Kata Pengantar... Daftar Isi... Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar.................................................................................................... Daftar Isi…………............................................................................................... Ringkasan Eksekutif............................................................................................

BAB I

:

PENDAHULUAN ………………………............................................ 1

BAB II

: PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA ..….....................…...

A. Latar Belakang ……………………................. B. Maksud dan tujuan …………...............…... C. Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi ....................... D. Sistematika..............……………………...............………......

i ii iii 1 2 4 4

6

A. Perencanaan Kinerja……………………................................ B. Perjanjian Kinerja.......………………………................…......

BAB III

: AKUNTABILITAS KINERJA ………........................….................… A. Pengukuran Pencapaian Kinerja........................................... B. Analisis Akuntabilitas Kinerja………...............……………. C. Sumber Daya …………………….................................….....

BAB IV

: PENUTUP ………………………..............………....................…......... ..

LAMPIRAN – LAMPIRAN. Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4

: : : :

Pernyataan Penetapan Kinerja Tahun 2016 Laporan SAK Tahun 2016 Laporan SIMAK BMN Tahun 2016 Kekuatan Personil Direktorat


8

KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2016 disusun sebagai tindak lanjut dari TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).Tugas pokok dan fungsi yang dilaporkan pada laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : No. 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI, sedang sistematika laporan disusun sesuai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagai salah satu cara untuk evaluasi yang obyektif, efisien dan efektif terhadap kinerja direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

tidak terlepas dari hasil kerja

keras seluruh pegawai, unit-unit lintas program dan lintas sektor yang terkait. Kami menyadari bahwa dalam menyusun laporan ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukkan untuk perbaikan dimasa mendatang, dan semoga buku laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Jakarta, 18 Januari 2017 Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan dr. Andi Saguni, MA NIP. 197201172000121001


RINGKASAN EKSEKUTIF Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah menetapkan indikator kinerja serta target yang masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20152019, sebagai penjabaran dari visi dan misi Presiden, dan juga merupakan rencana pembangunan jangka menengah ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025. Selain untuk menjamin pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus digunakan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, RPJMN

merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun

Rencana Strategis (Renstra) masing - masing. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan di tahun 2016 ini telah menetapkan empat indikator kinerja, yang masuk dalam indikator RPJMN, Rencana Strategis(Renstra) , RKP dan Rencana Kerja (Renja). Selain empat indikator yang menjadi kontrak kerja ada satu indikator yang tidak masuk dalam penetapan kinerja (Kontrak Kerja) yaitu Jumlah UPT vertikal dan RS rujukan regional yang memiliki KSO . Dalam pelaksanaan program – program Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk menunjang indikator masih terdapat banyak tantangan dan kendala diantaranya kurangnya pengelolaan manajemen, waktu dan perubahan kebijakan pimpinan. Adapun langkah – langkah untuk menjalankan program guna mencapai indikator Direktorat antara lain dengan mengoptimalisasi alokasi dana yang ada, mempercepat waktu pelaksanaan kegiatan , serta pembagian tugas SDM yang merata di Direktorat.


Berikut target dan capaian indikator Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2016: NO

INDIKATOR

TARGET

CAPAIAN

1

Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar

130

129

RS

RS

Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya

14

14

RS

RS

1400

2453

2

3

4

Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana dan alat (SPA) sesuai standar Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus

Puskesmas Puskesmas96

82

RS

RS-

10

10

RS

RS

INDIKATOR YANG TDK MASUK DALAM PENETAPAN KINERJA/KONTRAK KERJA 1

Jumlah UPT vertikal dan RS rujukan regional yang memiliki KSO


BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme maka dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada azas – azas umum penyelenggaraan negara yang meliputi azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategi yang telah dirumuskan dan ditetapkan sebelumnya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk penyediaan informasi kinerja. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna,

berhasil

guna,

bersih

dan

bertanggungjawab,

pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka

sebagai

wujud

disusun laporan

akuntabilitas kinerja setiap tahun. Untuk memenuhi hal – hal tersebut di atas, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan setiap tahun menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada Menteri Kesehatan RI. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016

B.

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunann Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan ini disusun sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2016 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan .

C.

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan Peraturan Menkes Nomor : 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, tugas pokok Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

adalah melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 1. Penyiapan Perumusan kebijakan dibidang fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 2. Penyiapan Pelaksanaan kebijakan

dibidang fasilitas pelayanan kesehatan

primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 4. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dibidang fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang dibidang fasilitas pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya 6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan .


STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2016


D. SISTEMATIKA Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan , serta sistematika penyajian laporan. 2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipatif yang akan diambil. 4. Bab IV Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.


Page 9

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A.

Perencanaan Kinerja

Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan entitas dari Kementerian Kesehatan, yang mendukung tercapainya RPJMN, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan

dan Rencana Aksi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan

Kesehatan. Merujuk pada Rencana Aksi Ditjen Pelayanan Kesehatan, ditahun 2016 Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan

telah menyusun Target Indikator Kinerja

5(lima)

tahunan (2015-2019). Target indikator kinerja tersebut tertuang di dalam RPJMN, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Kerja (Renja)

Kementerian

Kesehatan dan Rencana Aksi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan . Realisasi pencapaian indikator kinerja direfleksikan dalam bentuk perencanaan program dan kegiatan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disusun setiap tahun. Dalam perjalanannya rencana kegiatan tersebut dapat di ubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan.

