DAFTAR ISI. Hal Kata Pengantar Daftar Isi.. Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Tahun 2015

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar………………………………………………………………………

i

Daftar Isi……………………………………………………………………………..

ii

Ringkasan Eksekutif………………………………………………………………..

iii

Bab 1

Bab 2

Bab 3

Pendahuluan A.

Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

1

B.

Aspek Strategis

2

C.

Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

3

D.

Struktur Organisasi

3

E.

Sistematika Penyajian

6

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

7

A.

Rencana Strategis 2015-2019

7

B.

Perjanjian Kinerja 2015

13

Akuntabilitas Kinerja

15

A.

Kerangka Pengukuran Kinerja

15

B.

Akuntabilitas Kinerja

16

1. Ringkasan Kinerja

16

2. Evaluasi Kinerja

18

Realisasi Keuangan

62

C.

Bab 4

Penutup

Lampiran

Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

64 1-3

ii


RINGKASAN EKSEKUTIF engukuran capaian kinerja tahun 2015 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Deputi III). Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, akuntabilitas kinerja menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis.

P

Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan evaluasi strategi peningkatan kinerja di tahun 2015 untuk penetapan strategi di tahun-tahun berikutnya atau tahun-tahun selanjutnya (performance improvement). Pengukuran pencapaian sasaran strategis, dihitung berdasarkan jumlah IKU yang tercapai dibagi dengan jumlah IKU. Hal ini dilakukan untuk menghindari distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran strategis Deputi III. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran strategis dan sasaran program tahun 2015 Deputi III secara ringkas disajikan pada tabel RE 1 dan RE 2. Capaian indikator sasaran strategis dan capaian indikator sasaran program Deputi III pada tahun 2015 masing-masing adalah sebesar 133,90% dan 133,61%. Capaian indikator outcome tersebut merupakan capaian rata-rata atas semua IKU yang secara ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel RE 1dan RE2 berikut ini: Tabel RE 1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Tujuan 1 : Peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah yang bersih dan efektif Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional IKU 1.1. Indeks akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas dalam nawacita Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya maturitas SPIP IKU 2.2. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (level 3) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

% Capaian

-

400

iii


Indikator Kinerja Utama IKU 2.3. Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Inter Pemerintah K/L/Pemda IKU 3.1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) IKU 3.2. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3) Rata-rata

% Capaian 135,59

0 0 133,90

Tabel RE 2 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional Sasaran Program 1.1 : Perbaikan pengelolaan Program Prioritas Nasional/Daerah dan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah IKP 1.1.1 Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/daerah Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya maturitas SPIP Sasaran Program 2.1 : Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda IKP 2.1.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) IKP 2.1.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Inter Pemerintah K/L/Pemda Sasaran Program 3.1 : Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda IKP 3.1.1. Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) IKP 3.1.2. Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) IKP 3.1.3. Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) IKP 3.1.4. Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) IKP 3.1.5. Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) IKP 3.1.6. Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1) Rata-rata

% Capaian

98,48

400 135,59

0 0 187,59 156,13 116,98 107,73 133,61

Dari tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja sasaran program yang digunakan untuk mengukur kinerja Deputi III tahun 2015 yang telah mencapai target dengan uraian sebagai berikut:


iv


1. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional” diindikasikan oleh satu IKU yaitu indeks akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas dalam nawacita. Nilai indeks adalah skala 1 - 5. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas dalam Nawa Cita yang semakin baik. Target nilai indeks pada tahun 2015 adalah 1 dari skala 5. Pada tahun 2015 indikator kinerja “Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita” belum dapat diukur.

2. Meningkatnya maturitas SPIP Sasaran strategis “Meningkatnya maturitas SPIP” diindikasikan oleh dua IKU penyelenggaraan SPIP pada seluruh K/L/Pemda. Semakin banyak K/L/Pemda yang menyelenggarakan SPIP sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi. Capaian IKU yang mendukung sasaran strategis ini adalah: 1) Level SPIP pemerintah provinsi (level 3) diukur dengan menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi yang dibina dan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP-nya menuju level 3 adalah sebanyak 1 (satu) pemda atau 20% dari pemda yang dibina. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 5%, maka capaian IKU ini tersebut adalah sebesar 400%. 2) Level SPIP pemerintah kabupaten/kota (level 3) yang diukur dengan menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Dalam tahun 2015, telah dilakukan penilaian maturitas SPIP pada 59 pemerintah kabupaten/kota. Dari hasil assessment, Pemerintah kabupaten/kota yang telah mencapai level maturitas di atas 3 adalah sebanyak 4 kabupaten/kota. Oleh karena itu, realisasi maturitas SPIP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

v


Kabupaten/Kota (Level 3) sebesar 6,78% dari jumlah Pemkab/Kota sebanyak 59 pemda yang dibina. Bila dibandingkan dengan targetnya sebesar 5%, maka capaian IKU ini tersebut adalah sebesar 135,59%.

3. Meningkatnya K/L/Pemda

Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

Sasaran strategis “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda” diindikasikan oleh dua IKU peningkatan kapabilitas APIP pada seluruh Pemda. Semakin banyak Pemda yang meningkat kapabilitasnya, diharapkan akan semakin baik kualitas pencapaian tujuan instansi pemerintah dan semakin berkualitas birokrasi. Capaian IKU yang mendukung sasaran strategis ini adalah: 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) yang diukur dengan menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi level kapabilitas APIP menunjukkan kualitas kapabilitas APIP yang semakin baik. Dalam tahun 2015, belum ada Pemerintah Provinsi yang tingkat kapabilitas APIP-nya mencapai level 3. Sehingga capaian kinerja kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) adalah sebesar 0% dari target sebesar 5%.

2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) yang diukur dengan menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi level kapabilitas APIP menunjukkan kualitas kapabilitas APIP yang semakin baik. Dalam tahun 2015, belum ada Pemerintah Kabupaten/Kota yang tingkat kapabilitas APIP-nya mencapai level 3 sehingga capaian kinerja kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota (level 3) adalah sebesar 0% dari target sebesar 5%.


vi


Bab

1 A.

1.

2.

3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

PENDAHULUAN

Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi eputi III sebagai salah satu unit dari BPKP, dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah; penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah; pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan daerah dan pembangunan daerah dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah dan/atau subsidi pada pemerintah daerah; pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset daerah; pengawasan intern terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah; perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pemerintah daerah; pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah; pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah; pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah di bidang pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah


1


B.

Aspek Strategis Organisasi

Dalam periode tahun-tahun sebelumnya Deputi III telah menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan menciptakan iklim pencegahan KKN sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sejumlah langkah pembenahan telah dilakukan oleh Deputi III dan beberapa hasil signifikan juga telah diperoleh. Aspek strategis yang dimiliki Deputi III digunakan untuk memberikan pelayanan manajemen kepada pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Keberhasilan dalam meningkatkan tata kelola pemerintah daerah di tahun periode renstra yang lalu dan mengingat kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam manajemen pemerintahan serta meningkatnya kepercayaan Pemda, mendorong Deputi III untuk dapat lebih berperan dalam mengatasi permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan memberikan pelayanan pada pemda dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah, antara lain terkait dengan hal sebagai berikut : 1) Masih banyaknya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau bahkan disclaimer dari BPK-RI. 2) Belum semua Pemerintah Daerah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 3) Kelemahan dalam pengelolaan dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK). 4) Masih cukup banyak terdapat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan kondisi seperti tersebut diatas juga dengan mempertimbangkan kemampuan atau potensi yang dimiliki Deputi III antara lain berupa : • Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian, pelatihan teknis, dan pengalaman yang cukup. • adanya kantor Perwakilan BPKP yang dapat menjangkau seluruh Pemerintah Daerah • adanya kemampuan merespon kebutuhan manajemen Pemerintah Daerah dan kemampuan menanggapi kebutuhan manajemen Pemerintah Daerah sehingga menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, Deputi III optimis dapat berperan dalam membantu pemda untuk meningkatkan tata kelola pemerintah daerah.


2


C.

Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan layanan yang diberikan oleh Deputi III dalam bidang penyelenggaraan keuangan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut : 1. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah dalam penerapkan Standar Pelayanan Minimal terhadap 2 urusan yaitu Urusan Pendidikan, dan Kesehatan. 2. Probity Audit atas pengadaan barang dan jasa. 3. Clearance Asset rencana pembangunan sarana prasarana aparatur. 4. Monitoring atas realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK). 5. Pengawasan atas permintaan stakeholder bidang keuangan daerah meliputi monitoring Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD). 6. Sosialisasi, asistensi/bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. 7. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dalam rangka mempercepat pemerintah daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah. 8. Sosialisasi, asistensi/bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan desa 9. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa (SIMDA Desa) dalam rangka mempercepat pemerintah desa menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa 10. Evaluasi SAKIP 11. Evaluasi penyerapan anggaran 12. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 13. Koordinasi dan Supervisi Pelayanan Publik Instansi pemerintah di daerah. 14. Layanan sosialisasi dan bimbingan konsultasi diklat SPIP untuk membantu pemda dalam menyelengarakan SPIP di lingkungan pemda. 15. Kajian Current Issue.

D. Struktur Organisasi Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Deputi III membawahi tiga direktorat sebagai berikut: 1. 2. 3.

Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III

Wilayah I meliputi wilayah Sumatera dan Kalimantan, wilayah II meliputi wilayah Jawa dan Bali, serta wilayah III meliputi wilayah Sulawesi, Nusa Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

3


Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Papua. Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, Deputi III dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha Perbantuan III yang merupakan perbantuan dari Biro Umum dengan tugas mengelola kegiatan Tata Usaha Deputi III. Disamping itu, dalam memperlancar tugas-tugas kedeputian, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah telah menetapkan penanggung jawab kegiatan yang membidangi bagian keuangan, bagian kepegawaian, dan bagian umum dengan uraian sebagai berikut:

No Uraian Penanggung Jawab 1 Urusan Kepegawaian Direktorat Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I 2 Urusan Keuangan Direktorat Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah II 3 Urusan Umum Direktorat Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah III

Struktur organisasi di atas dapat digambarkan dalam bagan berikut; STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI III DEPUTI PENGAWASAN BIDANG PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

DITWAS PKD WIL. I

DITWAS PKD WIL. II

DITWAS PKD WIL. III

KASUBDIT

KASUBDIT

KASUBDIT

KASUBDIT

WIL.I.1

WIL.I.2

WIL.III.1

WIL.III.2

KELOMPOK PFA

KASUBDIT

KASUBDIT

WIL.II.1

WIL.II.2

KELOMPOK PFA

KELOMPOK PFA


4


Deputi III didukung dengan tenaga SDM yang cukup andal. Posisi pegawai per 31 Desember 2015 berjumlah 107 orang, dengan rincian sebagai berikut: 1. Komposisi Pegawai Menurut Kelompok Jabatan Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Menurut Kelompok Jabatan per 31 Desember 2015 Jabatan Deputi Direktur Kepala Sub Direktorat Subag Umum Perbantuan Pejabat Fungsional Auditor Pejabat Fungsional Arsiparis Pejabat Fungsional Kepegawaian Pranata Komputer Fungsional Umum Jumlah

Jumlah (orang) 1 3 6 1 77 2 1 3 13 107

2. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tabel 1.3 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Pendidikan S-3 S-2

S-1/D-IV Sarmud/D.III SLTA SLTP Jumlah

Jumlah (orang) 1 19 55 23 9 0 107

3. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Tabel 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Golongan Golongan IV Golongan III Golongan II Golongan I Jumlah


Jumlah (orang) 27 66 14 0 107

5


E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Deputi III Tahun 2015 melaporkan pencapaian kinerja Deputi III selama tahun 2015. Capaian kinerja 2015 diukur dan dinilai berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) 2015 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Tapkin sendiri merupakan penjabaran Renstra Deputi III Tahun 2015-2019. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja Tahun 2015 memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi III Tahun 2015 dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.2 berikut ini. Gambar 1.2 Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi III tahun 2015 Bab Referensi

Pendahuluan

Bab I

Renstra 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja 2015

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Bab II

Capaian Kinerja 2015 Bab III

Analisis Capaian Kinerja 2015

Penutup


Bab IV

6

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015

Bab

2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

erencanaan dan perjanjian kinerja dimulai dari penetapan rencana strategis (renstra) Deputi III yang merupakan suatu proses yang meliputi serangkaian rencana dan program mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak agar dapat di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program pada Renstra Deputi III mencakup satu program teknis yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan satu program generik yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP. Renstra Deputi III Tahun 2015 – 2019 ditetapkan dengan Keputusan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor: KEP-3/D4/02/2015 tanggal 5 Januari 2015.

