DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 KATA PENGANTAR... 3 RINGKASAN EKSEKUTIF... 5 DAFTAR GAMBAR... 9

DITERBITKAN OLEH : DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DITJEN KPI / LB / 52 / VI / 2012

DAFTAR ISI DAFTAR ISI....………………………………………...………………………………………............................. KATA PENGANTAR.......................................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF...……………………….......…………………………………….......................... DAFTAR GAMBAR...........................................................................................................

1 3 5 9

BAB I

11 11

KINERJA…………....……...................................................................................... A. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Multilateral............................ 1. Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Posisi Kerja Sama Perdagangan Multilateral.............................................................................................. 2. Rapat Penyusunan Bahan Posisi Runding Indonesia dalam Menghadapi Rangkaian Perundingan Teks Dispute Settlement Understanding......................................................................................... 3. Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Posisi Kerja Sama Perdagangan Multilateral dalam Rangka Persiapan Sidang Informal Negotiating Group on Trade Facilitation..................................................................... 4. Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Posisi Kerja Sama Perdagangan Multilateral Bidang Hak Kekayaan Intelektual....................................... B.

11

12

12 13

Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan ASEAN ….………………….………….. 14 1. Pertemuan ke-4 ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Joint Committee............................................................... 14 2. The 2nd Senior Economic Official Meeting for the Forty-Third ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meetings…....................... 20

C. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya.................................................................................... 29 1. Pertemuan APEC Committee on Trade and Investment ke-3…......... 29 2. Pertemuan Board of Directors (BoDs) International Rubber Consortium Limited........................................................................... 37 D. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Bilateral.................................... 1. Kunjungan Kerja ke Brussel, Belgia, dan St. Gallen, Swiss.................. 2. Pertemuan Working Group on Trade and Investment pada Mid Term Joint Commission Meeting (JCM) III RI-AS................................. 3. Interim Meeting Rl—UK.....................................................................

38 38

E.

48 48

Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Jasa.................................................. 1. APEC Group on Services Meeting....................................................... 2. Pertemuan ASEAN–India Trade Negotiating Committee and Other Related Meetings (AI-TNC) ke-30....................................................... 3. Pertemuan ke-69 ASEAN Coordinating Committee on Services.........

Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode Mei 2012

1

42 45

51 54

BAB II

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT......……………....................................... 67 A. Kendala dan Permasalahan….……………………………………………....................... 67 B. Tindak Lanjut Penyelesaian…..……………………………………………………………….. 68

BAB III

PENUTUP…..………………………………………………………………………………………………. 69

2


KATA PENGANTAR Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional merupakan uraian pelaksanaan kegiatan dari tugas dan fungsi Direktorat-direktorat dan Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, yang terdiri dari rangkuman pertemuan, sidang dan kerja sama di fora Multilateral, ASEAN, APEC dan Organisasi Internasional Lainnya, Bilateral, serta Perundingan Perdagangan Jasa setiap bulan baik di dalam maupun di luar negeri. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan laporan bulanan ini adalah untuk memberikan masukan dan informasi kepada unit-unit terkait Kementerian Perdagangan, dan sebagai wahana koordinasi dalam melaksanakan tugas lebih lanjut. Selain itu, kami harapkan Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional ini, dapat memberikan gambaran yang jelas dan lebih rinci mengenai kinerja operasional Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional. Akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sejak penyusunan hingga penerbitan laporan bulanan ini. Terima kasih.

Jakarta,

Mei 2012

DIREKTORAT JENDERAL KPI


3

4


RINGKASAN EKSEKUTIF

Beberapa kegiatan penting yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional pada bulan Mei 2012, antara lain:  Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Posisi Kerja Sama Perdagangan Multilateral Penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendengarkan paparan mengenai perkembangan kebijakan Illegal Logging Prohibition Bill 2011-Australia dan hasil dari Public Hearing yang diselenggarakan oleh House of Parliament Australia pada tanggal 9 Mei 2012 serta berdiskusi untuk mengantisipasi apabila Bill tersebut diberlakukan.  Rapat Penyusunan Bahan Posisi Runding Indonesia dalam Menghadapi Rangkaian Perundingan Teks Dispute Settlement Understanding Agenda utama rapat adalah bahan posisi runding Indonesia dalam menghadapi rangkaian perundingan teks Dispute Settlement Understanding (DSU) dalam kerangka G40 Consultations.  Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Posisi Kerja Sama Perdagangan Multilateral dalam Rangka Persiapan Sidang Informal Negotiating Group on Trade Facilitation Rapat bertujuan untuk menyusun tanggapan RI atas beberapa Article dalam Section I dan Section II Draft Consolidated Text (TN/TF/W/165/Revisi 12), dalam Pertemuan Informal Fasilitator Negotiating Group on Trade Facilitation.  Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Posisi Kerja Sama Perdagangan Multilateral Bidang Hak Kekayaan Intelektual Rapat membahas agenda sidang WTO Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Council) pada tanggal 5-6 Juni 2012 dan juga matriks posisi runding untuk tiap-tiap isu perundingan TRIPS.  Pertemuan ke-4 ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Joint Committee Agenda terpenting dari pertemuan ini adalah: (i) FTA Joint Committee; (ii) Committee Trade in Goods; (iii) Sub-Committee on Rules of Origin (SC-ROO); (iv) Sub-Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures; (v) Committee on Trade in Services; (vi) Committee on Investment;dan (vii) Economic Cooperation Budget.  The 2nd Senior Economic Official Meeting for the Forty-Third ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meetings Pertemuan difokuskan pada isu-isu: (i) ASEAN Internal Agenda; (ii) ASEAN Relations with FTA Partners; (iii) Regional Comprehensive Economic Partnership; dan (iv) ASEAN Relations with Strategic Partners. Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode Mei 2012

5

 Pertemuan APEC Committee on Trade and Investment ke-3 Beberapa isu yang dibahas adalah: (i) Support for the Multilateral Trading System; (ii) Bogor Goals Review Process; (iii) Exploring an Free Trade Area of the Asia Pacific; (iv) Next Generation Trade and Investment Issues; (v) Environmental Goods and Services/Green Growth; (vi) Services; (vii) Investment; (viii) Contribution to Establishing Reliable Supply Chains; (ix) Expanding Regulatory Cooperation and Advancing Regulatory Convergence; (x) Contributions to APEC Leaders’ Growth Strategy, Including Innovative Growth; dan (xi) Industry Dialogue.  Pertemuan Board of Directors (BoDs) International Rubber Consortium Limited Agenda utama pertemuan adalah membahas peran dan fungsi IRCo 10 tahun mendatang. Pertemuan kali ini merupakan pertemuan pertama bagi anggota BoDs dan anggota Commitee on Strategic Market Operation (CSMO) dari Indonesia, Thailand, dan Malaysia dengan masa tugas tanggal 29 April 2012 sampai 28 April 2014.  Kunjungan Kerja ke Brussel, Belgia, dan St. Gallen, Swiss

Kunjungan kerja dimaksudkan untuk mengukuhkan peran Indonesia dalam perekonomian global, terutama untuk lebih mengintensifkan hubungan ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa, khususnya di bidang perdagangan dan investasi.  Pertemuan Working Group on Trade and Investment pada Mid Term Joint Commission Meeting (JCM) III RI-AS Tujuan utama Working Group on Trade and Investment kali ini adalah membahas persiapan Trade and Investment Council (TIC) XII, baik untuk level Senior Official Meeting (SOM) maupun Ministerial Meeting tahun 2012, dan sebagai ajang pertemuan bagi kedua pihak untuk mencatat isu-isu yang menjadi concern Indonesia dan AS untuk kemudian dibahas dengan lebih mendetail dalam TIC XII.  Interim Meeting Rl—UK Interim Meeting ini bertujuan untuk menindaklanjuti isu-isu yang diangkat pada Annual Trade Talks ke-1 yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 November 2011 sehingga kiranya pada pertemuan berikutnya kedua negara dapat melanjutkan diskusi dengan isu-isu baru.  APEC Group on Services Meeting Beberapa isu yang dibahas adalah: (i) Support for the Multilateral Trading System; (ii) Trade and Investment Liberalisation, Regional Economic Integration; (iii) Contribution to Establishing Reliable Supply Chains; dan (iv) Expanding Regulatory Cooperation and Advancing Regulatory Convergence.

6


 Pertemuan ASEAN–India Trade Negotiating Committee and Other Related Meetings (AI-TNC) ke-30 Pertemuan ini bertujuan untuk menyelesaikan pending matters pada pertemuan sebelumnya dan mengupayakan memperoleh clean text ASEAN – India Trade in Services Agreement.  Pertemuan ke-69 ASEAN Coordinating Committee on Services Pertemuan difokuskan pada isu-isu: (i) ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons; (ii) 8th Package of Commitments Under AFAS; (iii) Achievement of the AFAS Target 2015; (iv) Enhancement of the AFAS; (v) Facilitation and Cooperation; dan (vi) Sectoral Working Group.


7

8


DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3

Committee on Trade and Investment Meeting..................................……....... Pertemuan Bilateral dengan EU Trade Commissioner................................... Group on Services Meeting..............................................................................


9

29 39 48

10


BAB I KINERJA A. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Multilateral 1.

Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Posisi Kerja Sama Perdagangan Multilateral Rapat koordinasi penyusunan bahan posisi kerja sama perdagangan multilateral, khususnya perkembangan Illegal Logging Prohibition Bill 2011-Australia dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2012, di Jakarta. Penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendengarkan paparan mengenai perkembangan kebijakan Illegal Logging Prohibition Bill 2011-Australia dan hasil dari Public Hearing yang diselenggarakan oleh House of Parliament Australia pada tanggal 9 Mei 2012 serta berdiskusi untuk mengantisipasi apabila Bill tersebut diberlakukan. Hasil rapat secara umum membahas Bill tersebut yang mewajibkan bahwa seluruh impor produk kayu yang ditebang dan masuk ke pasar Australia akan dianggap secara legal dengan memenuhi persyaratan uji kelayakan. Persyaratan tersebut merupakan sistem yang wajib dipenuhi oleh para importir kayu dan industri pengolahan kayu mentah di negara Australia setelah dua tahun peraturan ditetapkan. Rapat mendiskusikan kemungkinan adanya unsur politik dalam pembuatan kebijakan Australia tersebut mengingat produksi kayu domestik Australia tidak banyak dan jenis kayu tertentu yang tumbuh di antaranya ekaliptus. Terkait dugaan tersebut, wakil dari Direktorat Kerja Sama Bilateral, Kementerian Perdagangan akan mencoba menganalisis kemungkinan tersebut melalui perkembangan proses Illegal Logging Prohibition Bill selanjutnya. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

Rapat menyepakati bahwa salah satu langkah agar ekspor Indonesia untuk kayu dan produk kayu tidak terhambat oleh Bill tersebut maka perlu pengakuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di dalamnya sehingga Indonesia tidak perlu khawatir akan hasil due dilligence yang akan dilakukan oleh Pemerintah Australia di pelabuhan terhadap produk ekspor Indonesia. Disampaikan juga apabila memang nilai dan potensi ekspor kayu dan produk kayu sangat signifikan terhadap nilai ekspor Indonesia maka Indonesia perlu bersikap pro aktif


11

dalam mensosialisasikan SVLK sebagai sistem nasional. Langkah proaktif dapat melalui workshop dan kunjungan lapangan dengan mengundang pembuat kebijakan di Australia ke Indonesia sehingga dapat melihat proses dan kredibilitas SVLK Indonesia. Hal tersebut sangat penting mengingat regulasi teknis baru akan disusun setelah 6 bulan Bill tersebut diberlakukan sehingga Indonesia berkesempatan untuk terus menanamkan image kredibilitas sistem SVLK agar mendapat pengakuan perlakuan yang sama. 2. Rapat Penyusunan Bahan Posisi Runding Indonesia dalam Menghadapi Rangkaian Perundingan Teks Dispute Settlement Understanding Rapat diselenggarakan pada tanggal 7 – 8 Mei 2012 di Bekasi, Jawa Barat. Agenda utama rapat adalah menyusun bahan posisi runding Indonesia dalam menghadapi rangkaian perundingan teks Dispute Settlement Understanding (DSU) dalam kerangka G40 Consultations. Isu – isu yang dibahas di dalam rapat antara lain adalah: 1) Flexibility and Member Control; 2) Panel Composition; 3) Strictly Confidential Information (SCI); 4) Remand; dan 5) Third Party Participation. Rapat telah berhasil menyusun posisi runding RI atas beberapa isu yang dijadikan agenda utama dalam rangkaian perundingan teks Dispute Settlement Understanding (DSU) pada tanggal 7 – 8 Mei 2012. Posisi runding RI tersebut telah disampaikan kepada Sekretariat WTO melalui PTRI Jenewa pada tanggal 8 Mei 2012. 3. Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Posisi Kerja Sama Perdagangan Multilateral dalam Rangka Persiapan Sidang Informal Negotiating Group on Trade Facilitation Rapat Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 30 – 31 Mei 2012 di Bogor. Rapat bertujuan untuk menyusun tanggapan RI atas beberapa Article dalam Section I dan Section II Draft Consolidated Text (TN/TF/W/165/Revisi 12), dalam Pertemuan Informal Fasilitator NGTF. Sesuai dengan agenda Sidang Informal NGTF, rapat membahas artikel-artikel sebagai berikut: Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode Mei 2012

12

1) Section I : Article 10.6 (Post-Shipment Inspections), Article 10.7 (Customs Brokers), dan Article 11 (Freedom of Transit). 2) Section II (Special and Differential Treatment) Dalam rapat telah disepakati bersama bahwa terkait dengan pembahasan artikel dalam Section II (S&D) akan dilakukan lebih lanjut bersama Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HKI – Kementerian Luar Negeri. Selain itu, sehubungan dengan ketentuan dalam Article 11 - Freedom of Transit, Direktorat Kerja Sama Multilateral akan meminta konfirmasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan terkait Article 11.2, apakah pengelolaan Pelabuhan Udara sampai saat ini masih dipegang oleh BUMN. Hasil pembahasan dalam rapat mengenai posisi runding RI telah disepakati akan disampaikan dalam bentuk submission kepada Sekretariat WTO. Sehubungan dengan hal tersebut, Dit. Kerja Sama Multilateral telah menyampaikan Written Submission posisi RI terkait Article-Article yang telah dibahas dalam rapat kepada PTRI Jenewa untuk diteruskan ke Sekretariat WTO. 4. Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Posisi Kerja Sama Perdagangan Multilateral Bidang Hak Kekayaan Intelektual Rapat bertujuan untuk menyusun posisi runding dalam rangka menghadapi sidang WTO Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Council) yang akan diselenggarakan pada tanggal 5-6 Juni 2012 di Jenewa. Rapat membahas agenda sidang TRIPS Council tanggal 5-6 Juni 2012 dan juga matriks posisi runding untuk tiap-tiap isu perundingan TRIPS, antara lain: 1) Australia: Tobacco Plain Packaging Bill; 2) Non Violation and Situation Complaint (NVSC); 3) Isu-isu terkait TRIPS-CBD dan GRTKF; 4) IP Enforcement Trends; dan 5) Observer Status for International Intergovernmental Organization Terdapat 2 (dua) mata agenda baru dalam sidang TRIPS Council kali ini yaitu: (i) Exchange of Information on Securing Supply Chain Against Counterfeit Goods; dan (ii) Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode Mei 2012

13

Copyright Limitations and Exceptions: On going Negotiation at WIPO – Briefing by Brazil and The United States. B. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan ASEAN 1. Pertemuan ke-4 ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) Joint Committee Pertemuan ke-4 ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) Joint Committee (FJC) dan rangkaian pertemuan lainnya telah dilaksanakan pada tanggal 5 – 11 Mei 2012 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. FTA Joint Committee

Pertemuan mencatat bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 Indonesia telah Entry into Force (EIF) AANZFTA, dengan demikian semua ASEAN Member States (AMS) telah bergabung dalam Free Trade Agreement (FTA). Pertemuan sepakat untuk menyiapkan laporan kepada para Menteri yang menjelaskan momentum dilaksanakannya AANZFTA, dengan roadmap yang jelas untuk menekankan FTAs built in agenda serta peran penting dari Economic Cooperation Working Programme (ECWP). Pertemuan telah menyetujui Summary of Decisions (SOD) Committee Trade in Goods (CTG) ke-4 di Australia pada tanggal 6-8 Desember 2011 dan CTG ke-5 di Brunei Darussalam pada tanggal 8-10 Mei 2012 serta hasil-hasil pembahasan CTG, SC-ROO, SC-SPS, COI, CTS, SC Ad-hoc EC Budget pada pertemuan ini.  Committee Trade in Goods (CTG)

Transposition on the AANZFTA Tariff Schedule to HS 2012

Pertemuan sepakat untuk menyelesaikan transposisi Tariff Reduction Schedule (TRS) ke HS 2012. Pada kesempatan ini, Laos, Vietnam, dan Myanmar minta untuk diadakan training capacity building tentang jadwal penurunan tarif, dan ASEAN Sekretariat akan segera mempersiapkan proposal training capacity building dan technical workshop terkait hal ini. Mengingat AEM-CER ke-16 telah memberi mandat untuk mempercepat proses transposisi, semua pihak diminta agar revisi TRS dan 2 way concordance table dapat diselesaikan sebelum tanggal 15 Juli 2012.