B. Perjanjian Kinerja Tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikannya sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, telah ditandatangi oleh Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan selaku penanggung jawab indikator kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Berikut penetapkan kinerja

direktorat fasilitas

pelayanan kesehatan

tahun 2016


Page 10

Berikut target dan capaian indikator Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2016: NO

INDIKATOR

TARGET

CAPAIAN

1

Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar

130

129

RS

RS


14

14

RS

RS

1400

2453

2

3

4

Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana dan alat (SPA) sesuai standar Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus

Puskesmas Puskesmas96

82

RS

RS-

10

10

RS

RS

INDIKATOR YANG TDK MASUK DALAM PENETAPAN KINERJA/KONTRAK KERJA 1

Jumlah UPT vertikal dan RS rujukan regional yang memiliki KSO


Page 11

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA A.

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA Pengukuran Kinerja dilakukan untuk membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2016. Pengukuran pencapaian sasaran dilihat berdasarkan pelaksanaan program-program di lingkungan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang penjabarannya dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subdirektorat – subdirektorat pada setiap tahun anggaran. Sesuai dengan Permenkes No.64 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan berubah strukturnya/berganti nama

dan menjadi Direktorat Fasilitas

Pelayanan Kesehatan, Ditjen Pelayanan Kesehatan.

Dalam pengukuran kinerja Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan diuraikan berdasarkan Indikator Renstra dan Renja-KL, untuk mencapai sasaran dimaksud beberapa kegiatan telah dilaksankan dalam mencapai indikator yang telah ditetapkan , yaitu:


Page 12

PERHITUNGAN TOTAL COST PEMENUHAN GAP TINGKAT NASIONAL (CEILING) ON TOP

1. Dasar pengalokasian Pagu Nasional Bid Kes 2. Dasar perencanaan prioritas program  Menu DAK 3. Data base unit cost SPA

DESK/PEMBAHASAN USULAN SPA MELALUI DAK

SOSIALISASI & PENGEMBANGAN APLIKASI ASPAK

1. Pada pertemuan penyusunan RKA-KL (Pagu sementara, definif dan indikatif) 2. Menilai kelayakan harga, jenis, spesifikasi & utilitas SPA 3. Bersama2 Itjen terkait kelayakan harga & Dit. PKR terkait kebutuhan program pelayanan 4. Prioritas pemenuhan

1. Melalui Dana Dekon 2. Pengembangan fungsionalitas ASPAK 3. Integrasi ASPAK dgn EWatch, BALIS, SIM BPFK

WORKSHOP PERSIAPAN PEMENUHAN SPA DANA DAK RSdi 3RUJUKAN 1. Dilaksanakan Wilayah/Regional

BIMTEK /MONEV SPA RS RUJUKAN 1. Dilaksanakan terintegrasi 2. Verifikasi Data ASPAK & penilaian kualitas pengelolaan SPA 3. Integrasi pada proses akreditasi (workshop, survey simulasi) 4. Pembinaan perizinan operasional (perpanjangan/Baru)

2. Sosialisasi Standar SPA RS, persyaratan teknis lintas sektor 3. Identifikasi dan menindaklanjuti masalah kritis di lapangan

RAKONTEK LINTAS SEKTOR


1. Pembinaan pengelolaan limbah RS pada nilai PROPERMerah-Hitam 2. Desk persyaratan perizinan Insinerator 3. Sosialisasi persyaratan teknis lintas sektor lainnya (BAPETEN,Dinas PU, Damkar dsb)

Page 13

9


Page 14

% RUMAH SAKIT PEMERINTAH BERDASARKAN KATEGORI PEMENUHAN SARANA PRASARANA DAN ALAT DI REGIONAL BARAT, TENGAH DAN TIMUR

WILAYAH TIMUR

WILAYAH BARAT 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

35 30 25 20 15 10 5 0

N: 478

158 SubStd, 33.1

Standa r, 66.9

78

74

92 72

4 Sub-Std Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang 5 4 3 2 1

100

Tdk lengkap / under stadr

NILAI 100 90-99 80-89 70-79 60-69 <60

60 40

14

9

41

38

20

N: 65

6

5 0

Sub-Std Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang 5 4 3 2 1 SubStd, 34 .9

