KATA PENGANTAR DAFTAR ISI PERNYATAAN TELAH DIREVIU IKHTISAR EKSEKUTIF

Halaman

BUKU I KATA PENGANTAR DAFTAR ISI PERNYATAAN TELAH DIREVIU IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I

BAB II

BAB III

i ii iv v

PENDAHULUAN I.1

Aspek Strategis Kementerian Luar Negeri

1

I.2

Tantangan dan Isu-isu Strategis Tahun 2016

2

PERENCANAAN KINERJA II.1

Keterkaitan RPJMN Tahun 2015-2019 dengan Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019

7

II.2

Peta Strategi Kementerian Luar Negeri

8

II.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

11

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016 III.1

Capaian Kinerja: Stakeholders Perspective

13

III.1.1

Tujuan 1.1: Kepemimpinan dan Peran Indonesia dalam Kerja Sama Internasional yang Berpengaruh

13

III.1.2

Tujuan1.2: Nilai Manfaat Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang Optimal melalui Hubungan Luar Negeri

20

III.1.3

Sasaran Strategis-2.1.1: Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional

31

III.1.4

Sasaran Strategis-2.1.2: Pemenuhan Pelayanan dan Aspirasi Publik

46

III.2

Capaian Kinerja: Business Process Perspective

55

III.2.1

Sasaran Strategis-1.1.6: Kebijakan Luar Negeri yang Berkualitas

55

III.2.2

Sasaran Strategis-1.1.1: Diplomasi Maritim dan Perbatasan yang Kuat

60

Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2016

ii

BAB IV

III.2.3

Sasaran Strategis-1.1.2: Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang Meningkat

71

III.2.4

Sasaran Strategis-1.1.3: Peran Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat

80

III.2.5

Sasaran Strategis-1.1.4: Diplomasi Ekonomi yang Kuat

103

III.2.6

Sasaran Strategis-1.1.5: Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI dan Diaspora yang Prima

126

III.2.7

Sasaran Strategis-1.1.7: Monitoring Hasil Diplomasi yang Efektif

148

III.3

Capaian Kinerja: Learning and Growth Perspective

150

III.3.1

Sasaran Strategis-3.1.1.1: SDM yang Berkompeten

150

III.3.2

Sasaran Strategis-3.1.1.2: Organisasi dan Tata Kelola yang Baik

156

III.3.3

Sasaran Strategis-3.1.1.3: Lingkungan Kerja yang Kondusif

159

III.3.4

Sasaran Strategis-3.1.1.4: Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi

164

III.3.5

Sasaran Strategis-3.1.1.5: Anggaran yang Optimal

174

III.4

Perbandingan Realisasi IKU dengan Target Jangka Menengah

177

III.5

Analisis Evaluasi Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

179

III.6

Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Sumber Daya

183

PENUTUP

188

LAMPIRAN:

BUKU II

INFORMASI KINERJA

- Perjanjian Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2016 - Matriks Realisasi Rencana Aksi - Matriks Informasi Kinerja

Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2016

iii

Laporan Kinerja (LKj) Tahunan

2016

Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2016 menjabarkan capaian 14 Sasaran Strategis (SS) dan 2 (dua) Tujuan (T) yang diukur dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU), 28 Sub IKU, dan 11 Komponen. Capaian kinerja tersebut telah memperhitungkan kinerja Unit Organisasi dan Satuan Kerja, termasuk Perwakilan RI. Pada tahun 2016, secara keseluruhan realisasi kinerja Kementerian Luar Negeri sebesar 89,75% dengan capaian kinerja sebesar 102,16% dari 20 IKU. Sebanyak 13 IKU realisasinya telah melampaui target dan 7 IKU lainnya realisasinya masih di bawah target. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2015, realisasi kinerja pada tahun 2016 telah mengalami peningkatan 5,56% dengan peningkatan capaian kinerja sebesar 8,27%. Sepanjang tahun 2016, Kementerian Luar Negeri telah menunjukkan berbagai capaian kinerja. Salah satu capaian utama mengenai permasalahan perbatasan adalah diratifikasinya Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah RI-Singapura 2016, disepakatinya draft MOU Survey and Demarcation ke-20 antara Indonesia dan Malaysia untuk batas darat Kalimantan Utara dan Sabah, serta penyelesaian tahap akhir dua unresolved segment batas darat Indonesia-Timor Leste. Kemajuan di bidang maritim lainnya adalah tercapainya 13 perjanjian kerja sama maritim yang telah ditandatangani bersama dengan India, Belanda (4 kali), Amerika Serikat, Palau, Selandia Baru, Rusia, Republik Korea, Inggris, Hongaria, dan Timor Leste. Dalam kepemimpinannya, Indonesia sebagai Ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) menjadikan Samudera Hindia sebagai perekat antara Afrika dan Pasifik dan menjadikan IORA sebagai arsitektur kawasan yang mengisi “kekosongan” (hollowness) di Samudera Hindia demi menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan global. Selain itu di tahun 2016, Indonesia berhasil menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa mengenai Palestina, Al Quds Al Sharif di Jakarta pada Maret 2016. KTT ini menghasilkan Deklarasi Jakarta yang mendukung kemerdekaan Palestina dengan menggalang dukungan sebanyak mungkin agar penyelesaian “Two State Solution” dapat terealisasi. Sebagai terobosan diplomatik, Indonesia telah membuka Konsulat Kehormatan di Ramallah. Dalam bidang diplomasi ekonomi, pada tahun 2016 telah disepakati 149 perjanjian bilateral dan multilateral di bidang ekonomi. Selain itu, Kementerian Luar Negeri telah berhasil meningkatkan nilai manfaat ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri yang ditandai dengan peningkatan jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan, investasi, dan wisatawan mancanegara. Dalam bidang perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri, Kementerian Luar Negeri telah melakukan langkah-langkah strategis yang dinamis dan inovatif dengan tetap mempertimbangkan prinsip efektif, efisien dan tepat secara substansi, politis, dan administratif. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

v


2016

Pada tahun 2016, Indonesia telah menyelesaikan kasus khusus sebanyak 41.705 kasus dari 42.071 kasus yang ditangani. Kasus Khusus merupakan kasus WNI/BHI di luar negeri yang memiliki kategori high profile case (kasus hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, korban penyiksaan fisik berat, korban TPPO, kasus narkoba, evakuasi WNI (perang, bencana alam, kecelakaan pesawat/kapal laut, amnesti) serta kasus yang mendapatkan perhatian luas masyarakat dan media massa asing/nasional). Berkaitan dengan kasus umum, selama tahun 2016, Indonesia telah menyelesaikan sebanyak 10.412 dari 15.069 kasus umum yang ditangani, sedangkan untuk pemulangan dan repatriasi WNI, selama tahun 2016 telah dilakukan sebanyak 40.934 pemulangan WNI yang terdiri dari 13.386 WNI yang di repatriasi dan 27.548 WNI yang dideportasi. Berbagai capaian strategis lainnya telah tercermin dalam capaian IKU maupun analisis kinerja berdasarkan Tujuan dan Sasaran. Pada tahun 2016, realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri adalah sebesar Rp 6.110.028.491.378,- atau 85,81% dari pagu Rp 7.120.298.228.000,-. Sementara itu, realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri setelah self-blocking adalah sebesar 95,18% dari pagu Rp 6.419.487.227.479,-. Apabila disandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2016 sebesar 89,75%, maka Kementerian Luar Negeri telah merealisasikan anggaran tahun 2016 dengan menerapkan budget follows program secara efektif dan efisien untuk membangun sebuah organisasi yang berorientasi hasil. Berikut disajikan tabel realisasi dan capaian IKU Kementerian Luar Negeri tahun 2016 menurut tujuan dan sasaran strategis: Tujuan (T) / Sasaran Strategis (SS) Stakeholders Perspective Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam T1.1 kerja sama internasional yang berpengaruh Kode

Kode

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target 2016

Realisasi 2016

Capaian 2016

IKU-1 T.1.1

Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional

83%

88,36%

106,46%

85

106,25%

39

144,44% (toleransi : 120%)

13

56,52%

IKU-1 T.1.2

T1.2

Nilai manfaat ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri

IKU-2 T.1.2

IKU-3 T.1.2

Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia Rata-rata realisasi dan capaian T1.2

Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

80

(106,25%)

27

23

(144,44%)

(56,52%)

102,40%

vi


Kode

Tujuan (T) / Sasaran Strategis (SS)

SS 2.1.1

Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional

SS 2.1.2

Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik

2016

Kode


IKU-1 SS 2.1.1

Persentase tindak lanjut/ implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri

IKU-1 SS 2.1.1 IKU-2 SS 2.1.2

Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenPAN RB

Target 2016

Realisasi 2016

81,75%

101,71%

83,80%

92,38%

110,24%

Top 99

0%

0%

92,38%

110,24%

Rata-rata realisasi dan capaian SS 2.1.2 Business Process Perspective Kebijakan luar SS IKU-1 negeri 1.1.6 SS 1.1.6 yang berkualitas Diplomasi maritim SS IKU-1 dan perbatasan 1.1.1 SS 1.1.1 yang kuat SS 1.1.2 SS 1.1.3 SS 1.1.4 SS 1.1.5

SS 1.1.7

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat Diplomasi ekonomi yang kuat Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI dan diaspora yang prima Monitoring hasil diplomasi yang efektif

Capaian 2016

124% (Toleransi : 120%)

Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang diimplementasikan

94%

100%

106,38%

Indeks diplomasi maritim dan perbatasan

88%

120,51%

136,94% (Toleransi : 120%)

IKU-1 SS 1.1.2

Persentase rekomendasi da n prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN

92%

95,74%

IKU-1 SS 1.1.3

Indeks peran Indonesia di Dunia internasional

85%

94,72%

111,44%

IKU-1 SS 1.1.4

Indeks diplomasi ekonomi

89%

76,91%

86,42%%

IKU-1 SS 1.1.5

Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora

74,69

84,32%

112,89%

IKU-1 SS 1.1.7

Persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri

10%

2,83%

171,66% (Toleransi : 120%)

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

60%

48,61%

81,02%

Nilai kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu

75

98,60%

98,60%

Indeks kepuasan pegawai

58

53,20

91,72%

104,07%

Learning and Growth Perspective SS 3.1 .1.1

SDM yang berkompeten

SS 3.1 .1.2

Organisasi dan tata kelola yang baik

SS 3.1 .1.3

Lingkungan kerja yang kondusif

IKU-1 SS 3.1.1.1 IKU-1 SS 3.1.1.2 IKU-1 SS 3.1.1.3


vii


Kode


2016

Kode


Target 2016

IKU-1 Indeks Keamanan Informasi SS 1,5 (KAMI) 3.1.1.4 Sistem informasi SS 3.1 IKU-2 Indeks Pemeringkatan manajemen yang .1.4 SS e-Government Indonesia 3,45 terintegrasi 3.1.1.4 (PEGI) Rata-rata realisasi dan capaian SS 3.1.1.4 IKU-1 Persentase penyerapan SS 3.1 Anggaran yang SS anggaran dan realisasi 95% .1.5 optimal 3.1.1.5 kinerja Realisasi dan Capaian Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2016


Realisasi 2016

Capaian 2016

1,86 (124%)

124%

3,32 (96,23%)

96,23%

110,16% 92,39%

97,25%

89,75%

102,16%

viii


I.1

2016

Aspek Strategis Kementerian Luar Negeri

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri merupakan pelaksana hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Kementerian Luar Negeri bertugas membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan politik dan hubungan luar negeri, merumuskan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan dan sasarannya dengan meletakkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Luar Negeri sebagai berikut: 1. Kedudukan: Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2. Tugas: Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 3. Fungsi: a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; d. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang luar negeri; h. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;


1


i.

2016

pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.

Aspek strategis keberadaan Kementerian Luar Negeri di Indonesia juga disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar Bab III Kekuasaan Pemerintah menyebutkan bahwa “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih”. Sebagai pilar terdepan dalam melaksanakan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri, Kementerian Luar Negeri memperkokoh peranan Indonesia dalam peningkatan kerja sama internasional, menciptakan perdamaian dunia, serta mendorong terciptanya kerja sama ekonomi dalam tataran bilateral, regional dan multilateral sebagai bagian dari strategi memperkuat lingkaran pertama kebijakan politik luar negeri Indonesia demi mencapai kepentingan nasional. Kementerian Luar Negeri memiliki fungsi strategis dalam memagari potensi disintegrasi bangsa, pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (WNI BHI) di luar negeri, serta peningkatan citra Indonesia. Kementerian Luar Negeri juga senantiasa menjadi bagian dari solusi (part of the solution) bagi penyelesaian masalah global. Dalam konteks tersebut, politik luar negeri RI telah terbukti memberikan kontribusi dalam membangun hubungan baik dengan negaranegara di dunia dan meningkatkan peranan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional. Selain itu, kebijakan luar negeri juga memprioritaskan isu-isu yang menjadi kepentingan masyarakat, antara lain isu lingkungan hidup, isu ekonomi, demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan ancaman keamanan non-tradisional. Dengan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, Kementerian Luar Negeri mencoba meraih manfaat yang seluas-luasnya dari hubungan baik yang terbangun dengan negara-negara di dunia dan berupaya meningkatkan peranan Indonesia yang menonjol dalam berbagai organisasi regional dan internasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri Luar Negeri dibantu oleh Wakil Menteri Luar Negeri, 10 orang Eselon Ia yang terdiri dari Sekretaris Jenderal; 7 (tujuh) orang Direktur Jenderal; Inspektur Jenderal; Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; dan 5 (lima) orang Staf Ahli Menteri setingkat Eselon Ib.

I.2

Tantangan dan Isu-Isu Strategis Tahun 2016

Pada tahun 2016, Kementerian Luar Negeri menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia dan berbagai isu-isu strategis. Tantangan tersebut di antaranya terkait ancaman terhadap stabilitas dan keamanan dunia yang tidak surut. Konflik keamanan yang berakibat pada tragedi kemanusiaan terjadi di berbagai belahan dunia seperti


2


2016

di Suriah, Yemen, Irak, Afganistan, Darfur, Mali, dan Republik Afrika Tengah. Selain konflik, ancaman terorisme masih terus berlangsung dengan adanya 150 serangan teroris yang terjadi di berbagai belahan dunia pada tahun 2016. Sejak bom Thamrin 13 Januari 2016 hingga serangan di Berlin 19 Desember 2016 menunjukkan ancaman terorisme dan militansi ekstremisme/radikalisme justru mengalami peningkatan. Adanya kecenderungan munculnya politik populisme dan pragmatisme juga mewarnai tahun 2016. Sesuai dengan koreksi Bank Dunia, selama tiga tahun berturut-turut, perekonomian global tumbuh lebih rendah dari prediksi sebelumnya. Indonesia patut bersyukur bahwa perekonomian Indonesia masih tumbuh 5%. Sedangkan kondisi yang ada pada dunia adalah harga komoditi masih rendah sehingga memberikan tantangan tersendiri bagi negara-negara berkembang penghasil komoditi. Isu-isu strategis yang dihadapi tahun 2016 di antaranya adalah isu mengenai penyelesaian isu di Rakhine State. Indonesia menyampaikan concern terhadap perkembangan kemanusiaan dan keamanan, terutama terkait dengan minoritas Muslim di Rakhine State. Indonesia menekankan pentingnya pembangunan secara inklusif, penghormatan HAM dan proteksi terhadap semua komunitas; sekaligus menawarkan saran dan bantuan penyelesaian isu ini. Berbagai komunikasi dan pertemuan dilakukan Indonesia, antara lain dengan State Counsellor of Myanmar, Daw Aung San Suu Kyii; Ketua Rakhine Advisory Commission, Kofi Annan; Menteri Luar Negeri dan Perdana Menteri Bangladesh, serta berbagai stakeholders baik di Jakarta, Yangon, dan Dhaka. Isu lainnya terkait dengan komitmen Indonesia dalam memperkuat unity and centrality ASEAN. Dalam upayanya, Indonesia menginisiasi “Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security, and Stability in the Region” pada Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN ke-49 tanggal 24-25 Juli 2016. Bahkan, dalam pertemuan tersebut menghasilkan sebuah konsensus “Joint Communique”. Indonesia juga menjadi tuan rumah pertemuan SOM ASEAN dalam rangka mengokohkan unity and centrality ASEAN untuk menghadapi tantangan baru kawasan dan dunia. Stabilitas dan keamanan di kawasan, khususnya mengenai wilayah Laut Cina Selatan perlu dijaga karenanya sangat penting bagi semua negara untuk menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Posisi Indonesia semakin kokoh dengan penyelesaian batas kontinen dengan dua negara yang memiliki overlapping batas maritim dengan Indonesia, Malaysia dan Vietnam. Indonesia terus mendorong agar negosiasi Code of Conduct dapat segera dilakukan antara ASEAN dan RRT. Atas usul Indonesia pada KTT ASEAN-RRT di Vientiane, September 2016, disepakati “Hotline of Communications” untuk merespon maritime emergencies dalam pelaksanaan Declaration of Conduct. Tantangan yang cukup berat dihadapi oleh Indonesia dengan maraknya kasus penculikan WNI, baik di wilayah perairan Sulu maupun perairan Malaysia. Indonesia pun berinisiatif dengan menyelenggarakan pertemuan trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina. Dalam pertemuan tersebut Indonesia menekankan pentingnya membentuk kerja sama


3


2016

trilateral untuk meningkatkan keamanan perairan Sulu dan Sabah. Kerja sama trilateral tersebut membuahkan hasil dengan dibebaskannya dua puluh lima WNI dari penyanderaan yang dilakukan kelompok Abu Sayaf di Filipina Selatan. Upaya perlindungan WNI terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Beberapa capaian Pemerintah Indonesia dalam penanganan masalah WNI selama tahun 2016 di antaranya sebagai berikut: penyelesaian 11.065 kasus WNI di luar negeri; pembebasan 71 WNI dari hukuman mati; penyelesaian dan pemberian perlindungan kepada 399 korban TPPO; pemberian fasilitas pemulangan kepada 41.569 WNI; pengembalian dana lebih dari Rp 92 Milyar kepada WNI melalui pembayaran dyat, asuransi, gaji, dan kompensasi lainnya; dan 6. penanganan 512 ABK yang menghadapi permasalahan di luar negeri. 1. 2. 3. 4. 5.

Respon cepat dalam penanganan permasalahan WNI di luar negeri sepanjang tahun 2016 sangat diuji. Namun, hal ini bisa ditangani berkat kerja sama yang baik antara Kementerian Luar Negeri bersama dengan Perwakilan. Sejumlah terobosan pun telah dilakukan di antaranya dengan integrasi penuh database WNI di luar negeri (e-perlindungan) dengan database BNP2TKI. Secara proaktif, 8 Perwakilan RI sudah menerapkan pelayanan dan perlindungan berbasis teknologi dan aplikasi bergerak (mobile application) yaitu pada KBRI Den Haag, Seoul, Bangkok, Brussel, Singapura, dan KJRI Jeddah, Hongkong, serta KRI Tawau. Sebagai perwujudan perlindungan WNI, pada konflik Suriah pun, Indonesia tetap menjadi satu dari sedikit negara yang terus menjalankan misi diplomatik, baik melalui KBRI Damaskus, maupun kantor konsuler di Aleppo dan Lattakia untuk penampungan WNI. Hal lain yang menjadi concern Kementerin Luar Negeri mengenai permasalahan WNI, ialah semakin meningkatnya trend perdagangan manusia di luar negeri. sejumlah langkah dilakukan seperti penandatanganan MoU tentang Penanganan WNI Korban TPPO di Luar Negeri dengan 6 Kementerian/Lembaga, penandatanganan MoU bilateral di bidang penanggulangan TPPO dengan Persatuan Emirat Arab, serta penjajakan MoU serupa dengan seluruh Negara Gulf Cooperation Countries (GCC). Lebih lanjut, perjuangan untuk melinduni buruh migran juga terus dilakukan untuk wilayah ASEAN, dengan pencapaian kesepakatan Vientiane Declaration on Transition from Informal Employment to Formal Employment toward Decent Work Promotions. Pada bidang ekonomi, Kementerian Luar Negeri juga terus menggalakkan penguatan diplomasi ekonomi. Hal ini terakit dengan Kementerian Luar Negeri yang menjadi bagian dari Kelompok Kerja I yang menangani Kampanye dan Diseminasi Kebijakan Ekonomi pada Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (PEPKE). Sepanjang tahun 2016, 149 perjanjian bilateral dan multilateral di bidang ekonomi disepakati. Kementerian Luar Negeri aktif menggalang partisipasi negara lain dalam Trade Expo Indonesia 2016. Para


4


2016

pengusaha dari 125 negara yang turut berpartisipasi, membukukan transaksi USD 974,76 juta dan penandatanganan 31 kontrak dagang dengan nilai USD 200 juta. Tim Pokja Diplomasi Ekonomi maupun Perwakilan Indonesia telah memfasilitasi lebih dari 35.000 pelaku usaha Indonesia untuk melakukan kontak, menangani queries, match-making dengan potensi transaksi sebesar hampir USD 30 Milyar. Satu hal yang patut untuk kita syukuri ialah Uni Eropa telah memberikan sertifikasi FLEGT-VPA untuk produk kayu di Indonesia di penghujung tahun 2016. Indonesia merupakan negara pertama yang mendapatkan sertifikasi tersebut. Sertifikasi tersebut akan memudahkan ekspor produk kayu Indonesia ke negara lain. Di bidang kerja sama maritim, Indonesia telah melakukan 13 penandatanganan kerja sama maritim dengan India, 4 dengan Belanda, AS, Palau, Selandia Baru, Rusia, Republik Korea, Inggris, Hongaria, Timor Leste. Indonesia menjadi koordinator Dewan Pengarah Kerja sama Maritim APEC, termasuk untuk mendorong pemberantasan IUU Fishing. Indonesia sedang memperjuangkan agar kejahatan perikanan dikategorikan sebagai transnational organised crimes. Indonesia bersama Norwegia berhasil meloloskan resolusi “Marine plastic litter and microplastics”, guna penanggulangan sampah plastik dan mikroplastik di laut. Dalam isu lingkungan hidup dan climate change, Indonesia juga telah menunjukkan leadership-nya dengan meratifikasi Paris Agreement pada November 2016. Indonesia terpilih sebagai anggota Paris Committee on Capacity Building (PCCB) dalam rangka peningkatan kapasitas bagi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; menjadi tuan rumah bagi pertemuan PrepCom Konferensi Habitat III, di Surabaya, Juli 2016; serta inisiatif Indonesia mengenai kerja sama global pengelolaan terumbu karang juga diterima melalui resolusi PBB “Sustainable Coral Reefs Management”. Di bidang demokrasi, Indonesia menjadi tuan rumah Bali Democracy Forum (BDF) ke9, di Bali, Desember 2016. BDF ke-9 dengan tema, “Religion, Democracy and Pluralism” dihadiri oleh 237 delegasi dari 95 negara dan 6 organisasi internasional dan menjadikan BDF dengan tingkat kehadiran tertinggi. Pada kerja sama Indonesia dengan Liga Arab, Indonesia memperkuat dengan melalui penandatanganan Memorandum of Cooperation di bulan September 2016 untuk memajukan kerja sama ekonomi, demokrasi, good governance, dan inter-faith dialogue. Di bidang technical cooperation dan Kerja Sama Selatan-Selatan, Indonesia telah memberikan pelatihan di bidang pertanian, kelautan, administrasi pemerintahan maupun pariwisata dan media kepada 35 negara sahabat; memberikan Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI) bagi 60 peserta dari 43 negara, termasuk 3 negara baru yakni Moldova, Romania, dan Slovenia; serta memberikan kerja sama pelatihan diplomatik bagi 30 diplomat asing dari 21 negara. Terkait dengan peran Indonesia di kawasan dan dunia internasional, peningkatan juga dialami di tahun 2016. Pembukaan hubungan diplomatik dilakukan Indonesia dengan 3 negara, yakni: Chad, Central African Republic, dan Equatorial Guinea. Sehingga jumlah total


5


2016

hubungan diplomatik yang dimiliki oleh Indonesia dengan Negara-negara anggota PBB sebanyak 190 negara dari total 193 negara. Diplomasi Indonesia selalu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas dunia. Diplomasi Indonesia terus bekerja menyampaikan pesan perdamaian kepada Iran dan Arab Saudi. Atas inisiatif Indonesia, telah disetujui pembentukan Contact Group on Peace and Reconciliation di OKI. Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar pasukan perdamaian dunia. Indonesia telah mengirimkan 2.731 personel pada 9 misi PBB. Melalui berbagai forum di PBB, OKI, ASEAN, G20, maupun MIKTA dan BDF, Indonesia selalu menyuarakan pentingnya mengedepankan kerja sama dan dialog serta meminimalisasi konfrontasi dan politisasi; pemberantasan terorisme melalui penegakan hukum yang diimbangi dengan pendekatan kultural dan keagamaan; mempromosikan Islam sebagai rahmatan lil’alamin sekaligus penghormatan bagi keberagaman; mendorong peran perempuan dalam mekanisme pengambilan keputusan, serta koherensi kebijakan dan tata ekonomi global yang adil. Khusus mengenai Palestina, Indonesia menyampaikan concern dalam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. Indonesia telah menyelenggarakan KTT Luar Biasa mengenai Palestina, Al Quds Al Sharif di Jakarta, Maret 2016. KTT ini menghasilkan Deklarasi Jakarta yang mendukung kemerdekaan Palestina dengan berbagai terobosan dan aksi nyata. Sebanyak mungkin dukungan akan digalang oleh Indonesia dalam upaya penyelesaian “Two State Solution” agar terealisasi. Untuk itu, Indonesia mendukung inisiatif Konferensi Internasional gagasan Perancis. Indonesia telah hadir dalam Pertemuan di Paris, Juni 2016 dan akan hadir dalam pertemuan pada bulan Januari mendatang di Paris. Sebagai terobosan diplomatik, Indonesia telah membuka Konsulat Kehormatan di Ramallah dan berencana membuka rumah Indonesia di Palestina. Secara keseluruhan, selama tahun 2016 diplomasi Indonesia terus memberi kontribusi nyata kepada pembangunan dan kepentingan nasional. Ditengah tantangan global yang semakin berat pada tahun mendatang, Kementerian Luar Negeri akan terus mengedepankan diplomasi membumi yang nyata untuk kepentingan rakyat, yang berprinsip serta berkontribusi bagi perdamaian, keamanan dan kesejahteraan.


6


II.1

2016

Keterkaitan RPJMN Tahun 2015-2019 dengan Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019

:


7


II.2

2016

Peta Strategi Kementerian Luar Negeri T 1.2

Stakeholders Perspective

Presiden, Kepemimpinan dan peran DPR, MPR Indonesia dalam kerja sama K/L, Pemda, internasional yang Pemprov, berpengaruh WNI/BHI, Perwakilan Asing, Media, Akademisi, Diaspora, LSM, WNA

Internal Business Process Perspective

T 1.1

SS 2.1.2

SS 2.1.1


Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik

Learning & Growth Perspective

Kode SS

Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri

T 1.1

SS 1.1.6

SS 1.1.1

Kebijakan luar negeri yang berkualitas

Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat

SDM SS 3.1.1.1


SS 1.1.2

SS 1.1.3

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat

Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat

ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA SS 3.1.1.2

SS 3.1.1.3



TUJUAN (T) / SASARAN STRATEGIS (SS) Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh

Kode IKU IKU-1

Sub IKU 2 Sub IKU 3 Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri

IKU-1 IKU-2 IKU-3

SS 2.1.1


SS 1.1.4

SS 1.1.5

SS 1.1.7

Diplomasi ekonomi yang kuat

Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI dan diaspora yang prima

Monitoring hasil diplomasi yang efektif

IT SS 3.1.1.4

Sub IKU 1

T 1.2

MONITORING DAN EVALUASI

DIPLOMASI

PERUMUSAN

IKU-1 Sub IKU 1 Sub IKU 2

Sub IKU 3 Sub IKU 4


Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi

ANGGARAN SS 3.1.1.5

Anggaran yang optimal

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tingkat pengaruh Indonesia di duniainternasional Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN Indeks peran Indonesia di dunia internasional Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia Persentase tindaklanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intra kawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional

8


Kode SS SS 2.1.2

TUJUAN (T) / SASARAN STRATEGIS (SS) Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik

2016

Kode IKU IKU-1 Sub IKU 1 Sub IKU 2 IKU-2

SS 1.1.6 SS 1.1.1

Kebijakan luar negeri yang berkualitas Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat

IKU-1 IKU-1 Sub IKU 1

Sub IKU 2 Sub IKU 3 Sub IKU 4 SS 1.1.2


SS 1.1.3


IKU-1

IKU-1 Sub IKU 1 Sub IKU 2 Sub IKU 3 Sub IKU 4 Sub IKU 5

Sub IKU 6

SS 1.1.4


IKU-1 Sub IKU 1 Sub IKU 2

Sub IKU 3 Sub IKU 4 Sub IKU 5

Sub IKU 6


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran Persentase isu strategis pada Renstra Kemenlu yang mengadopsi masukan publik. Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh Kemen PAN RB Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang diimplementasikan Indeks diplomasi maritime dan perbatasan Jumlah naskah kesepakatan hasil perundingan di bidang diplomasi maritim dan perbatasan Persentase perundingan batas wilayah di laut dan darat yang berhasil diselenggarakan Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang kemaritiman dan pengelolaan perbatasan. Jumlah forum kerjasama kemaritiman dengan negara lain yang dibentuk Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN Indeks peran Indonesia di dunia internasional Persentase kerja sama bilateral yang disepakati Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral Presentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum intra dan antarkawasan Persentase respons positif terhadap bantuan kerja sama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular Persentase dukungan konstituen internasional dandomestik terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia Persentase posisi Indonesia yang diterima di forum multilateral bagi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personel pada Tahun 2019 Indeks diplomasi ekonomi Jumlah naskah kesepakatan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan Jumlah Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi Jumlah Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Eropa yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi Persentase bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan yang diterima di forumforum di tingkat intra dan antar kawasan dan multilateral Jumlah promosi Trade Tourism Investment and Services (TTIS)

9


Kode SS

TUJUAN (T) / SASARAN STRATEGIS (SS)

SS 1.1.5


2016

Kode IKU IKU-1 Sub IKU 1 Komponen 1 Komponen 2 Sub IKU 2 Komponen 1 Komponen 2 Komponen 3 Komponen 4 Komponen 5 Sub IKU 3 Komponen 1 Komponen 2

Komponen 3 Komponen 4 SS 1.1.7 SS 3.1.1. 1 SS 3.1.1. 2 SS 3.1.1. 3 SS 3.1.1. 4 SS 3.1.1. 5


IKU 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan Persentase Kasus-kasus Umum yang diselesaikan Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di luar negeri Persentase Produk Hukum dan panduan teknis bidang perlindungan WNI dan BHI yang diterapkan Pejabat/Staf Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri Persentase Perjanjian Bilateral Bidang Perlindungan WNI/BHI yang ditandatangani Persentase SOP Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yang diterapkan Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam kebijakan/regulasi nasional terkait perlindungan WNI-BHI Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum perundingan internasional Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI Persentase inovasi kelompok masyarakat yang direalisasikan dalam perlindungan WNI di luar negeri Persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan


IKU-1


IKU-1

Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu


IKU-1


Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

IKU-1 IKU-2


IKU-1

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Persentase realisasi anggaran dan realisasi kinerja


10


2016

II.3 Perjanjian Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2016 Kode SS


Kode IKU


Target 2016

Stakeholders Perspective T1.1

T1.2

SS 2.1.1

SS 2.1.2

Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh

Nilai manfaat ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri

Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik

IKU-1 T.1.1


IKU-1 T.1.2

Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia

IKU-2 T.1.2

Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia

27

IKU-3 T.1.2

Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia

23

IKU-1 SS 2.1.1

Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri

81.75%

IKU-1 SS 2.1.1

Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik

83.8%

IKU-1 SS 2.1.2

Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenPAN RB

Top 99

83%

80

Business Process Perspective SS 1.1.6

Kebijakan luar negeri yang berkualitas

IKU-1 SS 1.1.6

Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang diimplementasikan

94%

SS 1.1.1

Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat

IKU-1 SS 1.1.1

Indeks diplomasi maritim dan perbatasan

88%

SS 1.1.2


IKU-1 SS 1.1.2

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN

92%

SS 1.1.3


IKU-1 SS 1.1.3

Indeks peran Indonesia di dunia internasional

85%

SS 1.1.4


IKU-1 SS 1.1.4

Indeks diplomasi ekonomi

89%

SS 1.1.5


IKU-1 SS 1.1.5

Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora

74,69%

SS 1.1.7


IKU-1 SS 1.1.7

Persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri

10%


11


Kode

2016


Kode


Target 2016

Learning and Growth Perspective SS 3.1.1.1


SS 3.1.1.2


SS 3.1.1.3


SS 3.1.1.4

Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

SS 3.1.1.5

No.


IKU-1 SS 3.1.1.1 IKU-1 SS 3.1.1.2 IKU-1 SS 3.1.1.3 IKU-1 SS 3.1.1.4 IKU-2 SS 3.1.1.4 IKU-1 SS 3.1.1.5

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

60%

Nilai kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu

75


58

Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

2

Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)

3,45

Persentase penyerapan anggaran dan realisasi kinerja

95%

Program

Pagu Anggaran (Rp)

1

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri

562.222.485.000,-

3

Pelaksanaan Diplomasi dan Kerja sama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri

568.495.768.000,-

4 5

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa

4.820.244.269.000,-

87.766.053.000,44.954.705.000,-

6

Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN

7

Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral

8

Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik

94.271.806.000,-

9

Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

41.719.003.000,-

10

Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

126.715.753.000,-

11

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri

32.441.758.000,-

Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri

29.551.515.000,-

Pagu Anggaran Kemenlu 2016

62.661.663.000,483.811.903.000,-

6.954.856.681.000,-*

*: belum termasuk Anggaran Biaya Tambahan (ABT), setelah ditambahkan dengan ABT menjadi 7.120.298.228.000,-


12

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

CAPAIAN KINERJA Stakeholders Perspective


2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1 Capaian Kinerja : Stakeholders Perspective

Tujuan (T.1.1)

Kepemimpinan dan Peran Indonesia dalam Kerja Sama Internasional yang Berpengaruh

Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama Internasional merupakan amanat dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019 pada Sasaran Utama Bidang Politik Luar Negeri. Pengukuran pencapaian tujuan Kementerian Luar Negeri di tahun 2016 dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana posisi pencapaian tujuan Kementerian Luar Negeri pada tahun 2016 sebagai proyeksi pencapaian pada tahun 2019 mendatang. Pencapaian tujuan Kementerian Luar Negeri “Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh” sebagai Tujuan 1.1 (T.1.1) diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) “Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional”. Pengukuran IKU “Tingkat Pengaruh Indonesia di Dunia Internasional” terdiri dari 3 (tiga) Sub IKU yang merupakan agregasi dari IKU 1 SS.1.1.1 “Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Multilateral” dan IKU 1 SS.1.1.3 “Indeks Peran Indonesia di Dunia Internasional” dengan penambahan IKU “Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral” dengan pembobotan yang berbeda. Pada tahun 2016, capaian IKU-1 T.1.1 “Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional” ditargetkan 83% dengan realisasi sebesar 88,36% dan capaian 106,06%, yang diperoleh dari Sub IKU dan pembobotan sebagai berikut: Tabel Perbandingan Capaian T-1.1 Tahun 2015 dan 2016 No

Sub IKU

Bobot

Realisasi 2015

1

Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral. (Sub IKU-1) Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN. (Sub IKU-2) Indeks peran Indonesia di dunia internasional. (Sub IKU-3)

60

97,14%

Realisasi Pembobotan 2015 58,28%

20

96,31%

20

110,24%

2

3


83,78%


19,26%

95,74%

19,15%

22,05%

94,72%

18,61%

Realisasi 2016

13


2016

Realisasi Target Capaian

99,60% 89% 111,90%

88,36% 83% 106,46%

Analisis Sub IKU-1 T-1.1: Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Multilateral Kepemimpinan pada forum multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara memimpin jalannya pertemuan atau menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan, serta menempatkan Indonesia/WNI pada suatu posisi atau jabatan strategis pada Organisasi Internasional (OI) dimana Indonesia menjadi anggotanya. Dengan menjadi tuan rumah penyelenggaran forum internasional atau menduduki posisi/jabatan strategis pada OI, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menentukan arah kebijakan OI, serta menyusun dan melaksanakan program-program kerja OI yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nasional Indonesia. Selain itu, posisi tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan regional kawasan dan kepentingan negara-negara berkembang guna meningkatkan postur Indonesia di tingkat global. Sepanjang tahun 2016, Kementerian Luar Negeri terus berinovasi dan berupaya mendorong kepemimpinan Indonesia di berbagai forum internasional. Upaya tersebut diwujudkan dengan menjadi chair dan fasilitator dari berbagai pertemuan internasional. Upaya-upaya tersebut memiliki nilai strategis bagi kepentingan Indonesia dalam memajukan penyelesaian isu-isu global baik terkait keamanan internasional, hak asasi manusia, maupun pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka pemenangan setiap pencalonan Indonesia, sejumlah inovasi penggalangan dukungan pencalonan juga telah dilakukan. Beberapa langkah yang dilakukan dalam rangka penggalangan dukungan pencalonan antara lain: a. perumusan strategi dan penyusunan materi kampanye pencalonan Indonesia dengan koordinasi pihak internal Kementerian Luar Negeri, Kementerian/Lembaga terkait, dan Perwakilan RI di luar negeri; b. penyelenggaraan resepsi diplomatik dengan mengundang perwakilan asing di Jakarta dalam rangka penggalangan dukungan; c. observasi secara langsung atas upaya pencalonan dengan menghadiri pertemuan internasional yang berkaitan dengan pencalonan, guna melakukan penggalangan dukungan langsung dan menyebarkan materi kampanye pencalonan. Sepanjang tahun 2016, realisasi IKU Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral sebesar 83,78% dari target 80%, sebagaimana tabel berikut:


14


2016

Tabel Capaian Sub IKU-1 T-1.1 Tahun 2016 Sub IKU-1 T.1.1 Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral

Informasi Kinerja Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia + jumlah pencalonan yang berhasil Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia + jumlah pencalonan yang diusulkan

Jumlah 24+7

Nilai 31

24+13

37


83,78% 80% 104,73%

Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) OKI tentang Palestina Al-Quds Al-Sharif pada tanggal 4-5 Maret 2016 telah dibuka oleh Presiden RI dan dihadiri oleh wakil dari 56 Negara Anggota, 4 negara Observer dan 4 pihak yang tergabung dalam proses perdamaian antara Palestina dan Israel selama ini. Penyelenggaraan pertemuan dilatarbelakangi proses perdamaian Palestina dan Israel yang tidak mengalami kemajuan berarti serta siklus baru kekerasan di Jerusalem, termasuk pembatasan akses beribadah ke Masjid Al-Aqsa pada akhir tahun 2015.


15


2016

KTT LB OKI menghasilkan 2 outcome documents, yaitu sebuah resolusi yang menegaskan posisi prinsip dan komitmen OKI untuk mendukung Palestina dan Al-Quds Al-Sharif dan Jakarta Declaration yang digagas oleh Indonesia yang memuat langkahlangkah konkret untuk dilakukan oleh para pemimpin dunia Islam guna memajukan penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

The Sixth Ministerial Conference of the Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (BRMC VI), 22-23 Maret 2016

Sebagai tuan rumah dan sekaligus Ketua Bersama Bali Process, Indonesia untuk pertama kali sejak Bali Process dibentuk tahun 2012 berhasil mengesahkan Bali Declaration on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime. Indonesia juga menginisiasi terbentuknya Consultation Mechanism sebagai mekanisme tanggap darurat di kawasan terhadap situasi darurat migran ireguler dan pengungsi melalui laut. Indonesia dan Australia selaku Ketua Bersama Working Group on Trafficking in Persons telah menginisiasi pembentukan Bali Process Policy Guide on Following the Money in Trafficking in Persons Cases yang akan menjadi panduan bagi para aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang yang melibatkan tindak pidana pencucian uang. Pertemuan pertama Drafting Committee yang diketuai Indonesia telah diselenggarakan di Jakarta pada bulan September 2016, sedangkan pertemuan kedua telah dilaksanakan di Sydney, Australia, pada bulan November 2016.


16


2016

Pertemuan MIKTA di Sydney merupakan pertemuan para Menlu ke-8 sejak tahun 2013. Menlu RI menjadi pembicara utama (lead speaker) pada satu sesi pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-8 MIKTA yang bertema “Operasi Penjaga Perdamaian”. Pemerintah Indonesia mendorong negara MIKTA (Meksiko, Menlu Negara-Negara MIKTA mengadakan konferensi anggota Indonesia, Korea Selatan, Turki, pers setelah menyepakati joint communique Australia) untuk berkontribusi di Sydney, Australia 25 November 2016 bagi perdamaian dunia melalui pengiriman pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menlu RI menyampaikan, MIKTA harus memberikan kontribusi nyata dalam menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas dunia termasuk melalui Operasi Penjaga Perdamaian PBB.

Kepemimpinan Indonesia pada berbagai forum Multilateral juga terlihat dari terpilihnya Indonesia sebagai anggota Paris Committee on Capacity Building (PCCB), yang merupakan kerangka kerja sama untuk meningkatkan kapasitas negara berkembang bagi aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pemilihan dilakukan pada COP-22 UNFCCC di Marrakech, Maroko, tanggal 18 November 2016, untuk periode keanggotaan 2017-2019. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

17


2016

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota PCCB menunjukkan pengakuan dunia internasional terhadap komitmen dan peran aktif Indonesia dalam penanganan berbagai isu terkait perubahan iklim. Tabel Perbandingan Capaian Sub IKU-1 T-1.1 Tahun 2012—2016 Informasi Kinerja Jumlah pertemuan yang dipimpin oleh Indonesia di forum multiltateral & Jumlah pencalonan yang berhasil Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia dalam forum multilateral & Jumlah pencalonan yang diusulkan Realisasi

Tahun 2012 19

Tahun 2013 29

Tahun 2014 26

Tahun 2015 34

Tahun 2016 31

17

33

24

35

37

111,76%

87,87%

108,33%

97,14%

83,78%

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian IKU Kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral pada tahun 2016 mengalami penurunan dari capaian tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut antara lain disebabkan turunnya jumlah pemenangan pencalonan Indonesia pada berbagai organisasi internasional. Pada tahun 2016, dari 13 (tiga belas) target pencalonan Indonesia pada organisasi internasional, Indonesia hanya berhasil memenangkan 7 (tujuh) pencalonan. Namun demikian, kuantitas jumlah pertemuan yang berhasil diselenggarakan dan dipimpin oleh Indonesia tidak mengalami penurunan meskipun isu-isu yang dibahas secara global semakin kompleks. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia yang tinggi untuk terus memberikan kontribusi terhadap penyelesaian berbagai isu internasional. Kendala dalam pencapaian target IKU 1 adalah terlambatnya penyampaian pencalonan untuk menduduki jabatan di berbagai organisasi internasional oleh Kementerian/Lembaga lain. Hal ini menyebabkan kurangnya waktu bagi Kementerian Luar Negeri untuk melakukan penggalangan dukungan pencalonan. Di samping itu, faktor kesiapan Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan strategis pada Organisasi Internasional kurang dianalisis secara tepat sehingga Indonesia tidak memiliki modalitas yang baik di beberapa pencalonan yang diajukan. Dalam mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri senantiasa meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan melakukan upaya jemput bola untuk mengetahui rencana pencalonan pada berbagai organisasi internasional. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri senantiasa memberikan analisis peluang pemenangan Indonesia di berbagai pencalonan yang diajukan dengan melihat postur Indonesia pada isu terkait. Sebagai langkah solutif kedepan, Kementerian Luar Negeri perlu meningkatkan postur Indonesia di dunia internasional dengan meningkatkan peran dan kepemimpinan berbagai forum internasional, di antaranya dengan memprakarsai berbagai pertemuan Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

18


2016

internasional maupun ikut serta dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Selain itu, Kementerian Luar Negeri perlu untuk mengutus pejabat tingkat tinggi maupun figur yang berpengaruh (Duta Besar maupun Special Envoy) guna menunjukkan keseriusan Indonesia ketika mencalonkan diri pada jabatan strategis di suatu Organisasi Internasional, khususnya di pencalonan yang prestisius seperti pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap di Dewan Keamanan PBB.

Analisis Sub IKU-2 dan Sub IKU-3 T-1.1 Untuk Analisis IKU 1 SS 1.1.2 “Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN” dan IKU 1 SS 1.13 “Indeks Peran Indonesia di Dunia Internasional” akan dijabarkan melalui analisis pencapaian kinerja pada Bab III.2 SS 1.1.2 dan Bab III.2 SS 1.1.3.


19

Laporan Kinerja (LKJ) Tahunan

Tujuan (T.1.2)

2016

Nilai Manfaat Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang Optimal melalui Hubungan Luar Negeri

Upaya diplomasi tidak saja ditujukan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di bidang politik luar negeri dan hubungan kerja sama internasional. Kegiatan diplomasi pada gilirannya juga diharapkan mampu menerjemahkan hubungan yang ada bagi peningkatan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam kaitan tersebut, maka Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri, secara aktif Nilai investasi negara-negara asing, total melaksanakan program kegiatan terkait nilai perdagangan, dan jumlah wisatawan mancanegara merupakan kinerja atau dengan diplomasi ekonomi guna mewujudkan outcome dari pelaksanaan politik luar negeri, terciptanya nilai manfaat ekonomi, keuangan sebagai kontribusi atas upaya bersama dalam dan pembangunan yang optimal bagi bangsa meningkatkan nilai perdagangan dan dan rakyat Indonesia. investasi asing. Komponen ini diberi bobot Dengan kata lain, capaian diplomasi yang telah dilakukan perlu diukur relevansinya dengan manfaat ekonomi, keuangan, dan pembangunan sehingga kinerja diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air.

yang relatif tidak terlalu besar karena merupakan hasil kinerja banyak stakeholders di dalam dan luar negeri negeri seperti Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata, dan para pengusaha di tanah air serta Perwakilan RI di luar negeri.

