DAFTAR ISI. Kata Pengantar. Ringkasan. Daftar Isi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Ringkasan

iii

Daftar Isi

iv

I.

1 1 2 7 9 9 9 13

BAB I Pendahuluan A. Penejelasan Umum Organisasi 1. Tugas Pokok dan fungsi 2. Struktur Organisasi 3. Sumber Daya Manusia Organisasi B. Permasalahan Umum Organisasi 1. Permasalahan umum organisasi 2. Strategi Pemecahan Masalaah

II.

BAB.II Perencanaan Kinerja 1.Rencana Strategi I.1. Visi I.2. Misi I.3. Tujuan dan sasaran 2. Strategi Kebijakan 3. Penetapan Kinerja

19 19 24 26 26 28 30

III.

BAB III Akuntabilitas Kinerja III.1 Capaian Kinerja Organisasi III.2 Realisasi Anggaran

34 34 44

IV.

BAB IV Penutup IV.1 Kesimpulan Capaian Kinerja Organisasi IV.2 Langkah Langkah Organisasi di Masa akan datang

53 54 55

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk masa periode satu tahun dan dibuat berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dimana pada Pasal 7

mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat dan

memiliki Renja SKPD.

Renja Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat rancangan

awal

RKPD,

yang disusun dengan mengacu kepada

sedangkan

RKPD

dijadikan

dasar penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Arti pentingnya Renja bagi SKPD dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Renja dipakai sebagai acuan oleh SKPD dalam memasukkan program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 2. Renja juga sebagai bahan untuk evaluasi bagi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, dimana dari Renja akan diketahui capaian kinerja SKPD sesuai dengan rencana kerja tahunan yang telah dibuat.

Renja juga menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun dan menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah daerah.

Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2016

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RenjaSKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunanrancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Proses penyusunan Renja didasarkan dari usulan dan aspirasi para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan SKPD, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD terkait yang langsung ditujukan kepada SKPD yang dijaring

melalui forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku pembangunan tentang rancangan SKPD dan Renja SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah, kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Dharmasraya. Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPJPD Kabupaten Dharmasraya (Tahun 2005- 2025) dan

berdasarkanhasil

evaluasi

terhadap

program

dan

kegiatan

tahun

sebelumnya,perumusan lingkup pembangunan kehutanan dan perkebunan juga dilakukan berdasarkan arahan prioritas pembangunan nasional sektor kehutanan dan Perkebunan (RPJMN tahun 2015 - 2019). Dengan mempedomani arahan pembangunan tersebut disusun struktur program dan kegiatan pembangunan sektor kehutanan dan perkebunan di dalam Renja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2016.

Berdasarkan struktur program dan kegiatan tersebut, direncanakan program kerja secara matang dengan indikator pencapaian program dan kegiatan berupa indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome)yang terukur dan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2016

berkualitas sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam menetapkan pendanaanya, yang secara keseluruhan akan dilaksanakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Disamping itu perumusan lingkup pembangunan kehutanan dan perkebunan juga dilakukan berdasarkan arahan prioritas pembangunan nasional sektor kehutanan dan Perkebunan(RPJMN tahun2015-2019). Dengan mempedomani arahan pembangunan tersebut disusun struktur program dan kegiatan pembangunan sektor kehutanan dan perkebunan di dalam Renja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2016. Berdasarkan struktur program dan kegiatan, ditetapkan indikator pencapaian program dan kegiatan berupa indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome), yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam menetapkan pendanaanya, yang secara keseluruhan akan dilaksanakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Dalam menyusun rencana kerja berdasarkan hal tersebut di atas memiliki sederet argumentasi penting yang akan memberikan alasan-alasan kuat mengapa kegiatan dengan berbagai indikator itu dilakukan sehingga dapat dicapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2016adalah : a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; b. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat; c. Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; d. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 ; Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2016

e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Daerah ; i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; j. Peraturan Presiden Nomor

2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015– 2019; k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; m. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Pembentukan

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Tahun 2010 tentang

Dinas

Daerah

Kabupaten

Dharmasraya;

1.3

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam mengevaluasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 dan proyeksi tahun 2015sekaligusmenentukan arah kebijakan, program dan kegiatan untuk tahun 2016, dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.


Pusat,

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut : 1. Merumuskan program kerja yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya untuk tahun 2016 2. Acuan dalam penyusunan RKA Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2016 3. Program-program tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Renja akan menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan bagi Aparatur Sipil Negara di Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Dharmasaraya.

1.4 Sistematika penulisan Sistematika penulisanRencana KerjaDinas Kehutanan dan Perkebunan sbb : BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Laludan Capaian Renstra SKPD Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja dilaksanakan sesuai dengan amanat

Peraturan

Pemerintah

Nomor 6

tahun

2008

tentang

Pedoman

EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2014serta proyeksi capaian tahun 2015.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan

Laporan

Kinerja

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan

Kab

Dharmasraya. Terkait dengan hal tersebut Renja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih dan dilaksanakan selama tahun 2014.

Untuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan tidak semua rencana kerja tahun 2014 yang telah disusun bisa diakomodir dalam RKA tahun 2014, ini disebabkan karena adanya beberapa kegiatan yang telah diajukan dalam renja belum menjadi prioritas daerah.Sedangkan dari renja yang telah diakomodir dalam RKA dan selanjutnya disahkan menjadi DPA Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya tahun 2014terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana.

Dari beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan selama tahun 2014 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :


1. Realisasi

program/kegiatan

yang

tidak

memenuhi

target

kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan Pada capaian kinerja tahun 2014 tidak semua program dan kegiatan terealisasi 100% sesuai dengan yang ditargetkan, ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja antara lain sebagai berikut:

a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan kegiatan yang tidak terealisasi sesuai dengan target sbb : 1). Penyusunan rancangan dan pembuatan UP UPSA (DAK 2014)(0%) Kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan disebabkan kurangnya minat masyarakat untuk mengerjakan UP UPSA dan susahnya mencari lokasi pembuatan kegiatan ini. Penyebab lainya tidak dilaksanakannya kegiatan UP UPSA ini adalah karena adanya penolakan dari masyarakat. Hal ini karena masyarakat masih kurang familiar dengan tanaman kehutanan dan beranggapan kalau tanaman kehutanan kurang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dibandingkan dengan tanaman perkebunan yang menjadi primadona masyarakat. 2).Reboisasi Kawasan Hutan Wilayah KPHP (DAK dan Pendamping) (0 %) Pelaksanaan kegiatan Reboisasi dalam kawasan hutan KPHP pada Tahun 2014 tidak dapat dilaksanakan disebabkan keterbatasan waktu karena dananya masuk dalam APBD P sehingga pelaksanaan kegiatan tidak memungkinankan dikerjakan pada akhir tahun dan direncanakan akan dikerjakan pada tahun 2015.