Monitoring Utilization AANZFTA Tariff Preferences

Pertemuan meminta agar semua pihak dapat menyerahkan data perdagangannya sesuai dengan kesepakatan pada pertemuan CTG sebelumnya. Indonesia


14

akan menyediakan data setelah Entry Into Force dengan AANZFTA tanggal 10 Januari 2012. Non-Tariff Measures (NTMs)

CTG telah melakukan review kembali terhadap kajian NTMs New Zealand yang dapat menjadi pedoman untuk merekomendasikan proposal kepada konsultan independen, termasuk ruang lingkup pekerjaan yang harus diselesaikan oleh konsultan independen tersebut yaitu: SCSTRACAP, SC-SPS, dan SC-ROO.

List of Contact Points

Negara-Negara Anggota ASEAN termasuk Indonesia telah melakukan pemutakhiran contact point untuk Trade in Goods (TIG) kepada ASEAN Sekretariat.  Sub-Committee on Rules of Origin (SC-ROO) Pertemuan sepakat untuk memutakhirkan focal and customs contact point ASEAN-Australia New Zealand (AANZ) serta Specimen Signatures dan Official Seals ke dalam website AANZFTA. Sebagai tindak lanjut mandat keputusan ASEAN Economic Ministers (AEM), pertemuan sepakat menghapus nilai FOB dalam SKA dan diperlukan protokol amandemen AANZFTA. Untuk memfasilitasi perubahan-perubahan AANZFTA di masa mendatang, ASEAN mengusulkan dibuat ketentuanketentuan yang memungkinkan FTA-JC dapat mengadopsi perubahan-perubahan yang terjadi pada AANZFTA tanpa melalui protokol. ANZ diminta untuk membuat dan mensirkulasikan draf Protocol secara intersessional kepada ASEAN untuk ditanggapi pada tanggal 7 Juni 2012, selain itu ASEAN juga diminta untuk memberikan informasi mengenai prosedur domestik dan persyaratan amandemen trade agreements yang berlaku pada tanggal 29 Juni 2012. Pertemuan tidak mencapai konsensus untuk mengadopsi full cummulation, namun ASEAN sepakat akan menggali kemungkinan penerapan full cummulation pilot project berdasarkan voluntrary basis untuk produk-produk tertentu atau sektor-sektor yang akan diidentifikasi kemudian. Beberapa negara ASEAN tetap akan melakukan konsultasi domestik terkait dengan pelaksanaan pilot project.

Product Specific Rules

ASEAN meminta klarifikasi lebih lanjut terhadap tariff lines Chapter 84, 85, dan 90. ANZ akan menyampaikan klarifikasi secara tertulis terhadap Chapter dimaksud pada tanggal 31 Mei 2012, dan akan menyampaikan revisi proposal PSR


15

sesuai HS 2012. ASEAN akan memberikan respons terhadap proposal tersebut pada akhir Juli 2012. Mengingat masih belum disepakatinya proposal ANZ untuk proses produksi kimia dan plastik, ASEAN meminta agar ANZ memberikan contoh spesifik Pos Tarif yang produknya telah diaplikasikan, selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2012. Proposal PSR yang telah disampaikan oleh ANZ adalah versi 2007, dan ANZ juga menyampaikan revisi proposal PSR kepada ASEAN HS 2012. ASEAN akan menyampaikan usulan PSR ANZ dan PSR lainnya pada akhir Juli 2012. Self-Certification Pilot Project

Australia dan New Zealand menyampaikan outline non paper dengan 3 (tiga) pilihan. ANZ menekankan pada pilihan yang mengarah pada satu sistem Self Certification Pilot Project yang pelaksanaannya sejalan dengan COO yang sudah ada. ANZ meminta ASEAN untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait perkembangan Self Certification Pilot Project.

Transposition of The Product Specific Rules (PSRs), HS 2007 to HS 2012

ANZ menyatakan bahwa proses transposisi PSRs HS 2007 ke HS 2012 masih perlu waktu dan akan disampaikan ke ASEAN Sekretariat tanggal 31 Mei 2012 dan tanggapan ASEAN atas usulan transposisi ANZ akan disampaikan tanggal 15 Juni 2012.

Capacity Building Programme – ECWP

Pertemuan mencatat bahwa draft module training yang dipersiapkan oleh konsultan telah disirkulasi untuk mendapat tanggapan dari SC-ROO. Sekretariat ASEAN mengingatkan kembali kepada SC-ROO agar segera memberikan tanggapannya. Australia mengindikasikan akan memberikan tanggapan pada akhir Mei 2012. Pertemuan sepakat merekomendasikan kepada Committee Trade in Goods (CTG) untuk mengesahkan revisi proyek proposal “Development of Training Modules and Training for trainers on AANZFTA Rules of origin”.  Sub-Committee on Measures (SC-SPS)

Rules and Procedures of the AANZFTA SC-SPS

Sanitary

and

Phytosanitary

Pertemuan mencatat akan membentuk Sub-Committee on SPS berdasarkan Article 10 Chapter 5 Agreement AANZFTA yang beranggotakan perwakilan dari ASEAN dan ANZ. Untuk pedoman kerja, pada pertemuan ini telah diselesaikan Dokumen Rules and Procedures for the AANZFTA SC-SPS. Pertemuan sepakat apabila ada perubahan mengenai peraturan domestik yang berkaitan dengan SPS di setiap


16

negara ASEAN, Australia, dan New Zealand maka harus dinotifikasi ke semua anggota dan juga mengirim ringkasannya ke Sekretariat ASEAN. Selanjutnya Sekretariat ASEAN akan mengumpulkan berbagai notifikasi dimaksud dan melaporkannya kepada SC-SPS. Berkaitan dengan tugas tersebut, SC-SPS sepakat akan melaksanakan a scoping study atau kajian tentang SPS yang berkaitan dengan NTM yang berdampak pada pelaksanaan Agreement dimaksud dan diharapkan dapat memberikan masukannya terhadap rencana kajian dimaksud paling selambat-lambatnya tanggal 8 Juni 2012. Economic Cooperation Work Programme (ECWP) for SPS Component

Dalam rangka meningkatkan kemampuan AMS untuk dapat melaksanakan kebijakan SPS secara efisien, Indonesia (Kementerian Pertanian) sepakat ikut dalam proyek kerja sama “Capacity – building for SPS National Notification Authorities and National Enquiry Points on obligations for notification under WTO SPS Agreement”, yang dilaksanakan dalam bentuk seminar/workshop dengan biaya AU$ 80,000. Kementerian Pertanian menyiapkan proposalnya dan akan dibahas oleh pihak Australia dan AMS sebelum diserahkan ke ASEAN Sekretariat.Diharapkan proposal yang diajukan tidak hanya untuk kegiatan notifikasi SPS tetapi juga notifikasi NTM.  Committee on Trade in Services (CTS)

Rules and Procedures

Pertemuan menyepakati Rules and Procedures AANZFTACTS, dengan adanya usulan pada komponen cost and financial assistance.

Built in Agenda under Chapter 8 TIS

Dalam pembahasan review commitment, pertemuan sepakat untuk menyusun case study, yang selanjutnya akan disiapkan Term of Reference (TOR) dengan menetapkan sektor jasa yang menjadi fokus. Untuk memfasilitasi pembahasan Australia menyampaikan nonpaper yang menitikberatkan pembahasan pada sektor jasa yang mendukung pencapaian regional/global supply chain, sementara New Zealand terfokus pada education sector. Dalam agenda application of the MFN treatment to trade in services, ANZ menyampaikan preferensi untuk menerapkan automatic and comprehensive MFN treatment provision. ASEAN menekankan adanya perbedaan karakteristik perundingan dan kepentingan dari tiap negara mitra, sehingga cukup sulit untuk menerapkan automatic MFN. Terlepas dari status pembahasan isu ini yang memang cukup sensitif dan belum siap untuk masuk pembahasan secara formal, Pertemuan


17

mempertimbangkan kemungkinan diadakannya workshop best practices on MFN. Terkait review implementasi, Pertemuan meminta masingmasing pihak untuk menyiapkan isu-isu terkait implementasi perjanjian pada sektor jasa yang menjadi perhatian dari domestic stakeholders/service suppliers. Dalam hal ini, Australia akan mensirkulasikan suatu paper yang berisikan pendekatan dalam mengomunikasikan manfaat dari perdagangan jasa kepada domestic stakeholders. Pertemuan juga mencatat usulan New Zealand untuk dilakukannya survei bagi sektor bisnis/services suppliers. Trade In Services Implementation Plan Under The ECWP

Pertemuan membahas project yang telah dilaksanakan pada tahun 2011 dan memasuki fase kedua tahun 2012 yaitu pelaksanaan Project Capacity Building on Statistics on International Trade in Services (SITS) dan National Qualification Framework (NQF) tahap II. Pertemuan juga membahas 3 project baru yaitu Enhancing Domestic Regulation, Expanding the Capacity of ASEAN Logistics Services, dan Implementation/Action Plan to Operationalize ASEAN Mutual Recognition Arrangements. ANZ memberikan preliminary inputs agar fokus pembahasan dilakukan secara sektoral dan perlu adanya keterkaitan dengan industri/services suppliers. Sementara itu, untuk proposal MRA, ANZ tidak melihat keterkaitan secara langsung project ini dengan dimensi AANZFTA, untuk itu disarankan untuk mengusulkan project ini pada kerangka di luar AANZFTA. Pada pertemuan FJC, Australia mengusulkan untuk menyampaikan project ini kepada ASEAN Australia Development Cooperation Program (AADCP).

Committee on Investment (COI)

Sebelum dilakukan pertemuan COI, telah diadakan workshop pada tanggal 3-4 Mei 2012 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Tujuan dari workshop adalah untuk mempersiapkan pembahasan isu-isu yang terdapat dalam pasal Work Programme AANZFTA Investment Chapter. Pertemuan COI mencatat sejumlah isu yang dibahas terkait isu investasi pada AANZFTA Committee on Investment yang perlu ditindaklanjuti diantaranya: (i) Pernyataan perwakilan Australia-New Zealand bahwa penyelesaian isu terkait treatment of non mode 3 investment in services dan application of MFN treatment adalah syarat (prerequisition) bagi penyusunan Schedule of Reservation


18

dalam AANZFTA Investment Chapter; (ii) Klarifikasi atas beberapa hal di perundingan terkait posisi ASEAN yang berbeda dengan posisi ANZ; (iii) Penyusunan Reservation List bagi AANZFTA Investment Chapter termasuk konsep Headnote bagi Reservation List yang telah disusun oleh Sekretariat ASEAN, elemen-elemen, dan time frame bagi Reservation List; dan (iv) Pengusulan aktivitas dalam skema Economic Cooperation Working Programme (ECWP) Implementation Plan. Work Program AANZFTA Investment Chapter

(i) Non mode 3 investment in services, NZ menyampaikan bahwa dalam konteks liberalisasi investasi hal tersebut seyogyanya dicakup dalam Investment Chapter, dengan pengecualian minimum dari pihak-pihak yang melakukan perjanjian apabila terdapat sensitivitas menyangkut non mode 3 investment in services. ASEAN meminta agar pihak ANZ menyusun suatu paper singkat mengenai non mode 3 investment in services agar didapat kesamaan persepsi dan dibahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya; (ii) Application of MFN treatment, posisi ANZ untuk memberikan preferensi terhadap penggunaan automatic MFN dengan pertimbangan bahwa hal tersebut memberikan nilai tambah kepada Investment Chapter. Automatic MFN yang dimaksud hanya akan mencakup perlakuan yang diberikan oleh ASEAN secara kolektif maupun ANZCERTA kepada negara lain apabila di waktu mendatang melakukan perjanjian investasi. ASEAN meminta ANZ dapat menyusun suatu paper mengenai operasionalisasi pasal automatic MFN untuk dibahas pada pertemuan berikutnya; (iii).] Procedure for the modification of schedules of reservation diusulkan bahwa akan merujuk kepada Article XXI GATS; dan (iv) Terkait scheduling ofreservation kedua belah pihak sepakat menggunakan pendekatan daftar negative list. Pertemuan membahas juga mengenai status implementasi aktivitas COI dalam ECWP 2010-2014 dan perkembangan proyek OECD Investment Policy Review bagi Negara-negara ASEAN yang berminat.

Intellectual Property Committee

Pertemuan telah mengesahkan SOD dari 3rd Meeting Intellectual Property Committee (IPC).  Economic Cooperation Budget

AANZFTA Economic Cooperation Support Programme

Pertemuan ini khususnya membahas budget proyekproyek yang didanai oleh Selandia Baru dan Australia dan dikelola oleh ASEAN Sekretariat. Terdapat 2 (dua) program yaitu Economic Cooperation Work Programme (ECWP) dan


19

ASEAN Support Unit (ASU). Proyek dalam ECWP adalah proyek yang diusulkan secara sektoral oleh komite di bawah Joint Committee sedangkan proyek dalam ASU adalah adalah proyek yang lebih mendukung kepada ASEC dalam melaksanakan kegiatan di bawah AANZFTA. Besaran dana yang telah disediakan untuk kegiatan ECWP adalah sebesar AUD 5,3 juta dan untuk kegiatan ASEAN Support Unit (ASU) AUD 1,3 juta. ECWP Component Implementation Plan

Pertemuan menyepakati bahwa setiap komite agar merumuskan kegiatan masing-masing dalam mengimplementasikan Component Implementation Plan (CIP) sesuai dengan FJC Strategic Approach to Economic Cooperation. Untuk itu dimungkinkan menggunakan tenaga ahli dalam membantu desain maupun implementasi kegiatan ECWP. Hal ini dimaksudkan supaya proyek-proyek yang diusulkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada negara anggota ASEAN. Untuk proyek ECWP, pertemuan menyepakati beberapa proyek baru yang diusulkan yaitu: (i) Technical Assistance to Enhance ASEAN Logistics Services Sector, dan (ii) Enhancing Domestic Regulations.

Other Matters

Pertemuan juga mencatat peningkatan jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 di mana salah satunya adalah OECD-Investment Policy Review (IPR) bagi negara AMS yang berminat. Sebagaimana diketahui, Malaysia saat ini sedang melakukan OECD-IPR dengan memanfaatkan dana tersebut. Indonesia menanyakan apakah dimungkinkan menggunakan dana tersebut untuk menindaklanjuti Indonesia-OECD IPR 2010. Pihak ANZ menyatakan bahwa hal tersebut bisa dilakukan.

2. The 2nd Senior Economic Official Meeting for the Forty-Third ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meetings Pertemuan the 2nd Senior Economic Official Meeting for the Forty-Third ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meetings (SEOM 2/43) berlangsung pada tanggal 14-19 Mei 2012 di Makati City, Filipina.  ASEAN Internal Agenda Phnom Penh Agenda

SEOM sepakat bahwa Phnom Pehn Agenda merupakan pendalaman/penekanan pada program kerja yang ada, khususnya terkait dengan implementasi komitmen AEC Blueprint menuju AEC 2015 dan ASEAN Frameworks for Equitable Economic Development (EED) dan Regional


20

Economic Comprehensive Partnership (RCEP). Oleh karena itu SEOM sepakat untuk menempuh upaya tambahan (double efforts) dalam mengimplementasikan komitmen AEC dengan titik berat pada key/priority measures. Pertemuan menyepakati usulan Indonesia untuk menggunakan rekomendasi MTR-AEC Blueprint sebagai inputs dalam menetapkan key/priority measures, dan SEOM menambahkan fokus pada regulatory reform sebagai inisiatif horizontal yang perlu mendapat perhatian khusus untuk mendorong implementasi AEC Blueprint. Sekretariat ASEAN akan menyiapkan draf tindak-lanjut Phnom Penh Agenda untuk pembahasan SEOM 3/43 pada bulan Juli 2012. Khusus terkait regulatory reform, Thailand menyampaikan concept paper untuk mendapat tanggapan dan pertimbangan SEOM. Mid-Term Review (MTR) of AEC Blueprint

Pertemuan menyambut baik draf laporan ERIA tentang kemajuan kajian MTR on AEC Blueprint yang dititikberatkan pada implementasi AEC measures dan outcomes, serta outputs, impacts or contributions of AEC Blueprint pada ekonomi masing-masing anggota ASEAN. Salah satu temuan penting dari survei yang dilakukan pada pelaku bisnis adalah pemeringkatan measures yang diharapkan menjadi perhatian khusus, yakni: (i) trade facilitation; (ii) standards and conformance; (iii) investment facilitation and promotion; (iv) transport facilitation and connectivity; (v) liberalization-related measures; dan (vi) competitiveness measures. SEOM meminta ERIA melakukan penyempurnaan rekomendasi pada key/priority measures (termasuk usulan new measures bila ada) dan untuk reframing AEC Blueprint dalam konteks post-2015. Diharapkan negara anggota dan sectoral bodies memberikan masukan bagi penyempurnaan laporan MTR paling lambat tanggal 28 Mei 2012 agar draf laporan dapat dibahas pada SEOM 3/43 dan HLTF-EI ke-22 pada bulan Juli 2012 dan selanjutnya kepada 44th AEM pada bulan Agustus 2012. Laporan akhir MTR akan disampaikan kepada AEC Council pada bulan November 2012.