Presiden terpilih Joko Widodo mengangkat ekonomi sebagai isu strategis dalam kebijakan pemerintahannya. Presiden Joko Widodo memunculkan visi “Trisakti”, berisi citacita membangun bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam sosial budaya. Trisakti pada intinya adalah ajaran dasar bagaimana membangun karakter bangsa Indonesia atau “nation character building”, sebuah konsep pembangunan yang pertama kali diperkenalkan Soekarno pada tahun 1963. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014 – 2019 dalam bidang ekonomi yang merupakan prioritas diplomasi Indonesia dan salah satu pilar penopang kemandirian ekonomi nasional serta memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, dalam pernyataan pers tanggal 10 Januari 2017 menyebut Kementerian Luar Negeri merupakan bagian kelompok I yang menangani Kampanye dan Diseminasi Kebijakan Ekonomi pada Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (PEPKE) telah menghasilkan 149 perjanjian bilateral dan multilateral di bidang ekonomi disepakati sepanjang 2016. Diplomat RI aktif menggalang partisipasi negara lain dalam Trade Expo Indonesia 2016 dimana 125 negara berpartisipasi dan membukukan transaksi USD 974,76 juta. Selain itu, 31 kontrak dagang ditandatangani dengan nilai USD 200 juta.


20


2016

Pencapaian Tujuan Kementerian Luar Negeri “Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri” sebagai Tujuan 1.2 diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu: Tabel Perbandingan Capaian T-1.2 Tahun 2015 dan 2016 No 1

2

3

IKU

Realisasi 2015 67 dari target 78 negara

Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia. (IKU-1) Jumlah negara akreditasi yang mencapai target 16 dari target 25 peningkatan nilai investasi asing dengan negara Indonesia. (IKU-2) Jumlah negara akreditasi yang mencapai target 5 dari target 23 peningkatan jumlah wisatawan mancanegara negara dengan Indonesia. (IKU-3) Rata-rata Capaian T-1.2

Realisasi 2016 85 dari target 80 negara

Capaian 2016 106,25%

39 dari target 27 negara

144,44%

13 dari target 23 negara

56,52%

102,40%

Dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2015-2019, target untuk Tujuan 1.2 Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri pada tahun 2016 adalah 80 negara untuk IKU-1, 35 negara untuk IKU-2 dan 30 negara untuk IKU-3. Namun demikian, pada tahun 2016 Kementerian Luar Negeri melakukan revisi terhadap target capaian T-1.2 sebagai konsekuensi dari adanya pemotongan anggaran sesuai Inpres 04 tahun 2016 dan anggaran self blocking sesuai Inpres 08 tahun 2016.

Analisis IKU-1 T.1.2: Jumlah Negara Akreditasi yang Mencapai Target Peningkatan Nilai Perdagangan dengan Indonesia Selama tahun 2016, jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia untuk kawasan Aspasaf dan Amerop adalah sebesar 85 negara dari target 80 negara. Ini berarti capaian kinerja untuk IKU bersangkutan adalah sebesar 106,25% atau mengalami peningkatan 23,69% dibandingkan tahun sebelumnya (2015) dimana jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia, capaian kinerjanya adalah sebesar 85,90%.Rincian informasi untuk capaian kinerja IKU-1 T.1.2. adalah sebagai berikut : Tabel Capaian IKU 1 T-1.2 Tahun 2016 IKU-1 T.1.2 Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia

Informasi Kinerja Jumlah negara akreditasi di wilayah Asia Pasifik dan Afrika dengan peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia minimal 3% Jumlah negara akreditasi di wilayah Amerika dan Eropa dengan peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia minimal 2% Total Realisasi Target Capaian


Jumlah 41 negara

44 negara

85 negara 80 negara 106,25% 21


2016

Tabel Perbandingan Peningkatan Nilai Perdagangan Negara Mitra dengan Indonesia Tahun 2015 dan 2016

No.

Negara

Jan-Okt 2015 Dalam Ribu USD


Peningkatan

Wilayah Asia Pasifik dan Afrika 1

Brunei Darussalam

-36.861,7

14.309,0

138,82%

2

Fiji

16.252,8

23.656,8

45,55%

3

Pilipina

2.776.891,0

3.595.061,3

29,46%

4

Kep.Chirstmas

-6.805,5

-2.630,4

61,35%

5

Korsel

-674.971,1

191.254,9

128,34%

6

Korut

-1.215,7

4.393,1

461,36%

7 8 9

Malaysia Myanmar Singapura

-676.355,6 363.557,3 -4.468.535,7

-211.984,2 404.812,2 -2.306.310,4

68,66% 11,35% 48,39%

10

Timor Leste

175.571,2

182.778,7

4,11%

11 12 13

Tuvalu Vanuatu Vietnam

51,8 2.760,9 -340.058,5

110,3 3.032,0 -280.322,6

112,80% 9,82% 17,57%

14

Azerbaijan

-1.131.456,3

-434.119,4

61,63%

15

Kazakhstan

-7.555,0

-5.589,2

26,02%

16

Kyrgyzstan

227,4

862,9

279,44%

17

Tajikistan

47,2

510,0

980,54%

18

Turkmenistan

-2.225,6

4.464,6

300,60%

19

Kuwait

-473.735,9

-176.010,9

62,85%

20

Maroko

-38.896,7

14.445,5

137,14%

21

Mauritania

44.036,5

51.868,8

17,79%

22

Oman

59.208,6

122.035,7

106,11%

23

Palestina

567,4

953,0

67,97%

24

74.422,3

131.234,4

76,34%

-1,1

0,0

100,00%

26

Yaman South Georgia And The South Sa Angola

-385.913,6

-148.267,7

61,58%

27

Benin

105.389,6

136.893,3

29,89%

28

Burkina Faso

-37.544,0

-17.809,0

52,57%

29

Burundi

145,2

462,4

218,50%

30

Cape Verde

-2.208,6

358,4

116,23%

25


22


No.

Negara

31

Liberia

32

Mali

33

Namibia

34

Niger

35

Pantai Gading

36

Rep.Afrika Tengah

37

Rwanda

38

2016



Peningkatan

3.654,8

16.517,1

351,93%

-36.685,3

-21.064,7

42,58%

-5.456,0

-2.634,1

51,72%

6.928,1

9.729,4

40,43%

-61.250,3

-11.603,5

81,06%

-5.819,5

-3.712,3

36,21%

387,7

5.210,2

1.243,97%

Seychelles

-2.089,5

696,6

133,34%

39

Siera Lione

19.496,4

21.110,8

8,28%

40

Somalia

24.362,2

32.964,6

35,31%

223,4

446,5

99,84%

293.679,2 4.265,5 566,4 2.388,1 67.774,0 2.214,8 185.038,2 57.076,2 14.320,1 38.377,4 39.931,1 1.463,7 484,9 83.684,5 8.907,7 96.234,3 1.945.513,2 135.109,0 36.299,7 26.011,5 5.011,1 46.591,4 147,2 23.011,4 3.763,2 2.426,3

305.578,9 8.153,9 1.102,7 2.505,2 93.383,8 2.791,9 206.647,0 82.851,0 35.849,3 45.348,6 46.334,0 1.958,9 732,6 89.641,2 23.160,9 103.203,8 2.011.469,6 139.532,4 49.068,7 50.810,4 13.014,6 57.712,8 1.498,3 44.473,9 26.866,3 3.017,0

4,05% 91,16% 94,68% 4,91% 37,79% 26,05% 11,68% 45,16% 150,34% 18,16% 16,03% 33,83% 51,09% 7,12% 160,00% 7,24% 3,39% 3,27% 35,18% 95,34% 159,72% 23,87% 918,01% 93,27% 613,93% 24,35%

Swaziland 41 Wilayah Amerika dan Eropa Austria 1 2 Albania 3 Antigua & Barbuda 4 Barbados 5 Bulgaria 6 Belize 7 Ceko 8 Ekuador El Savador 9 Estonia 10 Georgia 11 12 Guyana 13 Grenada Haiti 14 Honduras 15 Hungaria 16 Inggris 17 18 Irlandia 19 Kroasia Kosta Rika 20 Kuba 21 Latvia 22 Liechtenstein 23 Luksemburg 24 25 Malta 26 Montenegro


23


No. 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Negara Monako Norwegia Nikaragua Paraguay Portugal Persemakmuran Dominika Republik Dominika Romania Rusia San Marino Siprus St.Lucia Serbia Slovakia Swiss Trinidad &Tobago Ukraina Uruguay

2016

Jan-Okt 2015 Dalam Ribu USD 508,7 221.426,5 9.072,2 25.058,3 149.951,7 1.047,4 34.149,9 98.259,5 1.656.138,6 15,6 10.178,5 683,2 12.747,1 42.676,8 1.588.777,1 13.911,0 418.238,9 39.030,2

Jan-Okt 2016 Dalam Ribu USD 616,6 363.112,8 16.609,2 67.764,2 159.854,8 1.477,6 49.355,7 113.863,2 1.727.320,3 94,5 16.717,8 833,7 22.406,9 67.617,1 2.595.773,0 17.818,6 704.090,2 48.207,9

Peningkatan 21,20% 63,99% 83,08% 170,43 6,60% 41,07% 44,53% 15,88% 4,30% 506,63% 64,25% 22,03% 75,78% 58,44% 63,38% 28,09% 68,35% 23,51%

Sumber: Kementerian Perdagangan dan BPS

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia selama Januari – November 2016 mengalami surplus 7,79 miliar dolar AS, dengan rincian nilai ekspor Indonesia mencapai 130,66 miliar dolar AS dan nilai impor Indonesia mencapai 122,87 miliar dolar AS. Dengan kondisi tersebut, maka pada tahun 2016 terjadi peningkatan surplus nilai perdagangan Indonesia sebesar 3,72% jika dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar 7,51 milyar dollar AS. Sebelumnya pada tahun 2012 hingga 2014, neraca perdagangan Indonesia berada dalam kondisi defisit, dengan nilai berturut-turut sebesar 1,66 miliar dolar AS di tahun 2012, 4,07 miliar dolar AS di tahun 2013 dan 2,19 miliar dolar AS di tahun 2014. Dalam pencapaian IKU-1 T.1.2, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala seperti akses ke beberapa pasar tertentu yang memerlukan standardisasi dan mutu baku yang tinggi serta perlu memenuhi regulasi setempat. Selain itu kegiatan promosi perdagangan di pasar prospektif kadang kala sulit diikuti oleh para pelaku usaha, karena besarnya biaya yang mereka butuhkan, serta faktor terbatasnya informasi terkait potensi pasar prospektif tersebut. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, maka Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa langkah solutif dengan menetapkan strategi sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan hasil market intelligence dari Perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai masukan dalam pengembangan produk, identifikasi peluang pasar, informasi Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

24


2016

kebutuhan produk, mengetahui hambatan perdagangan, serta sistem jaringan logistik dan distribusi, dalam menentukan dan menyusun strategi yang tepat dan efektif; 2. Melakukan program promosi yang terpadu dan tersinergi, baik antarkementerian pemerintah, maupun sektor pelaku usaha dan pelaku ekspor melalui pameran dagang, misi dagang, instore promotion, buying mission dan misi pembelian serta menyelenggarakan pameran internasional di dalam negeri misalnya Trade Expo Indonesia, agar jumlah pelaku usaha yang dapat ikut lebih banyak dengan biaya yang relatif lebih murah; 3. Membangun pusat-pusat promosi di negara akreditasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun mendorong keikutsertaan/partisipasi swasta sebagai Windows of Indonesia/etalase produk Indonesia langsung di negara target pasar, baik melalui House of Indonesia, Inkubasi Bisnis, Trading House, Indonesia Inc., Windows of Indonesia (WOI) dan Permanent Trade Display;

Analisis IKU-2 T.1.2: Jumlah Negara Akreditasi yang Mencapai Target Peningkatan Nilai Investasi Asing dengan Indonesia Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada tahun 2016 nilai Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia mencapai Rp. 453,4 triliun atau meningkat sebesar 10,6% dibandingkan tahun 2015. Secara umum, investor masih memiliki kepercayaan yang baik terhadap kondisi fundamental politik dan ekonomi Indonesia serta memandang Indonesia sebagai negara yang memiliki prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang menjanjikan. Selain itu pemerintah juga terus mendorong upaya untuk menarik investasi asing melalui prioritas investasi pada pembangunan infrastruktur maritim, jalan raya energi dan ketahanan pangan. Untuk mempermudah proses investasi, pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X, untuk mendorong peningkatan investasi, baik dari dalam negeri dan luar negeri dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Di dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid X, pemerintah melakukan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), dengan menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK dan menambah nilai pekerjaan yang semula Rp 1 miliar menjadi sampai dengan Rp 50 miliar. Selain daripada itu untuk mendorong kegiatan investasi, pemerintah juga melakukan pembangunan layanan online dan pelayanan satu atap (one stop service) serta peluncuran layanan izin investasi tiga jam dengan delapan produk perizinan plus surat keterangan booking lahan. Selama tahun 2016, jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing dengan Indonesia sebesar 39 negara dari target 27 negara dengan capaian 144,44%. Ini berarti bahwa capaian kinerja untuk IKU-2 T.1.2 pada tahun 2016 mengalami peningkatan 125,68% dibandingkan tahun sebelumnya (2015) di mana jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi dengan Indonesia, capaian kinerjanya adalah sebesar 64%. Rincian informasi untuk capaian kinerja IKU-2 T.1.2. adalah sebagai berikut :


25


2016

Tabel Capaian IKU 2 T-1.2 Tahun 2016 IKU-2 T.1.2 Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia

Informasi Kinerja Jumlah negara akreditasi di wilayah Asia Pasifik dan Afrika dengan peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia minimal 3% Jumlah negara akreditasi di wilayah Amerika dan Eropa dengan peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia minimal 2% Total Realisasi

Jumlah 25 negara

Target

27 negara

Capaian

144,44%

14 negara

39 negara

Tabel Perkembangan Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa Triwulan III Tahun 2015 dan 2016

Q3 2015 NO

Q3 2016

Peningkatan (%)

Negara P

I

P

I

P

I

KAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA 1 Afghanistan 2 0 2 Algeria -

9 1

0.52 0.4

350% -

-

3

China

300

245.75

398

575.53

33%

134%

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Egypt Iran Japan Jordan Kenya Kuwait Liberia Malaysia Mali New Zealand Nigeria Pakistan Philipines Russia Sierra Leone Singapore South Africa South Korea

1 399 2 1

0 917.27 0.08 0

206

322.93

7 2 14 4 2

2.19 0.3 0.6 0.14 0

734 3 531

1,248.80 0.07 214.83

3 4 425 6 1 2 1 320 1 5 7 9 13 5 2 1,127 3 449

0.52 0.06 1,601.31 0.41 0.1 0.35 0.3 348.52 0.05 7.19 0.77 1.7 1.54 4.3 0.25 2,233.14 0.78 272.23

200% 7% 200% 0% 55% -29% 250% -36% 225% 150% 54% 0% -15%

75% 413% 8% 228% 157% 183% 1000% 79% 1014% 27%


26


NO

2016

Q3 2015

Negara P

22 23

Sri Lanka Thailand 16 United Arab 24 3 Emirates 25 Samoa 10 KAWASAN AMERIKA DAN EROPA 1 Belgia 16 2 Bahamas 3 Brazil 4 Inggris 54 5 Jerman 33 6 Kanada 9 7 Luxemburg 9 8 Norwegia 2 9 Polandia 3 10 Rusia 2 11 Swiss 30 12 Yunani 1 13 Ukraina 1 14 Venezuela -

Q3 2016 I

Peningkatan (%)

15.16

P 1 32

I 0 103.17

P 100%

I 581%

0.15

16

0.99

433%

560%

0.5

15

6.69

50%

1238%

1,1 19,3 2,5 0,2 22,6 0,3 0,0 14,7 0,0 -

19 1 5 84 32 17 8 2 5 5 28 5 2 1

8,3 0,01 24,41 114,3 26,35 13 27,24 0,3 0,1 4,3 57,56 0,68 0,02 0,89

19% 681% 56% 491% -3% 948% 89% 5.896% -11% 21% 9% 67% 1.900% 150% -7% 291% 400% 48.471% 100% -

Keterangan: P: Jumlah Proyek Investasi I: Nilai Investasi (Dalam Juta Dollar AS) Sumber: BKPM

Dalam pencapaian IKU-2 T.1.2, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala diantaranya yaitu para pelaku usaha di kawasan Amerika dan Eropa masih banyak yang memberikan prioritas investasinya di wilayah dengan geografis yang terdekat, seperti Eropa Tengah dan Timur, atau Amerika Selatan. Sedangkan, Indonesia secara geografis cukup jauh yang berdampak terhadap biaya operasional, khususnya transportasi yang mahal. Selain itu, masalah regulasi perizinan dan ketenagakerjaan membuat Indonesia kurang dapat bersaing di antara negara-negara di ASEAN. Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa langkah solutif dengan meningkatkan promosi investasi bekerja sama dengan K/L teknis yang difokuskan pada prioritas pemerintahan di tiga sektor utama yaitu pembangunan infrastruktur, ketahanan energi, dan ketahanan pangan, sebagaimana yang ditargetkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.


27


2016

Analisis IKU-3 T.1.2: Jumlah Negara Akreditasi yang Mencapai Target Peningkatan Jumlah Wisatawan Mancanegara dengan Indonesia Selama tahun 2016, Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dengan Indonesia sebesar 13 dari target 23 negara, dengan capaian 56,52%. Dengan kondisi tersebut, maka capaian kinerja untuk IKU-3 T.1.2 pada tahun 2016 mengalami peningkatan 159,98 % dibandingkan tahun sebelumnya (2015), dimana jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan ke Indonesia, capaian kinerjanya adalah sebesar 21,74%. Rincian informasi untuk capaian kinerja IKU-3 T.1.2. adalah sebagaimana pada tabel berikut: Tabel Capaian IKU 3 T-1.2 Tahun 2016 IKU-3 T.1.2 Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia

Informasi Kinerja Jumlah negara akreditasi di wilayah Asia Pasifik dan Afrika dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia minimal 5% Jumlah negara akreditasi di wilayah Amerika dan Eropa dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia minimal 5% Total Realisasi

Jumlah 7 negara

13 negara

Target

23 negara

6 negara

Capaian

56,52%

Tabel Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dari Kawasan Aspasaf dan Amerop Bulan Januari-November 2015 dan Januari-November 2016

2015 No. Kebangsaan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika 1.062.884 1. RRT 2. India 260.205 86,646 3. Thailand 4. Australia 55.179 5. Saudi Arabia 150.156 6. Mesir 9.448 7. Bahrain 1.466 Kawasan Amerika dan Eropa 1. Amerika Serikat 238.569 2. Inggris 254.359 158.987 3. Belanda 4. Jerman 184.761 5. Perancis 196.891 6. Rusia 57.624

2016

Pertumbuhan (%)

1.340.760 336.575 91,665 1.100.817 9 178.435 13.156 2.008

26,14% 29,35% 5,79% 15,25% 18,83% 39,25% 36,97%

269.550 302.992 182.282 218.237 238.344 69.377

12,99% 19,12% 14,65% 18,12% 21,05% 20,40%

Sumber: Kementerian Pariwisata


28


2016

Tabel Jumlah Wisatawan dari Kawasan Asia Pasifik dan Afrika ke Indonesia

Kebangsaan Asia Pasifik Brunei Darussalam Malaysia Filipina Singapura Thailand Vietnam Hongkong India Jepang Korea Pakistan Bangladesh Srilanka Taiwan Tiongkok / Cina Australia Selandia Baru Asia Pasifik Lainnya Lainnya (Timur Tengah dan Afrika)

2013

2014

2015

6,943,413 16,932 1,380,686 247,573 1,432,060 125,059 43,249 95,258 231,266 497,399 351,154 6,281 8,132 8,288 247,146 858,140 983,911 67,852 343,027 230,046

7,475,049 19,078 1,418,256 248,182 1,559,044 114,272 48,018 94,560 267,082 505,175 352,004 7,057 13,891 8,760 220,328 1,052,705 1,145,576 79,380 321,682 261,589

8,096,372 18,262 1,431,728 267,700 1,594,102 118,579 49,845 93,529 306,960 528,606 375,586 7,570 15,790 11,190 223,478 1,249,091 1,090,025 86,609 627,720 293,006

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel Jumlah Wisatawan dari Kawasan Amerikadan Eropa ke Indonesia

Kebangsaan Amerika Amerika Serikat Kanada Amerika Lainnya Eropa Austria Belgia Denmark Perancis Jerman Italia Belanda Spanyol Portugal Swedia

2013 343,573 236,375 65,385 41,813 1,285,097 21,645 34,414 22,890 201,917 173,470 56,705 161,402 39,383 18,194 29,281

2014 361,220 246,397 68,432 46,391 1,337,553 20,599 33,601 22,577 208,537 184,463 62,265 168,494 47,376 17,675 32,308


2015 401,934 269,062 74,212 58,660 1,439,464 22,458 38,193 27,692 208,679 201,202 67,892 172,371 53,115 22,032 37,555 29


Kebangsaan Norwegia Finlandia Swiss Inggris Rusia Eropa Lainnya

2016

2013 18,174 15,074 43,906 236,794 99,872 111,976

2014 17,253 15,332 45,567 244,594 94,345 122,566

2015 18,526 18,564 51,685 286,806 72,302 140,393

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam pencapaian IKU-3 T.1.2, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala diantaranya seperti kurangnya pembuatan media informasi promosi (misalnya brosur, CD) dalam bahasa setempat (selain bahasa Inggris) dan belum dikenalnya Branding Wonderful Indonesia oleh wisatawan mancanegara yang baru diperkenalkan 1 tahun terakhir, sebagai keragaman destinasi wisata Indonesia. Selain itu sinergis dan koordinasi antara pemangku kepentingan dalam promosi pariwisata juga masih relatif kurang, sehingga masih terdapat kegiatan promosi yang dilakukan pemerintah daerah atau pihak swasta secara terpisah, tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Pariwisata agar lokasi, rancangan booth, dan tema promosi dapat terintegrasi sebagai kesatuan promosi Indonesia. Di samping itu, dengan semakin berkembangnya penggunaan teknologi media sosial oleh turis dalam perjalanan wisata, belum diimbangi dengan pemanfaatan aplikasi media sosial untuk mempromosikan pariwisata Indonesia seperti facebook, twitter, youtube, blog, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri juga menghadapi kendala dalam perolehan data kunjungan wisatawan dan data visa di Perwakilan RI yang dimaksudkan untuk tujuan wisata tidak terkoneksi ke pusat. Selain itu, pada tahun 2016 terdapat beberapa bencana alam yang mengakibatkan menurunnya jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, antara lain karena Gunung Sinabung, Gempa di Aceh, dan masalah asap di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa langkah solutif dengan senantiasa menyampaikan masukan dan saran kepada pemangku kepentingan, terkait saran upaya promosi wisata, baik dalam bentuk peningkatan familiarization trip ke Indonesia bagi awak media dan tour operator, pengemasan paket-paket wisata yang menarik dengan harga kompetitif, serta pembuatan media informasi promosi (misalnya brosur, CD) bahasa Inggris dan bahasa setempat. Kementerian Luar Negeri juga berupaya meningkatkan promosi pariwisata melalui strategi promosi “all-in” yang tertuang dalam Trade, Tourism, and Investment (TTI). Strategi ini melibatkan semua pemangku kepentingan terkait serta pelaku usaha pariwisata yang meliputi travel agents, perusahaan penerbangan, dan industri perhotelan. Upaya-upaya lain untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia juga perlu terus digalakkan dengan melakukan revitalisasi serta penambahan infrastruktur pendukung pariwisata seperti hotel dan layanan kesehatan, penambahan jadwal dan rute penerbangan langsung ke Indonesia, serta penambahan perjanjian bebas visa dengan negaranegara yang dinilai memiliki potensi besar sebagai penyumbang wisatawan. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

30


Sasaran Strategis (SS-2.1.1)

2016

Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional

Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional” sebagai Sasaran Strategis 2.1.1 diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), IKU-1 SS 2.1.1 yaitu “Persentase tindaklanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri” dengan 4 (empat) Sub IKU. Pada tahun 2016, capaian kinerja IKU-1 SS-2.1.1 ditargetkan 81,75% realisasi 101,71% dengan capaian 124,41%, (batas toleransi capaian 120%) sebagai berikut :

No

1

2

3

4

Tabel Perbandingan Capaian SS-2.1.1 Tahun 2016 Realisasi Realisasi Realisasi Sub IKU Bobot Pembobotan 2015 2016 2015 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh 108,33% 43,33% 111,45% 40 stakeholders dalam negeri (Sub IKU-1) Persentase prakarsa/ rekomendasi pada forum kerja sama intra kawasan yang 102,94% 30,88% 100% 30 ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri (Sub IKU-2) Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan 96,94% 19,39% 97,84% 20 kesepakatan ASEAN di tingkat nasional (Sub IKU-3) Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh 100% 10% 75,61% 10 pemangku kepentingan nasional (Sub IKU-4) Realisasi 103,60% Target 74%

Realisasi Pembobotan 2016

44,58%

30%

19,57%

7,56%

101,71% 81,75%

Capaian

140%

124,41%

Batas Toleransi Capaian

120%

120%


31


2016

Dalam pencapaian kinerja SS-2.1.1, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di antaranya: 1. Perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah dikarenakan adanya perubahan kepemimpinan; 2. Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi di beberapa daerah tertentu yang menyebabkan kurangnya konektivitas ke daerah tersebut; 3. Kurangnya komitmen stakeholders, khususnya K/L teknis terkait dan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti dokumen kesepakatan yang telah ditandatangani. Hal ini terlihat dari ketidaksiapan K/L teknis dan Pemerintah Daerah terkait dalam pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai secara bilateral maupun regional, ketidakjelasan penjuru/focal point di daerah, serta ketidaksiapan data dari Pemerintah Daerah di Indonesia dalam memfasilitasi minat kerja sama di bidang ekonomi; 4. Belum masuknya ASEAN sebagai isu lintas sektoral dalam Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Terdapat pemotongan anggaran 2016 yang menyebabkan beberapa kegiatan harus dibatalkan atau mengalami penurunan skala partisipasi; 6. Sulitnya dilakukan pengaturan waktu dengan Pejabat di Kementerian lain apabila tidak ada komitmen honorarium. Hal ini berakibat pada minimnya tingkat kehadiran dan menyebabkan pertemuan menjadi tidak efektif; 7. Terbenturnya waktu kegiatan dengan komitmen baru yang muncul setelah dirumuskannya rencana kegiatan tahunan. Dalam mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan advokasi dan capacity building kepada para pengusaha di tingkat nasional dan daerah serta kepada pengrajin dan petani mengenai standar-standar yang diperlukan; 2. Meningkatkan komunikasi antar K/L dalam rangka penguatan koordinasi; 3. Meningkatkan intensitas monitoring dan evaluasi program kerja yang sudah dan akan dilaksanakan; 4. Memperkuat Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia untuk menjalin koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan yang lain, serta melakukan sosialisasi terkait keberadaan ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) ke daerah-daerah dan mengenai kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah RI dengan negara mitra, baik secara bilateral maupun regional; 5. Penjadwalan ulang sejumlah kegiatan berdasarkan skala prioritas; 6. Peningkatan intensitas komunikasi dan perluasan jaringan untuk lebih mengefektifkan koordinasi dan memperlancar kerja sama dengan Kementerian/Instansi terkait; 7. Percepatan proses pengajuan kegiatan sejak jauh hari, sehingga perubahan jadwal dapat diminimalisir. Sebagai langkah ke depan Kementerian Luar Negeri akan mengambil langkah solutif sebagai berikut: 1. Peningkatkan penguatan mekanisme koordinasi dengan K/L teknis dan Pemda yang terkait; Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

32


2016

2. Peningkatan kualitas sosialisasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan termasuk pengusaha, pengrajin, dan petani yang terkait; 3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Kementerian Luar Negeri sebagai focal point penyelenggaraan hubungan luar negeri dalam memahami masalah-masalah teknis yang terdapat dalam kesepakatan bilateral, regional dan multilateral.

Sub IKU-1 SS.2.1.1. Persentase Kesepakatan Kerja Sama Bilateral yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders Dalam Negeri Selama tahun 2016, Persentase kesepakatan kerja sama bilateral dengan negara mitra di kawasan Amerika dan Eropa serta Asia Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri sebesar 185 dari 166 jumah rencana kesepakatan yang akan ditindaklanjuti dengan target 85% sehingga capaian 131,11%, (batas toleransi 120%) sebagaimana tabel berikut: Tabel Capaian Sub IKU-1 IKU-1 SS. 2.1.1 Sub IKU 1 IKU-1 SS-2.1.1 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

Informasi Kinerja Jumlah kesepakatan kerja sama yang ditindaklanjuti/diimplementasikan Jumlah rencana kesepakatan yang akan ditindaklanjuti/diimplementasikan Realisasi Target Capaian Batas Toleransi

Jumlah 185 166 111,45% 85% 131,11% 120%

Tingginya capaian kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri disebabkan terdapat sejumlah kegiatan insidentil di luar perencanaan akibat adanya peluang kerja sama yang dihasilkan saat pertemuan pemimpin negara dan pejabat tinggi, seperti kunjungan Presiden, dan Menteri Luar Negeri. Di wilayah Amerika Utara dan Tengah, Indonesia telah menindaklanjuti sejumlah kesepakatan kerja sama bilateral dengan negara-negara mitra, antara lain: 1.

Kerja sama di bidang teknologi pertahanan cyber antara RI dan AS, melalui partisipasi aktif pada pembahasan Letter of Intent between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America on Cooperation and Capacity Building in Cyberspace yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas RI dalam menghadapi serangan cyber, dan pada kegiatan Cooperative Technology Security Dialogue sebagai tindak lanjut dari Joint Statement on Comprehensive Defense Cooperation RI-AS tahun 2015. Keduanya merupakan tindak lanjut nyata dari kunjungan kerja Presiden RI ke AS pada tahun 2015;

2.

Peningkatan kerja sama bidang maritim melalui penandatanganan dokumen Implementing Arrangement between the Agency for Meterology, Climatology and Geophysics of the Republic of Indonesia and The National Ocean and Atmospheric Administration of the Department of Commerce of the United States of America Regarding Joint Activities on Ocean Observations and Climate Services Support Capacity Building


33


2016

Program. Kesepakatan ditandatangani oleh Andi Eka Sakya, Kepala Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika dan Craig N. Mclean, Asisten Administrator, Penelitian Kelautan dan Atmosfer AS; 3.

Mendorong peningkatan ekspor kopi Indonesia melalui keikutsertaan pada The 28th Annual Specialty Coffee Association of America 2016 (SCAA) pada tanggal 12-19 April 2016 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Pertemuan Komisi Bersama (Joint Commission Meeting/JCM) Indonesia-Amerika ke-5 di Washington DC pada 21-22 September 2015. Pada ajang ini Indonesia berhasil membukukan transaksi penjualan langsung sebesar 160 juta rupiah ditambah komitmen ekspor kopi ke AS senilai USD 35 juta atau setara dengan 470,55 milyar rupiah untuk pengiriman 392 kontainer selama satu tahun;

4.

Peningkatan kerja sama di bidang kesehatan dan pendidikan antara Indonesia dengan AS, melalui penandatanganan dokumen Individual Arrangement RI-USAID di bidang pendidikan dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, kesehatan antara Kementerian Kesehatan RI, dan penguatan pemerintah demokratis dengan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Di wilayah Amerika Selatan dan Karibia, Indonesia telah menerima kunjungan dari 6 delegasi bisnis Kolombia Bidang Agroindustri pada tanggal 31 Oktober7 November 2016. Kunjungan ini merupakan realisasi dari MoU antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Republik Kolombia mengenai Kerja Sama Bidang Pertanian, yang ditandatangani pada bulan Februari 2015, dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan antara Kolombia dan Indonesia, menjajaki Kunjungan Delegasi Bisnis pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi, capacity Kolombia ke Indonesia, 31 Oktober 2016 building, dan investasi di Indonesia maupun Kolombia dalam bentuk joint venture dengan perusahaan lokal. Kunjungan ini menghasilkan kontrak pembelian bibit jati sebanyak 500.000 bibit senilai USD 1 juta antara Reforex Latam Kolombia dengan PT Setyamitra Bhaktipersada, dan 10.000 bibit jati senilai USD 10.000 antara Ciamex SAS Kolombia dengan PT Setyamitra Bhaktipersada. Di wilayah Eropa Barat, sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan bersama antara Presiden RI dan Swiss mengenai perundingan kemitraan ekonomi secara komprehensif antara Indonesia dan European Free Trade Association (EFTA) pada tahun 2010, telah dilangsungkan Perundingan Putaran ke-10 Indonesia-EFTA: Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) di Interlaken, Swiss, 23-26 Mei 2016. Perundingan ini membahas rancangan IE-CEPA guna memberikan peluang bagi produk-produk Indonesia untuk bersaing di pasar Eropa. Perjanjian kerja sama yang diharapkan dapat selesai pada putaran ke-13 ini nantinya akan memberikan perluasan pasar dan kemudahan akses berbagai produk Indonesia untuk masuk ke wilayah Eropa.


34


2016

Di wilayah Eropa Tengah dan Timur, Indonesia menyelenggarakan temu bisnis dan pameran produk Indonesia dalam kegiatan Targ International de Bunuri de Larg Consum (TIBCO) pada tanggal 28 Mei – 5 Juni 2016 di Bucharest, Rumania, sebagai bentuk tindak lanjut dari kesepakatan Protokol Perubahan pada Persetujuan Jangka Panjang antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Rumania mengenai Kerja Sama Ekonomi, Teknik dan Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Rumania. Kegiatan tersebut didukung oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Luar Negeri, serta diikuti oleh 14 pengusaha Indonesia yang menghasilkan prospek kesepakatan bisnis senilai USD 273 ribu antara pengusaha kedua Negara. Terdapat 103 kesepakatan bilateral Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika dengan negara-negara mitra yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri, antara lain: 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Rangkaian Pertemuan Special Retreat on Irregular Migration in the Indian Ocean, Bali Process'30th Steering Group Meeting dan 10th Ad-Hoc Group Senior Officials' Meeting tanggal 1-2 Pebruari 2016; Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Special Retreat on Irregular Migration in the Indian Ocean yang diselenggarakan pada tanggal 3-4 Desember 2015; Pertemuan pertama Task Team RI-Malaysia tentang Perekrutan dan Penempatan TKI Sektor Domestik, Malaka 25-28 Pebruari 2016; Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Join Working Group (JWG) ke 11 di Jakarta pada tanggal 15-16 Oktober 2015; Rapat Kerja Sama Kota Solok dengan Kota Toyohashi Jepang dan Japan International Cooperation Agency (JICA), tanggal 1 Maret 2016; Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Kerjasama Kota Solok, Sumatra Barat dengan Kota Toyohashi Jepang Tahun 2013; Rapat Koordinasi antar K/L yang terkait dan juga masukan dari KBRI Beijing membahas draf Plan of Action for the Implementation of Comprehensive Strategic Partnership Between The Republic of Indonesia and the People's Republic of China for the Period 2016-2020; Rapat ini menindaklanjuti Persetujuan Kemitraan Strategis Komprehensif yang disepakati oleh Republik Indonesia dan RRT pada bulan Oktober 2013; Kunjungan Kerja Delegasi RI ke Filipina dalam rangka pertemuan technical working group membahas Tindak Lanjut Permintaan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dari Pemerintah Filipina kepada Pemerintah Indonesia terkait Mary Jane Veloso, 10-11 Maret 2016; Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Mutual Legal Assistance Treaty Among Like Minded ASEAN Countries (MLAT); Konferensi Boao Forum for Asia 2016 di Hainan, RRT, 22-24 Maret 2016; konferensi ini merupakan tindak lanjut Boao Forum Tahun 2001; Pertemuan Koordinasi Pembahasan rencana pembelian produk PT Pindad oleh Mozambique melalui skema pembayaran ekspor, tanggal 13 Januari 2016, dan RTD (roundtable discussion) Rencana kerja sama industri strategis RI dengan Mozambique dan Nigeria, di Jakarta tanggal 28 Maret 2016, serta mengikuti Pameran ASIA-IO di Antananarivo, Madagaskar, tanggal 16- 22 Maret 2016; Rangkaian kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik mengenai Kerja sama Ekonomi dan Teknik (Agreement


35


2016

between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Mozambique on Economic and Technical Cooperation); 8. Kunjungan Menteri Kesehatan Palestina, H.E. Dr. Jawad Mohammad Awwad ke Indonesia, pada tanggal 8-11 Januari 2016; kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Negara Palestina dalam Kerja sama Teknik untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta, 22 Oktober 2007; 9. Kunjungan Pengusaha Aljazair, Mr. Bara Ali Abderrahman dalam rangka menandatangani MoU Kerja sama Investasi di bidang perhotelan di Sabang, Aceh , 9-11 Februari 2016 sebagai tindak lanjut dari kegiatan Indonesia Middle East Update (IMEU), Banda Aceh, 17-19 Oktober 2015. Hal ini dilaksanakan sebagai bagian dari kerangka kerja sama yang diatur dalam Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Aljazair mengenai Kerja Sama Pariwisata, 13 Oktober 2003; 10. Pertemuan bilateral Menteri Pertahanan RI dengan Menhan dan pejabat Kementerian Luar Negeri Saudi Arabia di Riyadh, 29 s.d. 31 Januari 2016. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Jakarta, 23 Januari 2014; 11. Penyelenggaraan Kegiatan ”Familiarization with Middle East Countries: Economic Prespective”, Balikpapan, 2-5 Agustus 2016; Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik tanggal 19 Mei 2001 dan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Uni Emirat Arab mengenai Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral tanggal 19 Oktober 2010; 12. Pertemuan Pertama Joint Technical Committee on Power and Energy RI-Iran di Bali, 13 Februari 2016. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari Framework Agreement on Comprehensive Trade and Economic Partnership RI-Iran (2005) dan Agreed Minutes of the 11th Session of the Joint Commission on Economic and Trade Cooperation RI-Iran (2015).

Sub IKU-2 SS.2.1.1. Persentase Prakarsa/Rekomendasi pada Forum Kerja Sama Intrakawasan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholders Dalam Negeri. Selama tahun 2016, Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri sebanyak 24 dari 24 Jumlah rencana prakarsa/rekomendasi Indonesia di Forum Kerja sama Intra Kawasan yang ditindaklanjuti dengan realisasi 100% dari target 88%, dan dengan capaian 113,64% sebagaimana tabel berikut:


36


2016

Tabel Capaian Sub IKU-2 IKU-1 SS. 2.1.1 Sub IKU-2 IKU-1 SS-2.1.1 Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intra kawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

Informasi Kinerja Jumlah realisasi prakarsa/ rekomendasi Indonesia di forum kerja sama intra kawasan yang ditindaklanjuti Jumlah rencana prakarsa/ rekomendasi Indonesia di forum kerja sama intra kawasan yang ditindaklanjuti Realisasi Target Capaian

Jumlah 24

24 100% 88% 113,64%

Beberapa prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intra kawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri pada tahun 2016 antara lain: 1. Dalam kapasitas sebagai co-chairs FEALAC (Forum for East Asia and Latin America) Working Group on Trade, Investment, Tourism and MSMEs periode 2015-2017, Pemerintah Indonesia cq Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri selaku focal point FEALAC telah mengusulkan berbagai proyek nasional, termasuk kegiatan FEALAC Journalist Visit Program (JVP). Kegiatan FEALAC JVP dilaksanakan 2 kali selama tahun 2016, yaitu FEALAC JVP untuk kawasan Amerika Latin pada tanggal 15-19 Juli 2016 dengan destinasi Jakarta dan Bali serta FEALAC JVP untuk kawasan Asia Timur pada tanggal 20-26 September 2016 dengan tujuan Jakarta, Yogyakarta dan Bali. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan Indonesia melalui publikasi media lokal di masingmasing negara mitra FEALAC khususnya dalam hal perdagangan, pariwisata dan sustainability; 2. Berdasarkan Bandung Declaration yang diadopsi pada Indonesia-FEALAC Youth Conference (IFYC) di Bandung tanggal 18-22 September 2015, para peserta yang terdiri dari 100 pemuda mewakili 30 dari 36 negara anggota FEALAC merekomendasikan untuk membentuk FEALAC Youth Forum. Forum ini nantinya akan menjadi sarana untuk memberikan komitmen kontribusi bagi pembangunan dan penanganan permasalahan di kawasan Asia Timur dan Amerika Latin. Walikota Bandung telah menyatakan kesediaannya untuk menjadikan kota Bandung sebagai kantor pusat FEALAC Youth Secretariat untuk mengoperasikan FEALAC Youth Forum. Pada pertemuan tanggal 5-6 Desember 2016 di Bandung melalui kegiatan FEALAC Outreach Program, Pemerintah Kota Bandung telah kembali menegaskan dukungannya untuk menindaklanjuti upaya pembentukan FEALAC Youth Secretariat di Bandung dan bagi upaya terbentuknya FEALAC Youth Forum; 3. Penyelenggaraan ASEM First Youth Entrepreneurial Meeting: Passion-Preneurs’ Challenge Towards 20 Years of ASEM di Jakarta, Oktober 2016, sebagai tindak lanjut tangible cooperation di bidang kepemudaan dan industri kreatif dalam KTT ASEM ke- 11. Kegiatan Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

37


2016

ini bertujuan untuk mempromosikan industri kreatif Indonesia, dan membuka peluang bagi kolaborasi dan investasi di bidang industri kreatif antara Indonesia dengan Eropa; 4. Indonesia menyampaikan konsep Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bagi kayu asal Indonesia, langsung kepada para konsumen dari wilayah Uni Eropa dan otoritas yang berwenang, dalam pelaksanaan Forest Law Enforcement, Governance dan Trade (FLEGT) License yang akan diberlakukan UE tahun 2016. Sosialisasi SVLK dilakukan di London, Paris, Hamburg Den Haag, dan Brussel. Konsep SVLK Sosialisasi konsep Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Jerman Utara, Indonesia tidak banyak diketahui 13 Mei 2016 oleh para konsumen dan pembeli kayu dan produk kayu Uni Eropa, karena keterlibatan mereka dalam Negosiasi FLEGT Voluntary Partnership Agreement (VPA) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Uni Eropa sangatlah minim. Dengan demikian, tidaklah terlalu mengejutkan apabila konsumen dan pembeli kayu dan produk kayu Uni Eropa lebih memilih kayu bersertifikat Forest Stewardship Council (FSC) yang telah tersosialisasi luas di wilayah Eropa daripada kayu bersertifikat SVLK dari Indonesia. Oleh karena itu, promosi SVLK langsung kepada konsumen tersebut diharapkan tidak hanya mampu mengenalkan konsumen dan pembeli Uni Eropa terhadap kayu bersertifikat SVLK dari Indonesia, tapi juga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap SVLK. Terdapat 11 prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intra kawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam dan luar negeri pada tahun 2016, antara lain: 1.

Usulan/masukan Indonesia yang disampaikan pada APEC Economic Leaders’ Week (AELW) dapat diterima yakni : a.) Pada isu perdagangan jasa, masukan Indonesia dalam dokumen ASCR terkait capacity building telah terakomodir untuk memastikan agar Roadmap dapat mewujudkan sektor jasa yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, tranformasi ekonomi, inovasi, dan membantu menghapuskan kemiskinan. b.) Pada isu perdagangan bebas, dalam dokumen dimaksud Indonesia telah memastikan agar dokumen FTAAP juga memperhatikan dan mengatasi perbedaan tingkat pembangunan anggota APEC, berpusat pada kepentingan rakyat, dan berkontribusi pada strategi pembangunan APEC yang "resilient, innovative, connected and equitable". c.) Disepakatinya dokumen "Strategic framework on rural development to strengthen food security and quality growth",yang diusulkan/inisiatif Indonesia, Peru dan Korea Selatan. d.) Indonesia berhasil memasukan paragraf terkait pentingnya pembangunan


38


2016

konektivitas di daerah terpencil, pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing serta memperkuat kerja sama kelautan dan pembangunan pedesaan. e.) Terkait isu kelautan, Indonesia berhasil memperpanjang mandat Mainstreaming Ocean Related-Issues Steering Council (MOI SC) dan ditunjuk kembali sebagai koordinator; 2.

Usulan/masukan Indonesia yang disampaikan pada: a.) Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG) dapat diterima, yakni: Indonesia mengusulkan Joint Research di antara para akademisi IORAG. Topik penelitian gabungan adalah isu-isu yang menjadi prioritas negara-negara anggota. Concept note usulan ini berjudul "Coastal Health and Wealth in Indian Ocean". Concept Note tersebut mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota, mengingat joint research adalah perhatian utama para peneliti; b.) Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF) dapat diterima, yakni: usulan yang mengemuka adalah pembentukan IORA Business Travel Card. Indonesia berinisiatif untuk mengadakan IORA Business Travel Card. Sebagian besar negara memberikan dukungan terhadap usulan awal pembentukan IORA Travel Card.