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 1). Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran hutan dan Lahan ( 94.91 %). Kegiatan ini adalah berupa pantauan yang dilakukan terhadap titik api atau hotspot. Tidak terealisasinya 100 % bukan karena kurangnya kinerja tapi karena memang pada tahun 2014, titik hotspot yang ada memang berkurang karena kondisinya lebih banyak musim hujan dibanding musim kemarau. Pada dasarnya pantauan titik hotspot dilakukan pada saat musim kemarau untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran kawasan


hutan. Banyaknya terpantau titik api ini biasanya berasal dari aktifitas masyarakat membuka lahan dengan cara melakukan pembakaran lahan.

2). Patroli Pengamanan Hutan dan Kawasan Hutan (86.52 %) Kegiatan operasi rutin atau patroli ditargetkan 11 kecamatan dan yang terealisasi hanya 9 kecamatan , dimana patroli pengamanan hutan ini dilaksanakan bersama oleh polisi kehuatan (Polhut) kab. Dharmasraya dan selain operasi rutin yang merupakan tugas dan tanggung jawab Polhut juga ada patroli gabungan yang melibatkan pihak Polres Dharmasraya dan dari Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat, dan juga ada pelaksanaan operasi apabila ada laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai perambahan kawasan hutan atau illegal loging. Dan untuk pelaksaan operasi rutin tetap dilaksanakan oleh Polhut sedangkan operasi gabungan dilakukan bila dianggap perlu. Untuk tahun 2014 ada 1 kecamatan yang tidak dilaksanakan patroli dan dipindahkan ke kecamatan lain yang lebih memerlukan untuk dilaksanakan patroli. c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1). Fasilitasi Kerja Sama Hasil Produksi Perkebunan (46.14 %) Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah agar harga komoditi perkebunan seperti sawit dan karet bias tetap stabil dan tidak terus menerus mengalami penurunan. Untuk iti telah dilakukan rapat dengan pihak perkebunan besar yang ada di Kabupaten Dharmasraya untuk rapat dalam penetuan harga TBS, agar TBS tidak terus menerus mengalami penurunan yang selama ini merupakan keluhan yang disampaikan petani tentang harga komoditi perkebunan dari target 3 kali pertemuan hanya dilaksanakan 1 kali pertemuan. 2.

Operasional Pengelolaan laboratorium Tanah dan Daun Kegiatan ini hanya terealisasi 83.33 % disebabkan adanya efesiensi anggaran

d.

Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Pertanian / Perkebunan 1.

Pembangunan Sarana dan Prasarana pasar Produksi Hasil Perkebunan


Kegiatan ini bertujuan menunjang aktifitas dipasar lelang, seperti pemasangan lampu dan kebutuhan penunjang lainya berlokasi di Kurnia Koto Salak Kecamatan Sungai Rumbai dengan realisasi (51.63%)

2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan tahun 2014 yang telah berhasil dan mencapai target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

a. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1). Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan (DAK dan pendamping DAK 2014) Kegiatan pengadaan sarana prasarana penyuluhan dianggarkan pada DAK kehutanan sesuai dengan Juknis atau petunjuk teknis mengenai DAK kehutanan yang dipergunakan untuk kegiatan pengamanan dan penyuluh kehutanan. Pengadaan peralatan ini dilaksanakan melalui penunjukan pada rekanan atau pihak ketiga. Peralatan tersebut antara lain : pengadaan , laptop, printer dan peralatan ukur seperti GPS, Kompas, pakain Polhut dan Penyuluh Kehutananan lapangan.

2). One Billion Indonesian Tree (OBIT) Kegiatan One Billion Indonesian tree (OBIT) atau penanaman satu milyar pohon merupakan program yang telah dicanangkan oleh Presiden RI dan merupakan program dari kementerian Kehutanan dilaksanakan setiap tahun berupa penanaman pohon disetiap bentang lahan masyarakat. Dengan tujuan untuk penghijauan. Penanaman yang telah berhasil dilaksanakan dengan jenis tanaman kayu – kayuan dan MPTS. Puncak kegiatan OBIT tahun 2014 dilaksanakan di Nagari Koto Tinggi kecamatan Koto Besar dan telah direalisasikan beberapa penanaman tanaman kehutanan seperti jabon dan mahoni dan tanaman buah buahan lainya. 3). Penyusunan rancangan dan pembuatan tanaman turus jalan (DAK tahun 2014) Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2016

Kegiatan penyusunan rancangan dan pembuatan turus jalan dan penanaman fisik

telah dilaksanakan oleh kelompok kerja masyarakat

disepanjang saluran irigasi.

4). Penyusunan rancangan teknis dan pembuatan sumur resapan (DAK tahun 2014) Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air berupa sumur resapan ini berfungsi sebagai resapan air dimusim hujan sehingga tidak terjadi banjir di musim hujan dan telah terealisasi sebanyak 5 unit dan berlokasi di Nagari Gunung Sitiung, Ampang kuranji, Sungai Kambut.

5). Penyusunan rancangan teknis dan pembuatan embung (DAK tahun 2014) Bangunan konsrvasi untuk tanah dan air lain yang juga telah dibangun adalah embung sebagai tempat penampung air sebanyak 3 unit dan berlokasi di kecamatan Sungai Rumbai, Sembilan Koto dan Kecamatan Timpeh.

6). Pendukung DAK Kehutanan 2014 Dana pendukung DAK dipakai untuk mendukung kegiatan fisik DAK kehutanan dan telah terealisasi sesuai dengan realisasi kegiatan DAK.

b. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 1). Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan Pengukura indakot kinerja adalah perhitungan atau rekonsiliasi dana PSDH DR dengan kementrian kehutanan dan keuangan. Dimana kabupaten Dharmasraya sebagai daerah pengahasil kayu menerima dana bagi hasil dari PSDH DR melalui pendapatan PNBP. Selain itu juga melalui kegiatan ini maka optimalisasi penerimaan negara dari hasil kayu bisa ditingkatkan melalui peningkatan produksi kayu rakyat tidak hanya dari perusahaan saja. Dimana dari tiap kubik kayu rakyat tersebut akan dikenai dana PSDH nya yang besarnya berdasarkan jumlah pengelompokkan jenis yaitu meranti dan campuran. Capaian kinerja diharapkan dengan adanya pengawasan terhadap peredaran hasil hutan kayu yang dilakukan terhadap Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2016

wilayah Kabupaten Dharmasraya (11 Kecamatan) maka penerimaan PNBP akan terus meningkat.

c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumbar Daya Hutan 1). Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan. Pada kegiatan ini telah ditetapkan target penyuluhan sebanyak 2 kali dan telah terealisasi sebanyak 100 %, dimana masyarakat yang disuruh adalah masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan dan rawan dengan perusakan hutan. Penyuluhan dilakukan kepada sebanyak 60 orang kepada masyarakat.

d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1). Pemeliharaan Kebun Entres Karet Kebun entres karet yang dipelihara secara swakelola dan terletak di dua lokasi yaitu km 4 Kec. Pulau Punjung seluas 1 ha dan UPTD Sungai Rumbai seluas 1 ha. Entres karet merupakan kebun benih yang akan diambil untuk pembuatan bibit karet dan dijual kepada masyarakat dan merupakan salah satu sumber PAD dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Kegiatan antara lain penyiangan, pemupukan, pembersihan lahan dan pemberantasan penyakit.

