KATA PENGANTAR
alam rangka melaksanakan tata pemerintahan yang baik (good governance)
adalah
pelaksanaan
kegiatan
komitmen
tersusunnya tahun
organisasi
laporan
berjalan
penyelenggara
mempertanggung-jawabkan
pengelolaan
untuk
akuntabilitas mewujudkan
negara dan
dalam
pengendalian
sumber daya sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka disusun Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Tujuan disusunnya laporan kinerja adalah: 1. Media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 2. Sarana untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja; dan 3. Informasi bagi kepentingan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019. Laporan kinerja ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berkat kebersamaan, kedisiplinan serta kerja keras dari seluruh jajaran dengan memperhatikan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada, program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja yang memuaskan. Hal ini menjadi modal dasar peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan di masa yang akan datang.
Laporan Kinerja 2016
i
BPKP Jabar
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
iii
DAFTAR GAMBAR
iv
DAFTAR GRAFIK
v
DAFTAR TABEL
vI
IKHTISAR EKSEKUTIF
viI
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN
1
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi
1
B. Aspek Strategis Organisasi
4
C. Kegiatan Layanan Produk Organisasi
6
D. Struktur Organisasi
8
E. Sistematika Penyajian
11
PERENCANAAN KINERJA
12
A. Rencana Strategis 2015-2019
12
1. Pernyataan Visi
12
2. Pernyataan Misi
13
3. Tujuan Strategis
13
4. Sasaran Strategis
14
5. Indikator Kinerja Utama
15
6. Kebijakan
17
7. Program dan Kegiatan
18
B. Perjanjian Kinerja 2016
21
AKUNTABILITAS KINERJA
24
A. Ringkasan Capaian Kinerja
26
B. Rincian dan Analisis Capaian Kinerja
28
C. Akuntabilitas Keuangan
69
BAB IV
PENUTUP
72
LAMPIRAN :
1. Penjabaran Indikator Kinerja Utama
BAB III
Laporan Kinerja 2016
iii
BPKP Jabar
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1
Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
3
Gambar 1.2
Struktur Organisasi
8
Gambar 1.3
Struktur Organisasi setelah perubahan
11
Laporan Kinerja 2016
iv
BPKP Jabar
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1
Capaian Indikator Kinerja Outcome
Grafik 2
Capaian Indikator Kinerja Output
Laporan Kinerja 2016
Halaman vii viii
v
BPKP Jabar
DAFTAR TABEL Halaman. 14
Tebel 2.1
Misi dan Tujuan
Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Strategis
Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP
15
Jawa Barat
16
Tebel 2.4
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program
20
Tabel 2.5
Sasaran dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Target Tahun 2016
21
Tabel 2.6
DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
23
Tebel 3.1
Ringkasan Capaian Kinerja
26
Tabel 3.2
Rincian Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara
29
Tabel 3.3
Capaian Kinerja Kegiatan (Output) Sasaran Strategis 1
41
Tabel 3.4
Rincian Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi
44
Tabel 3.5
Level Maturitas SPIP Kabupaten/Kota Tahun 2016
47
Tabel 3.6
Capaian Kinerja Kegiatan (Output) Sasaran Strategis 2
56
Tabel 3.7
Rincian Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Interm Pemda
58
Tabel 3.8
Level Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota Tahun 2016
60
Tabel 3.9
Capaian Kinerja Kegiatan (Output) Sasaran Strategis 3
64
Tabel 3.10
Rincian Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Pelayaan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP
66
Tabel 3.11
Capaian Kinerja Kegiatan
67
Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2016 (sebelum rekonsiliasi dengan KPPN)
Tabel 3.13
69
Rincian Pengembalian Belanja per Program (sebelum rekonsiliasi dengan KPPN)
70
Tabel 3.14
Realisasi Kegiatan yang Bersumber Dana dari Kemitraan
70
Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi per Sasaran Strategis (sebelum rekonsiliasi dengan KPPN)
Laporan Kinerja 2016
71
vi
BPKP Jabar
IKHTISAR EKSEKUTIF
aporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 merupakan
dokumen
untuk
mempertanggung-jawabkan
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2016 dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis dan melembaga. Pertanggungjawaban kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja Tahun 2016 dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 yang disusun pada awal tahun sebagai bagian dari penjabaran Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2015-2019. Pengukuran kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dilakukan terhadap indikator kinerja (outcome) yang ditetapkan dalam dokumen PK Tahun 2016 berdasarkan 4 (empat) sasaran strategis. Dari 16 (enam belas) indikator yang diukur, seluruhnya
(100%) telah mencapai target dengan rincian 10 indikator
(62,50%) melebihi target dan 6 indikator (37,50%) sesuai target. Dengan demikian, secara umum capaian kinerja Tahun 2016 dapat tercapai.
Indikator Kinerja Outcome
37.50% Di Atas Target
62.50% Sesuai Target
Grafik.1 Capaian Indikator Kinerja Outcome
Laporan Kinerja 2016
vii
BPKP Jabar
Sedangkan capaian indikator kinerja output secara umum tercapai mengingat dari 8 (delapan) indikator output yang ada, seluruh indikator tersebut mencapai target atau 100% dari total indikator. Pencapaian target output tersebut telah sesuai dengan kebijakan penetapan target yang ditetapkan BPKP Pusat .
Indikator Kinerja Output 0.00% 0.00% Di Atas Target Sesuai Target Di Bawah Target
100.00%
Grafik.2 Capaian Indikator Kinerja Output
Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan proses berakuntabilitas adalah: 1. Keselarasan antar dokumen perencanaan yaitu Renstra, PK dan PKP2T belum sepenuhnya terbangun. Masih dijumpai perbedaan target antara PK dengan PKP2T maupun Renstra, sehingga target dalam PK tidak tercapai sementara di sisi lain adanya kinerja sesuai PKP2T yang tidak dapat dilaporkan karena tidak sesuai dengan PK. 2. Kelemahan dalam penyajian capaian kinerja saat ini dan/atau sampai dengan saat ini dibandingkan dengan target kinerja akhir periode Renstra. Kondisi ini disebabkan masih adanya kelemahan dalam perumusan Indikator Kinerja Utama khususnya yang terkait dengan tipe/jenis penghitungan IKU yang terbagi atas tipe penghitungan yang kumulatif dan non-kumulatif sebagaimana yang dimaksud Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan IKU dan Permen PAN dan RB Nomor 47 Tahun 2011 sebagai referensi.
Laporan Kinerja 2016
viii
BPKP Jabar
Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, perlu dilaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1. Perbaikan sistem perencanaan dengan menjaga keselarasan antar dokumen perencanaan dengan komitmen semua pihak penanggung jawab kegiatan. 2. Perbaikan definisi dan rumusan indikator kinerja outcome, sistem pengumpulan data kinerjanya serta cara mengukur indikator hasil (outcome) yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat pada awal tahun agar terdapat kesamaan pandang terhadap capaian outcome tersebut pada saat penyusunan Laporan Kinerja akhir tahun.
Laporan Kinerja 2016
ix
BAB I
PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi rganisasi BPKP ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan
(BPKP).
BPKP
merupakan
aparat
pengawasan intern pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
BPKP mempunyai tugas dan fungsi yang terkait dengan
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKP di Daerah maka dibentuk Kantor Perwakilan BPKP di setiap Provinsi. Atas dasar pertimbangan tersebut Kepala BPKP menetapkan organisasi dan tata kerja Perwakilan BPKP sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Mengacu pada regulasi di atas, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Jawa Barat sebagai berikut: 1. Kedudukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat merupakan instansi vertikal BPKP di Provinsi Jawa Barat yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala BPKP. 2. Tugas Pokok Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas: a. melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara;
Laporan Kinerja 2016
1
BPKP Jabar
c.
melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau atas permintaan Kepala Daerah;
d. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan e. melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi: a.
penyiapan rencana dan program;
b.
pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan SPIP;
c.
pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan pengurusan barang milik/kekayaan pemerintah daerah atas permintaan daerah;
d.
pengawasan atas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat strategis dan/atau lintas kemcnterian/lembaga/wilayah;
e.
pengawasan terhadap kegiatan keber.daharaan umum negara di wilayah kerjanya;
f.
pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
g.
pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah;
h.
pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD,
dan
kinerja
instansi
Pemerintah
Pusat/Daerah/BUMN/BUMD; i.
pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya usaha
milik
terdapat kepentingan pemerintah,
dan
badan
daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta
kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar
negeri yang
diterima
pemerintah
pusat, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; j.
evaluasi terhadap pelaksanaan good curporate governance dari laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan iain
Laporan Kinerja 2016
2
BPKP Jabar
yang d: dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; k.
audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan keuangan
negara,
badan
usaha
milik
negara,
dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah,
pengawasan
pembangunan,
dan
terhadap
pemberian
bantuan
hambatan audit
penghitungan kerugian keuangan negara serta keterangan
ahli
kelancaran
dalam
rangka
pemberian
kepada instansi penyidik dan instansi pemerintah
iainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; l.
pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta pengendalian mutu pengawasan; dan
m. pelaksanaan administrasi Perwakilan RPKP.
Gambar 1.1 Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
Laporan Kinerja 2016
3
BPKP Jabar
B. Aspek Strategis Organisasi Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat tidak lepas dari pengaruh lingkungan strategis. Lingkungan strategis yang berpengaruh adalah sebagai berikut: 1. Pengendalian Intern pada Instansi Pemerintah Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Walikota/ Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Atas dasar tersebut diperlukan sistem pengendalian intern yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai (reasonable assurance) bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem ini diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Mandat baru yang diemban BPKP adalah sebagai Auditor Presiden yang memiliki tugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina SPIP untuk seluruh instansi pemerintah. BPKP sebagai Auditor Presiden mengemban mandat untuk melakukan pengawasan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara dan sebagai pembina SPIP untuk menjamin berlangsungnya penerapan SPIP di seluruh instansi pemerintah khususnya di Provinsi Jawa Barat. 2. Tuntutan
Terselenggaranya
Kepemerintahan
yang
Baik
(Good
Governance) Perkembangan paradigma kepemerintahan menuju
ke arah ”Good
Governance” dan penciptaan administrasi yang berdaya guna, berhasil guna,
Laporan Kinerja 2016
4
BPKP Jabar
dan berkeadilan telah membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintah, untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya dengan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik secara transparan dan berakuntabilitas. Terhadap tuntutan ini, BPKP telah berusaha keras memenuhinya dengan memberikan bukti antara lain dengan ditetapkannya salah satu tupoksi berupa evaluasi terhadap pelaksanaan ”good corporate governance” dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. 3. Tuntutan Masyarakat untuk Terbentuknya Aparatur yang Bersih dan Bebas dari Praktek-Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Perkembangan yang terjadi di masyarakat pada saat ini adalah makin tumbuhnya kesadaran bahwa praktek-praktek KKN harus diberantas. Tuntutan masyarakat tersebut mempengaruhi tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga pengawasan dalam memerangi KKN dengan cara preventif, edukatif dan represif. Hal ini ditandai dengan adanya salah satu tugas pokok dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat yaitu melakukan investigasi terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, BUMN, dan badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, audit terhadap hambatan kelancaran pembangunan, dan pemberian bantuan audit pada instansi penyidik serta instansi pemerintah lainnya. Juga dilakukan sosialisasi anti korupsi sebagai langkah edukatif mencegah korupsi. 4. Tuntutan Stakeholders akan Audit Independen Kepercayaan stakeholders akan audit independen dari BPKP semakin hari semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Hal ini mengharuskan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat untuk menjaga kepercayaan tersebut dengan meningkatkan kualitas hasil audit. Hal tersebut terus diupayakan secara berkesinambungan dengan meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pendukungnya. Diantara kebutuhan stakeholders tersebut yaitu kebutuhan Menteri Keuangan dan pemberi pinjaman luar negeri akan audit independen yang obyektif yang kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan audit umum/
Laporan Kinerja 2016
5
BPKP Jabar
operasional kepada BPKP Pusat untuk mengaudit kegiatan Instansi Pemerintah
Pusat/Daerah
yang menggunakan
dana APBN dan/atau
pinjaman luar negeri, telah disikapi oleh Perwakilan dengan pelaksanaan penugasan audit berdasarkan permintaan tersebut di atas.
