KATA PENGANTAR KATA PENGANTAR Berdasarkan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2009, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) memiliki tugas untuk melakukan koordinasi lintas sektor dalam bidang penataan ruang dan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Presiden. Laporan Kegiatan BKPRN Semester II Tahun 2013 ini mengangkat isu-isu strategis penataan ruang yang ditangani BKPRN sampai dengan akhir kurun waktu tersebut. Isu strategis pertama adalah Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang. Pada paruh kedua tahun 2013 telah diselesaikan 5 RTRW Provinsi, 21 RTRW Kabupaten, dan 8 RTRW Kota. Selanjutnya tanggal 18 September 2013 diterbitkan Inpres No. 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam penataan ruang, telah ditetapkan Hari Tata Ruang Nasional melalui Keppres No. 28 Tahun 2013. Isu strategis berikutnya adalah Penguatan Kelembagaan BKPRN. Dalam rangka menyusun Agenda Kerja BKPRN untuk periode tahun 2014-2015 telah diselenggarakan Rapat Kerja Nasional pada bulan November 2013. Isu strategis ketiga adalah Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang. Hingga akhir tahun 2013 telah dihasilkan beberapa rekomendasi penyelesaian konflik, diantaranya terkait dengan rencana pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di Kabupaten Demak. Isu Strategis keempat adalah Koordinasi Perencanaan dan Program Penataan Ruang. Dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan di bidang penataan ruang, pada bulan Desember 2013 telah dilaksanakan Lokakarya Penyelarasan Implementasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
M. Hatta Rajasa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua merangkap Anggota BKPRN
Djoko Kirmanto Menteri Pekerjaan Umum selaku Wakil Ketua I merangkap Anggota BKPRN
Gamawan Fauzi Menteri Dalam Negeri selaku Wakil Ketua II merangkap Anggota BKPRN
Armida S. Alisjahbana Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional selaku Sekretaris merangkap Anggota
Kami berharap laporan ini dapat menjadi informasi perkembangan kegiatan BKPRN sekaligus sebagai umpan balik untuk peningkatan kualitas koordinasi BKPRN kedepan. Jakarta, Februari 2014 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua BKPRN
DAFTAR DAFTARISI ISI
PENYELESAIAN PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG
PENYELESAIAN PENYUSUNAN RTRW PROVINSI & KAB/KOTA
RAKERNAS BKPRN TAHUN 2013
PENYELESAIAN KONFLIK PEMANFAATAN RUANG
HARI TATA RUANG NASIONAL
KOORDINASI PERENCANAAN & PROGRAM PENATAAN RUANG 1
“BKPRN sebagai wadah koordinasi penataan ruang nasional dalam penyusunan kebijakan pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan penataan ruang yang melibatkan peran berbagai sektor terkait.” (Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang BKPRN)
TUGAS
A
Struktur Organisasi BKPRN
manat Keppres No. 4 Tahun 2009, BKPRN bertugas mengkoordinasikan, antara lain:
Penyiapan kebijakan penataan ruang nasional;
Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang;
Pemaduserasian berbagai peraturan perundangundangan yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang;
Penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya;
Fasilitasi kerja sama penataan ruang antarprovinsi;
Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
Pelaksanaan RTRWN, pemantauan pelaksanaan RTRWN dan pemanfaatan hasil pemantauan tersebut untuk penyempurnaan Rencana Tata Ruang.
KETUA BKPRN merangkap anggota Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
SEKRETARIS merangkap anggota Menteri PPN/Kepala Bappenas
WAKIL KETUA I merangkap anggota Menteri Pekerjaan Umum
WAKIL KETUA II merangkap anggota Menteri Dalam Negeri
ANGGOTA Menteri Pertahanan, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan & Perikanan, Menteri LH, Kepala BPN, Waseskab
Untuk mendukung kelancaran tugas BKPRN, dibentuk 4 Kelompok Kerja (Pokja) BKPRN melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.selaku Ketua Tim Pelaksana BKPRN No. 275/KPTS/M/2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.selaku Ketua Tim Pelaksana BKPRN No. 339/KPTS/M/2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja BKPRN.
2
Kelompok Kerja 1
Kelompok Kerja 2
Kelompok Kerja 3
Kelompok Kerja 4
Koordinasi Penyiapan Kebijakan & Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Koordinasi Perencanaan dan Program Penataan Ruang
Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Penataan Ruang
KOORDINASI PENYIAPAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG
POKJA-1 Ketua
: Direktur Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum
Wakil Ketua
: Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet
Sekretaris
: Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum
Anggota
:
Asdep Prasarana, Riset, Teknologi, dan SDA, SETKAB; Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, BAPPENAS; Kepala Biro Hukum, Kementerian Dalam Negeri; Kepala Biro Hukum dan Humas, Kementerian Lingkungan Hidup; Direktur Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayah, Kementerian Luar Negeri; Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh, LAPAN; Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kehutanan; Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian; Kepala Biro Hukum dan KLN, Kementerian Perhubungan; Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Perindustrian; Kepala Biro Hukum dan Humas, Kementerian ESDM; Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kepala Biro Hukum, Kementerian Pertahanan; Kepala Biro Hukum, Kementerian Pekerjaan Umum; Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I, Kementerian Pekerjaan Umum; Sesditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum.