89 Standa r, 65.1

SubStd, 47. 7

Standar , 52.3

WILAYAH TENGAH

80

Legend PERINGKAT

31

46

36 N: 255 5

0 Sub-Std Bintang Bintang Bintang Bintang Bintang 5 4 3 2 1


Sumber : ASPAK, Des 2016

Page 15

AKSESIBILITAS ASPAK DI PUSKESMAS % Puskesmas Akses ASPAK 100 100 100 100

100

99.6

100

72

100

100

100

100

99.4

100

100

100

100

96 97

100

15

100 100

100

100

100

100

100

99.6

100

100 100

100

100

Dalam proses validasi data berjenjang Puskesmas

9740 Puskesmas

Dinkes Kab/Kota

Dinkes Provinsi

Kemenkes

*)Sumber : Data ASPAK, update 28 Des 2016

AKSESIBILITAS ASPAK DI RUMAH SAKIT % RS Akses ASPAK 43.5 87 37.9 40

71

19.9

50

57 46 37.9

50

38

53

100

65

45

56

69 79

80

17

70 70.8

73

38

28

45

21

99.6

31

20

Belum mencakup RS Swasta

79

58

53

Dalam proses validasi data berjenjang

798 RS Pemerintah

RSUD

Dinkes Kab/Kota

Dinkes Provinsi

Kemenkes

*)Sumber : Data ASPAK, update 28 Des 2016


Page 16

% PEMENUHAN SPA DI PUSKESMAS S/D DESEMBER 2016 74.96

16.6 5.62

SUB STANDARD (<60%) BINTANG 1(60-69%)

2.62

2.02

0.03

BINTANG 2 (70-79%) BINTANG 3 (80-89%) BINTANG 4 (90-99%)

BINTANG 5 (100%)

Pembagi : 9399 Puskesmas yang mengisi ASPAK lengkap

12

Registra si

Integrasi ASPAK dengan sistem informasi kesehatan dan lintas sektor terkait Perizinan

PENGUATAN ASPAK ONLINE DALAM SISTEM INFOKES

Akreditasi Budgeting Plan Penetapan Kelas Fasyankes

Mewajibkan ASPAK sistem perizinan fasilitas pelayanan kesehatan swasta E-kesehatan


15

Page 17

(Perlu Komitmen untuk mengisi secara lengkap)

16


Page 18

KELOMPOK PEMENUHAN SARANA PRASARANA DAN ALAT DI RUMAH SAKIT PEMERINTAH (BINTANG 1 S/D 5) 300 SubStd, 34.8

Standar , 65.2

278

N = 798 RS Pemerintah yang mengisi ASPAK lengkap RS Swasta belum mengakses ASPAK

250 200

% Standar-SubStandar

150

128

126

124

133

100 Legend KELOMPOK

Tdk lengkap / under stadr

RANGENILAI % 100 90-99 80-89 70-79 60-69 <60

50 9 0 Sub-Std Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Bintang 4 Bintang 5 Sumber : ASPAK, Des 2016


Page 19

UPAYA PENINGKATAN INSTITUSI PENGUJI DAN PEMELIHARAAN SPA FASYANKES

PENGUATAN UNIT PENGUJIAN/ KALIBRASI INTERNAL RS  RS Pendidikan

Meningkatkan jumlah cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terlayani pengujian dan kalibrasi Dinkes Prov Aceh

1

BPFK Medan

Dinkes : Kota Palangkaraya, Kab Kotawaringin Barat, Kab Kapuas

PENGUATAN JEJARING Pengujian & Kalibrasi Alkes (Sister Lab) Di Daerah

Loka PFK Banjarbaru

UPTD Elektromedik Kab Kutai Kartanegara

BPFK Plmbg

PENGUATAN KAPASITAS BPFK  Didorong menjadi BLU dan pengampu bagi institusi penguji lainnya

Dinkes : Kab Kediri, Kab Malang, Kab Jember, Prop jawa Timur

KEMITRAAN INSTITUSI PENGUJIAN SWASTA  Peningkatan Lab Swasta berizin

UPFK Jaypra BPFK Jakarta

UPFK Solo BPFK Sby

Dinkes : Kota Denpasar, Kab Badung, Kab Tabanan

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui Sarana Prasarana Alat Kesehatan yang terkalibrasi


BPFK Mksr

Dinkes : Kota Kupang, Kab Sumba Dinkes: Prop NTB, Kota Bima, Timur, Kab Belu, Kab Kab Sumbawa Barat, Kab Sikka, Kab Ende, Kab Kabupaten Sumbawa, Kab Lombok Manggarai Barat, Kab Lombok Tengah

PENGUATAN PEMELIHARAAN SPA di Puskesmas  Melalui Regional Maintenance Center

18

Page 20

Difinisi Oprasional dan cara perhitungan pada indikator 1 : INDIKATOR I (SATU) DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NO I

INDIKATOR

TARGET

CAPAIAN

Jumlah RS Rujukan Regional dan Provinsi yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar

130

129

RS

RS

Definisi Operasional : Jumlah RS Rujukan Regional dan Propinsi yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar adalah 110 RS Rujukan Regional dan 20 RS Rujukan Propinsi melalui ketetapan SK Dirjen BUK NO. HK.02.03/I/0363/2015 yang mendapatkan alokasi APBN/DAK dalam rangka pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat kesehatan dan ditunjukkan adanya peningkatan pemenuhannya (tidak kumulatif). Cara perhitungan : 110 RS Rujukan Regional dan 20 RS Rujukan Provinsi yang mendapatkan dana APBN/DAK dan diukur peningkatan/pemenuhan SPA nya. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian indikator ini , meliputi: a.