Sub IKU-3 SS.2.1.1. Persentase Saran Kebijakan yang Disetujui untuk Pelaksanaan Kesepakatan ASEAN di Tingkat Nasional Selama tahun 2016, persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional sebesar 97.84% dari target 70%, dengan capaian 139.76%, (batas toleransi 120%) sebagaimana tabel berikut: Tabel Capaian Sub IKU-3 IKU-1 SS. 2.1.1

Sub IKU 3 IKU-1 SS-2.1.1

Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional.

Bidang

Bidang PolitikKeamanan Bidang Ekonomi Bidang Sosial Budaya Jumlah

Jumlah saran kebijakan yang disampaikan untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional

Jumlah saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional

106

106

67

65

18

15

231

226 Realisasi IKU 3 Target

Capaian IKU (%) dari target 70% Batas toleransi

Nilai

97.84% 70% 139.76% 120%

Saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional di antaranya: 1. Konsultasi Nasional antar Instansi Pumpunan diselenggarakan pada tanggal 29-31 Agustus 2016 di Bintaro, Banten dalam rangka menyampaikan perkembangan terkini hasil kesepakatan ASEAN, menyampaikan saran kebijakan untuk pelaksanaan hasil Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

39


2016

kesepakatan ASEAN, serta memberikan bimbingan teknis kepada instansi pumpunan (focal point) dan pemangku kepentingan dalam hal persiapan dan pelaksanaan sidang ASEAN di Pilar Politik-Keamanan, khususnya Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025; 2. Kegiatan Refleksi dan Proyeksi Perkembangan HAM di ASEAN dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) Indonesia kepada publik mengenai kinerja Wakil Indonesia untuk AICHR periode 2012 – 2015 dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM di ASEAN. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan kelompok masyarakat madani, kementerian/lembaga terkait, media massa, akademisi, ASEAN Committee of Permanent Representatives (CPRs). Dalam kegiatan ini disampaikan saran kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kajian ulang terhadap Kerangka Kerja AICHR, pelibatan badan sektoral lain dalam upaya pemberantasan perdagangan orang, implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP), dan peningkatan kesadaran hak-hak pekerja migran; 3. Sertifikasi terhadap profesi, khususnya yang diatur dalam 8 (delapan) Mutual Recognition Arrangement (MRA) perlu diraih oleh para angkatan kerja yang ingin bersaing di bursa tenaga kerja ASEAN. selain itu disampaikan pula bahwa pelaku jasa konstruksi di Indonesia khususnya yang telah menjadi ASEAN Chartered Profesional Engineer (ACPE) dan ASEAN Architect (AA) diharapkan dapat berpartisipasi dalam beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang telah diidentifikasi dalam Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 (MPAC 2025); 4.

Dalam kaitan kerja sama perikanan dan maritim di ASEAN, saran kebijakan yang disetujui oleh pemangku kepentingan di tanah air adalah sebagai berikut: (i) meningkatkan produktivitas, teknologi, dan inovasi; (ii) pemenuhan standar ekspor produk perikanan; (iii) meningkatkan akses pasar; (iv) memperbaharui kebijakan yang mendukung pelaku usaha; dan (v) meningkatkan pengembangan SDM di sektor perikanan. Indonesia sebagai negara kepulauan perlu untuk (i) menjaga stabilitas keamanan (ii) memastikan penegakan hukum dan (iii) peningkatan infrastruktur konektivitas. Selain itu, upaya diplomasi untuk mengurangi illegal fishing harus terus dilakukan sebagai upaya optimalisasi potensi kemaritiman;

5. Mendorong Provinsi Riau, Sumatera Utara, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan untuk lebih memperhatikan pemenuhan hak penyandang disabilitas (sesuai Bali Declaration on the Enhancement of the Role and Participation of the Persons with Disabilities in ASEAN Community dan the ASEAN Decade of Persons with Disabilities (20112020) dan kaum lanjut usia (sesuai dengan Brunei Darussalam Declaration on Strengthening Family Institution: Caring for the Elderly dan Kuala Lumpur Declaration on Ageing: Empowering Older Persons in ASEAN); 6. Perlunya melakukan sosialisasi terkait keberadaan ASEAN Co-ordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) di Provinsi Riau, Sumatera Utara, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, DKI Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

40


2016

Jakarta, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, yang dilakukan dengan menekankan kaitan erat upaya penanggulangan bencana dengan penghidupan masyarakat.

Sub IKU 4 IKU-1 SS.2.1.1. Persentase Rekomendasi dari Forum Multilateral Yang Ditanggapi oleh Pemangku Kepentingan Nasional. Selama tahun 2016, realisasi Sub IKU 4 IKU-1 SS. 2.1.1 realisasi persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional sebesar 75,61% dari target 75%, dengan capaian 100,81% sebagaimana tabel berikut: Tabel Capaian Sub IKU-4 IKU-1 SS. 2.1.1 Sub IKU 4 IKU-1 SS-2.1.1 Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional

Informasi Kinerja Jumlah rekomendasi yang ditanggapi oleh stakeholders Jumlah total kesepakatan multilateral yang perlu ditindaklanjuti Realisasi Target Capaian

Jumlah 93 123 75,61% 75% 100,81%

Sebagai bukti komitmen di bidang keamanan nuklir, Indonesia telah berhasil menyelesaikan proses konversi Uranium Pengayaan Tinggi/Highly-Enriched Uranium (HEU) menjadi Uranium Pengayaan Rendah/Low-Enriched Uranium (LEU) pada bulan Agustus 2016. Keberhasilan Indonesia tersebut menjadikan kawasan Asia Tenggara resmi dinyatakan sebagai kawasan bebas HEU. Kemajuan ini juga merupakan bukti nyata implementasi pemanfaatan tenaga nuklir untuk maksud damai, yang merupakan salah satu dari tiga pilar Nuclear NonProliferation Treaty. Proses konversi sejalan pula dengan program pengembangan infrastruktur keamanan nasional, termasuk keamanan nuklir, sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019.

Tahun 2016, Kementerian Luar Negeri telah menerbitkan buku kedua mengenai Pedoman Implementasi Komitmen Indonesia pada G20 Tahun 2016 yang bertujuan untuk mengawal komitmen Indonesia pada G20. Buku tersebut akan didistrubusikan kepada pemangku kepentingan terkait sebagai acuan dalam rangka memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia dan mengimplentasikan kepentingan Indonesia dalam forum G20.


41


2016

Menindaklanjuti berbagai kesepakatan multilateral terkait perubahan iklim dalam kerangka United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis untuk pengendalian perubahan iklim antara lain: 1. menetapkan target penurunan emisi Indonesia dengan upaya sendiri sebesar 29% pada tahun 2030 dan dapat ditingkatkan menjadi 41% dengan bantuan internasional; 2. moratorium pemberian izin baru pengelolaan hutan hingga 2017; dan 3. komitmen penggunaan energi baru dan terbarukan sebesar 23% dari bauran energi nasional pada tahun 2025.

Beberapa capaian rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional diantaranya adalah: 1. Dalam rangka menindaklanjuti komitmen Indonesia dalam mewujudkan Vision 4.000 Peacekeeper, Kementerian Luar Negeri telah melakukan pemutakhiran Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers di Jakarta 17 Mei 2016, melakukan koordinasi lanjutan persipan negosiasi Letter of Assist Satgas Maritime Task Force (MTF) TNI UNIFIL, dan memulangkan Satgas Helikopter United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission In Mali (MINUSMA) tanggal 24 Juni 2016; 2. Pemerintah RI bekerjasama dengan Kedubes Australia dan Global Centre on Cooperative Security (GCCS) telah menyelenggarakan Pelatihan Penanggulangan Countering Violent Extremism (CVE) di Lembaga Pemasyarakatan, di Cilacap, tanggal 23-25 Mei 2016. Pelatihan membahas mengenai di antaranya tantangan violent extremism di lapas, termasuk proses radikalisasi dan identifikasi resiko, prosedur dan budaya yang terbentuk di lapas, serta identifikasi pre-kondisi insititusi yang harus terbentuk demi keberhasilan penanganan narapidana teroris, termasuk formulasi rencana aksi individu yang efektif; 3. Sejak dikeluarkan dari public statement Financial Action Task Force (FATF) pada tahun 2015 lalu, Indonesia terus berupaya menyempurnakan sistem nasional untuk menangkal tindak pidana pendanaan terorisme. Upaya tersebut antara lain dengan melakukan sinergi dan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang kemudian membentuk Peraturan Bersama tentang “Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris, dan Pemblokiran secara Serta Merta atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris” sebagai bentuk penguatan kerangka hukum nasional terkait penanggulangan pendanaan terorisme;


42


2016

4. Terkait penanganan isu HAM, Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Peran Aktif Wakil Indonesia dalam Perangkat HAM Regional dan Internasional, Yogyakarta, 5 Agustus 2016 yang menghadirkan seluruh Komisioner Indonesia pada badan HAM regional dan internasional seperti AICHR dan IPHRC;

L-R: Komisioner Indonesia untuk AICHR (Dr. Dinna Wisnu), untuk Komisioner Indonesia untuk ASEAN Commission on Women and Children (ACWC) bidang Perempuan (Lily Purba), Direktur HAM dan Kemanusiaan, Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Komisioner Indonesia untuk IPHRC OKI (Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin), dan Komisioner Indonesia untuk ACWC bidang Anak (Ibu Yuyum F.)

5. Guna memperoleh informasi mengenai implementasi UN Guiding Principles on Business and Human Rights (BHR) dari seluruh pemangku kepentingan nasional terkait, Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan Simposium Nasional mengenai Bisnis dan HAM di Jakarta, tanggal 19 Januari 2016. Bersama berbagai mitra, Kementerian Luar Negeri juga mendorong perumusan rencana aksi/panduan BHR untuk meningkatkan komitmen dan pemahaman pihak otoritas dan pebisnis. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan merupakan salah satu contoh kebijakan dalam konteks BHR; 6. Guna mempercepat proses penyusunan laporan nasional mengenai implementasi konvensi HAM internasional (CMW, CERD, dan CRPD) serta Universal Periodic Review, Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan rapat koordinasi antar kementerian/lembaga, serta sosialisasi ke sejumlah daerah guna menjaring masukan dan memperoleh informasi secara langsung dari stakeholders setempat; 7. Terkait penanganan pengungsi dan imigran asing yang masuk ke Indonesia, Kementerian Luar Negeri telah menyusun konsep Perpres dan Protap Terpadu bagi Pengungsi, Orang Asing dan Pencari Suaka. Hingga saat ini konsep Peraturan Presiden (Perpres) dan Prosedur Tetap (Protap) tersebut telah berada di meja Presiden untuk ditandatangani dan disahkan; 8. Terkait isu Papua, Pemerintahan Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta penanganan kasus HAM di Papua. Tim di bawah Kemenko Polhukam, termasuk Komnas HAM tengah menuntaskan 12 kasus pelanggaran HAM di Papua;


43


2016

9. Kementerian Luar Negri RI terus mendukung expose kebijakan Presiden Jokowi sebagai duta Impact Champion dari gerakan “HeForShe”. Presiden Jokowi menyampaikan komitmen Indonesia untuk: (1) mencapai tingkat representasi perempuan sebesar 30% di parlemen dan jajaran policy-makers lainnya, (2) mengurangi angka kematian ibu dan memperbaiki akses layanan kesehatan reproduksi, serta (3) mengakhiri kekerasan terhadap perempuan; 10. Indonesia dan Timor-Leste terus memperkuat hubungan bilateral melalui implementasi rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Pada tahun 2016, kedua negara telah berhasil mencapai kemajuan penting yang di antaranya terkait penyelesaian secara menyeluruh pembayaran Tabungan Hari Tua (THT)/ Jaminan Hari Tua (JHT)/Tabungan Perumahan (Taperum) kepada warga eks Timor-Timur dan beroperasinya Pusat Budaya Indonesia di Dili sejak bulan Mei 2016 dalam mempromosikan kerjasama di bidang sosial, pendidikan dan budaya. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri telah memfasilitasi pertemuan para mantan Komisioner KKP dalam roundtable discussion yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2016 di Bali sebagai upaya mempertahankan momentum kesinambungan mandat dengan implementasi KKP; 11. Dalam rangka mewujudkan sinergi kebijakan luar negeri terkait isu Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan kebijakan nasional, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan Simposium "Menyongsong Sidang Majelis Umum PBB ke-71: Peran Indonesia dalam Transformasi Global untuk Implementasi Agenda 2030", di Jakarta, 23 Agustus 2016. Simposium dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI yang menekankan bahwa Agenda 2030 adalah prioritas bagi Pemerintah Indonesia untuk mempercepat pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan proses implementasi yang bersifat inklusif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, serta kemitraan dan kerja sama internasional; 12. Dalam rangka implementasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang diadopsi pada tahun 2015, Pemerintah RI telah melaksanakan beberapa hal antara lain mainstreaming Agenda 2030 ke dalam RPJMN, finalisasi payung hukum dan kerangka institusi implementasi Sustainable Development Goals (SDGs), serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan guna implementasi agenda pembangunan tersebut; 13. Terkait isu perubahan iklim, Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis untuk pengendalian perubahan iklim antara lain menetapkan target penurunan emisi Indonesia dengan upaya sendiri sebesar 29% pada tahun 2030 dan dapat ditingkatkan menjadi 41% dengan bantuan internasional, moratorium pemberian izin baru pengelolaan hutan hingga 2017, dan komitmen penggunaan energi baru dan terbarukan sebesar 23% dari bauran energi nasional pada tahun 2025; 14. Dalam rangka Registrasi dan Penanganan International Non-Governmental Organization (INGO)/Ormas Asing, di tahun 2016 telah dilakukan 5 (lima) kali Rapat Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga anggota Tim Perizinan dan Penanganan Ormas Asing yang dilaksanakan bulan Maret, Juni, September, Oktober, dan Desember 2016 di Jakarta dan Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

44


2016

Bogor. Tujuan Rapat Koordinasi tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah pending registrasi Ormas Asing. Sampai tahun 2016 telah tercatat sebanyak 66 Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang teregistrasi pada Kementerian Luar Negeri dan bekerja sama dengan K/L teknis terkait;

Rapat Koordinasi Tim Perizinan dan Penanganan Ormas Asing

Dalam pencapaian Sub IKU-4 S.2.1.1, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu: 1. Terdapat pemotongan anggaran di tahun 2016 yang menyebabkan beberapa kegiatan harus dibatalkan ataupun mengalami penurunan skala partisipasi; 2. Sulitnya dilakukan pengaturan waktu dengan pejabat di Kementerian lain, terlebih bila tidak ada komitmen honorarium. Hal ini berakibat pada minimnya tingkat kehadiran dan menyebabkan pertemuan menjadi tidak efektif; 3. Terbenturnya waktu kegiatan dengan komitmen baru yang muncul setelah dirumuskannya rencana kegiatan tahunan. Dalam mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri senantiasa melakukan berbagai langkah solutif antara lain: 1. Penjadwalan ulang sejumlah kegiatan berdasarkan skala prioritas; 2. Peningkatan intensitas komunikasi dan perluasan jaringan untuk lebih mengefektifkan koordinasi dan memperlancar kerja sama dengan unit/Kementerian/Instansi/counterpart terkait; 3. Percepatan proses pengajuan kegiatan sejak jauh hari, sehingga perubahan jadwal dapat diminimalisir.


45



2016

Pemenuhan Pelayanan dan Aspirasi Publik

Pemenuhan pelayanan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam rangka memenuhi dan mengakomodasi kebutuhan serta harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang baik dari Kementerian Luar Negeri. Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat dan menentukan sejauh mana Kementerian Luar Negeri mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri sebagai instansi pemerintah diamanahkan untuk mengakomodir harapan, tujuan dan keinginan kuat dari masyarakat atau aspirasi publik. Pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri, sesuai dengan tugas dan fungsinya, mencakup pelayanan di bidang perlindungan warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (WNI dan BHI), pelayanan fasilitas diplomatik kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia, pelayanan di bidang kekonsuleran, serta pelayanan di bidang keprotokolan. Dengan demikian, publik yang mendapatkan pelayanan dari Kementerian Luar Negeri tidak hanya individu masyarakat umum WNI dan warga negara asing (WNA) saja namun juga Lembaga Negara/Pemerintah, Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional. Adapun jenis pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri adalah bersifat administratif, yaitu pemberian dokumen – dokumen terkait perijinan, identitas individu, dan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat umum. Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik” sebagai Sasaran Strategis 2.1.2diukur dengan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 1 SS-2.1.2 “Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik”dan IKU 2 SS2.1.2 “Peringkat inovasi pelayanan publik oleh KemenPAN dan RB”.

Analisis IKU-1 SS-2.1.2: Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik terdiri dari 2 (dua) Sub IKU yaitu Sub IKU-1 IKU 1 SS-2.1.2 “Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran” dan Sub IKU-2 IKU 1 SS-2.1.2 “Persentase isu strategis pada Renstra Kementerian Luar Negeri yang mengadopsi masukan publik”. Pada tahun 2016, IKU 1 SS2.1.2 ditargetkan83,8% dengan realisasi kinerja sebesar 92.38%dengan capaian 110,24% yang diperoleh dari Sub IKU dan pembobotan sebagai berikut:


46


2016

Tabel Capaian SS-2.1.2Tahun 2016

60

Realisasi 2016 99.40%

Realisasi Pembobotan 59.64%

40

81,86%

32.74%

No

Sub IKU

Bobot

1

Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran (Sub IKU-1)

2

Persentase isu strategis pada Renstra Kementerian Luar Negeri yang mengadopsi masukan publik. (Sub IKU-2)

Total Realisasi Target Capaian

92.38% 83,8% 110,24%

Analisis Sub IKU-1 IKU-1 SS-2.1.2: Persentase Penerima Jasa yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Kekonsuleran Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran dapat diukur melalui alat kuesioner atas pelayanan dokumen kekonsuleran yang meliputi penerbitan paspor diplomatik/dinas, izin perjalanan luar negeri (exit permit), penerbitan rekomendasi visa kepada perwakilan negara asing, legalisasi dokumen, clearance pesawat dan izin tinggal diplomatik/dinas. Adapun proses tanggapan atau respon atas pengukuran tingkat kepuasan pelayanan kekonsuleran dilakukan dengan proses penyebaran kuesioner kepada pemohon atau dan petugas embassies/ consulates/ organisasi internasional. Penyebaran kuesioner atas pengukuran kepuasan pelayanan kekonsuleran di sebarkan kepada : 1) Petugas/local staff setiap embassies/consulates/organisasi internasional yang bertugas dalam melakukan input data/pengguna aplikasi izin tinggal online; 2) Pemohon Flight Clearance Information System (FCIS); 3) Pemohon pelayanan penerbitan paspor, exit permit dan rekomendasi visa. Selama tahun 2016, realisasi Sub IKU-1 IKU-1 SS-2.1.2 “Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran” sebesar 99,40% dari target 93%, sebagaimana tabel berikut: Tabel Capaian Sub IKU-1IKU-1 SS-2.1.2Tahun 2016 IKU-1 SS-2.1.2 Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

Informasi Kinerja Jumlah penerima jasa yang puas Jumlah kuesioner yang diterima kembali Realisasi Target Capaian

Jumlah 13.343 13.424 99,40% 93% 106,88%

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja Kementerian Luar Negeri atas persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran mengalami peningkatan sebagai berikut: Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

47


2016

99.40% 100.00%

83.33%

80.67%

80.00%

66.38%

60.00%

Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

40.00% 20.00% 0.00% 2013

2014

2015

2016

Diagram Realisasi Sub IKU-1 SS.2.1.2 Tahun 2013-2016

Peningkatan realisasi dan capaian kinerja tersebut terjadi karena Kementerian Luar Negeri melakukan inovasi dengan melakukan perubahan sistem pelayanan kekonsuleran dari manualke online dalam rangka peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan.Beberapa sistem pelayanan kekonsuleran yang mengalami perubahan dari sistem manual ke sistem online mencakup antara lain: (1) Izin Tinggal Online (ITO), perubahan sistem manual ke sistem online dilaksanakan pada bulan Februari 2016. Perubahan signifikan terlihat dari waktu proses dimana pada sistem manual, proses penerbitan izin tinggal membutuhkan waktu 14 hari kerja, pemohon selama ini mengajukan semua persyaratan permohonan izin tinggal (dokumen fisik) ke petugas konsuler dan diproses (input data oleh petugas konsuler), sedangkan pada sistem online hanya membutuhkan waktu 5 hari kerja. Proses teknis khususnya input data seluruh persyaratan yang dibutuhkan hanya perlu di upload oleh pihak pemohon secara langsung dalam aplikasi online kemudian petugas konsuler melakukan verifikasi atas kelengkapan persyaratan tersebut. (2) Flight Clearance Information System (FCIS), perubahan dari sistem manual ke sistem online terlaksana pada bulan Januari 2016, dari waktu proses 2 hari kerja menjadi 1 hari kerja (bisa dalam hitungan jam). Proses teknis secara manual dimana pemohon menyerahkan semua persyaratan (dokumen fisik) ke petugas konsuler untuk dilakukan verifikasi sedangkan dalam proses teknis sistem online seluruh dokumen tersaji (pemohon melakukan upload ke sistem) dalam aplikasi online FCIS dan pejabat konsuler memberikan persetujuan secara langsung dalam aplikasi online dimaksud. Secara keseluruhan, Kementerian Luar Negeri tidak mengalami hambatan berarti untuk meningkatkan realisasi dan capaian kinerja atas persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran, namun Kementerian Luar Negeri akan berusaha untuk mempertahankan peningkatan bahkan meningkatkan lagi persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran. Sebagai langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri akan melakukan pengembangan beberapa aplikasi online dalam rangka peningkatan kepuasan pelayanan kekonsuleran serta pembenahan sumber daya manusia, sarana dan prasarana baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas.


48


2016

Adapun pengembangan aplikasi online mencakup sebagai berikut: (1) Aplikasi online terpadu pemberian visa, izin tinggal dan ID diplomatik dan dinas; (2) aplikasi online pelayanan paspor diplomatik dan dinas, exit permit dan rekomendasi visa; (3) aplikasi online penanganan jasa kekonsuleran Warga Negara Asing (WNA); (4) aplikasi online cashless legalisasi; (5) aplikasi indeks visa via email. Inovasi pengembangan aplikasi tersebut di atas adalah sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada publik, khususnya pelayanan kekonsuleran dimana tahun 2016 telah menerapkan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi (TI) yaitu dalam hal penerbitan izin tinggal diplomatik dan dinas online dan penerbitan dokumen flight clearance. Dalam upaya menjaga mutu pelayanan, khususnya standarisasi pelayanan publik, penerapan aplikasi telah diuji mutu oleh badan terkait, dalam hal ini telah mendapatkan penghargaan dan sertifikat ISO 9001:2015 untuk penerbitan izin tinggal diplomatik dan dinas dan sertifikat ISO 9001:2015 untuk Manual Kekonsuleran. Selain 2 (dua) sertifikat baru, dua pelayanan publik lainnya yang telah disertifikasi kembali adalah resertifikasi ISO 9001:2008 untuk izin penerbangan dan resertifikasi ISO 9001:2008 untuk pelayanan paspor. Penghargaan yang diterima pada tahun 2016 1. Sertifikat ISO 9001:2015 untuk pelayanan kekonsuleran no. 82410016028 for Consular Manual Preparation. (dari PT. TUV Rheinland Indonesia); 2. Sertifikat ISO 9001:2015 untuk pelayanan kekonsuleran no. 82410016029 for Diplomatic and service stay permit issuance. (dari PT. TUV Rheinland Indonesia); 3. Resertifikat Quality Management System ISO 9001:2008 untuk pelayanan kekonsuleran no. FS 638922 for the Provision of Diplomatic Clearence for Unscheduled Foreign Civil Flight and Foreign State Flight; 4. Resertifikat QualityManagement System ISO 9001:2008 untuk Pelayanan kekonsuleran no. FS 638915for The Provision of Registered Activites Diplomatic and Services Passport Issuance and Exit Permit.

Analisis Sub IKU-2 IKU-1 SS.2.1.2. Persentase Isu Strategis pada Renstra Kementerian Luar Negeri yang Mengadopsi Masukan Publik Penyusunan Rencana strategis Kementerian Luar Negeri 2015-2019 telah dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholders, yaitu seluruh satuan kerja di dalam Kementerian Luar Negeri serta pihak luar seperti Kementerian PAN-RB dan Bappenas. Selain itu, sebagai bentuk keterbukaan informasi dan komitmen Kementerian Luar Negeri dalam menerima dan menampung aspirasi publik/stakeholders terkait isu-isu strategis di bidang hubungan internasional dan politik luar negeri pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019, Kementerian Luar Negeri telah melakukan Diseminasi Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019. Diseminasi Renstra Kementerian Luar Negeri bertujuan untuk mensosialisasikan Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 kepada publik serta menghimpun masukan dan saran dari para pemangku kepentingan di pusat dan daerah. Diseminasi Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

49


2016

Renstra pada tahun 2016 telah diselenggarakan satu kali di kalangan akademisi, yaitu pada tanggal 14 Desember 2016 bersama dosen jurusan hubungan internasional Universitas Bina Nusantara dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam sesi diskusi diseminasi Renstra tersebut, Bappenas menyampaikan pandangannya sebagai berikut: a. Kementerian Luar Negeri perlu melakukan sosialisasi terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di daerah untuk sinkronisasi program kegiatan dengan Pemda. Hal ini didasarkan pada permintaan beberapa Pemerintah Daerah pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Diseminasi Renstra, di Universitas Bina Nusantara, Nasional (Musrenbangnas) bulan 14 Desember 2016 April 2016 yang menyampaikan permintaan agar Kementerian Luar Negeri memberikan sosialisasi terkait implementasi MEA; b. Kementerian Luar Negeri kiranya dapat menindaklanjuti penyusunan dan tindak lanjut doktrin Poros Maritim Dunia, pasca peluncurannya di KTT EAS, mengingat adanya Visi Presiden Jokowi pada Tahun 2085 adalah Indonesia menjadi negara mandiri dan paling berpengaruh di Asia Pasifik; c. Partisipasi publik dalam kebijakan luar negeri Indonesia dapat dilakukan melalui: Forum Konsultasi Publik, Foreign Policy Breakfast, forum-forum sosialisasi di daerah, serta Pusat Studi di universitas; d. Foreign Policy Making dianjurkan melibatkan publik yang well informed terkait isu-isu polugri; mengidentifikasikan isu-isu polugri yang menjadi perhatian utama; menyediakan publikasi yang berkala dan informatif, namun tetap menjaga hal-hal yang bersifat confidential. Dosen-dosen jurusan hubungan internasional Universitas Bina Nusantara juga menyampaikan pandangannya, antara lain: a. Agar Kementerian Luar Negeri menjaga Institutional Memory, dan hal tersebut agar masuk ke dalam salah satu indikator Sasaran Strategis Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi. Human Capital Development Plan kiranya dapat masuk ke dalam salah satu Sasaran Strategis implementasi talent management; b. Agar Kementerian Luar Negeri dapat melakukan diplomasi digital, dengan memaksimalkan fungsi Twitter, Facebook. Selain itu, diharapkan pula agar Kementerian Luar Negeri tidak hanya terlihat feeding, tanpa memberikan posisi atau sikap Kementerian Luar Negeri memaknai dinamika politik luar negeri yang terjadi;


50


2016

c. Agar Kementerian Luar Negeri lebih mengoptimalkan keterlibatan Epistemic Community misalnya dengan Asosiasi Hubungan Internasional Indonesia. Integrasi dan kontinuitas agar ter-cover dalam IKU Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri juga agar menggunakan expert pooling terhadap sebuah permasalahan; d. Opini disintegrasi bangsa melalui media agar dapat segera di-counter oleh Kementerian Luar Negeri; e. Agar Kementerian Luar Negeri tidak hanya mengejar jumlah kesepakatan kerja sama internasional, namun juga kualitas MoU dan tindak lanjutnya harus diperhatikan. Dalam sasaran Diplomasi Ekonomi, Kementerian Luar Negeri seharusnya tidak hanya fokus pada peningkatan nilai perdagangan. Indikator Kinerja Utama dan target Kementerian Luar Negeri agar lebih menantang; f.

Kementerian Luar Negeri agar menjadi yang terdepan dalam menanggapi isu-isu HAM internasional misalnya terkait isu Myanmar, serta lebih memperhatikan terkait kedaulatan dan kemanusiaan.

g. Dalam menjalankan diplomasi ekonomi, agar Kementerian Luar Negeri lebih sinergis dengan K/L terkait; h. Agar Kementerian Luar Negeri selalu melakukan update data jumlah WNI di luar negeri; i.

Agar Kementerian Luar Negeri melakukan diseminasi IKU Kementerian Luar Negeri agar semua Unit Organisasi bergerak ke satu titik yang sama.

Kuesioner dibagikan kepada peserta untuk mengetahui keberhasilan kegiatan diseminasi serta melihat sejauh mana Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 – 2019 telah mengadopsi masukan publik. Hasil olah kuesioner, menunjukkan bahwa Realisasi Sub IKU-2 IKU-1 SS.2.1.2 “Persentase isu strategis pada Renstra Kementerian Luar Negeri yang mengadopsi masukan publik” diperoleh sebesar 81,86% responden dari target 70% yang menilai isu-isu strategis pada Renstra Kementerian Luar Negeri 2015-2019 telah sesuai dengan aspirasi publik, sebagaimana tabel berikut: Tabel Capaian Sub IKU-2 IKU-1 SS-2.1.2 Tahun 2016 IKU Persentase isu strategis pada Renstra Kementerian Luar Negeri yang mengadopsi masukan publik

Informasi Kinerja Rumusan Tujuan Kementerian Luar Negeri yang sesuai dengan aspirasi publik Rumusan Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri yang sesuai dengan aspirasi publik

Hasil Kuesioner 78,57%

Rumusan Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri yang sesuai dengan aspirasi publik Rumusan Strategi Kementerian Luar Negeri yang sesuai dengan aspirasi publik Realisasi IKU Target Capaian

73,47%


80,95%

94,44% 81,86% 70,00% 116,94%

51


2016

Secara detail, hasil kuesioner dijabarkan sebagai berikut: 1. Terkait aspek rumusan Tujuan Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019, 64,29% menyatakan sesuai dengan aspirasi publik;14,29% menyatakan sangat sesuai dengan aspirasi publik; 21,43% menyatakan tidak tahu; 2. Terkait aspek rumusan Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019, 63,49% menyatakan sesuai dengan aspirasi publik;17,46% menyatakan sangat sesuai dengan aspirasi publik; 12,7% menyatakan tidak tahu;6,35% tidak sesuai dengan aspirasi publik; 3. Terkait aspek rumusan Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019, 55,10% menyatakan sesuai dengan aspirasi publik; 18,37% menyatakan sangat sesuai dengan aspirasi publik; 18,37% menyatakan tidak tahu; 8,16% tidak sesuai dengan aspirasi publik. Dalam pencapaian Sub IKU-2 IKU-1 SS.2.1.2 “Persentase isu strategis pada Renstra Kementerian Luar Negeri yang mengadopsi masukan publik”, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala diantaranya lingkup diseminasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 baru menjangkau/melibatkan kalangan akademisi untuk mengetahui sejauh mana Renstra yang telah disusun Kementerian Luar Negeri telah mengakomodir aspirasi publik. Sebagai langkah ke depannya Kementerian Luar Negeri akan mempertimbangkan perlu tidaknya upaya penyesuaian atau penajaman Renstra Kementerian Luar Negeri 2015-2019 berdasarkan elemen masukan publik tersebut .

Analisis IKU-2 SS-2.1.2: Kementerian PAN-RB

Peringkat

Inovasi

Pelayanan

Publik

Oleh

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat. Kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis karena akan menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya bagi masyarakat dan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis seiring dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan publik yang berkualitas adalah dambaan setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika inovasi-inovasi diperlukan bagi pemerintah dalam mengambil berbagai inisiatif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB memperkenalkan inisiatif “Satu Instansi, Satu Inovasi (One Agency, One Innovation)” sejak tahun 2013. Pada prinsipnya inisiatif ini mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah agar melakukan minimal 1 (satu) inovasi setiap tahunnya. Sejalan dengan inisiatif ini juga diselenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

52


2016

Kompetisi inovasi pelayanan publik merupakan ajang tertinggi dari Pemerintah c.q. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pengakuan praktik inovasi dari jenis atau beberapa jenis pelayanan publik yang dilakukan di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kompetisi inovasi pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tahun 2016 Kementerian Luar Negeri juga turut berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diadakan oleh Kementerian PAN-RB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016. Kementerian Luar Negeri mengikutsertakan beberapa inovasi diantaranya “Pelibatan Masyarakat Madani pada Perlindungan WNI” dan Sistem SMS Blast alamat dan nomor telepon Perwakilan RI yang dihubungi oleh WNI di luar negeri” yang diusulkan oleh Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, Program “Sahabat Museum KAA” yang digagas oleh UPT Museum KAA, “Flight Clearance Information System (FCIS)” yang diusulkan oleh Direktorat Konsuler, “Partisipasi Ormas/LSM dalam Penanganan Kasus TKI” yang diusulkan oleh KJRI Jeddah, layanan One Desk Service (ODS) Biro Kepegawaian, dan SMS Gateway bagi layanan publik terkait sarana prasarana dan infrastruktur di lingkungan Kementerian Luar Negeri yang diusung Biro Perlengkapan. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penetapan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 pada tanggal 1 Maret 2016, inovasi yang diusulkan Kementerian Luar Negeri tidak masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tingkat nasional sebagaimana pada tahun 2015. Penetapan yang dilakukan oleh Kementerian PANRB hanya mencakup Top 99 dan tidak ada pemeringkatan. Sementara itu, inovasi di luar Top 99 tidak diumumkan. Pada tahun 2015 hanya terdapat 1.184 inovasi yang turut berpartisipasi pada kompetisi inovasi pelayanan publik, sedangkan pada tahun 2016 terjadi peningkatan dua kali lipat menjadi 2.476 inovasi. Pada tahun 2016, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tidak hanya diikuti oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, tetapi juga BUMN, dan hanya 11 inovasi dari Kementerian di tingkat Pusat yang masuk dalam Top 99. Dalam pencapaian IKU-2 SS-2.1.2: Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenPAN-RB, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala keterlambatan informasi yang menyulitkan penyiapan inovasi dan penyebaran informasi kepada seluruh Perwakilan RI. Hal tersebut telah diupayakan untuk diatasi melalui penyelenggaraan sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan publik secara mandiri dengan mengundang Deputi bidang Pelayanan Publik dari Kementerian PAN-RB, Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri, serta Perwakilan RI. Namun demikian tenggat waktu yang tidak mencukupi menjadi kendala khususnya bagi Perwakilan RI di luar negeri. Selain itu, dengan adanya kriteria minimal 1 (satu) tahun penerapan bagi inovasi pelayanan publik yang akan diikutsertakan, terdapat beberapa program pelayanan publik di lingkungan Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

53


2016

Kementerian Luar Negeri yang sudah berjalan namun belum dapat diikutkan, antara lain Daycare Centre bagi putra-putri pegawai Kementerian Luar Negeri yang dikelola Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan yang sudah berjalan terhitung mulai tanggal 1 April 2015; dan program One Product One Service dari UPT Museum KAA yang sudah berjalan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2015. Pelayanan Publik yang belum dapat diikutsertakan pada kompetisi tahun ini diharapkan dapat berpartisipasi pada kompetisi tahun 2017. Dalam upaya mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri akan meningkatkan diseminasi informasi kepada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI untuk menjaring partisipasi yang lebih luas, serta berupaya proaktif untuk memperoleh informasi sejak dini, sehingga terdapat waktu yang cukup untuk menyiapkan kelengkapan yang diperlukan untuk mengikuti kompetisi.


54

BAB III


CAPAIAN KINERJA Business Process Perspective


2016

III.2 Capaian Kinerja : Business Process Perspective


Kebijakan Luar Negeri yang Berkualitas

Sasaran Strategis 1.1.6 “Kebijakan Luar Negeri yang Berkualitas” sebagai Sasaran Strategis 1.1.6 (SS-1.1.6) diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1 SS-1.1.6) “Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang diimplementasikan”. Sepanjang tahun 2016, Kementerian Luar Negeri c.q. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) telah menghasilkan sejumlah 68 rekomendasi kebijakan luar negeri berupa saran sikap dan langkah kebijakan luar negeri Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Rekomendasi kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri didasari oleh sejumlah hasil kajian, diantaranya kajian terkait isu Diplomasi Poros Maritim dan Diplomasi Ekonomi dalam perspektif politik luar negeri yang menjadi salah satu prioritas untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan penguatan diplomasi ekonomi Indonesia serta diplomasi softpower melalui pemberdayaan Indonesianis. Kajian lainnya juga mencakup isu-isu penting terkini mengenai keamanan dalam negeri dan perbatasan, isu kawasan Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) dan isu kawasan Amerika dan Eropa (Amerop) serta isu pada Organisasi Regional dan Internasional. Keberadaan Indonesianis memiliki posisi penting dalam mendukung kepentingan nasional Indonesia di berbagai forum kerja sama, baik bilateral, regional maupun multilateral. Peran penting Indonesianis sebagai mitra diplomasi softpower, sangat membantu dalam memberikan referensi bagi perumusan kebijakan. Oleh sebab itu, BPPK senantiasa terus melakukan pembinaan secara intensif kepada para Indonesianis di berbagai negara. Dalam merumuskan rekomendasi kebijakan luar negeri, Kementerian Luar Negeri c.q. BPPK juga telah berhasil menjalin kerja sama dengan lembaga think tank terkait isuisu kawasan Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf), kawasan Amerika dan Eropa (Amerop) dan Organisasi Regional dan Internasional melalui diskusi dengan lembaga kajian/think tank/universitas di dalam dan luar negeri yang berhasil dibangun lewat Policy Dialogue and Discussion (PDD), berbagai Focus Group Discussion (FGD) serta Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) yang dilaksanakan. Rekomendasi kebijakan juga dituangkan dalam penyampaian bahan paparan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri yang disampaikan di berbagai forum nasional maupun internasional. Rumusan posisi dasar RI pada isu-isu strategis seperti isu Laut China Selatan, isu Papua dan keketuaan Indonesia pada Indian Ocean Rim Association


55


2016

(IORA) juga menjadi salah satu kontribusi penting dari rekomendasi kebijakan yang dilakukan melalui hasil pengkajian mendalam Kementerian Luar Negeri. Perumusan rekomendasi kebijakan luar negeri tersebut telah memberikan kontribusi penting bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Beberapa pemberitaan terkait pelaksanaan kegiatan forum kajian kebijakan luar negeri mendapat pemberitaan di media nasional dan regional baik cetak maupun elektronik. Selain menunjukkan peran aktif Kementerian Luar Negeri dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia, pemberitaan ini juga sekaligus menunjukkan keterbukaan Kementerian Luar Negeri dalam menangkap berbagai masukan dari pihak-pihak nonpemerintah termasuk para akademisi di bidang-bidang terkait.

Seminar Internasional 20 tahun IORA (Indian Ocean Rim Association), 14-15 September 2016 di Yogyakarta

Lokakarya Penanganan Konflik Laut Cina Selatan ke-26, Bandung, 15-17 November 2016


56


2016

Seminar Internasional “A Contemporary Analysis of Bebas Aktif in Indonesian Foreign Policy” bekerjasama dengan United States Indonesian Society (USINDO) Depok, 17 Maret 2016

Pada tahun 2016, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)-1 SS 1.1.6 sebagai berikut: Tabel Perbandingan Capaian IKU-1 SS 1.1.6 Tahun 2015 - 2016 IKU-1 SS-1.1.6 Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang diimplementasikan

Informasi Kinerja Jumlah rekomendasi yang diimplementasikan Jumlah rekomendasi atas isu strategis*) Realisasi Target Capaian

Jumlah (2015) 165

Jumlah (2016) 68

170

68

97,06% 93% 104,36%

100% 94% 106,38%

*)Isu strategis adalah isu di bidang diplomasi maritim dan perbatasan, kepemimpinan Indonesia di ASEAN, peran Indonesia di dunia internasional, diplomasi ekonomi serta pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI

Realisasi persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 mencapai 100% dari target 94%. Dengan demikian persentase capaian IKU-1 SS-1.1.6, Kementerian Luar Negeri mencapai 106,38% atau naik sebesar 2,02% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah Kajian Mandiri yang dihasilkan oleh Kementerian Luar Negeri c.q. BPPK sebagai wujud peran aktif dalam perumusan kebijakan maupun masukan dalam pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia yang dinamis. Jika dibandingkan dengan jumlah rekomendasi tahun 2015-2016, terdapat selisih jumlah rekomendasi yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan adanya perubahan pada cara perhitungan jumlah rekomendasi tahun 2015 dan tahun 2016. Pada tahun 2015, rekomendasi dihitung berdasarkan jumlah riil rekomendasi yang dihasilkan dan diimplementasikan. Sedangkan pada tahun 2016, perhitungan rekomendasi didasari pada perhitungan jumlah laporan yang dihasilkan dan yang ditindaklanjuti, yaitu satu laporan


57


2016

dihitung satu rekomendasi, meskipun dalam sebuah laporan menghasilkan sejumlah rekomendasi. Hal ini dimaksud untuk mempermudah perhitungan rekomendasi yang disampaikan kepada Pimpinan Kementerian Luar Negeri dan memperoleh respon positif. Dalam pencapaian IKU-1 SS-1.1.6, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala diantaranya perubahan/dinamika situasi global. Dalam mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri mengantisipasi adanya perubahan/dinamika pada fokus kajian berdasarkan arahan Presiden RI. Untuk mengantisipasi perubahan/dinamika tersebut, Kementerian Luar Negeri senantiasa aktif melakukan engagement dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk kalangan akademisi dan pakar hubungan internasional, baik dalam dan luar negeri. Rekomendasi juga mencakup relevansi kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia dalam konteks dinamika politik luar negeri saat ini dalam hubungannya dengan ASEAN dan penanganan konflik Laut Cina Selatan. Salah satu highlight rekomendasi kebijakan luar negeri yang dihasilkan adalah peran Indonesia dalam keketuaan IORA (2015-2017) yang didukung oleh kajian kebijakan BPPK melalui Simposium Internasional. Kegiatan tersebut menghasilkan Yogyakarta Message yang berisikan masukan konkret bagi kemajuan IORA kedepannya. Keketuaan Indonesia di IORA juga memperkuat prioritas diplomasi maritim Indonesia. Sejalan dengan prioritas kebijakan luar negeri RI, beberapa isu penting dan strategis yang masih akan terus mengemuka serta menjadi bahan kajian Kementerian Luar Negeri, antara lain yaitu isu terkait ASEAN, arsitektur regional, perkembangan Timur Tengah, isu Papua, dampak dan potensi economic regional grouping seperti Trans Pacific Partnership (TPP), krisis keuangan dan ekonomi global, perubahan arsitektur di Eropa dengan British Exit (Brexit), serta kebijakan global AS di bawah masa Presidensi Donald J. Trump dan peran kekuatan-kekuatan lainnya di kawasan. Sebagai proyeksi ke depan, Kementerian Luar Negeri akan semakin peka terhadap setiap perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan, baik di tataran nasional, bilateral, regional maupun multilateral/global. Dalam upaya meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan luar negeri, Kementerian Luar Negeri juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya, intensifikasi dan ekstensifikasi kerja sama pembuatan kajian mandiri dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian, melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan untuk melakukan eksplorasi isu melalui mock debating atau moot court. Pada tahun 2017, Kementerian Luar Negeri c.q. BPPK berencana terus memperkuat jaringan dengan lembaga kajian dan think tank di dalam dan luar negeri melalui kegiatan Policy Planning Consultation serta menjalin kerja sama penelitian dengan universitas di dalam negeri. Selain itu, isu-isu yang berhasil diidentifikasi untuk selanjutnya akan menjadi tema kajian diantaranya adalah cyber policy, posisi Indonesia pada arms trade treaty, kelanjutan pengejawantahan Poros Maritim Dunia, nuklir dan energi, pengembangan kemitraan strategis potensi Kepulauan Natuna, Prospek Pembentukan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), IORA, kajian Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

58


2016

Kelompok-Kelompok Separatis dan Teroris di Filipina Selatan serta tindak lanjut dari rekomendasi BDF-Chapter Tunis yang akan diadakan di Hammamet, Tunisia pada bulan Oktober 2017, diikuti oleh peserta dari Indonesia, negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara. Kegiatan akan diselenggarakan oleh Institute of Peace and Democracy (IPD)Denpasar dan Institute Tunisien des Estudes Strategiques (ITES), bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Luar Negeri Tunisia.