Equitable Economic Development (EED)

Pertemuan mencatat draft work plan untuk mengimplementasikan AF-EED dan hasil stock-taking yang dilakukan Sekretariat ASEAN. Negara anggota diharapkan dapat memberikan masukan pada matriks stock-taking tersebut paling lambat tanggal 22 Juni 2012 dan sepakat untuk menjadikan matriks tersebut sebagai bahan


21

pembahasan implementasi AF-EED di bawah payung AEC Council. Indonesia c.q. Bank Indonesia melaporkan persiapan penyelenggaraan ASEAN Conference on Financial Inclusion pada tanggal 27-28 Juni 2012 di Jakarta. Bank Indonesia dalam paparannya menggarisbawahi tujuan penyelenggaraan konferensi yaitu sebagai langkah awal untuk merumuskan platform financial inclusion di ASEAN melalui sharing of best practices yang diharapkan akan mendorong pembentukan financial inclusion forum di ASEAN. SEOM menyambut baik rencana penyelenggaraan konferensi tersebut. Public-Private Sector Engagement (PPE)

SEOM mempelajari jadwal konsultasi dengan pelaku usaha pada tahun 2012 baik yang berbasis di ASEAN maupun ASEAN-Dialogue Partners. SEOM menyetujui permintaan East Asia Business Council (EABC) untuk melakukan konsultasi dengan SEOM+3 pada saat SEOM 3/43 bulan Juli 2012. Lebih lanjut SEOM juga membahas mekanisme engagement sektor swasta dengan Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) dan menyepakati bahwa konsultasi dengan AEM dapat dilakukan apabila telah mendapat rekomendasi dari SEOM. Indonesia meng-update SEOM terkait rencana penyelenggaraan ASEAN-Latin Business Forum (ALBF) yang akan digelar di Jakarta pada tanggal 9-10 Juli 2012 dengan target peserta forum yaitu para pengusaha, akademisi dan pemerintah, organisasi regional dari ASEAN dan Amerika Latin. Diharapkan agar negara anggota mendukung forum ini sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan hubungan dagang dan investasi dengan kawasan Amerika Latin dan Karibia.

Priority Integration Sector (PIS)

SEOM mencatat laporan kemajuan implementasi kegiatan horizontal dan spesifik dari masing-masing PIS yang disampaikan Sekretariat ASEAN dan country coordinator PIS. SEOM membahas usulan Singapura tentang rencana mempertemukan ASEAN Furniture Industries Council (AFIC) dengan AEM, dan sepakat agar AFIC mengadakan konsultasi lebih dahulu dengan SEOM pada pertemuan SEOM 3/43 mendatang untuk dapat memutuskan apakah AFIC dapat berdialog dengan AEM pada bulan Agustus 2012.

Self-Certification (SC)

SEOM menyimpulkan bahwa target implementasi ASEANwide self certification pada tahun 2012 ini tidak akan terwujud mengingat Self-Certification Pilot Project-2 yang


22

disiapkan Indonesia, Filipina, dan Laos kemungkinan baru dapat diimplementasikan pada awal tahun 2013 dan memerlukan sekurangnya satu tahun untuk dapat dilakukan assessment. SEOM sepakat menetapkan target implementasi ASEAN-wide self certification pada tahun 2015 dengan asumsi negosiasi penggabungan operational certification procedures dari Pilot Project-1 dan Pilot Project-2 dapat diselesaian pada tahun 2014. ASEAN MRA on Type Terdapat perbedaan pandangan mengenai pemberlakuan Approval of Automotive MRA-Otomotif, apakah berlaku hanya untuk produk yang Products diproduksi dan dijual di ASEAN atau mencakup pula produk yang berasal dari luar ASEAN (non-ASEAN product). SEOM sepakat agar MRA-Otomotif tersebut berlaku hanya bagi produk otomotif yang diproduksi dan dijual di ASEAN. Pemberlakuan MRA dimaksud terhadap produk otomotif yang berasal dari negara di luar ASEAN dapat dilakukan apabila ASEAN telah menyepakati MRA tersebut dengan Negara yang bersangkutan. Trade in Services

Pertemuan mencatat beberapa perkembangan di bidang jasa termasuk hasil pertemuan CCS ke-69 pada tanggal 3-5 Mei 2012 di Da Nang, Vietnam, antara lain: (i) penyelesaian AFAS Paket 8 yang masih menunggu finalisasi komitmen Filippina; (ii) perundingan MNP Agreement, yang telah menyepakati penghapusan provision for progressive liberalisation namun masih dalam proses finalisasi penempatan Scheduling of Commitment di bawah MNP Agreement (menunggu konfirmasi Filipina dan Thailand), dan tentang scope, further liberalization, institutional mechanism (perlu tidaknya membentuk Joint Committee); (iii) pembahasan threshold AFAS Paket 9 dan Paket 10; dan (iv) gagasan penyempurnaan AFAS menjadi ASEAN Services Agreement yang didasarkan pada kajian Sekretariat ASEAN tentang potential benefit dari penambahan provisions serta implikasi hukumnya.

Intellectual Property Rights

SEOM menyambut baik usulan ASEAN-Geneve Committee (AGC) untuk menyelenggarakan AEM-WIPO Consultations pada pertemuan AEM ke-44 bulan Agustus 2012 dengan dua topik usulan DG WIPO yaitu: (i) discussion on the global competitiveness of the ASEAN region and the critical role of IP in sustaining regional competitiveness in moving toward a competitive AEC in 2015; dan (ii) provision by WIPO of support for a Myanmar representative to be able to participate in all future AWGIPC meetings. SEOM juga mencatat kemajuan yang telah dicapai di bidang


23

intellectual property dengan diberlakukannya ASEAN Patent Search and Examination Cooperation (ASPEC) pada tanggal 30 April 2012. Consumer Protection

Pertemuan menyambut baik peresmian website ASEAN Committee on Consumer Protection (ACCP) dengan alamat www.aseanconsumer.org. Dalam kaitan ini, Indonesia menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong perlindungan konsumen di dalam negeri dengan menetapkan 20 April sebagai Hari Konsumen Nasional.  ASEAN Relations With FTA Partners

ASEAN – China

Pertemuan mencatat bahwa seluruh negara anggota telah mengimplementasikan komitmen penurunan tarif Sensitive Track berdasarkan HS 2012 dan Product Specific Rules (PSRs) ACFTA berdasarkan HS 2007, kecuali Indonesia. Pertemuan meminta Indonesia untuk mempercepat proses penyelesaian Legal Enactment (LE). Untuk bidang Jasa, China mengharapkan negara anggota yang belum meratifikasi Protocol to Implement the 2nd Package of Specific Commitment on Trade in Services, termasuk Indonesia, untuk segera menyelesaikannya sebelum pertemuan AEM-MOFCOM Consultations pada bulan Agustus 2012. Pertemuan juga menyepakati 2 (dua) deliverables untuk disahkan pada pertemuan the 11th AEMMOFCOM Consultation yang akan datang, yaitu (i) penandatanganan the 3rd Protocol to Amend the ACFTA dan Protocol to Incorporate SPS and TBT into TIG-ACFTA; serta (ii) alokasi dana khusus untuk berbagai proyek Economic Cooperation.

ASEAN – Korea

Pertemuan mencatat bahwa proses transposisi jadwal penurunan tarif dari HS 2007 ke HS 2012 di ASEAN secara umum telah mencapai tahap final dan menunggu verifikasi teknis dari pihak Korea. Seperti beberapa negara anggota lainnya, Indonesia akan segera menerbitkan PMK (LE) yang mengatur hal tersebut tanpa menunggu proses verifikasi oleh Korea yang diperkirakan akan memakan waktu. Pertemuan juga mencatat agar proses sukarela (voluntary) offer and request liberalisasi pos tarif Sensitive Track (ST) menjadi Normal Track (NT) dapat ditinjau kembali dan dibahas lebih lanjut di pertemuan AKFTA-IC bulan Juli 2012 di Kuala Lumpur, Malaysia. Empat target deliverables untuk the 9th AEM-ROK Consultations pada bulan Agustus 2012 adalah: (i) amandemen OCP AKFTA (target implementasi 1 Januari 2013); (ii) Review of Sensitive Track


24

under AKFTA; (iii) Update on Trade in Services Agreement; dan (iv) Transposition process of HS 2007 - HS 2012 AKFTA. ASEAN – Jepang

Pertemuan sepakat untuk menyelesaikan verifikasi teknis transposisi HS 2002 – HS 2007 hingga akhir Juni 2012. Terkait hal tersebut, Jepang melalui pertemuan bilateral dengan Indonesia mengusulkan untuk ditemukan “creative solutions” atas hasil transposisi 293 pos tarif Indonesia yang masih dipermasalahkan Jepang. Untuk itu diusulkan agar Indonesia mengundang pejabat teknis Jepang untuk melakukan pembahasan khusus di Jakarta. Terkait upaya penyelesaian perundingan di bidang jasa dan investasi, Jepang mengusulkan agar negara anggota yang telah memiliki bilateral EPA dengan Jepang dapat meningkatkan komitmennya (meskipun sulit bagi kedua pihak untuk menemukan titik ekuilibrium antara komitmen bilateral dan komitmen pada tingkat regional). ASEAN akan melakukan konsultasi domestik atas draft ASEAN-Japan 10-Year Strategic Economic Cooperation Roadmap. Secara internal, ASEAN sepakat untuk dapat memberikan input dan tanggapan secara umum sebelum tanggal 4 Juni 2012 dan secara spesifik sebelum tanggal 18 Juni 2012. Pertemuan juga sepakat dengan 5 (lima) target deliverables untuk the 18th AEM-METI Consultation yaitu: (i) Transposisi HS 2002- HS 2007; (ii) Transposisi PSR HS 2002 – HS 2007; (iii) finalisasi ASEAN-Japan 10-Year Strategic Economic Cooperation Roadmap; (iv) update implementasi AJCEP; dan (v) tindak lanjut konsultasi AEMFJCCIA.

ASEAN – Australia-New Zealand

Australia dan Selandia Baru menyambut baik bergabungnya Indonesia sebagai party sejak 10 Januari 2012. Pertemuan sepakat untuk menyelesaikan 2 (dua) pending issues yaitu: (i) Transposisi Jadwal Penurunan Tarif dari HS 2007 ke 2012; dan (ii) Penghapusan nilai FOB pada SKA. Kemajuan atas dua hal ini diharapkan dapat dicapai sebelum pertemuan AEM ke-43 bulan Agustus 2012.

ASEAN – India

Kedua pihak menyampaikan harapan agar perundingan bidang jasa dan investasi dapat diselesaikan pada pertemuan AITNC ke-30 tanggal 21-25 Mei 2012 di Malaysia meskipun sebagian besar anggota ASEAN merasa pesimistis. India mengusulkan agar ASEAN menggunakan komitmen ANZ FTA sebagai basis perundingan jasa dan investasi dalam AITNC, namun Malaysia selaku country coordinator AIFTA menyampaikan kesulitan ASEAN menerima usulan tersebut. India juga menyampaikan


25

informasi terkait dengan program “ASEAN-India Business Fair“ yang akan diselenggarakan pada tanggal 16-18 Desember 2012 di India, dan meminta kesediaan Negara anggota ASEAN untuk berpartisipasi aktif pada kegiatan tersebut.  Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) SEOM mencatat laporan hasil pertemuan the 1st ASEAN Preparatory Meeting on RCEP WG-TIG di Singapura pada tanggal 19-20 April 2012. Isu utama yang dibahas oleh RCEP WG-TIG adalah level of ambition, pengertian Special and Differential (S&D) dan Workplan WG-TIG. Ketua WGTIG (Singapura) juga melaporkan bahwa saat ini negara anggota masih melakukan konsultasi domestik terhadap template ASEAN yang akan dibahas kembali pada pertemuan WG-TIG selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2012. Dalam pembahasan internal ASEAN mengenai possible template khususnya untuk trade in goods, dua isu mengemuka yakni: (i) target of tariff liberalization sebesar 95% dari total tariff lines; dan (ii) aplikasi Special and Differential (S&D). Mengenai target liberalisasi tarif, SEOM sepakat dengan usulan Indonesia yang juga sudah disampaikan secara intersessional bahwa target 95% lebih bersifat aspirational mengingat perbedaan level of sensitivity di antara sesama Negara ASEAN. Sementara mengenai penerapan S&D treatment khususnya keberatan Thailand untuk memberikan perlakuan sama antara Vietnam dan ASEAN Least Developed Countries (LDCs), melalui pertemuan Leads only SEOM menyapakati usulan Indonesia untuk menjaga perdebatan mengenai hal ini sebagai isu internal ASEAN karena realisasinya akan sangat ditentukan oleh hasil negosiasi masing-masing Negara dengan mitra rundingnya. SEOM – FTA Partners

Indonesia sebagai country coordinator on RCEP mempresentasikan konsep RCEP dalam pertemuan yang dihadiri oleh ASEAN dan negara mitra FTA (Australia, China, India, Jepang, Korea, dan Selandia Baru). Di dalam presentasi ini Indonesia menekankan bahwa konsep RCEP masih bersifat work-in-progress dan oleh karena itu melalui pertemuan pertama dengan seluruh FTA partners ini ASEAN mengharapkan adanya saran-saran untuk mengembangkan konsep RCEP ini lebih lanjut. Semua negara mitra FTA memberikan respons positif terhadap konsep RCEP, namun juga meminta penjelasan antara lain mengenai metode pendekatan dan kerangka waktu


26

negosiasi, pengembangan templates, dan proses scoping excercise. Dari diskusi yang berlangsung dapat disimpulkan bahwa Negara-negara mitra FTA ASEAN ingin dilibatkan sedini mungkin dalam mengembangkan RCEP, terutama untuk dapat dikonsultasikan secara paralel dengan domestic constituents masing-masing. Pertemuan juga sepakat bahwa diperlukan pembahasan pada dua tingkat: (i) policy-level discussion; dan (ii) technical-level discussion (untuk sektor goods, services, dan investment). Untuk itu Indonesia mengusulkan dibentuk mailing list khusus untuk membahas arah dan detail kebijakan RCEP secara intersessional. Pertemuan juga sepakat bahwa setelah pertemuan kedua ASEAN Working Group on Trade in Goods pada awal Juni 2012, ASEAN akan mengundang working-level officials dari Negara mitra FTA untuk melakukan scoping exercise menuju penyusunan template on trade in goods. SEOM Plus Three (APT) Consultations

SEOM mencatat laporan DSG ASEAN tentang tindak lanjut hasil pertemuan tingkat Menteri dan Kepala Negara APT pada KTT Summit di Bali. Salah satu isu yang menjadi perhatian para Menteri adalah rekomendasi East Asia Business Council (EABC) untuk memberi fokus pada pengembangan Small and Medium Enterprises (SMEs). Terkait dengan proyek-proyek APT, pertemuan mencatat saat ini terdapat 3 (tiga) proposal yang disampaikan ASEAN namun baru satu proyek yang disetujui oleh forum PRs (Permanent Representatives) Negara-negara APT dan sudah siap pendanaannya yaitu pengembangan EABC Business Matching Website, sementara 2 (dua) proyek lainnya masih menunggu persetujuan dari PR-APT.  ASEAN Relations With Strategic Partners

ASEAN – US

Indonesia selaku Country Coordinator ASEAN-US TIFA melaporkan perkembangan implementasi ASEAN-US TIFA Work Plan 2011-2012. Selain mendukung rencana pelaksanaan the 2nd Session of Trade and Environment Forum pada tahun 2012 dan ASEAN-US Business Summit pada bulan Agustus 2012, SEOM juga mencatat perkembangan kerja sama di bidang standar dengan akan disepakatinya US-ASEAN Workplan for Cooperation in Standards and Conformance. Pertemuan juga mencatat rencana pelaksanaan Healthcare Services Forum dan Digital Dialogue Forum yang akan menjadi subtema dari ASEAN-US Business Summit. Atas permintaan Indonesia, SEOM sepakat untuk mempertimbangkan usulan kerja


27

sama baru dalam konteks implementasi ASEAN-US TIFA Work Plan 2011-2012 secara intersessional. ASEAN – EU

Vietnam selaku Country Coordinator ASEAN-EU melaporkan hasil pertemuan the 11th AEM-EU Trade Commissioner Consultation dan pelaksanaan the 2nd ASEAN-EU Business Summit (2nd AEBS) pada bulan April 2012. Pertemuan mencatat draf respons ASEAN terhadap rekomendasi the 2nd AEBS yang dikoordinasikan oleh Sekretariat ASEAN, namun masih ada beberapa pending issues yang perlu dikomunikasikan lebih lanjut dengan sectoral bodies.

ASEAN – Canada

Indonesia selaku ASEAN Country Coordinator untuk kerja sama ekonomi ASEAN - Canada memprakarsai dua kali pertemuan paralel guna menyelesaikan 2012-2015 Workplan on ASEAN-Canada Trade and Investment Cooperation. Workplan dimaksud selanjutnya telah diadopt pada pertemuan SEOM – Canada Consultations dengan fokus pada kerja sama aerospace, agri-food, clean technology, education, energy, connectivity and infrastructure, science and technology, dan SMEs. SEOM dan Kanada sepakat untuk melakukan pembahasan intersessional guna merumuskan lebih lanjut rencana kegiatan pada sector-sektor prioritas tersebut, untuk selanjutnya dilaporkan pada the First AEM-Canada Consultations yang akan diadakan bulan Agustus 2012.

