DAFTAR ISI. Kata Pengantar Daftar isi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar…………………………………………………………………………………

i

Daftar isi…………………………………………………………………………….................

ii

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penetapan Rencana Strategis Penyesuaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB IV

Tahun 2013-2015………………………………………………………………………………..

iii

PENDAHULUAN……………………………………………………………………………….

1

A. Latar Belakang………………………………………………………………...................

1

B. Kelembagaan……………………………………………………………………..............

2

C. Penyusunan Penyelarasan Renstra KPPU……………………………………………..

4

D. Metode Pendekatan……………………………………………………………………….

5

VISI, MISI, DAN TUJUAN……………………………………………………………………..

7

A. Visi……………………………………………………………………………………………

7

B. Misi…………………………………………………………………………………………..

7

C. Tujuan……………………………………………………………………………………….

8

D. Nilai-nilai Dasar……………………………………………………………………………..

8

E. Slogan……………………………………………………………………………………….

9

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI…………………………………………………………

10

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional……………………………………………..........

10

B. Arah Kebijakan, Strategi, dan Sasaran Strategis KPPU……………………………….

12

PETA STRATEGIS, PERSPEKTIF DAN MATRIKS INDIKATOR…………………………

16

A. Peta Strategis………………………………………………………………………………

16

B. Perspektif………………………………………………………………………................

17

PENUTUP……………………………………………………………………………………….

29

Lampiran…………………………………………………………………………….................

30

ii

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan salah satu sebab munculnya ketidakadilan dalam berusaha bagi masyarakat dan inefisiensi ekonomi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan dan lembaga yang mengawasi persaingan usaha di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka ditetapkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai pelaksana Undang-undang tersebut. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berupaya untuk menjamin agar setiap orang atau pelaku usaha yang berusaha di Indonesia selalu berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi di masyarakat akibat pemusatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu. Persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang wajar, karena melalui persaingan itulah dunia usaha akan terpacu untuk meningkatkan kualitas dan inovasinya, sehingga menjadi lebih efisien dan kompetitif. Permasalahannya adalah bagaimana persaingan tersebut dapat dilakukan secara sehat tanpa persekongkolan yang dapat menimbulkan distorsi pasar, maupun kerugian pada pelaku usaha lain. Dalam hal inilah peran KPPU diperlukan untuk menjadi pengawas dalam dunia usaha. Dalam peranannya sebagai lembaga pengawas, KPPU menjalankan tugas pengawasan untuk mendorong peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku pelaku usaha dan implementasi kebijakan persaingan usaha oleh pengambil kebijakan

serta

peningkatan

kinerja

perekonomian

berupa

peningkatan

kesejahteraan rakyat (welfare improvement). Tantangan KPPU di masa yang akan datang menjadikan KPPU bukan sekedar sebagai lembaga penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada besaran denda atau banyaknya penanganan perkara tetapi juga pada perannya sebagai agen perubahan perilaku pelaku usaha. Tolak ukur keberhasilan KPPU bukan pada banyaknya perkara yang ditangani namun pada perannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, program dan langkah penyadaran publik tentang pentingnya hukum persaingan serta perubahan kebijakan pemerintah

1

diharapkan sejalan dengan competition policy. Selain itu, KPPU juga sedang berupaya menjadi center of knowledge sebagai modal untuk menjalankan advokasi dan pengembangan hukum persaingan usaha secara lebih baik dan diharapkan menjadi

instrumen

pembentukan

kesadaran

bersama

tentang

pentingnya

persaingan sehat dalam jangka panjang, tidak hanya untuk masyarakat sekarang ini tetapi juga untuk generasi mendatang.

B.

KELEMBAGAAN Sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Komisi memiliki tugas sebagai berikut: 1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan/tindakan pelaku usaha, dan atau penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 2. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi; 3. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; 4. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini; dan 5. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun wewenang Komisi sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: 1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya; 4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; 6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;

2

7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana angka 5 dan 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi; 8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini; 9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lainnya guna penyelidikan dan atau pemeriksaan; 10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat; 11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Sebagai upaya untuk mengemban amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Anggota Komisi dan Sekretariat yang

dipimpin

oleh

Sekretaris

Jenderal.

Sekretariat

(Sekretariat

Komisi)

mempunyai tugas pokok untuk memberikan dukungan teknis operasional dan administratif kepada Komisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada pertengahan tahun 2010 dilakukan perubahan dalam struktur organisasi KPPU sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/KEP/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sekretariat KPPU mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

3

Gambar 1. Struktur Organisasi

C. PENYUSUNAN PENYELARASAN RENSTRA KPPU Pada masa jabatan Anggota Komisi periode 2006-2011, yang kemudian diperpanjang melalui Keputusan Presiden Nomor 71/P Tahun 2011, telah disusun Rencana Strategis 2007-2012 yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 47/Kep/KPPU/III/2007 tentang Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2007-2012 yang memuat arah kebijakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman bagi setiap satuan organisasi di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam melaksanakan tugas yang diembannya. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan

Nasional

(SPPN)

dijelaskan

bahwa

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka

Panjang

Nasional

(RPJPN),

yang

memuat

strategi

pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

4

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman

bagi

kementerian/lembaga

dalam

menyusun

Rencana

Strategis

kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masingmasing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sehubungan dengan adanya RPJMN 2010-2014, maka KPPU berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis 2010-2014 yang perlu disesuaikan dengan RPJMN tersebut. Penyesuaian Rencana Strategis 2010-2014 telah ditetapkan melalui Keputusan

Komisi

Pengawas

Persaingan

Usaha

Republik

Indonesia

Nomor

58/KPPU/Kep/II/2011 tentang Penetapan Penyesuaian Rencana Strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2010-2014. Pada tahun yang bersamaan, KPPU melakukan reorganisasi melalui Keputusan Komisi Nomor 04/KPPU/KEP/2010 tentang organisasi dan tata laksana Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang akan berdampak pada program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja. Dengan demikian, penyesuaian Renstra KPPU mutlak dilakukan. Penyusunan Renstra penyesuaian bertujuan agar segenap sumber daya dan upaya yang ada dapat direncanakan dan dikoordinasikan untuk mencapai tujuannya.

D. METODE PENDEKATAN Penyusunan Rencana Strategis KPPU 2010-2014 menggunakan pendekatan Balance Scorecard. Metode ini tidak hanya digunakan sebagai pengukur kinerja, tetapi juga banyak dimanfaatkan dalam penyusunan rencana strategis untuk menterjemahkan visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan strategi organisasi. KPPU menggunakan tiga perspektif dalam penyusunan rencana strategisnya, yaitu:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan 2. Perspektif Proses Bisnis Internal dan Pembelajaran 3. Perspektif Modal Dasar Institusi. Perspektif Pemangku Kepentingan adalah perspektif yang berorientasi pada pihakpihak yang berkepentingan atas hasil kinerja KPPU. Perspektif ini mencakup sasaran strategis KPPU yang menjadi kegiatan utama KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha.

5

Perspektif Proses Bisnis Internal dan Pembelajaran adalah perspektif yang fokus pada serangkaian

kegiatan

yang

menjelaskan

proses

bisnis

yang

dikelola

dan

menggambarkan kemampuan KPPU dalam melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal untuk mencapai capaian kinerja untuk memenuhi harapan masyarakat atas keberadaan KPPU. Sedangkan Perspektif Modal Dasar Institusi adalah perspektif yang fokus pada sasaran-sasaran yang menjadi modal dasar institusi untuk mendukung mewujudkan indikator-indikator pada sasaran strategis lainnya. Tahapan penyusunan Renstra KPPU 2010-2014 dilaksanakan melalui proses sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2. Tahapan Penyusunan Renstra KPPU

6

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya dalam rangka mencapai keunggulan yang kompetitif. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai sebuah organisasi memerlukan tatanan rencana strategis dalam mencapai tujuan dan keunggulan kompetitif.

Rencana Strategis KPPU ini merupakan langkah strategis dan

komitmen lembaga dalam bentuk pemaparan strategi pokok dan penunjang. Penjelasan kedua strategi tersebut diuraikan dalam rangkaian kegiatan dengan tujuan meningkatkan kualitas organisasi, efisiensi anggaran, optimalisasi sumber daya manusia, dan pemantauan kinerja. Dalam rencana strategis ini diformulasikan perwujudan pandangan ideal yang akan dicapai di masa yang akan datang, sehingga dibutuhkan dukungan seluruh komponen, baik dari unsur pimpinan dan staf dengan memperhatikan kebutuhan dan tujuan lembaga. Rencana Strategis KPPU menjelaskan tentang visi, misi, strategi dan sasaran strategis, yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi organisasi secara sistematis, sehingga didapatkan indikator yang berguna bagi pencapaian sasaran KPPU.

A. VISI Visi organisasi adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian atau gambaran ideal yang ingin dicapai organisasi di masa yang akan datang. Adapun Visi KPPU sebagai lembaga independen yang mengemban amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah: “Terwujudnya Persaingan Usaha yang Efektif dan Efisien untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”.

B. MISI Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Dalam mewujudkan visinya, KPPU mempunyai misi sebagai berikut: 1. Menegakkan hukum persaingan; 2. Menginternalisasikan nilai-nilai persaingan; 3. Membangun kelembagaan yang efektif dan kredibel.

7

C. TUJUAN Tujuan merupakan bentuk penjabaran dari visi dan misi yang ditentukan dan menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Tujuan yang ingin dicapai oleh KPPU adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu: 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat; 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil; 3. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan 4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

D. NILAI-NILAI DASAR Dalam mencapai visi, diperlukan suatu nilai-nilai (values), yaitu merupakan filosofi yang menggambarkan

bagaimana

suatu

organisasi

mengembangkan

dirinya

dalam

melaksanakan visi organisasi. Nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh KPPU dalam mencapai visi, adalah: 1. Profesional Profesional adalah sikap pegawai yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut. Implementasi nilai dasar adalah dengan membangun nilai-nilai profesionalisme dengan menerapkan asas kehati-hatian, kecermatan, dan ketelitian, berdasarkan kepada standar moral dan etika yang berlaku. 2. Independen Independen adalah posisi yang mandiri dan bebas dari sikap intervensi atau tekanan dari pihak lain.

Implementasi nilai dasar adalah dengan menjunjung tinggi

independensi secara kelembagaan, organisasi, maupun individu, yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 3. Kredibel Kredibel adalah kualitas, kemampuan Pegawai atau KPPU untuk dapat menimbulkan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Implementasi nilai dasar tersebut dengan menerapkan kredibilitas dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan prinsip-prinsip integritas, kejujuran dalam menjalankan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

8

4. Transparan Transparan adalah prinsip keterbukaan

dalam mekanisme kerja KPPU untuk

menjalankan tugas dan wewenangnya. Implementasi nilai dasar adalah dengan menerapkan keterbukaan, obyektif, tegas dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap keputusan sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. 5. Bertanggungjawab Bertanggungjawab adalah kesadaran untuk menanggung akibat yang ditimbulkan. Nilai dasar tersebut diimplementasikan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diemban oleh setiap penyelenggara kegiatan di KPPU dengan selalu memegang teguh pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan.

E. SLOGAN Keseluruhan nilai-nilai dasar tersebut tercantum dalam slogan yang merefleksikan Visi dan Misi serta Tujuan KPPU yaitu pernyataan singkat berbunyi “Persaingan Sehat Sejahterakan Rakyat”.

9

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN I, RPJMN II ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Dalam RPJMN II, ditetapkan kerangka Visi Indonesia 2014 adalah “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, Dan Berkeadilan”, dengan penjelasan sebagai berikut : Kesejahteraan Rakyat : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demokrasi : Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. Keadilan : Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Usaha-usaha untuk mewujudkan Visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2010-2014, yang meliputi : Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang yang tercermin dalam lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2009-2014, yaitu: Agenda I

: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan.

10

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1.

Arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2.

Arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.

3.

Arah kebijakan umum untuk memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk

pengurangan

kesenjangan

pendapatan,

pengurangan

kesenjangan

pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan jender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih. RPJMN 2010-2014 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah dalam rangka Pembangunan Nasional yang dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam

9 (sembilan)

bidang

pembangunan menurut

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu: 1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 2. Bidang Ekonomi 3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Bidang Sarana dan Prasarana 5. Bidang Politik 6. Bidang Pertahanan dan Keamanan 7. Bidang Hukum dan Aparatur 8. Bidang Wilayah dan Tataruang 9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Khusus mengenai pembangunan di bidang ekonomi, tujuan akhirnya adalah untuk menjawab

berbagai

permasalahan

dan

tantangan

dengan

tujuan

akhir

adalah

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat

11

memerlukan terciptanya kondisi-kondisi dasar yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh serta; (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memberikan kesempatan peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang berarti memberikan kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun peningkatan kegiatan ekonomi tidak akan dapat berjalan apabila stabilitas ekonomi tidak tercipta. Stabilitas ekonomi juga melindungi agar peningkatan pendapatan masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi merupakan kunci utama peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam RPJMN 2010-2014, pembangunan bidang ekonomi meliputi 8 prioritas bidang, yaitu: 1. Peningkatan Investasi; 2. Peningkatan Ekspor; 3. Peningkatan Daya Beli Masyarakat; 4. Optimalisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat; 5. Pengelolaan APBN yang berkelanjutan; 6. Stabilitas Sektor Keuangan; 7. Stabilitas Moneter; dan 8. Revitalisasi Industri Kedelapan prioritas bidang tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam fokus-fokus kegiatan beserta Kementrian/Lembaga yang bertanggung jawab atas implementasinya. Sinergi antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RPJMN 2010-2014. Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang, sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung, dan saling memperkuat.

B.

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN SASARAN STRATEGIS KPPU Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi KPPU adalah senantiasa sejalan dan sinergis dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Peran KPPU dalam RPJMN II, khususnya dalam pembangunan bidang ekonomi adalah pada prioritas Peningkatan Daya Beli Masyarakat dengan fokus Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Iklim Usaha Perdagangan.

Peningkatan daya beli

masyarakat dalam 5 (lima) tahun mendatang ditujukan untuk mencapai pertumbuhan konsumsi masyarakat sebesar rata-rata 5,3-5,4 persen.