BIDANG KOORDINASI PENINGKATAN KAPASITAS POKJA-2 KELEMBAGAAN
BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN DAN PROGRAM PENATAAN RUANG
POKJA-3
Ketua
: Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
Ketua
: Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, BAPPENAS
Wakil Ketua
: Dirjen Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan
Wakil Ketua
: Deputi Bidang Infrastruktur Data Spasial, BIG
Sekretaris
Sekretaris
: Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Kementerian Dalam Negeri
: Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, BAPPENAS
Anggota
:
Anggota
:
Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementerian Pertanian; Direktur Tata Ruang Pesisir dan Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Direktur Konservasi Kawasan, Kementerian Kehutanan; Direktur Kebijakan Strategi, Kementerian Pertahanan; Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, BAPPENAS; Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Kementerian Dalam Negeri; Direktur Penatagunaan Tanah, BPN; Kepala Pusat ATLAS dan Tata Ruang, BIG; Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh, LAPAN; Asisten Deputi Urusan Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup; Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum; Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II, Kementerian Pekerjaan Umum; Direktur Perkotaan, Kementerian Pekerjaan Umum.
Direktur Pengembangan Wilayah, BAPPENAS; Direktur Penatagunaan Tanah, BPN; Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Kementerian ESDM; Asisten Deputi Urusan Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup; Direktur Perencanaan Kawasan Hutan, Kementerian Kehutanan; Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Perhubu ngan; Direktur Tata Ruang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan; Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementerian Pertanian; Direktur Wilayah Pertahanan, Kementerian Pertahanan; Direktur Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah II, Kementerian Perindustrian; Kepala Pusat Analisis dan Informasi Kerdirgantaraan, LAPAN; Sesditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum; Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum; Direktur Bina Program dan Kemitraan, Kementerian Pekerjaan Umum.
BIDANG KOORDINASI PENYELESAIAN SENGKETA DAN KONFLIK PENATAAN RUANG
POKJA-4 Ketua
: Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian
Wakil Ketua
: Deputi Bidang Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup
Sekretaris
: Asdep Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah, Kemenko Perekonomian
Anggota
:
Direktur Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Kementerian Dalam Negeri; Direktur Perencanaan Kawasan Hutan, Kementerian Kehutanan; Direktur Konflik Pertanahan, BPN; Kepala Pusat ATLAS dan Tata Ruang, BIG; Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Kementerian ESDM; Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh, LAPAN; Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementerian Pertanian; Asdep Prasarana, Riset, Teknologi, dan SDA, SETKAB; Asisten Deputi Urusan Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup; Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II, Kementerian Pekerjaan Umum; Direktur Perkotaan, Kementerian Pekerjaan Umum; Direktur Bina Program dan Kemitraan, Kementerian Pekerjaan Umum.
3
ISU 1 Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang “BKPRN bertugas mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang penatan ruang, termasuk standar, prosedur, dan kriteria.”
U
ndang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan penyusunan peraturan perundangundangan sebagai peraturan turunan, antara lain Peraturan Pemerintah (PP); Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau/Kepulauan; Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN); Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Hingga akhir tahun 2013 telah diterbitkan sejumlah peraturan perundangan seperti tersaji dalam tabel berikut. STATUS PENETAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENATAAN RUANG TAHUN 2013 No
Peraturan
Perihal
Peraturan Pemerintah 1
PP No. 26 Tahun 2008
Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN)
2
PP No. 15 Tahun 2010
Penyelenggaraan Penataan Ruang
3
PP No. 68 Tahun 2010
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
4
PP No. 8 Tahun 2013
Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
Keputusan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan 1
Perpres No. 88 Tahun 2011
Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi
2
Perpres No. 3 Tahun 2012
Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan
3
Perpres No. 13 Tahun 2012
Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera
4
Perpres No. 23 Tahun 2012
Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali
Keputusan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional 1
Perpres No. 54 Tahun 2008
Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur (Jabodetabekpunjur)
2
Perpres No. 45 Tahun 2011
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita)
3
Perpres No. 55 Tahun 2011
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Mamminasata)
4
Perpres No. 62 Tahun 2011
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro)
5
Perpres No. 87 Tahun 2011
Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun (BBK)
Sampai dengan akhir tahun 2013 telah ditetapkan 4 dari 5 PP yang diamanatkan oleh UU No. 26 Tahun 2007. Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang dalam proses penetapan adalah PP tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara. Rancangan PP tersebut telah melalui tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, dan sedang dalam tahap finalisasi oleh Sekretariat Negara. Selanjutnya 4 dari 7 Perpres Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan yang diamanatkan UU No. 26 Tahun 2007 telah ditetapkan. Hingga akhir tahun 2013, Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang RTR Pulau/Kepulauan yang belum ditetapkan adalah: i) RTR Pulau Papua; ii) RTR Kepulauan Maluku; dan iii) RTR Kepulauan Nusa Tenggara. 4
Ketiga rancangan Perpres tersebut tengah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Sejak tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2013, dari 76 Perpres RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang diamanatkan dalam PP No. 26 Tahun 2008, telah ditetapkan 5 Perpres, yaitu: i) Perpres Kawasan Jabodetabekpunjur, ii) Perpres Kawasan Sarbagita, iii) Perpres Kawasan Mamminasata, iv) Perpres Kawasan Mebidangro, dan v) Perpres Kawasan Batam, Bintan, Karimun (BBK).