C. Kegiatan Layanan Produk Organisasi
Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis,
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Barat melaksanakan jenis kegiatan pengawasan sebagai berikut: 1. Pre-emptif Jenis kegiatan pre-emptif bertujuan agar auditan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk pengembangan good governance, pelayanan publik, dan pemberantasan KKN. Sasaran jenis kegiatan ini adalah berkurangnya penyakit birokrasi yang bersifat laten. 2. Preventif Jenis kegiatan preventif mencakup kegiatan konsultasi manajemen untuk memecahkan permasalahan kesisteman yang mempengaruhi penciptaan peringatan dini (early warning system) atas proses governance, manajemen risiko, dan pencegahan KKN, berdasarkan pola kemitraan dengan unsurunsur manajemen pemerintah. Sasarannya adalah meminimalisasi peluang berlangsungnya moral hazard di birokrasi. 3. Represif Jenis kegiatan represif berupa audit investigatif untuk menjustifikasi perhitungan
kerugian
negara
atas
kasus-kasus
dengan
atau
tidak
diketemukannya indikasi melawan hukum/tindak pidana korupsi. Sasarannya adalah terungkap dan terselesaikannya kasus-kasus penyimpangan dan perbuatan melawan hukum. Untuk menjaga konsistensi nomenklatur perencanaan dan penganggaran, kegiatan pengawasan BPKP disesuaikan dengan nomenklatur yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi eselon II/satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan dari
Laporan Kinerja 2016
6
BPKP Jabar
masing-masing eselon II teknis akan menghasilkan rekomendasi sebagai indikator kinerja pengawasannya. Rekomendasi dihasilkan melalui pelaksanaan komponen kegiatan, baik komponen teknis pengawasan dengan menggunakan berbagai alat (tools) pengawasan seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan maupun komponen yang mendukung langsung kegiatan seperti penyusunan dan diseminasi pedoman, pemantauan pelaksanaan pengawasan, tabulasi dan lain-lain. Selain itu, terdapat pelaksanaan dukungan pengawasan meliputi penyiapan kultur organisasi, penyiapan profesionalisme SDM, penyiapan SOP pelaksanaan kegiatan, penyiapan sarana dan prasarana dan lain-lain yang mendukung secara tidak langsung kegiatan teknis pengawasan. Sesuai dengan kebijakan pengawasan BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi pembenahan manajemen pemerintahan. Beberapa kegiatan unggulan yang dilaksanakan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat antara lain mencakup: 1. Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008; 2. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA); 3. Good Governance di Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Program
Peningkatan
Kinerja
Sektor
Korporat
(Performance
Enhancement Program); 5. Sistem Informasi Akuntansi PDAM; 6. Program Pengembangan Manajemen Risiko Sektor Korporat dan Sektor Publik; 7. Program Pengembangan GCG BUMN/BUMD; 8. Program Pengembangan Internal Control BUMN/BUMD berbasis COSO; 9. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan; 10. Pemeriksaan Investigatif; 11. Perhitungan Kerugian keuangan negara; 12. Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan; 13. Program Anti Korupsi (PAK); 14. Fraud Control Plan (FCP); 15. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur; 16. Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor;
Laporan Kinerja 2016
7
BPKP Jabar
D. Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu Perwakilan yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, secara yuridis formal dibentuk berdasarkan
Peraturan
Kepala
Badan
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan termasuk dalam katagori Perwakilan BPKP Tipe A. Bagan struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dapat disajikan pada gambar sebagai berikut:
Gambar 1.2 Struktur Organisasi
Penjelasan: a. Bagian Tata Usaha Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengawasan, urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, urusan dalam, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan dan pelaporan hasil pengawasan. Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian yaitu:
Laporan Kinerja 2016
8
BPKP Jabar
1) Sub Bagian Program dan Pelaporan Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program serta penyusunan laporan berkala hasil pengawasan. 2) Sub Bagian Kepegawaian Sub
Bagian
Kepegawaian
mempunyai
tugas
melakukan
urusan
kepegawaian dan pengembangan pegawai. 3) Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan. 4) Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, perlengkapan, urusan dalam dan rumah tangga serta pengelolaan perpustakaan. b. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah pusat, dan pinjaman/bantuan luar
negeri
yang
diterima
pemerintah
pusat,
serta
pengawasan
penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan. c. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pengawasan instansi pemerintah daerah atas permintaan daerah serta pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas dan evaluasi hasil pengawasan. d. Bidang Akuntan Negara Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan pemeriksaan serta evaluasi pelaksanaan Good Corporate Governance dan laporan akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Pemerintah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atas permintaan Daerah, serta evaluasi hasil pengawasan.
Laporan Kinerja 2016
9
BPKP Jabar
e. Bidang Investigasi Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, pelaksanaan pemeriksaan terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara,
BUMN/D
kepentingan
dan
pemerintah,
badan-badan pemeriksaan
lain
yang
terhadap
didalamnya hambatan
terdapat
kelancaran
pembangunan, pemeriksaan klaim dan eskalasi dan pemberian bantuan pemeriksaan pada instansi penyidik dan instansi pemerintah lainnya maupun kegiatan pengawasan yang bersifat pre-emptif dan preventif dalam rangka mewujudkan apartur yang bersih dan bebas dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). f. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok ini mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 17 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan struktur organisasi yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala BPKP Bomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perka BPKP Nomor 16 tahun 2014
tentang
Koordinator
Pengawasan
di
Lingkungan
BPKP.
Dengan
diberlakukannya regulasi tersebut maka kedudukan masing-masing Bidang Pengawasan yang semula dipimpin oleh seorang Kepala Bidang diubah menjadi dibawah kendali Koordinator Pengawasan (Korwas) dan setiap Bidang Pengawasan memiliki 2 (dua) Korwas. Adapun Sub Bagian Program dan Pelaporan yang semula berada di bawah rumpun Bagian Tata Usaha berubah menjadi Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (P3A) yang dipimpin oleh seorang Korwas, sehingga bagan struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat yang baru menjadi:
Laporan Kinerja 2016
10
BPKP Jabar
Gambar 1.3 Struktur Organisasi yg baru
E. Sistematika Penyajian BAB
I
Pendahuluan Menjelaskan tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi, Aspek Strategis Organisasi, Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian
BAB
II
Perencanaan Kinerja Menjelaskan tentang Rencana Strategis Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kerja Tahun 2016
BAB
III
Akuntabilitas Kinerja Menjelaskan Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja
BAB
IV Penutup
Laporan Kinerja 2016
11
BAB II
PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis 2015 - 2019 encana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi dan tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) organisasi. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BPKP Tahun 2015-2019 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015, menjadi acuan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan tupoksinya dalam bentuk Renstra Perwakilan. Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan Nomor KEP-189/PW/10/1/2015 tanggal 27 April 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Perwakilan Nomor KEP-170/PW/10/1/2016 tanggal 27 Juni 2016. Penjabaran Renstra Perwakilan diuraikan sebagai berikut: 1. Pernyataan Visi Gambaran masa depan yang diharapkan dan menjadi komitmen bagi segenap anggota organisasi serta memberikan motivasi dalam pelaksanakan kegiatan. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya sebagai instansi vertikal BPKP di Daerah, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
tidak
menyusun Visi dan Misi sendiri, tetapi menjalankan Visi dan Misi yang ditetapkan BPKP. Berdasarkan hal tersebut di atas, Visi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:
“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”
Laporan Kinerja 2016
12
BPKP Jabar
2. Pernyataan Misi Misi BPKP merupakan implementasi dari visi yang memuat pernyataan tentang tujuan organisasi dalam bentuk produk dan pelayanan, nilai-nilai yang dianut serta cita-cita di masa mendatang. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat melaksanakan misi dari BPKP yaitu:
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif 2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif 3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten 4. Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal
3. Tujuan Strategis Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dengan mengacu sepenuhnya pada tujuan yang telah ditetapkan oleh BPKP Pusat, 3 (tiga) tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat yang telah disepakati terkait dengan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja 2016
13
BPKP Jabar
Tabel 2.1 Misi dan Tujuan MISI 1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif 2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif.
TUJUAN 1.1
Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif.
2.1
Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.
3.1
Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.
4. Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal.
4.1
Terselenggaranya Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal.
4. Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dapat diciptakan dalam kurun waktu tertentu yang lebih pendek dari tujuan. Dengan memperhatikan sasaran strategis yang telah ditetapkan BPKP Pusat dalam sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 2 April 2015 tentang Rencana Strategis BPKP Tahun 2015-2019, Peraturan Kepala BPKP Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 21 April 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan BPKP Tahun 2015-2019 serta batasan kewenangan yang dapat dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP
Laporan Kinerja 2016
14
BPKP Jabar
di daerah, 4 (empat) sasaran strategis Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis TUJUAN
SASARAN STRATEGIS
1.1 Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih 2.1 Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
1.1.1
Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara
2.1.1
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda / Korporasi
3.1 Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.
3.1.1
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
4.1 Terselenggaranya Sistem 4.1.1 Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP
4. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 21 April 2016 tentang Indiaktor Kinerja Utama di Lingkungan BPKP Tahun 2015-2019 pada bagian mengenai IKU Perwakilan.
Laporan Kinerja 2016
15
BPKP Jabar
Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Perwakilan BPKP NO 1.
2.
3.
SASARAN STRATEGIS Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda / Korporasi
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
Laporan Kinerja 2016
INDIKATOR KINERJA UTAMA
SUMBER DATA
1.
Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan Negara
Tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan keuangan negara
2.
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi
Tindak Lanjut Rekomendasi
3.
Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/K/ L/P/K
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Bidang Keinvestigasian
1.
Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
Hasil evaluasi maturitas SPIP
2.
Maturilas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)
Hasil rating Kemenneg BUMN
3.
Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik
Hasil rating oleh Kemenneg BUMN
4.
Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (Baik)
Hasil evaluasi BPKP
5.
Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina
Hasil evaluasi BPKP
6.
Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina
Hasil evaluasi BPKP
1.
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
Hasil evaluasi kapabilitas APIP
2.
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten / Kota (Level 3)
Hasil evaluasi kapabilitas APIP
3.
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)
Hasil evaluasi kapabilitas APIP
4.
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten / Kota (Level 2)
Hasil evaluasi kapabilitas APIP
5.
Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)
Hasil evaluasi kapabilitas APIP
6.
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
Hasil evaluasi kapabilitas APIP
16
BPKP Jabar
Dengan memperhatikan Permenpan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan beberapa referensi terkait maupun berdasarkan pada best practice, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat menyusun
penjabaran
lebih
lanjut
atas
IKU
tersebut
untuk
dapat
dipergunakan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), termasuk untuk kepentingan dalam penyusunan Renstra dan Laporan Kinerja. Beberapa penyesuaian dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dalam menyusun penjabaran IKU dimaksud dengan memperhatikan batasan kewenangan yang dimiliki namun tetap menjaga keselarasan dengan Renstra BPKP Tahun 2015-2019. Terkait hal tersebut, penjabaran lebih lanjut IKU Perwakilan BPKP Provinsi
Jawa
Barat
yang
dipergunakan
dalam
penerapan
SAKIP
selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I. 5. Kebijakan Dalam rangka pencapaian visi dan misi, BPKP menyusun strategi yang menyeimbangkan pemenuhan kepentingan pihak luar dan pembenahan ke dalam dengan mengadopsi konsep Balanced Scorecard (BSC) yang dimodifikasi
sesuai
dengan
karakteristik
organisasi
publik.
Dengan
menggunakan pendekatan strategi berimbang (balanced scorecard), maka tujuan-tujuan utama dari perspektif manfaat bagi pihak stakeholders dan perspektif manfaat kepada auditan/pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan-tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam. Peta strategi tersebut merupakan penjabaran hal-hal yang sifatnya strategis dan menjadi roadmap bagi organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuannya melalui penggunaan 4 (empat) perspektif berikut:
Manfaat bagi Stakeholder,
Manfaat bagi Auditan/Pengguna Jasa,
Proses Internal, dan
Pertumbuhan dan Pembelajaran.
Laporan Kinerja 2016
17
BPKP Jabar
Dengan menggunakan keempat perspektif tersebut, BPKP menetapkan arah kebijakan dan strategi tahun 2015-2019 dalam wujud program dan kegiatan. Arah kebijakan dan strategi tersebut ditetapkan untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi BPKP dalam lima tahun mendatang.
6. Program dan Kegiatan Program BPKP merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP dan berisikan kegiatan untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan-kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi BPKP untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKP 2015-2019, dimana program tersebut mengacu pada kebijakan restrukturisasi program yang tercantum dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019. Pada dasarnya terdapat 2 (dua) jenis program yang dilaksanakan yaitu program teknis dan program generik. Program teknis merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal); sedangkan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan
internal
untuk
mendukung
pelayanan
aparatur
dan/atau
administrasi pemerintahan. Berdasarkan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKP (Pusat), dalam praktiknya program dan indikasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat mencakup beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Program Teknis Program teknis BPKP berupa program pengawasan intern akuntabilitas keuangan
negara
dan
pembangunan
nasional
serta
pembinaan
penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (Program 06), yang mencakup beberapa kegiatan antara lain:
Laporan Kinerja 2016
18
BPKP Jabar
1) Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan
Intern
Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah 2) Pengendalian/Pelaksanaan
Pengawasan
Intern
Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Korporasi (Badan Usaha Milik Negara/Daerah) 3) Pengendalian/
Pelaksanaan
Pengawasan
Intern
Akuntabilitas
Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Terkait Investigasi dan Hambatan Kelancaran Pembangunan; 4) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur; 5) Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor; dan 6) Penyelenggaraan,
Pengelolaan
Data
dan
Sistem
Informasi
Pengawasan;
b. Program Generik Program generik berupa Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Program 01) yang mencakup beberapa kegiatan antara lain: 1) Penyusunan Perencanaan, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi; 2) Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi Tata Laksana; 3) Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan; 4) Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP, 5) Fasilitasi Dukungan Manajemen BPKP; dan 6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP.
Dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat mengikuti
kebijakan
pengawasan
yang
ditetapkan
BPKP
dan
akan
dituangkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) serta Program Kerja Pengawasan dan Pembinaan Tahunan (PKP2T).
Laporan Kinerja 2016
19
BPKP Jabar
Tabel 2.4 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program No
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Program
Program 06 : Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi 1. Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional 2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi 3. Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/K/ L/P/K
2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda / Korporasi 1. Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 2. Maturilas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) 3. Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik 4. Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (Baik) 5. Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina 6. Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina
3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah 1. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) 2. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten / Kota (Level 3) 3. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) 4. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten / Kota (Level 2) 5. Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) 6. Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
Program 01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP 4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP 1.
Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)
Laporan Kinerja 2016
20
BPKP Jabar
B. Perjanjian Kinerja 2016 Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi serta tujuan yang ditetapkan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat telah menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016 yang merupakan rencana tahunan mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berikut penetapan sasaran dan indikator kinerja Program dan Kegiatan serta targettarget yang ingin dicapai pada Tahun 2016. Dengan memperhatikan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, Renstra Perwakilan Tahun 2015-2019, penetapan IKU Perwakilan, Laporan Kinerja Perwakilan tahun sebelumnya dan dokumen perencanaan terkait lainnya, penyajian Bab III Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 mencakup 16 indikator kinerja Program dan 8 indikator kinerja Kegiatan untuk mencapai 4 sasaran Program. Keterkaitan antara jumlah indikator kinerja Program (outcome) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian outcome Unit Kerja Eselon I dan BPKP Pusat dengan capaian kinerja kegiatan (output) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel 2.5 Sasaran dan Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Target Tahun 2016 SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
A. 1.
(1) Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
INDIKATOR KINERJA
1.
2.
3. 2.
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda / Korporasi
Laporan Kinerja 2016
4.
(2) Indiaktor Kinerja Program Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/K/ L/P/K Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
TARGET satuan (3)
Jumlah (4)
%
45
%
100
%
60
%
0
21
BPKP Jabar
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
(1)
%
0
%
0
%
3,7
%
100
%
51,86
%
0
%
44,44
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
rekomenda si rekomenda si rekomenda si rekomenda si
42
1.
Indiaktor Kinerja Program Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)
skala
7
1.
Indiaktor Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
laporan
80
5.
Laporan Kinerja 2016
50
205
4.
Sasaran Kegiatan Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam
%
rekomenda si
3.
1.
50
1. 2.
Sasaran Program Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP
%
Indiaktor Kinerja Kegiatan Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP
9.
B. 1.
50
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten / Kota (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten / Kota (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
8.
1.
%
11 . 12 . 13 . 14 . 15 .
7.
Sasaran Kegiatan Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
Jumlah (4) 0
10 .
6.
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
satuan (3) %
(2) Maturilas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (Baik) Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
5.
3.
TARGET
4 46 6
22
BPKP Jabar
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
2.
(1) mencapai kepuasan layanan Termanfaatkannya Aset secara optimal
2. 1 2. 2
INDIKATOR KINERJA
TARGET
(2)
satuan (3)
Jumlah (4)
M2
100
M2
725
Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara Perwakilan BPKP Terlaksananya rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP
Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut berasal dari dana yang dituangkan dalam DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 yaitu: Tabel 2.7 DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
No
Program
1
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
2
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP Jumlah
Laporan Kinerja 2016
Pagu Anggaran (Rp) 5.681.358.000 40.524.406.000 46.205.764.000
23
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
kuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran
dan
tujuan
yang
telah
ditetapkan
melalui
sistem
pertanggungjawaban secara periodik. Dalam
kerangka
pengukuran
kinerja
terdapat
tahapan
penetapan,
pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran dilakukan terhadap capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan cara membandingkan realisasi kinerja yang telah dicapai dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini sejalan
dengan
petunjuk
teknis
yang
diatur
dalam
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian tersebut perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi: (1} semata tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus: Persentase capaian kinerja
Realisasi =
X 100% Rencana
(2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus: Persentase capaian kinerja
Laporan Kinerja 2016
Rencana – (Realisasi – Rencana) =
X 100% Rencana
24
BPKP Jabar
Pengukuran kinerja ini merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk dapat mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra berhasil dicapai. Faktor-faktor mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Pengukuran ketiga kinerja tersebut disamping harus saling terkait juga harus menunjukkan alur logikanya sehingga pencapaian sasaran kegiatan adalah untuk mencapai sasaran program, sedangkan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan, ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target kinerja. Spesifiknya, target Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerjanya. Target-target kinerja ditentukan di awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran kinerja baik pada level sasaran strategis, program, maupun kegiatan maka satuan hasil indikator yang dibangun telah memenuhi kaidahkaidah Spesific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time bound atau disingkat SMART. Tatacara pengukuran target kinerja untuk ketiga kinerja di atas dituangkan dalam Profil Pengukuran Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran I. Berdasarkan kerangka logis sistem akuntabilitas, target dan capaian pada level sasaran strategis merupakan tanggung jawab dari kinerja BPKP secara nasional, sedangkan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat yang merupakan kepanjangan tangan dari BPKP yang ada di Daerah bertanggung jawab terhadap target dan capaian pada level kinerja program dan level kinerja kegiatan. Dengan demikian bagi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, capaian kinerja level program sama dengan capaian pada level sasaran strategis sebagaimana kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Pengukuran dalam Laporan Kinerja ini mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan disetujui Kepala BPKP untuk capaian kinerja tingkat Program maupun Kegiatan.
Laporan Kinerja 2016
25
BPKP Jabar
A. Ringkasan Capaian Kinerja Untuk tahun 2016, realisasi capaian inidkator kinerja dari masing-masing sasaran strategis baik tingkat Program (outcome) maupun Kegiatan (output) disajikan pada Tabel 3.1 berikut ini. Tabel 3.1 Ringkasan Capaian Kinerja
A. 1.
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (1) Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
1.
2. 3. 2.
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda / Korporasi
4. 5. 6. 7. 8. 9.
3.
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
10. 11. 12. 13. 14. 15.
1.
Sasaran Kegiatan Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
1. 2. 3.
Laporan Kinerja 2016
INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (2) Indiaktor Kinerja Program Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional
satuan
Target
Realisasi
%
(3)
(4)
(5)
(6)
%
45,00
45,08
100,17
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/K/ L/P/K Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
%
100,00
100,00
100,00
%
60,00
92,92
154,87
%
0,00
0,00
100,00 %
Maturilas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (Baik) Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)
%
0,00
0,00
%
50,00
100,00
100,00 % 200,00
%
50,00
57,14
114,28
%
50,00
59,1
118,20
%
0,00
85,71
200,00
%
0,00
100,00
200,00
Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten / Kota (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten / Kota (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) Indiaktor Kinerja Kegiatan Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP
%
3,70
3,7
100,00
% %
100,00 51,86
100,00 70,37
100,00 135,69
% %
0,00 44,44
0,00 29,63
100,00 133,33
rekomenda si
203
203
100,00
rekomenda si rekomenda si
41
41
100,00
4
4
100,00
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita
26
BPKP Jabar 4. 5.
B. 1.
1.
2.
Sasaran Program Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP Sasaran Kegiatan Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Termanfaatkannya Aset secara optimal
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
1.
Indiaktor Kinerja Program Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)
1.
Indiaktor Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
2.1 2.2
Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara Perwakilan BPKP Terlaksananya rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP
rekomenda si rekomenda si
37
37
100,00
6
6
100,00
skala
7,00
7,86
112,29
laporan
80
80
100,00
M2
100
100
100,00
M2
1.105
1.105
100,00
Pada Tahun 2016, pengukuran kinerja tingkat program (outcome) dilakukan terhadap 4 sasaran
strategis
dengan
menggunakan
16
Indikator
kinerja
(outcome) yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 maupun Rencana Strategis Tahun 2015-2019 untuk Tahun 2016, dimana seluruh indikator (100,00%) telah mencapai target dengan rincian:
10 indikator (62,50%) melebihi target,
6 indikator (37,50%) sesuai target,
Sedangkan pengukuran kinerja tingkat Kegiatan (output) dilakukan terhadap 3 sasaran kegiatan dengan menggunakan 8 indikator kinerja Kegiatan (output) yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016 dan/atau Rencana Strategis Tahun 2015-2019 untuk Tahun Anggaran 2016, dengan hasil dimana seluruh indikator tersebut mencapai target atau 100% dari total indikator. Pencapaian target output tersebut telah sesuai dengan kebijakan penetapan target yang ditetapkan BPKP Pusat.
Laporan Kinerja 2016
27
BPKP Jabar
B. Rincian dan Analisis Capaian Kinerja
Analisis dilakukan dengan penekanan terhadap capaian kinerja Program dan Kegiatan dari masing- masing sasaran strategis. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di tahun tahun-tahun selanjutnya. Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja outcome sampai dengan Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam target PK Tahun 2016 maupun Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019. Selain itu diuraikan juga mengenai capaian kinerja output yang mendukung terhadap pencapaian kinerja outcome pada tahun 2016. Uraian pencapaian kinerja masing-masing sasaran strategis beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut.
I.
Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara 1.
Capaian Kinerja Program (outcome) Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP
melaksanakan fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan. Fokus pengawasannya diarahkan pada aspek pengelolaan keuangan antara lain meliputi : pelaporan keuangan, kebijakan fiskal, kebijakan alokasi atau transfer daerah termasuk mengawal dan mendorong bagaimana program pembangunan nasional dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Untuk kesiapan ini, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, BPKP menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala Lembaga/Pemda/Korporasi melalui jasa assurance dan consultancy. Jasa assurance mencakup pemberian informasi tentang capaian pelaksanaan tugas dari para mitra kerja BPKP tersebut Sedangkan jasa consultancy berwujud rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi (KLPK) sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan intern tersebut sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi
Laporan Kinerja 2016
28
BPKP Jabar
assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan nasional. BPKP harus berperan aktif dalam memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan, inefektivitas manajemen risiko, dan kurang memadainya kualitas proses tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015 - 2019. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini dilakukan melalui pengukuran 3 (tiga) indikator kinerja outcome. Rincian kinerja selengkapnya perkembangan capaian kinerja untuk sasaran strategis “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara” pada tahun 2016 ini dibandingkan dengan realiasasi sampai dengan tahun 2016 dan target pada akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat (tahun 2019) adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Rincian Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara No. (1) 1. 2.
3.
INDIKATOR KINERJA SASARAN (2) Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/K/ L/P/K
satuan Target
TA 2016 Realisasi
% CK
Realisasi sd 2016
(3) %
(5) 45,00
(6) 45,08
(7) 100,17
(8) 45,08
Target Akhir Renstra (2019) (9) 70,00
%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
%
60,00
92,92
154,87
92,92
80,00
Ket. (10)
Uraian lebih lanjut capaian dari masing-masing indikator kinerja untuk sasaran
“Perbaikan
Pengelolaan
Program
Prioritas
Nasional
dan
Pengelolaan Keuangan Negara” beserta capaiannya adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja 2016
29
BPKP Jabar
1) Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional Indikator Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional dipergunakan untuk menilai perubahan cara mengelola program/kegiatan, cara mengelola dan menangani risiko serta pengendalian intern pada program strategis dan pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik dengan memanfaatkan rekomendasi hasil pengawasan BPKP. Indikator ini diukur dari hasil perhitungan rata-rata jumlah perbaikan hasil tindak lanjut atas pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh mitra kerja unit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi/saran/rencana
tindak
berdasarkan
hasil
pengawasan
yang
dilaksanakan oleh unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun berjalan. Capaian kinerja tersebut dihitung dari kinerja rata-rata yang dicapai berdasarkan
Laporan
Hasil
Pengawasan
Bidang
Pengawasan
Instansi
Pemerintah Pusat dan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah Untuk tahun 2016, realisasi jumlah perbaikan tindak lanjut sebanyak 119 kejadian atau 45,08% dari 264 kejadian berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat dan Bidang Akunatbilitas Pemerintah Daerah selama tahun 2016. Jika dibandingkan dengan target kinerja 2016 dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 45,00% maka capaian kinerja indikator ini adalah 100,17% dengan perhitungan: (45,00% : 45,08%) x 100,00% = 100,17% . Capaian kinerja di atas diperoleh berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat yang berasal antara lain: a. Hasil Pengawasan Peningkatan Efektivitas Layanan Perijinan Investasi melalui Penanaman Modal;. b. Hasil Pengawasan Program Ketahanan Pangan. c.
Hasil Pengawasan Program Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan.
d. Hasil Pengawasan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Nasional. e. Hasil Pengawasan Industri dan Distribusi.
Laporan Kinerja 2016
30
BPKP Jabar
f.
Hasil Pengawasan Laporan Keuangan PHLN.
g. Hasil Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Perekonomian Lainnya. Audit atas Laporan Keuangan Proyek PHLN dilakukan dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Laporan Keuangan Proyek PHLN, serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi yang sesuai dengan Standar Auditing yang diterapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang mengacu pada Standar Auditing International (ISA). Untuk tahun buku 2015, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat telah memberikan opini atas 4 (empat) proyek PHLN yaitu Waduk Jatigede DAM Project, Development of ITB-JICA IP 553, ICWRMIP, dan Jalan toll Cisumdawu, serta dukungan opini atas 43 (empat puluh tiga) proyek PHLN, yaitu PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 10 laporan, WISMP II sebanyak 22 laporan, PAMSIMAS/WSLIC-3 sebanyak 8 laporan, DOISP sebanyak 1 laporan, dan
ICWRMIP sebanyak 2 laporan. Hasil audit atas 47 Laporan Keuangan
proyek PHLN tersebut seluruhnya (100%) memperoleh opini WTP. Berdasarkan hasil audit umum atas laporan keuangan tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat juga telah menerbitkan rekomendasi guna meningkatkan kualitas proses penyusunan laporan keuangan (LK) kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja. Adapun kontribusi capaian kinerja dari Bidang Akuntabilitas Daerah berasal dari hasil pengawasan atas pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
pada
Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, mencakup: a.