ASEAN – Russia

Pertemuan berhasil menyepakati draft “ASEAN-Russia Trade and Investment Cooperation Roadmap” sebagai salah satu deliverable untuk the 2nd AEM-Russia Consultations pada bulan Agustus 2012. Hal ini dimungkinkan setelah SEOM dapat meyakinkan Rusia bahwa referensi kepada Belarusia dan Kazakhstan dalam roadmap tidak dapat diakomodasi oleh ASEAN yang terikat pada prosedur tertentu sesuai Piagam ASEAN, terutama karena Belarusia dan Kazakhstan belum memiliki status sebagai ASEAN Dialogue Partners. Beberapa program yang dicakup dalam roadmap ini adalah: (i) high-level dan senior-level dialogues; (ii) dialog sektoral; (iii) fasilitasi perdagangan dan investasi; serta (iv) peningkatan peran private sectors. Dialog sektoral pada khususnya meliputi area: transportation and communication, healthcare, environment, tourism, capital markets, finance and banking, agriculture, energy, intellectual property, industrial cooperation, dan kerja sama lain yang bersifat inovatif.


28

C. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya 1. Pertemuan APEC Committee on Trade and Investment ke-3 Pertemuan CTI-3 diselenggarakan pada tanggal 30-31 Mei 2012, di Kazan, Rusia. Pertemuan didahului dengan beberapa pertemuan sub-fora di bawah CTI:

Gambar 1. Committee on Trade and Investment Meeting

Support for the Multilateral Trading System

CTI menerima laporan Convenor sub-fora Market Access Group (MAG) mengenai kontribusi APEC pada pembahasan inisiatif perluasan cakupan produk dan keikutsertaan dalam Kesepakatan Teknologi Informasi (Information Technology Agreement-ITA) tahun 1997 di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization-WTO). Terkait inisiatif perluasan ITA, beberapa anggota APEC menyatakan bahwa mereka masih dalam tahap melakukan konsultasi domestik. Sementara Anggota APEC yang mendukung mengingatkan agar APEC memenuhi Leaders’ Mandate tahun 2010, yaitu komitmen untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat menghambat perdagangan (standstill commitment). Indonesia menyampaikan bahwa saat ini masih melakukan kajian atas dampak ITA tersebut sebelum memutuskan untuk ikut atau tidak ikut dalam inisiatif perluasan ITA. MAG menyatakan dukungan atas dimulainya proses perundingan perluasan ITA di WTO dan mendorong agar dimasukkan sebagai bagian dari Ministers Responsible for Trade (MRT) Statement. CTI menghimbau agar anggota APEC meningkatkan intensitas konsultasi domestik agar dapat segera bergabung dalam perundingan ITA WTO.


29

Bogor Goals Review Process

Pembahasan Bogor Goals Progress Report yang disiapkan Policy Support Unit (PSU) berisi ringkasan area capaian dan peningkatan yang harus dilakukan anggota APEC dalam pencapaian Bogor Goals (free and open trade and investment) pada tahun 2020. Selain itu juga dibahas “Dashboard”, yaitu indikator perdagangan barang, jasa, dan investasi anggota APEC. CTI sepakat dengan indikator tersebut yang kemudian akan dipublikasikan di internet setelah mendapat persetujuan dari masing-masing anggota.

Exploring an Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP)

Korea menyampaikan informasi rencana penyelenggaraan workshop on Rules of Origin and FTA Implementation dan workshop on Environment and Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) sebagai kegiatan awal Regional Economic Integration Capacity Building Needs Initiative (CBNI) yang disahkan CTI pada pertemuan CTI-2 di Singapura.

Next Generation Trade and Investment Issues (NGTI)

CTI membahas tindak lanjut kesepakatan Leaders tahun 2011 yaitu: (i) Promoting effective, non-discriminatory, and market driven innovation policy, melalui usulan Amerika Serikat (AS) Innovation and Trade Implementation; (ii) Enhancing small and medium-sized enterprises participation in global production chains, melalui rencana pelaksanaan seminar; dan (iii) Facilitating global supplychains, melalui penyelenggaraan Trade Policy Dialogue (TPD) pada tanggal 27 Mei 2012. Promoting effective, non-discriminatory, and market driven innovation policy; yaitu usulan rencana pengembangan implementation practices yang dapat digunakan oleh anggota APEC sebagai referensi dalam meningkatkan kebijakan dalam negeri terkait peningkatan inovasi. Implementation practices merupakan revisi dari usulan Guidance to implement innovation policy yang mendapat banyak tanggapan negatif karena dianggap dapat mengatur arah kebijakan masing-masing anggota APEC. Facilitating global supply-chains; Singapura menyampaikan hasil Trade Policy Dialogue (TPD) on facilitating global supply-chains, yang dimaksudkan sebagai langkah awal dalam pembahasan Global Supply Chains (GSC). TPD membahas bagaimana perubahan struktural dan perkembangan pola perdagangan dunia, dan bagaimana kecenderungan barang-barang diproduksi secara global. Sebagai dampak dari hal tersebut, perlu dipertimbangkan pendekatan nilai tambah dalam penghitungan statistik perdagangan guna mendapatkan hasil perhitungan neraca


30

perdagangan yang lebih akurat. Dalam hal ini dicontohkan bahwa nilai ekspor yang tinggi atas suatu barang belum tentu mencerminkan nilai ekspor yang sesungguhnya, karena perhitungan nilai tersebut tidak secara detail menghitung bagian yang diproduksi atau dirakit dengan menggunakan produk dan tenaga kerja dalam negeri. Selain itu, juga dibahas pentingnya APEC meningkatkan kemampuan UKM dalam GSC terutama bagaimana meningkatkan keahlian dalam memanfaatkan teknologi informasi. CTI juga membahas identifikasi isu baru NGTI yang juga merupakan instruksi Leaders tahun 2011. Pembahasan ini sudah dilakukan sejak CTI-1 di mana diusulkan sepuluh isu baru yang kemudian mengerucut menjadi empat isu pada pertemuan CTI-3. Keempat usulan tersebut adalah: (i) Transparency in RTAs/FTAs (usulan Rusia); (ii) Local Content Requirements (usulan Jepang, Korea, dan Amerika Serikat); (iii) Creation and Dissemination of Creative Content in the Digital Environment (usulan Amerika Serikat); dan (iv) Promoting and Facilitating Trade of Renewable and Cleaning Energy Products Through Dialogue (usulan China). Setelah melalui pembahasan intensif sejak CTI-1, baik pada saat pertemuan maupun secara intersession, CTI menyepakati Transparency in RTAs/FTAs sebagai isu baru NGTI 2012. Terkait kesepakatan ini, APEC akan menyusun best practices terkait transparency RTAs/FTAs. CTI juga menyepakati pembahasan Promoting and Facilitating Trade of Renewable and Cleaning Energy Products Through Dialogue dan Local Content Requirements untuk dilakukan di bawah agenda perdagangan dan investasi, sementara Creation and Dissemination of Creative Content in the Digital Environment akan dibahas di sub-fora Intellectual Property Rights Expert Group (IPEG). Environmental Goods and Services/Green Growth

Pada pertemuan FoTC yang dilaksanakan sehari sebelum pertemuan CTI-3, Australia sebagai lead FoTC menyampaikan perkembangan nominasi sebanyak 323 produk yang telah disampaikan dari 13 anggota ekonomi APEC, dengan common product sekitar 122 produk yang dicalonkan oleh 7 anggota ekonomi. Pembahasan berpusat pada 8 (delapan) kategori nominasi produk yang telah mendapat tanggapan tertulis dari beberapa anggota ekonomi APEC. Delapan kategori itu antara lain fuels, chemicals, beberapa barang energy saving/resource


31

efficiency, measuring and monitoring instruments, Alternating Current (AC) generators, batteries, beberapa barang machinery lines dan iron and steel pipes. Pembahasan juga menyoroti beberapa isu penting antara lain "dual uses" untuk beberapa barang lingkungan, tingkatan penggunaan barang non-lingkungan tertentu dan dampaknya terhadap lingkungan, kemungkinan penggunaan "ex-out" untuk fokus pada barang lingkungan tertentu dan manfaatnya bagi lingkungan secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu anggota ekonomi APEC juga memberikan penjelasannya mengenai beberapa prinsip dan ruang lingkup dari barang lingkungan, serta alasan pencantuman produk tersebut sebagai nominasi barang lingkungan. Beberapa anggota ekonomi menyatakan keprihatinan terkait dengan nominasi produk fuels dan chemicals dalam Environmental Goods And Services (EGs) list. Pada akhir pertemuan FoTC tersebut, Amerika Serikat memaparkan presentasi tentang isu klasifikasi dan harmonisasi kepabeanan yang terkait dengan produk dalam nomenklatur HS 2012. Pada pertemuan CTI-3 disepakati untuk perlunya melaksanakan CTI extraordinary meeting yang akan diselenggarakan pada 25-26 Juli 2012 di Mexico City guna untuk membahas lebih mendalam perkembangan APEC EGs list. Juga disepakati agar anggota ekonomi APEC menyampaikan tanggapan baru atau revisi nominasi produk sebelum tanggal 22 Juni 2012, dengan catatan anggota ekonomi masih dapat tetap memasukkan tanggapan mereka sesudah tanggal tersebut. Tanggapan tersebut dapat juga mencantumkan mengenai alasan satu ekonomi untuk mendukung nominasi suatu produk dalam APEC list. Lead FoTC akan kembali menyampaikan update hasil kompilasi nominasi produk dan komentar tertulis secara intersession. Beberapa anggota ekonomi APEC menggarisbawahi pentingnya kesepakatan atas suatu APEC List untuk dilaporkan kepada APEC Leaders dalam pertemuan AELM di Vladivostok, Rusia. Namun, beberapa ekonomi lainnya juga menekankan concern atas perlunya melakukan konsultasi domestik secara menyeluruh dan mencapai konsensus tentang beberapa masalah yang berhubungan dengan lingkungan. Services

Group on Services (GOS) memberikan informasi terkait proposal Indonesia “Retailing Services: Potential for and


32

Challenges to Enhancing SME Participation in Supply Chains in APEC” yang telah disetujui oleh APEC Funding. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran jasa retail dalam memfasilitasi supply chain. Bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pembuatan discussion papers, seminar/workshop, site visit, dan penyusunan good model/good practices. Investment

Dalam Investment Experts Group (IEG) Convenor’s Report to CTI, IEG Convenor menyampaikan laporan kontribusi IEG dalam implementasi “APEC Strategy for Investment”, yaitu dalam area Advanced Principles and Practices. IEG melakukan project antara lain: (i) Core Elements ProjectMoving beyond phase III–Activity 2 A Handbook for Negotiators (led by Mexico); dan (ii) Handbook on Dispute Prevention Strategies (led by United States). Dalam area Facilitation, IEG melaporkan kemajuan atas: (i) pembahasan implementasi dari Investment Facilitation Action Plan (IFAP) dan langkah-langkah untuk tahap selanjutnya; (ii) mengenai Public-Private Dialogue (PPD) on Investment; (iii) Public-Private Partnership in APEC Region yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2012; (iv) APEC Capacity Building for Reforms in Business Regulations (led by Philippine); serta (iv) Update on Investing Across Borders: an important diagnostic tool to assist in IFAP implementation–Stage-1 (led by Australia). Dalam area Promotion, IEG melakukan 1 (satu) proyek yaitu Seminar on Successful Cases of Renewable and Clean Energy Investment in APEC (led by China). Selain itu, IEG-3 juga membahas 3 (tiga) proposal Rusia terkait isu-isu investasi mengenai: (i) Capacity building to ensure appropriate and prompt consideration of investor’s complaints (Ombudsman) to improve investment climate within APEC; (ii) Engagement of highly qualified personnel as an important factor of improving the investment climate in APEC economies; dan (iii) Reducing Barriers for HighTech Investment. Pada IEG-3 ini, semua member ekonomi setuju untuk meng-endorsed Concept Note soal Public Private Dialogue (PPD) on Investment yang diajukan oleh Indonesia, dengan Jepang dan Peru menjadi co-sponsor. Proposal ini menjadi high priority APEC Funding untuk dibahas dalam tahapan selanjutnya dan direncanakan akan berlangsung pada IEG1 tahun 2013.


33

Terkait Convenor IEG yang baru, wakil dari Meksiko yang pada awalnya menyampaikan kesediaannya, namun pada IEG-3 ini belum bisa memberikan konfirmasi lebih lanjut mengenai kesediaannya karena masih dalam proses pembahasan internal. Dengan demikian, pada IEG-3 belum dapat ditetapkan Convenor IEG yang baru. Contribution to Establishing Reliable Supply Chains

Initiative to Advance the Action Plan for Chokepoint 1; yaitu inventarisasi kebijakan dan aturan internal yang dapat diterapkan anggota APEC terkait dengan pergerakan barang lintas-batas guna mengatasi hambatan pada chokepoint 1 (Lack of transparency/awareness of full scope of regulatory issues affecting logistics; Lack of awareness and coordination among government agencies on policies affecting logistics sector; Absence of single contact point or champion agency on logistics matters) dan pembuatan Diagnostic Report untuk identifikasi variasi kebijakan, serta capacity building. Pertemuan CTI-3 mengesahkan usulan ini. APEC Supply Chain Connectivity Self-Assessment Survey 2013; yaitu survei yang dilakukan sebagai salah satu dasar penghitungan pencapaian target SCF. Anggota APEC diminta untuk mengisi survei ini paling lambat tanggal 15 November 2012. The economic impact of submarine telecommunications cable disruption; yaitu studi untuk mengukur dampak ekonomi dari gangguan kabel komunikasi bawah laut terhadap perdagangan dan investasi di ekonomi APEC. Anggota APEC diminta untuk mengisi survey tersebut paling lambat tanggal 14 Juli 2012. Diversification of Supply Chains Routes dan Intelligent Supply Chains; yaitu usulan Rusia untuk membuat kajian rute transportasi darat dan laut guna mencari rute yang paling efisien guna meningkatkan konektivitas dan usulan meningkatkan penggunaan teknologi satelit global (global navigation satellite system) guna memantau pergerakan armada barang. Usulan ini akan dibahas lebih lanjut di Transportation Working Group (TPTWG). APEC Travel Facilitation Initiative (TFI); yaitu inisiatif lintas sub-fora yang bertujuan untuk mempercepat arus perjalanan pebisnis (business travel) di kawasan Asia Pasifik agar lebih efisien dan aman, dengan fokus pada keamanan penumpang pada saat keberangkatan dan proses imigrasi serta kepabeanan pada saat kedatangan.


34

Saat ini sedang dibahas bagaimana koordinasi pembahasan inisiatif tersebut. Sub-fora CTI yang terlibat adalah Business Mobility Group (BMG) dan Sub-Committee on Customs Procedures (SCCP). SMEs barriers to trade; membahas kegiatan terkait pelaksanaan inisiatif addressing the top barriers to SMEs trade yaitu: (i) Website berisi informasi prosedur impor dan informasi terkait lainnya; (ii) Pemutakhiran APEC Services Trade Access Requirements (STAR) Database, yaitu informasi terkait akses pasar bagi penyedia jasa yang meliputi 5 sektor jasa yaitu: keuangan, energi dan pertambangan, profesional, telekomunikasi, serta transportasi dan logistik. Database ini dapat diakses melalui www.servicestradeforum.org; (iii) Enhancing IP Visibility for SMEs, yaitu usulan Jepang untuk membuat website yang berisi prosedur aplikasi hak atas kekayaan intelektual anggota APEC sehingga dapat dimanfaatkan oleh UKM; (iv) Pembuatan website yang berisi informasi FTAs chapters agar UKM dapat memanfaatkan preferensi yang terdapat dalam suatu FTA. Anggota APEC diminta untuk memberikan informasi tersebut paling lambat tanggal 15 Juli 2012. Expanding Regulatory Cooperation and Advancing Regulatory Convergence

Australia menjelaskan persiapan second dialogue of the APEC Regulatory Cooperation Process Advancement Mechanism (ARCAM) yang akan membahas self-regulation in advertising yang rencananya diselenggarakan pada bulan Oktober 2012. Rusia memberikan informasi mengenai hasil pembahasan usulan Chokepoints of ICTInfrastructure and Politics on the Way towards a Trusted Internet di TEL and ECSG.

Contributions to APEC Leaders’ Growth Strategy, Including Innovative Growth

Rusia menjelaskan proposal Innovation Technology Dialogues dan hasil dialog the Nanotechnology and Energy Efficiency yang telah diselenggarakan pada tanggal 26-27 Mei 2012 di Kazan.

