DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... IKHTISAR EKSEKUTIF... DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................ IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................................................................

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

i ii iv

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang. .............................................................................................. 1.2 Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ...................................................... 1.3 Isu Strategis ................................................................................................... 1.4 Sistematika Pelaporan ..................................................................................

1 4 13 16

PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis........................................................................................... 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2014 ....................................................................... 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2014 .....................................................................

18 24 24

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja ................................................................... 3.2 Analisis Capaian Kinerja ............................................................................. 3.3 Akuntabilitas Keuangan .............................................................................. 3.4 Tindak Lanjut Evaluasi Sebelumnya ..........................................................

28 30 56 58

PENUTUP ..............................................................................................................

60

LAMPIRAN

iv

KATA PENGANTAR

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kota Lubuklinggau selama tahun 2014 lalu telah melakukan langkah-langkah dan upaya nyata serta terus mendorong ditingkatkannya kualitas perencanaan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas pelayanan ini diawali peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan dengan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan. Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas perencanaan ini, telah dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sistematika penyusunan dokumen-dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berbagai langkah tersebut pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan daerah yang tepat waktu dan tepat sasaran. Selain melaksanakan kewenangan bidang perencanaan, Bappeda Kota Lubuklinggau juga mempunyai kewenangan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Bertitik tolak dengan hal tersebut, maka Bappeda juga terus meningkatkan kualitas laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan. Tingkat ketersediaan laporan dan ketepatan waktu menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja. Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2014 berarti Bappeda Kota Lubuklinggau telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun kedua dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2013-2017. Selama tahun 2014, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Bappeda Kota Lubuklinggau untuk tahun 2014 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2014. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas,

maka

penyampaian

informasi

kinerja

ini

merupakan

bentuk

pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders kami. Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Bappeda Kota Lubuklinggau.

Lubuklinggau, 26 Februari 2015 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau

Dedi Yansyah, SP, M.Si Pembina TK.I NIP. 19700406 199703 1 007 i

IKHTISAR EKSEKUTIF Salah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Lubuklinggau ini disusun. LKj IP ini menyajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 dan capaian kinerja dari Bappeda Kota Lubuklinggau Tahun 2014 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres 7 tahun 1999 memang mensyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKj IP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LKj IP Bappeda Kota Lubuklinggau

ini menyajikan berbagai

keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan di bidang perencanaan pembangunan ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Bappeda Kota Lubuklinggau semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain, dan partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan perencanaan yang profesional merupakan tujuan utama Bappeda Kota Lubuklinggau. Beberapa capaian kinerja dari Bappeda Kota Lubuklinggau tahun 2014 secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut: No

Sasaran Strategis

1 1.1.1

2 Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas

TARGET

REALISASI

4

5

CAPAIAN (%) 6

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA

%

100

100,00

100,00

4

Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada

%

100

100,00

100,00

5

Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat

%

100

90,91

90,91

6

Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD

%

100

100,00

100,00

7

Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD

%

100

100,00

100,00

8

Prosentase Pencapaian Target RPJMD Dokumen perencanaan pengembangan kota

%

100

89,18

89,18

Dok

4

3,00

75,00

Dok

2

0,00

0

Dok

1

0,00

0

Dok

7

4,00

57,14

Indikator kinerja 1

2

3

9

3 Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

10

Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

11

Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD

12

ii

13

1.1.2

Terwujudnya Sinkronisasi proram pembangunan antar sektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW

Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD

Dok

15

3,00

20,00

1

Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR

Dok

4

2,00

50,00

2

Ketersediaan Perda RTRW

ada/ tidak

100

100,00

100,00

3

Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM)

%

100

100,00

100,00

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM)

%

100

100,00

100,00

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM)

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

50

55

110,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

4

5

6

7 1.1.3

1.2.1

2.1.1

Terpenuhinya data statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah

1

Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan

1

Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencanaan pembangunan daerah

2

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tingkat Ketersediaan data statistik daerah Ketersediaan data dan informasi pembangunan Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD

2

Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD

%

100

100,00

100,00

3

Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD

%

100

100,00

100,00

1 2

Tingkat kedisiplinan aparatur Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

3

Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencana

%

100

100,00

100,00

4

Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran

%

100

100,00

100,00

Rata-rata capaian

96,28

Namun demikian, selain beberapa keberhasilan di atas, Bappeda Kota Lubuklinggau juga mencatat adanya beberapa kelemahan dan ini menjadi permasalahan dalam mewujudkan perencanaan daerah yang profesional. Beberapa keluhan terhadap perencanaan pembangunan daerah yang belum seluruhnya dapat menampung aspirasi masyarakat dan masih adanya perencanaan yang belum terkoordinasi secara maksimal menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Bappeda Kota Lubuklinggau dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan.

iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Terselenggaranya

good

governance

merupakan

prasyarat

bagi

setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untukmeregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak, ini berarti kegiatan tersebut benarbenar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan

1

hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap SKPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Walikota, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi

Pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKj IP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013–2017, Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Badan kepada Walikota ini, telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKj IP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2014. Pelaksanaan penyusunan LKj IP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014

2

dengan memperhatikan

kepada

peraturan

perundang-undangan

yang

melandasi

pelaksanaan LKj IP yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan

diberlakukannya

Undang-undang

Nomor

23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam pelayanan dan mekanisme Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah diberlakukan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan sesuai dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bappeda Kota Lubuklinggau mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah provinsi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : 1.

Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;

3

2.

Pengkoordinasian penyusunan dibidang perencanaan pembangunan daerah;

3.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya. 1.2

TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.

Sumber Daya Manusia

1) Berdasarkan Golongan Golongan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

I

II

III

IV

Jumlah

-

5

36

5

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah

2)

Berdasarkan Pendidikan Pendidikan

Jumlah


SD

SLTP

SLTA

Diploma

S.1

S.2

S.3

Jumlah

-

-

3

3

30

10

-

46


3)

Berdasarkan Eselon Eselon


I

II

III

IV

Jumlah

-

1

5

11


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau merupakan lembaga teknis yang mempunyai urusan wajib dibidang perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, disusun struktur organisasi dan tata kerja. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 susunan organisasi Bappeda Kota Lubuklinggau terdiri dari :

4

a)

Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

b)

Sekretariat, mempunyai tugas mengkoodinasikan rencana dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi program, kepegawaian, mengolah urusan keuangan, rumah tangga serta urusan umum lainnya untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Badan yang mempunyai fungsi :  pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Badan;  pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;  pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan surat menyurat, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan dan rumah tangga Badan;  pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;  pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesekretariatan;  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan  pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Sekretariat membawahi : 1.

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas : a.

melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian;

b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program, menghimpun, mengolah, menyusun serta menyiapkan bahan laporan; c.

melaksanakan kegiatan keprotokolan dan mengurusperjalanan dinas serta menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan kantor;

d.

menghimpun

dan

mengelola

data

perlengkapan

serta

menyelenggarakan analisis kebutuhan perlengkapan; e.

menyelenggarakan tata usaha penyimpanan dan distribusi barangbarang inventaris dan peralatan lainnya;

5

f.

melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kebersihan dan ketertiban kantor; dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 2.

Sub Bagian Program, mempunyai tugas : a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program; b.

mengkoordinasikan perencanaan

tugas-tugas

dan

program

dalam

berdasarkan

rangka kebijakan

penyusunan di

bidang

pembangunan daerah; c.

melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program di bidang pembangunan;

d.

menyusun pelaporan dan informasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;

e.

melaksanakan

pengawasan

dan

pengendalian

penyelenggaraan

penyusunan rencana dan program di bidang pembangunan; dan f.

melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas : a.

menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran Badan;

b.

melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan;

c.

menyusun

dan

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban

keuangan sesuai ketentuan yang berlaku; d. melaksanakan

pengurusan

gaji

dan

tunjangan

lainnya sesuai

ketentuan yang berlaku; e.

melaksanakan pengurusan pencairan uang dan melaksanakan kontrol keuangan secara periodik; dan

f.

melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c)

Bidang Statistik dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengelola, menganalisa data, menyusun statistik, dokumentasi monitoring dan

6

evaluasi serta melaporkan pelaksanaan pembangunan daerah, yang mempunyai fungsi: a.

mengkoordinasikan

pengumpulan,

pengelolaan,

analisa

data

dan

penyusunan statistik; b.

mengkoordinasikan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, program pembangunan serta memberikan pedoman dan petunjuk teknis penyampaian laporan pelaksanaan pembangunan;

c.

mengkoordinasikan kegiatan dokumentasi dan memberikan;

d.

informasi tentang program serta hasil pembangunan daerah;

e.

