tersebut, dan menyampaikan bahwa batasan tersebut dapat tetap dicantumkan oleh masing-masing negara pada Schedule of Specific Commitments. Pertimbangan lainnya adalah hanya Vietnam yang telah memberikan komitmen CSS sementara 9 negara ASEAN lainnya tidak menyampaikan komitmen tersebut. Malaysia selaku Co-Chair ASEAN di AITNC mengusulkan agar posisi Filipina tersebut dimasukan ke dalam footnote. India akan menyampaikan konfirmasinya terhadap usulan footnote Filipina. India telah sepakat untuk tidak memasukan Independent Professional (IP) pada kategori Natural Persons India mengusulkan adanya review clause atas Annex on MNP. ASEAN dapat menerima usulan India dan mengusulkan agar ditempatkan review Annex on MNP di bawah Article Review pada draft text in services agreement. Services Offers

India telah memberikan 1 (satu) services offers untuk 8 negara anggota ASEAN, sedangkan untuk Indonesia dan Filipina, India menyampaikan masing-masing offers yang berbeda. Indonesia dan Filipina dapat menerima adanya services offers terpisah tersebut. Pada kesempatan pertemuan di AITNC Plennary, baik ASEAN maupun India mengusulkan agar pertemuan AITNC berikutnya akan dilakukan legal scrubbing atas draft text TISA dimaksud.

42


BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT A. Kendala dan Permasalahan Pertemuan ke-6 ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area Committee on Trade in Goods

Pertemuan mencatat negara-negara anggota ASEAN membutuhkan waktu untuk melakukan konsultasi domestik dengan instansi terkait dalam membahas Draft Protocol to Amend the Australia-New Zealand Free Trade Area Agreement dan Sub-Committee Rules of Origin membahas lebih lanjut untuk menyelesaikannya.

ASEAN Economic Minister – India Consultation

Pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) dan India telah menyepakati bahwa: (i) seluruh proses perundingan Persetujuan Perdagangan Jasa dan Persetujuan Investasi di bawah kerangka kerja sama ASEAN India FTA secara resmi dinyatakan selesai dan mencantumkannya ke dalam draft ASEAN India Vision Statement; (ii) seluruh Pihak AIFTA berupaya maksimal agar proses legal scrubbing termasuk didalamnya untuk menuntaskan beberapa catatan kaki dua persetujuan dapat dituntaskan pada bulan Februari 2013; (iii) seluruh Pihak berupaya untuk dapat menandatangani keduanya pada bulan Agustus 2013.

Pertemuan Dewan Menteri International Tripartite Rubber Council

Dewan Menteri meminta peningkatan kapasitas ITRC/IRCo dalam menanggapi secara pre-emptive setiap ancaman terhadap stabilitas dan peningkatan harga karet alam; serta meminta IRCo untuk memiliki tujuan-tujuan komersial yang terfokus guna memberikan keuntungan optimal kepada Pemerintah ketiga negara selaku pemegang saham IRCo.

Sosialisasi Bersama Pas Lintas Batas Indonesia Timor Leste

Terkait dengan isu-isu yang diangkat dan pemekaran di wilayah perbatasan, dapat menjadi masukan/bahan bagi implementasi Pas Lintas Batas serta kemungkinan penyempurnaan Arrangement on Traditional Border Crossings and Regulated Market 2003, sebagaimana telah diusulkan oleh Kementerian Perdagangan R.I. kepada Pemerintah Timur Leste melalui Kementerian Luar Negeri R.l. pada tanggal 25 September 2012. Selain itu, permasalahan dimaksud perlu diangkat dalam pembahasan pada Joint Border Committee untuk dapat ditemukan solusi terbaik bagi masyarakat di wilayah perbatasan Rl- Timor Leste.


43

B. Tindak Lanjut Penyelesaian Pertemuan ke-6 ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area Committee on Trade in Goods

Kementerian Perdagangan c.q. Ditjen KPI akan segera melaksanakan rapat inter Kementerian untuk membahas Draft Protocol to Amend the Australia-New Zealand Free Trade Area Agreement, dan tanggapannya disampaikan ke ASEAN Sekretariat dengan batas waktu pada tanggal 23 Januari 2013.

ASEAN Economic Minister – India Consultation

Dengan diselesaikannya perundingan Persetujuan Perdagangan Jasa dan Persetujuan Investasi di bawah kerangka kerja sama ASEAN India FTA, diharapkan seluruh instansi terkait dapat melakukan langkah-langkah persiapan serta mengawal jalannya legal scrubbing yang akan dimulai pada awal tahun 2013. Sehingga diharapkan saat pelaksanaan AEM – India Consultation pada bulan Agustus 2013, Indonesia telah siap untuk menandatangani kedua Persetujuan dimaksud. Dalam rangka meningkatkan pemahaman publik atas berbagai capaian serta manfaat dari kerjasama strategis antara ASEAN dan negara mitra pada umumnya dan khususnya dengan India, maka perlu disusun suatu format kerja sama yang berkesinambungan dan sinergis antara berbagai unsur di pusat dan daerah baik pemerintah, media masa, lembaga pendidikan/akademis, dunia usaha besar-menengah-kecil, asosiasi, dan masyarakat umum.

Pertemuan Dewan Menteri International Tripartite Rubber Council

Menetapkan posisi nasional mengenai penguatan peran ITRC/IRCo di masa mendatang. Di dalamnya termasuk tentang bagaimana dapat mendorong upaya memperkuat kapasitas ITRC sebagai organisasi yang mampu secara preemptive, dibanding reaktif, mengatasi setiap potensi ancaman terhadap stabilitas harga serta dapat terus meningkatkan harga karet alam, serta untuk memastikan bahwa IRCo untuk memiliki tujuan-tujuan komersial yang terfokus sehingga memberikan keuntungan optimal kepada Pemerintah ketiga negara selaku pemegang saham IRCo. Penguatan pasar fisik dan pasar berjangka nasional serta penyiapan berbagai hal lain yang diperlukan agar proses pembentukan Pasar Karet Regional yang telah disepakati di forum ITRC sepenuhnya menguntungkan Indonesia.

44


Sosialisasi Bersama Pas Lintas Batas Indonesia Timor Leste

Di titik Napan-Bobometo, Indonesia perlu segera menyempurnakan sistem, sarana, dan prasarana Pos Lintas Batas yang terpadu dan memenuhi semua unsur CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, and Security) dan segera menyelenggarakan pertemuan Joint Monitoring and Evaluation Team on Border Crossings and Regulated Markets untuk mengukur efektivitas implementasi Pas Lintas Batas.


45

46


BAB III PENUTUP

Kesimpulan umum

Selama bulan Desember 2012, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional telah berpartisipasi dalam berbagai perundingan baik di forum multilateral, regional, dan bilateral. Dari perundingan tersebut diperoleh beberapa hasil kesepakatan, yaitu: Agreed Minutes, Record of Discussions, Summary of Discussions, dan Joint Report. Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional menyadari adanya kendala-kendala dalam mencapai kesepakatan kerja sama perdagangan internasional dalam berbagai perundingan internasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal-hal yang belum optimal dilaksanakan pada bulan ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan. Sedangkan hal-hal yang harus ditindaklanjuti menjadi catatan untuk pelaksanaan kinerja pada bulan berikutnya oleh unit terkait.

Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode Desember2012

47

DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 KATA PENGANTAR... 3 RINGKASAN EKSEKUTIF... 5 DAFTAR GAMBAR... 9

Recommend Documents