DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR................................................................................................. i DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................................... iii BAB I

PENDAHULUAN A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi ......................................... 1 B. Aspek Strategis Organisasi ................................................................. 4 C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi .......................................... 5 D. Struktur Organisasi .............................................................................. 6 E. Sistematika Penyajian ......................................................................... 11

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015 - 2019 ........................................................... 1. Pernyataan Visi .............................................................................. 2. Pernyataan Misi ............................................................................. 3. Tujuan ............................................................................................ 4. Sasaran Strategis............................................................................... 5. Sasaran Program ........................................................................... 6. Indikator Kinerja Utama ................................................................... 7. Program dan Kegiatan ................................................................... B. Perjanjian Kinerja 2016 .......................................................................

14 14 16 17 18 18 19 20 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja .................................................................................. B. Analisis Capaian Kinerja ..................................................................... Sasaran Program 1 ...................................... ........................................ Sasaran Program 2 ...................................................................... ........ Sasaran Program 3 .......................................................................... .... Sasaran Program 4 .......................................................................... .... C. Realisasi Keuangan ............................................................................ .

23 26 26 34 38 42 43

BAB IV PENUTUP A. Simpulan Umum ................................................................................. 45 B. Simpulan Capaian Kinerja ................................................................... 45 C. Rencana Tindak .................................................................................. 46 LAMPIRAN Lampiran 1 Kinerja Sasaran Strategis, Sasaran Program & Analisis Efisiensi Lampiran 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Outcome Lampiran 3 Capaian Kinerja Kegiatan Lampiran 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Output Lampiran 5 Rincian Rekomendasi Hasil Pengawasan Lampiran 6 Daftar Opini LKPD & Kinerja BUMD Lampiran 7 Daftar Asistensi dan Fasilitasi Lampiran 8 Analisis Penyusunan dan Penetapan APBD

Laporan Kinerja 2015

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyajian laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai. Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu mempunyai tugas mewujudkan Rencana Kinerja BPKP di daerah serta turut berkontribusi pada capaian kinerja BPKP dalam lingkup nasional. Dalam rangka implementasi penjabaran Rencana Kinerja tersebut, Perwakilan

BPKP

Provinsi

Bengkulu

menyusun

dokumen

perencanaan berupa Penetapan Kinerja Tahun 2016. Untuk mencapai sasaran program serta IKU sebagaimana tercantum dalam Renstra BPKP 2015-1019, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu melaksanakan tiga program teknis yaitu Program

Pengelolaan

Negara/Korporasi,

Program

Program

Prioritas

Meningkatnya

Nasional Kualitas

dan

Pengelolaan

Penerapan

SPIP

Keuangan Pemerintah

Daerah/Korporasi, dan Program Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P, dan satu program dukungan, yaitu Program Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Pengawasan BPKP. Capaian sasaran program diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program. Pengukuran capaian

kinerja

sasaran

program

meliputi

identifikasi

atas

realisasi

IKU

dan

membandingkan dengan targetnya. Laporan Kinerja (LKj) BPKP Tahun 2016 ini merupkan salah satu media yang menunjukkan kesiapan BPKP untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja tahun 2016.

LKj juga dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat pengukuran

kinerja menuju terwujudnya akuntabilas keuangan negara yang berkualitas Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2016 menunjukkan bahwa dari sepuluh IKU sasaran kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu, sebanyak delapan IKU mencapai target, satu IKU tidak mencapai target yaitu IKU “Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina” pada tahun 2016 dengan capaian 27,48% yaitu realisasi sebesar 14,29% dari target 52,00%, dan satu IKU belum ada realisasinya yaitu IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3”. Ringkasan capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:


iii

No

Indikator Kinerja Program

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Sasaran Program 1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi 1

Perbaikan Tatakelola Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional

%

45,00

68,63

152,50

2

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

%

100,00

100,00

100,00

3

Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak Hukum

%

60,00

100,00

166,67

Sasaran Program 2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi 1

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)

%

10,00

-

-

2

Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina

%

52,00

14,29

27,48

3

Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BLUD yang Dibina

%

14,00

25,00

178,57

Sasaran Program 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah 1

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2)

%

10,00

10,00

100,00

2

Kapabilitas APIP Provinsi (level 1)

Pemerintah

%

100,00

100,00

100,00

3

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1)

%

90,00

110,00

122,23

Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Dalam Pengawasan BPKP Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan (skal likert 1-10)

skala

7,00

7,97

133,86


iv

BAB I PENDAHULUAN Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerja tahunannya melalui suatu Laporan Kinerja (LKj) tingkat unit kerja. Laporan tersebut pada intinya melaporkan capaian kinerja atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun dibandingkan dengan target-target yang ditetapkan. Capaian kinerja tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk dapat memberikan masukan bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Evaluasi atas pencapaian kinerja tersebut tentunya dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, kebijakan pengawasan tahunan, dan sumber daya yang tersedia di unit organisasi. A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebagai salah satu unit pelaksana BPKP di daerah memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir, Tugas dan fungsi BPKP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Menurut Peraturan Presiden tersebut, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan

nasional.

Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

BPKP

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden; 2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya

terhadap

akuntabilitas

perencanaan,

penerimaan

pelaksanaan,

negara/daerah

dan

dan

pertanggungjawaban

akuntabilitas

pengeluaran

keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya


terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah; 3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah; 4. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis; 5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi; 6. Pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersamasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya; 7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; 8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan; 9. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor; 10. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah; 11. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan

atas

penyelenggaraan

akuntabilitas

keuangan

Negara

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 12. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan


13. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga. Selain tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, BPKP juga memiliki peran dalam pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu: 1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a. Kegiatan

yang

bersifat

lintas

sektoral,

yaitu

kegiatan

yang

dalam

pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah karena keterbatasan kewenangan; b. Kegiatan Kebendaharaan Umum Negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Khusus dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern atas kegiatan kebendaharaan umum negara, Menteri Keuangan melakukan koordinasi kegiatan yang terkait dengan instansi pemerintah lainnya; c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden. 2. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); 3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden; 4. Penyampaian ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional (dari hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya). Di samping itu, menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, BPKP mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/daerah, meliputi kegiatan: 1. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai; 2. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar; 3. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah; 4. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah;


5. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan; 6. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/ daerah; 7. Evaluasi

terhadap

penerapan

sistem

pengendalian

intern

dan

sistem

pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi; 8. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif; 9. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

B. Aspek Strategis Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu memiliki tugas untuk melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, sebagai pembina penyelenggaraan SPIP bagi seluruh instansi pemerintah di daerah, dan meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Pemda.

Adanya pergeseran

paradigma auditor internal telah memengaruhi perubahan peran auditor internal di Indonesia. Peran auditor internal telah berubah menjadi sebuah institusi yang melaksanakan peran “assurance” dan “consulting” bagi stakeholdersnya. Kegiatan BPKP selain dipengaruhi adanya pergeseran paradigma tersebut, juga sangat tergantung pada perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan paradigma baru, BPKP harus dapat menunjukkan prestasi melalui unjuk kerja yang optimal sehingga peran BPKP di daerah semakin nyata dalam membantu Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal dalam menyelesaikan permasalahanpermasalahan tata kelola kepemerintahan yang dihadapi. Dalam upaya mewujudkan peran sesuai amanat PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu lebih mengedepankan aspek pencegahan, dengan lebih menekankan membangun sistem yang mampu mencegah atau memudahkan deteksi adanya kecurangan/penyimpangan. Dua peran utama yang dilakukan adalah peran assurance dan consulting bagi stakeholders untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jasa assurance dilakukan melalui audit, reviu, evaluasi dan pemantauan, sedangkan consulting antara lain berupa sosialisasi, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.


Sementara itu, kerangka kebijakan pengawasan BPKP diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen, profesional dan sinergis serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif. Untuk itu, BPKP memiliki strategi pengawasan dalam kurun waktu 2015-2019 yang berfokus pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapasitas APIP, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP. C. Kegiatan dan Produk Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi

Bengkulu sebagai unit

eselon II berkewajiban

melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis yang telah ditetapkan guna mendukung program BPKP secara nasional. Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu memfasilitasi pelaksanaan beberapa produk unggulan yang bermanfaat bagi pembenahan manajemen pemerintahan di daerah dan melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis, antara lain: 1.

Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral

2.

Pengawasan atas permintaan stakeholders

3.

Pengawasan atas permintaan Presiden

4.

Pengawasan atas Proyek PHLN

5.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP

6.

Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara

7.

Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL

8.

Pengawasan Penerimaan Negara

9.

Bimtek/asistensi penyusunan LKPD

10. Pengawasan atas kinerja pelayanan publik 11. Bimtek/asistensi GCG/KPI BUMD 12. Pengawasan atas kinerja BUMD 13. Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD 14. Sosialisasi Program Anti Korupsi 15. Bimtek/asistensi implementasi FCP 16. Kajian pengawasan 17. Audit investigasi atas Hambatan Kelancaran Pembangunan, Klaim, dan Penyesuaian Harga


18. Audit investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik 19. Audit investigasi atas permintaan instansi lainnya 20. Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat 21. Peningkatan Kapabilitas APIP. D. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu merupakan instansi vertikal BPKP di daerah. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, dan Provinsi Papau. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu memiliki struktur organisasi sebagai berikut: Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

Catatan:------ = Penugasan JFA melalui Bidang Pengawasan/Teknis


Dalam upaya mencapai tujuan organisasi, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu didukung oleh komponen-komponen dukungan, sebagai berikut: 1. Sumber Daya Manusia Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2016, didukung sumber daya manusia sebanyak 84 orang, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Per 31 Desember 2016 No

Uraian

1 2 3 4 5 6

Struktural PFA Calon PFA Prakom Arsiparis Analis Kepegawaian PFU Jumlah

7

Golongan IV III II

Jumlah

S2

Pendidikan S1 DIII SLTA

Jumlah

2 12 -

3 39 2 2 1

8 -

5 59 2 2 1

1 3 -

4 44 1 1 1

12 -

1 1 -

5 59 2 2 1

14

14 61

1 19

15 84

4

6 57

12

9 11

15 84

Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 40 35 30 25 20 15 10 5 0


IV III II

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan 40 35 30 25 20

S2

15

S1

10

DIII

5

SLTA

0

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai menurut Jabatan 



   

Jabatan Struktural • Eselon II • Eselon III • Eselon IV Pejabat Fungsional Auditor • Pengendali Teknis • Ketua Tim • Anggota Tim Pejabat Fungsional Pranata Komputer Pejabat Fungsional Arsiparis Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian Pejabat Fungsional Umum

Jumlah (orang) 1 1 3

Total


12 8 39 2 2 1 15 84

Gambar 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan 1% 1% 4%

Eselon II Eselon III

18% 1%

14% Eselon IV

2% 2% 10%

Pengendali Teknis Ketua Tim Anggota Tim

47% Pejabat Fungsional Pranata Komputer

2. Keuangan Dana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu yang bersumber dari DIPA seluruhnya sebesar Rp19.496.073.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.703.877.580,00 atau 95,94%, dengan rincian jumlah anggaran dan realisasi anggaran serta sumber dana tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Anggaran dan Realisasi Tahun 2016 Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja barang Belanja Modal Jumlah

Anggaran 2016 Rencana (Rp) Realisasi (Rp) 12.685.070.000,00 12.209.726.654,00 6.711.003.000,00 6.394.250.926,00 100.000.000,00 99.900.000,00 19.496.073.000,00 18.703.877.580,00

% 96,25 95,28 99,90 95,94

Di samping itu, dalam pelaksanaan penugasan di luar rencana kerja tahunan atau berdasarkan permintaan stakeholder didukung oleh dana penugasan yang bersumber dari stakeholder terkait. Realisasi dana penugasan dari pihak ketiga tersebut sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp307.883.450,00.


3. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu meliputi tanah, bangunan, kendaraan dinas, inventaris/peralatan kantor, dan perlengkapan lainnya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 1.4 Daftar Sarana dan Prasarana No 1 2 3 4 5 6

Uraian Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Jumlah

Nilai (Rp) 2.301.893.000,00 4.966.023.497,00 10.679.388.794,00 230.800.000,00 24.962.000,00 (5.759.702.236,00) 12.443.365.055,00

Sarana dan prasarana tersebut di atas telah cukup memadai guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, serta nilainya telah memperhitungkan akumulasi penyusutan. Tanah dan bangunan diperuntukkan sebagai bangunan kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dan rumah negara. Selain ruang untuk bekerja, bangunan kantor dilengkapi dengan sarana/ruang untuk poliklinik, perpustakaan, arsip, aula, koperasi, sarana ibadah dan kantin. E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja (LKj) memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu selama tahun 2016.

Capaian kinerja tahun

2016 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) yang dijadikan sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Tahun 2015 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut :


Gambar 1.6 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagai auditor intern pemerintah, BPKP melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan intern untuk mendukung keberhasilan pembangunan sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019. Oleh karena itu, arah kebijakan strategis, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan BPKP difokuskan untuk memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam mencapai keberhasilan sasaran pembangunan yang dicita-citakan selama lima tahun ke depan. Untuk itu, BPKP merancang strategi pengawasan ke dalam empat fokus atau dimensi sebagai respon terhadap kompleksitas isu pembangunan nasional sebagai berikut: 1.

Pengawalan Pembangunan Nasional Pengawalan Pembangunan Nasional diarahkan untuk memastikan diterapkannya tata kelola yang baik dalam pencapaian target-target pembangunan nasional, memberikan early warning dan solusi terhadap permasalahan yang mungkin menghambat jalannya pembangunan, serta menyediakan informasi yang mutakhir dan akurat bagi pengambilian keputusan Presiden.

2.

Peningkatan Ruang Fiskal Pengawasan intern diarahkan antara lain untuk memastikan efektivitas kegiatan peningkatan ruang fiskal dari sektor penerimaan negara/daerah.

Kegiatan

pengawasan difokuskan pada kegiatan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara/daerah yang berasal dari sektor perpajakan, kepabean, dan PNBP. 3.

Pengamanan Aset Negara/Daerah Pengawasan atas pengamanan aset negara/daerah diarahkan untuk memastikan efektivitas pengamanan terhadap aset-aset negara.

Kegiatan pengawasan

difokuskan pada kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah,

perhitungan

kerugian

keuangan

negara/daerah,

pemberian

keterangan ahli, upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas manajemen aset negara/daerah, permasalahan terkait aset sebagaimana hasil audit BPK-RI. 4.

Peningkatan Governance System Pengawasan atas peningkatan governance system diarahkan untuk memastikan efektivitas


SPIP

dalam

rangka

mewujudkan

akuntabilitas

keuangan

negara/daerah/desa/BUMN/D. Kegiatan pengawasan diarahkan pada peningkatan kualitas laporan keuangan pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini disclaimer dari BPK-RI, dan peningkatan tata kelola yang baik pada BUMN/BUMD. Sebagai alat untuk mengelola sumber daya yang terbatas dalam rangka mengeksekusi strategi pengawasan tersebut, maka Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menyusun rencana jangka menengah berupa Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019 dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L. A. Rencana Strategis 2015-2019 Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu telah menetapkan Rencana Strategis BPKP 2015-2019 dalam Surat Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor KEP- Tangga144/PW06/1/205 tanggal 28 Mei 2015.

Rencana Strategis

(Renstra) BPKP tersebut merupakan dokumen perencanaan pengawasan periode 2015-2019 yang berisi visi yaitu keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2019 atau setelahnya, misi atau rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-program indikatif untuk mencapai visi dan misi. Dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menetapkan beberapa sasaran dan program beserta kegiatan-kegiatan yang mendukung rencana strategis BPKP. 1. Pernyataan Visi Visi merupakan gambaran masa depan yang hendak diwujudkan. Visi harus bersifat praktis, realistis untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BPKP untuk mewujudkannya. Visi :

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional Komitmen yang terkandung dalam pernyataaan visi tersebut adalah : a. Auditor Internal Pemerintah RI BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in


appearance terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP diharapkan bersifat obyektif, tidak bias, dan tidak diintervensi oleh pihak lain. Terdapat dua hal penting dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit intern dan auditor pemerintah RI. 1) Audit Intern Peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern memiliki dua sifat aktivitas yaitu sebagai pemberi jasa assurance, dan pemberi jasa consultancy

diperoleh

metodologis

untuk

dengan

pendekatan

mengevaluasi

dan

yang

sistematis

meningkatkan

dan

efektivitas

pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance. Untuk program atau kebijakan pembangunan nasional, menuntut

penerapan

pendekatan

pengawasan intern BPKP

evaluasi

(riset

sosial)

untuk

menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal tersebut. 2) Auditor Pemerintah RI Sebagai auditor pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta lapangan dan memberikan respon berupa informasi assurance melalui suatu sistem pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas. BPKP mengemban amanah dan tanggungjawab yang besar karena dituntut

mampu mendeteksi

berbagai

potensi

kelemahan maupun

penyimpangan di bidang keuangan negara. b. Auditor Berkelas Dunia Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia, yaitu : 1) Aspek SDM Sumber daya manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan due professional care dalam setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan.


2) Aspek Organisasi Setiap auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam melakukan koordinasi dan kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di BPKP. BPKP berkomitmen dan selalu mengupayakan peningkatan kompetensi dalam berbagai bidang terkait, sehingga meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya serta perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan. 3) Aspek Produk Bahwa kualitas hasil pengawasan BPKP baik yang berupa assurance maupun consultancy harus mempunyai daya ungkit (leverage) yang cukup signifikan

dalam

meningkatkan

kinerja

pemerintah

dan

program

pembangunan. c. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional Pengawasan

BPKP

dilakukan

untuk

merespon

permasalahan

yang

mengemuka pada pembangunan nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. 2. Pernyataan Misi Misi merupakan jalan pilihan untuk menuju masa depan. Misi menjabarkan lebih lanjut visi dan berisi pernyataan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Misi:

a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif; dan c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten


Penjelasan dari masing-masing misi adalah sebagai berikut : a. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. b. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. c. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten. Sebagai

salah

satu

unsur

penting

SPIP,

Lingkungan

Pengendalian

mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjamin tugas dan fungsinya. 3. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. BPKP menetapakan tiga tujuan untuk mengejawantahkan visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu :


a. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif. b. Peningkatan Pemerintah.

Efektivitas

Penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

c. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten. 4. Sasaran Strategis Sasaran strategis dalam rumusan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2019 merupakan indikator pencapaian tujuan strategis. Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut : a. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Nasional.

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

dan

b. Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional. c. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi. 5. Sasaran Program Sasaran program adalah hasil yang akan dicapai dari program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Sasaran program mencerminkan berfungsinya output yang telah direncanakan pelaksanaannya selama tahun 2016. Empat sasaran program yang ingin dicapai oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut: Tabel 2.1 Sasaran Program dan Kegiatan No. 1 2 3 4

SASARAN PROGRAM Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis pengawasan BPKP


SASARAN KEGIATAN 1. Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP 2. Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP 3. Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP 4. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan 5. Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan ketatausahaan

6. Indikator Kinerja Utama Setiap program dan kegiatan dalam Renstra selanjutnya dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakterisitik kualitatif tersebut keberhasilan pencapaian program dan kegiatan akan dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator kinerja utama Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu merupakan indikator kinerja outcome, yang menunjukkan peran utama Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan SPIP. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Tabel 2.2 Indikator Kinerja Sasaran Program No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Sasaran Program 1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi 1 Perbaikan Tatakelola, Manajemen Risiko, % 45,00 68,63 152,50 dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional 2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata % 100,00 100,00 100,00 Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi 3 Penyerahan Hasil Pengawasan % 60,00 100,00 166,67 Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum Sasaran Program 2 Meningkatkan Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi 1 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota % 10,00 (level 3) 2 Persentase BUMD yang Kinerjanya % 52,00 14,29 27,48 Minimalnya Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina 3 Persentase BLUD yang Kinerjanya % 14,00 25,00 178,57 Minimalnya Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina Sasaran 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah 1 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota % 10,00 10,00 100,00 (level 2) 2 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) % 100,00 100,00 100,00 3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota % 100,00 110,00 122,23 (level 1) Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Dalam Pengawasan BPKP Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan (skala skala 7,00 7,97 113,86 likert 1-10)


7. Program dan Kegiatan BPKP melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program dan kegiatan dalam lima tahun mendatang didasarkan pada mandat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dan peraturan perundangan lain seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Kementerian/Lembaga. Dengan mempertimbangkan restrukturisasi program yang dirancang oleh Bappenas bahwa setiap Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) menggunakan satu program teknis yang spesifik untuk LPND tersebut dan satu atau beberapa program generik, BPKP menetapkan tiga program teknis dan satu program generik. Dari ketiga program tersebut disusun kegiatan-kegiatan teknis terkait. Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebagai unit eselon II berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan teknis tersebut dalam praktiknya akan dilaksanakan melalui sub kegiatan berupa: 1)

Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral

2)

Pengawasan atas permintaan stakeholders

3)

Pengawasan atas permintaan Presiden

4)

Pengawasan atas Proyek PHLN

5)

Pembinaan penyelenggaraan SPIP

6)

Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara

7)

Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL

8)

Pengawasan penerimaan negara

9)

Bimtek/asistensi penyusunan LKPD

10) Pengawasan atas kinerja pelayanan publik 11) Bimtek/asistensi GCG/KPI BUMD 12) Pengawasan atas kinerja BUMD 13) Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD 14) Sosialisasi Program Anti Korupsi 15) Bimtek/asistensi implementasi FCP


16) Kajian Pengawasan 17) Audit investigasi atas Hambatan Kelancaran Pembangunan, Klaim, dan Penyesuaian Harga 18) Audit investigasi, Perhitungan Kerugian Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Instansi Penyidik 19) Audit investigasi atas permintaan instansi lainnya 20) Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat 21) Peningkatan Kapabilitas APIP Sedangkan kegiatan generik sebagai dukungan manajemen berupa: 1)

Pelayanan gaji, honorarium dan tunjangan

2)

Pelayanan operasional perkantoran

3)

Penyusunan rencana kerja/teknis

4)

Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian

5)

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

6)

Penyuluhan dan penyebaran informasi

7)

Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan

8)

Pembinaan dan penilaian Jabatan Fungsional

9)

Pengumpulan data untuk mendukung PASs

10) Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen di internal BPKP 11) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kedinasan B. Perjanjian Kinerja 2016 Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluru anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap program dan kegiatan yang dilakukan. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu memiliki Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016 yang merupakan bentuk perjanjian Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu kepada Kepala BPKP pada tanggal 22 Januari 2016. target

kinerja

tahunan

Perkin tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan dan

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

maupun

kegagalan pencapaiannya. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu selain memenuhi target Perjanjian Kinerja (Perkin) tersebut juga melaksanakan kegiatan teknis pengawasan di luar Perkin serta kegiatan dukungan yang merupakan penugasan khusus dari BPKP Pusat dan Unit Eselon II lain serta


tugas-tugas pendampingan lainnya sesuai permintaan dari stakeholders di daerah yang tidak dapat diprekdiksi sebelumnya.

Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP

Provinsi Bengkulu Tahun 2016 secara ringkas adalah sebagai beriktu: Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu No. Indikator Kinerja Satuan Target Sasaran Program 1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi 1 Perbaikan Tatakelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern % 45,00 Pengelolaan Program Nasional 2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen % 100,00 Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi 3 Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat % 60,00 Penegak Hukum Sasaran Program 2 Meningkatkan Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi 1 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) % 10,00 2 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimalnya Berpredikat Baik % 52,00 dari BUMD yang Dibina 3 Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimalnya Berpredikat Baik % 14,00 dari BUMD yang Dibina Sasaran 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah 1 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) % 10,00 2 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) % 100,00 3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1) % 100,00 Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Dalam Pengawasan BPKP Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan (skala likert 1-10) skala 7,00


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Dalam penyusunan laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tahun 2016 dilakukan pengumpulan data kinerja yang melibatkan seluruh bagian/koordinator pengawasan kelompok fungsional auditor. Data kinerja yang dikumpulkan berupa target dan realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu beserta uraian rinci kinerja, target, dan realisasi keuangan, target dan realisasi pengunaan sumber daya manusia, serta informasi lain yang terkait dengan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tahun 2016. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip keseimbangan manfaat dan biaya serta efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja.

Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian

target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

A. Capaian Kinerja Pengukuran capaian kinerja BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2016 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan. Pengukuran dilakukan terhadap capaian kinerja output dan capaian kinerja outcome dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2016. BPKP telah merumuskan sasaran program dengan keberhasilan kinerja diukur berdasarkan kinerja sasaran program pendukungnya.

Capaian sasaran program

diindikasikan dengan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu indikator yang secara signifikan mempengaruhi capaian sasaran program.

Pengukuran capaian

kinerja sasaran program meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya.

Analisis lebih mendalam dilakukan terhadap perkembangan

capaian IKU dan efisiensi penggunaan sumber dana dalam mencapai kinerja IKU. Capaian IKU dan capaian output disajikan dalam tabel sebagai berikut:


Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Sasaran Program 1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi 1 Perbaikan Tatakelola, Manajemen Risiko, % 45,00 68,63 152,50 dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional 2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata % 100,00 100,00 100,00 Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi 3 Penyerahan Hasil Pengawasan % 60,00 100,00 166,67 Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum Sasaran Program 2 Meningkatkan Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi 1 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota % 10,00 (level 3) 2 Persentase BUMD yang Kinerjanya % 52,00 14,29 27,48 Minimalnya Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina 3 Persentase BLUD yang Kinerjanya % 14,00 25,00 178,57 Minimalnya Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina Sasaran 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah 1 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota % 10,00 10,00 100,00 (level 2) 2 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) % 100,00 100,00 100,00 3 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota % 100,00 110,00 122,23 (level 1) Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Dalam Pengawasan BPKP Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan (skala skala 7,00 7,97 113,86 likert 1-10)

Tabel 3.2 Capaian Output Sasaran Kegiatan

indikator Kinerja Ouput

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi Tersedianya informasi hasil Rekomendasi Rekomendasi 138 138 100 pengawasan dalam mencapai Hasil perbaikan tatakelola, Pengawasan perbaikan sistem pengendalin intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP


Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI Pemda/Korporasi Tersedianya informasi hasil Rekomendasi Rekomendasi pengawasan dalam mencapai Pembinaan perbaikan tatakelola, Penyelenggaraan perbaikan sistem pengendalin SPIP/SPI intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P Tersedianya informasi hasil Rekomendasi pengawasan dalam mencapai Pembinaan perbaikan tatakelola, Kapabilitas APIP perbaikan sistem pengendalin intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Tersedianya dukungan Jumlah layanan manajemen dan pelaksanaan Dukungan tugas teknis lainnya dalam Manajemen mencapai kepuasan layanan Perwakilan BPKP Termanfaatkannya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesemaan

34

34

100

Rekomendasi

3

3

100

Laporan

80

80

100

M2

50

50

100

Tersedianya alat pengelolaan data BPKP

B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran Program 1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi

Sasaran strategis yang pertama dari Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tahun

2015-2019

adalah

“Meningkatnya

Kualitas

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan dan Penggunaan Nasional” dengan sasaran program “Perbaikan Pengelolaan

Program

Prioritas

Nasional

dan

Pengelolaan

Keuangan

Negara/Korporasi ”. Pencapaian kinerja sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” diukur dengan tiga IKU, yaitu “Perbaikan tatakelola manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional”, “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi”, dan “Penyerahan hasil


pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum”. Sasaran program perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi terkait dengan tujuan pertama BPKP dalam rencana strategis tahun 2015-2019 yaitu peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif. Sasaran program ini diukur menggunakan tiga indikator kinerja utama (IKU) yaitu: 1.

Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional, diukur dengan menghitung jumlah perbaikan hasil tindak lanjut dibandingkan dengan jumlah rekomendasi.

Pengukuran IKU dihitung

sebagai berikut:

Jumlah Perbaikan Hasil Tindak Lanjut % Capaian IKU

=

X 100% Jumlah Rekomendasi

Uraian capaian kinerja IKU 1 sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi” sama dengan IKU sasaran strategisnya. Realisasi tahun 2016 IKU ini adalah sebanyak tindak lanjut dari Rekomendasi Hasil Pengawasan atau dengan perhitungan sebagai berikut : Bidang IPP APD Jumlah

Rekomendasi

Hasil Tindak Lanjut

(%)

43 59 102

31 39 70

72,09 66,10 68,63

Realisasi indikator kinerja sasaran program “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional” sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 68,63% dari target tahun 2016 sebesar 45%. 2.

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi, diukur dengan menghitung jumlah laporan yang diserahkan ke korporasi dibandingkan dengan jumlah permintaan (penugasan atas permintaan). Pengukuran IKU dihitung sebagai berikut:

% Capaian IKU


=

Jumlah Laporan Yang Diserahkan ke Korporasi Jumlah Permintaan

X 100%

Realisasi tahun 2016 IKU ini adalah sebanyak

laporan yang diserahkan ke

korporasi atau dengan perhitungan sebagai berikut :

Bidang

Permintaan (PP)

AN Jumlah

31 31

Laporan yang diserahkan ke korporasi 31 31

(%) 100,00 100,00

sasaran program “Persentase tindak lanjut

Realisasi indikator kinerja

rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi” sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 100,00% dari target tahun 2016 sebesar 100%. 3.

Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum (APH), diukur dengan menghitung jumlah laporan yang diserahkan ke APH/K/L Pemerintah

Daerah/Korporasi

dibandingkan

dengan

jumlah

permintaan

penugasan. Pengukuran IKU dihitung sebagai berikut:

% Capaian IKU

=

Jumlah Laporan Yang Diserahkan ke APH Jumlah Permintaah Penugasan

Realisasi tahun 2016 IKU ini adalah sebanyak

X 100%

laporan yang diserahkan ke

Aparat Penegak Hukum (APH) atau dengan perhitungan sebagai berikut :

Bidang

Permintaan (PP)

Investigasi Jumlah

39 39

Realisasi indikator kinerja

Laporan yang diserahkan Ke APH 39 39

(%) 100 100

sasaran program “Penyerahan hasil pengawasan

keinvestigasian kepada aparat penegak hukum” sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 100% dari target tahun 2016 sebesar 60%. Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semua IKU yang mendukung sasaran program telah mencapai target. Untuk mendukung capaian IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menghasilkan output

berupa rekomendasi hasil pengawasan sebanyak

rekomendasi atau 100% dari target sebanyak 138

138

rekomendasi hasil

pengawasan. Sasaran strategis ini didukung dengan dana sebesar Rp2.533.243.100,00 atau


97,64% dari anggaran sebesar Rp2.614.825.000,00 dan SDM sebanyak 8.122 OH atau 56,96% dari rencana sebanyak 14.259 OH. Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP memberikan jasa assurance dan consulting dalam bidang tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional dapat diuraikan, antara lain sebagai berikut: 1. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat; a. Dalam rangka monitoring dan evaluasi program kegiatan prioritas nasional pada BNN RI tahun 2016, Kepala BNN Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi kepada BNN Pusat terkait persetujuan pelaksanaan kegiatan peningkatan

kemampuan

(capacity

building)

bagi

petugas

pelaksana

rehabilitas milik instansi pemerintah tahap selanjutnya, melaksanakan kegiatan TOT

pemberdayaan

bidang

P4GN

di

lingkungan masyarakat

rawan

penyalahgunaan narkoba, workshop pemberdayaan anti narkoba di lingkungan pendidikan, TOT pemberdayaan bidang P4GN di lingkungan pendidikan, pembinaan teknis pemberdayaan masyarakat anti narkoba, dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. b. Pelaksanaan program di Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu menginstruksikan petugas operator bidang pendataan dan informasi melalui PLKB yang ada di setiap wilayah di Provinsi Bengkulu untuk melakukan up date data terkait fasilitas kesehatan (Faskes) yang telah bekerja sama dengan BPJS dan melakukan pembaharuan data tersebut ke dalam Aplikasi SIM BKKBN. c. Dalam rangka perbaikan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan di DPTK, dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tengah menyampaikan secara resmi dan tertulis Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 279 Tahun 2013 tentang Penetapan Wilayah Kerja Puskesmas dan Kriteria Puskesmas serta Kriteria desa di Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Kementerian Kesehatan. 2) Kepala

Dinas

pencegahan masyarakat.


Kesehatan

dan

Kaur

penyembuhan

melakukan kasus

sosialisasi

penyakit

mengenai

menular

kepada

2. Bidang Pengawasan Akuntan Negara; a. Pelaksanaan assessment GCG pada BUMD Kabupaten/Kota, BUMD melalui penyusunan pedoman tata kelola perusahaan (code of corporate governance), corporate plan dan RKAP perusahaan. b. Langkah-langkah strategis yang dilaksanakan dalam rangka evaluasi internal control BUMD, adalah: 1) Menyampaikan permasalahan penjualan oleh pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) kepada Dinas Perdagangan; 2) Menyampaikan permasalahan kelebihan stok pupuk urea bersubsidi di gudang pengecer Gapoktan kepada Dinas Pertanian; 3) Mengkomunikasikan secara jelas rencana jangka panjang serta RKAP; 4) Melakukan sosialisasi tujuan perusahaan kepada semua karyawan; 5) Menyusun job description untuk tiap-tiap jabatan; 6) Memberlakukan formulir bernomor urut tercetak. c. Evaluasi kinerja PDAM Kabupaten/Kota, menyampaikan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan yaitu: 1) Menetapkan SK Direktur mengenai jabatan, tugas dan tanggung jawab masing-masing pegawai di lingkungan PDAM Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu Tngah, bagian teknik melakukan uji pengawasan kualitas air minum sehingga dapat diinformasikan kepada pelanggan bahwa kualitas air minum PDAM sudah seuai standar kesehatan; 2) Menyusun RKAP PDAM Tirta Dharma Kaupaben Rejang Lebong yang dilengkapi dengan proyeksi neraca tahun berikutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM; 3) PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara berkoordinasi dengan Dispenda tentang besaran jumlah pajak air minum permukaan sehingga tidak terjadi penunggakan pajak daerah; 4) Menginstuksikan Tim SPI untuk menindaklanjuti sambungan ilegal dan memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu yang bekerja tidak sesuai aturan; 5) PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu menginventarisir pelanggan yang tidak mendapat air kemudian membuat aturan khusus tertulis mengenai permasalahan tersebut.


3. Bidang Pengawasan Akuntabilitas Pemerintah Daerah a.

Dalam hal perbaikan pelaksanaan penyerapan anggaran pemerintah daerah, Kepala Daerah telah melakukan langkah-langkah, sebagai berikut: 1) Bupati Bengkulu Utara menginstruksikan Inspektur Kabupaten Bengkulu Utara untuk secara berkala melakukan evaluasi penyerapan anggaran, sehingga dapat mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk mengatasi setiap kendala dan

hambatan yang dapat menghambat

penyerapan anggaran; 2) Bupati Bengkulu Tengah menginstruksikan kepada seluruh Kepala SKPD untuk mengeksekusi belanja modal sesuai peruntukkannya dengan memperhatikan/mengikuti prosedur yang berlaku. b.

Dalam hal evaluasi terhadap penyusunan dan penetapan APBD: 1) Gubernur Provinsi Bengkulu melaksanakan proses penyusunan dan pembahasan APBD sesuai dengan ketentutan yang berlaku, bersamasama dengan DPRD Provinsi Bengkulu melakukan pembahaan KUA-PPAS dan penyusunan APBD secara tepat waktu dengan mengutamakan pembangunan untuk masyarakat Bengkulu; 2) Bupati Bengkulu Utara menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku koordinator TAPD untuk menyusun jadwal tahapan penetapan APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan dijadikan untuk acuan dalam tahapan penetapan APBD.

c.

Dalam hal reviu RKA pada Pemerintah Daerah Provinis Bengkulu dan Kabupaten Mukomuko, telah dilakukan langkah-langkah perbaikan, sebagai berikut: 1) Inspektur Provinsi Bengkulu melakukan pemantauan terhadap finalisasi RPJMD Provinsi Bengkulu untuk periode 2016-2022 dan hasil reviu RKPD Provinsi Bengkulu tahun 2017 sehingga bila dimungkinkan terjadi pengaruh perubahan hasil reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD dapat segera dilakukan penyesuaian; 2) Inspektur

Kabupaten

Mukomuko

melakukan

pemantauan

terhadap

finalisasi RPJMD Kabupaten Mukomuko untuk periode 2016-2020 sehingga bila terjadi pengaruh perubahan hasil reviu RKA-SKPD dan RKAPPKD dapat segera dilakukan penyesuaian. d.

Dalam

pelaksanaan

DAK

Reimbursment,

Bupati

Bengkulu

Tengah

memerintahkan SKPD untuk menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan teknis


ke

PU

an

untuk

meningkatkan

kompetensi

pegawai

dalam

melaksanakan pekerjaan, mengindentifikasi faktor risiko internal dan eksternal dalam pengelolaan DAK dan langkah penanganan dampak dari risiko, melakukan reviu dalam rangka pengelolaan DAK pada tingkat kegiatan. e.

Dalam rangka pelaksanaan optimalisasi PAD, adapun langkah-langkah perbaikan yang dilaksanakan adalah: 1) Gubernur Provinsi Bengkulu menginstruksikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu menetapkan target PAD pada APBD Provinsi Bengkulu berdasarkan potensi PAD atas hasil pendataan di lapangan; 2) Bupati Rejang Lebong memerintahkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk menyusun Perbup yang mengatur mengenai tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan , SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3) Bupati Mukomuko memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai instansi pemungut pajak daerah Kabupaten Mukomuko melakukan pendataan potensi terhadap wajib pajak daerah dan membuat database potensi pajak daerah secara berkala; 4) Bupati Bengkulu Utara memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bengkulu Utara mengoptimalkan potensi pajak hotel dengan cara mealakukan pemeriksaan pajak hotel dengan tahapan mengusulkan Perbup Bupati Utara tentang pedoman atau tata cara pemeriksaan pajak daerah sebagai dasar pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah; 5) Bupati Kaur menginstruksikan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur untuk membuat mekanisme/prosedur pemutahiran database potensi dan melakukan pemutahiran database potensi PAD secara berkala.

f.

Perbaikan pelaksanaan pengawasan lintas sektoral pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat (Program PPM) pada pemerintah daerah dengan melaksanakan surveilans kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Kepahiang.


4. Bidang Pengawasan Investigasi a.

Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Kepala Kejaksaan Negeri di wilayah Provinsi Bengkulu, memproses penyimpangan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut: 1) Penyimpangan pengadaan benih ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu TA. 2015. 2) Penyimpangan

perkara

dugaan

tindak

pidana

korupsi

kegiatan

pembangunan gedung RSUD Mukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko TA. 2012 dan 2013. 3) Penyimpangan kegiatan pekerjaan pengadaan 1 unit kapal penangkap ikan 12 GT pada Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kaur TA. 2015. 4) Penyimpangan kegiatan program keluarga harapan (PKH) Kementerian Sosial RI di Desa Sebayur Jaya Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara TA. 2011 s.d TA. 2015. 5) Penyimpangan pengadaan tanah untuk tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah di Kabupaten Kepahiang pada Bagian Pemerintah Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang TA. 2014. 6) Penyimpangan dana perluasan sawah di desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma TA. 2013 dan penyimpangan proses pembangunan unit sekolah baru (USB) SMAN 10 Seluma Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma TAM 2012. b.

Pemberian keterangan ahli kepada penyidik telah dituangkan dalam Berita Acara

Pemeriksaan maupun

di

persidangan

Tipikor

untuk

didengar

pendapatnya terkait dengan keahliannya. c.

Melaksanakan sosialisasi prgoram anti korupsi di SMA/SMK se-Kabupaten Rejang

Lebong,

dan STAIN Curup sehingga mampu meningkatkan

pemahaman dan kepedulian

terhadap pemberantasan korupsi, sehingga

mampu menjauhkan diri dari perilaku-perilaku korupsi. d.

Melaksanakan sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dan RSUD Kota Bengkulu sebagai komitmen dalam upayaupaya pencegahan TPK.

e.

Kepala Polda Bengkulu dan Kepala Polres di wilayah Provinsi Bengkulu, memproses penyimpangan yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut: 1) Penyimpangan pembangunan unit sekolah baru (USB) SD Air Bang


Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong TA. 2014. 2) Penyimpangan penggunaan penyertaan modal di Kabupaten Rejang lebong. 3) Penyimpangan penyaluran raskin di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kabupaten Rejang Lebong. f.

Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur melakukan upaya penyelesaian hambatan jaringan distribusi PLN dengan mengupayakan PT. Arkindo untuk melakukan pembayaran biaya atas pemasangan tiang listrik sebesar Rp93.148.500,00 sehingga Satker Lisdes Bengkulu dapat melaksanakan pengadaan tiang listrik pengganti dan pemasangan kembali melalui pelakana pekerjaan yaitu PT. Shanty Abadi Mandiri.

Sasaran Program 2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Sejak pergantian pemerintahan pada tahun 2014, lembaga BPKP menjadi bagian dari Kantor Kepresidenan, dan perannya dipertajam lagi dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Pengawasan intern tidak lagi hanya bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, namun lebih luas lagi yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Sasaran strategis yang kedua dari Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tahun 2015-2019

adalah

“Meningkatnya

Maturitas

Sistem

Pengendalian

Intern

pada

Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional” dengan sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi”. Pencapaian sasaran program “Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi” diukur dengan IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan penyelenggaraan


SPIP K/L” dengan menghitung jumlah perbaikan hasil tindak lanjut dibandingkan temuan/saran/rencana tindak penyelenggaraan SPIP” Pencapaian sasaran program ini diukur menggunakan tiga indikator kinerja kegiatan, yaitu: 1.

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) Indikator Kinerja Utama (IKU) “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” mencerminkan kualitas penyelenggaraan SPIP seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota yang diharapkan berada pada level 3. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota diukur dengan menghitung jumlah K/L/P yang mencapai level 3 SPIP dibandingkan dengan populasi K/L/P yang menjadi mitra unit kerja yang bersangkutan. Dari 10 pemerintah kabupaten/kota, telah dilakukan assessment terhadap 6 pemerintah kabupaten/kota dengan hasil semua kabupaten/kota masih berada pada level 1 dan 2 ini berarti tingkat maturitas SPIP yang masih relatif rendah ditingkat Pemerintah Kabupaten/Kota. Realisasi

indikator

kinerja

sasaran

program

“Maturitas SPIP Pemerintah

Kabupaten/Kota (Level 3)” sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 0% dari target tahun 2016 sebesar 10%. Ini berarti bahwa untuk tahun 2016 tidak ada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu yang penyelenggaraan SPIP nya mencapai level 3. 2.

Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina BUMD dibentuk dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah. BPKP melakukan pengawasan terhadap BUMD dalam rangka meningkatkan kinerja agar BUMD berperan optimal sebagai salah satu pemicu kesejahteraan masyarakat di daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina” diukur dengan menghitung jumlah BUMD yang kinerjanya mendapatkan skor minimal baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada tahun berjalan. Realisasi IKU “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina” sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 14,29% dari target sebesar 52%.

Realisasi tersebut merupakan BUMD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik sebanyak 1 BUMD dari 7 BUMD yang dievaluasi. 3.

Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina BLUD dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan, namun tetap memperhatikan efisiensi dan


produktivitas sehingga wajib menerapkan praktik bisnis yang sehat. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, mengamanatkan Rumah Sakit yang didirikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, dengan pengelolaan berbentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, BPKP melakukan pengawasan terhadap BLUD

dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja BLUD. Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina” diukur dengan menghitung jumlah BLUD yang kinerjanya mendapatkan skor minimal baik dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dievaluasi kinerja oleh BPKP pada tahun berjalan. Realisasi IKU “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina” sampai dengan tahun 2016 adalah sebesar 25% dibandingkan dengan target sebesar 14%.

Realisasi tersebut merupakan BLUD yang kinerjanya minimal

berpredikat baik sebanyak 1 BLUD dari 4 BLUD yang dibina. Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dari 3 IKU yang mendukung sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi”, satu IKU telah mencapai target yaitu indikator kinerja “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BLUD yang dibina”, dan dua IKU yang tidak mencapai target yaitu “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina” dan “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)”. Hal tersebut disebabkan: 1)

Pegawai BPKP yang melakukan pembinaan SPIP masih banyak yang belum pernah mengikuti Diklat Implementasi SPIP;

2)

Jumlah pegawai Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu masih banyak yang blum pernah mengikuti sosialisasi dan diklat terkait SPIP;

3)

Kurannya komitmen Pimpinan/Kepala Daerah dalam penyelenggaraan SPIP di wilayah Provinsi Bengkulu;

4)

Satuan tugas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah kurang berfungsi karena terbatasnya dukungan dana.

Untuk mendukung proses kegiatan peningkatan Kualitas Penerapan SPI Pemerintah Daerah/Korporasi tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menghasilkan output berupa rekomendasi sebanyak 34 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti atau 100% dari target 34 rekomendasi dalam rangka peningkatan SPIP. Pencapaian sasaran strategis ini didukung dengan dana sebesar Rp845.924.350,00 atau 89,25% dari anggaran sebesar Rp947.817.000,00, dan SDM sebanyak 1.541 OH atau


107,01% dari rencana sebanyak 1.440 OH. Kegiatan yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran program meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi, adalah sebagai berikut: 1.

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu telah melakukan kegiatan asistensi SIMDA pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bengkulu dan implementasi SIMDA Desa pada desa se-Kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu, dalam rangka mendukung perbaikan penyelenggaran SPIP. Sehingga langkah-langkah perbaikan yang dapat dilaksanakan, adalah: a) Melakukan rekonsiliasi data aset, realisasi anggaran, saldo kas di bendahara pengeluaran dan bendahara umum daerah secara berkala pada tahun anggaran berjalan; b) Melaksanakan pendampingan dan monitoring yang efektif agar dapat menerapkan SIMDA Pendapatan secara komprehensif; c) Melakukan rekonsiliasi antara SIMDA Pendapatan dan SIMDA Keuangan baik fisik maupun program; d) Melakukan koordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu untuk serah terima aplikasi Siskeudes, dan monitoring implementasi Siskeudes di wilayah Kabupaten.

2.

Dalam rangka peningkatan pencapaian level maturitas SPIP, langkah-langkah strategis yang dilaksanakan, adalah: a) Melakukan sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh pegawai; b) Mengkomunikasikan aturan perilaku kepada seluruh pegawai dalam masingmasing unit kerja, standar kompetensi jabatan dan uraian tugas, dan promosi/mutasi pejabat struktural serta pegawai berdasarkan kompetensi jabatan/pegawai; c) Menyusun pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) termasuk pengaturan penilaian risiko pada saat penyusunan perencanaan dan pencapaian tujuan organisasi; d) Melakukan pemantauan/evaluasi penerapan aturan perilaku (kode etik) secara berkala dan terdokumentasi.

3.

Dalam pelaksanaan bimbingan teknis GCG PDAM/BUMD, diambil langkah-langkah strategis, seperti: a) Menandatangani pernyataan pakta integritas dan menyusun pedoman aturan perilaku (code of conduct) bagi pegawai di lingkungan PDAM Tirta Ratu Samban


Kabupaten Bengkulu Utara; b) Menyusun SOP sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan operasional PDAM Tirta Teabo Emas Kabupaten Lebong yaitu SOP bagian keuangan, SOP bagian produksi, SOP bagian perencanan, SOP bagian transmisi distribusi dan kebijakan lainnya yaitu kebijakan pengendalian dokumen dan kebijakan SPI. 4.

Atas pelaksanaan verifikasi hibah air pada PDAM Tirta Raflesia Kabupaten Bengkulu Tengah memberikan rekomendasi sebanyak 363 sambungan rumah yang layak untuk dibayar oleh Kementerian Keuangan, memberikan teguran tertulis kepada tim PPHP dan kepada kontraktor untuk mengganti katup searah dan plug kran yang berbahan dasar kuningan.

5.

Pelaksanaan asistensi/bimbingan teknis implementasi SIA (Sistem Informasi Akuntansi) BLUD, Direktur RSUD menunjuk petugas administrator dan operator SIA BLUD melalui SK Direktur RSJ Soeprapto Provinsi Bengkulu, meningkatkan kemampuan pegawai yang terkait dengan penyusunan RBA dengan mengikuti pelatihan penyusunan RBA, melakukan pencatatan hutang secara tertib, sehingga saldo hutang dicatat secara up to date.

Sasaran Program 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu pendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu terwujudnya penguatan sistem pengawasan intern pemerintah melalui: a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan Internal Auditor Capability Model (IACM) APIP yang mampu mendorong pemantapan penerapan sistem pengendalian intern kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (K/L/P/K) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola yang baik (good governance) dan dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. b. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersamasama dengan APIP K/L/P/K serta pengawasan yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran untuk mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-2019.

Hasil assessement BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu terhadap 11 APIP menunjukkan bahwa kapabilitas APIP (sampai tahun 2016) masih belum menggembirakan. Sebanyak


10 APIP atau 90,91% APIP masih berada pada level 1 (initial), 1 APIP atau 9,09% berada pada level 2 (insfrastructure), dan belum ada APIP yang berada pada level 3.

Sasaran strategis yang ketiga dari Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tahun 2015-2019 adalah “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi” dengan sasaran program “Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemrintah Daerah”. Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah” diukur dengan tiga IKU. Satu IKU, yaitu “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)’ mendukung IKU sasaran strategis “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)”. Dua IKU lainnya, yaitu “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)”, “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)”, mendukung IKU sasaran strategis “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)”. Berikut diuraikan tiga IKU yang mendukung IKU sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi”, yaitu: 1.

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Indikator

“Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)” diukur dengan rumus

pengukuran capaian kinerja minimize , sebagai berikut: (Rencana-(Realisasi-Rencana)) x 100% Rencana Berdasarkan hasil evaluasi, satu Pemerintah Provinsi Bengkulu baru mencapai tingkat kapabilitas APIP level 1 sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, realisasi kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi level 1 adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

2.

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) Indikator “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)” diukur dengan rumus pengukuran capaian kinerja maximize , sebagai berikut: Realisasi x 100% Rencana Berdasarkan hasil evaluasi, satu Pemerintah Kota Bengkulu mencapai tingkat kapabilitas APIP level 2 dari 10 Pemerintah Kabupaten/Kota yang direncanakan untuk mencapai tingkat kapabilitas APIP level 2.

Dengan demikian, realisasi

kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota level adalah 10% dari target yang ditetapkan sebesar 10%.


3.

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) Indikator “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)” diukur dengan rumus pengukuran capaian kinerja minimize , sebagai berikut: (Rencana-(Realisasi-Rencana)) x 100% Rencana Berdasarkan hasil evaluasi, 9 Pemerintah Kabupaten/Kota mencapai tingkat kapabilitas APIP level 1 dari 10 Pemerintah Kabupaten/Kota yang direncanakan untuk mencapai kapabilitas APIP level 1.

Dengan demikian, realisasi kapabilitas

APIP Pemerintah Kabupaten/Kota level 1 adalah 110% dari target yang ditetapkan sebesar 90%. Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwa semua IKU yang mendukung sasaran program telah mencapai target.

Untuk mendukung proses kegiatan peningkatan kapabilitas APIP tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menghasilkan output berupa rekomendasi pembinaan dan peningkatan kapabilitas APIP sebanyak 3 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti atau 100% dai target 3 rekomendasi dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP. Pencapaian sasaran strategis ini didukung dengan dana sebesar Rp74.578.000,00 atau 98,80% dari anggaran sebesar Rp75.483.000,00, dan SDM sebanyak 34 OH atau 18,89% dari rencana sebanyak 180 OH. Langkah-langkah peningkatan kapabilitas APIP yang dihasilkan dari pelaksanaan peran BPKP sebagai pembina APIP dapat diuraikan, antara lain sebagai berikut: 1.

Inspektur Kota Bengkulu telah malakukan perbaikan sesuai dengan area of improvement (AOI) dan rencana tindak (action plan) yang telah dibuat dalam meningkatkan kapabilitas APIP ke level 2;

2.

Inspektur Kabupaten Bengkulu Tengah memerintahkan tim peningkatan kapabilitas APIP untuk melakukan percepatan dalam menginput penjelasan atas hasil penilaian dan usulan perbaikan (action plan).


Sasaran Program 4 Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

Sasaran program “Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan” diukur dengan IKU berupa “Persepsi kepuasan layanan kesetmaan” meliputi 4 bidang layanan yaitu kepegawaian, keuangan, umum, dan kehumasan.

Persepsi kepuasan

terhadap suatu pelayanan sangat bergantung pada suatu keadaan ketika keinginan, harapan, dan kebutuhan para penerima layanan dapat terpenuhi.

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan memiliki Target outcome di tahun 2016 sebesar 7,00 dari skala Likert 1-10. Capaian

kinerja

outcome

ini

menunjukkan

tingkat

kepuasan

atas

pelayanan

ketatausahaan. Pernyataan kepuasan atau ketidakpuasan diperoleh melalui survei kepada para penerima layanan dengan metode skala Likert 1-10. Perhitungan persepsi kepuasan terhadap layanan Bagian Ketatausahaan dilaksanakan dengan metode penyebaran kuesioner secara uji petik kepada para pegawai di unit kerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. Realisasi IKU “Persepsi kepuasan layanan kesetmaan” sebesar 7,97 skala likert atau mencapai 113, 86% dari target tahun 2016 sebesar skala likert.

Capaian tersebut

merupakan rata-rata capaian persepsi kepuasan pada empat bidang

layanan

sebagaimana uraian berikut:

No

Tabel 3.3 Capaian Kinerja IKU Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan Tahun 2016 Bidang Layanan Skor Persepsi Target (Skala (Skala likert 1-10) likert 1-10)

Capaian (%)

1

Kepegawaian

8,52

7

121,71

2

Keuangan

8,85

7

126,43

3

Umum

7,26

7

103,71

4

Kehumasan

7,26

7

103,71

7,97

7

113,89

Rata-rata

Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu telah menghasilkan output dalam rangka mendukung capaian sasaran” Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan”, antara lain:


a) Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Jumlah laporan dukungan manajemen selama tahun 2015 adalah sebanyak 60 laporan berkala atau 100% dari target. b) Tersedianya alat pengolah data Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu menghasilkan output berupa alat pengolah data sebanyak 85 unit atau 105% dari target sebanyak 81 unit. Realisasi output tersedianya alat pengolah data tersebut terdiri atas: 1) Pengadaan Personal Computer, Notebook Computer dan PC All In One 2) Pengadaan Printer; 3) Pengadaan LCD Projector dan Tablet PC 4) Pengadaan mesin scanner 5) Pengadaan Faximili c) Terlaksananya rehabilitasi rumah negara Tahun 2015 Perwakilan BPKP Provinsi Provinsi telah melaksanakan rehabilitasi fisik berupa pagar tembok sepanjang 150 m dan rumah negara seluas 580 m2 atau 100% dari target.

C. Realisasi Keuangan Perwakilan

BPKP

Provinsi

Bengkulu

memiliki

Anggaran

tahun

2016

sebesar

Rp19.496.073.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.703.877.580,00 atau 95,94%. Rincian anggaran dan realisasi per program dan per jenis belanja dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 3.4 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program

1

Program Layanan Dukungan Teknis Pengawasan

15.857.948.000

15.230.132.130

Capaian (%) 96,04

2

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3.638.125.000

3.473.745.450

95,48

19.496.073.000

18.703.877.580

95,94

No

Uraian Program

Jumlah

Anggaran

Realisasi

Dari tabel diatas menunjukkan realisasi anggaran untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp15.230.132.130,00 atau 96,04% dari rencana sebesar Rp15.857.948.000,00, dan program Pengawasan Intern Akuntabilitas


Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

sebesar

Rp3.473.745.450,00

atau

95,48%

dari

rencana

sebesar

Rp3.638.125.000,00. Tabel 3.5 Angaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja No 1 2 3

Uraian Program Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Jumlah

Anggaran

Realisasi

12.685.070.000 6.711.003.000 100.000.000 19.496.073.000

12.209.726.654 6.394.250.926 99.900.000 18.703.877.580

Capaian (%) 96,25 95,28 99,90 95,94

Tabel diatas menunjukkan realisasi belanja pegawai sebesar Rp12.209.726.654,00 atau 96,25% dari rencana sebesar Rp12.685.070.000,00, realisasi belanja barang sebesar Rp6.394.250.926,00 atau 95,28% dari rencana sebesar Rp6.711.003.000,00 dan realisasi belanja

modal

sebesar

Rp99.900.000,00

atau

99,90

%dari

rencana

sebesar

Rp100.000.000,00. Sedangkan penyerapan dana baik yang berasal dari dana DIPA Perwakilan BPKP Bengkulu Tahun 2016 dan biaya penugasan yang bersumber dari pihak ketiga/mitra disajikan sebagai berikut : Tabel 3.6 Realisasi Penyerapan Dana No Indikator Pengelolaan Keuangan Negara DIPA Dana Mitra Jumlah A. Perbaikan Pengelolaan Keuangan Negara 1 Persentase Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara 1.1 Rekomendasi Hasil Pengawasan 2.614.825.000 307.883.450 2.922.708.450 B. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI KLPK serta meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi 2 Persentase Penerapan kelima Unsur SPIP pada Pemda secara memadai 2.1 Rekomendasi Pembinaan 947.817.000 947.817.000 Penyelenggaraan SPIP/SPI C. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P 3. Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemda (Level 3) 3.1 Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP D. 4.

75.483.000

2.700.000

78.183.000

Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan Persepsi Kepuasan layanan Kesesmaan 4.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen 679.007.000 Perwakilan BPKP 4.2 Terlaksananya Rehabilitasi Berat Rumah 100.000.000 Negara Perwakilan BPKP Bengkulu

-

679.007.000

-

100.000.000


BAB IV PENUTUP A. Simpulan Umum Berdasarkan uraian sebagaimana dijelaskan dalam bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa: 1. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2019 memiliki sasaran program (IKU) dengan maksud agar dapat dilakukan penilaian terhadap pencapaian sasaran program. Untuk mencapai sasaran program tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu melaksanakan tiga program teknis, yaitu Program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi, Program Meningkatnya Kualitas Penerapan SPI Pemerintah

Daerah/Korporasi,

dan

Program

Meningkatnya

Kapabilitas

Pengawasan Intern Pemerintah Daerah; dan program dukungan yaitu Program Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis Pengawasan. 2. Kesiapan organisasi BPKP dalam menghadapi perubahan yang terjadi, khususnya bagi Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu diwujudkan melalui tugas pengawasan lintas sektoral, pendampingan penyusunan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota,

pengawasan

penyelenggaraan

SPIP

dan

dan

pembinaan

peningkatan

korporasi,

kapabilitas

APIP,

pembinaan serta

fungsi

keinvestigasian. 3. Melalui strategi Pengawasan dalam rangka mencapai visi dan misi BPKP menetapkan empat Indikator Kinerja Sasaran Program, yaitu:

a. Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi;

b. Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi; c. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda; d. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP.


B. Simpulan Capaian Kinerja Realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tahun 2016 tergambar dari pencapaian empat sasaran program dengan sepuluh indikator kinerja sasaran program. Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran program dapat diuraikan sebagai berikut: Tabel 4.1 Ringkasan Capaian Sasaran Program No

Indikator Kinerja Program

Satuan

Target

Realisasi

Capaian (%)

Sasaran Program 1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi 1

2

3

Perbaikan Tatakelola Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian Kepada Aparat Penegak Hukum

%

45,00

68,63

Tercapai 152,50

%

100,00

100,00

Tercapai 100,00

%

60,00

100,00

Tercapai 166,67

Sasaran Program 2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi 1 2

3

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BLUD yang Dibina

%

10,00

-

Tidak Tercapai

%

52,00

14,29

Tercapai 27,48

%

14,00

25,00

Tercapai 178,57

Sasaran Program 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah 1 2 3

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 1)

%

10,00

10,00

Tecapai 100,00

%

100,00

100,00

Tercapai 100,00

%

90,00

110,00

Tercapai 122,23

Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Dalam Pengawasan BPKP Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan (skal likert 1-10)


skala

7,00

7,97

Tercapai133,86

Capaian Kinerja tersebut didukung dengan capaian output sebagai berikut : No.

Indikator Kinerja Output

Satuan

Target

1. 2.

Rekomendasi hasil Pengawasan Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP

Rekomendasi Rekomendasi

138 34

Rekomendasi

3

3

100

Laporan

80

80

100

Provinsi

Bengkulu

3. 4.

Secara

umum,

capaian

kinerja

Perwakilan

BPKP

Realisasi Capaian (%) 138 100 34 100

telah

memuaskan, namun terdapat dua indikator kinerja sasaran program yang belum tercapai yaitu “Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina”, dan “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota Level 3”. Hal tersebut disebabkan : a. Kurangnya komitmen Pimpinan/Kepala Daerah dalam penyelenggaraan SPIP di wilayah Provinsi Bengkulu; b. Satuan tugas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah kurang berfungsi karena terbatasnya dukungan dana; c. Jumlah pegawai Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu masih banyak yang belum pernah mengikuti sosialisasi dan diklat terkait SPIP; d. Satgas pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu masih perlu meningkatkan pengetahuan SPIP melalui Diklat Implementasi SPIP. C. Rencana Tindak Rencana tindak berkaitan dengan IKU yang tidak mencapai target, yaitu melakukan peningkatan maturitas SPIP yang akan pada tahun 2017 adalah sebagai beriktu: 1. Melakukan asistensi, evaluasi, dan bimbingan teknis peningkatan maturitas SPIP; 2. Melaksanakan monitoring peningkatan maturitas SPIP, dan 3. Meningkatkan

kuantitas

dan

kompetensi

sumber

daya

manusia

yang

melaksanakan penugasan sehingga hasil penugasan dapat memiliki dampak/ outcome

kepada

stakeholders.

Hal

tersebut

dapat

dilakukan

dengan

mengikutsertakan SDM dalam program pelatihan/seminar/workshop yang dapat meningkatkan kompetensi SDM.


Lampiran 1/1 - 1

KINERJA SASARAN STRATEGIS, SASARAN PROGRAM DAN ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN DANA/SDM (OH) TAHUN 2016 BPKP PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

No.

1 1

2

3

4

Program

Indikator Kinerja Utama

2 3 Sasaran Program IKSP Perbaikan pengelolaan program priortias nasional dan pengelolaan Perbaikan tatakelola, manajemen risiko,dan keuangan negaran/korporasi pengendalian intern pengelolaan program nasional Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum Meningkatkan kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) Meningkatnya kualitas pelayanan Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1dukungan teknis dalam 10) pengawasan BPKP

Satuan

4

Target

5

Realisasi

Keuangan

Capaian (%)

6

7

%

45,00

68,63

152,51

%

100,00

100,00

100,00

%

60,00

100,00

166,67

%

10,00

-

-

%

52,00

14,29

27,48

%

14,00

25,00

178,57

%

10,00

10,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

%

90,00

110,00

122,22

7,00

7,97

113,86

SDM (OH)

Anggaran (Rp000)

Realisasi (Rp000)

%

Rencana

Realisasi

%

8

9

10

11

12

13

Penggunaan Dana

Penggunaan SDM/OH

Efisien/Tidak Efisien 14

Efisien/Tidak Efisien 15

2.614.825,00

2.553.253,10

97,65

14.259

8.122

56,96

Efisien

Efisien

947.817,00

845.924,35

89,25

1.440

1.541

107,01

Efisien

Tidak Efisien

75.483,00

74.578,00

98,80

180

34

18,89

Efisien

Efisien

779.007,00

754.997,89

4.730

4.730

100,00

Efisien

Efisien

Skala 96,92

Lampiran 2/1 - 1

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN OUTCOME TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015 BPKP PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU No. 1 1

2

Sasaran Strategis/Sasaran Program 2 Sasaran Program Perbaikan pengelolaan program priortias nasional dan pengelolaan keuangan negaran/korporasi

Meningkatkan kualitas penerapan SPIP Pemda/Korporasi

Indikator Kinerja Utama 3 Perbaikan tatakelola, manajemen risiko,dan pengendalian intern pengelolaan program nasional

Satuan 4

Realisasi 2015 2016 5 6

Naik/(Turun) 7=6-5

Capaian 2015 2016 8 9

Naik/(Turun) 10=9-8

%

N/A

68,63

-

N/A

152,51

-

Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola,manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum

%

N/A

100,00

-

N/A

100,00

-

%

N/A

100,00

-

N/A

166,67

-

Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina

%

N/A

-

-

N/A

-

-

%

N/A

14,29

-

N/A

27,48

-

%

N/A

25,00

-

N/A

178,57

-

% % %

N/A N/A N/A

10,00 100,00 110,00

-

N/A N/A N/A

100,00 100,00 122,22

-

Skala

N/A

7,97

-

N/A

113,86

-

3

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)

4

Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP

Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)

Lampiran 3/1 - 1

CAPAIAN KINERJA KEGIATAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 No.