A.

RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Penyusunan Renstra Deputi III merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Deputi III merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan Deputi III dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Deputi III merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada Renstra BPKP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta mendukung pencapaian program-program prioritas Pemerintah.

1.

Pernyataan Visi

Sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, termasuk terbitnya mandat baru sesuai PP No. 60 Tahun 2008 dan Perpres No. 192 Tahun 2014, BPKP cq Deputi III menegaskan jati dirinya sebagai Auditor Internal Pemerintah berkelas dunia. Konsekuensinya, BPKP cq Deputi III dituntut untuk dapat memberikan informasi yang berharga bagi Presiden dan stakeholder dari hasil pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

7


yang dihadapi pemerintah. Kontribusi BPKP cq Deputi III tersebut dimaksudkan untuk membantu pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel. Akuntabilitas keuangan daerah dan pembangunan daerah yang berkualitas merupakan tujuan akhir yang ingin dicapai Deputi III yang merepresentasikan manfaat yang dapat diberikan Deputi III kepada stakeholdersnya. Komitmen tersebut selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi Deputi III sebagai berikut:

VISI Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah

Terwujudnya visi merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus dihadapi Deputi III baik di tingkat pusat maupun tingkat perwakilan. Sebagai penjabaran dari visi tersebut, ditetapkanlah misi Deputi III.

2.

Pernyataan Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, ditetapkanlah 3 (tiga) misi Deputi III yang menggambarkan hal-hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak pada visi akan lebih nyata terlihat pada misi. Ketiga misi Deputi III yang pencapaiannya diagendakan dalam tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

MISI 1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah guna mendukung tata kepemerintahan yang bersih dan efektif. 2. Membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dilingkungan pemerintahan daerah. 3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten Misi pertama berkaitan dengan aktualisasi peran Deputi III yang melaksanakan pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan daerah dan pembangunan daerah, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

8


dan dilakukan untuk membantu kepala daerah selaku stakeholder dalam mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang baik. Dalam misi ini, tercakup seluruh kegiatan utama (core business) Deputi III, baik dalam aktivitas assurance yang dilakukan dalam bentuk audit, evaluasi, reviu, maupun aktivitas consulting yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis/asistensi, konsultansi, pengembangan sistem. Misi kedua berkaitan dengan BPKP sebagai pembina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 59 PP 60 tahun 2008 yaitu melakukan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP. Misi ini bertujuan untuk memastikan tercapainya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sehingga perlu juga dipastikan efektivitas penyelenggaraan SPIP pada seluruh instansi pemerintah daerah. Misi ketiga berkaitan dengan BPKP sebagai pembina aparat pengawasan intern pemerintah. Misi ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya peran APIP sebagai aparat pengawasan intern yang efektif dan kompeten.

3.

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dalam penetapan tujuan-tujuan strategis, Deputi III mengadopsi konsep Balanced Scorecard (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik organisasi publik, yaitu memodifikasi perspektif keuangan menjadi perspektif manfaat bagi stakeholder dan perspektif pelanggan menjadi perspektif manfaat bagi auditan/pengguna jasa. Tujuan utama Deputi III tercermin dalam tujuan-tujuan strategis yang terdapat pada perspektif manfaat bagi stakeholder, sebagai berikut:

TUJUAN 1. Peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah yang bersih dan efektif. 2. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah daerah. 3. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah yang profesional dan kompeten


9


4.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu; sasaran strategis merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Dengan pengertian ini, dan dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Deputi III untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya Kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah; 2) Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah 3) Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada pemerintah daerah Dikaitkan dengan tujuannya, sasaran strategis Deputi III untuk tahun 2015-2019 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1. TABEL 2.1 SASARAN STRATEGIS DEPUTI III NO

SASARAN

1

Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah Meningkatnya maturitas SPIP

2

3.1

5.

Meningkatnya Kapabilitas Intern Pemerintah K/L/Pemda

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

SATUAN

TARGET 2015

2019

Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Dalam Nawacita

Skala 1-5

0

3

Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

%

5

85

%

5

70

%

6

82

%

2

85

Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Deputi III merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi stakeholders yang menunjukkan peran utama Deputi III dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

10


Indikator kinerja utama Deputi III merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Deputi III. IKU terbagi menjadi dua perspektif, yang pertama bersifat outward looking yaitu perspektif manfaat langsung bagi stakeholders eksternal yang menunjukkan peran utama Deputi III dalam pengawasan akuntabilitas keuangan daerah dan pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Pemda. Perspektif kedua bersifat inward looking yang menunjukkan manfaat bagi stakeholders internal BPKP. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). Indikator-indikator kinerja utama Deputi III dapat dilihat pada tabel 2.2. Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Deputi III No 1.

2.

3.

6.


Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah 1.1 Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawacita Sasaran Startegis : Meningkatnya Maturitas SPIP Pemda 2.1 Persentase Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 2.2 Persentase maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Sasaran Strategis : Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda 3.1 Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 3.2 Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, Deputi III menyesuaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh unit organisasi Deputi III dengan program yang ditetapkan oleh BPKP. Deputi III hanya melaksanakan satu program teknis yaitu “Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”. Anggaran untuk kumpulan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dialokasikan menurut indikator kinerja utama. Kumpulan kegiatan ini identik juga dengan program menurut Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

11


tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi III dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Deputi III tahun 2015 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 2.3. Tabel 2.3. Program, Sasaran Strategis, dan Kegiatan No


Program 1 : Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara Dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1. Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah 1.1 Indikator Kinerja Utama: Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawacita 1. Asistensi/Bimtek SIMDA 2. Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD 3. Analisis Kinerja Keuangan Pemda 4. Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Hasil Temuan BPK 5. Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual 6. Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda 7. Sosialisasi/Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa 5. Kajian Permasalahan PBJ/ Pengadaan Barang dan Jasa 6. Pengendalian pengadaan barang/jasa melalui Pelaksanaan Probity Audit 7. Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa pada K/L 8. Penataan Sisdur PBJ di Tingkat Pemda 9. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 10. Evaluasi SAKIP 11. Asistensi Perencanaan Pembangunan Daerah 12. Audit Kinerja Pelayanan Pemda Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Kemaritiman 13. Verifikasi Advance Payment DAK Reimbursement TA 2015 14. Monitoring Pengelolaan DAK & Dana Penyesuaian TA 2014 15. Asistensi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) 16. Koodinasi Suverfisi dan Pencegahan Korupsi 17. Pengawasan atas Kepemilikan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset P3 2. Sasaran Startegis: Meningkatnya Maturitas SPIP Pemda 2.1 Indikator Kinerja Utama : Persentase Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 2.2 Indikator Kinerja Utama : Persentase maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/ Kota (Level 3) 1. Penyusunan RTP 2. Penilaian Risiko 3. Pembinaan SPIP Pemda Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

12


No


4. Penilaian Maturitas SPIP 5. QA Atas Pembinaan SPIP 3. Sasaran Strategis: Tercapainya kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah daerah yang profesional dan kompeten 3.1 Indikator Kinerja Utama : Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 3.2 Indikator Kinerja Utama : Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) 1. Validasi/Verifikasi atas penilaian mandiri (self assessment) yang telah dilakukan Inspektorat peningkatan kapabilitas APIP 2. QA Pelaksanaan peningkatan Kapabilitas APIP 3. Bimtek Kapabilitas APIP pada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan 4. Bimtek Kapabilitas APIP pada Kementerian Dalam Negeri

B. PERJANJIAN KINERJA 2015 Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran pencapaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan pencapaian sasaran strategis ini di tahun 2015 disusun perjanjian kinerja atau penetapan kinerja sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu, dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Pada tahun 2015, Perjanjian Kinerja memuat 5 indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur tercapainya tiga sasaran strategis dan 9 indikator kinerja program untuk mengukur tercapainya tiga sasaran program dapat dilihat pada Tabel 2.4. Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Deputi III Tahun 2015 NO

SASARAN

I 1

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

INDIKATOR KINERJA

1.1

Indikator Kinerja Strategis Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita


SATUAN

TARGET

1 dari skala 5

0

13


NO

SASARAN

2

Meningkatnya Maturitas SPIP

2.1 2.2

3

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda

3.1

3.2

II 1

2

Sasaran Program Perbaikan pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah

1.1

2.1

2.2 3

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern K/L/P

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

TARGET

Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

%

5

%

5

%

6

%

2

%

40

%

5

%

5

%

6

%

2

%

21

%

15

%

73

%

83

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Indikator Kinerja Program Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program strategis nasional dan pengelolaan keuangan daerah Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota(Level 3) Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota(Level 2) Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/ Kota(Level 1)

Untuk melaksanakan program dan kegiatan tahun 2015, Deputi III memperoleh anggaran sebesar Rp7.578.262.000,00 yang terdiri atas anggaran Deputi III sebesar Rp6.799.286.000.000,00 dan anggaran Satgas SPIP sebesar Rp778.976.000,00 sesuai dengan DIPA-089.01.1.450491/2015 tanggal 14 November 2014.


14


Bab AKUNTABILITAS KINERJA 3 A. Kerangka Pengukuran Kinerja alam rangka penyusunan laporan kinerja Deputi III tahun 2015 dilakukan pengumpulan data kinerja melibatkan seluruh direktorat di lingkungan Deputi III. Data kinerja yang dikumpulkan yaitu data-data target dan realisasi kinerja Deputi III beserta uraian rinci kinerja, target dan realisasi keuangan, target dan realisasi penggunaan sumber daya manusia, serta data dan informasi lain yang terkait dengan kinerja Deputi III tahun 2015. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan keseimbangan manfaat dan biaya, efisiensi dan efektivitas. Sebagian data realisasi kinerja dapat diperoleh dari program aplikasi New IPMS yang membantu dalam penyusunan laporan kinerja Deputi III. Setelah data-data tersebut di atas diperoleh, selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja Deputi III tahun 2015. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja Deputi III Tahun 2015. Seluruh indikator kinerja Deputi III dalam Renstra Deputi III mencerminkan kondisi yang semakin baik apabila realisasi kinerja semakin tinggi. Oleh karena itu pengukuran capaian kinerja menggunakan rumus sebagai berikut: Capaian Kinerja = Realisasi X 100% Rencana

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, selanjutnya dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Evaluasi dilakukan guna mengetahui kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian kinerja agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja diupayakan pembandingan-pembandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

15


realisasi tahun lalu, realisasi kinerja Deputi III dengan realisasi kinerja instansi lain yang serupa/terkait, dan pembandingan-pembandingan lain yang diperlukan. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan dana

B. Akuntabilitas Kinerja ebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi III, keputusan-keputusan yang diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta penggunaan dana, berikut disajikan akuntabilitas kinerja Deputi III tahun 2015. 1.

Ringkasan kinerja Laporan kinerja tahun 2015 Deputi III ini merupakan laporan kinerja tahun pertama dalam periode Renstra 2015-2019 Deputi III. Dalam renstra periode 2015-2019, Deputi III menetapkan 3 tujuan, yang kemudian dijabarkan dalam 3 sasaran strategis Deputi III dan 4 sasaran program. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pencapaian sasaran strategis dan sasaran program tahun 2015 Deputi III secara ringkas disajikan sebagai berikut: Tabel 3.1 1) Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015 Deputi III

No 1

2

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional Meningkatnya Maturitas SPIP

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

1.1

Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita

0 dari skala 5

0.dari skala 5

2.1

Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

5%

20%

5%

6,78%

6%

0%

2.2

3

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda

3.1


Capaian (%) -

400

135,59

0

X

16


No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 3.2

Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Rata-rata capaian

Target

Realisasi

2%

0%

Capaian (%) 0

X

133,90

2) Pencapaian Sasaran Program Tahun 2015 BPKP No

Sasaran Program

1

Perbaikan pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemda

2

1.1

2.1

2.2

3

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Keterangan:

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program strategis dan Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1) Rata-rata Capaian

40%

39,39%

5%

20%

400

5%

6,78

135,59

6%

0%

0

X

2%

0%

0

X

21%

39,39%

187,59

15%

23,42%

156,13

73%

60,61%

116,98

83%

76,58%

107,73

98,48

X

133,61

= mencapai target, X = tidak mencapai target


17


Dari tabel 3.1 di atas menunjukkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja sasaran program yang digunakan untuk mengukur kinerja Deputi III tahun 2015 yang telah mencapai target.