59



2016

Diplomasi Maritim dan Perbatasan yang Kuat

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.508 pulau dan mayoritas wilayahnya terdiri dari perairan, diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat merupakan aspek strategis dan penting bagi Indonesia. Indonesia perlu mengoptimalkan potensi maritim yang terdiri dari sumber daya hayati dan non hayati, jasa kemaritiman dan jalur navigasi serta penegakan kedaulatan dan hak berdaulat di laut. Ada pepatah mengatakan “good fences make good neighbours”. Dalam konteks inilah konsultasi dan negosiasi Indonesia dengan negara tetangga mengenai batas negara, baik batas maritim maupun darat terus dilakukan. Diplomasi maritim telah dilaksanakan sejak awal saat bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai Negara Kepulauan.Diplomasi maritim dan perbatasan menjadi isu prioritas dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Kementerian Luar Negeri.Kebijakan luar negeri dan program kerja Kementerian Luar Negeri harus dioptimalkan untuk mendukung visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Naskah Kesepakatan Maritim Utama Tahun 2016: 1. MoU between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Netherlands on Maritime Cooperationsaat Kunjungan Presiden RI ke Belanda; 2. MoU Kerja Sama Sektor Perikanan dan Kelautan yang dicapai saat Kunjungan PM Belanda Mark Rutte ke Indonesia; 3. Pengesahan Plan of Action MoU Kerja sama Maritim RI-AS; 4. Sertifikasi Seafearer antara

Diplomasi Maritim dan Perbatasan adalah upaya menjalin kerja sama dengan negara lain untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan dan memberikan kepastian hukum atas batas wilayah NKRI, antara lain melalui perundingan penetapan batas maritim, penegasan batas darat, dan kerja sama perbatasan, serta kerja sama keamanan maritim, keselamatan pelayaran, dan pengelolaan sumber daya kelautan. Adapun kendala umum yang dihadapi dalam pelaksanaan perundingan yang telah direncanakan adalah tidak dapat terlaksana dikarenakan tidak adanya respon dari negara mitra atas usulan Indonesia untuk melaksanakan perundingan. Selain itu, proses konsolidasi yang alot dengan pemangku kepentingan dalam negeri, baik ditingkat nasional maupun daerah, turut memperlambat disepakatinya posisi Indonesia. Dalam mengatasi kendala tidak terlaksananya perudingan yaitu Kementerian Luar Negeri terus melakukan komunikasi secara intensif melalui Kedutaan Besar RI di Negara Mitra atau Kedutaan Besar Negara Mitra di Jakarta untuk mendapatkan komitmen untuk tetap memprioritaskan perundingan. Sedangkan untuk mengatasi alotnya konsolidasi dengan pemangku kepentingan dalam negeri, Kementerian Luar Negeri telah berupaya mengintensifkan pertemuan Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

60


2016

kajian dan penetapan posisi Pemerintah Republik Indonesia dengan para pemangku kepentingan, serta secara konsisten berupaya untuk memastikan substansi perjanjian internasional sesuai dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Sebagai langkah solutif, Kementerian Luar Negeri akan mengintensifkan pendekatan secara informal dalam hal pembahasan penetapan batas maritim dengan Tim Teknis negara-negara tetangga. Kementerian Luar Negeri juga akan secara berkesinambungan melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan dalam negeri, baik di tingkat nasional maupun daerah terkait posisi Indonesia dalam isu maritim dan perbatasan. Pencapaian Sasaran Strategis 1.1.1 (SS-1.1.1) “Diplomasi Maritim dan Perbatasan yang Kuat” diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1 SS-1.1.1) “Indeks Diplomasi Maritim dan Perbatasan”. Pada tahun 2015, realisasi kinerja SS-1.1.1 sebesar 111,17% dari target 86% dengan capaian Indeks 129.26% (batas toleransi capaian 120%). Sedangkan pada tahun 2016, mengalami peningkatan realisasi capaian sebesar 129,54% dari target 88% dengan capaian Indeks 147,20%(batas toleransi capaian 120%), yang diperoleh dari Sub IKU dan pembobotan sebagai berikut: Tabel Perbandingan Capaian SS-1.1.1 pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 Realisasi 2015

Realisasi Pembobotan 2015 42%

Realisasi 2016

Realisasi Pembobotan 2016 42%

No

Sub IKU

Bobot

1

Jumlah naskah kesepakatan hasil perundingan di bidang diplomasi maritim dan perbatasan. (Sub IKU-1)

35

30 dari target 10 (300%, konversi capaian 120%)

2

Persentase perundingan batas wilayah di laut dan darat yang berhasil diselenggarakan. (Sub IKU-2) Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang kemaritiman dan pengelolaan perbatasan. (Sub IKU-3) Jumlah forum kerja sama kemaritiman dengan negara lain yang dibentuk. (Sub IKU-4)

30

125%

37,5%

158,33%

47,50%

25

100%

25%

97,32%

24,33%

10

2 dari target 3 (66,67%)

6,67%


6,67%

3

4

Realisasi Target Capaian Batas Toleransi Capaian


111,17% 86% 129,26% 120%

35 dari target 24 (145,83%, konversi capaian 120%)

120,50% 88% 136,93% 120%

61


2016

Analisis Sub IKU-1 IKU-1 SS-1.1.1: Jumlah Naskah Kesepakatan Hasil Perundingan di Bidang Diplomasi Maritim dan Perbatasan

Naskah kesepakatan hasil perundingan merupakan hasil kesepakatan pada setiap proses perundingan di bidang diplomasi maritim dan perbatasan. Sepanjang tahun 2016, realisasi jumlah naskah kesepakatan hasil perundingan di bidang diplomasi maritim dan perbatasan tercapai 35 dari target 24 atau dengan capaian 145,83%. Realisasi Jumlah Naskah Kesepakatan Hasil Perundingan di Bidang Diplomasi Penandatanganan Joint Declaration by President of Maritim dan Perbatasan mengalami the Republic of Indonesia and President of the peningkatan pada tahun 2016 yaitu sebesar Republic of the Philippines on Cooperation to Secure the Maritime Security in Sulu Sea 35 naskah dari target 24 naskah, jika dibandingkan dengan tahun 2015. Meskipun demikian, jika dibandingkan persentase realisasi capaian kinerja pada tahun 2016 mengalami penurunan dikarenakan terdapat perbedaan target jumlah naskah dengan tahun 2015 yang hanya menargetkan 10 naskah kesepakatan. Perhitungan jumlah naskah sebanyak 35 terdiri dari 11 (sebelas) naskah yang merupakan dokumen perjanjian internasional (Memorandum of Understading, Implementing Arrangement, Letter of Intent, Agreement, Joint Communique), 19 (sembilan belas) dokumen hasil perundingan perbatasan (Record of Discussion, Notes of Discusscion, Risalah, Berita, Laporan) dan 5 dokumen hasil pertemuan bilateral (Joint Declaration, Statement, Joint Communique) Perbandingan Capaian Naskah Kesepakatan Perundingan

30 35

Naskah Kesepakatan Perundingan Tahun 2015 Naskah Kesepakatan Perundingan Tahun 2016

Salah satu kerja sama di bidang maritim yang disepakati oleh Indonesia dengan negara di wilayah Amerika Utara dan Tengah pada tahun 2016 ialah Pengesahan dokumen Plan of Action Kerja Sama Maritim RI-AS Untuk Tahun 2016-2020. Dokumen Plan of Action dimaksud adalah turunan dari dokumen Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America yang telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri kedua negara di Washington DC. Area kerja sama Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

62


2016

yang dicakup dalam dokumen Plan of Action adalah Maritime Security, Oceans Law and Maritime Policy Dialogue, Maritime Economy, Marine Resources and Fisheries Conservation and Management, Maritime Safety and Navigation, Marine Science and Technology and Other Programs. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama RI-AS di bidang keamanan maritim dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap tindak kriminal di laut dan konservasi perikanan di laut. Di wilayah Eropa Barat, kerja sama di bidang maritim yang disepakati oleh Indonesia antara lain, Implementing Arrangement antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Departemen Bisnis, Inovasi dan Keterampilan Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara tentang Rencana Kerja Sama Kelautan dan Perikanan 2016-2018, pada waktu Kunjungan Presiden RI ke Inggris pada tanggal 18 - 20 April 2016, dan MoU between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Netherlands on Maritime Cooperation yang ditandatangani pada waktu kunjungan Presiden RI ke Belanda, 21 - 22 April 2016. Kedua kesepakatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama Internasional di bidang maritim khususnya mengenai pengamanan wilayah laut dan penanganan terhadap tindakan pencurian ikan. Dalam pencapaian kinerja Sub IKU-1 IKU-1 SS-1.1.1, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala khusus dalam penyusunan perjanjian tersebut adalah sulitnya untuk menyamakan pandangan antara Indonesia dengan para negara counterparts bahwa perjanjian yang akan disepakati tidak berat sebelah dan menguntungkan salah satu pihak. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri telah melakukan pendekatan secara informal baik melalui Kedutaan Besar para negara counterparts di Jakarta maupun melalui Perwakilan RI di luar negeri guna menyamakan pandangan/persepsi atas program-program kerja sama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (win-win solutions). Sebagai langkah solutif, Kementerian Luar Negeri akan mengintensifkan pendekatan secara informal dalam hal pembahasan penetapan batas maritim dengan Tim Teknis negara-negara tetangga. Untuk memperkuat pemahaman Kementerian/Lembaga teknis terkait dengan proses pembuatan perjanjian internasional dan memudahkan kerja tim inter-kementerian dalam persiapan pembuatan perjanjian internasional, Kementerian Luar Negeri juga akan mengagendakan sosialiasi peningkatan kapasitas keahlian di bidang hukum khususnya mengenai pedoman pembuatan, pengesahan dan penyimpanan naskah perjanjian internasional.


63


2016

Analisis Sub IKU-2 IKU-1 SS-1.1.1: Persentase Perundingan Batas Wilayah di Laut dan Darat yang Berhasil Diselenggarakan Diplomasi perbatasan (border diplomacy) adalah suatu bentuk pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka penanganan dan pengelolaan batas negara yang mencakup upaya penetapan batas negara dan kerja sama perbatasan yang bersifat tiga dimensi (di matra laut, darat, dan udara). Penetapan batas wilayah negara yang dilakukan oleh Pemerintah RI merupakan suatu perintah konstitusional dan diselenggarakan sesuai dengan hukum internasional dan peraturan perundangundangan nasional yang berlaku. Penyelesaian masalah perbatasan sulit diukur secara kuantitatif karena menyangkut kesiapan teknis, substantif dan administratif serta aspek hukum, politis, teknis dan kepentingan nasional masing-masing negara. Selain itu, untuk bisa melakukan satu perundingan dibutuhkan serangkaian kinerja diplomasi melalui langkah pendekatan diplomatik agar bisa mengajak negara mitra memulai dan/atau melanjutkan perundingan. Realisasi Sub IKU-2 IKU-1 SS-1.1.1 “Persentase Perundingan Batas Wilayah di Laut dan Darat yang Berhasil Diselenggarakan” pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut:

Perundingan Batas Maritim RI-Vietnam, 2016

Tabel Capaian Sub IKU-2 SS-1.1.1 pada Tahun 2016 Sub IKU-2 SS-1.1.1 Persentase Perundingan Batas Wilayah di Laut dan Darat yang Berhasil Diselenggarakan

Informasi Kinerja Jumlah perundingan terselenggara Jumlah perundingan yang diusulkan untuk dilakukan Realisasi Target Capaian Batas Toleransi Capaian

Jumlah 19 12 158,33% 75% 211,11% 120%

Perbandingan Pelaksanaan Perundingan Perbatasan dengan Negara Tetangga

15 19


Jumlah Perundingan Tahun 2015 Jumlah Perundingan Tahun 2016

64


Selama tahun 2016, secara keseluruhan telah dilaksanakan 19 (sembilan belas) pertemuan perundingan batas wilayah yang terdiri dari 10 (sepuluh) perundingan batas maritim dengan 5 negara (8 diantaranya berupa perundingan teknis dan 2 lainnya berupa Pertemuan Antar Sesi Kelompok Kerja Teknis Kedua Negara), dan 9 (sembilan) perundingan batas darat dengan 2 negara dimana dari keseluruhan perundingan tersebut, tidak semua perundingan yang menyangkut batas darat dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri, akan tetapi yang menjadi focal point adalah Kementerian/Lembaga lain seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan dan Badan Informasi Geospasial.

2016

Perundingan Batas Maritim RI-Malaysia 2016

Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2015, maka persentase realisasi kinerja Perundingan Batas Wilayah di Laut dan Darat yang berhasil diselenggarakan pada tahun 2016 mengalami kenaikan, meskipun terdapat self blocking anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah RI. Ada beberapa perkembangan baru dalam usaha percepatan penyelesaian batas maritim pada tahun 2016 yaitu: (i) Indonesia dan Timor-Leste memiliki komitmen untuk dapat segera menyelesaikan segmen batas darat kedua negara yang belum selesai; (ii) Pelaksanaan pertemuan penjajakan untuk dimulainya kembali perundingan penetapan batas maritim dengan India dan Thailand. Dalam pencapaian kinerja pada Sub IKU-2 IKU-1 SS-1.1.1, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala khusus diantaranya karena terdapat situasi politik dalam negeri negaranegara mitra yang dapat mempengaruhi kesiapan negara mitra untuk melaksanakan perundingan batas negara dengan Indonesia. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri terus melakukan pendekatan secara informal baik antar ketua Tim Teknis Perundingan Perbatasan maupun melalui Kedutaan Besar Negara-negara tetangga di Jakarta ataupun melalui Perwakilan RI di negara-negara tetangga, untuk membangun komitmen negara mitra agar tetap fokus memprioritaskan perundingan penetapan perbatasan. Sebagai langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri akan secara berkesinambungan terus menggalang komunikasi secara intensif dengan negara mitra dan mendorong negara mitra untuk tetap berkomitmen memprioritaskan perundingan penetapan perbatasan dan mengupayakan dorongan politis pada tingkat pejabat tinggi atau kepala negara/pemerintahan terkait untuk mendukung penyelesaian penetapan batas wilayah di darat dan di laut.


65


2016

Analisis Sub IKU-3 IKU-1SS-1.1.1: Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima di Bidang Kemaritiman dan Pengelolaan Perbatasan Realisasi Sub IKU-3 IKU-1 SS-1.1.1 “Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima di Bidang Kemaritiman dan Pengelolaan Perbatasan” pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut: Indonesia telah memasukkan elemen upaya pemberantasan "Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF)" dalam KTT ASEM ke-11 di Ulan Bator, Mongolia 12-16 Juli 2016, dimana dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia mengusulkan untuk mengangkat IUUF sebagai salah satu isu yang tercantum dalam Ulaanbaatar Declaration. Selain IUUF, Indonesia juga mengusulkan isu kebutuhan khusus negara kepulauan, negara pulau, dan negara yang terpencil secara geografis (geographically-peripheral) sebagai bagian dari ASEM Future Initiatives, sehingga dapat dicantumkan ke dalam paragraf Connectivity pada Chairs’ Statement dalam penyelenggaraan the 4th ASEM Transport Ministers Meeting tahun 2017.

Pertemuan Bilateral antara Wapres RI dengan Presiden Mongolia dalam KTT ASEM ke-11, Ulan Bator, Mongolia, 14 Juli 2016

Indonesia secara konsisten telah memasukkan elemen upaya pemberantasan IUU fishing, salah satunya melalui usulan yang disampaikan dalam KTT ASEM ke-11 di Ulan Bator, Mongolia. Pada pertemuan tersebut, delegasi Indonesia mengusulkan untuk mengangkat "Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF)" sebagai salah satu isu yang menjadi kepentingan bersama ASEM dalam Ulaanbaatar Declaration; rujukan kebutuhan khusus negara kepulauan, negara pulau, dan negara yang terpencil secara geografis (geographically-peripheral), dalam paragraf mengenai Connectivity pada Chairs’ Statement; Penyelenggaraan the 4th ASEM Transport Ministers Meeting tahun 2017 dalam list of ASEM Future Initiatives.

Tabel Capaian Sub IKU-3 SS-1.1.1 pada Tahun 2016 Sub IKU-3 SS-1.1.1 Persentase Prakarsa/ Rekomendasi Indonesia yang Diterima di Bidang Kemaritiman dan Pengelolaan Perbatasan

Informasi Kinerja

Jumlah

Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang kemaritiman dan pengelolaan perbatasan

111

Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia yang disampaikan di bidang kemaritiman dan pengelolaan perbatasan Realisasi Target Capaian

114


97,37% 82% 118,74% 66


2016

Salah satu strategi penting yang akan terus dilakukan Kementerian Luar Negeri dalam diplomasi maritim di forum multilateral adalah dengan mengarusutamakan kejahatan perikanan di berbagai forum internasional, termasuk dalam kerangka PBB, guna diakuinya kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional. Dalam kaitan itu, Indonesia telah menyelenggarakan High Level Side Event tentang Transnational Organized Fisheries Crime di sela-sela pertemuan Commission on Crime Prevention and Criminal Justice Sesi Ke-25 di Wina, Austria, 23 Mei 2016, bekerja sama dengan Norwegia dan UNODC. Pertemuan dimaksud merupakan upaya Indonesia untuk meningkatkan awareness dan dukungan dari para negara untuk memberantas kejahatan perikanan. Indonesia juga menjadi tuan rumah untuk pertemuan 2nd International Conference on Fisheries Crime, 10-11 Oktober 2016 yang dibuka oleh Presiden RI. Pertemuan dimaksud merupakan wujud komitmen Indonesia dalam penanggulangan kejahatan perikanan. Indonesia mendorong dukungan negara-negara dalam pengarusutamaan kejahatan perikanan sebagai kejahatan lintas negara dan penguatan kerjasama internasional dalam upaya mengatasi kejahatan perikanan.

The 2nd international Symposium on Fisheries Crime Yogyakarta, 10-11 oktober 016

Upaya Indonesia juga diperkuat dengan mengadakan pertemuan Regional Conference on the Establishment of Regional Convention Against IUU Fishing dimana pertemuan pertama diadakan di Bali, tanggal 18-20 Mei 2016 dan pertemuan kedua di Yogyakarta, 12-13 Oktober 2016. Kedua pertemuan diadakan untuk mendapatkan dukungan negara-negara dalam memerangi kejahatan perikanan melalui pembentukan instrumen regional yang lebih memberi perhatian kepada aspek penegakan hukum. Hal ini akan dapat memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dari kedua sisi, yaitu aspek manajemen perikanan dan kejahatan perikanan. Diplomasi maritim juga difokuskan pada pengelolaan lingkungan dan habitat laut khususnya dalam pengelolaan dan penyelamatan terumbu karang. Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi pemimpin dalam pengelolaan dan penyelamatan terumbu karang yang ada di Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

67


2016

kawasan segitiga karang (coral triangle) yang meliputi enam negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, Timor Timur, dan Kepulauan Solomon. Langkah ini dinilai akan menyelamatkan terumbu karang di seluruh dunia. Dalam rangka menekankan komitmen Indonesia dalam pengelolaan terumbu karang telah diselenggarakan Consultation Meeting on Implementation of UNEA-2 Resolution on Coral Reefs pada tanggal 28-29 Juni 2016 di Manado. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari resolusi Sustainable Coral Reefs Management yang diadopsi pada sidang pleno UNEA-2 di Nairobi, Kenya, akhir bulan Mei 2016. Terdapat dua bahasan utama pada pertemuan di Manado tersebut, yaitu tentang pemutihan karang (coral bleaching) dan tentang sampah di laut. Beberapa prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang strategis di Bidang Kemaritiman dan Pengelolaan Perbatasan diantaranya: 

Melalui keketuaan Indonesia di Indian Ocean Rim Association (IORA), Indonesia mendorong penguatan politik luar negeri melalui peningkatan diplomasi maritim dan diplomasi ekonomi. Hal tersebut tercermin pada tema keketuaan Indonesia di IORA, yakni: “Strengthening Maritime Cooperation for a Peaceful, Stable, and Prosperous Indian Ocean.” Gagasan dan prakarsa strategis Indonesia pada masa keketuaannya yang telah disetujui: (i) membentuk IORA Concord sebagai outcome strategis 20 tahun IORA; dan (ii) penyelenggaraan KTT IORA (oneoff) pada Maret 2017. Negara-negara anggota IORA bekerja sama dalam menyusun dokumen regional, yang akan memuat norma-norma kerjasama dan hubungan bersahabat di kawasan The 2nd Ad Hoc Committee Meeting on the IORA Concord Samudera Hindia; Yogyakarta, 24-25 May, 2016



Dalam pertemuan Standing Committee on Staff and Financial Regulations and 1st APA Executive Council Meeting di Phnom Penh pada tanggal 25 - 28 September 2016, Pemri menyampaikan beberapa inisiatif dan berhasil mendorong berbagai posisi Indonesia di Asian Parliamentary Assembly (APA), isu yang dibahas antara lain mendorong kerja sama di bidang: terorisme, keuangan regional, pemberdayaan wanita, SDGs, budaya, perubahan iklim, HAM, bencana alam, perdagangan, UKM, kehutanan dll;



Australia dengan Indonesia sebagai co-chair telah menyelenggarakan East Asia Summit (EAS) Seminar on Maritime Security Cooperation di Sydney, Australia, tanggal 22-25 November 2016. Seminar tersebut merupakan salah satu upaya implementasi konkret EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation, prakarsa Indonesia yang telah disahkan pada the 10th EAS pada tanggal 22 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan membahas dan mengeluarkan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang kiranya dapat dipertimbangkan negara peserta EAS untuk memperkuat kerja sama di bidang keamanan maritim, khususnya


68


2016

dalam hal koordinasi antar institusi terkait. Isu information sharing, peningkatan kapasitas, dan perlunya pembentukan single points of contact serta komunikasi yang efektif menjadi fokus dalam pembahasan ini; 

Di ASEAN, Indonesia telah berkontribusi atas terus terciptanya situasi damai di tengah dinamika yang terjadi di Kawasan termasuk di Laut China Selatan. Pasca keluarnya keputusan Permanent Court of Artbitration (PCA) pada Juli 2016, Indonesia memelopori disepakatinya ASEAN Foreign Ministers’ Statement on the Maintenance of Peace, Security and Stability, sebagai komitmen kuat untuk melindungi ASEAN vis-à-vis dinamika situasi di kawasan saat ini serta mencegah kawasan ASEAN menjadi wilayah major powers projection;



Selain itu, Indonesia mendorong upaya ASEAN dan Republik Rakyat tiongkok (RRT) dalam pembahasan substantif melalui penyusunan Framework and Approach dari Code of Conduct in the South China Sea (CoC) pada 2017. Indonesia juga mendorong sepenuhnya upaya ASEAN dan RRT untuk mengimplementasikan Code for Unplanned Encounter at Sea (CUES) dan Hotline of Communications di LCS sebagai bentuk kerja sama praktis yang disepakati pada KTT ASEANRRT ke-19 di Laos;



Indonesia merupakan negara penggerak dan pelopor penguatan kerja sama pemberantasan illegal, unreported and undocumented fishing (IUU Fishing) di ASEAN. Di ASEAN Regional Forum (ARF), Indonesia telah berhasil memasukkan kerja sama penanganan IUU Fishing dalam dokumen kerja ARF di bidang keamanan maritim, yaitu ARF Work Plan on Maritime Security 2015-2017. Sebagai implementasinya, Indonesia, bersama Amerika Serikat, telah menyelenggarakan 2 (dua) workshop terkait IUU Fishing, yakni ARF Workshop on Improving Fisheries Management di Honolulu pada Maret 2016 dan ARF Workshop on IUU Fishing di Bali pada April 2016;



Indonesia juga memprakarsai penyusunan rancangan ARF Statement on Cooperation to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing untuk disahkan para Menteri Luar Negeri ARF pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-23 ARF di Vientiane, Laos pada tanggal 26 Juli 2016. Meskipun rancangan tersebut belum dapat disepakati, Indonesia telah mendorong terbentuknya wacana mengenai pentingnya IUU Fishing di ARF. Indonesia berencana akan kembali menggulirkan isu ini untuk negosiasi lebih lanjut dengan seluruh Peserta ARF tahun depan.;



Indonesia semakin gencar mengupayakan penguatan kerja sama pemberantasan IUU Fishing dengan negara-negara Mitra Wicara ASEAN. Berbagai statement dan dokumen kerja sama dengan negara Mitra, telah diupayakan mengakui isu IUU Fishing menjadi bagian penting dan termasuk di dalamnya, antara lain Joint Statement of the ASEAN-U.S. Special Leaders’ Summit: Sunnylands Declaration dan berbagai Plan of Action (PoA) antara ASEAN dengan Mitra Wicaranya. Indonesia juga terus agar mendorong komitmen dan tanggung jawab seluruh Negara Anggota ASEAN melalui upaya pembentukan norma dan instrumen regional terkait IUU fishing;



Menyadari ancaman serius yang diakibatkan oleh tindakan IUU Fishing terhadap keberlanjutan sumber daya perikanan dan kerugian ekonomi di kawasan ASEAN, Pertemuan menyambut baik


69


2016

dan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan ASEAN dalam memerangi IUU Fishing dan meningkatkan daya saing produk perikanan melalui pengesahan the Joint ASEAN-SEAFDEC Declaration on Regional Cooperation for Combatting IUU Fishing and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fishery Products; 

Indonesia berhasil mendorong Pertemuan ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF) ke-38 untuk mendukung dan mencatatkan kedalam 38th AMAF Joint Press Statement perihal Deklarasi Bersama ASEAN-SEAFDEC on Regional Cooperation for Combatting IUU Fishing and Enhancing the Competitiveness of ASEAN Fish and Fishery Products yang telah disahkan pada the High-Level Consultation on Regional Cooperation in Sustainable Fisheries Development Toward the ASEAN Economic Community 2015: Combating IUU Fishing and Enhancing Competitiveness of ASEAN Fish and Fishery Products di Bangkok, Thailand, tanggal 3 Agustus 2016. Deklarasi Bersama tersebut dicatatkan dalam Chairman Statement KTT ASEAN ke-28 sebagai salah satu bentuk pencapaian kerja sama perikanan ASEAN di tahun 2016.

Analisis Sub IKU-4 IKU-1 SS-1.1.1: Jumlah Forum Kerja Sama Kemaritiman dengan Negara Lain yang Dibentuk Forum kerja sama kemaritiman merupakan lembaga, badan, atau wadah antar negara yang dibentuk untuk mengedepankan kerja sama dalam bidang kemaritiman antara lain bidang keamanan dan keselamatan laut dan pengelolaan sumber daya kelautan. Pada tahun 2016 realisasi forum kerja sama kemaritiman dengan negara lain yang dibentuk adalah sebanyak 2 (dua) dari 3 (tiga) target. Dua forum yang dibentuk adalah Forum Kemaritiman RI-Republik Korea dan Forum Kemaritiman RI- Jepang. Dengan Korea, forum ini merupakan Bilateral Dialogue pertama yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2016 di Jakarta, sebagai tindak lanjut MOU on Maritime Cooperation. Sedangkan dengan Jepang, forum kemaritiman ini baru dibentuk pada tanggal 21 Desember 2016 di Tokyo. Target 1 (satu) forum yang belum dibentuk adalah forum kerja sama maritim antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Dalam pencapaian kinerja pada Sub IKU-4 IKU-1 SS-1.1.1., Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di antaranya perbedaan prioritas isu dan persepsi pada masing-masing negara mitra. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri telah mengupayakan pendekatan yang lebih intensif (secara formal dan informal), baik melalui Perwakilan negaranegara terkait di Jakarta maupun Perwakilan RI di negara-negara mitra serta dengan delegasi negara mitra guna menyamakan prioritas isu dan persepsi atas program-program kerja sama yang akan disepakati. Sebagai langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri akan terus menggalang komunikasi secara intensif dan berkesinambungan dengan negara mitra, serta mengupayakan dorongan politis pada tingkat pejabat tinggi atau kepala negara/pemerintahan negara mitra untuk dapat menjalin kerja sama maritim dalam bentuk Forum Kemaritiman.


70


2016

Sasaran Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang Strategis Meningkat (SS-1.1.2) Dalam konteks ASEAN, tahun 2016 merupakan tahun yang penting karena merupakan tahun pertama sejak dikukuhkannya Masyarakat ASEAN 2015 dan dimulainya implementasi ASEAN 2025: Forging Ahead Together. Di tengah berbagai perkembangan tersebut, peran aktif dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN terus tercermin dalam berbagai isu maupun flashpoints di kawasan. Sepanjang tahun 2016, situasi Menlu RI menerima pertemuan kehormatan Under Secretary of State di kawasan cukup dinamis, antara lain Amerika Serikat, Anthony Blinken, di selaterdapatnya perkembangan situasi sela Sidang Umum Majelis PBB di New York, keamanan di Laut Sulu, berbagai 20 September 2016. Beberapa hal yang perkembangan di Laut China Selatan dibahas dalam pertemuan singkat tersebut antara lain, apresiasi Amerika Serikat (LCS) dan Putusan Permananet Court of terhadap kepemimpinan Indonesia di Asia Arbitration (PCA), perkembangan situasi Tenggara. di Rakhine State, Myanmar, termasuk beberapa kejadian pemboman dan terorisme. Indonesia telah menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN dalam keberhasilannya mempengaruhi dan keaktifan dalam menentukan arah, strategi dan hasil kesepakatan dalam konteks kerja sama ASEAN melalui berbagai prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima pada setiap pertemuan. Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat” sebagai Sasaran Strategis 1.1.2 (SS-1.1.2) diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1 SS-1.1.2) “Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN, dengan realisasi pada tahun 2016 sebesar 95,74% dari target 92% dengan capaian sebesar 104,07%, sebagai berikut:

No 1

Tabel Capaian SS-1.1.2 Tahun 2016 Realisasi Sub IKU 2016 Persentase rekomendasi dan prakarsa 95.74% Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN. (Sub IKU-1 SS-1.1.2) Target 92% Capaian SS-1.1.2 104,07%


71


2016

Beberapa bukti peningkatan kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2016 terlihat dari peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan (LCS), baik melalui upaya-upaya untuk mendorong implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) secara penuh dan finalisasi Code of Conduct in the South China Sea (COC). Indonesia juga berperan aktif mendorong berbagai inisiatif dan early harvest measures yang dapat mendukung terpeliharanya keamanan dan stabilitas di kawasan.

Dalam isu Laut China Selatan, tahun 2016 Indonesia memelopori ASEAN Foreign Ministers’ Statement on the Maintenance of Peace, Security and Stability, yang merupakan komitmen kuat melindungi ASEAN vis-à-vis dinamika situasi di kawasan, tanggung jawab dan komitmen bersama untuk menjaga perdamaian di kawasan, serta mencegah kawasan ASEAN menjadi wilayah major powers projection.

Bukti kepemimpinan Indonesia di ASEAN


72


2016

Pada tahun 2016, Kementerian Luar Negeri melakukan terobosan untuk menanggapi berbagai dinamika dan perkembangan geopolitik internasional dengan menyelenggarakan, menginisiasi suatu pertemuan Informal ASEAN Senior Officials’ Meeting di Bali, 8-9 Desember 2016 untuk membahas perkembangan dan dampaknya terhadap kawasan. Pertemuan ini meneguhkan kembali kesatuan dan sentralitas ASEAN dalam berbagai isu di kawasan. Bagi Indonesia pertemuan ini menunjukkan posisi Indonesia sebagai pemimpin di kawasan. Indonesia juga berperan aktif dalam merespon perkembangan isu keamanan lain di kawasan seperti situasi yang terjadi di Rakhine State, Myanmar berkenaan dengan kasus Rohingya. Melalui mekanisme ASEAN, Indonesia mendorong dibukanya akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine State termasuk melalui jalur atau existing ASEAN mechanism yang relevan, menawarkan berbagai inisiatif untuk membantu rekonsiliasi nasional dan interfaith dialogue, serta mendorong Myanmar memberikan update secara berkala mengenai perkembangan situasi di Rakhine. Selain itu, pada tahun 2016, Indonesia menjadi Ketua ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) dan ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) tahun 2016. Rangkaian Pertemuan ASEAN dalam isu penanggulangan bencana diselenggarakan bersamaan dengan ASEAN Day for Disaster Management 2016 dan Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana Nasional. Dalam hubungannya dengan mitra wicara ASEAN, Indonesia terus mendorong peran ASEAN di tingkat global dengan menempatkan ASEAN sebagai the driving force serta menjaga sentralitas ASEAN dalam berbagai bentuk kerja sama. Indonesia juga terus mendukung upaya untuk memperkuat dan meningkatkan hubungan eksternal ASEAN dengan mengusulkan adanya kemitraan yang lebih bermakna dan saling menguntungkan antara ASEAN dengan mitra wicaranya, maupun dengan pihak eksternal lainnya.

Special ASEAN-US Summit di Sunnylands, California, Amerika Serikat (AS), 15-16 Februari 2016


73


2016

Di tahun 2016, ASEAN telah menyelenggarakan Special ASEAN-US Summit di Sunnylands, California, Amerika Serikat (AS), tanggal 15-16 Februari 2016 dan KTT Peringatan 20 Tahun Kemitraan ASEAN-Rusia di Sochi, Rusia, pada tanggal 19-20 Mei 2016. Indonesia juga mendorong implementasi konkret East Asia Summit (EAS) Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation, yang merupakan prakarsa Indonesia yang disahkan pada KTT ke-10 Asia Timur bulan November tahun 2015, melalui penyelenggaraan kegiatan bersama (co-chairmanship) dengan Australia EAS Seminar on Maritime Security Cooperation “Enhancing Information Sharing Among Commercial Vessels” di Sydney, 22-25 November 2016.

Analisis IKU-1 SS-1.1.2: Persentase Rekomendasi dan Prakarsa Indonesia yang Diterima dalam Setiap Pertemuan ASEAN Pada tahun 2016, Indonesia telah berhasil memperjuangkan 630 rekomendasi dan prakarsa yang diterima (diadopsi) dari 658 rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam 222 pertemuan yang dihadiri oleh delegasi Indonesia pada Sidang ASEAN. Rincian capaian kinerja dari IKU-1 SS-1.1.2 yaitu “Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN” sebagai wujud “kepemimpinan” Indonesia di ASEAN adalah sebesar 95,74% dari target 92% dengan capaian sebesar 104,07%, sebagai berikut: Tabel Capaian IKU-1 SS-1.1.2 Tahun 2016 IKU 1 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan.

Prakarsa yang Disampaikan

Prakarsa yang Diterima

Rekomendasi yang disampaikan

Rekomendasi yang diterima

Bidang Politik

23

22

191

181

Bidang Ekonomi Bidang Sosial Budaya Kerjasama ASEAN dengan negara mitra wicara ASEAN dan organisasi regional/ internasional Jumlah

23

18

49

48

10

9

84

77

7

6

271

269

63

55

595

575

Bidang

Nilai

Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan:

658

Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang diterima:

630

Realisasi IKU 1 (%):

95,74

Capaian (%) dari target 92%:

104,07


74


2016

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja IKU-1 SS-1.1.2 Dalam Beberapa Tahun Terakhir INFORMASI KINERJA Prakarsa Yang Disampaikan

TAHUN 2014

TAHUN 2015

TAHUN 2016

24

48

63

Prakarsa Yang Diterima

23

47

55

Rekomendasi Yang Disampaikan

501

710

595

Rekomendasi Yang Diterima Realisasi Target Capaian

476

683

575

95,05%

96,31%

95,74%

80%

90%

92%

118,81%

107,01%

104,07%

Adapun perbandingan kinerja IKU-1 SS-1.1.2 tahun 2016 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut: Tabel Perbandingan Realisasi IKU-1 SS-1.1.2 Tahun 2012—2016 Informasi Kinerja IKU-1 SS-1.1.2 Jumlah Sidang Rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan Rekomendasi dan prakarsa yang diterima Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

328

188

192

250

222

209

442

525

758

187

417

499

730

89,48%

94,34%

95,05%

96,31%

658 630

95,74%

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2015 lalu, tahun 2016 telah mengalami penurunan jumlah prakarsa dan rekomendasi yang diterima sebesar 0,57% sebagai dampak dari dinamika di kawasan yang terus bergerak di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya, namun hal tersebut tidak signifikan dalam mempengaruhi kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Hal ini terbukti dari realisasi yang melampaui target dan memperoleh pengakuan dari sejumlah tokoh internasional. Jika dilihat dari sisi capaian kinerja, capaian IKU pada tahun 2016 mengalami penurunan dari 107,01% menjadi 104,07%, hal ini juga dikarenakan adanya peningkatan target dari tahun 2015 sebesar 90%, menjadi sebesar 92% di tahun 2016. Dengan target semakin menantang tersebut, Indonesia telah berhasil meningkatkan kuantitas dan kualitas rekomendasi dan prakarsa sehingga tingkat penerimaan dari negara ASEAN lainnya menjadi cukup tinggi. Faktor-faktor pencapaian kinerja 2016 jika dibandingkan dengan tahun 2015, diplomasi Indonesia di ASEAN menyasar pada isu-isu yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat Indonesia seperti isu stabilitas keamanan di kawasan Laut China Selatan, perlindungan buruh migran, pemberantasan IUU fishing, penanggulangan bencana asap, counter terrorism, irregular migrant, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ASEAN FTA+1, dan lainnya.


75


2016

Beberapa rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang bernilai strategis dan merupakan perwujudan kepemimpinan Indonesia di ASEAN antara lain: PRAKARSA 1.

Indonesia senantiasa mendorong finalisasi Code of Conduct in the South China Sea (COC) dan terus berkontribusi positif dalam menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di tengah perkembangan dinamika global. Atas prakarsa Indonesia, ASEAN berhasil menyepakati Joint Statement of the Foreign Ministers of ASEAN Member States on the Maintenance of Peace, Security, and Stability in the Region pada pertemuan 49th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM), di Vientiane, Laos, pada tanggal 24 Juli 2016. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen bersama ASEAN untuk menjaga perdamaian dan keamanan, serta menahan diri dan tidak melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan. Perdamaian di kawasan adalah prasyarat utama agar pembangunan Pertemuan 49th ASEAN Foreign Ministers’ nasional dapat berlangsung Meeting (AMM) di Vientiane, Laos, 24 Juli 2016 dengan baik;

2. Indonesia telah memprakarsai Pertemuan Informal ASEAN SOM yang diselenggarakan di Bali, pada 8 - 9 Desember 2016. Pertemuan membahas secara lugas dan terbuka dinamika global dan regional, dampaknya terhadap ASEAN yang tengah menjalankan community building, dan langkah yang perlu diambil ASEAN dalam menghadapi dinamika tersebut. Negara Anggota ASEAN sepakat untuk memperkuat kesatuan, sentralitas, dan respon ASEAN dalam menanggapi berbagai perubahan di tingkat regional dan global; 3. Prakarsa Indonesia untuk memperkuat arsitektur keamanan di kawasan juga terus menjadi salah satu agenda yang didorong dalam berbagai pertemuan pada tingkat ASEAN dan ASEAN-led mechanisms lainnya. Indonesia telah menyusun sebuah Synthesis Paper on Regional Security Architecture yang dipresentasikan di dalam kerangka East Asia Summit (EAS) workshop pada pertengahan tahun 2016. Selain mensinergikan berbagai inisiatif dari Negara Peserta EAS lain, Synthesis Paper tersebut menjadi kontribusi Indonesia untuk memperkaya diskusi mengenai pengembangan arsitektur keamanan yang lebih kuat yang dapat merefleksikan situasi geopolitik saat ini dan menghadapi tantangan keamanan masa kini.


76


2016

REKOMENDASI 1. Indonesia konsisten dalam mendukung kerja sama praktis untuk menjaga stabilitas di LCS. Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-RRT ke-19 di Vientiane, Laos, 7 September 2016, ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) berhasil mengadopsi Hotline Communications among Senior Officials of the Ministries of Foreign Affairs of China and ASEAN Member States in Response to Maritime Emergencies dan Joint Statement on the Application of the Code for Unplanned Encoutners at Sea (CUES) in the South China Sea. Dokumen ini menjadi rujukan kerja sama praktis antara ASEAN-RRT dalam menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di LCS. Dengan relasi yang kondusif antara ASEAN-RRT paska pengumuman Arbitrasi Internasional Den Haag, Indonesia konsisten untuk mendorong penyelesaian dini COC. Pada awal tahun 2017, Indonesia akan menjadi tuan rumah Joint Working Group on the Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea (JWG on DOC) ke-19. Keadaan ini merupakan momentum yang baik untuk merealisasikan pemahaman bersama ASEAN-RRT untuk menyelesaikan konsultasi dari kerangka COC pada pertengahan tahun 2017. Di tengah perkembangan dinamika global dan hubungan ASEAN-RRT, Indonesia dan ASEAN perlu memanfaatkan momentum untuk terus menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan untuk penyelesaian COC. Oleh sebab itu, posisi Indonesia sebagai honest broker dan untuk mendorong percepatan finalisasi COC guna membuat adanya aturan hukum yang mengikat perlu terus dipertahankan; 2. Special ASEAN-US Summit di Sunnylands, California, Amerika Serikat (AS), tanggal 1516 Februari 2016. Pertemuan menerima usulan Indonesia untuk senantiasa menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan melalui dialog, penghormatan terhadap hukum internasional, serta mendorong para pihak bersengketa untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan ketegangan. Pada pertemuan dimaksud, Indonesia juga senantiasa menekankan bahwa dalam berinteraksi dengan Mitra Wicara, ASEAN harus mengutamakan prinsip Sentralitas ASEAN, yaitu ASEAN sebagai driving force, termasuk pengambilan keputusan di dalam berbagai ASEAN-led mechanism. Selain itu, terkait perdamaian di Kawasan Timur Tengah, Indonesia menyampaikan usulan agar dibentuknya suatu mekanisme seperti Code of Conduct yang berisi prinsip-prinsip, yaitu (i) trust building; (ii) menghormati kedaulatan negara lain; dan (iii) tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain; 3. Dalam negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN, RRT, India, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan; Indonesia memberi rekomendasi dan mendorong ASEAN untuk segera menyelesaikan kesepakatan RCEP yang substansial. Dalam tahun 2016, telah dilaksanakan enam putaran perundingan Trade Negotiating Committee (TNC) dan Pertemuan Terkait Lainnya yaitu di Brunei Darussalam pada Februari 2016, Perth pada April 2016, Auckland pada Juni 2016, Ho Chi Minh pada Agustus 2016, Tianjin pada Oktober 2016, dan Tangerang pada Desember 2016. Pertemuan terfokus pada pembahasan modalitas serta tingkat liberalisasi khususnya pada barang, jasa, dan investasi, serta penyelesaian chapter dalam perjanjian. Hasil signifikan dalam


77


2016

perundingan pada tahun 2016 ini adalah diselesaikannya Chapter on Economic and Technical Cooperation (ECOTECH) pada putaran Tianjin, dan Chapter on Small and Medium Enterprises (SME) di putaran Tangerang. RCEP sebagai perjanjian yang mencakup 16 negara dengan tingkat ekonomi yang berbeda, Chapter ETC dalam RCEP diharapkan untuk menjamin bahwa perjanjian ini akan memberi keuntungan bagi seluruh negara partisipan RCEP (RCEP Participating Countries/RPCs). Chapter tersebut akan melengkapi kerja sama ekonomi yang telah ada di antara para RPCs, dan mendukung implementasi dan pemanfaatan efektif dari perjanjian RCEP dalam mempercepat penyetaraan tingkat pembangunan, serta memaksimalkan keuntungan bersama di antara RPCs. Pembangunan kapasitas serta bantuan teknis akan dilaksanakan pada beberapa ranah antara lain perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual/HKI, dan kompetisi, (f) usaha kecil dan menengah/UKM, (g) e-commerce, dan ranah lain yang disepakati para pihak. Selain itu, dalam rangka RCEP Chapter Small and Medium Enterprises (SMEs) disusun atas dasar kontribusi yang signifikan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan inovasi kawasan ASEAN dan mitranya. Chapter ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam memperoleh manfaat dari peluang yang tercipta oleh perjanjian ini melalui pertukaran informasi dan penguatan kerja sama. Perjanjian ini juga mendorong penguatan kerja sama melalui implementasi peraturan perdagangan yang fasilitatif dan transparan, perluasan akses pasar serta penggunaan e-commerce dan inovasi teknologi lainnya dengan tetap memperhatikan HKI dan good regulatory practice; 4. Indonesia terus mendorong kelanjutan perumusan ASEAN Instrument on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers dalam upaya memberikan perlindungan bagi pekerja migran tanpa membeda-bedakan status. Indonesia secara konsisten menegaskan posisi nasional bahwa untuk perlindungan pekerja migran di ASEAN secara efektif dan komprehensif draft instrumen wajib memenuhi 3 hal, yaitu 1) legally binding; 2) memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja migran tanpa membedakan status keimigrasiannya; dan 3) menghormati hak-hak anggota keluarga pekerja migran sebagaimana tercantum dalam ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2007), ASEAN Human Rights Declaration (2012), International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and members of Their Famillies (1990). Aktifnya peran Kementerian Luar Negeri dalam isu ini merupakan wujud komitmen Indonesia dalam meningkatkan upaya untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara-negara anggota ASEAN tanpa diskriminasi secara menyeluruh dan mengikat secara hukum. Hal ini sejalan dengan visi ASEAN untuk membentuk Masyarakat ASEAN yang rules-based, people-centred dan people-oriented.