Sasaran Strategis

Sasaran Kegiatan

1 1

2 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

3 Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP

2

Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Tersedianya informasi hasil pengawasan Intern pada Kementerian, Lembaga, pada Perwakilan BPKP Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional

3

Miningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi

4

Miningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis

Indikator Kinerja Kegiatan

Satuan

Sub Jumlah 3 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan

Dana (Rp000) Realisasi 10 2.553.253,10

% 11 97,65

Target 12 14.259

6 138

SDM (OH) Realisasi 13 8.122

% 14 56,96

5 Rekomendasi

138

138

100

2.614.825,00

2.553.253,10

97,65

14.259

8.122

56,96

Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI

Rekomendasi

34

34

100

947.817,00

845.924,35

97,65

1.440

1.541

107,01

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

Rekomendasi

34 3

34 3

100 100

947.817,00 75.483,00

845.924,35 74.578,00

97,65 98,80

1.440 180

1.541 34

107,01 18,89

3 80

3 80

100 100

75.483,00 679.007,00

74.578,00 655.097,89

98,80 96,48

180 4.490

34 4.490

18,89 100

50

50

100

100.000,00

99.900,00

99,90

240

240

100

130 305

130 305

100 100

779.007,00 4.417.132,00

754.997,89 4.228.753,34

96,92 95,74

4.730 20.609

4.730 14.427

Jumlah layanan dukungan Laporan manajemen Perwakilan BPKP

Termanfaatnya aset secara optimal dalam Terlaksananya rehabilitasi mencapai kepuasan layanan kesesmaan kantor perwakilan BPKP Sub Jumlah 4 Jumlah

Target 9 2.614.825,00

Realisasi

4 Rekomendasi Hasil Pengawasan

Sub Jumlah 1

Sub Jumlah 2 Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP

7 138

Capaian (%) 8 100

Target

M2

100 70,00

Lampiran 4/1 - 1

PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KEGIATAN/OUTPUT TAHUN 2016 DENGAN TAHUN 2015 BPKP PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU No.

Sasaran Strategis

1 1

2 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

2

Sasaran Kegiatan 3 Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP

Indikator Kinerja Kegiatan

Satuan

Realisasi 2015 2016 6 7 138 138

Naik/(Turun)

Naik/(Turun)

4 Rekomendasi Hasil Pengawasan

5 Rekomendasi

Meningkatnya Maturitas Sistem Tersedianya informasi hasil Pengendalian Intern pada Kementerian, pengawasan pada Perwakilan Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi BPKP dan Program Prioritas Pembangunan Nasional

Rekomendasi Pembinaan Penyelenggaraan SPIP/SPI

Rekomendasi

2

34

32

100

100

-

3

Miningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

Rekomendasi

2

3

1

100

100

-

4

Miningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Teknis

Jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP

Laporan

60

80

20

100

100

-

Terlaksananya rehabilitasi kantor perwakilan BPKP

M2

580

50

(530)

100

100

-

Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP Sub Jumlah 3 Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Termanfaatnya aset secara optimal dalam mencapai kepuasan layanan kesesmaan

8=7-6

Capaian 2015 2016 9 10 100 100

-

11=10-9 -

Lampiran 5 /1 - 19

REGISTER OUTPUT TAHUN 2016 No. 1 1

2

IKK

Keterangan 10

Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171) Provinsi Bengkulu

IPP

1

Kepada Kepala Satker P2KKP Provinsi Bengkulu agar menginstruksikan kepada BKM Maju Jaya agar memerintahkan KSM Mawar 3 Kelurahan Sumber Jaya untuk segera membuat: 1)Rencana Anggaran Biaya untuk penambahan volume atau kegiatan baru; 2)Realisasi Kegiatan dan Penggunaan Dana BLM dan Swadaya; 3)Dokumentasi/foto atas pelaksanaan kegiatan; 4)Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAP2).

IPP

2

Kepada Kepala Satker P2KKP Provinsi Bengkulu agar menginstruksikan kepada a. BKM Cito Jaya Bersama, KSM Damai 1 Kelurahan Tabarenah Curup atas 1 (satu) unit Jamban Layak atas nama Kartini (kegiatan Kolaborasi) b. BKM Berkah Permai, KSM Sumber Makmur Kelirahan Rawa makmur Permai atas pembuatan drainase (kegiatan kolaborasi) c. BKM Maju Bersama, KSM Turi Kelurahan Teluk Sepang atas pembuatan Plat deucker (kegiatan PLPBK Reguler) agar segera melakukan perbaikan atas hasil pekerjaan fisik tersebut, mendokumentasi kegiatan serta membuat Berita Acara Penyelesaian pekerjaan Perbaikan

IPP

3

LAI-0143/PW06/2/2016

IPP

4

Kepada Kepala Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kota Bengkulu agar Menginstruksikan secara tertulis kepada BKM Harapan Jaya dan BKM Kualo Baru untuk melakukan update terhadap data warga miskin dan menuangkannya dalam data PS-2 dan menyampaikan hasil update ke BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan apabila yang bersangkutan (Hartopo dan Fauzi) tidak layak dalam kategori PS-2 maka alokasi dana agar dialihkan kepada yang berhak/PS-2 lainnya. Kepada Kepala Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kota Bengkulu agar menginstruksikan secara tertulis kepada BKM Timur Sejahtera Kelurahan Lingkar Timur dan BKM Dusun Besar Kelurahan Dusun Besar untuk memerintahkan KSM melalui Organisasi Pengelola Pemanfaat dan pemeliharaan memperbaiki kerusakan dan memelihara prasarana dan menyampaiakn dokumentasi dan Berita acara selesai hasil perbaikan yang diketahui oleh pihak independen (Lurah/tokoh Masyarakat) ke BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Satker PIP Kabupaten Bengkulu Selatan agar secara tertulis menginstruksikan Askot Kabupaten Bengkulu Selatan dan Faskel untuk memfasilitasi Koordinator LKM Berangin Mandiri Desa Padang Berangin dalam melakukan pengurusan akta notaris pendirian LKM dengan cara meminta salinan akta pendirian kepada kantor Notaris yang menerbitkan akta tersebut atau melakukan pengurusan Akta Notaris yang baru, untuk kemudian menyampaikan fotokopi salinan akta pendirian tersebut ke Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebagai bentuk tindak lanjut.

LAI-0133/PW06/2/2016

ST-0181/PW06/2/2016

Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171)_Kab/Kota.B (Bengkulu Selatan)

1

ST-0194/PW06/2/2016

Judul ST 8

9

No. 4

LAI-0142/PW06/2/2016

ST 7

TL

Bidwas 3

Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171)_Kab/Kota.A

Uraian 5

Rekomendasi Terpilih No Laporan 6

Uraian 2

Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171) Provinsi Bengkulu

1

1

ST-0193/PW06/2/2016

Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171)_Kab/Kota.A (Kota Bengkulu)

1

1

3

Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171)_Kab/Kota.B

IPP

5

4

Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171)_Kab/Kota.C

IPP

6

Kepada Kepala Satker Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kabupaten Rejang Lebong agar menginstruksikan secara tertulis kepada Koordinator BKM Harapan Kelurahan Sukaraja memerintahkan KSM Harapan II untuk mengganti 13 kayu balok senilai Rp1.081.600,00 tersebut dan kemudian melakukan rembug warga guna memperoleh kesepakatan rencana tambahan pekerjaan fisik dengan didukung dokumentasi rapat kesepakatan

LAI-0140/PW06/2/2016

ST-0200/PW06/2/2016

Audit atas Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan (IDB Phase 3/IDB 169, 170, 171)_Kab/Kota.C (Rejang Lebong)

1

5

Audit atas Laporan Keuangan Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development RISE II Loan JICA nomor IP-564 Prov/Kab/Kota A

IPP

7

Kepada Bupati Rejang Lebong untuk memerintahkan PPK PISEW untuk meminta kepada sembilan Ketua LKD melengkapi bukti pertanggungjawaban penggunaan dan BLM yang belum lengkap

LAI-0080/PW06/2/2016

ST-0094/PW06/2/2016

Audit atas Laporan Keuangan Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development RISE II Loan JICA nomor IP-564 Prov/Kab/Kota B (Rejang Lebong)

1

6

Audit atas Laporan Keuangan Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development RISE II Loan JICA nomor IP-564 Prov/Kab/Kota B

IPP

8

Kepada Bupati Lebong untuk memerintahkan PPK PISEW untuk meminta Surat Hibah Tanah dari Pemilik Lahan atas fisik pekerjaan yang telah dibangun oleh 35 LKD

LAI-0079/PW06/2/2016

ST-0093/PW06/2/2016

Audit atas Laporan Keuangan Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development RISE II Loan JICA nomor IP-564 Prov/Kab/Kota A (Lebong)

1

Lampiran 5 /2 - 19

No.

IKK Uraian 2

Bidwas 3

No. 4

Uraian 5

Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID 8259) Prov/Kab/Kota.A

IPP

9

kepada Kepala Satker PK-PAMS agar menginstruksikan kepada: 1) Ketua KKM dan Satlak Pamsimas Desa Ujan Mas Bawah untuk segera membuat perencanaan perubahan lokasi pemasangan pipa didesa Ujan Mas Bawah, BA kesepakatan untuk perubahan lokasi, membuat gambar As built drawing serta peta sanitasi sesuai dengan perubahan serta mendokumentasikan kegiatan perubahan tersebut; 2) Ketua KKM dan Satlak Pamsimas Desa Cinto Mandi Baru agar segera membuat perencanaan untuk mengoptimalkan sisa material, BA kesepakatan perencanaan pengoptimalan sisa material, mendokumentasi kegiatan penambahan pemasangan pipa, membuat Berita Acara Revisi untuk mengoptimalisasi sisa material tersebut di desa Cinto Mandi Baru.

IPP

10

Kepada Kepala Satker PK-PAMS agar menginstruksikan kepada KKM dan Satlak dengan didampingi dari fasilitator untuk menyempurnakan saluran pembuangan air limbah agar sesuai dengan standar kesehatan/lingkungan

IPP

11

Kepala Satker PIP Kabupaten Rejang Lebong agar Menyurati Satker PIP Provinsi Bengkulu untuk memberikan teguran tertulis kepada Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten dan Fasilitator Pemberdayaan di Desa Air Merah dan Desa Lubuk Ubar atas kelalaiannya dalam melakukan kegiatan pendampingan kepada KKM Sejahtera Desa Lubuk Ubar dan KKM Bioa Tik Suban Desa Air Merah pada proses pengajuan pencairan dana tahap III;

IPP

12

Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID 8259) Prov/Kab/Kota.C Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (TF-094792) pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Pendampingan Reviu Laporan Keuangan Polda Bengkulu

IPP

13

Kepada Kepala Satker PIP Kabupaten Rejang Lebong agar menginstruksikan Ketua KKM wirasena Desa Warung Pojok untuk mengganti rencana CCO sebesar Rp5.001.000,00 melalui musyawarah di desa dengan persetujuan fasilitator pemberdayaan dan fasilitator teknik dan menyampaikan gambar, RAB dan realisasi pelaksanaan pekerjaan beserta dokumentasinya ke NPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong Bupati Kaur agar memerintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk memantau pelaksanaan pekerjaan yang belum selesai pada empat KKM yang diuji petik senilai Rp189.403.000,00

IPP

14

IPP

15

12

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan TA 2015 pada Satker di Lingkungan Mahkamah Agung

IPP

16

13

Penyusunan LK Kemenaker Tahun 2015 (Current Issue)

IPP

14

Pemetaan atas pengelolaan Dana Transfer ke daerah bidang pendidikan periode tahun 2010 sd 2016 (311 Maret 2016) pada Kab Mukomuko

15

Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan Prioritas Nasional pada BNN RI untuk capaian B06 Tahun 2016

1 7

8

9

10

11

Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID 8259) Prov/Kab/Kota.B

Rekomendasi Terpilih No Laporan 6 LAI-0141/PW06/2/2016

ST 7 ST-0128/PW06/2/2016

Judul ST 8 Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID 8259) Prov/Kab/Kota.A (Kepahiang)

TL

Keterangan

9

10

1

1

LAI-0130/PW06/2/2016

ST-0129/PW06/2/2016

Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID 8259) Prov/Kab/Kota.B (Rejang Lebong)

1

1

LAI-0131/PW06/2/2016

ST-0127/PW06/2/2016

Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (TF-094792) pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

1

kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu agar memerintahkan kepada PPK Pamsimas untuk memperbaiki laporan pertanggungjawaban dana disertai dengan kwitansi pembayaran yang sah sebesar Rp51.300.000,00

LAI-0131/PW06/2/2016

ST-0126/PW06/2/2016

Audit atas Laporan Keuangan Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities Project (WSLIC-3)/ PAMSIMAS) (Loan ID 8259) Prov/Kab/Kota.C (Kaur)

1

Kepada Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu disarankan untuk memperjelas akun kas lainnya dari hibah yang belum disahkan sebesar Rp3.507.923.842 seharusnya secara akuntansi harus ada akun hibah yang belum disahkan sebesar Rp3.507.923.842 Kepala Ketua Pengadilan agama agar menginstruksikan kepada Pengelola SIMAK BMN untuk melakukan penginstalan aplikasi SIMAK BMN dan melakukan perbaikan kesalahan dalam mencatat nilai Belanja Barang non Operasioanal sebesar Rp67.674.000,00 di Catatan Laporan Keuangan

LAP-0063/PW06/2/2016

ST-0057/PW06/2/2016

Pendampingan reviu LK Polda Bengkulu

1

LAP-0064/PW06/2/2016

ST-0060/PW06/2/2016

Pendampingan Penyusunan LK pada Satker dilingkungan Mahkamah Agung Provinsi Bengkulu

1

17

Pada Neraca (SAIBA) terdapat nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp112.500,00 pada posisi Debet, seharusnya Rp0,00. Pada Akun Neraca SIMAK nilai peralatan dan mesin serta akumulasi peralatan dan mesin sebesar Rp0,00 pada Satker 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

LAP-0048/PW06/2/2016

ST-0049/PW06/2/2016

Penyusunan LK Kemenaker Tahun 2015 (Current Issue)

1

IPP

18

Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko untuk melakukan pembayaran atas kekurangan bayar Tunjangan Profesi Guru PNSD Triwulan I Tahun 2016 sebanyak 39 guru (15 guru golongan II dan 24 guru golongan III/IV) sebesar Rp357.711.120,00 dan kekurangan bayar Tambahan Penghasilan Guru PNSD Triwulan I Tahun 2016 sebanyak 6 (enam) guru sebesar Rp4.500.000,00

LAP-0317/PW06/2/2016

ST-0506/PW06/2/2016

Pemetaan atas pengelolaan Dana Transfer ke daerah bidang pendidikan periode tahun 2010 sd 2016 (311 Maret 2016) pada Kab Mukomuko

1

IPP

19

Kepada Kepala Dinas Sosial Kab Bengkulu Utara agar segera menyalurkan dana bantuan ASLUT kepada penerima baru, setelah menerima SK Revisi dari Kementerian Sos

LHM-0364/PW06/2/2016

ST-0588/PW06/2/2016

Monitoring dan evaluasi Program Prioritas Kementerian/Lembaga di Prov Bengkulu (Caoaian B06 Tahun 2016)

1

Lampiran 5 /3 - 19

No. 1

IKK Uraian 2

Bidwas 3

No. 4

Uraian 5


TL

Keterangan

9

10

ST 7

Judul ST 8 Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada BNN Provinsi Bengkulu terkait Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial Milik Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat . Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada BNN Provinsi Bengkulu terkait Kegiatan Pemberdayaan (Pembinaan) Penggiat Anti Narkoba.

0

16


IPP

20

Kepada Kepala BNN Provinsi Bengkulu agar melakukan koordinasi kepada BNN Pusat terkait persetujuan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan (capacity building) bagi petugas pelaksana rehabilitasi milik instansi pemerintah tahap selanjutnya.

LHM-0435/PW06/2/2016

ST-0820/PW06/2/2016

17


IPP

21

Kepada Kepala BNN Provinsi Bengkulu agar segera melaksanakan kegiatan TOT Pemberdayaan Bidang P4GN di Lingkungan Masyarakat Rawan Penyalahguna Narkoba, Workshop Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan, TOT Pemberdayaan Bidang P4GN di Lingkungan Pendidikan, Pembinaan Teknis Pemberdayaan Masyarakat anti Narkoba, dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

LHM-0438/PW06/2/2016

ST-0819/PW06/2/2016

18

Joint Audit Dana SIap Pakai (DSP) dan Rehabilitasi Rekonstruksi (RR) BNPB_1

IPP

22

Kepada Kepala Pelaksana BPBD Kab Seluma agar memerintahkan PJOK dan BPP Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Ketangguhan Masyarakat Kab Seluma TA 2015 untuk mempertanggungjawabkan SPJ Fasilitasi di 2 desa yang tidak benar dengan cara menyetorkan ke rekening kas Negara sebesar Rp33.872.728,00

LAO-0388/PW06/2/2016

ST-0565/PW06/2/2016

Audit atas Dana Penguatan Dana Kelembagaan (DPK) TA 2015 pada Kab Seluma

0

19

Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dengan uji petik pada Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lebong . Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional

IPP

23

Kepada Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu agar menegur Fasilitator Masyarakat Kecamatan Topos, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Seginim dan Kecamatan Air Nipis atas kurang optimalnya pendampingan oleh Fasilitator Masyarakat kepada Pokja Kecamatan terkait perencanaan dan penyusunan Pra-DED dan Pra-RAB

LAK-0520/PW06/2/2016

ST-0942/PW06/2/2016

Audit Kinerja Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 dengan uji petik pada Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Lebong .

1

IPP

24

LHM-0244/PW06/2/2016

ST-0400/PW06/2/2016

Monitoring dan evaluasi Program Prioritas Kementerian/Lembaga pada Kota, Kab Kepahiang, Rejang Lebong, Prov Bengkulu (Capaian B04 Tahun 2016)

0

21

Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemenag, dan Kemensos (B12 Tahun 2015)

IPP

25

Diharapkan Gubernur Bengkulu berkenan mendorong Bupati/Walikota terkait untuk melakukan penjadwalan ulang penyaluran bantuan PKH Tahap I untuk KSM di Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Rejang Lebong, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepada Panitia RKB SMKN 1 Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara agar membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima kepada Pihak SMKN 1 Hulu Palik.

LHM-0060/PW06/2/2016

ST-0063/PW06/2/2016


1

22


IPP

26

LHM-0236/PW06/2/2016

ST-0399/PW06/2/2016

Monitoring dan evaluasi Program Prioritas Kementerian/Lembaga di Prov Bengkulu (Caoaian B04 Tahun 2016)

0

23

Monitoring dan Evaluasi KSP Kementerian Perhubungan

IPP

Ketua UPPKH Kabupaten Bengkulu Utara agar berkoordinasi dengan Kantor Pos setempat untuk menjadwalkan ulang penyaluran bantuan PKH Tahap I Tahun 2016 dan menginstruksikan kepada penerima PKH yang belum mengambil bantuan untuk datang ke Kantor Pos setempat, dan terhadap data 1 KSM yang ganda agar dilakukan pemutakhiran dengan cara menghapus 1 nama dari daftar KSM penerima.

LAP-0504/PW06/2/2016

ST-0923/PW06/2/2016

Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Triwulan IV Tahun 2016 di Lingkungan Kementrian Perhubungan Revitalisasi Bandar Udara Fatmawati Soekarno.

24

Pengawasan Program di BKKBN_1

IPP

27

kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu untuk menginstruksikan Petugas Operator Bidang Pendataan dan Informasi melalui PLKB yang ada di setiap wilayah di Provinsi Bengkulu untuk melakukan up date data terkait Faskes yang telah bekerja sama dengan BPJS dan melakukan pembaharuan data tersebut ke dalam Aplikasi SIM BKKBN

LAK-0425/PW06/2/2016

ST-0746/PW06/2/2016

Audit Kinerja Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tahun 2015 pada Provinsi Bengkulu.

0

25

Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di DPTK Tahun 2015_2

IPP

28

LAK-0443/PW06/2/2016

ST-0752/PW06/2/2016

Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) Tahun 2015 pada Kabupaten Bengkulu Tengah.

0

26

Audit Kinerja atas Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di DPTK Tahun 2015_1

IPP

29

Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menyampaikan secara resmi dan tertulis Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 279 Tahun 2013 tentang Penetapan wilayah kerja Puskesmas dan kriteria Puskesmas serta kriteria desa di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Kementerian Kesehatan Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur agar melakukan sosialisasi mengenai pencegahan dan penyembuhan kasus penyakit menular kepada masyarakat;

LAK-0457/PW06/2/2016

ST-0754/PW06/2/2016

Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) Tahun 2015 pada Kabupaten Kaur.