Dalam kurun semester II Tahun 2013 telah ditetapkan dalam bentuk perda: 5 RTRW Provinsi; 21 RTRW Kabupaten, dan 8 RTRW Kota. (Ilustrasi pada Peta di halaman 6). RTRW Provinsi yang Telah Ditetapkan Melalui Perda NO
PROVINSI
PERDA
1
Sulawesi Selatan
No. 9 Tahun 2009
2
Bali
No. 16 Tahun 2009
Hingga akhir tahun 2013, terdapat beberapa peraturan perundangan terkait Kawasan Strategis Nasional yang tengah dalam proses pembahasan diantaranya Raperpres KSN Perkotaan Kedungsepur, Raperpres KSN Perkotaan Gerbangkertasusila, serta KSN Perkotaan Cekungan Bandung.
3
Lampung
No. 1 Tahun 2010
4
D.I Yogyakarta
No. 2 Tahun 2010
5
Nusa Tenggara Barat
No. 3 Tahun 2010
6
Jawa Tengah
No. 6 Tahun 2010
7
Jawa Barat
No. 22 Tahun 2010
Selain itu, Kementerian PU bersama Kementerian Hukum dan HAM serta Sekretariat Kabinet juga sedang membahas 8 Raperpres RTR KSN, yaitu:
8
Nusa Tenggara Timur
No. 1 Tahun 2011
9
Banten
No. 2 Tahun 2011
10
Gorontalo
No. 4 Tahun 2011
11
DKI Jakarta
No. 1 Tahun 2012
12
Bengkulu
No. 2 Tahun 2012
13
Jawa Timur
No. 5 Tahun 2012
14
Sumatera Barat
No.13 Tahun 2012
15
Jambi
No.10 Tahun 2013
16
Maluku
No. 16 Tahun 2013
17
Maluku Utara
No. 2 Tahun 2013
18
Papua Barat
No.4 Tahun 2013
19
Sulawesi Tengah
No. 8 Tahun 2013
i) KSN Perbatasan NTT; ii) KSN Perbatasan Papua Barat-Maluku Utara; iii) KSN Perbatasan Papua; iv) KSN Perbatasan Maluku; v) KSN Perbatasan KASABA; vi) KSN Borobudur; vii) KSN Gunung Merapi; dan viii) KSN Danau Toba. UU No. 26 Tahun 2007 telah mengamanatkan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi selambatnya 2 tahun dan RTRW Kabupaten/Kota selambatnya 3 tahun, terhitung sejak tahun penetapan UU tersebut. Hingga akhir tahun 2013, status penetapan Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota ditunjukkan pada grafik sebagai berikut.
Status: Desember 2013
Total: 33 Provinsi
Total: 398 Kabupaten
Total: 93 Kota
5
Inpres No 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota
I
nstruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan perwujudan upaya percepatan penyelesaian penyusunan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sesuai amanat UndangUndang Nomor 26 Tahun 2007. Instruksi diberikan kepada 18 Menteri/Kepala Lembaga terkait, terutama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kehutanan, Kepala Badan Informasi Geospasial, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melakukan langkah penyelesaian sesuai tupoksi dan kewenangan. Penetapan Inpres ini bertujuan untuk membantu daerah dalam proses penetapan perda RTRW. Salah satu kendala penetapan perda RTRW adalah belum selesainya proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Beberapa hal yang menyebabkan lambatnya proses
perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan antara lain: Perbedaan persepsi penataan ruang dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan; dan Belum ada kepastian kerangka waktu pemberian keputusan DPR-RI berkenaan dengan Daerah Penting Cakupan Luas Strategis (DPCLS). Selain itu, belum memadainya SDM di bidang penataan ruang mengakibatkan daerah kesulitan dalam melakukan integrasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRW. Sebagai operasionalisasi dari Inpres tersebut, akan diterbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Kehutanan tentang Percepatan Penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Provinsi) dan Kabupaten/Kota melalui Penerapan Perubahan Peruntukan Ruangnya (Holding Zone).
PETA STATUS PENETAPAN PERDA RTRW PROVINSI
Status: Desember 2013
6
Keppres No. 28 Tahun 2013 tentang Hari Tata Ruang Nasional
U
ndang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan pentingnya peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia. Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PP No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang, masyarakat dapat berperan dengan berpartisipasi dalam tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berbagai upaya telah dilakukan untuk terus meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat terhadap penataan ruang serta mensosialisasikan kebijakan pemerintah di bidang penataan ruang. Sejak tahun 2008, Kementerian Pekerjaan Umum telah menginisiasi kegiatan peringatan Hari Tata Ruang setiap tanggal 8 November dengan berbagai kegiatan seperti pameran, talkshow, kuliah umum (public lecture), dan lainnya. Dalam rangka lebih mendekatkan tata ruang kepada masyarakat, melalui Keputusan Presiden No 28 Tahun 2013 ditetapkan bahwa tanggal 8 November sebagai Hari Tata Ruang Nasional.