Kegiatan Verfikasi terhadap DAK Reimbursment;
b.
Kegiatan Monitoring DAK Reguler;
c.
Kegiatan Monitoring DAK Tambahan Usulan DaerahPengawasan; dan
d.
Kegiatan Verifikasi DAK Advance Payment.
2) Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi dipergunakan untuk menilai perubahan cara mengelola aktivitas, cara mengelola
Laporan Kinerja 2016
31
BPKP Jabar
dan menangani risiko serta pengendalian intern terkait pengelolaan korporasi menjadi lebih baik dengan memanfaatkan hasil pengawasan BPKP. Perhitungan capaian kinerja atas indikator ini dihitung berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntan Negara, Indikator ini diukur dari hasil perhitungan rata-rata atas 3 (tiga) perhitungan capaian kinerja sebegai berikut: a.
Jumlah perbaikan hasil tindak lanjut atas pengelolaan Korporasi yang telah disepakati oleh mitra kerja unit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk dilaksanakan
pada
tahun
berjalan
dibandingkan
dengan
jumlah
rekomendasi/saran/rencana tindak berdasarkan hasil evaluasi/audit kinerja yang dilaksanakan oleh unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun berjalan. Realisasi kinerja atas indikator ini pada tahun 2016 adalah: (2 tindak lanjut : 2 rekomendasi) x 100% = 100,00% dimana realisasi tersebut berasal dari rekomendasi atas hasil Evaluasi Kinerja pada PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi sebanyak 3 rekomendasi dan telah seluruhnya ditindak lanjuti.
b.
Jumlah Laporan yang diserahkan ke Korporasi dari mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah permintaan dari mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Tugas pada tahun berjalan (penugasan atas permintaan) Realisasi kinerja atas indikator ini pada tahun 2016 adalah: (146 laporan : 146 penugasan) x 100% = 100,00% Dimana realisasi kinerja tersebut berasal dari hasil penugasan sebagai berikut:
Laporan Kinerja 2016
32
BPKP Jabar
Jumlah Uraian
Perminta an
ST Terbit
Lap Terbit
Evaluasi Kinerja PDAM
22
2
22
Evaluasi Kinerja RSUD
5
5
5
Evaluasi SPI/SKAI pada PD/BPR
2
2
2
Reviu atas Verifikasi Hibah Air Minum pada Pemerintah Kab/Kota
12
12
12
Reviu atas pelaksanaan hibah air limbah pada PDAM
1
1
1
Reviu Aset pada BUMN
2
2
2
Reviu Aset pada PDAM
2
2
2
Reviu atas pelaksanaan PBJ pada BUMN
2
2
2
Reviu atas pedoman GCG pada BUMN
2
2
2
Asesmen GCG pada BUMN
2
2
2
Workshop GCG pada BUMN
2
2
2
Narasumber Self asesmen GCG pada BUMN
2
2
2
Permintaan Kajian
4
4
4
Pemberian Saran/ pendapat pada BUMN
3
3
3
Pemberian saran/ pendapat pada BUMD
8
8
8
Narasumber tata kelola BLUD
14
14
14
Asistensi/Bimtek RSB/RBA pada RSUD
8
8
8
Asistensi/Bimtek SIA RSUD
6
6
6
Asistensi penyusunan kebijakan akuntansi pada RSUD
3
3
3
Narasumber dan Reviu PBJ pada RSUD
8
8
8
Evaluasi Implementasi PPK BLUD
1
1
1
Narasumber peran SPI pada RSUD
1
1
1
Narasumber self evaluasi kinerja pada RSUD
1
1
1
Narasumber/Asistensi/ Pendampingan pada PD
11
11
11
Narasumber pembinaan BUMD di kab/Kota
6
6
6
Narasumber GCG pada PDAM
3
3
3
Reviu atas pelaksanaan PBJ pada PDAM
2
2
2
Pendampingan Pemisahan Aset pada PDAM
3
3
3
Reviu tarif khusus kerja sama pada PDAM
2
2
2
Pendampingan/Tata kelola kebijakan akuntansi pada PDAM
6
6
6
146
146
146
JUMLAH
Laporan Kinerja 2016
33
BPKP Jabar
c.
Jumlah perbaikan hasil tindak lanjut atas pengelolaan Korporasi yang telah disepakati oleh mitra kerja unit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk dilaksanakan
pada
tahun
berjalan
dibandingkan
dengan
jumlah
rekomendasi/saran/rencana tindak berdasarkan hasil evaluasi/audit kinerja yang dilaksanakan oleh unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun berjalan (penugasan non permintaan) Realisasi kinerja atas indikator ini pada tahun 2016 adalah: (28 kesepakatan tindak lanjut : 28 rekomendasi) x 100% = 100,00% Dimana realiasi kinerja tersebut berasal dari hasil penugasan sebagai berikut: 1) Kegiatan Monitoring Penyertaan Modal Negara (PMN) pada PT Pindad (Persero); PT Kereta Api Indonesia (Persero); dan PT Dirgantara Indonesia
(Persero).
Kegiatan
tersebut
merupakan
monitoring
pemanfaatan dana PMN dan sampai dengan triwulan IV tahun 2016 PT Pindad (Persero) dan PT KAI (Persero) belum memanfaatkan dana tersebut karena masih proses pelelangan pengadaan. PT Dirgantara Indonesia telah menggunakan dana PMN dan dalam pelaksanaan telah sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil Kegiatan Monitoring dana PMN tidak memberikan rekomendasi/saran karena ketiga BUMN tersebut telah melaksanakan sesuai target dan ketentuan. 2) Kegiatan Reviu Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2016 atas: No.
Uraian
(1)
(2)
Rekomendasi
Kesepakatan Tindak Lanjut
(3)
(4)
1
Jalan Tol Soreang Pasirkoja
2
2
2
Jalan Tol Bogor Ring Road
10
10
3
Jalan Tol Cisumdawu
2
2
4
Jalur Kereta Api Soetta
4
4
5
PLTA Upper Cisokan Pumped Storage
4
4
6
SUTT 150 KV Darajat Garut
5
5
7
SUTET 500KV Bandung Selatan
1
1
JUMLAH
28
28
Laporan Kinerja 2016
34
BPKP Jabar
Terkait rekomendasi di atas, pihak pengelola PSN telah sepakat dan bersedia untuk menindaklanjuti rekomendasi/saran dimaksud. Namun demikian, hingga akhir tahun 2016 rekomendasi/saran di atas belum ditindak lanjuti mengingat kegiatan PSN masih berjalan sehingga realisasi tindak lanjut akan dilakukan pada periode selanjutnya dan reviu PSN dilakukan monitoring triwulanan sampai proyek tersebut selesai.
Berdasarkan uraian di atas, maka rata-rata realisasi kinerja atas ketiga indikator di atas adalah sebesar 100,00% dengan perhitungan: No.
Uraian
% Realisasi Kinerja
1.
Jumlah perbaikan hasil tindak lanjut atas pengelolaan Korporasi
100,00
2.
Jumlah Laporan yang diserahkan ke Korporasi (penugsan atas permintaan)
100,00
3.
Jumlah perbaikan hasil tindak lanjut atas pengelolaan Korporasi (penugasan non permintaan)
100,00
Rata-rata
100,00
Dengan demikian, jika dibandingkan dengan target kinerja 2016 dalam Perjanjian Kinerja (PK) maka capaian kinerja atas Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern
Pengelolaan
Korporasi
adalah
sebesar
100,00%
yang
dihitung
berdasarkan rata-rata atas capaian kinerja 3 indikator di atas. .. 3) Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/K/ L/P/K Indikator Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/K/ L/P/K dipergunakan untuk penyelesaian hasil pengawasan keinvestigasian yang dilakukan BPKP telah diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk kasus tindak pidana korupsi, sedangkan untuk kasus selain tindak pidana korupsi, laporan hasil pengawasan keinvestigasian diserahkan kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah atau Korporasi. Perhitungan capaian kinerja atas indikator ini dihitung berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Investigasi.
Laporan Kinerja 2016
35
BPKP Jabar
Secara umum, capaian inerja atas
indiaktor kinerja di atas diukur dari
Jumlah Laporan yang diserahkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada
Aparat
Penegak
Hukum/Kementerian/
Lembaga/Pemerintah
Daerah/Korporasi pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan dari mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Tugas pada tahun berjalan; yang pengukurannya dilakukan dengan cara sebagai berikut: a.
Laporan Hasil Audit Investigasi dihitung dengan cara: Jumlah Laporan Hasil Audit Investigasi yang telah dikirimkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada Rendal BPKP pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan dari APH yang menjadi mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Tugas pada tahun berjalan. Realisasi kinerja atas indiaktor ini pada tahun 2016 adalah: (1 laporan : 3 penugasan) x 100% = 33,33%. dimana realisasi kinerja tersebut berasal dari hasil penugasan Audit Investigatif Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengelolaan Dana Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Provinsi Jawa Barat. Adapun 2 penugasan lainnya hingga akhir tahun 2016 masih dalam proses penyelesaian.
b.
Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara dihitung dengan cara: Jumlah Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang telah dikirimkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada APH pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah permintaan penghitungan kerugian negara dari APH yang menjadi mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Tugas pada tahun berjalan. Realisasi kinerja atas indiaktor ini pada tahun 2016 adalah: (21 laporan : 26 penugasan) x 100% = 80,77%. dimana capaian tersebut berasal dari hasil penugasan perhitungan kerugian negara pada kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK):
Laporan Kinerja 2016
36
BPKP Jabar
1)
Pembangunan Stadion di Kota Bandung.
2)
Pengadaan Tanah untuk Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
3)
Bantuan Keuangan untuk Relokasi Bencana Alam di Kabupaten Majalengka
4)
Pengadaan Cetak Bahan Kampaye Pilkada Kabupaten Karawang
5)
Penyaluran Pinjaman Modal Kerja di Kota Sukabumi.
6)
Penyelenggaran Diklat Prajabatan di Kota Bekasi.
7)
Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Kabupataen Tasikmalaya.
8)
Pengadaan Tanah untuk Ruang Terbuka Hijau di Kota Cirebon
9)
Pengadaan Jasa Fasilitasi Kampanye di Kota Depok
10) Bantuan Budidaya Udang di Kabupaten Cirebon 11) Anggaran Belanja Langsung Setwan DPRD Kabupaten Purwakarata 12) Penyaluran Kredit kepada Koperasi di Sukabumi 13) Penyimpangan/Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Bandung 14) Dana Ganti Rugi Tanah Kas Desa di Kabupaten Cirebon 15)
Penyalahgunaan Dana Hibah di Kabupaten Tasikmalaya TA. 2014
16) Penyalahgunaan Wewenang Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Subang. 17) Bantuan Hibah di Kabupaten Tasikmalaya. 18) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik di Kota Bogor 19) Dana Bantuan Hibah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Kabupaten Indramayu 20) Pengembangan Budidaya Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan di Kabupaten Sumedang 21) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Koperasi di wilayah Kota Tasikmalaya. Adapun 5 (lima) penugasan lainnya hingga akhir tahun 2016 masih dalam proses penyelesaian.
Laporan Kinerja 2016
37
BPKP Jabar
c.
Laporan Pemberian Keterangan Ahli dihitung dengan cara: Jumlah Laporan Kegiatan Pemberian Keterangan Ahli yang telah diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah permintaan pemberian keterangan ahli dari APH yang menjadi mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Tugas pada tahun berjalan. Realisasi kinerja atas indiaktor ini pada tahun 2016 adalah sebesar 100,00% yang berasal dari rata-rata perhitungan: 1) Pemberian keterangan ahli di hadapan Penyidik sebanyak 29 laporan dari 29 penugasan atau 100,00% 2) Pemberian Keterangan ahli di Persidangan Tipikor sebanyak 38 laporan dari 38 penugasan atau 100,00%.
d.
Laporan Hasil Penugasan Keinvestigasian Lainnya (misal: Laporan Hasil: Audit Klaim, Audit Eskalasi, Hambatan Kelancaran Pembangunan, Kajian, dan sejenisnya) dihitung dengan cara: Jumlah Laporan Hasil Penugasan Keinvestigasian Lainnya yang telah dikirimkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Korporasi yang menjadi mitra unit kerja unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah permintaan penugasan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi yang menjadi mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Tugas pada tahun berjalan. Realisasi kinerja atas indikator ini pada tahun 2016 adalah: (3 laporan : 3 penugasan) x 100% = 100,00% Dimana realisasi kinerja tersebut berasal dari hasil penugasan sebagai berikut: 1) Audit
Lanjutan
Perhitungan
Penyesuaian
Harga
atas
Pekerjaan
Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu Phase I pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu; 2) Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan (HKP) terkait Perhitungan Biaya Investasi Pengelolan Hutan atau Pemanfaatan Hutan Akibat Penggunaan Kawasan Hutan oleh Perum Perhutani pada Lokasi Pembangunan Bendungan Kuningan.
Laporan Kinerja 2016
38
BPKP Jabar
3) Rekomendasi Strategis Bidang Infrastruktur Wilayah Jawa Barat Berdasarkan uraian di atas, maka rata-rata realisasi kinerja atas ketiga indikator di atas adalah sebesar 91,92% dengan perhitungan sebagai berikut: No.