2.

Evaluasi kinerja a.

Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis Realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Deputi III dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif

Meningkatnya Kualitas Akuntabiltas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” diukur menggunakan satu indikator kinerja, yaitu “Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita”.

Sasaran Strategis 1

Indeks tersebut mencerminkan kualitas akuntabilitas pengelolaan dan pembangunan program prioritas dalam Nawa Cita. Nilai indeks adalah skala 1 - 5. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas dalam Nawa Cita yang semakin baik. Target nilai indeks pada tahun 2015 adalah 0 dari skala 5. Pada tahun 2015 indikator kinerja “Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita” belum dapat diukur. Perbandingan realisasi indikator kinerja dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra Deputi III 2015-2019, dan indikator kinerja Deputi III tahun 2015 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pembandingan realisasi indikator sasaran strategis dengan target akhir Renstra Deputi III periode 2015-2019 digambarkan dalam gambar 3.1 sebagai berikut:


18


Gambar 3.1 Perbandingan realisasi IKS 1 dengan target akhir periode Renstra 3.5

3

Skala Indeks

3 2.5

2

2

2 1.5

1

1 0.5

0

0 Realisasi Th Target Th 2016Target Th 2017Target Th 2018Target Th 2019 2015

Realisasi indikator kinerja sasaran strategis ini didukung dengan dana sebesar Rp3.187.523.000,00, mencapai 89,24% dari anggaran sebesar Rp3.571.961.000,00, dan dengan SDM sebanyak 4.045 OH, mencapai 78,09% dari rencana sebanyak 5.180 OH. Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran strategis belum efisien. Hal ini terlihat dari capaian indikator sasaran strategis yang belum dapat diukur sementara capaian penggunaan dana sebesar 89,24%. Pencapaian sasaran strategis 1, didukung oleh pencapaian sasaran program 1.1 yang diuraikan dibawah ini. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional/Daerah dan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bidang Pengawasan Keuangan Daerah Pencapaian sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional/Daerah dan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bidang Pengawasan Keuangan Daerah” diukur menggunakan satu indikator kinerja, yaitu “Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/daerah”.

Sasaran Program 1.1


19


Indikator tersebut mencerminkan perbaikan pada kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada program/kegiatan prioritas pembangunan nasional dan pengelolaan keuangan negara/daerah. Semakin tinggi nilai persentase perbaikan menunjukkan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang semakin baik. Target nilai perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pada program/kegiatan prioritas pembangunan nasional tahun 2015 adalah 40%. Pada tahun 2015 realisasi indikator kinerja “Persentase perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program strategis dan pengelolaan keuangan negara/daerah” sebesar 39,39%, mencapai 98,48% dari target yang ditetapkan pada tahun 2015. Realisasi tersebut diperoleh berdasarkan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan program strategis/program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/daerah. Dalam tahun 2015, rekomendasi hasil pengawasan program strategis/program prioritas nasional sebanyak 66 rekomendasi, dan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 26 rekomendasi, atau mencapai 39,39%. Dalam periode 2015-2019, BPKP mengarahkan kegiatan pengawasan pada empat fokus pengawasan yaitu 1) Pengawasan pembangunan nasional, 2) Kontribusi untuk peningkatan ruang fiskal, 3) Pengamanan aset negara/ daerah, dan 4) Mendorong perbaikan governance system. Mempertimbangkan hal tersebut, uraian kinerja sasaran program 1.1 akan dikaitkan fokus pengawasan yang pertama, kedua, dan keempat. Dalam melaksanakan fokus pengawasan yang pertama “Pengawasan pembangunan nasional”, deputi III telah melaksanakan kegiatan pengawasan program strategis/program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/daerah antara lain: 1. Pengawasan PLSD atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan atas Kerja Sama Daerah. Berdasarkan hasil pengawasan diidentifikasi permasalahan berupa kelemahan dalam perumusan kebijakan, kelembagaan, proses manajemen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan. Terdapat permasalahan tersebut, kami telah menyampaikan 5 rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri agar


20


1) Menginstruksikan pembentukan TKKSD bagi Pemda yang belum membentuk dan mendorong optimalisasi peran TKKSD. 2) mengopti-malkan peran pembinaan pemanfaatan mekanisme KSD 3) melakukan revisi atas Permendagri No 23 tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan 4) melakukan revisi Permendagri No 22 tahun 2009 tentang Juknis Tata Cara KSD 5) Membangun system informasi KSD Terhadap lima rekomendasi tersebut, seluruhnya belum ditindaklanjuti dan dalam tahap penyampaian rekomendasi. 2. Pengawasan Intern Lintas Sektoral atas Pengelolaan Pinjaman daerah Berdasarkan hasil pengawasan diidentifikasi permasalahan berupa kelemahan dalam pengelolaan pinjaman daerah. Terhadap permasalahan tersebut, kami telah menyampaikan 4 (empat) rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri agar: 1) Menyempurnakan regulasi pinjaman 2) Mendorong pemerintah daerah untuk mengelola risiko pinjaman daerah 3) Mengkaji kesesuaian manfaat atau dampak pinjaman yang diperoleh dengan tujuan awal. 4) Menegaskan pelaporan Stakeholders.

dan

publikasi

pinjaman

kepada

Terhadap lima rekomendasi tersebut, seluruhnya ditindaklanjuti dan dalam tahap penyampaian rekomendasi.

belum

3. Pemberantasan penyakit menular Berdasarkan hasil pengawasan diidentifikasi permasalahan belum tersedianya strategi penyelenggaraan PPM oleh pemerintah daerah. Terhadap permasalahan tersebut kami telah menyampaikan 4 (empat) rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan agar mendorong para kepala daerah: 1) Menyusun kebijakan PPM


21


2) Menyusun kebijakan agar Pemda menyusun dokumen strategi PPM untuk dijadikan pedoman dalam PPM 3) Menyiapkan perangkat aturan daerah berkaitan dengan tindakan mitigasi bagi masyarakat penderita penyakit menular. 4) Menyediakan data penyakit menular sebagai dasar perencanaan penanggulangan penyakit menular di daerah. Terhadap lima rekomendasi tersebut, seluruhnya ditindaklanjuti dan dalam tahap penyampaian rekomendasi.

belum

4. Verfikasi DAK Reimbursement (Output/AP) Berdasarkan hasil kegiatan verifikasi DAK Reimbursement (Output/AP) diidentifikasi adanya selisih antara jumlah alokasi DAK yang ditetapkan dalam PMK No. 180/PMK.07/2013 dengan jumlah alokasi DAK yang dianggarkan dalam DPA sebesar Rp305.866.182,00 dan adanya sisa DAK Bidang Infrastruktur di Kas Umum Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 pada 78 Pemda sebesar Rp82.973.696.097,22 (7,91%). Terhadap permasalahan tersebut, kami telah menyampaikan 5 rekomendasi kepada Bank Dunia dan Menteri Keuangan agar: 1) Mengajukan pencairan pinjaman kepada Bank Dunia atas VFR ( Value Of Final Reimbursment) sebesar Rp. 496.175.968.805,95 2) Mengajukan pencairan pinjaman kepada Bank Dunia aas insetif senilai Rp. 58.310.841.780,59 3) Memberikan dana insentif kepada Pemda yang diverifikasi sebesar Rp 58.310.841.780,59 4) Mengajukan pencairan pinjaman kepada Bank Dunia atas Advance payment DAK Infrastruktur Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 696.648.000,00 5) Lebih mengintensifkan sosialisasi kegiatan P2D2 kepada Pemda peserta P2D2, khususnya dalam pemenuhan persyaratan pencairan DAK Tahap I sebagaimana yang ditetapkan dalam PMK No 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke daerah dan dana desa Dari 5 rekomendasi strategis tersebut, seluruhnya atau 100% telah ditindaklanjuti melalui 11 termin pembayaran oleh Bank Dunia.


22


5. Reviu atas DAK TUD Berdasarkan hasil kegiatan verifikasi (Output/AP) diidentifikasi adanya

DAK

Reimbursement

Permasalahan : 1) Jumlah pemda yang usulan/proposalnya eligible untuk mendapatkan transfer seluruhnya sebanyak 193 pemda dengan total nilai yang memenuhi persyaratan/kriteria transfer sebesar Rp 13.157.029.231.100,00 atau 77,40% dari Rp 16.998.000.000.000,00 2) Jumlah pemda yang usulan/proposalnya eligible untuk mendapatkan transfer sebagian sebanyak 32 pemda dengan total nilai yang memenuhi persyaratan/kriteria transfer sebesar Rp 2.048.247.428.816,00 atau 12,05% dari Rp 16.998.000.000.000,00. Satu pemda yaitu Kab Gunung Sitoli khusus untuk bidang irigasi sampai dengan 15 juli 2014 masih menunggu klarifikasi 3) Jumlah pemda yang usulan/proposalnya tidak eligible untuk mendapatkan transfer seluruhnya sebanyak 20 pemda dengan total nilai alokasi sebesar Rp 941.609.474.900,00 atau 5,54% dari Rp 16.998.000.000.000,00 4) Satu pemda yaitu Kab Tolikara telah mengajukan permintaan reviu namun sampai dengan 15 juli 2015 belum menyerahkan dokumen untuk direviu. Terhadap permasalahan tersebut di atas, kami telah menyampaikan 2 (dua) rekomendasi strategis yaitu: 1) Memroses penyaluran dana DAK Tambahan Usulan Daerah Tahap I TA 2015 kepada Pemda yang telah memenuhi persyaratan 2) Lebih mengintensifkan sosialisasi kegiatan DAK Tambahan, khususnya dalam pelaksanaan/penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah TA 2015 sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 20 Peraturan Menteri KeuanganNo 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Terhadap rekomendasi tersebut, seluruhnya telah ditindaklanjuti dalam bentuk penyaluran dana DAK TUD Tahap I TA 2015 kepada Pemda yang memenuhi syarat dan penyelenggaraan sosialisasi.


23


6. Monitoring dan Evaluasi DAK Tahun 2014 Berdasarkan hasil kegiatan monev DAK Tahun 2014, diidentifikasi beberapa permasalahan : 1) Terdapat rencana kegiatan bidang Kesehatan dan Pendidikan yang tidak dapat direalisasikan karena jenis pengadaan barang ditetapkan dalam juknis tidak dibutuhkan sekolah. 2) Terdapat hasil kegiatan yang belum dapat dimanfaatkan terkait kurikulum 2013 yang disebabkan realisasi kegiatan pengadaan dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Menteri Pendidikan tentang penghentian kurikulum 2013. Terhadap permasalahan tersebut, kami telah menyampaikan 5 (lima) rekomendasi dengan uraian sebagai berikut: Menteri Kesehatan agar: 1) Menyusun Juknis bidang Kesehatan yang memuat ketentuan yang memperbolehkan unit layanan kesehatan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa berdasarkan kebutuhan riil. 2) Menyusun SOP yang memuat perencanaan kegiatan secara bottom up, dengan batasan-batasan jenis kegiatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan untuk menunjang perencanaan DAK berdasarkan proposal /proposed based) 3) Menyusun SOP yang memuat validasi kebenaran kebutuhan barang/jasa pada unit layanan kesehatan secara berjenjang mulai dari validasi Kab/Kota oleh Provinsi, sampai dengan tingkat Kementerian Kesehatan pada saat penyusunan perencanaan kegiatan DAK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar: 1) Menyusun Juknis bidang Pendidikan yang memuat ketentuan yang memperbolehkan sekolah melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa berdasarkan kebutuhan riil. perencanaan perlu memperhatikan dan 2) Membuat memperhitungkan kondisi masing-masing sekolah (SDM, dukungan infrastruktur sekolah) sehingga hasil kegiatan dapat dimanfaatkan. Untuk itu, Kemendikbud agar menyusun SOP yang memuat validasi ketepatan kebutuhan barang/jasa pada Sekolah secara berjenjang mulai dari validasi oleh Kab/Kota kemudian oleh Provinsi, sampai dengan tingkat Kementerian Kesehatan pada saat penyusunan perencanaan kegiatan DAK.


