DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 KATA PENGANTAR... 3 RINGKASAN EKSEKUTIF... 4 DAFTAR GAMBAR... 7

DITERBITKAN OLEH : DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL DITJEN KPI / LB / 31 / IV / 2012

DAFTAR ISI DAFTAR ISI....………………………………………...………………………………………............................. KATA PENGANTAR.......................................................................................................... RINGKASAN EKSEKUTIF...……………………….......…………………………………….......................... DAFTAR GAMBAR...........................................................................................................

1 3 4 7

BAB I

KINERJA…………....……...................................................................................... A. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Multilateral............................ 1. Sidang United Nations Conference on Trade and Development XIII...... 2. Sidang Dispute Settlement Body - WTO................................................

8 8 8 15

B.

16 16 22 23

C.

Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan ASEAN ….………………….………….. 1. Pertemuan ASEAN Economic Community Council ke-7.……….................. 2. Pertemuan AEM–EU Trade Commissioner Consultation ke-11......... 3. ASEAN-China FTA Joint Committee................................................. 4. ASEAN Preparatory Meeting of the RCEP Working Group on Trade in Goods.............................................................................................. 5. ASEAN Road Show to Japan............................................................... 6. Pertemuan the 56th ASEAN Coordinating Committee on Investment

29 31 33

Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya.................................................................................... 36 1. Pertemuan APEC Committee on Trade and Investment ke-2............ 36 2. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham International Rubber Consortium Limited............................................................................ 41

D. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Bilateral.................................... 1. The 4th Round of negotiation Indonesia-EFTA Comprehensive Partnership Agreement...................................................................... 2. Foreign Investment Promotion and Protection Agreement Putaran IX Indonesia – Kanada........................................................................ 3. Penandatanganan Protokol Impor Sarang Burung Walet RI-RRT dan Pertemuan Tim Teknis Standard of Procedures Sarang Burung Walet.................................................................................................. 4. Sidang Komisi Bersama ke-9 antara Indonesia - Arab Saudi..............

42

E.

54 54 63 66

Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Jasa.................................................. 1. Working Group on Trade in Service IE-CEPA....................................... 2. Pertemuan APEC Group on Services ke-48......................................... 3. UNCTAD Global Services Forum.........................................................

Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode April 2012

42 44

48 50

1

F.

Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional............................................................................................ 71 Sosialisasi Hasil-Hasil Kesepakatan Kerja Sama Perdagangan Internasional di Provinsi Gorontalo.............................................................. 71

BAB II

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT......……………....................................... 73 A. Kendala dan Permasalahan….……………………………………………....................... 73 B. Tindak Lanjut Penyelesaian…..……………………………………………………………….. 74

BAB III

PENUTUP…..………………………………………………………………………………………………. 76


2

KATA PENGANTAR Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional merupakan uraian pelaksanaan kegiatan dari tugas dan fungsi Direktorat-direktorat dan Sekretariat di lingkungan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional, yang terdiri dari rangkuman pertemuan, sidang dan kerja sama di fora Multilateral, ASEAN, APEC dan Organisasi Internasional Lainnya, Bilateral, serta Perundingan Perdagangan Jasa setiap bulan baik di dalam maupun di luar negeri. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan laporan bulanan ini adalah untuk memberikan masukan dan informasi kepada unit-unit terkait Kementerian Perdagangan, dan sebagai wahana koordinasi dalam melaksanakan tugas lebih lanjut. Selain itu, kami harapkan Laporan Bulanan Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional ini, dapat memberikan gambaran yang jelas dan lebih rinci mengenai kinerja operasional Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional. Akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sejak penyusunan hingga penerbitan laporan bulanan ini. Terima kasih.

Jakarta,

April 2012

DIREKTORAT JENDERAL KPI


3

RINGKASAN EKSEKUTIF

Beberapa kegiatan penting yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional pada bulan April 2012, antara lain:  Sidang United Nations Conference on Trade and Development XIII Sidang UNCTAD XIII merupakan agenda Konferensi Tingkat Menteri yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali. Sidang UNCTAD XIII beragendakan rangkaian sidang dan sesi baik formal maupun informal yang membahas berbagai isu terkait dengan perdagangan dan pembangunan.  Sidang Dispute Settlement Body - WTO Dispute Settlement Body – WTO memutuskan mengadopsi Panel dan Appellate Body Report United States-Measures Affecting the Production and Sales of Clove Cigarettes. Dengan keputusan tersebut, maka Pemerintah Amerika Serikat harus melaksanakan rekomendasi yang tertuang dalam Appellate Body Report.  Pertemuan ASEAN Economic Community Council ke-7 Pertemuan tersebut membahas perkembangan implementasi AEC Blueprint yang telah berlangsung sejak 1 Januari 2008. Para Menteri sepakat masing-masing negara anggota akan melakukan upaya khusus untuk memenuhi implementasi tersebut dengan memanfaatkan beberapa fasilitas yang dapat menjaga beberapa subsektor sensitif agar target penyelesaian sisa dua paket pada tahun 2015 dapat dicapai. Selain itu, para Menteri juga bertukar pikiran mengenai perkembangan perekonomian regional dan global serta implikasinya terhadap ASEAN.  Pertemuan AEM–EU Trade Commissioner Consultation ke-11 Dalam pembahasan isu pembentukan ASEAN-EU FTA, kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan karena memiliki pendekatan yang berbeda. Pihak EU menegaskan bahwa pendekatan bilateral sengaja digunakan sebagai building-block menuju ASEAN-EU FTA, sementara ASEAN konsisten pada posisi region-to-region.  ASEAN-China FTA Joint Committee Pertemuan difokuskan pada isu-isu: (i) Implementasi ASEAN-China FTA – Persetujuan Perdagangan Barang; (ii) Working Group Rules of Origin; (iii) Ad-hoc Custom Procedures dan Trade Facilitation; serta (iv) Working Group Economic Cooperation.  ASEAN Preparatory Meeting of the RCEP Working Group on Trade in Goods Secara prinsip pertemuan sepakat atas proposal yang disampaikan oleh ASEAN Sekretariat tentang Work Program of the RCEP WGTIG. Pertemuan sepakat untuk mengadopsi Terms of Reference RCEP WGTIG bersama dengan ASEAN’s FTA Partners pada pertemuan RCEP WGTIG pada bulan Juni 2012. Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode April 2012

4

 ASEAN Road Show to Japan Sejumlah capaian dan rencana untuk terus memperkuat kerja sama antara ASEAN dengan Jepang telah dicapai, antara lain: (i) meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi terhadap Regional Architecture; (ii) memperkuat hubungan kerja sama ekonomi strategis melalui penyusunan ASEAN‐Japan 10 years Strategic Economic Cooperation Roadmap; dan (iii) membentuk Disaster Resilient Society di kawasan Asia Timur.  Pertemuan the 56th ASEAN Coordinating Committee on Investment Agenda terpenting dari pertemuan ini adalah: (i) Implementation of ASEAN Comprehensive Investment Agreement; (ii) Analytical Support for Investment Policy Analysis; (iii) Cross Sectoral Cooperation; dan (iv) ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership.  Pertemuan APEC Committee on Trade and Investment ke-2 Beberapa isu yang dibahas adalah: (i) Support for the Multilateral Trading System; (ii) Bogor Goals Review Process; (iii) Exploring an Free Trade Area of the Asia- Pacific; (iv) Next Generation Trade and Investment Issues; (v) Environmental Goods and Services/Green Growth; dan (vi) Contribution to Establishing Reliable Supply-chains.  Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham International Rubber Consortium Limited Pada Rapat Umum Tahunan kali ini CEO IRCo menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan IRCo selama tahun 2011 dan Rapat Umum Tahunan mengesahkan laporan tersebut serta menyepakati rencana program kegiatan IRCo tahun 2012.  The 4th Round of negotiation Indonesia-EFTA Comprehensive Partnership Agreement Putaran Perundingan Ke-4 IE-CEPA berlangsung dengan lancar serta konstruktif dan mencatat kemajuan berarti, meskipun belum terkristalisasi menjadi satu kesepakatan. Dari sembilan Kelompok Kerja (Pokja) yang dirundingkan, terdapat beberapa yang dirundingkan secara alot dan hati-hati, yaitu: Pokja Perdagangan Barang, Pokja Perdagangan Jasa, dan Pokja Investasi.  Foreign Investment Promotion and Protection Agreement Putaran IX Indonesia – Kanada Negosiasi FIPA IX mencatat kemajuan dalam draft text yang telah disepakati, namun masih terdapat perbedaan pendapat yang signifikan terutama terkait portfolio investment dan Art. 2 para. 5 tentang keterkaitan komitmen dalam FIPA dengan General Agreement on Trade in Services (GATS) untuk kebijakan dalam sektor jasa.  Penandatanganan Protokol Impor Sarang Burung Walet RI-RRT dan Pertemuan Tim Teknis Standard of Procedures (SOP) Sarang Burung Walet Tujuan rangkaian kegiatan ini adalah agar produk Sarang Burung Walet Indonesia dapat masuk secara langsung ke pasar RRT. Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode April 2012

5

 Sidang Komisi Bersama ke-9 antara Indonesia - Arab Saudi Kedua pihak sepakat untuk mengaktifkan kembali Indonesian-Saudi Business Council dan masing-masing akan menugaskan 10 perwakilan pengusaha, berdasarkan draft Agreement on the Establishment of the Joint Business Council between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Saudi Arabia yang disampaikan oleh Kamar Dagang Indonesia kepada Kamar Dagang Arab Saudi.  Working Group on Trade in Service IE-CEPA Kedua pihak melakukan pembahasan pending issues terutama yang berkaitan dengan core dan important issues yang terdapat dalam Draft Text Chapter Trade in Services dan Annex on Financial Services, Tourism and Travel Related Services, Movement of Natural Person (MNP), Telecommunications Services, dan Maritime Transport and Related Services.  Pertemuan APEC Group on Services ke-48 Pertemuan membahas beberapa masalah dalam mencapai misi APEC terutama Group on Services work plan dalam menindaklanjuti prioritas APEC 2012.  UNCTAD Global Services Forum Tujuan diadakan forum adalah membahas bagaimana mendorong pengembangan sektor dan perdagangan jasa yang inklusif dan sustainable. Pada kesempatan tersebut juga didiskusikan mengenai kontribusi jasa pada pertumbuhan ekonomi, perdagangan, penciptaan lapangan kerja, serta strategi dan kebijakan untuk mendorong produktivitas dan kapasitas ekspor serta penghapusan hambatan ekspor jasa khususnya bagi Negara berkembang.  Sosialisasi Hasil-Hasil Kesepakatan Kerja Sama Perdagangan Internasional di Provinsi Gorontalo Dalam kegiatan sosialisasi dipaparkan empat topik, yaitu: (i) Perkembangan perundingan putaran Doha di fora Multilateral; (ii) ASEAN menuju MEA 2015: Perkembangan dan langkah menuju Indonesia berdaya saing tinggi; (iii) Kerja sama ekonomi komprehensif Indonesia (bilateral comprehensive economic partnership); dan (iv) Potensi Gorontalo dalam mendukung perdagangan internasional modern.


6

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Gambar 5 Gambar 6 Gambar 7 Gambar 8 Gambar 9 Gambar 10

UNCTAD XIII Plenary Meeting............................................................……....... UNCTAD XIII Round Table 3...................................................…………….……… Delegasi RI pada ASEAN Economic Community Council.............................................................................................................. Sesi Foto Bersama AEM – EU Consultations ……………………………............... Sesi Foto Bersama ASEAN Road Show to Japan........................................... APEC Committee on Trade and Investment.................................................. Putaran Perundingan ke-4 IE-CEPA................................................................ APEC Group on Services ke-48....................................................................... Global Services Forum.................................................................................... Pembicara dalam Sosialisasi di Provinsi Gorontalo......................................


8 11 16 22 33 36 42 63 70 71

7

BAB I KINERJA A. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Multilateral 1.

Sidang United Nations Conference on Trade and Development XIII Sidang UNCTAD XIII dilaksanakan pada tanggal 21-26 April 2012 di Doha, Qatar. Sidang UNCTAD XIII merupakan agenda Konferensi Tingkat Menteri yang dilaksanakan setiap empat tahun sekali. Sidang UNCTAD XIII beragendakan rangkaian sidang dan sesi baik formal maupun informal yang membahas berbagai isu terkait dengan perdagangan dan pembangunan.

Gambar 1. UNCTAD XIII Plenary Meeting

Special Session of the UN Inter-Agency Cluster on Trade and Productive Capacity, 21 April 2012

Sesi UN Inter-Agency Cluster on Trade and Productive Capacity diselenggarakan sebagai upaya inventarisasi pencapaian yang telah diraih UN Inter-Agency Cluster on Trade and Productive Capacity sejak diluncurkan tahun 2008. Cluster saat ini beranggotakan UNCTAD, UNIDO, FAO, ILO, UNCITRAL, ITC, WTO, UNDP, 5 (lima) Komisi Regional PBB, UNEP, dan UNDPS. Sejumlah pembicara menggarisbawahi tujuan utama dibentuknya Cluster, antara lain: memperkuat peran trade and productive capacities dalam bantuan teknis yang terintegrasi, dan mempererat koordinasi antar anggota Cluster. Mengingat keberagaman keanggotaan di dalamnya, keunggulan Cluster ini adalah kemampuan untuk memberikan solusi pembangunan secara sistemik terhadap berbagai tantangan yang ada.


8

Negara penerima bantuan kiranya dapat menilai dan mendesain bantuan teknis yang diinginkan sesuai kebutuhan masing-masing. Bantuan teknis yang bersifat tailor-made merupakan kunci pembangunan productive capacities dan meningkatkan daya saing Least Developed Countries (LDCs) di dunia Internasional. Beberapa project yang dapat menjadi contoh keberhasilan antara lain yang dilaksanakan di Laos, Tanzania, dan Asia Tengah. Untuk Aid for Trade, data terkini menunjukan peningkatan jumlah bantuan hingga mencapai lebih dari US$ 2 Miliar, naik 80% dari tahun 2002-2003. Lebih dari 40% bantuan tersebut diberikan ke kawasan Afrika, dan saat ini 97% Aid for Trade ditujukan bagi economic infrastructure, dan productive capacity building. Kedepannya, diharapkan Cluster dapat berperan dalam melakukan koordinasi untuk pemberian bantuan di tingkat regional dan subregional khususnya di wilayah Afrika untuk meningkatkan intra-trade negara-negara Afrika Panel Discussion; Trade and Poverty Reduction; The Missing Links, 22 April 2012

Diskusi panel ditujukan untuk melakukan identifikasi missing-links dalam hubungan antara perdaganganpengurangan kemiskinan, serta untuk berbagi pengalaman dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan. Dalam sharing experience, Menteri Perdagangan dan Industri Botswana menyampaikan pengalaman Botswana graduate dari LDC menjadi Middle Income Country. Terdapat tiga kunci keberhasilan yaitu: (i) stabilitas politik; (ii) ekonomi makro; dan (iii) perencanaan pembangunan. Botswana graduated dari LDC pada tahun 1994 di mana sebelumnya sangat tergantung dari bantuan asing. Selanjutnya, Secretary of State of Cambodia menyampaikan bahwa Kamboja masuk menjadi Anggota WTO pada tahun 2004, dan menjadi anggota ASEAN pada tahun 1999. Sejak tahun 2004, rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita mengalami kenaikan dan saat ini Pemerintah Kamboja mencanangkan untuk mengurangi angka kemiskinan 1% pertahun. Integrasi ke dunia Internasional merupakan faktor kunci, karena akan membuka kesempatan kerja khususnya di sektor manufaktur, pertanian, dan pariwisata. Tantangan ke depan yang akan dihadapi adalah bantuan luar negeri secara bertahap akan berkurang dan kehilangan hak atas Special and Differential Treatment (S&D) tertentu yang sebelumnya diberikan kepada Kamboja sebagai LDC.


9

Pembicara panel mengakui bahwa manfaat dari perdagangan tidak secara otomatis dirasakan sama oleh seluruh negara. Faktor lain yang mempengaruhi antara lain lemahnya transformasi struktural, kapasitas produktif yang rendah, dan penciptaan lapangan kerja produktif yang tidak maksimal. Botswana merupakan contoh yang baik, dan kamboja sedang dalam proses melakukan upaya dimaksud Namun demikian, hal ini tidak serta merta mengarah pada pengentasan kemiskinan, banyak LDC's khususnya produsen produk pertanian yang masih terperangkap dalam kemiskinan. Panel juga sepakat penting peran sektor swasta terkait penciptaan lapangan kerja, guna membebaskan LDC dari ketergantungan bantuan asing. High-level Meeting of the Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP), 23 April 2012

Pertemuan dihadiri oleh pejabat-pejabat senior negaranegara peserta GSTP dan ditujukan untuk meninjau kontribusi GSTP, khususnya Sao Paolo Round, guna lebih meningkatkan perdagangan inter-regional Selatan-Selatan. Pertemuan akan menginventarisasi perkembangan terkini status Protokol Sao Paolo Round, dan memberikan arahan atas implementasi hasil Sao Paolo Round. Beberapa hal penting yang diangkat atau dihasilkan para wakil negara peserta GSTP pada pertemuan dimaksud antara lain: 1) Berdasarkan fakta, perdagangan antar negara selatanselatan tumbuh sangat cepat. Hal yang sama kiranya dapat lebih ditingkatkan di antara negara peserta GSTP sebagai bentuk kerja sama Selatan-Selatan. 2) Negara penandatangan hasil Sao Paolo Round harus mempercepat proses ratifikasi atau menyelesaikan internal procedure terkait implementasi hasil perundingan tersebut. 3) Mendorong agar peserta GSTP lainnya yang tidak menandatangani hasil akhir Sao Paolo Round untuk dapat melakukan aksesi terhadap Protokol Sao Paolo Round. 4) Mendorong agar peserta GSTP lainnya yang tidak menandatangani hasil akhir Sao Paolo Round untuk dapat melakukan aksesi terhadap Protokol Sao Paolo Round. 5) Perlu pembahasan dan penyelesaian untuk isu Rules of Origin. 6) Menyepakati Joint Communique.


10

Indonesia saat ini masih dalam proses penyempurnaan dokumen untuk meratifikasi Final Act Embodying the Results of the Sao Paolo Round. Proses dimaksud telah berjalan sejak tahun 2011. Indonesia telah menyampaikan Offer List Product sejumlah 4643 produk (4 produk kehutanan, 117 produk pertanian, 114 produk perikanan, 72 produk obat dan makanan, 118 produk terkait sektor sumber daya mineral, dan 4160 produk industri).

Gambar 2. UNCTAD XIII Round Table 3

Round Table Discussion: Strengthening All Forms of Cooperation and Partnership for Trade and Development, Including North-South, South-South and Triangular Cooperation, 24 April 2012

Diskusi dihadiri oleh sejumlah Menteri, dan pejabat tinggi negara ataupun organisasi internasional. Dalam sambutannya, Sekjen UNCTAD memberikan sorotan atas beberapa hal antara lain: 1) Perkembangan putaran Doha yang stagnan. Sekjen UNCTAD mengkritisi tuntutan negara maju yang meminta emerging economies memberikan kontribusi lebih dalam perundingan. Sebagai emerging economies bukan berarti mereka telah emerged, pertumbuhan ekonomi memang tinggi namun dari sisi lain seperti GDP, tingkat kemiskinan, dan lain-lain masih jauh tertinggal dari negara maju. Semua pihak diminta harus melihat fakta ini. 2) Maraknya Regional Trade Agreement (RTA) khususnya Trans-Pasific Partnership (TPP). Sekjen UNCTAD menilai bahwa perjanjian ini telah surpass Perundingan Doha dalam berbagai hal seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan lain-lain. Semua pihak diminta untuk dapat melakukan analisis atas hal ini mengingat dilakukan di luar kerangka WTO. 3) Kerja sama antarnegara berkembang harus ditingkatkan, mereka dapat saling belajar satu sama lain termasuk di bidang pertanian.