Lokakarya Penanggulangan Bangunan yang diduga mangkrak

b.

Rakontek Pengelolaan SPA di RS

c.

Rapat Koordinasi Perizinan Limbah di Fasyankes

d.

Penyusunan Roadmap Pengujian dan kalibrasi peralatan kesehatan

e.

Rakontek Pemeliharaan SPA di Fasyankes

f.

Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Peralatan kesehatan di Fasyankes

g.

Pendampingan pemeliharaan SPA di Fasyankes

h.

pengadaan tempat tidur pasien elektrik RS Akademik Universitas Hasanudin

i.

Pengadaan Operating Microscop mata di RS

j.

Pengadaan Tempat tidur pasien elektrik RSUP dr. Wahidin Kakassar

k.

Penanganan permasalahan limbah di Fasyankes

l.

Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Prasarana Fasyankes


Page 21

Difinisi Oprasional dan cara perhitungan pada indikator 2 : INDIKATOR II (KEDUA) DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NO 2

INDIKATOR

TARGET

CAPAIAN


14

14

RS

RS

Definisi Operasional : Jumlah RS Rujukan Nasional yang di tingkatkan sarana prasarananya adalah 14 RS Rujukan

Nasional

melalui

ketetapan

Menkes

(Kepmenkes

No.

HK.

02.02/MENKES/390/2014) yang mendapatkan dana APBN /DAK dan ditunjukkan adanya peningkatan kualitas sarana prasarananya. ( tidak kumulatif). Cara Perhitungan :

14 Rumah Sakit Rujukan Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK02.02/MENKES/390/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Penetapan RS Rujukan Nasional yang mendapat dana APBN/DAK yang diukur peningkatan kualitas sarana dan prasarananya Upaya yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian indikator ini meliputi: Untuk memenuhi jumlah RS rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya di capai dengan anggaran DAK dan memantau perencanaan pengembangan rumah sakit, serta melakukanan pembinaan-pembinaan melalui kegiatan bimbingan Teknis dan monitoring dan evaluasi. Hal ini karena dari 14 RS Rujukan Nasional hanya satu yang dimiliki oleh daerah yaitu RSUD Soetomo Surabaya, yang lainnya merupakan UPT Pusat yang memilki anggaran sebagai satuan kerja sendiri.


Page 22

Definisi Oprasional dan cara perhitungan pada indikator 3 : INDIKATOR III (KETIGA) DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NO 3

INDIKATOR

TARGET

CAPAIAN

Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasarana dan alat (SPA) sesuai standar

1400

2453

Puskesmas

Puskesmas-

Definisi Operasional : Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar adalah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai Permenkes 75 Tahun 2014 dengan pemenuhan lebih besar atau sama dengan 60% berdasarkan data ASPAK Cara perhitungan : Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana, prasarana dan peralatan kesehatan sesuai Permenkes 75 Tahun 2014 dengan pemenuhanlebih besar atau sama dengan 60% berdasarkan data ASPAK Upaya yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian indikator ini meliputi: a. Penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan Fasyankes b. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengendalian mutu (QC) SPA di Puskesmas c. Penyusunan Pedoman Teknis SPA di Klinik/Penyusunan Pedoman Teknis Pra Instalasi Peralatan Kesehatan dan Penunjang di Fasyankes d. Penyusunan Draft Permenkes ASPAK e. Workshop persiapan pemenuhan SPA melalui Anggaran DAK Fasyankes f. Rakontek Pengelolaan SPA di Puskesmas g. Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Sarana Fasyankes h. Pendampingan pemeliharaan SPA di Fasyankes i. Ambulan Gawat Darurat (AGD) untuk Public safety Center j. Pengadaan kendaraan ambulan di DTPK


Page 23

k. Pengadaan kendaraan Pusling Darat Roda 2 dan Ambulan dalam rangka peningkatan akses rujukan l. Pengadaan kendaraan Pusling Darat Roda 2 dan Ambulan mendukung aspirasi masyarakat m. Pengadaan kendaraan Pusling Darat Roda 2 di DTPK n. Pengadaan bidan kit dan Gadar set Definisi Oprasional dan Cara perhitungan pada indikator 4 : INDIKATOR 4 (KEEMPAT) DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NO 4

INDIKATOR

TARGET

CAPAIAN

Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus

96

82

RS

RS-

Definisi Oprasional : Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus adalah Rumah Sakit Daerah yang memenuhi standar dengan kriteria khusus adalah Rumah Sakit yang didorong memperoleh akreditasi (RS diluar RS Rujukan Regional dan Propinsi) melalui dukungan DAK. Cara perhitungan : Jumlah RSUD yang mendapatkan alokasi DAK dalam rangka pemenuhan standar sarana-prasarana dan alat kesehatan. Untuk memenuhi jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus di capai dengan kegiatan : a.

Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Rujukan pemeliharaan Fasilitas kesehatan

b.

Penyusunan Panduan Penilaian Bangunan, Prasarana dan Alat kesehatan pada Fasyankes


Page 24

b.