24


3) Menetapkan kebijakan tatacara pemanfaatan hasil kegiatan DAK Pendidikan terkait Kurikulum 2013 yang belum dapat dimanfaatkan oleh sekolah yang disebabkan realisasi kegiatan pengadaan dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Menteri Pendidikan tentang penghentian kurikulum 2013 Terhadap rekomendasi tersebut seluruhnya belum ditindaklanjuti karena masih dalam tahap finalisasi laporan. Sesuai dengan fokus pengawasan BPKP yang kedua, Deputi III berupaya memberikan kontribusi atas peningkatan ruang fiskal dengan melakukan optimalisasi penerimaan daerah (OPAD). Hasil pengawasan optimalisasi penerimaan daerah (OPAD) telah mengidentifikasi 5 permasalahan yaitu: 1) Penetapan target PAD belum menggunakan potensi PAD. 2) Peraturan Perundang-undangan membatasi penetapan retribusi dan

pajak daerah untuk beberapa bidang, 3) Penerapan SPIP yang masih lemah 4) Terdapat kurang bayar pajak atas pada 23 wajib pajak hotel, hiburan

dan restoran sebesar Rp. 797,104,218 5) Terdapat pelaporan omzet penjualan tidak berdasarkan kondisi

sebenarnya pada dua Wajib Pajak Restoran sebesar Rp. 533,225,453 6) Terdapat kurang bayar pajak hotel, restoran dan hiburan pada 6 WP

Sebesar Rp. 737,098,019 Terhadap permasalahan tersebut, kami telah menyampaikan 2 (dua) rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri agar: 1) menetapkan pedoman penyusunan potensi PAD 2) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait pajak dan retribusi daerah. Namun, atas 2 rekomendasi tersebut, seluruhnya belum ditindaklanjuti dan diharapkan dapat ditindaklanjuti pada tahun 2016. Sesuai dengan fokus pengawasan BPKP yang keempat yaitu perbaikan governance system, Deputi III BPKP melaksanakan kegiatan-kegiatan pendampingan pengelolaan keuangan keuangan daerah pada pemda. Hasil dari kegiatan pengawasan dalam rangka perbaikan governance system adalah sebagai berikut:


25


1.

Evaluasi Penyusunan dan Penetapan APBD Tahun 2015 Terdapat 80 dari 542 pemda atau 14,76% yang mengalami keterlambatan dalam menyusun dan menetapkan APBD tahun anggaran 2015. Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Proses Penyusunan dan Penetapan APBD atas 61 pemda, ditemui penyebab utama keterlambatan tersebut yaitu: 1) Kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada panitia anggaran DPRD karena menunggu penetapan keanggotaan DPRD beserta kelengkapannya. 2) Rancangan Penjabaran APBD Tahun 2015 tidak dapat dilakukan proses evaluasi sampai dilantiknya pejabat bupati yang definitif. 3) TAPD terlambat menyusun rancangan KUA dan PPAS karena adanya proses penyusunan APBD-P tahun berjalan. 4) Panitia anggaran DPRD tidak mentaati jadwal pembahasan KUA dan PPAS seperti yang telah ditetapkan (misalnya karena tidak memenuhi kuorum, sedang dalam masa reses). 5) Data terkait penyusunan KUA PPAS selain yang ada dalam RKPD tidak disediakan oleh SKPD dengan cepat/tepat. 6) Kurangnya pengawasan dari Sekda selaku koordinator TAPD dalam rangka proses penyusunan KUA-PPAS. 7) Perbaikan hasil evaluasi oleh TAPD yang melibatkan SKPD mengalami kendala karena banyaknya perbaikan Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Deputi III telah memberikan saran/rekomendasi kepada Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mengurangi pemda yang terlambat penetapan APBDnya yaitu: 1) Meningkatkan pembinaan kepada pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ketepatan waktu penyusunan dan penetapan APBD yang dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan penetapan Perda APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD serta penyusunan dan penetapan DPA SKPD. 2) Agar mengatur lebih lanjut kebijakan tentang proses evaluasi Rancangan Penjabaran APBD, sehingga jika ada pejabat bupati yang belum definitif, evaluasi tetap bisa dilakukan.


26


3) Membuat Surat Edaran kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan proses penyusunan dan penetapan APBD secara tepat waktu sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2007 dan SEB Bappenas dan Depdagri No. 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ Tahun 2007, serta meningkatkan koordinasinya dengan DPRD terkait. 4) Menyusun pedoman sistem monitoring dan evaluasi atas penyusunan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Pedoman yang akan disusun ini dijadikan panduan bagi pemerintah daerah dalam memonitoring dan evaluasi setiap tahapan dalam penyusunan APBD, sehingga hambatan dan kendala dapat diketahui lebih dini, dan pada akhirnya mutu dan ketepatan waktu penetapan APBD lebih baik.

2. Bimtek/Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Dengan telah disahkannya UU Desa di Tahun 2014, maka kedudukan desa saat ini menjadi lebih strategis dibandingkan sebelumnya. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun untuk 74.093 desa yang tersebar di Indonesia. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer lainnya berupa Alokasi Dana Desa (ADD); Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan/atau Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Namun demikian, masih terdapat banyak kendala dalam pengelolaan keuangan desa tersebut yang perlu dibenahi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya suatu bentuk pelaksanaan pengawalan pengelolaan keuangan desa. BPKP selaku Auditor Presiden berinisiatif mengambil peran pengawalan pengelolaan keuangan tersebut. Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden, permintaan DPR-RI saat RDP, serta rekomendasi KPK-RI berdasarkan kajian atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).Pengawalan Keuangan Desa yang dilakukan oleh BPKP bertujuan untuk memastikan seluruh ketentuan dan kebijakan dalam mengimplementasikan UU Desa khususnya keuangan desa dapat dilaksanakan dengan baik untuk seluruh tingkatan pemerintahan baik tingkat Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

27


sesuai dengan perannya masing-masing. Khusus untuk tingkat desa, pemerintah desa dapat melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, maka pengawalan desa akan mencapai tujuan yang diharapkan yaitu Good Village Governance(GVG) dengan indikator diantaranya sebagai berikut: -

Tata kelola keuangan desa yang baik;

-

Perencanaan Desa yang partisipatif, terintegrasi dan selaras dengan perencanaan daerah dan nasional;

-

Berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan yang mengakibatkan permasalahan hukum;

-

Mutu pelayanan kepada masyarakat desa meningkat.

Acara Launching SIMDA Desa tanggal 13 Juli 2015

Secara umum, kegiatan pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan BPKP meliputi: 1. Melakukan survey desa di 4 Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua. Dengan survei desa diperoleh gambaran mengenai praktik pengelolaan keuangan desa yang selama ini Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

28


telah berjalan dan kondisi serta kesiapan desa dalam mengimplementasikan UU Desa. 2. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan Stakeholder terkait seperti Kemendagri dan Kementerian Keuangan. 3. Mengkaji dan menganalisis peraturan terkait pengelolaan keuangan desa, diantaranya berupa “Titik-Titik Kritis Pengelolaan Keuangan Desa“ yang memetakan kelemahan yang perlu diwaspadai mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan keuangan desa. 4. Menyusun panduan/juklak dalam melakukan pengawalan Pengelolaan Keuangan Desa yang dipergunakan oleh Perwakilan BPKP sebagai bahan pendampingan pengelolaan keuangan desa; 5. Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam bentuk Seminar Nasional ataupun Lokakarya yang melibatkan BPKP Pusat ataupun Perwakilan BPKP di daerah yang melibatkankan aparat pemerintah kabupaten/kota, camat, kepala desa dan perangkat desa; 6. Pembekalan Pengelolaan Keuangan Desa kepada Mahasiswa KKN yang merupakan kerjasama Perwakilan BPKP dengan Universitas/Perguruan Tinggi diantaranya dilakukan di Sumatera Selatan dan Sumatera Barat; 7. Pelaksanaan pendampingan/bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa; 8. Pengembangan Aplikasi Tata Kelola Keuangan Desa (SIMDA Desa)yang telah dilaunching pada tanggal 13 Juli 2015.Selanjutnya dilakukan kesepakatan penggunaan aplikasi SIMDA Desa secara nasional dan pengembangan aplikasi secara bersama antara Kemendagri dan BPKP yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Nomor 900/6271/SJ dan Nomor MoU16/K/D4/2015 tanggal 6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa. Nota Kesepakatan ini selanjutnya dibuatkan surat edaran Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 kepada Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. 9. Pelaksanaan piloting implementasi SIMDA Desa pada 110 kabupaten/kota atau 17.345 desa di seluruh Indonesia. Dalam kegiatan pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, BPKP masih menemukan kelemahan-kelemahan pengelolaan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

29


keuangan desa sehingga dapat berdampak kepada akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yaitu: a) Kelemahan dalam regulasi yaitu PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. b) Status bendahara desa sebagai wajib pungut pajak perlu penetapan dari Ditjen Pajak Kemenkeu. Atas kelemahan tersebut, Deputi III memberikan atensi kepada pihak-pihak terkait yaitu: 1) Memberikan atensi kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri agar : a. Memasukkan unsur “pengawasan” dalam siklus pengelolaan keuangan desa b. Azas pengelolaan keuangan desa dimasukkan dalam revisi PP43/2014 c. Merevisi pasal 100 PP 43/2014 terkait dengan prosentase penggunaan belanja d. Istilah “Aset Desa” dan “Kekayaan Desa agar dijelaskan dijelaskan lebih lanjut dalam PP43/2014 e. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Milik Desa sebaiknya berpedoman pada Peraturan Bupati/Walikota, bukan Peraturan Menteri f. Tatacara alokasi ADD (misalnya proporsi atau prosentase komponen pembagi ADD) daitur dalam revisi PP 43/2014 g. Tatacara/mekanisme pemantauan dan evaluasi atas ADD dan DBH Pajak/Retribusi Daerah diatur dalam Revisi PP34/2014 h. Sanksi bagi kabupaten/kota yang tidak membagi DBH pajak/retribusi daerah sesuai ketentuan diatur dalam revisi PP43/2014 Atas rekomendasi dalam atensi tersebut, seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan terbitnya PP 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP 43 Tahun 2014. 2) Memberikan atensi kepada Dirjen Pajak Kemenkeu tarkait penetapan status bendahara desa sebagai wajib pungut. Atas atensi ini, Atas atensi ini telah ditindaklanjuti oleh DJP berupa surat jawaban yang menyatakan bahwa bendahara desa Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

30


merupakan bagian dari bendahara pemerintah yang merupakan Wajib Pungut. 3) Memberikan astensi kepada presiden terkait peran BPKP dalam melakukan pengawalan pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi pengelolaan keuangan desa (SIMDA DESA) yang sederhana yang akan diterapkan di seluruh Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu disampaikan juga atensi terkait kondisi penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD serta penyalurannya yang belum disalurkan ke RKU Desa karena beberapa kendala diantaranya perubahan regulasi, belum disampaikannya laporan penggunaan dana desa yang merupakan persyaratan penyaluran serta kesiapan SDM perangkat desa yang belum memadai. Terkait hal ini telah direkomendasikan adanya kebijakan yang perlu diambil serta peningkatan koordinasi antara stakeholders terkait

3. Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan asistensi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Deputi III adalah berupa asistensi kepada pemerintah daerah khususnya dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, BPKP menemukan permasalahan yang dihadapai pemerintah daerah terkait dengan penerapan/implementasi PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yaitu: 1) Adanya dua sistem yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Permendagri 13 tahun 2006 menggunakan basis kas dan Permendagri 64 tahun 2013 menggunakan basis akrual dimana struktur akun/rekening terjadi perbedaan. 2) Data aset tetap yang dihasilkan dari pengelolaan barang milik daerah belum dapat secara otomatis digunakan sebagai dasar penyajian data aset tetap dalam LKPD yang disebabkan adanya perbedaan klasifikasi penyajian dan perlakukan.