12

Untuk mendukung tercapainya sasaran ini, upaya yang akan dilakukan meliputi: a. Menjaga stabilitas harga dengan mengupayakan tingkat inflasi sekitar 4-6 persen per tahun selama tahun 2010-2014; b. Meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, yang ditandai dengan: c. Meningkatnya peringkat biaya logistik domestik di Indonesia dari peringkat 92 ke 87; d. Menurunnya disparitas harga bahan pokok antar wilayah, yang diukur melalui rasio variasi harga antarprovinsi terhadap variasi harga nasional. e. Meningkatnya aktifitas perdagangan domestik yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan PDB riil sub sektor perdagangan besar dan eceran; f. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan, yang diukur dengan: g. Meningkatnya jumlah penegakan hukum persaingan usaha, h. Menurunnya waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan di bidang perdagangan dalam negeri, serta i. Meningkatnya jumlah perizinan perdagangan dalam negeri yang dilayani secara online. Pertimbangan mengenai optimalisasi peran dan kontribusi KPPU dalam pembangunan nasional senantiasa menjadi yang utama. Namun demikian, tentunya hal tersebut perlu diseimbangkan dengan pengembangan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan yang sebenarnya akan bermuara pada peningkatan kualitas kinerja, output, dan outcomes. Mengingat kondisi tersebut, maka arah kebijakan KPPU pada 5 (lima) tahun mendatang adalah memantapkan dan meningkatkan peran sebagai pengawas persaingan usaha melalui kegiatan penegakan hukum persaingan usaha dan pengembangan harmonisasi kebijakan persaingan usaha yang berjalan secara paralel dengan penguatan kelembagaan KPPU sehingga dapat menjalankan fungsinya efektif dan kredibel. Penerapan kebijakan tersebut dalam tataran operasional memerlukan perumusan strategi yang telah mempertimbangkan berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Strategi adalah cara KPPU untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya internal yang dimiliki. Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuannya, KPPU menetapkan Strategi sebagai berikut: 1. Strategi Pokok: a. Menegakkan Hukum Persaingan; b. Menginternalisasikan Nilai-nilai Persaingan 2. Strategi Penunjang: Membangun Kelembagaan yang Efektif dan Kredibel

13

Kedua strategi diatas diturunkan kedalam beberapa Sasaran Strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Menegakkan Hukum Persaingan (S-1), dengan Sasaran Strategisnya adalah: a. Meningkatnya kualitas penegakan hukum persaingan usaha; b. Terwujudnya

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

merger,

akuisisi,

dan

pengambilalihan saham yang efektif; c. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan internalisasi nilai persaingan usaha sehat di daerah; d. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha. 2. Menginternalisasikan Nilai-nilai Persaingan (S-2), dengan Sasaran Strategisnya adalah: a. Meningkatnya efektifitas kajian atau evaluasi atas kebijakan dan regulasi pemerintah; b. Meningkatnya efektifitas internalisasi nilai-nilai persaingan usaha sehat, dan pencitraan lembaga KPPU; c. Meningkatnya kualitas kajian industri dan ekonomi. 3. Membangun Kelembagaan yang Efektif dan Kredibel (S-3), dengan Sasaran Strategisnya adalah: a. Meningkatnya kualitas layanan hukum untuk meningkatkan kesadaran publik tentang nilai-nilai persaingan usaha; b. Tersedianya data dan informasi terkait persaingan usaha; c. Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran; d. Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU; e. Meningkatnya kualitas SDM, tata organisasi, dan layanan operasional. Sasaran strategis tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi KPPU untuk mencapai ultimate goal yaitu: “Terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat”. Selanjutnya berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat dijelaskan hubungan antara strategi dengan sasaran strategis yang dijabarkan dalam gambar berikut ini:

14

Gambar 3. Hubungan Strategi dan Sasaran Strategis

15

BAB IV PETA STRATEGIS, PERSPEKTIF, DAN MATRIKS INDIKATOR

Dalam Rencana Strategis dibutuhkan Peta Strategis untuk menggambarkan secara singkat mengenai strategi suatu lembaga. Peta strategis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Rencana Strategis tersebut selanjutnya dibagi kedalam beberapa perspektif dimana setiap perspektif yang ada tersebut memiliki sasaran-sasaran strategis KPPU. Untuk dapat mencapai sasaran strategis diperlukan indikator-indikator kinerja yang dapat menjadi ukuran pencapaian suatu sasaran strategis yang ada di KPPU. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan tercapainya tujuan. A. PETA STRATEGIS

Gambar 4. Peta Strategis

16

Peta strategis diatas merupakan dashboard (panel instrumen) yang memetakan sasaran strategis organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta strategis memudahkan organisasi untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh anggota organisasi dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi.

B.

PERSPEKTIF Seluruh Sasaran Strategis KPPU, dengan menggunakan metode Balance Scorecard (BSC), dibagi kedalam 3 perspektif, yaitu: 1. Perspektif Pemangku Kepentingan; 2. Perspektif Proses Bisnis Internal dan Pembelajaran; 3. Perspektif Modal Dasar Institusi. Ketiga perspektif merupakan perwujudan dari proses perencanaan program, kegiatan serta target capaian yang akan dicapai oleh seluruh unit kerja KPPU selama lima tahun kedepan. Selanjutnya, seluruh unit kerja akan merencanakan dan melaksanakan kegiatan dan anggaran sehingga visi dan misi KPPU dapat tercapai sesuai dengan target. Keterkaitan antara ketiga perspektif dengan strategi dan sasaran-sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Perspektif Pemangku Kepentingan, Sasaran Strategisnya yaitu: a. Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat (SS-1); b. Meningkatnya efektifitas kajian atau evaluasi atas kebijakan dan regulasi pemerintah (SS-2); c. Meningkatnya kualitas penegakan hukum persaingan usaha (SS-3); d. Meningkatnya efektifitas internalisasi nilai-nilai persaingan usaha sehat, dan pencitraan lembaga KPPU (SS-4); e. Terwujudnya

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

merger,

akuisisi,

dan

pengambilalihan saham yang efektif (SS-5). 2. Perspektif Proses Bisnis internal dan Pembelajaran, Sasaran Strategisnya yaitu: a. Meningkatnya efektifitas pengawasan dan internalisasi nilai persaingan usaha sehat di daerah (SS-6); b. Meningkatnya efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha (SS-7); c. Meningkatnya kualitas kajian industri dan ekonomi (SS-8); d. Meningkatnya kualitas layanan hukum untuk meningkatkan kesadaran publik tentang nilai-nilai persaingan usaha (SS-9); e. Tersedianya data dan informasi terkait persaingan usaha (SS-10).

17

3. Perspektif Modal Dasar Institusi, Sasaran Strategisnya yaitu: a. Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran (SS-11); b. Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU (SS-12); c. Meningkatnya kualitas SDM, tata organisasi, dan layanan operasional (SS-13). Penjelasan dari masing-masing sasaran strategis tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat (SS-1) Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat merupakan ultimate goal dari perencanaan strategis KPPU. Meskipun KPPU sulit untuk dapat mencapai tujuan strategis tersebut tanpa peran dari pihak-pihak terkait lainnya, namun KPPU berkomitmen untuk mendorong adanya persaingan usaha yang sehat baik dari sisi kebijakan pemerintah pusat dan daerah maupun dalam menyelenggarakan roda bisnis, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dengan ditandai adanya kemudahan pelaku usaha untuk memasuki pasar. Dengan demikian, konsumen akan menikmati hasil dengan lebih banyaknya pilihan, yang pada akhirnya hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut: Sasaran Strategis (SS-1) Tercapainya iklim persaingan usaha yang sehat

Target

Indikator Kinerja 2013

2014

2015

5

5,2

5,5

4,6

4,7

4,8

Indeks agregat persaingan usaha di Indonesia Indeks efektifitas kebijakan persaingan

Indikator Kinerja pada SS-1 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: • Indeks agregat persaingan usaha di Indonesia Indeks agregat persaingan usaha merupakan ukuran kuantitatif yang dapat digunakan untuk menilai intensitas persaingan antara perusahaan-perusahaan yang berada pada suatu sektor atau industri. Perhitungan dilakukan dengan mengagregatkan indeks pada industri-industri yang disurvei. Indeks agregat berkisar pada skala 1 – 7, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi indeks, perusahaan-perusahaan pada suatu industri tertentu semakin bersaing satu sama lain. Industri yang disurvei setiap tahun tidak selalu sama dan penentuannya didasarkan pada kriteria tertentu. Dapat dikatakan bahwa indeks tersebut merupakan indeks persepsi, sebab responden yang digunakan adalah pelaku usaha (produsen) dan konsumen perusahaan-perusahaan pada industri yang disurvei.

18

• Indeks efektifitas kebijakan persaingan Indeks efektifitas kebijakan persaingan (effectiveness of Anti-monopoly policy) merupakan salah satu parameter pada pilar ke 6 Indeks Daya Saing Global (Global Competitiveness Index: GCI), yang dipublikasikan oleh World Economic Forum (WEF) berdasarkan hasil survei pada setiap Negara partisipan. GCI terdiri dari 12 pilar, dimana pilar ke 6 menunjukkan efisiensi pasar barang (goods market efficiency) yang diukur dari 15 parameter. Indeks efektifitas kebijakan persaingan merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan apakah kebijakan persaingan pada suatu Negara mendukung persaingan secara efektif. Angka indeks efektifitas kebijakan persaingan berkisar antara 1 – 7, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai indeks, maka semakin efektif kebijakan persaingan suatu Negara dalam mendukung persaingan. Efektifitas kebijakan persaingan pada suatu Negara dipengaruhi oleh 13 faktor (Aitzhanov, 2011), yang diantaranya terdapat 5 faktor yang paling berpengaruh: 1. Kualitas staf pada lembaga otoritas anti monopoli 2. Investigasi terhadap perjanjian anti persaingan baik vertikal maupun horizontal 3. Investigasi terhadap penyalahgunaan posisi dominan dan monopoli 4. Dukungan lembaga peradilan 5. Investigasi terhadap perilaku anti persaingan pada otoritas pemerintahan Pencapaian Ultimate goal KPPU selain ditentukan oleh indikator kinerja diatas juga didukung oleh indikator kinerja utama (IKU) Sekretaris Jenderal KPPU, yaitu: INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET 2013

2014

2015

5

5,2

5,5

Indeks efektifitas kebijakan persaingan

4,6

4,7

4,8

Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah teritung 2 tahun sejak disampaikan

20

25

25

Persentase laporan hasil penyelidikan yang dilimpahkan ke Biro Penindakan

30

35

40

WTP

WTP

WTP

CC

B

A

Tingkat/Level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah

2

2

3

Persentase pegawai yang terkena sanksi disiplin

9

7

5

200 ribu

500 ribu

1 juta

Indeks agregat persaingan usaha di Indonesia

Opini BPK terhadap laporan keuangan KPPU Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU

Jumlah kunjungan Information, Communication and Technology (ICT) KPPU

19

Meningkatnya efektifitas kajian atau evaluasi atas kebijakan dan regulasi pemerintah (SS- 2) Upaya KPPU dalam mendukung keselarasan dan melaksanakan harmonisasi seluruh kebijakan/regulasi pemerintah agar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 senantiasa dilakukan dalam bentuk penyampaian saran dan pertimbangan KPPU kepada pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari penegakan hukum persaingan. Terdapatnya keselarasan dalam kebijakan/regulasi pemerintah juga ditujukan untuk mendukung seluruh penegakan hukum persaingan sehat yang menjadi kewenangan KPPU dalam melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Kebijakan yang mempunyai tugas melaksanakan kajian kebijakan dan penyusunan saran pertimbangan kebijakan yang diduga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut: Target

Sasaran Strategis (SS-2)

Indikator Kinerja

Meningkatnya efektifitas kajian atau evaluasi atas kebijakan dan regulasi pemerintah

Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah teritung 2 tahun sejak disampaikan

2013

2014

2015

20

25

25

Meningkatnya kualitas penegakan hukum persaingan usaha (SS-3) Suatu penegakan hukum berkaitan erat dengan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Pada kondisi inilah, KPPU menyadari bahwa kepastian hukum, yang merupakan kondisi normatif harus diatur secara jelas dan logis. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dalam pelaksanaannya harus diundangkan secara pasti sehingga pengaturannya menjadi jelas dan logis. Oleh karena itu, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dilaksanakan sesuai kewenangan dan diartikan secara jelas dan tidak multi-tafsir baik melalui penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun dengan menerbitkan pedoman terkait pasal dimaksud. Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Penindakan yang mempunyai

tugas

melaksanakan

penegakan

hukum,

pemberkasan,

penanganan

persidangan Majelis, litigasi, eksekusi dan urusan tata usaha biro. Pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

Biro

Penindakan

merupakan

proses

yang

berkesinambungan pada setiap tahapan penanganan perkara. Dikeluarkannya Putusan

20

KPPU yang merupakan salah satu output utama dari KPPU. Putusan KPPU yang berkualitas, perlu didukung baik dari sisi materil maupun formil yang berawal dari proses penyelidikan, pemberkasan, persidangan majelis sampai dikeluarkannya Putusan KPPU. Kinerja Biro Penindakan dapat diukur dari keberhasilan dalam mempertahankan Putusan KPPU baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung dan dilaksanakannya Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap oleh para pihak yang dikenakan sanksi oleh KPPU Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut: Target


Meningkatnya kualitas penegakan hukum persaingan usaha


2014

2015

Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU

30

35

40

Persentase Putusan KPPU yang dikuatkan oleh Pengadilan negeri dan/atau Mahkamah Agung

32

34

36

Persentase pelaku usaha yang melaksanakan Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap

12,5

15

17,5

Meningkatnya efektifitas internalisasi

nilai-nilai persaingan

usaha

sehat

dan

pencitraan KPPU (SS-4) Penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan di KPPU menjadi jembatan persepsi antara ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan kesadaran publik tentang nilai –nilai persaingan usaha yang sehat. Pada kondisi tersebut, nilai – nilai persaingan sehat menjadi isu strategis yang akan diinternalisasikan kepada masyarakat sehingga berujung pada persamaan persepsi terhadap hukum dan kebijakan persaingan usaha yang sehat dan pencitraan lembaga KPPU. Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan advokasi, hubungan dengan masyarakat dan media massa, kerjasama kelembagaan baik nasional maupun internasional, publikasi dan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, dan pembinaan hukum. Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

21

Target


Meningkatnya efektifitas internalisasi nilai-nilai persaingan usaha sehat dan pencitraan KPPU


2014

2015

Jumlah sosialisasi dan layanan hukum persaingan usaha

25

30

35

Jumlah pelaksanaan kerjasama kelembagaan

10

12

14

Persentase pemenuhan jumlah diseminasi dan publikasi informasi terhadap kebutuhan stakeholder

1

20

40

Jumlah partisipasi aktif dan pengembangan hubungan kerjasama internasional

25

34

40

200 ribu

500 ribu

1 juta

Jumlah kunjungan Information Communication Technology (ICT) KPPU

Terwujudnya

Pengawasan

terhadap

Pelaksanaan

Merger,

Akuisisi,

dan

Pengambilalihan Saham yang Efektif (SS- 5) Strategi merger dan akuisisi dalam perusahaan dapat merupakan upaya optimal dalam mengamankan posisi tawar di tengah ketatnya persaingan pasar.