78


2016

Dalam pencapaian IKU-1 SS-1.1.2, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala, antara lain: 1. Masih terdapat perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggota ASEAN yang belum dapat sepenuhnya dijembatani dan sejumlah negara anggota ASEAN memiliki posisi yang bertentangan dengan Indonesia terutama dalam isu perlindungan buruh migran di ASEAN; 2. Koordinasi antar negara anggota ASEAN yang masih belum maksimal, khususnya ketika melakukan pembahasan isu-isu regional seperti Laut China Selatan; 3. Jumlah pertemuan/sidang ASEAN yang semakin banyak, lebih dari 1000 pertemuan per tahun. Hal ini menjadi kendala bagi Kementerian Luar Negeri antara lain jumlah dan kapasitas sumber daya (SDM dan anggaran) yang tidak memungkinkan untuk menghadiri setiap pertemuan ASEAN. Dengan demikian, membatasi penyampaian kepentingan Indonesia dalam pertemuan tersebut. Dalam mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri melakukan beberapa upaya antara lain sebagai berikut. 1. Pendekatan dengan mitra di negara-negara ASEAN yang masih belum sejalan dengan posisi Indonesia melalui lobi, pertemuan informal, dialog, dan konsultasi. Indonesia terus berupaya membangun sinergi dan memperkuat kesatuan ASEAN, seperti yang dilakukan terahir melalui pelaksanaan informal SOM ASEAN di Bali, bulan Desember 2016. 2. Indonesia terus mendorong sentralitas ASEAN dalam menyikapi kondisi yang dinamis di kawasan dan dunia, dengan cara melakukan koordinasi dengan beberapa negara ASEAN dan anggota Mitra Wicara. 3. Selanjutnya, Indonesia aktif mendorong perampingan dan perbaikan format pertemuan ASEAN (streamlining of ASEAN Meetings) dengan menyampaikan rekomendasi di setiap KTT ASEAN untuk pengurangan pertemuan tingkat tinggi ASEAN yang biasanya dilakukan dua kali dalam satu tahun untuk dilakukan satu kali saja dalam satu tahun. Apabila hal ini dapat terlaksana, maka efisiensi sumber daya dan penyampaian kepentingan Indonesia dapat terlaksana secara optimal. Sebagai langkah solutif kedepan, ASEAN tetap menjadi sokoguru politik luar negeri RI. Indonesia akan terus memperkuat kontribusi Indonesia pada ASEAN. Pada tahun 2017, dalam ulang tahun ASEAN ke-50 diplomasi Indonesia dalam kerja sama ASEAN akan mengusung tema “ASEAN untuk Rakyat” dengan meningkatkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang memiliki dampak langsung bagi rakyat antara lain dalam mewujudkan Visi Masyarakat ASEAN 2025 dan kontribusi konkrit ASEAN di kawasan; mendorong peran konstruktif EAS sebagai sebuah ASEAN-led mechanism bagi keamanan dan stabilitas di kawasan; melanjutkan perundingan RCEP dan terus memperkokoh unity dan centrality ASEAN.


79



2016

Peran Indonesia di Dunia Internasional Yang Meningkat

Pada tahun 2016, Indonesia telah berhasil meningkatkan peranannya di dunia internasional, baik melalui peningkatan kerja sama bilateral, regional, maupun peningkatan peran dan posisi Indonesia di berbagai forum multilateral. Peningkatan peran Indonesia di dunia internasional dapat diukur dari banyaknya posisi Indonesia yang diterima di forumforum internasional, peningkatan kerja sama bilateral, maupun peningkatan peran aktif Indonesia dalam Ministerial Peacekeeping Dinner merupakan diskusi informal antara para Menteri yang membahas berbagai isu penting yang dihadapi dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Dalam upaya mencapai sasaran strategis tersebut terdapat kendala teknis berupa kompleksitas upaya konsolidasi dengan pemangku kepentingan dalam negeri. Selain itu juga kurangnya jumlah sumber daya manusia juga sangat mempengaruhi upaya penyelesaian berbagai posisi Indonesia terhadap isu internasional di fora multilateral maupun dalam menyelesaikan kesepakatan bilateral. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri RI telah melakukan upaya konsolidasi dengan para pemangku kepentingan melalui berbagai pertemuan bilateral yang sifatnya informal. Mengusulkan agar pembiayaan transportasi konstituen diplomasi publik yang berasal dari Least Developed Countries (LDCs) dapat dibiayai oleh Pemerintah RI. Mendorong terciptanya program yang berkelanjutan dan berorientasi masa depan seperti program Future Faith Leaders kepada negara-negara MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) melalui program kekhususan Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) 2017. Pencapaian Sasaran Strategis 1.1.3 (SS-1.1.3) “Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat” diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1 SS-1.1.3) “Indeks peran Indonesia di dunia internasional”. Pada tahun 2016, capaian kinerja SS1.1.3 ditargetkan sebesar 85% dengan capaian 94,72%, yang diperoleh dari Sub IKU dan pembobotan sebagai berikut : Tabel Perbandingan Capaian SS-1.1.3 Tahun 2015 dan 2016 No

Komponen

Bobot

Realisasi 2015

1

Persentase kerja sama bilateral yang disepakati. (Sub IKU-1) Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral. (Sub IKU-2)

25

132,79%


20

96,35%

19,27%

2


98,81%


86,71%

17,34%

Realisasi 2016

80


No 3

4

5

6

Komponen

2016

Bobot

Persentase 15 prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum intra dan antarkawasan. (Sub IKU3) Persentase respons positif 15 terhadap bantuan kerja sama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular. (Sub IKU-4) Persentase dukungan 15 konstituen internasional dan domstik terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia. (Sub IKU-5) Persentase posisi 10 Indonesia yang diterima di forum Multilateral bagi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian (Sub IKU-6) Total Realisasi Target Capaian SS-1.1.3 Batas Toleransi

128%


94.12%


98.33%

14,75%

95,37%

14,31%

92,17%

13,83%

95,03%

14,26%

1(100%)*

10%*

100%

10%

Realisasi 2015

110,24% 91% 121,15% 120%

Realisasi 2016

94,72% 85% 111.44%

*Jumlah roadmap pencapaian vision 4000 peace keepers

Dalam pencapaian kinerja SS-1.1.3, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala umum di antaranya Adanya pertemuan yang sebelumnya tidak terjadwal dan menjadi prioritas pimpinan, Beberapa konstituen internasional berasal dari negara dengan tingkat perekonomian yang belum berkembang (Least Developed Countries/LDCs), Untuk meningkatkan jumlah partisipasi negara sahabat pada pertemuan-pertemuan internasional maupun kegiatan promosi aset-aset diplomasi publik RI.

Analisis Sub IKU-1 SS-1.1.3: Persentase Kerja Sama Bilateral yang Disepakati Kerja sama bilateral diupayakan untuk terus dikembangkan dan diperdalam di berbagai bidang dalam kerangka mengisi hubungan persahabatan dan mendukung pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional. Dalam rangka mendukung Nawa Cita Presiden Joko Widodo, Kementerian Luar Negeri meningkatkan berbagai kerja sama bilateral yang tidak hanya mencakup bidang ekonomi dan kemaritiman, namun juga mencakup bidang politik, keamanan, sosial, dan budaya.


81


2016

Adapun jumlah kerja sama bilateral yang disepakati dengan negara mitra hingga tahun 2016 tercatat sebanyak 83 kerja sama dari 84 kerja sama yang diajukan, sebagaimana tabel berikut: Tabel Capaian Sub IKU-1 SS 1.1.3 Tahun 2016 Sub IKU-1 SS-1.1.3 Persentase kerja sama bilateral yang disepakati

Informasi Kinerja Jumlah Kerja Sama yang disepakati dengan Negara Mitra Jumlah Kerja Sama yang Diajukan Realisasi Target Capaian

Jumlah 83 84 98.81% 91% 108.58%

Pertemuan bilateral yang tidak direncanakan sebelumnya di sela-sela pertemuan multilateral dan intra kawasan, realiasasi kunjungan Presiden RI ke negara-negara mitra, serta pembukaan hubungan diplomatik RI dengan negara-negara Chad, Republik Afrika Tengah, dan Guinea. Beberapa kerja sama strategis yang disepakati di antaranya adalah: 1.

2.

3. 4. 5. 6.

7.

Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Olahraga; Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian dan Keamanan Nasional Republik Fiji tentang Kerjasama Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara dan Peningkatan Kapasitas; Joint Communique Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Chad, September 2016; Joint Communique Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Republik Afrika Tengah, September 2016; Joint Communique Pembukaan Hubungan Diplomatik RI-Guinea Equatorial, September 2016; Kesepakatan antara Komisi Pemberantaran Korupsi Republik Indonesia dan Komisi Anti Korupsi dan Hak Sipil Republik Korea Tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Korupsi; Kesepakatan dengan Facebook, Google, Plug and Play, dan Twitter untuk membantu pemberdayaan UKM Indonesia, mendukung pengembangan ekonomi digital Indonesia dan melatih 100 ribu apps developer lokal. Kesepakatan dicapai di sela-sela kunjungan kerja Presiden RI ke San Fransisco dan

Kesepakatan Antaran Komisi Pemberantaran Korupsi Republik Indonesia dan Komisi Anti Korupsi dan Hak Sipil Republik Korea Tentang Kerja Sama dalam Pemberantasan Korupsi


82


2016

Silicon Valley Amerika Serikat pada 16-17 Februari 2016; 8. Kesepakatan dengan Pemerintah Kanada terkait pengakuan Kanada atas Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Indonesia dan persetujuan Pemerintah Indonesia atas Country Specific Guidelines Kanada; 9. Kesepakatan dengan Pemerintah AS terkait pengesahan Plan of Action Kerja Sama Maritim RI-AS; 10. Kesepakatan perjanjian kerja sama bisnis antara PT. Angkasa Pura Support dengan Zodiac Arresting Systems dan antara Telekomunikasi Indonesia International USA (Telkom USA Inc) dengan Wow Technologies Inc; 11. Penandatanganan Joint Statement The First Bilateral Consulation Forum Between Director General For American And European Affairs Ministry Of Foreign Affairs Of The Republic Of Indonesia And Vice Minister For Foreign Affairs, Integration And Economic Promotion Ministry Of Foreign Affairs of The Republic Of El Salvador, pada 5 September 2016.

Pertemuan Bilateral antara Wapres RI dengan Presiden Venezuela pada KTT NonBlok, Margaritha Island, 18 September 2016

Salah satu kerja sama yang disepakati antara RI dengan negara mitra di wilayah Amerika Selatan dan Karibia adalah Pertemuan Bilateral Wapres RI dengan Presiden Venezuela di sela-sela Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Non Blok di Margaritha Island, tanggal 18 September 2016, dan Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri RI-Menteri Luar Negeri Suriname di sela-sela Pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Non-Blok, di Margaritha Island, tanggal 17 September 2016. Kedua pertemuan tersebut telah menghasilkan tanggapan positif Pemerintah Venezuela dan konfirmasi dukungan Pemerintah Suriname atas pencalonan RI sebagai Anggota Tidak Tetap DK-PBB periode 2019-2020.

Di wilayah Eropa Barat, telah disepakati Momorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah RI dan Pemerintah Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara tentang Berbagi Informasi dan Pengalaman dalam Menyelenggarakan Event Olahraga Dunia, yang ditandatangani sewaktu kunjungan Presiden RI ke Inggris, 18 – 20 April 2016. Sebagai negara yang pernah beberapa kali menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan olah raga internasional, Inggris tentunya memiliki banyak pengalaman dalam mengelola dan mengatur penyelenggaraan kompetisi olah raga. Kesepakatan ini dapat mengembangkan kapasitas Indonesia dalam mengelola penyelenggaraan kompetisi olah raga internasional, khususnya dalam menghadapi persiapan untuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018.


83


2016

Selama kurun waktu 2016, terdapat 22 kesepakatan kerja sama di bidang politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya yang telah ditandatangani dengan negara-negara mitra di kawasan Eropa Tengah dan Timur, antara lain 1.

2.

Berbagai kesepakatan dalam kunjungan Presiden RI ke Sochi, Rusia, pada tanggal 18 Mei 2016, yaitu: Persetujuan Kerja Sama di Bidang Pertahanan RI-Rusia, Komunike Bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Badan Federal Perikanan Rusia mengenai Pemahaman Bersama dan Kerja Sama Memerangi Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing (IUUF) dari Sumber Daya Laut Hayati dan Memajukan Pengelolaan Perikanan yang Berkelanjutan, Memorandum tentang Kerja Sama di Bidang Kearsipan antara Arsip Nasional RI dan Badan Kearsipan Federal Rusia, MoU Kerja sama di Bidang Arsip Kemlu RI-Rusia, Program antara Kemendikbud RI dan Kementerian Kebudayaan Rusia dalam Bidang Kerja Sama Kebudayaan.

Presiden RI dan Presiden Rusia, Sochi, Rusia, 18 Mei 2016

Berbagai kesepakatan dalam kunjungan Presiden Ukraina ke Indonesia pada tanggal 5 Agustus 2016, yaitu: MoU Kerja Sama Pelatihan Diplomatik, Persetujuan Bebas Visa (PBV) bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas, Persetujuan Kerjasama di Bidang Pertahanan dan MoU antara Kementerian Pertanian RI dan Kementerian Kebijakan Agraria dan Pangan Ukraina mengenai Kerja Sama Bidang Pertanian. Dalam bidang sosial budaya, telah disepakati adanya Memorandum on Higher Educational Exchange RIHongaria mengenai pemberian beasiswa pendidikan S2 dan S3 bagi masyarakat Indonesia di universitas-universitas terkemuka Hongaria periode 2016, 2017, 2018. Perjanjian tersebut ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2016 pada saat kunjungan PM Hongaria ke Indonesia. Sebagai implementasinya, telah terdapat 19 mahasiswa Indonesia melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Hongaria pada tahun ajaran 2016.

Analisis Sub IKU-2 SS-1.1.3: Persentase Posisi Indonesia yang Diterima dalam Forum Multilateral Meski bukan Negara Pihak Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia telah menunjukkan komitmen kemanusiaan dan langkah yang extra-miles dalam memastikan terpenuhinya hak para pengungsi dan migran. Disepakatinya mekanisme konsultasi dalam Deklarasi Bali tentang People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime pada Konferensi Tingkat Menteri Bali Process tanggal 23 Maret 2016 di Bali merupakan prakarsa Indonesia dalam mengantisipasi penanganan dan koordinasi masuknya migran ireguler secara massal di kawasan Asia Tenggara.


84


2016

Posisi yang disampaikan suatu negara mencerminkan kepentingan nasional negara tersebut. Seluruh posisi yang disampaikan Indonesia di forum multilateral merupakan cerminan kepentingan nasional Indonesia. Dengan demikian, diterimanya posisi Indonesia dalam forum multilateral berarti Indonesia mampu memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Semakin banyak posisi yang diterima, dapat disimpulkan bahwa semakin besar pengaruh Indonesia di dalam forum tersebut.

Indonesia dipandang sebagai salah satu negara kunci untuk isu penanggulangan terorisme. Hal ini antara lain terlihat dari dipilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan Penasehat Pusat Penanggulangan Terorisme PBB (Advisory Board UN Counter-Terrorism Center/UN CCT) periode 2015-2018, setelah sebelumnya memegang jabatan yang sama pada tahun 2012-2014. Selain itu, Indonesia juga kembali dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Bersama Global CounterTerrorism Forum Detention and Reintegration Working Group (GCTF DRWG) bersama dengan Australia untuk periode 2016-2017, setelah sebelumnya memegang jabatan yang sama pada tahun 2014 – 2016.

Selama tahun 2016, Kementerian Luar Negeri berhasil mencapai realisasi Sub IKU-2 SS.1.1.3 sebesar 450 posisi yang diterima dari 519 posisi yang disampaikan di forum multilateral. Sehingga realisasi Sub IKU-2 SS.1.1.3 untuk posisi yang diterima dalam persidangan di forumforum multilateral pada tahun 2016 adalah sebesar 86,70% atau melampaui target tahun 2016 sebesar 80%. Tabel Capain IKU 2 SS 1.1.3 Tahun 2016 Sub IKU-2 SS-1.1.3 Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral.

Informasi Kinerja Jumlah posisi yang diterima jumlah posisi yang disampaikan dalam persidangan Realisasi Target Capaian

Jumlah 450 519 86.71% 80% 108.38%

Indonesia terus aktif menunjukan dukungannya terhadap pencapaian global terkait kesetaraan gender, yang juga termasuk dalam salah satu tujuan SDGs 2030. Kementerian Luar Negri RI terus mendukung expose kebijakan Presiden Jokowi sebagai duta Impact Champion dari gerakan “HeForShe”

Indonesia terpilih sebagai salah satu anggota Paris Commitee on Capacity Building (PCCB) pada tanggal 18 November 2016, yang akan memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program capacity building bagi negara-negara berkembang dalam penanganan perubahan iklim.


85


2016

Berikut beberapa capaian posisi strategis Indonesia yang diterima di forum multilateral. 1.

2.

Diterimanya posisi Indonesia dalam rancangan resolusi, rancangan keputusan dan presidential statement pada sesi persidangan Dewan HAM PBB, Komite III SMU PBB serta badan PBB lainnya, sesuai dengan posisi Indonesia sebagai anggota Dewan HAM untuk periode 2015-2017, yang terkait dengan penanganan berbagai isu HAM dan kemanusiaan yang bersifat strategis dan sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia; Indonesia kembali telah menunjukkan peran dan kepemimpinannya di OKI. Hal ini tercermin pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif di Jakarta pada tanggal 7 Maret 2016. Pelaksanaan KTT yang mengambil tema "United for a Just Solution" (Bersatu untuk Sebuah Solusi yang Adil) diselenggarakan untuk menanggapi permintaan Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang merupakan respon dari situasi mengkhawatirkan dan mendesak di Palestina dan Al-Quds Al-Sharif, yang tidak hanya mempengaruhi rakyat Palestina melainkan juga umat Islam di seluruh dunia. Konferensi ini menghasilkan sebuah Resolusi yang menegaskan kembali posisi prinsip negara-negara anggota OKI mengenai isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif dan Deklarasi Jakarta yang berisi komitmen para pemimpin negara anggota OKI untuk mengejar langkah-langkah konkret dalam upaya mendukung Palestina dan Al-Quds Al-Sharif;

Sidang KTT Luar Biasa Ke-5 OKI mengenai Palestina dan Al-Quds Al-Sharif Jakarta, 7 Maret 2016

3.

Diterimanya posisi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi Keamanan Nuklir/Nuclear Security Summit (NSS) 2016, pada tanggal 31 Maret – 1 April 2016 di Washington, D.C., Amerika Serikat. Nuclear Security Summit diluncurkan pada April 2010 di Washington


86


2016

DC dengan tujuan utama untuk meningkatkan keamanan bahan nuklir dan radioaktif agar tidak jatuh ke pihakpihak yang tidak bertanggungjawab, khususnya kelompok teroris. NSS beranggotakan 52 negara dan 4 organisasi internasional. Pada NSS 2016, Delegasi RI dipimpin oleh Wapres RI dan telah menyampaikan pandangan Indonesia terkait proses NSS, antara lain: (i) penegasan pentingnya NSS dalam menciptakan arsitektur baru dan mendorong upaya peningkatan KTT Nuclear Security Summit (NSS) 2016 keamanan nuklir di tingkat global, Washington DC, Amerika Serikat, regional, dan nasional; (ii) capaian 31 Maret – 1 April 2016 komitmen Indonesia terkait keamanan nuklir; (iii) langkah-langkah pasca NSS 2016 yang telah dan akan dilakukan; dan (iv) harapan Indonesia Pasca Proses NSS; 4.

Dukungan atas komitmen Indonesia untuk menanggulangi Tindak Kejahatan Pendanaan Terorisme. Terkait hal ini, Indonesia telah menyelenggarakan 2nd CounterTerrorism Financing Summit (CTF Summit) di Nusa Dua, Bali, 8-11 Agustus 2016. Summit diikuti oleh 240 perserta dari 26 negara, serta melibatkan organisasi internasional seperti PBB. 2nd CTF Summit telah menghasilkan Nusa Dua Statement yang memuat beberapa kesepakatan antara lain: (1) meningkatkan kerja sama pertukaran informasi secara multilateral di level Asia Tenggara dan Australia, (2) melakukan community outreach kepada kalangan yang rentan terhadap penyalahgunaan pendanaan terorisme seperti dunia perbankan dan industri, (3) melanjutkan kerjasama peningkatan capacity building diantara negara peserta, (4) akan dikembangkan metode pertukaran informasi yang aman dan terpercaya melalui Financial Intelligence Consultative Group (FICG), dan (5) melakukan pertemuan serupa secara berkala;

The 2ndCounter-Terrorism FinancingSummit (CTF Summit) Nusa Dua, Bali, 8-11 Agustus 2016 Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

87


2016

5.

Indonesia telah terlibat aktif dalam proses follow-up dan review pelaksanaan Agenda 2030 baik di tingkat regional (Asia Pacific Forum on Sustainable Development/APFSD) maupun di tingkat internasional (High-level Political Forum on Sustainable Development/HLPF). Wakil Presiden RI telah menyampaikan pernyataan dalam General Debate Sidang Majelis Umum PBB ke-71 dengan tema: ‘Sustainable Development Goals: A Universal Push to Transform Our World’;

6.

Dukungan atas peran aktif Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan isu HAM di kawasan, baik melalui mekanisme ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) maupun Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) OKI;

Komisioner Indonesia untuk IPHRC OKI, Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin dalam International Seminar on the Right to Development di Abu Dhabi, 12-13 Oktober 2016.

7.

Dukungan atas kepemimpinan Indonesia dalam penanggulangan isu penyelundupan manusia dan perdagangan orang di kawasan melalui kerangka kerja sama Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (Bali Process) dimana Indonesia dan Australia adalah Ketua Bersama. Bali Process telah menjadi wahana utama bagi negara-negara di kawasan dalam melakukan kerja sama peningkatan kapasitas, saling berbagi informasi dan pengalaman dalam penanganan migrasi ireguler;

8.

Dukungan atas upaya Indonesia untuk mengarusutamakan kejahatan perikanan sebagai kejahatan transnasional dalam pertemuan Regional Conference on the Establishment of Regional Convention Against IUU Fishing dimana pertemuan pertama diadakan di Bali, tanggal 18-20 Mei 2016 dan pertemuan kedua di Yogyakarta, 12-13 Oktober 2016. Kedua pertemuan diadakan untuk mendapatkan dukungan negara-negara dalam memerangi kejahatan perikanan melalui pembentukan instrumen regional yang lebih memberi perhatian kepada aspek penegakan hukum. Hal ini akan dapat memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dari kedua sisi, yaitu aspek manajemen perikanan dan kejahatan perikanan;

9.

Indonesia telah terlibat aktif dalam berbagai proses negosiasi pengendalian perubahan iklim untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam hal ini, Indonesia bahkan


88


2016

dipercaya menjadi anggota Paris Commitee on Capacity Building (PCCB) pada tanggal 18 November 2016, yang akan memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program capacity building bagi negara-negara berkembang dalam penanganan perubahan iklim; 10. Rancangan resolusi Indonesia “Sustainable Coral Reefs Management” yang didukung oleh Norwegia, Palau, Australia, Maladewa, Monako dan Filipina sebagai co-sponsor berhasil disetujui pada The Second United Nations Environment Assembly (UNEA-2), di Nairobi, Kenya, tanggal 23-27 Mei 2016. Resolusi menitikberatkan pada peningkatan kerjasama global dalam upaya pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan. Indonesia juga telah menjadi co-sponsor dari resolusi “Marine plastic litter and microplastics” yang diusung oleh Norwegia. Resolusi ini menitikberatkan pada upaya penanggulangan sampah plastik dan mikroplastik di laut; 11. Indonesia berhasil mendukung disetujuinya isu ketahanan pangan dan gizi dalam rencana prioritas Food and Agriculture Organization (FAO) di Asia dan Pasifik, dan menyambut baik 4 inisiatif FAO di kawasan, yaitu: Zero Hunger Challenge, Regional Rice Initiatives, Blue Growth, dan Pengembangan Rantai Nilai Pangan Lokal. Rencana prioritas FAO tersebut disetujui pada pertemuan FAO Regional Conference for Asia and the Pacific, di Putrajaya, Malaysia, tanggal 6 - 12 Maret 2016; 12. Usulan Indonesia untuk meningkatkan peran FAO dalam mengatasi permasalahan migrasi dan pengungsi dalam rangka memperkuat ketahanan pangan berhasil disetujui pada pertemuan ke-154 FAO Council, di Roma, tanggal 30 Mei - 3 Juni 2016. Isu tersebut akan diakomodasi sebagai salah satu rencana kerja FAO, serta melalui peningkatan kerjasama dengan Badan PBB lainnya di Roma; 13. Pertemuan ke-39 Islamic Commission for Economic, Cultural and Social Affairs (ICECS), di Jeddah, tanggal 23-25 Juli 2016 telah menerima masukan posisi dan kepentingan Pemerintah RI dalam pembahasan rancangan resolusi mengenai isu Ekonomi pada isu tourism development, labour, employment and social protection, dan Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC); 14. Dalam pertemuan SOM KTM ke-43 OKI di Jeddah, tanggal 26-28 Juli 2016, telah diterima posisi dan usulan Pemerintah RI mengenai Pembentukan OIC Contact Group on Peace and Conflict Resolution. Hal tersebut diwujudkan dengan disepakatinya rancangan resolusi no. 43/48 on the Establishment of OIC Contact Group on Peace and Conflict Resolution. Dalam pencapaian Sub IKU-1 SS-1.1.3, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di antaranya: 1. Adanya penjadwalan ulang beberapa pertemuan internasional secara mendadak dan kurangnya komitmen para pemangku kepentingan di dalam negeri; 2. Adanya pemotongan anggaran di tahun 2016 yang menyebabkan penurunan target kinerja dari 90% di awal tahun menjadi 80%; 3. Adanya pertemuan yang sebelumnya tidak terjadwal dan menjadi prioritas pimpinan. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

89


2016

Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa langkah solutif antara lain: 1. Meningkatkan intensitas komunikasi dan memperluas jaringan untuk lebih mengefektifkan koordinasi dan memperlancar kerja sama dengan unit/Kementerian/ Instansi/counterpart terkait; 2. Melaksanakan kegiatan berdasarkan pertimbangan prioritas kegiatan dan alokasi anggaran yang tersedia; 3. Mengantisipasi perubahan dengan secara rutin berkoordinasi dengan perwakilan serta sekretariat dari Organisasi Internasional (OI) terkait. Selain itu, mempercepat upaya perolehan arahan pimpinan sekiranya secara informal telah diketahui adanya pertemuan baru sehingga dapat ditetapkan prioritas penanganannya.

Analisis Sub IKU-3 SS-1.1.3: Presentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima pada Forum Intra dan Antarkawasan Peran Indonesia dilaksanakan untuk penguatan kerja sama regional, khususnya intrakawasan, yang direfleksikan dari penerimaan dan pengakuan internasional terhadap prakarsa/rekomendasi dalam kerjasama di berbagai bidang. Peran Indonesia pada forum kerja sama intrakawasan dilakukan berdasarkan posisinya sebagai Ketua, Anggota, Mitra Dialog dan Pengamat melalui diplomasi dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pengaruh dengan berperan aktif dalam meningkatkan kerja sama di bidang politik, ekonomi dan sosial budaya. Indonesia memainkan peran yang besar baik dalam hubungan dan kerja sama di lingkungan regional maupun global. Upaya Indonesia dalam meningkatkan kerja sama intrakawasan Aspasaf pada tahun 2016, ditandai dengan beberapa capaian pada kerangka organisasi Asia Pacifik Parliamentary Forum (APPF), Melanesian Spearhead Group (MSG), dan Pacifik Island Forum (PIF). Prakarsa adalah gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu selain ekonomi dan maritim pada pertemuan intra dan antarkawasan. Sementara rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/ menindaklanjuti terhadap suatu isu selain ekonomi dan maritim yang dibahas dalam pertemuan intra dan antarkawasan. Tahun 2016, terdapat 25 prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dari 27 total prakarsa/rekomendasi Indonesia yang disampaikan di Forum Kerjasama Intra dan Antarkawasan pada forum intra dan antarkawasan realisasi 94,1% dari target 95% sehingga capaian sebesar 99,07%, sebagaimana tabel berikut:


90


2016

Tabel Capaian Sub IKU-3 SS 1.1.3 Tahun 2016 SUB IKU-3 SS-1.1.3 Presentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum intra dan antar kawasan

Informasi Kinerja Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di Forum Kerjasama Intra dan Antar kawasan total prakarsa/rekomendasi Indonesia yang disampaikan di Forum Kerjasama Intra dan Antar kawasan Realisasi Target Capaian

Jumlah 16

17

94,12% 95% 99,07%

Dalam pertemuan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-24 di Vancouver 16-23 Januari 2016, Indonesia turut menjadi sponsor dan berhasil meloloskan 8 (delapan) resolusi dari total 27 resolusi yang disepakati yaitu: 1) Political and Security Matters in Asia Pacific (Co-Sponsor: Rusia); 2) The Middle East Process (Co-Sponsor: Jepang); 3) Addressing Transnational Organized Crimes, specifically Traffciking in Persons, Drugs and Some Illegal (Unregulated and Unreported) Fishing; 4) Protecting the Rights of Migrant Workers; 5) Fostering and Strengthening Connectivity towards Economic Integration and Shared Prosperity in the Asia-Pacific Region (Co-Sponsor: RRT); 6) Building an Inter-Parliamentary Network on Anti-Corruption (Co-Sponsor: Australia); 7) Responsibilities of States and Parliaments towards Refugees and Internally Displaced Persons in Humanitarian Crises; 8) Ensuring Women’s Participation at All Levels of Political and Public Life (Co-Sponsor: Kanada, Selandia Baru); Dalam rangkaian kunjungan Menkopolhukam ke Papua, PNG, dan Fiji, pada tanggal 28 Maret - 1 April 2016, terkait usulan posisi Indonesia dalam organisasi Melanesian Spearhead Group (MSG) di kawasan Pasifik Selatan, Indonesia mendapatkan dukungan Fiji dan PNG serta menjadi full member dari MSG. Dalam pertemuan MSG Preparatory Senior Officials Meeting (SOM) and Foreign Ministers Meeting (FMM) di Lautoka-Fiji tanggal 14-16 Juni 2016, Delri menyampaikan inisiatif dan diterima oleh peserta dalam pertemuan dimaksud, berupa : 1) Usulan Indonesia atas draft Outcomes FMM pada bagian Decision VI (application for membership) : "Leaders/ministerial visist to the Melanesian provinces of Indonesia at the invitation of the Government of Indonesia" untuk menghindari hidden agenda Solomon Islands (fokus pada Papua Barat) juga mempertegas bahwa ada provinsi lain di RI yang bercorak Melanesia selain Papua dan Papua Barat. Hal ini juga berdampak pada Aplikasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai anggota penuh ditunda sampai kriteria dan pedoman keanggotaan penuh MSG diselesaikan oleh SubCommittee on Legal & Institutional Issues (SCLII);


91


2016

2) Adanya rencana kunjungan tingkat Kepala Pemerintahan/Menteri MSG ke provinsi Melanesia di Indonesia atas undangan dari Pemerintah Indonesia. Dalam pertemuan dengan Sekjen Pacific Island Forum (PIF) dan Sekjen Pacific Islands Development Forum (PIDF), Suva-Fiji, 17 Juni 2016, hasil yang dicapai oleh Delegasi RI, yakni: Sekjen PIF mengakui peran Indonesia dalam isu kelautan dan perikanan di kawasan, sekaligus menjadi penghubung PIF ke ASEAN dan APEC. Selain itu, Indonesia menyambut baik untuk bekerja sama dengan UE dalam mengatasi masalah migrasi, yang disampaikan pada saat Kunjungan Presiden RI ke Uni Eropa. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menyampaikan usulan peningkatan kerjasama di bidang toleransi dan kerukunan beragam.

Pertemuan Komite Bersama (Joint Committee) Indonesia-Uni Eropa (UE) di Brussel, Belgia, 28 November 2016

Dalam pencapaian kinerja Sub IKU-1 IKU-1 SS-1.1.1, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala khusus yang dihadapi antara lain adalah kurangnya komitmen dan koordinasi dari Kementerian/Lembaga teknis terkait di Indonesia dalam menyampaikan prakarsa dan rekomendasi Indonesia di forum-forum kerjasama tersebut. Dalam menghadapi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri terus memperkuat perannya sebagai koordinator pelaksanaan hubungan luar negeri, serta mendorong komitmen dari K/L terkait dalam menyampaikan hal-hal yang bersifat teknis untuk keberhasilan penyampaian prakarsa dan rekomendasi Indonesia.


92


2016

Analisis Sub IKU-4 SS-1.1.3: Persentase Respons Positif Terhadap Bantuan Kerja Sama Teknik Melalui Mekanisme Bilateral dan Triangular Bantuan kerja sama teknik yang diprogramkan oleh Kementerian Luar Negeri diberikan dalam bentuk pelatihan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (capacity building) di berbagai sektor yang menjadi kapasitas unggulan Indonesia. Bantuan tersebut diberikan kepada negara-negara yang menjadi prioritas politik luar negeri Indonesia melalui pelatihan di dalam negeri dan/atau pengiriman tenaga ahli Indonesia ke luar negeri yang dilakukan dengan menggandeng kementerian/lembaga teknis terkait sebagai pelaksana (implementing agency) pelatihan. Setiap tahun, ratusan peserta dari puluhan negara mendapatkan pelatihanpelatihan dalam bidang pertanian, perikanan, good governance, industri kreatif dan pariwisata. Sebagai bagian dari akuntabilitas publik, Kementerian Luar Negeri menggunakan indikator kinerja menggunakan kuesioner untuk mengukur capaian keberhasilan penyelenggaraan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas. Dari kuesioner yang dibagikan dan diisi oleh para peserta pelatihan bisa didapatkan respon berupa tanggapan atau feedback dan tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan pelatihan. Pada tahun 2016 telah menyelenggarakan 14 pelatihan (berdasarkan initial program peningkatan kapasitas yang direncanakan dari tahun sebelumnya) dengan jumlah total peserta 413 orang. Dari pelatihan-pelatihan tersebut, respon positif yang berhasil didapatkan dari peserta berjumlah 371 kuesioner dari 389 kuesioner yang dikembalikan kepada Pemerintah Indonesia. Tabel Capaian Sub IKU-4 SS 1.1.3 Tahun 2016 SUB IKU-4 SS-1.1.3 Persentase respons positif terhadap bantuan kerjasama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular

Informasi Kinerja Jumlah respons positif terhadap bantuan kerja sama teknik Jumlah kuesioner yang dikembalikan kepada Pemerintah Realisasi Target Capaian

Jumlah 371 389 95,37% 80% 119,22%

Beberapa program pelatihan peningkatan kapasitas di tahun 2016 merupakan program baru yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya oleh Kementerian Luar Negeri. Pelatihan-pelatihan tersebut antara lain adalah pelatihan di bidang pengembangan produk kelapa, bidang penanggulangan kejahatan di dunia maya dan kerusuhan (kepolisian), bidang keprotokolan dan pengorganisasian konferensi internasional, pelatihan UMKM pembuatan kain bermotif, dan pengenalan teknik perbengkelan.


93


2016

International Training on Cyber Crime and Digital Forensic for Palestinian Police Officers 2016 & International Workshop on public Order Management for Asia Pacific 2016

International Training on Coconut Product Development 2016

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi respon positif terhadap bantuan kerja sama teknik mengalami penurunan dari 98,33% di tahun 2015 menjadi 95,37 di tahun 2016. Penurunan capaian tersebut disebabkan karena adanya peserta-peserta yang tidak mengisi kuesioner secara lengkap, sehingga pelaksana kegiatan tidak dapat memberikan penilaian tingkat kepuasan peserta. Namun demikian, realisasi di tahun 2016 jauh melebihi target realisasi sebesar 90%. Selain itu, jumlah peserta pelatihan di tahun 2016 juga mengalami peningkatan sebesar 64% sebanyak 413 orang dari tahun 2015 yang berjumlah 265 orang. Beberapa program pelatihan peningkatan kapasitas di tahun 2016 merupakan program baru yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya oleh Kementerian Luar Negeri. Pelatihan-pelatihan tersebut antara lain adalah pelatihan di bidang pengembangan produk Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

94


2016

kelapa, bidang penanggulangan kejahatan di dunia maya dan kerusuhan (kepolisian), bidang keprotokolan dan pengorganisasian konferensi internasional, pelatihan UMKM pembuatan kain bermotif, dan pengenalan teknik perbengkelan. Dalam pencapaian Indeks Sub IKU-4 SS-1.1.3, Kementerian Luar Negeri menghadapi beberapa kendala teknis koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pelaksana yang sering tidak berjalan lancar karena hambatan jarak dan komunikasi serta dalam pelaksanaan pengiriman tenaga ahli ke luar negeri, sering dijumpai permasalahan, seperti peralatan dan bahan pelatihan yang susah ditemui di negara setempat. Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa langkah solutif antara lain memperbaiki koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan pembentukan lembaga pengelola KSS, Melanjutkan upaya peningkatan kompetensi tenaga ahli serta menyusun standar Indeks Prioritas negara penerima bantuan yang lebih akurat.

Analisis Sub IKU-5 SS-1.1.3: Persentase Dukungan Konstituen Internasional dan Negara Sahabat Terhadap Promosi Aset-aset Diplomasi Publik Indonesia Dukungan merupakan bentuk partisipasi dan pernyataan mendukung yang diberikan oleh konstituen internasional maupun domestik. Definisi aset diplomasi publik adalah hal-hal yang dimiliki Indonesia, to win the hearts and minds, domestically and internationally, antara lain sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ekonomi yang progresif, masyarakat yang pluralis dan toleran, Islam yang moderat dan keragaman budaya. Selama tahun 2016, 119 negara dan 12 Organisasi Internasional serta +247.000 orang konstituen internasional dan domestik, atau sebesar 110% (dukungan konstituen internasional dan domestik terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia), telah berpartisipasi aktif dalam promosi aset-aset diplomasi publik RI terdapat sebagaimana tabel berikut: Selama tahun 2016, Kementerian Luar Negeri berhasil mencapai realisasi Sub IKU-5 SS.1.1.3 terdapat 2.885 jumlah dukungan konstiuen internasional dari 3.036 jumlah partisipan internasional pada promosi asset-aset diplomasi publik. Sehingga realisasi 95,03% dari target 80% capaian 118,78%. Tabel Capaian Sub IKU-5 SS. 1.1.3 Tahun 2016 SUB IKU-5 SS-1.1.3 Persentase dukungan konstituen internasional dan terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia

Informasi Kinerja

Jumlah

Jumlah dukungan konstituen internasional dan negara sahabat

2885

Jumlah partisipan konstituen internasional pada promosi aset-aset diplomasi publik

3036

Realisasi Target Capaian Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

95,03% 80% 118,78% 95


2016

Tabel Perhitungan Capaian SUB IKU-5 SS-1.1.3 Jumlah Dukungan 1991 Target Dukungan 2236 Jumlah Dukungan 1991 Jumlah Kehadiran 894 Realisasi Dukungan 89,04%

+ + ÷ ÷ +

Jumlah Kehadiran 894 Target Kehadiran 800 Target Dukungan 2236 Target Kehadiran 800 Realisasi Kehadiran 111,75%

= = X 100%

=

X 100%

=

÷2

X 100%

=

Jumlah Konstituen 2885 Target Konstituen 3036 Realisasi Dukungan 89,04% Realisasi Kehadiran 111,75% Realisasi 100,40%

Diplomasi publik yang menjadi highlight pada tahun 2016 antara lain Interfaith Dialogue/Dialog Lintas Agama (DLA) serta Bali Democracy Forum (BDF). DLA pada tahun 2016 dilaksanakan dalam penyelenggaraan The 1st MIKTA Regional Interfaith and Intercultural Dialogue (MIID) di Yogyakarta. Indonesia memprakarsai dialog lintas agama dan budaya yang tergabung dalam MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia) diharapkan dapat berperan sebagai bridge builder dalam isu-isu sosial horizontal negara MIKTA. Dalam pelaksanaan DLA tersebut disampaikan Host Statement berupa Yogyakarta Message yang berisikan pesan perdamaian yang mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan yang memupuk rasa solidaritas, toleransi dan transparansi; dan mengembangkan generasi muda yang menghargai perbedaan dan memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan; dan membangun jaringan antar agama dan budaya di antara negara MIKTA.

“Indonesia adalah rumah bagi kemajemukan” Presiden Jokowi -Bali Democracy Forum (BDF) IX, (8/12/16)

“ Dialog Lintas Agama dan Budaya MIKTA merupakan inisiatif Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi ancaman keamanan, terorisme, radikalisme dan ekstrimisme” Wakil Menteri Luar Negeri AM FachirMIKTA, (18/10/16) (8/12/16)


96


2016

Tabel Kegiatan Dialog Lintas Agama (Interfaith Dialogue) 2012-2016

Kegiatan Dialog Lintas Agama (Interfaith Dialogue) 2012-2016 2012

2013

The 2nd RI – Argentina IFD The 3rd RI – USA IFD st

The 1 RI – Chile IFD

th

The 4 RI- Austria IFD

The 2nd RI – Italy IFD The 3rd RI – Germany IFD The 2nd RI – Canada IFD The 2nd RI – Bulgaria IFD The 1st RI – Pakistan IFD The 2nd RI – Poland IFD The 2nd RI- Serbia IFD 5 6

2014

2015

2016

The 3rd RI-Poland IFD The 3rd RI-Netherland IFD

The 1st MIKTA Regional Interfaith

The 1st RI-Slowakia IFD The 5th RI-Austria IFD

and Intercultural Dialogue The 7th Global Forum of UNAOC

The 2st RI-Croatia IFD The 4th RI-Germany IFD The 1st RI-Bosnia The 3rd RI-Serbia IFD Herzegovina IFD

4

4

The 4th RI-Netherland IFD

3

DLA diharapkan dapat memberi kontribusi nyata dalam mengatasi tantangan internasional seperti masalah ekstrimisme, radikalisme dan terorisme yang berbasis agama. Forum DLA diharapkan tidak semata-mata menjadi ajang dialog, tetapi hasil-hasilnya juga dapat diimplementasikan ke seluruh tingkatan di kalangan akar rumput. Untuk itu, kegiatan DLA juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh agama, masyarakat madani dan media. Terkait kegiatan diplomasi publik dalam ranah demokrasi, pada tanggal 8-9 Desember 2016 diselenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) IX di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua Bali, yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI. BDF IX dihadiri 95 negara dan 6 organisasi internasional. Forum dihadiri oleh 13 (tiga belas) pejabat setingkat Menteri, 13 (tiga belas) pejabat setingkat Wakil Menteri, dan 75 (tujuh puluh lima) Duta Besar/Kepala Perwakilan negara-negara sahabat di Jakarta. Secara keseluruhan, BDF IX diikuti oleh sekitar 237 orang delegasi dari negara sahabat. Daya tarik BDF IX selain temanya yang update dengan kondisi dunia dan Indonesia yaitu “Religion, Democracy and Pluralism” juga dihadiri oleh Prominent figures: Kofi Annan (Mantan Sekjen PBB / Ketua Kofi Annan Foundation), Ouided Bouchamaoi (Penerima Nobel Perdamaian 2015 dari Tunis), Surin Pitsuwan (Sekretaris Jenderal ASEAN periode 2008 - 2012/ Chair of International IDEA Board of Advisors). Penyelenggaraan BDF IX menghasilkan apresiasi positif dari negara-negara yang hadir terhadap peranan dan keberhasilan Indonesia sebagai role model pluralisme dan demokrasi. Melalui forum ini, Indonesia secara konsisten senantiasa mendorong upaya penguatan demokrasi di berbagai negara dan kawasan. Hasil-hasil pembahasan dan saling tukar pengalaman selama penyelenggaraan BDF telah memberikan inspirasi bagi negara lainnya dalam mengatasi tantangan berdemokrasi. Tingginya tingkat kehadiran negara peserta dalam kurun waktu selama 9 tahun pelaksanaan BDF (2008 – 2016) di Kawasan Asia Pasifik, negara peninjau (non Kawasan Asia Pasifik) dan organisasi internasional dalam pertemuan ini, Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

97


2016

menunjukkan masih relevannya BDF sebagai forum bertukar pikiran dan berbagi pengalaman dalam pemajuan demokrasi, tidak saja di Asia Pasifik namun juga di belahan dunia lainnya.

Tingkat Partisipasi Negara-Negara dan Organisasi Internasional Pada Bali Democracy Forum (2008 - 2016) 100 80 81 60

68

40 20

40

87

87

89

95

75

48 3

4

7

8

4

3

6

0 Negara BDF I

BDF II

BDF III

OI BDF IV

BDF V

BDF VI

BDF VII

BDF VIII

BDF IX

BDF selama ini telah mendukung pembangunan demokrasi baik di kawasan Asia Pasifik maupun kawasan lainnya melalui implementasi program kerja sama teknis oleh Pemerintah Indonesia. Program peningkatan kapasitas (capacity building) telah dilaksanakan di berbagai negara di Kawasan Asia Pasifik, bahkan hingga Afrika Utara dan Timur Tengah, yakni seperti Tunisia, Aljazair, Ethiopia, Libya dan Mesir. Dalam pencapaian Indeks Sub IKU-5 SS-1.1.3, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di antaranya: a) Rumitnya koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah dalam mempromosikan aset-aset diplomasi publik Indonesia, khususnya dalam hal promosi perdagangan, investasi, pariwisata dan budaya daerah; b) Intensitas dan kuantitas kegiatan promosi aset diplomasi publik kurang ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri melalui implementasi konkrit. Salah satu alasan utama tidak atau belum terlaksananya sejumlah komitmen kerja sama adalah kendala anggaran pada instansi mitra (counterparts) diplomasi publik; c) Beberapa konstituen internasional berasal dari negara dengan tingkat perekonomian yang belum berkembang (Least Developed Countries/LDCs), sehingga sangat selektif dalam pembiayaan pengiriman delegasi atau wakil pada pertemuan-pertemuan internasional maupun kegiatan promosi aset-aset diplomasi publik RI. Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa langkah solutif yakni: a)

Mengadakan pertemuan Forum Komunikasi dan Koordinasi dengan pemangku kepentingan diplomasi publik guna membangun jejaring, sinkronisasi program, kegiatan dan kebijakan, antara lain dalam bentuk Forum Komunikasi dan Koordinasi Kementerian Luar Negeri RI dengan perwakilan seluruh Provinsi di Indonesia, serta menginisiasi


98


2016

forum komunikasi alumni Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) yang dilaksanakan pada awal tahun 2016; b)

Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan diplomasi publik guna meningkatkan tindak lanjut kegiatan yang telah terlaksana;

c)

Untuk meningkatkan jumlah partisipasi negara sahabat pada pertemuan-pertemuan internasional maupun kegiatan promosi aset-aset diplomasi publik RI, Kementerian Luar Negeri RI mengusulkan agar pembiayaan transportasi konstituen diplomasi publik yang berasal dari Least Developed Countries (LDCs) dapat dibiayai oleh Pemerintah RI.