Automotive Dialogue

Untuk agenda Automotive Sector and Sustainability– Remanufactured Automotive Products, Amerika Serikat menyampaikan implementasi dari 3 (tiga) mandat APEC Ministers’ Statement tahun 2011 terkait produk remanufaktur, yaitu: (i) APEC Ministers setuju untuk memfasilitasi perdagangan produk remanufaktur dengan menjamin transparansi kebijakan tarif dan non-tarif yang diberlakukan oleh masing-masing ekonomi. Dalam hal ini, APEC Market Access Group (MAG) telah mengembangkan template untuk dipakai sebagai laporan semua kebijakan di


35

atas dengan deadline sebelum 30 Juni 2012 untuk kemudian dilaporkan pada APEC Leaders Meeting tahun 2012; (ii) dalam area capacity building, Amerika Serikat melaporkan workshop yang diadakan pada saat CTI-2 di Singapura dengan fokus pada kajian bagaimana mengembangkan produk remanufaktur yang berkualitas tinggi; dan (iii) terkait pathfinder mengenai perlakuan yang sama untuk importasi produk baru dan produk remanufaktur, telah diikuti oleh 11 ekonomi anggota APEC. Untuk agenda Advanced Technology Demonstration Vehicles, Amerika Serikat melaporkan kesepakatan APEC Ministers 2011 untuk “Facilitating the Diffusion of Advanced Technology and Alternative Fueled Demonstration Motor Vehicles”, sebuah kesepakatan di mana para Menteri setuju untuk memberikan akses sementara untuk importasi kendaraan contoh (demonstration vehicles) dalam jumlah kecil. Akses tersebut antara lain; efektif produk, perpanjangan izin, demonstrasi produk di jalanan dengan jaminan keselamatan, dan kemudahan prosedur impor seperti bebas bea masuk dan pajak. Chemical Dialogue

Pada pertemuan CTI-3, dibahas mengenai kewajiban untuk menyampaikan laporan implementasi Global Harmonized System (GHS Implementation Status Report) oleh masingmasing ekonomi. Negara yang sudah menyampaikan laporan implementasi GHS adalah Australia, Chile, Cina Taipei, Hong Kong, Jepang, Amerika Serikat, dan Thailand. Indonesia sendiri sudah menyiapkan laporan dimaksud dan akan segera mengoordinasikan dengan instansi terkait, seperti Komite Nasional Responsible Care Indonesia (KNRCI). Terkait GHS Implementation and Single Window System, Indonesia belum mengembangkan single window untuk implementasi GHS dikarenakan proses amandemen Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87 Tahun 2009 tentang Label Klasifikasi dan Lembaran Data Keselamatan berdasarkan GHS masih belum selesai. Untuk pembahasan Transparency and Confidential Business Information, para ekonomi belum menyetujui keterbukaan informasi soal kimia dalam produk mengingat hal ini erat kaitannya dengan rahasia bisnis perusahaan.


36

2. Pertemuan Board of Directors (BoDs) International Rubber Consortium Limited Pertemuan Board of Directors (BoDs) International Rubber Consortium Limited (IRCo) dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2012 di Bangkok, Thailand. Identifikasi Pasar Karet Alam

Pertemuan membahas dan mengidentifikasi perubahanperubahan yang terjadi pada pasar karet alam selama beberapa tahun terakhir dan kemungkinan-kemungkinan yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa tahun mendatang. Perubahan penting yang mengemuka yang berpengaruh terhadap volatilitas harga antara lain ketidakpastian terhadap pulihnya krisis yang melanda negara-negara di Eropa, perubahan pola konsumsi dunia di mana China telah menjadi negara konsumen utama, pembeli dari China yang kurang dapat diandalkan dalam memenuhi kontrak sehingga semakin banyaknya spot sales daripada long term contract. Peran utama IRCo di masa mendatang diperkirakan masih akan berfungsi untuk mendukung International Tripartite Rubbe Council (ITRC) dalam mengimplementasikan Supply Management Scheme (SMS) maupun Agreed Export Tonnage Scheme (AETS). Pertemuan sepakat bahwa SMS merupakan hal penting untuk secara serius dilakukan oleh ketiga produsen terbesar karet alam untuk menjaga keseimbangan supply-demand karet alam dunia di waktu mendatang. Pertemuan memberikan catatan khusus terkait peningkatan produksi karet alam Vietnam dan peningkatan pangsa pasar Vietnam yang dapat berpotensi mempengaruhi supply-demand karet alam dunia dan keuntungan yang ikut dinikmati Vietnam dengan stabilnya harga karet alam atas dampak implementasi mekanisme yang dilakukan ITRC. Hal ini memperkuat alasan untuk mengajak Vietnam bergabung dengan ITRC agar empat negara produsen terbesar karet alam dunia melakukan joint efforts terutama mengimplementasikan SMS agar supply terkendali yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kestabilan harga.

Rekomendasi BoDs

Pertemuan sepakat terdapat 3 rekomendasi dari BoDs IRCo yang akan disampaikan kepada ITRC terkait peran dan fungsi ITRC/IRCo 10 tahun mendatang sebagai berikut: 1) Penguatan terhadap implementasi SMS dan ITRC - Mengajak negara lain untuk bergabung dalam ITRC; - Wacana untuk mendirikan ASEAN Rubber Council.


37

2) Mencari cara-cara yang berkelanjutan dalam rangka mengurangi volatilitas harga karet alam, di antaranya: - Membentuk Regional Rubber Market; - Membentuk rubber fund nasional di masing-masing negara anggota ITRC dalam rangka kemungkinan implementasi strategic market operation (SMO) apabila diperlukan; dan - Mengembangkan harga karet alam sebagai bahan mentah industri. 3) Demand Management Scheme - Mendorong konsumsi domestik nasional melalui cara-cara yang telah dipraktikkan selama ini maupun melalu cara-cara baru; - Bekerja sama dengan 20 negara konsumen utama agar karet alam digunakan pada produk-produk karet. 4) IRCo tetap berfungsi sebagai sekretariat ITRC D. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Bilateral 1. Kunjungan Kerja ke Brussel, Belgia, dan St. Gallen, Swiss Kunjungan kerja dilaksanakan pada tanggal 2 - 4 Mei 2012, untuk mendampingi Menteri Perdagangan RI. Kunjungan kerja ke Brussel, Belgia, dimaksudkan untuk mengukuhkan peran Indonesia dalam perekonomian global, terutama untuk lebih mengintensifkan hubungan ekonomi Indonesia dengan UE, khususnya di bidang perdagangan dan investasi. Belgia ditetapkan sebagai negara target kunjungan antara lain karena posisinya sebagai pusat pemerintahan maupun bisnis dan pengambilan kebijakan di UE, pertumbuhan perekonomian negara tersebut yang cukup besar, nilai perdagangan bilateral dengan Indonesia yang masih potensial untuk ditingkatkan, tren ekspor Indonesia ke negara tersebut dalam lima tahun terakhir yang cenderung meningkat, serta letak geografis dan konektivitas transportasi dan logistik yang strategis. Menteri Perdagangan menghadiri undangan sebagai pembicara di Simposium ke 42 di St. Gallen. Simposium ini menghadirkan orang-orang terkemuka dan think tank di dunia serta sekaligus berupaya menempatkan Indonesia dalam perhatian dunia. Menteri Perdagangan diundang sebagai pembicara pada dua sessi yaitu: (i) Emerging Risks and Hopes: the Outlook from Business dan (ii) Indonesia: Underrated Tiger? Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode Mei 2012

38

Pertemuan dengan CEO terkemuka Eropa

Dalam pertemuan dengan CEO terkemuka Eropa pada acara Trade and Investment Gathering, disampaikan tentang kebijakan dan peluang investasi di Indonesia. Salah satu hasil dari acara Trade and Investment Gathering ini adalah rencana L’Oreal untuk melakukan ekspansi investasi di Indonesia secara bertahap dengan total nilai investasi mencapai sebesar USD 125 juta melalui pendirian pabrik di atas areal tanah seluas 20 hektar di Kawasan Industri Jababeka, Bekasi. Diharapkan pembangunan pabrik ini akan selesai dalam bulan November 2012. Pabrik ini akan menjadi pabrik L’Oreal terbesar di seluruh dunia dan akan menyerap sekitar 700 - 800 tenaga kerja Indonesia. L’Oreal juga akan menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya di Asia dengan target 500 juta unit produk perawatan kulit dan rambut pada tahun 2015. Disampaikan juga kepada pihak L’Oreal bahwa rencana ekspansi investasi tersebut akan didukung oleh Kementerian Perdagangan dan akan mengupayakan proses perizinan, khususnya di BKPM, dapat selesai secepatnya.

Gambar 2. Pertemuan Bilateral dengan EU Trade Commissioner

Pertemuan Bilateral dengan Komisioner Perdagangan UE

Pada pertemuan bilateral dengan Komisioner Perdagangan UE, dilakukan pembahasan tentang tindak lanjut scoping paper dalam kerangka Kerja Sama Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) RI – UE. Diharapkan bahwa kunjungan ini dapat mendorong kerangka CEPA antar kedua negara dapat segera diselesaikan, sehingga dapat diumumkan secara resmi oleh kedua kepala negara pada tahun ini. Dalam pertemuan yang sama, juga dibahas isu perdagangan kayu Eropa dan isu terkait Sanitary and Phyto


39

Sanitary (SPS) untuk produk perikanan. Khusus untuk isu ini, telah disampaikan agar kiranya dapat dimasukkan dalam scoping exercise CEPA Indonesia-UE, namun pihak UE mengemukakan bahwa hal ini merupakan regulasi internal dari UE sehingga tidak dapat dinegosiasikan. Komitmen Indonesia pada isu perdagangan berkelanjutan, lingkungan dan perubahan iklim juga dikemukakan. Hal tersebut terwujud dalam pemberlakuan sertifikasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk ekspor produk kayu Indonesia ke UE, yang rencananya berlaku mulai Januari 2013, dan selaras dengan EU Timber Regulation, yang rencananya akan berlaku mulai Maret 2013. Indonesia merupakan negara ASEAN dan Asia pertama yang akan segera menandatangani Forest Law Enforcement Governance and Tade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) dengan UE pada awal 2013 setelah Menteri Kehutanan RI dan Komisioner Perdagangan UE melakukan pemarafan perjanjian tersebut di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2011. Dengan adanya FLEGTVPA yang merupakan bentuk pengakuan terhadap SVLK Indonesia, maka kayu-kayu Indonesia yang masuk ke UE akan melalui jalur hijau (sebagai catatan Malaysia dan Vietnam saat ini sedang dalam tahap negosiasi FLEGTVPA). Pertemuan dengan Think Tank

Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Centre for European Policy Studies (CEPS), dilakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan think tank terkemuka di UE, para ahli (expert) dari Komisi Eropa, duta besar negaranegara anggota ASEAN dan UE, serta pejabat pemerintah Belgia. Pada kesempatan tersebut, dipaparkan tentang peran ekonomi Indonesia di tengah perekonomian global dan hubungan ekonomi Indonesia dengan UE. Sambutan dari para undangan yang hadir sangat positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia dan peran Indonesia di ASEAN. Selain itu juga disinggung mengenai rencana CEPA RI – UE yang telah diselesaikan studinya pada awal tahun 2011. Para pengamat dan pengusaha UE mengharapkan agar hasil rekomendasi berupa dimulainya perundingan dapat segera dilakukan dan diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal tersebut juga menjadi perhatian Indonesia dan sekarang ini dalam proses sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di Indonesia. Diharapkan negosiasi akan dapat diluncurkan pada tahun 2012.


40

Kunjungan ke Pelabuhan Zeebrugge

Port of Zeebrugge, Bruges adalah salah satu pelabuhan terpenting di Belgia dan salah satu pelabuhan komersial tersibuk di Eropa yang mempunyai spesialisasi pada bidang logistik. Pelabuhan Zeebrugges sangat cepat kemajuannya dan saat ini merupakan pusat pengiriman Kendaraan bermotor terbesar di Eropa. Selain itu juga terdapat pusat pengolahan dan processing makanan dan minuman seperti orange juice, kopi, dan makanan lainnya sebelum didistribusikan ke supermarket-supermarket di Eropa. Pelabuhan Zeebrugge berminat bekerja sama dengan pelabuhan di Indonesia dan saat ini telah menjalin hubungan kerja sama dengan PT Pelindo II. Kunjungan ini sekaligus untuk mengkaji rencana menjadikan Pelabuhan Zeebrugge sebagai gerbang produk ekspor Indonesia untuk memasuki pasar Eropa. Dengan adanya hub di Pelabuhan Zeebrugge ini, diharapkan produk ekspor Indonesia dapat langsung masuk ke UE tanpa melalui negara ketiga seperti Singapura (transhipment). Setelah melakukan inspeksi ke Pelabuhan Zeebrugge guna meninjau mekanisme tata kelola kepelabuhanan, dilakukan dialog dengan para Guru Besar dari lima universitas di Brussel. Dalam dialog tersebut, dilakukan diskusi mengenai masa depan kerja sama Indonesia-UE, terutama dari sisi penguatan jaringan logistik dan kemungkinan pengiriman kaum muda Indonesia untuk belajar pada perguruan tinggi di Belgia.

Pembicara dalam Simposium St. Gallen

Menteri Perdagangan RI menjadi pembicara pada Simposium St. Gallen, yang diselenggarakan oleh University of St Gallen di St. Gallen, Swiss, yaitu pada Sesi Pleno bertema “Emerging Risks and Hopes: the Outlook from Business” dan Sesi Diskusi “Indonesia, Underrated Tiger?”. Dalam kesempatan tersebut, dipaparkan peluang Indonesia dari sudut peluang bisnis dan posisinya dalam perekonomian global. Para pelaku bisnis dan para pengamat sangat menghargai penjelasan disampaikan dan terlihat mulai memperhitungkan Indonesia, terlebih jika melihat proyeksi Indonesia pada tahun 2030 yang akan menjadi negara ke-6 terbesar dalam perekonomian dunia. Hal yang menarik terjadi pada waktu pembahasan perediksi situasi perkembangan nuklir. Salah satu pandangan profesor ahli nuklir menyatakan bahwa hal ini bukanlah masalah politik maupun militer, akan tetapi merupakan masalah moral, serta diperkirakan tidak akan terjadi pemboman terhadap Iran. Mengenai


41

perkembangan harga komoditas ke depan, disampaikan bahwa tidak akan terjadi kenaikan harga karena meskipun China menyerap 30-40% pangsa komoditas dunia, namun China hanya menghasilkan 10% dari PDB dunia. Pandangan ini agak berbeda dari panelis lainnya yang memprediksi harga komoditi dunia akan meningkat. 2. Pertemuan Working Group on Trade and Investment pada Mid Term Joint Commission Meeting (JCM) III RI-AS Pertemuan Working Group on Trade and Investment (WGTI) pada Mid Term Joint Commission Meeting (JCM) III RI-AS dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2012 di Surabaya, Jawa Timur. Pertemuan WGT1 diawali dengan rapat koordinasi Delri untuk mengoordinasikan kembali dan memfinalisasikan posisi Indonesia. Selanjutnya, dalam sambutan pembukaannya Co-chair Indonesia menyampaikan bahwa hingga saat ini hubungan perdagangan Indonesia-AS sangat baik, tercermin dari nilai perdagangan yang cukup besar yaitu berjumlah US$ 27,3 miliar pada tahun 2011, meningkat dari US$ 23,7 miliar pada tahun 2010. Persiapan Pertemuan Trade and Investment Council (TIC) XII RI-AS

Pihak Amerika Serikat setuju untuk melaksanakan pertemuan Trade and Investment Council (TIC) level Senior Official Meeting (SOM) pada tanggal 16-17 Juli 2012 di Bali, Indonesia dan untuk Ministerial Meeting pada September 2012 di Washington D.C.

Pertukaran Pandangan atas Notional List of Issues dan Stocktaking isu-isu TIC

Kedua pihak melakukan stocktaking atas isu-isu yang menjadi concern kedua pihak sebagai langkah awal sebelum dibahas lebih detail pada pertemuan TIC XII RI-AS, sebagai berikut:

Commit to frequent engagement under U.S.-lndonesia TIC/TIFA working groups on issues such as agricultural trade and intellectual property rights

1) Pihak Indonesia menyampaikan concern prioritasnya terkait dengan Generalized System of Preferences (GSP) untuk mendapatkan CNL Waiver atas produk Aluminium Alloy dan PET Resin. Indonesia mengharapkan AS dapat memberikan keputusan yang positif atas petisi Indonesia tersebut. Terkait dengan intellectual property rights (IPR), Indonesia menyampaikan kekecewaannya atas keputusan AS yang tetap menempatkan Indonesia di posisi Priority Watch List (PWL) tanpa mempertimbangkan berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam membenahi dan menanggulangi pelanggaran HKI di Indonesia termasuk dengan meningkatkan pendidikan HPI. Selain itu,


42

Indonesia juga menanyakan tentang detail tugas pokok dan fungsi lembaga ITEC. Pihak Indonesia juga menanyakan rencana kebijakan Scope Ruling atas Produk OCTG. Pihak AS menyampaikan bahwa IPR juga menjadi concern AS saat ini dengan Indonesia. AS ingin meningkatkan komunikasi Indonesia-AS terkait intellectual property rights (IPR), khususnya untuk pelanggaran HKI dan dan penegakan hukumnya di Indonesia. Terkait dengan ITEC, pihak AS menyampaikan bahwa ITEC merupakan taskforce yang berada di bawah USTR yang terdiri dari gabungan beberapa lembaga di AS, antara lain USDOC, USFDA, dan USTR. Tujuan pembentukan ITEC adalah untuk membantu dalam penyelesaian atau pengembangan kasus atau isu yang sedang diselesaikan, khususnya kasus-kasus terkait Dispute Settlement di WTO. Private Sector U.S.lndonesia Joint Venture on a Major Infrastructure Project dan Complete bilateral MOU on infrastructure development cooperation

2) Pihak Indonesia mengharapkan informasi secara rinci terkait rencana kerja sama di bidang infrastruktur. Dalam penjelasannya pihak AS menyampaikan bahwa kedua perjanjian tersebut merupakan bentuk dukungan Pemerintah AS kepada Indonesia dan bertujuan untuk membangun atau mengembangkan infrastruktur di Indonesia. Selanjutnya disampaikan bahwa pihak AS telah melakukan komunikasi dengan Ditjen Kerjasama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian terkait hal tersebut.