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang statistik dan pelaporan; dan

f.

melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Statistik dan Pelaporan membawahi : 1.

Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan Data dan Pelaporan, mempunyai tugas : a.

menyiapkan data sebagai bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan umum pembangunan daerah;

b.

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang pengumpulan, pengolahan data dan pelaporan;

c.

memfasilitasi kerjasama penelitian dan memberikan rekomendasi izin penelitian;

d.

menyiapkan dan menyusun laporan sebagai bahan evaluasi serta pengendalian untuk bahan penyusunan perencanaan; dan

e.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.

Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, Statistik dan Dokumentasi, mempunyai tugas : a.

menyiapkan bahan dan petunjuk teknis di bidang monitoring dan evaluasi, statistik dan dokumentasi;

7

b.

mengkoordinasikan

perencanaan

dan

pelaksanaan

di

bidang

monitoring dan evaluasi, statistik dan dokumentasi; c.

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait di bidang monitoring dan evaluasi, statistik dan dokumentasi;

d.

menyusun dan menyiapkan data statistik dan dokumentasi sebagai bahan data perencanaan pembangunan daerah; dan

e.


d) Bidang Ekonomi, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun rencana dan kebijakan teknis di bidang perekonomian yang meliputi perekonomian umum dan kesempatan kerja, pertanian,

perdagangan,

perindustrian barang dan jasa,

perbankan, dan keuangan serta mempunyai fungsi : a.

menyusun program dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek di bidang perekonomian;

b.

menyiapkan dan memberikan pertimbangnan rencana dan program pembangunan di bidang perekonomian;

c.

mengidentifikasi permasalahan di bidang perekonomian;

d.

mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program tahunan dan lima tahunan di bidang perekonomian;

e.

merencanakan pengembangan perekonomian daerah;

f.

memfasilitasi program pengentasan perekonomian;

g.

mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program di bidang perekonomian; dan

h.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi membawahi : 1.

Sub Bidang Perdagangan, Industri dan Pengolahan Pasar, mempunyai tugas : a.

menyiapkan

dan memberikan pertimbangan rencana dan program

pengembangan di bidang perdagangan, industri dan pengolahan pasar;

8

b.

menyusun program di bidang perdagangan, industri dan pengolahan pasar;

c.

menyiapkan dan merumuskan konsep rencana tahunan pembangunan di bidang perdagangan, industri dan pengolahan pasar;

d.

menyiapkan dan memberikan rekomendasi usulan-usulan program pengembangan di bidang perdagangan, industri dan pengolahan pasar;

g.

mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program di bidang perdagangan, industri dan pengolahan pasar; dan

h.


2.

Sub Bidang Pertanian, mempunyai tugas :

a.

menyusun program di bidang pertanian;

b.

menyiapkan dan memberikan pertimbangan rencana dan program pengembangan di bidang pertanian;

c.

menyiapkan dan menganalisa data pembangunan di bidang pertanian;

d.

menyiapkan dan merumuskan konsep rencana tahunan pembangunan di bidang pertanian;

e.

menyiapkan

dan

memberikan

rekomendasi

usulan

program

pembangunan di bidang pertanian; f.

mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program di bidang pertanian; dan

i.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

e). Bidang Sosial Budaya, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun rencana dan kebijakan teknis di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, pariwisata, budaya, kesehatan, kesejahteraan sosial dan aparatur pemerintahan dan mempunyai fungsi : a.

penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/ tahunan di bidang sosial budaya;

b.

pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang sosial budaya;

9

c.

pelaksanaan sinkronisasi perencanaan program kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait yang berkaitan di bidang sosial budaya;

d.

pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait mengenai rencana pengembangan di bidang sosial budaya;

e.

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial budaya;

f.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

g.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Sosial Budaya membawahi : 1.

Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata dan Budaya, mempunyai tugas : a.

menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan, pariwisata dan budaya;

b.

menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan, pariwisata dan budaya;

c.

menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang pendidikan, pariwisata dan budaya;

d.

menyiapkan

bahan

pengawasan

dan

pengendalian

dibidang

pendidikan, pariwisata dan budaya; e.

menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

f.


2.

Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas : a.

menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;

b.

menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;

c.

menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;

d.

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;

10

e.


f.


f.

Bidang Fisik, Prasarana dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menganalisa, merumuskan, menyusun rencana dan kebijakan teknis di bidang fisik, prasarana dan lingkungan hidup yang meliputi pengairan, perhubungan dan telekomunikasi, tata ruang dan tata guna tanah serta sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mempunyai fungsi : a.

menyusun rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/ tahunan di bidang fisik, prasarana dan lingkungan hidup;

b.

melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang fisik, prasarana dan lingkungan hidup;

c.

mengsinkronisasikan perencanaan program kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait di bidang fisik, prasarana dan lingkungan hidup;

d.

melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang fisik, prasarana dan lingkungan hidup;

e.

melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang fisik, prasarana dan lingkungan hidup;

f.

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

g.


Bidang Fisik, Prasarana dan Lingkungan Hidup membawahi : 1.

Sub Bidang Fisik dan Prasarana, mempunyai tugas : a.

menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang fisik dan prasarana;

b.

menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam rangka pengaturan, pembinaan penyelenggaraan pembangunan di bidang fisik dan prasarana;

11

c.

menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang fisik dan prasarana;

d.

melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang fisik dan prasarana;

e.


f.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

2.

Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas: a.

menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup;

b.

menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup;

c.

menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup;

d.

menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup;

e.


f.


g.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (1)

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2)

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.

(3)

Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4)

Jenis dan jenjang jabatan diatur berdasarkan peraturan Perundangundangan.

(5)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12

1.3 ISU STRATEGIS Dalam era otonomi daerah perencanaan pembangunan yang baik merupakan urgensi yang mendesak untuk dilakukan sebagai tools untuk memetakan kebutuhan pembangunan daerah sekaligus untuk memetakan jenis intervensi kebijakan pemerintah melalui program dan kegiatan pembangunan yang tepat sesuai dengan kebutuhan daerah. Oleh karenanya, dalam kerangka pemahaman seperti tersebut di atas diperlukan proses sekaligus produk perencanaan pembangunan daerah yang tepat mengikuti kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta yang mampu menjawab permasalahan pembangunan yang dihadapi daerah dalam kurun waktu tertentu. Disisi lain, bahwa kapasitas kelembagaan daerah saat ini relatif terbatas baik dalam melakukan proses perencanaan pembangunan daerah maupun dalam menghasilkan produk perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan tuntutan perubahan regulasi secara nasional, perkembangan situasi eksternal, serta dinamika

internal

daerah.

pembangunan daerah

Oleh

karenanya,

perbaikan

dalam

perencanaan

merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan

tersebut. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

sistem

Perencanaan

Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: 1. politik; 2. teknokratik; 3. partisipatif; 4. atas-bawah (top-down); dan 5. bawah atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agendaagenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana

pembangunan

jangka

menengah.

Perencanaan

dengan

pendekatan

13

teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan Kelurahan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana, Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga, adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masingmasing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah berikutnya adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pengendalian

pelaksanaan

rencana

pembangunan

dimaksudkan

untuk

menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana

14

tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala Bappeda Kota Lubuklinggau menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, Perangkat Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam

sistem

perencanaan

pembangunan

daerah

disusun

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah.