0

27

Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada SKPD/Kementerian/Lembaga di Provinsi Bengkulu (B09 Tahun 2016)

IPP

30

Kepada Kepala BPDASHL Ketahun Provinsi Bengkulu untuk memerintahkan PPK Kegiatan Rehab Hutan Lindung Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rejang Lebong agar menyelesaikan pekerjaan rehab hutan lindung di Balai Rejang Blok I Lubuk Mumpo dan Blok II Tanjung Gelang dengan tepat waktu

LHM-0441/PW06/2/2016

ST-0816/PW06/2/2016

Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Pantauan Kantor Staf Presiden (KSP) pada SKPD/Kementerian/Lembaga di Provinsi Bengkulu (B09 Tahun 2016)

1

20

1

Lampiran 5 /4 - 19

No. 1

IKK Uraian 2

Bidwas 3

No. 4

Uraian 5 Kepada Ketua Bawaslu agar memerintahkan kepada Operator SAIBA untuk melakukan koreksi atas kesalahan pencatatan yaitu: Pendapatan negara buka pajak lainnya sebesar Rp1.778.100 pada Laporan Operasional, hasil penelusuran ke buku besar angka tersebut merupakan Pendapatan Jasa Lembaga keuangan (Jasa Giro) yang belum disetor dan angka tersebut merupakan kesalahan catat saat penyesuaian yang merupakan pengembalian belanja. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Mukomuko agar menyurati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkuklu dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI perihal usulan pemenuhan hak-hak calon penerima TPG terhadap kekurangan bayar TPG Agama PNS dan Non PNS TA 2013 sd 2015 di Kabupaten Mukomuko sebesar Rp919.472.600 Agar mengusulkan anggaran pembayaran terhadap TPG PNS dan Non PNS TA 2013 sd 2015 di Kota sebesar Rp2.653.820.600,00 ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan tembusan kepada Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI


ST 7

Judul ST 8

TL

Keterangan

9

10

28

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Bengkulu

IPP

31

29

Audit TP Guru PNS dan atau Non PNS Pada Kementerian Agama_1

IPP

32

30

Audit TP Guru PNS dan atau Non PNS Pada Kementerian Agama_2

IPP

33

31

Audit Operasional Pembangunan Desa Mandiri/Desa Tertinggal Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan Pada Kemendikbud_1

IPP IPP

34

Kepada Kepala Sekolah agar memerintahkan kepada Bendahara kegiatan untuk memungut dan menyetorkan pajak serta jasa giro ke kas negara

33

Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan Pada Kemendikbud_2

IPP

35

LLWAS-0489/PW06/2/2016

ST-0852/PW06/2/2016

34

Pengawasan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Pada Kemenristek Dikti

IPP

Memberikan teguran tertulis kepada Kepala Sekolah SDN 08 Karang Tinggi selaku Penanggung Jawab seluruh kegiatan karena tidak bersedia di monitoring oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu serta melakukan supervisi langsung kepada SDN 08 Karang Tinggi sampai dengan progress fisik selesai 100% dan seluruh kewajiban pelaporan, keuangan terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

LATT-0426/PW06/2/2016

ST-0778/PW06/2/2016

Audit atas Aset Bermasalah pada Universitas Bengkulu.

35

Audit Kinerja (KUBE) Pada Kementerian Sosial_1

IPP

36

Kepada Kepala Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Mukomuko agar memberikan teguran tertulis kepada pendamping KUBE kecamatan dan desa atas kelalainnya tidak membuat laporan sesuai ketentuan

LAK-0418//PW06/2/2016

ST-0680/PW06/2/2016

1

36

Audit Kinerja (KUBE) Pada Kementerian Sosial_2

IPP

37

LAK-0417//PW06/2/2016

ST-0678/PW06/2/2016

37

Pengawasan Program JKN untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan (RS)_1

IPP

38

Kepada Kepala Dinas Sosial Kab Bengkulu Utara agar memberikan teguran secara tertulis kepada Tim Verifikator atas kelalaiannya dalam melakukan verifikasi proposal dan menginstruksikan Tim Verifikator untuk melaksanakan tugasnya dalam memverfikasi proposal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Juknis. Kepada Direktur RSUD Arga Makmur supaya memerintahkan secara tertulis kepada Tim Pengelola JKN RSUD Arga Makmur agar mengajukan klaim setiap bulan secara reguler paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya

Audit Kinerja Aksesibilitas Masyarakat Miskin terhadap Kegiatan Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2012 s.d. 2015 pada Kabupaten Mukomuko Audit Kinerja Aksesibilats Masyarakat Miskin terhadap Kegiatan Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Tahun 2012 s.d. 2015 pada Kabupaten Bengkulu Utara

LAK-0257/PW06/2/2016

ST-0269/PW06/2/2016

Pengawasan Program JKN untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan (RS)_1 (Bengkulu Utara)

1

38

Pengawasan Program JKN untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan (RS)_2

IPP

39

Kepada Bupati Mukomuko agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko meminta bukti biaya transfer yang dibebankan kepada Puskesmas sebagai dasar pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Program Jaminan Kesehatan Nasional.

LAK-0260/PW06/2/2016

ST-0271/PW06/2/2016

Pengawasan Program JKN untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan (RS)_2 (Mukomuko)

1

39

Pengawasan Program JKN untuk FKTP_1

IPP

40

Kepada Bupati Kabupaten Rejang Lebong agar Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong untuk menyurati Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu supaya menyampaikan data awal nama peserta dan perubahan data peserta JKN setiap bulan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong

LAK-0259/PW06/2/2016

ST-0270/PW06/2/2016

Pengawasan Program JKN untuk FKTP_1 (Rejang Lebong)

1

IPP

41

IPP

42

Kepada Bupati Kabupaten Rejang Lebong agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong untuk menyurati seluruh pengelola JKN di seluruh puskesmas wilayah kabupaten rejang lebong agar tidak terlambat mengajukan berkas klaim non kapitasi Kepada Bupati Seluma untuk menginstruksikan kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma agar segera membentuk Tim Akreditasi, mengajukan anggaran untuk kegiatan akreditasi secara bertahap dan Berkoordinasi dengan masing-masing Puskesmas untuk mempersiapkan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan akreditasi

32

40

Pengawasan Program JKN untuk FKTP_2

LAP-0049/PW06/2/2016

ST-0056/PW06/2/2016

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bawaslu Provinsi Bengkulu

1

LEV-0116/PW06/2/2016

ST-0182/PW06/2/2016

Audit TP Guru PNS dan atau Non PNS Pada Kementerian Agama_1 (Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Lebong )

1

LEV-0115/PW06/2/2016

ST-0183/PW06/2/2016

0

LHA-0508/PW06/2/2016

ST-0944/PW06/2/2016

LLWAS-0488/PW06/2/2016

ST-0853/PW06/2/2016

Audit TP Guru PNS dan atau Non PNS Pada Kementerian Agama_2 (Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Seluma) Audit Operasional Pengentasan Desa Tertinggal dan Peningkatan Desa Mandiri di Provinsi Bengkulu . Monitoring Pengelolaan atas Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara. melakukan Monitoring Pengelolaan atas Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah

1

0

0

1

LAK-0258/PW06/2/2016

ST-0272/PW06/2/2016

Pengawasan Program JKN untuk FKTP_2 (Seluma)

0

Lampiran 5 /5 - 19

No.

IKK Uraian 2

Bidwas 3

Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu. Verifikasi Pembayaran Kontrak Tunda Bayar dan Pembayaran Tunggakan akibat Selfblocking DIPA TA 2016 (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan) pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.

IPP

43

Pengawasan Sektor Kelautan dan Perikanan

IPP

43

Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah agar berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu untuk menginformasikan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan Sarana Penangkap Ikan dan pelaksanaan distribusi bantuan tersebut.

44

Evaluasi Kinerja Penyelenggaran Pemerintah Daerah

APD

1

45

Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda TA 2015

APD

2

46

Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda_Triwulan II TA 2016

APD

3

47

Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda_Triwulan III TA 2016

APD

4

-

48

Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD TA 2016_1

APD

5

49


APD

6

50


APD

7

1 41

42

No. 4

Uraian 5

Rekomendasi Terpilih No Laporan 6 LAP-0478/PW06/2/2016

ST 7

Judul ST 8

TL

Keterangan

9

10

ST-0859/PW06/2/2016

Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.

ST-0940/PW06/2/2016

Verifikasi Pembayaran Kontrak Tunda Bayar dan Pembayaran Tunggakan akibat Selfblocking DIPA TA 2016 (Direktorat Jenderal Tanaman Pangan) pada Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.

LAK-0479/PW06/2/2016

ST-0851/PW06/2/2016

Evaluasi atas Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 pada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.

0

a. Administrasi Umum Terhadap 8 (delapan) IKK yang dilaksanakan SKPD dengan prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang b. Capaian Kinerja Terhadap 2 (dua) Urusan Wajib (Perumahan dan Ketahanan Pangan) dan 1 (satu) Urusan Pilihan (Perdagangan) dengan prestasi Rendah (R) agar ditingkatkan capaian kinerjanya di masa yang akan datang. Terhadap 5 (lima) Urusan Wajib (Tata Ruang, Penanaman Modal, KB dan KS, Kesbangpol, serta Kearsipan) dan 2 (dua) Urusan Pilihan (Kelautan dan Perikanan, serta Kehutanan) dengan prestasi Rendah (R) karena tidak diisi (tdi) agar diusahakan data capaian kinerjanya dapat diperoleh/diisi di masa yang akan datang.

LAP-0420/PW06/3/2016

ST-0652/PW06/3/2016

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah TA 2015 pada Pemkab rejang Lebong

0

kami menyarankan kepada Bupati Bengkulu Utara agar Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara untuk secara berkala melakukan evaluasi penyerapan anggaran, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk mengatasi setiap kendala dan hambatan yang dapat menghambat penyerapan anggaran menyarankan kepada Bupati Bengkulu Tengah agar: Menginstruksikan kepada seluruh kepala SKPD untuk mengekseskusi belanja modal sesuai peruntukannya dengan memperhatikan/mengikuti prosedur yang berlaku.

LHE-0069/PW06/3/2016

ST-0080/PW06/3/2016

melaksanakan Evaluasi Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

1

LHE-0371/PW06/3/2016

ST-0626/PW06/3/2016

Evaluasi Penyerapan Anggaran Triwulan II TA 2016 pada Pemkab Bengkulu Tengah

1

ND-359/PW06/3/2016

ST-0784/PW06/3/2016

Workshop reviu penyerapan anggaran dan PBJ serta penyaluran dan penggunaan dana desa triwulan III TA 2016

Gubernur Provinsi Bengkulu agar Melaksanakan proses penyusunan dan pembahasan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bersama-sama dengan DPRD Provinsi Bengkulu melakukan Pembahasan KUA-PPAS dan Penyusunan APBD secara tepat waktu dengan mengutamakan pembangunan untuk masyarakat Bengkulu. kami menyarankan kepada Bupati Bengkulu Utara agar menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku koordinator TAPD untuk menyusun jadwal tahapan penetapan APBD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan dijadikan untuk acuan dalam tahapan penetapan APBD.

LHE-0164/PW06/3/2016

ST-0244/PW06/3/2016

melakukan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD TA 2016 pada Provinsi Bengkulu

1

LHE-0189/PW06/3/2016

ST-0255/PW06/3/2016

melakukan Evaluasi Penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 pada Kabupaten Bengkulu Utara

1

1. Menginstruksikan Ketua TAPD berkoordinasi dengan Pimpinan DPRD untuk mengatur jadwal perbaikan hasil evaluasi dan penetapan raperda APBD dan raperkada Penjabaran APBD sedemikian rupa sehingga: - tidak berbenturan waktunya dengan jadwal agenda kegiatan DPRD lainnya; - substansi hasil evaluasi sudah dipelajari sebelum sidang pembahasan; - tidak mengalami kendala tarik ulur dengan pihak eksekutif dalam pembahasan hasil koreksi. 2. Menginstruksikan Ketua TAPD berkoordinasi dengan seluruh Kepala SKPD terkait dalam perbaikan hasil evaluasi dan penetapan raperda APBD dan raperkada Penjabaran APBD untuk: - melibatkan SDM yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas; - mengantisipasi jadwal waktu yang tersedia karena perbaikan materi.

LEV-0169/PW06/3/2016

ST-0273/PW06/3/2016

melakukan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD TA 2016 pada Pemerintah Kabupaten Lebong

1

IPP

Laporan Carry Over

Lampiran 5 /6 - 19

No. 1

IKK Uraian 2

Bidwas 3

No. 4

Uraian 5


ST 7

Judul ST 8

TL

Keterangan

9

10

51

Bimtek Reviu RKA pada Pemda A

APD

8

kami menyarankan kepada Inspektur Mukomuko agar memantau finalisasi RPJMD Kabupaten Mukomuko untuk periode tahun 2016-2020, sehingga bila terjadi pengaruh terhadap perubahan atas hasil reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD dapat dilakukan penyesuaian dengan segera.

LBA-0374/PW06/3/2016

ST-0656/PW06/3/2016

Bimtek Reviu RKA-SKPD dan PPKD Tahun 2016 pada Inspektorat Kabupaten Mukomuko

1

52

Bimtek Reviu RKA pada Pemda B

APD

9

LBA-0389/PW06/3/2016

ST-0711/PW06/3/2016

Bimtek Reviu RKA - SKPD dan RKA-PPKD bagi APIP se-Provinsi Bengkulu

1

53

Bimtek Reviu RKA pada Pemda C

APD

10

LHE–0495/PW06/3/2016

0895/PW06/3/2016

Bimtek dan Quality Assurance Reviu RKA-SKPD dan RKAPPKD TA.2017 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang

1

54

DAK Advence Peyment

APD

11

Selalu memantau finalisasi RPJMD Provinsi Bengkulu untuk periode 2016 - 2022 dan hasil reviu RKPD Provinsi Bengkulu tahun 2017 sehingga bila dimungkinkan terjadi pengaruh terhadap perubahan hasil reviu RKA-SKPD dan RKA-PPKD dapat dilakukan penyesuaian segera Dalam pelaksanaan reviu RKA-SKPD yang lainnya dan reviu RKA-PPKD, kepada Inspektorat Kabupaten Kepahiang kami sarankan untuk mengikuti program reviu yang telah disusun dan yang telah dipraktikan dalam reviu RKA Inspektorat. disarankan kepada Bupati Mukomuko agar menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko untuk: Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Bagian Perencanaan yang kurang cermat dalam menentukan lokasi pembangunan IPAL sesuai dengan kriteria dalam Petunjuk Teknisnya.

S-0766/PW06/3/2016

ST-0322/PW06/3/2016

melaksanakan Verifikasi Advance Payment DAK Reimbursement Bidang Infrastruktur Tahun 2016 pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko

1

55

DAK Reimbursment_1

APD

12

LAP-0104/PW06/3/2016

ST-0154/PW06/3/2016

melaksanakan Verifikasi Output Dana Alokasi Khusus (DAK) Reimbursement Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu

0

56

DAK Reimbursment_2

APD

13

LAP-0108/PW06/3/2016

ST-0157/PW06/3/2016

melaksanakan Verifikasi atas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reimbursement Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 pada Kabupaten Seluma

1

57

DAK Reimbursment_3

APD

14

1. Merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu agar menarik kembali kelebihan pembayaran kepada Rekanan (PT Lestari Sarana Mandiri Bengkulu) sebesar Rp3.923.500,00 dan selanjutnya menyetorkan ke Kas Daerah sebelum diberikan jaminan pemeliharaan pada saat penyerahan FHO pada pekerjaan Jaringan Irigasi D.I Air Palik 2. Merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu agar memerintahkan kepada Rekanan (PT. Haima Putra Pengulu) untuk segera melakukan penambahan atas kekurangan pekerjaan dan perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Lubuk Durian 3. Merekomendasikan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air untuk segera melakukan pencairan dan penyetoran uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp129.519.650,- ke Kas Daerah Provinsi bengkulu sebelum tanggal 31 April 2016. Bupati Seluma agar: Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk memberi sanksi sesuai ketentuan kepada petugas yang menyusun perencanaan kegiatan Penambahan Pipa Distribusi PDAM ke Rumah Warga (SR) di Sekitar Kota Tais DAK Infrastruktur Air Minum TA 2015. kami menyarankan kepada walikota Bengkulu agar menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk: a. Memberikan teguran kepada PPTK atas kelalaiannya sesuai peraturan yang berlaku, b. Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan DAK dengan berpedoman kepada petunjuk teknis yang berlaku.

LEV-0109/PW06/3/2016

ST-0152/PW06/3/2016

Verifikasi DAK Reimbursement Bidang Infrastruktur Tahun 2015 pada Kabupaten Mukomuko

1

58

DAK Reimbursment_4

APD

15

LAP-0170/PW06/3/2016

ST-0161/PW06/3/2016

DAK Reimbursment_5

APD

16

LHV-0110/PW06/3/2016

ST-0151/PW06/3/2016

melaksanakan Verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Reimbursement Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kota Bengkulu melaksanakan Verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Reimbursement Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kaur

1

59

menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan DAK dengan berpedoman kepada petunjuk teknis yang berlaku. 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur untuk memerintahkan PPTK DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tersebut dengan menyetor ke Kas Daerah senilai Rp1.079.341,20, bukti tindak lanjut dikirim ke Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu. 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur untuk memerintahkan PPTK DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi untuk mempertanggungjawabkan kekurangan pekerjaan tersebut dengan memerintahkan KSM Kemiling Payak Untuk mengerjakan kekurangan pekerjaan bak penampung limbah sesuai dengan kontrak/SPK senilai Rp5.300.411,28 bukti tindak lanjut dikirim ke Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.

60

DAK Reimbursment_6

APD

17

LAP-0709/PW06/3/2016

ST-0156/PW06/3/2016

melaksanakan Verifikasi atas Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reimbursement Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 pada Kabupaten Bengkulu Tengah

1

61

DAK Reimbursment_7

APD

18

LAP-0112/PW06/3/2016

ST-0153/PW06/3/2016

melaksanakan Verifikasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Reimbursement Bidang Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lebong

1

Kepada Bupati Bengkulu Tengah agar memerintahkan SKPD untuk menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan teknis ke-PU-an untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, mengidentifikasi faktor risiko internal dan eksternal dalam pengelolaan DAK dan langkah penanganan dampak dari risiko, melakukan reviu dalam rangka pengelolaan DAK pada tingkat kegiatan serta melakukan pemeriksaan atas pengelolaan DAK. Hasil verifikasi terhadap pemanfaatan hasil kegiatan DAK Bidang Jalan, Irigasi, Air Minum, dan Sanitasi Tahun Anggaran 2015, seluruhnya telah dimanfaatkan.

0

Lampiran 5 /7 - 19

No. 1

IKK Uraian 2

Bidwas 3

No. 4

Uraian 5


ST 7

Judul ST 8

TL

Keterangan

9

10

62

Monitoring DAK_1

APD

19

Menarik denda 43 hari keterlambatan sebesar Rp92.800.235,00 dan menyetorkannya ke rekening kas daerah serta satu copy bukti setor agar disampaikan kepada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.

LHM-0095/PW06/3/2016

ST-0158/PW06/3/2016

melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Lebong

0

63

Monitoring DAK_2

APD

20

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara agar segera memerintah PPTK untuk melengkapi kekurangan peralatan kesehatan berupa Oxygen Concentrater senilai Rp15.460.000,00. 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara agar memerintahkan PPTK memperbaiki lantai rabat beton Puskesmas Dusun Curup yang telah rusak sebesar Rp1.621.609,50. 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara agar memerintahkan PPTK mempertanggungjawakan kelebihan pembayaran pekerjaan rehabilitasi puskesmas Kemumu dengan meyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp.400.000,00 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara Agar memerintahkan PPTK DAK SMK pada SMKN 01 Padang Jaya untuk menambah/melengkapi dengan kekurangan satu buah kursi kerja dengan nilai Rp475.000,00. 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara agar memerintahkan PPTK DAK Sub. Bidang Irigasi tahun anggaran 2015 mempertanggungjawabkan kelebihan harga satuan pekerjaan dengan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp37.981.143,33 6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara menganggarkan kembali sisa DAK Reguler tahun anggaran 2015 dalam APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2017 7. Memerintahkan Kepala SKPD yang mendapat alokasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 segera menyelesaikan pekerjaan fisik.