31


3) Belum ada regulasi yang terinci tentang petunjuk penyusunan penyajian kembali LKPD per 31 Desember 2014 (cash toward accrual) audited ke basis akrual. Dalam mengatasi permasalahan tersebut, memberikan saran/rekomendasi kepada:

Deputi

III

telah

a). Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yaitu: 1) Harmonisasi peraturan terkait dengan pegelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban APBD dengan merevisi PP N0.58 Tahun 2005 dan disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 2) Melakukan perubahan III/menerbitkan regulasi baru atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 3) Memperbaiki/menerbitkan regulasi baru untuk merevisi Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 antara lain tentang Bagan Akun Standar, dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah agar sejalan dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 serta PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D. 4) Menyusun regulasi yang rinci tentang petunjuk penyusunan penyajian kembali LKPD per 31 Desember 2014 audited ke basis akrual 5) Melakukan revisi regulasi pengelolaan barang milik daerah yang disesuaikan dengan regulasi kebijakan akuntansi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Disamping itu, BPKP turut memberikan atensi/saran kepada presiden dalam pengawalan penerapan SAP berbasis akrual Tahun 2015 yaitu: 1) Dalam jangka pendek Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 55 ayat (3) Laporan Keuangan disampaikan Presiden kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir,


32


Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan gerakan serentak secara nasional dalam bentuk: a. Perbaikan penatausahaan terhadap aset tetap, aset tak berwujud, piutang dan persediaan berbasis akrual. b. Penyempurnaan aplikasi sistem akuntansi berbasis akrual. 2) Dalam jangka panjang, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan dalam pengelolaan akuntansi pemerintahan

4. Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda Pelaksanaan evaluasi penyerapan anggaran pemerintah daerah dilaksanakan sesuai amanah Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. Pelaksanaan evaluasi terhadap penyerapan anggaran diperlukan mengingat perkembangan penyerapan anggaran pemerintah daerah dari tahun ketahun cenderung rendah. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut berpengaruh pada aktivitas ekonomi di daerah yang akhirnya berpengaruh juga terhadap usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, regional, dan nasional. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab yang mendasar rendahnya penyerapan anggaran, sehingga dapat diambil langkah-langkah perbaikan untuk mempercepat penyerapan anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi, penyerapan anggaran Pemerintah Daerah pada 167 pemerintah daerah sampai dengan semester I tahun 2015 hanya mencapai Rp96,58 triliun atau 26,09% dari total anggaran Rp370,27 triliun. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut disebabkan: •

Kelemahan perencanaan dan penganggaran.

•

Kelemahan kualitas dan kekurangan kuantitas SDM dalam pengadaan barang dan jasa.

•

Kelemahan proses pengadaan barang dan jasa.

•

Kelemahan pada proses pencairan dana.


33


Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, Deputi III telah memberi saran/rekomendasi kepada Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri untuk: 1) Menginstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah untuk membuat aturan yang tegas agar rekanan menagih termin pembayaran sesuai dengan progres kegiatan. 2) Berkoordinasi dengan LKPP agar meningkatkan peran supervisi untuk membantu pemerintah daerah di dalam pelaksanaan PBJ. 3) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam upaya agar pemerintah daerah menepati jadwal waktu proses tahapan penyusunan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. 4) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam upaya agar pemerintah daerah membenahi pola realisasi belanja yang masih cenderung menumpuk diakhir tahun

5. Evaluasi Penyerapan Anggaran Kementerian Dalam Negeri Pelaksanaan evaluasi penyerapan anggaran Kementerian Dalam Negeri dilaksanakan sesuai amanah Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara. Berdasarkan hasil evaluasi, penyerapan anggaran Kementerian Dalam Negeri sampai dengan triwulan III tahun 2015 hanya mencapai Rp1.115.621.519.949,00 atau 18,22% dari pagu anggaran sebesar Rp6.122.360.547.000,00. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut disebabkan antara lain : •

Perubahan Struktur Organisasi Kementerian Dalam Negeri.

•

Program dan kegiatan pada DIPA TA 2015 perlu direvisi karena perubahan nomenklatur Kementerian Dalam Negeri.

•

Adanya perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) karena perubahan pimpinan eselon I dilingkungan Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas, Deputi III telah memberi saran/rekomendasi kepada Sekjen Kemendagri untuk: 1) Meningkatkan koordinasi dengan kementerian keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian PAN/RB secara Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

34


intensif apabila ada perubahan nomenklatur program/kegiatan dan revisi DIPA dimasa yang akan datang tidak memakan waktu lama. 2) Koordinasi dengan kepala satker dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sehingga Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai dengan jadwal. 3) Segera melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa setelah RKA/KL dan DIPA TA 2016 ditetapkan terhadap kegiatan yang anggarannya tidak diblokir. 4) Mengusulkan anggaran kembali di tahun berikutnya terhadap kegiatan yang tidak terlaksana tetapi merupakan program prioritas strategis.

6. Kajian PBJ/QA Hasil Audit Pengadaan Barang/Jasa Kajian Pengadaan Barang dan Jasa/Quality Assurance (PBJ/QA) Hasil Audit Pengadaan Barang/Jasa terbagi dalam tiga katagori kegiatan yaitu: 1) Quality Assurance (QA) atas hasil audit Perwakilan BPKP yang didasarkan atas permintaan Pemerintah Daerah. 2) Probity Audit yang dilaksanakan oleh Kedeputian Keuangan Daerah 3) Kegiatan berupa Diklat/Workshop/Sosialisasi mengenai Probity Audit dengan peserta dari Perwakilan BPKP dan/atau dari Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. 4) Penataan Sisdur 5) Kompilasi Probity Audit yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Atas kegiatan tersebut, telah disampaikan 2 rekomendasi kepada pihak terkait yaitu:

a. Perlu dilakukan revisi ketentuan dalam hal pekerjaan yang tidak selesai akhir tahun yang dananya bersumber dari APBD, tetapi tidak dapat diperpanjang 50 hari seperti amanat pasal 93 ayat (1a) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 “Pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran” dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

35


194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran yang menyebutkan bahwa “Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya”. Disisi lain pemerintah daerah mempedomani pengaturan dalam pasal 138 ayat (4a) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyebutkan “Pekerjaan yang dapat dianjutkan dalam bentuk DPA Lanjutan memenuhi kriteria keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun akibat force major” b. Untuk kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 10 (sepuluh) bulan dengan mekanisme pembayaran tahun tunggal, agar proses pelelangannya dilaksanakan dengan Pra DIPA seperti pengadaan cleaning service, sewa jaringan, makanan tahanan, makanan pasien, kegiatan konstruksi yang lebih dari 10 (sepuluh) bulan.

7. Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah terbagi dalam 3 bidang yaitu : 1) Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Pendidikan dilaksanakan dalam rangka untuk menilai kinerja pelayanan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan. Dalam melaksanakan audit kinerja bidang pendidikan mengacu pada SPM yang ditetapkan oleh Kementerian teknis yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. 2) Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah bidang Kesehatan Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Pendidikan dilaksanakan dalam rangka Menilai kinerja pelayanan terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal bidang kesehatan, Menguji ketaatan terhadap peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

36


perundang-undangan, Memberikan permasalahan yang ditemukan.

rekomendasi

atas

3) Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah daerah Bidang Kemaritiman Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah (AKPPD) Bidang Kemaritiman dilaksanakan dalam rangka menilai kinerja pemerintah daerah, menguji ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam bidang kemaritiman.

8. Asistensi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan asistensi penyususunan perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk penyusunan Petunjuk Teknis Asistensi penyusunan perencanaan pembangunan sebagai acuan dan keseragaman langkah bagi Perwakilan BPKP melakukan asistensi kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Pembuatan petunjuk teknis asistensi penyusunan perencanaan pembangunan didukung dengan kegiatan survey dan FGD ke perwakilan BPKP. Adapun tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Asistensi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah adalah agar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan mengacu pada dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; setiap pemerintahan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah diwajibkan menyusun LPPD; dan PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. BPKP Pusat sebagai anggota Tim Teknis Nasional dan Perwakilan BPKP sebagai anggota Tim Daerah mendapat tugas melakukan evaluasi atas LPPD, untuk Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

37


memberikan masukan dalam rangka peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Kegiatan yang dilakukan oleh BPKP Pusat bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri, meliputi Evaluasi LPPD Provinsi dan Validasi atas Hasil EKPPD oleh Tim Daerah.

10. Verifikasi Debt Swap Pada 25 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Penugasan verifikasi debt swap atas 25 (dua puluh lima) pemerintah daerah berdasarkan permintaan Menteri Keuangan melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-2277/MK.5/2014 tanggal 8 April 2014 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1163/PB/2015 tanggal 12 Februari 2015. Hasil verifikasi debt swap adalah: 1. Realisasi kegiatan debt swap yang dilakukan oleh 25 (dua puluh lima) pemerintah daerah adalah sebesar Rp308.128.321.524,44 atau 93,63% dari target debt swap sebesar Rp329.082.577.522,43. 2. Dari realisasi kegiatan sebesar Rp308.128.321.524,44 tersebut yang telah memenuhi kriteria debt swap sebesar Rp218.793.023.824,64 atau 66,49% dari target debt swap sebesar Rp329.082.577.522,43. 3. Masih terdapat sisa tunggakan kegiatan debt swap sebesar Rp110.289.553.697,79 atau 33,51%. Atas permasalahan tersebut, direkomendasikan kepada Menteri Keuangan, agar: 1. membentuk Tim pada Kementerian Keuangan untuk menyusun kebijakan penyelesaian sisa tunggakan kegiatan debt swap, yang sebelumnya tugas tersebut dilakukan oleh Komite Kebijakan dan Komite Teknis yang saat ini masa kerjanya sudah berakhir . 2. melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kepada Pemerintah Daerah yang masih mempunyai sisa tunggakan debt swap untuk dilakukan pembahasan skema penyelesaian sisa tunggakan debt swap

11. Evaluasi Atas Pelaksanaan E-Procurement Tahun 2014 Dan 2015 Di Kabupaten Serang 1)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran:


38


a.

Menyusun RUP yang meliputi rencana barang/jasa SKPD, cara pengadaan, dan pekerjaan sesuai ketentuan.

kebutuhan pemaketan

b.

Mengumumkan RUP seluruh paket PBJ di papan pengumuman resmi, website Kabupaten Serang, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, setelah Raperda APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. 2) Inspektorat Kabupaten Serang untuk melakukan pengawalan secara real time mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima barang/jasa untuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis dan prioritas antara lain berkaitan dengan: a. Paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks; b. Paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum; c. Paket pekerjaan sangat sensitif secara politis; d. Paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan; e. Paket pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas; f. Paket pekerjaan masyarakat;

untuk

memenuhi

pelayanan

dasar

g. Paket pekerjaan yang memiliki nilai relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain.

12. Penataan Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ) Pemerintah Daerah Menyusun Sistem dan Prosedur Pengendalian Pengadaan Barang dan Jasa yang mengatur antara lain hal-hal sebagai berikut: 1. Mekanisme pemantauan bagi Kepala Daerah dan Inspektorat untuk memastikan bahwa seluruh SKPD telah melakukan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP). 2. Mekanisme usulan PBJ SKPD untuk memastikan bahwa seluruh usulan PBJ mengacu pada kebutuhan riil dan melalui analisis kebutuhan barang Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

39


3. Mekanisme pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa untuk memastikan telah diunggah dalam Portal Pengadaan Nasional melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), website pemda dan/atau papan pengumuman.

Perbandingan realisasi indikator kinerja dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019, dan indikator kinerja BPKP tahun 2015 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pembandingan realisasi indikator sasaran program dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 digambarkan dalam gambar 3.2 sebagai berikut: Gambar 3.2

Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Inter Pengelolaan Keuangan Daerah

Perbandingan realisasi IKP 1.1 dengan target akhir periode Renstra 80% 70% 70% 60% 55%

60% 50% 50% 39% 40% 30% 20% 10% 0% Realisasi Th 2015

Target Th 2016

Target Th 2017

Target Th 2018

Target Th 2019

Realisasi indikator kinerja sasaran program ini didukung dengan dana sebesar Rp3.187.523.000,00 mencapai 89,24% dari anggaran sebesar Rp3.571.961.000,00, dan dengan SDM sebanyak 4.045 OH, mencapai 78,09% dari rencana sebanyak 5.180 OH. Dari sisi penggunaan dana, indikator kinerja sasaran program telah efisien. Hal ini terlihat dari capaian indikator sasaran program sebesar 98,48% lebih tinggi dari capaian penggunaan dana sebesar 89,24%.