Penyusunan

perencanaan

pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda Kota Lubuklinggau meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi: a)

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;

b)

Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: master plan, grand design, RDTRK, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;

c)

Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;

15

d) Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui focussed group discussion (FGD); e)

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi. Pada kenyataannya, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara

signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1)

Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;

2)

Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda Kota Lubuklinggau sebagai lembaga perencanaan;

3)

Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda Kota Lubuklinggau dengan SKPD dan antar SKPD;

4)

Rasa pesimis masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;

5)

Lemahnya

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

di

tingkat

basis

yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting); 6)

Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; Internal Bappeda Kota Lubuklinggau belum mampu menyediakan alat-alat

praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

16

Bab I :

Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II :

Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III :

Akuntabilitas Kinerja a. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. b. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN -

Lampiran Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

-

Lampiran Perjanjian Kinerja (PK)

17

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1

RENCANA STRATEGIS Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada

dalam

tatanan

Sistem

Administrasi

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia.Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013–2017 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1.

Visi – Misi

1)

Visi Dengan berpedoman kepada Visi dan Misi Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau memiliki Visi: “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS” Makna dari visi tersebut adalah produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh BAPPEDA Kota Lubuklinggau harus dapat diandalkan sebagai alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah melalui upaya yang sinergis, terintegrasi dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAPPEDA Kota Lubuklinggau melaksanakan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kompetensi, profesionalisme, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Disamping itu, BAPPEDA Kota Lubuklinggau secara proaktif berperan 18

dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis

kebijakan/kajian

pembangunan,

pelaksanaan

koordinasi,

dan

integrasi

perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, advokasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. b.

Misi Agar

Visi

Badan

“TERWUJUDNYA

Perencanaan

Pembangunan

PERENCANAAN

Daerah

Kota

PEMBANGUNAN

Lubuklinggau

DAERAH

YANG

BERKUALITAS” dapat diwujudkan, dan dapat mendorong alokasi sumberdaya di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan misi BAPPEDA Kota Lubuklinggau sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

2.

Mewujudkan profesionalisme aparatur perencana.

2.

Tujuan dan Sasaran Strategis

1.

Tujuan Tujuan pembangunan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2013-2017 yaitu: 1.

Misi 1: Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dengan tujuan: 1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 1.2 Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan SKPD

2.

Misi 2: Mewujudkan profesionalisme aparatur perencana, dengan tujuan: 2.1 Meningkatnya kualitas SDM perencana

b.

Sasaran Strategis Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu : 1. Tujuan 1: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran: 1.1 Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas 1.2 Terwujudnya

sinkronisasi

program

pembangunan

antar

sektor

dan

antarwilayah yang mengacu kepada RTRW 1.3 Terpenuhinya data statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah

19

2. Tujuan 2: Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan SKPD, dengan sasaran: 2.1 Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan 3. Tujuan 3: Meningkatnya kualitas SDM perencana, dengan sasaran: 3.1 Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencana pembangunan daerah

3.

Strategi dan Arah Kebijakan Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan visi misi Bappeda Kota Lubuklinggau adalah: 1. Penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah. 2. Penguatan sistem pengendalian pembangunan daerah. 3. Meningkatkan

kualitas

rencana

tata

ruang

dan

mengoptimalkan

peran

kelembagaan untuk mewujudkan rencana tata ruang sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan. 4. Menyempurnakan data statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah. 5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan SKPD Bappeda. 6. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan internal SKPD Bappeda. Adapun kebijakan program perencanaan pembangunan Bappeda Kota Lubuklinggau yang ditempuh melalui: 1.

Pengkoordinasikan para pelaku pembangunan

2.

Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah

3.

Meningkatkan koordinasi Perencanaan di bidang Ekonomi

4.

Meningkatkan koordinasi Perencanaan di bidang Sosial Budaya

5.

Pemantauan, evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

6.

Penyusunan regulasi rencana tata ruang yang komprehensif dan partisipatif

7.

Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan institusi penataan ruang

8.

Mengoptimalkan

pengawasan

penyelenggaraan

penataan

ruang

termasuk

didalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang 9.

Meningkatkan koordinasi Perencanaan di bidang Urusan Penataan Ruang

20

10.

Pengembangan metode pengumpulan data dan informasi pembangunan

11.

Menyempurnakan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan

12.

Mengoptimalkan kedisiplinan aparatur

13.

Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

14.

Peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM perencana

15.

Mengoptimalkan pelayanan administrasi perkantoran

4. Program dan kegiatan pokok Untuk mencapai sasaran-sasaran

sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategik

Bappeda Kota Lubuklinggau 2013-2017, maka pada tahun 2014 Bappeda Kota Lubuklinggau merencanakan akan melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Baik program dan kegiatan utama maupun program dan kegiatan yang bersifat rutin. Adapun Program yang wajib dilaksanakan untuk strategi pencapaian, yaitu :

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang didukung oleh kegiatan – kegiatan sebagai berikut : a.

Penyediaan jasa surat menyurat

b.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

d.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

e.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

f.

Penyediaan alat tulis kantor

g.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

i.

Penyediaan peralatan rumah tangga

j.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

k.

Penyediaan makanan dan minuman

l.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

21

2.

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang didukung oleh kegiatankegiatan sebagai berikut : a.

3.

Pendidikan dan pelatihan formal dan non formal

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang didukung oleh kegiatankegiatan sebagai berikut :

4.

a.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

b.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

c.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

d.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a.

5.

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Program pengembangan data/informasi, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

6.

a.

Penyusunan profil daerah

b.

Pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi dan informasi

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a.

7.

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah.

Program perencanaan pembangunan daerah, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a.

Penyusunan RKPD

b.

Penyusunan KUA dan PPAS APBD

22

8.

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

9.

a.

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

b.

Koordinasi perencanaan pengembangan kota

Program perencanaan pembangunan ekonomi, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

10.

a.

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

b.

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

c.

Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

d.

Penyusunan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan

Program perencanaan sosial dan budaya, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

11.

a.

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

b.

Penyusunan database sosial budaya

c.

Pengumpulan dan analisis data capaian kinerja bidang sosial budaya

Program Perencanaan Tata Ruang, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a.

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

b.

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang

c.

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

d.

Pembuatan data keruangan untuk perencanaan dan pengembangan wilayah kota lubuklinggau

12.

Program Pemanfaatan Ruang, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a.

Survey dan pemetaan

23

13.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang didukung oleh kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

14.

Program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, yang didukung oleh kegiatan sebagai berikut: a. Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah b. Koordinasi pengendalian perencanaan dan informasi pembangunan daerah

2.2

RENCANA KINERJA TAHUN 2014 Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2017,

disusun suatu Rencana Kinerja (Perfomance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan. Sasaran strategis tahun 2014 ditetapkan sebanyak 5 (Lima) sasaran dengan target indikator kinerja sasaran sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) indikator kinerja sasaran, secara rinci dapat dilhat dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada lampiran.

2.3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Perjanjian kinerja ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan

pihak yang

memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja dalam hal ini selaku Kepala Daerah Kota Lubuklinggau. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. 24

Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Surat Pernyataan Penetapan Kinerja dan tabel penetapan kinerja dapat dilihat pada lampiran.

a.

Pernyataan Perjanjian Kinerja Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2014 merupakan suatu dokumen

pernyataan kinerja yang berisikan/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Walikota Lubuklinggau dan Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau untuk mewujudkan target kinerja yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2014 disusun setelah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditandatangani oleh Walikota Lubuklinggau, pimpinan SKPD/unit kerja setempat dan telah disahkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau. Dokumen Penetapan Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau dimanfaatkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau selaku pengguna anggaran yang berguna untuk, yaitu: a.

Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau;

b.

Melaporkan capaian realisasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) 2014 kepada Walikota Lubuklinggau;

c.

Menilai

keberhasilan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kota

Lubuklinggau di Tahun 2014 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Lubuklinggau dibidang manajemen Kepegawaian. Berikut ini pada halaman lampiran terdapat Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2014 tingkat SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Darah

25

Kota Lubuklinggau sebagai Pihak Pertama dan Walikota Lubuklinggau sebagai Pihak Kedua. b.