Analisis Sub IKU-6 SS-1.1.3: Persentase Posisi Indonesia yang Diterima di Forum Multilateral bagi Terwujudnya Pengiriman Pasukan Perdamaian RI Menjadi 4000 Personel pada Tahun 2019 Pada tahun 2016 terdapat 22 jumlah posisi yang diterima dari 22 jumlah posisi yang disampaikan dalam persidangan, sehingga realisasi 100% dari target 75% dengan capaian 133,33% (batas tolerasni 120%). Tabel Capaian Sub IKU-6 SS 1.1.3 Tahun 2016 Sub IKU-6 SS-1.1.3 Persentase posisi Indonesia yang diterima di forum Multilateral bagi terwujudnya pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4000 personel pada tahun 2019

Informasi Kinerja

Jumlah

Jumlah posisi yang diterima

22

jumlah posisi yang disampaikan dalam persidangan

22

Realisasi Target Capaian Batas Toleransi

100% 75% 133,33% 120%

Menteri Luar Negeri RI telah menjadi co-host pada pertemuan Ministerial Peacekeeping Dinner di sela-sela SMU PBB ke-71 di New York, Amerika Serikat pada tanggal 21 September 2016. Ministerial Peacekeeping Dinner merupakan diskusi informal antara para Menteri yang membahas berbagai isu penting yang dihadapi dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Inisiatif tersebut telah diselenggarakan sejak tahun 2013 oleh Pemerintah Finlandia bekerja sama dengan Uruguay dan International Peace Institute (IPI) dan Indonesia bergabung sejak tahun 2015. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri RI menyampaikan bahwa Dewan Keamanan PBB perlu meningkatkan koordinasinya dengan negara-negara penyumbang pasukan dan polisi di Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB agar mampu memberikan mandat yang lebih jelas dan realistis, sesuai dengan kondisi di lapangan. Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB juga memiliki peran penting menciptakan situasi yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan.


99


Pertemuan Ministerial Peacekeeping Dinner di sela-sela SMU PBB ke-71 New York, 21 September 2016

2016

Selain itu, Menteri Luar Negeri RI menambahkan bahwa dialog antara berbagai aktor kunci dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB merupakan hal krusial dalam memastikan kesuksesan pelaksanaan mandat, khususnya dalam menjamin peningkatan keamanan dan keselamatan para pasukan. Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri RI menyampaikan bahwa pihak PBB juga perlu untuk mengkaji kebijakan pemberian penghargaan khusus bagi para kontingen yang bertugas di wilayah yang sangat berbahaya dan penuh risiko.

Menteri Luar Negeri RI memberikan pembekalan kepada 800 personel Satgas Yonmek Konga XXIII-K UNIFIL di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, Sentul, Jawa Barat, pada tanggal 10 Oktober 2016. Pada pembekalan dimaksud, Menteri Luar Negeri RI telah menyampaikan bahwa peacekeepers Indonesia harus terus meningkatkan kapasitas, menjauhkan diri dari tindakan dan perilaku yang dapat merusak citra baik personel perdamaian PBB dan menegaskan bahwa Pemerintah mendukung dan berkomitmen penuh untuk meningkatkan jumlah personel peacekeepers perempuan pada MPP PBB.

Pembekalan kepada 800 personel Satgas Yonmek Konga XXIII-K UNIFIL di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, Sentul, Jawa Barat, 10 Oktober 2016 Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

100


2016

Partisipasi Indonesia dalam misi UNIFIL (UN Interim Force in Lebanon) merupakan bagian dari upaya mendukung terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah, khususnya di Lebanon. Lebih lanjut, kontribusi dan partisipasi peacekeepers Indonesia diharapkan dapat memperkuat pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020, dan menegaskan pesan kuat bahwa Indonesia merupakan “a true partner for peace”. Pada tahun 2016, Kementerian Luar Negeri telah berperan aktif menyampaikan posisi dalam sejumlah pertemuan internasional terkait dengan perwujudan pengiriman Pasukan Perdamaian RI menjadi 4.000 personel pada tahun 2019. Indonesia telah menyampaikan 22 posisi yang disampaikan pada tahun 2016, yang semuanya telah diterima. Beberapa posisi yang telah diterima dan bernilai strategis antara lain adalah sebagai berikut: 1) Diterimanya posisi Indonesia dalam penyusunan rancangan laporan Special Committee on Peacekeeping Operations (C-34), New York, 22 Februari-11 Maret 2016. Dalam pertemuan Delegasi RI telah menyampaikan agar laporan tahunan dapat memuat rujukan terhadap Asia Pacific Regional Meeting on Peacekeeping, 27 – 28 Juli 2015 dimana Indonesia telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan dimaksud. Lebih lanjut, Delegasi RI telah meminta agar kiranya Sekretariat PBB dapat meningkatkan mekanisme penyelesaian terhadap kasus-kasus mengenai pencurian dan perusakan Contingent Owned Equipment, dan menyampaikan kepentingan untuk menghindari penugasan pasukan/polisi yang melebihi kapasistas mereka, dan pentingnya penentuan kerangka waktu, perlindungan, maupun penyediaan infrastruktur jika hal ini tetap perlu dilakukan; 2) Diterimanya posisi Indonesia dalam pertemuan Pertemuan UN Chiefs of Police Summit (UN COPS) di New York, 3 Juni 2016 yaitu menyampaikan komitmen Pemri untuk meningkatkan kontribusi personel polisi pada MPP PBB sebagai bagian dari upaya mewujudkan Vision 4,000 Peacekeepers. Delegasi RI juga menegaskan pentingnya memberikan pelatihan yang memadai bagi calon personel serta pemahaman mengenai kebijakan zero tolerance PBB terkait Sexual Exploitation and Abuse (SEA). Lebih lanjut, Delegasi RI juga menyampaikan bahwa fasilitas Indonesia memiliki fasilitas pelatihan pemberantasan terorisme dan kejahatan lintas negara yaitu Jakarta Centre for law Enforcement Cooperation (JCLEC); 3) Diterimanya posisi Indonesia dalam pertemuan Defense Ministerial Peacekeeping, 7-8 September 2016. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia menegaskan kembali komitmennya terhadap peningkatan jumlah personelnya sebagaimana tertuang dalam Road Map Vision 4000 Peacekeepers. Selain itu, menyampaikan progres realisasi komitmen kontribusi baru Indonesia, termasuk pendaftaran komitmen tersebut pada UN Peacekeeping Capabilities Readiness System (UNPCRS); 4) Diterimanya posisi Indonesia dalam pertemuan Ministerial Peacekeeping Dinner (diselasela Sidang Majelis Umum PBB ke-71). Menteri Luar Negeri RI dalam pertemuan tersebut menegaskan bahwa Dewan Keamanan (DK) PBB harus memberikan mandat yang jelas dan realistis untuk dapat diimplementasikan oleh (Misi Pemeliharaan Perdamaian) MPP PBB. Untuk itu, ditegaskan bahwa penyusunan mandat, khususnya yang berpotensi Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

101


2016

dipersepsikan sebagai mandat yang bersifat enforcement, harus didiskusikan antara DK PBB, Sekretariat PBB, dan negara penyumbang personal (Troops and Police Contributing Countries). Selain itu, menekankan pentingnya peran perempuan dalam misi penjaga perdamaian PBB. Perempuan harus diberdayakan dan diberikan kesempatan yang sama dalam misi penjaga perdamaian. Dalam kaitan ini, perempuan harus terlibat dalam setiap langkah dan setiap aspek dari penjaga perdamaian termasuk penyelesaian damai sengketa, pencegahan dan resolusi konflik; 5) Sidang Komite IV – SMU PBB Ke-71 – Agenda Peacekeeping dan Special Political Mission. Delegasi RI dalam pertemuan menekankan kembali bahwa misi Peacekeeping Operations (PKO) harus memegang teguh prinsip-prinsip dasar Peacekeeping PBB, yaitu persetujuan para pihak, imparsialitas, non-use of force kecuali untuk self-defense, dan defense of the mandate; Indonesia menyampaikan bahwa saat ini Indonesia berkontribusi aktif pada 10 (sepuluh) Misi PKO dengan jumlah lebih dari 2700 Personel. Delegasi RI juga menyerukan agar kiranya menekannya pentingnya keterwakilan Pemerintah Indonesia dalam berbagai posisi leadership di Markas PBB maupun Misi Pemeliharaan PBB; 6) Paris Ministerial Conference on Peacekeeping in the Francophone Area, 26 - 27 Oktober 2016. Dalam pertemuan Wakil Menteri Luar Negeri RI menyampaikan komitmen Pemerintah Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, hal tersebut tercermin dari kontribusi Pemerintah Indonesia dalam 6 dari 7 Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB yang berbahasa Perancis dengan jumlah total lebih dari 1800 personel. Menegaskan pentingnya memberikan pelatihan yang memadai bagi calon personel serta pemahaman mengenai kebijakan zero tolerance PBB terkait Sexual Exploitation and Abuse (SEA). Selain itu, pentingnya untuk meningkatkan pelatihan kerja sama jaringan Franchophone dan negara penyumbang yang tidak berbahasa Perancis dalam hal bahasa, budaya dan nilai-nilai local; 7) Diterimanya posisi Indonesia dalam pertemuan dalam Challenges Forum Workshop, 10 11 November 2016. Indonesia juga merupakan Tuan Rumah penyelenggaraan pertemuan tersebut. Dalam pertemuan kali ini, delegasi RI telah menegaskan mengenai pentingnya kerja sama dalam bidang pelatihan dan pengembangan kapasitas, guna mendukung implementasi mandat misi secara efektif. Selain itu, diharapkan agar departemen terkait PBB dapat menjamin keterwakilan yang seimbang dari negara-negara penyumbang pasukan yang ditugaskan di departemen maupun misi.


102



2016

Diplomasi Ekonomi yang Kuat

Seiring semakin menguatnya globalisasi ekonomi, diplomasi ekonomi yang kuat merupakan aspek yang sangat strategis dan merupakan instrumen penting kebijakan luar negeri setiap negara, termasuk Indonesia. Diplomasi ekonomi dapat diartikan sebagai pemanfaatan alat politik internasional untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi melalui berbagai kerja sama seperti pembangunan (termasuk kesehatan, pendidikan dan pertanian), energi, lingkungan hidup, keuangan, dan pangan. Strategi untuk mencapai tujuan ekonomi mencakup kegiatan ekspor, impor, investasi, bantuan, kerja sama teknik, dan perjanjian perdagangan bebas. Sebagai bagian dari Nawa Cita Presiden Joko Widodo, isu diplomasi ekonomi menjadi salah satu isu prioritas yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat atau “diplomacy for the people”, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan perdagangan dan investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia di dunia internasional, serta mengamankan kepentingan ekonomi strategis lainnya. Dukungan diplomasi ekonomi terlihat nyata bagi 14 Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah. Kementerian Luar Negeri merupakan bagian dari Kelompok Kerja I yang menangani Kampanye dan Diseminasi Kebijakan Ekonomi pada Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi (PEPKE). Presiden Jokowi senantiasa menekankan pentingnya peran Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar Indonesia di negara akreditasi sebagai garda terdepan aktor diplomasi ekonomi dengan negara akreditasi. Duta Besar Indonesia beserta jajarannya di Perwakilan RI harus mengedepankan diplomasi ekonomi sebagai prioritas dan perlu mempunyai insting tajam untuk melihat potensi ekonomi yang ada di negara penempatannya. Kementerian Luar Negeri melakukan pendekatan komprehensif yang terfokus pada perdagangan, pariwisata, investasi, kerja sama ekonomi, kerja sama pembangunan, ketahanan pangan dan energi, kerja sama regional dan multilateral, serta kelembagaan diplomasi ekonomi. Kementerian Luar Negeri secara aktif melakukan kegiatan diplomasi ekonomi yang diharapkan dapat mencari peluang pasar dan produk (opportunity seeker), memasarkan produk Indonesia (promoting dan marketing), dan fasilitasi kemitraan (match-making). Lebih jauh dalam tataran kebijakan, Kementerian Luar Negeri juga memperjuangkan kepentingan nasional dalam forum regional dan multilateral. Sebanyak 194 perjanjian bilateral dan multilateral di bidang ekonomi telah disepakati sepanjang tahun 2016. Disamping itu, diplomat RI aktif menggalang partisipasi Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

103


2016

negara lain dalam Trade Expo Indonesia 2016 dimana 125 negara berpartisipasi dan membukukan transaksi USD 974,76 juta. Selain itu, 31 kontrak dagang ditandatangani dengan nilai USD 200 juta. Beberapa catatan lain dalam bidang ekonomi adalah:  PT INKA berhasil mengekspor 150 gerbong kereta api senilai USD 72,3 juta;  Ekspor pesawat CN 235 produksi PT DI ke Senegal dan Thailand;  Pembangunan pabrik mie instan Indonesia di Serbia senilai €11 juta untuk memenuhi pasar Eropa. Pencapaian Sasaran Strategis 1.1.4 (SS-1.1.4) “Diplomasi Ekonomi yang Kuat” diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1 SS-1.1.4) “Indeks diplomasi ekonomi”. Pada tahun 2016, target kinerja SS-1.1.4 ditargetkan 89% dengan realisasi 90,55% dan capaian 101,74% (batas toleransi capaian 120%) yang diperoleh dari Sub IKU dengan pembobotan sebagai berikut: Tabel Perbandingan Capaian SS-1.1.4 Tahun 2015 dan 2016 No

Sub IKU

Bobot

1

Jumlah naskah kesepakatan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan. (Sub IKU-1) Jumlah Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi. (Sub IKU-2) Jumlah Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Eropa yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi. (Sub IKU-3)

30

Persentase bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi. (Sub IKU-4) Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan yang diterima di forumforum di tingkat intra dan antarkawasan dan multilateral. (Sub IKU-5) Jumlah promosi Trade Tourism Investment (TTI). (Sub IKU-6)

2

3

4

5

6

Realisasi 2015 66 dari target 48 (137,5%, Toleransi 120%)

15

66 dari target 60 (110%)

15

30 dari target 41 (73,17%)

15


15

100%

10

69 dari target 65 (106,15%)

Indeks SS-1.1.4

Realisasi 2016 32 dari target 78 (41,03%) 71 dari target 60 (118,33%)

Realisasi Pembobotan 12,31%

50 dari target 41 (121,95%, Toleransi 120%) 7 dari target 14 (50%) 162 dari target 214 (75,70%)

18%

44 dari target44 (100%) Realisasi Target Capaian

17,7%

7,5%

11,4%

10%

76,91% 89% 86,42%

Kendala umum yang dihadapi oleh Kementerian Luar Negeri dalam pencapaian kinerja SS-1.1.4 adalah masih kurang optimalnya sinergi dengan kementerian/lembaga dan stakeholders terkait di dalam negeri dalam melakukan kegiatan peningkatan TTI


104


2016

(trade, tourism, investment) seperti penetrasi pasar, menarik investasi asing dan arus wisatawan, serta meningkatkan perdagangan. Kementerian Luar Negeri masih menghadapi resistensi dari kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan untuk melakukan negosiasi maupun menindaklanjuti berbagai peluang dan kesepakatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata dengan negara-negara mitra, baik di wilayah Asia Pasifik dan Afrika maupun wilayah Amerika dan Eropa. Disamping hal tersebut, Kementerian Luar Negeri juga masih mengalami kesulitan dalam melakukan monitoring tindak lanjut (implementasi) dari hasil kesepakatan dan promosi TTI tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri telah melakukan pertemuan koordinasi secara berkala dengan kementerian/lembaga guna menyelaraskan kegiatan promosi TTI sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Selain itu, Kementerian Luar Negeri telah membentuk Pokja Diplomasi Ekonomi yang berupaya membangun sinergi yang lebih optimal antara kementerian/lembaga dan stakeholders di dalam negeri dengan Perwakilan RI dalam rangka pencapaian peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata dengan negara-negara sahabat. Dalam pelaksanaan fungsinya, Pokja Diplomasi Ekonomi ini didukung oleh seluruh satker di lingkungan Kementerian Luar Negeri, baik bilateral (Ditjen Aspasaf dan Ditjen Amerop), regional (Ditjen KS ASEAN), multilateral (Ditjen Multilateral) maupun dalam pelaksanaan kerja sama teknis (Dit. KST). Untuk mendapatkan hasil nyata, Kementerian Luar Negeri juga semakin mengedepankan konsep link and match dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi sehingga terjadi keselarasan antara kebutuhan pemangku kepentingan di dalam negeri dengan permintaan dan kebutuhan pasar di luar negeri. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan berbagai promosi TTI dan misi dagang yang secara langsung mempertemukan pengusaha Indonesia dengan mitranya di negara sasaran (business meeting) maupun mengundang operator pariwisata mancanegara ke Indonesia (famtrip), sehingga terdapat hasil yang konkrit. Sebagai solusi ke depan, Kementerian Luar Negeri lebih meningkatkan penguatan mekanisme koordinasi dengan kementerian teknis. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga melakukan peningkatan peran market intelligence dan research dari Perwakilan RI untuk identifikasi pasar dan produk yang potensial. Perwakilan RI juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama pembangunan dengan negara mitra untuk capacity building, khususnya di bidang standardisasi dan peningkatan kualitas, bagi pelaku usaha kecil dan menengah sehingga dapat memiliki akses pasar ke negara mitra. Instruksi Presiden RI yang menunjuk beberapa menteri sebagai menteri penghubung untuk menjadi koordinator teknis bagi negara-negara mitra Indonesia, juga diharapkan dapat menjadi solusi dalam meningkatkan sinergi antara Kementerian Luar Negeri c.q. Perwakilan RI dengan kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Sebagai proyeksi ke depan, Kementerian Luar Negeri diharapkan meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga teknis dan mengintensifkan kerja sama pembangunan, perdagangan dan investasi dengan negara-negara pasar potensial untuk Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

105


2016

dapat menembus pasar prospektif di kawasan Amerika Latin, Amerika Tengah, Eropa Tengah dan Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika, serta mendatangkan investasi dan wisawatan asing ke Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2017 Menteri Luar Negeri akan melakukan Tur Afrika dan Amerika Latin. Dalam rangka peningkatan sinergi dengan kementerian teknis terkait, diperlukan penguatan peran Kementerian Luar Negeri agar dapat mendorong peran serta kementerian teknis terkait lainnya pada pembahasan kesepakatan dan pelaksanaan serta tindak lanjut kesepakatan kerja sama Indonesia dengan negara lain. Hal ini, misalnya dapat dilakukan melalui revisi UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri atau penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk teknis dari UU ini.

Analisis Sub IKU-1 SS-1.1.4: Jumlah Naskah Kesepakatan di Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan Naskah kesepakatan merupakan hasil kesepakatan yang dicapai pada setiap proses perundingan di bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan, baik secara bilateral antara Indonesia dengan negara mitra di kawasan Asia Pasifik Afrika dan Amerika Eropa, maupun dalam forum multilateral, seperti forum Group of Twenty (G20), Open Government Partnership (OGP), Meksiko-Indonesia-Korea-Turki-Australia (MIKTA), serta Sustainable Development Goals (SDGs) Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Naskah kesepakatan dapat berupa Records of Discussion (RoD), Diplomatic Notes, Joint Statement, Declaration, Joint Communique, Letter of Intent, Chairman's Note, Memorandum of Understanding, Exchange of Notes, Summary Record, Agreed Minutes, dan Treaty. Selama tahun 2016, Indonesia telah menyepakati 32 naskah kesepakatan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan dari target 78, sebagaimana yang dijelaskan pada tabel berikut: Tabel Capaian Sub IKU 1 SS-1.1.4 Tahun 2016 Sub IKU-1 SS-1.1.4 Jumlah naskah kesepakatan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan

Informasi Kinerja Jumlah naskah kesepakatan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan Target jumlah naskah kesepakatan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan Capaian

Jumlah 32 78

41,03%

Beberapa highlights dari naskah yang telah disepakati di antaranya adalah: 1. Memorandum of Understanding on the Cooperation in Upstream and Downstream of Oil, Gas, Refinery, and Petrochemicals between Indonesia and Iran (Bogor, 23 Februari 2016);


106


2016

2. MoU "Kerjasama mengenai Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan, Industri dan Energi Republik Korea" pada saat kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia ke Republik Korea; 3. MoU between National Standardization Agency of the Republic of Indonesia and the Bureau of Indian Standards of the Republic of India on Standardization Cooperation (New Delhi, 12 Desember 2016); 4. Protocol of the Fourth Session of the Joint Commission on Economic Cooperation antara Indonesia dan Hongaria yang ditandatangani pada tanggal 3 November 2016; 5. Persetujuan Kerja Sama Ekonomi dan Teknik RI – Uruguay di Jakarta, 11 Oktober 2016 oleh Menlu RI dan Menlu Uruguay Rodolfo Nin Novoa; 6. Kerja sama dengan Facebook, Google, Plug and Play, dan Twitter untuk membantu pemberdayaan UKM Indonesia, mendukung pengembangan ekonomi digital Indonesia dan melatih 100 ribu apps developer lokal. Kesepakatan dicapai di sela-sela kunjungan kerja Presiden RI ke San Fransisco dan Silicon Valley Amerika Serikat pada 16-17 Februari 2016;

Penandatanganan Kerjasama Ekonomi oleh Menlu RI dan Menlu Uruguay, Jakarta, 11 Oktober 2016

7. Declaration of Intent (DoI) between The Ministry of Energy and Mineral Resources of The Republic of Indonesia and The Federal Ministry of Economic Affairs and Energy of The Federal Republic of Germany on Clean and Renewable Energy, pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jerman, tanggal 17 - 18 April 2016. Dokumen dalam bidang ekonomi dan pembangunan merupakan upaya yang dihasilkan dari diplomasi ekonomi yang menjadi fokus pemerintahan presiden saat ini. Namun demikian, dalam mencapai kinerja Sub IKU 1 SS-1.1.4 tahun 2016 ini, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala khusus yaitu meskipun sudah digaungkan sebagai salah satu fokus dalam diplomasi, banyak pemangku kepentingan yang seringkali masih belum bergerak cepat dalam menangani isu-isu terkait bidang ekonomi, sehingga pembahasan sering terhambat, banyak draft kesepakatan yang pending dan belum dapat ditindaklanjuti dan sebagainya. Dapat juga dikatakan bahwa terdapat kesulitan dalam mengkoordinasikan antar kementerian dalam pembahasan kesepakatan karena adanya ego sektoral dan masalah teknis lainnya. Untuk mencapai lebih banyak kesepakatan dalam bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, kegiatan perumusan dokumen memerlukan koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan terkait.


107


2016

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri telah melakukan langkah-langkah efisiensi komunikasi dengan negara mitra dan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan nasional baik pada forum bilateral, regional maupun pada forum multilateral.

Analisis Sub IKU 2 SS-1.1.4: Jumlah Perwakilan RI di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang Memiliki Data Economic Intelligence Negara/Wilayah Akreditasi dan Sub IKU 3 SS-1.1.4: Jumlah Perwakilan RI di Kawasan Amerika dan Eropa yang Memiliki Data Economic Intelligence Negara/Wilayah Akreditasi Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Luar Negeri “Diplomasi Ekonomi yang Kuat” dengan pengukuran IKU “Indeks Diplomasi Ekonomi”, maka salah satu komponen kegiatan yang turut menjadi perhitungan dalam pengukuran indeks tersebut adalah penyusunan data economic intelligence oleh Perwakilan RI. Data Economic intelligence adalah informasi dan kajian hasil analisis di bidang ekonomi (perdagangan, keuangan, investasi, pariwisata, dan jasa) yang bersifat strategis bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap negara/wilayah akreditasi. Data economic intelligence disusun dan dimutakhirkan secara berkala setiap tahun. Pada tahun 2015, klaim capaian kinerja Kementerian Luar Negeri untuk sub IKU “jumlah Perwakilan RI yang memiliki data economic intelligence negara akreditasi/wilayah akreditasi” adalah sebesar 66 dari target 60 untuk wilayah Asia Pasifik Afrika dan 30 dari target 41 untuk wilayah Amerika Eropa. Namun demikian laporan data economic intelligence yang disampaikan Perwakilan di tahun 2015, masih tidak seragam dalam format penyajian data. Selain itu, laporan data economic intelligence yang disampaikan Perwakilan RI masih terfokus pada informasi tentang peluang perdagangan atau market intelligence, yang hanya mencakup aspek perdagangan dan belum memberikan informasi lengkap terkait dengan investasi dan pariwisata. Oleh karena itu, dokumen data economic intelligence yang disampaikan Perwakilan RI tersebut, belum dapat menggambarkan secara komprehensif peluang dan potensi kerja sama ekonomi yang tersedia, untuk selanjutnya dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan hubungan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara mitra. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri telah menyusun format dan cakupan data economic intelligence yang akan dijadikan panduan Perwakilan RI, dalam menginformasikan berbagai peluang dan potensi kerja sama ekonomi yang terdapat di negara akreditasi/wilayah kerja, dengan mengacu pada rumusan data economic intelligence yang terdapat dalam manual IKU Kementerian Luar Negeri dan format laporan market intelligence yang disusun Kementerian Perdagangan. Sejumlah komponen/elemen penting yang diperlukan dalam data economic intelligence antara lain gambaran umum ekonomi negara akreditasi/wilayah kerja, kebijakan ekonomi di negara akreditasi/wilayah kerja, kiat mengembangkan bisnis di negara akreditasi/wilayah kerja,


108


2016

prospek ekonomi dan bisnis di negara akreditasi/wilayah kerja, serta kontak informasi bisnis pihak-pihak terkait di negara akreditasi/wilayah kerja. Informasi yang disajikan dalam data economic intelligence Perwakilan tersebut nantinya akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait di Indonesia, baik pemerintah maupun swasta sebagai upaya untuk mendorong para pelaku bisnis Indonesia melakukan ekspansi pasar ke negara/wilayah akreditasi. Selain itu, data economic intelligence juga dapat digunakan sebagai rujukan informasi terkait potensi ekonomi maupun bisnis serta aturan kebijakan yang diterapkan di negara/wilayah akreditasi. Pada tahun 2016, terdapat 71 Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik Afrika yang menyusun data economic intelligence negara/wilayah akreditasi, dari target yang ditetapkan sebesar 60 Perwakilan RI. Dengan demikian capaian kinerja untuk sub IKU tersebut adalah sebesar 118,33%. Tabel Capaian Sub IKU 2 SS-1.1.4 Tahun 2016 SUB IKU-2 SS-1.1.4 Jumlah Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi

Informasi Kinerja Jumlah Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi Target Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi Capaian Batas Toleransi Capaian

Jumlah 71

60

118.33% 120%

Sementara itu, untuk Perwakilan RI di kawasan Amerika Eropa, pada periode yang sama, tercatat sebanyak 50 Perwakilan RI yang menyusun data economic intelligence negara/wilayah akreditasi dari target sebesar 41 Perwakilan RI. Dengan demikian klaim capaian kinerja untuk sub IKU dimaksud adalah sebesar 121,95%. Tabel Capaian Sub IKU 3 SS-1.1.4 Tahun 2016 SUB IKU-3 SS-1.1.4 Jumlah Perwakilan RI di kawasan Amerika dan Eropa yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi

Informasi Kinerja Jumlah Perwakilan RI di kawasan Amerika dan Eropa yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi Target Perwakilan RI di kawasan Amerika dan Eropa yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi Capaian Batas Toleransi Capaian

Jumlah 50

41

121.95% 120%

Secara keseluruhan, pada tahun 2016 jumlah Perwakilan RI yang telah menyusun data economic intelligence di kedua kawasan Asia Pasifik Afrika dan Amerika Eropa


109


2016

tercatat sebanyak 121 Perwakilan RI dari target 101 Perwakilan RI. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan klaim capaian kinerja untuk sub IKU dimaksud pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015, yakni dari 110% menjadi 118,33% untuk kawasan Asia Pasifik Afrika dan 73,17% menjadi 121,95% untuk kawasan Amerika Eropa. Secara total, klaim capaian pada IKU jumlah Perwakilan yang memiliki data economic intelligence meningkat dari 95,05% di tahun 2015 menjadi 119,80 % di tahun 2016. Dalam pencapaian target kinerja pada sub IKU-2 SS-1.1.4 dan sub IKU-3 SS-1.1.4, Perwakilan RI telah mampu menyusun data economic intelligence sesuai dengan format yang ditentukan. Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi khususnya bagi Perwakilan yang memiliki negara rangkapan cukup banyak, penyusunan data economic intelligence negara rangkapan belum dilakukan secara lengkap. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki dan adanya kesulitan untuk menjangkau negara rangkapan yang berada jauh dari negara akreditasi Perwakilan RI, sehingga data economic intelligence negara rangkapan masih belum dapat dipenuhi secara komprehensif. Di samping itu, perkembangan situasi politik dan keamanan di sejumlah negara/wilayah akreditasi yang belum kondusif, telah menyulitkan Perwakilan RI untuk melakukan pengumpulan data economic intelligence. Sementara itu, dari sisi Indonesia sendiri, perkembangan situasi politik dan keamanan yang belum kondusif tersebut turut mempengaruhi persepsi dan minat para pelaku usaha Indonesia untuk mengeksplorasi dan mengembangkan hubungan bisnis dengan negara-negara mitra dengan situasi negara yang belumkondusif tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri terus berupaya memperkuat kapasitas Perwakilan RI dalam menyusun data economic intelligence secara lebih komprehensif dan terus menyempurnakan sistem pendistribusian data economic intelligence kepada stakeholders yang memerlukan secara akurat dan tepat guna. Oleh karena itu, sebagai proyeksi ke depan, maka pada tahun 2017 Kementerian Luar Negeri akan semakin konsisten dalam menyempurnakan dan mempertajam penilaian bobot dan kualitas data economic intelligence yang disusun Perwakilan RI. Dalam kaitan tersebut, maka pada tahun 2017 akan dilakukan penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) untuk menentukan kriteria Perwakilan RI yang memenuhi IKU “Persentase pemenuhan komponen data economic intelligence yang dimiliki oleh Perwakilan RI”, sehingga proses penilaian dapat dilakukan secara terukur dan objektif. Selanjutnya, bagi Perwakilan RI dengan kondisi politik dan keamanan di negara akreditasi yang relatif belum kondusif, maupun Perwakilan RI yang merangkap beberapa negara, maka penyusunan data economic intelligence dapat disesuaikan komponennya dengan karakteristik dan kondisi negara akreditasi.

Analisis Sub IKU 4 SS-1.1.4: Persentase Bantuan Kerja Sama Teknik yang Memberikan Peluang Ekonomi Peluang ekonomi adalah potensi ekonomi yang dimiliki suatu negara yang mempunyai kemungkinan untuk dimanfaatkan Indonesia. Sedangkan, bantuan Kerja Sama


110


2016

Teknik (KST) dapat diartikan sebagai bantuan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan, lokakarya, pengiriman tenaga ahli, dan peralatan teknik lainnya yang diberikan oleh Indonesia. Peluang ekonomi yang dapat diidentifikasi melalui pemberian bantuan kerja sama teknik tidak dapat dirasakan dalam waktu dekat dan secara statistik, tidak dapat diukur berapa besar keuntungan ekonomis yang dapat diterima oleh Indonesia di dalam satu tahun anggaran. Hal ini mengingat bentuk bantuan kerja sama teknik melalui pelatihanpelatihan yang telah berhasil diselenggarakan tersebut hanya bersifat sebagai pembuka jalan yang efektif dan baru dapat terlihat hasilnya dalam jangka panjang. Beberapa pelatihan telah memberikan dampak positif untuk mendukung tumbuhnya peluang ekonomi, yaitu dengan membantu mempromosikan produk-produk dalam negeri, membuka peluang ekspor dan impor, dan memperluas jaringan stakeholders di dalam negeri ke luar negeri. Namun demikian, dibutuhkan tindak lanjut dari lembaga Negara terkait serta keinginan dari sektor swasta untuk menjajaki lebih jauh potensi ekonomi yang sudah berusaha dibuka. Bantuan kerja sama teknik yang diberikan Indonesia kepada negara-negara penerima prioritas utamanya tidak hanya berlandaskan aspek kepentingan ekonomi, namun juga aspek kepentingan politis dan historis. Oleh karena itu, mekanisme dalam mengukur apakah suatu kegiatan pelatihan bantuan kerja sama teknik dapat menghasilkan peluang ekonomi selama ini didasarkan pada penilaian pelaksana kegiatan. Selama tahun 2016, Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan 14 program peningkatan kapasitas dan dari seluruh program KST tersebut, 7 di antaranya memiliki potensi ekonomi, yaitu:

No 1.

2.

3.

Tabel Program Peningkatan Kapasitas yang Memiliki Potensi Ekonomi Kegiatan Waktu dan Potensi Ekonomi Kerjasama Tempat Teknik Entrepreneurship Jakarta, 29 Pelatihan tersebut membuka peluang ekspor-impor Boot Camp: Indonesia-Fiji yang hasil nyatanya sudah ada. Selain Februari International itu, pelatihan juga membuka jalan bagi salah satu 2016 s.d. 05 Workshop on korporasi usaha di dalam negeri (Ciputra Group) yang Maret 2016 Entrepreneurship memiliki keinginan untuk memasuki pasar Fiji. Salah for Asia Pacific satu peserta telah menyatakan keinginannya untuk Phase II 2016 memulai usaha tersebut. International Gambia dan Pelatihan tersebut merupakan media untuk Training on Indonesia mengenalkan dan mempromosikan alat-alat pertanian Agriculture (Lembang), produksi dalam negeri dan untuk merevitalisasi pusat Sector for African 20 Maret pelatihan pertanian dan ladang yang didirikan oleh Countries 2016 2016 s.d. 12 Pemerintah Indonesia agar lebih memberikan manfaat April 2016 sebagai penghubung (hub) ke pasar di Gambia dan negara-negara di sekitar kawasan Afrika Barat. Dispatch Expert Kingstown, Dari pelatihan tersebut, Pemerintah SVG dan peserta on Batik for St. SVG 04 April pelatihan menyatakan niatnya untuk mendapatkan Vincent and the 2016 s.d. 09 bahan dasar untuk membuat kain bermotif dari Grenadines (SVG) April 2016 Indonesia seperti pewarna, kain, canting, dan malam. 2016


111


4.

International Training on Coconut Product Development 2016

Manado, 27 Mei 2016 s.d. 03 Juni 2016

5.

International Workshop on Sustainable Marine Fishery Product Development for African Countries 2016 International Training on Tourism 2016

Banyuwangi, Bali, 21 Mei 2016 s.d. 31 Mei 2016

6.

7.

International Workshop on Protocol and Conference Management for MSG Secretariat and the Republic of Fiji 2016

Bali, Indonesia, 21 Aug 2016 s.d. 29 Aug 2016 Jakarta, 23 Oktober 2016 s.d. 29 Oktober 2016

2016

Indonesia ingin lebih mendapatkan suara di forum Asia Pacific Coconut Community (APCC) agar bisa memiliki kesempatan lebih besar dalam regulasi kelapa dunia. Selain itu, Indonesia ingin mengetahui produsenprodusen kelapa di kawasan Pasifik untuk mendapatkan informasi tentang negara-negara yang memiliki potensi untuk bekerja sama dalam pengembangan produk kelapa, mengingat saat ini Indonesia sebagai Negara penghasil kelapa terbesar di dunia masih kekurangan bahan baku. Melalui pelatihan tersebut, balai-balai perikanan di dalam negeri memiliki kesempatan untuk mengenalkan produk-produk bibit-bibit ikan unggulan serta alat-alat penangkap ikan tepat guna Indonesia seperti keramba dan bubu kepada negara-negara di kawasan Afrika Barat. Dalam pelatihan tersebut, UMKM di dalam negeri memiliki kesempatan untuk mempromosikan produkproduk industri kreatif dalam negeri. Dalam pelatihan tersebut, event organizer dalam negeri memilki kesempatan untuk mempromosikan jasa mereka kepada wakil dari negara-negara Pasifik.

Entrepreneurship Boot Camp: International Workshop on Entrepreneurship for Asia Pacific Phase II 2016, Jakarta,29 Februari 2016 s.d. 05 Maret 2016


112


2016

International Training on Coconut Product Development 2016, Manado, 27 Mei 2016 s.d. 03 Juni 2016

International Workshop on Protocol and Conference Management for MSG Secretariat and the Republic of Fiji 2016, Jakarta, 23 Oktober 2016 s.d. 29 Oktober 2016


113


2016

Berdasarkan data realisasi pelaksanaan program peningkatan kapasitas tersebut di atas, persentase bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi tahun 2016 mencapai 50% (dari total 14 pelatihan yang diselenggarakan di tahun 2016, tujuh di antaranya memiliki peluang ekonomi untuk lebih dijajaki). Tabel Capaian Sub IKU 4 SS-1.1.4 Tahun 2016 SUB IKU-4 SS-1.1.4 Persentase bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi

Informasi Kinerja Jumlah bantuan KST yang memberikan peluang ekonomi Jumlah seluruh kegiatan bantuan KST Realisasi Target Capaian

Jumlah 7

14 50% 50% 100%

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian realisasi bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi di tahun 2016 mengalami penurunan, yaitu dari 61,54% di tahun 2015 menjadi 50% di tahun ini. Namun demikian, capaian realisasi tersebut telah sesuai dengan target 2016. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan tindak lanjut dari langkah/proyeksi hasil evaluasi kinerja di tahun 2015. Untuk tahun anggaran 2017, beberapa kegiatan yang telah secara nyata menunjukkan peluang ekonomi yang riil di tahun 2016 akan memiliki program tindak lanjut untuk lebih membuka potensi ekonomi yang dimiliki. Beberapa kegiatan yang akan memiliki tindak lanjut di tahun anggaran 2017 adalah pelatihan kewirausahaan dan pelatihan pengembangan produk kelapa. Dalam pencapaian Indeks Sub IKU 4 SS-1.1.4, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala eksternal yang berasal dari kesulitan untuk mendapatkan peserta yang tepat. Perwakilan Indonesia di luar negeri sering menemukan kesulitan untuk mendapatkan peserta dikarenakan diseminasi informasi yang terhambat di negara setempat, terutama negara-negara di kawasan Afrika dan di kawasan Pasifik. Peserta yang diharapkan adalah mereka yang benar-benar membutuhkan keterampilan dan/atau yang memiliki akses dan kemampuan untuk menindaklanjuti keterampilan yang didapat di Indonesia. Pemilihan peserta yang tepat sasaran diharapkan dapat membantu stakeholders di dalam negeri untuk menindaklanjuti potensi kerja sama ekonomi. Untuk mengatasi kendala eksternal tersebut, Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan beberapa Kedutaan Besar Asing di Jakarta agar dapat membantu menyebarluaskan informasi penawaran pelatihan ke negara masing-masing. Koordinasi melalui permintaan resmi dan koordinasi melalui jalur informal telah dilakukan untuk mempercepat proses pencarian peserta serta untuk mendapatkan peserta yang tepat sasaran. Sebagai langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri akan berusaha mengoptimalkan koordinasi dengan Perwakilan Indonesia di luar negeri dengan persiapan Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

114


2016

yang baik. Kementerian Luar Negeri paling tidak sudah harus mengirimkan penawaran pelatihan minimal 2-3 bulan sebelum pelaksanaan pelatihan. Dengan demikian, Perwakilan Indonesia di luar negeri memiliki waktu untuk mencari peserta yang tepat.

Analisis Sub IKU 5 SS-1.1.4: Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia di Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Diterima di Forum-Forum di Tingkat Intra dan Antar Kawasan dan Multilateral Dalam melaksanakan diplomasi ekonomi, Indonesia berperan aktif dalam berbagai forum ekonomi dan pembangunan dalam lingkup intrakawasan, antarkawasan dan multilateral yang dihadiri oleh negara-negara guna membahas isu-isu ekonomi dan pembangunan termasuk ketahanan pangan dan energi, seperti dalam forum G20, WTO, APEC, ASEM, MIKTA dan sebagainya. Untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam forum-forum tersebut, telah disampaikan prakarsa dan rekomendasi Indonesia terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan. Dalam proses tersebut, selain menyampaikannya dalam forum, Indonesia juga perlu mengadakan pendekatan atau lobby kepada pihak-pihak terkait sehingga tujuan dapat tercapai. Prakarsa/rekomendasi Indonesia yang telah tercatat, dicantumkan dan disepakati dalam dokumen sidang/pertemuan merupakan salah satu bentuk capaian diplomasi ekonomi Indonesia. Pada tahun 2016, terdapat sejumlah pertemuan-pertemuan puncak di bidang ekonomi dan pembangunan yang dihadiri oleh Indonesia. Secara umum, sebagian besar posisi Pemri yang disampaikan pada sidang internasional tekait isu ekonomi dan pembangunan telah berhasil diterima. Keberhasilan tersebut dituangkan di antaranya dalam bentuk deklarasi, resolusi, posisi keketuaan, inisiatif dan prakarsa pada berbagai forum multilateral, antara lain: 1. KTT G20 Hangzhou 2016 dan 4Is (Innovation, Invigorated, Interconnected and Inclusive) Untuk menyuarakan kepentingan Indonesia kepada para G20 Leaders, pada KTT Hangzhou di Tiongkok tanggal 4-5 September 2016, Presiden RI menyampaikan bahwa negara – negara G20 perlu meningkatkan koordinasi dan mendorong komitmen global, dengan mensinergikan kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural, termasuk diantaranya meningkatkan kerja sama perpajakan internasional yang adil dan transparan.

Konferensi Tingkat Tinggi G20, Hangzhou, RRT, 4-5 September 2016


115


2016

Hal tersebut diharapkan agar G20 dapat berperan lebih aktif lagi dalam mempercepat perbaikan pertumbuhan ekonomi dan mencari alternatif kunci pertumbuhan dengan mendorong inovasi dan reformasi struktur keuangan pada jangka panjang serta melakukan koherensi agenda G20 dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan terkait 2030 dan Addis Ababa Action Agenda tentang Financing For Development.

2. Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-71 yang digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Jumat, 23 September 2016 Pada SMU PBB ke-71, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pidato pada sesi Debat Umum yang antara lain menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). SDGs sendiri merupakan kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) yang telah habis masa berlakunya tahun 2015 lalu. Target pencapaian SDGs adalah tahun 2030 sehingga kerap juga disebut sebagai Agenda Pembangunan 2030. Implementasi Agenda 2030 harus didukung oleh kemitraan global yang kuat, suatu kemitraan yang mampu membuat perbedaan transformatif dalam upaya memajukan pembangunan.

3. G7

Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-71, New York, Amerika Serikat, 23 September 2016

Pada tahun 2016, Indonesia telah diundang pada pertemuan KTT G7 Outreach pada tanggal 26 Mei di Ise Shima, Perfektur Mie, Jepang untuk membahas kualitas pembangunan ekonomi dengan infrastruktur yang berkualitas dan juga mengedepankan pentingnya rule of law dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa untuk menjamin stabilitas dan keamanan kawasan. Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan merupakan faktor penunjang pertumbuhan ekonomi, terutama di kawasan Asia. Dengan adanya ketegangan dan konflik saat ini di berbagai wilayah, kiranya hal tersebut tidak diselesaikan dengan cara kekerasan atau pendekatan militer yang akan menyebabkan aksi-aksi ekstrimisme dan krisis kemanusiaan. Presiden RI menegaskan agar seluruh negara tanpa terkecuali menghormati dan menaati hukum intenasional.


116


2016

Pertemuan KTT G7 Outreach di Ise Shima, Perfektur Mie, Jepang, 26 Mei 2016

Keterlibatan Indonesia pada pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 Outreach menunjukkan pengakuan dunia internasional akan peran penting Indonesia sebagai bridge builder dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi global. 4. Fasilitasi Perdagangan melalui forum WTO Pada tahun 2016 telah disepakati Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (Trade Facilitation Agreement) pada Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (KTM WTO) di Bali. Kesepakatan ini dapat memperlancar proses clearance dan pembebasan (release) barang di pelabuhan serta memotong biaya produksi hingga 15%, sehingga produk Indonesia dapat diperdagangkan pada harga yang kompetitif di pasar negara mitra. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia dan tambahan akses pasar ke negara mitra hingga 10%. Perjanjian Fasilitasi Perdagangan saat ini tengah dalam proses ratifikasi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 5. Pengamanan Akses Pasar Produk Indonesia ke Negara Mitra melalui Forum Dispute Settlement Body (DSB) WTO Indonesia telah menggugat pengenaan bea masuk anti dumping Uni Eropa atas produk fatty alcohol asal Indonesia guna mengamankan akses pasar produk tersebut di pasar Uni Eropa senilai hampir USD 80 juta. Panel DSB WTO memenangkan gugatan Indonesia.