11

Para pembicara kemudian berbagi pandangan terkait beberapa hal penting antara lain: 1) Global Value Chain: beberapa pembicara memandang Regional dan Global Value Chain memiliki nilai cukup penting karena negara berkembang memiliki peluang di dalamnya. Sebagian pembicara menganggap perlunya membahas isu-isu yang telah ada saja dan tidak perlu ada pembahasan isu-isu baru. Hambatan negara berkembang dalam Global Value Chain adalah unfair trade khususnya dalam sektor pertanian di mana produk Negara berkembang tidak dapat berkompetisi dengan sehat karena subsidi negara maju. 2) Integrasi Regional: Integrasi regional dipandang penting untuk dapat memajukan pembangunan dan tidak harus terbatas pada penurunan tarif (perdagangan) melainkan juga mencakup contohnya infrastuktur. Fakta saat ini negara kawasan afrika telah memiliki banyak RTA, namun RTA atau yang kini populer dengan adanya istilah Economic Partnership Agreement (EPA) harus memiliki jiwa pembangunan agar dapat win-win. 3) Multilateralisme-WTO: Pembicara dari sektor swasta mengkritisi keadaan saat ini, diharapkan agar melakukan revisit atas: single undertaking, perlunya paradigma baru, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, Non Tariff Measures (NTM's), dan istilah negara maju dan berkembang dengan mengacu istilah emerging economies. Panel Discussion: Reflections on the International Trading System and Inclusive Development, 24 April 2012

Diskusi dihadiri oleh sejumlah Menteri, dan pejabat tinggi negara ataupun organisasi internasional untuk berbagi pandangan khususnya terkait sistem perdagangan internasional. Direktur Jenderal WTO menyampaikan bahwa perkembangan perdagangan internasional saat ini menunjukkan banyak negara dapat memanfaatkan/mencapai economic of scale sehingga terintegrasi dengan baik ke dunia internasional. Mereka tidak perlu memproduksi keseluruhan barang (finished goods) namun cukup memproduksi bagian atau komponen tertentu (intermediaries goods) untuk dapat penetrasi ke pasar internasional. Contoh yang diangkat oleh Direktur Jenderal WTO adalah negara di kawasan Asia Tenggara, di mana mereka umumnya tidak memiliki national brand namun share perdagangan internasionalnya menunjukkan angka yang baik.


12

Terkait multilateralisme, menjawab kritik terhadap perlunya perubahan Multilateral Trading System-WTO (MTS), Dirjen WTO berpandangan bahwa MTS tidak perlu direformasi. WTO memiliki resources yang baik seperti sistem, aturan, expertise. Permasalahan yang ada saat ini lebih kepada faktor politis dari negara anggota, di mana konstituen domestik tidak ingin membuka pasar dan keinginan atas better playing field. Beberapa pembicara kembali mengkritisi isu Global Value Chain, isu ini dipandang tidak perlu diangkat karena Global Value Chain sudah ada sejak dulu. Perilaku bisnis secara otomatis akan mencari lokasi yang lebih memiliki nilai ekonomis bagi produksi produknya. Pertanyaan kritis atas isu ini adalah dimanakah posisi negara berkembang? Sudah dapat terlihat bahwa posisi negara berkembang berada pada rantai terendah atau sebagai penyedia bahan mentah saja. Oleh karenanya, perlu dilakukan analisis lebih jauh mengenai isu Global Value Chain ini. Berbicara mengenai development bagi negara berkembang tidak terlepas dari sektor pertanian. Pada sektor ini, produk negara berkembang sudah kompetitif namun harus menghadapi kompetisi tidak adil karena subsidi, tindakan sanitary and phytosanitary, dan lain-lain khususnya yang diterapkan negara maju. Oleh karena itu, WTO diminta untuk tidak melupakan isu pertanian dan jangan mengangkat isu-isu baru dan dibawa ke forum lain seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Civil Society Forum: The WTO and Development: Balance and the Way Forward, 25 April 2012

The WTO and Development: Balance and the Way Forward merupakan forum yang diadakan oleh civil society untuk membahas perkembangan terkini perundingan Putaran Doha-WTO. Dubes Afrika Selatan untuk WTO menyampaikan topik "Is the Doha Round dead?", karena pembahasan mengenai kelanjutan Putaran Doha sepertinya sudah tidak menjadi agenda di berbagai forum pertemuan internasional, termasuk pada G-20 Trade Ministerial Meeting, 18-20 April 2012 di Meksiko. Dubes Afrika Selatan untuk WTO menyoroti tuntutan negara maju khususnya Amerika Serikat (AS) yang menginginkan emerging countries memberikan konsesi lebih karena pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Di sisi lain, posisi AS dalam perundingan sangat defensif di seluruh isu perundingan. Dubes Afrika Selatan untuk WTO menambahkan, saat ini negara maju


13

tidak ingin menyepakati perundingan bila tetap menggunakan Single Undertaking. Hal ini dilengkapi dengan upaya mengangkat isu-isu baru untuk dibahas ataupun mencari jalan keluar di luar mandat Doha bahkan di luar kerangka WTO, termasuk terkait isu plurilateralisme. Dubes Afrika Selatan untuk WTO menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijadikan patokan tingkat development. Angka GDP perkapita masih sangat rendah dan gap pendapatan perkapita di negara berkembang, bahkan termasuk di emerging economies, jika dibandingkan dengan negara maju semakin hari semakin besar. Penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa negara berkembang saat ini telah memberikan komitmen yang lebih besar dalam akses pasar dibandingkan dengan komitmen yang ada pada putaran perundingan sebelumnya (negara berkembang+negara maju). Pembicara dari South Gentre menceritakan dan mengkritisi historical background perundingan WTO termasuk lahirnya Putaran Doha. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara Iain: 1) Fokus kembali pada special and differential; 2) Untuk subsidi harus dihapuskan; 3) Untuk RTA di mana tidak ada klausul special and differential, harus dilakukan review; 4) Tidak perlu adanya pembahasan isu-isu baru; 5) Tidak perlu pembahasan isu-isu perubahan iklim dan lingkungan; 6) Untuk Hak Kekayaan Intelektual, perlu banyak dilakukan review termasuk terkait disclosure requirement permohonan paten; 7) Perlu adanya kemauan untuk me-review aturan mengenai tindakan unilateral. Hal ini terkait dengan upaya menaikkan tarif dengan alasan lingkungan; 8) Pembangunan tidak secara otomatis tercapai melalui trade & investment, di mana harus diatur properly baru dapat memberikan manfaat.


14

2. Sidang Dispute Settlement Body - WTO Melalui sidang Dispute Settlement Body (DSB) - WTO, pada tanggal 24 April 2012 di Jenewa, DSB memutuskan mengadopsi Panel dan Appellate Body Report United States-Measures Affecting the Production and Sales of Clove Cigarettes. Dengan keputusan tersebut, maka Pemerintah Amerika Serikat harus melaksanakan rekomendasi yang tertuang dalam Appellate Body Report. Berdasarkan Pasal 21 Dispute Settlement Understanding (DSD), pihak yang harus menjalankan rekomendasi Panel atau Appellate Body (AB) wajib menginformasikan DSB mengenai keinginan atau perkembangan pengimplementasian rekomendasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak diadopsinya laporan panel maupun laporan Appellate Body WTO. Oleh karena itu pihak terkait, diharapkan paling lambat tanggal 24 Mei 2012, harus menginformasikan kepada WTO Reasonable Periods of Time (RPT) yang dibutuhkan dalam melaksanakan rekomendasi AB tersebut untuk mendapatkan persetujuan DSB. Apabila RPT yang diajukan tidak disetujui DSB, berdasarkan Pasal 21.3(b) DSU, maka para pihak yang bersengketa dapat membuat kesepakatan mengenai RPT yang dibutuhkan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah dilakukannya adopsi. Apabila tidak tercapai kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa, berdasarkan Pasal 21.3(c) DSU, maka para pihak dapat membawa hal ini melalui arbitrase yang dilakukan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari setelah dilakukannya adopsi. Keputusan yang diambil arbitrator mengenai RPT yang dibutuhkan paling lambat 15 (lima belas) bulan setelah dilakukannya adopsi. Perwakilan Ditjen KPI telah melakukan komunikasi dengan Duane Layton, yang merupakan lawyer Indonesia, dalam kasus ini terkait RPT. Duane Layton memberikan usulan agar Indonesia memberikan waktu 6 sampai dengan 9 bulan sebagai RPT yang dibutuhkan pihak AS dalam melaksanakan rekomendasi AB. Menurut Duane Layton, pihak AS akan meminta waktu 18 (delapan belas) bulan, sebagai RPT dalam melaksanakan rekomendasi AB, dikarenakan proses pelaksanaan rekomendasi tersebut melibatkan Kongres AS sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Terkait hal ini, maka Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode April 2012

15

Duane mengusulkan agar Indonesia memberikan waktu maksimal 12 (dua belas) bulan bagi AS sebagai RPT dalam melaksanakan rekomendasi AB. Sementara itu berdasarkan pembicaraan dengan wakil industri rokok kretek Indonesia, saat ini sedang dilakukan assessment di Washington, DC oleh lobbyist industri rokok Indonesia mengenai kemungkinan langkah yang akan ditempuh pemerintah AS menindaklanjuti sidang DSB pada tanggal 24 April 2012. Assessment ini akan dikoordinasikan dengan Duane Layton, dan diperkirakan rekomendasi industri rokok kretek kepada Pemerintah Indonesia, c.q. Kementerian Perdagangan baru dapat disampaikan pada pertengahan bulan Mei 2012. B. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan ASEAN 1. Pertemuan ASEAN Economic Community Council ke-7 Pertemuan ASEAN Economic Community (AEC) Council ke-7 berlangsung pada tanggal 2 April 2012 sebagai rangkaian ASEAN Summit ke-20 yang berlangsung pada tanggal 3-4 April 2012 di Phnom Penh, Kamboja. Delegasi Indonesia pada pertemuan AEC Council ke-7 dipimpin oleh Menteri Perdagangan R.I. selaku Alternate AEC Council mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Gambar 3. Delegasi RI pada ASEAN Economic Community Council

 AEC Blueprint and Scorecard AEC Scorecard

Tingkat implementasi AEC Blueprint selama periode 20082011 tercatat pada angka 67,9%, dengan rincian 86,7% pada Tahap I (2008-2009) dan 54,6% pada Tahap II (20102011). Secara keseluruhan, dari total 277 langkah masih tersisa 89 langkah yang belum diselesaikan. Implementasi


16

tertinggi dicapai oleh Singapura (82,0%), terendah Myanmar (75,8%) sementara Indonesia 76,0% atau terendah kedua. Sejumlah langkah di empat pilar AEC Blueprint belum sepenuhnya dilaksanakan khususnya terkait dengan ratifikasi sejumlah perjanjian dan protokolnya, pemenuhan komitmen negara anggota, penyesuaian peraturan, penyelarasan kebijakan domestik dengan komitmen ASEAN, dan implementasi beberapa komitmen dalam fasilitasi perdagangan. Untuk Indonesia, keterlambatan terutama disebabkan oleh belum diratifikasinya sejumlah perjanjian dan protokol di sektor perhubungan. MTR-AEC Blueprint

Para Menteri juga menyambut baik laporan sementara Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) tentang “Mid-Term Review (MTR) of the AEC Blueprint Implementation”. Untuk penyempurnaan lebih lanjut, para Menteri meminta ERIA memperdalam kajiannya tentang ASEAN SME Development dan Way Forward: ASEAN SME Policy Index. Kajian ini diharapkan dapat diselesaikan dan dilaporkan pada Pertemuan AEC Council ke-8 pada bulan November 2012.  Sectoral Development Para Menteri juga membahas kemajuan kerja sama sektoral yakni: Trade in Services, Customs Integration, Transport Cooperation, Tourism Cooperation, Finance and Monetary Integration, Food Security, dan Energy Security.

Trade in Services

Pertemuan mencatat bahwa 7 (tujuh) Negara anggota ASEAN telah menyelesaikan komitmen ASEAN Framework Agreement of Services (AFAS) 8, sementara 3 (tiga) Negara lainnya yakni Laos, Filipina, dan Vietnam masih dalam tahap penyelesaian. Diharapkan AFAS 8 dan Agreement on Movement of Natural Person (MNP) dapat diselesaikan sebelum ASEAN Economic Ministers (AEM) Meeting ke-44 pada bulan Agustus 2012 agar perundingan AFAS 9 dapat segera dimulai. Pertemuan juga sepakat bahwa kerangka persetujuan jasa yang hanya sebatas framework (AFAS) perlu ditingkatkan legalitas hukumnya seperti halnya dengan ASEAN Investment Area (AIA) yang sudah ditransformasi menjadi ASEAN Comprehensive on Investment Agreement (ACIA) dan Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) menjadi ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA). Untuk mengantisipasi kesulitan dalam memenuhi 3 (tiga) sisa paket liberalisasi jasa yang telah disepakati oleh AEM


17

Retreat ke-18 menjadi 2 (dua) paket yaitu AFAS 9 dan 10, beberapa Negara anggota mengusulkan kemungkinan mereview level liberalisasi (thresholds) kedua paket tersebut dan memberikan kesempatan kepada Negara anggota untuk menggunakan instrumen fleksibilitas yang ada serta sedikit kelonggaran waktu. Customs Integration and Development

Pertemuan mencatat kemajuan dalam upaya memodernisasikan dan mengintegrasikan sistem kepabeanan ASEAN. Beberapa capaian penting adalah ditandatanganinya the new ASEAN Agreement on Customs oleh ASEAN Finance Ministers pada tanggal 30 April 2012, disahkannya desain ASEAN Single Window (ASW) pada bulan November 2011, dilaksanakannya pilot project yang melibatkan 7 National Single Window (NSW)-ASEAN yang akan menguji coba ATIGA-Form D dan ASEAN Customs Declaration Document (ACDD), serta dimplementasikannya ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2012 oleh 5 (lima) Negara anggota (Indonesia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Vietnam) sejak tanggal 1 Januari 2012.

Transport Cooperation

Beberapa capaian penting di bidang transportasi antara lain adalah: (i) ditandatanganinya ASEAN Multilateral Agreement on Air Services (AMAAS) dan 2 (dua) Protokol; (ii) diadopsinya Implementation Framework of ASEAN Single Aviation Market (ASAM) dan Roadmap ASAM; dan (iii) ditandatanganinya Protocol 6 on Railways Border and Interchange Stations of the AFAFGIT. Secara khusus AEC Council Chair menghimbau anggota untuk dapat meratifikasi seluruh persetujuan terkait ASEAN Open Sky secara tepat waktu agar manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh anggota ASEAN. Indonesia menyampaikan komitmennya untuk meratifikasi seluruh perjanjian di bidang transportasi secara bertahap sesuai dengan kesiapan di dalam negeri.

Tourism Cooperation

Selain mencatat pengesahan ASEAN Tourism Marketing Strategy (ATMS) 2012-2015 yang dilakukan pada bulan Januari 2012, pertemuan membahas sensitivitas rencana penerapan ASEAN Single Tourist Visa.

Finance and Monetary Integration

Pertemuan mencatat perkembangan ASEAN Infrastructure Fund (AIF) yang telah disahkan dan diluncurkan para Menteri Keuangan ASEAN pada tanggal 24 September 2011. AIF merupakan skema pembiayaan yang ditopang oleh kemitraan antara ASEAN dengan Asian Development Bank (ADB) dengan tujuan untuk menyediakan pembiayaan bagi negara-negara ASEAN dalam upaya membangun infrastruktur dan mempersempit kesenjangan


18

pembangunan infrastruktur (konektivitas fisik) di ASEAN. Dana awal AIF sebesar USD 485 juta dihimpun dari sembilan anggota ASEAN sebesar USD 335 juta dan ADB sebesar USD 150 juta. Indonesia menekankan agar penggunaan dana infrastruktur ini tidak semata-mata menggunakan pendekatan bankability tetapi juga kebutuhan khusus Negara anggota yang memerlukan pembangunan infrastruktur yang mendesak. Mengenai Chiang Mai Initiative Multilateralization, para Menteri sependapat mengenai perlunya peningkatan jumlah total komitmen keuangan sebesar dua kali lipat, yakni dari US$120 juta saat ini menjadi US$240 juta. Food and Energy Security

Pertemuan menyambut baik laporan kemajuan di bidang food security khususnya dengan telah ditandatanganinya ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR), ASEAN Food Security Information System (AFSIS) dan ASEAN Plus Three Comprehensive Strategy on Food Security and Bioenergy Development (APTCS-FSBD) oleh para Menteri AMAF Plus Three. Pertemuan juga mencatat perkembangan dan tantangan pelaksanaan ASEAN Power Grid (APG), dan Proyek Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP). Para Menteri menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi antara sektor terkait, pelaku usaha, LSM dan organisasi petani dalam upaya membangun ketahanan pangan dan energi negara anggota ASEAN.

ASEAN Connectivity

Saat ini tercatat Jepang dan China adalah 2 (dua) Negara Mitra yang telah menyampaikan komitmennya untuk mendukung implementasi Master Plan on ASEAN Connectiviy (MPAC), khususnya pengembangan transportasi maritim. Pertemuan juga mencatat rencana dukungan Asian Development Bank (ADB) dalam merealisasikan ASEAN Infrastructure Fund (AIF) untuk mendukung berbagai proyek infrastruktur. Indonesia menyarankan agar ASEAN Connectivity Coordinating Committee (ACCC) fokus pada proyek-proyek konektivitas yang memiliki high impacts dan membangun mekanisme komunikasi yang efektif yang dapat memperlancar koordinasi implementasi proyek-proyek tersebut. Indonesia juga menginformasikan tentang koordinasi reguler yang sudah terbangun di tingkat nasional antara NC dengan sektor terkait 3 (tiga) konektivitas dalam mensinergikan implementasi MPAC dengan Master Plan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).


19

Equitable Economic Development (EED)

Sehubungan dengan rencana implementasi ASEAN Framework for Equitable Economic Development (AFEED), pertemuan memandang bahwa suatu Program Kerja perlu dikembangkan untuk memandu dan merealisasikan AFEED. Masih terkait tindak lanjut, Indonesia menyampaikan rencananya untuk menyelenggarakan ASEAN Conference on Financial Inclusion pada tahun 2012 di Jakarta dan Filipina mengusulkan agar isu market access dapat dimasukkan dalam pembahasan forum financial inclusion atau implementasi AFEED.

Preparations for the 20th ASEAN Summit

Pertemuan mengesahkan draf laporan AEC Council to the 20th ASEAN Summit dan Economic Section of the Chairman’s Statement. Secara umum, substansi dasar dari dua dokumen ini adalah laporan kemajuan dan tantangan dalam memenuhi komitmen menuju AEC 2015 dan perkembangan kerja sama dengan Negara-negara Mitra. Selain melaporkan kemajuan yang dicapai dan tantangan yang dihadapi oleh sektoral, para Menteri secara khusus menggarisbawahi tentang telah mulai diberlakukannya ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) pada tanggal 29 Maret 2012. Dalam laporannya, AEC Council meminta arahan Leaders tentang pentingnya seluruh negara anggota melakukan sinkronisasi peraturan domestik dengan kesepakatan regional.