Perjanjian Kinerja Dalam dokumen Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan yang dilampirkan

dengan formulir yang memuat kolom sasaran strategis, indikator kinerja utama, target kinerja dan pagu anggaran yang digunakan pada program kegiatan tahun anggaran 2014. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2014 ini

ada

beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, antara lain : 1.

Kontrak 1 (satu) tahun anggaran memuat Pernyataaan Perjanjian Kerja antara Walikota Lubuklinggau dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau dalam menjalankan anggaran tahun 2014 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau;

2.

Dokumen Perencanaan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2013-2017;

3.

Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan 2014 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau;

4.

Dokumen pengganggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2014; Dokumen pernyataan penetapan kinerja tahun 2014 yang disusun oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada halaman lampiran berikut. Sedangkan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1.1.1

Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas

Indikator Kinerja

Satuan

Target

1

Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada

%

100

2

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

%

100

3


%

100

4


%

100

5


%

100

6


%

100

7


%

100

8

Prosentase Pencapaian Target RPJMD

%

100

9

Dokumen perencanaan pengembangan kota

Dok

4

26

1.1.2

1.1.3

1.2.1

2.1.1




Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencanaan pembangunan daerah

10


Dok

2

11

Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Dok

1

12

Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD

Dok

7

13


Dok

15

1


Dok

4

2


%

100

3


%

100

4


%

100

5


%

100

6

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM)

%

100

7

Ketaatan Wilayah

%

50

1

Tingkat Ketersediaan data statistik daerah

%

100

2

Ketersediaan pembangunan

%

100

1

Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD

%

100

2


%

100

3


%

100

1

Tingkat kedisiplinan aparatur

%

100

2

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

%

100

3

Prosentase aparatur kompetensi perencana

yang

mempunyai

%

100

4

Tingkat pemenuhan perkantoran

jasa

administrasi

%

100

terhadap

Rencana

data

dan

Tata

Ruang

informasi

27

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

melaksanakan

kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2017 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. 3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk

mengetahui

gambaran

mengenai

Tingkat

Pencapaian

Sasaran

dan

Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media Formulir Pengukuran Kinerja. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 BAPPEDA Kota Lubuklinggau

28

- 85 s.d. 100 = Baik Sekali - 70 s.d. <85 = Baik - 55 s.d. <70 = Cukup - < 55 = Kurang Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil (outcomes). Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. A.

METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut: 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi Capaian indikator kinerja

=

x 100% Rencana

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Rencana – (Realisasi – Rencana) Capaian indikator = kinerja


x 100% Rencana

29

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain membandingkan rencana dan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu serta membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target sampai akhir tahun Renstra.

3.2

ANALISIS CAPAIAN KINERJA Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis Instansi Pemerintah. Dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau telah ditetapkan dan digunakan dalam mengukur pencapaian sasaran. Indikator tersebut tercantum dalam Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja. Target pencapaian indikator kinerja tersebut ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja setiap tahun secara definitif. Sedangkan pengukuran kinerja atas keberhasilan sasaran diukur pada tiap akhir tahun dengan formulir Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja sasaran sekaligus menggambarkan pencapaian kinerja indikator kinerja utama. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Kota Lubuklinggau tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel pada lampiran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang masih perlu terus ditingkatkan target dan realisasinya dimasa yang akan datang. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang belum maksimal dapat diwujudkan tersebut, Bappeda Kota Lubuklinggau melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja masing – masing sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1.1

“Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah”


30

Untuk mewujudkan tujuan 1 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Dalam tahun 2014 telah dilaksanakan upaya pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan dibawah ini. Sasaran 1.1.1

“Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas”

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut: Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)


100

100

100


100

100

100


100

100

100


100

100

100


100

90,91

90,91


100

100

100


100

100

100


100

89,18

89,18


4

3

75


2

0

0


1

0

0


7

4

57,14


15

3

20

Indikator Kinerja

Dengan menindaklanjuti urusan perencanaan pembangunan yang merupakan salah satu urusan wajib Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau, Bappeda memiliki salah satu sasarannya yaitu Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas. Dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana,


31

pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana, maka ditetapkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini. 

Indikator yang pertama adalah Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada. Untuk capaian kinerja pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100%.

Regulasi

yang

dimaksud

adalah

Perda

Sistem

Perencanaan

Pembangunan dan Penganggaran Terpadu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2014. 

Indikator yang kedua adalah Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA. Untuk capaian kinerja pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 persen. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008.



Indikator yang ketiga adalah tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA. Capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100 persen dengan target 100 persen. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 – 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013.



Indikator yang keempat adalah tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA. Pada Tahun 2014 ditargetkan capaian sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang ditetapkan Dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2014.



Indikator yang kelima adalah persentase sinkronisasi program daerah dan pusat untuk tahun rencana (n+1). Pada tahun 2014 ditarget capaian sebesar 100% dan terealisasi 90,91%, dimana prioritas yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat dapat terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau, namun ada prioritas nasional yang belum termasuk yaitu prioritas ke sepuluh; Daerah tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik. Adapun 11 Program Prioritas Pemerintah Pusat Adalah: o

Reformasi birokrasi dan tata kelola

o

Pendidikan

o

Kesehatan

o

Penanggulangan kemiskinan


32

o

Ketahanan pangan

o

Infrastruktur

o

Iklim investasi dan iklim usaha

o

Energi

o

Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana

o

Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik

o

Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi

Sedangkan Program Prioritas Kota Lubuklinggau dalam RKPD Tahun 2015 yaitu: 

Pendidikan dan Kebudayaan; Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional kedua yaitu Pendidikan, prioritas nasional kesebelas yaitu Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.



Kesehatan; Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional kedua yaitu Kesehatan.



Perekonomian; Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional kelima yaitu Ketahanan pangan, prioritas nasional ketujuh yaitu Iklim investasi dan iklim usaha.



Kesejahteraan Rakyat; Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional keempat yaitu Penanggulangan kemiskinan.



Infrastruktur; Prioritas

ini

sinkron

dengan

prioritas

nasional

keenam

yaitu

infrastruktur, prioritas kedelapan yaitu energi. 

Lingkungan Hidup; Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional kesembilan yaitu Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.



Tata Kelola Pemerintahan; Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional pertama yaitu Reformasi birokrasi dan tata kelola..



Indikator yang keenam adalah penjabaran program RPJMD tahunan ke dalam RKPD. Pada tahun 2014 capaian kinerja ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Artinya seluruh program RPJMD telah terakomodir untuk dilaksanakan didalam RKPD tahun 2015 yaitu sebanyak 218 program.


33



Indikator yang ketujuh adalah penjabaran program RKPD ke dalam APBD. Pada tahun 2014 ditarget capaian sebesar 100% dan terealisasi 100%. Hal ini ditandai seluruh program RKPD 2015 telah diakomodir didalam APBD 2015.



Indikator kedelapan adalah prosentase pencapaian target RPJMD. Pada tahun 2014 ditarget capaian sebesar 100% dan terealisasi 89,18%. Hal ini menunjukkan rata-rata capaian kinerja visi dan misi Walikota dalam RKPD tahun 2013 yaitu sebesar 89,18% merupakan capaian tahun pertama RPJMD 2013-2017 (Sumber data : Lakip Kota Lubuklinggau tahun 2013).



Indikator

kesembilan

adalah

tersedianya

dokumen

perencanaan

pengembangan kota. Pada tahun 2014 ditarget capaian sebanyak 4 dokumen dan terealisasi sebanyak 3 dokumen atau sebesar 75%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Perencanaan Program Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP), dokumen Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) dan dokumen perencanaan penanganan perumahan. 

Indikator kesepuluh adalah tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. Pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 2 dokumen, tapi tidak dapat terealisasi dikarenakan program tersebut belum dilaksanakan karena tidak tersedia anggarannya.