LHM-0519/PW06/3/2016

ST-0825/PW06/3/2016

Monitoring dan Evaluasi DAK Fisik TA 2015 dan TA 2016 pada Pemkab Bengkulu Utara

0

LAP-0308/PW06/3/2016

ST-0468/PW06/3/2016

Monitoring Tindak Lanjut Optimalisasi PAD pada di LingkunganPemerintah Daerah SE-Provinsi Bengkulu Tahun 2015

0

LHP-0349/PW06/3/2016

ST-0470/PW06/3/2016

Pengawasan OPAD Tahun 2016 pada Pemerintah KabupatenRejang Lebong

1

Memerintahkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai instansi pemungut pajak daerah Kabupaten Mukomuko agar melakukan pendataan potensi terhadap wajib pajak daerah dan membuat database potensi pajak daerah secara berkala. kami rekomendasikan kepada Bupati Bengkulu Utara agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bengkulu Utara supaya mengoptimalkan potensi pajak hotel menjadi realisasi penerimaan pajak dengan cara melakukan pemeriksaan Pajak hotel dengan tahapan sebagai berikut: a. Mengusulkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang pedoman atau Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah sebagai dasar pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah

LHP-0380/PW06/3/2016

ST-0620/PW06/3/2016

OPAD 2016 pada Pemkab Mukomuko

1

LHE-0353/PW06/3/2016

ST-0448/PW06/3/2016

Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara

0

kami menyarankan kepada Bupati Kaur agar: Menginstruksikan Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur untuk : Membuat mekanisme/prosedur pemutahiran database potensi dan melakukan pemutahiran database potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkala. kami memberikan rekomendasi kepada Bupati Kepahiang agar Pemerintah Kabupaten Kepahiang melaksanakan Surveilans kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LHP-0352/PW06/3/2016

ST-0471/PW06/3/2016

OPAD Tahun 2016 pada Pemkab Kaur

1

LHE-0241/PW06/3/2016

ST-0344/PW06/3/2016

melakukan Evaluasi Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas Program Penanggulangan Penyakit Menular Kabupaten Kepahiang

1

8. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengajukan transfer ke Kementerian Keuaangan atas pekerjaan fisik DAK tahun anggaran 2016 yang telah 100% 64

Penerimaan Negara/Daerah_1

APD

21

65


APD

22

66


APD

23

67


APD

24

68


APD

25

69

Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah Bidang Kesra (Program PPM) pada Pemda

APD

26

Merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu untuk menetapkan target PAD pada APBD Provinsi Bengkulu berdasarkan potensi PAD atas hasil pendataan di lapangan Direkomendasikan kepada Bupati Rejang Lebong untuk memerintahkan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong agar: Berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk menyusun Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) dan ayat (5) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Lampiran 5 /8 - 19

No. 1

IKK Uraian 2

Bidwas 3

No. 4

Uraian 5 Merekomendasikan kepada Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Lebong agar mengimplementasikan penggunaan Aplikasi SIMDA Pendapatan dalam pengelolaan pendapatan daerah pada tahun 2016. 1. Memerintahkan Bidang Aset DPPKA untuk melakukan rekonsiliasi aset secara periodik, 2. Melakukan penguatan sumber daya manusia pengelola aplikasi SIMDA BMD dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. 1. Mendorong Peningkatkan Capaian target Pendapatan pemda Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. 2. Menata pengelolaan keuangan lebih akuntabel dengan memperhatikan dan ketaatan kepada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan (Adiquate Disclosure ), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas penerapan sistim pengendalian intern; 3. Mendorong pemerintah daerah meningkatkan PAD untuk meningkatkan derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan daerahnya; 4. Mendorong peningkatan Derajat Kontribusi BUMD (kontribusi Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD;

70

Pengawasan Permintaan Stakeholder_1

APD

27

71

Pengawasan Permintaan Stakeholder_2

APD

28

72

Pengolahan dan Kompilasi LKPD dan Analisis Kinerja Keuangan Pemda

APD

29

73

Audit Kinerja Pelayanan pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman

APD

30

74

Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan

APD

31

75

Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan

APD

32

76

Pengawasan Lintas Sektor Pembangunan Daerah atas Pengelolaan Pinjaman Daerah

APD

33


ST 7

Judul ST 8

TL

Keterangan

9

10

LAP-0044/PW06/3/2016

ST-0041/PW06/3/2016

melakukan pendampingan Implementasi Aplikasi SIMDA Pendapatan pada Kabupaten Lebong Tahun 2016

1

ND-103/PW06/3/2/2016

ST-0088/PW06/3/2016

melakukan Pendampingan/ Asistensi Penyusunan LKPD Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Bengkulu

1

LAP-0460/PW06/3/2016

ST-0720/PW06/3/2016

Kompilasi Laporan Keuangan dan Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual se-Provinsi Bengkulu

1

kami merekomendasikan kepada Bupati Bengkulu Utara menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara untuk: Melakukan evaluasi mengenai kecukupan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan yang dimiliki.

LHA-0379/PW06/3/2016

ST-0475/PW06/3/2016

Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Kemaritiman TA 2015 Pada Pemkab Bengkulu Utara

1

menyarankan kepada Bupati Kaur agar: 1. Menuangkan seluruh indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.741/MENKES/PER/VII/2008 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota dalam RPJMD tahun 2016-2021, dan menuangkan target capaiannya selama 5 tahun, serta diikuti dengan penyempurnaan dokumen perencanaan RKPD dan target capaiannya setiap tahun. 1. Menuangkan seluruh indikator SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota dalam dokumen RPJMD dan menuangkan seluruh indikator SPM dan target tahunan dalam dokumen RKPD untuk tahun berikutnya 2. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur agar: a) Menuangkan seluruh indikator SPM dengan target lima tahun dan target tahunan dalam dokumen Renstra dan menuangkan seluruh indikator SPM serta target tahunan kedalam dokumen Renja dan RKA/DPA SKPD untuk periode berikutnya b)Memberikan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu c)Merekrut guru PNS/honorer untuk memenuhi kekurangan guru sesuai dengan mata pelajaran yang dibutuhkan d) Menyiapkan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 e)Melakukan pendataan terhadap sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang atau membutuhkan perbaikan dan menyampaikan kepada TAPD untuk dijadikan dasar alokasi anggaran dalam bidang pendidikan f) Melakukan penyusunan profil pendidikan segera setelah tahun ajaran berakhir

LAP-0289/PW06/3/2016

ST-0465/PW06/3/2016

Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang KesehatanTA.2015 pada Pemerintah Kabupaten Kaur

0

LAP-0309/PW06/3/2016

ST-0469/PW06/3/2016

Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Pendidikan TA 2015 Pada Pemkab Rejang Lebong

0

a. Meminta dokumen terkait pinjaman daerah kepada dr. Zulman Zuri Amran selaku Direktur RSUD dr. M. Yunus (periode tahun 2008-2010) yang menandatangani perjanjian dan mengarsipkan dokumen terkait pinjaman daerah tersebut dalam arsip RSUD dr. M. Yunus; b. Melakukan penatausahaan pinjaman daerah (RSUD dr. M. Yunus) secara tertib; c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pinjaman daerah.

LHE-0498/PW06/3/2016

ST-0738/PW06/3/2016

Pengawasan Lintas Sektoral atas Pinjaman Daerah pada Provinsi Bengkulu

0

1

Lampiran 5 /9 - 19

No. 1

IKK Uraian 2

Bidwas 3

No. 4

Uraian 5 1) Menyusun prosedur standar operasional eliminasi malaria di wilayah Kabupaten Kepahiang dalam suatu komitmen yang dituangkan dalam perundangan daerah. 2) Mengerakkan potensi Sumber Daya (manusia, anggaran, sarana dan prasarana serta dukungan lainnya) dalam melaksanakan eliminasi malaria. 3) Mengkoordinasikan kegiatan eliminasi malaria dengan llintas program dan sektor terkait. 4) Menyiapkan Juru Malaria Desa dan Kader Posmaldes di desa-desa endemik terpencil dan tidak terjangkau pelayanan petugas kesehatan. 5) Melaksanakan peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan eliminasi malaria di wilayah Kabupaten Kepahiang sesuai yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia. 6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas penanggulangan penyakit menular sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. 7) Melaksanakan Surveilans Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Meningkatkan kompetensi SDM pengelola aplikasi, dan mengembangkan aplikasi yang ada (SKDR Surveilans). 9) Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang agar memerintahkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes) untuk melakukan pencatatan dan pelaporan penyakit menular secara rutin dan berkala sesuai Permenkes Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, pasal 38 ayat (1) dan (5). 10) Meningkatan kegiatan promosi terhadap penanggulangan penyakit menular sesuai dengan Permenkes Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular. 1. Aspek Kebijakan - Menerbitkan peraturan daerah tentang Pengelolaan Kerja Sama Daerah, Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama daerah yang mencakup seluruh SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Bengkulu. - Menginstruksikan Kepala SKPD terkait untuk melakukan identifikasi potensi kerja sama daerah dan mengusulkan kepada Ketua TKKSD. - Menginstruksikan Ketua TKKSD untuk membuat Keputusan TKKSD tentang Pembentukan Tim Teknis Kerja Sama Daerah yang bertugas untuk menyiapkan kerja sama daerah sesuai dengan kebutuhan. - Menginstruksikan Ketua TKKSD secara periodik melakukan inventarisasi dan pemetaan potensi daerah yang bisa dikerjasamakan dan menyusun prioritas obyek yang bisa dikerjasamakan.

77

Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi (Program Penguatan Ekonomi Lokal)

APD

34

78

Pengawasan Lintas Sektoral atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

APD

35

2. Aspek Kelembagaan - Mengoptimalkan fungsi urusan Kerja sama Daerah dengan menambah SDM dan menyesuaikan anggaran yang dibutuhkan. - Menugaskan Bidang Pendapatan DPPKA Kota Bengkulu untuk melakukan monitoring terhadap potensi pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil kerja sama daerah.

3. Aspek Proses Manajemen 1) Tahap Perencanaan - Melakukan penyesuaian/sinkronisasi antara dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD dengan kegiatan kerja sama daerah yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang. - Menginstruksikan unit kerja yang melaksanakan fungsi kerja sama daerah untuk menyusun peta potensi kerja sama daerah dan mencantumkannya dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD).


ST 7

Judul ST 8

TL

Keterangan

9

10

LHE-0241/PW06/3/2016

ST-0344/PW06/3/2016

melakukan Evaluasi Pengawasan Lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas Program Penanggulangan Penyakit Menular Kabupaten Kepahiang

1

LHE-0444/PW06/3/2016

ST-0704/PW06/3/2016

Pengawasan Lintas Sektoral atas Pengelolaan dan penyelenggaraan Kerjasama Daerah pada Pemerintah Kota Bengkulu

1

Lampiran 5 /10 - 19 IKK

No.

Uraian 2

1

Bidwas 3

No. 4

Uraian 5 1) Melakukan audit lanjutan atas tiga kontrak yang berindikasi merugikan daerah sebagaimana disebutkan dalam hasil audit BPK-RI. 2) Meminta/meminjam kembali ketiga kontrak beserta addendumnya dari auditan dan menganalisa ketidaksesuaiannya dengan ketentuan (tidak diperkenankan) dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dengan perubahannya pasal 87 ayat (1) dan (2). 3) Menganalisa kembali analisa harga satuan baru yang diberikan oleh pihak auditan untuk memastikan bahwa analisa harga satuan yang dibuat tersebut sudah sesuai dengan standar harga yang berlaku dan kelengkapan administrasi berupa negosiasi harga atas harga penggunaan alat baru telah sesuai dengan ketentuan. 4) Meminta dan menganalisa as built drawing (dokumen gambar dan realisasi perhitungan hasil akhir pekerjaan) ketiga kontrak dimaksud untuk menghitung dan memastikan volume yang terpasang telah sesuai dengan volume pekerjaan yang dibayarkan kepada rekanan. 5) Meminta dan menelaah Laporan Harian Konsultan Pengawas, Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontraktor termasuk Daftar Kehadiran Harian Operator Alat Berat, Dokumen Data Alat Berat yang beroperasi setiap hari selama waktu pelaksanaan pekerjaan. Laporan Pengelola Teknis (Pengawas Lapangan). 6) Menelaah adanya dokumen/surat permintaan perubahan metode kerja dari kontraktor kepada PPK atau PPTK. 7) Meminta dan menelaah data pengelola keuangan berupa SK KPA, PPK, PPTK, P2HP. 8) Mengumpulkan dan menganalisa data keuangan ketiga kontrak dimaksud, seperti hubungan antara tanggal kontrak, tanggal addendum kontrak dengan pembayaran terminnya. 9) Melakukan konfirmasi dan wawancara lapangan dengan pihak-pihak terkait seperti operator alat berat, pemilik alat berat yang disewa, pengawas lapangan/konsultan pengawas dan masyarakat setempat yang bermukim dekat dengan lokasi proyek. Merekomendasikan kepada Gubernur agar: 1) Berkoordinasi dengan Bupati Seluma dan Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Bengkulu yang belum mengajukan usulan penetapan ruas-ruas jalan berdasarkan fungsi agar mengajukan usulan ruas-ruas jalan berdasarkan fungsi di wilayahnya masing-masing dengan memperhatikan Keputusan Menteri mengenai penetapan ruas-ruas jalan menurut fungsinya untuk jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer di wilayah Provinsi Bengkulu. 2) Memberi perintah kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu agar berkoordinasi dengan penyelenggara jalan nasional, kabupaten/kota untuk melakukan inventarisir ruas jalan dalam rangka penetapan fungsi jalan serta memutakhirkan data status jalan di wilayah Provinsi Bengkulu.

Tidak dilakukan evaluasi karena sedang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu a. Terhadap aset yang belum diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, kami sarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengajukan persetujuan hibah Kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Kekayaan Negara melalui mekanisme hibah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun anggaran 2011; b. Terhadap kondisi aset yang rusak berat, kami sarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengajukan permohonan persetujuan penghapusan kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Kekayaan Negara terhadap aset yang bernilai dibawah Rp25.000.000,00 dan tahun perolehan dibawah tahun 2011 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun anggaran 2011.

79

Probity Audit

APD

36

80

Evaluasi Kondisi Infrastruktur Jalan di Bengkulu

APD

37

81

Evaluasi Program Dana Bergulir Samisake di Kota Bengkulu Pengelolaan Aset Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Pemerintah Daerah di Bengkulu

APD

38

APD

39

82


TL

Keterangan

9

10

ST 7

Judul ST 8

LAP-0411/PW06/3/2016

ST-0728/PW06/3/2016

Quality Assurance (QA) Atas Audit Terhadap Kontrak yang Berindikasi Merugikan Daerah Hasil Audit BPK yang Dilakukan Oleh Tim Inspektorat Kabupaten Kaur

1

LHE-0466/PW06/3/2016

ST-0765/PW06/3/2016

Evaluasi Kondisi Infrastruktur Jalan di Wilayah Bengkulu

0

S-1921/PW06/3/2016

ST-0760/PW06/3/2016

1

LAP-0497/PW06/3/2016

ST-0776/PW06/3/2016

Evaluasi Program Dana Bergulir Samisake Tahun 2014-2015 di Kota Bengkulu Monitoring dan evaluasi Pengelolaan aset dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tahun anggaran 2014 dan 2015 pada pemkab Bengkulu Selatan

0

Lampiran 5 /11 - 19

No. 1

IKK Uraian 2

Bidwas 3

No. 4

Uraian 5 1. Menginstruksikan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Kota Bengkulu melakukan koordinasi, pendekatan dan dialog secara intensif dengan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Provinsi Bengkulu dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu untuk penyelesaian proses penetapan status lahan Kawasan Wisata Pantai Panjang menjadi hak pengelolaan lahan (HPL) Pemerintah Kota Bengkulu. 2. Mempertimbangkan dan mengusulkan pada TAPD untuk menerapkan perencanaan anggaran berbasis beban kerja, khususnya dalam kaitan pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Panjang dengan memperhatikan beban kerja pada Dinas Pariwisata dan Ekomomi Kreatif Kota Bengkulu sesuai tugas pokok dan fungsi serta amanat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 39 Tahun 2015 tanggal 18 Maret 2015 tentang Penetapan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bengkulu sebagai Penanggung Jawab Kerjasama Pengelolaan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kota Bengkulu di Kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu. 3. Menginstruksikan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Bengkulu berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu untuk melakukan penagihan kepada delapan perusahaan atas kewajiban kontribusi PAD yang belum dipenuhi yaitu: No. Pihak Ketiga Jumlah (Rp) 1. CV. Dwi Puja Kesuma (Hotel Bidadari) 184.500.000,00 2. CV. Nala Wisata Abadi (Hotel Nala) 21.600.000,00 3. CV. Kemuning Shakty (Kemuning Resto) 98.550.000,00 4. CV. Ratu Putri Gading Cempaka (Café Arwana) 32.850.000,00 5. Panorama Wisata (Malibu dan Pattaya) 92.199.800 6. PT. Pantai Indah Lestari (Rainbow Café) 11.250.000,00 7. PT. Bintang Azzahra (RM. Permata) 9.055.200,00 8. PT. Darmawan Subekti (Pasir Putih) 25.000.000,00 Jumlah 475.005.000,00 1. Menginvetarisir kembali tahun perolehan aset atas mutasi aset SKPD tahun 2012. 2. Menelusuri kembali aset SKPD Dinas Pendidikan yang berasal dari APBD dan APBN. 3. Melakukan rekonsiliasi data Aset, Realisasi Anggaran, Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendaharan Umum Daerah secara berkala pada tahun anggaran berjalan

83

Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Panjang Bengkulu

APD

40

84

Asistensi SIMDA pada Pemda_1

APD

41

85


APD

42

86


APD

43

87


APD

44

88

Implementasi Simda Desa pada Desa_1

APD

89

Implementasi Simda Desa pada Desa_2

APD


ST 7

Judul ST 8

TL

Keterangan

9

10

LEV-0509/PW06/3/2016

ST-0771/PW06/3/2016

Evaluasi Pengelolaan Kawasan wisata pantai panjang pemerintah kota Bengkulu

0

LAP-0573/PW06/3/2016

ST-0228/PW06/3/2016

melaksanakan Asistensi SIMDA untuk Proses Penyusunan LKPD Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko

1

1. Berdasarkan kondisi penerapan aplikasi SIMDA Pendapatan Tahun 2016 diperlukan pendampingan dan monitoring yang efektif agar tahun 2016 dapat menerapkan SIMDA Pendapatan secara komprehensif 2. Pengelolaan pendapatan daerah sebaiknya menggunakan aplikasi dan terpusat di DPPKA Rejang Lebong Melakukan rekonsiliasi antara SIMDA Pendapatan dan SIMDA Keuangan baik fisik maupun program Kami sarankan kepada Kepala Dinas PPKAD untuk mengkomunikasikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu terkait angka saldo awal, agar dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 dapat menggunakan angka saldo awal yang telah diperbaiki.

ND-173/PW06/3/1/2016

ST-0478/PW06/3/2016

Sosialisasi Implementasi Program SIMDA Pendapatan pada Pemkab Rejang Lebong

1

ND-220/PW06/3/2016

ST-0619/PW06/3/2016

1

LAP-0396/PW06/3/2016

ST-0685/PW06/3/2016

Asistensi SIMDA Pendapatan pada Pemerintah Kabupaten Seluma Asistensi Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menggunakan aplikasi SIMDA BMD pada Pemkab Seluma

45

kami mengharapkan Saudara segera menindaklanjuti hasil piloting tersebut sebagai berikut: 1. Melakukan koordinasi dengan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu untuk serah terima aplikasi Siskeudes ke Kabupaten Bengkulu Tengah. 2. Melakukan monitoring implementasi Siskeudes di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah;

LAP-0355/PW06/3/2016

ST-0622/PW06/3/2016

Piloting Simda Desa pada Pemdes Jumat Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah

1

46

kami merekomendasikan kepada Camat Kedurang agar melakukan monitoring pelaksanaan implementasi Siskeudes di desa Durian Sebtang tersebut.

LAP-0378/PW06/3/2016

ST-0689/PW06/3/2016

Piloting Simda Desa pada Pemdes Durian Sebatang Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatana

1

1

Lampiran 5 /12 - 19 IKK

No.