117


2016

Selain hal tersebut, saat ini Indonesia juga tengah mempertahankan kebijakan pengenaan bea imbalan (safeguard) atas produk baja lantaian di DSB WTO guna melindungi pangsa pasar dalam negeri untuk produk baja lantaian dari lonjakan impor produk sejenis dari Vietnam dan Chinese Taipei. Dapat disampaikan bahwa nilai impor baja dari Vietnam dan Chinese Taipei ke Indonesia senilai USD 275 juta. Indonesia juga menggunakan forum DSB WTO untuk menggugat kebijakan anti-dumping UE atas produk biodiesel Indonesia di UE. Gugatan tersebut ditempuh guna mengamankan akses pasar produk biodiesel Indonesia senilai USD 1,065 milyar di Uni Eropa.

Delegasi Indonesia pada Forum DSB WTO

Indonesia mendukung upaya meningkatkan perdagangan, investasi dan konektivitas sebagai kunci pertumbuhan ekonomi, dengan didukung kebijakan yang terbuka dan inklusif. Dalam pertemuan KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ke24 yang berlangsung di Lima, Peru, 19 – 20 November 2016. Capaian Indonesia dalam forum APEC 2016 adalah diterimanya inisiatif “Strategic Framework on Rural-Urban Development to Strengthen Food Security And Quality Growth” yang diusung Indonesia bersama Peru dan Korea. Inisiatif ini terkait kerja sama membangun daerah pedesaan dan perkotaan secara bersinergi dan holistik dalam konteks meningkatkan ketahanan pangan serta mendorong pembangunan inklusif.

Wakil Presiden RI menghadiri pertemuan KTT APEC ke-24 yang berlangsung di Lima, Peru, 19 – 20 November 2016 Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

118


2016

Indonesia juga telah menyampaikan beberapa elemen untuk dimasukkan dalam Scoping Paper Indonesia – EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) dalam Pertemuan Scoping Paper 2016 pada tanggal 4-5 April 2016 di Brussel. Scoping paper merupakan dokumen awal yang menjadi panduan perundingan CEPA dan menandai mulainya perundingan I-EU CEPA tersebut. Elemen-elemen yang dibahas dalam perundingan antara lain trade in goods, custom, and trade facilitation, technical barriers to trade (TBT), SPS, Services, Investment, IPR, Competition Policy, Public Procurement, dan Trade and Sustainable Development. Selain itu, dalam kegiatan Kunjungan Presiden RI ke Uni Eropa, pada tanggal 21 April 2016 di Brussel, Indonesia telah menyampaikan harapannya agar Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) License dapat segera dijalankan dan agar Uni Eropa segera konsisten mencegah masuknya produk kayu ke Uni Eropa dengan penerapan EU Timber Regulation (EUTR) secara penuh. Pemberlakuan FLEGT License untuk produk kayu Indonesia ke pasar Uni Eropa membuat produk kayu Indonesia tidak perlu melewati hambatan non-tariff due dilligence untuk masuk ke pasar Eropa. Selain itu, penerapan EUTR secara penuh dapat membuat seluruh negara anggota Uni Eropa hanya mengimpor produk kayu legal Pertemuan Bilateral Menlu RI dengan dari negara-negara mitra dagangnya. Vice-President of EU Commission,

Selanjutnya dalam pertemuan Brussels, Belgia 28-29 Nov 2016 bilateral Menlu RI dengan Komisioner Perdagangan Uni Eropa pada tanggal 28-29 November 2016 di Brussels, Indonesia menyampaikan bahwa kelapa sawit Indonesia mendapat tekanan di Eropa dengan berbagai tuduhan dalam bentuk kampanye hitam dan no palm oil label. Indonesia mengusulkan kerja sama untuk pengakuan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di Uni Eropa seperti yang telah dilakukan dengan produk kayu FLEGT License. Kerja sama penguatan ISPO dan tata kelola minyak sawit berkelanjutan dapat memperluas keberterimaan produk minyak sawit Indonesia oleh pasar Uni Eropa. Penguatan ISPO dengan belajar dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) akan memperkaya upaya tata kelola sawit berkelanjutan Indonesia. Dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia, selain berperan aktif pada berbagai forum multilateral, Kementerian Luar Negeri juga terus berinovasi untuk mendorong kepemimpinan Indonesia pada berbagai forum ekonomi dan pembangunan internasional. Kepemimpinan Indonesia pada forum-forum ekonomi dan pembangunan internasional sepanjang tahun 2016 dapat dilihat antara lain:


119


2016

1. Tuan rumah konferensi internasional The Third Preparatory Committe (Prepcom) for Habitat III yang diselenggarakan di Kota Surabaya, Jawa Timur, 25-27 Juli 2016. Pembahasan Prepcom 3 for Habitat III di Indonesia antara lain difokuskan untuk membawa suara dari negara-negara kepulauan yang rentan terdampak perubahan iklim. Pengembangan konsep pemukiman dan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 di Indonesia telah mencakup isu perlindungan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, pengurangan resiko bencana, dan pengembangan kapasitas. Berdasarkan hasil pertemuan Prepcom 3 for Habitat III di Surabaya, Juli 2016, menghasilkan draft New Urban Agenda. Secara garis besar, Indonesia menekankan bahwa perumusan New Urban Agenda harus sejalan dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, memiliki fokus terhadap Wakil Presiden Jusuf Kalla Surabaya pada Konferensi internasional The Third Preparatory hubungan perkotaan dan pedesaan Committe (Prepcom) for Habitat III, Surabaya, 25-27 (urban-rural linkages) untuk Juli 2016 menciptakan kondisi kehidupan yang manusiawi dan berkelanjutan di wilayah pedesaan dan perkotaan, serta menggarisbawahi pendekatan people-centered untuk mengatasi masalah perkotaan dan memperhatikan keanekaragaman kondisi sosial-budaya. 2. Tuan rumah World Islamic Economic Forum Indonesia telah menjadi tuan rumah pertemuan World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-12, pada tanggal 2-4 Agustus 2016 di Jakarta. WIEF ke-12 bertujuan untuk mempromosikan dunia Muslim dan sistem perekonomian Islam untuk berkontribusi pada kelangsungan perekonomian, keuangan dan perdagangan global.

World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-12, Jakarta, 2-4 Agustus 2016

Pertemuan WIEF telah memperkuat jejaring (network) dan membangun aliansi strategis antara pemerintah dan dunia usaha melalui pertukaran ide, informasi dan pengetahuan berbasis Islam. WIEF ke-12 juga telah menjadi


120


2016

ajang untuk mengedepankan dialog dan membangun kerja sama kalangan pengusaha Muslim dan juga non-Muslim, serta menjadi forum bagi para investor, ekonom, pejabat pemerintah dan perusahaan untuk menggali prospek investasi di Indonesia. Selama tahun 2016, prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan yang diterima telah terealisasi 75,70% di forum-forum di tingkat intra dan antar kawasan dan multilateral, sebagaimana tabel berikut: Tabel Capaian Sub IKU 5 SS-1.1.4 Tahun 2016 Sub IKU-5 SS-1.1.4 Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan yang diterima di forum-forum di tingkat intra dan antar kawasan dan multilateral

Informasi Kinerja Prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan yang diterima di forum-forum intra dan antar kawasan dan multilateral Prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan yang diusulkan di forum-forum intra dan antar kawasan dan multilateral Realisasi Target Capaian Batas Toleransi Capaian

Jumlah 162

214

75,70% 75% 100,93% 120%

Hal-hal atau kendala yang dihadapi dan mempengaruhi kinerja IKU-5 SS-1.1.4 antara lain: ada tidaknya political will negara-negara anggota untuk mencapai kesepakatan di bidang ekonomi dan pembangunan di berbagai forum internasional, dan tingkat koordinasi dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri untuk merumuskan satu posisi di bidang pembangunan dan ekonomi yang akan disampaikan pada berbagai forum internasional. Selain itu, terkait upaya menghasilkan naskah kesepakatan multilateral, Kementerian Luar Negeri terkadang menghadapi kendala dengan banyaknya jumlah negara yang terlibat dalam suatu forum multilateral sehingga terdapat perbedaan kepentingan negara-negara dalam proses pembuatan kesepakatan pada tingkat multilateral dan juga perbedaan kepentingan di antara para pemangku kepentingan dalam negeri, sehingga proses pembahasan kesepakatan memakan waktu lama. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka dilakukan upaya peningkatan peran Indonesia sebagai bridge builder antara negara maju dan berkembang, sehingga berbagai kesepakatan di bidang ekonomi, perdagangan, dan pembangunan dapat tercapai. Langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri akan terus meningkatkan peran aktifnya sebagai bridge builder antara negara maju dan berkembang dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berimbang sekaligus mencapai kepentingan nasional. Kementerian Luar Negeri juga akan terus meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam negeri dalam mencapai suara/posisi yang satu di berbagai forum internasional yang membahas isu ekonomi dan pembangunan.


121


2016

Analisis Sub IKU-6 SS-1.1.4: Jumlah Promosi Trade, Tourism Investment (TTI) Sebagai salah satu bentuk diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri secara aktif melaksanakan program promosi Trade, Tourism Investment (TTI). Promosi TTI Indonesia dilaksanakan di negara mitra untuk mendorong peningkatan perdagangan, investasi asing dan wisatawan asing, juga dilaksanakan di Indonesia untuk mempromosikan akses dan peluang pasar di negara mitra. Kegiatan promosi TTI dilaksanakan bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait di negara mitra. Selama tahun 2016 pertemuan dan perundingan Economic Partnership Agreement telah dilakukan, antara lain: Perundingan Putaran ke-10 IE-CEPA (Indonesia-European Free Trade Association - Comprehensive Economic Partnership Agreement). Diplomasi ekonomi Indonesia pada tahun 2016 juga terus memanfaatkan peluang pasar non tradisional baik di Pasifik Selatan, Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur maupun Amerika Selatan dan Karibia. Di bidang investasi, Kementerian Luar Negeri mendorong berbagai upaya untuk menarik investasi asing dan mendorong investasi Indonesia di beberapa negara melalui prioritas investasi pada pembangunan infrastruktur maritim, jalan raya, energi, dan ketahanan pangan. Badan Koordinasi Penanaman Modal juga telah mendirikan “One Stop Services” untuk mempercepat proses perizinan dan prosedur investasi. Di bidang pariwisata, upaya meningkatkan wisatawan asing ke Indonesia dilakukan dengan memberikan fasilitas bebas visa kunjungan singkat untuk 75 negara. Pemberian visa ini akan terus dikaji sesuai kebutuhan. Penyalahgunaan bebas visa akan ditindak tegas, sebagaimana dilakukan oleh negara lain. Tabel Capaian Sub IKU 6 SS-1.1.4 Tahun 2016 SUB IKU-6 SS-1.1.4 Jumlah promosi Trade, Tourism Investment (TTI)

Informasi Kinerja Jumlah promosi Trade, Tourism Investment (TTI) Target promosi TTI Capaian

Jumlah 44 44 100%

Beberapa promosi TTI yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri di antaranya adalah: 1. Indonesia Business Summit 2016 oleh Dubes RI dengan partisipasi 150 pengusaha Indonesia dan 370 pengusaha Australia, Perth, 11 November 2016; 2. Forum Interaktif Penguatan Diplomasi Ekonomi di Kawasan Asia Selatan dan Tengah : Prospek Peningkatan Perdagangan di bidang Tekstil dan Garmen, Solo 19 Mei 2016; 3. Vietnam Expo 2016 dimana Indonesia menjadi country of honour dan 66 pengusaha Indonesia berpartisipasi pada pameran tersebut, Ho Chi Minh City, 30 November 2016; 4. Partisipasi dalam Pameran ASIA-IO di Antananarivo, Madagaskar, tanggal 16- 22 Maret 2016; Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

122


2016

5. Penyelenggaraan Indonesia – Oman Business Forum, Jakarta dan Bandung, 27-13 Juli 2016; 6. Partisipasi Indonesia pada World Travel Market Latin America di Sao Paulo tanggal 2931 Maret 2016; 7. Pameran The 28th Annual Specialty Coffee Association of America 2016 (SCAA) tanggal 12 s/d 19 April 2016 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat; 8. Partisipasi aktif pada Energy and Infrastructure Summit di Calgary-Kanada (23 November 2016); 9. Promosi industri strategis nasional di Panama dan Meksiko pada 18 dan 22 November 2016; 10. Promosi Indonesia pada International Food Expo di Herning, Denmark tanggal 6-8 Maret 2016.

Indonesia Business Summit 2016 oleh Dubes RI dengan partisipasi 150 pengusaha Indonesia dan 370 pengusaha Australia, Perth, 11 November 2016

Partisipasi Indonesia pada The 28th Annual Specialty Coffee Association of America 2016 (SCAA) pada tanggal 12 - 19 April 2016 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat telah mendorong peningkatan ekspor kopi Indonesia. Melalui kegiatan ini, Indonesia berhasil membukukan transaksi penjualan langsung sebesar Rp 160 juta ditambah komitmen ekspor kopi Indonesia ke Amerika Serikat senilai USD 35 juta atau sebesar Rp 470,55 milyar untuk pengiriman 392 kontainer selama satu tahun. Dalam upaya membuka pasar prospektif potensial di wilayah Amerika Selatan dan Karibia, Indonesia telah berpartisipasi dalam Pameran Pariwisata 5th Feria Internacional de Viajes y Vacaciones 2016 (VYVA 2016), yang diadakan tanggal 12-14 November 2016 di Santiago, Chile. VYVA merupakan pameran pariwisata tahunan terbesar di Chile ini diikuti oleh Jerman, Perancis, Spanyol, Inggris, Australia, Brasil, Kolombia, Argentina, Uruguay, Panama, El Salvador, dan Peru. Beberapa perusahaan yang ikut berpartisipasi dalam pameran tersebut antara lain CV. Duta Java Tea Industry (produsen Teh 2 Tang), Gran Komodo Tour dan Santa Bali Tour (tour operator), PT. Java Deco/Jedok (home/hotel decoration), dan UKM Herbal Drink Rumpun Padi Wonosobo. CV Duta Java Tea Industry Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

123


2016

secara langsung menemui sekitar 16 pengusaha importir teh yang dijadwalkan KBRI dan ITPC Santiago (Tea House, Tea Café, Supermarket, Perhotelan, dan Mall) di Santiago, Chile. Sebagai tindak lanjut salah satu tour operator Chile (Macrotour) telah menjual paket pariwisata Indonesia selama 8 hari bekerjasama dengan tour operator dan hotel di Indonesia. Pada tahun 2016, guna mendorong investasi dari kawasan Eropa Barat, KBRI Roma kembali menyelenggarakan Indonesia Investment Day II yang diselenggarakan di Milan, Italia, pada tanggal 26 Oktober 2016. Kegiatan ini ditujukan sebagai promosi investasi yang berkelanjutan sekaligus untuk menjaga momentum peningkatan nilai dan jumlah investasi dari Italia ke Indonesia. Indonesia Investment Day II kembali diselenggarakan menyusul kesuksesan Indonesia Investment Day I yang diselenggarakan pada tahun 2015 yang telah berhasil meningkatkan investasi dari Italia yang pada tahun 2014 sebesar USD 63 juta menjadi USD 104 juta pada tahun 2015. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Warsawa serta didukung oleh Kementerian Pariwisata, Pemerintah Daerah Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara, serta Association of Tour and Travels Indonesia (ASITA) Jakarta dan Bali telah menyelenggarakan kegiatan familiarization trip tour operator Polandia ke beberapa daerah unggulan wisata Indonesia, pada bulan April dan Oktober 2016. Upaya tersebut telah membuahkan hasil dengan dibukanya paket wisata Warsawa-Denpasar sejak bulan Juni tahun 2016 dengan menggunakan chartered flight Boeing 787 (dreamliner) berkapasitas 260 penumpang milik Polish Airlines, Polandia. Pesawat tersebut secara rutin hingga Maret tahun 2017 melakukan penerbangan Warsawa-Denpasar-Warsawa dengan mengangkut penumpang wisatawan mancanegara asal Polandia dan beberapa negara di sekitarnya ke Denpasar, Indonesia, dengan frekuensi 20 kali penerbangan hingga Maret 2017. Dalam pencapaian Indeks IKU-6 SS-1.1.4, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala diantaranya adalah masih kurang sinergisnya hubungan dengan kementerian teknis yang merupakan kementerian pelaksana sebagai mitra Kementerian Luar Negeri dalam rangka menarik investasi asing, wisatawan, dan perdagangan. Kementerian Luar Negeri terkadang juga mengalami kesulitan dalam mengawal tindak lanjut dari hasil promosi TTI tersebut. Hambatan lain yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan TTI pada umumnya adalah sulitnya menarik minat pengusaha khususnya jika program dilakukan di wilayah yang terletak cukup jauh secara geografis, serta dalam hal pembiayaan keterlibatan pengusaha dan pengiriman sampel produk. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka Kementerian Luar Negeri telah melakukan pertemuan koordinasi secara reguler dengan kementerian/lembaga untuk menyelaraskan kegiatan promosi TTI, sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Kementerian Luar Negeri juga akan terus berupaya melakukan kegiatan penggalangan untuk menarik minat pelaku usaha Indonesia melakukan promosi produk unggulan dan tujuan wisata Indonesia ke negara-negara mitra, serta juga berupaya mendorong kunjungan bisnis pelaku usaha dari negara mitra untuk bertemu bisnis pada pameran atau forum bisnis di Indonesia.


124


2016

Sebagai solusi ke depan, Kementerian Luar Negeri akan melakukan penguatan mekanisme koordinasi dengan kementerian teknis, serta meningkatkan peran market intelligence dan research untuk mengidentifikasi pasar dan produk yang potensial. Untuk proyeksi ke depan, Kementerian Luar Negeri diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dengan kementerian/lembaga teknis untuk menembus pasar prospektif di kawasan Amerika Latin, Eropa Tengah dan Timur, mendatangkan investasi asing, serta mendatangkan wisawatan asing ke Indonesia.


125



2016

Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI dan Diaspora yang Prima

Memasuki tahun kedua Kabinet Kerja, penanganan isu Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri masih kental dengan sifatnya yang dinamis, unpredictable, dan challenging. Hal tersebut membutuhkan langkahlangkah strategis yang dinamis dan inovatif dengan tetap mempertimbangkan prinsip efektif, efisien dan tepat secara substansi, politis, dan administratif. Kasus-kasus besar yang terjadi di tahun 2016, yang cukup tak terduga namun cukup menyita perhatian pemerintah dan publik secara luas, antara lain kasus penyanderaan Anak Buah Kapal (ABK) WNI di Filipina, serta kasus WNI yang menggunakan paspor Filipina untuk menunaikan ibadah haji. Di samping itu, kasus Foreign Terorist Fighters (FTF) yang melibatkan WNI, juga memberi tantangan tersendiri dalam penanganan isu perlindungan WNI dan BHI di tahun 2016 ini. Semangat untuk menghadirkan kembali negara untuk melindungi WNI, sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita, dapat dilihat dan dirasakan bersama oleh pemerintah maupun masyarakat. Keputusan untuk menempatkan isu perlindungan WNI sebagai salah satu program prioritas baik di tingkat nasional maupun Kementerian Luar Negeri menjadi semakin jelas apabila kita melihat rangkaian peristiwa terkait perlindungan WNI di luar negeri yang terjadi di tahun 2016, peran dan langkah yang telah dilakukan oleh para pemangku kepentingan, serta hasil yang dirasakan oleh bangsa Indonesia secara luas. Selama tahun 2016, realisasi indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora berada pada angka 84,32, yakni di atas target yang ditetapkan yaitu sebesar 74,69. Capaian yang dapat dicatat antara lain: pembebasan 25 orang sandera WNI, penyelesaian 558 kasus TPPO, pemulangan 283 WNI yang menggunakan paspor Filipina untuk melaksanakan ibadah haji, pembebasan 4 orang sandera dari Somalia, serta pengupayaan hak finansial WNI sebesar Rp. 84.344.096.408,46.

Acara Serah Terima 3 Orang ABK, 7 Oktober 2016 Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

126


2016

Sistem kelembagaan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri dan diplomasi perlindungan WNI dan BHI di luar negeri juga memiliki peran penting. Sistem kelembagaan perlindungan WNI dan BHI merupakan suatu rangkaian kesatuan pengelolaan faktor-faktor yang mendukung efektifitas penanganan isu perlindungan, yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan instrumen hukum yang lebih kondusif, penyempurnaan prosedur pelayanan perlindungan, penguatan sinergitas antar instansi Pusat dan Perwakilan RI serta pemenuhan standar administrasi yang akuntabel. dalam pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora. Dengan penguatan sistem kelembagaan internal yang kuat serta koordinasi yang intensif antara para pemangku kepentingan serta diplomasi yang dilakukan antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara setempat, kasus-kasus yang ditangani dapat terselesaikan secara lebih efektif. Sebagai contoh penanganan kasus penyanderaan pada tahun-tahun sebelumnya memakan waktu yang cukup lama (seperti halnya kasus 5 sandera di Somalia yang muncul sejak tahun 2011), di tahun 2016 ini dapat diselesaikan hanya dalam kurun waktu rata-rata 3-4 bulan. Begitu pula dalam penyelesaian kasus ABK WNI dan kasus WNI lainnya yang terancam hukuman mati. Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI dan diaspora yang prima”sebagai Sasaran Strategis 1.1.5 (SS-1.1.5) diukur dengan Indikator Kinerja Utama yaitu “Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora” dengan 3 (tiga) Sub IKU yang mana masing-masing Sub IKU tersebut diukur melalui beberapa komponen. Pada tahun 2016, IKU SS-1.1.5 ditargetkan 74,69 dengan realisasi sebesar 84,32 dan capaian sebesar 112,89% (batas toleransi capaian 120%), sebagai berikut: Tabel Capaian SS-1.1.5 Tahun 2016 No 1 2 3

Sub IKU Indeks penyelesaian kasus WNI dan BHI di luar negeri. (Sub IKU-1) Indeks sistem kelembagaan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri. (Sub IKU-2) Indeks diplomasi perlindungan WNI dan BHI di luar negeri. (Sub IKU-3)

65

Realisasi 2016 88,62

Realisasi Pembobotan 57,60

20

58.58

11,72

15

100

15

Realisasi Target Capaian Batas Toleransi

84,32 74,69 112,89% 120%

Bobot

Pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut: 1.

Tingginya tingkat penyelesaian kasus-kasus khusus yang diselesaikan dalam rentang waktu cukup singkat sepanjang tahun 2016 seperti kasus pembebasan sandera WNI dan pemulangan WNI yang menggunakan paspor Filipina untuk menunaikan ibadah haji berkontribusi besar terhadap tingkat capaian kinerja Sub IKU 1. Pencapaian tersebut didukung oleh koordinasi dan kerja sama yang kondusif antara pemangku kepentingan di dalam negeri, serta upaya diplomasi yang baik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Filipina. Dalam penyelesaian kasus


127


2016

tersebut, dapat dikatakan bahwa seluruh elemen berpartisipasi aktif, termasuk kementerian/lembaga terkait, pihak swasta, media, pemerintah daerah, LSM, tokoh masyarakat, dan pihak keluarga dari korban penyanderaan; 2.

Selain itu, capaian komponen terkait pejabat/staf yang memiliki sertifikat pelatihan terkait penanganan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yang jauh melebihi target juga turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat capaian kinerja indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri;

3.

Pada Sub IKU 3, seluruh rekomendasi Kementerian Luar Negeri diterima dalam setiap pembahasan kebijakan/regulasi nasional dan forum perundingan internasional terkait isu perlindungan WNI/BHI juga turut berkontribusi dalam capaian kinerja indeks dimaksud. Selain itu, kegiatan Public Awareness Campaign yang bertujuan untuk meningkatkan ownership isu perlindungan pada pemangku kepentingan juga turut berkontribusi dalam capaian kinerja indeks dimaksud. Tingkat ownership yang tinggi ini dapat terlihat antara lain dengan partisipasi semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung langkah-langkah pencegahan, deteksi dini dan tanggap cepat dalam penanganan isu perlindungan WNI dan BHI.

Dalam pencapaian kinerja SS-1.1.5, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala eksternal diantaranya: 1.

Tidak berimbangnya dinamika kasus yang muncul dengan penyiapan instrumen regulasi dan penegakan hukum baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Jenis dan bentuk tindak pidana lintas negara termasuk ancaman kejahatan Foreign Terrorist Fighters (FTF), pemalsuan dokumen paspor, tindak pidana perdagangan orang, dsb semakin meningkat dan beragam. Hal ini menjadi kendala utama dalam penanganan isu perlindungan WNI dan BHI, baik untuk WNI sebagai korban maupun pelaku dari tindak pidana tersebut. Sementara di sisi lain, peraturan untuk pencegahan dan penanggulangan tindak pidana tersebut, serta langkahlangkah penegakan hukum, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional belum efektif;

2.

Fenomena semakin tingginya arus migrasi WNI dari dan ke luar negeri merupakan sebuah keniscayaan dari kemajuan teknologi dan informasi serta arus globalisasi. Tingginya arus migrasi tersebut tidak hanya memiliki ramifikasi terhadap bentuk tindak pidana yang dapat muncul pada setiap tahapan proses kegiatan migrasi tersebut, akan tetapi juga memberikan tantangan bagi Pemerintah Indonesia secara umum, terkait dengan pendataan dan identifikasi keberadaan WNI di luar negeri, serta upaya-upaya pencegahan, deteksi dini dan tanggap cepat;

3.

Kejadian force majors yang disebabkan karena bencana alam maupun sebagai akibat dari perkembangan situasi politik di suatu negara maupun perkembangan politik global yang semakin dinamis merupakan salah satu faktor utama yang sulit untuk dikendalikan dan diantisipasi oleh Pemerintah RI. Peristiwa dan kejadian force major tersebut dalam kondisi apa pun tidak dapat dijadikan alasan untuk menafikan


128


2016

kewajiban pemerintah dalam mengupayakan keselamatan jiwa WNI di tempat munculnya peristiwa tersebut. Sebaliknya, peristiwa yang muncul secara tiba-tiba tersebut menuntut langkah-langkah strategis yang cepat, terukur dan tepat secara substansi, politis dan administratif; 4.

Belum ada road map di tingkat nasional yang secara komprehensif mengatur tugas pokok dan kewenangan masing-masing kementerian/lembaga dalam penanganan isu-isu strategis di bidang perlindungan WNI dan BHI. Regulasi dan kebijakan yang ada saat ini cenderung bersifat sektoral antara satu kementerian dengan yang lainnya. Hal ini memicu terjadinya tumpang tindih kewenangan dan kebijakan yang berakibat pada kerancuan dan ketidakefektifan langkah-langkah penanganan kasus WNI dan BHI;

5.

Minimnya regulasi/perundang-undangan dan komitmen negara penerima untuk melindungi tenaga kerja asing terutama sektor domestik; dan

6.

Masih lemahnya koordinasi dan kerja sama antara instansi dan pemangku kepentingan terkait dalam penanganan kasus WNI di luar negeri.

Dari sisi internal Kementerian Luar Negeri, di bidang perlindungan WNI dan BHI terdapat beberapa kendala sebagai berikut: 1.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai dibandingkan dengan tingkat intensitas dan kompleksitas kasus yang ditangani. Selain itu, belum terpenuhinya kapasitas, spesialisasi/kemampuan khusus Pejabat/Staf di tingkat Pusat maupun Perwakilan RI yang bertugas pada unit pelayanan dan penanganan Perlindungan WNI dan BHI;

2.

Diperlukan aturan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa yang secara khusus dapat mengakomodir kebutuhan penanganan kasus secara cepat dan tepat. Sebagai contoh pengadaan jasa konsultan hukum/pengacara untuk pendampingan penanganan kasus WNI yang pada umumnya membutuhkan kontrak yang melewati tahun anggaran, mengingat proses pengadilan yang membutuhkan waktu yang panjang. Sementara apabila mengikuti aturan pengadaaan yang ada, kontrak pengacara tidak dapat melewati tahun anggaran, dan setiap tahunnya harus dilakukan seleksi umum. Hal ini dipandang kurang efektif dan tidak terdapat jaminan bahwa pengacara yang sama yang akan ditunjuk dari proses seleksi umum tersebut, sehingga akan mengganggu kontinuitas penanganan kasus. Selain itu, proses seleksi umum yang memakan waktu cukup lama dipandang tidak efektif khususnya bagi Perwakilan RI yang memiliki jumlah dan variasi kasus yang cukup tinggi. Dari aturan pengadaan yang ada saat ini, pengecualian untuk dapat dilakukannya penunjukan langsung harus memenuhi pra syarat, antara lain sifatnya yang darurat, tidak dapat ditunda, dan belum terencana. Sementara untuk penanganan kasus yang memang sifatnya darurat, seperti penanganan evakuasi WNI akibat konflik politik ataupun bencana alam, belum ada rujukan peraturan yang jelas tentang siapa yang berwenang untuk menetapkan


129


2016

kondisi darurat di luar negeri, karena peraturan nasional mengenai kondisi darurat terkait dengan kondisi darurat yang terjadi di dalam negeri; 3.

Beberapa aturan dan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 04 tahun 2008 mengenai Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, dengan kebutuhan serta dinamika kasus yang berkembang saat ini dinilai sudah tidak relevan. Peraturan Menteri Luar Negeri memberikan pengecualian hanya pada Perwakilan RI yang sudah ditetapkan sebagai Perwakilan Pelayanan Warga. Sementara pada kenyataannya, kondisi-kondisi penanganan kasus yang dihadapi oleh Perwakilan Pelayanan Warga juga dialami oleh Perwakilan RI lainnya; dan

4.

IKU perlindungan WNI dan BHI di tingkat Pusat dan Perwakilan RI belum selaras. Saat ini hasil capaian di bidang Perlindungan WNI dan BHI, baik yang dilakukan di Pusat maupun Perwakilan RI, dicatat sebagai capaian kinerja oleh Pusat. Sementara itu, Perwakilan tidak dapat menyatakan hal tersebut sebagai capaian Perwakilan RI karena belum ditetapkannya IKU perlindungan untuk pengukuran kinerja Perwakilan RI. Di sisi lain, pada tingkat Pusat, aspek perlindungan WNI dan BHI telah diperluas pada aspek diplomasi perlindungan dan penguatan sistem kelembagaan. Namun perluasan aspek perlindungan tersebut belum teraplikasikan di Perwakilan RI, meskipun komponen-komponen kedua Sub IKU tersebut membutuhkan andil dan partisipasi Perwakilan RI.

Mengatasi kendala tersebut dan sebagai langkah ke depan Kementerian Luar Negeri akan mengambil langkah solutif eksternal sebagai berikut: 1. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kalangan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media, serta masyarakat secara luas; 2. Penyusunan kebijakan, norma dan standardisasi yang terkait dengan perlindungan WNI untuk menjadi pedoman seluruh Perwakilan RI; 3. Sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan Public Awareness Campaign mengenai isu-isu perlindungan di daerah-daerah dengan tujuan memberikan pemahaman kepada publik mengenai migrasi yang aman, kebijakan pemerintah dan hal terkait perlindungan WNI; 4. Pengintegrasian data WNI dengan instansi terkait di Indonesia; 5. Pemberdayaan komunitas WNI dan diaspora Indonesia di luar negeri untuk meningkatkan upaya perlindungan WNI di luar negeri; Adapun Kementerian Luar Negeri juga akan mengambil langkah solutif internal sebagai berikut: 1. Melakukan review dan revisi terhadap Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 04 tahun 2008 mengenai Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, sehingga memiliki cakupan yang lebih luas, baik dari sisi substansi maupun cakupan implementasi peraturan tersebut yang sebagian berlaku untuk semua Perwakilan RI


130


2016

dan beberapa ketentuan di antaranya berlaku di Perwakilan Pelayanan Terpadu (Pelayanan Warga); dan 2. Peningkatan kapasitas SDM di Perwakilan RI dan Kementerian Luar Negeri terkait bidang perlindungan WNI.

Analisis Sub IKU-1 SS-1.1.5: Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri Pada tahun 2016, realisasi Sub IKU 1 SS.1.15 adalah sebesar 88,62% dari target 68,50 dengan capaian 129,37% (batas toleransi capaian 120%). Indeks ini diukur melalui 2 komponen sebagaimana tabel berikut: Tabel Perbandingan Capaian SS.1.1.5 Sub IKU-1 Tahun 2015 dan 2016 No 1 2

Komponen Sub IKU-1

Bobot

Realisasi 2015 99,48%


65 Persentase kasus khusus yang diselesaikan 35 62,97% 69,10% Persentase kasus-kasus umum yang diselesaikan Realisasi Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri. (Sub IKU-1) Target Capaian Batas Toleransi Capaian

Realisasi Pembobotan 64,43 24,18 88,62 68,50 129,37% 120%

Analisis Komponen 1 Sub IKU-1 SS.1.1.5. Persentase Kasus Khusus yang Diselesaikan Kasus khusus merupakan kasus WNI/BHI di luar negeri yang memiliki kategori high profile case (kasus hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, korban penyiksaan fisik berat, korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kasus narkoba, evakuasi WNI (perang, bencana alam, kecelakaan pesawat/kapal laut, amnesti) serta kasus yang mendapatkan perhatian luas masyarakat dan media massa asing/nasional). Selama tahun 2016, Indonesia telah menyelesaikan kasus khusus 41.705 kasus dari 42.071 kasus yang ditangani, sebagaimana tabel berikut: Tabel Capaian Komponen 1 Sub IKU 1 SS-1.1.5 Tahun 2016 Komponen 1 Sub IKU-1 SS-1.1.5 Persentase kasus khusus yang diselesaikan

Informasi Kinerja Kasus khusus yang selesai Kasus yang ditangani

Jumlah 41.705 42.071 Realisasi Target

99,13% 65%

Capaian

152,5%


120%

Sepanjang tahun 2016, sebanyak 42.071 kasus telah ditangani dan lebih dari 95% (41.705 kasus) berhasil diselesaikan. Meskipun angka penyelesaian kasus yang cukup tinggi, namun beberapa kasus, khususnya yang belum terselesaikan, dinilai cukup Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

131


2016

kompleks. Kompleksitas penanganan kasus tersebut dipengaruhi oleh faktor substansi kasus dan faktor eksternal kasus. Faktor substansi kasus yang menyebabkan kompleksitas penanganannya, antara lain meliputi : sifat kasus yang memiliki sensitivitas politis yang cukup tinggi, sulitnya penelusuran data WNI/keluarga WNI, kasus yang dihadapi sifatnya berlapis, serta kasus yang menimpa WNI melibatkan pelaku kejahatan lintas negara. Sementara faktor eksternal antara lain meliputi banyaknya pihak yang berusaha memanfaatkan kasus untuk kepentingan tertentu, sikap non-kooperatif dari pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap penanganan kasus tersebut, dan belum terinstitusinya langkah-langkah penanganan kasus antara kementerian/lembaga terkait, mengingat bahwa memang kasus-kasus tersebut belum pernah terjadi sebelumnya (kasus WNI yang menggunakan paspor Filipina untuk berhaji) ataupun karena marak muncul dalam waktu yang relatif singkat (kasus penyanderaan WNI). Kasus khusus yang paling banyak ditangani oleh Kementerian Luar Negeri adalah kasus repatriasi dan deportasi WNI.

Serah Terima 4 Orang ABK Kasus Penyanderaan Filipina, 26 September 2016

Pada tahun 2016 telah dilakukan sebanyak 40.934 pemulangan WNI yang terdiri dari 13.386 WNI yang di repatriasi dan 27.548 WNI yang dideportasi. Dari jumlah tersebut, Negara Malaysia merupakan penyumbang terbesar dalam deportasi WNI, yaitu sebanyak 25.520 orang dan 1.980 orang yang direpatriasi. Jumlah repatriasi dan deportasi terbesar kedua berasal dari negara-negara Timur Tengah, yaitu Arab Saudi (7.754 kasus repatriasi dan 622 kasus deportasi); Uni Emirat Arab (1.380 kasus repatriasi dan 1.221 kasus deportasi); Suriah (358 kasus repatriasi); Qatar (356 kasus repatriasi); Oman (345 kasus repatriasi); Yaman (238 kasus repatriasi); Kuwait (183 kasus repatriasi); Bahrain (181 kasus repatriasi); dan Yordania (89 kasus repatriasi). Berikut merupakan daftar kasus khusus yang ditangani dan diselesaikan di sepanjang tahun 2016 dan perbandingannya di tahun 2015.


132


No. 1. 2. 3. 4. 5.

2016

Tabel Perbandingan Daftar Kasus WNI di Luar Negeri Tahun 2015-2016 Kasus Khusus Jenis Kasus 2015 2016 Diselesaikan Ditangani Diselesaikan Ditangani Korban Tindak Pidana 275 511 413 558 Perdagangan Orang Narkoba 11 66 8 29 Pembunuhan 6 22 2 25 Terancam Hukuman Mati 282 487 348 525 Deportasi/Repatriasi 94.529 94.529 40.934 40.934 TOTAL 95.103 95.615 41.705 42.071

Analisis Komponen 2 Sub IKU-1 SS.1.1.5. Persentase Kasus Umum yang Diselesaikan Kasus umum merupakan kasus WNI/BHI di luar negeri yang terkait permasalahan perdata, keimigrasian, ketenagakerjaan, klaim asuransi, meninggal dunia (sakit, kecelakaan lalu lintas), pencurian, pencucian uang, pemerkosaan, dan pelanggaran hukum dengan ancaman hukuman ringan. Kasus yang selesai adalah kasus umum yang tertangani secara tuntas dan mencapai solusi akhir sesuai prosedur, aturan hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak. Kriteria/ruang lingkupnya kasus WNI/BHI di luar negeri. Selama tahun 2016, Indonesia telah menyelesaikan kasus umum 10.412 dari 15.069 kasus yang ditangani, sebagaimana tabel berikut: Tabel Capaian Komponen 2 Sub IKU 1 SS-1.1.5 Tahun 2016 Komponen 2 Sub IKU-1 SS-1.1.5 Persentase kasus umum yang diselesaikan

Informasi Kinerja Kasus umum yang selesai Kasus yang ditangani

Jumlah 10.412 15.069 Realisasi Target

69,10% 75%

Capaian

92,13%

Dari 15.069 kasus ditangani sebagian besar didominasi kasus keimigrasian dan ketenagakerjaan terutama di Malaysia dan Arab Saudi serta negara-negara Timur Tengah. Sejumlah 4.648 kasus belum terselesaikan dan 11.081 berhasil diselesaikan. Sejumlah kasus belum terselesaikan mengingat adanya kompleksitas penanganan kasus terutama terkait aturan hukum ketenagakerjaan dan keimigrasian di negara setempat setempat. Sebagai contoh, kasus TKI yang masih berangkat bekerja ke negara-negara yang telah dimoratorium oleh Pemerintah RI. Penetapan moratorium oleh Pemerintah RI seringkali tidak didukung oleh kebijakan imigrasi negara setempat. Beberapa dari negara yang dimoratorium tersebut masih mengeluarkan visa untuk WNI yang akan bekerja di sana. Oleh karena itu langkah solutif yang dilakukan adalah pendekatan bilateral yang lebih


133


2016

intensif kepada negara-negara tujuan penempatan TKI, khususnya yang memang telah dimoratorium oleh Pemerintah RI. Selain itu untuk meminimalisir kasus WNI yang melanggar ketentuan imigrasi negara setempat, dilakukan edukasi dan kampanye penyadaran publik kepada masyarakat luas tentang rambu-rambu keimigrasian yang perlu diperhatikan saat WNI berada di luar negeri. Permasalahan WNI overstayer dan TKI undocumented antara lain disebabkan buruknya tata kelola penempatan TKI khususnya sektor domestik dan regulasi yang tumpang tindih. Dalam mengupayakan penyelesaian kasus-kasus dimaksud, Kementerian Luar Negeri melakukan pendekatan kasus per kasus mengingat keunikan masing-masing kasus hingga pendekatan bilateral untuk kasus yang lebih bersifat umum dan kolektif. Berikut merupakan daftar kasus umum yang ditangani dan diselesaikan di sepanjang tahun 2016 dan perbandingannya di tahun 2015. Tabel Perbandingan Daftar Kasus WNI di Luar Negeri Tahun 2015-2016 Kasus Umum 2015 2016 No. Jenis Kasus Diselesaikan Ditangani Diselesaikan Ditangani 1 Ketenagakerjaan 987 2.920 987 2.237 2 Keimigrasian 3.946 4.395 8.385 10.465 3 Pidana 581 1.447 473 905 4 Perdata 2 27 8 21 5 Lain-lain 1.563 2.453 559 1.441 Total 7.079 11.242 10.412 15.069

Kasus umum WNI yang ditangani pada tahun 2016 mengalami kenaikan sekitar 134% dibanding kasus umum WNI yang ditangani sepanjang tahun 2015 dimana tercatat 11.242 kasus dan diselesaikan 7.079 kasus (tingkat penyelesaian 62.96%). Berikut perbandingan jumlah kasus umum WNI periode 2010–2016: Tabel Perbandingan Jumlah Kasus Umum WNI Periode 2010 – 2016 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total kasus Kasus diselesaikan

16.064 14.368

38.880 24.488

20.880 11.165

28.415 18.309

16.165 12.429

11.242 7.079

15.069 10.412

Persentase kasus selesai

89.44%

62.98%

53.47%

64,43 %

76,89%

62,96%

69.10%


134


40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0

2016

Total Kasus

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Penyelesaian kasus sepanjang tahun 2016 memiliki beberapa kendala antara lain sebagai berikut: 1. Regulasi/perundang-undangan dan komitmen negara penerima yang melindungi tenaga kerja asing terutama sektor domestik masih minim; 2. Koordinasi dan kerja sama antara instansi dan pemangku kepentingan terkait dalam penanganan kasus terutama yang membutuhkan penanganan lintas sektor masih perlu peningkatan; 3. Angka penempatan TKI terutama sektor domestik yang tidak melalui prosedur dan ketentuan perundang-undangan masih cukup tinggi; dan 4. Pemahaman masyarakat yang masih kurang terkait proses bermigrasi yang aman. Adapun langkah yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri dalam mengatasi kendala tersebut adalah: 1. Memonitor secara kontinyu penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perserorangan di Negara-negara di Timur Tengah yang ditengarai masih melakukan rekrutmen TKI untuk dipergunakan pada pengguna perseorangan; 2. Perlu dilakukan penguatan regulasi secara nasional untuk lebih mempertegas wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian/lembaga/instansi dan meminimalisir tumpang tindih kewenangan antara kementerian/lembaga/instansi terkait. Selain itu perlu dilakukan upaya yang lebih intensif untuk mengefektifkan forum komunikasi antar instansi, baik dalam bentuk formal maupun informal, untuk meningkatkan ownership kementerian/lembaga/instansi terkait dalam penanganan kasus tersebut dan agar informasi mengenai kasus yang ditangani bersama dapat didiseminasikan secara optimal; 3. Mendorong penguatan koordinasi dan kerja sama antara instansi dan pemangku kepentingan terkait melalui pertemuan koordinasi baik tingkat nasional maupun tematik; dan 4. Mendorong penguatan kelembagaan perlindungan WNI.


135


2016

Adapun proyeksi ke depan yang akan dilakukan Kementerian Luar Negeri adalah Kementerian Luar Negeri diharapkan dapat lebih meningkatkan capaian di masa mendatang khususnya dalam penyelesaian kasus-kasus khusus dengan penguatan kapasitas, koordinasi dan ketersediaan sumber daya yang memadai.

Analisis Sub IKU-2 SS-1.1.5: Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri Sub IKU kedua adalah sistem kelembagaan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri. Dalam Sub IKU ini ditekankan pada penguatan infrastruktur kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas perlindungan bagi WNI dan BHI di luar negeri. Pada tahun 2016, realisasi Sub IKU 2 SS-.1.15 adalah sebesar 58,58 dengan capaian 64,49% dari target 90,83. Indeks ini diukur melalui 5 komponen sebagaimana tabel berikut: Tabel Perbandingan Capaian SS.1.1.5 Sub IKU-2 Tahun 2015 dan 2016 No 1 2

3

4 5

Komponen Sub IKU-2 SS.1.1.5

Bobot


Realisasi 2016 60%

Persentase integrasi sistem pendataan WNI 30 di luar negeri Persentase produk hukum dan panduan 20 16,67% teknis bidang perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yang diterapkan Persentase pejabat/staf yang memiliki 20 67,86% 136,25% sertifikat pelatihan terkait penanganan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri Persentase perjanjian bilateral bidang 20 0% perlindungan WNI yang ditandatangani Persentase SOP penanganan perlindungan 10 100% 100% WNI dan BHI di luar negeri yang diterapkan Realisasi indeks sistem kelembagaan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (Sub IKU2) Target Capaian

Realisasi Pembobotan 18 3,33

27,25

0 10

58,58 90,83 64.49%

Sebagai informasi bahwa Komponen 2 Persentase Produk Hukum dan Panduan Teknis Bidang Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang diterapkan dan Komponen 4 Persentase Perjanjian Bilateral Bidang Perlindungan WNI yang ditandatangani merupakan komponen baru pada Sub IKU 2 Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri sehingga realisasinya tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2016.