2). Pembinaan monitoring kebun biji karet blok pengahil latek tinggi (Biji karet bermutu) Kegiatan ini dilaksanakan swakelola oleh Dinas bekerja berupa pembinaan terhadap kebun milik petani yang telah dimurnikan oleh BPKS Sumatera Utara sehingga terbentuk kelompok BPT sebagai sumber biji batang bawah untuk sumber benih karet bermutu dan unggul dengan lokasi Sungai Atang, kecamatan Sitiung.

3). Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (Pola partisipatif). Kegiatan yang merupakan aspirasi anggota DPRD kab Dharmasraya berupa

pembuatan

jalan

produksi

yang

ada


sebanyak22

paket

pengerjaan sebanyak 2 paket dengan pelaksanaan pekerjaan melalui lelang dan sisanya penunjukan langsung kepada pihak ketiga (rekanan) kontraktor pelaksana yang berbeda sesuai dengan jumlah paket pekerjaan. Semua paket pengerjaan jalan telah selesai dilaksanaakn tepat waktu dan telah sesuai dengan spesifikasi.

4). Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Pendamping Ditjenbun) Pada tahun 2014 Kabupaten Dharmasraya mendapatkan alokasi kegiatan dari

Ditjenbun

Kementerian

Pertanian

dengan

kegiatan

berupa

peremajaan karet dengan jumlah bibit karet yang disalurkan sebanyak 137.500 batang. Semua pendanaan berasal dari pusat dan dikelola langsung oleh Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat, karena DIPA kegiatan ada di Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya hanya membantu alokasi kegiatan saja.

5). Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Pendamping PSP) Selain itu masih dari Kementerian Pertanian dari Ditjen Prasarana Sarana Pertanian (PSP) tahun 2014 juga mengalokasikan kegiatannya berupa perluasan tanaman karet dengan jumlah bibit 25.000 batang dan kegiatan optimalisasi Lahan sebanyak 5950 batang. semua pendanaan langsung oleh Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat.

6). Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Pendamping P2HP) Dari Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementrian pertanian dari tahun 2014 juga mengalokasikan kegiatannya berupa bantuan alat – alat pasca panen sadap karet, dan pendanaan juga langsung oleh Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat. 7). Pengadaan Bibit Sawit Siap Salur Kegiatan Pengadaan Bibit Sawit Siap Salur pada tahun 2014 adalah penyaluran Bibit sawit siap salur kepada masyarakat yang membutuhkan, dimana jumlah bibit yang disalurkan sebanyak 22.500 batang.


e. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1). Peningkatan kesejahteraan petani Peningkatan

kesejahteraan

Petani

adalah

kegiatan

pendampingan

terhadap kegiatan propinsi yang ada di Kabupaten Dharmasraya berupa pemberian bantuan bibit yaitu

:

-

Bibit sawit sebanyak 22.500 batang dengan luas 178 Ha

-

Bibit Karet sebanyak 21.350 batang dengan luas 43 Ha

-

Bibit kakao sebanayak 38.000 Batang dengan luas 38 Ha.

2). Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis (Pengendali (OPT) Kegiatan pembinaan tentang cara pemberantasan hama pada tanaman perkebunan dilaksanakan oleh petugas dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 30 orang.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Untuk realisasi program dan kegiatan yang melebihi target Kinerja ada beberapa kegiatan seperti -

:

Luas lahan penanaman luar kawasan yang melebihi targe dengan realisasi 1.392 %

- Jumlah tanaman yang tertanam dengan realisasi 1.149 % - Pembinaan terhadap IUPHHK yang melebihi target dengan realisasi 131 %, dimana IUPHHK yang ditargetkan untuk dilakukan pembinaan sebanyak 16 buah dimana realisasinya sebanyak 21 buah. - Pembuatan bangunan konservasi tanah dimana ditargetkan sebnayak 2 unit dan direalisasikan sebanyak 8 unit dengan persentase 400 % - Panjangnya Jalan Kebun yang dibangun melebihi target sebanyak 131 %.dimana jalan ditarget 38 Km dengan realisasi 50 KM


4.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan Tidak sesuainya antara rencana dan realiasai kegiatan dilapangan disebabkan adanya beberapa kendala ataupun permasalahan, diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Untuk kegiatan yang bersumber dari dana DAK Kehutanan tidak bisa dilaksanakan seluruhnya karena kurangnya dukungan dari masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan masih kurangnya familiarnya tanaman kehutanan ditengah masyarakat dan masyarakat beranggapan bahwa menanam tanaman kehutanan tidak akan memberikan keuntungan ekonomi dibandingkan tanama lain seperti perkebunan. Dan terlambatnya pengesahan APBDPsehingga waktu tidak mencukupi untuk pelaksanaan fisik kegiatan 2. Kegiatan upaya pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan karena kondisi cuaca yang lebih banyak musim hujan dari pada kemarau sehingga titik hotspot juga berkurang. 3. Kegiatan fasilitasi harga komoditi perkebunan terkendala dengan penyesuaian waktu dengan pihak perusahaan, dimana perusahaan ini tersebar di berbagai tempat.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD; dan Kebijakan / Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk menagatasi faktor faktor penyebab tersebut.

Akibat tidak terlaksananya semua rencana kerja yang telah disusun pada tahun 2014, maka menyebabkan tidak semua rencana kerja yang telah ditetapkan pada rencana strategis dinas untuk tahun 2010 – 2015 tercapai, untuk itu maka kegiatan yang belum dilaksanakan tersebut akan diajukan lagi dalam penyusunan rencana kerja pada tahun 2016, sehingga diharapkan mana-mana

kegiatan

yang

belum

terealisasi

tersebut


tetap

dapat

dilaksanakan pada tahun berikutnya, dan akan dijadikan program/kegiatan prioritas yang masuk dalam usulan. 6. Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan dan Perkebunan realisasi sampai tahun 2014dan proyeksi capaian tahun 2015 adalah seperti tabel 2.1 berikut :




6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab diatas Dengan adanya beberapa kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun 2014, maka agar untuk tahun selanjutnya tidak terulang lagi maka diambil tindakan prepentif sebagai berikut : 1. Kegiatan DAK yang tidak terlaksana pada tahun 2014 akan dilanjutkan pelaksanaannya pada tahun 2015 dengan dana DAK Kehutanan tahun 2015. Perencanaan kegiatan DAK kehutanan tahun 2015 sudah dari awal dianggarkan dalam APBD sehingga dengan keluarnya DPA diharapkan kegiatan sudah bisa langsung dilaksanakan.Disamping itu juga masyarakat diberikan motivasi untuk mau menanam lahannya dengan tanaman kehutanan karena dengan adanya tanaman kehutanan selain memberikan keuntungan ekologis dalam menjaga lingkungan dari dampak bencana seperti banjir dan longsor juga memberikan nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi masyarakat disekitarnya. 2. Pada kegiatan pembinaan industri kehutanan dilaksanakan dengan memaksimalkan tenaga atau personil yang ada. 3. Pada patroli pengamanan kawasan hutan seksi pengamanan hutan telah melakukan koordinasi baik dengan Polres maupun dengan pihak Dinas Kehutanan Propinsi dalam pelaksanaan rencana operasi gabungan dan tetap memaksimalkan tenaga Polhut dalam melaksanakan tugasnya secara rutin. 4. Kegiatan pemantauan titik hotspot kebakaran hutan dan lahan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan lebih sering melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kehutanan Propinsi, karen adinas kehutanan Propinsi juga terdapat kegiatan pemantauan hotspot ke Kabupaten se Sumatera barat termasuk kabupaten Dharmasraya sehingga bisa bekerja sama dalam pemantauan hotspot ini.