ASEAN 2030 Study

AEC Council membahas hasil studi Asian Development Bank Institute (ADBI) tentang “ASEAN 2030: Toward a Borderless Economic Community”. ADBI memaparkan proyeksi ASEAN pada tahun 2030 menjadi ASEAN RICH (rich, inclusive, competitive dan harmonious) dan langkahlangkah yang harus dilakukan ASEAN untuk mencapainya. Studi ini merekomendasikan ASEAN untuk melakukan berbagai reformasi kebijakan seperti: menciptakan kawasan yang bebas hambatan bagi arus barang, tenaga kerja, jasa dan modal, melaksanakan mutual recognition of standards, harmonisasi kebijakan, dan penguatan berbagai institusi ASEAN khususnya Sekretariat ASEAN. Para Menteri sepakat bahwa hasil studi tersebut akan dijadikan sebagai masukan bagi ASEAN dalam menyusun visi dan misi ASEAN Beyond 2015. Indonesia menyampaikan bahwa salah satu tantangan terbesar ASEAN menghadapi tahun 2030 adalah pemenuhan kebutuhan pangan dan energi, menghadapi lonjakan populasi kawasan. Oleh karenanya isu penguatan


20

ketahanan pangan dan energi di kawasan menjadi sangat penting dan merupakan faktor penentu bagi ASEAN untuk mencapai ASEAN RICH. Joint Meeting of ASEAN SOM, SEOM, dan SOCA

Untuk merespons usulan Timor Leste menjadi negara anggota ASEAN, ASEAN SOM, SEOM, dan SOCA yang telah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali pertemuan untuk membahas TOR of the ASEAN Coordinating Council Working Group (ACCWG). Pada pertemuan yang ke-3, ASEAN berhasil memfinalisasi TOR tersebut untuk dilaporkan ke ASEAN Community Council (ACC). ACCWG yang beranggotakan perwakilan dari 3 (tiga) pilar Komunitas ASEAN akan mulai melakukan pembahasan tentang berbagai aspek dan implikasi masuknya Timor Leste menjadi anggota ASEAN terhadap ASEAN di tiga pilar Komunitas ASEAN (Politik-Keamanan, Ekonomi dan SosialBudaya) serta menyiapkan proses aksesi Timor Leste ke ASEAN. SEOM pada pertemuan preparatory for AEC Council sepakat untuk melakukan kajian ekonomi implikasi masuknya Timor Leste menjadi anggota ASEAN.

ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

Para Menteri mencatat pembentukan working group on Trade in Good (WGTIG), Trade in Services and Investment. Filipina menyampaikan kekhawatirannya terhadap modalitas liberalisasi tarif 95% mengingat perbedaan level of development antara Negara anggota ASEAN. Pertemuan menugaskan WGTIG untuk mengkaji modalitas liberalisasi tarif dan template ASEAN lebih lanjut dengan memperhatikan prioritas dan tingkat sensitivitas masingmasing negara ASEAN. WGTIG juga ditugaskan untuk meninjau perkembangan AIFTA, menimbang tingkat kesulitan untuk melakukan sinkronisasi dengan RCEP mengingat India belum menyelesaikan komitmennya yang masih tertunda. Para Menteri sepakat bahwa negosiasi RCEP akan dilaksanakan akhir tahun 2012 dengan menegaskan Sentralitas ASEAN (ASEAN-led process). Pertemuan menunjuk Indonesia Coordinator perundingan RCEP.


sebagai

Country

21

2. Pertemuan AEM–EU Trade Commissioner Consultation ke-11 ASEAN-EU Consultations berlangsung di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 1 April 2012. Delegasi Indonesia pada AEM-EU Consultations dipimpin oleh Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kemendag, selaku Ketua SEOM Indonesia mewakili Menteri Perdagangan.

Gambar 4. Sesi Foto Bersama AEM – EU Consultations

Dari seluruh program kerja yang tertuang dalam ASEAN-EU Trade and Investment Work Programme 2011-2012, hanya program ASEAN-EU Sectoral Dialogue yang belum terlaksana. Menyikapi proposal EU untuk membentuk sectoral dialogue on Green Technology dan Trade Facilitation (TF), para Menteri sepakat agar Senior Economic Officials Meeting (SEOM) terlebih dahulu mengidentifikasi sektor prioritas yang akan menjadi fokus kegiatan lebih lanjut. ASEAN-EU FTA

Dalam pembahasan isu pembentukan ASEAN-EU FTA, kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan karena memiliki pendekatan yang berbeda. Pihak EU menegaskan bahwa pendekatan bilateral sengaja digunakan sebagai building-block menuju ASEAN-EU FTA, sementara ASEAN konsisten pada posisi region-to-region. Dalam kaitan ini, EU diperkirakan akan mengutamakan Negara anggota ASEAN yang membentuk critical mass kawasan melalui jalur bilateral. Implikasinya, hal ini dapat mengurangi relevansi ASEAN sebagai regional grouping yang menguntungkan dan memberi leverage tertentu bagi seluruh Negara anggota, terutama Less Developed Countries seperti CLMV. Sementara itu, ASEAN tidak memiliki mekanisme untuk membatasi hubungan bilateral negara anggota dengan external partners.


22

3. ASEAN-China FTA Joint Committee Rangkaian Pertemuan ASEAN-China FTA Joint Committee (ACFTA-JC) telah diselenggarakan di Nanning, China, pada tanggal 10 - 12 April 2012. Pertemuan dipimpin bersama oleh Director General Department of Trade Negotiations, Ministry of Commerce of Thailand (ASEAN) dan Deputy Director-General, Department of International Trade and Economic Affairs, Ministry of Commerce (China). Pertemuan dihadiri oleh delegasi seluruh negara anggota ACFTA (kecuali Myanmar) dan Sekretariat ASEAN. Highlights Pertemuan ke-14 ASEAN-China Summit

ASEAN Member States (AMS) dan China mencatat kesepakatan Chairman’s Statement of the 14th ASEANChina Summit yang telah diselenggarakan pada tanggal 18 November 2011 di Bali, Indonesia antara lain sebagai berikut : (i) Perkembangan kerja sama ekonomi antara ASEAN dan China; (ii) Peran aktif dari ACFTA Business Portal; (iii) Penandatanganan Protocol to Implement the Second Package of Specific Commitments Trade in Services; (iv) Pembentukan ASEAN - China Center di Beijing, China; dan (v) Perlunya meningkatkan kualitas dari Persetujuan ACFTA sebagai prioritas utama dari ACFTA-JC.

Legal Standing of the ACFTA Joint Committee

Pembentukan ACFTA-JC disepakati melalui penyusunan legal standing dalam bentuk Protocol to Amend sebagai transformasi dari ASEAN-China Trade Negotiating Committee (ACTNC) ke ACFTA-JC yang mempunyai tugas dan fungsi mengawasi, mengoordinasikan dan mengkaji implementasi dari berbagai Persetujuan yang berada di bawah payung Framework ASEAN-China, serta melakukan negosiasi, membentuk legal bodies dibawahnya, dan memberikan legal linkages persetujuan Perdagangan Barang, Perdagangan Jasa, Investasi, dan Dispute Settlement Mechanism. Pertemuan sepakat agar Sekretariat ASEAN menyusun Protocol berdasarkan draf awal dari Singapura dan Thailand serta disampaikan kepada China paling lambat akhir April 2012 untuk diverifikasi dan diharapkan dapat ditandatangani pada pertemuan AEM bulan Agustus 2012.  Implementasi ASEAN-China Perdagangan Barang

Review of the Sensitive List

FTA

–

Persetujuan

ASEAN Sekretariat menyampaikan analisisnya terhadap kinerja perdagangan ASEAN Member States (AMS) dan China untuk produk Sensitive List, namun demikian analisis tersebut dirasakan belum cukup maka masih diperlukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan data


23

perdagangan produk sensitive list dari China serta mempertimbangkan kemungkinan menerapkan reciprocal basis. Oleh karena itu, pertemuan sepakat agar semua pihak dapat menyampaikan data perdagangan tahun 20092011 (ekspor dan impor), tarif MFN tahun 2005, tarif MFN per 1 Januari 2012, dan jadwal penurunan tarif ACFTA dari tahun 2012 hingga tahun 2018. Agar hasil kajian tersebut lebih maksimal, maka pertemuan sepakat agar SEOM menyampaikan hasil tersebut pada pertemuan tingkat AEM tahun depan. General Exception (GE) Lists

Pertemuan mencatat bahwa seluruh AMS kecuali Myanmar telah menyampaikan justifikasinya untuk tetap mempertahankan GE List ACFTA. Terkait hal tersebut, China akan mempelajari lebih lanjut justifikasi yang telah disampaikan oleh ASEAN dan akan menanggapi pada pertemuan Joint Committee berikutnya.

Transposition of Tariff Reduction Schedules from HS 2007 to HS 2012

Pertemuan mencatat status penyelesaian yang berbeda oleh masing-masing AMS dalam transposisi jadwal penurunan tarif dari HS 2007 ke HS 2012, untuk Indonesia proses transposisi dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat. Dalam kaitan ini, AMS dan China sepakat untuk melakukan pertukaran tarif MFN berdasarkan HS 2012.

Implementation of Tariff Reduction

Brunei, Malaysia, Singapura, dan Vietnam telah menerbitkan Legal Enacment (LE) yang mengatur penurunan tarif sesuai komitmen per 1 Januari 2012. Pertemuan mencatat Indonesia dan Filipina telah menerbitkan LE yang mengatur penurunan tarif NT2 berdasarkan HS 2007, sedangkan penurunan tarif produk sensitif masih dalam proses internal. Terkait hal tersebut, China mengingatkan komitmen yang telah disepakati dan proses internal untuk Indonesia dan Filipina dapat segera diselesaikan. Indonesia akan segera menerbitkan LE berdasarkan HS 2012 sesuai komitmen Perjanjian ACFTA. Sekretariat ASEAN menyampaikan bahwa penerbitan LE dimaksud dapat dilakukan tanpa proses verifikasi oleh China terhadap transposisi HS 2007 ke HS 2012.

Persetujuan Perdagangan Jasa

Pertemuan mencatat bahwa dari 11 negara, baru 4 negara (China, Malaysia, Singapura, dan Vietnam) yang dapat mengimplementasikan Second Package of Specific Commitment under the Agreement on Trade in Services. Sedangkan beberapa ASEAN Member States (AMS) lainnya (Filipina, Laos, Kamboja, dan Brunei) diperkirakan akan selesai kurang dari empat bulan, sedangkan Thailand diperkirakan masih cukup lama karena harus mendapatkan persetujuan dari Parlemen. Sedangkan proses ratifikasi


24

Indonesia diperkirakan akan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan. Updates on Funding Economic Cooperation Projects

ASEAN kembali mempertanyakan kepada China mengenai lambannya proses persetujuan China atas beberapa proyek yang diajukan oleh ASEAN, dan meminta China dapat: (i) mengalokasikan prosentase tertentu/jumlah tertentu dari ASEAN-China Cooperation Fund (ACCF) khusus untuk membiayai proyek-proyek ASEAN-China (melalui mekanisme pembahasan di Committee of Permanent Representatives /CPR); atau (ii) mengalokasikan special fund untuk membiayai berbagai proposal proyek dalam kerangka ACFTA. China berjanji untuk menindaklanjuti hal tersebut dan pihaknya akan berusaha mencari kemungkinan sumber pendanaan alternatif. Pertemuan menyepakati agar membawa masalah ini ke Pertemuan ke-21 SEOM-MOFCOM pada bulan Mei 2012.

Hongkong Accession to the ACFTA

Berdasarkan hasil pertemuan SEOM 1/43, Sekretariat ASEAN diminta untuk melakukan studi analisis cost and benefits rencana aksesi Hongkong ke ACFTA. Pertemuan mencatat hasil studi dimaksud dapat selesai pada bulan Mei 2012 dan akan disampaikan oleh SEOM untuk diambil keputusan pada pertemuan AEM-MOFCOM bulan Juli 2012.  Working Group ROO

Status of ratification of the Second Protocol to Amend the Agreement on TIG and specimen of new Form E

Pertemuan mencatat bahwa seluruh AMS dan China telah menyelesaikan prosedur internal pengesahan Second Protocol Agreement on TIG dan dapat mengimplementasikan revisi Operational Certification Procedure (OCP) dan menerbitkan CO Form E yang terbaru.

Implementasi Transposisi Product Specific Rules (PSR)

ASEAN menyampaikan bahwa saat ini seluruh AMS kecuali Indonesia telah mengimplementasikan transposisi PSR HS 2007. Mengingat akan segera dilakukannya proses transposisi PSR dari HS 2007 ke HS 2012, China menyampaikan agar Indonesia dapat segera menyelesaikan prosedur internal transposisi PSR HS 2002 ke HS 2007 untuk menghindari terjadinya hambatan teknis implementasi ACFTA.

Review ACFTA ROO

ASEAN telah menyampaikan kepada China full package proposal yang mencakup legal text dan daftar PSR sebagai pengurangan atas general rule untuk amandemen aturan ROO (mengubah origin criteria “RVC 40%” menjadi “RVC 40% or CTH”), dengan PSR ATIGA dan elemen-elemen yang diusulkan pada ROO text ACFTA. Pertemuan mencatat bahwa berdasarkan hasil sementara konsultasi domestik


25

yang telah dilakukan China tidak menunjukan feedback yang baik dari beberapa stakeholders utamanya terkait penerapan keseluruhan tarif the co-equal dan alternative rule (RVC 40% or CTH). Terkait hal tersebut, China akan menyampaikan keseluruhan feedback yang diperoleh dari hasil konsultasi domestik secara inter-session sebelum pertemuan berikutnya. Selain itu, AMS turut diminta untuk menyampaikan tanggapan dan masukannya terkait alternatif usulan perubahan General Rule RVC 40% menjadi RVC 40% or CTH dan PSR ATIGA yang diusulkan. Transposition of the Product Specific Rules (PSRs) from HS 2007 to HS 2012

China akan menyampaikan proposal transposisi PSR HS 2007 ke HS 2012 kepada ASEAN. Diinformasikan pula berdasarkan versi HS 2012 akan ada 541 PSR HS 6 digit dimana sebelumnya sebanyak 527 PSR HS 6 digit. Pertemuan sepakat agar AMS dapat melakukan verifikasi PSRs dari HS 2007 ke HS 2012 dan menyampaikan pendapatnya sebelum akhir bulan Mei 2012.

Problem Implementasi

Pada pertemuan ini juga dilakukan konsultasi penyelesaian isu implementasi yang diangkat oleh beberapa negara ASEAN dan China antara lain: (i) Multiple Items Declared in the CO Form E exceeding the agreed number of items; (ii) Exporter’s Name in Box 1 of the CO Form E from the Exporting Party; (iii) Additional Documentary Requirement for the CO Form E Issued; (iv) Description of Products in CO Form E and Invoice; (v) Issuance of Form E prior to the date of shipment; (vi) Submission of updated specimen signatures in electronic copy; (vii) Implementation issues raised by China Customs; (viii) Compilation of the Implementation issues and decisions of the ACTNC WGROO; dan (ix) Contact Points for the ACFTA WGROO. Pertemuan sepakat bahwa untuk pembahasan terkait permasalahan implementasi yang disebabkan discrepancy dari peraturan OCP yang bersifat spesifik antara salah satu AMS dengan China dapat dibahas melalui pertemuan bilateral melalui contact points yang ada. Oleh karena itu diharapkan semua Pihak dapat mematuhi aturan yang ada dalam OCP agar Persetujuan ACFTA dapat dijalankan sesuai maksud dan tujuannya.

Monitoring Sheet

Terkait rencana memonitor implementasi Persetujuan ACFTA dalam rangka untuk mengetahui apakah Persetujuan ini memberikan dampak dan manfaat untuk para Pihak, pertemuan mencatat bahwa China akan menyampaikan format counter-proposal untuk pertukaran data dengan menggunakan monitoring sheet yang hanya mencantumkan jumlah total CO yang diterbitkan dan yang


26

diterima berdasarkan Top 10 products (total value dan total volume), sedangkan periode waktu pertukaran data akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Ad-hoc Custom Procedures dan Trade Facilitation (CPTF)

Pertemuan membahas Draft ACFTA Customs Procedures and Trade Facilitation Chapter sebagai proposal yang diajukan oleh China untuk nantinya menjadi chapter sebagai bagian dari ASEAN China TIG Agreement. Pertemuan mencapai kemajuan dengan telah sepakat pada Pasal 1 butir C dan Pasal 4 Butir 2. Pada pembahasan Pasal 10 (Advanced Rulling) dan Pasal 11 (Review and Appeal) AMS dan China perlu menyampaikan ke Sekretariat ASEAN mengenai aturan dan prosedur domestik terkait kedua pasal tersebut dengan tenggat waktu 30 Mei 2012. Namun masih terdapat beberapa pending matters atas artikel-artikel lainnya yang akan diselesaikan secara Normal Track sehingga tidak diperlukan adanya intersessionally meeting. Pending matters utama adalah keinginan China untuk membuat provision/article tentang komitmen administrasi pabean ASEAN maupun China untuk melakukan review atas risk management dan possible future review atas CPTF Chapter, yang menurut ASEAN Caucus provision tentang ke dua hal tersebut telah ada pada article lain (Article 4 paragraph 3 dan article tentang review agreement mengingat bahwa CPTF Chapter ini nantinya akan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari agreement/an integral part of the agreement). Pertemuan turut sepakat untuk menyampaikan updating focal points bagi CPTF.  Working Group Economic Cooperation (WGEC)

Portal Bisnis (PB) ASEAN - China

Terkait survei e-trade readiness, mengingat baru 4 (empat) AMS yaitu Malaysia, Filipina Singapura dan Thailand yang telah melakukan survei, maka pengelola PB ASEAN-China meminta paling sedikit 2 (dua) AMS lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam survei dimaksud sehingga pengelola Portal Bisnis dapat membuat laporan terkait e-trade readiness. Mengingat masih rendahnya awareness dari kalangan bisnis ASEAN dan China terhadap kehadiran Portal Bisnis ini maka ASEAN dan China diminta untuk lebih menggiatkan usahanya dalam mempromosikan Portal Bisnis tersebut.

Expert Group on ECommerce

Mengingat e-commerce ada di bawah kewenangan TELSOM Working Group 1 dan sudah tercakup dalam Plan of Action to implement the Beijing Declaration on ASEANChina ICT Cooperative Partnership for Common


27

Development, serta untuk menghindari adanya duplikasi dalam pembahasan e-commerce, maka ASEAN meminta China untuk melakukan koordinasi dengan badan terkait yang menangani ASEAN TELSOM guna mencari informasi yang lebih jelas mengenai e-commerce. Status/Perkembangan Proyek dalam WGEC

Untuk proyek usulan Indonesia yang dibahas pada pertemuan ini antara lain: (i) Proposal yang sudah disetujui dan mendapat pendanaan adalah Proposal Training of Trainers on Clean Technology and Energy Efficiency Practices in ASEAN Manufacturing Industry (Case Study Paper Industry) akan dilaksanakan di Bandung pada tanggal 24 – 30 Juni 2012; (ii) Proposal yang disetujui tapi pembiayaannya belum ada yaitu ASEAN-China SME Conference 2012 di Jababeka, Bekasi tanggal 2 – 3 Oktober 2012, namun mengingat sistem pendanaan bersifat cost sharing maka Indonesia meminta penundaan konferensi pada tahun 2013; dan (iii) Proposal yang ditolak pembiayaannya adalah Joint Research on Non-Wood for the ASEAN Pulp Substitute of Paper Industry (Indonesia/China) yang telah mendapatkan persetujuan dari WGEC dan CPR namun ditolak oleh China untuk dibiayai dengan alasan bahwa pengalaman China masih baru dalam hal teknologi non-wood pulp sehingga masih terlalu dini untuk melaksanakan proyek tersebut saat ini.

Preparation on ASEANChina Expo 2012 (ACExpo) and Forum on ASEAN-China FTA

China menyampaikan perkembangan pelaksanaan ASEANChina Expo 2012 tanggal 21-25 September 2012 di Nanning, RRT. Adapun tujuan utama Expo dimaksud adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama antar negara anggota ACFTA. Disampaikan pula bahwa sektor pameran bagi AMS diutamakan berasal dari sektor rubber, palm oil dan raw materials yang didukung dari sektorsektor lain produk pertanian, produk konsumsi, furniture, dan kerajinan. Sedangkan dari China akan diutamakan dari sektor machinery and equipment, electronic and electrical appliances, dan building materials. Terkait dengan pelaksanaan Forum on ASEAN-China FTA, pertemuan sepakat untuk memberikan masukan dan tanggapannya terkait topik pembahasan pada forum dimaksud kepada China sebelum akhir bulan Mei 2012.

Signing Arrangement of the Protocol Incorporationg the Chapters on SPS/TBT

Protokol untuk penambahan chapter on SPS/TBT dan CPTF dapat ditandatangani pada ASEAN Summit bulan November 2012. Namun mengingat chapter on CPTF masih dalam proses pembahasan maka pertemuan sepakat agar penandatangan protokol untuk chapter on SPS dan TBT dan chapter on CPTF dilakukan terpisah.