Indikator kesebelas adalah tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 1 dokumen, tapi tidak dapat terealisasi dikarenakan program tersebut belum dilaksanakan karena tidak tersedia anggarannya.



Indikator

kedua

belas

adalah

tersedianya

dokumen

perencanaan

pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD. Pada tahun 2014 ditarget capaian sebanyak 7 dokumen tetapi hanya terealisasi sebanyak 4 dokumen atau sebesar sebesar 57,14%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat yaitu antara lain dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat, dokumen

perencanaan

pembangunan

bidang

ekonomi,

dokumen

penanggulangan kemiskinan daerah, dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah. 

Indikator

ketiga

belas

adalah

tersedianya

dokumen

perencanaan

pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD. Pada tahun 2014 ditarget capaian sebanyak 15 dokumen dan hanya terealisasi sebanyak 3 dokumen atau sebesar 20%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dari tersedianya dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya,


34

dokumen database sosial budaya, dokumen pengumpulan dan analisis data capaian kinerja bidang sosial budaya. Sasaran 1.1.2

“Terwujudnya sinkronisasi proram pembangunan antar sektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW”

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

4

2

50


100

100

100


100

100

100


100

100

100


100

100

100


100

100

100

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

50

55

110




Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR, Pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 4 dokumen dan baru terealisasi sebanyak 1 dokumen untuk 2 kecamatan yaitu kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan Lubuklinggau Selatan II atau sebesar 50%. Dokumen RDTR kecamatan Lubuklinggau Selatan I dan Lubuklinggau Selatan II tergabung dalam 1 dokumen.



Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Ketersediaan Perda RTRW, Pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012.



Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Ketersediaan

informasi

mengenai


Rencana

Tata

Ruang

(RTR)

wilayah

35

kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM), Pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya Peta Analog yang ada pada 8 kecamatan di Kota Lubuklinggau. 

Indikator keempat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM), Pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya Peta Digital pada 8 kecamatan di Kota Lubuklinggau.



Indikator kelima yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM), Pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan terlaksananya kegiatan Konsultasi Publik tentang kebijakan penataan ruang (RTRW) dengan terlaksananya 4 kali rapat BKPRD.



Indikator keenam yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM), Pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja keluaran diukur dengan menghitung jumlah masyarakat yang mengajukan Advis Planing terlayani 100% yakni sebanyak 27 Orang.



Indikator ketujuh yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, Pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 50% dan terealisasi sebesar 55%. Dari peruntukan yang ada dalam rencana pola ruang pada RTRW menunjukkan tahun 2014 telah tercapai 55% dari total wilayah tersebut.

Sasaran 1.1.3

“Terpenuhinya

data statistik

dan informasi perencanaan

pembangunan daerah” Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Tingkat ketersediaan data statistik daerah


Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)

100

100

100

36

Ketersediaan data dan informasi pembangunan



100

100

100

Indikator yang pertama adalah Tingkat ketersediaan data statistik daerah. Untuk capaian kinerja pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dari dokumen statistik yang tersedia berupa KLDA 2013.



Indikator kedua adalah Ketersediaan data dan informasi pembangunan, Pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dari ketersediaan data yakni berupa selayang pandang, leaflet, website.

Dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan, data dan informasi perencanaan merupakan hal prinsip yang harus diperhatikan. Bertitik tolak dari pemikiran ini, maka Bappeda Kota Lubuklinggau menetapkan sasaran ini dalam rencana strategisnya, karena tanpa data dan informasi maka akan mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan. Dengan kata lain, tidak mungkin akan ada perencanaan yang berkualitas tanpa didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka pada tahun 2014 beberapa program telah dilaksanakan diantaranya program pengembangan data dan informasi. Dalam pencapaian sasaran ini, data-data perencanaan yang telah tersedia meliputi : 1.

Data primer meliputi data hasil monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan keuangan serta capaian indikator keluaran dan indikator hasil program dan kegiatan setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang mempunyai urusan wajib dan urusan pilihan dalam penggunaaan dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Urusan Bersama (UB) PNPM.

2.

Data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) meliputi : a.

Data mengenai profile daerah yang termuat di dalam Buku Kota Lubuklinggau Dalam Angka (KLDA)

b.

Data perekonomian meliputi : PDRB, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran, Ketenagakerjaan, Tabel input output daerah, data distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.

c.

Data Sosial Budaya meliputi : data Indikator Kesejahteraan Rakyat dan data Indeks Pembangunan Manusia.


37

Selain pemenuhan data perencanaan pembangunan tersebut,

Bappeda Kota

Lubuklinggau juga menyediakan media informasi sebagai bahan publikasi atas hasil pelaksanaan rencana pembangunan. Media informasi yang telah tersedia meliputi leaflet, buklet, website, media cetak/surat kabar. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah kualitas dan validitas data-data tersebut. Hal ini disebabkan karena ketersediaan data sering bervariasi tergantung instansi yang mengeluarkan tersebut. Faktor lain yang menyebabkan adalah indikator yang dipakai dalam merumuskan data-data tersebut cenderung berbeda-beda, seperti data kemiskinan dan ketenaga kerjaan. Untuk mengatasi hal ini, Bappeda Kota Lubuklinggau telah melakukan kerjasama dan koordinasi dengen berbagai dinas dan instansi baik dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau maupun dinas dan instansi vertikal. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman atas data perencanaan yang digunakan. Kendala lain yang dihadapi adalah susahnya memperoleh data dan informasi secara up to date. Sebagai gambaran, untuk merencanakan pembangunan tahun 2014, data dan informasi yang digunakan adalah data tahun 2012. Bahkan dalam beberapa kasus, sering mengunakan data sementara dan data prediksi. Tujuan 1.2

“Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan SKPD”

Untuk mewujudkan tujuan 1.2 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Dalam tahun 2014 telah dilaksanakan upaya pencapaian 1 (satu) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan dibawah ini. Sasaran 1.2.1

“Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan”

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)


100

100

100


100

100

100


100

100

100


38



Indikator pertama pada sasaran ini adalah Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD, Pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Renja.



Indikator kedua pada sasaran ini adalah Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD, Pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerka Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD).



Indikator ketiga pada sasaran ini adalah Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD, Pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Laporan Asset, Neraca dan CALK.

Tujuan 2.1

“Meningkatnya kualitas SDM perencana”

Untuk mewujudkan tujuan 2.1 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Dalam tahun 2014 telah dilaksanakan upaya pencapaian 1 (satu) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan dibawah ini. Sasaran 2.1.1

“Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencanaan pembangunan daerah”

Untuk mencapai sasaran ini, terdapat 4 (empat) indikator kinerja, yaitu prosentase aparatur yang memiliki kompetensi perencana sesuai dengan jabatannya, tingkat kedisiplinan aparatur, tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur serta tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran. Secara umum, dapat dikemukakan bahwa indikator kinerja tersebut, merupakan kegiatan rutin internal Bappeda Kota Lubuklinggau. Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut: Indikator Kinerja

Target (%)

Realisasi (%)

Capaian (%)