Uraian
Satuan
Target
Realisasi
1.
Laporan Hasil Audit Investigasi
Lap
3
1
2.
Laporan Hasil Kerugian Negara
Perhitungan
Lap
26
20
3.
Laporan Pemberian Keterangan Ahli
Lap
67
67
4.
Laporan Hasil Penugasan Keinvestigasian Lainnya
Lap
3
3
99
92
Rata-rata
% realisi kinerja
92,92
Dengan demikian, jika dibandingkan dengan target kinerja 2016 dalam Perjanjian Kinerja (PK) maka capaian kinerja atas Penyerahan
Hasil
Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/K/ L/P/K adalah sebesar 153,20% dengan perhitungan: (92,92% : 60,00%) x 100,00% = 154,87%
4) Penugasan pengawasan Keinvestigasian yang bersifat preventif Selain ketiga indikator kinerja di atas, Bidang Investigasi mempunyai satu indikator kinerja lainnya yang tidak termasuk dalam bagian Perjanjian Kinerja Tahun 2016 tetapi indikator ini tercantum dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, yakni untuk indikator kinerja “ Penugasan
pengawasan
Keinvestigasian yang bersifat preventif”. Indikator Penugasan pengawasan Keinvestigasian yang bersifat preventif dipergunakan untuk mengukur pengawasan yang bersifat preventif-edukatif yang dilaksanakan oleh BPKP dalam rangka mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas dari praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Indikator di atas diukur dari hasil perhitungan Jumlah penugasan pengawasan keinvestigasian bersifat preventif yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah rencana penugasan pengawasan keinvestigasian bersifat preventif oleh
Laporan Kinerja 2016
39
BPKP Jabar
BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada tahun berjalan. Realisasi kinerja atas indikator ini pada tahun 2016 adalah sebesar: (8 realisasi penugasan : 8 rencana penugasan) x 100% = 100,00% Dimana realisasi kinerja tersebut berasal dari hasil penugasan sebagai berikut: 1) Sosialisasi Program Anti Korupsi untuk Pengelola Baraang/Jasa di Desa pada 29 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2016. 2) Forum Investigasi Tahun 2016 di Perwakilan BPKP Provinsi Jabar 3) Pelaksanaan Audit PKKN dan Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Karawang 4) Kegian Bimbingan Teknis Pengawasan Khusus bagi Tenaga Pemeriksa dan Sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Pangandaran 5) Sosialisasi Implementasi dan Diagnostic Assesment Fraud Control Plan (FCP) di Lingkungan RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon 6) Sosialisasi Implementasi dan Diagnostic Assesment Fraud Control Plan (FCP) di Lingkungan RSUD Kabupaten Bekasi. 7) Laporan Kajian Hasil Pengawasan atas Pengelolaan Bantuan Sosial dan Hibah Tahun 2016. 8) Laporan Kejian Pengawasan atas Program Kredit Usha Rakyat (KUR). Apabila realisasi di atas dibandingkan dengan target kinerja tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 100,00% maka capaian kinerja atas Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum/K/ L/P/K untuk tahun 2016 adalah sebesar 100,00%:
2.
Capaian Kinerja Kegiatan (output) Keberhasilan
pencapaian
sasaran
strategis
“Perbaikan
Pengelolaan
Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara” di atas didukung oleh keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan (output) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2016 yakni mencakup 1 sasaran kegiatan dan 3 indikator kinerja kegiatan. Adapun rincian selengkapnya atas capaian kinerja kegiatan (output) yang mendukung terhadap pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja 2016
40
BPKP Jabar
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Kegiatan (output) Sasaran Strategis 1 SASARAN KEGIATAN
1.
(1) Sasaran Kegiatan Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1. 2. 3.
(2) Indiaktor Kinerja Kegiatan Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita
satuan
Target
Realisasi
%
(3)
(4)
(5)
(6)
rekomendasi
203
203
100,00
rekomendasi
41
41
41
rekomendasi
4
4
4
Uraian atas masing-masing indikator kinerja kegiatan di atas adalah sebagai berikut: 1) Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Indikator Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP merupakan rekomendasi hasil pengawasan adalah saran yang menganjurkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan hasil pengawasan terkait dengan tata kelola operasi, pengelolaan risiko dan pengendalian intern yang jika dilaksanakan akan memberikan nilai tambah bagi organisasi atau menghindarkan organisasi dari kerugian atau pelanggaran hukum. Indikator ini diperoleh dari hasilo pengumpulan jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Surat Penyampaian Rekomendasi yang diterbitkan. Adapun rumus penghitungan kinerja ini adalah jumlah output rekomendasi pengawasan yang disampaikan kepada pihak terkait. Untuk tahun 2016, dari target output yang ditetapkan sebanyak 203 rekomendasi, seluruhnya atau 203 rekomendasi tersebut dapat dicapai sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100,00%. Capaian kinerja tersebut diperoleh berdasarkan hasil kinerja yang berasal dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Instansi Pemerintah Pusat, Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Bidang Akuntan Negara,dan Bidang Investigasi.
Laporan Kinerja 2016
41
BPKP Jabar
2) Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita Indikator kinerja untuk Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita memiliki pengertian/definisi dan rumusan seperti halnya indikator kinerja untuk Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP pada butir 1) di atas, dengan perbedaan bahwa indikator nomor 2 ini dipergunakan untuk rekomendasi yang terkait dengan Program Nawacita yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2016 sebesar...% yang diperoleh berdasarkan hasil kinerja sebagai berikut Dari jumlah target output yang ditetapkan untuk tahun 2016 sebanyak 41 rekomendasi, seluruhnya atau 41 rekomendasi tersebut dapat dicapai sehingga capaian kinerja atas indikator tersebut adalah 100,00%. Capaian kinerja tersebut diperoleh berdasarkan hasil kinerja yang berasal dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Instansi Pemerintah Pusat, Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Bidang Akuntan Negara,dan Bidang Investigasi
3) Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita Indikator kinerja untuk Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita memiliki pengertian/definisi dan rumusan seperti halnya indikator kinerja untuk Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita pada butir 2), dengan perbedaan bahwa indikator nomor 3 ini dipergunakan untuk rekomendasi atas Program Nawacita yang terkait kewenangan Otonomi Daerah. Untuk tahun 2016, dari target output yang ditetapkan sebanyak 4 rekomendasi, seluruhnya atau 41 rekomendasi tersebut dapat dicapai sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100,00%. Capaian kinerja tersebut diperoleh berdasarkan hasil kinerja yang berasal dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah.
II.
Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda / Korporasi 1.
Capaian Kinerja Program (outcome) Misi kedua BPKP yaitu "Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah yang Efektif" Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk
Laporan Kinerja 2016
42
BPKP Jabar
menjamin pelaksanaan seluruh program dan kegiatan adalah dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan penyelenggaraan SPIP. Pada periode 2015 -2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas SPIP di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat program (prioritas) pembangunan nasional. Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukan tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung jawab masing-masing KLPK. BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP maka seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP, menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan pengenalan dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan utamanya yang dituangkan
dalam
kebijakan
dan
prosedur pelaksanaan
kegiatan
(SOP).
Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK. Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi 1 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional}, sedangkan misi 2 menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern. Sistem pengendalian intern, dalam sejarahnya adalah bentuk lanjutan dari pengawasan melekat.
Laporan Kinerja 2016
43
BPKP Jabar
Untuk mengukur pencapaian sasaran ini dilakukan melalui pengukuran 6 (enam) indikator kinerja outcome. Rincian kinerja selengkapnya perkembangan capaian kinerja untuk sasaran strategis “ Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda / Korporasi” pada tahun 2016 ini dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2016 dan target pada akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat (tahun 2019) adalah sebagai berikut: Tabel 3.4 Rincian Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda / Korporasi No.
(1) 1. 2. 3. 4. 5. 6.
INDIKATOR KINERJA SASARAN
(2) Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Maturilas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (Baik) Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina
satuan Target
TA 2016 Realisasi
% CK
Realisasi sd 2016
(3) %
(5) 0,00
(6) 0,00
(7) 100,00%
(8) 0,00
Target Akhir Renstra (2019) (9) 100,00
%
0,00
0,00
100,00%
0,00
70,00%
%
50,00
100,00
200.00
100,00
75%
%
50,00
57,14
114,28
57,14
60%
%
50,00
59,1
118,20
59,1
56%
%
0,00
85,71
200,00*)
85,71
62%
Ket.
(10)
*) =Angka Amksimal
Uraian lebih lanjut capaian dari masing-masing indikator untuk sasaran “Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda / Korporasi” beserta capaiannya adalah sebagai berikut: 1) Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Tingkat maturitas atau kematangan SPIP menunjukkan kualitas proses pengendalian yang terintegrasi dalam pelaksanaan sehari-hari tindakan manajerial dan kegiatan teknis program/kegiatan/organisasi instansi pemerintah. Kualitas proses pengendalian dimaksud terselenggara dalam suatu kerangka kerja yang menunjukkan kehadiran prinsip dan konsep kelima unsur secara seimbang, komprehensif dan integratif logis.
Laporan Kinerja 2016
44
BPKP Jabar
Indikator Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) dipergunakan untuk mencerminkan bahwa instansi
pemerintah (dalam hal ini Pemerintah
Provinsi) dimaksud telah menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokoknya sebagai media pengendalian (control design). Kebijakan dan prosedur atas kegiatan pengelolaan keuangan dan atas beberapa kegiatan operasional telah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan secara konsisten. Indikator ini di BPKP Pusat diukur dari hasil perhitungan Jumlah Pemerintah Provinsi mitra Perwakilan BPKP Provinsi seluruh Indonesia yang mencapai level 3 SPIP berdasarkan hasil pengukuran atas tingkat penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh BPKP dibandingkan dengan jumlah populasi Pemerintah Provinsi yang ada di wilayah Republik Indonesia. Memperhatikan Tabel 3.4 di atas, realisasi kinerja untuk indikator Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi (Level 3) tampak telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Hal ini telah sesuai dengan target yang tercantum dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019. Sesuai Renstra tersebut, Provinsi Jawa Barat belum ditargetkan untuk mencapai level 3 maturitas SPIP pada tahun 2016. Memperhatikan Tabel 3.4, di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditargetkan mencapai level 3 pada akhir tahun tahun 2019. Dalam rangka mendukung pencapaian target Level 3 di atas, pada tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat cq Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat konsultasi guna meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk periode berikutnya, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat akan lebih meningkatkan
upaya
pembinaan
penyelenggaraan
SPIP
di
lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui pelaksanaan sosialisi, pembimbingan dan konsultansi sehingga pencapaian level 3 maturitas SPIP dapat dicapai lebih cepat dari tahun 2019.
Laporan Kinerja 2016
45
BPKP Jabar
2) Maturilas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) Indikator
Maturitas
SPIP
Pemerintah
Kabupaten/Kota
(Level
3)
dipergunakan untuk mencerminkan bahwa instansi pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten/Kota) dimaksud telah mencapai kematangan penerapan SPIP pada level 3. Indikator
ini
diukur
dari
hasil
perhitungan
Jumlah
Pemerintah
Kabupaten/Kota di wilayah kerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat yang mencapai
level
3
SPIP
berdasarkan
hasil
pengukuran
atas
tingkat
penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh BPKP dibandingkan dengan jumlah populasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Memperhatikan Tabel 3.4 di atas, realisasi kinerja untuk indikator Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) tampak telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Hal ini telah sesuai dengan target yang tercantum dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019. Sesuai Renstra tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat belum ditargetkan untuk mencapai level 3 maturitas SPIP pada tahun 2016. Memperhatikan Tabel 3.4, di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditargetkan mencapai level 3 pada akhir tahun tahun 2019 adalah sebanyak 70,00%. Sebagai informasi tambahan, sampai dengan akhir Tahun 2016, kondisi maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan hasil pengukuran rata-rata nilai tingkat penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh BPKP, baik oleh BPKP Pusat maupun Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat cq. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini:
Laporan Kinerja 2016
46
BPKP Jabar Tabel 3.5 Level Maturitas SPIP Kabupaten/Kota Tahun 2016
No.
Nama Kabupaten/Kota
Level 3
Level 2
Level 1
Belum dilakukan assessment
1.
Kota Bekasi
V
2.
Kota Banjar
V
3.
Kabupaten Karawang
V
4.
Kabupaten Tasikmalaya
V
5.
Kabupaten Garut
V
6.
Kabupaten Sumedang
V
7.
Kabupaten Bandung
V
8.
Kota Bandung
V
9.
Kota Cimahi
V
10.
Kota Cirebon
V
11.
Kota Tasikmalaya
V
12.
Kota Sukabumi
V
13.
Kota Bogor
V
14.
Kota Depok
V
15.
Kabupaten Bandung Barat
V
16.
Kabupaten Kuningan
V
17.
Kabupaten Majalengka
V
18.
Kabupaten Indramayu
V
19.
Kabupaten Cirebon
V
20.
Kabupaten Ciamis
V
21.
Kabupaten Cianjur
V
22.
Kabupaten Sukabumi
V
23.
Kabupaten Bogor
V
24.
Kabupaten Bekasi
V
25.
Kabupaten Purwakarta
V
26.
Kabupaten subang
V
27.