28

4. ASEAN Preparatory Meeting of the RCEP Working Group on Trade in Goods Pertemuan ASEAN Preparatory Meeting of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Working Group on Trade in Goods berlangsung pada tanggal 19-20 April 2012 di Singapura. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari seluruh anggota ASEAN kecuali Laos serta wakil dari Sekretariat ASEAN. Pertemuan mencatat laporan AEC Council kepada Leaders pada Pertemuan KTT ASEAN ke-20 di Phnom Penh Kamboja, tentang progress implementasi ASEAN Framework on Regional Comprehensive Economic Partnership sesuai mandat para Leaders pada KTT ASEAN ke-19 di Bali. Pertemuan bertukar pandangan tentang the Broad Outline and Implementation of the ASEAN Framework on Regional Comprehensive Economic Partnership sebagai dasar untuk melakukan scoping excercise dengan Dialogue Partners. Pertemuan menyampaikan kekhawatiran atas perbedaan yang dimiliki tiap negara ASEAN seperti tingkat sensitivitas, komitmen tarif dengan negara FTA, dan beberapa isu lain yang terkait dengan Rules of Origin yang masih menjadi pembahasan di internal ASEAN. Draft Template TIG

Pertemuan bertukar pandangan dan sepakat untuk merevisi draft template TIG dengan menambahkan beberapa elemen antara lain: (i) ASEAN Economic Operators (AEO) Program; (ii) advance rulings and single window; (iii) detailed elements in SPS and STRACAP seperti kemungkinan dilakukan MRA; dan (iv) the inclusion of trade remedies in lieu of safeguards measures. Pertemuan menyadari bahwa pembahasan template perlu dilakukan lebih detail sebelum didiskusikan dengan FTA Partners, namun karena waktu yang sangat terbatas maka pertemuan sepakat untuk melakukan konsultasi domestik dan menyampaikan masukannya kepada Sekretariat ASEAN paling lambat tanggal 30 April 2012. Lebih lanjut, pertemuan mengklarifikasikan bahwa template hanya untuk scoping excercise dan tidak digunakan untuk negosiasi dengan Dialogue Partners. Pertemuan mencatat bahwa penurunan dan eliminasi tarif dengan tingkat ambisi paling kurang 95% dari total tariff line dengan memberikan special and differential treatment untuk negara ASEAN dengan tambahan fleksibilitas untuk Least Developed Countries (LDCs). Sedangkan untuk modalitas liberalisasi tarif, pertemuan sepakat


29

menggunakan pendekatan klasifikasi tarif dalam Skema AJCEP karena lebih sederhana dan skema ini juga digunakan dalam kerja sama bilateral negara ASEAN dengan Jepang, dengan klasifikasi: (i) A – tariff elimination upon EIF of the agreement; (ii) B – tariff elimination by a certain year after EIF of the agreement; (iii) C – the base rate shall apply from EIF of the agreement; (iv) R – tariff reduction in accordance with agreed terms and conditions; dan (v) X – excluded from any tariff commitment. Pertemuan sepakat agar masing-masing negara melakukan analisis tarif yang disepakati saat ini dengan negara FTA partners dengan: (i) menentukan berapa persen tarif yang dapat diturunkan menjadi 0 persen pada saat RCEP Entry Into Force 1 Januari 2016; (ii) menyusun timeframe dalam mengeliminasi tarif suatu produk yang memerlukan penurunan tarif lebih lama; (iii) menggunakan base rate tariff saat ini dengan FTA Partners; (iv) menetapkan produk yang tidak termasuk dalam kategori penurunan tarif. Pertemuan sepakat untuk menyampaikan hasil analisis dan pengelompokan tarif ini ke Sekretariat ASEAN paling lambat tanggal 30 April 2012. Pertemuan bertukar pandangan kemungkinan akan terjadi perbedaan dalam penurunan dan penghapusan tarif di antara masing-masing negara anggota ASEAN, oleh sebab itu pertemuan berpandangan kemungkinan dilakukan pendekatan secara bilateral dengan FTA partners untuk mencapai single tariff reduction schedule. Special and Differential Treatment

Sehubungan dengan isu Special and Differential Treatment (S&D) pertemuan sepakat untuk meminta arahan SEOM tentang “additional flexibility” untuk menafsirkan apakah “additional flexibility” hanya diberikan kepada ASEAN LDC seperti yang tercantum dalam AEC Council Report atau berlaku bagi CLMV seperti yang tertuang dalam RCEP framework yang telah diadopsi oleh Leaders. Secara prinsip pertemuan sepakat atas proposal yang disampaikan oleh ASEAN Sekretariat tentang Work Program of the RCEP WGTIG. Namun karena banyaknya isu yang perlu didiskusikan lebih lanjut, maka disepakati WGTIG akan melakukan pertemuan kembali sebelum bertemu dengan ASEAN’s FTA Partners, yang rencananya akan dilaksanakan secara back-to-back dengan pertemuan CCA di Singapura pada akhir bulan Mei 2012. Pertemuan sepakat untuk mengadopsi Terms of Reference RCEP WGTIG bersama dengan ASEAN’s FTA Partners pada pertemuan RCEP WGTIG di bulan Juni 2012.


30

5. ASEAN Road Show to Japan ASEAN Road Show to Japan dilaksanakan pada tanggal 2528 April 2012, di kota Sendai dan Tokyo. Kegiatan ini dihadiri oleh Para Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) dan Sekretaris Jenderal ASEAN. Hasil Kunjungan di Sendai

Kegiatan diawali di Sendai pada tanggal 26 April 2012 dengan melakukan kunjungan lapangan ke pelabuhan Sendai dan ke fasilitas produksi satu perusahaan setempat yang terkena dampak bencana gempa Tohoku. Dari hasil kunjungan tersebut dapat diketahui bahwa proses recovery yang dilaksanakan oleh pemerintahan baik pusat ataupun daerah serta yang dilakukan pihak swasta berlangsung dengan cepat dan telah kembali memulihkan situasi perekonomian di wilayah tersebut. Dalam kunjungan di Sendai, diselenggarakan symposium yang dikoordinir oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA). Secara umum seluruh peserta memiliki kesamaan pandang mengenai perlunya penerapan Disaster Resilient Economy dalam rangka memperkuat dan memperdalam proses pemulihan ekonomi kawasan khususnya terkait supply-chain.

Hasil Kunjungan di Tokyo

Pada kunjungan di Tokyo, Para Menteri ASEAN melakukan kunjungan resmi (courtesy-call) ke Perdana Menteri Jepang, yang dalam sambutannya menegaskan dukungan dan rencana kerja sama Jepang dalam proses integrasi ekonomi yang lebih luas di kawasan termasuk di dalamnya realisasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Dalam kunjungan di Tokyo, para Menteri Ekonomi ASEAN berkesempatan melakukan pembahasan dan diskusi dengan berbagai elemen penting di Jepang seperti: 1) Pertemuan dengan anggota DIET (parlemen) Jepang, yang membahas pentingnya kerja sama UKM antara ASEAN dan Jepang, peningkatan konektivitas, peluang kerja sama sektor energi dan lingkungan, kebijakan integrasi ekonomi regional, serta berbagai kebijakan di tingkat nasional negara anggota ASEAN. 2) ASEAN Investment Forum, yang pada kesempatan tersebut Indonesia mewakili ASEAN dalam memaparkan “Overview of ASEAN Comprehensive Economic Partnership” (ACIA) untuk dapat dimanfaatkan secara optimal oleh investor Jepang.


31

3) FTA Symposium towards Economic Integration in ASEAN and East Asia, dengan fokus pembahasan pembentukan arsitektur Regional Economic Integration (REI). 4) Pertemuan dengan the Japan Section of the ASEANJapan Business Council menghasilkan beberapa catatan yaitu: (i) Mempercepat pembentukan RCEP yang telah disepakati pada KTT ASEAN; (ii) Mengembangkan konektivitas ASEAN yang terangkum dalam Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC); (iii) Mengembangkan kualitas ekonomi melalui UKM sebagai sumber pertumbuhan; dan (iv) Mempromosikan forum PublicPrivate Dialogue antara ASEAN dan Jepang. 5) Pada hari terakhir rangkaian kegiatan ASEAN Roadshow to Japan tanggal 28 April 2012, dilakukan ASEAN-Japan Public and Private Dialogue yang membahas pentingnya untuk segera menyusun ASEAN-Japan 10 Years Strategic Economic Cooperation Roadmap yang diharapkan dapat disepakati pada pertemuan ke-18 AEM-METI Consultations di bulan Agustus 2012. Informal AEM-METI Consultations

Para Menteri Ekonomi ASEAN pada sesi Informal AEMMETI Consultations yang dilaksanakan setelahnya, menyepakati beberapa area kerja sama yang perlu ditindaklanjuti pasca ASEAN Roadshow to Japan yaitu: 1) Meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi antara ASEAN dan Jepang melalui Regional Architecture yang berevolusi secara dinamis melalui: (i) promosi perdagangan; (ii) promosi investasi; (iii) promosi hasil kesepakatan FTAs/EPAs; dan (iv) peningkatan konektivitas melalui pembentukan AEC 2015. 2) Memperkuat hubungan kerja sama ekonomi strategis antara ASEAN dan Jepang melalui: (i) penyusunan ASEAN-Japan 10 Years Strategic Economic Cooperation Roadmap dengan visi meningkatkan dua kali lipat perdagangan yang saling menguntungkan melalui 5 (lima) area prioritas yaitu (i) trade and investment liberalization/facilitation, system harmonization, improvement of logistics and distribution networks, narrowing development gaps, dan promoting advanced industrial development; (ii) mendorong dialog antara pemerintah dengan pelaku usaha serta antar pelaku usaha ASEAN dan Jepang; (iii) mendukung program pengembangan UKM; dan (iv) kerja sama di sektor energi dan lingkungan.


32

3) Membentuk Disaster Resilient Society di kawasan Asia Timur melalui promosi jaringan manajemen pencegahan bencana, menugaskan ERIA untuk melanjutkan studi pemulihan bencana melalui perbaikan supply chain networks, dan meminta dukungan JICA untuk meningkatkan sistem manajemen bencana bagi masing-masing Negara Anggota ASEAN.

Gambar 5. Sesi Foto Bersama ASEAN Road Show to Japan

6. Pertemuan the 56th ASEAN Coordinating Committee on Investment Pertemuan the 56th ASEAN Coordinating Committee on Investment (CCI) diselenggarakan pada tanggal 25-27 April 2012 di Puerto Princesa City, Palawan, Filipina. Pertemuan dipimpin oleh Assistant Director, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Brunei Darussalam dan dihadiri oleh seluruh negara anggota ASEAN dan perwakilan Sekretariat ASEAN. Implementation of ACIA Pertemuan membahas rencana implementasi kegiatan tindak lanjut setelah diberlakukannya ACIA secara efektif (EIF) sejak tanggal 29 Maret 2012, antara lain adalah Investment Liberalization, serta Investment Promotion and Facilitation. Investment Liberalization

Pertemuan mencatat bahwa seluruh Negara anggota ASEAN telah menyelesaikan liberalisasi Temporary Exclusion List (TEL) kecuali Laos dan Thailand yang saat ini masih menunggu proses domestik di dalam negerinya. Sementara untuk Modalitas Penghapusan Hambatan/Peningkatan Liberalisasi Investasi, pertemuan kembali meminta seluruh Negara anggota untuk mulai mengidentifikasi dan melakukan konsultasi domestik terkait sektor-sektor yang akan ditingkatkan integrasinya (liberalisasi).


33

Pertemuan juga meminta seluruh Negara anggota menyampaikan update perkembangan iklim investasi di setiap Negara anggota ASEAN khususnya terkait reformasi dan peningkatan iklim investasi di bidang fasilitasi, promosi, dan liberalisasi untuk penyusunan laporan Peer Review pada Pertemuan AEM-AIA Council pada bulan Agustus 2012. AEC Scorecard

Pertemuan sepakat untuk menugaskan Sekretariat ASEAN untuk menyempurnakan daftar score card bidang investasi dengan mengacu pada Work Plan of CCI yang telah disahkan oleh AEM-AIA Council pada bulan Agustus 2011 agar dapat menggambarkan kemajuan yang dicapai oleh Negara anggota ASEAN.

Investment Promotion and Facilitation

Pertemuan membahas rencana penyelenggaraan ASEAN Investment Forum for the ASEAN Heads of the Investment Agencies (AHIA) ke-2 di Kamboja, serta ACIA Socialisation/Promotion Forum dan 2012 ASEAN Business Investment Summit (ABIS) yang akan diselenggarakan pada bulan November 2012 di sela-sela KTT ASEAN ke-21 di Phnom Penh, Kamboja.

Transparency and Other Pertemuan mendiskusikan beberapa program kerja yang Provisions harus dilakukan setelah entry into force of ACIA, antara lain terkait article 7 “prohibition of performance requirements”, article 21 “transparency”, dan annex 1 “approval in writing”. Terkait transparency, pertemuan meminta masing-masing Negara anggota menyampaikan update ketentuan baru yang mempunyai dampak terhadap implementasi ACIA. Analytical Support for Investment Policy Analysis

Pertemuan juga mendapat update dari Sekretariat ASEAN mengenai outline dari ASEAN Investment Report (AIR) 2012 yang mencakup beberapa isu yaitu Global Investment Developments, Investment Flows in ASEAN in 2010-2011, Enterprise Regionalisation, Policy Development in ASEAN dan FDI Prospects in ASEAN. AIR 2012 akan dilaporkan kepada AEM-AIA Council pada bulan Agustus 2012.

Agreement on MNP (CCS-CCI)

Pertemuan kembali membahas relevansi masuk tidaknya “investor” dalam scope draft MNP Agreement. Mempertimbangkan bahwa terdapat 3 (tiga) Negara ASEAN tidak setuju memasukkan “investor” ke dalam scope MNP Agreement meskipun hal tersebut dimaksudkan hanya untuk memfasilitasi pergerakan tenaga kerja di antara AMS, pertemuan (kecuali Vietnam masih memerlukan konsultasi internal) sepakat menyarankan CCS mengadopsi Opsi 2 dari 2 Opsi yang


34

ditawarkan oleh CCS ke-68 karena dinilai lebih fleksibel dalam mengakomodir kepentingan semua anggota baik yang tidak ingin memasukkan “investor” ke dalam cakupan perjanjian MNP maupun yang ingin mengatur pemberian izin masuk dan tinggal sementara seorang investor melalui Schedule of Commitment (SOC) masing-masing. Adapun kedua opsi tersebut adalah: 1) Opsi 1: natural person mencakup: (i) investors; (ii) business visitors; (iii) intra-corporate transferees (mencakup managers, senior manageers, executives, and board of directors, dan specialists); (iv) independent professionals; (v) contractual service suppliers; dan (vi) installers and servicers. 2) Opsi 2: natural person mencakup: (ii) business visitors; (iii) intra-corporate transferees (mencakup managers, senior manageers, executives, and board of directors, dan specialists); (v) contractual service suppliers and other categories as may be specified in the schedules of commitments for the temporary entry and temporary stay of natural persons of the Member State. Pertemuan juga sepakat tentang perlunya mengatur keterkaitan pemberian entry and temporary stay pada Pasal 22 ACIA dengan MNP Agreement. Demikian halnya dengan Dispute Settlement, pertemuan mencatat bahwa ketentuan Investor State Dispute Settlement (ISDS) yang terdapat dalam ACIA tidak mencakup adanya sengketa yang mungkin timbul akibat implementasi perjanjian MNP Agreement. Pertemuan sepakat meminta Filipina untuk memformulasikan “language” MNP Agreement yang dapat mengakomodir kedua hal tersebut agar tidak bertentangan dengan ketentuan dalam ACIA. ASEAN Regional Comprehensive Economic Partnership (ARCEP)

Pertemuan membahas rencana tindak lanjut implementasi ASEAN Framework for Regional Comprehensive Economic Partnership (ARCEP) yang telah disahkan oleh Leaders of ASEAN pada KTT ASEAN pada bulan November 2011. Sebagaimana telah disepakati oleh Menteri AEC Council pada bulan Oktober 2011 di Kuala Lumpur, 3 (tiga) working groups (goods, services, dan investment) diharapkan dapat segera menyusun dan menetapkan prinsip-prinsip spesifik dan templates mengingat negosiasi untuk bidang goods sudah akan dimulai pada bulan November 2012 dan services and investment pada bulan April 2013. Sehubungan dengan hal tersebut, pertemuan sepakat bahwa working group on Investment diharapkan dapat


35

segera bekerja menyelesaikan template untuk investasi ASEAN yang akan menjadi panduan bagi ASEAN dalam diskusi dan negosiasi dengan Mitra FTA/CEP. Untuk itu, pertemuan meminta Sekretariat ASEAN untuk mengkonsep elements of template for investment dengan mengakomodir masukan Negaraanggota untuk dibahas pada pertemuan CCI ke-57 yang akan datang. Pertemuan juga mencatat keputusan Prep-SEOM pada KTT ASEAN ke20 yang meminta agar pertemuan WG on Services dan WG on Investment dilaksanakan back-to-back dengan pertemuan CCI dan CCS. C. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya 1. Pertemuan APEC Committee on Trade and Investment ke-2 Pertemuan APEC Committee on Trade and Investment ke-2 (CTI2) tahun 2012 diselenggarakan pada tanggal 2-3 April 2012 di Singapura.

Gambar 6. APEC Committee on Trade and Investment

Support for the Multilateral Trading System

Membahas Information Technology Agreement (ITA), remanufactured products, dan 21st Century APEC Tariff Database. Terkait ITA, telah diselenggarakan ITA Dialogue yang menghadirkan panelis dari sektor swasta yang bergerak di bidang Information and Communication Technology (ICT) dan menyampaikan paparan mengenai dampak dari penerapan ITA tahun 1997-2005 serta pentingnya perluasan keanggotaan dan cakupan produk ITA. Terkait remanufactured products, dibahas proposal Amerika Serikat (AS) "Implementing the 11-11-11 AMM


36

Statement on Facilitating Trade in Remanufactured Products", di mana masing-masing Ekonomi diminta untuk memberikan informasi terkait seluruh ketentuan tarif dan nontarif yang diterapkan untuk barang manufaktur bukan baru. Saat ini baru tiga Ekonomi yang menyerahkan isian template yaitu: Indonesia, Korea, dan AS. Selain itu juga dilaksanakan Remanufacturing Workshop R&D di mana disampaikan bahwa proses produksi barang remanufaktur melalui tahap diassembly, reconditioning, dan reassembly. Terkait "21st Century APEC Tariff, Database", Amerika Serikat mengusulkan pengembangan WebTR dengan menambahkan beberapa fitur yaitu fully searchable, APECwide database yang akurat dan up-to-date mengenai informasi kepabeanan. Bogor Goals Review Process

Membahas indikator dashboard yang akan digunakan dalam menganalisis kemajuan yang dicapai para ekonomi APEC berdasarkan target yang ditetapkan dalam Bogor Goals, di mana Policy Supporting Unit (PSU) mengusulkan 22 indikator yang diperoleh dari data WTO, WEF, WB. Dashboard juga diarahkan sebagai living document. Ekonomi dapat menyampaikan tanggapan usulan indikator kepada PSU dan APEC Secretariat sebelum 13 April 2012.

Exploring an FTAAP

Membahas Action Plan Framework for Regional Economic Integration Capacity Building Needs Initiatives (REI CBNI) usulan Korea yang dibuat sebagai salah satu master plan dengan beberapa penyesuaian program dilakukan oleh leading economy yang bertujuan untuk mempersempit kesenjangan kapasitas Free Trade Agreements (FTA) di antara ekonomi APEC, meningkatkan kualitas kebijakan perdagangan melalui sharing best practices, mengidentifikasi tantangan Free Trade Area of the AsiaPacific (FTAAP) serta upaya untuk pencapaiannya. Usulan ini akan dilaksanakan pada tahun 2012-2014 dan dapat diperpanjang jika dibutuhkan. Area yang diusulkan adalah Scheduling non-conforming measures on services and investment; Labor; E-commerce; Environment; Intellectual property, SPS; ROO; Consensus building; Institutional framework promotion of FTA/RTA benefits; Enhancement of FTA/RTA utilization; Research/analysis; Legal issue and other areas. Guna mengevaluasi kegiatan tahun 2012, Korea akan melaksanakan workshop pada rangkaian sidang CTI-1 tahun 2013.