Work Together to Support Indonesian Efforts on Pending AntiTerrorist Finance Laws

3) Pihak AS menjelaskan bahwa isu anti-terrorism finance laws ini terkait dengan dukungan pemerintah AS kepada Indonesia dalam memberantas money laundering yaitu dalam bentuk pengembangan capacity building. Kerja sama ini direncanakan akan dilakukan antara Badan Intelijen Keuangan AS dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Indonesia (PPATK).

Remove Film Distribution and Pharmaceutical Manufacturing from The Negative investment List

4) Pihak AS masih mempertanyakan kapan Indonesia akan mengeluarkan distribusi film dan pharmaceutical manufacturing dari daftar DNI. Namun Indonesia menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan perubahan atas Daftar Negatif Investasi (DNI), khususnya terkait dengan sektor film dan industri farmasi.


43

Mobile Money Partnership: USG will Provide Support to Vice President's Office to Promote Mobile Money as Part of its Financial Inclusion Strategy

5) Pihak AS menjelaskan bahwa mobile money partnership merupakan salah satu bentuk kerja sama, lain antara Indonesia dengan AS yang ditangani oieh USAID dengan Kantor Wakil Presiden. Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat di pedesaan yang kesulitan akses sektor perbankan untuk melakukan transfer melalui fitur Short Message Service (SMS) di telepon genggam dan pengambilan uang tunai di kioskios penjualan pulsa yang berpartisipasi.

Work Together to 6) Pihak Indonesia menyampaikan bahwa saat ini Continue APEC Indonesia masih dalam tahap persiapan awal sebagai Momentum from tuan rumah untuk APEC tahun 2013 mendatang. APEC Hawaii, Including tahun 2013 akan ditangani oleh Kementerian Luar Intensive Private. Sector Negeri (Direktorat Kerja Sama Intra Kawasan Asia Pasifik Engagement, for dan Afrika, Ditjen Aspasaf) dan Kementerian Indonesia's Year as Perdagangan (Dit. Kerja Sama APEC dan Organisasi APEC Host Internasional Lainnya, Ditjen KPI). Make Progress toward Direct Airline Service between Our Countries

7) Indonesia menanyakan rencana US FAA untuk melakukan audit pada airline Indonesia sebagaimana yang dijanjikan oleh AS. Indonesia sangat berharap FAA dapat melakukan audit segera mungkin ke Indonesia sehingga posisi airline Indonesia dapat ditingkatkan dari kategori 2 menjadi kategori 1. Concern AS adalah agar pihak Indonesia dapat menyelesaikan masalah ratifikasi terlebih dahulu.

Enhance Cooperation 8) Pihak Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia telah on Food Security menyampaikan draft Advanced Science Center for through Joint Research Agriculture and Food Security kepada pihak AS melalui and Education Activities jalur diplomatik dari Kementerian Luar Negeri Indonesia. Indonesia juga telah menyampaikan Term Of Reference (TOR) dan menunggu tanggapan dari pihak AS. Concern Indonesia terkait Proposal Green Energy for Industry

9) Pihak Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia telah menyampaikan proposal Green Energy for Industry kepada Amerika Serikat pada video conference dalam rangka Commercial Dialogue bulan Januari 2012, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan dari AS. Pihak AS menyatakan akan menyampaikan concern Indonesia tersebut kepada US DOC sebagai instansi AS yang menangani isu tersebut.


44

3. Interim Meeting Rl—UK Pada tanggal 24-25 Mei 2012 telah dilaksanakan rangkaian Interim Meeting RI- UK di London, Inggris dalam rangka persiapan menuju penyelenggaraan Annual Trade Talks ke2. Interim Meeting ini bertujuan untuk menindaklanjuti isu-isu yang diangkat pada Annual Trade Talks ke-1 yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 November 2011 sehingga kiranya pada pertemuan berikutnya kedua negara dapat melanjutkan diskusi dengan isu-isu baru. Isu pajak terkait Production Sharing Contract

Perwakilan dari Kementerian Keuangan dan otoritas pajak Inggris, HM Revenue & Customs telah mengadakan pertemuan teknis sehari sebelumnya dengan tujuan mencapai hasil pembicaraan yang konkret atas isu Production Sharing Contract (PSC). Kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti kasus ini secara khusus. Jalan keluar yang dianggap memungkinkan adalah dengan membentuk Mutual Agreement di bawah Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Rl - UK, yang akan mengikat kedua instansi yaitu Kementerian Keuangan dan HM Revenue and Customs (HMRC). Kedua pihak sepakat akan berhenti membahas permasalahan PSC secara umum, namun mulai membahasnya secara khusus, yaitu membahas setiap kontrak secara kasus per kasus melalui Mutual Agreement Procedures (MAP), suatu mekanisme dispute settlement yang diatur dalam P3B Inggris. Pihak Kementerian Keuangan mengusulkan agar HMRC dapat mengajukan permintaan untuk melakukan MAP. Mempertimbangkan beberapa hal, termasuk confidentiality, pembahasan hanya dapat dilakukan oleh competent authorities, dalam hal ini Kemenkeu dan HMRC, dan keputusan forum tersebut akan mengikat bagi kedua belah pihak.

Akses pasar bagi komoditi berkesinambungan Indonesia

Indonesia menjelaskan secara ringkas keinginan untuk memperoleh akses pasar bagi komoditi CPO dan produk hasil kayu yang merupakan komoditi berkesinambungan. Dijelaskan bahwa pada tahun 1998 Indonesia mengalami krisis keuangan, bencana elnino, isu lingkungan pembakaran hutan, juga tentang orang utan yang komunitasnya terganggu. Namun Indonesia bangkit dan mulai memperhatikan komoditi berkesinambungan. Untuk produk CPO sejak tahun 2003 telah diwujudkan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) yang secara legal terdaftar di Swiss pada 2004. Sejak itu banyak perusahaan


45

Indonesia mengadopsi skema ini dengan mendasarkan 3 aspek: People (mengacu pada kesejahteraan), Planet (mengacu pada lingkungan), Profit (mengacu pada kegiatan ekonomi dengan cara kerja sama kelapa sawit). Kini Indonesia sudah banyak melakukan usaha untuk menjaga komoditi yang berkesinambungan dengan menerapkan ISPO dan penegakkan hukum. Bagi Indonesia, penting untuk menciptakan kerja sama dengan Inggris untuk mengantisipasi kritik tentang Palm Oil Indonesia. Dijelaskan juga bahwa Indonesia dan Uni Eropa akan bersepakat dalam Voluntary Partnership Agreement (VPA) on Timber. Indonesia akan menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/Indonesian Timber Legality Assurance System (Indo-TLAS). Indonesia mendorong agar pihak Inggris mendukung Indonesia dengan mengakui dan menerima produk Indonesia yang berkesinambungan dalam pasar Inggris (kelapa sawit dan produk asal kayu). Pihak Inggris mengakui bahwa konsumen di Eropa, dalam hal Ini Inggris memiliki kesadaran yang tinggi atas komoditi yang berkesinambungan, sehingga pihak Inggris mendukung dan menghargai usaha Indonesia untuk terus mempromosikan komoditinya yang berkesinambungan. Salah satunya adalah dengan melibatkan pihak swasta dalam sosialisasi. Kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan promosi dan komunikasi antara pihak secara informal dalam rangka mempromosikan dan melakukan kerja sama di bidang komoditi yang berkesinambungan. DNI bidang farmasi dan pembatasan impor produk farmasi

Sejauh ini, Indonesia masih menerapkan batasan kepemilikan modal asing (Foreign Direct Investment/FDI) untuk usaha industri farmasi sebesar 75% sesuai dengan PP No. 36/2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Pada kesempatan ini, perwakilan BKPM di London menginformasikan bahwa Pemri sedang mempertimbangkan untuk merevisi Daftar Negatif Indonesia dan untuk usaha industri farmasi tersebut, Pemri rencananya akan membuka investasi bagi asing lebih tinggi namun belum dapat dikonfirmasikan besarannya. Dalam kesempatan ini, perwakilan BPOM memberikan penjelasan tentang Permenkes 1010/2008 yang tujuannya untuk melindungi kesehatan konsumen dan meningkatkan kompetensi industri farmasi di Indonesia. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai brown book yang mencakup registrasi


46

obat-obatan di bawah BPOM yang telah disosialisasikan baik kepada asosiasi-asosiasi farmasi lokal maupun asing. Pihak Inggris menyampaikan bahwa mereka menghormati aturan Indonesia dan menghargai penjelasan atas regulasi dimaksud. REACH (Registration, Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals)

Mengenai REACH, Indonesia menyampaikan bahwa stakeholder Indonesia memberikan perhatian mengenai ini karena berdasarkan data dan studi, baru 42% pelaku usaha yang mengerti akan REACH. Indonesia menganggap cukup sulit untuk mendapatkan sertifikasi REACH karena: (i) Tidak ada Mutual Recognition Agreement (MRA) antara Rl dan UK; (2) registrasi REACH hanya dapat dilakukan melalui agen yang ada di EU; dan (3) tingginya biaya pre-registrasi. Pihak Inggris menawarkan salah satu solusi adalah agar beberapa pelaku usaha melakukan share biaya seperti yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha di Uni Eropa dan Inggris. Dalam hal ini, British Standard Institution (BSI) menawarkan untuk membuat proposal kerja sama dalam rangka membantu sosialisasi REACH kepada UKM.

Pajak dan kuota alkohol Pihak Inggris menyampaikan perhatian utamanya dalam isu ini, yaitu: (i) adanya diskriminasi antara produk lokal dan produk impor untuk minuman beralkohol (minol) kategori B dan C; dan (ii) kuota alkohol. Dampaknya adalah timbulnya penyeludupan dan pemalsuan atas produkpraduk minol Inggris. Menanggapi hal ini, pihak Indonesia menjelaskan bahwa perbedaan treatment tariff antara produk impor dengan produk lokal tidak diskriminasi karena bukan produk sejenis (alike product), produk lokal Indonesia adalah produk tradisional yang isinya berbeda dengan produk impor. Pemerintah Indonesia menghormati produk tradisional (indigenous product) melalui perlindungan tarif. Dalam kaitannya dengan mengatasi penyelundupan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan bahwa importir harus terdaftar dan memperkuat institusi bea cukai sebagai otoritas pengawasan produk impor. Untuk hal tersebut, pemerintah Inggris telah menerima penjelasan tersebut. Standar

Kedua belah pihak memiliki pandangan bahwa standar itu merupakan prasyarat perdagangan internasional yang fundamental. Pihak Inggris melalui BSI menjelaskan akan menindaklanjuti rencana untuk mendukung UKM agar dapat mencapai standar. Pihak Indonesia menanggapi bahwa isu standar merupakan salah satu tugas internal yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut.


47

Sertifikat kesehatan bagi ekspor ternak dan bibit ternak

Pihak Inggris menyampaikan apresiasinya atas repons Indonesia yang tanggap atas permintaan Inggris untuk ekspor ternak dan bibit ternak. Tindak lanjut berikutnya adalah komunikasi antara Kementerian Pertanian dan Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) untuk memfinalisasi kesepakatan sertifikasi kesehatan.

E. Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Jasa 1. APEC Group on Services Meeting Pertemuan Group on Services (GOS) dalam rangkaian pertemuan Senior Officials' Meeting (SOM 2) APEC berlangsung pada tanggal 27 Mei 2012 di Kazan, Rusia.

Gambar 3. Group on Services Meeting

Pertemuan membahas beberapa isu terkait dengan agenda utama Committee on Trade and Investment (CTI) dalam rangka memfasilitasi liberalisasi perdagangan dan meningkatkan efisiensi dalam melakukan kegiatan bisnis. Adapun beberapa pelaksanaan program kerja tahun 2012 dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh APEC Business Advisory Council (ABAC) dan external stakeholders lainnya adalah sebagai berikut: 1) Pada tanggal 26 Mei 2012 diadakan policy dialogue yang disponsori oleh Pacific Economic Cooperation Council (PECC) yang bertujuan untuk mengeksplorasi pros, cons, dan gaps yang ada dalam perundingan DDA. Pada akhir dialog perwakilan PECC dan ABAC menyampaikan usulan kegiatan yang dapat dilakukan APEC untuk mendukung sistem perdagangan multilateral yaitu: Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode Mei 2012

48

a) Membentuk kelompok yang terdiri dari 3 (tiga) perwakilan (pemerintah, bisnis, dan akademisi) untuk membahas hal-hal yang dapat dilakukan untuk mendukung perundingan jasa multilateral; dan b) Mengadakan dialog pada tingkat yang lebih tinggi/SOM yang terfokus pada pembahasan "a twenty first century approach to services". 2) Dalam pembahasan tindak lanjut dari policy dialogue tersebut, belum dicapai kesepakatan mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam mendukung perundingan jasa di multilateral. Pada tanggal 27 Mei 2012 diadakan pertemuan GOS Plenary dengan agenda pembahasan isu-isu terkait agenda Trade and Investment Liberalisation dan Regional Economic Integration (REI). Beberapa agenda pembahasan adalah sebagai berikut: Environmental Services

1) Pertemuan mempertimbangkan usulan Amerika Serikat "Contribution to APEC's Environmental Goods and Services Work Program" yang bertujuan menyusun framework dalam melaksanakan kegiatan GOS terkait dengan jasa lingkungan. Para ekonomi mendukung usulan tersebut dan akan dilakukan pembahasan secara intersession untuk dipertimbangkan kembali pada pertemuan GOS ke-1 di tahun 2013. China memberikan update kelanjutan Environmental Services-Related Technology Market Project, di mana saat ini sedang dipersiapkan kuesioner oleh expert untuk kemudian disirkulasikan kepada economies.

Franchising

2) Filipina menyampaikan perkembangan persiapan workshop on franchising, di mana workshop akan diselenggarakan pada akhir September 2012 di Manila, Filipina.

Transparency in Services Sectors

3) Australia menyampaikan perkembangan fase ke-2 project "The Services Trade Access Requirements (STAR) Database". Fase ini ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Sebagai update, Australia juga akan mengadakan self funded workshop best practice or financial services. Rencananya workshop ini akan diselenggarakan pada akhir tahun 2012 di Singapura.

Trade in Services Statistic

4) Pertemuan menyepakati Action Plan on Statistics on Trade in Services yang diusulkan oleh Rusia. Action plan tersebut dapat dijadikan framework bagi GOS dalam melakukan kegiatan terkait statistik perdagangan jasa. Sebelumnya

Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode Juni 2012

49

Amerika Serikat juga telah mengusulkan kegiatan yaitu workshop yang bertujuan meningkatkan kualitas dan ketersediaan data terkait pada perdagangan jasa. Usulan ini telah disepakati dan disetujui pendanaannya oleh Budget Management Committee (BMC). Contribution to Establishing Reliable Supply Chain, pada tema ini terdapat 2 (dua) kegiatan yang diusulkan, sebagai berikut: Logistics Services

1) Usulan kegiatan locistic services tidak dapat disetujui terkait dengan keterbatasan dana TILF (The Trade and Investment Liberalisation and Facilitation Account). Untuk itu, pertemuan menyepakati usulan China untuk menyampaikan kembali concept note on logistic services pada sesi ke-3 tahun ini.

Retailing Services

2) Usulan kegiatan Indonesia telah disetujui pendanaannya oleh BMC. Kegiatan ini meliputi penyusunan paper discussion, pelaksanaan workshop dan kunjungan ke pasar tradisional termasuk special small retailing shops, modern dan big retail. Selanjutnya akan disusun full project proposal untuk disampaikan kepada APEC Secretariat sebelum tanggal 20 Juni 2012. Pertemuan mempertimbangkan Work Program on Regulatory Coherence and Cooperation yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Work Program tersebut secara garis besar bertujuan untuk melihat dampak peraturan terkait perdagangan jasa. Secara umum, APEC economies mendukung work program ini dan akan mendiskusikan secara intersession serta melihat kemungkinan endorsement pada GOS ke-1 tahun 2013. Sementara itu, beberapa isu lain yang dibahas dalam pertemuan adalah sebagai berikut: 1) GOS menyelenggarakan policy dialogue yang diselenggarakan oleh PECC dan dihadiri oleh perwakilan ABAC dan APEC economies untuk membahas langkah ke depan untuk perundingan jasa multilateral. Dari hasil diskusi, GOS menyepakati usulan PECC untuk membuat presentasi pada GOS 1 tahun 2013 dengan mengangkat tema terkait supply chain connectivity. 2) GOS Convenor menyampaikan hasil konsultasi dengan MAG Convenor mengenai kemungkinan diadakannya joint meeting antara Group on Services (GOS) dengan Market Access Group's (MAG), di mana MAG menyambut baik adanya joint meeting tersebut namun belum memiliki usulan topik yang akan dibahas

50


pada pertemuan dimaksud. Selanjutnya, GOS masih akan membahas kemungkinan isu yang akan diangkat pada meeting tersebut pada pertemuan GOS ke-1 tahun 2013. 3) Terkait hal tersebut ABAC memberikan saran kepada GOS Convenor untuk mengangkat isu terkait regulatory coherence dan environmental goods and services. Beberapa hasil yang ditargetkan selesai pada tahun 2012, yaitu: 1) STAR Database Phase III; 2) Seminar APEC Franchise Frontrunners (AFF) "Developing the Overseas Expansion Capabilities of MSME Franchises di kawasan APEC; 3) Kajian APEC Environmental Services Related Technology market. Hasil yang telah disepakati tahun 2012 yaitu Non-binding guidelines for the regulations of foreign accountancy professionals. 2. Pertemuan ASEAN–India Trade Negotiating Committee and Other Related Meetings (AI-TNC) ke-30 Rangkaian pertemuan ASEAN–India Trade Negotiating Committee and other related Meetings (AI-TNC) ke-30 dilaksanakan pada tanggal 22-25 Mei 2012 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan dihadiri oleh seluruh ASEAN Member States (AMS) dan India. Pembahasan Definisi Kategori Movement of Natural Persons (MNP)

Terkait dengan kategori Independent Professional (IP), apabila India tidak setuju dengan usulan Indonesia terkait IP, maka Indonesia memutuskan untuk lebih baik tidak ada kesepakatan. Hal ini didukung oleh AMS. Indonesia juga menyatakan untuk bersedia membahasnya namun tidak akan memasukkan kategori IP ini dalam agreement. Filipina dengan tegas menolak adanya kategori IP untuk dimasukkan dalam agreement ini. Terkait dengan Contractual Service Supplier (CSS), ASEAN sepakat untuk tetap mengusulkan para (ii) dan para (v).