Kabupaten Pangandaran
V
JUMLAH
Laporan Kinerja 2016
0
1
6
20
47
BPKP Jabar
Dalam rangka mendukung pencapaian target Level 3 di atas, pada tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat cq Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat konsultatif guna meningkatkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, pada tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan penugasan evaluasi level maturitas SPIP pada 5 (lima) Pemerintah
Kabupaten/Kota
yakni:
Kota
Banjar,
Kabupaten
Karawang,
Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut sesuai penugasan pengawasan (pp) yang tertera dalam PKP2T Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan juga evaluasi level maturitas SPIP pada Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Cimahi diluar (non) PKP2T. Sedangkan pada tahun sebelumnya (2015) juga telah dilakukan evaluasi pada Pemerintah Kota Bandung, Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan evaluasi maturitas SPIP atas Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan oleh Satgas SPIP BPKP Pusat. Berdasarkan hasil evaluasi maturitas yang telah dilaksanakan oleh BPKP sampai dengan akhir tahun 2016 sebagaimana yang telah disajikan pada Tabel 3.5 menunjukkan bahwa belum ada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yang telah mencapai level 3 dalam maturitas SPIP. Untuk periode berikutnya, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat akan lebih meningkatkan upaya pembinaan penyelenggaraan SPIP di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memastikan tercapainya target didalam Perjanjian Kinerja maupun didalam Renstra.
3) Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik Kinerja BUMN menunjukkan tingkat efektivitas penyelenggaraan SPI dalam pengelolaan korporasi yang mencakup kesehatan BUMN dari penilaian atas aspek keuangan, operasional dan administratif. Indikator Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG Baik ini diukur dari hasil perhitungan Jumlah BUMN/anak perusahaan di wilayah mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang dibina oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan
Laporan Kinerja 2016
mendapat skor minimal baik atas
48
BPKP Jabar
penerapan GCG berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP atau pihak lainnya dibandingkan dengan jumlah BUMN/anak perusahaan yang berada di wilayah mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang diintervensi atau dibina oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan dievalusi oleh BPKP atau pihak lainnya pada tahun berjalan Capaian kinerja untuk indikator ini dihitung berdasarkan Laporan hasil evaluasi atas penerapan GCG pada BUMN/Anak Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat cq. Bidang Akuntan Negara atau pihak lainnya. Untuk Tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat melakukan asesmen GCG pada 2 (dua) BUMN yaitu PT Indofarma (Persero) Tbk dan Perum Jasa Tirta II dengan hasil sebagai berikut: 1) PT Indofarma (Persero) Tbk dengan skor GCG 76,516 (kategori baik) 2) Perum Jasa Tirta II dengan skor GCG 81,600 (kategori Baik) Adapun BUMN yang diintervensi atau dibina oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat selama tahun 2016 sebanyak 8 (delapan) BUMN, namun yang dilakukan asesmen GCG tahun 2016 sebanyak dua BUMN karena enam BUMN lain tidak dilakukan asesmen GCG. Hal ini disebabkan lima BUMN tersebut telah di asesmen GCG pada tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara dalam pasal 44 ayat 1 bahwa penilaian (asesmen) dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun. Berdasarkan uraian di atas, realisasi kinerja untuk indikator ini pada tahun 2016 adalah sebesar 100% yang dihitung dari jumlah BUMN/Anak perusahaan yang dibina oleh BPKP dan
mendapat skor minimal baik yakni 2 BUMN
dibandingkan dengan jumlah BUMN/anak perusahaan yang dibina BPKP dan dievaluasi yakni 2 BUMN. Jika dibandingkan dengan target kinerja 2016 dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 50,00% maka capaian kinerja indikator ini adalah 200,00% dengan perhitungan: (100,00% : 50,00%) x 100,00% = 200,00% .
Laporan Kinerja 2016
49
BPKP Jabar
4) Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (Baik) Indikator
Persentase
BUMN/Anak
Perusahaan
yang
Kinerjanya
Berpredikat Minimal A (Baik) ini diukur dari hasil perhitungan Jumlah BUMN/Anak Perusahaan di wilayah mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang dibina oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan kinerjanya mendapat skor minimal A atau Baik berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP atau pihak lainnya dibandingkan dengan jumlah BUMN/Anak Perusahaan yang berada di wilayah mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang diintervensi atau dibina oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan dievalusi oleh BPKP atau pihak lainnya pada tahun berjalan. Capaian kinerja untuk indikator ini dihitung berdasarkan Laporan hasil evaluasi atas kinerja BUMN/Anak Perusahaan yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat cq. Bidang Akuntan Negara atau pihak lainnya. Untuk tahun 2016, BUMN yang diintervensi atau dibina Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sebanyak 8 (delapan) BUMN dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
No
BUMN
Kegiatan
1
PT Pindad (Persero)
Monitoring PMN
2
PT Pupuk Kujang
Kajian, Permintaan Pendapat/ Saran, Reviu Pedoman GCG
3
PT Bio Farma
Narasumber Self Assessment GCG
4
PT Pos Indonesia (Persero)
Reviu Pelaksanaan PBJ, Perimtaan Pendapat/Saran, Workshop GCG
5
Perum Jasa Tirta II
Asesmen GCG
6
PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Monitoring PMN, Workshop GCG
7
PT Dirgantara Indonesia (Persero)
Monitoring PMN
8
PT Indofarma (Persero) Tbk
Asesmen GCG
Laporan Kinerja 2016
50
BPKP Jabar
Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dalam pasal 3 bahwa audit jasa keuangan, jasa reviu dan jasa asurans lainnya hanya diberikan oleh Akuntan publik. Terkait regulasi tersebut, BPKP tidak melakukan audit atas jasa tersebut. Dengan demikian, untuk penghitungan capaian kinerja tahun 2016 dihitung berdasarkan Laporan hasil audit kinerja BUMN yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik. Adapun hasil skor atas BUMN terkait diperoleh dari informasi melalui website atau konfirmasi pada BUMN yang bersangkutan dengan hasil sebagai berikut:
No.
Nama BUMN
Kinerja
Kategori
1
PT Pindad
55,05
BBB, Kurang Sehat
2
PT Pupuk Kujang
95,75
AAA, Sehat
3
PT Bio Farma
88,50
AA, Sehat
4
PT Pos Indonesia
59,30
B-3, Kurang Sehat
5
Perum Jasa Tirta II
91,54
AA, Sehat
6
PT Kereta Api Indonesia
84,00
AA, Sehat
7
PT Dirgantara Indonesia
56,10
BBB, Kurang Sehat
8
PT Indofarma (Persero) Tbk
Tidak meminta audit kinerja pada KAP (tidak dilakukan audit kinerja)
Realisasi kinerja atas indikator kinerja Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (Baik) adalah sebesar 57,14% yang berasal dari 4 BUMN yang mendapat kinerja minimal A dibandingkan dengan 7 BUMN yang dilakukan audit kinerja oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Jika dibandingkan dengan target kinerja 2016 dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 50,00% maka capaian kinerja indikator ini adalah 114,28% dengan perhitungan: (57,14% : 50,00%) x 100,00% = 114,28%
5) Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina Indikator Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina ini diukur dari hasil perhitungan Jumlah BUMD di wilayah mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang kinerjanya mendapat
Laporan Kinerja 2016
51
BPKP Jabar
skor penilaian baik berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP atau pihak lainnya dibandingkan dengan jumlah BUMD yang berada di wilayah mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang diintervensi atau dibina oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan dievaluasi kinerjanya oleh BPKP atau pihak lainnya pada tahun berjalan Capaian kinerja untuk indikator ini dihitung berdasarkan Laporan hasil evaluasi atas kinerja BUMD yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat cq. Bidang Akuntan Negara atau pihak lainnya. Selama tahun 2016, BUMD yang diintervensi atau dibina Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sebanyak 27 BUMD dengan kegiatan antara lain Evaluasi Kinerja, Reviu pelaksanaan PBJ, Reviu atas pedoman, dan Permintaan pendapat/saran. Adapun nilai Kinerja BUMD sebagai berikut:
Laporan Kinerja 2016
52
BPKP Jabar
No
BUMD
Kinerja
Kesehatan
70,46 (Baik)
3,665
1
PDAM Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi
2
PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi
58,24 (Cukup)
3,420
3
PDAM Kabupaten Purwakarta
60,74 (Baik)
3,220
4
PDAM Tirta Gangga Kabupaten Subang
60,49 (Baik)
3,240
5
PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
71,83 (Baik)
4,080
6
PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor
73,45 (Baik)
4,255
7
PDAM Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi
57,95 (Cukup)
3,390
8
PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi
48.07 (Cukup)
2,83
9
PDAM Tirta Mukti Kabupaten Cianjur
61,9 (Baik)
3,470
10
PDAM Tirta Raharja Kabupaten Bandung
63,84 (Baik)
3,290
11
PDAM Tirta Wening Kota Bandung
57,94 (Cukup)
2,860
12
PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang
55,973 (Cukup)
3,125
13
PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya
61,29 (Baik)
3,035
14
PDAM Tirta Galuh Kabupaten Ciamis
60,64 (Baik)
3,320
15
PDAM Tirta Anom Kota Banjar
53,02 (Cukup)
2,68
16
PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut
57,80 (Cukup)
2,870
17
PDAM Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan
63,78 (Baik)
3,605
18
PDAM Kabupaten Majalengka
58,64 (Cukup)
3,370
19
PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon
58,56 (Cukup)
2,980
20
PDAM Kota Cirebon
63,34 (Baik)
3,190
21
PDAM Tirta Asasta Kota Depok
60,91 (Baik)
3,740
22
PDAM Titra Darma Ayu Kabupaten Indramayu
61,36 (Baik)
3,485
23
PDAM Tirta Arum Kabupaten Karawang
tidak dievaluasi kinerja oleh BPKP dan KAP
24
PD Pasar Bermartabat
tidak dievaluasi kinerja oleh BPKP dan KAP
25
PD Kebersihan
tidak dievaluasi kinerja oleh BPKP dan KAP
26
PD Jasa Sarana
tidak dievaluasi kinerja oleh BPKP dan KAP
27
PT Tirta Gemah Ripah
tidak dievaluasi kinerja oleh BPKP dan KAP
Realisasi kinerja atas indikator Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina sebesar 59,10% yang berasal dari perhitungan 13 BUMD yang mendapat kinerja baik dibandingkan dengan 22 BUMD yang dilakukan evaluasi kinerja oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
Laporan Kinerja 2016
53
BPKP Jabar
Adapun 5 BUMD lainnya tidak dilakukan evaluasi kinerja baik oleh BPKP maupun KAP, sehingga tidak terdapat nilai kinerjanya. Jika dibandingkan dengan target kinerja 2016 dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 50,00% maka capaian kinerja indikator ini adalah 118,20% dengan perhitungan: (59,10% : 50,00%) x 100,00% = 118,20% Sebagai informasi tambahan, capaian indikator ini melebihi target dikarenakan 13 PDAM tersebut telah dapat menindaklanjuti saran yang telah diberikan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk 9 PDAM masih berupaya untuk memperbaiki kondisi keuangan/finansial dari PDAM tersebut.
6) Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina Indikator Persentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina ini diukur dari hasil perhitungan Jumlah BLUD di wilayah mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang kinerjanya mendapat skor penilaian baik berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh BPKP atau pihak lainnya dibandingkan dengan jumlah BLUD yang berada di wilayah mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang diintervensi atau dibina oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan dievaluasi kinerjanya oleh BPKP atau pihak lainnya pada tahun berjalan Capaian kinerja untuk indikator ini dihitung berdasarkan Laporan hasil evaluasi kinerja atas BLUD yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat cq. Bidang Akuntan Negara atau pihak lainnya. Selama tahun 2016, BLUD-RSUD yang dilakukan intervensi atau dibina oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sebanyak 12 BLUD-RSUD dengan kegiatan evaluasi kinerja, Asistensi/Bimtek Kebijakan Akuntansi, Asistensi/ Bimtek Penyusunan RBA, Narasumber SIA BLUD, Reviu/ Pendampingan dalam pelaksanaan PBJ, serta permintaan pendapat/saran. Adapun nilai Kinerja BLUD-RSUD sebagai berikut:
Laporan Kinerja 2016
54
BPKP Jabar
No
BLUD-RSUD
Skor
Predikat
Keterangan
1
RSD BLUD Gunung Jati Kota Cirebon
75,61
Baik, A
Evaluasi kinerja oleh BPKP
2
RSUD BLUD Kabupaten Karawang
77,65
Baik, A
Evaluasi kinerja oleh BPKP
3
RSUD BLUD Kota Depok
77,7
Baik, A
Evaluasi kinerja oleh BPKP
4
RSUD BLUD Soreang
62,82
Sedang, BBB
Evaluasi kinerja oleh BPKP
5
RSUD Waled Kabupaten Cirebon
75,16
Baik, A
Evaluasi kinerja oleh BPKP
6
RSUD Syamsudin Kota Sukabumi
92,00
Baik, AA
Evaluasi kinerja oleh pihak lain
7
RSUD Al Ihsan
80,27
Baik, A
Evaluasi kinerja oleh pihak lain
8
RSUD Majalaya
Tidak dilakukan evaluasi kinerja RS oleh pihak manapun
9
RSUD Arjawinangun
Tidak dilakukan evaluasi kinerja RS oleh pihak manapun
10
RSUD Kota Bekasi
Tidak dilakukan evaluasi kinerja RS oleh pihak manapun
11
RSUD Patrol Indramayu
Tidak dilakukan evaluasi kinerja RS oleh pihak manapun
12
RSUD Kabupaten Bekasi
Tidak dilakukan evaluasi kinerja RS oleh pihak manapun
Realisasi kinerja atas indikator BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina sebesar 85,71% yang berasal dari perhitungan 6 BLUD-RSUD yang mendapat kinerja baik dari 7 BLUD-RSUD yang dilakukan evaluasi kinerja. Adapun 5 BLUD-RSUD lainnya tidak dilakukan evaluasi kinerja baik oleh BPKP maupun KAP atau pihak manapun, sehingga tidak terdapat nilai kinerjanya. Jika dibandingkan dengan target kinerja 2016 dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 0,00% maka capaian kinerja indikator ini adalah 200,00% yang dihitung berdasarkan kebijakan perhitungan angka maksimal yang ditetapkan oleh BPKP Pusat atas realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan targetnya. Sebagai informasi tambahan, capain indikator ini diperoleh dari perhitungan 6 BLUD-RSUD mendapat nilai baik telah dapat menindaklanjuti pembinaan yang telah diberikan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk 1 BLUD-RSUD mendapat nilai sedang karena BLUD-RSUD tersebut masih berupaya untuk memperbaiki kinerjanya, dan saat ini masih dilakukan pembinaan. .