ISU 2 Penguatan Kelembagaan BKPRN “BKPRN memfasilitasi rapat kerja penataan ruang nasional dan daerah” (Permenko Perekonomian PER-02/M.EKON/10/2009) Raker Nasional BKPRN Tahun 2013
R
aker Nasional BKPRN adalah forum penataan ruang yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . Forum yang diselenggarakan setiap 2 (dua) tahun sekali ini bertujuan untuk menyusun dan menyepakati agenda kerja BKPRN (dua) tahun kedepan. Raker ini diikuti oleh Kementerian dan Lembaga anggota BKPRN serta perwakilan pemerintahan provinsi seluruh Indonesia.
paparan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Berdasarkan kesepakatan Sidang Komisi, dirumuskan beberapa pokok hasil Raker Nasional 2013 sebagai berikut: 1. Dalam rangka menjaga konsistensi implementasi rencana tata ruang (yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah), perlu dilakukan: i) Penyiapan mekanisme (Standard Operating Procedure/SOP) pengendalian pemanfaatan ruang; dan ii) Percepatan penyusunan peta skala rinci oleh pemerintah kabupaten/kota dengan asistensi teknis oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). 2. Kapasitas kelembagaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) akan terus diperkuat melalui: i) Penyusunan mekanisme (Standard Operating Procedure/SOP) BKPRD; ii) Penguatan peran BKPRD Propinsi untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan penataan ruang kabupaten/kota.
Raker Nasional BKPRN Tahun 2013 diselenggarakan tanggal 7 November 2013 di Jakarta dengan tema “Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penataan Ruang melalui Tata Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Penataan Ruang yang Optimal dan Berkelanjutan”. Rangkaian acara diawali oleh laporan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Ketua Panitia Penyelenggara. Selanjutnya Menko Perekonomian selaku Ketua BKPRN membuka sekaligus memberikan sambutan, sesi pembukaan juga diisi dengan
3. BKPRN perlu terus melakukan fasilitasi penyelarasan peraturan perundangan sektoral yang mengatur pemanfaatan ruang, terutama yang berkenaan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Salah satu instrumen penting dalam penyerasian tersebut adalah peta yang dapat secara jelas dapat mencantumkan lokasi kegiatan sektor yang bersangkutan. 7
4. Menyikapi maraknya konflik pemanfaatan ruang, perlu disusun mekanisme (Standard Operating Procedure/SOP) penyelesaian konflik. Disamping itu, direncanakan akan dilangsungkan sidang BKPRN (tingkat menteri) untuk membahas konflik-konflik pemanfaatan ruang yang bersifat strategis atau mendesak, diantaranya terkait: i) perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Propinsi Kepulauan Riau; dan ii) usulan reklamasi Teluk Benoa, Propinsi Bali.
perdesaan. Pameran yang dikoordinasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) ini diikuti oleh 14 Kementerian/ Lembaga anggota BKPRN. Adapun substansi pameran ini meliputi penjelasan mengenai kelembagaan BKPRN, serta berbagai produk yang telah diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga anggota BKPRN, baik peraturan perundangan maupun hasil kajian.
Sesuai dengan Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN (Kepmen PPN/Kepala Bappenas No. Kep. 46/M.PPN/ HK/03/2013), hasil Raker Nasional BKPRN menjadi dasar untuk penyusunan Agenda Kerja BKPRN Tahun 2014-2015. Penyelenggaraan Raker Nasional BKPRN 2013 dimeriahkan pula dengan pameran yang mengusung tema terintegrasi yaitu kelembagaan, perkotaan, dan
ISU 3 Penyelesaian Konflik Pemanfaatan Ruang “BKPRN bertugas mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya” (Keppres No. 4 Tahun 2009 tentang BKPRN)
P
ada tahun 2013, BKPRN telah melakukan serangkaian pembahasan dalam upaya menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang. Berdasarkan upaya pembahasan tersebut, sejumlah konflik pemanfataan ruang telah selesai dibahas dan mendapatkan rekomendasi BKPRN. Sementara itu, beberapa konflik pemanfaatan ruang lainnya masih perlu dilanjutkan untuk dibahas pada tahun 2014. Konflik yang telah selesai dibahas dan mendapatkan rekomendasi BKPRN pada tahun 2013 diantaranya sebagai berikut: No
Lokasi
Permasalahan
Rekomendasi Intensitas Koefisien Dasar Bangunan (KDB) tidak lebih dari 20% Lokasi tidak bersinggungan dengan kawasan hutan dan pertanian irigasi teknis Diintegrasikan kedalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
1
Desa Tajur, Kec.Citereup, Kab.Bogor
Rencana Pembangunan Perumahan non Dinas Prajurit TNI AD
2
Desa Hambalang, Kec. Citeureup, Kab. Bogor
Rencana pembangunan Sekolah Intensitas lahan terbangun pada lokasi mengikuti ketenTinggi Kepemerintahan dan Ketuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) antara 5%-8%. bijakan Publik (STKKP) Indone Wajib dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sia Cerdas Unggul (AMDAL) serta kajian geologi teknik terkait dengan desain struktur bangunan dan infrastruktur jalan yang tahan longsor atau tidak memicu gerakan tanah. Diintegrasikan kedalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
3
Desa Tobat, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang, Banten
Rencana pembangunan KawaPerlu memperhatikan Perda No. 13 Tahun 2011 tentang san Industri pada Zona B2 (Zona RTRW Kab. Tangerang dan kondisi penggunaan lahan. perumahan hunian sedang, pertanian/ladang, dan industri berorientasi tenaga kerja) Berlanjut ke halaman berikut….