100

100

100

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur

100

100

100


100

100

100


100

100

100


39

Indikator pertama yang menjadi perhatian Bappeda Kota Lubuklinggau adalah tingkat disiplin aparatur dalam arti luas baik disiplin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, disiplin dalam berpakaian dinas, maupun disiplin dalam mematuhi jam kerja. Dari hasil evaluasi terhadap indikator ini ternyata ada beberapa aparatur yang mendapatkan teguran lisan berkaitan dengan disiplin masuk kerja. Ini menunjukan bahwa target kedisiplinan aparatur bappeda belum sepenuhnya dapat tercapai. Namun jika dilihat dari pemenuhan administrasi ketersediaan absensi pegawai, hal ini sudah terpenuhi 100%. Indikator kedua yang mempengaruhi kinerja aparatur perencanaan pembangunan daerah adalah tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur. Dari hasil evaluasi dapat dijelaskan bahwa jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada tahun 2014 telah terpenuhi 100%, namun kebutuhan untuk tahun berikutnya masih perlu diperhatikan, hal ini dikarenakan secara umum sarana dan prasarana kerja aparatur Bappeda masih rendah dan perlu untuk terus ditingkatkan. Indikator ketiga pada sasaran ini adalah prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencanaan. Hal ini didasari bahwa peningkatan SDM merupakan salah satu ”tool” yang menentukan keberhasilan Bappeda Kota Lubuklinggau, oleh karena itu pada tahun 2014 Bappeda Kota Lubuklinggau menargetkan 100 persen aparaturnya mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya, target tersebut telah tercapai. Upaya yang telah dilakukan adalah melalui bimbingan teknis dan mengikuti program diklat, baik diklat fungsional, diklat struktural maupun diklat-diklat teknis tentang perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan indikator keempat adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran. Hasil evaluasi menunjukan bahwa tingkat pemenuhan administrasi perkantoran sudah sepenuhnya dapat terpenuhi. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen, dapat terealisasi 100 persen. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pelayanan administrasi perkantoran Bappeda Kota Lubuklinggau tahun 2014 tidak mengalami permasalahan dan semuanya dapat terpenuhi dengan program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2014 dengan capaian indikator kinerja tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Sasaran 1.1.1

“Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas” Indikator Kinerja


Satuan

Capaian 2014 (%)

Capaian 2013 (%)

% Rata-rata Capaian

40


%

100

0

50


%

100

100

100


%

100

100

100


%

100

100

100


%

90,91

90,91

90,91


%

100

82,87

91,435


%

100

100

100


%

89,18

111,95

100,565


Dok

75

100

87,5


Dok

0

0

0


Dok

0

0

0


Dok

57,14

100

78,57


Dok

20

100

60

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2014 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2013, dapat dijelaskan sebagai berikut:



Indikator yang pertama adalah Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan/atau Perkada. Untuk capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100 persen sedangkan capaian pada tahun sebelumnya 0%.



Indikator yang kedua adalah Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA. Untuk capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100 % sama dengan capaian tahun sebelumnya 100%.



Indikator yang ketiga adalah tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA. Capaian kinerja pada tahun 2014 sebesar 100 %, sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%.


41



Indikator yang keempat adalah tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA. Pada Tahun 2014 tercapai sebesar 100%, sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%.



Indikator yang kelima adalah persentase sinkronisasi program daerah dan pusat. Pada tahun 2014 tercapai sebesar 90,91%, pada tahun sebelumnya juga sebesar 90,91%.



Indikator yang keenam adalah penjabaran program RPJMD tahunan ke dalam RKPD. Pada tahun 2014 capaian kinerja didapat sebesar 100% sedangkan tahun sebelumnya sebesar 82,87%.



Indikator yang ketujuh adalah penjabaran program RKPD ke dalam APBD. Pada tahun 2014 capaian didapat sebesar 100% sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%.



Indikator kedelapan adalah prosentase pencapaian target RPJMD. Pada tahun 2014 capaian sebesar 89,18 % sedangkan tahun sebelumnya 111,95%.



Indikator

kesembilan

adalah

tersedianya

dokumen

perencanaan

pengembangan kota. Pada tahun 2014 capaian didapat sebesar 75%, lebih kecil dari tahun sebelumnya 100%. 

Indikator kesepuluh adalah tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. Pada tahun 2014 belum dapat tercapai seperti tahun sebelumnya.



Indikator kesebelas adalah tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Pada tahun 2014 belum dapat tercapai seperti tahun sebelumnya.



Indikator

kedua

belas

adalah

tersedianya

dokumen

perencanaan

pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD. Pada tahun 2014 capaian didapat sebesar 57,14%, menurun dari tahun sebelumnya. 

Indikator

ketiga

belas

adalah

tersedianya

dokumen

perencanaan

pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD. Pada tahun 2014 capaian hanya didapat sebesar 20%, menurun dibanding tahun sebelumnya. Sasaran 1.1.2

“Terwujudnya Sinkronisasi proram pembangunan antar sektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW”

Indikator Kinerja



Satuan

Capaian 2014 (%)

Capaian 2013 (%)

% Rata-rata capaian

Dok

50

0

25

42

Ada/ tidak

100

100

100


%

100

100

100


%

100

100

100


%

100

100

100


%

100

100

100

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

%

110

100

105




Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR, Pada tahun 2014 capaian didapat sebesar 50% sedangkan ditahun sebelumnya 0%.



Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Ketersediaan Perda RTRW, Pada tahun 2014 capaian didapat sebesar 100 % sama dengan tahun sebelumnya.



Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Ketersediaan

informasi

mengenai

Rencana

Tata

Ruang

(RTR)

wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM), Pada tahun 2014 capaian sebesar 100 % sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%. 

Indikator keempat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM), Pada tahun 2014 didapat capaian sebesar 100 % sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100 %.



Indikator kelima yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM), Pada tahun 2014 didapat capaian sebesar 100% sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%.



Indikator keenam yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM), Pada tahun 2014 didapat capaian sebesar 100 % sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%.


43



Indikator ketujuh yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, Pada tahun 2014 didapat capaian sebesar 100% sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%.

Sasaran 1.1.3 “Terpenuhinya data statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah” Satuan

Capaian 2014 (%)

Capaian 2013 (%)

% Rata-rata capaian


%

100

100

100


%

100

100

100

Indikator Kinerja



Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tingkat Ketersediaan data statistik daerah, Pada tahun 2014 capaian didapat sebesar 100%, sama dengan tahun sebelumnya.



Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Ketersediaan data dan informasi pembangunan, Pada tahun 2014 capaian didapat

sebesar 100 % sama dengan tahun sebelumnya.

Tujuan 1.2


Sasaran 1.2.1 “Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan” Satuan

Capaian 2014 (%)

Capaian 2013 (%)

% Rata-rata capaian


%

100

100

100


%

100

100

100


%

100

100

100

Indikator Kinerja



Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD, Pada tahun 2014 capaian didapat sebesar 100%, sama dengan tahun sebelumnya.


44



Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD, Pada tahun 2014 capaian didapat

sebesar 100 % sama dengan tahun sebelumnya. 

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD, Pada tahun 2014 capaian didapat

sebesar 100 % sama dengan tahun sebelumnya. Tujuan 2.1


Sasaran 2.1.1

“Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencanaan pembangunan daerah” Satuan

Capaian 2014 (%)

Capaian 2013 (%)

% Rata-rata capaian


%

100

100

100


%

100

100

100


%

100

100

100


%

100

100

100

Indikator Kinerja



Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tingkat kedisiplinan aparatur, Pada tahun 2014 capaian didapat sebesar 100%, sama dengan tahun sebelumnya.



Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur , Pada tahun 2014 capaian

didapat sebesar 100 % sama dengan tahun sebelumnya. 

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencana, Pada tahun 2014 capaian

didapat sebesar 100 % sama dengan tahun sebelumnya. 

Indikator keempat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran, Pada tahun 2014 capaian didapat sebesar 100 % sama dengan tahun sebelumnya.


45

Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2014 dengan realisasi indikator kinerja tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tujuan 1.1


Sasaran 1.1.1

“Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas” Realisasi

Indikator Kinerja

Satuan

Naik (Turun)

Ket

2013

2014

ada/ tidak

0

100

100

naik


%

100

100

0

tetap


%

100

100

0

tetap


%

100

100

0

tetap


%

90,91

90,91

0

tetap


%

82,87

100

17,13

naik


%

100

100

0

tetap


%

111,95

89,18

(22,77)

turun

Dok

2

3

1

Naik

Dok

0

0

0

tetap

Dok

0

0

0

tetap

Dok

4

4

0

tetap

Dok

4

3

(1)

turun


Dokumen perencanaan pengembangan kota Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD

Perbandingan capaian dan realisasi indikator kinerja dari kedua tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:



Indikator pertama Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada meningkat 100%, hal ini ditandai dengan sudah adanya dokumen sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2014.



Indikator kedua Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, Pada tahun 2014 realisasi tetap sama dengan tahun sebelumnya

yaitu 100%.