Uraian 2

Bidwas 3

No. 4

90

Monitoring Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

APD

47

kepada Kepala Desa Lubuk Sirih Ulu Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan kami rekomendasikan agar: Melakukan Perubahan Peraturan Desa dan APBDes Tahun Anggaran 2016, dan merubah anggaran Belanja Bidang Tidak Terduga sebesar Rp4.797.581,00 ke dalam kelompok Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan/atau Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan mengacu pada tata cara dan ketentuan mengenai Perubahan Peraturan Desa dan APBDes diatur dalam Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

91

Pilotting Implementasi Simda Desa pada Desa

APD

48

92

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi atas hasil audit BPK pada Pemda

APD

49

93

Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual

APD

50

94

Evaluasi SAKIP

APD

51

95

Pengawasan Assurance SPIP / Korsupgah KPK-BPKP_1

APD

52

96

Pengawasan Assurance SPIP / Korsupgah KPK-BPKP_2

APD

53

kami merekomendasikan Camat Sukaraja agar berkoordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Seluma untuk: Memantau pelaksanaan implementasi siskeudes pada seluruh desa di wilayah Kecamatan Sukaraja Kami sarankan kepada Bupati Seluma agar menginstruksikan kepada: Sekretaris Daerah Untuk berperan aktif selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam mengkoordinasikan tindak lanjut mengenai aset tanah yang melibatkan Bagian Administrasi Pemerintahan dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 1. Merekrut pegawai dengan latar belakang akuntansi dan membuat mapping pegawai sebelum melakukan perputaran/rotasi pegawai 2. Melakukan pengembangan SDM pegawai dan peningkatan kualitas terutama bagi tim Penyusun LKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, baik di lingkup SKPD maupun DPPKAD rekomendasikan kepada Bupati Kaur sebagai berikut Dalam hal Perencanaan Kinerja, agar: Mempublikasikan RPJMD dan Renstra SKPD dalam website pemerintah daerah melaksanakan dan menyelesaikan tindak lanjut atas permasalahan hasil korsupgah pada bidang pendapatan, bidang pengadaan barang dan jasa, serta bidang APBD, Hibah dan Bansos tahun 2015. Daftar Risiko dan Rencana Aksi

97

Evaluasi Maturitas SPIP_1

APD

54

98


APD

55

99


APD

56

100


APD

57

1

Uraian 5


TL

Keterangan

9

10

ST 7

Judul ST 8

LHE-0328/PW06/3/2016

ST-0572/PW06/3/2016

Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dan SILPA Dana DesaTahun 2015 pada Pemerinrtah Desa Lubuk Sirih Ulu KecamatanManna Kabupaten Bengkulu Selatan

1

LAP-0358/PW06/3/2016

ST-0623/PW06/3/2016

Piloting Simda Desa pada Pemdes Sidosari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

1

LBA-0351/PW06/3/2016

ST-0568/PW06/3/2016

Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Aksi atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2015 pada Pemda Seluma

1

ND-106/PW06/3/2/2016

0081/PW06/3/2016

Asistensi Penyusunan LKPD Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah

0

LEV-0357/PW06/3/2016

ST-0535/PW06/3/2016

Evaluasi SAKIP Tahun 2015 pada Pemkab Kaur

1

LHM-0463/PW06/3/2016

ST-0786/PW06/3/2016

Monitoring tindak lanjut hasil korsupgah TA 2015 pada Kabupaten Seluma

1

LAP-0497/PW06/3/2016

ST-0910/PW06/3/2016

Asistensi Penilaian Resiko dalam rangka Korsup Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Provinsi Bengkulu

1

Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, “Berkembang”, maka saran peningkatan yang perlu dilakukan dan diperbaiki secara umum oleh Pemerintah Kabupaten Kaur pada tingkat “Rintisan” adalah perlu melakukan “sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh pegawai “

LAP-0205/PW06/3/2016

ST-0253/PW06/3/2016

melakukan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Kaur

0

Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, “Berkembang”, maka saran peningkatan yang perlu dilakukan dan diperbaiki secara umum oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan pada tingkat “Rintisan” adalah perlu melakukan “sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh pegawai “ Pemerintah Bengkulu Tengah agar : aturan perilaku dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dalam masing-masing unit kerja, agar stándar kompetensi jabatan dan uraian tugas dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di masingmasing SKPD dan promosi/mutasi pejabat struktural serta pegawai berdasarkan kompetensi jabatan/pegawai; Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu menyusun pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) termasuk pengaturan penilaian risiko pada saat penyusunan perencanaan dan pencapaian tujuan entitas dan kegiatan Untuk meningkatkan maturitas ke tingkat berikutnya, “terdefinisi”, maka saran peningkatan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sebagai berikut: Untuk mencapai tingkat maturitas “Terkelola dan terukur” pada fokus penilaian penegakan integritas dan nilai etika, pimpinan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara harus melakukan pemantauan/evaluasi penerapan Aturan Perilaku (Kode Etik) secara berkala dan terdokumentasi.

LHE-0204/PW06/3/2016

ST-0249/PW06/3/2016

melakukan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

0

LHE-0235/PW06/3/2015

ST-0268/PW06/3/2016

melakukan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) di Kabupaten Bengkulu Tengah

0

LAP-0225/PW06/3/2016

ST-0298/PW06/3/2016

melaksanakan Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bengkulu Utara

0

Lampiran 5 /13 - 19

No. 1

IKK Uraian 2

Bidwas 3

No. 4

Uraian 5


ST 7

Judul ST 8

TL

Keterangan

9

10

101


APD

58

kami menyarankan Gubernur Bengkulu berupaya untuk meningkatkan skor setiap unsur/subunsur pengendalian terutama untuk unsur/subunsur dengan skor di bawah 3,00 (terdefinisi) sebagai berikut: Terkait Unsur Lingkungan Pengendalian Agar menginstruksikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu: - Untuk meningkatkan subunsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika dengan membuat dan menetapkan secara formal Aturan Perilaku Pegawai (Kode Etik) yang berlaku umum serta mengkomunikasikannya kepada pegawai di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan segera menerapkannya.

LEV-0263/PW06/3/2016

ST-0385/PW06/3/2016

Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Bengkulu

0

102

Perencanaan Pembangunan

APD

59

Kami menyarankan agar : 1. Kepala Bappeda Kab. Kaur segera membentuk Tim Penyusun Renstra SKPD Kab. Kaur dan memerintahkan Tim Penyusun Renstra SKPD Kab. Kaur untuk menjalankan tugasnya menyusun Renstra-SKPD 2. Kepala Bappeda Kab. Kaur segera membentuk Tim Penyusun Renja SKPD Kab. Kaur dan mengingatkan Tim Penyusun Renja SKPD Kab. Kaur supaya memperhatikan jadwal, kegiatan dan pembagian tugasnya dan kerangka (outline) Renja-SKPD 3. Ketua TAPD Kab. Kaur untuk memperbaiki proses penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran sebelumnya 4. Kepala DPPKAD Kab. Kaur menginstruksikan admin SIMDA Keuangan untuk meyesuaikan parameter dan menginputkan RKA-SKPD dan RKA-PPKD segera setelah KUA PPAS disepakati 5. Ketua TAPD Kab. Kaur untuk segera menyiapkan Raperda APBD Tahun Anggaran 2017 dan memperbaiki proses penyiapan rancangan Perda APBD agar lebih tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 31 Tahun 2016 paling lambat tanggal 31 Desember Tahun 2016

LHA-0505/PW06/3/2016

ST-0878/PW06/3/2016

Asistensi Penyusunan APBD pada Pemerintah Kabupaten Kaur

0

103

Asesment GCG pada BUMD Kab/Kota

AN

1

LAP-0424/PW06/4/2016

ST-0629/PW06/4/2016

Evaluasi Internal Control PDAM/BUMD A

AN

2

LAP-0382/PW06/4/2016

ST-0671/PW06/4/2016

Diagnostic Assesment Good Corporate Governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Bimex Bengkulu Tahun 2016 Reviu atas Peningkatan Produksi dan Distribusi Benih pada PT Pertani (Persero) Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016

1

104

- Untuk menyusun pedoman tata kelola perusahaan (code of corporate govrnance ) - untuk menyusun corporate plan dan RKAP perusahaan - kepada Kepala Cabang PT Pertani (Persero) Cabang Bengkulu agar Memerintahkan Kepala Unit Penangkar Benih (UPB) Sukasari Argamakmur untuk menagih uang sebesar Rp1.830.175,00 dari Kelompok Tani Panca Usaha I dan Kelompok Tani Mandiri sebagai pengganti dana PMN - Kepala Cabang PT Pertani (Persero) Cabang Bengkulu agar memerintahkan Kepala Unit Produksi Benih (UPB) Sukasari Argamakmur untuk mengajukan kebutuhan biaya operasional kantor pada PT Pertani (Persero) kantor Cabang Bengkulu dan menyetorkan kembali ke rekening dana PMN sebesar Rp19.231.799,00 - Kepala Cabang PT Pertani (Persero) Cabang Bengkulu agar memerintahkan Kepala Unit Produksi Benih (UPB) Sukasari Argamakmur untuk pengadaan CBKS agar memperhatikan pedoman yang ada dan peraturan perpajakan - Kepala Cabang PT Pertani (Persero) Cabang Bengkulu agar: 1) Memerintahkan Bendahara UPB Sukasari Argamakmur agar memisahkan pencatatan dana PMN dan non PMN; 2) Memerintahkan Kepala UPB Sukasari Argamakmur untuk menyampaikan laporan stock produksi atau administrasi lainnya secara tertulis pada Kantor Cabang Bengkulu. 3) Memerintahkan Bendahara untuk segera menyetorkan penerimaan piutang GP3K kelompok tani ke rekening PT Pertani (Persero) Kantor Pusat.

105

Evaluasi Internal Control PDAM/BUMD B

AN

3

- Menyampaikan secara tertulis permasalahan penjualan oleh pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) tersebut kepada Dinas Perdagangan - Menyampaikan secara tertulis permasalahan kelebihan stok pupuk urea bersubsidi di Gudang Pengecer Gapoktan Seroja 1 di Wilayah Pematang Gubernur, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu kepada Dinas Pertanian Kota Bengkulu

LR-0376/PW06/4/2016

ST-0669/PW06/4/2016

Reviu atas Peran PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) Dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan Tahun 2015 dan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2016

0

1

Lampiran 5 /14 - 19

No.

IKK

1

Uraian 2

Bidwas 3

No. 4

106

Evaluasi Internal Control PDAM/BUMD C

AN

4

- mengkomunikasikan secara jelas rencana jangka panjang serta RKAP - melakukan sosialisasi tujuan perusahaan kepada semua karyawan - menyusun job description untuk tiap-tiap jabatan - memberlakukan formulir bernomor urut tercetak

107

Evaluasi Kinerja Perusda

AN

5

108

Evaluasi Kinerja PDAM Kab/Kota A

AN

6

109

Evaluasi Kinerja PDAM Kab/Kota B

AN

7

110

Evaluasi Kinerja PDAM Kab/Kota C

AN

8

111

Evaluasi Kinerja PDAM Kab/Kota D

AN

9

10 112

Evaluasi Kinerja PDAM Kab/Kota E

AN

11

113

Evaluasi Kinerja PDAM Kab/Kota F

AN

12

114

Evaluasi Kinerja PDAM Kab/Kota G

AN

13

115

Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Kab/Kota A

AN

14 15

116

Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Kab/Kota B

AN

16

117

Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Kab/Kota C

AN

17

118

Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Kab/Kota D

AN

Uraian 5


TL

Keterangan

9

10

ST 7

Judul ST 8

LAP-0422/PW06/4/2016

ST-0755/PW06/4/2016

Evaluasi SPIP pada PDAM Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah

0

- Membuat program penagihan piutang usaha perusahaan dan secara berkala melaporkan kondisi saldo piutang usaha kepada pemilik melalui Dewan Pengawas - Untuk membatalkan SK Direksi Nomor 1 Tahun 2015 dan mengusulkan kepada Gubernur besaran gaji Direksi melalui Dewan Pengawas.

LEV-0423/PW06/4/2016

ST-0594/PW06/4/2016

Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Bimex Bengkulu Tahun 2015

0

- Menetapkan SK Direktur mengenai jabatan, tugas dan tanggung jawab masingmasing pegawai di lingkungan PDAM Memerintahkan kepala Bagian Teknik untuk segera melakukan uji pengawasan kualitas air minum sehingga dapat diinformasikan kepada pelanggan bahwa kualitas air minum PDAM Kabupaten Bengkulu tengah sudah sesuai standar kesehatan Menyusun RKAP Tahun anggaran 2016 dilengkapi dengan Proyeksi Neraca tahun berikutnya sesuai dengan Keputusan Meneteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum melakukan koordinasi dengan Dispenda Provinsi Bengkulu tentang Besaran Jumlah Pajak Air Permukaan tahun 2015 sehingga tidak terjadi penunggakan pajak daerah, setelah diketahui besaran jumlah pajak atersebut ke kas daerah provinsi Bengkulu - Menginstruksikan Tim SPI untuk menindaklanjuti sambungan ilegal dan memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai PDAM yang bekerja tidak sesuai aturan

LEV-0220/PW06/4/2016

ST-0231/PW06/4/2016

Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah

1

LEV-0212/PW06/4/2016

ST-0230/PW06/4/2016

Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Rejang Lebong

1

LEV-0221/PW06/4/2016

ST-0283/PW06/4/2016

Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara

1

LEV-0222/PW06/4/2016

ST-0274/PW06/4/2016

Evaluasi Kinerja PDAM Kota Bengkulu

1

-Menginventarisir pelanggan yang tidak mendapat air kemudian membuat aturan khusus tertulis mengenai permasalahan tersebut Direktur PDAM Tirta Manna agar memerintahkan Bagian Umum dan Keuangan untuk mencatat penambahan aset tetap dalam laporan keuangan tahun 2016 atas serah terima pengelolaan aset tahun 2008, 2009 dan 2013 sebesar Rp 11.666.246.000 Melakukan evaluasi atau telaah mendalam terhadap jumlah pelanggan yang terdaftar di PDAM Tirta Alami Kabupaten Kepahiang Segera menegur sopir mobil tangki, Kasubbag Hublang dan Kabag Teknik serta membuat SOP penerimaan air tangki agar pengendalian intern pada administrasi penerimaan mobil tangki menjadi lebih akuntabel - Memperbaiki penanganan keluhan pasien yang dilayani oleh petugas yang tepat dan dilengkapi uraian tugas serta SOP - Berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk memproses perubahan administrasi pengelolaan parkir pada area RSUD Kabupaten Kepahiang dan melaporkannya kepada Bupati Kepahiang - Menyusun SOP uang muka pasien rawat inap yang belum jelas statusnya sebagai pasien umum atau pasien BPJS - melakukan pembayaran utang jasa layanan langsung kepada petugas yang bersangkutan dan langsung melalui ke rekening bank atas nama petugas yang bersangkutan - Menyusun SOP Pengelolaan kas, SOP Pengelolaan Piutang, SOP Pengelolaan Hutang, SOP Pengadaan Barang dan Jasa dan SOP Pengelolaan Barang inventaris serta mensosialisasika dan memonitor pelaksanaanya

18

- Berkoordinasi dengan Biro Keuangan Provinsi Bengkulu untuk memproses penyesuaian setoran pendapatn giro

19

- Memperbaiki kinerja keuangan rumah sakit dengan cara membuat laporan keuangan berbasis SAK - Menyusun SOP Pengadaan Barag dan Jasa

1 LEV-0213/PW06/4/2016

ST-0294/PW06/4/2016

Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Manna Kabupaten Bengkulu Selatan

1

LEV-0280/PW06/4/2016

ST-0388/PW06/4/2016

Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Alami Kabupaten Kepahiang

1

LEV-0243/PW06/4/2016

ST-0389/PW06/4/2016

Evaluasi Kinerja PDAM Tirta Tebo Kabupaten Lebong

1

LEV-0305/PW06/4/2016

ST-0404/PW06/4/2016

Evaluasi Kinerja BLUD RSUD Kepahiang Kabupaten Kepahiang

1 1

LEV-0354/PW06/4/2016

ST-0501/PW06/4/2016

Evaluasi Kinerja RSUD BLUD Pada RSUD Dr. M Yunus Provinsi Bengkulu Tahun 2015

1

LEK-0338/PW06/4/2016

ST-0511/PW06/4/2016

Evaluasi Kinerja BLUD RSJKO Soeprapto Provinsi Bengkulu Tahun 2015

1

1 LEV-0373/PW06/4/2016

ST-0502/PW06/4/2016

Evaluasi Kinerja RSUD BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015

1

Lampiran 5 /15 - 19

No. 1 119

IKK Uraian 2

Bidwas 3

No. 4

Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi SIA BLUD_B Asistensi/Bimbingan Teknis Manajemen Aset PDAM Kab/Kota

AN AN

20

121

Asistensi/Bimbingan Teknis PTK BLUD RSUD

AN

21

122

Asistensi/Bimbingan Teknis RBA BLUD RSUD A

AN

22

123

Asistensi/Bimbingan Teknis RBA BLUD RSUD B Rekomendasi Asistensi/Bimbingan Teknis RSB RSUD Asistensi/Bimbingan Teknis SIA dan Billing System PDAM Asistensi/Bimbingan Teknis SPM BLUD RSUD

127

120

124 125

Uraian 5


ST 7

Judul ST 8 Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi SIA BLUD RSUD Hasanuddin Damrah Manna Asistensi/Bimbingan Teknis Inventarisasi Aset PDAM Bengkulu Utara

TL

Keterangan

9

10

LBA-0078/PW06/4/2016

ST-0044/PW06/4/2016

- mengiventarisasi data aset yang telah diserahkan kepada Pemkab mukomuko dan selanjutnya mengusulkan kepada pemkab Bengkulu utara untuk membuat BA serah terima aset - mengajukan surat pinjam pakai kepada pemkab Bengkulu utara terkait aset bangunan di desa gunung agung yang berdiri diatas tanah milik PDAM dan belum dimanfaatkan Mengusulkan kepada Bupati Bengkulu Utara untuk membuat Peraturan Bupati mengenai Sistem Akuntansi rumah sakit yang berpedoman pada Standar Akuntansi untuk BLUD rumah sakit; Mensosialisasikan revisi Peraturam Bupati mengenai tarif layanan kepada seluruh pegawai

LBA-0412/PW06/4/2016

ST-0708/PW06/4/2016

LBA-0077/PW06/4/2016

ST-0045/PW06/4/2016

Asistensi/Bimbingan Teknis PTK BLUD RSUD Argamakmur

0

Mengintruksikan kepada Biro Hukum kabupaten Rejang Lebong untuk menelaah kembali aturan yang terdapat pada Perbup 34 Tahun 2013 agar tidak bertentangan kepada peraturan yang lebih tinggi yakni Permendagri 61 Tahun 2007

LBA-0072/PW06/4/2016

ST-0042/PW06/4/2016

Asistensi/Bimbingan Teknis RBA BLUD RSUD Curup

1

AN

-

LBA-0362/PW06/4/2016

ST-0640/PW06/4/2016

AN

-

LBA-0240/PW06/4/2016

ST-0293/PW06/4/2016

Asistensi/Bimbingan Teknis Penyusunan RBA Pada RSUD Mukomuko Asistensi/Bimbingan Teknis Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong Asistensi/Bimbingan Teknis SIA dan Billing System PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara Asistensi/Bimbingan Teknis SPM BLUD RSUD Hasanuddin Damrah Manna

1

AN

23

Segera menertibkan SOP pada setiap bagian terkait

LBA-0253/PW06/4/2016

ST-0428/PW06/4/2016

AN

24

Mengajukan Surat Permintaan tambahan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, mengingat banyaknya pasien penyakit dalam hanya dilayani oleh satu Dokter, Mengajukan permintaan kebutuhan dokter spesial radiologi, sehingga hasil foto bisa langsung diinterpretasikan oleh dokter yang expert dibidangnya

LBA-0102/PW06/4/2016

ST-0147/PW06/4/2016

Bimbingan Teknis GCG PDAM/BUMD A

AN

25

- Menandatangani Pernyatan Pakta integritas dan menyusun pedoman Aturan Perilaku (code of conduct) bagi pegawai dilingkungan PDAM

LBA-0096/PW06/4/2016

ST-0146/PW06/4/2016

Bimbingan Teknis GCG PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara

0

128

Bimbingan Teknis GCG PDAM/BUMD B

AN

26

Menyusun SOP sebagai Pedoman dan acuan dalam menjalankan operasional PDAM yaitu SOP bagian keuangan, SOP bagian produksi, SOP bagian perencanaan, SOP bagian transmisi distribusi dan kebijkan lainnya yaitu kebijakan kode etik atau pedoman perilaku, board manual, kebijakan pengendalian dokumen dan kebijakan SPI

LBA-0219/PW06/4/2016

ST-0233/PW06/4/2016

Bimbingan Teknis GCG PDAM Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong

0

129

Bimbingan Teknis GCG PDAM/BUMD C

AN

27

-Melakukan perbaikan dokumen penjualan dan penyaluran benih bersubsidi sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Subsidi Benih Tahun Anggaran 2016 dan menyampaikannya kepada Dinas Pertanian Kabupaten Rejang Lebong untuk seterusnya dapat dilakukan perbaikan pada dokumen DUPBB

LAP-0379/PW06/4/2016

ST-0670/PW06/4/2016

Reviu Atas Peningkatan Produksi dan Distribusi Benih pada PT Sang Hyang Seri (Persero) Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016

1

28

- Menertibkan pelaksanaan transaksi pembayaran penjualan benih di cabang Bengkulu dengan menggunakan rekening bank atas nama PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Bengkulu dan selanjutnya secara berkala melakukan monitoring terhadap pelaksanaannya.