51

Pembahasan Text AITISA

Pembahasan text ASEAN – India Trade in Services Agreement (AI-TISA) berfokus pada beberapa article yang masih pending, yaitu: 1) Article Definition ASEAN setuju untuk dimasukkan Kamboja dalam footnote bersama dengan 7 negara lainnya termasuk Indonesia, dengan alasan bahwa Kamboja tidak mengenal hukum aturan terkait permanent residence. 2) Article Recognition Jika India menerima kata “may” pada para 3 maka Indonesia tidak keberatan atas masukan India pada kalimat “and conclude within 12 months”. ASEAN sepakat untuk tetap menggunakan kata ”may” pada para 3. Indonesia juga setuju atas usulan India pada para 6 di mana jika terjadi dispute settlement dalam implementasi Mutual Recognition Agreement (MRA) menjadi tanggung jawab professional body masing-masing. ASEAN juga telah menyiapkan counter proposal terkait usulan India pada para 3 dan 6. 3) Article Safeguards Terkait dengan posisi Indonesia dan Thailand atas footnote yang menyatakan kedua negara berhak menerapkan tindakan safeguards apabila mekanisme konsultasi tidak mencapai kata sepakat, Indonesia setuju menarik footnote tersebut dengan syarat ASEAN Member State (AMS) setuju sepakat untuk tidak memasukkan IP pada definisi kategori natural persons. Sedangkan Thailand memberikan fleksibilitasnya dengan syarat India menyetujui usulan ASEAN pada Annex on Financial Services. Terkait dengan footnote yang berisikan “a service sector of a Party”, Indonesia menjelaskan bahwa di samping adanya perbedaan klasifikasi pada sektor energi, Indonesia juga tidak menginginkan adanya perbedaan interpretasi pada klasifikasi dengan adanya like products jasa. 4) Article Withdrawal & Termination ASEAN sepakat untuk tetap mempertahankan article ini yang akan memberikan perlindungan bagi para investor apabila setelah implementasi perjanjian ini ada party yang melakukan withdrawal and termination.

ASEAN-India TNC Working Group on Services

India menyatakan untuk beberapa pasal dalam text akan dibahas setelah offer difinalisasi dan menyampaikan ketidakpuasaannya terhadap 4rd revised offer yang telah disampaikan oleh AMS, walaupun Indonesia telah menambahkan offer di 3 subsektor yaitu Professional Services: Bookkeeping Services except Tax Return (CPC

52


86220), Other Business Services: Market Research Services (CPC 86401), dan Management Consulting Services for: Marketing Management Consulting Services (CPC 86503). Pembahasan terkait draft text pada beberapa article, yaitu: 1) Pada article Recogniton, ASEAN, kecuali Vietnam, sepakat untuk mempertahankan kata “may” dan adanya timeframe waktu 12 bulan pada para 3 terkait MRA. Indonesia menjelaskan bahwa dengan hal tersebut tidak mengandung makna obligation. India dalam hal ini masih mempertahankan untuk digunakannya kata shall, karena penggunan kata may tidak mempunyai nilai yang berarti. 2) Pada article safeguards, ASEAN dan India sepakat untuk menghapuskan footnote 1 (satu). Sementara untuk footnote 2 (menjadi footnote 4), Indonesia menyatakan posisinya untuk mempertahankannya, dan fleksibel untuk peletakkannya. Hal ini sangat penting untuk menentukan like produk jika ingin menerapkan safeguards. Namun demikian, India menyatakan tidak fair bagi Negara ASEAN lainnya, dan India tidak menyetujuinya. 3) Pada pembahasan definisi terkait natural persons, ASEAN menyampaikan mengenai 3 kategori yang akan dimasukkan dalam definisi dan tidak memasukkan definisi mengenai Independent Professional sebagaimana usulan India. Indonesia menjelaskan bahwa dalam Peraturan Perundangan-undangan Indonesia tidak ada pengaturan suatu kontrak antara pengusaha dengan natural person. 4) India juga mengusulkan adanya annex terpisah untuk MNP, namun ASEAN menolak hal ini karena tidak sesuai dengan request India pada pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) di Manado pada bulan Agustus 2011 yang menyatakan bahwa India menginginkan MNP hanya sebagai initial step dalam pembahasan agreement. Joint Meeting of AITNC Leads and AITNC WGS

Melihat perkembangan perundingan di WGS yang tidak mencapai kesepakatan karena kedua pihak berkeras pada posisinya, dilaksanakan pertemuan antara AITNC Leads dan AITNC WGS Leads dengan hasil antara lain sebagai berikut: 1) ASEAN sepakat atas usulan India untuk menggunakan kata “shall” dan menambahkan kalimat “of mutual interest” pada para 3 Article Recognition, serta penggunaan “within 12 months months or a reasonable time frame to be mutually agreed between the professional bodies of both Parties”. Namun tambahan kalimat tersebut belum disepakati.


53

2) ASEAN juga sepakat untuk menghapus tambahan kalimat pada dispute settlement pada para 3 dan setuju atas usulan India pada para 6 mengenai jika terjadi dispute settlement dalam implementasi Mutual Recognition Agreement (MRA) menjadi tanggung jawab professional body masing-masing. India sepakat untuk menghapus kata “continually” dan menyetujui usulan ASEAN untuk menambahkan kalimat “pursuant to article ##” di para 3. 3) Pada article safeguards Indonesia masih mempertahankan definisi “a service sector of a Party” refers to domestic service suppliers which shall be determined in accordance with their respective domestic laws and regulations di footnote 4. 4) Terkait MNP, belum ada kesepakatan karena ASEAN mengusulkan common definition mengenai MNP pada Agreement di bawah artikel schedule of specific commitment sementara India tetap pada posisi adanya pemisahan MNP di dalam annex. Demikian pula belum terdapat kesepakatan antara ASEAN dengan India mengenai Annex on Financial Services sebagai bagian dari Agreement on Trade in Services. ASEAN mengusulkan Annex on Financial Services tetap sebagai isu penting untuk dibahas pada WGS meeting. 3. Pertemuan ke-69 ASEAN Coordinating Committee on Services Pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) ke-69 diselenggarakan pada tanggal 2-5 Mei 2012 di Danang, Vietnam. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari ASEAN Member States (AMS) serta Sekretariat ASEAN. ASEAN Agreement on Movement of Natural Persons (MNP)

Pertemuan masih membahas article-article dan wording yang masih belum memperoleh kesepakatan. Walaupun masih dapat menyelesaikan keseluruhan agreement namun terdapat beberapa kemajuan pada beberapa article yang berhasil disepakati. Salah satu kemajuan adalah berupa kesepakatan diperoleh pada artikel Schedule of Commitments yang sudah dapat disepakati, kecuali paragraf ke-2 pada artikel tersebut yang merupakan usulan dari Vietnam yang tidak dapat diakomodasi AMS lainnya, dan Vietnam akan memutuskan untuk mempertahankan atau tidak pada pertemuan mendatang.

54


Masih terdapat perbedaan pandangan terkait apakah MNP Agreement hanya sebagai fasilitasi atau juga mencakup liberalisasi. Hal ini menyebabkan belum dapat disepakatinya kalimat “further liberalize” pada preamble dan artikel Progressive Liberalization. Dalam mengatasi perbedaan tersebut dan dalam rangka upaya menyelesaikan MNP Agreement sebagaimana dimandatkan ASEAN Economic Ministers (AEM), maka Singapura menyampaikan masukan untuk membuat artikel Built-in Agenda mengenai Further Liberalisation. Pada kesempatan tersebut, Indonesia menyampaikan kesediaannya untuk menyusun proposal language artikel tersebut, sebagai berikut: 1) ASEAN Member States shall enter into discussion to review the specific commitments under this Agreement with a view to achieving further liberalisation on the movement of natural persons. The initial discussion to review the specific commitments shall take place one year from [the date of the signing [entry into force] of the Agreement. Subsequent discussion shall be agreed by the ASEAN Member States. 2) The results of the discussions referred to in paragraph 1 shall be incorporated into this Agreement. Dengan adanya artikel Further Liberalisation maka artikel Progressive Liberalisation disepakati untuk dihapus. Selain artikel Further Liberalization, artikel built-in agenda lainnya adalah artikel Recognition yang disampaikan oleh Filipina, dan artikel Relation with other Agreement in Investment (ACIA) yang diusulkan oleh Sekretariat ASEAN. Filipina menyampaikan kepada pertemuan artikel baru mengenai recognition untuk dimasukkan ke dalam MNP Agreement. Indonesia menyampaikan bahwa dibutuhkan waktu untuk mempelajari artikel tersebut, sementara Singapura dan Malaysia menyampaikan keberatan mereka karena artikel tersebut dirasakan lebih tepat berada di bawah ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan bukan di dalam MNP Agreement.


55

Pembahasan juga masih berada di seputar keterkaitan MNP agreement dengan liberalisasi mode 4 di bawah AFAS dan bagaimana menyusun schedule of commitments. Selain itu, pertemuan belum memperoleh gambaran yang jelas mengenai schedule of comitments untuk movement of natural persons di trade in goods dan investment. Pada artikel “Scope”, pertemuan belum sepakat untuk memilih antara dua opsi bagi AMS dalam menentukan kategori yang akan di-cover oleh perjanjian. Filipina mengusulkan untuk menambah opsi ketiga yang tidak mencakup kategori investor, mengingat Coordinating Committee on Investment (CCI) tidak menginginkan investor tercakup di dalam MNP agreement. Ketiga opsi tersebut, yaitu: 1) Opsi pertama: Such natural persons may include: (a) – (f) (all categories) 2) Opsi kedua: Such natural persons shall include: (b), (c), (e) and other categories as may be specified in the schedules of commitments for the temporary entry and temporary stay of natural persons of the Member State. 3) Opsi ketiga: Such natural persons may include: (b) – (f) (tanpa kategori investor) Pertemuan belum dapat memutuskan apakah dalam mengoordinasikan dan mengawasi implementasi MNP Agreement perlu dibentuk joint committee (JC) atau tetap di bawah CCS. Beberapa AMS yaitu Singapura, Kamboja, Brunei Darusalam, dan Indonesia berpandangan cukup di bawah CCS, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia dan biaya serta belum adanya prosedur dan kewenangan dari JC tersebut. Sementara Vietnam, Laos, dan Myanmar menginginkan adanya Joint Committee, sementara Filipina dan Malaysia bersikap fleksibel terhadap isu ini. Sehubungan dengan pembahasan Schedule of Commitment sebagai annex dan adanya artikel Further Liberalization sebagai pengganti Progressive Liberalization yang mekanisme liberalisasi menjadi isu yang akan didiskusikan lebih lanjut, disampaikan pilihan untuk meng-carve outliberalizationmode 4 dari AFAS untuk kemudian menjadi bagian dari MNP Agreement. Indonesia memandang bahwa dengan adanya fleksibilitas melalui diskusi untuk membahas bentuk liberalisasi mode 4, maka ide meng-carve out liberalisasi mode 4 dari AFAS menjadi pertimbangan untuk diterima. 56


Legal Scrubbing untuk MNP Agreement akan dilakukan pada pertemuan CCS mendatang. Penandatanganan MNP Agreement ini sepertinya belum dapat dilakukan pada pertemuan AEM ke-44 di bulan Agustus 2012, mengingat masih banyaknya isu yang belum disepakati. 8th Package of Commitments Under AFAS

Perkembangan dari Paket 8 AFAS adalah penyampaian Paket 8 dari Laos yang hampir menyelesaikan threshold, dikarenakan masih kurang 1 sub sektor lagi.Vietnam menyampaikan Paket 8 nya dan akan segera dilakukan assesment oleh ASEAN Secretariat, sedangkan Filipina menyampaikan kesiapannya untuk menyampaikan Paket 8 AFAS-nya pada pertemuan CCS mendatang. Sekretariat ASEAN juga meminta kepada AMS yang telah menyelesaikan Paket 8 AFAS untuk melakukan final verification untuk kesiapan dalam meng-upload komitmen Paket 8 AFAS.

Achievement of the AFAS Target 2015

Sekretariat ASEAN menyampaikan proposal “Trade in Services Roadmap Towards the Completion of AEC Target” yang menyampaikan key challenges berdasarkan individual assessment and action plan dari AMS (terdapat 7 AMS yang sudah menyampaikan, termasuk Indonesia) dan Possible Next Steps. Di dalam proposal tersebut juga terlampir Annex Work Programme to Achieving Free Flow of Services in Service. Pada kesempatan tersebut, Indonesia menyampaikan keberatan atas kegiatan “stocktake and regulatory audit of limitations/restrictions to assess their necessity”. Indonesia menginginkan kalimat ‘to assess their necessity” untuk dihilangkan, mengingat tidak/belum adanya tools untuk melakukan assess dan hal tersebut berarti akan adanya necessity test atas peraturan masing-masing AMS yang akan mengurangi atau membatasi right to regulate dari AMS. Terdapat keraguan dari beberapa AMS bahwa working programme ini dapat menjadi alat atau solusi dari key challenges yang dihadapi oleh AMS. AMS diharapkan dapat memberikan tanggapan lebih lanjut terhadap roadmap dan work programme pada pertemuan mendatang. Isu penting lainnya yang masih perlu pembahasan lebih lanjut adalah terkait possible standstill untuk mencapai target AFAS 2015.


57

Terkait kombinasi paket AFAS 9 dan 10, masing-masing AMS diharapkan dapat memberikan konfirmasi terhadap proposal kombinasi paket AFAS tersebut pada pertemuan mendatang. Enhancement of the AFAS

ASEAN Secretariat memaparkan 2 (dua) proposal mengenai Possible Elements to Enhancing AFAS dan Mapping of Possible Elements of AFAS. Indonesia meminta Sekretariat ASEAN untuk membuat review yang komprehensif berupa analisis atas legal implication dari transformasi AFAS menjadi agreement. Pada pertemuan tersebut, Sekretariat ASEAN menyampaikan bahwa Principle dan Objectives pada Proposal Possible Elements to Enhancing AFAS sudah cukup mewakili kebutuhan untuk mentransformasi AFAS menjadi agreement. Indonesia kurang puas dengan tanggapan tersebut mengingat gambaran dan background yang jelas atas transformasi diperlukan dalam memberikan rekomendasi yang jelas ke AEM dan sebelum melangkah lebih jauh. Menyikapi hal tersebut Sekretariat ASEAN menyampaikan bahwa yang dapat dilakukan adalah menyiapkan dan menyajikan the potential benefits of possible additional element/provisions terhadap AFAS yang ada saat ini dan sebisa mungkin memenuhi kebutuhan akan analisis legal implication yang dibutuhkan. Selanjutnya, AMS sepakat untuk membahas possible elements on enhancing AFAS pada pertemuan CCS berikutnya.

Future Facilitation and Cooperation Work Programme for CCS

Sekretariat ASEAN menyampaikan paper Works on Regulatory Issues in Other Services-Related Bodies yang membahas mengenai hal-hal yang telah dikerjakan oleh services-related ASEAN bodies lainnya yang memiliki pengaruh terhadap ketentuan di jasa maupun movement of people, sebagai referensi kepada CCS. Sektor-sektor yang dibahas pada paper tersebut, antara lain jasa pendidikan, kesehatan, telekomunikasi, transportasi udara, transportasi maritim, dan pariwisata. CCS diminta untuk mempelajari paper ini dan memberi tanggapan pada pertemuan CCS berikutnya.

58


Technical Assistance

Sekretariat ASEAN menyampaikan bahwa terdapat dua proyek Technical Assistance (TA) ASEAN terkait dengan jasa yaitu: Improving SoC under AFAS, Supporting Research and Dialogue for Services, dan ASEAN Awareness Strategy for Services Liberalisation berkenaan dengan tujuan, kebutuhan, kegiatan, dan output yang diharapkan. Untuk improving SoC under AFAS, disampaikan bahwa negosiasi antara ASEAN - Australia Development. Cooperation Program (AADCP) dan konsultan saat ini sedang dalam tahap pemberian persetujuan terhadap tambahan anggaran. Tujuan dari projek Supporting Research and Dialogue for Services meningkatkan pengetahuan dan pengertian dari isuisu jasa yang mempengaruhi AMS melalui kegiatan-kegiatan seperti: training/seminar, services forum, roundtable discussion, mini studies, discussion paper, information bulletin, conference, dan report. Sementara projek ASEAN Awareness Strategy for Services Liberalisation bertujuan membuat suatu pendekatan ASEAN dan model untuk services export promotion dalam konteks adanya kesempatan yang dihasilkan dari liberalisasi jasa ASEAN. Kegiatan yang akan dilakukan, antara lain: key issues paper, workshop/retreat package, retreat implementation, dan updated key issues paper. TA lainnya yang disampaikan Sekretariat ASEAN adalah pembuatan handbook mengenai panduan dan aturan-aturan yang terkait di tiap Mutual Recognition Arrangement (MRA) di bawah business services working group yaitu architect, engineering, accountancy, dan surveying.