Next Generation Trade and Investment Issues

Membahas perkembangan tindak lanjut kesepakatan promoting effective, non-discriminatory, and marketdriven innovation policy (innovation policy) dan enhancing


37

SMEs participation in global production chains, serta identifikasi isu baru NGTI sebagaimana instruksi Leaders tahun 2011. Mengenai tindak lanjut kesepakatan innovation policy, Amerika Serikat mengusulkan proposal Developing Implementation Guidance yang akan digunakan sebagai panduan dalam implementasi kesepakatan innovation policy. Proposal akan dikembangkan lebih lanjut, sementara ekonomi dapat memberikan tanggapannya selambatnya tanggal 13 April 2012. Mengenai tindak lanjut kesepakatan SMEs participation in global production chains, Peru menyampaikan perkembangan persiapan seminar on enhancing SMEs participation in global production chains yang direncanakan diselenggarakan pada tanggal 27-28 Mei 2012 di Kazan, Rusia. Selain tindak lanjut dua kesepakatan tersebut, juga dibahas bagaimana meneruskan usulan NGTI tahun 2011 yaitu facilitating global supply chains (FGSC). Dalam hal ini Singapura menyampaikan proposal untuk menindaklanjuti isu FGSC melalui dua kegiatan yaitu penyelenggaraan Trade Policy Dialogue (TPD) untuk mendapatkan pemahaman tentang konsep supply dan value chains, serta studi untuk melihat bagaimana UKM dapat berpartisipasi dalam Global Supply Chains (GSC). Terkait studi, Singapura diminta untuk menjelaskan lebih lanjut perbedaan studi ini dengan kegiatan serupa lainnya yang telah dilakukan APEC. Mengenai identifikasi isu baru NGTI, CTI membahas enam dari sepuluh proposal yang dibahas pada pertemuan CTI-1 di Moscow di mana enam proposal tersebut merupakan proposal dari ekonomi yang telah memberikan penjelasan lebih lanjut sebagaimana kesepakatan pada CTI-1 yaitu: (i) Securing Open Market for Digital Products (Amerika Serikat); (ii) Enforcement of IPR in the Digital Environment (Amerika Serikat); (iii) Integration of Competition Policy into FTAs (Australia); (iv) Regulatory Principles for Access to Essential Network-Based Infrastructure Facilities in the Services Sector (Australia); (v) Transparency in FTA (Rusia); dan (vi) RTA Best Practices (Rusia). Pertemuan CTI-2 menyepakati agar ekonomi memberikan masukan tertulis atas proposal-proposal tersebut selambatnya tanggal 15 April 2012, dan bagi proponen enam proposal tersebut untuk memberikan penjelasan lebih spesifik mengenai kegiatan yang akan dilakukan, apa kontribusi yang dapat diberikan, dan keluaran yang diharapkan, serta mengapa isu tersebut dapat Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode April 2012

38

dikategorikan menjadikan NGTI. dengan mengakomodir masukan tertulis tersebut paling lambat tanggal 5 Mei 2012. Proposal-proposal tersebut kemudian akan dibawa ke subfora CTI terkait untuk dimintai masukan selambatnya tanggal 18 Mei 2012. Environmental Goods and Services/Green Growth

Ekonomi yang telah menyampaikan daftar EGs adalah: (i) Jepang; (ii) Kanada; (iii) Korea; (iv) Hongkong; (v) Amerika Serikat; (vi) Chinese Taipei; (vii) Selandia Baru; (viii) Thailand; (ix) Australia; dan (x) Rusia. Jepang, Kanada, Korea, Amerika Serikat, Chinese Taipei, Selandia Baru, Thailand, dan Australia menyampaikan bahwa daftar produk tersebut berdasarkan Friend of EGS Group list di WTO (2002) dan ditambah beberapa produk yang disesuaikan perkembangan dari masing-masing anggota ekonomi. Amerika Serikat mengusulkan bagi ekonomi yang sudah menyerahkan daftar nominasi EGs, dapat menyempurnakan dengan menggunakan 6 Digit-HS 2012. Selain itu juga, usulan daftar nominasi EGs tersebut diharapkan dapat dilengkapi dengan alasan/justifikasi yang jelas mengapa produk tersebut diusulkan (bisa dikarenakan barang lingkungan atau domestic sensitivity). Sebelum pertemuan CTI-3 di Kazan, Rusia, akan dilakukan technical discussion secara menyeluruh mengenai usulan daftar nominasi EGs tersebut. Mengingat pembahasan tersebut akan bersifat teknis, maka dalam pembahasan tersebut diharapkan masing-masing ekonomi melibatkan expert-nya pada pertemuan tersebut. Terkait dengan penyampaian tanggapan secara intersession, dalam rangka transparansi, ekonomi yang menyampaikan pertanyaan tentang daftar nominasi EGs suatu ekonomi agar juga menyampaikannya salinan pertanyaannya kepada FoTC lead, APEC Secretariat dan seluruh anggota ekonomi dengan batas waktu 1 Mei 2012. FoTC lead menyampaikan bahwa nominasi daftar EGs dari seluruh anggota ekonomi APEC yang sudah disampaikan akan dikompilasi dan akan disampaikan kepada angota ekonomi APEC pada tanggal 15 April 2012. Selain itu disampaikan juga klarifikasi bahwa kompilasi daftar nominasi EGs yang sudah disampaikan sebagai living document dan tidak bisa disebut APEC list sebelum seluruh anggota ekonomi menyerahkan usulan daftar nominasi EGs dan waktu penyerahan daftar nominasi EGs adalah fleksibel.


39

Contribution to Establishing Reliable Supply-chains

Pada pembahasan proposal APEC Local/Regional Logistics Sub-providers, RRT selaku proponen menyampaikan perkembangan proposal kegiatan Multi Year Projects (MYP) yang telah disepakati pada pertemuan CTI-1 yaitu terdiri dari train the trainers dan pembentukan International Logistics Support (ILS) Pilot Network. Pada pembahasan proposal to Advance the Action Plan for Chokepoint 1 of the APEC Supply-Chain Connectivity Framework, Amerika Serikat mengajukan usulan Supply Chains Inventory for Chokepoint 1. Inventori ini terdiri dari lima bagian yang diadopsi dari tujuan action plan chokepoint 1 yaitu coordination of policies, stakeholder engagement, publication, anti-coruption, dan business certainty. Karena proposal ini baru disampaikan sesaat sebelum pertemuan CTI-2, maka diberikan kesempatan bagi ekonomi yang ingin memberikan komentar sebelum tanggal 13 April 2012. Pada pembahasan hasil Simposium Supply-Chains Connectivity Framework Measurement, disampaikan hasil pokok bahwa penilaian sementara pencapaian target SCF menggunakan Logistics Performance Index (LPI) tahun 2015 belum sesuai yang diharapkan di mana overall prorate index adalah 3.51 sementara target sebesar 3.72. Pada pembahasan proposal diversification of supplychains, Rusia selaku proponen menjelaskan tujuan dari proposal ini yaitu membuat suatu jaringan rute rantai suplai global termasuk bagaimana mengatasi mata rantai suplai pada saat khusus. Rusia mengusulkan proposal ini sebagai chokepoint baru dalam SCF. Pada pembahasan tindak lanjut APEC Travel Facilitation Initiative (TFI), disampaikan informasi hasil korespondensi dengan Convenor BMG dan SCCP. Dalam hal ini BMG Convenor menyampaikan rencana mengembangkan draft governance documents. Juga disampaikan kegiatan BMG yang terkait dengan TFI antara lain APEC Business Travel Card (ABTC), Network of Trusted Travel Programs for Ports Entry, dan Advance Passenger Information. Pada pembahasan tindak lanjut inisiatif addressing barriers to SMEs trade, lead economies menyampaikan perkembangan sebagai berikut: Barrier #5, Kanada dan Amerika Serikat telah mengumpulkan contact information terkait Website Pabean, informasi terkait impor bagi UKM dan beberapa informasi terkait lainnya; Barrier #6, Australia menyampaikan perkembangan APEC Services


40

Trade Access Requirements (STAR) Database, penambahan 3 (tiga) sektor jasa yaitu pendidikan, distribusi, serta teknologi komunikasi dan informasi; Barrier #7, Jepang selaku lead economy meminta agar masing-masing ekonomi untuk mengambil langkah yang dapat meningkatkan kemampuan UKM terkait dengan HKI; Barrier #8, akan dilakukan pemutakhiran 1998 Blueprint for Action on Electronic Commerce; Barrier #9, Peru menyampaikan informasi mengenai ringkasan terkait UKM. Sementara Jepang menyampaikan akan menyelenggarakan seminar terkait utilisasi FTA bagi UKM. 2. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham International Rubber Consortium Limited Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham International Rubber Consortium Limited (IRCo) berlangsung pada tanggal 11 April 2012 di Bangkok, Thailand. Rapat Umum Tahunan menyepakati Laporan Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham ke-7 yang telah diadakan tanggal 27 Mei 2011 di Bangkok, Thailand. Berkaitan dengan salah satu fungsi IRCo yang berdasarkan Memorandum of Understanding Pembentukan IRCo tahun 2002 Pasal 5 ayat 2 adalah menjadi sekretariat bagi ITRC, Rapat Umum Tahunan sepakat agar pembahasan lebih lanjut mengenai peran IRCo sebagai perusahaan dan sekretariat bagi ITRC dapat menjadi salah satu agenda pembahasan pada waktu review terhadap fungsi ITRC/IRCo pada 10 tahun mendatang. Sedangkan program kegiatan tahun 2012 yang disepakati antara lain: 1) memfasilitasi pembentukan rubber fund di tiga Negara; 2) kerja sama dengan Expert Group on Establishment of Regional Rubber Market ITRC dan commodity futures exchanges di tiga negara guna membentuk pasar karet alam regional; 3) persiapan kunjungan kerja ke Vietnam; 4) menyelenggarakan dialog informal antara ITRC dengan tiga perusahaan manufaktur ban terbesar yaitu Michelin, Goodyear, dan Bridgestone. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sehubungan sejak dibentuknya IRCo sampai saat ini belum melaksanakan fungsinya yaitu melakukan operasi pasar maka IRCo tidak menghasilkan profit sehingga tidak ada dividen yang dapat dibagikan. Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode April 2012

41

Nama-nama anggota Board of Directors (BoDs) IRCo dari Thailand dan Malaysia telah disahkah oleh Rapat Umum Tahunan kecuali nama anggota BoDs dari Indonesia yang oleh pimpinan Rapat Umum Tahunan ditunda dan dinyatakan akan disampaikan kemudian. D. Peningkatan Kerja Sama dan Perundingan Bilateral 1. The 4th Round of negotiation Indonesia-EFTA Comprehensive Partnership Agreement Perundingan putaran keempat Indonesia-EFTA Comprehensive Partnership Agreement (IE-CEPA) dilaksanakan pada tanggal 26 – 29 Maret 2012 di Yogyakarta dan tanggal 2 April 2012 di Bogor

Gambar 7. Putaran Perundingan ke-4 IE-CEPA

Putaran Perundingan Ke-4 IE-CEPA berlangsung dengan lancar serta konstruktif dan mencatat kemajuan berarti, meskipun belum terkristalisasi menjadi satu kesepakatan. Dari sembilan Kelompok Kerja (Pokja) yang dirundingkan, terdapat beberapa yang dirundingkan secara alot dan hatihati, yaitu Pokja Perdagangan Barang, Pokja Perdagangan Jasa, dan Pokja Investasi. Pada perundingan tersebut juga dilaksanakan dua forum konsultasi yaitu Konsultasi dalam Persaingan, dan Konsultasi dalam Trade Remedies. Sementara 3 (tiga) Konsultasi yang tidak dapat dilaksanakan yaitu: Consultation on SPS (Sanitary and Phytosanitary), Consultation on TBT (Technical Barriers to Trade), dan Consultation on Trade Facilitation karena ketidaksiapan pihak EFTA dalam melaksanakan konsultasi dimaksud.


42

Pokja Ketentuan Umum

Menyepakati bahwa isu Geographical Scope, General Definitions, Confidentiality, Transparency, Central, Regional and Local Government, dan Joint Committee akan dibahas pada putaran perundingan terakhir. Draft Preamble akan disusun setelah Pokja Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas menghasilkan suatu kesepakatan.

Pokja Perdagangan Barang

Kedua pihak telah memberikan masing-masing penawaran berdasarkan Harmonized System (HS) 2012 untuk berbagai sektor, kecuali untuk sektor pertambangan dan kehutanan dari Indonesia belum diajukan. Indonesia juga mengusulkan penurunan tarif dilakukan secara gradual, sebaliknya EFTA tidak puas dan menginginkan agar penurunan tarif dilaksanakan segera setelah IE-CEPA ditandatangani. Dalam perundingan ini dilaksanakan juga pembahasan bilateral antara Indonesia dengan masingmasing negara EFTA dalam hal penawaran penurunan tarif untuk basic agricultural product dan processed agricultural product.

Pokja Perdagangan Jasa

Kedua pihak membahas draft Chapter on Investment, Movement of Natural Persons (MNP) dan menyetujui versi baru dari draft Annex on Tourism and Travel Services yang diusulkan oleh pihak EFTA.

Pokja Investasi

Kedua pihak membahas secara mendalam perbedaan definisi, terminologi, dan cakupan dalam draft chapter on investment.

Pokja Aturan Asal Barang dan Prosedur Kepabeanan

Pokja ini menghasilkan kemajuan dalam membahas isu-isu dalam draft text yang sebelumnya masih pending, salah satunya adalah sistem self certification yang diterapkan oleh pihak EFTA sudah sejalan dengan sistem kepabeanan di Indonesia.

Pokja Hak Kekayaan Intelektual

Pada perundingan putaran keempat, Indonesia hanya melakukan perundingan dengan Islandia, Liechtenstein, dan Swiss, sementara perundingan dengan Norwegia dapat dilakukan berikutnya secara bilateral. Semua draft chapter IPR dapat dirundingkan, kecuali draft annex IPR akan dibahas dalam putaran perundingan berikutnya.

Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Perundingan mengalami kemajuan dalam pertukaran informasi mengenai Government Procurement Agreement (GPA) antara regulasi pengadaan barang dan jasa oleh EFTA serta regulasi pengadaan barang dan jasa oleh Indonesia. Ini memberikan pemahaman bagi masingmasing pihak untuk kelancaran perundingan berikutnya.


43

Pokja Perdagangan dan Perundingan putaran keempat IE-CEPA di Yogyakarta Pembangunan merupakan pertemuan pertama Pokja ini. Meskipun Pokja Berkelanjutan ini masih jauh dari negosiasi akan tetapi kedua belah pihak telah menjelaskan posisinya dan saling memperlihatkan keterbukaannya. Pokja Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas

Indonesia menegaskan bahwa kerja sama merupakan area penting bagi Indonesia. Pokja Kerja sama dan Pengembangan Kapasitas telah mengalami kemajuan dalam hal pematangan konsep, namun pemahaman tentang “linkage cooperation” dengan pokja-pokja lainnya masih kurang dipahami oleh delegasi EFTA umumnya.

Konsultasi Trade Remedies

Pihak EFTA mengusulkan agar trade remedies dimasukkan di dalam agreement dan menginginkan penerapan trade remedies lebih fleksibel daripada aturan World Trade Organization (WTO), misalnya: pengecualian terhadap EFTA apabila Indonesia mengenakan global safeguard. Sedangkan pihak Indonesia ingin agreement tersebut tetap berpegang kepada aturan WTO.

Konsultasi dalam Persaingan

Kedua pihak saling bertukar pandangan mengenai provision on competition untuk dimasukkan ke dalam CEPA berdasarkan usulan dari EFTA’s text proposal dan masukan dari pihak Indonesia dapat diserahkan sebelum perundingan selanjutnya. Kedua pihak menegaskan kembali mengenai pemahaman bersama atas the principle of paragraph 1-3 dari EFTA draft text dan difokuskan kepada kemungkinan kerja sama kedua belah pihak.

2. Foreign Investment Promotion and Protection Agreement Putaran IX Indonesia – Kanada Pada tanggal 14-15 April 2011 dilaksanakan negosiasi Foreign Investment Promotion and Protection Agreement (FIPA) putaran IX Indonesia – Kanada yang diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. Dalam Negosiasi FIPA IX Indonesia – Kanada, dilakukan pembahasan to do list dari pertemuan FIPA VIII dan draft agreement sebagai berikut: 1) To review the issue of Portfolio Investment. Canada will provide some suggested wording for Indonesia’s consideration intersessionally that the FIPA Agreement does not cover Portfolio Investment. a) Pihak Kanada menjelaskan bahwa beberapa perusahaan asuransi Kanada telah beroperasi di Indonesia yang pada praktiknya merupakan Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode April 2012

44

portfolio investment, sehingga menghilangkan unsur tersebut.

tidak

dapat

b) Pihak Indonesia menjelaskan bahwa perlakuan yang menjadi masalah bukanlah perlakuan terhadap portfolio investment melainkan isu proteksi terhadapnya yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. c) Pihak Kanada menjelaskan bahwa dalam perjanjian lain Kanada tidak menyertakan definisi portfolio investment melainkan mendefinisikan assets, security dan bonds, yang merupakan elemen dari portfolio investment. d) Pihak Indonesia menjelaskan bahwa perjanjian investasi bilateral umumnya mencakup promosi dan perlindungan investasi, sehingga yang di-cover adalah investasi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi, yaitu direct investment. Selain hal itu, mengukur nilai perlindungan terhadap portfolio investment sulit untuk dilakukan. e) Kedua pihak masih belum mencapai kesepakatan dalam hal penentuan batas proteksi investasi dan status perusahaan joint venture dan/atau perusahaan yang dibentuk di negara ketiga. Diskusi akan dilanjutkan pada negosiasi berikut. Indonesia to provide an updated Annex II. Canada will re-submit its Annex II. Both Parties to provide their input intersessionally.

2) Indonesia to provide an updated Annex II. Canada will re-submit its Annex II. Both Parties to provide their input intersessionally. Pihak Indonesia belum dapat memberikan daftar Annex II, dan pihak Kanada menjelaskan kembali kategorisasi tiga Annex yang diusulkan masuk dalam FIPA, yaitu: a) Annex I merupakan suatu daftar contoh nonconforming measures yang ada, yang dicantumkan untuk transparansi. Untuk measures yang tercantum di dalam annex ini tidak diperbolehkan untuk memundurkan posisi sehingga hanya dapat diubah menjadi lebih terbuka. Pihak Kanada juga memberikan alternatif untuk tidak mencantumkan Annex I dan hanya menetapkan grandfather clause untuk kebijakan yang ada. b) Annex II merupakan daftar sektor di mana diinginkan fleksibilitas menentukan kebijakan di masa mendatang, sehingga tidak dikenakan mekanisme standstill ataupun ratchet.