40


Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern Sasaran pada Pemerintah Daerah

Strategis 2 Sasaran Program 2

Meningkatnya Kualitas Pemerintah Daerah

Penerapan

SPIP

pada

Sasaran strategis 2 terkait dengan fokus pengawasan BPKP yang keempat yaitu mendorong perbaikan governance system. Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah” dan Capaian kinerja sasaran program “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah” diukur menggunakan indikator kinerja yang sama yaitu “Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)” dan “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)”, dengan hasil pengukuran dan penjelasan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut: 1) Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) mencerminkan kualitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi diharapkan berada pada level 3. Maturitas SPIP diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Karakteristik tingkat maturitas SPIP adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Karakteristik Tingkat Maturitas SPIP Tingkat Belum Ada (Level 0)

Rintisan (Level 1)

Berkembang (Level 2)

Karakteristik SPIP

K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktekpraktek pengendalian intern Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi. K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi


41


Tingkat

Terdefinisi (Level 3)

Terkelola dan Terukur (Level 4)

Optimum (Level 5)

Karakteristik SPIP

kelemahan yang belum ditangani secara memadai. K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi. K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

Target level maturitas SPIP Pemerintahan Provinsi (Level 3) pada tahun 2015 adalah 5% dari pemerintah provinsi yang dibina pada tahun 2015 sebanyak 5 Provinsi. Pada tahun 2015, Pemerintah Provinsi yang dibina dan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP-nya menuju level 3 adalah sebanyak 1 (satu) pemda atau 20% dari pemda yang dibina sebanyak 5 pemda sehingga capaian kinerja adalah 400% dari target 5%. Berikut disajikan hasil penilaian maturitas pada 5 pemerintah provinsi, dengan uraian sebagaimana disajikan pada tabel 3.3 berikut: Tabel 3.3 Tingkat Maturitas Pemerintah Provinsi Tahun 2015 Tingkat Maturitas s.d No Pemprov 2015 1 Kalimantan Selatan 2,98 2 Bangka Belitung 2,32 3 Kalimantan Tengah 2,28 4 DKI Jakarta 2,36 5 Papua Barat 1,16 Rata-rata 2,22

Perbandingan realisasi indikator kinerja dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama


42


periode Renstra Deputi III 2015-2019, dan indikator kinerja BPKP tahun 2015 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pembandingan realisasi indikator sasaran strategis dengan target akhir Renstra Deputi III periode 2015-2019 digambarkan dalam gambar 3.3 sebagai berikut: Gambar 3.3

% Maturitas SPIP (Level 3) Provinsi

Perbandingan realisasi IKS 2.1 dengan target akhir periode Renstra 85%

90% 80% 65%

70% 60% 45%

50% 40% 30%

20%

25%

20% 10% 0% Realisasi Th 2015

Target Th 2016

Target Th 2017

Target Th 2018

Target Th 2019

Melihat target yang sangat tinggi pada akhir periode Renstra, yaitu tahun 2019, perlu upaya keras dengan mengerahkan sumber daya manusia, dan dana untuk mencapai target maturitas SPIP level 3 pada 85% Pemerintah Provinsi. 2) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) mencerminkan kualitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota diharapkan berada pada level 3. Maturitas SPIP diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Target level maturitas SPIP Pemerintahan Kabupaten/Kota (Level 3) pada tahun 2015 adalah 5% dari jumlah Kabupaten/Kota pada tahun 2015 yang dibina sebanyak 59 Kabupaten/Kota. Sampai dengan tahun 2015 telah dilakukan penilaian maturitas SPIP pada 59 pemerintah kabupaten/kota. Dari hasil assessment, Pemerintah kabupaten/kota yang telah mencapai level maturitas di atas 3 sampai dengan tahun 2015 adalah sebanyak 4 Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

43


kabupaten/kota. Oleh karena itu, realisasi maturitas SPIP Kabupaten/Kota (Level 3) sebesar 6,78% dari jumlah Pemkab/Kota sebanyak 59 pemda yang dibina, sehingga capaian kinerja adalah 135,59% dari target tahun 2015 sebesar 5%.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tabel 3.4 Tingkat Maturitas Pemkab/Pemkot Tahun 2015 Tingkat Pemkab/Pemkot Maturitas s.d Th 2015 Kota Binjai Serdang Bedagai Kota Tangerang Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Banjar Kota Balikpapan Kabupaten Serang Kabupaten Bangka Tengah KabupatenBondowoso Kab Tangerang

3,60 3,40 3,56 3,24 2,92 2,80 2,80 2,60 2,56 2,52

Tingkat maturitas SPIP (level 3) yang masih relatif rendah di tingkat pemerintah kabupaten/kota ini disebabkan masih relatif rendahnya penerapan SPIP pada unsur lingkungan pengendalian dan penilaian risiko. Perbandingan realisasi indikator kinerja dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra Deputi III 2015-2019, dan indikator kinerja Deputi III tahun 2015 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pembandingan realisasi indikator sasaran strategis dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 digambarkan dalam gambar 3.4 sebagai berikut:


44


Gambar 3.4 Perbandingan realisasi IKS 2.4 dengan target akhir periode Renstra % Maturitas SPIP (Level 3) Pemkab/Pemkot

80%

70%

70% 60%

50%

50% 40%

30%

30% 20% 10%

6.78%

10%

Realisasi Th 2015

Target Th 2016

0% Target Th 2017

Target Th 2018

Target Th 2019

Melihat target yang sangat tinggi pada akhir periode Renstra, yaitu tahun 2019, perlu upaya keras dengan mengerahkan sumber daya manusia, dan dana untuk mencapai target maturitas SPIP level 3 pada 70% Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu tujuan penerapan sistem pengendalian intern adalah laporan keuangan yang berkualitas/dapat diandalkan. Dalam tahun 2015, Deputi III memberikan pembinaan SPIP yang didominasi oleh penguatan pengendalian intern menuju keandalan laporan keuangan instansi pemerintah. Sebagai hasilnya, kualitas SPIP sub unsur aktivitas pengendalian, khsusunya sub unsur pencatatan atas transaksi dan kejadian penting, otorisasi atas transaksi dan kejadian penting, sudah relatif memadai yang berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan instansi pemerintah, yang tercermin dari opini BPKP atas laporan keuangan instansi pemerintah, sebagai berikut.

No 1 2 3 4

Tabel 3.5 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemprov Opini BPK LKPD 2013 LKPD 2014 Naik/ Turun/ Tetap WTP 16 26 Naik WDP 15 7 Turun TMP 2 1 Turun TW 0 0 Tetap Jumlah 33 34


45


Tabel 3.6 No 1 2 3 4

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemkab/Pemkot Opini BPK LKPD 2013 LKPD 2014 Naik/ Turun/ Tetap WTP 140 226 Naik WDP 296 241 Turun TMP 44 33 Turun TW 11 4 Turun Jumlah 491 504

Dalam mendukung capaian kinerja sasaran strategis dan capaian kinerja sasaran program peningkatan kualitas penerapan SPIP Pemda, Deputi III telah melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Pembinaan SPIP melalui Satgas SPIP Melalui kegiatan pembinaan SPIP yang dilaksanakan oleh Satgas SPIP, diidentifikasi permasalahan rendahnya komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungannya yang tercermin dari rendahnya tingkat capaian maturitas SPIP. Menyikapi kondisi tersebut, kami telah menyampaikann 4 rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri yaitu: 1) Menerbitkan peraturan yang mewajibkan dimilikinya register risiko dan respon risiko di setiap pemerintah daerah termasuk risiko umum dan risiko fraud pada program strategis serta penetapan prioritas penyelenggaraan SPIP serta dilakukannya penilaian tingkat maturitas SPIP 2) Menerbitkan peraturan yang mewajibkannya disertakannya statement anti korupsi dalam dokumen laporan keuangan 3) Menerbitkan peraturan yang mewajibkan dilakukan monitoring dan evaluasi SPIP pada setiap pemda sebagai dukungan terhadap pernyataan tanggung jawab (statement of responsibility) atas pelaporan keuangan dan kinerja 4) Menerbitkan peraturan yang mewajibkan setiap pengajuan anggaran melampirkan register risiko dan RTP 2. Korsupgah KPK dan Pembinaan SPIP Melalui kegiatan Korsupgah KPK dan pembinaan SPIP, kami telah menyampaikan 5 rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri: 1) Pemberian penghargaan kepada pemda yang telah memiliki maturitas SPIP terbaik


46


2) Menetapkan IKU capaian maturitas SPIP pada dokumen perencanaan pemerintah daerah 3) Mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan SPIP dilingkungannya 4) Mendorong keterlibatan pemerintah provinsi dalam memastikan pemerintah kabupaten/kota telah menyelenggarakan SPIP diantaranya dengan menyediakan alokasi khusus untuk menyelenggarakan peran tersebut. 5) Menerbitkan peraturan yang mewajibkan kurikulum SPIP pada diklat PIM, DIKLAT Lemhanas, dan diklat kepemimpinan lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, seluruhnya belum ditindaklanjuti. 3. Dalam tahun 2015 ditetapkan target rekomendasi sebanyak 6, realisasinya sebanyak 6 dengan uraian kegiatan dan perbaikan unsur SPIP sebagai berikut: a. Tersusun dan terdistribusinya pedoman asistensi penyusunan rencana tindak pengendalian penyajian laporan kinerja pemerintah daerah Pedoman tersebut digunakan oleh seluruh Perwakilan BPKP dalam melaksanakan aktivitas pengendalian berupa asistensi penyusunan rencana tindak pengendalian penyajian laporan kinerja pemerintah daerah yang pada gilirannya akan membantu Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi risiko atas penyajian laporan kinerja dan menetapkan langkah pengendalian yang diperlukan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dalam rangka peningkatan manajemen kinerja. b. Tersusun dan terdistribusinya petunjuk pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka mendorong Kepala Daerah membuat kebijakan probity audit Juklak tersebut digunakan oleh seluruh Perwakilan BPKP dalam melaksanakan aktivitas pengendalian berupa pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka mendorong Kepala Daerah membuat kebijakan probity audit yang pada gilirannya akan membantu Pemerintah Daerah Untuk mendeteksi permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa sekaligus menimimalisir kecurangan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

47


yang ada melalui kegiatan probity audit yang dilaksanakan oleh APIP daerah. c. Tersusun dan terdistribusinya petunjuk teknis pemetaan risiko pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah Juknis tersebut digunakan oleh seluruh Perwakilan BPKP dalam melaksanakan aktivitas pengendalian berupa pemetaan risiko pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah. Hasil pemetaan risiko pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi pimpinan Pemerintah Daerah untuk lebih mengefektifkan penerapan pengendalian intern di lingkungan unit layanan pengadaan dan unit kerja lain yang terkait agar tujuan pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Daerah dapat dicapai d. Tersusun dan terdistribusinya pedoman survei penataan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa di tingkat Pemerintah Daerah Pedoman tersebut digunakan oleh seluruh Perwakilan BPKP dalam melaksanakan aktivitas pengendalian berupa survei penataan sistem dan prosedur pengadaan barang dan jasa di tingkat Pemerintah Daerah. Hasil yang diharapkan dari aktivitas tersebut adalah tersusunnya sistem dan prosedur (sisdur) yang menghubungkan kegiatan yang dilakukan oleh para pelaksana kegiatan dengan pimpinan, yang memberikan informasi secara spesifik dan berkala kepada pimpinan daerah untuk dapat mengendalikan seluruh proses PBJ yang sedang berlangsung di seluruh SKPD sehingga memungkinkan kepala daerah/wakil kepala daerah, sekretaris daerah, dan inspektorat pada pemerintah daerah untuk mengkoordinasikan/mengarahkan serta memantau bahkan menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan PBJ di tingkat SKPD telah berlangsung dengan baik.

e. Tersusun dan terdistribusinya petunjuk pelaksanaan Quality Assurance probity audit Juklak tersebut digunakan oleh seluruh Perwakilan BPKP dalam melaksanakan aktivitas pengendalian berupa quality assurance probity audit yang dilaksanakan oleh APIP daerah, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

48


dalam upaya mengurangi risiko dan dampak pelaksanaan probity audit yang tidak sesuai standar (sub standard) tersebut. Kegiatan quality assurance untuk memastikan keseragaman dan menjamin kualitas/mutu pelaksanaan probity audit yang dilakukan APIP, mendorong peran dan fungsi APIP dalam Prevent, Deter dan Detect sebagai early warning system atas proses pengadaan barang dan jasa, serta dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan negara melalui pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. f. Tersusun dan terdistribusinya pedoman kajian permasalahan pengadaan barang dan jasa pemerintah Pedoman tersebut digunakan oleh seluruh Perwakilan BPKP dalam melaksanakan aktivitas pengendalian berupa kajian permasalahan pengadaan barang dan jasa pemerintah Timbulnya penyimpangan atau kasus korupsi pengadaan barang/jasa bukan hanya pada tataran implementasi aturan mengenai pengadaan barang/jasa tetapi bisa juga berasal dari kelemahan dalam peraturan itu sendiri. Hasil dari pelaksanaan kajian yang dilaksanakan oleh perwakilan BPKP diharapkan dapat menghasilkan saran perbaikan terkait permasalahan pengadaan barang/jasa. Realisasi seluruh indikator kinerja sasaran strategis ini didukung dengan dana sebesar Rp1.601.929.000,00 mencapai 76,85% dari anggaran sebesar Rp2.084.453.000,00 dan dengan SDM sebanyak 2.272 OH, mencapai 58,56% dari rencana sebanyak 3.880 OH.

Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Sasaran Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Strategis 3 Pemerintah Daerah

Pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah” diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja. Sasaran strategis 3 Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

49


terkait dengan fokus pengawasan BPKP yang keempat yaitu mendorong perbaikan governance system. Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah” diukur menggunakan tiga indikator kinerja, dengan hasil pengukuran dan penjelasan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut: 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Povinsi (Level 3) mencerminkan kualitas kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada Pemerintah Provinsi. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi level kapabilitas APIP menunjukkan kualitas kapabilitas APIP yang semakin baik. Kapabilitas APIP berdasarkan kriteria penilaian IA-CM dikelompokkan ke dalam 5 Level, yaitu: Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Setiap Level terdiri dari 6 Elemen, yaitu: Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. Untuk berada dalam level-level tersebut, APIP harus memenuhi 41 kriteria atau (Key Process Area). APIP yang memiliki kapabilitas pada Level 3 (Integrated) diharapkan telah menetapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah telah selaras dengan standar audit Area perubahan yang diharapkan dalam rangka peningkatan kapabiliats APIP mencakup pemenuhan Key Process Area Level 2 dan Level 3 sebagai berikut: No Elemen Kriteria KPA Level 2 Kriteria KPA Level 3 1 Peran dan APIP memberikan jasa APIP melaksanakan value for Layanan pengawasan ketaatan money audit/ audit kinerja untuk (compliance auditing) menilai keekonomisan, efisiensi, efektivitas APIP memberikan jasa konsultansi (advisory services) 2 Manajemen APIP mengidentifikasi dan Adanya koordinasi SDM APIP SDM merekrut tenaga SDM yang (workforce), sehingga rencana kompeten, sehingga kegiatan pengawasan (PKPT) sesuai pengawasan dilaksanakan dengan ketersediaan SDM oleh auditor yang kompeten APIP telah melakukan Tersedianya staf APIP yang pengembangan profesi bagi profesional, yang dikukuhkan individu auditor melalui dengan sertifikasi dari organisasi Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

50


No

3

4

Elemen

Praktik Profesional

Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Kriteria KPA Level 2 diklat, PKS/PPM, dan bentukbentuk pengembangan profesi yang lainnya

Perencanaan pengawasan disusun berdasarkan pada prioritas manajemen/ pemangku kepentingan APIP memiliki kerangka kerja praktik profesional berikut prosesnya (menetapkan standar audit, SOP pelaksanaan audit) Adanya rencana kerja tahunan/Renja (business plan)

Tersedianya anggaran operasional kegiatan pengawasan

5

Hubungan dan Budaya Organisasi

Adanya pengelolaan tugas pokok dan fungsi di internal APIP

6

Struktur Tata Kelola

Hubungan pelaporan telah terbangun

APIP memiliki akses penuh terhadap informasi aset, dan personil unit organisasi K/L/Pemda

Kriteria KPA Level 3 profesi

Pengembangan kompetensi SDM APIP berbasis tim (team building) Perencanaan audit berbasis risiko, yang difokuskan pada skala prioritas pada risiko tertinggi APIP memiliki kerangka kerja untuk mengelola kualitas kegiatan pengawasannya (QAIP)

APIP memiliki kebijakan, sistem dan prosedur pelaporan manajemen kegiatan pengawasan (misalnya SIMONEV, AKIP) Danya sistem informasi keuangan/ biaya yang mengacu pada standar biaya yang berlaku Adanya sistem pengukuran kinerja (Tapkin dan LAKIP) APIP merupakan bagian dari komponen tim manajemen (K/L/D) yang integral Terselenggaranya koordinasi dengan pihak lain (other review groups) yang memberikan jasa konsultansi dan penjaminan (assurance and advisory services) APIP telah memiliki mekanisme pendanaan yang dapat mengidentifikasi dampak pembatasan sumber daya terhadap cakupan tugas pokok dan fungsinya Dilakukannya pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP (oversight body)

Target level kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) pada tahun 2015 adalah sebesar 6% dari jumlah Pemerintahan Provinsi yang dibina tahun 2015.


51


Sampai dengan tahun 2015, belum ada Pemerintah Provinsi yang tingkat kapabilitas APIP-nya mencapai level 3. Sehingga capaian kinerja kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) adalah sebesar 0% dari target sebesar 5%. Perbandingan realisasi indikator kinerja dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra Deputi III 2015-2019, dan indikator kinerja Deputi III tahun 2015 berbeda dengan tahun sebelumnya.

% Tingkat Kapabilitas (Level 3) Pemprov

Pembandingan realisasi indikator sasaran strategis dengan target akhir Renstra Deputi III periode 2015-2019 digambarkan dalam gambar 3.5 sebagai berikut: Gambar 3.5 Perbandingan realisasi IKS 3.1 dengan target akhir periode Renstra 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

82% 60% 40% 21% 0% Realisasi Th 2015

Target Th 2016

Target Th 2017

Target Th 2018

Target Th 2019

Melihat target yang sangat tinggi pada akhir periode Renstra, yaitu tahun 2019, perlu upaya keras dengan mengerahkan sumber daya manusia, dan dana untuk mencapai target kapabilitas APIP level 3 pada 82% Pemerintah provinsi. 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) mencerminkan kualitas kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi level kapabilitas APIP menunjukkan kualitas kapabilitas APIP yang semakin baik. Target level kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) pada tahun 2015 adalah Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

52


sebesar 5% dari jumlah Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dibina tahun 2015. Sampai dengan tahun 2015, belum ada Pemerintah Kabupaten/Kota yang tingkat kapabilitas APIP-nya mencapai level 3 sehingga capaian kinerja kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota (level 3) adalah sebesar 0% dari target sebesar 5%. Perbandingan realisasi indikator kinerja dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019, dan indikator kinerja BPKP tahun 2015 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pembandingan realisasi indikator sasaran strategis dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 digambarkan dalam gambar 3.6 sebagai berikut: Gambar 3.6


Perbandingan realisasi IKS 3.2 dengan target akhir periode Renstra 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

85% 66% 47% 26%

0% Realisasi Th 2015

Target Th 2016

Target Th 2017

Target Th 2018

Target Th 2019

Melihat target yang sangat tinggi pada akhir periode Renstra, yaitu tahun 2019, perlu upaya keras dengan mengerahkan sumber daya manusia, dan dana untuk mencapai target kapabilitas APIP level 3 pada 82% Pemerintah Kabupaten/Kota.


53


Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda

Sasaran Program 3

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah” diukur menggunakan 6 (enam) indikator kinerja dengan hasil pengukuran dan penjelasan masing-masing indikator kinerja sebagai berikut: 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Target level kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) pada tahun 2015 adalah sebesar 6% dari jumlah Pemerintahan Provinsi yang dibina tahun 2015. Sampai dengan tahun 2015, belum ada Pemerintah Provinsi yang tingkat kapabilitas APIP-nya mencapai level 3. Sehingga capaian kinerja kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 3) adalah sebesar 0% dari target 5%. Perbandingan realisasi indikator kinerja dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra Deputi III 2015-2019, dan indikator kinerja Deputi III tahun 2015 berbeda dengan tahun sebelumnya.


Pembandingan realisasi indikator sasaran strategis dengan target akhir Renstra Deputi III periode 2015-2019 digambarkan dalam gambar 3.7 sebagai berikut: Gambar 3.7 Perbandingan realisasi IKP 3.1 dengan target akhir periode Renstra 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

82% 60% 40% 21% 0% Realisasi Th 2015

Target Th 2016


Target Th 2017

Target Th 2018

Target Th 2019

54


Melihat target yang sangat tinggi pada akhir periode Renstra, yaitu tahun 2019, perlu upaya keras dengan mengerahkan sumber daya manusia, dan dana untuk mencapai target kapabilitas APIP level 3 pada 82% Pemerintah provinsi. 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 3) mencerminkan kualitas kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada Pemerintah Kabupaten/Kota. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota diukur menggunakan skala 1-5. Semakin tinggi level kapabilitas APIP menunjukkan kualitas kapabilitas APIP yang semakin baik. Target level kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) pada tahun 2015 adalah sebesar 5% dari jumlah Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dibina tahun 2015. Sampai dengan tahun 2015, belum ada Pemerintah Kabupaten/Kota yang tingkat kapabilitas APIP-nya mencapai level 3 sehingga capaian kinerja kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota (level 3) adalah sebesar 0% dari target sebesar 5%. Perbandingan realisasi indikator kinerja dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019, dan indikator kinerja BPKP tahun 2015 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pembandingan realisasi indikator sasaran strategis dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 digambarkan dalam gambar 3.8 sebagai berikut: Gambar 3.8

% Tingkat Kapabilitas (Level 3) Kabupaten/Kota

Perbandingan realisasi IKP 3.2 dengan target akhir periode Renstra 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

85% 66% 47% 26% 0% Realisasi Th 2015

Target Th 2016


Target Th 2017

Target Th 2018

Target Th 2019

55


Melihat target yang sangat tinggi pada akhir periode Renstra, yaitu tahun 2019, perlu upaya keras dengan mengerahkan sumber daya manusia, dan dana untuk mencapai target kapabilitas APIP level 3 pada 82% Pemerintah Kabupaten/Kota. 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Target level kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2) pada tahun 2015 adalah sebesar 21% dari jumlah Pemerintahan Provinsi yang dibina tahun 2015. Sampai dengan tahun 2015, Pemerintah Provinsi yang tingkat kapabilitas APIP-nya mencapai level 2 adalah sebanyak 13 Pemerintah Provinsi atau 39,39% dari 33 Pemerintah Provinsi yang dibina. Sehingga capaian kinerja kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 2) adalah sebesar 187,59% dari target sebesar 21%. Perbandingan realisasi indikator kinerja dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra Deputi III 2015-2019, dan indikator kinerja Deputi III tahun 2015 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pembandingan realisasi indikator sasaran strategis dengan target akhir Renstra Deputi III periode 2015-2019 digambarkan dalam gambar 3.9 sebagai berikut:


Gambar 3.9 Perbandingan realisasi IKP 3.3 dengan target akhir periode Renstra 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

39%

41% 30% 20% 9%

Realisasi Th 2015

Target Th 2016


Target Th 2017

Target Th 2018

Target Th 2019

56


4) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 2) Target level kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) pada tahun 2015 adalah sebesar 15% dari jumlah Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dibina tahun 2015. Sampai dengan tahun 2015, Pemerintah Kabupaten/Kota yang tingkat kapabilitas APIP-nya mencapai level 2 adalah sebanyak 100 pemda atau 23,42% dari 427 Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibina sehingga capaian kinerja kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota (level 2) adalah sebesar 156,13% dari target sebesar 15%. Perbandingan realisasi indikator kinerja dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019, dan indikator kinerja BPKP tahun 2015 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pembandingan realisasi indikator sasaran strategis dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 digambarkan dalam gambar 3.10 sebagai berikut: Gambar 3.10


Perbandingan realisasi IKP 3.4 dengan target akhir periode Renstra 30% 25%

23%

25% 20%

20% 15% 15% 10% 10% 5% 0% Realisasi Th 2015

Target Th 2016

Target Th 2017

Target Th 2018

Target Th 2019

5) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Target level kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) pada tahun 2015 adalah sebesar 73% dari jumlah Pemerintahan Provinsi yang dibina tahun 2015. Capaian kinerja diukur dengan kondisi bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja dengan rumus: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