Hanya saja, KPPU

menilai bahwa terdapat kecenderungan terjadinya penyalahgunaan posisi dominan akibat bergabungnya sejumlah perusahaan menjadi satu penguasa pasar. Untuk mencegah hal tersebut, KPPU perlu berperan dalam melakukan penilaian dalam sejumlah aspek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Merger dan Akuisisi, agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan yang berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Merger yang mempunyai tugas melaksanakan administrasi penerimaan laporan notifikasi, penelitian kelengkapan

dokumen

rencana

peleburan

badan

usaha,

penggabungan,

dan

pengambilalihan saham atau dokumen setelah pelaksanaan peleburan badan usaha, penggabungan, dan pengambilalihan saham, serta menyusun pendapat Komisi atas penilaian pemberitahuan, penilaian awal maupun penilaian menyeluruh atas peleburan badan usaha, penggabungan, dan pengambilalihan saham. Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

22


Terwujudnya Pengawasan terhadap Pelaksanaan Merger, Akuisisi, dan Pengambilalihan Saham yang Efektif

Target


2014

2015

Jumlah hari untuk pelayanan penilaian merger dan akuisisi

70

70

70

Persentase pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat karena penilaian yang tidak berkualitas

5

5

5

Persentase pelaku usaha yang terlambamenyampaikan notifikasi merger dan akuisisi

5

5

5

PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL DAN PEMBELAJARAN Meningkatnya efektifitas pengawasan dan internalisasi nilai persaingan usaha sehat di daerah (SS 6) Penegakan hukum persaingan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan kewenangan KPPU baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itulah proses internalisasi nilai persaingan usaha sehat juga dilaksanakan di setiap daerah dalam wilayah Indonesia. Penyelenggaraan pengawasan sesuai dengan petunjuk teknis dalam Peraturan Komisi ditujukan untuk mengarahkan perilaku agar sesuai dengan nilai persaingan usaha yang sehat. Mencermati bahwa proses internalisasi di daerah secara langsung atau tidak tentu akan bersinggungan dengan peraturan perundangan di daerah maka perlu dibangun Kantor Perwakilan Daerah, yang saat ini berlokasi di Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Batam dan Manado untuk menilai potensi daerah yang merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum persaingan usaha. Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang terdiri dari KPD Batam, KPD Medan, KPD Makassar, KPD Surabaya, KPD Balikpapan, dan KPD Manado. Masing-masing KPD memiliki tanggung jawab untuk mencapai target indikator kinerja sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah. KPD KPPU mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administratif pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat Komisi di daerah. Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut: Sasaran Strategis (SS-6) Meningkatnya efektifitas pengawasan dan internalisasi nilai persaingan usaha sehat di daerah

Target Indikator Kinerja 2013

2014

2015

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KPPU di daerah

3

3,5

4

Persentase laporan hasil klarifikasi yang dilanjutkan ke penyelidikan

30

35

40

Jumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan

3

3

3

23

Meningkatnya efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha (SS-7) Putusan KPPU terhadap dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 diantaranya diperoleh melalui investigasi terhadap pelaku usaha/kegiatan usaha. Dengan demikian, KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha harus memiliki komitmen yang kuat dalam melakukan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha agar dapat memenuhi quality assurance dalam investigasi sehingga mampu mendeteksi setiap adanya potensi dan menemukan bukti adanya pelanggaran persaingan usaha yang tidak sehat dengan hasil akhir suatu Putusan yang jelas sesuai dengan ketentuan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1999. Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Investigasi dengan tugas melaksanakan penelitian dan klarifikasi laporan, monitoring dan pengawasan pelaku usaha, penyelidikan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan penyusunan bahan perkara inisiatif. Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis dapat dijelaskan dalam tabel berikut: Sasaran Strategis (SS-7)

Meningkatnya efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha


2014

2015


50

55

60

Persentase laporan hasil penyelidikan dilimpahkan ke Biro Penindakan

30

35

40

Persentase laporan hasil penelitian dan pengawasan yang direkomendasikan ke tahap berikutnya

30

35

40

Jumlah laporan hasil penelitan kondisi aktual pasar dan rekomendasi untuk ke tahapan selanjutnya

4

4

4

Persentase laporan hasil penelitian perkara inisiatif yang dilanjutkan ke tahap penyelidikan, monitoring & pengawasan, dan atau saran dan pertimbangan

30

35

50

yang

Meningkatnya kualitas kajian industri dan ekonomi (SS-8) Instrumen kajian terhadap aspek persaingan usaha merupakan pendekatan yang dilakukan oleh KPPU untuk menilai seluruh kebijakan dan regulasi yang terkait dengan penegakan hukum persaingan usaha. Kajian tersebut dilakukan oleh analis KPPU yang secara paralel juga melakukan evaluasi terhadap suatu penerapan kebijakan yang terkait dengan persaingan usaha. Hasil kajian dapat bersinergi dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPPU sebagai bahan masukan dalam menilai rancangan, implementasi dan efektivitas suatu program pemerintah yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hasil kajian dan hasil evaluasi tersebut juga merupakan masukan yang berguna dalam memperbaiki kualitas putusan KPPU.

24

Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Pengkajian yang mempunyai tugas melaksanakan kajian ekonomi dan industri, pengolahan data dan informasi, dokumentasi, dan evaluasi putusan sebagai bahan dukungan pelaksanaan tugas utama KPPU dalam melakukan penegakan hukum, dan pemberian saran pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah dan regulasi. Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut: Target


Indikator Kinerja 2013 8

2014 8

2015 8

Persentase kajian atau analisa yang ditindaklanjuti oleh Biro Investigasi

35

35

50

Persentase kajian atau analisa yang ditindaklanjuti oleh advokasi saran pertimbangan

35

50

50

Jumlah laporan hasil kajian persiangan usaha Meningkatnya kualitas kajian industri dan ekonomi

Meningkatnya kualitas layanan hukum untuk meningkatkan kesadaran publik tentang nilai-nilai persaingan usaha (SS-9) Penegakan hukum persaingan usaha dan penyusunan aturan hukum yang menjadi kewenangan KPPU berdasarkan ketentuan dalam Undang–undang Nomor 5 Tahun 1999 harus dikomunikasikan secara optimal untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap nilainilai persaingan sehat. KPPU senantiasa melakukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa nilai persaingan usaha yang sehat akan memberikan keuntungan bagi masyarakat sebagai konsumen publik. Persaingan usaha yang sehat merupakan prasyarat ekonomi pasar bebas yang memberikan keuntungan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan sosialisasi dan advokasi, menjalin hubungan dengan masyarakat dan media massa, melaksanakan kerjasama kelembagaan baik nasional maupun internasional, publikasi dan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi, dan pembinaan hukum. Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis dapat dijelaskan dalam tabel berikut: Target


Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas layanan hukum untuk meningkatkan kesadaran publik tentang nilai-nilai persaingan usaha

Jumlah analisis dokumen tata laksana dan penyusunan peraturan internal serta peraturan perundang-undangan KPPU

25

2013

2014

2015

12

14

16

Tersedianya Data dan Informasi Terkait Persaingan Usaha (SS-10) Keandalan data dan informasi terkait persaingan usaha yang dimiliki oleh KPPU dapat mendukung kualitas produk hukum KPPU sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya.

Pengelolaan data dan informasi yang aktual dan optimal menjadi dasar

keandalan data dan informasi yang tersedia, lebih lanjut diketahui bahwa pengelolaan yang baik tersebut secara jelas mencerminkan kualitas dan kredibilitas KPPU. Tersedianya data dan informasi di KPPU merupakan langkah awal dalam menyusun analisa terkait suatu kajian ataupun telaahan yang diperlukan dalam harmonisasi kebijakan maupun penanganan perkara. Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Pengkajian yang mempunyai tugas melaksanakan kajian ekonomi dan industri, pengolahan data dan informasi, dokumentasi, dan evaluasi putusan sebagai bahan dukungan pelaksanaan tugas utama KPPU dalam melakukan penegakan hukum, dan pemberian saran pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah dan regulasi. Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut: Sasaran Strategis (SS-10)

Tersedianya data dan informasi terkait persaingan usaha


2014

2015

Jumlah data sektor industri dari BPS atau Lembaga Penyedia Data lain yang dianalisis menjadi informasi

10

15

20

Persentase hasil analisis data yang digunakan oleh stakeholders internal

25

50

50

Jumlah data/informasi persaingan usaha per sektor yang terintegrasi

10

15

25

PERSPEKTIF MODAL DASAR INSTITUSI Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran (SS-11) Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maka pelaksanaan kegiatan di setiap unit kerja di KPPU berawal dari perencanaan yang didasari pada Rencana Strategis yang merupakan turunan dari RPJMN tersebut. Secara rutin, KPPU akan melaporkan hasil dari setiap kegiatan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) KPPU yang mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja. Selain itu, perhatian utama perencanaan dan pelaksanaan anggaran di KPPU harus sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sehingga pada pelaksanaannya memenuhi semua kriteria dan tidak terjadi penyimpangan penggunaan anggaran. Setelah ditetapkan menjadi bagian anggaran sendiri pada tahun 2010, pada tahun yang sama KPPU telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

26

Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Perencanaan dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program, melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan, inventarisasi kekayaan milik negara, serta evaluasi dan penyusunan laporan. Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut: Target



2014

2015

2,7

3

3,2

7

6

5

CC

B

A

Persentase kesalahan dalam penerbitan SPM

5

4

2,5

Persentase anggaran yang diblokir dari total pagu karena ketidaklengkapan dokumen/data dukung

3

2,5

2

Indeks kepuasan pemangku kepentingan internal terhadap pelayanan Biro Perencanaan dan Keuangan Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran

Jumlah maksimal temuan pemeriksa eksternal atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU

Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU (SS-12) KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang melaksanakan amanat Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 harus tanggap dan bertanggung jawab terhadap penegakan hukum persaingan secara paripurna. Kewenangan KPPU saat ini telah didukung dengan berjalannya pengawasan dan pengendalian internal terhadap aparatur, anggaran dan kinerja KPPU. Pengendalian dan pengelolaan kinerja yang baik tersebut adalah salah satu alat untuk memperkuat kredibilitas KPPU sebagai lembaga negara. Pengawasan internal terhadap kinerja KPPU didasari pada prosedur yang tepat dalam setiap langkah kerjanya dengan cara-cara yang tertata. Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Pengawasan Internal yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pemantauan internal di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis dapat dijelaskan dalam tabel berikut : Target


Indikator Kinerja

Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap aparatur, anggaran, dan kinerja KPPU

Tingkat/Level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah

27

2013

2014

2015

2

2

3

Meningkatnya kualitas SDM, tata organisasi, dan layanan operasional (SS-13) Berkualitasnya sumber daya manusia (SDM) dan tata organisasi serta ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan operasional layanan perkantoran menjadi kunci terlaksananya setiap kegiatan unit kerja di KPPU secara baik dan sistematis. Pentingnya penguatan kapasitas SDM, tata organisasi serta layanan operasional dalam mendukung seluruh pelaksanaan program kerja KPPU ditujukan untuk kelancaran setiap kegiatan di tingkat Pimpinan maupun Sekretariat Komisi. Penguatan status kelembagaan adalah tujuan utama dari terselenggaranya dukungan teknis operasional dan SDM dalam rangka memastikan kelancaran berjalannya kegiatan pengawasan persaingan usaha. Pada prinsipnya, KPPU harus memperkuat kapasitas SDM, tata organisasi serta layanan operasional sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja di KPPU. Unit kerja yang bertanggungjawab pada sasaran strategis ini adalah Biro Administrasi yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan dan pengelolaan organisasi dan tata laksana, sistem dan prosedur, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan pengamanan, serta koordinasi tata usaha pimpinan. Adapun ukuran keberhasilan (indikator kinerja) dari sasaran strategis tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut: Sasaran Strategis (SS-13)

Meningkatnya kualitas SDM, tata organisasi, dan layanan operasional


2014

2015

Indeks tingkat kepuasan atas kualitas layanan operasional internal

3

3,5

4

Persentase pegawai yang terkena sanksi disiplin

9

7

5

Persentase ketersediaan Gedung Kantor pusat

0

50

100

Persentase pelaksanaan road map penyelesaian kelembagaan

50

75

100

Persentase pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM

60

70

80

28

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis KPPU yang telah disusun dan dijabarkan dalam bab sebelumnya merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPPU. Dengan telah dirumuskannya Rencana Strategis KPPU ini, mengandung arti bahwa seluruh jajaran di lingkungan KPPU harus menyiapkan diri dalam mencapai kemajuan di masa depan dengan berpegang teguh pada arah kebijakan dan program, yang akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun (2013-2015). Melalui Rencana Strategis KPPU ini diharapkan segenap insan KPPU dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkelanjutan. Rencana Strategis ini merupakan suatu acuan dalam penyusunan rencana, program dan kegiatan masing-masing biro/KPD serta dapat dilaksanakan oleh setiap jajaran di lingkungan KPPU. Dengan adanya Perencanaan Strategis KPPU diharapkan dapat menumbuhkan komitmen dan konsistensi bersama serta memotivasi seluruh pegawai di KPPU agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai wujud tanggungjawab masing-masing dalam mencapai visi dan misi KPPU. Pada akhirnya, tidak ada sesuatu hal yang sempurna, demikian juga dengan Penyusunan Perencanaan Strategis KPPU yang masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun penulisannya, namun kritik dan saran dari stakeholders tentunya masih sangat diperlukan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang. Selanjutnya diharapkan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan hasilnya secara langsung dapat dirasakan oleh pihak internal dan eksternal KPPU.