5. Untuk kegiatan fasilitasi harga komoditi perkebunan ini mengingat pentingnya penentuan harga TBS untuk masyarakat pekebun maka pertemuan dengan pihak perusahaan akan lebih dimaksimalkan lagi dan tetap dilaksanakan tahun selanjutnya.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasrayatidak memiliki dokumen SPM yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga untuk menganalisis dan mengukur kinerja penyelenggaraan

program

dan

kegiatan

pada

urusan

kehutanan

dan

perkebunandigunakan indikator kinerja kunci meliputi aspek penilaian pada tataran pengambil kebijakan, aspek pelaksana kebijakan dan aspek tingkat capaian kinerja serta menetapkan sejumlah indikator kinerja berdasarkan analisis kebutuhan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan disajikan pada tabel 2.2 berikut :




2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan a. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasrayamerupakan dinas teknis yang mengurusi bidang kehutanan dan perkebunan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Dharmasraya.Susunan organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari : 1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas 2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari : a. Subag Kepegawaian b. Subag Umum dan Anggaran c. Subag Program dan Pelaporan 3. Unsur Pelaksana yaitu : a. Bidang Bina Usaha Produksi Hasil Hutan - Seksi Peredaran Hasil Hutan dan Legalitas - Seksi Pengelolaan Hutan dan Pungutan Iuran b. Bidang Inventarisasi Tata Guna dan Perlindungan Hutan - Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan - Seksi Inventarisasi, Tata Guna dan Pemetaan Hutan c. Bidang Bina Usaha Produksi Perkebunan - Seksi

Teknologi

Sarana

dan

Prasarana

Produksi

Pemasaran

Perkebunan - Seksi Perizinan dan Investasi Perkebunan d. Bidang Pengelolaan Perkebunan - Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan - Seksi Budi Daya Perkebunan

b. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya Tugas Pokok dan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2016

fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagai berikut : 1. Kepala Dinas (1). Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kehutanan dan Perkebunan (2). Dalam melaksanakan tugas

Kepala Dinas Kehutanan dan

Perkebunan mempunyai fungsi : a.

Perumusan

dan

pelaksanaan

kebijakan

teknis

dibidang

Kehutanan dan Perkebunan b.Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang Kehutanan dan Perkebunan c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kehutanan dan Perkebunan d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program Dinas Kehutanan dan Perkebunan e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

2. Sekretariat (1).Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas (2).Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan teknis administrative kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan (3). Dalam melaksanakan tugassebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi : a.

Pengelolaan

urusan

rumah

tangga,

perlengkapan,

surat

menyurat, kearsipan, asset, kepegawaian dan ketatalaksanaan dinas b. Membantu Kepala Dinasmengkoordinasikan kebijakan Dinas Kehutanan dan Perkebunan bersama bidang-bidang lain c.Pengelolaansumber daya ketenagaan dan sarana dan prasarana kantor Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2016

d.Mengkoordinasikan

penyusunan program, perencanaan, dan

pelaporan pelaksanaan tugas dinas e. Pengelolaan administrasi keuangan dan asset f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

Selanjutnya Sekretaris membawahi : a). Sub Bagian Umum dan Anggaran mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris dan asset, pengelolaan perlengkapan kantor, keprotokolan dan hubungan masyarakat serta melaksanakan penyusunan dan pengelolaan anggaran dinas b).Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian, pembinaan kelembagaan serta ketatalaksanaan c).Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan penyusunan serta pelaporan pelaksanaan program dinas

3. Bidang Inventarisasi, Tata Guna dan Perlindungan Hutan (1). Bidang Inventarisasi, Tata Guna dan Perlindungan Hutan dipimpin oleh

seorang

Kepala

Bidang

yang

berada

dibawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melelui Sekretaris (2).Bidang Inventarisasi Tata Guna dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis dibidang Inventarisasi, Tata gunas dan Perlindungan Hutan (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas Bidang Inventarisasi, Tata Guna dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis inventarisasi, Tata Guna dan Pemetaan Hutan


b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan dan rehabilitasi hutan c.

Mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan Bidang Inventarisasi, Tata Guna dan Perlindungan Hutan

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

Bidang Inventarisasi, Tata Guna dan Perlindungan Hutan membawahi seksi, seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Inventarisasi, Tata Guna dan Perlindungan Hutan a). Seksi Inventarisasi,Tata Guna dan Pemetaan Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Inventarisasi, Tata Guna dan Pemetaan Hutan b).Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Hutanmempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan.

4. Bidang Bina Usaha dan Produksi Hasil Hutan (1). Bidang Bina Usaha dan Produksi Hasil Hutan dipimpin seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris (2).Bidang Bina Usaha dan Produksi Hasil Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis dibidang Bina Usaha dan Produksi Hasil Hutan (3). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bidang Bina Usaha dan Produksi Hasil Hutan mempunyai fungsi : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis peredaran hasil hutan dan legalitas b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengolahan hutan dan pemungutan iuran c. Mengkoordinasikan dan nmemadukan rencana program dan kegiatan bidang Bina Usaha dan Produksi Hasil Hutan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2016

d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

Bidang Bina Usaha dan Produksi Hasil Hutan terdiri dari : a). Seksi Peredaran Hasil Hutan dan Legalitas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis peredaran hasil hutan dan legalitas. b).Seksi Pengolahan Hutan dan Pemungutan Iuranmempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengolahan hutan dan pemungutan iuran.

5. Bidang Pengelolaan Perkebunan (1). Bidang Pengelolaan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris (2). Bidang Pengelolaan Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis dibidang pengelolaan perkebunan (3).Dalam

melaksanakan

tugas,

Bidang

PengelolaanPerkebunan

mempunyai fungsi : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis budi daya perkebunan b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan tanaman perkebunan c. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan bidang pengelolaan perkebunan d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

Bidang Pengelolaan Perkebunan terdiri dari : a). Seksi Budi Daya Perkebunanmempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis budi daya usaha perkebunan b). Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis usaha perlindungan tanaman perkebunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2016

6. Bidang Bina Usaha Produksi Perkebunan (1). Bidang Bina Usaha Produksi Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris (2). Bidang Bina Usaha Produksi Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan teknis dibidang bina usaha produksi perkebunan (3).Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Usaha Produksi Perkebunan mempunyai fungsi : a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perizinan dan investasi perkebunan b. Perumusan

dan

pelaksanaan kebijakan teknis teknologi, sarana

prasarana produksi dan pemasaran usaha perkebunan c. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana program dan kegiatan bidang bina usahadan produksi perkebunan d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

(4).Bidang Bina Usaha dan Produksi Perkebunan terdiri dari : a). Seksi Perizinan dan Investasi Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perizinan dan investasi perkebunan b). Seksi Teknologi, Sarana Prasarana

Produksi dan Pemasaran

mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis teknologi, sarana prasarana produksi dan pemasaran

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (1). Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unit pelaksana dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis dinas dalam wilayah kerjanya (2).Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh

seorang

Kepala

UPTD

yang

berada

dibawah

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2016

dan

(3). Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan dibentuk berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yaitu UPTD Labor Tanah, Daun, Pupuk dan Kultur Jaringan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012

8. Kelompok Jabatan Fungsional (1). Kelompok Jabatan Fungsional pada masing-masing Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas (2). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian masingmasing

2.3.1. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD Kinerja dan pelayanan yang diberikan Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010, dimana Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kehutanan dan Perkebunan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut Dinas Kehutanan dan Perkebunan memiliki prosedur tetap sesuai dengan peraturan pemerintah.