Penyusunan Pedoman Monitoring dan evaluasi Pembangunan/pengadan bangunan baru

c.

Pedoman Pengelolaan Fasyankes yang hemat energi dan ramah lingkungan

d.

Penyusunan Draft Permenkes Tata Udara Fasyankes

e.

Penyusunan Draft Permenkes Sistem Elektrikal Fasyankes

f.

Workshop persiapan pemenuhan SPA melalui anggaran DAK RS Rujukan

g.

Penyusunan rancangan kebijakan pengujian bangunan dan prasarana fasyankes

Definisi Oprasional dan Cara perhitungan pada indikator ini : INDIKATOR YANG TIDAK MASUK DALAM PENETAPAN KINERJA DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

NO 1

INDIKATOR

TARGET

CAPAIAN

Jumlah UPT vertikal & RS rujukan regional yang memiliki KSO

10

10

RS

RS-

Definisi Oprasional : Jumlah UPT vertikal & RS rujukan regional yang memiliki KSO adalah strategi pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan (SPA) untuk mendukung pelayanan kesehatan di UPT-Vertikal dan RS Rujukan Regional melalui kerja sama dengan pihak ke-tiga (investor). Cara Perhitungan : Ruang lingkup KSO yang diatur adalah yang memiliki nilai lebih dari 5 miliar rupiah dan untuk proses KSO baru. Nilai barang lebih dari 5 miliar diantaranya alat radiotherapy, CT Scan, MRI, SPECT CT, Gamma Camera, ESWL, CSSD dan Laundry, perangkat hemodialisa, Cath lab, Laboratorium klinik (Authomatic Analyser Spectrophotometer), Pembangunan gedung, pneumatic tube dsb.


Page 25

Program pendukung/dukungan manajemen : 1.

Adapun program / kegiatan pendukung, yaitu : a.

Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan BPFK/Institusi penguji Fasyankes.

b.

Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan SPA di Laboratorium Kesehatan.

c.

Sewa Hosting server ASPAK.

d.

Sewa Jasa Online.

e.

Pengembangan sistem informasi ASPAK.

f.

Peningkatan kemampuan SDM.

g.

Kapasiti Building.

h.

Peningkatan kemampuan dan sertifikasi SDM.

i.

Bimtek dan Supervisi sosialisasi NSPK Faskes.

j.

Pemantauan dan evaluasi terpadu faskes

k.

pemantauan dan evaluasi dana DAK

l.

Monev dana DAK

m. Monev Kondisi Existing n.

Monev KKHI

2. Dukungan manajemen Dukungan

manajemen

berfungsi

memberikan

dukungan

manajemen

pelaksanaan teknis pada fasilitas pelayanan kesehatan, program atau kegiatan ini dilakukan tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, lebih dari itu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik, dengan kegiatan perencanaan dan penganggaran, tatakelola keuangan, ketatausahaan organisasi. a) Definisi Operasional dan Capaian

Untuk kegiatan dukungan manajemen program Pengelolaan Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan dalam mengawal indikator kinerja direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan yaitu : 1) Belanja Honor Pengelola Anggaran 2) Belanja Bahan Perkantoran 3) Belanja Perjalanan Dinas 4) Pencetakan dan Pengiriman Buku Pedoman 5) Inventarisasi Kekayaan Negara Proses Hibah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016

Page 26

6) Pengadaan Konsultan Rencana Aksi Direktorat 2015 – 2019. 7) Alat Pengolah Data 8) Renovasi Ruangan Direktorat 9) Konsinyasi Perencanaan Program tahun 2016 10) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 2015 11) Konsultasi Perencanaan Program, Anggaran SAI dan SIMAK BMN 12) Laporan Keuangan, Kegiatan Direktorat 13) Pertemuan koordinasi administrasi teknis pelayanan penunjang medik dan sarkes 14) Peningkatan kemampuan SDM direktorat 15) Pengadaan Jasa Rencana Aksi Upaya terobosan dan inovasi yang dilakukan :

PASSING GRADE 2017 UPDATE & VALIDASI DATA ASPAK

2016 UPDATE DATA

SARANA

PRASARA NA 100 %

UPDATE & VALIDASI SARANA

100 %

UPDATE & VALIDASI PRASARANA 100 %

100 %

PERALAT AN 100 %

SURAT PERNYATAAN DARI DIREKTUR/KADINKES KAB/KOTA BAHWA SPA YANG DIMILIKI SUDAH DIISI & BENAR

UPLOAD E-PLANNING

UPDATE & VALIDASI PERALATAN 100 %

UPLOAD E-PLANNING

VALIDASI DATA ASPAK DILAKUKAN OLEH :  KEMENKES  RS VERTIKAL DINAS KESEHATAN PROVINSI  RSUD PROVINSI DINAS KESEHATAN KAB/KOTA  RSUD KAB/KOTA & PKM


Page 27

INTEROPERABILITY ASPAK

PENGEMBANGAN ASPAK

SIPERMON

TERINTEGRASI

AKREDITASI PENETAPAN KELAS

E-RENGAR

PERENCANAAN ASET ( E-RENGAR, E-PLANNING)