29

LAMPIRAN

30

LAMPIRAN RENCANA STRATEGIS KPPU 2013-2015 INDIKATOR KINERJA, TARGET KEGIATAN, DAN RENCANA ANGGARAN

SASARAN STRATEGIS KPPU

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

KEGIATAN

2013

2014

2015

3

3,5

4

ANGGARAN 2013

PIC BAGIAN

2014

2015

BIRO ADMINISTRASI Meningkatnya kualitas SDM, tata organisasi, dan layanan operasional (SS 13)

Tercapainya skor 4 Indeks tingkat kepuasan untuk indeks tingkat atas kualitas layanan kepuasan atas kualitas operasional internal layanan operasional internal pada akhir Tahun 2015

Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Pembiayaan Pindah dan Pengangkutan Jenazah Pegawai Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Pembinaan Kepegawaian Bimbingan Rohani dan Jasmani Pegawai Pembayaran Gaji

50

100

-

5,000,000,000

70,977,000

88,721,250

110,901,563

247,283,000

-

-

-

309,103,750

386,379,688

181,080,000

226,350,000

282,937,500

30,066,397,000

33,073,036,700

36,380,340,370

Pembayaran Tunjangan Makan Pegawai Pembayaran Tunjangan Kinerja

-

2,700,000,000

3,000,000,000

-

5,400,000,000

5,940,000,000

Pembayaran Tunjangan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, Umum

-

6,000,000,000

6,600,000,000

Layanan Perkantoran

Persentase penyusunan Tercapainya 100% sistem pengelolaan SDM penyusunan sistem pengelolaan SDM pada akhir Tahun 2014

6,000,000,000 Pembinaan SDM

4,000,000,000

10,039,774,000

12,547,656,000

Pengembangan pengembangan kemampuan teknis (penyusunan kertas kerja komisi & sekretariat) Penyusunan Sistem Perencanaan SDM Evaluasi Perencanaan SDM

224,483,000

280,603,750

221,050,000

-

-

221,050,000

-

Penyusunan Sistem Pembinaan dan Pengembangan SDM. Evaluasi Sistem Pembinaan dan Pengembangan SDM

170,008,000

-

170,008,000

-

221,050,000

-

Penyusunan Sistem Rekruitmen, Seleksi dan Penempatan Evaluasi Sistem Rekrutmen, Seleksi dan Penempatan

217,780,000

-

217,780,000

-

217,780,000

1

13,802,421,600 Umum 350,754,688 Pengembangan dan Diklat SDM

- Pembinaan SDM

- Pembinaan SDM



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

2014

KEGIATAN 2015

ANGGARAN 2013

Evaluasi Sistem Kompensasi dan Kesejahteraan Pegawai

PIC BAGIAN

2014

2015

293,380,000

-

293,380,000

-

261,519,000

-

261,519,000

-

261,519,000

Penyusunan Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian

-

217,780,000

-

Promosi Pegawai Uji Kompetensi

-

170,000,000 217,780,000

170,000,000 217,780,000

Penyusunan Sistem Dokumentasi SDM Berbasis Digital

-

200,000,000

-

-

170,000,000

170,000,000

347,467,188 Pengembangan dan Diklat SDM

Penyusunan Sistem Kompensasi dan Kesejahteraan Pegawai Evaluasi Peraturan Pokok – Pokok Kepegawaian.

Persentase SDM yang kompeten berdasarkan hasil evaluasi kinerja Presentase pegawai yang terkena sanksi disiplin

50

60

70

9

7

5

Persentase tersusunnya kurikulum diklat yang sesuai dengan standar kompetensi

30

50

60

Penyempurnaan Modul atau Kurikulum Diklat

222,379,000

277,973,750

Persentase pemenuhan kualifikasi dan kompetensi SDM

60

70

80

Penyelenggaraan Diklat

1,443,766,000

1,804,707,500

2,255,884,375

Pendidikan Pasca Sarjana

1,102,158,000

1,377,697,500

1,722,121,875 1,500,000,000

Persentase infrastruktur Tercapainya 100% infrastruktur organisasi organisasi yang yang terselesaikan terselesaikan pada akhir Tahun 2015

60

Penilaian Kinerja Pegawai

Inhouse training 80

100

-

1,300,000,000

Analisis Kompetensi Jabatan

335,720,000

-

Review Jabatan Fungsional

165,090,000

-

- Organisasi dan Tata laksana -

Pengembangan Sistem Kearsipan Penyusunan Sistem Pelayanan Publik Evaluasi Implementasi SOP

199,140,000

-

-

208,800,000

-

-

-

215,500,000

-

Penyusunan Wistleblowing System Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Evaluasi Jabatan

-

-

-

253,750,000

-

269,050,000

2

299,300,000 Organisasi dan Tata laksana -



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

2014

KEGIATAN 2015

Tercapainya 100% Persentase pelaksanaan pelaksanaan roadmap roadmap penyelesaian penyelesaian kelembagaan kelembagaan pada akhir Tahun 2015

50

Persentase ketersediaan Gedung Kantor Pusat

0

50

100

100

100

100

Terpenuhinya 100% ketersediaan gedung kantor pusat Tercapainya 100% ketepatan waktu rekonsiliasi BMN setiap Tahun

Ketepatan waktu rekonsiliasi BMN

Tercapainya skor 70 Indeks kepuasan layanan untuk indeks kepuasan terhadap pimpinan layanan terhadap pimpinan

50

75

60

100

70

ANGGARAN 2013

PIC BAGIAN

2014

2015

Review dan Penyelarasan SOP Pembakuan Sarana Kerja

-

-

248,800,000

-

179,300,000

-

Studi Kelayakan Pembentukan KPD Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik

-

-

357,700,000

-

-

187,980,000

Pengembangan Pedoman Penyusunan SOP dan Juknis

-

-

191,500,000

Penyusunan Sistem Manajemen Kinerja Penyusunan Pedoman Pembentukan dan Evaluasi KPD Penguatan Status Kelembagaan

-

-

298,900,000

-

300,700,000

-

206,050,000

257,562,500

321,953,125

254,400,000

-

-

-

100,000,000,000

Penguatan Peran dan Kelembagaan KPD Pengadaan Tanah dan pembangunan Gedung kantor KPPU (multiyears) Penyusunan Laporan BMN

150,000,000,000 Umum

214,584,000

236,042,400

259,646,640

Penghapusan BMN Inventarisasi Aset Pengelolaan ULP (LPSE) Tim Penilai BMN Tim Manajemen Software BMN Tim Evaluasi Kinerja Bagian Umum Tim Penataan arsip Pengadaan dan arsip BMN

97,770,000 169,729,000 102,680,000 63,160,000 79,550,000

107,547,000 186,701,900 112,948,000 69,476,000 87,505,000

118,301,700 205,372,090 124,242,800 76,423,600 96,255,500

28,310,000

31,141,000

34,255,100

-

80,729,000

88,801,900

Operasional Sekretariat Jenderal dan Biro Administrasi

261,600,000

400,000,000

Protokoler Pimpinan Rumah Tangga Pimpinan Pengurusan Dokumen Perjadin LN

3

739,120,000 259,000,000 21,000,000

1,000,000,000 310,800,000 25,200,000

600,000,000 Tata Usaha Pimpinan

1,200,000,000 372,960,000 30,240,000



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

Tercapainya 82 Jumlah pegawai Biro pegawai yang Administrasi yang mengikuti diklat teknis mengikuti diklat teknis setiap Tahun

82

2014

82

KEGIATAN 2015

82

Persentase pemenuhan PC dan kelengkapannya setiap pegawai pada Biro Administrasi

25

Tercapainya 90% proses bisnis yang telah memiliki Standard Operating

Persentase proses bisnis pada setiap bagian di Biro Administrasi yang telah memiliki Standard

30

40

60

55

90

PIC BAGIAN

2014

2015

Penyusunan Notulensi Rapat Pimpinan

88,530,000

106,236,000

127,483,200

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Ketua dan Wakil Ketua KPPU

47,350,000

56,820,000

68,184,000

Review dan Penyelarasan Pedoman Keprotokolan

88,630,000

106,356,000

127,627,200

Penyempurnaan Penyusunan Standarisasi Fasilitas Protokol Anggota KPPU

-

100,000,000

120,000,000

Penyempurnaan Penyusunan Standarisasi Pelaksanaan Rapat Pimpinan

-

100,000,000

120,000,000

Pengadaan kendaraan untuk pimpinan Sosialisasi Pedoman Keprotokolan Pelatihan Kesekretarisan (Dalam Negeri)

525,100,000

-

-

-

200,000,000

240,000,000

-

150,000,000

180,000,000

-

150,000,000

180,000,000

-

200,000,000

240,000,000

Pelatihan Keprotokolan (Dalam Negeri) Workshop Keprotokolan (Luar Negeri) Penyelenggaraan diklat di Jakarta Penyelenggaraan diklat di luar Jakarta

Tercapainya 55% pemenuhan PC dan kelengkapannya pada akhir Tahun 2015

ANGGARAN 2013

Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadaan Perangkat Fasilitas Perkantoran (Sarpras) Penyempurnaan SOP Pelaksanaan Rapat Pimpinan dan Notulen Rapat Pimpinan Penyempurnaan SOP Pengaturan Administrasi Perjadin Dalam Negeri dan Luar Negeri

4

196,352,000

245,440,000

134,811,000

168,513,750

306,800,000 Pengembangan dan Diklat SDM 210,642,188

1,193,381,000

600,000,000

700,000,000 Umum

594,873,000

300,000,000

400,000,000

-

80,000,000

-

80,000,000

- Tata Usaha Pimpinan

96,000,000



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

2014

KEGIATAN 2015

ANGGARAN 2013

Penyusunan SOP dan Manual AIM

-

- Umum

115,046,000

-

-

73,390,000

-

-

Penyusunan SOP Pengelolaan Arsip (dokumen)

75,520,000

-

-

Penyusunan SOP Keamanan Kantor

39,550,000

-

-

-

-

-

-

39,550,000

-

-

-

39,550,000

-

-

-

-

139,700,000

55,379,820,000

179,229,377,750

Penyusunan SOP Penerimaan Tamu Penyusunan SOP Pemeliharaan Kendaraan Penyusunan SOP Pemeliharaan Gedung kantor Penyusunan SOP Penerimaan telepon

SASARAN STRATEGIS KPPU BIRO PENGAWASAN INTERNAL Meningkatnya kualitas pengawasan internal terhadap Aparatur, Anggaran dan Kinerja KPPU (SS-12)

SASARAN

Jumlah proses bisnis yang telah terintegrasi dalam sistem informasi manajemen (SIM)

3

INDIKATOR KINERJA

Terrcapainya Tingkat/Level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) dengan nilai 3 pada akhir Tahun 2015

Tercapainya Tingkat/Level kapabilitas Aparatur Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP)

Hasil review atas manajemen pengawasan internal bernilai baik pada akhir Tahun 2015

Hasil review atas manajemen pengawasan internal

5

7

TARGET

Pengembangan Sistem Informasi Jabatan

KEGIATAN

2013

2014

2015

2

2

3

Cukup

Baik

Baik

2015

39,550,000

Penyusunan SOP Pengadaan Non LPSE Penyusunan SOP Pengadaan Melalui LPSE

Tercapainya 7 proses bisnis yang telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) Total Anggaran Biro Administrasi

PIC BAGIAN

2014

5

238,448,594,888 PIC BAGIAN

ANGGARAN 2013

Penyusunan Program Kerja Tahunan Pengawasan Internal Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pelaksanaan Pengawasan Internal

- Organisasi dan Tata laksana

2014

81,630,000

120,000,000

26,960,000

100,000,000

2015

120,000,000 Perencanaan dan Pengawasan Internal 100,000,000



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

2014

KEGIATAN 2015

ANGGARAN 2013

Peningkatan Instrumen Pengawasan Internal Implementasi Pengendalian Internal SPIP Penyusunan Indeks Kinerja KPD KPPU Evaluasi Manual Review Laporan Keuangan Assessment Internal Audit Capability Modal (IACM)

Tercapainya 24 Sertifikasi peningkatan sertifkasi auditor pada kompetensi keahlian akhir Tahun 2015 Auditor dan pengawasan internal melalui partisipasi workshop/pelatihan/konfe rensi baik tingkat domestik dan internasional

22

22

24

Terpenuhinya Jumlah penambahan penambahan printer printer pada Biro sebanyak 3 buah pada Pengawasan Internal Tahun 2014

-

3

-

Terpenuhinya penambahan PC sebanyak 8 unit pada Tahun 2014 Terpenuhinya penambahan sarana dan prasarana minimum lainnya pada tahun 2014 yaitu dengan rincian 3 notebook, 1 LCD, 3 voice recorder, 3 portable scanner, 2 kamera, 2 rak arsip, dan 1 desk scanner Hasil review atas Audit Biro Pengawasan Internal bernilai Baik

Jumlah penambahan PC pada Biro Pengawasan Internal

-

8

Jumlah penambahan sarana dan prasarana minimum lainnya rincian 3 notebook, 1 LCD, 3 voice recorder, 3 protable scanner, 2 rak arsip, 2 kamera, dan 1 desk scanner pada Biro Pengawasan Internal

-

Hasil review atas proses audit di Biro Pengawasan Internal

3 notebook , 1 LCD, 3 voice recorder, 3 portable scanner, 2 kamera, 2 rak Cukup arsip, Baik

Pelaksanaan dan Evaluasi Internal Audit Capability Modal (IACM) Sertifikasi Auditor di tingkat domestik Sertifikasi/diklat/magang Auditor di tingkat internasional

2014

PIC BAGIAN 2015

85,100,000

170,000,000

175,000,000

93,234,000

310,000,000

400,000,000

-

502,000,000

400,000,000

-

115,000,000

98,000,000

-

400,000,000

350,000,000

-

-

300,000,000

226,870,000

500,000,000

Pengadaan Alat pengolah Data (printer)

-

15,000,000

-

-

Pengadaan Alat Pengolah Data (PC)