Dinas Kehutanan dan Perkebunan telah memberikan pelayanan secara baik dan maksimal kepada masyarakat sesuai dengan tupoksinya, walaupun masih terdapat kekurangan disana-sini, tapi diharapkan untuk masa yang akan datang pelayanan yang diberikan benar-benar sudah prima.Koordinasi juga sudah dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan baik dengan Dinas Kehutanan Propinsi maupun Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat, sehingga sudah tercipta suatu sinkronisasi program dan kegiatan dengan tingkat Propinsi. Dalam menjalankan tupoksinya Dinas Kehutanan dan Perkebunan

juga menghadapi

berbagai permasalahan dan kendala.

2. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Dharmasraya dalam peningkatan kualitas kinerja adalah sebagai berikut : Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2016

a. Kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas b. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data dan informasi c. Belum tersedianya SPM d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan e. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen perencanaan f. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu atau tidak sesuai jadwal yang ditetapkan

Dengan terselenggaranya program dan kegiatan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, dimana visi dan misi dinas merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih untuk masa 5 (lima) tahun, maka dengan sendirinya akan membawa dampak terhadap keberhasilan visi dan misi Bupati .

3.Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam meningkatkan pelayanan diantaranya adalah : a. Masih tersedianya lahan masyarakat untuk ditanami komoditi perkebunan dan komoditi kehutanan b. Menyusun dan menjalankan program kerja dan indicator kinerja yang berhubungan dengan tupoksi c. Mewujudkan tugas dan fungsi sesuai dengan Perda Nomor 8 Tahun 2010 c.

Adanya issu global warming di dunia internasinal

d. Banyaknya lahan kritis yang belum tertanam.

4. Sedangkan peluang diantaranya : a. Mendapatkan dukungan pemerintah daerah dalam perwujudan tugas Dan fungsi b. Memberikana pelayanan prima kepada masyarakat Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2016

c. Meningkatkan dukungan pemerintah daerahdalam peningkatan sarana, prasarana serta kualitas aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi 5. Isu-isu penting yang menjadi catatan adalah berhubungan dengan program prioritas

pemerataan

pembangunan

infrastruktur

untuk

menunjang

perekonomian masyarakat, yang merupakan formulasi dari Isu-isu strategis , dimana isu-isu strategis tersebut diantaranya : a. Kecenderungan naiknya harga minyak dunia b. Perbaikan tata kelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup c. Mencegah dan memulihkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup d. Penegakan Hukum Lingkungan tanpa pandang bulu e. Kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim dan bencanan ekologis

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review ini dibuat untuk menampilkan perbedaan kebutuhan program serta output kegiatan didalam dokumen RKPD dengan kebutuhan aktual berdasarkan prioritas, kinerja dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah serta tujuan pembangunan. Proses penyusunan rancangan awal RKPD disusun sudah berdasarkan dengan analisis kebutuhan yang ada pada dinas Kehutanan dan Perkebunan

Semua kegiatan yang direncanakan sudah disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat melalui forum musyawarah rencana pembangunan, yang dimulai dari tingkat nagari, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten, dari usulan tersebut kemudian dibuat skala prioritas, untuk kemudian ditetapkan menjadi rancangan Renja dinas.

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan a. Kegiatan yang dilakukan bersifat Button Up atau usulan dari bawah atau dari masyarakat, karena semua kegiatan bertujuan untuk kepentingan masyarakat b. Kegiatan yang diusulkan disesuaikan dengan kemampun SDM yang ada pada dinas c. Semua usulan kegiatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2016





2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Usulan program dari masyarakat disampaikan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan

(Musrenbang).

Musrenbang

sebagai

sarana

untuk

menyampaikan usulan atau aspirasi dari masyarakat dimulai dari tingkat Nagari dan Kecamatan. dari Kecamatan semua usulan tersebut direkap dan disampaikan pada saat Musrenbang tingkat Kabupaten. Semua usulan masyarakat akan ditindak lanjuti oleh dinas terkait dan akan dijadikan skala prioritas untuk rencana kegiatan selanjutnya.Usulan yang diterima oleh Dinas Kehutanan dan perkebunan melalui forum Musrenbang ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2. 6 Usulan Masyarakat pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab Dharmasraya Untuk Tahun 2016 Program Catt No kegiatan Lokasi Indikator Besaran/Vol Penting Kec. Pulau Punjung Pengadaan bibit Cakupan bibit yang 1 karet unggul Nagari Sikabau disalurkan 20.000 btg Pengadaan Bibit Cakupan bibit yang 2 sawit Nagari Sikabau disalurkan 20.000 btg Pembuatan Nagari Tebing Cakupan luas jalan yang Jalan Usaha tani Tinggi dibangun Pengadaan bibit Nagari Gunung Cakupan bibit yang 3 Sawit selasih disalurkan 1 KM 4 Pengadaan Bibit Nagari gunung Cakupan bibit yang 10.000 btg 5 Karet Selasih disalurkan 23.000 btg

Kec. Sembilan Koto 1

Pengadaan bibit karet

Lubuk Karak

Cakupan bibit yang disalurkan


50.000 btg

No 2

Program kegiatan

3

Jalan Prouduksi Pengadaan Bibit Coklat

4

Jalan Produksi

5

Jalan Produksi

1 2 3 4 5

Pengadaan bibit karet Pengadaan Bibit sawit Pengadaan bibit sawit Pengadaan sawit Pengadaan Bibit sawit

Lokasi Silago Silago Koto Nan IV Dibawuah Koto Nan IV Dibawuah Kec. Sitiung Nagari Siguntur Nagari Siguntur Sitiung Pulai Sitiung

Indikator Cakupan luas jalan yang dibangun Cakupan bibit yang disalurkan Cakupan luas jalan yang dibangun Cakupan luas jalan yang dibangun Cakupan bibit yang disalurkan Cakupan bibit yang disalurkan Cakupan bibit yang disalurkan Cakupan bibit yang disalurkan Cakupan bibit yang disalurkan

Catt Besaran/Vol Penting 5000 m 250.000 btg 3 km 2 km

100.000 btg 10.000 bgt 5.000 btg 1.000 btg 5.000 btg

Kec.Koto Besar 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3

Pengadaan Bibit sawit Pengadaan Bibit Sawit Pengadaan Bibit karet Pengadaan bibit Karet Pengadaan bibit karet dan sawit Pengadaan bibit coklat Pengadaan Bibit Karet dan coklat