PERIJINAN ( BALIS ) REGISTRASI

ASPAK SIMAK BMN

E-KATALOG E-INFO ALKES

KOMDAT

E-MONEV

E-WATCH RS ONLINE


Page 28

ROAD MAP ASPAK ENTERPRISE ASPAK

• PMK Tentang ASPAK •Penyusunan Master Plan/Business Proses Enterprise ASPAK •Modul Informasi data Vendor Alkes •Update Standar Acuan Labkes dan Klinik

2018 2017

•Update Standar Acuan Puskesmas sesuai PMK 75 2014 •Update Standar Acuan RS sesuai PMK 56 2014

2016

2015

Start 2008

2019

•Interoperability dengan Aplikasi Lain dg Unit Utama Lain •Interoperability dengan SIMBPFK, modul kalibrasi, Balis, Bapeten, Pengawas an Alkes e-watch

• Pengembangan Enterprise ASPAK, Menjadi Aplikasi Bidang SPA di Kementerian Kesehatan •Upgrading Infrastruktur •Penyempurnaan Nomenklatur SPA •Update Standar Acuan Apotek, Optik dan Fasyankes Lainnya •Interoperability dengan Aplikasi e-katalog dan SABMN

ERP, ASPAK terkoneksi ke semua data di bidang kesehatan, menyimpan, meng elola, memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan, kebijakan di bidang SPA

22


Page 29

KENDALA • MASIH BANYAK RS/PKM YANG BELUM MELAKUKAN UPDATE DATA ASPAK • AKSES INTERNET • KETERSEDIAAN DATA MANUAL DI RS/PKM • SDM PENGELOLA ASPAK, TUGAS DAN FUNGSI SERTA STATUS • BANYAK APLIKASI YANG DIGUNAKAN SATKER BERANEKA RAGAM

UPAYA MENGEMBANGKAN ASPAK VERSI OFFLINE INVENTARISASI ULANG KONDISI EXISTING SPA IN PROGRES PERATURAN/SK MENTERI TENTANG ASPAK MENDORONG INTEROPERABILITY DENGAN APLIKASI LAIN PENYEMPURNAAN ASPAK SECERA TERUS MENERUS AGAR LEBIH MUDAH, EFEKTIF DAN INFORMATIF 23


Page 30

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA Tahun 2016 merupakan tahun kedua untuk periode pelaksanaan target RPJMN 2015-2019, belum semua target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal. Dalam merumuskan indikator kinerja utama sering mengalami kesulitan, sehingga IKU pada umumnya hanya menetapkan ukuran-ukuran kinerja yang bersifat keluaran (output). Dengan IKU yang bersifat keluaran (output) tersebut, akan mengakibatkan indikator tingkatan dibawahnya yaitu indikator kinerja sasaran juga bersifat keluaran (output). Untuk itu pimpinan pada saat memulai program kerja 2015-2019 mulai merumuskan indikator kinerja yang bersifat hasil (outcome) Perumusan indikator kinerja utama dilakukan dengan melakukan identifikasi ukuran-ukuran kinerja kemudian memilih dari beberapa ukuran kinerja tersebut dijadikan sebagai ukuran keberhasilan yang utama atau Indikator Kinerja Utama. Indikator kinerja utama harus merupakan suatu ukuran kinerja yang menyeluruh, terkait dengan misi, sasaran dan tujuan;

mempunyai kemampuan untuk

mengukur (measurable) yang berorientasi pada hasil (outcome). Ukuran kinerja utama yang menyeluruh pada umumnya akan lebih tepat dirumuskan dengan pendekatan balanced Scorecard, yaitu ukuran kinerja yang memiliki perspektif kepuasan pelanggan, kinerja finansial, kinerja manajemen internal dan kinerja pertumbuhan dan pembelajaran. Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai indikator kinerja yang telah dimasukan kedalam RPJMN, Renstra, RKP dan Renaksi.

C.

SUMBER DAYA 1. Sumber Daya Manusia Jumlah PNS yang ada di Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan berjumlah 61 orang dibantu dengan tenaga honorer sebanyak 6 orang


Page 31

Table 1 . Jumlah Pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berdasarkan golongan

Satuan Organisasi

I

II

III

IV

JUMLAH

Direktur Fasyankes

0

0

0

1

1

Subbag Tata Usaha

0

1

14

3

18

Subdit Fasyankes Primer

0

0

12

3

15

Subdit Fasyankes Rujukan

0

2

8

2

12

Subdit Fasyankes Lainnya

0

4

10

1

15

0

7

44

10

61

Jumlah

Diagram 1 . Jumlah Pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Usia

24.63%

11.60% Usia 21-30 36.23%

27.53%

Usia 31-40 Usia 41-50 Usia 51>


Page 32

Diagram 2 . Jumlah Pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenjang Pendidikan

1.40%

0 Pendidikan SD

23.18%

30.43%

Pendidikan SMP Pendidikan SMA

13.04%

Pendidikan D.III 31.88%

Pendidikan S1 Pendidikan S2

Grafik 1 . Jumlah Pegawai Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Jenjang jabatan