-

40,000,000

- Perencanaan dan Pengawasan Internal

-

Pengadaan Alat pengolah data (notebook, scanner, LCD, voice recorder) Penataan dan Penyimpanan Kearsipan

-

60,000,000

-

-

5,000,000

-

421,670,000

625,000,000

11,760,000

27,000,000

Baik

Audit Internal Evaluasi dan Review Laporan Keuangan 6

650,000,000 Perencanaan dan Pengawasan Internal

650,000,000 Pemeriksaan 35,000,000



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

2014

KEGIATAN 2015 Koordinasi Pelaksanaan Pemeriksaan Eksternal Audit Berkelanjutan Khusus

Tercapainya penambahan proses audit yang telah diintegrasi dalam sistem berbasis online dan aplikasi audit sebanyak 1 sistem pada 2014 dan 1 sistem pada tahun 2015 Ditindaklanjutinya seluruh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Biro Pengawasan Internal

Jumlah penambahan proses audit yang telah diintegrasi dalam sistem berbasis online dan aplikasi audit

Prosentase rekomendasi atas hasil pengawasan dan pemeriksaan yang ditindaklanjuti

-

1

1

35

55

75

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran (SS 11)

SASARAN

Tercapainya skor 3.2 untuk indeks kepuasan pemangku kepentingan internal terhadap Pelayanan Biro Perencanaan dan Keuangan pada akhir tahun 2015

INDIKATOR KINERJA

Indeks kepuasan pemangku kepentingan internal terhadap pelayanan Biro Perencanaan dan Keuangan

Tersedianya dokumen Renstra KPPU 2015-2019

TARGET 2014

2015

2.7

3

3.2

1

-

PIC BAGIAN 2015

287,500,000

325,000,000

-

580,000,000

600,000,000

Peer Review Pengawasan Internal Penambahan sistem aplikasi audit berbasis online

-

525,000,000

350,000,000

-

85,000,000

Evaluasi Rencana Operasional Kerja Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Evaluasi Pelaksanaan Pemantuan Khusus

74,110,000

190,000,000

200,000,000 Pemantuan

199,676,000

250,000,000

255,000,000

-

530,000,000

550,000,000

-

290,000,000

300,000,000

1,301,600,000

5,726,500,000

5,948,000,000

KEGIATAN

2013

-

2014

80,590,000

Total Anggaran Biro Pengawasan Internal


ANGGARAN 2013

90,000,000 Pemeriksaan

ANGGARAN 2013

2014

PIC BAGIAN 2015

Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan Internal Terhadap Pelayanan Biro Perencanaan dan Keuangan

61,950,000

72,000,000

84,000,000 Evaluasi dan Pelaporan Program

Pemantauan aspirasi Biro Perencanaan dan Keuangan

-

55,000,000

64,000,000

Penyusunan Renstra KPPU 2014-2018 Penyelarasan Renstra KPPU 2014-2018

-

466,000,000

7

Perencanaan dan Program 293,000,000



SASARAN Berkurangnya jumlah temuan BPK terhadap Laporan Keuangan KPPU yang sesuai SAP, maksimal 5 temuan pada Tahun 2015

Tercapainya hasil penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU dengan grade B pada Tahun 2015

Berkurangnya kesalahan penerbitan dokumen SPM, maksimal 2,5% pada akhir Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2014

2015

7

6

5

Jumlah maksimal temuan pemeriksa eksternal atas laporan keuangan yang sesuai dengan SAP

Hasil penilaian terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja KPPU

Persentase kesalahan dalam Penerbitan SPM

KEGIATAN

2013

CC

B

5

4

Penyusunan Laporan Keuangan

2,5

2014

PIC BAGIAN 2015 224,000,000 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

166,300,000

193,000,000

49,426,000

58,000,000

67,000,000

172,788,000

201,000,000

233,000,000

57,280,000

67,000,000

78,000,000

94,220,000

110,000,000


Peningkatan Kualitas Laporan Penetapan Kinerja dalam upaya Peningkatan Kinerja Berkesinambungan

94,500,000

110,000,000

128,000,000

Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan KPPU

280,864,000

340,000,000

380,000,000 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Peningkatan Kinerja Sosialisasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Kegiatan dan Anggaran Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra Penataan Dokumen Pertanggungjawaban SPM

245,900,000

286,000,000


44,225,000

52,000,000


149,501,000

174,000,000

47,610,000

56,000,000

Penyelesaian Kerugian Negara Tim Pengelolaan Piutang Negara Pengelolaan dan Penatausahaan PNBP Peningkatan Kualitas Laporan Akuntabilitas Kierja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam Upaya Mendapatkan Penilaian Grade B

B

ANGGARAN 2013

8

202,000,000 64,000,000 Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

KEGIATAN

2013

2014

2015

Berkurangnya kesalahan dalam penerbitan SPP, maksimal 2,5% pada akhir Tahun 2015 Berkurangnya kesalahan dalam perhitungan tarif pajak, maksimal 2,5% pada akhir Tahun 2015

Persentase kesalahan dalam penerbitan SPP

5

4

2.5

Persentase kesalahan dalam perhitungan tarif pajak

5

4

2.5

Berkurangnya persentase anggaran yang diblokir, maksimal 2% pada Tahun 2015

Persentase anggaran yang diblokir dari total pagu karena ketidaklengkapan dokumen/data dukung

3

2.5

2

Terselenggaranya pencairan anggaran dengan waktu Tercapainya skor 3,2 untuk indeks ketepatan durasi dalam setiap bisnis proses Keuangan pada akhir Tahun 2015

Jumlah rata-rata hari yang diperlukan untuk pencairan anggaran Indeks ketepatan durasi dalam setiap bisnis proses

Tercapainya 100% ketepatan waktu penyampaian dokumen kepada pemangku kepentingan setiap tahunnya

Persentase ketepatan waktu penyampaian dokumen kepada pemangku kepentingan

2

2

2

2.7

3

3.2

100

100

100

ANGGARAN 2013

Sosialisasi Peraturan Keuangan Negara

2014

PIC BAGIAN 2015

150,700,000

254,000,000

294,000,000

90,902,000

106,000,000

123,000,000 Perencanaan dan Program

Penyelarasan Program/ Kegiatan Prioritas KPPU Perancangan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program KPPU

136,600,000

159,000,000

184,000,000

349,480,000

416,000,000

483,000,000

Sosialisasi Proses perencanaan dan Penganggaran pada Bagian Perencanaan dan program

23,796,000

162,000,000

188,000,000

Monitoring Pelaksanaan Anggaran Peningkatan koordinasi Pemeliharaan ISO Pembinaan Administrasi Keuangan dan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

77,160,000

132,000,000

101,350,000 187,940,000

28,000,000 72,000,000 277,000,000

153,000,000 Verifikasi dan Pelaksanaan 33,000,000 Anggaran 83,000,000 322,000,000

Penatausahaan dan Pelaksanaan PHLN

45,155,000

54,000,000

61,000,000 Perencanaan dan Program

Koordinasi Nota Keuangan/Rapat Kerja/Dengar Pendapat

54,883,000

64,000,000

74,000,000

Pelaksanaan Koordinasi Internal Kebijakan Penyusunan Anggaran

9



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

KEGIATAN

2013

2014

2015

Persentase ketepatan Tercapainya 80% waktu rekonsiliasi laporan ketepatan waktu rekonsiliasi laporan SAI SAI sesuai dengan durasi yang ada dalam SOP dimulai pada Januari 2015

70

75

80

Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi

Terpenuhinya penambahan pegawai yang mengikuti pelatihan pengelolaan anggaran sebanyak 36 orang dari Tahun 2013 s/d 2015, serta pegawai yang mengikuti pelatihan softskill dan sharing session sebanyak 40 Tercapainya penambahan pegawai yang mengikuti program S2 sebanyak 1 pegawai/tahun mulai Tahun 2014

8

12

16

Pelatihan Pengelolaan Anggaran (Dalam Negeri)

Terpenuhinya 4 kegiatan assesment untuk staf pada akhir Tahun 2015 Terpenuhinya persentase penambahan/ peremajaan PC sebesar 65% pada akhir Tahun 2015 Terpenuhinya penambahan printer sebanyak 3 buah pada Tahun 2014 Terpenuhinya penambahan notebook sebanyak 3 buah pada akhir Tahun 2014

Jumlah pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan yang mengikuti pelatihan

ANGGARAN 2013

Pelatihan Luar Negeri untuk Pengelolaan Anggaran

PIC BAGIAN

2014

2015

36,840,000

43,000,000

50,000,000 Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

379,750,000

460,000,000

530,000,000 Semua Bagian

30,000,000

140,000,000

160,000,000

-

40

40

Pelatihan Pengembangan SDM (softskill)

-

50,000,000

58,000,000

-

40

40

-

55,000,000

64,000,000

Jumlah pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan yang mengikuti program S2

-

1

1

Pelaksanaan Sharing Session Pendidikan Pasca Sarjana

-

32,000,000

70,000,000

Jumlah assesment untuk staf pada setiap bagian

-

-

4

Pelaksanaan assesment bagi staf pada Biro Perencanaan dan Keuangan

-

-

91,000,000

Persentase penambahan/ peremajaan PC untuk setiap pegawai

15

25

25

Pengadaan Alat pengolah Data (PC)

68,423,000

39,000,000

Jumlah penambahan printer

1

2

-

Pengadaan Alat pengolah Data (printer)

7,115,000

4,000,000

Jumlah penambahan notebook

1

2

-

Pengadaan Alat Pengolah Data (notebook)

21,626,000

24,000,000

10


-

- Semua Bagian



SASARAN Terpenuhinya penambahan sarana dan prasarana minimum lainnya dengan rincian 2 LCD pada Tahun 2014, 1 kamera pada Tahun 2013, 3 voice recorder

INDIKATOR KINERJA Jumlah penambahan sarana dan prasarana minimum lainnya (scanner, LCD, kamera, voice recorder, dll)

TARGET

KEGIATAN

2013

2014

2015

1 LCD, 1 kamera, 1 voice recorde r, 1 rak arsip

1 LCD, 2 voice recorder, 1 scanner

-

ANGGARAN 2013

PIC BAGIAN

2014

2015

Pengadaan Alat pengolah data (scanner, LCD, kamera, voice recorder)

44,886,000

12,000,000

-

Penataan dan Penyimpanan Kearsipan

112,050,000

68,000,000

- Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran

62,080,000

100,000,000


Pengadaan sarana dan prasarana pada Biro Perencanaan dan Keuangan Tercapainya 100% proses bisnis yang telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP) pada akhir Tahun 2015

Persentase proses bisnis pada setiap bagian di Biro Perencanaan dan Keuangan yang telah memiliki Standard Operating Procedure (SOP)

50

75

100

Tercapinya 60% SOP yang telah dijabarkan dalam instruksi kerja pada akhir Tahun 2014 Tersedianya 4 paket instruksi kerja pada akhir Tahun 2014

Persentase SOP yang dijabarkan dalam instruksi kerja

25

40

60

Jumlah instruksi kerja yang telah disusun untuk setiap bagian

-

4

-

Penyusunan Instruksi Kerja

-

143,000,000

-

-

-

4

Penyempurnaan Instruksi Kerja Penyempurnaan Sistem yang mendukung proses bisnis

-

-

166,000,000

-

125,000,000

144,000,000

Penyusunan/Penyempurnaa n SOP

Tercapainya penambahan proses bisnis yang telah diintegrasi dalam sistem informasi manajemen (SIM) sebanyak 2 sistem pada akhir Tahun 2014 Tersedianya 4 paket job description pada akhir Tahun 2014

Jumlah penambahan proses bisnis yang telah terintegrasi dalam sistem informasi manajemen (SIM)

-

1

1

Jumlah job description yang telah disusun untuk setiap bagian

-

4

-

Penyusunan Job Description setiap fungsi untuk staf pada Biro Perencanaan dan Keuangan

-

100,150,000

Tersedianya 1 pedoman reward system pada akhir Tahun 2015 Total Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan

Jumlah pedoman reward system yang disusun

-

1

-

Penyusunan Reward System pada Biro Perencanaan dan Keuangan

-

81,458,000

-

3,445,300,000

5,440,608,000

5,831,380,000

11

- Semua Bagian


SASARAN STRATEGIS KPPU BIRO HUMAS DAN HUKUM Meningkatnya efektifitas internalisasi nilai-nilai persaingan usaha sehat, dan pencitraan KPPU (SS 4)

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Tercapainya sosialisasi Jumlah Sosialisasi dan dan layanan hukum Layanan Hukum persaingan usaha Persaingan Usaha

Terselenggaranya Pelaksanaan Kerjasama Kelembagaan Tercapainya Diseminasi dan Publikasi Informasi Terhadap Kebutuhan Stakholder

TARGET

KEGIATAN

2013

2014

2015

25

30

35

Jumlah Pelaksanaan Kerjasama Kelembagaan

10

12

14

Persentase Pemenuhan Jumlah Diseminasi dan Publikasi Informasi Terhadap Kebutuhan Stakholder

1

20

40

ANGGARAN 2013

2014

PIC BAGIAN 2015

Pengembangan Jaringan Bersama Stakholder Terkait di Daerah Pengembangan Forum Persaingan Tingkat Nasional

351,676,000

422,011,200

506,413,440 Advokasi

160,260,000

192,312,000

230,774,400

Sosialisasi Persaingan Usaha di Daerah Pengembangan Jaringan Media Massa Workshop/Forum Diskusi Penegak Hukum Forum Diskusi Peningkatan Koordinasi dan Pengembangan Jaringan Pimpinan Media Massa di Daerah Workshop/Forum Diskusi Akademisi Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum Hukum/Ekonomi Persaingan

1,035,566,000

1,242,679,200

1,491,215,040

119,840,000

143,808,000

172,569,600

720,027,000

864,032,400

232,158,000

278,589,600

334,307,520

201,884,000

242,260,800

290,712,960

263,640,000

316,368,000

379,641,600

346,132,000

415,358,400

498,430,080

296,470,000

355,764,000

426,916,800 Kerjasama Kelembagaan dan Publikasi

494,903,000

593,883,600

482,098,000

578,517,600

712,660,320 Kerjasama Kelembagaan dan Publikasi 694,221,120

95,010,000

114,012,000

136,814,400

Workshop Dengan Wartawan/Jurnalis Pengembangan dan Peningkatan Koordinasi Jaringan Kelembagaan Dalam Negeri Penyusunan dan Pengembangan Materi Publikasi Penyusunan dan Pengembangan Media Berkala Penyusunan Laporan Berkala