46



Indikator ketiga Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA,

Pada tahun 2014 realisasi tetap sama dengan tahun

sebelumnya yaitu 100%. 

Indikator keempat Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada , Pada tahun 2014 realisasi tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%, hal ini ditandai dengan adanya dokumen RKPD tahun 2014 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2013.



Indikator kelima Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat, realisasinya tetap sama dengan tahun sebelumnya sebesar 90,91%.



Indikator keenam Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD realisasinya naik sebesar 17,13%, hal ini disebabkan Program RPJMD telah terjabarkan didalam RKPD.



Indikator ketujuh Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD, Pada tahun 2014 realisasi

tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. 

Indikator kedelapan Prosentase Pencapaian Target RPJMD realisasinya turun 22,77%, hal ini disebabkan prosentase pencapaian target RPJMD merupakan RPJMD tahun pertama dari masa kepemimpinan Kepala Daerah yang akan diharapkan meningkat di tahun yang akan datang.



Indikator kesembilan Dokumen perencanaan pengembangan kota, Pada tahun 2014

realisasi naik dibanding tahun sebelumnya 

Indikator kesepuluh Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam pada tahun 2014 masih belum dapat terealisasikan.



Indikator kesebelas Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh pada tahun 2014 masih belum dapat terealisasikan.



Indikator Kedua belas Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD pada tahun 2014 realisasinya tetap sama dengan tahun sebelumnya.



Indikator Ketiga belas Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD, realisasinya menurun dibandingkan dengan tahun lalu.

Sasaran 1.1.2

“Terwujudnya Sinkronisasi proram pembangunan antar sektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW” Realisasi

Indikator Kinerja Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR Ketersediaan Perda RTRW Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM) Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata


Satuan

Naik (Turun)

Ket

2013

2014

0

2,00

2

naik

100,00

100,00

0

tetap

%

100,00

100,00

0

tetap

%

100,00

100,00

0

tetap

Dok ada/ tidak

47

Realisasi Indikator Kinerja

Satuan

Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah



Naik (Turun)

Ket

2013

2014

%

100,00

100,00

0

tetap

%

100,00

100,00

0

naik

%

53

55,00

2

naik

Indikator pertama Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR, meningkat sebanyak 2 dokumen dibanding tahun sebelumnya.



Indikator kedua Ketersediaan Perda RTRW, Pada tahun 2014 realisasi tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%.



Indikator ketiga Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM), Pada tahun 2014

realisasi tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. 

Indikator keempat Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) , Pada tahun 2014

realisasi tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%. 

Indikator kelima Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM), realisasinya tetap sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%.



Indikator keenam Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM), realisasinya tetap sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%.



Indikator ketujuh Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, realisasinya meningkat 2% dari tahun sebelumnya.

Sasaran 1.1.3

“Terpenuhinya

data

statistik

dan

informasi

perencanaan

pembangunan daerah” Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Ketersediaan data statistik daerah Ketersediaan data dan informasi pembangunan


Satuan

Naik (Turun)

Ket

2013

2014

%

100,00

100,00

0

tetap

%

100,00

100,00

0

tetap

48



Indikator pertama Tingkat Ketersediaan data statistik daerah, realisasinya sama dibanding tahun sebelumnya yaitu 100%.



Indikator kedua Ketersediaan data dan informasi pembangunan, realisasinya tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%.

Tujuan 1.2


Sasaran 1.2.1 “Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan” Realisasi Indikator Kinerja

Satuan

Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD



Naik (Turun)

Ket

2013

2014

%

100,00

100,00

0

tetap

%

100,00

100,00

0

tetap

%

100,00

100,00

0

tetap

Indikator pertama Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD, realisasinya sama dibanding tahun sebelumnya yaitu 100%.



Indikator kedua Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD, realisasinya tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%.



Indikator ketiga Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD, realisasinya tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%.

Tujuan 2.1


Sasaran 2.1.1 “Meningkatnya

kompetensi

dan

kinerja

aparatur

perencanaan

pembangunan daerah” Realisasi Indikator Kinerja

Satuan 2013

2014

Naik (Turun)

Ket


%

100,00

100,00

0

tetap


%

100,00

100,00

0

tetap


%

100,00

100,00

0

tetap


%

100,00

100,00

0

tetap


49



Indikator pertama Tingkat kedisiplinan aparatur, realisasinya sama dibanding tahun sebelumnya yaitu 100%.



Indikator kedua Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur , realisasinya tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%.



Indikator ketiga Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencana, realisasinya tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%.



Indikator keempat Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran, realisasinya tetap

sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2014 dengan target kinerja lima tahunan (tahun 2017) yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut : Tujuan 1.1


Sasaran 1.1.1 “Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas” Satuan

Realisasi Sd2014

Target 2017

Capaian %


%

100

100

100,00


%

100,00

100,00

100,00


%

100,00

100,00

100,00

4


%

100,00

100,00

100,00

5


%

90,91

100,00

90,91

6


%

100,00

100,00

100,00

7


%

100,00

100,00

100,00

8


%

89,18

100,00

89,18

9


Dok

3,00

3,00

100,00

10


Dok

0,00

2,00

0

Indikator Kinerja 1

2

3


50

Indikator Kinerja 11 12 13

Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD



Satuan

Realisasi Sd2014

Target 2017

Capaian %

Dok

0,00

0

0

Dok

4,00

6,00

66,67

Dok

3,00

6,00

50,00

Capaian Indikator pertama Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator kedua Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator ketiga Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator keempat Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator kelima Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat sampai dengan tahun 2014 mencapai 90,91%, masih perlu peningkatan sebesar 9,09% untuk memenuhi capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017 sebesar 100%.



Capaian Indikator keenam Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator ketujuh Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator kedelapan Prosentase Pencapaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2014 mencapai 89,18%, hal ini akan ditingkatkan pada tahun berikutnya sehingga memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator kesembilan Dokumen perencanaan pengembangan kota sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator kesepuluh Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam sampai dengan tahun 2014 mencapai 0%, hal ini akan dipenuhi secara bertahap sehingga akan terpenuhi capaian sebanyak 2 dokumen pada tahun 2017.


51



Capaian Indikator kesebelas Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh sampai dengan tahun 2014 sebanyak 0 dokumen, dan target pada tahun 2017 sebanyak 0 dokumen, capaian ini akan ditingkatkan pada tahun berikutnya walaupun telah memenuhi target capaian pada tahun 2017.



Capaian Indikator keduabelas Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD sampai dengan tahun 2014 mencapai 66,67%, masih perlu peningkatan sebesar 33,33% untuk memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator ketigabelas Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD sampai dengan tahun 2014 mencapai 50%, masih perlu peningkatan sebesar 50% untuk memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.

Sasaran 1.1.2 “Terwujudnya Sinkronisasi proram pembangunan antar sektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW” Satuan

Realisasi Sd2014

Target 2017

Capaian %

Dok

2,00

11,00

18,18

ada/ tidak

100

100

100,00

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

%

55,00

65,00

84,62

Indikator Kinerja 1 2 3

4

5

6

7

Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR Ketersediaan Perda RTRW Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM) Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah



Capaian Indikator pertama Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR sampai dengan tahun 2014 tercapai sebanyak 2 dokumen, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 hanya tercapai 18,18% hal ini belum memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017 sebanyak 11 dokumen, berarti masih banyak kekurangan yang harus dipenuhi sebesar 81,81% hal ini akan dipenuhi secara bertahap untuk memenuhi target capaian tahun 2017.


52



Capaian Indikator kedua Ketersediaan Perda RTRW sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator ketiga Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM) sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator keempat Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator kelima Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM) sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator keenam Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM) sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator ketujuh Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah sampai dengan tahun 2014 mencapai 55%, hal ini akan ditingkatkan pada tahun yang akan datang sehingga memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017 sebesar 65%.

Sasaran 1.1.3 “Terpenuhinya data statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah” Indikator Kinerja 1 2

Tingkat Ketersediaan data statistik daerah Ketersediaan data dan informasi pembangunan



Satuan

Realisasi Sd2014

Target 2017

Capaian %

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

Capaian Indikator pertama Tingkat Ketersediaan data statistik daerah sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator kedua Ketersediaan data dan informasi pembangunan sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.