28

30 25

21

20 15

10

10 5

6 3

1

6

6

2

1

2

1

1

Series1

0


Page 33

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana BMN INTRAKOMPTABLE Posisi Awal (1 Januari 2016) Penambahan Pengurangan Posisi Akhir (31 Desember 2016) BMN EKSTRAKOMPTABEL Posisi Awal (1 Januari 2016) Penambahan Pengurangan Posisi Akhir (31 Desember 2015) BMN GABUNGAN INTRA & EKSTRA Posisi Awal (1 Januari 2016) Penambahan Pengurangan Posisi Akhir (31 Desember 2016) BMN ASET TAK BERWUJUD Posisi Awal (1 Januari 2016) Penambahan Pengurangan Posisi Akhir (31 Desember 2016)

: Rp. 268.954.316.7148.2212.740 : Rp. 311.032.000 : Rp. 814.975.100 : Rp. 268.450.373.614 : : : :

Rp. Rp. RP. Rp.

274.592.810 0 0 274.592.157

: : : :

Rp. Rp. RP. Rp.

269.228.909.524 311.032.000 814.975.100 268.724.966.424

: : : :

Rp. Rp. RP. Rp.

3,232.308.800 47.960.000 0 3.280.268.800

8

Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca per 31 Desember 2016 adalah : Sebesar

Rp. 187.988.953.451

(seratus delapan puluh tujuh milyar Sembilan ratus

delapan puluh delapan juta Sembilan ratus limapuluh tiga ribu empat ratus limapuluh satu rupiah ) dengan angka penyusutan sebesar Rp. 229.024.318.152 ( duaratus duapuluh Sembilan milyar dua puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu seratus lima puluh dua rupiah) rincian terlampir.

3. Sumber Daya Anggaran Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki alokasi anggaran DIPA Tahun 2016 terdiri : Anggaran Tupoksi

: Rp. 12.632.354.000,-

Anggaran Refocusing dan APBNP : Rp. 147.553.766.000,Jumlah seluruhnya

: RP. 160.186.120.000,-


Page 34

REALISASI ANGGARAN DAN KEGIATAN (REVISI) DIREKTORAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

T.A. 2016 NO

NAMA KEGIATAN

BENTUK KEGIATAN/ BELANJA

Alokasi

Realisasi

081.001.012

2.303.361.000 166.678.000

2.289.849.450 164.877.300

A 1

Subdit Fasyankes Primer Penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan Fasyankes

2

Penyusunan Petunjuk Teknis Pengendalian mutu(QS) SPA di Puskesmas

081.001.017

200.326.000

200.325.850

3

Penyusunan Pedoman Teknis SPA di Kilinik

081.001.019

172.325.000

172.324.350

4

Penyusunan Draf Permenkes Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK )

081.001.023

143.220.000

143.217.100

5

Workshop Persiapan Pemenuhan SPA melalui Anggaran DAK Fasyankes

082.001.014

567.774.000

567.575.600

6

Rakontek Pengelolaan SPA di Puskesmas

082.001.016

545.578.000

545.577.400

7

Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Sarana Fasyankes

082.002.052

507.460.000

495.951.850

B 1

Subdit Fasyankes Rujukan Penyusunan Panduan Penilaian Bangunan, Prasarana dan Alat kesehatan pada Fasyankes Penyusunan Pedoman Monitoring dan evaluasi Pembangunan/pengadan bangunan baru Pedoman Pengelolaan Fasyankes yang hemat energi dan ramah lingkungan Penyusunan Draft Permenkes Tata Udara Fasyankes

081.001.013

2.806.468.000 197.858.000

2.747.314.450 190.513.000

081.001.014

174.626.000

171.869.400

081.001.020

165.452.000

162.907.300

081.001.021

145.077.000

141.758.750

2

3

4


Page 35

5

Penyusunan Draft Permenkes Sistem Elektrikal Fasyankes

081.001.025

165.753.000

163.930.800

6

Lokakarya Penanggulangan Bangunan yang diduga mangkrak

082.001.012

282.137.000

282.134.800

7

Workshop persiapan pemenuhan SPA melalui anggaran DAK RS Rujukan Rakontek Pemeliharaan SPA di Fasyankes

082.001.013

966.155.000

966.155.400

082.001.015

0

0

9

Rapat Koordinasi Perizinan Limbah di Fasyankes

082.001.051

201.950.000

192.639.000

10

Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Prasaarana Fasyankes

082.002.053

507.460.000

475.406.000

C

Subdit fasyankes lainnya

1.598.957.000

1.597.701.400

1

Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Rujukan pemeliharaan Fasilitas kesehatan

081.001.016

193.921.000

198.381.250

2

Penyusunan Rancangan kebijakan Pengujian Bangunan dan prasarana Fasyankes Penyusunan Roadmap Pengujian dan kalibrasi peralatan kesehatan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan BPFK/Institusi penguji Fasyankes Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan SPA di Laboratorium Kesehatan Rakontek Pemeliharaan SPA di Fasyankes Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Peralatan kesehatan di Fasyankes Subbag Tata Usaha