12

1,036,838,880 Advokasi



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

2014

KEGIATAN 2015 Penyusunan dan Pengembangan Media Publikasi Penyusuna dan Pengembangan Jurnal Publikasi Penyusunan dan Pengembangan Analisis Konten Media Penyusunan dan Pengembangan Website Pengembangan Perpustakaan KPPU Pusat dan Daerah Media Pendukung Sosialisasi Pusat dan Daerah Sosialisasi di Media Massa

Terselenggaranya Partisipasi Aktif dan Pengembangan Hubungan Kerjasama Internasional

Jumlah Partisipasi Aktif dan Pengembangan Hubungan Kerjasama Internasional

25

34

40

ANGGARAN 2013

2014

PIC BAGIAN 2015

128,418,000

154,101,600

35,152,000

42,182,400

231,276,000

277,531,200

333,037,440

60,956,000

73,147,200

87,776,640

200,614,000

240,736,800

288,884,160

537,960,000

645,552,000

774,662,400

2,500,000,000

3,000,000,000

2,283,045,120 Kerjasama Luar Negeri

-

184,921,920 Kerjasama Kelembagaan dan Publikasi 50,618,880

Pelaksanaan dan Pembinaan Hubungan Kerjasama Luar Negeri Penguatan Status Keanggotaan KPPU pada Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD Penilaian dan Analisa Perjanjian Internasional Bidang Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha

1,585,448,000

1,902,537,600

646,179,000

775,414,800

930,497,760

157,240,000

188,688,000

226,425,600

Pelaksanaan dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Teknis Dari Organisasi dan Lembaga Internasional Penyusunan dan Diseminasi Materi Persaingan Usaha Kepada Stakholder Internal dan Internasional

210,510,000

252,612,000

303,134,400

145,660,000

174,792,000

209,750,400

13



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

Tercapainya Kunjungan Information Communication and Technology (ICT) KPPU

Jumlah Kunjungan Information Communication and Technology (ICT) KPPU

200 Ribu

2014

KEGIATAN 2015

ANGGARAN 2013

2014

PIC BAGIAN 2015

Pelaksanaan Fasilitas dan Kontribusi KPPU Pada Masa Kekuatan Indonesia Dalam APEC 2013 Peningkatan Kompetensi Diplomasi dan Negosiasi Pada Fungsi Kerjasama Luar Negeri Penguatan Peran KPPU di Tingkat ASEAN dan Implementasi AEC Blueprint

292,830,000

351,396,000

421,675,200

190,304,000

228,364,800

274,037,760 Kerjasama Luar Negeri

348,954,000

418,744,800

502,493,760

Penyusunan Materi dan Fasilitas Partisipasi KPPU Dalam Kerjasama Perundingan IndonesiaEFTA Bidang Persaingan Usaha 500 Ribu 1 Juta Pengembagan Sistem Informasi Manajemen KPPU

429,545,000

515,454,000

618,544,800

106,550,000

127,860,000

153,432,000 Teknologi Informasi

Pemeliharaan Sistem Inforamasi Manajemen KPPU Update Informasi Server Media Elektronik KPPU Penyusunan Blue Print Teknologi Informasi Peningkatan dan Pemeliharaan Perangkat Lunak Teknologi Informasi

164,914,000

197,896,800

237,476,160 Teknologi Informasi

255,620,000

306,744,000

368,092,800

112,760,000

135,312,000

162,374,400

425,488,000

510,585,600

612,702,720

Monitoring Kegiatan Helpdesk Teknologi Informasi Pengelolaan dan Penguatan Jaringan Teknologi Informasi KPPU

167,236,000

200,683,200

240,819,840

244,618,000

293,541,600

352,249,920

Evaluasi SOP Teknologi Informasi Pengembangan Data Center KPPU

76,410,000

91,692,000

110,030,400

195,710,000

234,852,000

281,822,400

14



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

2014

KEGIATAN 2015

ANGGARAN 2013

Pengembagan Data Warehouse dan Backup Server Peningkatan Kompetensi Bagian Teknologi Informasi Meningkatnya Kualitas Layanan Hukum Untuk Meningkatnya Kesadaran Publik Tentang Nilai-Nilai Persaingan Usaha (SS 9)

Terciptanya Dokumen Tata Laksana dan Penyusunan Peraturan Internal Serta Peraturan Perundangundangan KPPU

Jumlah Analisis Dokumen Tata Laksana dan Penyusunan Peraturan Internal Serta Peraturan Perundang-undangan KPPU

12

14

16

Kajian Hukum Tentang Essential Facilities Kajian Hukum Tentang Indirect Evidence Kajian Hukum Tentang Pemboikotan Kajian Hukum Tentang Pendaftaran Peraturan Komisi Dalam Lembaran Berita Negara Verifikasi Draft Perjanjian KPPU Kajian Hukum Tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Penyelesaian Sengketa KPPU

Total Anggaran Biro Humas dan Hukum SASARAN STRATEGIS KPPU BIRO PENGKAJIAN

SASARAN

Meningkatnya kualitas kajian dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas KPPU (SS-8)

Tercapainya 50% laporan kajian/analisa yang ditindaklanjuti oleh penegakan hukum, 50% oleh advokasi saran pertimbangan, dan 75% sebagai bahan advokasi KPPU pada akhir Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA

2014

PIC BAGIAN 2015

-

2,000,000,000

1,000,000,000

-

250,000,000

300,000,000

163,200,000

195,840,000

235,008,000 Hukum

164,932,000

197,918,400

237,502,080

166,064,000

199,276,800

239,132,160

160,960,000

193,152,000

231,782,400

134,160,000

160,992,000

193,190,400

125,838,000

151,005,600

181,206,720

116,830,000

140,196,000

168,235,200

12,782,000,000

20,088,400,000

22,706,080,000

2013

TARGET 2014

2015

Persentase Laporan Kajian/analisa yang ditindaklanjuti oleh penegakan hukum

25

25

50

Pelaksanaan survey terkait kajian persaingan usaha sektor industri dan perdagangan

968,400,000

2,000,000,000

Persentase Kajian/analisa yang ditindaklanjuti oleh advokasi saran pertimbangan

25

50

50

Pemetaan Struktur Industri

106,100,000

300,000,000

250,000,000

Persentase Kajian/analisa yang ditindaklanjuti oleh bahan advokasi KPPU

50

50

75

Analisa survey Pasar Bersangkutan Analisa Strategi Pelaku Usaha Dalam Perspektif Persaingan Kajian perkembangan ekonomi nasional

213,695,000

400,000,000

500,000,000 Ekonomi

208,520,000

400,000,000

550,000,000

199,350,000

350,000,000

350,000,000

KEGIATAN 2013

15

ANGGARAN 2014

PIC BAGIAN 2015 2,500,000,000 Industri



Tersedianya informasi terkait persaingan usaha (SS-10)

Tercapainya Iklim Persaingan usaha yang Sehat (SS-1)

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

2014

KEGIATAN 2015 Jumlah Evaluasi Sistematika Putusan Evaluasi Dokumentasi Putusan Peningkatan kompetensi Aplikasi Metode Ekonomi

Terpenuhinya Jumlah pegawai Biro penambahan pegawai Pengkajian yang mengikuti yang mengikuti pelatihan pelatihan sebanyak 26 orang dari Tahun 2013 s/d 2015

6

10

10

Terpenuhinya penambahan alat pengolah data sejumlah 25 unit dari Tahun 2013 s/d 2015 Tercapainya 20 sektor industri yang dianalisis menjadi informasi pada akhir Tahun 2015

Jumlah alat pengolah data

5

10

10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Biro Pengkajian

Jumlah sektor industri yang dianalisis menjadi informasi

10

15

20

Penyusunan Basis Data Industri dan Harga Komoditas Penyusunan Basis Data Struktur Industri Terkonsentrasi Pendokumentasian dan Pendistribusian Kajian Ekonomi dan Industri

Tercapainya skor 5 untuk indeks persepsi pelaku usaha dan konsumen, serta skor 4,8 untuk indeks efektifitas kebijakan persaingan pada akhir Tahun 2015

Indeks agregat persaingan usaha di Indonesia Indeks efektifitas kebijakan persaingan

5

5,2

5,5

4,6

4,7

4,8

ANGGARAN 2013

Indeks Persaingan Usaha

Total Anggaran Biro Pengkajian

PIC BAGIAN 2015

165,355,000

350,000,000

238,955,000

350,000,000

253,685,000

1,000,000,000

90,000,000

200,000,000

496,100,000

1,000,000,000

385,000,000

800,000,000

1,200,000,000

105,250,000

200,000,000

300,000,000

1,200,000,000

4,630,410,000

16

2014

3,000,000,000

10,350,000,000

350,000,000 Dokumentasi dan Evaluasi Putusan 500,000,000 1,500,000,000 Ekonomi

350,000,000

1,500,000,000 Data dan Informasi

5,000,000,000

14,850,000,000

Dokumentasi dan Evaluasi Putusan


SASARAN STRATEGIS KPPU BIRO INVESTIGASI Meningkatnya efektifitas pelaksanaan investigasi terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha (SS 7)

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Tercapainya 32 laporan hasil penelitian perkara inisiatif yang bersumber dari hasil pengawasan, hasil kajian, dan sumbersumber lainnya pada akhir Tahun 2015

Jumlah Laporan Hasil Penelitian Perkara Inisiatif yang Bersumber dari Hasil Pengawasan, Hasil Kajian dan Sumber-Sumber Lainnya

Tercapainya Laporan Hasil Penelitian yang dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya

Persentase Laporan Hasil Penelitian Perkara Inisiatif yang dilanjutkan ke proses Penyelidikan, Monitoring & Pengawasan, dan atau Saran & Pertimbangan

TARGET

KEGIATAN

2013

2014

2015

28

28

32

30

35

50

Persentase Laporan Hasil Penyelidikan yang Dilimpahkan ke Biro Penindakan

2014

PIC BAGIAN 2015

Menyusun SOP untuk pengumpulan data dan informasi sebagai sumber penelitian perkara inisiatif yang akurat

47,000,000

60,000,000

75,000,000 Perkara Inisiatif

Meningkatkan koordinasi dengan Biro Merger, Biro Kebijakan, KPD, bagian Monitoring & Pengawasan, bagian Klarifikasi Laporan

200,000,000

300,000,000

400,000,000 Perkara Inisiatif

Menyusun penyempurnaan SOP Penelitian Perkara Inisiatif

47,000,000

60,000,000

75,000,000

1,500,000,000

3,000,000,000

3,800,000,000

206,000,000

580,000,000

650,000,000

3,936,800,000

4,330,480,000

29,600,000

32,560,000

35,816,000

59,200,000

65,120,000

71,632,000

32,400,000

35,640,000

39,204,000

Pendisiplinan penerapan SOP saat ini

Melakukan proses penelitian termasuk klarifikasi serta permintaan data dari para pihak terkait

Tercapainya 40% laporan hasil penyelidikan yang dilimpahkan ke Biro Penindakan

ANGGARAN 2013

30

35

40

Melakukan survey terkait data yang dibutuhkan dalam penelitian Melakukan gelar hasil penelitian Menyusun Laporan Hasil Penelitian Pelaksanaan Kegiatan Penyelidikan Penyusunan SOP Laporan Hasil Penyelidikan Penyusunan Laporan Hasil Penyelidikan yang terstandarisasi Penyusunan dokumen/arsip Bagian Penyelidikan

17

4,763,528,000 Penyelidikan



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

KEGIATAN

ANGGARAN

2014

2015

Jumlah bantuan menghadirkan saksi dan Terlapor oleh POLRI

10

12

14

Mengundang saksi dan Terlapor oleh petugas POLRI

32,400,000

35,640,000

39,204,000

Jumlah pegawai Bagian Penyelidikan yang mengikuti kursus/pelatihan/ workshop terkait dengan penyelidikan

5

7

9

Pengiriman staf untuk mengikuti kursus/pelatihan/workshop /seminar di dalam maupun diluar negeri

500,000,000

550,000

605,000,000

Tercapainya minimum Jumlah pegawai Bagian Penyelidikan yang 21 pegawai Bagian Penyelidikan yang mengikuti program S2 mengikuti program S2 dari Tahun 2013-2015

5

7

9

Pengiriman staf untuk mengikuti program S2

Terpenuhinya penambahan 20 PC dari Tahun 2013-2015 Terpenuhinya penambahan 3 printer dari Tahun 2013-2015

Jumlah penambahan PC pada Bagian Penyelidikan

5

6

7

Pengadaan alat pengolah data (PC)

40,000,000

44,000,000

48,400,000

Jumlah penambahan printer pada Bagian Penyelidikan

1

1

1

Pengadaan alat pengolah data (Printer)

15,000,000

16,500,000

18,150,000

Terpenuhinya penambahan 30 alat perekam,alat komunikasi guna menunjang kegiatan penyelidikan dari Tahun 2013-2015 Tercapainya 60% proses bisnis di Bagian Penyelidikan yang telah dituangkan dalam SOP/admindik

Jumlah penambahan alat perekam dan alat komunikasi untuk setiap pegawai pada Bagian Penyelidikan

5

10

15

Pengadaan alat pengolah data (perekam dan alat komunikasi)

5,000,000

5,500,000

6,050,000

Persentase proses bisnis pada setiap tahapan di bagian penyelidikan Biro Investigasi yang telah dituangkan dalam SOP/ admindik

50

55

60

Penyusunan SOP dan/atau Administrasi Penyelidikan (Admindik)

29,600,000

32,560,000

35,816,000

50

55

60

Evaluasi dan penyempurnaan SOP

Tercapainya 14 bantuan menghadirkan saksi dan terlapor oleh POLRI pada Tahun 2015 Tercapainya minimum 21 pegawai Bagian penyelidikan yang mengikuti kursus/pelatihan/ workshop terkait dengan penyelidikan dari Tahun 2013-2015

Tercapainya 60% SOP Persentase SOP yang yang dijabarkan dalam dijabarkan dalam instruksi instruksi kerja kerja

2013

18

2014

PIC BAGIAN

2013

2015



SASARAN Terpenuhinya penyusunan 2 SOP pelaksanaan kegiatan dan penelitian pada akhir Tahun 2014