8
No
Lokasi
Permasalahan
Rekomendasi
Lanjutan... 4
Desa Sukawali, Kec. Paku Haji, Kab.Tangerang, Banten
Rencana Pembangunan Pe Pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui rekayasa teknis rumahan Terpadu pada Zona B2 dan Koefisien Zona Terbangun (KZB) paling tinggi 50% (Zona perumahan hunian se Perlu diintegrasikan kedalam Rencana Detail Tata Ruang dang, pertanian/ladang, dan (RDTR) dan Peraturan Zonasi industri berorientasi tenaga Perlu melakukan kajian lingkungan komprehensif sesuai kerja) dengan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
5
Desa Benda, Kec. Sukamulya, Kab. Tangerang, Banten
Rencana Pembangunan Pengge- Kawasan pertanian lahan basah beririgasi teknis dilarang mukan Ternak Sapi dan Rumah dialihfungsikan Potong Hewan pada Zona B5 Perlu memperhatikan ketentuan terkait kawasan perta(Zona pertanian lahan basah/ nian di Kab. Tangerang dan kondisi penggunaan lahan irigasi teknis) (dekat sungai) Perlu diintegrasikan kedalam RDTR yang didahului dengan kajian lingkungan komprehensif
6
Kabupaten Demak
Tidak tercantumnya rencana pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) pada Perda RTRW Kabupaten Demak
Rencana pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) agar dicantumkan kedalam Rancangan Perpres Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kedungsepur.
Selain konflik-konflik tersebut diatas, hingga akhir tahun 2013 BKPRN masih membahas beberapa konflik pemanfaatan ruang, diantaranya:
2. Percepatan penetapan Rancangan Perda RTRW di Provinsi Kepulauan Riau terkait adanya proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.
1. Pelaksanaan Perpres No. 45 Tahun 2011 tentang RTR KSN Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) terkait usulan reklamasi di wilayah perairan Teluk Benoa.
Konflik pemanfaatan ruang terjadi akibat perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang telah ditetapkan melalui SK Menteri Kehutanan No. 463/ Menhut II/2013 tidak sesuai dengan Rekomendasi Tim Terpadu.
Konflik pemanfaatan ruang muncul terkait adanya usulan investasi kegiatan pariwisata di Kawasan Teluk Benoa, dengan melaksanakan reklamasi di kawasan tersebut. Sementara itu, berdasarkan Pasal 43 dan Pasal 55 Perpres RTR KSN Sarbagita, lokasi Teluk Benoa berada pada Zona Lindung (L3).
3. Percepatan penetapan Rancangan Perda RTRW di Kota Surabaya Konflik
pemanfaatan ruang terjadi sehubungan adanya perbedaan rencana ruas jalan bebas hambatan dalam Rancangan RTRW Kota Surabaya, yakni ruas Menanggal-Tanjung Perak, dengan yang tercantum dalam RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Timur.
9
ISU 4 Koordinasi Perencanaan dan Program Penataan Ruang “BKPRN bertugas untuk mengkoordinasikan pemaduserasian berbagai peraturan perundangundangan terkait penyelenggaraan penataan ruang A. Rapat Koordinasi Penyusunan Agenda Kerja BKPRN
S
ebagai rangkaian tindak lanjut penyelenggaraan Raker Nasional BKPRN 2013, pada tanggal 20 Desember 2013 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I untuk membahas dan menyepakati rancangan Agenda Kerja BKPRN 2014-2015.
1. Pokja I, Penyiapan Kebijakan dan Pengaturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang: Penyusunan roadmap penyelesaian Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN); Fasilitasi teknis pembuatan peta bagi pemerintah daerah; dan Fasilitasi advokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). 2. Pokja 2, Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan: Penyusunan Pedoman Tata Kerja (SOP) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). 3. Pokja 3, Koordinasi Perencanaan dan Program Penataan Ruang: Sinergi peraturan perundangan sektoral dalam bentuk kajian peraturan perundang-undangan.
Rancangan Agenda Kerja BKPRN 2014-2015 disusun sesuai dengan jumlah dan tupoksi Kelompok Kerja (Pokja) yang terdapat di BKPRN. Beberapa kegiatan utama dari setiap Pokja diantaranya:
4. Pokja 4, Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Penataan Ruang: Penyusunan Pedoman Tata Kerja (SOP) BKPRN dalam penyelesaian konflik pemanfaatan ruang.
B. Lokakarya Penyelarasan Implementasi UU No. 27/2007 dan UU No. 26/2007
U
ndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mendefinisikan ruang sebagai satu kesatuan yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dengan dokumen rencana berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Merujuk pada pemahaman tersebut, rencana tata ruang tidak hanya mengatur ruang darat tetapi juga ruang laut, dan udara. Selain Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, peraturan lain yang mengatur ruang wilayah Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan salah satu dokumen rencana berupa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (RZWP-3-K).