081.001.022

155.083.000

152.060.000

081.001.026

930.000

930.000

081.001.030

109.205.000

109.102.150

081.001.052

0

0

082.001.017

339.983.000

339.936.500

082.0021.054

799.880.000

797.291.500

1.587.384.000

971.834.100

024.001.011

0

0

024.001.012

0

0

024.001.013

29.200.000

29.000.000

8

3 4

5

6 7 D

Dukungan manajemen 1 2 3

Inventarisasi kekayanan Negara Proses hibah (efisiensi) Pengadaan Konsultasi Rencana Aksi Direktorat (efisiensi) Renovasi Ruang Direktorat


Page 36

4

Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Rapat konsultasi teknis Sistim Informasi manajemen

024.001.014

65.195.000

65.194.800

024.001.052 024.002

87.000.000

43.107.000

6

Sewa Hosting Server ASPAK

024.002.013

49.973.000

49.973.000

7

Sewa jasa Online HPCS

024.002.014

55.000.000

51.440.000

8

Pengembangan Sistem Informasi ASPAK Bimtek dan Supervisi/Sosialisasi NSPK Faskes Pendampingan pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan kesehatan di Fasyankes Pendampingan pengelolaan SPA di Fasyankes (efisiensi) SDM yang ditingkatkan kemampuan teknisnya Peningkatan Kemampuan SDM Kapasiti Building Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kemampuan dan sertifikasi SDM (efisiensi) Pemantauan dan evaluasi terpadu faskes Persiapan Pemantauan dan evaluasi dana Monev dana DAK (efisiensi)

024.002.052

49.940.000

49.900.000

083.001.013

368.750.000

322.547.800

083.001.014

0

0

084.001.012 084.001.013

216.020.000 735.991.000

124.384,900 735.115.500

084.001.014

0

0

085.001.012

3.294.000

3.294.000

085.001.012 085.001.012

76.400.000

75.777.900

085.001.012

295.412.000

295.406.791

Penyusunan RKAKL 2017 Laporan akuntabilitas kinerja 2015 Konsultasi Perencanaan Program nggaran, SAI, SIMK BMN, REVIU ITJEN Laporan Keuangan, Kegiatan Direktorat

086.001.014 086.001.014 086.001.014

160.080.000 64.209.000 562.412.000

113.852.650 63.907.250 477.566.300

086.001.015

135.935.000

134.656.050

Oprasional perkantoran

994.001.011 484.780.000

402.300.000

529.211.000

373.745.600

5

9 10

11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 11

12

13 14

Monev Kondisi existing Faskes Monev KKHI Perencanaan dan anggaran

Belanja Honor Pengelola Anggaran Belanja Bahan Perkantoran Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit. Fasyankes TA . 2016

Page 37

15 16 17 18 19

1

2

3

4

5

Retensi Arsip Tata Persuratan Belanja Perjalanan Dinas Pencetakan dan pengiriman buku pedoman (efisiensi) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi DANA APBNP DAN REVOCUSING

994.001.012 994.001.012 994,001.013

994.002.011

51.325.000 51.048.000 345.280.000

35.025.600 30.234.700 294.408.300

0

0

372.500.000

313.442.000

147.553.766.000

141.548.493.060

Pengadaan kendaraan pusling darat roda 2 dan ambulanc dalam rangka peningkatan akses rujukan Pengadaan kendaraan pusling darat roda 2 dan ambulanc dalam rangka mendukung aspirasi masyarakat Pengadaan tempat tidur pasien elektrik RS Akademik Univ Hasanudin Pengadaan operating microscope mata di RS

2051.031.054

11.366.500.000

9.131.715.800

2051.032.052

53.803.492.000

51.225.544.400

2051.033.052

2.231.499.000

2.197.610.760

2051.032.053

76.805.541.000

76.525.853.100

Pengadaan tempat tidur pasien RSUP dr. Wahidin, Makassar

2051.032.054

3.346.734.000

2.467.769.000

TOTAL CAPAIAN


160.186.120.000

153.400.137.301

Page 38

BAB IV. PENUTUP Laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas tugas pokok dan fungsi Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2016. merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam kurun waktu tahun 2016 dan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2016 untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019. Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi , penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, pelaksanaan program dan kegiatan serta berbagai kebijakan. Hasil pencapaian pelaksanaan program pembangunan bidang kesehatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan rencana strategis dan dokumen perencanaan lainnya. Keberhasilan yang telah dicapai tahun 2016 diharapkan dapat menjadi parameter agar kegiatankegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan segala kekurangan dan hal-hal yang menghambat tercapainya target dan rencana kegiatan diharapkan dapat dicari solusi serta diselesaikan dengan mengedepankan profesionalisme di lingkungan Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan khususnya dan Kementerian Kesehatan umumnya.


Page 39


Page 40


Page 41


Page 42


Page 43


Page 44

Kata Pengantar... Daftar Isi... Ringkasan Eksekutif

Recommend Documents