Tercapainya 40% laporan hasil penelitian dan pengawasan yang direkomendasikan ke tahap berikutnya pada akhir Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA Jumlah SOP pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengawasan pelaku usaha dominan

Persentase Laporan Hasil Penelitian dan Pengawasan yang Direkomendasikan ke Tahap Berikutnya

TARGET

KEGIATAN

2013

2014

2015

-

2

-

30

35

40

ANGGARAN 2013

Penyusunan SOP pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengawasan pelaku usaha dominan konsultasi SOP dengan ahli dan regulator (Kemenkumham) suvey dan wawancara konsultasi dan pengolahan data melibatkan ahli

2014

PIC BAGIAN 2015

-

507,615,000

- Monitoring dan Pengawasan

2,700,000,000

2,700,000,000

3,100,000,000

1,380,000,000

2,000,000,000

2,200,000,000

klarifikasi dengan pelaku usaha dan regulator

Terpenuhinya 4 laporan hasil penelitian kondisi aktual dan rekomendasi untuk tahapan selanjutnya setiap tahun

Jumlah laporan hasil Penelitian Kondisi Aktual Pasar dan rekomendasi untuk tahapan selanjutnya

4

4

4

pengumpulan data dari lembaga terkait,pelaku usaha dan kalangan ahli hearing dengan stakeholder untuk mendapat masukan melakukan survei dan wawancara

melakukan konsultasi dan pengolahan data melibatkan ahli melakukan survei pasar dengan konsultan

19



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

KEGIATAN 2015

Terpenuhinya 4 Jumlah laporan laporan pengawasan pengawasan pelaku usaha pelaku usaha dominan dominanpada akhir Tahun 2015 Tercapainya 6 laporan Jumlah Laporan pelaksanaan kerjasama Pelaksanaan Kerjasama Penelitian dan penelitian dan pengawasan di masing- Pengawasan di masingmasing KPD KPPU pada masing KPD KPPU akhir Tahun 2015

0

2

4

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Pelaku Usaha Dominan

2,000,000,000

3,000,000,000

0

6

6

Melakukan kerja sama dengan masing-masing KPD dalam melaksanakan Penelitian dan Pengawasan di daerah

1,200,000,000

1,320,000,000

Tercapainya 60% hasil Persentase hasil klarifikasi klarifikasi laporan yang laporan yang dilanjutkan dilanjutkan ke ke penyelidikan penyelidikan pada akhir Tahun 2015

50

55

60

Penyusunan SOP Laporan Hasil Klarifikasi Edukasi masyarakat tentang tatacara yang baik melapor ke KPPU Membangun database laporan Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Peningkatan ketrampilan staf klarifikasi dalam melakukan interview Penambahan Staf Pengiriman Staf untuk mengikuti kursus/pelatihan/ worksop/ seminar

1,150,000,000

1,200,000,000

1,300,000,000 Klarifikasi Laporan

100,000,000

200,000,000

Jumlah Pegawai Bagian Klarifikasi Laporan yang mengikuti Kursus/pelatihan/ worshop

2013

Total Anggaran Biro Investigasi

500,000,000

12,510,000,000 SASARAN

INDIKATOR KINERJA

BIRO MERGER Terwujudnya pengawalan Tercapainya 70 hari Jumlah Hari Pelayanan terhadap pelaksanaan pelayanan merger dan Penilaian Merger dan penggabungan atau akuisisi setiap Tahun Akuisisi peleburan atau pengambilalihan saham yang efektif guna pengambilalihan saham yang efektif guna mencegah potensi penyalahgunaan posisi dominan

2013

TARGET 2014

2015

70

70

70

KEGIATAN

2013

2014

PIC BAGIAN

2014

Terpenuhinya pegawai bagian Klarifikasi Laporan yang mengikuti kursus/pelatihan/ workshop

SASARAN STRATEGIS

ANGGARAN

2013

2015

250,000,000

600,000,000

700,000,000

19,006,165,000

22,532,800,000

ANGGARAN 2014

2015

Analisa Terhadap Notifikasi Merger dan Akuisisi

300,000,000

350,000,000

400,000,000

Koordinasi dan Kerjasama Interdept Penanganan Merger dan Akuisisi

500,000,000

600,000,000

600,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

Analisa dalam Penyusunan Pendapat atas Merger dan Akuisisi Kajian Peraturan Terkait Merger dan Akuisisi

20

PIC BAGIAN



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

2014

KEGIATAN 2015 Peningkatan Kompetensi Biro Merger Penelitian Pendefinisian Pasar Bersangkutan untuk keperluan Penilaian Merger dan Akuisisi

Tercapainya 5% pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat karena penilaian yang tidak berkualitas setiap Tahun

Tercapainya 5% pelaku usaha yang terlambat menyampaikan notifikasi merger dan akuisisi ke KPPU

Persentase Pelaku Usaha yang Melakukan persaingan usaha Tidak Sehat karena penilaian yang Tidak Berkualitas

Persentase Pelaku Usaha yang terlambat menyampaikan notifikasi Merger dan Akuisisi ke KPPU

5

5

5

5

5

5

ANGGARAN 2013

2014

PIC BAGIAN 2015

500,000,000

600,000,000

700,000,000

450,000,000

450,000,000

450,000,000

Workshop Merger dan Akuisisi Focus Group Discussion (FGD) Merger dan Akuisisi

200,000,000

200,000,000

200,000,000

150,000,000

150,000,000

150,000,000

Pengembangan Sistem Informasi Biro Merger Survey Tingkat Kepuasan Kualitas Pelayanan Penilaian Merger dan Akuisisi Dengan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

100,000,000

100,000,000

100,000,000

300,000,000

300,000,000

300,000,000

Identifikasi dan Analisa Potensi Merger dan Akuisisi Sektor Industri di Indonesia

900,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

Analisa Dampak Merger dan Akuisisi di Sektor Industri di Indonesia Pengembangan Merger dan Akuisisi Sebagai Instrumen Hukum dan Ekonomi Indonesia Kajian Merger dan Akuisisi dengan Perguruan Tinggi

900,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

500,000,000

550,000,000

600,000,000

500,000,000

600,000,000

600,000,000

Sosialisasi Merger Dan Akuisisi Public Hearin g Terkait Merger dan Akuisisi Publikasi Merger dan Akuisisi

600,000,000

650,000,000

700,000,000 Notifikasi

100,000,000

100,000,000

100,000,000 Monitoring

400,000,000

400,000,000

400,000,000

8,700,000,000

9,950,000,000

11,200,000,000

Total Anggaran Biro Merger

21


SASARAN STRATEGIS KPPU BIRO PENINDAKAN Meningkatnya kualitas penegakan hukum persaingan usaha

SASARAN

Tercapainya 40% dugaan pelanggaran yang terbukti pada Putusan KPPU pada akhir Tahun 2015

Terpenuhinya 36% Putusan KPPU yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri dan/atau Mahkamah Agung

INDIKATOR KINERJA

Persentase terbuktinya dugaan pelanggaran pada Putusan KPPU

Persentase Putusan KPPU yang dikuatkan oleh Pengadilan Negeri dan/atau Mahkamah Agung

TARGET

KEGIATAN

2013

2014

2015

30

35

40

32

34

36

ANGGARAN 2013

2014

PIC BAGIAN 2015

Kegiatan Pemberkasan Kegiatan Pendukung dan pelaksanaan koordinasi internal Pelaksanaan koordinasi persiapan sidang majelis (pra-penindakan) Pelaksanaan investarisasi dan validasi alat bukti dugaan pelanggaran Rumusan rancangan dugaan pelanggaran dan pelaksanaan gelar perkara

680,000,000 -

291,260,000

- Pemberkasan 378,638,000

-

314,340,000

408,642,000

-

1,486,100,000

1,931,930,000

-

557,240,000

724,412,000

Dukungan operasional managemen Biro Penindakan Persiapan dan koordinasi penyelenggaraan persidangan majelis. Penanganan perkara persidangan majelis Dukungan operasional investigator pada proses persidangan majelis Evaluasi persidangan Kegiatan operasional kepaniteraan Evaluasi Kinerja Panitera Pengelolaan sistem data dan informasi perkara Penyusunan Petunjuk Teknis dan SOP terkait tugastugas panitera Peningkatan kompetensi panitera Pelaksanaan proses upaya hukum keberatan dan kasasi Evaluasi Litigasi Koordinasi dengan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung Pelatihan Litigasi

217,900,000

501,010,000

651,313,000

531,660,000

920,000,000

4,594,800,000

10,000,000,000

13,000,000,000

281,200,000

1,185,000,000

1,540,500,000

568,340,000 1,208,500,000

1,350,000,000

1,755,000,000 Kepaniteraan

790,000,000 -

500,000,000 155,000,000

650,000,000 201,500,000

-

525,000,000

682,500,000

-

500,000,000

650,000,000

934,570,000

1,500,000,000

315,430,000 -

350,000,000 520,000,000

455,000,000 676,000,000

-

150,000,000

195,000,000

22

1,196,000,000 Persidangan Majelis

1,950,000,000 Litigasi



SASARAN Terpenuhinya 17,5% pelaku usaha yang melaksanakan Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada akhir Tahun 2015

INDIKATOR KINERJA Persentase pelaku usaha yang melaksanakan Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap.

TARGET

KEGIATAN

2013

2014

2015

12,5

15

17,5

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Terwujudnya peraturan pemerintah yang menerapkan prinsip persaingan usaha yang sehat berdasarkan saran dan pertimbangan KPPU untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Persentase implementasi saran pertimbangan KPPU oleh pemerintah terhitung 2 (dua) tahun sejak disampaikan

2013

TARGET 2014

2015

20

25

25

2014

PIC BAGIAN 2015

Kegiatan eksekusi Pemutakhiran data dan informasi para terlapor yang dikenakan sanksi denda Pemantauan tindak lanjut pelaksanaan putusan komisi

1,244,000,000 -

1,000,000,000

-

800,000,000

890,000,000

Koordinasi dengan Pengadilan Negeri dalam rangka eksekusi Koordinasi dengan Kepolisian Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi eksekusi

-

300,000,000

390,000,000

-

200,000,000

260,000,000

-

200,000,000

260,000,000

11,366,400,000

23,304,950,000

30,146,435,000

Total Anggaran Biro Penindakan

SASARAN STRATEGIS KPPU BIRO KEBIJAKAN Terwujudnya peningkatan efektifitas kajian atau evaluasi atas kebijakandan regulasi pemerintah (SS-2)

ANGGARAN 2013

KEGIATAN 1. Harmonisasi Kebijakan persaingan Usaha a. Sinkronisasi dan Harmonisasi Kebijakan Persaingan •Identifikasi kebijakan pemerintah yang memiliki prioritas untuk dilakukan proses harmonisasi •Mengembangkan komunikasi yang telah terjalin dengan instansiinstansi pemerintah, dan membangun koordinasi dengan instansi pemerintah dan badan regulator lain. •Identifikasi korespondensi

23

2013 862,367,750

ANGGARAN 2014 950,000,000

- Eksekusi 1,300,000,000

2015

PIC BAGIAN

1,050,000,000 Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

2014

KEGIATAN 2015

ANGGARAN 2013

2014

PIC BAGIAN 2015

•Membangun analisa terkait kebijakan pemerintah yang bersinggungan dengan prinsip persaingan usaha •Aktivitas: rapat koordinasi, keikutsertaan seminar, diskusi narasumber, kosiniring, pembelian data survey (2 paket) Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi

b. Kajian Peraturan •Hasil kajian memberikan kesimpulan tentang berbagai kebijakan Pemerintah dalam sektor industri, memahami karakteristik kebijakannya serta mengetahui potensi dampak regulasi terhadap persaingan usaha dalam suatu sektor industri. Atas dasar kajian tersebut dapat direkomendasikan untuk melakukan analisa lebih lanjut dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah

Aktivitas: rapat, diskusi 2. Analisa Kebijakan Pemerintah a. Identifikasi persaingan sektoral •Pemantauan 6 (enam) •Aktivitas: Tim per sektor akan melibatkan instansi dan akademisi terkait; rapat dan FGD dengan narasumber dan pihakpihak terkait

24

2,000,000,000

2,300,000,000

2,530,000,000 Analisa Kebijakan dan Regulasi



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

2014

KEGIATAN 2015

ANGGARAN 2013

2014

b. Penyusunan working paper kebijakan •Kegiatan analisa sebagai kelanjutan dari hasil pantauan per sektor (bagian analisa) dan hasil harmonisasi (dari bagian harmonisasi), dengan hasil akhir working paper kebijakan c.Persiapan pengembangan forum kebijakan •Perlu adanya kegiatan untuk mendiseminasikan hasil-hasil analisa biro kebijakan, pemikiranpemikiran dari internal maupun eksternal KPPU terkait dengan kebijakan persaingan, dll. Untuk itu perlu disusun sebuah strategi dalam upaya tersebut; misalnya : newsletter, jurnal, dan bentuk forum kebijakan lainnya. Aktivitas: diskusi dengan narasumber d. Standarisasi working paper kebijakan •Perlu adanya pedoman •Aktivitas: diskusi dengan narasumber 3. Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah

25

PIC BAGIAN 2015 Analisa Kebijakan dan Regulasi

595,993,500

656,000,000

721,000,000 Saran Kebijakan dan Regulasi



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

2014

KEGIATAN 2015

ANGGARAN 2013

a. Evaluasi & Koordinasi dengan Pemerintah terkait Efektivitas Saran & Pertimbangan akan dilaksanakan dengan: –Mengadakan diskusi publik / seminar di luar kantor sebanyak 5 (lima) kali. Diskusi publik ini akan melibatkan: Menko Perekonomian; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Komunikasi & Informasi; Kementerian Teknis terkait (tergantung sektor)

–Rapat Koordinasi dengan para pengambil kebijakan sebanyak 2 (dua) kali dengan: (1) Kepala daerah; (2) Kepala dinas –Rapat Tim sebanyak 13 (tiga belas) kali –Honorarium Narasumber Esselon II & Esselon III; Honorarium Moderator b. Penyusunan surat saran Berdasarkan kesepakatan trilateral ditargetkan untuk melakukan Penyusunan Surat Saran Pertimbangan sebanyak 12 (dua belas) Surat Saran di Tahun 2013. Adapun kegiatan yang akan dilakukan adalah: •Rapat Koordinasi (9 kali) & Rapat Tim (22 kali)