45

c) Annex III merupakan daftar yang mendata MFN exception, terkait perjanjian dengan pihak lain (misalnya FTA atau P4M dengan negara lain, sehingga perlakuan yang didaftar dalam Annex III ini tidak wajib diberlakukan dalam FIPA RI-Kanada. Pihak Kanada kemudian menyampaikan daftar Annex II sementara, yang didasarkan kepada NAFTA. 3) Canada will provide its competition law a) Pihak Kanada akan menyampaikan undang-undang persaingan usahanya melalui komunikasi email b) Kedua pihak membahas draft text terkait “information protected under competition laws” dan sepakat untuk menghilangkan referensi kepada Undang-undang No. 5/1999 Pasal 23 dan 41, sehingga text menjadi sebagai berikut: “(b) for Indonesia, information within the scope of Article 38 para (3) and Article 39 para (3) of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition or any successor provision.” 4) Canada will provide comments on Indonesia’s tax proposal a) Pihak Indonesia menyatakan bahwa pada prinsipnya dapat menerima usulan wording dalam Canadian Proposed Annex for Taxation Measures, namun lebih setuju apabila text tersebut dimasukkan dalam badan perjanjian. b) Pihak Kanada akan berkonsultasi dengan ahli perpajakan dan kedua pihak akan melanjutkan diskusi mengenai isu ini dalam negosiasi berikut atau melalui komunikasi formal lainnya. 5) Canada to give further consideration to the Definition of Central Government Kedua pihak sepakat untuk menunda pembahasan definisi “central government” sampai dengan negosiasi berikut. 6) Both Parties to review the relationship of the FIPA to the GATS a) Pihak Indonesia menjelaskan bahwa mengingat FIPA RI-Kanada bukanlah FTA, terdapat Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode April 2012

46

kemungkinan akan timbul masalah apabila memasukkan pre- dan post-establishment ke dalam ratchet mechanism karena melanggar GATS. Oleh karena pertimbangan tersebut, Art. 2 Para. 5 harus dirumuskan dengan hati-hati. b) Untuk Art. 2 Para. 5, kedua pihak akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan berikut dan pada prinsipnya telah setuju dengan rumusan text sebagai berikut: “*I: This treaty shall not derogate from international legal obligations] With respect to the services sector, the Parties reserves the right to adopt or maintain any measure that relates to the establishment or acquisition in a Party’s territory of an investment that is not inconsistent with either Party’s obligations under Articles II, XVI, XVII, and XVIII of the WTO General Agreement on Trade in Services.” 7) Both Parties to look at the possibility of teleconference or email to discuss the Balance of Payments/Temporary Safeguard Measures a) Kedua pihak menyepakati teks berikut sebagai footnote untuk para 3(a): “For Indonesia’s banking subsector, the protection of banking creditor refers to the existing laws and regulations related to the bank liquidation.“ b) Untuk Art. 11 pihak Indonesia concern akan disebutkannya “returns in kind dalam Para. 1 (b), karena biasanya tidak ada dalam pasal mengenai Transfers. Sedangkan untuk Para. 3 (a) Indonesia mengusulkan untuk menambahkan kata “liquidation” setelah “insolvency”. c) Sedangkan untuk Art. 17 bis, pihak Indonesia mengusulkan untuk menghilangkan kalimat terakhir, sehingga text menjadi sebagai berikut: “Nothing in this Agreement shall apply to [C: nondiscriminatory] measures of general application taken by any public entity in pursuit of monetary and related credit or exchange rate policies. This paragraph shall not affect a Party’s obligations under Article 9 (Performance Requirements) or [C: Article 11 (Transfers).]” d) Pihak Kanada akan berkonsultasi dengan ahli keuangan mengenai usulan Indonesia tersebut. Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode April 2012

47

e) Kedua pihak akan mempertimbangkan kemungkinan teleconference atau komunikasi via email untuk melanjutkan diskusi. To Do List FIPA X

Disepakati to do list untuk FIPA X sebagai berikut: 1) Both Parties require further internal consultation before finalizing Article 2 paragraph 5. 2) Indonesia will undertake to provide a sample list of reservations. 3) Canada will review further the definition of investment taking in consideration into Indonesia’s past practices. 4) Both Parties agree to review the other outstanding issues in preparation for the next round of negotiation.

3. Penandatanganan Protokol Impor Sarang Burung Walet RI-RRT dan Pertemuan Tim Teknis Standard of Procedures (SOP) Sarang Burung Walet Penandatanganan Protocol of Inspection, Quarantine and Hygiene Requirements for The Importation of Bird Nest Products from Indonesia to China dan Technical Meeting on Standard Operation Procedure (SOP) of Bird Nest dilaksanakan pada tanggal 24-25 April 2012 di Beijing, China. Tujuan rangkaian kegiatan ini adalah agar produk Sarang Burung Walet Indonesia dapat masuk secara langsung ke pasar RRT. Penandatanganan Protokol dilakukan oleh Menteri Pertanian Indonesia dan Head of Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) pada tanggal 24 April 2012 di kantor AQSIQ, Beijing. Penandatanganan didahului dengan pertemuan bilateral antara Menteri Pertanian dan Head of AQSIQ. Pada tanggal 25 April 2012, kedua negara menyelenggarakan pertemuan teknis untuk membahas Standard of Procedures (SOP) of Bird Nest. Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Pusat Kepatuhan, Kerja Sama dan Informasi Perkarantinaan, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, diterima oleh Director of Food Safety Division 4, AQSIQ beserta stafnya. Pertemuan Teknis merupakan tindak lanjut penandatanganan Protokol Impor Sarang Burung Walet RI ke RRT untuk mempersiapkan hal-hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan Protokol dimaksud. Dalam pertemuan tersebut dibahas hal-hal sebagai berikut:


48

Traceability

1) Pihak Indonesia menyampaikan konsep ketelusuran (traceability) produk Sarang Burung Walet Indonesia kepada Pihak RRT. Mengingat yang menangani hal tersebut tidak dapat hadir dalam pertemuan dimaksud, Pihak RRT akan menyampaikan tanggapannya secara intersession. Sistem ketertelusuran juga akan dibahas lebih lanjut pada saat kunjungan tim verifikasi AQSIQ ke Indonesia pada bulan Juli 2012

Sertifikat Veteriner

2) Pihak Indonesia menyampaikan draft Sertifikat Veteriner yang telah disusun berdasarkan permintaan AQSIQ, di mana penyampaian secara resmi akan dilakukan kemudian. Pihak AQSIQ akan memberikan tanggapan terhadap draft tersebut sesuai dengan Protokol Impor yang telah ditandatangani dan template Sertifikat Kesehatan yang pernah dikirimkan oleh AQSIQ ke negara-negara asal produk impor RRT.

Surat Keterangan Asal (SKA)

3) Pihak AQSIQ mengkonfirmasikan bahwa SKA yang dimaksud dalam Protokol adalah SKA Form E dalam rangka ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), di mana SKA tersebut menggunakan Bahasa Inggris. Penggunaan dua bahasa (Inggris dan Mandarin) pada Pasal 9 dalam Protokol hanya dimaksudkan untuk Sertifikat Veteriner.

Tindakan Karantina

4) Indonesia menyampaikan masukan mengenai pengurangan masa karantina terhadap produk Sarang Burung Walet. Produk Sarang Burung Walet disimpan oleh AQSIQ selama tiga minggu dan hal tersebut dikhawatirkan akan merusak/mengurangi kualitas produk dimaksud. Sebagai informasi, pihak Indonesia menyampaikan bahwa pada umumnya produk tanaman dan hewan di Indonesia hanya disimpan dalam proses karantina selama tiga hari. AQSIQ menyampaikan bahwa masa karantina merupakan kebijakan RRT terhadap seluruh produk makanan impor, bukan hanya produk tertentu dari negara tertentu. Namun demikian, AQSIQ akan mempertimbangkan masukan Indonesia dan menjamin bahwa produk Sarang Burung Walet akan diperlakukan dengan hati-hati dan dipisahkan dengan produk lain pada masa karantina.

Metode Sampling dan Pengujian

5) Pihak AQSIQ tidak dapat menjawab pertanyaan Indonesia mengenai metode sampling dan pengujian kadar nitrit produk Sarang Burung Walet mengingat hal tersebut merupakan wewenang Kementerian Kesehatan China.


49

Prosedur bagi Produk yang Melanggar

6) AQSIQ menegaskan bahwa produk Sarang Burung Walet yang ditemukan melanggar aturan yang ditetapkan RRT akan dimusnahkan atau dikembalikan sesuai dengan permintaan importir. Pada saat bersamaan, negara asal produk tersebut akan diberikan notifikasi. Pelanggaran yang berulang kali dilakukan akan mendapatkan perlakuan yang lebih tegas, antara lain pemberhentian impor. Apabila produk tersebut telah mendapatkan sertifikat dan dinyatakan melanggar, pihak RRT akan menelaah kembali proses verifikasi untuk mendapatkan sertifikat tersebut.

Kunjungan Delegasi AQSIQ ke Indonesia

7) Delegasi AQSIQ akan melakukan kunjungan ke Indonesia untuk melihat proses produksi, processing, dan sertifikasi produk Sarang Burung Walet Indonesia. Kementerian Pertanian RI akan mengirimkan secara resmi usulan waktu kunjungan Delegasi AQSIQ ke Indonesia yang pertama untuk dilakukan pada akhir Juli 2012. Dalam kunjungan tersebut, Delegasi AQSIQ akan mempelajari hal-hal terkait produk Sarang Burung Walet, antara lain: undang-undang dan peraturan; standar; instansi terkait; keadaan produk dan processing; perusahaan terkait dengan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP); metode pemeriksaan laboratorium perusahaan; surat izin untuk perusahaan yang berhak mengekspor; manajemen pemeriksaan instansi pemerintahan terhadap produk (termasuk peraturan tentang kesehatan dan pembinaan terhadap perusahaan); dan proses verifikasi produk. Indonesia menyampaikan harapannya agar RRT memperhatikan standar-standar internasional serta metode pengujian terkait kadar nitrit dalam produk makanan untuk menjadi pertimbangan lebih lanjut.

4. Sidang Komisi Bersama ke-9 antara Indonesia - Arab Saudi Sidang Komisi Bersama ke-9 (SKB-9) antara Indonesia Arab Saudi diselenggarakan pada tanggal 26-27 April 2012 di Bali. Pada SKB-9 dilakukan Penandatanganan MoU Program Kerja sama Teknis antara Saudi Arabian Standard Organization (SASO) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Perdagangan

Kedua belah pihak menyambut baik komitmen bersama untuk meningkatkan perkembangan perdagangan antara kedua negara yang berkelanjutan dan lebih seimbang. Meskipun perdagangan bilateral telah mencapai USD 6,9


50

Miliar pada tahun 2011, kedua pihak menyadari bahwa angka ini belum mencerminkan potensi-potensi perdagangan yang dimiliki oleh kedua negara. Oleh karena itu, kedua belah pihak sepakat untuk mewujudkan potensi tersebut melalui upaya bersama. Kedua belah pihak memandang penting promosi perdagangan, joint exhibitions, seminar dan misi dagang, serta tukar menukar informasi terutama berkenaan dengan ekspor, dalam rangka meningkatkan perdagangan bilateral antar kedua negara. Kedua pihak sepakat untuk mengaktifkan kembali Indonesian-Saudi Business Council dan masing-masing akan menugaskan 10 perwakilan pengusaha, berdasarkan draft Agreement on the Establishment of the Joint Business Council between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Saudi Arabia yang disampaikan oleh Kamar Dagang Indonesia kepada Kamar Dagang Saudi. Pihak Arab Saudi mempertimbangkan permohonan Indonesia untuk memudahkan proses pembuatan visa bagi pengusaha Indonesia. Bea Cukai

Arab Saudi menegaskan pentingnya labelling dan pengepakan produk yang diekspor ke Arab Saudi. Arab Saudi meminta agar labelling pada produk Indonesia tidak dapat dilepaskan dan mendorong agar eksportir Indonesia mencantumkan detail item ekspor lengkap dengan tipe, nomor, dan harga pada invoice. Indonesia mencatat permohonan tersebut dan akain menyampaikannya ke institusi yang terkait.

Industri

Kedua belah pihak mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dan bekerja sama dalam berbagai area industrial, terutama yang mencakup produksi ban, petrokimia, penerbangan, makanan dan minuman, serta biofuel (Ethanol dari Jatropha). Kedua pihak sepakat untuk saling bertukar informasi berkenaan dengan potensi kerja sama tersebut. Kedua negara mencatat informasi mengenai perkembangan zona industri khusus Indonesia dan mendorong kunjungan komunitas bisnis antar kedua negara untuk mengeksplorasi kemungkinan kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak.

Energi, Listrik, dan Tambang

Sepakat untuk mendukung kerja sama bilateral pada bidang energi, tambang, renewable energy, dan capacity building. Indonesia mengundang investasi Arab Saudi


51

untuk membangun pembangkit listrik beserta infrastrukturnya di Indonesia. Sepakat untuk mendorong pihak berwenang di kedua negara untuk mengadakan capacity building program yang akan bermanfaat bagi masing-masing pihak, yang mencakup joint research, pelatihan, dan penempatan pekerja profesional di level operator. Keuangan dan Investasi Indonesia mendorong pihak swasta Arab Saudi untuk berinvestasi pada berbagai proyek yang sejalan dengan MP3EI (Master Plan on the Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development) 2011-2025. Kedua belah pihak menyambut baik persetujuan pemerintah Saudi bagi pembukaan cabang Bank BNI-46 di Jeddah. Arab Saudi memohon agar eksportir Indonesia didorong untuk menyetujui dokumen original oleh Kamar Dagang pada pengiriman produk, dan agar tagihan mencakup detail dari item ekspor dalam hal jenis, kualitas dan nilai, mempertimbangkan untuk menempelkan tanda asal barang yang tidak dapat dilepas, serta memperhatikan kualitas pengepakan produk untuk memelihara dan menjamin keamanan produk tersebut hingga sampai kepada importir final. Indonesia mencatat pengamatan Arab Saudi akan hal tersebut dan akan menyampaikan ke institusi terkait. Kelautan dan Perikanan

Kedua belah pihak mencatat bahwa Indonesia telah menyampaikan draf MoU kerja sama Kelautan dan Perikanan kepada pemerintah Arab Saudi. Indonesia juga menyatakan minatnya untuk bekerja sama dengan Arab Saudi dalam hal pemasaran produk kelautan dan perikanan. Indonesia mengundang sektor swasta Saudi untuk berinvestasi pada kelautan, perikanan, dan aquaculture. Indonesia mengungkapkan minatnya untuk memperkuat kerja sama di bidang capacity building, joint research pada pengembangan aquaculture dan efek climate change pada kelautan, perikanan, dan aquaculture.

Pertanian

Kedua belah pihak mengingat kembali kunjungan Menteri Pertanian Indonesia ke Riyadh pada tanggal 11 -15 Juni 2010, di mana Indonesia dan Arab Saudi sepakat untuk membuat MoU Kerja Sama Pertanian, sehingga kedua negara sepakat untuk merealisasikan komitmen tersebut secepatnya. Indonesia mengungkapkan minatnya untuk mengeksplorasi dan meningkatkan kerja sama dengan Arab Saudi di bidang ekspor dan impor komoditas dan produk-produk pertanian, joint research and development dan promosi ekspor produk-produk bernilai tambah dari


52

kopi, kokoa, teh, minyak kelapa sawit, herbal, rempahrempah, dan essential oil. Arab Saudi mengungkapkan keinginannya untuk mengetahui spesifikasi Indonesia untuk masuknya produk pertanian khususnya pada kurma dalam rangka mengatasi hambatan ekspor ke pasar Indonesia. Usaha Kecil dan Menengah

Kedua belah pihak mengakui pentingnya peran UKM dalam mempromosikan pembangurtan perekonomian pada kedua negara, sehingga SKB ke-9 mendorong institusi terkait pada kedua negara untuk mengadakan joint exhibitions pada produk-produk UKM.

Standardisasi

Kedua belah pihak menyambut baik penandatanganan Program Kerja Sama Teknis antara BSN (Badan Standardisasi Nasional Indonesia) dan SASO, dan Pengakuan Program Certificates of Conformity antara SASO dan KAN (Komite Akreditasi Nasional Indonesia). Indonesia menyambut baik partisipasi perwakilan SASO dan Saudi Arabia Food and Drug Authority (SFDA) pada SKB ke-9 ini untuk mengkesplorasi lebih jauh kemungkinan kerja sama teknis antar kedua belah pihak.

Pariwisata

SKB ke-9 menyambut baik kunjungan delegasi Arab Saudi ke Bali International Tourism Institute pada 24 April 2012. Indonesia mengungkapkan keinginannya agar pekerja ahli hospitality Indonesia mendapat kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata Arab Saudi. Arab Saudi menyambut baik penempatan profesional parwisata Indonesia yang lulus dari sekolah pariwisata untuk bekerja di bidang pariwisata dan hospitality services di Mekah dan Madinah. Indonesia menawarkan pihak Arab Saudi kesempatan kerja sama pada bidang berikut: (i) penerimaan siswa Arab Saudi di sekolah-sekolah Pariwisata Indonesia dan (ii) investasi Arab Saudi di bidang pariwisata. Pihak Arab Saudi menyambut baik kerja sama antara operator tur berlisensi dan agen perjalanan, baik di Arab Saudi dan di Indonesia.

Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi

Arab Saudi menyambut proposal Indonesia untuk meningkatkan kerja sama bilateral pada sektor telekomunikasi/Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi. Kedua belah pihak sepakat untuk bertukar informasi mengenai peluang kerja sama di sektor tersebut.

Pos

Saudi mengusulkan untuk meningkatkan kerja sama pada bidang pengiriman parcel dan pelayanan pos terutama di musim Haji. Indonesia mengusulkan dialog bilateral pada urusan pos dan penerbitan perangko bersama pada tahun


53

2013 untuk menandai hubungan yang telah lama berlangsung antara kedua negara. Air

Indonesia menyambut baik proposal Arab Saudi untuk menginisiasi kerja sama bilateral pada pengelolaan permukaan air, pengendalian pencemaran air, teknologi pada pemurnian air dan pengolahan air limbah serta air daur ulang. Arab Saudi meminta agar Indonesia membagi pengalamannya pada penanganan banjir.

E. Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Jasa 1. Working Group on Trade in Service IE-CEPA Perundingan Ke-4 Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA), Working Group on Trade in Services (WG-TIS) dilaksanakan di Yogyakarta. Kedua pihak melakukan pembahasan pending issues terutama yang berkaitan dengan core dan important issues yang terdapat dalam Draft Text Chapter Trade in Services dan Annex on Financial Services, Tourism and Travel Related Services, Movement of Natural Person (MNP), Telecommunications Services, dan Maritime Transport and Related Services. Sampai akhir pertemuan masih belum ada kata kesepakatan di antara kedua belah pihak atas core dan important issues, pembahasan akan dilakukan dalam perundingan mendatang.  Chapter Text Trade in Services Article Scope and Coverage

Dalam para 1, Indonesia mengusulkan agar kebijakan hanya berlaku pada sektor-sektor yang dikomitmenkan, dengan menambahkan kata ‘committed by Parties’ pada akhir kalimat. Namun EFTA keberatan dengan argumentasi bahwa GATS tidak membuat pengecualian atas sektorsektor jasa yang diperdagangkan, oleh karena itu persetujuan perdagangan bidang jasa dalam kerangka IECEPA berlaku untuk semua sektor jasa. Terkait hal tersebut, Indonesia menyampaikan bahwa dengan adanya kalimat tersebut, measures akan berdampak pada semua sektor jasa dan isu terkait jasa lainnya, sementara Indonesia tidak memiliki concern untuk beberapa isu seperti MFN. Dalam hal ini, posisi Indonesia tetap membracket usulan EFTA “It applies to all services sectors”. Dalam Para 2, EFTA masih tetap tidak dapat menyetujui usulan Indonesia untuk mengecualikan isu cabotage dan subsidi dari Chapter TIS dan mengusulkan untuk


54

memasukkan kedua isu tersebut dalam Schedule of Specific Commitments (SoC) Usulan Indonesia terkait cabotage, EFTA menyampaikan bahwa akan lebih baik apabila cabotage dimasukkan ke dalam SOC, dan menanggapi hal ini Indonesia menyatakan bahwa akan memungkinkan apabila cabotage dimasukkan ke dalam Horizontal Committment. Sementara untuk Subsidy, Indonesia bertahan untuk memasukkan di dalam chapter TIS, mengingat dalam perjanjian sebelumnya dalam AANZFTA, subsidy dimasukkan ke dalam agreement. Article Definitions

EFTA menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Juridical Person of another Party, adalah : 1) Badan hukum yang didirikan berdasarkan undangundang dan ketentuan yang berlaku di Negara bukan anggota dan yang mempunyai substantif business operation di dalam wilayah Negara anggota, atau di setiap Negara anggota WTO dan dimiliki atau dikontrol oleh orang perseorangan di Negara bukan anggota atau oleh badan hukum yang memenuhi persyaratan pada sub para I, atau; 2) Dalam hal bahwa pasokan jasa dilakukan melalui commercial presence yang dimiliki atau dikontrol oleh orang perseorangan yang berasal dari Negara bukan anggota atau badan hukum dari Negara bukan anggota sesuai dengan ketentuaan dalam sub para i; 3) Indonesia menjelaskan kepada EFTA bahwa regulasi di Indonesia hanya menerima Juridical Person yang didirikan dan mempunyai substantive business operation, ownership dan controlled di negara anggota. Terhadap isu tersebut EFTA akan mempertimbangkan dan meminta klarifikasi proposal Indonesia karena EFTA mengacu kepada GATS. Indonesia menanggapi bahwa untuk melindungi konsumen di Indonesia dalam melakukan bisnisnya, Indonesia tidak mengakui perusahaan yang hanya bersifat mailbox, seperti di negara Lichenstein di mana terdapat beberapa perusahaan yang tidak memiliki atau membangun perusahaan di sana. Isu ini akan dibahas pada perundingan selanjutnya. 4) Terkait Natural person of another party, EFTA memasukkan Permanent Resident (PR) sebagai bagian dari natural person of another party, yang mana merujuk pada GATS artikel XXVIII. Indonesia tidak dapat menyetujui usulan EFTA sebab dalam peraturan dan


55

perundang-undangan Indonesia tidak mengenal istilah PR dan hanya mengizinkan penduduk yang memiliki kewarganegaraan (nationality) yang termasuk dalam cakupan natural person. EFTA menginginkan penjelasan Indonesia terkait PR di mana Indonesia tidak dapat memberikan perlakuan yang sama antara penduduk dan PR. Terkait dengan hal ini, EFTA mempertanyakan bilamana dalam perdagangan jasa mode-3 terdapat investor yang merupakan PR dari negara EFTA, maka perlu dipertimbangkan kembali, mengingat di Indonesia terdapat perbedaan perlakuan antara penduduk dan PR. Indonesia menjelaskan bahwa dalam GATS tidak diatur mengenai perbedaan perlakuan dalam investasi antara penduduk dan PR, namun Indonesia meminta fleksibilitas untuk mempertimbangkan masukan EFTA tersebut dan akan membahas secara internal terkait konsep PR ini. Article Most Favored Nation (MFN)

EFTA mengusulkan bahwa tanpa mengurangi arti daripada ketentuan yang tercantum dalam Pasal II GATS, setiap Negara anggota harus segera dan tanpa syarat (immediately and unconditionally) memberikan “no less favourable treatment” kepada Negara anggota, terkait setiap kebijakan yang mempengaruhi pemasokan jasa dan pemasok jasa, daripada yang diberikan kepada bukan Negara anggota. Indonesia masih belum menyetujui usulan ini, karena dengan unconditional MFN berarti bahwa EFTA maupun Indonesia dapat mengambil manfaat atas semua perjanjian yang dilakukan Indonesia atau EFTA dengan Negara lain di luar perjanjian ini.

Article Recognition

Artikel ini menyatakan bahwa guna memenuhi keseluruhan standar atau kriteria dalam pemberian otorisasi, perizinan, atau sertifikasi bagi pemasok jasa, masing-masing pihak wajib memberikan pengakuan atas pendidikan atau pengalaman yang dimiliki, persyaratan yang dipenuhi maupun sertifikat atau lisensi yang diberikan oleh pihak lain. EFTA menginginkan agar saling pengakuan yang diatur dalam Mutual Recognition Arrangement (MRA) dapat bersifat autonomous, yaitu bahwa MRA yang telah dimiliki Indonesia dengan ASEAN dapat secara otomatis dinikmati negara EFTA, begitupun sebaliknya Namun Indonesia tetap mem-bracket usulan EFTA karena MRA ASEAN dalam rangka AFAS hanya berlaku terbatas untuk Negara anggota ASEAN saja. Terkait dengan usulan EFTA untuk memasukkan istilah “give due consideration to any


56

requests by another Party to” ke dalam artikel ini, Indonesia membutuhkan fleksibiltas untuk membahas kembali usulan tersebut dan akan memberikan tanggapan pada pertemuan berikutnya. Article Movement of Natural Person

Indonesia tetap mengusulkan untuk memasukan beberapa kategori natural persons dalam artikel ini, EFTA menyatakan bahwa kategori natural persons agar dicantumkan saja ke dalam schedule of commitment dan akan mempertimbangkan usulan Indonesia tersebut.

Article Domestic Regulation

Article Domestic Regulation merupakan proposal Indonesia, di mana substansi dari article ini akan sangat tergantung hasil dari perundingan discpline on domestic regulation di WTO. Untuk itu, melihat kondisi perundingan di WTO yang masih belum memiliki banyak kemajuan, sebelum membahas article ini Indonesia menginginkan informasi mengenai domestic regulation di negara EFTA termasuk mode 4 seperti profesional dilihat dari kualifikasi, kebutuhan, lisensi dan sertifikasi, serta entry regulation mengenai temporary stay. Menanggapi hal tersebut, EFTA menyampaikan bahwa terkait prosedur kualifikasi dan lisensi, persyaratan kualifikasi dan lisensi yang dimiliki EFTA adalah tidak berbelit-belit. Selain itu disampaikan pula bahwa terdapat perbedaan prosedur sesuai dengan karakteristik sektor jasa yang terdapat di negara EFTA.

Article Payments and Transfers

Artikel Payments and Transfers menyatakan bahwa masing-masing pihak tidak boleh menerapkan pembatasan pada lalu lintas pembayaran internasional untuk transaksitransaksi yang dilakukan oleh para pihak. Indonesia menginginkan agar artikel ini hanya berlaku bagi sektor/sub-sektor yang telah dibuat komitmennya, dengan menambahkan pada para 1 artikel ini, frasa ‘relating to its specific commitments’ EFTA belum dapat menyetujui usulan Indonesia ini.

Article Restriction to Safeguard the Balance of Payments

Merujuk pada article ini dalam GATS dinyatakan bahwa apabila terjadi kesulitan serius pada neraca pembayaran dan keuangan luar negeri, negara anggota diperbolehkan melakukan kebijakan pembatasan dalam perdagangan jasa yang telah dinyatakan dalam spesifik komitmen. Rumusan artikel restriction usulan EFTA menyatakan bahwa chapter TIS mengakui setiap pembatasan yang dilakukan untuk mengamankan balance of payment. Atas usulan EFTA Indonesia menambahkan frasa “and external financial difficulties or threat thereof”. Belum ada kesepakatan atas artikel ini, dan akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan yang akan datang.


57

Article Emergency Safeguard Measure

Pihak EFTA tetap pada posisinya untuk mem-bracket article yang diusulkan Indonesia pada perundingan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan pembahasan Emergency Safeguard Measure (ESM) di WTO belum conclude sehingga belum dapat dimasukkan ke dalam article ini. Kedua belah pihak sepakat untuk mempertimbangkan dan kembali pada posisi yang sesuai dengan mekanisme konsultasi.

Denial of Benefit

Untuk usulan Indonesia mengenai artikel baru Denial of Benefit di mana terkait dengan definition pada artikel sebelumnya khususnya juridical person, pihak EFTA masih belum dapat menyetujui usulan dimaksud dan mengusulkan agar dihilangkan karena sudah terdapat dalam definisi juridicial person.  Annex Movement of Natural Person Dalam perundingan ke-4 Indonesia telah menyampaikan keinginan untuk membuat revisi draft annex on MNP yang diintegrasikan dengan element paper on MNP yang telah disampaikan pada perundingan sebelumnya dan sebagai referensi juga digunakan draft agreement on MNP dalam kerangka ASEAN. Pada kesempatan tersebut Indonesia juga menjelaskan bahwa kategori tenaga kerja yang diusulkan adalah sesuai dengan yang telah termuat dalam element paper MNP. Terkait definisi kategori MNP, sampai saat ini Indonesia belum dapat memberikan penjelasan pengertian dari Independen Profesional (IP) karena masih dalam pembahasan internal. Pada kesempatan tersebut Indonesia menyatakan bahwa istilah independent professional sebaiknya menggunakan profesional saja, karena peraturan perundangan Indonesia mengenai ketenagakerjaan tidak mengenal istilah independent. Indonesia menggunakan istilah ‘contract’ bukan ‘independent’. Indonesia meminta agar EFTA mempertimbangkan ENT dikeluarkan dari annex ini dan diganti dengan kuota dan quantitative measures dikarenakan pihak EFTA tidak mengenal ENT di negaranya. EFTA menyatakan bahwa Agreement yang pernah dilakukan dengan negara mitranya tidak menyebutkan mengenai ENT. Indonesia mengusulkan kepada pihak EFTA untuk dapat memberikan informasi lebih detail mengenai regulasi yang berkaitan dengan entry and stay dari natural persons mode


58

4 dilihat dari peraturan dan prosedurnya seperti kualifikasi, standard, licensing, dan sertifikasi. Selain itu, pihak EFTA agar dapat memberikan informasi mengenai peraturan memasuki suatu negara di mode 4, seperti peraturan keimigrasian, lamanya untuk tinggal, izin bekerja, dan persyaratan untuk memasuki negara EFTA. Menanggapi hal tersebut EFTA menyatakan akan menyampaikan pada pertemuan yang akan datang.  Annex on Tourism and Travel Services Proposal yang diajukan EFTA kedua pihak telah membahas beberapa artikel dari annex ini sebagai berikut: 1) Kedua belah pihak mendiskusikan mengenai draft Annex on Tourism and Travel Services untuk artikel Movement of Tourists, Travel Security Information and Warnings, serta Research and Observation. Indonesia meminta agar EFTA diharapkan dapat saling tukar menukar informasi mengenai mekanisme dari annex ini dan dapat mempertimbangkan annex of Tourism, Movement of Natural Person disesuaikan dengan cooperation agar dapat dimodifikasi. 2) Terkait dengan Article 2 General Provisions Indonesia menyatakan bahwa perlu tidaknya persetujuan lain seperti MoU, kode etik profesi, dan lain-lainnya yang sudah ada di antara kedua pihak. Karena dalam sektor tourism antara Indonesia dengan Swiss, saat ini sedang terjalin kerja sama dalam kerangka Joint Economic and Trade Cooperation (JETC) di mana hasilnya adalah program capacity building. 3) Pada Article Movement of Tourist para 2, EFTA menyetujui untuk menghilangkan usulannya karena di Indonesia untuk dapat melewati wilayah perbatasan sebagai turis dikenakan kewajiban prosedur administrasi yang telah ditetapkan atau peraturan tentang keimigrasian seperti halnya saat keluar dan masuk ke suatu negara. 4) Terkait Article Travel Security Information and Warnings para1 huruf d, Indonesia mengusulkan untuk memasukkan batasan waktu untuk warning tersebut dengan menambahkan kalimat “limit the time period of warning”. Namun EFTA akan mempertimbangkan batasan waktu yang diusulkan Indonesia. 5) Terkait Article Research and Observation, Indonesia tetap mempertahankan usulannya atau memLaporan Bulanan Ditjen KPI Periode April 2012

59

bracketnya karena banyak kepentingannya. 6) Terkait dengan Cooperation, Indonesia telah menyampaikan matriks needs di bidang capacity building kepada Working Group on Cooperation sebagai bahan perundingan.  Annex on Maritime Transport and Related Services Dalam pembahasan Annex on Maritime Transport and Related Services, Indonesia telah menyampaikan pembahasan secara umum dan akan dilakukan yang lebih teknis pada pertemuan berikutnya serta agar annex tersebut dibahas secara bilateral antara Indonesia dan Norway. EFTA menginginkan supaya sektor Maritim tetap masuk di dalam Draft sebagai Annex yang tujuannya adalah agar dapat meng-cover sektor maritime dan bukan menjadi perjanjian Bilateral tersendiri antara Norway dengan Indonesia. Pada kesempatan ini, EFTA menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada pelaut Indonesia yang bekerja di kapal berbendera Switzerland dan hal ini merupakan penawaran yang baik untuk Indonesia agar dapat mengambil kesempatan. Indonesia menyatakan bahwa akan membahas hal ini pada pertemuan yang akan datang. Norway juga menawarkan kerja sama di bidang maritim seperti pembangunan kapal, perbaikan kapal, ship financing, crew kapal dengan menambah crew kapal Indonesia yang sudah bekerja di kapal Norway saat ini kurang lebih sebanyak 120 orang. Indonesia akan membahasnya terlebih dahulu dengan instansi terkait dan akan menyampaikannya pada pertemuan yang akan datang. Kedua belah pihak sepakat untuk menindaklanjuti pembahasan Sektor Maritim lebih teknis dan akan memperhatikan sektor kerja sama antara Indonesia dengan EFTA untuk sektor Maritim pada waktu yang akan datang.  Annex on Financial Services Pembahasan mengenai Annex Financial Services (Annex) perundingan hanya fokus pada isu penting yaitu Article New Financial Services dan Market Access for New Financial Services. Indonesia menerima Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode April 2012

menyatakan kesulitannya untuk dapat usulan konsep New Financial Services 60

dikarenakan hal-hal sebagai berikut : 1) Offer Indonesia di GATS belum dimanfaatkan secara optimal oleh pihak EFTA Dari 4 negara EFTA, hanya Swiss yang memilki kantor bank di Indonesia dan dalam bentuk rep. office yaitu Bank European Financial Group dan United Bank of Switzerland; 2) Pada prinsipnya klasifikasi produk dan jasa keuangan dalam GATS sudah mencakup ‘new financial services’; 3) Dalam isu ini EFTA tidak menyebutkan interest-nya secara eksplisit; 4) Belum pernah memberikan komitmen ‘new financial services’ sebelumnya kepada negara lain, termasuk ASEAN; 5) Dalam proses liberalisasi perbankan akan mengutamakan prinsip kehati-hatian, dalam hal financial deepening dan financial innovation; 6) Terdapat mekanisme review terhadap perjanjian dan komitmen IE-CEPA sehingga masih ada kesempatan bagi perundingan untuk ‘new financial services’ di masa yang akan datang, jika memang dibutuhkan. 7) Berdasarkan domestic regulation, seluruh produk jasa keuangan harus memperoleh izin (registered, licensed) dari Regulator Jasa Keuangan. Pihak EFTA menyatakan akan mencatat dan mempertimbangkan tanggapan dan posisi Indonesia, namun akan tetap mempertahankan artikel New Financial Services pada Annex on Financial on Services, namun Indonesia masih tetap mem-brackets untuk isu tersebut, pada pertemuan yang akan datang EFTA akan melihat secara keseluruhan Draft tersebut.  Annex on Telecomunication Pada Article Scope and Definition, Indonesia mengusulkan menambahkan kalimat access to and use of public sesuai dengan GATS, sedangkan untuk trade in telecommunications services pada usulan EFTA, pihak Indonesia lebih menginginkan mengatur Public Telecommunications Network and Services dengan alasan bahwa peruntukan kata trade telecommunication services lebih mengarah dalam perdagangan jasa telekomunikasi yang cakupannya terlalu luas dan akan berkaitan dengan telekomunikasi PSTN (Public Switched Telephone Network) yang biasa disebut jaringan telepon tetap/telepon rumah (dengan kabel). Dalam hal ini EFTA akan menyesuaikan kembali draft Annex ini dengan aturan yang ada di dalam GATS yaitu menggunakan istilah Public Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode April 2012

61

Telecommunications Network and Services dan juga melihat keadaan pertelekomunikasian di Indonesia. Pada Article Licensing Procedure, Para 2 yang mengatur mengenai jangka waktu permohonan izin pengguna spektrum frekuensi paling lambat 6 bulan setelah pengajuan permohonan dianggap lengkap (as a rule within six months after the submission of its application is considered complete under that Party’s laws and regulations). Indonesia menyampaikan bahwa proses perizinan yang berlaku di Indonesia sampai diterbitkannya Izin Operasi harus melalui beberapa tahapan dan seleksi. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang memerlukan alokasi spektrum frekuensi radio tertentu dan atau memerlukan kode akses jaringan, jumlah penyelenggaranya dibatasi, tata cara perizinannya dilakukan melalui proses seleksi. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut: (i) pengajuan permohonan dengan melengkapi seluruh dokumen, perusahaan (dokumen administrasi) dan setelah itu akan dilaksanakan seleksi dokumen teknis (masingmasing ditentukan batas waktu proses seleksi). Dalam penyelesaian hasil seleksi atau hasil evaluasi bagi yang memenuhi persyaratan, Menteri menerbitkan izin prinsip, bagi yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, Menteri memberikan penolakan secara tertulis disertai alasan penolakan; (ii) Izin Prinsip berlaku selama-lamanya, 3 (tiga) tahun bagi penyelenggaraan yang jumlah penyelenggaranya dibatasi; dan (iii) Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (izin Operasi). Dalam hal ini pihak EFTA secara general akan menyesuaikan kembali draft Annex tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan masing-masing negara yang bersangkutan dalam agreement ini, dan pihak EFTA juga mengharapkan pihak Indonesia dapat mencantumkan keterangan pada footnote untuk masalah Licensing Procedure tersebut. Request/Offer Mechanism

EFTA mempresentasikan service requests untuk Indonesia dari Switzerland dan Norway. Request yang disampaikan oleh Swiss terfokus pada mainteners sectors, financial sectors, services auxilary to all modes of transport dan environmental services. Sementara itu, request Norway terfokus pada maritime transportation, energy related services, telecommunication services dan energy related services. Sedangkan untuk Iceland and Lichenstein saat ini belum memiliki request maupun offer. Namun kedua


62

negara tersebut akan menyampaikan pada pertemuan selanjutnya. Dalam hal ini pihak Switzerland telah menyampaikan service requests kepada Indonesia. Pada request tersebut Pada mode 4, EFTA akan mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ada 2 kategori yang berkaitan dengan Mode 4, yaitu untuk Intra-Corporate Transferee (ICT) akan diberikan selama 6 (enam) tahun dan Business Visitor selama 6 (enam) bulan. Sedangkan untuk air transport pihak EFTA menginginkan cakupan yang lebih luas. Diharapkan Indonesia dapat menyampaikan requestnya kepada pihak EFTA di pertemuan berikutnya. 2. Pertemuan APEC Group on Services ke-48 Pertemuan Group on Services (GOS) ke-48 dipimpin oleh Direktur Perundingan Perdagangan Jasa selaku GOS Convenor. Pertemuan dihadiri oleh 21 ekonomi, The APEC Business Advisory Council (ABAC), The Pasific Economic Cooperation Council (PECC), APEC Secretariat, dan Negara Kolombia sebagai tamu.

Gambar 8. APEC Group on Services ke-48

GOS Convenor memberikan update situasi perundingan WTO sekarang ini, khususnya mengenai proses pada new plurilateral services. Diskusi terkait dengan modalitas akan diterapkan pada proses yang sedang berlangsung. Pertemuan GOS mempertimbangkan proposal dari PECC untuk menyelenggarakan policy dialogue pada GOS ke-3 untuk membahas gaps dalam proses GATS saat ini. Keputusan mengenai adanya dialog tersebut akan dilakukan melalui intersesi tanggal 10 April 2012. Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode April 2012

63

Sehubungan dengan liberalisasi perdagangan dan investasi, pertemuan GOS mencatat beberapa laporan kemajuan dari kegiatan sebagai berikut: 1) Kegiatan yang selesai telah dilaksanakan a) APEC Accounting Services Initiative Pertemuan GOS mencatat bahwa "The Non Binding Guidelines for The Regulation of Foreign Accountancy Professionals" telah disahkan secara intersesi. Pertemuan GOS berpandangan untuk mensosialisasikan kegiatan tersebut ke dalam sektor privat mereka masing-masing. b) Environmental Services - Pertemuan GOS mencatat bahwa "Workshop on Environmental Services and Environmental Services related Technologies" diselenggarakan oleh China pada tanggal 30 Maret 2012 berjalan dengan baik dan ringkasan laporan akan dipersiapkan kemudian. - China menginformasikan bahwa tindak lanjut hasil workshop akan diadakan studi mengenai environmental services and environmental servicesrelated technologies. Laporan tersebut akan dimuat dalam website APEC. - Pertemuan GOS mencatat proposal yang disusun Amerika Serikat yang bertujuan membangun kerangka kerja untuk membantu program APEC pada jasa lingkungan. Proposal tersebut akan dibahas secara intersesi dan akan dipertimbangkan lagi di pertemuan GOS ke-3. c) Franchising Pada pertemuan GOS, Filipina meng-update rencana capacity building workshop on franchising, keterangan selanjutnya yang lebih terperinci akan disediakan dalam beberapa minggu kemudian melalui intersesi. d) Transparency in Services Sectors - Australia meng-update "The Services Trade Access Requirements (STAR) Database" fase ketiga. Fase ketiga dalam trek penyelesaian di akhir tahun ini. Australia sedang mengerjakan links untuk FTA APEC Ekonomi dalam database.