126

1 1

1

130

Verifikasi Hibah Air pada PDAM

AN

29

- memberikan rekomendasi sebanyak 363 sambungan rumah yang layak (eligible) untuk dibayar oleh Kementerian Keuangan - memberikan teguran tertulis kepada Tim PPHP (Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) dan kepada kontraktor untuk mengganti katup searah dan plug kran yang berbahan dasar kuningan

LHR-0469/PW06/4/2016

ST-0856/PW06/4/2016

Verfikasi Hibah Air pada PDAM Kabupaten Bengkulu Tengah

1

131

Evaluasi SPI pada PDAM

AN

30

-Perusahaan agar mewajibkan semua karyawan menandatngani pakta integritas secara berkala -Perusahaan agar menyusun Key Performance Indicator (KPI)

LEV-0470/PW06/4/2016

ST-0753/PW06/4/2016

Evaluasi SPIP pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu

0

Lampiran 5 /16 - 19

No. 1

IKK Uraian 2

Bidwas 3

No. 4 31

132

Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi SIA BLUD_A

AN

133

Rekomendasi Analisis BUMD dan BLUD 2016

AN

134

Audit Dalam Rangka PKKN 1

INVESTIGASI

1

135


INVESTIGASI

136


137

Uraian 5 Segera menunjuk petugas administrator dan operator SIA BLUD melalui Surat Keputusan Direktur, Meningkatkan kemampuan pegawai yang terkait dengan penyusunan RBA dengan mengikuti pelatihan penyusunan RBA, Melakukan pencatatan hutang secara tertib, sehingga saldo hutang dicatat secara up to date


ST 7

Judul ST 8

TL

Keterangan

9

10

LBA-0062/PW06/4/2016

ST-0043/PW06/4/2016

Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi SIA BLUD Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto Provinsi Bengkulu

LLWAS-0528/PW06/4/2016

ST-0939/PW06/4/2016

Rekomendasi Analisis BUMD dan BLUD 2016

Kami rekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk memproses penyimpangan Pekerjaan Pengawasan Teknis Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SR-1031/PW06/5/2016

ST-0071/PW06/5/2016

melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Pekerjaan Pengawasan Teknis Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2014

1

2

Kami rekomendasikan kepada Kepala Polres Negeri Bengkulu untuk memproses penyimpangan Pengadaan Beras oleh Satuan Tugas Pengadaan Dalam Negeri (SATGAS AD DN) pada Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu Tahun 2015 Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SR-1546/PW06/5/2016

ST-0495/PW06/5/2016

melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Beras oleh Satuan Tugas Pengadaan Dalam Negeri (SATGAS AD DN) pada Perum Bulog Divisi Regional Bengkulu Tahun 2015 Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2015

1

INVESTIGASI

3

SR-0971/PW06/5/2016

ST-0079/PW06/5/2016

INVESTIGASI

4

SR-1168/PW06/5/2016

ST-0343/PW06/5/2016

melakukan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung RSUD Mukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 dan 2013. melakukan Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015

1


Kami rekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko untuk memproses penyimpangan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan Gedung RSUD Mukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 dan 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kami rekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu untuk memproses penyimpangan Pengadaan Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

138


INVESTIGASI

5

Kami rekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kaur untuk memproses penyimpangan Kegiatan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penangkap Ikan 12 GT pada Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SR-1417/PW06/5/2016

ST-0442/PW06/5/2016

1

139


INVESTIGASI

6

SR-1439/PW06/5/2016

ST-0403/PW06/5/2016

140


INVESTIGASI

7

Kami rekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara untuk memproses penyimpangan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI di Desa Sebayur Jaya Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara T.A 2011 s.d 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Kami rekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang untuk memproses penyimpangan Pengadaan Tanah untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Kepahiang pada Bagian Pemerintah Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SR-1435/PW06/5/2016

ST-0450/PW06/5/2016

141

Pemberian Keterangan Ahli_09

INVESTIGASI

8

Laporan hasil audit kami telah ditindaklanjuti dengan memberikan keterangan ahli kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun di depan sidang Pengadilan Tipikor untuk didengar pendapatnya terkait dengan keahliannya

S-0419/PW06/5/2016

ST-0177/PW06/5/2016

melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penangkap Ikan 12 GT pada Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2015 melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI di Desa Sebayur Jaya Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara T.A 2011 s.d 2015 melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Kabupaten Kepahiang pada Bagian Pemerintah Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2014 PKA dalam Sidang Perkara Dugaan TPK Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Pruduksi Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kaur TA. 2011 a.n. terdakwa Faizal Rozi, S.Sos, ST, M.Si

142


INVESTIGASI

9

S-0602/PW06/5/2016

ST-0236/PW06/5/2016


INVESTIGASI

10

ND-014/PW06/5/2016

ST-0020/PW06/5/2016

PKA dalam sidang Perkara Dugaan TPK Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kabupaten Seluma TA. 2011 a.n. terdakwa Samidi, ST, MM PKA dalam BAP kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu atas Perkara Dugaan TPK Proyek Pembangunan Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu TA. 2014

1

143

Laporan hasil audit kami telah ditindaklanjuti dengan memberikan keterangan ahli kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun di depan sidang Pengadilan Tipikor untuk didengar pendapatnya terkait dengan keahliannya Hasil pemberian keterangan ahli kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

144


INVESTIGASI

11

S-0043/PW06/5/2016

ST-0055/PW06/5/2016

1

145


INVESTIGASI

12

ND-030/PW06/5/2016

ST-0137/PW06/5/2016

PKA dalam sidang perkara atas nama tersangka Edi Fauzi bin Ahmad Syafei, dkk di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu PKA dalam BAP kepada Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu dalam perkara Dugaan TPK Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma TA. 2013

-

Hasil pemberian keterangan ahli kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku Hasil pemberian keterangan ahli kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

1

1

1

1

1

1

1

Lampiran 5 /17 - 19

No. 1

IKK Uraian 2


ST 7

Judul ST 8

TL

Keterangan

9

10

Bidwas 3

No. 4

Uraian 5 Hasil pemberian keterangan ahli kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku Hasil pemberian keterangan ahli kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

ND-047/PW06/5/2016

ST-0165/PW06/5/2016

PKA dalam BAP atas dugaan TPK Penyalahgunaan Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK Kab. Mukomuko TA. 2013 dan 2014

1

ND-048/PW06/5/2016

ST-0171/PW06/5/2016

memberikan keterangan ahli kepada penyidik dalam BAP atas dugaan perkara tindak pidana korupsi pembangunan Jalan Muara Sahung - Air Tembok (Batas Sumsel) pada Dinas PU Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 atas nama tersangka Buyung Mutahan, ST bin Muslim dan Untung, ST bin Duranidi PKA dalam Sidang Perkara Dugaan TPK Penyimpangan Dana Jasa Tim Pembina Manajemen di RSUD dr, M. Yunus Bengkulu TA. 2010 s.d. 2012 a.n. terdakwa Edi Santoni, S.Sos., M.Kes. Bin H. Buchari Kasim (alm) dan Safri Syafei, S.Sos. Bin H. Syafei Daud (alm) melaksanakan Audit dalam dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 10 Seluma Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2012 PKA dalam BAP kepada Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu dalam perkara Dugaan TPK pada Kegiatan Pengadaan Lahan di MAN 2 Kota Bengkulu TA. 2013 PKA dalam BAP kepada penyidik Kejari Kepahiang dalam perkara Dugaan TPK Penyaluran Dana Desa di Kecamatan Tebat Karai dan Penyalahgunaan Anggaran pada Kantor Camat Tebat Karai Kab. Kepahiang TA. 2014 a.n. tersangka Lisusanto, S.Sos, MM PKA dalam sidang Perkara Dugaan TPK Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kabupaten Seluma TA. 2011 a.n. terdakwa H. Erwin Paman, ST, MM bin Paman Manap (alm) di Pengadilan Tipidkor pada Pengadilan Negeri Bengkulu

1

146


INVESTIGASI

13

147


INVESTIGASI

14

148


INVESTIGASI

15


S-0495/PW06/5/2016

ST-0173/PW06/5/2016

149


INVESTIGASI

16

Kami rekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Seluma untuk memproses penyimpangan Dana Perluasan Sawah di Desa Talang Perapat Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SR-1011/PW06/5/2016

ST-0241/PW06/5/2016

150


INVESTIGASI

17

SR-0871/PW06/5/2016

ST-0186/PW06/5/2016

151


INVESTIGASI

18

ND-016/PW06/5/2016

ST-0022/PW06/5/2016

152


INVESTIGASI

19

Kami rekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Seluma untuk memproses penyimpangan Proyek Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 10 Seluma Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku Hasil pemberian keterangan ahli kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku Hasil pemberian keterangan ahli kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

ND-039/PW06/5/2016

ST-0113/PW06/5/2016

153


INVESTIGASI

20


S-0603/PW06/5/2016

ST-0234/PW06/5/2016

154


INVESTIGASI

21

Hasil pemberian keterangan ahli kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku

ND-070/PW06/5/2016

ST-0261/PW06/5/2016

PKA dalam BAP kepada Penyidik atas perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Anggaran Fasilitas Kegiatan PKK Kabupaten Mukomuko TA. 2013 dan 2014

1

155


INVESTIGASI

22


S-0609/PW06/5/2016

ST-0267/PW06/5/2016

PKA dalam Sidang Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) Bengkulu Tahun Anggaran 2014 atas nama Tersangka Dasman Gusti bin Sofyan (Alm), Mhd Apriadi bin Sabar Napis (Alm), dan Oni Arfinda bin Alirudin

1

156


INVESTIGASI

23


S-0754/PW06/5/2016

ST-0286/PW06/5/2016

PKA dalam Sidang Pra Peradilan atas Permohonan Dr. Ir. H. Herawansyah, M.Sc., MT terkait dengan Proses Penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu atas Perkara Dugaan TPK pada Kegiatan Peningkatan Jalan Nanti Agung-Dusun Baru Kec. Ilir Talo Kabupaten Seluma TA. 2013 di Pengadilan Kelas IA Bengkulu

1

157


INVESTIGASI

24


ND-146/PW06/5/2016

ST-0635/PW06/5/2016

1

158


INVESTIGASI

25


S-2076/PW06/5/2016

ST-0848/PW06/5/2016

memberikan keterangan sebagai ahli dalam BAP kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kepahiang atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Anggaran Pengadaan Tanah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang T.A. 2014 memberikan Keterangan sebagai Ahli dalam Sidang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat-Alat Laboratorium pada BLHKP Kabupaten Lebong TA. 2013 atas nama Terdakwa Merahyan Bin Burhan (Alm)

1

1

1

1

1

1

1

Lampiran 5 /18 - 19

No. 1

IKK Uraian 2

159


Bidwas 3

No. 4

Uraian 5

INVESTIGASI

26


S-2181/PW06/5/2016

ST-0866/PW06/5/2016


ST 7

Judul ST 8

TL

Keterangan

9

10

memberikan Keterangan sebagai Ahli dalam Persidangan Perkara TPK Pengadaan Tanah untuk TPA Sampah di Kab. Kepahiang pada Bagian Pemerintah Umum Setda Kab. Kepahiang T.A. 2014 a.n. Terdakwa Syamsul Yahemi, SH. bin H. Syaukani (Alm) melakukan Audit Investigatif atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) Unit Kapal Penangkap Ikan 12 GT pada Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2015

1

160

Audit Investigatif pada K/L/IPP/IPD_1

INVESTIGASI

27

Kami merekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kaur untuk memproses penyimpangan dalam pengadaan Kapal Nelayan 12 GT pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2015 tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

LHAI-0218/PW06/5/2016 SR-0985/PW06/5/2016

ST-0189/PW06/5/2016

0

161


INVESTIGASI

28

Kami rekomendasikan kepada Kepala Polres Rejang Lebong untuk memproses penyimpangan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SR-1160/PW06/5/2016 LHAI-0271/PW06/5/2016

ST-0288/PW06/5/2016

melakukan Audit Investigatif atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2014

1

162


INVESTIGASI

29

LHAI-0459/PW06/5/2016

ST-0499/PW06/5/2016

Pengawasan atas Hambatan Kelancaran Pembangunan

INVESTIGASI

30

SPM-1031/PW06/5/2016 LEHKP-0245/PW06/5/2016

ST-0187/PW06/5/2016

melakukan Audit Investigatif atas Perkara Dugaan Penyimpangan Penggunaan Penyertaan Modal PD Rena Skalawi koordinasi dalam rangka Penugasan Evaluasi Hambatan Kelancaran terkait dengan Hambatan Jaringan Distribusi PLN di Kabupaten Kaur

1

163

Kami rekomendasikan kepada Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong untuk memproses penyimpangan penggunaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kami sarankan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur agar melakukan upaya penyelesaian hambatan Jaringan Distribusi PLN di Kabupaten Kaur dengan cara Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur mengupayakan kepada PT Arkindo untuk melakukan pembayaran biaya atas pemasangan tiang listrik tersebut sebesar Rp93.148.500,00 sehingga Satker Lisdes Bengkulu dapat melaksanakan pengadaan tiang listrik pengganti dan pemasangan kembali melalui pelaksana pekerjaan yaitu PT Shanty Abadi Mandiri.

164

PKKN pada BUMN/D_1

INVESTIGASI

31

SR-1519/PW06/5/2016

ST-0581/PW06/5/2016

Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Penyimpangan Penyaluran beras raskin di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab.Rejang Lebong

1

165

Pemberian Keterangan Ahli pada BUMN/D_2

INVESTIGASI

32

Kami rekomendasikan kepada Kepala Polda Bengkulu untuk memproses penyimpangan Penyaluran beras raskin di Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab.Rejang Lebong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Laporan hasil audit kami telah ditindaklanjuti dengan memberikan keterangan ahli kepada Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun di depan sidang Pengadilan Tipikor untuk didengar pendapatnya terkait dengan keahliannya

ND-101/PW06/5/2016

ST-0435/PW06/5/2016

1

166

Pemberian Keterangan Ahli pada BUMN/D_1

INVESTIGASI

33


ND-071/PW06/5/2016

ST-0289/PW06/5/2016

167

PKKN pada BUMN/D_2

INVESTIGASI

34

Kami rekomendasikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu untuk memproses penyimpangan penggunaan penyertaan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

0

ST-0642/PW06/5/2016

168

Sosialisasi Program Anti Korupsi_1

INVESTIGASI

35

LS-0334/PW06/5/2016

ST-0599/PW06/5/2016

169

Sosialisasi Program Anti Korupsi_2

INVESTIGASI

36

Kegiatan sosialisasi program anti korupsi telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu mendapat sambutan yang positif dari peserta sosialisasi dari SMA/SMK se-Kabupaten Rejang Lebong. Diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kepedulian peserta sosialisasi terhadap pemberantasan korupsi, sehingga mampu menjauhkan diri dari perilakuperilaku korupsi Kegiatan sosialisasi program anti korupsi telah dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu mendapat sambutan yang positif dari peserta sosialisasi dari STAIN Curup. Diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kepedulian peserta sosialisasi terhadap pemberantasan korupsi, sehingga mampu menjauhkan diri dari perilaku-perilaku korupsi

memberikan keterangan Ahli dalam Sidang atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Pembangunan Jogging Track Bundaran Walles-Pantai Panjang Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2007 s.d. 2009 atas nama terdakwa Ir. Hendro Sulistyono PKA dalam BAP kepada penyidik atas perkara Dugaan TPK Kegiatan Pembangunan Jalan Tebat Monok Simpang WaimEmbong Ijuk di Kabupaten Kepahiang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu TA. 2014 melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2013 melakukan Sosialisasi Program Anti Korupsi pada pelajar Tingkat SMA/SMK se-Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016

LS-0348/PW06/5/2016

ST-0634/PW06/5/2016

melakukan Sosialisasi Program Anti Korupsi pada STAIN Curup

1

170

Bimbingan Konsultasi Fraud Control Plan_1

INVESTIGASI

37

Berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu, pimpinan unit organisasi sangat berterima kasih atas dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) dan akan berusaha untuk berkomitmen dalam upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu

LS-0393/PW06/5/2016

ST-0714/PW06/5/2016

Narasumber Sosialisasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi atau Fraud Control Plan (FCP) pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu

1

1

1

1

1

Lampiran 5 /19 - 19

No. 1

IKK Uraian 2

Bidwas 3

No. 4

Uraian 5


ST 7

Judul ST 8

TL

Keterangan

9

10

171

Bimbingan Konsultasi Fraud Control Plan_2

INVESTIGASI

38

Berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu, pimpinan unit organisasi sangat berterima kasih atas dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) dan akan berusaha untuk berkomitmen dalam upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu

LS-0395/PW06/5/2016

ST-0730/PW06/5/2016

Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bengkulu

1

172

Pengawasan Keinvestigasian Bantuan Sosial Nawacita 3 (RS Bansos)

INVESTIGASI

39

kami rekomendasikan kepada Pemkot Bengkulu untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan sosialisasi program anti korupsi serta peningkatan tata kelola instansi pemerintah yang memberikan jaminan pengendalian atas kecurangan (fraud)

S-0960/PW06/5/2016

ST-0296/PW06/5/2016

melaksanakan Kajian Hasil Pengawasan Dana Bansos atas Laporan Hasil Audit Tahun 2011-2016

1

173

Peningkatan Kapabilitas APIP_1

P3A

1

LBA-0392/PW06/6/2016

ST- 0647/PW06/6/2016

Asistensi Peningkatan Kapabiltas APIP di Inspektorat Kota Bengkulu

1

174


P3A

2

Inspektur Kota Bengkulu agar mengambil langkah-langkah perbaikan sesuai dengan area of improvement (AOI) dan rencana tindak (Action Plan ) yang telah dibuat Inspektur Provinsi Bengkulu agar memerintahkan Tim Satgas Kapabilitas APIP untuk: 1. Menyelesaikan penginputan aplikasi self assessment menuju level 2; 2. Membuat langkah-langkah perbaikan (area of improvement/AOI); 3 Membuat rencana tindak (Action Plan ) Inpektur Kabupaten Bengkulu Tengah agar mengambil langkah-langkah perbaikan dengan memerintahkan tim peningkatan kapabilitas APIP untuk melakukan percepatan dalam menginput penjelasan atas hasil penilaian dan usulan perbaikan (action plan )

LBA-0437/PW06/6/2016

ST- 0672/PW06/6/2016

Asistensi Peningkatan Kapabiltas APIP pada Inspektorat Provinsi Bengkulu

0

Bimtek Peningkatan Kapabiltas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah

1

175


P3A

3

LBA-0406/PW06/6/2016

ST- 0716/PW06/6/2016

Lampiran 6/1 - 1

DAFTAR OPINI LKPD & KINERJA BUMD A.

DAFTAR PEMDA YANG MEMPEROLEH OPINI WTP DAN WDP TAHUN BUKU 2012-2015 No.

Nama PEMDA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Kaur Kabupaten Seluma Kabupaten Mukomuko Kabupaten Lebong Kabupaten Bengkulu Tengah Kabupaten Kepahiang

2012 WTP WDP WDP WTP WDP WTP WDP WTP WTP WTP TMP

Opini 2013 2014 WTP WTP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WDP WDP WTP WTP WDP TW WTP WDP WTP WTP WTP WTP WDP WDP

2015 WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WTP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK

WTP WDP TW TMP

: : : :

B.

DAFTAR BUMD/ PDAM YANG KINERJANYA BERNILAI BAIK TAHUN BUKU 2015 No 1 2 3 4 5 6 7

Wajar Tanpa Pengecualian Wajar Dengan Pengecualian Tidak Wajar Tidak Memberikan Pendapat

Nama PDAM PDAM Tirta Manna Kabupaten Bengkulu Selatan PDAM Tirta Dharma Kabupaten Rejang Lebong PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara PDAM Tirta Manna Kabupaten Kepahiang PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu PDAM Tirta Rafflesia Kabupaten Bengkulu Tengah PDAM Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong Total/Rata-rata

Nilai 2,09 2,68 3,20 2,45 2,59 2,69 2,29 2,57

BPPSPAM Kategori SAKIT KURANG SEHAT SEHAT KURANG SEHAT KURANG SEHAT KURANG SEHAT KURANG SEHAT KURANG SEHAT

Lampiran 7/1 - 1

Asistensi Good Corporate Governance (GCG) pada BUMD No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kegiatan Asistensi Business Plan PDAM Kabupaten Rejang Lebong Asistensi/Bimbingan Teknis Manajemen Aset PDAM Kabupaten Bengkulu Utara Bimbingan Teknis GCG PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara Bimbingan Teknis GCG PDAM Tirta Tebo Emas Kabupaten Lebong

Jumlah Kegiatan 1 1

Diagnostic Assesment Good Corporate Governance (GCG) pada BUMD PD Bimex Kota Bengkulu Tahun 2016 Reviu atas Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Gedung Kantor PT, Bank Bengkulu sampai Penandatangan Kontrak

1

Reviu Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa pada PDAM Curup Kabupaten Rejang Lebong Jumlah

1

1 1

1

7

Asistensi Peningkatan Tata Kelola BLUD RSUD No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kegiatan Asistensi/Bimbingan Teknis Penyusunan RBA pada RSUD Mukomuko Asistensi/Bimbingan Teknis PTK BLUD RSUD Argamakmur Asistensi/Bimbingan Teknis RBA BLUD RSUD Curup Asistensi/Bimbingan Teknis Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong Asistensi/Bimbingan Teknis SPM BLUD RSUD Hasanuddin Damrah Manna Reviu Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Tahun 2017 RSUD Kabupaten Rejang Lebong Jumlah

Jumlah Kegiatan 1 1 1 1 1 1 6

Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan PDAM/BLUD

No.

Kegiatan

NIHIL Jumlah

Jumlah Kegiatan -

Asistensi Implementasi Sistem Informasi Akuntansi pada PDAM/BLUD

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kegiatan Asistensi SIA dan Billing System pada PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi SIA BLUD RSUD Hasanuddin Damrah Manna Asistensi/Bimbingan Teknis Implementasi SIA BLUD Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Soeprapto Bengkulu Asistensi/Bimbingan Teknis SIA dan Billing System pada PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara Monitoring atas Implementasi SIA BLUD RSUD Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara Monitoring atas Implementasi SIA PDAM Kabupaten Rejang Lebong Jumlah

Jumlah Kegiatan 1 1 1 1 1 1 6

Lampiran 8/1 - 1

Analisis Penyusunan dan Penetapan APBD No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nama Pemda Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Kab. Bengkulu Utara Kab. Rejang Lebong Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Bengkulu Tengah Kab. Kepahiang

Tahun 2015 Penetapan APBD Ketepatan Waktu 11 Januari 2015 09 Januari 2015 31 Desember 2014 02 Januari 2015 12 Januari 2015 29 Desember 2014 31 Desember 2014 23 Desember 2014 31 Desember 2014 31 Desember 2014 30 Desember 2014

Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu

Tahun 2016 Penetapan APBD Ketepatan Waktu 03 Februari 2016 31 Desember 2015 30 Desember 2015 18 Januari 2016 29 Januari 2016 23 Desember 2015 25 Januari 2016 31 Desember 2015 25 Januari 2016 16 Desember 2015 29 Januari 2016

Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu Tidak Tepat Waktu

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... RINGKASAN EKSEKUTIF

Recommend Documents