26

2014

PIC BAGIAN 2015 SaranKebijakan dan Regulasi



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

2014

KEGIATAN 2015

ANGGARAN 2013

•Penjilidan (15 item untuk •Transport lokal (8 kali) 4. Pengembangan Manual Kebijakan Pemerintah a. Analisa Dampak Saran dan Pertimbangan KPPU a1. Pengumpulan Data dan Informasi -Mengundang narasumber dari Kementerian terkait, guna mengetahui perkembangan - Mengundangdari Akademisi untuk membahas metodologi penelitian yang akan diterapkan dalam penghitungan dampak saran KPPU terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional - Mengundang Narasumber terkait (dari Kementerian lainnya yang terkait, pemerintah daerah, pengamat sektor terkait, akademisi, pelaku usaha, asosiasi) a2. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) •Merupakan pihak yang melakukan penelitian khususnya dalam penghitungan dampak terhadap perekonomian atas surat saran KPPU

27

2,736,638,750

2014

2,875,000,000

PIC BAGIAN 2015

3,050,000,000 Analisa Kebijakan dan Regulasi



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

2014

KEGIATAN 2015

ANGGARAN 2013

•Kegiatan yang dilakukan oleh PTN meliputi : (1) Pengumpulan data primer/survey lapangan; (2) Pengumpulan data sekunder; (3) Pengolahan data; (4) Analisa hasil olahan data; (5) FGD dengan mengundang stakehoder yaitu Kementerian terkait, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, pengamat di sektor terkait, asosiasi; (6) Workshop guna memaparkan hasil yang diperoleh selama penelitian

a3. Konsinyering •Dilakukan guna koordinasi dengan PTN sebanyak 2 (dua) kali di Jakarta untuk membahas perkembangan kegiatan yang dilakukan oleh PTN dan finalisasi hasil akhir Pengadaan sarana dan prasarana pada Biro Perencanaan dan Keuangan

28

2014




SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

2014

KEGIATAN

ANGGARAN

2015

2013 b. Identifikasi Profil Industri penyusunan profil interaksi yang dilakukan secara mandiri/indivi untuk melakukan Identifikasi (1) kebijakan dan rancangan kebijakan Pemerintah yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap hadirnya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan (2) perilaku pelaku usaha terkait dengan kebijakan tersebut

Aktivitas: diskusi narasumber


dengan

- penulisan profil sektor dan kebijakan industri c. Penyusunan Manual Kebijakan Persaingan Usaha Penyusunan dan pengembangan Manual Kebijakan Persaingan Nasional (Panduan, petunjuk teknis, toolkit mengenai simulation) kebijakan persaingan usaha sehingga mudah dipahami dan dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun kebijakan

29

2014

Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

2014

KEGIATAN 2015

ANGGARAN 2013

2014

PIC BAGIAN 2015

Aktivitas: •diskusi narasumber, •jasa tenaga ahli, •Studi banding lembaga persaingan di negara lain untuk memahami konsep competition asssesment dan checklist yang digunakan dalam membuat suatu kebijakan yang berpengaruh terhadap mekanisme pasar, •Melakukan sosialisasi terkait manual kebijakan persaingan kepada pemerintah selaku pembuat d. Internalisasi Persaingan Usaha Dalam Kebijakan Pemerintah - Membangun koordinasi dengan instansi Pemerintah dan badan regulator guna mencari format manual kebijakan persaingan usaha yang sudah dipahami stakeholders dan melakukan sosialisasi terkait manual kebijakan persaingan kepada Pemerintah selaku pembuat kebijakan dan pendampingan penyusunan regulasi Aktivitas: •diskusi dengan narasumber dan instansi terkait •pembelian data e. Pemantauan Implementasi Saran dan Pertimbangan

30

Saran Kebijakan dan Regulasi



SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET 2013

2014

KEGIATAN 2015

ANGGARAN 2013

2014

PIC BAGIAN 2015

- Atas Surat Saran Pertimbangan yang telah disampaikan KPPU, maka perlu dilakukan pemantauan implementasi atas saran dan pertimbangan tersebut. Pemantauan tersebut dapat menjadi dasar pengukuran efektifitas surat saran dan pertimbangan. Adapun kegiatan akan dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) bulan dengan melakukan: •Rapat Koordinasi (2 kali) •Rapat Tim (14 kali) •Penyusunan laporan Total Anggaran Biro Kebijakan Total Anggaran 9 Biro

6,195,000,000 116,310,530,000

31

6,781,000,000 279,877,000,750

7,351,000,000 359,014,289,888



ANGGARAN

TARGET SASARAN

INDIKATOR KINERJA

2013

2014

2015

3

3.5

4

KEGIATAN

2013

2014

2015

KPD BATAM Terselenggaranya Pengawasan dan Internalisasi Nilai Persaingan Usaha di Daerah (SS 6)

Tercapainya skor 4 Indeks kepuasan untuk indeks kepuasan masyarakat terhadap masyarakat terhadap pelayanan KPPU di daerah pelayananan KPPU di daerah pada akhir Tahun 2015

Tercapainya 40% Persentase laporan hasil laporan hasil klarifikasi klarifikasi yang dilanjutkan yang dilanjutkan ke ke penyelidikan penyelidikan pada akhir Tahun 2015

Terpenuhinya 3 hasil Jumlah hasil kajian peraturan perundang kajian peraturan perundang-undangan undangan pada akhir Tahun 2015

30

35

40

Layanan perkantoran Rapat koordinasi Workshop Survey Sosialisasi Konsultasi

583,000,000 323,000,000 10,000,000 100,000,000 -

650,000,000 323,000,000 20,000,000 125,000,000 130,000,000

70,000,000 323,000,000 20,000,000 75,000,000 150,000,000 20,000,000

Audiensi

-

25,000,000

30,000,000

Pengadaan sarana dan prasarana

-

40,000,000

70,000,000

547,000,000

95,000,000

105,000,000

30,000,000

50,000,000

60,000,000

-

-

30,000,000

-

50,000,000

60,000,000

-

95,000,000 50,000,000

105,000,000 60,000,000

83,000,000

-

30,000,000

-

50,000,000

60,000,000

-

45,000,000

50,000,000

Klarifikasi laporan Verifikasi para pihak

3

3

3

Koordinasi penyusunan pelaporan Pelatihan penyusunan pelaporan Klarifikasi laporan Verifikasi para pihak Koordinasi penyusunan pelaporan Pelatihan penyusunan pelaporan Kerjasama dengan stakeholders Survey

Total Anggaran Kantor Perwakilan Daerah Batam

32

-

-

75,000,000

1,676,000,000

1,748,000,000

1,393,000,000


SASARAN STRATEGIS KPPU KPD MEDAN Terselenggaranya Pengawasan dan Internalisasi Nilai Persaingan Usaha di Daerah (SS 6)

TARGET SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Tercapainya skor 4 untuk indeks kepuasan masyarakat terhadap Tercapainya 40% laporan hasil klarifikasi yang dilanjutkan ke penyelidikan pada akhir Terpenuhinya 3 hasil kajian peraturan perundang-undangan pada akhir Tahun 2015

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KPPU di daerah Persentase laporan hasil klarifikasi yang dilanjutkan ke penyelidikan Jumlah hasil kajian peraturan perundang undangan

ANGGARAN

2013

2014

2015

3

3.5

4

30

35

40

3

3

3

KEGIATAN

Layanan perkantoran Forum Jurnalis Sosialisasi Penanganan klarifikasi laporan Monitoring pelaku usaha Rapat koordinasi Forum Diskusi Audiensi Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kajian sektor industri dan

Total Anggaran Kantor Perwakilan Daerah Medan

2013

2014

853,770,000 48,117,000

897,208,000 5,100,000 66,978,000

912,838,000 5,100,000 133,494,000

42,636,400

63,406,250

63,775,140

51,023,600 173,720,000 37,623,000 14,260,000

93,605,250 286,030,000 36,027,000 41,604,600

93,605,250 286,030,000 36,027,000 41,604,600

69,712,000

107,852,000

107,852,000

147,338,000 1,438,200,000

212,498,000 1,810,309,100

212,498,000 1,892,823,990

ANGGARAN

TARGET SASARAN STRATEGIS KPPU

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

2015

2013

2014

2015

3

3.5

4

KEGIATAN

2013

2014

2015

KPD MAKASSAR Terselenggaranya Pengawasan dan Internalisasi Nilai Persaingan Usaha di Daerah (SS 6)


Forum diskusi membahas masalah perekonomian daerah pada sektor usaha atau industri tertentu Forum diskusi komunitas jurnalis persaingan usaha di daerah

-

-

32,552,000

97,656,000

32,552,000

65,104,000

Sosialisasi/Focus Group Discussion persaingan usaha di daerah

146,820,750

54,850,000

54,850,000

Pemeliharaan operasional perkantoran

611,440,580

641,587,469

737,825,589

Kegiatan rapat-rapat koordinasi/dinas/konsultasi/ pimpinan/kelompok kerja/pendidikan dan pelatihan

190,060,000

213,010,200

266,262,750

33



ANGGARAN

TARGET SASARAN

INDIKATOR KINERJA

2013

2014

2015

Tercapainya 40% Persentase laporan hasil laporan hasil klarifikasi klarifikasi yang dilanjutkan yang dilanjutkan ke ke penyelidikan penyelidikan pada akhir Tahun 2015

30

35

40

Terpenuhinya 3 hasil Jumlah hasil kajian kajian peraturan peraturan perundang perundang-undangan undangan pada akhir Tahun 2015

3

3

3

KEGIATAN

KPD SURABAYA Terselenggaranya Pengawasan dan Internalisasi Nilai Persaingan Usaha di Daerah (SS 6)

SASARAN

INDIKATOR KINERJA


Tercapainya 40% laporan hasil klarifikasi yang dilanjutkan ke penyelidikan Terpenuhinyapada 3 hasil


Jumlah hasil kajian peraturan perundang kajian peraturan perundang-undangan undangan pada akhir Tahun 2015 Total Anggaran Kantor Perwakilan Daerah Surabaya

TARGET 2014

2015

3

3.5

4

2015

51,264,000

61,516,800

Monitoring pelaku usaha

70,148,000

150,900,000

150,900,000

100,888,000

100,600,000 274,056,000

150,900,000 411,084,000

173,436,000

255,206,000

382,809,000

1,344,633,330

1,806,577,669

2,378,908,139

Perkara inisiatif Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kajian sektor industri dan infrastruktur daerah

2013

2014

51,840,000

Total Anggaran Kantor Perwakilan Daerah Makassar SASARAN STRATEGIS KPPU

2013

Penanganan pelaporan

KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi dan forum diskusi di daerah

2013

ANGGARAN 2014

2015

100,000,000

170,000,000

210,000,000

Koordinasi dan audiensi dengan pemangku kepentingan di daerah

254,620,000

320,000,000

400,000,000

Operasional KPD

583,800,000

700,000,000

850,000,000

30

35

40

Penanganan klarifikasi laporan yang dilakukan KPD Surabaya

83,300,000

150,000,000

200,000,000

3

3

3

Kajian sektor industri unggulan dan infrastruktur

303,680,000

400,000,000

500,000,000

1,325,400,000

1,740,000,000

2,160,000,000

34



TARGET SASARAN

INDIKATOR KINERJA

2013

2014

ANGGARAN 2015

KEGIATAN

2013

2014

2015

KPD BALIKPAPAN Terselenggaranya Pengawasan dan Internalisasi Nilai Persaingan Usaha di Daerah (SS 6)

Tercapainya skor 4 Indeks kepuasan 3 3.5 4 Kegiatan Sosialisasi dan untuk indeks kepuasan masyarakat terhadap Forum Diskusi di Daerah masyarakat terhadap pelayanan KPPU di daerah Operasional KPD Tercapainya 40% laporanPresentase hasil klarifikasi yang dilanjutkan pada Tahun 2015 laporan hasil 30ke penyelidikan 35 40 akhir Penanganan Klarifikasi Terpenuhinya 3 hasil Jumlah hasil kajian 3 3 3 Evaluasi Kebijakan kajian peraturan peraturan perundangPemerintah Daerah perundang-undangan undangan pada akhir Tahun 2015

Total Anggaran Kantor Perwakilan Daerah Balikpapan SASARAN STRATEGIS KPPU KPD MANADO Terselenggaranya Pengawasan dan Internalisasi Nilai Persaingan Usaha di Daerah (SS 6)

2013

TARGET 2014

2015

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KPPU di daerah

3

4

4.5

Presentase laporan hasil klarifikasi yang dilanjutkan Jumlah hasil kajian

25

30

35

3

3

3

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

Tercapainya skor 4 untuk indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayananan KPPU di daerah pada akhir Tahun 2015 Tercapainya 40% laporan hasil klarifikasi Terpenuhinya 3 hasil

kajian peraturan peraturan perundangperundang-undangan undangan pada akhir Tahun 2015

KEGIATAN Kegiatan Sosialisasi dan Forum Diskusi di Daerah Koordinasi dan Audiensi dengan Pemangku Kepentingan di Daerah Operasional KPD Penanganan Klarifikasi Laporan yang Industri Dilakukan KPD Kajian Sektor

100,000,000

200,000,000

300,000,000

583,800,000 83,300,000 577,500,000

671,370,000 124,950,000 1,155,000,000

772,075,500 162,435,000 1,732,500,000

1,344,600,000

2,151,320,000

2,967,010,500

2013

ANGGARAN 2014

2015

95,950,000

270,000,000

210,000,000

239,400,000

270,000,000

400,000,000

590,190,000 91,426,000

650,000,000 225,000,000

850,000,000 200,000,000

327,536,000

530,000,000

500,000,000

Unggulan dan Infrastruktur

1,344,502,000

Total Anggaran Kantor Perwakilan Daerah Manado Total Anggaran Kantor Perwakilan Daerah Total Anggaran 9 Biro TOTAL ANGGARAN KPPU

8,473,335,330 116,310,530,000 124,783,865,330

35

1,945,000,000

11,201,206,769 279,877,000,750 291,078,207,519

2,160,000,000

12,951,742,629 359,014,289,888 371,966,032,517

DAFTAR ISI. Kata Pengantar Daftar isi

Recommend Documents