53

Tujuan 1.2


Sasaran 1.2.1 “Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan” Indikator Kinerja 1 2 3




Satuan

Realisasi Sd2014

Target 2017

Capaian %

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

Capaian Indikator pertama Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator kedua Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator ketiga Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD yang ditetapkan PERDA/PERKADA sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.

Tujuan 2.1


Sasaran 2.1.1 “Meningkatnya

kompetensi

dan

kinerja

aparatur

perencanaan

pembangunan daerah” Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi Sd2014

Target 2017

Capaian %

1


%

100,00

100,00

100,00

2


%

100,00

100,00

100,00

3


%

100,00

100,00

100,00

4


%

100,00

100,00

100,00



Capaian Indikator pertama Tingkat kedisiplinan aparatur sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.


54



Capaian Indikator kedua Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator ketiga Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencana sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator keempat Tingkat Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.

Adapun perbandingan realisasi tahun ini dengan standar nasional, dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Indikator Kinerja

1

2

3

4

Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM) Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM)



Realisasi Sd2014

Target Nasional

Capaian %

%

100,00

100,00 (Kabupaten/ kota dan kecamatan) 90,00 (Kelurahan)

100,00

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

Satuan

Capaian Indikator pertama Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM) sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja nasional yang harus dicapai pada tahun 2014.



Capaian Indikator kedua Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja nasional yang harus dicapai pada tahun 2014.



Capaian Indikator ketiga Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM) sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja nasional yang harus dicapai pada tahun 2014.


55



Capaian Indikator ketiga Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM) sampai dengan tahun 2014 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja nasional yang harus dicapai pada tahun 2014.

3.3

AKUNTABILITAS KEUANGAN Keberhasilan kinerja sasaran tahun 2014 didukung oleh tersedianya input berupa

anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD). Dukungan anggaran tersebut dalam bentuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah jumlah belanja untuk setiap program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator kinerja sasaran. Jumlah rencana pengeluaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tercantum dalam perubahan anggaran tahun 2014 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp.7.427.607.338,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.300.777.698,00. Anggaran dan realisasi belanja untuk setiap sasaran pada tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 3.3 Akuntabilitas Keuangan No

SASARAN

1

2

1.

Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas

PROGRAM 3 Program perencanaan pembangunan daerah

ANGGARAN 4 664.638.338

Program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

380.700.000

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

242.450.000

Program perencanaan pembangunan ekonomi

485.510.000

Program perencanaan sosial budaya

440.797.500

REALISASI * 5 662.031.250

380.356.540

218.717.558

475.626.200

440.263.000

CAPAIAN (%) 6 99,61

99,91

90,21

97,96

99,88

1

2

3

4

5

6

7 8

9 10

11

12

13


INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

7

8

9

10

100

100

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

90,91

90,91

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD Prosentase Pencapaian Target RPJMD Dokumen perencanaan pengembangan kota Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD

100

0,00

4

3,00

75,00

2

0,00

0

1

0,00

0

7

4,00

57,14

15

3,00

20,00

56

No

SASARAN

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI *

CAPAIAN (%)

INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.


4

2,00

50,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

Jumlah

2.214.095.838

2.176.994.548

98,32

Program perencanaan tata ruang

2.534.450.000

2.525.069.808

99,63

1


50.000.000

48.500.000

97,00

2


3

Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM) Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Program pemanfaatan ruang

4

5

6

7

Jumlah 3

4



2.584.450.000

2.573.569.808

99,58

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

240.750.000

238.629.625

99,12

1


Program pengembangan data/informasi

670.257.000

669.257.000

99,85

2


Jumlah

911.007.000

907.886.625

99,66

-

-

-

1


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2

3

Jumlah 5

Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencanaan pembangu-nan daerah

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

-

-

-

34.850.000

34.850.000

100,00

1


488.945.000

473.355.300

96,81

2

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencana Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran

Program peningkatan kapasitas SDM

73.000.000

34.732.500

47,58

3

Program pelayanan administrasi perkantoran

1.121.259.500

1.099.388.917

98,05

4

Jumlah T O T A L

1.718.054.500

1.642.326.717

95,59

7.427.607.338

7.300.777.698

98,29

50

0,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

Sasaran-sasaran yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapaian rata-rata sasaran-sasaran mencapai 100% dan adanya penghematan penggunaan dana dilihat dari realisasi penggunaan dana untuk melaksanakan program-program yang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 BAPPEDA Kota Lubuklinggau

57

mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut tidak melebihi pagu anggaran. Adapun sasaran-sasaran yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas. Capaian rata-rata sasaran ini mencapai 76,64% dengan realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.176.994.548,00 atau sebesar 98,32% dari anggaran sebesar Rp. 2.214.095.838,00. 2. Terwujudnya Sinkronisasi proram pembangunan antar sektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW. Capaian rata-rata sasaran ini mencapai 78,87% dengan realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.573.569.808,00 atau sebesar 99,58% dari anggaran sebesar Rp. 2.584.450.000,00. 3.

Terpenuhinya data statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Capaian rata-rata sasaran ini mencapai 100% dengan realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2014 sebesar Rp. 907.886.625,00 atau sebesar 99,66% dari anggaran sebesar Rp. 911.007.000,00.

4. Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan. Capaian rata-rata sasaran ini mencapai 100% dengan realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2014 sebesar Rp.0,00 dari anggaran sebesar Rp.0,00. 5. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencanaan pembangunan daerah. Capaian rata-rata sasaran ini mencapai 100% dengan realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.642.326.717,00 atau sebesar 95,59% dari anggaran sebesar Rp. 1.718.054.500,00.

3.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SEBELUMNYA Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013 mendapat nilai 74,79% dengan kategori B atau dengan predikat “Baik, perlu sedikit perbaikan”. Rekomendasi yang diberikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah beserta seluruh jajarannya adalah sebagai berikut: a.

LAKIP agar menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan.


58

b.

SOP sebaiknya ditampilkan sebagai bahan untuk melakukan pengumpulan data kinerja.

c.

RKA dan DPA agar ditampilkan sebagai bahan penilaian secara berkala. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi adalah:

a.

Perbandingan data kinerja, Penyajian informasi kinerja pada LKj IP telah menjelaskan capaian Indikator Kinerja Sasaran dan dikaitkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja serta telah melakukan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya dan tahun akhir capaian Renstra.

b.

SOP sebagai bahan untuk pengumpulan data kinerja LKj IP telah ditampilkan.

c.

RKA dan DPA sebagai bahan penilaian secara berkala telah ditampilkan.


59

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2014 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2014 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Materi Laporan Akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada 3 (Tiga) tujuan dari Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar Dinas, Badan, Instansi di jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis terhadap 3 tujuan dari

5 sasaran dengan 15 kebijakan didukung dengan 29 indikator

pencapaian kinerja sasaran dan 14 program adalah sebagai berikut: 1.

Keberhasilan di atas 100% sebanyak 1 indikator atau 3,45% dari jumlah indikator kinerja sasaran.

2.

Keberhasilan 75% sampai dengan 100% sebanyak 23 indikator atau 79,31% dari jumlah indikator kinerja sasaran.

3.

Capaian kinerja 50% sampai dengan 75% sebanyak 2 indikator atau 6,897% dari jumlah indikator kinerja sasaran.

4.

Capaian di bawah 50% sebanyak 1 indikator atau 3,45% dari jumlah indikator kinerja sasaran.

5.

Sejumlah 2 indikator capaian belum terealisasi atau 6,897% dari jumlah indikator kinerja sasaran, karena belum di dukung oleh program dan kegiatan serta anggaran yang tersedia untuk dilaksanakan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKj IP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) di masa yang akan datang sangat kami harapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 BAPPEDA Kota Lubuklinggau

60

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kota Lubuklinggau Tahun 2014 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2014, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.


61

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... IKHTISAR EKSEKUTIF... DAFTAR ISI

Recommend Documents