Pengadaan Bibit sawit Pengadaan bibit sawit Pengadaan bibit sawit

Bonjol

Cakupan bibit yang disalurkan Cakupan bibit yang disalurkan Cakupan bibit yang disalurkan Cakupan bibit yang disalurkan Cakupan bibit yang disalurkan Cakupan bibit yang disalurkan Cakupan bibit yang disalurkan

Kec. Tiumang Jr. Bukit Harapan Jr. Koto Beringin 1 & 2 Jr. Sipangkur I& 2

Cakupan bibit yang disalurkan Cakupan bibit yang disalurkan Cakupan bibit yang disalurkan

Koto Besar Abai Siat Koto Besar Abai Siat Koto Gadang Abai Siat

300.000.000 300.000.000 200.000.000 300.000.000 500.000.000 100.000.000 150.000.000


2.000 btg 2.500 btg 10.000 btg

No

Program kegiatan

1

Pengadaan bibit sawit

2

Jalan produksi

3

Jalan produksi Keterampilan bid perkebunan Peningkatan SDM Keltan

4 5

1 2

1 2 3

Pengkrekelan jln produksi Pengadaan bibit sawit

Pengadaan bibit sawit/karet Pengadan bibit karet Pengerasan jalan produksi

Lokasi Kec. Koto Baru Nagari Ampang Kuranji Jr. Koto Padang Jr. Aur jaya III Nagari Ampang Kuranji

Indikator

Cakupan bibit yang disalurkan Cakupan luas jalan yang dibangun Cakupan luas jalan yang dibangun

1 km 1 km

Koto Baru Kec. Koto Salak Padukuan Koto Salak Kec. Koto Besar Koto besar Koto tinggi

1 Paket

Cakupan luas jalan yang dibangun Cakupan bibit yang disalurkan

3 km 1.250 btg

Cakupan bibit yang disalurkan Cakupan bibit yang disalurkan Cakupan luas jalan yang dibangun

Pengadaan bibit sawit Pengadan bibit Kakao

1

Jalan Produksi

Kec Timpeh Nagari ranah palabi

2

Jalan Produksi

3 4

Jalan Produksi Pengadaan bibit Karet

Cakupan luas jalan yang dibangun Cakupan luas jalan yang Nag. Tabek dibangun Cakupan luas jalan yang Nag. dibangun Panyubarangan Cakupan bibit yang Nagari Tabek disalurkan

5 6

Pengadaan Bibit sawit

Nagari Tabek Nagari timpeh

2

5.000 btg

1 paket

Koto ranah Kec. Sungai Rumbai Kec Sungai Rumbai Kec Sungai Rumbai

1

Catt Besaran/Vol Penting

1 paket 1 paket 1 paket

Cakupan bibit yang disalurkan Cakupan bibit yang disalurkan

Cakupan bibit yang disalurkan

4 paket 4 paket

800 m 20 km

2 km 15.000 btg

60.000 btg 250 M


Program No kegiatan 7 Jalan produksi Jalan Produksi

Lokasi Taratak tinggi

Indikator Cakupan luas jalan yang dibangun Cakupan luas jalan yang dibangun

Catt Besaran/Vol Penting 8 km

Kec Asam Jujuhan 1 2 3

Jalan Produksi Pengadaan bibit Sawit Pembebasan HGU

Cakupan luas jalan yang dibangun Cakupan bibit yang disalurkan

1 paket 10.000 btg 1 paket


BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan nasionalsebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Program merupakan instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah. Arah kebijakan umum bidang Kehutanan dan Perkebunan berbasis kawasan dan komoditi unggulan RPJMN 2015-2019 tingkat Nasional sesuai dengan NawaCita 1. Reforma Agraria 2. Kedaulatan Pangan 3. Pembangunan dan Peningkatan KPH untuk seluruh Kawasan Hutan merupakan Point of no return sebagai upaya meningkatkan “ good forest governance “ 4. Mencegah dan memulihkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

3.2

Tujuan dan sasaran Renja SKPD Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

3.3 a.

Program dan Kegiatan Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap rumusan Program dan Kegiatan Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk


mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu dinas guna mencapai sasaran tertentu.Program dan kegiatan yang disusun oleh dinas haruslah yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat . Untuk itu perlu masukan dan pertimbangan yang matang dalam perumusannya. beberapa hal yang menjadi pertimbangan Dinas kehutanan dan Perkebunan dalam penysunan program dan kegiatan adalah :

1.

Berdasarkan Kebijakan “Millenium Development Goals” (MDG’s Tahun 2015 Berbagai tujuan dan arget pencapaian MDGs yang relevan untuk rujukan perumusan isu strategis pembangunan sector kehutanan dan perkebunan yaitu

Memastikan

memadukan

kelestarian

prinsip-prinsip

lingkungan

pembangunan

hidup

dengan

berkelanjutan

target: dengan

kebijakan dan program nasional serta mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang; mengurangi laju kehilangan keanekaragaman hayati, dan mencapai pengurangan laju kehilangan yang signifikan.

2.

Berdasarkan RPJPN Tahun 2005-2025 Visi pembangunan nasional tahun seperti tertera dalam RPJP Nasional 2005–2025 adalah“Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur”. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional dimana untuk sektor kehutanan dan perkebunan mengacu pada misi yang ke

6 yaitu

Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.

3. Berdasarkan Isu Strategis Sektor/Kementerian

a) Program dan Kegiatan Pembangunan Kementerian Pertanian. Dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015 – 2019 salah satu program unggulanya disektor Perkebunan adalah Program Peningkatan

Produksi

dan

Produktifitas

Tanaman

Berkelanjutan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2016

Perkebunan

b) Arah kebijakan pangan dalam RPJP Nasional yaitu menjaga ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Salah satu program yang prospektif yaitu sistem integrasi Tanaman – Ternak seperti integrasi kelapa sawit-sapi.

c) Beberapa agenda penting dalam pembangunan sektor perkebunan bagi perbaikan rantai nilai kelapa sawit dan karet dalam MP3EI yang perlu dilihat sebagai acuan pembangunan komoditi yang sama di Kabupaten Dharmasraya yaitu:

peningkatan produktifitas CPO per hektar, yang saat ini baru mencapai 3,8 Ton/Ha, mengejar ketertinggalan dari Malaysia yang telah mampu mencapai 4,6 Ton/Ha.

penyediaan tangki timbun yang memadai. Hasil penggilingan secara terstruktur harus mampu ditingkatkan, yakni dari rata-rata produksi CPO sekitar 21% menjadi diantara 24 – 25%.