10
Sesuai Undang-Undang No. 27 Tahun 2007, RZWP-3-K merupakan rencana yang mengatur arahan pemanfaatan sumber daya disertai penetapan struktur dan pola ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup wilayah perencanaan darat (kecamatan pesisir) hingga wilayah perairan sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Dalam rangka penyelarasan implementasi kedua peraturan perundangan terkait penataan ruang tersebut, serta sebagai tindak lanjut Rakernas BKPRN 2013, telah diselenggarakan Lokakarya Penyelarasan Implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 pada tanggal 18 Desember 2013 di Jakarta. Hasil lokakarya ini diantaranya merekomendasikan perlunya penyusunan Pedoman Integrasi Rencana Tata Ruang matra darat dan matra laut.
KEMAJUAN AGENDA KERJA BKPRN 2012-2013
A
genda Kerja BKPRN Tahun 2012-2013 disusun berdasarkan hasil Rakernas BKPRN Tahun 2011 dan berbagai masukan dari K/L anggota BKPRN. kegiatan dalam Agenda Kerja BKPRN 2012-2013 dikelompokkan berdasarkan 4 Kelompok Kerja (Pokja) BKPRN dengan status kemajuan masing-masing sebagai berikut: No
Agenda Kerja
Indikator
Pelaksana
Tahun Pelaksanaan
Kem ajuan hingga Desember 2013
Keterangan
Pokja 1 Koordinaasi Penyiapan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 1.
Penyelesaian Perda RTRW Provinsi/Kab/Kota dan Perpres RTR KSN dan RTR Pulau/Kepulauan
1.a
Persetujuan substansi dari Menteri PU untuk Perda RTRW Prov/Kab/Kota
26 Kab dan 11 Kota
Kemen PU
2012
Status Penetapan Perda RTRW saat ini: 1. Prov: 18 dari 33 2. Kab: 260 dari 398 3. Kota: 70 dari 93
Status persetujuan substansi RTRW saat ini: 1. Prov: 15 dari 33 2. Kab: 137 dari 398 3. Kota: 19 dari 93 Status belum persetujuan substansi: 1. Kab: 1 dari 398 2.Kota: 4 dari 93 Penyusunan Perpres RTR KSN dan Pulau/Kepulauan
13 Perpres
Kemen PU
2012-2013
6 Perpres siap ditetapkan oleh Presiden, antara lain RTR Pulau Papua, RTR Kepulauan Maluku, RTR Kepulauan Nusa Tenggara, KSN Borobudur, KSN Danau Toba, dan KSN Merapi.
1.b
Persetujuan substansi dari Menteri Kehutanan untuk RTRW seluruh provinsi
33 provinsi
Kemenhut
2012-2013
• 11 Provinsi tidak mengajukan perubahan kawasan hutan dan telah diterbitkan SK Menhut: Lampung, NTB, Bali, DIY, Jateng, Jabar, Banten, Jatim, NTT, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan. • 22 Prov mengajukan perubahan kawasan hutan: • 19 telah diterbitkan SK Menhut; Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, Sumatera Barat, Papua, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Jambi, Bangka Belitung, Maluku, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Aceh. • 2 Provinsi selesai dikaji Timdu, dan pembahasan di Kementerian Kehutanan: Sumatera Utara; Riau • 1 Provinsi masih dalam kajian Tim Terpadu; Papua Barat.
1.c
Keputusan Mendagri mengenai evaluasi Raperda RTRW Provinsi
Kemendagri
2012-2013
Pelaksanaan evaluasi Raperda pada semester II Tahun 2013 yaitu RTRW Provinsi Sulawesi Tengah (23 Oktober), Papua (12 November), Sumatera Utara (15 November), Sulawesi Utara (19 November), Kep. Bangka Belitung (4 Desember), Sulawesi Barat (13 Desember), Sulawesi Tenggara (23 Desember), Aceh (30 Desember)
11
No
12
Agenda Kerja
Pelaksana
Tahun Pelaksanaan
Kem ajuan hingga Desember 2013
2
Penyusunan instrument pemantauan dan evaluasi penataan ruang kawasan nasional serta Perda RTRW Prov/Kab/Kota
Kemen PU
2012
3
Penyelesaian RPP Penataan Wilayah Pertahanan Negara menjadi PP
Kemenhan
2012-2013
Naskah RPP masih dalam proses filterisasi oleh Setneg
4
Penyelesaian RPP Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang menjadi PP
BIG
2012
Telah ditetapkan melalui PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.
5
Penyiapan substansi peninjauan kembali PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN)
Kemen PU dan K/L terkait
2012
• Telah diselenggarakan sarasehan pada tanggal 26 Maret 2013. • Telah diselenggarakan kegiatan penjaringan masukan pemerintah daerah di Manado, Medan, dan Lombok.