Laporan Kinerja 2016
55
BPKP Jabar
2.
Capaian Kinerja Kegiatan (output) Keberhasilan
pencapaian
sasaran
strategis
“Meningkatnya
Kualitas
Penerapan SPIP Pemda/Korporasi” di atas didukung oleh keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan (output) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2016 yakni mencakup 1 sasaran kegiatan dan 1 indikator kinerja kegiatan berikut: Tabel 3.6 Capaian Kinerja Kegiatan (output) Sasaran Strategis 2 SASARAN KEGIATAN
1.
(1) Sasaran Kegiatan Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
1.
(2) Indiaktor Kinerja Kegiatan Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP
satuan
Target
Realisasi
%
(3)
(4)
(5)
(6)
rekomendasi
37
37
100,00
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP Indikator
Rekomendasi
Perbaikan
Penyelenggaraan
SPIP
merupakan
rekomendasi hasil pembinaan sistem pengendalian intern adalah saran yang menganjurkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan hasil pembinaan sistem pengendalian intern yang jika dilaksanakan akan memberikan nilai tambah bagi penyelenggaraan sistem pengendalian intern Indikator ini diperoleh dari hasil pengumpulan jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Surat Penyampaian Rekomendasi yang diterbitkan. Adapun rumus perhitungan kinerja ini dalah jumlah output rekomendasi pembinaan SPI yang disampaikan Untuk tahun 2016, dari target output yang ditetapkan sebanyak 46 rekomendasi, seluruhnya atau 46 rekomendasi tersebut dapat dicapai sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100,00%. Capaian kinerja tersebut diperoleh berdasarkan hasil kinerja yang berasal dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Instansi Pemerintah Pusat, Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah, dan Bidang Akuntan Negara.
Laporan Kinerja 2016
56
BPKP Jabar
III.
Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah 1.
Capaian Kinerja Program (outcome) Misi ketiga BPKP yaitu 'Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern
Pemerintah yang Profesional dan Kompeten". Misi ini juga terkait, dengan Misi Dua dan Misi Satu. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan
budaya
pengendalian
di
lingkungan
organisasinya.
Upaya
pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas dan fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas API P diarahkan untuk peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan kompetensi auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan enam elemen kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b)pola pengembangan auditor APIP; (c)praktek profesionalisme pengawasan intern; (d)eksistensi manajemen kinerja dan akuntabilitas; (e)kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan/atasan dan pimpinan satuan kerja lainnya; dan (f)struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi APIP. Bersama-sama dengan misi 2, misi 3 ini juga mendukung pencapaian misi 1. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini dilakukan melalui pengukuran 6 (enam)
indikator
kinerja outcome. Pada dasarnya, keenam indikator tersebut
terbagi dalam 2 kategori yakni indikator mengenai kapabilitas APIP pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Rincian kinerja selengkapnya perkembangan capaian kinerja untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah” pada tahun 2016 ini dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2016 dan target pada akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat (tahun 2019) adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja 2016
57
BPKP Jabar
Tabel 3.7 Rincian Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah No.
INDIKATOR KINERJA SASARAN
satuan
(3) %
(5) 0,00
(6) 100,00
(7) 200,00*)
(8) 100,00
Target Akhir Renstra (2019) (9) 100,00
%
3,70
3,7
100,00
3,7
85%
%
100,00
100
100,00
100
0%
%
51,86
70,37
135,69
70,37
10%
%
0,00
0,00
100,00
0,00
0%
%
44,44
29,63
133,33
29,63
5%
Target (1) 1. 2. 3. 4. 5. 6.
(2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten / Kota (Level 3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten / Kota (Level 2) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)
TA 2016 Realisasi
% CK
Realisasi sd 2016
Ket.
(10) *) = Angka Maksimal
Uraian lebih lanjut capaian dari masing-masing indikator untuk sasaran “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah” beserta capaiannya adalah sebagai berikut:
1) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) Kapabilitas APIP merupakan kemampuan APIP untuk melaksanakan perannya dalam menilai dan melaporkan tingkat efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan, serta memberikan saran kepada manajemen, yang mencakup area tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian. Peningkatan kapabilitas diarahkan untuk memperkuat atau meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah perbaikan dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat dan efektif dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Pembinaan kapabilitas
mengidentifikasi
kebutuhan
fundamental
untuk
pelaksanaan
pengawasan intern yang efektif, yang mengarah kepada pemenuhan tata kelola organisasi dan praktek-praktek pengawasan yang profesional. Indikator Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) ini diukur dari hasil perhitungan Jumlah APIP Pemerintah Provinsi di wilayah mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang mencapai level 3 Kapabilitas APIP berdasarkan penilaian mandiri (self assessment) APIP Pemerintah Provinsi yang
Laporan Kinerja 2016
58
BPKP Jabar
bersangkutan dibandingkan dengan jumlah populasi Pemerintah Provinsi yang menjadi mitra unit kerja Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2016, realisasi kinerja untuk indikator ini adalah 100,00% yang dihitung berdasarkan Penilaian Mandiri APIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibawah koordinasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat cq. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Jika dibandingkan dengan target kinerja 2016 dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 0,00% maka capaian kinerja indikator ini adalah 200,00% yang dihitung berdasarkan kebijakan perhitungan angka maksimal yang ditetapkan oleh BPKP Pusat atas realisasi capaian kinerja dibandingkan dengan targetnya.
2) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten / Kota (Level 3) Indikator Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) ini diukur dari hasil perhitungan Jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang mencapai level 3 Kapabilitas APIP berdasarkan penilaian mandiri (self assessment) APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah populasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra unit kerja Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sampai dengan akhir Tahun 2016, kondisi kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Penilaian Mandiri APIP Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat dibawah koordinasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat cq. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini:
Laporan Kinerja 2016
59
BPKP Jabar Tabel 3.8 Level Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota Tahun 2016 No.
Nama Kabupaten/Kota
Level 3
Level 2
Level 1
1.
Kota Bandung
2.
Kota Depok
V
3.
Kota Bekasi
V
4.
Kota Cirebon
V
5.
Kota Tasikmlaya
V
6.
Kota Banjar
V
7.
Kabupaten Bogor
V
8.
Kabupaten Sukabumi
V
9.
Kabupaten Cianjur
V
10.
Kabupaten Bekasi
V
11.
Kabupaten Karawang
V
12.
Kabupaten Subang
V
13.
Kabupaten Indramayu
V
14.
Kabupaten Kuningan
V
15.
Kabupaten Bandung
V
16.
Kabupaten Sumedang
V
17.
Kabupaten Garut
V
18.
Kabupaten Tasikmalaya
V
19.
Kabupaten Ciamis
V
20.
Kota Bogor
V
21.
Kota Sukabumi
V
22.
Kota Cimahi
V
23.
Kabupaten Bandung Barat
V
24.
Kabupaten Purwakarta
V
25.
Kabupaten Cirebon
V
26.
Kabupaten Majalengka
V
27.
Kabupaten Pangandaran
V
JUMLAH
Ket.
V
1
18
8
Berdasarkan hasil penilaian mandiri (self assesssment) APIP sampai dengan akhir tahun 2016 sebagaimana yang telah disajikan pada Tabel 3.8 di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yang telah mencapai level 3 kapabilitas APIP adalah 1 Pemerintah Daerah yakni Kota Bandung atau sebesar 3,7% dari jumlah Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 28 Kabupaten/Kota.
Laporan Kinerja 2016
60
BPKP Jabar
Jika dibandingkan dengan target kinerja 2016 dalam Perjanjian Kinerja (PK) maka capaian kinerja atas Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3) adalah sebesar 100,00% dengan perhitungan: (3,7% : 3,7%) x 100,00% = 100,00% Dalam rangka meningkatkan kapabiltas APIP,
pada periode berikutnya
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat akan lebih meningkatkan upaya pembinaan
peningkatan
kapabilitas
APIP
di
lingkungan
Pemerintah
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat melalui pelaksanaan sosialisi, pembimbingan dan konsultansi termasuk melakukan validasi (quality assurance) atas penilaian mandiri yang telah dilakiukan APIP setempat.
3) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) Indikator Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) ini diukur dari hasil perhitungan Jumlah APIP Pemerintah Provinsi di wilayah mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang mencapai level 2 Kapabilitas APIP berdasarkan penilaian mandiri (self assessment) APIP Pemerintah Provinsi yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah populasi Pemerintah Provinsi yang menjadi mitra unit kerja Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2016, realisasi kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100,00% yang dihitung berdasarkan hasil Penilaian Mandiri APIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibawah koordinasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat cq. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa untuk levelling APIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berada pada level 3. Dengan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa APIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memenuhi target level 2. Jika dibandingkan dengan target kinerja 2016 dalam Perjanjian Kinerja (PK) sebesar 100,00% maka capaian kinerja indikator ini adalah 100,00%. Memperhatikan uraian butir 1) mengenai Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3) serta Tabel 3.8 di atas, maka capaian kinerja atas indikator Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.
Laporan Kinerja 2016
61
BPKP Jabar
4) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten / Kota (Level 2) Indikator Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2) ini diukur dari hasil perhitungan Jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang mencapai level 2 Kapabilitas APIP berdasarkan penilaian mandiri (self assessment) APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah populasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra unit kerja Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Pada tahun 2016, realisasi kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 70,37% yang dihitung berdasarkan Penilaian Mandiri APIP pada 18 (delapan belas) Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan hasil berada pada level 2 dibagi dengan jumlah 27 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Realisasi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan level 2 yang lebih besar dibandingkan target yang telah ditetapkan menunjukkan kinerja yang lebih baik dikarenakan semakin banyaknya Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada pada level lebih tinggi dibandingkan dengan level dibawahnya (yakni level 1) Jika dibaningkan dengan target inerja menurut Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebesar 51,86% maka capaian kinerja tahun 2016 adalah sebesar 135,69% dengan perhitungan: (70,37% : 51,68%) x 100,00% = 135,69%
5) Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) Indikator Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) ini diukur dari hasil perhitungan Jumlah APIP Pemerintah Provinsi di wilayah mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang mencapai level 1 Kapabilitas APIP berdasarkan penilaian mandiri (self assessment) APIP Pemerintah Provinsi yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah populasi Pemerintah Provinsi yang menjadi mitra unit kerja Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2016, realisasi kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 100,00% yang dihitung berdasarkan Penilaian Mandiri APIP Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibawah koordinasi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat cq.
Laporan Kinerja 2016
62
BPKP Jabar
Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah. Memperhatikan uraian butir 1) mengenai Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3), butir 2) mengenai Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2) serta Tabel 3.8 di atas, maka capaian kinerja atas indikator Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1) telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.
6) Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) Indikator Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1) ini diukur dari hasil perhitungan Jumlah APIP Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah mitra unit kerja BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang mencapai level 1 Kapabilitas APIP berdasarkan penilaian mandiri (self assessment) APIP Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah populasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi mitra unit kerja Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Pada tahun 2016, realisasi kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 29,637% yang dihitung berdasarkan Penilaian Mandiri APIP pada 8 (delapan) Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat dengan hasil berada pada level 1 dibagi dengan jumlah 27 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Realisasi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan level 1 yang lebih kecil dibandingkan target yang telah ditetapkan menunjukkan kinerja yang lebih baik dikarenakan semakin sedikit Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada pada level lebih rendah dibandingkan dengan level di atasnya (yakni level 2), sebagaimana uraian mengenai rumus pengukuran kinerja pada bagian awal Bab III. Jika dibandingkan dengan target inerja menurut Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebesar 44,44% maka capaian kinerja tahun 2016 adalah sebesar 133,33% dengan perhitungan: {44,44% - (29,63 – 44,44%)} : 44,44% x 100,00% = 133,33%
Laporan Kinerja 2016
63
BPKP Jabar
2.
Capaian Kinerja Kegiatan (output) Keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kapabilitas
Pengawasan Intern Pemerintah Daerah” di atas didukung oleh keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan (output) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2016 yakni mencakup 1 sasaran kegiatan dan 1 indikator kinerja kegiatan berikut: Tabel 3.9 Capaian Kinerja Kegiatan (output)Sasaran Strategis 3 SASARAN KEGIATAN
1.