64

- Australia mempertahankan untuk diadakannya workshop menjelang akhir tahun depan melihat best practices regulation untuk sektor-sektor yang tercakup pada database. 2) Kegiatan yang sedang dilaksanakan a) Trade in Service Statistics -

Pertemuan GOS menyetujui concept note: Measuring Services: Measuring Services Trade Statistical Capacity Building and Networking (2012/CTI2/GOS/004) dari Amerika Serikat untuk meningkatkan capacity building dan knowledgesharing workshop pada tahun ini, di mana bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan ketersediaan data terkait pada perdagangan jasa. Proyek ini juga untuk meningkatkan koneksi jaringan antara stastical agencies di setiap APEC ekonomi.

-

Pertemuan GOS mencatat bahwa proyek tersebut mempertimbangkan pembahasan statistik perdagangan jasa di Organisasi Internasional lainnya dan APEC ekonomi menyadari pentingnya memiliki pemahaman yang mendalam mengenai masalah ini.

3) Kegiatan yang akan datang, yaitu a) Logistic Services - Pertemuan GOS menyetujui concept note: Information Sharing on Logistics Services dari China untuk mengadakan seminar pada bulan November 2012 di China dan mengunjungi integrated logistics services centre selama workshop. Proyek ini mempertimbangkan supply chain connectivity dan logistik dari perspektif jasa. - China telah menyerahkan revised concept note berdasarkan hasil diskusi pada COS plenary meeting ke APEC Secretariat b) Retailing Services -


Indonesia mengusulkan proyek pada "retailing services: Potential for and Challenges to Enhancing SME Participation in Supply Chains in APEC" yang bertujuan untuk meningkatkan peran retail dalam memfasilitasi the supply chain of products.

65

-

Indonesia menerima beberapa komentar dan masukan dari APEC ekonomi. Sebagai langkah selanjutnya, concept note akan direvisi dan dibahas melalui intersesi.

4) Pertemuan GOS jugn membahas beberapa kegiatan yang dimungkinkan untuk dilaksanakan pada GOS 3 dan GOS 1 dalam menyukseskan program kerja CTI, yaitu: a) Proposal for GOS Work Program on Regulatory Coherence and Cooperation Amerika Serikat telah mengusulkan proposal work on regulatory coherence and cooperation. Inti dari proposal ini membahas bagaimana peraturan dapat mempengaruhi perdagangan jasa dan peraturan apa saja yang dapat menciptakan pro-competitive and trade facilitative market yang selanjutnya akan dibahas melalui intersesi dan proposal tersebut akan dipertimbangkan kembali pada pertemuan GOS ke-3 di Kazan. b) Self Funded Project: a case study of regulatory coherence Pertemuan GOS menyetujui proposal yang didanai sendiri oleh Amerika Serikat untuk mengompilasi sekumpulan studi kasus dari kawasan APEC yang menggambarkan contoh "successful" regulatory reform measures yang memastikan pasar jasa lebih kompetitif. Studi-studi kasus tersebut akan dikompilasi tahun ini dan laporan dibuat untuk GOS 1 tahun 2013. 3.

UNCTAD Global Services Forum UNCTAD Global Services Forum diselenggarakan pada tanggal 19 April 2012 di Doha, Qatar. Forum ini merupakan bagian dari rangkaian pertemuan UNCTAD XIII, yang dihadiri oleh perwakilan dari beberapa negara, termasuk para menteri, negosiator, praktisi, asosiasi, wakil dari WTO, OECD, dan LSM. Adapun isu-isu dan masukan pada pembahasan, antara lain: 1) High level segment: competitiveness

services,

productivity,

and

a) Peranan jasa sangat besar di dalam perekonomian negara-negara di dunia, hal ini dapat dilihat pada Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode April 2012

66

pertumbuhan jasa di ekonomi di Negara maju yang tinggi yaitu sebesar 75%, sementara di negara berkembang masih sekitar 50-60%. Dengan demikian, penting untuk meningkatkan peranan jasa, khususnya jasa sosial atau universal services bagi pembangunan ekonomi, seperti jasa pendidikan dan kesehatan. b) Kondisi perekonomian saat ini, dengan terjadinya krisis ekonomi global, merupakan saat yang tepat untuk meningkatkan daya saing, kerja sama antar negara berkembang, dan penghapusan kemiskinan. c) Pentingnya peranan pengetahuan dan teknologi, melalui pemanfaatan internet seperti e-product dan peningkatan peranan universitas. Melalui pengetahuan dan teknologi diharapkan tercipta equality antara Negara maju dan Negara berkembang. d) Jasa merupakan bagian penting bagi peningkatan GDP dan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan sektor jasa didorong sebagian besar oleh globalisasi dan teknologi. e) Selain itu, meningkatnya peranan jasa pariwisata dan transportasi di Negara berkembang, dapat mendorong peningkatan ekonomi di negara berkembang. Potensi jasa pariwisata dan peranannya saat ini sangat besar, sekitar 50% ekspor jasa di sebagian negara berkembang berasal dari jasa pariwisata. Pariwisata internasional akan terus tumbuh namun dengan tingkat yang lebih moderat, dari 4.2% per tahun (1980-2010) menjadi 3.3% (2010-2030). f) Peranan UNCTAD melalui study dan research, khususnya pada jasa-jasa yang memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan negara berkembang seperti jasa pariwisata dan transportasi. g) Peningkatan competitiveness and market opportunity bagi negara berkembang, demikian juga inovasi dan sumber daya sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan sektor jasa dan ekonomi.


67

2) Trade in Services: new growth opportunities a) Output industri jasa dunia telah mencapai 70% dari total produksi dunia. Pertumbuhan jasa menunjukkan peningkatan kesempatan yang dapat dicapai. Untuk itu, China telah menyusun strategi dan rencana dalam meningkatkan pertumbuhan perdagangan jasanya, dengan cara mendorong sektor jasa lebih dari sekedar jasa, seperti peningkatan ICT, IPR, skills, logistic, dan teknologi, serta meningkatkan kerja sama di sektor. Selain itu, China secara berkala menyelenggarakan Trade Fair di Beijing yang juga dimanfaatkan untuk mempromosikan sektor jasa China. b) Ekspor negara-negara berkembang sudah mulai mencakup tidak hanya jasa-jasa tradisional seperti jasa pariwisata, namun juga jasa modern yang memiliki high-value, skill-intensive services seperti jasa komputer dan informasi, dan jasa bisnis lainnya. c) Jamaika dalam meningkatkan pertumbuhan jasanya telah menetapkan sektor jasa sebagai sektor prioritas di dalam national development policy, di antaranya menghapus hambatan akses pasar di sektor jasa. Diharapkan dengan dilengkapi dengan perangkat strategi ekonomi dapat dihasilkan sustainable trade and economy. d) Peningkatan daya saing, produktivitas, dan ekonomi membutuhkan sektor jasa sebagai leading sector dengan didampingi oleh adequate regulatory dan good governance. Multilateral trade cooperation diharapkan dapat mendorong terciptanya kedua hal tersebut melalui kesepakatan-kesepakatan yang menghapus diskriminasi dan mendorong transparansi. e) Salah satu peranan pemerintah yang dapat dilakukan untuk mendorong ekspor jasanya, antara lain menghapus hambatan bagi eksportir jasanya melalui perundingan internasional. Untuk itu, diperlukan suatu strategi perundingan yang baik, penyiapan request yang subtantif dan spesifik. Selain itu, perlu diciptakan suatu lingkungan legislatif dan regulatory yang dapat mendukung peningkatan daya saing tingkat global dan kemampuan untuk melakukan ekspor jasa. Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode April 2012

68

3) Services liberalization: multilateral on regional a) Perundingan multilateral saat ini sedang menghadapi deadlock. Putaran Doha telah lebih dari 10 tahun belum dapat mencapai titik kesepakatan. Hal ini mendorong liberalisasi jasa ke arah regional dan bilateral. Namun isu menarik yang menjadi perdebatan adalah pendekatan perundingan plurilateral yang disponsori oleh EU sebagai solusi buntunya perundingan multilateral. b) Bagi beberapa Negara berkembang seperti Afrika Selatan dan India, perundingan plurilateral tidak banyak memberikan manfaat bagi negara berkembang, antara lain tidak adanya lagi policy water karena komitmen pada regulasi yang berlaku, hanya di satu sektor spesifik saja, dan adanya free rider mengingat sistem MFN yang diakibatkan dari kesepakatan membuat komitmen bagi sebagian Negara anggota WTO yang terlibat perundingan plurilateral akan dinikmati oleh seluruh Negara anggota WTO. c) Sebagai proponen plurilateral, EU berpandangan bahwa saat ini liberalisasi sektor jasa sangat diperlukan dalam rangka sustainable development melalui investasi (FDI) infrastruktur jasa dan transfer keahlian, untuk itu liberalisasi dapat dilakukan melalui autonomous maupun binding liberalisation (multilateral, bilateral, maupun plurilateral). Mengingat kerja sama multilateral yang macet, serta kerja sama bilateral yang walaupun memiliki komitmen yang dalam, namun sangat terbatas (hanya 2 negara), maka plurilateral dapat menjadi solusi. EU sangat mengharapkan key emerging countries (BRICS + ASEAN) bergabung dengan 34 negara OECD dan 6 negara EU lainnya. 4) 21th century issues a) Jasa keuangan memiliki peranan penting dalan mendorong globalisasi, perdagangan internasional, dan investasi. Namun demikian, globalisasi, liberalisasi dan deregulasi sektor jasa keuangan telah menimbulkan tekanan yang besar bagi Persaingan internasional, yang mendorong munculnya inovasi-inovasi di jasa keuangan yang spekulatif, berisiko, kompleks, dan non-transparan yang membawa kepada krisis keuangan dan Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode April 2012

69

ekonomi di tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa penyebab utama krisis keuangan adalah kurangnya regulasi dan supervisi di tingkat nasional, regional, dan internasional di sektor jasa keuangan yang pada saat yang sama diliberalisasikan secara cepat dan luas. b) Reformasi di sektor keuangan diperlukan untuk menghindari terjadinya krisis yang sama terjadi kembali, untuk itu diperlukan agar selalu tersedia policy space untuk meregulasi dan mengimplementasi reformasi keuangan; menyediakan jasa keuangan dasar bagi rakyat miskin, usaha kecil, dan akses bagi daerah terpencil; menerapkan capital control; dan meningkatkan peranan pemerintah (good governance) di sektor keuangan. c) Selain jasa keuangan, isu di abad ke-21 lainnya adalah pengaruh ICT bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. Bagi Negara berkembang, ICT merupakan sektor jasa yang diperlukan bagi peningkatan skill dan kapasitas infrastruktur.

Gambar 9. APEC Group on Services ke-48


70

F. Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional Sosialisasi Hasil-Hasil Kesepakatan Kerja Sama Perdagangan Internasional di Provinsi Gorontalo Kegiatan Sosialisasi Hasil-Hasil Kesepakatan Kerja Sama Perdagangan Internasional dilaksanakan pada tanggal 12 April 2012 di Gorontalo bekerja sama dengan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo, dan Universitas Negeri Gorontalo.

Gambar 10. Pembicara dalam Sosialisasi di Provinsi Gorontalo

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh peserta yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan instansi terkait lainnya yang ada di Provinsi Gorontalo. Dalam kegiatan sosialisasi dipaparkan empat topik, yaitu: (i) Perkembangan perundingan putaran Doha di fora Multilateral, disampaikan oleh Direktur Kerja Sama Multilateral; (ii) ASEAN menuju MEA 2015: Perkembangan dan langkah menuju Indonesia berdaya saing tinggi disampaikan oleh Kepala Subdit Masyarakat Ekonomi ASEAN II; (iii) Kerja sama ekonomi komprehensif Indonesia (bilateral comprehensive economic partnership), disampaikan oleh Kepala Subdit Afrika dan Timur Tengah; dan (iv) Potensi Gorontalo dalam mendukung perdagangan internasional modern, disampaikan oleh Pembantu Dekan II Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Adapun pokok-pokok diskusi yang disampaikan oleh peserta adalah sebagai berikut: 1) Masyarakat Indonesia khususnya Gorontalo, tidak perlu khawatir pada produk-produk China yang menerobos perdagangan dunia dengan harga yang murah, karena Laporan Bulanan Ditjen KPI Periode April 2012

71

harga yang sangat murah akan berpengaruh kepada kualitas barang tersebut, dengan kesadaran ini diharapkan para stakeholder di setiap daerah dapat lebih kreatif dan inofatif dalam memproduksi dan memasarkan produk-produknya, sehingga dapat lebih bersaing dengan produk asal China yang masuk ke Indonesia. Pada sisi lain melihat banyaknya barang China yang masuk ke Indonesia dengan tidak resmi atau yang tidak menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) form E, maka pemerintah berharap, masyarakat Indonesia juga lebih selektif dalam membeli sebuah produk. 2) Kombinasi UKM dan capacity building di fora regional dan bilateral memegang peranan penting dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi beberapa saat yang lalu. Hingga saat ini Indonesia tetap fokus pada pengembangan UKM di pilar tiga, dan bersama dengan beberapa anggota ASEAN lainnya seperti Filipina, pada tahun 2012 Indonesia berinisiatif dalam forum pembiayaan untuk UKM. Capacity building merupakan salah satu pokok pembahasan penting dalam setiap kerja sama perdagangan dengan Negara mitra di berbagai fora, khusus di fora Bilateral, diharapkan dalam setiap kerja sama dapat terjadi transfer knowledge sehingga untuk waktu yang akan datang, masyarakat Indonesia dapat lebih berkembang dalam memproduksi sebuah produk.


72

BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT A. Kendala dan Permasalahan Sidang United Nations Conference on Trade and Development XIII

Terkait Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP), beberapa penandatangan Sao Paulo Round meminta agar masing-masing negara dapat mempercepat proses ratifikasi atau internal procedure terkait implementasi hasil perundingan tersebut. Selain itu, mereka juga mendorong agar peserta GSTP lainnya dapat segera aksesi terhadap Protokol Sao Polo Round dimaksud.

Pertemuan ASEAN Economic Community Council ke-7

Tingkat implementasi AEC Blueprint selama periode 20082011 tercatat pada angka 67,9%, dengan rincian 86,7% pada Tahap I (2008-2009) dan 54,6% pada Tahap II (20102011). Secara keseluruhan, dari total 277 langkah masih tersisa 89 langkah yang belum diselesaikan. Implementasi tertinggi dicapai oleh Singapura (82,0%), terendah Myanmar (75,8%) sementara Indonesia 76,0% atau terendah kedua.

Pertemuan AEM–EU Trade Commissioner Consultation ke-11

Dari seluruh program kerja yang tertuang dalam ASEAN-EU Trade and Investment Work Programme 2011-2012, hanya program ASEAN-EU Sectoral Dialogue yang belum terlaksana.

Pertemuan APEC Committee on Trade and Investment ke-2

Indonesia perlu mempertahankan isu-isu penting agar tetap sesuai dengan kepentingan Indonesia. Koordinasi intensif antar instansi terkait sangat diperlukan mengingat pembahasan isu di fora APEC sangat dinamis dan progresif serta cross cutting dengan kerja sama dengan forum internasional lainnya.

UNCTAD Global Services Perlu suatu kebijakan dan program nasional secara strategis khususnya terkait jasa infrastruktur, seperti Forum Information and Communication Technology (ICT), jasa keuangan, jasa transportasi dan logistik dalam meningkatkan daya saing, ekspor, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.


73

B. Tindak Lanjut Penyelesaian Sidang United Nations Conference on Trade and Development XIII

Indonesia hingga kini masih dalam tahap penyempurnaan dokumen ratifikasi Protokol Sao Paulo Round dan kiranya dapat sesegera mungkin menyelesaikan proses ratifikasi.

Pertemuan ASEAN Economic Community Council ke-7

Dalam rangka mendorong implementasi AEC Blueprint yang pada periode 2010-2011 menunjukkan pelambatan, Indonesia c.q. Kemenko Perekonomian dibantu Kementerian Perdagangan, diharapkan dapat melakukan koordinasi dan konsultasi secara reguler dengan Kementerian terkait untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah yang dapat mempercepat implementasinya.

Pertemuan AEM–EU Trade Commissioner Consultation ke-11

Kementerian Perdagangan akan melakukan konsultasi dengan sektor untuk menentukan fokus ASEAN-EU sectoral dialogue. Terkait dengan ASEAN-EU FTA, Indonesia perlu mempertimbangkan benefit-discrepancy antara pendekatan bilateral dengan regional, dan mengarahkan posisi ASEAN. Indonesia juga dapat mengusulkan kepada ASEAN c.q. Vietnam (Country Coordinator ASEAN-EU) agar ASEAN-EU Trade and Investment Work Programme 20112012 dapat diperbaharui agar tetap relevan untuk 2-3 tahun ke depan.

Pertemuan APEC Committee on Trade and Investment ke-2

Terkait pembahasan environmental goods list (Egs List), Kementerian Perdagangan akan berkoordinasi dengan instansi terkait serta stakeholders guna mencapai kesepahaman sebelum memulai pembuatan daftar produk EGS tersebut. Selain itu juga akan dilakukan kajian dan tanggapan terkait daftar nominasi produk dari anggota ekonomi yang telah diserahkan kepada APEC.

UNCTAD Global Services Sektor jasa tradisional bagi negara berkembang seperti Forum jasa pariwisata masih berpotensi untuk ditingkatkan, khususnya eco-tourism yang tumbuh seiring dengan perubahan nilai dan gaya hidup yang menginginkan suatu pengalaman terhadap budaya dan kehidupan dari daerah yang menjadi tujuan wisata para turis. Untuk itu diperlukan peranan pemerintah melalui kebijakan dan kondisi yang mendukung bagi dunia usaha, seperti infrastruktur, fasilitasi, pemasaran, dan sumber daya manusia.


74

Pemanfaatan kerja sama baik bilateral, regional dan multilateral guna memperoleh akses pasar dan peluang pasar di bidang jasa melalui suatu request yang spesifik dari negara-negara berkembang merupakan hal yang penting. Diperlukan studi dan research serta peran serta kementerian-kementerian terkait dalam meningkatkan sektor jasa masing-masing dengan orientasi ekspor.


75

BAB III PENUTUP

Kesimpulan umum

Selama bulan April 2012, Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional telah berpartisipasi dalam berbagai perundingan baik di forum multilateral, regional, dan bilateral. Dari perundingan tersebut diperoleh beberapa hasil kesepakatan, yaitu: Summary of Decisions dan Agreed Minutes. Sementara itu sebagian perundingan lainnya sedang dalam proses pembahasan. Direktorat Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional menyadari adanya kendala-kendala dalam mencapai kesepakatan kerja sama perdagangan internasional dalam berbagai perundingan internasional baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal-hal yang belum optimal dilaksanakan pada bulan ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan. Sedangkan hal-hal yang harus ditindaklanjuti menjadi catatan untuk pelaksanaan kinerja pada bulan berikutnya oleh unit terkait.


76

DAFTAR ISI DAFTAR ISI... 1 KATA PENGANTAR... 3 RINGKASAN EKSEKUTIF... 4 DAFTAR GAMBAR... 7

Recommend Documents