6
Penyelesaian Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK): · Pedoman Penyusunan RTR KSN; · Pedoman Pengawasan Penataan Ruang; · Arahan Peraturan Zonasi Sistem Nasional; · Pedoman Pemanfaatan Ruang Dalam Bumi; dan lainnya
Kemen PU
2012
• Pedoman Pengawasan Penataan Ruang masih dalam proses penyusunan • Pedoman Pemanfaatan Ruang Dalam Bumi sedang dalam proses legalisasi • Pedoman Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi/Kabupaten
7
Penyelesaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK): · Pedoman tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang. · Pedoman sinkronisasi peraturan dalam bentuk SEB kepada Pemda
Kemendagri
2012
• Telah dilakukan pembahasan Rapermendagri tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang pada tgl 26 September 2013 di Bandung dan 9-11 Oktober 2013 di Denpasar. • Telah dilakukan Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perda pada tgl 27-29 Juni 2013 di Jakarta.
8
Penyelesaian Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Perubahan Kawasan Hutan
Kemen LH
2012
• Telah dilakukan rapat pembahasan pada tgl 21 Agustus 2013. • Draft pedoman telah diserahkan kepada Kementerian Kehutanan melalui Surat Nomor: B9842/Dep.I/LH/KJPB/09/2013 tgl 5 September 2013.
9
Pedoman Teknis Perpetaan RDTR
BIG
2012
Telah selesai disusun
10
Penyelesaian perangkat hukum dalam rangka penyelarasan implementasi UU 26/2007 dengan UU 27/2007
KKP
2012
• Telah dilaksanakan Workshop Nasional Akselerasi Penyusunan RZWP-3-K pada tgl 21 November 2013. • Telah dilaksanakan Lokakarya Penyelarasan Implementasi UU no. 27 Tahun 2007 dan UU No. 26 Tahun 2007 pada tgl 18 Desember 2013.
11
Penyelesaian SEB Menhut kepada Kemenhut, daerah mengenai mekanisme Kemendagri, penerapan Holding Zone dalam Kemen PU Raperda RTRW
2012
• Telah diterbitkan Inpres No. 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota. • SEB tentang Percepatan Penyelesaian Penyusunan Perda tentang RTRW Provinsi dan Kab/Kota melalui penetapan Holding Zone sedang dalam proses penandatanganan ketiga Menteri.
Keterangan
TOR sudah siap dibahas di BKPRN
√
Telah disampaikan Surat Mendagri No. 188.34/5855/IV /Bangda tgl 24 Juli 2013 tentang Penetapan Perda RTRWP kepada 14 Gubernur yang belum menetapkan Perda RTRWP.
√
No
Agenda Kerja
Pelaksana
Tahun Pelaksanaan
Kem ajuan hingga Desember 2013
12
Supervisi dan Asistensi Peta RTRW Provinsi/Kabupaten/ Kota, RTR Pulau dan KSN
BIG
2012-2013
13
• Penyiapan/pengadaan peta kawasan hutan skala 1:50.000 • Standarisasi/pengesahan peta dasar kehutanan skala 1:250.000 dan 1:50.000
Kemenhut, BPN, BIG
2012-2013
Peta dasar kehutanan dengan RBI skala 1:250.000 telah selesai disusun.
2012
Telah ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2013 melalui Kepmen PPN/Kepala Bappenas selaku Sekretaris BKPRN No. Kep.46/M.PPN/HK/ 03/2013 tentang Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN
Keterangan
Telah dilakukan persiapan kegiatan bantek percepatan perpetaan RTRW terhadap 30 kab/kota.
Pokja II Koordinasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 14
Penyusunan mekanisme dan tata kerja (SOP) Sekretariat, Tim Pelaksana dan Pokja BKPRN kemenko Perekonomian dan Bappenas
Kemenko Perekonomian , Bappenas
15
Pemantapan fungsi Sekretariat BKPRN, antara lain fasilitasi rapat koordinasi, kehumasan dan dokumentasi
Bappenas
2012-2013
Telah diselenggarakan sosialisasi penggunaan e-BKPRN pada tanggal 21 Juni 2013
16
Peningkatan kapasitas kelembagaan K/L anggota BKPRN dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang
Kemenko Perekonomian
2012-2013
Tidak akan dilaksanakan di Tahun 20122013
Contoh kegiatan: Seminar untuk penyebarluasan informasi
Studi banding untuk penyamaan pemahaman 17
Penyelenggaraan Rakernas BKPRN
Kemendagri
2013
• Telah dilaksanakan pada tanggal 7 November 2013 di Jakarta • Sebagai tindak lanjut telah disampaikan Surat Edaran Mendagri Nomor: 650/8570/SJ tanggal 3 Desember 2013 hal Penyampaian Hasil Rakernas BKPRN Tahun 2013.
√
18
Penyelenggaraan Raker Regional BKPRN di Makassar
Kemendagri
2012
Telah dilaksanakan pada anggal 8 -10 Oktober 2012 di Makassar, Sulawesi Selatan
√
19
Penyelenggaraan Raker BKPRD di Kemendagri Pekanbaru, Riau
2012
• Telah dilaksanakan pada tanggal 29 s.d. 31 Oktober 2012 di Pekanbaru, Riau. • Telah disampaikan Surat Edaran Mendagri kepada Gubernur seIndonesia Nomor: 080/4704/SJ tanggal 20 November 2012 perihal Penyampaian Hasil Raker BKPRD Tahun 2012.