(1) Sasaran Kegiatan Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (2) Indiaktor Kinerja Kegiatan Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
satuan
Target
Realisasi
%
(3)
(4)
(5)
(6)
rekomendasi
6
6
100,00
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda Indikator Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda adalah rekomendasi hasil pembinaan kapabilitas aparat pengawasan intern adalah saran yang menganjurkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan hasil pembinaan kapabilitas aparat pengawasan intern yang jika dilaksanakan akan memberikan nilai tambah bagi organisasi atau menghindarkan organisasi dari kerugian atau pelanggaran hukum Indikator ini diperoleh dari hasil pengumpulan jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Surat Penyampaian Rekomendasi yang diterbitkan. Adapun rumus perhitungan kinerja ini adalah jumlah Output rekomendasi pembinaan APIP yang disampaikan kepada APIP terkait. Untuk tahun 2016, dari target output yang ditetapkan sebanyak 6 rekomendasi, seluruhnya atau 6 rekomendasi tersebut dapat dicapai sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100,00%. Capaian kinerja tersebut diperoleh berdasarkan hasil kinerja yang berasal dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah.
Laporan Kinerja 2016
64
BPKP Jabar
IV.
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP 1.
Capaian Kinerja Program (outcome) Penyelenggaraan dukungan manajemen Perwakilan BPKP merupakan
salah satu unsur penting dalam menunjang keberhasilan Perwakilan BPKP dalam melaksanakan kegiatan teknis Perwakilan BPKP. Perencanaan pengawasan berfungsi mengarahkan kegiatan pengawasan agar sesuai dengan peran dan tujuan BPKP sekaligus media untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja teknis BPKP. Selain itu, pengelolaan SDM, penyediaan sarana prasarana, dan penganggaran juga merupakan sub unsur yang turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan teknis Perwakilan BPKP. Seiring dengan gencarnya penyerapan anggaran berdasarkan disbursement plan, semakin dirasakan pentingnya arti perencanaan yang baik sehingga anggaran yang digunakan benarbenar menghasilkan kinerja yang terbaik. Dalam kerangka keuangan negara, BPKP sebagai lembaga mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keberhasilan fungsi dukungan dalam membina satuan kerja terkait kualitas pengelolaan keuangan ditandai dengan tingkat opini WTP terhadap laporan keuangan BPKP yang diperoleh dari BPK RI. Untuk mengukur pencapaian sasaran ini dilakukan melalui pengukuran 1 indikator kinerja outcome. Rincian kinerja selengkapnya perkembangan capaian kinerja untuk sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP” pada tahun 2016 ini dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun 2016 dan target pada akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat (tahun 2019) adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja 2016
65
BPKP Jabar
Tabel 3.10 Rincian Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP No.
(1) 1.
INDIKATOR KINERJA SASARAN
satuan
(2) Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)
(3) skala
Target
TA 2016 Realisasi
% CK
Realisasi sd 2016
(5) 7,00
(6) 7,86
(7) 112,29
(8) 7,86
Target Akhir Renstra (2019) (9) 8
Ket.
(10)
Dari hasil pengukuran terhadap 1 indikator tersebut, sebanyak 1 indikator (100%) mencapai target. Uraian lebih lanjut capaian dari masing-masing indikator untuk sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP” beserta capaiannya yakni indikator Persepsi Kepuasan Layanan Kesekretariatan. Capaian indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil survey kepuasan pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat terhadap layanan yang diberikan sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Umum yang termasuk dalam rumpun Bagian Tata Usaha. Capaian indikator outcome “Persepsi kepuasan layanan kesekretariatan” sebesar 7,86 skala likert atau 112,29% dari target Tahun 2016 sebesar 7,00 skala likert. Capaian tersebut berdasarkan survey dengan penyebaran kuesioner kepada para responden pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil (jawaban) kuesioner yang diterima kembali menunjukkan tingkat kepuasan rata-rata bervariasi sebagai berikut: No.
Uraian
Jumlah Parameter
Nilai berdasar Range
Nilai Rata-rata
1.
Subbag Kepegawaian
10
7,61 sd 8,19
7,89
2.
Subbag Keuangan
13
7,5 sd 8,6
8,10
3.
Subbag Umum
13
7,35 sd 7,98
7,59
Nilai rata-rata
Laporan Kinerja 2016
7,86
66
BPKP Jabar
2.
Capaian Kinerja Kegiatan (output) Keberhasilan
pencapaian
sasaran
strategis
“Meningkatnya
kualitas
pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP” di atas didukung oleh keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan (output) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2016 yakni mencakup 2 sasaran kegiatan dan 3 indikator kinerja kegiatan. Adapun rincian selengkapanya atas capaian kinerja kegiatan (output) yang mendukung terhadap pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut: Tabel 3.11 Capaian Kinerja Kegiatan (output) Sasaran Strategis 4
1.
2.
SASARAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
satuan
Target
Realisasi
%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
laporan
80
80
100,00
M2
100
100
100,00
M2
1.105
1.105
100,00
Sasaran Kegiatan Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan Termanfaatkannya Aset secara optimal
1.
2.1 2.2
Indiaktor Kinerja Kegiatan Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP Terlaksananya rehabilitasi berat rumah negara Perwakilan BPKP Terlaksananya rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP
Untuk tahun 2016, dari target output yang ditetapkan sebanyak 3 jenis, seluruhnya atau 3 jenis output tersebut dapat dicapai sehingga capaian kinerja indikator ini adalah 100,00%. Capaian kinerja tersebut diperoleh berdasarkan hasil kinerja yang berasal dari kegiatan dukungan teknis yang dilaksanakan oleh para Sub Bagian yang tergabung dalam rumpun Bagian Tata Usaha sebagai berikut: 1) Penyediaan Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP dengan realisasi sebanyak 80 laporan atau 100% dari target yang telah ditetapkan. Adapun jumlah layanan dukungan manajemen Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dalam bentuk laporan adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja 2016
67
BPKP Jabar
Uraian
Satuan
Jumlah
Keterangan
Jumlah Dokumen Rencana Anggaran (RKAKL) Unit Kerja (Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran)
Dokumen
2
Keuangan
Jumlah Laporan Keuangan (10 LRA Bulanan, 1 LK Semesteran dan 1 LK Tahunan Unaudited, 1 LK Audited)
Dokumen
13
Keuangan
Jumlah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dokumen
1
Prolap
Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN)
Dokumen
1
Prolap
Jumlah Dokumen LAPKIN (3 Lap Triwulanan, 1 Lap Tahunan)/ Realisasi RKT Bulanan
Dokumen
16
Prolap
Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan PP 39 ( Triwulanan)
Laporan
4
Prolap
Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (Triwulanan)
Laporan
4
Prolap
Laporan Tindak Lanjut Hasil Raker
Laporan
1
Prolap
Laporan Penyelenggaraan SPIP (Triwulanan)
Dokumen
4 Satgas SPIP
Dokumen Perencanaan Sarana Prasarana (Tahunan)
Dokumen
1
Umum
Jumlah Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan)
Dokumen
2
Umum
Laporan Konservasi Energi/Penghematan Energi (Semesteran)
Laporan
2
Umum
Jumlah Laporan Kearsipan (Triwulanan)
Laporan
4
Umum
Jumlah Laporan Budaya Kerja (Semester)
Laporan
2
UP
Jumlah Laporan GDN (Bulanan)
Laporan
12
UP
Jumlah Laporan Mutasi, Promosi dan Kenaikan Pangkat Terpadu Pegawai
Laporan
2
UP
Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM (Tahunan)
Dokumen
1
UP
Laporan Kehumasan (Triwulanan)
Laporan
4
UP
Laporan Program Pelatihan Mandiri (PPM/IHT) Triwulanan
Laporan
4
UP
Jumlah
80
2) Pelaksanaan rehabilitasi berat rumah negara Perwakilan BPKP dengan realisasi seluas 100 M2 atau 100% dari target yang telah ditetapkan; dan 3) Pelaksanaan rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP dengan realisasi seluas 1.105 M2 atau 100% dari target yang telah ditetapkan.
Laporan Kinerja 2016
68
BPKP Jabar
C. AkuntabilitasKeuangan
Dalam Tahun 2016 realisasi keuangan DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat menurut realisasi SPM sampai dengan akhir Desember 2016 (sebelum rekonsiliasi dengan KPPN) adalah sebesar Rp45.409.230.490,00 atau 98,28% dari dana yang tersedia dalam DIPA sebesar Rp46.205.764.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel3.12 Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2016 (sebelum rekonsiliasi dengan KPPN) URAIAN Program Pengawasan Intern dan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
ANGGARAN
REALISASI
(Rp)
(Rp)
SISA DANA %
(Rp)
%
5.681.358.000
5.265.015.444
92,67
416.342.556
7,33
Program Dukungan Manajemen dan pelaksanakan Tugas Teknis Lainnya BPKP
40.524.406.000
40.173.577.526
99,13
350.828.474
0,87
Jumlah Bruto
46.205.764.000
45.438.592.970
98,34
767.171.030
1,66
-
(29.362.474)
~
29.362.474
~
46.205.764.000
45.409.230.496
98,28
796.533.504
1,72
Pengembalian Belanja Jumlah Netto
Penyerapan tidak mencapai 100% disebabkan adanya penghematan dalam realisasi belanja barang. Pengembalian belanja sebesar Rp29.362.474,00 terdiri dari:
Laporan Kinerja 2016
69
BPKP Jabar
Tabel 3.13 Rincian Pengembalian Belanja per Program (sebelum rekonsiliasi dengan KPPN) URAIAN
Pegawai (Rp)
Program Pengawasan Intern dan Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP Jumlah Bruto
-
28.862.474 28.862.474
JENIS BELANJA Barang Modal (Rp) (Rp)
500.000
500.000
Jumlah (Rp)
-
500.000
-
28.862.474
-
29.362.474
Sedangkan dana dari pihak ketiga (BUMN/D, Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten) untuk membiayai kegiatan berupa audit dan asistensi sebesar Rp2.608.038.686,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.14 Realisasi Kegiatan yang Bersumber Dana dari Kemitraan
Kegiatan
Jumlah (Rp)
Bidang IPP - Perekonomian
765.948.786
- Polsoskam
830.806.900
Bidang APD - Bimtek/Asistensi/SosialisasiKeuangan Daerah Jumlah
1.011.283.000 2.608.038.686
Bila ditinjau dari pencapaian masing-masing sasaran dikaitkan dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan realisasi keuangannya adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja 2016
70
BPKP Jabar
Tabel 3.15 Anggaran dan Realisasi per Sasaran Strategis Anggaran Target (Rp000)
Realiasasi (Rp000)
4.673.798
4.491.840
II. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi
740.753
711.469
III. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
266.807
61.206
IV. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP
40.524.406
40.144.715
46.205.764
45.409.230
No
Sasaran Strategis & Indikator Kinerja
I.Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
Jumlah
Laporan Kinerja 2016
71
BAB IV
PENUTUP aporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan target outcome sampai dengan Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat 20152019 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2016, jumlah indikator outcome Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian outcome Unit Kerja Eselon I dan BPKP Pusat sebanyak 16 (enam belas) indikator kinerja utama. Dimana seluruh indikator tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan atau 100%. Apabila dibandingkan dengan target output Tahun 2016 yang memberikan ontribusi terhadap pencapaian target oucome tahun 2016, dari 8 (delapan) indikator output yang ada, seluruh indikator tersebut mencapai target atau 100% dari total indikator. Pencapaian target output tersebut telah sesuai dengan kebijakan penetapan target yang ditetapkan BPKP Pusat. Dalam rangka membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
yang
lebih
baik,
Perwakilan
BPKP
Provinsi
Jawa
Barat
telah
mengidentifikasi permasalahan dan upaya perbaikan yang akan dilaksanakan. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi antara lain: 1. Keselarasan antar dokumen perencanaan yaitu Renstra, PK dan PKP2T belum sepenuhnya terbangun. Masih dijumpai perbedaan target antara PK dengan PKP2T maupun Renstra, sehingga target dalam PK tidak tercapai sementara di sisi lain adanya kinerja sesuai PKP2T yang tidak dapat dilaporkan karena tidak sesuai dengan Tapkin. 2. Masih terdapat kelemahan dalam penjabaran definisi dan rumusan indikator kinerja outcome serta cara mengukur outcome secara baku sehingga
Laporan Kinerja 2016
72
BPKP Jabar
pengumpulan data kinerja pendukung capaian kinerja tidak dapat dilaksanakan sejak awal tahun pelaksanaan kegiatan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, perlu dilaksanakan hal-hal sebagai berikut: 1. Perbaikan sistem perencanaan dengan menjaga keselarasan antar dokumen perencanaan dengan komitmen semua pihak penanggungjawab kegiatan. 2. Perbaikan dan penyempurnaan definisi dan rumusan indikator kinerja outcome serta cara mengukur indikator hasil (outcome) yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat pada awal tahun agar terdapat kesamaan pandang terhadap capaian outcome tersebut pada saat penyusunan Laporan Kinerja akhir tahun beserta pengumpulan data kinerjanya. Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat dalam Tahun 2016 yang dituangkan dalam laporan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja BPKP Pusat serta memberikan umpan balik bagi kepentingan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat pada tahun berikutnya.
Laporan Kinerja 2016
73