Indonesia. rtifikat), perbaikan teknik budi daya (jarak tanam) dan perawatan tanaman karet yang baik. Sebanyak mungkin dihimbau untuk menggunakan kultivar karet bibit unggul (siap panen umur 3,5 tahun);

budidaya karet dengan tanaman pangan, seperti kacang tanah, jagung, ubi jalar dll, sehingga menambah penghasilan petani karet, dan secara tidak langsung ikut membangun ketahanan pangan setempat; bahan pengotor karet oleh para petani karet, serta meminimalkan jumlah pedagang perantara karet, agar penghasilan yang diterima petani menjadi lebih besar; Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2016

yang tidak efisien, perbaikan teknik pengolahan karet rakyat (bokar) dan karet lembaran (sheet);

terutama untuk ban, sarung tangan, busa kasur dan bantal, kondom, sol sepatu, vulkanisir ban dan lain sebagainya.

4. Berdasarkan RPJP dan RPJM Provinsi Sumatera Barat Visi RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 yaitu : Menjadi Provinsi Terkemuka Berbasis Sumberdaya Manusia Yang Agamais Pada Tahun 2025. Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 adalah: Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil, Sejahtera dan Bermartabat. Berdasarkan permasalahan dan isu makro wilayah, maka isu-isu strategis yang dapat di rumuskan untuk sektor kehutanan dan perkebunan 5 (lima) tahun kedepan antara lain : a) Belum adanya keterpaduan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Hal ini diakibatkan belum adanya rencana tata ruang wilayah yang dapat mengendaliankan

pemanfaatan

ruang

di

wilayah

Kabupaten

Dharmasraya. b) Masih lemahnya penanganan pasca panen dan tidak berkembangnya industri

pengolahan

untuk

meningkatkan

nilai

tambah

produk

perkebunan

b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan kegiatan Sesuai dengan visi dan misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya, pada tahun 2014telah mengajukan usulan 8 program utama dan 3 program penunjang. Untuk kegiatan terdapat 43 kegiatan pokok yang merupakan usulan baik dari dana APBD II, APBD I dan dari dana APBN. Rincian program tersebut adalah sebagai berikut :


1). Program Utama 1.Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan 3. Program Peningkatan Produksi Pertanian Perkebunan 4. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Perkebunan 5. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 6. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 7. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam

2). Program Penunjang 1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Untuk penempatan lokasi berdasarkan usulan dari masyarakat yang diajukan juga melalui proporsal dan akan ditinjau oleh tim teknis dari dinas apakah secara teknis memenuhi syarat dan umumnya telah tersebar di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Pendanaan

kegiatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan bersumber dari

dana APBN, APBD I dan APBD II. Sumber dana APBN berasal dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Prasarana Sarana Pertanian dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian untuk kegiatan sector perkebunan. Sedangkan pada sektor kehutanan bersumber dari Kementerian Kehutanan melalaui Balai Pengelolaan DAS Batang Hari. Untuk sumber dana APBD I adalah bantuan dari Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat yang disalurkan kepada masyarakat berupa bantuan bibit seperti : karet, kelapa sawit dan coklat. Pada tahun 2015 Dinas Kehutanan dan Perkebunan mendapatkan dana DAK dari kehutanan yang dimanfaatkan untuk program rehabilitasi hutan dan laahn serta pengadaan sarana dan prasarana pengamanan dan penyuluhan kehutanan dan KPHP. Semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas sudah melalui tahap perencanaan dan Rencana Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Dharmasraya Tahun 2016

telah sesuai dengan rancangan awal RKPD. Rencana program dan kegiatan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :


BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2016 ini berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD dan RPJPD kabupaten Dharmasraya. Dengan penyusunan

Rencana

Kerja

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan

Kabupaten

Dharmasraya tahun 2016 diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran dari visi dan misi dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan renja ini mengacu kepada rancangan awal RKPD Dinas kehutanan dan Perkebunan ahun 2010-2015

Selanjutnya Renja ini juga akan dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan APBD. Dalam pengusulan renja ini tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten, karena semua usulan kegiatan akan dibahas oleh tim anggaran bersama dengan DPRD Kabupaten. Dengan adanya persetujuan dari DPRD barulah programprogram tersebut dapat direalisasikan secara optimal. Dalam pelaksanaan kegiatan didasarkan pada petunjuk pelaksanaan kegiatan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) dan pedoman atau peraturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan renja ini perlu dukungan dan peran aktif dari semua aparatur sesuai

dengan

komitmen

bersama

dan

koordinasi

yang

mantap

dalam

pelaksanaannya. Hasil kinerja renja tahun 2014 ini akan menjadi dasar evaluasi tingkat pencapaian serta keberhasilan dalam menyusun Renja SKPD tahun berikutnya sehingga kinerja SKPD dapat terukur dan berkesinambungan.


USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2016 KABUPATEN DHARMASRAYA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN NO Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran /Vol 1 2 3 4 5 BIDANG PERKEBUNAN I PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

1 2

Pelatihan dan pendampingan petani pelaku agribisnis Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku agrobisnis

Kab Dharmasraya

Jumlah petani terlatih

180 Org

Kab Dharmasraya

meningkatnya Jumlah petani terlatih

1 Paket

Kab Dharmasraya

Jumlan petani yang meningkat kemampuannya Jumlah peningkatan kegiatan propinsi

Peningkatan kemampuan lembaga petani

3 4

Peningkatan kesejahteraan petani

II

PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERKEBUNAN Operasional pengelolaan laboratorium tanah, daun dan kultur jaringan

1 2

Kab Dharmasraya

1 Paket

200,000,000 80,000,000 830,000,000

Kec. P.Punjung

Terlaksananya operasional dan pengadaan kelengakpan laboratorium tanah, daun dan kultur jaringan Terlaksananya alat untuk panen sadap

1 unit

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebanan tepat guna

Kab.

Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna

Kab.

Terpeliharanya pemeliharaan rutin sarana dan prasarana teknologi tepat guna

1 paket

Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian /perkebunan tepat guna

Kab.

60 orang

Pelatihan dan bimbingan pengoperasioan teknologi pertanian / perkebunan tepat guna

Kab.

Pelatihan penerapan teknologi pertanian /perkubanan modern bercocok tanam

Kab.

Terlaksananya penyuluhan penerapan teknologi tepat guna Terlaksanaya pelatihan pengoperasian teknologi tepat guna Terlaksananya penerapan teknologi pertanian /perkebunan modern bercocok tanam

1 paket

300,000,000 250,000,000 100,000,000

4 5 6

120,000,000 60 orang 90 orang

60,000,000

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PERTANIAN/PERKEBUNAN Penyuluhan peningkatan produksi pertanian / perkebunan

1 2

555,000,000 200,000,000 75,000,000

5 Klp

3

III

Catatan 6

Kab

Terlaksananya penyuluhan peningkatan produksi pertanian

Jr Pulau Punjung

Terlaksananya Pembuatan jl perkebunan

2 KM

Jr Sungai Sangkir Sungai Dareh Terlaksananya Pembuatan jl perkebunan

300 M

60 orang

45,000,000

Penyedia sarana produksi pertanian / perkebunan 1.Pembangunan Jalan produksi Perkebunan 2..Pembuatan Jalan Produksi perkebunan 3.Pembangunan Jalan produksi Perkebunan 4..Pembuatan Jalan Produksi perkebunan 5.Pengerasan Jalan Produksi Perkebunan 6.Pembuatan Jalan Produksi Perkebunan