√
Pokja 3 Koordinasi Perencanaan dan Program Penataan Ruang 20
Pelaksanaan rapat triwulan untuk melihat kemajuan pelaksanaan kegiatan BKPRN 2012-2013
Bappenas
2012-2013
21
Pelaksanaan rapat koordinasi kebijakan Bappenas dan program antar K/L untuk penyusunan agenda kerja BKPRN 20122013
22
Pemantauan penyelenggaraan penataan ruang daerah (pasca Perda RTRW)
K/L
2012-2013
Akan dilaksanakan setelah instrumen pemantauan dan evaluasi diselesaikan.
23
Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil Rakernas
Bappenas
2012-2013
Pelaksanaan tindak lanjut Rakernas telah dilaporkan K/L melalui surat
2012
Perkembangan pelaksanaan kegiatan BKPRN hingga Desember 2013 dilakukan melalui mekanisme surat-menyurat. Telah terlaksana pada bulan Februari Tahun 2012
√
13
No
Agenda Kerja
Pelaksana
24
Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil Rakernas
Tahun Pelaksanaan
Kem ajuan hingga Desember 2013
2012
Telah dipublikasikan dalam Butaru dan Buletin TRP serta disosialisasikan melalui leaflet yang disebarkan kepada pemerintah daerah dan K/L dalam berbagai forum penataan ruang nasional dan daerah
2012-2013
Penyelesaian konflik pemanfaatan ruang, antara lain: • Rencana pembangunan perumahan dan komersial di Kec. Pakuhaji, Kab. Tangerang • Rencana pembangunan Sekolah Kebijakan Publik di Zona B2, Kab. Bogor • Rencana pembangunan Perumahan Non Dinas TNI AD di Kab. Bogor • Rencana pembangunan Kawasan Industri di Kab. Wonogiri • Perbedaan peruntukan antara Perda RTRW dan Perpres 54/2008 di 5 lokasi, Kab. Tangerang
Bappenas
Keterangan
Pokja 4 Koordinasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Penataan Ruang 25
Penyelesaian sengketa dan konflik pemanfaatan ruang
26
Evaluasi pelaksanaan inventarisasi Kemen PU hasil audit pemanfaatan ruang (stocktaking)
2012
Telah dibentuk tim audit tata ruang Jabodetabekjur yang terdiri dari 3 Pokja, yakni pokja Wilayah Hulu (Kab. Cianjur, Kab. Bogor dan Kota Bogor), Wilayah Tengah (Kota Depok, Kota Tangsel, Kab. Tanggerang dan Kab. Bekasi) dan Wilayah Hilir (DKI Jakarta, Kota Bekasi dan Kota Tanggerang)
27
Penyelesaian hukum RTRW
Kemenko Perekonomia n, Kemen PU
2012
Tidak terlaksana di Tahun 2012.
28
a.Penetapan kesepakatan (dalam bentuk Inpres atau lainnya) untuk menunda pemberian izin baru sementara menunggu penetapan Perda RTRW.
Kemenko Perekonomian
2012
• Telah diterbitkan Inpres 10 Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Ijin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. • Telah ditetapkan revisi III Penetapan Peta Indikatif Penundaaan Pemberian Ijin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain
2012
Dalam tahap pembahasan dengan Deputi Bidang Koordinasi Pertanian dan Kementerian Pertanian
masalah
kekosongan
Kemenko Perekonomian
berkoordinasi dengan K/L terkait
b.Revisi peta indikatif penundaan izin baru.
c.Penyelesaian mekanisme penyelesaian masalah alih fungsi lahan pertanian.
14
Kemenko Perekonomian berkoordinasi dengan K/L terkait
√
Kemendagri telah menyampaikan surat edaran agar daerah yang memiliki kekosongan hukum (belum memiliki Perda RTRW baru) dapat mengajukan dispensasi ke Provinsi/Pusat untuk menggunakan Perda RTRW lama. √
PENUTUP PENUTUP S
epanjang tahun 2013, BKPRN telah melakukan berbagai kegiatan koordinasi, utamanya berkenaan dengan upaya percepatan penetapan Perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, serta penyelesaian konflik pemanfaatan ruang. Seiring hal tersebut, disadari pula bahwa efektivitas dan kualitas koordinasi BKPRN tidak terlepas dari aspek kelembagaan, yang meliputi tata kerja, regulasi, ketersediaan informasi, dan kemampuan sumber daya manusia. Tantangan yang dihadapi BKPRN di masa mendatang semakin kompleks, baik yang berkenaan dengan konflik pemanfaatan ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, peran BKPRN perlu diimbangi dengan penguatan dari sisi kelembagaan dan penyelarasan peraturan perundangan di bidang penataan ruang, diantaranya melalui pemantapan implementasi Pedoman Tata Kerja Sekretariat BKPRN. Kedepan, seiring dengan penguatan kelembagaan, BKPRN diharapkan akan lebih mampu berkiprah dalam koordinasi dalam rangka mempercepat penetapan Rancangan Perda RTRW, menyelesaikan konflik pemanfaatan ruang, serta mengawal penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
15
DOKUMENTASI DOKUMENTASI Rapat Kerja Nasional BKPRN Tahun 2013
Pameran Hari Tata Ruang Nasional 2013
Lokakarya Penyelarasan Implementasi UU No.27 Tahun 2007 dan UU No.26 Tahun 2007
16