57


Sampai dengan tahun 2015, Pemerintah Provinsi yang tingkat kapabilitas APIP-nya mencapai level 1 adalah sebanyak 20 Pemerintah Provinsi atau 60,61% dari 33 Pemerintah Provinsi yang dibina. Sehingga jika menggunakan rumus di atas, maka capaian kinerja kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (level 1) adalah sebesar 116,98%. Perbandingan realisasi indikator kinerja dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra Deputi III 2015-2019, dan indikator kinerja Deputi III tahun 2015 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pembandingan realisasi indikator sasaran strategis dengan target akhir Renstra Deputi III periode 2015-2019 digambarkan dalam gambar 3.11 sebagai berikut:


Gambar 3.11 Perbandingan realisasi IKP 3.5 dengan target akhir periode Renstra 70%

61%

60% 50% 38%

40%

30%

30%

20%

20% 9%

10% 0% Realisasi Th 2015

Target Th 2016

Target Th 2017

Target Th 2018

Target Th 2019

6) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota(Level 1) Target level kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) pada tahun 2015 adalah sebesar 83% dari jumlah Pemerintahan Kabupaten/Kota yang dibina tahun 2015. Capaian kinerja diukur Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

58


dengan kondisi bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja dengan rumus:

Sampai dengan tahun 2015, Pemerintah Kabupaten/Kota yang tingkat kapabilitas APIP-nya mencapai level 1 adalah sebanyak 327 pemda atau 76,58% dari 427 Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibina. Sehingga jika menggunakan rumus di atas, maka capaian kinerja kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota (level 1) adalah sebesar 107,73%. Perbandingan realisasi indikator kinerja dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena tahun 2015 merupakan tahun pertama periode Renstra BPKP 2015-2019, dan indikator kinerja BPKP tahun 2015 berbeda dengan tahun sebelumnya. Pembandingan realisasi indikator sasaran strategis dengan target akhir Renstra BPKP periode 2015-2019 digambarkan dalam gambar 3.12 sebagai berikut: Gambar 3.12


Perbandingan realisasi IKP 3.6 dengan target akhir periode Renstra 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

77%

49% 33% 19% 5% Realisasi Th 2015

Target Th 2016

Target Th 2017

Target Th 2018

Target Th 2019

Dalam mendukung capaian kinerja sasaran strategis dan capaian kinerja sasaran program peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemda, Deputi III telah melakukan kegiatan sebagai berikut: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah

59


1. Peningkatan Kapabilitas APIP. Kegiatan peningkatan kapabilitas APIP, dilaksanakan dengan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pemenuhan atas syaratsyarat dalam memperoleh tingkat kapabilitas APIP sesuai model IACM, dengan mengacu pada 6 (enam) elemen, 41 Key Process Area (KPA) dan 240 pernyataan 1. Evaluasi tata kelola APIP. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembinaan terhadap tata kelola oraganisasi APIP, yang meliputi evaluasi atas bisnis proses atau pengelolaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Evaluasi atas bisnis proses, lebih difokuskan pada pemenuhan terhadap insfrasruktur organisasi APIP antara lain meliputi pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan, penggunaan pedoman dan pengelolaan sistem hasil pengawasan Disamping itu, Deputi III turut melakukan kegiatan dalam rangka membangun komitmen bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk mendukung target kapabilitas APIP level 3, diantaranya melalui kegiatan rakor Pengawasan yang dihadiri Presiden RI, Sarasehan dengan mengundang pimpinan APIP pemerintah daerah, serta Seminar APIP. Dari kegiatan tersebut, kami telah menyampaikan 4 (empat) rekomendasi strategis untuk mempercepat pencapaian kapabilitas APIP level 3, yaitu: 1) Mendorong sinergi antara BPK dan APIP setidaknya meliputi 5 (lima) hal yaitu (1) sinergi perencanaan; (2) sinergi pelaksanaan; (3) sinergi pelaporan; (4) sinergi pemantauan tindak lanjut; dan (5) sinergi standar, metodologi dan sumber daya. 2)

Memperkuat peran untuk dapat mendorong penguatan Kelembagaan, Pengembangan Proses Bisnis Pengawasan dan Pengembangan SDM Pengawasan dan Profesionalisme Auditor dilingkungan APIP, diantaranya melalui pengembangan hubungan kerjasama dengan Auditor Eksternal dan organisasi profesi di bidang audit dan mengkoordinir APIP dalam menyiapkan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan dan Kinerja serta mendorongAPIP memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.


60


3)

Dalam pemberantasan korupsi perlu mengembangkan konsep represif untuk preventif di mana tindakan represif dilakukan kepada para pelaku korupsi untuk memberikan shock terapy, harus disertai dengan upaya sistematis untuk mencegah perbuatan korupsi yang sama yang akan terjadi di masa yang akan datang (upaya preventif).

4)

Membangun sinergi antara BPK, APIP, dan APH dengan menghilangkan ego/kepentingan instansi/lembaganya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, diantaranya melalui penyelenggaraan rakorwas dan sarasehan secara berkelanjutan

Realisasi indikator kinerja sasaran strategis ini didukung dengan dana sebesar Rp146.807.000,00, mencapai 48,98% dari anggaran sebesar Rp299.724.000,00 dan dengan SDM sebanyak 170 OH, mencapai 44,74% dari rencana sebanyak 380 OH.


61


C. Realisasi Keuangan 1. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Deputi III) Anggaran Deputi III tahun 2015 sebesar Rp6.799.286.000,00, dengan realisasi sebesar Rp5.742.319.486,00 atau 84,45%. Rincian per program, dan per jenis belanja, dapat dilihat pada Tabel 3.7, dan Tabel 3.8. Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Program No.

Program

Anggaran

1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Jumlah

1.250.000.000,00

1.108.875.309,00 88,71

5.549.286.000,00

4.633.444.177,00 83,49

6.799.286.000,00

5.742.319.486,00 84,45

2

Realisasi

%

Dari Tabel 3.23 menunjukkan realisasi anggaran untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP sebesar Rp1.108.875.309,00 atau 88,71% dari rencana sebesar Rp1.250.000.000,00, dan program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar Rp4.633.444.177,00 atau 83,45% dari rencana sebesar Rp5.549.286.000,00. Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja No. Jenis Belanja 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang 3 Belanja Modal Jumlah

Anggaran 0,00 6.799.286.000,00 0,00 6.799.286.000,00

Realisasi % 0,00 0,00 5.742.319.486,00 84,45 0,00 0,00 5.742.319.486,00 84,45

Tabel 3.24 menunjukkan realisasi belanja pegawai sebesar Rp0,00 dari rencana sebesar Rp0,00, realisasi belanja barang sebesar Rp5.742.319.486,00 atau 84,45% dari rencana sebesar Rp6.799.286.000,00, dan realisasi belanja modal sebesar Rp0,00 dari rencana sebesar Rp0,00.


62


2. Realisasi Anggaran Satgas SPIP Anggaran Satgas SPIP tahun 2015 sebesar Rp778.976.000,00 dengan realisasi sebesar Rp646.831.890,00 atau 83,03% 3. Bantuan Kedinasan Mitra Kerja Deputi III turut melaksanakan kegiatan pengawasan yang menggunakan dana bantuan kedinasan dari mitra kerja sebesar Rp987.721.000,00 dengan rincian sebagai berikut: a) Bantuan Kedinasan dari KPK

Rp748.635.000,00

b) Bantuan Kedinasan dari Pemda

Rp239.086.000,00


63


Bab

4

PENUTUP

ebagaimana diamanatkan dalam PP 60 Tahun 2008, BPKP cq Deputi III melakukan pembinaan SPIP dan pengawasan intern terhadap kegiatan lintas sektoral, kebendaharaan umum dan kegiatan lain atas penugasan Presiden. Fungsi pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan intern terutama diarahkan untuk membantu Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota dalam rangka memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Pertanggungjawaban pelaksanaan pengawasan intern dan pembinaan SPIP disampaikan dalam LAKIP Deputi III. Dalam pelaporan kinerja ini disajikan informasi kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis yang memadai sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ke depan. Capaian rata-rata indikator kinerja sasaran strategis dan sasaran program tahun 2015 masing-masing adalah sebesar 133,90% dan 133,61%. Meskipun capaian indikator kinerja sasaran strategis dan sasaran program tahun 2015 tersebut telah mencapai target, namun masih terdapat kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis yang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 1. Rekomendasi strategis yang disampaikan kepada pihak-pihak terkait secara umum belum dapat ditindaklajuti. 2. Kapabilitas APIP Pemerintah Daerah belum ada yang mencapai level 3. Hal ini disebabkan : 1. Kurangnya komitmen pimpinan mitra kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi yang disampaian oleh BPKP; 2. Kurangnya komitmen kepala daerah/pimpinan APIP pemerintah daerah dalam meningkatkan kapabilitas APIP daerah menuju level 3. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Deputi III dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain: 1. Mendorong pimpinan kepala daerah/pimpinan mitra kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPKP melalui


64


a. Melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan BPKP kepada mitra kerja; b. Melakukan asistensi dalam rangka melakukan tindak lanjut atas atas rekomendasi 2. Mendorong pimpinan APIP Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi lebih intensif dengan APIP Pemerintah Daerah untuk percepatan peningkatan kapabilitas APIP melalui asistensi/bimtek peningkatan kapabilitas APIP. 3. Pengembangan sistem informasi pengukuran data kinerja sampai dengan capaian IKU.

Akhirnya dengan disusun LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Deputi III, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahuntahun mendatang. Peningkatan komitmen, semangat kepemimpinan dan etos kerja tetap harus dipertahankan terutama dalam rangka mendukung kebijakan pimpinan BPKP mewujudkan peran BPKP sebagai auditor internal pemerintah berkelas dunia untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah.


65

LAMPIRAN

Lampiran 1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2015 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

1.1 Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Program Prioritas dalam Nawa Cita

2 Meningkatnya Maturitas SPIP

2.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)

SATUAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN KINERJA

Skala 1-5

0

0

#DIV/0!

%

5

20.00

400.00

%

5

6.78

135.59

%

6

0.00

0.00

%

2

0.00

0.00

2.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda

3.1 Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 3.2 Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)

JUMLAH

133.90

Lampiran 2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM TAHUN 2015 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM

1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Pengawasan Keuangan Daerah

1.1 Perbaikan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern Pengelolaan program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP 2.1 Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) pada Pemerintah Daerah 2.2 Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Persentase Tingkat Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) JUMLAH

SATUAN

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN KINERJA

%

40

39.39

98.48

%

5

20.00

400.00

%

5

6.78

135.59

% % % % % %

6 2 21 15 73 83

0.00 0.00 39.39 23.42 60.61 76.58

0.00 0.00 187.59 156.13 116.98 107.73 133.61

Lampiran 3

CAPAIAN KINERJA OUTPUT TAHUN 2015 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

NO

1

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

SASARAN PROGRAM

Perbaikan pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

SASARAN KEGIATAN

Tersedianya informasi hasil pengawasan dalam mencapai perbaikan tatakelola, perbaikan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan negara/daerah, dan peningkatan kapabilitas APIP

2 Meningkatnya Maturitas SPIP Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda

INDIKATOR KINERJA OUTPUT

DANA SATUAN

TARGET

Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda TOTAL

%

SDM (OH)

Rekomendasi Hasil Pengawasan

Rek

60

66

110.00

RENCANA (Rp000) 3,571,961

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Pemda

Rek

22

23

104.55

1,305,477

955,098

73.16

2,945

1,496

50.80

Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Satgas SPIP)

Rek

4

5

125.00

778,976

646,831

83.04

935

776

82.99

Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas APIP

Rek

11

26 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda

REALISASI

97

28

REALISASI (Rp000) 3,187,523

89.24

5,180

4,045

78.09

%

TARGET

REALISASI

%

107.69

2,084,453

1,601,929

76.85

3,880

2,272

58.56

12

109.09

299,724

146,807

48.98

380

170

44.74

106

109.28

5,956,138

4,936,259

9,440

6,487

68.72

82.88

DAFTAR ISI. Hal Kata Pengantar Daftar Isi.. Ringkasan Eksekutif

Recommend Documents