Jr.Padang Sari


4 KM

Nagari Tiumang


1 KM

Nagari Koto Tinggi Koto Besar Terlaksananya Pengersan jl perkebunan Nagari Koto Besar


10 KM 5 KM

200,000,000 30,000,000 400,000,000 100,000,000 1,000,000,000 500,000,000

3

7.Pembutan Jalan Produksi Perkebunan

Batu Takau Padang Laweh

Terlaksananya Pengersan jl perkebunan

1400 M


Nagari Ranah Palabi


800 M


Nagari Tabek


2 Km


Nagari Panyubarangan


3 Km


Nagari Timpeh


250 M


Nagari Taratak Tinggi


4 KM


Nagari Padukuan Kt salak


3 KM

140,000,000 80,000,000 200,000,000 300,000,000 25,000,000 400,000,000 300,000,000 3,675,000,000

Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan 1.Bantuan Bibit Karet Unggul

Nagari Sikabau

Tersedianya bibit karet unggul

20000 btg

2.Bantuan Bibit Karet Unggul

Jr sungai Belit Nagari Gunsel


3000 btg

3.Bantuan Bibit Sawit Unggul

Nagari Tiumang

Tersedianya bibit sawit unggul

2000 btg

4.Bantuan Bibit sawit Unggul

2500 btg

Jr Koto Beringin



Jr Sipangkur


2000 btg


Se Kec Sungai Rumbai


10000 btg


10000 btg

Se Kec Sungai Rumbai



Nagari Abai Siat


5000 btg


Nagari Koto Besar


10000 btg

10.Bantuan Bibit Coklat

Nagari Abai Siat

Tersedianya bibit coklat unggul

20000 btg


Nagari padang Laweh


5000 btg


Nagari lubuk Karak


20000btg

13.Bantuan Bibit Coklat

Nagari Silago

Tersedianya bibit coklat unggul

25000 btg


Nagari Tabek


15 000btg


Klp Sungai Durian Timpeh


15000 btg


Se Kec Asam jujuhan


20000 btg


Se Kec Asam jujuhan


5000btg


Nagari Ampang Kuranji


2000 btg


Jr pulai sitiung


1000 btg


15000 btg

Nagari siguntur



Nagari Sitiung


5000 btg


Nagari Siguntur


15000 btg


Nagari Koto Salak


5000 btg

Klp Batang Kuko Nag Siguntur Tersedianya bibit sawit unggul

2500 btg

24.Bantuan Bibit Sawit Unggul

200,000,000 30,000,000 80,000,000 100,000,000 80,000,000 400,000,000 100,000,000 200,000,000 100,000,000 60,000,000 200,000,000 200,000,000 75,000,000 150,000,000 600,000,000 800,000,000 50,000,000 80,000,000 40,000,000 600,000,000 200,000,000 150,000,000 200,000,000 100,000,000

4,795,000,000 4 5 IV 1 2 3 4 5 6 7

sertifikasi bibit unggul pertanian / perkebunan

Kab Dharmasraya

Tersertifikatnya bibit unggul

235000 btg

235,000,000

Penyusunan pencegahan alih fungsi lahan pertanian

Kab Dharmasraya

Tercegahnya alih fungsi lahan

1000 ha

50,000,000

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN Fasilitasi kerjasama regional / nasional/Internasional penyedia hasil produksi pertanian komplementer Pembangunan sarana prasarana pasar kecamatan / pedesaan produksi hasil pertanian / perkebunan Pembangunaan pusat pusat etalase /eksibi/promosi hasil pertanian / perkebunan

Kab

Terfasilitasinya kerjasama penyedia produk

2 kali

50,000,000

Kab

Adanya sarana prasarana pasar kec

1 kec

500,000,000

Pemeliharaan rutin / berkala sarana prasarana pasar kecamatan / pedesaan

kab

terpeliharanya sarana pasar kec

1 buah

50,000,000

Promosi atas hasil produksi pertanian /perkebunan

Kab

terpromosinya hasil produksi

1 kali

50,000,000

Kab

terlaksanya penyuluhan

1 kali

50,000,000

Kab

tersedianya pusat penampungan

1 buah

250,000,000

Penyuluhan pemasaran produksi pertanian /perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon Pembangunan pusat pusat penampungan produksi pertanian / perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan

950,000,000

kab

BIDANG KEHUTANAN

V

1,870,000,000

PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN Pengembangan Pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan

Meningkatnya pengawasan terhadap peredaran hasil hutan Terlaksananya pengelolaan dan pengendalian hasil hutan bukan kayu Terlaksananya pengendalian dan pengawasan pada pada industri kehutanan

Hasil hutan pada 11 Kec Hasil hutan bukan kayu 2 jenis Industri kehutanan sebanyak 24 Perusahaan

Kab

terbentuknya KPHP di Dharmasraya

1 buah

500,000,000

Pembangunan Hutan Tanaman

Kab

terlaksananya pembangunan hutan tan

1 unit

500,000,000

Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasayarakatan

Kab

Terencananya Hutan Kemasyarakatan

1 unit

500,000,000

1

Kab Pengelolaan dan pengendalian hasil hutan bukan kayu

2

Kab Pengendalian dan pengawasan pada IUIPHHK, IUPHHK, IPKL dan IPKT

3 4 5 6 VI

Kab Pembentukan Kesatuan pengelolaan Hutan Produksi

50,000,000

200,000,000

PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

2,195,000,000

DAK KEHUTANAN Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan

1 2 3 4

120,000,000

Pembuatan benih benih tanaman kehutanan Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

Terkoordinasi Penyelenggaraan reboisasi

Kab Kab kab Kab

200,000,000 Tersedianya benih tan Hutan

1 unit

250,000,000

Terbinanya pengendalian RHL

1 paket

100,000,000

Meningkatnya peran masyarakat

120,000,000

Penyusunan rancangan teknis dan pembuatan embung (DAK Kehutanan)

5

Kab One Billion Indonesian Trees (OBIT)

6

7

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana untuk pengamanan dan penyuluhan kehutanan dan kantor KPHP

1 Paket

Terlaksananya kegiatan DAK Kehutanan

1 Tahun

500,000,000 10 ha 200,000,000

Kab Pendukung DAK Kehutanan

8

500,000,000

Kab Pembuatan Hutan Kota

9

125,000,000 Terlaksananya pembangunan hutan kota

1 Unit

Kab

200,000,000

315,000,000

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

1

11 Kec

Kab

Terlaksananya pemantauan hot spot untuk pencegahan kebakaran

3 Kali

Kab

Terlaksananya penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan Terlaksananya patroli dalam rangka pemberantasan beredarnya kayu illegal

Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan

2 Patroli pengamanan hutan

3

1 dok / 10 unit

Kab Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan dan Penyuluhan Kehutanan dan KPHP (DAK Kehutanan)

VII

Terlaksananya penyusunan rantek dan pembangunan embung Terlaksananya penanaman pohon pohon disetiap bentang lahan masyarakat

Kab

75,000,000

90,000,000 11 Kec 150,000,000

APBN

DAFTAR ISI. Kata Pengantar. Ringkasan. Daftar Isi

Recommend Documents