Healthcare Services Sectoral Working Group (HSSWG)

Sebagaimana hasil pertemuan CCS ke-65, pertemuan HSSWG sepakat untuk menyusun Roadmap of the Implementation of the Three Healthcare Services MRA 2012-2015 (AJCCN, AJCCD, dan AJCCM) 2012-2015. Pertemuan sepakat bahwa heading di dalam kolom roadmap yang akan digunakan sebagai template oleh working group di sektor kesehatan adalah sebagai berikut: 1) Timeline; 2) Website (where the information updates can be accessed); 3) Remarks (it can be stated at which stage of implementation in progress or status of compliance or the reasons if the information is not available.


59

Terkait dengan mekanisme pendanaan dalam implementasi MRAs, pertemuan sepakat apabila dibutuhkan pendanaan secara khusus dalam melakukan implementasi MRAs akan didiskusikan dalam pertemuan-pertemuan AJCCs di waktu yang akan datang. Sekretariat ASEAN menyampaikan mengenai project proposal on the “Implementation Plan to Operationalise ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRAs)” yang telah diendorsed pada pertemuan CCS 67. Project ini akan dibiayai oleh ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) dan perkembangan project ini akan menunggu hasil pertemuan AANZ-FTA yang akan dilaksanakan di Brunei Darussalam pada tanggal 8-10 Mei 2012. ASEAN Joint Coordinating Committee on Dental Practitioners (AJCCD)

Pertemuan membahas elemen-elemen dental roadmap for implementation of ASEAN MRA on Healthcare. Terkait dengan elemen registration and licensing, Indonesia menyampaikan bahwa untuk foreign dentist diwajibkan untuk melakukan registrasi di Konsil Kedokteran Indonesia sedangkan lisensi bekerja dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Selanjutnya Indonesia juga menyampaikan bahwa registrasi penuh hanya diberikan kepada local dentist sedangkan foreign dentist hanya diberikan temporary registration. Terkait dengan elemen standardise procedures, antara lain requirements for registration, licensing and recognition of qualifications, Indonesia menyampaikan bahwa sebaiknya tidak dilakukan standardisasi di antara AMS, namun cukup dilakukan dengan saling pengakuan saja, mengingat perbedaan yang diterapkan oleh masing-masing AMS. Selanjutnya mengenai elemen malpractice insurance, beberapa AMS termasuk Indonesia menyampaikan bahwa common practice saat ini di dalam negeri, malpractice insurance bukan mandatory namun bersifat volountary. Pertemuan menyepakati bahwa AMS dapat melakukan revisi dental roadmap for implementation of ASEAN MRA on Healthcare tersebut apabila diperlukan, dan dapat disampaikan kembali hasil revisinya kepada Sekretariat ASEAN.

60


Terkait dengan timeline penyampaian final roadmap dimaksud, Indonesia menyampaikan bahwa belum dapat menyampaikannya pada pertemuan AJCCD mendatang yang direncanakan pada bulan Juli 2012 di Thailand, mengingat masih diperlukan waktu untuk berkonsultasi dengan stakeholders. Pertemuan membahas mengenai content informasi yang akan di-publish pada masing-masing National Website AJCCD yaitu: List of Recognised Basic and Specialist Qualifications (foreign and local), Domestic Regulations, Dentist-Population Ratio, Entry Requirements, serta Ethical Code and Guidelines. ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioner (AJCCM)

Pertemuan membahas mengenai revisi dari template roadmap yang akan digunakan oleh AJCCM serta langkahlangkah yang dapat dilakukan guna memfasilitasi mobilisasi tenaga medis di kawasan ASEAN. Pertemuan sepakat langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam memfasilitasi mobilisasi tenaga medis di kawasan ASEAN adalah sebagai berikut: 1) Pertemuan sepakat agar Professional Medical Regulatory Authorities (PMRAs) dapat menerbitkan izin sementara bagi para tenaga medis profesional di ASEAN yang dapat digunakan untuk tujuan praktik dan pelatihan. Izin sementara yang diterbitkan oleh PMRAs akan tergantung kepada kriteria MRA yang digunakan dan peraturan domestik setiap AMS. 2) PMRAs diminta untuk dapat menyediakan daftar tenaga medis profesional yang telah mendapatkan izin sementara di negaranya masing-masing. 3) Informasi tersebut akan digunakan oleh AJCCM untuk dapat melakukan langkah-langkah fasilitasi mobilisasi tenaga medis profesional di ASEAN.

ASEAN Joint Coordinating Committee on Nursing (AJCCN)

Pertemuan membahas mengenai template dari Roadmap dan update dari Wesbite Nursing masing-masing AMS. Pertemuan sepakat bahwa website Nursingdari setiap AMS akan berisikan informasi sebagai berikut: 1) Core Competencies 2) Statistics 3) Nurses/Midwifery Act 4) Recognised Institutions 5) Guidelines on Accreditation of Programmes/Curriculum 6) Standards of Practice/Code of Professional Conduct


61

Business Services Sectoral Working Group (BSSWG)

Pertemuan BSSWG menyambut baik hampir selesainya kompilasi dari peraturan dan lisensi dari sektor-sektor di jasa profesional, yang selanjutnya akan dikompilasi dalam Handbook on Core Competencies and Domestic Regulations in Architecture, Accounting and Surveying Services. Proyek handbook tersebut saat ini sedang dalam proses tender, dalam proses tender sebelumnya sudah ada perusahaan dari Indonesia dan Filipina yang ikut serta, namun karena dianggap kurang memuaskan, tender terkait handbook dimaksud akan dilakukan kembali. Pertemuan juga mencatat paparan dari Malaysia terkait dengan MRA on Urban Planning. Beberapa AMS menyampaikan tanggapan terhadap paparan Malaysia dan menyatakan bahwa urban planning adalah isu yang penting. Namun demikian, mengingat bahwa proses implementasi MRAs yang sudah ada saat ini masih belum selesai, pertemuan sepakat agar AMS dapat fokus dalam pelaksaan dari MRAs yang sudah ada terlebih dahulu. Malaysia menyampaikan bahwa saat ini sedang menyusun proposal mengenai MRA on Urban Planning yang akan disampaikan pada pertemuan BSSWG berikutnya.

MRA on Engineering

Pertemuan mencatat bahwa sampai dengan saat ini jumlah ASEAN Chartered Professional Engineer (ACPE) Registered sebanyak 490 orang (99 dari Indonesia, 149 dari Malaysia, 186 dari Singapura, dan 56 dari Vietnam). Pertemuan kembali membahas mengenai penyelenggaraan 2nd ACPECC Roundtable pada CCS ke-70, yang direncanakan pada tanggal 9 Agustus 2012, namun apabila CCS ke 70 diselenggarakan di Bangkok. Thailand akan dibantu oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura dalam pelaksanaannya. Pertemuan menyepakati tema untuk pertemuan 2nd ACPECC Roundtable adalah opportunity and challenges for engineering and construction industry. Pertemuan menyepakati untuk melanjutkan pembahasan Roadmap and Implementation Plan of the MRA pada pertemuan MRA on Engineering mendatang.

MRA on Architectural Services

62

Pertemuan menyambut baik notifikasi dari Kamboja terkait keikutsertaannya dalam MRA on Architectural Services. Brunei Darussalam dalam pertemuan juga menginformasikan mengenai proses keikutsertaannya dalam MRA on Architectural Services saat ini sedang dalam proses akhir. Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode Juni 2012

Pertemuan mengharapkan peran serta Sekretariat ASEAN untuk dapat berkomunikasi dengan Myanmar mengenai keikutsertaan Myanmar dalam MRA on Architectural Services. Pertemuan melakukan diskusi lebih lanjut mengenai roadmap and implementation plan dan mempunyai pandangan bahwa roadmap and implementation plan dimaksud sebaiknya juga memuat mengenai aktivitas yang akan dilakukan serta hambatan dalam mencapai tujuan MRA on Architectural Services pada tahun 2015. Pertemuan juga menegaskan agar setiap AMS dapat menyelesaikan roadmap and implementation plan masing-masing dan menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN sebelum pertemuan berikutnya. Pertemuan juga sepakat bahwa ASEAN Architect Council harus dapat menyelesaikan MRA pada tahun 2015, sehingga pada tahun 2015 nanti hanya ASEAN Architect/Registered Foreign Architect yang dapat bekerja di kawasan ASEAN. Terkait dengan concept paper Malaysia terkait dengan ASEAN Architect Council Education Committee, Indonesia menyampaikan bahwa ada hal-hal di dalam paper dimaksud yang bukan merupakan area kerja dari Architect Council dan merupakan wewenang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pertemuan sepakat meminta Malaysia untuk melakukan amandemen terhadap paper tersebut guna didiskusikan lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. MRA on Accountancy

Pertemuan mencatat bahwa sampai dengan pertemuan CCS 68 di Siem Reap hanya Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, dan Vietnam yang sudah menyampaikan Matrix of the Country Requirements of the Professional Accountant and Practicing Public Accountants, dan untuk AMS lainnya agar dapat menyampaikan matriks tersebut sebelum pertemuan MRA on Accountancy mendatang. Pertemuan membahas mengenai kemungkinan dilaksanakannya ASEAN-wide MRA on Accountancy dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana berikut: 1) Recognition of ASEAN-wide individuals’ qualifications (instead of the current practice of recognition of professional bodies);


63

2) An individual needs to be certified and licensed in his/her own country before being considered for ASEAN-wide certification; 3) ASEAN-wide certified accountants may apply for licensure in other ASEAN Member States, subject to domestic regulation of the host countries; 4) For local licensing process, which may include examination of local laws and taxation requirements, there shall be a general discipline to standardise such process in the ASEAN-wide MRA. Pertemuan menyepakati agar Malaysia dapat menyusun first draft dari ASEAN wide qualifications dimaksud dan diharapkan dapat diselesaikan sebelum pertemuan MRA on Accountancy mendatang, sehingga AMS dapat melakukan konsultasi domestik mengenai first draft ASEAN wide qualifications tersebut. MRA on Land Surveying

Terkait dengan licensing and regulation rules for profesional surveying services, Indonesia menyampaikan bahwa saat ini telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, yang mengatur sistem lisensi dan regulasi untuk surveyor di Indonesia. Selanjutnya, sehubungan dengan adanya perubahan competent authority untuk jasa surveying di Indonesia, yang semula ditangani oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) dan saat ini telah ditransformasi menjadi Badan Informasi Geospasial, Indonesia akan menyampaikan official letter kepada Sekretaris Jenderal ASEAN mengenai transformasi dimaksud. Pertemuan menyepakati agar masing-masing AMS dapat meng-update daftar Licensing and Regulation Rules for Profesional Surveying Services. Kemudian, sebagaimana hasil pertemuan CCS 67 di Solo, Indonesia pada bulan Januari 2012, AMS sepakat membentuk cluster dalam upaya way forward untuk mengimplementasi MRA on Surveying. Pembentukan cluster tersebut didasarkan atas kemiripan regulations masing-masing AMS. Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura bergabung dalam Grup 1; Indonesia, Filipina, dan Thailand ke dalam Grup 2; sedangkan Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam bergabung ke dalam Grup 3.

64


Pertemuan sepakat untuk menunjuk koordinator pada masing-masing grup yaitu Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pertemuan sepakat agar pada pertemuan MRA on Surveying berikutnya, masing-masing koordinator dapat menyampaikan beberapa hal terkait dengan karakteristik setiap grup, berdasarkan licensing and regulations rules yang berlaku.


65

66


BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT A. Kendala dan Permasalahan Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Posisi Kerja Sama Perdagangan Multilateral

Rapat menyepakati bahwa salah satu langkah agar ekspor Indonesia untuk kayu dan produk kayu tidak terhambat oleh Illegal Logging Prohibition Bill 2011-Australia adalah perlunya pengakuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di dalamnya sehingga Indonesia tidak perlu khawatir akan hasil due dilligence yang akan dilakukan oleh Pemerintah Australia di pelabuhan terhadap produk ekspor Indonesia.

Pertemuan ke-4 ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area Joint Committee

Pertemuan ASEAN Australia-New Zealand menyetujui berbagai kesepakatan untuk dapat diselesaikan secara intersession, selain itu disepakatinya date line dalam menyelesaikan atau menyerahkan tindak lanjut dari kesepakatan dari Committee on Trade in Goods, Sub Committee Rules of Origin, Sub Committee Sanitary/Phytosanitary, Committee on Investment, dan Committee on Trade in Services. Oleh sebab itu to do list harus disusun dan ditindaklanjuti serta di-monitoring agar Indonesia menegakkan disiplin atas janji yang telah ditetapkan.

The 2nd Senior Economic Official Meeting for the Forty-Third ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meetings

Senior Economic Official Meeting (SEOM) sepakat bahwa Phnom Pehn Agenda merupakan pendalaman/penekanan pada program kerja yang ada, khususnya terkait dengan implementasi komitmen ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint menuju: AEC 2015, ASEAN Frameworks for Equitable Economic Development, dan Regional Economic Comprehensive Partnership. Oleh karena itu SEOM sepakat untuk menempuh upaya tambahan (double efforts) dalam mengimplementasikan komitmen AEC dengan titik berat pada key/priority measures.

Pertemuan APEC Committee on Trade and Investment ke-3

Anggota ekonomi APEC diharapkan dapat menyampaikan tanggapan baru atau revisi nominasi produk APEC Environmental Goods and Services (Egs) list sebelum tanggal 22 Juni 2012, dengan catatan anggota ekonomi masih dapat tetap memasukkan tanggapan mereka sesudah tanggal tersebut. Tanggapan tersebut dapat juga mencantumkan mengenai alasan satu ekonomi untuk mendukung nominasi suatu produk dalam APEC list.


67

B. Tindak Lanjut Penyelesaian Rapat Koordinasi Penyusunan Bahan Posisi Kerja Sama Perdagangan Multilateral

Ditjen KPI akan terus memantau perkembangan dan mengantisipasi Illegal Logging Prohibition Bill 2011Australia apabila tetap diberlakukan dan telah dinotifikasikan ke WTO. Selain itu akan terus memperjuangkan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) agar mendapat pengakuan perlakuan yang sama melalui pendekatan secara bilateral terlebih dahulu dan meningkatkan sikap pro aktif Indonesia kepada pihak-pihak pembuat kebijakan Bill tersebut sehingga diharapkan Indonesia tidak perlu mengangkat isu tersebut pada forum WTO mengingat proses akan membutuhkan waktu yang lama.

Pertemuan ke-4 ASEAN Australia-New Zealand Free Trade Area Joint Committee

Ditjen KPI akan segera mengadakan rapat untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ke-4 ASEAN AustraliaNew Zealand Free Trade Area Joint Committee, karena banyaknya isu yang harus direspons oleh Indonesia.

The 2nd Senior Economic Official Meeting for the Forty-Third ASEAN Economic Ministers Meeting and Related Meetings

Indonesia c.q. Kementerian Perdagangan perlu segera menyiapkan masukan bagi penyempurnaan laporan MidTerm Review (MTR) on AEC Blueprint paling lambat tanggal 28 Mei 2012 kepada Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), draft Work Plan for ASEAN Frameworks for Equitable Economic Development (AFEED) pada tanggal 22 Juni 2012 kepada Sekretariat ASEAN, dan draft project proposal dari ADBI tentang Implementation of AFEED pada tanggal 31 Mei 2012.

Pertemuan APEC Committee on Trade and Investment ke-3

Terkait pembahasan Environmental Goods and Services (Egs) List, Kementerian Perdagangan akan berkooordinasi dengan instansi serta stakeholders terkait guna melakukan kajian dan tanggapan terhadap nominasi produk dari anggota ekonomi yang telah diserahkan kepada APEC. Selain itu akan dicoba untuk mencapai kesepahaman dalam pembuatan daftar produk EGs tersebut.

68


BAB III PENUTUP

Kesimpulan umum

Selama bulan Mei 2012, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional telah berpartisipasi dalam berbagai perundingan baik di forum multilateral, regional, dan bilateral. Dari perundingan tersebut diperoleh beberapa hasil kesepakatan, yaitu: Summary of Decisions, Report of Meeting, dan Joint Statement. Sementara itu sebagian perundingan lainnya sedang dalam proses pembahasan. Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional menyadari adanya kendala-kendala dalam mencapai kesepakatan kerja sama perdagangan internasional dalam berbagai perundingan internasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal-hal yang belum optimal dilaksanakan pada bulan ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan. Sedangkan hal-hal yang harus ditindaklanjuti menjadi catatan untuk pelaksanaan kinerja pada bulan berikutnya oleh unit terkait.


69

DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 KATA PENGANTAR... 3 RINGKASAN EKSEKUTIF... 5 DAFTAR GAMBAR... 9

Recommend Documents