Komponen 1 Sub IKU-2 SS.1.1.5. Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di Luar Negeri Kementerian Luar Negeri telah mengembangkan sistem database online WNI di luar negeri sejak tahun 2014 yang selalu di-update setiap tahunnya yaitu melalui sistem berbasis e-perlindungan yang beralamat di http://perlindungan.kemlu.go.id/portal/home. Sistem tersebut merupakan database terintegrasi yang berisi data WNI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

136


2016

kasus-kasus yang menimpa WNI di luar negeri serta perkembangan penanganan kasus tersebut. Dalam rangka mengatasi kesulitan pelaksanaan verifikasi data sebagai rujukan penentuan langkah-langkah penanganan permasalahan WNI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri terus mengupayakan pengintegrasian sistem database tersebut dengan Perwakilan RI di luar negeri serta kementerian/lembaga/instansi terkait di Indonesia. Pada tahun 2016, Kementerian Luar Negeri telah berhasil melaksanakan integrasi sistem pendataan WNI dengan 10 Perwakilan RI di luar negeri serta melaksanakan proses awal integrasi sistem pendataan WNI di luar negeri dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Selama tahun 2016, persentase integrasi sistem pendataan WNI di luar negeri sebesar 60% dari target 100% sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: Tabel Capaian Komponen 1 Sub IKU 2 SS-1.1.5 Tahun 2016 Komponen 1 Sub IKU-2 SS-1.1.5 Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di luar negeri.

Informasi Kinerja

Bobot

Realisasi

40%

100%


60%

33,33%

20

Persentase Integrasi Perwakilan RI (IPW) Persentase Integrasi kementerian/lembaga (IKL)

Total Realisasi

60%

Target Capaian

100% 60%

*) Formulasi Pengukuran : IPW + IKL

Persentase Integrasi Perwakilan RI (IPW) sebagai berikut: Tabel Persentase Integrasi Perwakilan RI Persentase integrasi Perwakilan RI (IPW)

Informasi Kinerja Jumlah Perwakilan RI yang telah melakukan integrasi Total target Perwakilan RI

Jumlah 10

Realisasi 100%

10

Proses integrasi data WNI yang berdomisili di luar negeri dilakukan secara terintegrasi melalui kerjasama dengan BNP2TKI dan diharapkan akan dilanjutkan dengan integrasi bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Seluruh aspek teknis dan kebijakan terkait integrasi data tersebut telah berhasil diselesaikan pada tahun 2015. Integrasi data TKI di luar negeri antara platform database Kementerian Luar Negeri dan platform data BNP2TKI telah memungkinkan database tersebut dapat diakses oleh kedua pihak, sehingga sangat memudahkan pencarian data TKI dan penyelesaian permasalahannya. Persentase Integrasi Kementerian/Lembaga (IKL) sebagai berikut: Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

137


2016

Tabel Persentase Integrasi Kementerian/Lembaga Persentase Integrasi Kementerian/Lembaga (IKL)

Informasi Kinerja Jumlah kementerian/lembaga yang telah melakukan integrasi Total target Kementerian/Lembaga

Jumlah 1

Realisasi 33,33%

3

Pada tahun 2016, ditargetkan database e-Perlindungan telah terintegrasi dengan 3 database kementerian/lembaga/instansi lainnya yaitu database Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN) yang dikelola oleh BNP2TKI, database Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, dan database Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Sebagai aplikasi database yang diproyeksikan akan menjadi database tunggal untuk pendataan WNI yang ada di luar negeri, integrasi e-Perlindungan dengan database kementerian/lembaga/instansi lain penting sebagai alat kontrol terhadap validitas dan kesamaan data WNI, serta untuk meningkatkan efektifitas pelayanan perlindungan WNI di luar negeri. Namun demikian, integrasi e-Perlindungan pada tahun 2016 hanya dapat terealisasi dengan satu database yaitu database Sisko TKLN, BNP2TKI. Proses integrasi dengan database Simkim belum dapat dilaksanakan karena di tahun 2016, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memprioritaskan untuk instalasi dan penerapan Simkim di Perwakilan RI agar proses pencetakan paspor di Perwakilan RI memiliki standar yang sama dan dapat tersambung dengan sistem imigrasi yang ada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Indonesia. Sementara untuk keperluan integrasi dengan e-Perlindungan, diperlukan penyesuaian dan sinkronisasi fitur serta struktur data pada masing-masing aplikasi tersebut. Sedangkan terkait dengan proses integrasi dengan aplikasi SIAK, Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2016, draft MoU untuk kerja sama Kementerian Luar Negeri dengan Kementerian Dalam Negeri termasuk untuk kesepakatan integrasi kedua database sudah selesai dibahas. Direncanakan kesepakatan tersebut akan ditandatangani pada tahun 2017. Selain itu, pada tahun 2017 juga akan ditargetkan penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan (RPP Adminduk). Dalam RPP Adminduk akan diatur pula ketentuan mengenai pengelolaan data WNI di luar negeri yang dikoordinasikan antara kedua kementerian.

Komponen 2 Sub IKU-2 SS.1.1.5. Persentase Produk Hukum dan Panduan Teknis Bidang Perlindungan WNI/BHI yang Diterapkan Kementerian Luar Negeri menyadari bahwa tantangan perlindungan di masa depan yang semakin besar dengan jumlah dan varian kasus yang terus berkembang diakibatkan masih adanya celah yang dapat digunakan untuk melakukan penyelundupan Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

138


2016

hukum atas aturan yang ada. Selain itu, dalam melakukan perlindungan WNI belum terdapat keseragaman pandangan mengenai cara penanganan kasus yang dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan. Agar dapat memberikan perlindungan secara optimal terhadap WNI di luar negeri dan memenuhi tuntutan yang semakin berkembang maka diperlukan adanya produk-produk hukum yang lebih mengikat dan diterjemahkan ke dalam berbagai panduan teknis yang akan digunakan oleh setiap pejabat dan staf dalam menangani berbagai kasus WNI. Selama tahun 2016, persentase produk hukum dan panduan teknis bidang perlindungan WNI/BHI yang diterapkan memiliki realisasi sebesar 16,67% dengan capaian sebesar 25% dari target 66,67%, sebagaimana tabel berikut: Tabel Capaian Komponen 2 Sub IKU 2 SS-1.1.5 Tahun 2016 Komponen 2 Sub IKU-2 SS-1.1.5 Persentase produk hukum dan panduan teknis bidang perlindungan WNI/BHI yang diterapkan

Informasi Kinerja Jumlah produk hukum yang diterapkan Jumlah produk hukum yang disahkan

Jumlah 1 6

Realisasi Target

16,67% 66,67%

Capaian

25%

Komponen 3 Sub IKU-2 SS.1.1.5. Persentase Pejabat/Staf Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri Kementerian Luar Negeri menyadari bahwa tantangan perlindungan di masa depan semakin besar dengan jumlah dan varian kasus yang terus berkembang. Selain itu, perlindungan WNI juga menjadi sorotan masyarakat yang semakin kritis dan mengharapkan penanganan yang cepat dan profesional. Agar dapat memberikan perlindungan secara optimal terhadap WNI di luar negeri dan memenuhi tuntutan yang semakin berkembang maka diperlukan pejabat dan staf yang mumpuni dalam menangani berbagai kasus WNI di luar negeri. Kualitas SDM menjadi syarat mutlak keberhasilan penanganan berbagai kasus WNI di luar negeri. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri terus mengadakan berbagai pembekalan dan pelatihan khusus di bidang perlindungan WNI.


139


2016

Pelatihan Capacity Building untuk Pejabat/Staff

Selama tahun 2016, persentase pejabat/staf yang memiliki sertifikat pelatihan terkait penanganan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri memiliki realisasi sebesar 136,25% dari target 87,50%, sebagaimana tabel berikut: Tabel Capaian Komponen 3 Sub IKU 2 SS-1.1.5 Tahun 2016 Komponen 3 Sub IKU-2 SS-1.1.5 Persentase pejabat/staf yang memiliki sertifikat pelatihan terkait penanganan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

Informasi Kinerja Pejabat/staf Kemenlu/Perwakilan yang mendapatkan sertifikat pelatihan terkait penanganan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri Pejabat/staf Kemenlu/Perwakilan yang ditargetkan mendapatkan sertifikat pelatihan terkait penanganan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri Realisasi Target

Jumlah 218

136,25% 87,50%

Capaian

155,71%


120%

160

Pada tahun 2016 ditargetkan 160 pejabat/staf memiliki sertifikat pelatihan. Target ini ditetapkan dengan perhitungan bahwa jumlah Perwakilan Citizen Service yang ada saat ini yaitu sebanyak 24 Perwakilan. Selain itu terdapat 6 Perwakilan RI yang sudah diproyeksikan menjadi Perwakilan Citizen Service (secara de facto keenam perwakilan tersebut telah melaksanakan fungsi-fungsi perlindungan seperti halnya Perwakilan Citizen Service). Dengan demikian terdapat 30 Perwakilan RI yang menjadi target peserta pelatihan. Dari masing-masing Perwakilan RI diharapkan dapat mengikutsertakan 3 orang staf, yaitu 1 orang home staff dan 2 orang local staff.


140


2016

Sementara untuk pejabat/staf Kementerian Luar Negeri c.q Direktorat Perlindungan WNI diperhitungkan berjumlah 35 orang (angka rata-rata setelah memperhitungkan mutasi staf) termasuk staf Pejabat Dinas Luar Negeri dan Pejabat Dinas Dalam Negeri serta honorer. Setiap staf diharapkan dapat memperoleh 2 sertifikasi pelatihan terkait pelaksanaan tugas perlindungan WNI, baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri, maupun instansi dan organisasi lainnya.

Komponen 4 Sub IKU-2 SS.1.1.5. Persentase Perjanjian Bilateral di Bidang Perlindungan WNI/BHI yang Ditandatangani Dalam pelaksanaan pelayanan dan penanganan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yang optimal, tidak terlepas dari peran pemerintah negara domisili WNI dan BHI tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya produk hukum antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara tempat WNI dan BHI berada untuk mendapatkan kesepahaman pandangan mengenai cara penanganan kasus yang menimpa WNI dan BHI. Pada tahun 2016 telah direncanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan beberapa negara tujuan TKI, di antaranya Kuwait. Penyusunan Nota Kesepahaman telah difinalisasi dan disetujui oleh pihak Indonesia dan Kuwait. Direncanakan penandatanganan akan dilakukan bersamaan dengan rencana kunjungan kenegaraan dari Emir Kuwait ke Indonesia pada tahun 2016. Namun demikian, rencana penandatanganan tersebut dibatalkan sehubungan dengan penundaan kunjungan Emir Kuwait, dan dijadwalkan kembali pada tahun 2017 sejalan dengan rencana kunjungan Emir Kuwait ke Indonesia. Oleh sebab itu, tidak ada capaian pada komponen persentase perjanjian bilateral di bidang perlindungan WNI/BHI pada tahun 2016 sebagaimana tabel berikut ini: Tabel Capaian Komponen 4 Sub IKU 2 SS-1.1.5 Tahun 2016 Komponen 4 Sub IKU-2 SS-1.1.5 Persentase produk hukum dan panduan teknis bidang perlindungan WNI/BHI yang diterapkan

Informasi Kinerja Jumlah perjanjian yang ditandatangani Jumlah perjanjian yang ditargetkan

Jumlah 0 1

Realisasi Target

0% 100%

Capaian

0%

Komponen 5 Sub IKU-2 SS.1.1.5. Persentase SOP Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Diterapkan Tingginya tingkat rotasi dan mutasi pegawai ke luar negeri seringkali menyebabkan hilangnya institutional memory, best practices serta pengetahuan berharga terkait penanganan kasus. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Perlindungan WNI dan BHI berupaya untuk menciptakan sistem perlindungan yang terpadu dan transparan melalui pembentukan standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi rujukan dalam penanganan berbagai kasus.


141


2016

Selama tahun 2016, Persentase SOP Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yang diterapkan sebesar 100% dari target 100% sebagaimana tabel berikut:

Tabel Capaian Komponen 5 Sub IKU 2 SS-1.1.5 Tahun 2016 Komponen 5 Sub IKU-2 SS-1.1.5 Persentase SOP penanganan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yang diterapkan

Informasi Kinerja SOP yang diterapkan SOP yang disahkan

Jumlah 5 5 Realisasi Target

100% 100%

Capaian

100%

Lima SOP terkait perlindungan yang berhasil dibentuk dan dibakukan di sepanjang tahun 2016 antara lain sebagai berikut: 1. SOP Pengelolaan Dokumen Kearsipan Masuk; 2. SOP Pengelolaan Dokumen Kearsipan Keluar; 3. SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI pada Perwakilan Pelayanan Warga di Luar Negeri; 4. SOP Penanganan WNI/TKI yang akan dieksekusi di Luar Negeri; dan 5. SOP Penanganan WNI/TKI yang telah divonis Hukuman Mati di Luar Negeri. Adapun proyeksi ke depan yang akan dilakukan Kementerian Luar Negeri adalah: 1. Merencanakan integrasi sistem database dengan 10 Perwakilan RI di luar negeri serta mempercepat proses realisasi integrasi sistem database dengan kementerian/lembaga terkait yang telah dijajaki sejak tahun 2016; 2. Menyelesaikan revisi Permenlu Nomor 4 Tahun 2008; 3. Mengupayakan peningkatan kapasitas SDM dalam hal pelayanan dan penanganan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri; 4. Pelaksanaan penandatangan perjanjian bilateral khususnya dengan negara yang menjadi tujuan WNI bekerja; dan 5. Penetapan SOP baru sesuai dengan Permenlu Nomor 02 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Kementerian Luar Negeri RI.


142


2016

Analisis Sub IKU-3 SS-1.1.5: Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri Pada tahun 2016, realisasi indeks Sub IKU 3 SS-1.1.5 adalah sebesar 100 dengan capaian sebesar 125% dari target 80. Indeks pada Sub-IKU ini diukur melalui 4 komponen sebagaimana tabel berikut: Tabel Perbandingan Capaian SS.1.1.5 Sub IKU-3 Tahun 2015 dan 2016

30

Realisasi 2015 100%

Realisasi 2016 100%


25

100%

100%

25

No

Komponen Sub IKU-3 SS.1.1.5

Bobot

1

Persentase rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang diterima dalam kebijakan/regulasi nasional terkait perlindungan WNI-BHI Persentase rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang diterima dalam isu perlindungan WNI/BHI pada forum perundingan internasional

2

3

4

25 100% 100% Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI 20 50% 100% Persentase inovasi kelompok masyarakat yang direalisasikan dalam perlindungan WNI di luar negeri. Realisasi Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (Sub IKU-3) Target Capaian Batas Toleransi Capaian

25

20

100 80 125% 120%

Komponen 1 Sub IKU-3 SS.1.1.5. Persentase Rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang Diterima dalam Kebijakan/Regulasi Nasional terkait Perlindungan WNI/BHI Selama tahun 2016, Persentase rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang diterima dalam kebijakan/regulasi nasional terkait perlindungan WNI/BHI sebesar 100% dari target 75% sebagaimana tabel berikut: Tabel Capaian Komponen 1 Sub IKU 3 SS-1.1.5 Tahun 2016 Komponen 1 Sub IKU-3 SS-1.1.5 Persentase rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang diterima dalam kebijakan/regulasi nasional terkait perlindungan WNI/BHI .

Informasi Kinerja Jumlah rekomendasi yang diterima jumlah rekomendasi yang disampaikan

Jumlah 20 20

Realisasi Target

100% 75%

Capaian

133,3%


120%


143


2016

Isu perlindungan WNI di luar negeri masih menjadi prioritas nasional dan politik luar negeri RI. Oleh karenanya, Kementerian Luar Negeri banyak menerima permintaan masukan atau diminta sebagai narasumber pada forum-forum, rapat/rapat koordinasi/sarasehan/lokakarya pada berbagai tingkatan. Selain itu, terkait dengan perumusan regulasi dan pembahasan isu-isu yang ada kaitannya dengan isu perlindungan, masukan dan rekomendasi yang disampaikan Kementerian Luar Negeri diterima sebagai referensi dalam pembahasan isu-isu dimaksud. Salah satu contoh kontribusi nyata dalam pembentukan kebijakan regulasi di tingkat nasional adalah rekomendasi dalam pembentukan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPO) 2016. Penandatanganan MoU 7 Kementerian terkait dengan pencegahan dan penanganan WNI korban TPPO di luar negeri.

Komponen 2 Sub IKU-3 SS.1.1.5. Persentase Rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang Diterima dalam Isu Perlindungan WNI/BHI pada Forum Perundingan Internasional Selama tahun 2016, persentase rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum perundingan internasional sebesar 100% dari target 75% sebagaimana tabel berikut: Tabel Capaian Komponen 2 Sub IKU 3 SS-1.1.5 Tahun 2016 Komponen 2 Sub IKU-3 SS-1.1.5 Persentase rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum perundingan internasional.

Informasi Kinerja Jumlah rekomendasi yang diterima jumlah rekomendasi yang disampaikan

Jumlah 15 15

Realisasi Target

100% 75%

Capaian

133,3%


120%

Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan WNI merupakan salah satu pilar politik luar negeri RI dalam pemerintahan saat ini. Kebijakan-kebijakan nasional terkait perlindungan WNI merujuk dari konvensi dan standar internasional. Kementerian Luar Negeri sepanjang tahun 2016 terlibat secara aktif dan telah memberikan sejumlah kontributif dalam forum-forum regional dan multilateral. Rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan oleh delri diadopsi dan dijadikan output pertemuan-pertemuan internasional tersebut. Dalam forum internasional, Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan rekomendasi terkait permasalahan penanganan kasus TPPO di wilayah Asia dan Pasifik pada forum BRMC ke-6 di Bali, Colombo Process, dan Bali Process terkait follow the money dan beberapa forum internasional lainnya.


144


2016

Komponen 3 Sub IKU-3 SS.1.1.5 Persentase Responden yang Memberikan Umpan Balik Positif atas Public Awareness Campaign Perlindungan WNI Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Kementerian Luar Negeri menggalakkan kegiatan kampanye penyadaran publik (Public Awareness Campaign) terutama ke daerahdaerah kantong TKI. Tujuannya antara lain memberikan edukasi dan diseminasi mengenai cara-cara bermigrasi yang tepat dan aman. Target kampanye selain masyarakat luas, termasuk akademisi, pelajar, LSM dan juga aparat pemerintah daerah hingga tingkat desa atau kelurahan dimana asal mulanya proses perekrutan calon-calon TKI.

Kampanye Penyadaran Publik di Universitas Pancasakti, Tegal, 3 Juni 2016

Acara Penganugerahan The Hassan Wirajuda Award 2016, 16 Desember 2016

Penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award 2016 bagi insan-insan perlindungan yang telah menunjukkan darma bakti dan dedikasi terbaiknya melebihi


145


2016

panggilan tugas yang diterima sekaligus peluncuran buku kaleidoskop Perlindungan WNI Tahun 2016. Selama tahun 2016, persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI sebesar 100% dari target 75% sebagaimana tabel berikut: Tabel Capaian Komponen 3 Sub IKU 3 SS-1.1.5 Tahun 2016 Komponen 3 Sub IKU-3 SS-1.1.5 Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI

Informasi Kinerja Jumlah responden dengan nilai >50% Total jumlah responden

Jumlah 251 251

Realisasi Target

100% 75%

Capaian

133,3%


120%

Komponen 4 Sub IKU-3 SS.1.1.5. Persentase Inovasi Kelompok Masyarakat yang Direalisasikan dalam Perlindungan WNI di Luar Negeri Kegiatan inovasi kelompok masyarakat Indonesa di luar negeri merupakan program kegiatan yang diciptakan dengan tujuan memberdayakan masyarakat Indonesia di luar negeri yang sebagian besar Tenaga Kerja Indonesia. Program pemberdayaan masyarakat diutamakan dari inisiatif komunitas WNI dengan didukung oleh Perwakilan RI sepanjang visible, memberi manfaat dan tidak bertentangan dengan aturan hukum negara setempat. Sejumlah kegiatan telah berhasil diadakan seperti lokakarya-lokakarya di bidang manajemen dan keuangan yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan; pelatihan bidang pertanian, peternakan dan usaha kecil lainnya, serta seminar mengenai aturan hukum, dan kegiatan-kegiatan inovasi lainnya. Selama tahun 2016, Persentase inovasi kelompok masyarakat yang direalisasikan dalam perlindungan WNI di luar negeri sebesar 100% dari target 100% sebagaimana tabel berikut: Tabel Capaian Komponen 4 Sub IKU 3 SS-1.1.5 Tahun 2016 Komponen 4 Sub IKU-3 SS-1.1.5 Persentase inovasi kelompok masyarakat yang direalisasikan dalam perlindungan WNI di luar negeri

Informasi Kinerja Jumlah kegiatan atau inovasi perlindungan WNI oleh kelompok masyarakat yang dilaksanakan jumlah kegiatan atau inovasi perlindungan WNI oleh kelompok masyarakat yang direncanakan Realisasi Target Capaian


Jumlah 4

4

100% 100% 100%

146


2016

Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan inovasi kelompok/komunitas WNI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Perwakilan RI masih menghadapi beberapa kendala antara lain peraturan dan ketentuan negara setempat dan keterbatasan waktu serta anggaran. Namun demikian, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI akan terus mendorong dan mendukung pelaksanaan kegiatan inovasi kelompok/komunitas WNI di luar negeri melalui koordinasi, perencanaan dan sumber daya yang lebih baik. Pada tahun 2017 mendatang, diharapkan kegiatan inovasi kelompok/komunitas WNI dapat lebih ditingkatkan dan memberikan manfaat serta memperkuat perlindungan WNI di luar negeri. Adapun proyeksi ke depan yang akan dilakukan Kementerian Luar Negeri adalah: 1. Meningkatkan partisipasi dalam pembuatan rekomendasi kebijakan nasional mengenai pelayanan dan penanganan perlindungan WNI dan BHI; 2. Meningkatkan partisipasi dalam pembuatan rekomendasi kebijakan internasional mengenai pelayanan dan penanganan perlindungan WNI dan BHI; 3. Mendorong inovasi baru dalam upaya pencegahan, deteksi dini dan reaksi cepat terkait pelayanan dan penanganan perlindungan WNI dan BHI; dan 4. Mendorong dan mengakomodir ide-ide dari kelompok masyarakat yang mendukung peningkatan pelayanan dan penanganan perlindungan WNI dan BHI.


147



2016

Monitoring Hasil Diplomasi yang Efektif

Monitoring hasil diplomasi yang efektif merupakan satu langkah sistematis Kementerian Luar Negeri untuk memastikan terlaksananya suatu perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri sehingga hasil diplomasi dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Pencapaian Sasaran Strategis 1.1.7 (SS-1.1.7) “Monitoring Hasil Diplomasi yang Efektif” diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1 SS-1.1.7) “Persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri”. Perhitungan deviasi dimaksudkan untuk mengukur seberapa efektif perumusan kebijakan luar negeri di Kementerian Luar Negeri, yang diperoleh dengan menilai gap antara "Persentase rekomendasi yang diimplementasikan" dengan rata-rata agregat realisasi dari IKU “Indeks Diplomasi Maritim dan Perbatasan”, “Persentase Rekomendasi dan Prakarsa yang Diterima”, “Indeks Peran Indonesia”, “Indeks Diplomasi Ekonomi”, dan “Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI serta Pemberdayaan Diaspora”. Data dukung perhitungan pencapaian kinerja IKU tersebut digunakan juga untuk pengukuran capaian SS-1.1.7. IKU-1 SS-1.1.7 merupakan IKU dengan polarisasi minimize dalam artian semakin kecil deviasi maka realisasi kinerja semakin baik. Pada tahun 2016, realisasi IKU-1 SS-1.1.7 sebesar 5,56% dari target 10% atau capaian sebesar 144,41% (toleransi capaian 120%) yang diperoleh dari Sub IKU dan pembobotan sebagai berikut: Tabel Perbandingan Capaian SS-1.1.7 Tahun 2015 dan 2016 No

Sub IKU

Persentase rekomendasi yang diimplementasikan 1 Indeks diplomasi maritim dan perbatasan (Sub IKU-1) 2 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima. (Sub IKU-2) 3 Indeks peran Indonesia (Sub IKU-3) 4 Indeks diplomasi ekonomi (Sub IKU-4) 5 Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora. (Sub IKU-5) Nilai Realisasi Rata-rata Nilai Realisasi Persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri Target Capaian Polarisasi Minimize: (1+(1-(Realisasi/Target)))x 100% Batas Toleransi Capaian

Realisasi 2015 (%)

%

Realisasi 2016 (%)

97,06

100

111,17

120,51

96,31

95,74

110,24 98,32 83,35

94,72 76,91 84,32

499,39

%

474,2 99,88

94,44

-2,82*) 10

5,56**) 10

228,17

144,41

120

120

*) (97,06 - 99,88) **) (100 – 97,54)


148


2016

Realisasi IKU sebesar 5,56% menunjukkan bahwa terdapat deviasi sebesar 5,56% antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan Kementerian Luar Negeri. Hal ini dinilai wajar jika dibandingkan dengan target deviasi sebesar 10%, sehingga capaian kinerja melampaui sampai dengan 144,41% (toleransi 120%). Dari realisasi tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri telah berhasil mengimplementasikan kebijakan luar negeri yang telah direncanakan atau dirumuskan sebelumnya secara efektif. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang sama sekali tidak memiliki gap, tahun 2016 mengalami penurunan karena semakin tingginya dinamika politik luar negeri yang terjadi di dunia internasional, serta hambatan masalah koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. Dalam mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri senantiasa melibatkan stakeholders dalam negeri secara lebih intens untuk menghadapi dinamika yang ada. Kementerian Luar Negeri mengadakan pertemuan Forum Komunikasi dan Koordinasi dengan pemangku kepentingan diplomasi publik guna membangun jejaring, sinkronisasi program, kegiatan dan kebijakan. Sebagai langkah upaya perbaikan kedepan, Kementerian Luar Negeri akan terus melakukan penyempurnaan dalam membangun sistem yang terintegrasi untuk memonitor kinerja diplomasi dan hasil diplomasi yang efektif. Penguatan mekanisme koordinasi dengan kementerian teknis pun akan terus dilakukan.


149

BAB III


CAPAIAN KINERJA Learning and Growth


2016

III.3 Capaian Kinerja : Learning And Growth Perspective

Sasaran Strategis (SS-3.1.1.1)

SDM yang Berkompeten

Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “SDM yang berkompeten” sebagai Sasaran Strategis 3.1.1.1 diukur dengan Indikator Kinerja Utama yaitu “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan”. SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Berkompeten adalah memiliki kecakapan atau keahlian yang tinggi. Sehingga, SDM Kemenlu yang berkompeten mencakup pegawai Kemenlu yang dibina dan dikembangkan potensinya serta dapat memenuhi kriteria kondisi internal yang mencakup unsur pengetahuan, keterampilan, interpersonal dan intrapersonal yang mampu menunjang pencapaian kinerja organisasi secara optimal. Berkompeten juga memiliki arti memiliki kemampuan dan wewenang yang memadai untuk memutuskan sesuatu. Salah satu kriteria SDM yang berkompeten adalah pejabat yang menduduki jabatan Eselon I dan Eselon II harus memenuhi standar kompetensi jabatan. Dalam upaya pemenuhan kriteria tersebut, pada tahun 2016 Biro Kepegawaian menyelenggarakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Pencapaian Sasaran Strategis 3.1.1.1 (SS-3.1.1.1) “SDM yang berkompeten” diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1 SS-3.1.1.1) “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan”. Pada tahun 2015, realisasi kinerja SS-3.1.1.1 sebesar 5,56% dari target 50% dengan capaian Indeks 11,11%. Sedangkan pada tahun 2016, mengalami peningkatan realisasi capaian sebesar 48,61% dari target 60% dengan capaian Indeks 81,01% sebagaimana pada tabel berikut: Tabel Perbandingan Capaian SS.3.1.1.1 Tahun 2015 dan 2016 IKU: Persentase pejabat yang telah 2015 2016 memenuhi standar kompetensi jabatan Target 50% 60% Realisasi

5,56%

48,61%

Capaian

11,11%

81,02%


150


2016

Analisis IKU-1 SS-3.1.1.1: Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Selama tahun 2016, realisasi “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan” sebesar 48,61% dari target 60% sebagaimana tabel berikut: Tabel Capaian IKU-1 SS.3.1.1.1 Tahun 2016 IKU-1 SS-3.1.1.1 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

Informasi Kinerja Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Kemenlu yang telah memenuhi kompetensi jabatan Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Kemenlu Realisasi Target Capaian

Jumlah 35

72 48.61% 60.00% 81,02%

Pada tahun 2015, Kementerian Luar Negeri melalui Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya dan Pratama, telah menempatkan 2 (dua) pejabat pimpinan Tinggi Madya dan 2 (dua) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang sesuai dengan kompetensi manajerial, teknis yang telah ditentukan. Pada tahun 2016, terdapat 8 (delapan) jabatan Eselon I dan 25 (dua puluh lima) jabatan Eselon II Kementerian Luar Negeri yang tidak terisi mengingat pejabat sebelumnya memasuki usia pensiun atau mendapatkan penugasan lain sebagai unsur pimpinan di Perwakilan RI di Luar Negeri. Terhadap 33 (tiga puluh tiga) jabatan kosong tersebut, Kemenlu melakukan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya tahun 2016. Proses seleksi tersebut telah dilakukan dengan menggunakan penilaian kompetensi manajerial, teknis dan sosio kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang dibutuhkan pada jabatan tersebut. Dari 33 (tiga puluh tiga) jabatan tersebut, 2 (dua) jabatan diantaranya tidak dapat dilaksanakan mengingat kekurangan peserta seleksi. Sementara itu 31 (tiga puluh satu) jabatan lainnya yang telah diisi dengan Seleksi Terbuka tersebut yaitu : a. JPT Madya 1) Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2) Direktur Jenderal Amerika dan Eropa 3) Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN 4) Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler 5) Kepala BPPK 6) Staf Ahli Bidang Manajemen 7) Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

151


2016

b. JPT Pratama 1) Kepala Biro Kepegawaian 2) Kepala Biro Keuangan 3) Direktur Asia Selatan dan Tengah 4) Direktur Afrika 5) Direktur Eropa Barat 6) Direktur Amerika Utara dan Tengah 7) Direktur Amerika Selatan dan Karibia 8) Direktur Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HAKI 9) Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup 10) Sesditjen Kerjasama ASEAN 11) Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN 12) Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan ASEAN 13) Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan 14) Direktur Perjanjian Ekonomi, Sosial dan Budaya 15) Sekretaris Ditjen IDP 16) Sesditjen Protokol dan Konsuler 17) Direktur Fasilitas Diplomatik 18) Direktur Konsuler 19) Direktur Perlindungan WNI dan BHI 20) Sekretaris Itjen 21) Inspektur Wilayah I 22) Inspektur Wilayah IV 23) Kepala Pusat P2K2 Aspasaf 24) Kepala Pusat P2K2 Amerop


152


2016

Perbandingan Capaian SS.3.1.1.1 Tahun 2015 dan 2016 90 80

70 60 50

Target Realisasi

40

Capaian

30 20 10 0 2015

2016

IKU “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan” ini merupakan IKU yang baru digunakan dan diukur pada Tahun 2015. Dibanding tahun 2015 ketika capaian target “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan” hanya sebesar 5.56%, maka tahun 2016 terjadi peningkatan mencapai 48.61%. Meski demikian, capaian tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 60%. Peningkatan capaian secara cukup signifikan ini antara lain dipengaruhi kesiapan Biro Kepegawaian dalam pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi pada Tahun Anggaran 2016 dengan total anggaran mencapai Rp 4.3 Miliar. Selain itu, dilakukan langkah-langkah percepatan pencapaian dengan cara mengiventarisir jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya yang kosong pada akhir tahun 2016 dan segera melakukan lelang penyedia Jasa Assessor pada awal tahun 2016. Tim yang terlibat pada proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi TA 2016 terdiri dari perwakilan dari seluruh Satuan Kerja di Kementerian Luar Negeri. Jumlah Pejabat yang telah dinilai dan sesuai dengan Standar Kompetensi dibandingkan dengan jumlah jabatan yang tersedia (Eselon I maupun Eselon II) pada Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:


153


2016

Tabel Jumlah Jabatan yang Tersedia (Eselon I dan Eselon II) Tahun 2016 No

Unit

Jumlah Pejabat telah dinilai dan sesuai Standar Kompetensi 3 3 3 4 4

Jumlah Jabatan Yang Tersedia (Eselon I dan Eselon II) 5 12 7 7 6

1 2 3 4 5

STAF AHLI MENTERI LUAR NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN

6

2

7

1

6

2

5

9

DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER

5

6

10

INSPEKTORAT JENDERAL

4

6

11

BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN JUMLAH

4 35

5 72

7 8

Dalam pencapaian IKU-1 SS-3.1.1.1, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala diantaranya seperti: 1.

Seleksi terbuka pada 2 (dua) jabatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu pada jabatan Staf Ahli Bidang Polhukkam dan Kepala Biro Perlengkapan mengingat jumlah peserta seleksi yang tidak memenuhi ketentuan.

2.

Kementerian Luar Negeri pada tahun 2015 melakukan restrukturisasi organisasi untuk mencapai visi, misi dan sasaran strategis sesuai Renstra Kemlu 2015 – 2019. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri dan Permenlu No. 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja, restrukturisasi Kementerian Luar Negeri ini memunculkan jabatan-jabatan baru secara nomenklatur maupun substansif yang mensyaratkan penyusunan pembaharuan peta dan analisa jabatan. Oleh karena itu diperlukan penyempurnaan model dan standar kompetensi jabatan sesuai dengan tugas fungsi baru tersebut.

3.

Penyempurnaan model kompetensi dan standar kompetensi jabatan pada setiap jenjang jabatan di Kementerian Luar Negeri direncanakan dilaksanakan pada tahun 2017 berdasarkan tugas dan fungsi, proses bisnis, analisa jabatan baru.

Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri akan melakukan beberapa langkah solusi dan proyeksi ke depan sebagai berikut: a. Langkah Solusi 1. Memprioritaskan penyusunan model dan standar kompetensi jabatan berdasarkan organisasi dan tata kerja baru Kementerian Luar Negeri berdasarkan Permenlu No. 2 Tahun 2016 yang mulai berlaku 1 Januari 2017 pada triwulan pertama tahun 2017.


154


2016

2. Pelaksanaan asesmen kompetensi pada pejabat Kementerian Luar Negeri secara bertahap pada setiap jenjang jabatan struktural dan fungsional. Asesmen dimulai secara bertahap melalui proses Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, dan kemudian dilanjutkan melalui asesmen kompetensi pada para pejabat Eselon II, III dan pejabat fungsional diplomat madya (pada tahun 2017), hingga para pejabat Eselon IV, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) tingkat muda dan pratama, serta para pelaksana pada tahun-tahun selanjutnya. 3. Dengan disempurnakannya peta jabatan dan standar kompetensi jabatan, serta pelaksanaan asesmen pada seluruh pegawai maka proses pengangkatan, mutasi dan promosi pegawai dapat dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, yang pada gilirannya akan menjadikan pencapaian kinerja organisasi lebih optimal. b. Proyeksi ke depan Pada tahun 2017, Biro Kepegawaian merencanakan untuk menyusun roadmap sumber daya manusia yang salah satu unsurnya adalah pembentukan Talent Management. Aspek utama dalam praktek Talent management antara lain adalah pengembangan kepemimpinan dan pembentukan talent pool. Peta Talenta (talent pool) merupakan proses menempatkan posisi setiap individu sesuai dengan keahlian, kompetensi, dan kapabilitas dalam sebuah peta dengan metode Human Asset Value Matrix. Peta talenta sangat diperlukan untuk membuat keputusan talenta. Human Asset Value Matrix adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk meletakkan posisi pegawai kedalam peta talenta, dengan menggunakan metode penilaian prestasi dan potensi. Sehingga, diharapkan ke depannya Biro Kepegawaian tidak hanya dapat menempatkan pejabat Eselon I dan II sesuai kompetensi melalui seleksi terbuka, namun juga dapat memetakan seluruh pegawai sesuai kompetensinya serta dapat merencanakan proses suksesi kepemimpinan.


155



2016

Organisasi dan Tata Kelola yang Baik

Organisasi dan tata kelola yang baik tercermin dari upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai good governance. Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Organisasi dan tata kelola yang baik” sebagai Sasaran Strategis yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1) yaitu “Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri”. Sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden nomor 10 Tahun 2010, Kementerian Luar Negeri telah ikut serta dalam program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Pada tahun 2016, pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di Kementerian Luar Negeri diarahkan untuk memperkuat capaian RB tahap sebelumnya dan memenuhi sasaran serta target yang diharapkan pada Road Map Birokrasi Nasional tahap ke-2 (2015-2019), utamanya dalam mewujudkan birokrasi berbasis kinerja. Dalam rangka meraih target yang telah ditetapkan secara nasional, sepanjang 2016 Kementerian Luar Negeri telah melakukan serangkaian upaya sistematis sebagai berikut: a.

b. c.

d.

e.

f.

Memperkuat koordinasi pelaksanaan RB pada delapan (8) area perubahan dengan pembaharuan Tim RB Kementerian Luar Negeri 2016 yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri dan beranggotakan wakil dari seluruh unit kerja di Kementerian Luar Negeri; Memperkuat peran agen perubahan dalam pengelolaan RB Kementerian Luar Negeri; melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RB Kementerian Luar Negeri melalui pertemuan-pertemuan Tim RB Kementerian Luar Negeri; Menyelesaikan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri 2015-2019 yang menjadi panduan pelaksanaan RB di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri 2015-2019 telah ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri melalui Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2016; Meningkatkan kapasitas Tim Pelaksana RB dan Agen Perubahan Kementerian Luar Negeri melalui pelatihan asesor RB yang menghadirkan narasumber berkompeten dari Kementerian PAN dan RB; Melakukan evaluasi internal capaian RB Kementerian Luar Negeri melalui mekanisme Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang menjadi dasar evaluasi eksternal RB Kementerian Luar Negeri dan penentuan nilai indeks RB Kementerian Luar Negeri.


156


2016

Evaluasi eksternal RB Kementerian Luar Negeri dilakukan oleh Tim Evaluator dari Kementerian PAN dan RB melalui serangkaian kegiatan yang dimulai pada bulan Juli 2016, meliputi: pengumpulan data dukung PMPRB melalui virtual secretariat, reviu data dukung, diskusi mendalam dengan Kementerian Luar Negeri, pelaksanaan survei internal organisasi untuk pejabat Kementerian Luar Negeri, serta survei eksternal pelayanan publik bagi masyarakat pengguna layanan Kementerian Luar Negeri. Survei eksternal dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 di dua Perwakilan citizen service, yaitu KJRI Jeddah dan KBRI Seoul. Pada bulan Agustus 2016, KemenPAN dan RB menyampaikan kesimpulan sementara penilaian capaian RB Kementerian Luar Negeri periode ini: a.

b.

Secara umum pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri, khususnya pada komponen proses (pengungkit), telah sangat baik. Beberapa kemajuan yang tercatat antara lain: peningkatan nilai AKIP sementara 2016 menjadi 74,71 (dari 72,22), pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi tahap I, selesainya penyusunan peta proses bisnis dan SOP makro Kementerian Luar Negeri, telah disahkannya Permenlu No. 02/2016 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, dibukanya gedung pelayanan satu atap “Pelayanan Terpadu” Kementerian Luar Negeri, serta terdapatnya berbagai inovasi egovernment. Adapun terdapat sejumlah aspek yang masih dapat dioptimalkan oleh Kementerian Luar Negeri, utamanya:  Manajemen perubahan: pentingnya meningkatkan peran agen perubahan dalam menciptakan perubahan di semua level organisasi;  Penataan Peraturan Perundang-undangan: evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan secara berkala;  Penataan dan Penguatan Organisasi: kesesuaian antara struktur organisasi dengan kinerja organisasi perlu diperkuat;  Penataan Tatalaksana dan e-government: hasil evaluasi SOP perlu seluruhnya ditindaklanjuti, dan penggunaan e-government perlu lebih terintegrasi;  Penataan Sistem Manajemen SDM: assessment perlu dilakukan bagi seluruh pegawai, pemberian tunjangan kinerja perlu didasarkan pada capaian kinerja individu;  Penguatan Akuntabilitas, monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dapat lebih dioptimalkan, perlu dibangun mekanisme pemantauan kinerja dan pengumpulan data kinerja secara terpadu, dan evaluasi kinerja internal harus mampu memicu perubahan kinerja organisasi;  Penguatan Pengawasan: pelaksanaan kebijakan SPIP perlu dioptimalkan, perlu penetapan unit kerja sebagai zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM); dan  Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: penggunaan e-government masih perlu ditingkatkan dan SOP pelayanan perlu dievaluasi secara berkala.


157




2016

Komponen hasil: pengembalian predikat WTP, kenaikan indeks pelayanan publik.

Berdasarkan kesimpulan sementara, Kementerian Luar Negeri optimis dapat meningkatkan nilai indeks RB-nya dari kategori B (baik dengan nilai 68,75) di 2015 menjadi kategori BB (sangat baik dengan nilai antara 70-80) di 2016. Hingga laporan ini dibuat, kesimpulan resmi dari penillaian Kementerian Luar Negeri belum disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB, namun informasi nilai sementara RB Kementerian Luar Negeri adalah 73,95, yang mengkonfirmasi proyeksi capaian kategori sangat baik (BB). Selain dari evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, pada akhir tahun 2016 Kementerian Luar Negeri juga menyediakan data capaian Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang diminta oleh Kementerian PPN/Bappenas. Penyampaian data dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di bidang reformasi birokrasi melalui sejumlah indikator yang meliputi aspek: a.

Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik;

b.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;

c.

Peningkatan kapasitas birokrasi; dan

d.

Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan capaian pelaksanaan RB tahun 2016 yang dinilai baik tidak saja oleh internal Kementerian Luar Negeri namun juga oleh eksternal, tantangan pelaksanaan RB Kementerian Luar Negeri pada 2017 adalah mempertahankan capaian yang telah ada, serta memperkuat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan, utamanya agar hasil pelaksanaan RB dapat lebih dirasakan dan diakui oleh keluarga besar Kementerian Luar Negeri, masyarakat luas, serta stakeholders di luar Kementerian Luar Negeri. Untuk tahun 2017, pelaksanaan RB Kementerian Luar Negeri akan diarahkan untuk mencapai target tahunan yang termuat dalam Road Map RB Kementerian Luar Negeri serta untuk memperbaiki beberapa catatan dan rekomendasi yang disampaikan pada evaluasi eksternal Kementerian Luar Negeri tahun ini. Beberapa program yang akan menjadi fokus antara lain adalah penguatan pemanfaatan e-government dalam pelayanan publik dan peningkatan kinerja Kementerian Luar Negeri, penguatan pengawasan dan pengendalian internal, peningkatan manajemen SDM dengan distribusi pegawai yang sesuai kebutuhan dan kompetensi, penguatan penataan sistem kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, peningkatan pelayanan publik khususnya dengan evaluasi dan pemantauan berkala, serta penguatan internalisasi nilai-nilai RB di kalangan pegawai Kementerian Luar Negeri.


158



2016

Lingkungan Kerja yang Kondusif

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan pada saat bekerja, baik yang berbentuk fisik ataupun non fisik, langsung atau tidak langsung, yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat bekerja. Lingkungan kerja mempengaruhi kondisi fisik, sosial, maupun psikologis pegawai/karyawan dalam suatu organisasi/institusi. Dengan demikian, lingkungan kerja yang kondusif adalah kehidupan sosial, psikologi ataupun fisik dalam organisasi yang berpengaruh dan mendukung pegawai/karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Lingkungan kerja yang kondusif dibutuhkan agar setiap pegawai/karyawan dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi/institusi tempat mereka bekerja. Lingkungan kerja yang kondusif mendukung produktivitas kerja serta akan menimbulkan kepuasan kerja bagi pekerja dalam suatu organisasi. Selama tahun 2016, Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa perbaikan fisik dalam rangka menunjang dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif seperti di antaranya: renovasi gedung kantor pada 12 Perwakilan di Ottawa, Washington DC, Praha, Helsinki, Lisabon, Wina, Madrid, New Delhi, Dili, Kuala Lumpur, Ankara dan Damascus; renovasi gedung tower Pusat dan penyiapan ruangan kantor dengan adanya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru serta peremajaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 yang direncanakan 11 unit dapat terealisasi 12 unit serta pengadaan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas lainnya di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri“Lingkungan kerja yang kondusif” sebagai Sasaran Strategis 3.1.1.3 diukur dengan Indikator Kinerja Utama yaitu “Indeks kepuasan pegawai”. Pengukuran indeks dilakukan melalui survei kepada seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri untuk menilai tingkat kepuasan pegawai terhadap kapasitas organisasi. Pada tahun 2016, capaian kinerja SS-3.1.1.3 ditargetkan dengan skala 2,90 dari 5(58%) dengan realisasi 2,66 (53,2%) ataudengan capaiansebesar91,72%. Berdasarkan survei yang dilakukan, indeks kepuasan pegawai terhadap kapasitas organisasi hanya mencapai 53,2% atau capaiannya berarti 91,72% dari target yang telah ditetapkan.Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, utamanya adalah aspek kepegawaian/sumber daya manusia. Responden menggarisbawahi hal-hal di bidang kepegawaian/sumber daya manusia yang harus dibenahi, yaitu sebagai berikut: 1. Masalah pola karir BPKRT dan Petugas Komunikasi; 2. Penerapan sistem meritokrasi serta reward and punishment;


159


2016

3. Manajemen kepegawaian menyangkut masalah penempatan dan pengembangan karir pegawai berdasarkan kompetensi dan keahliannya; 4. Sistem pelayanan kepegawaian (perlunya penerapan sistem komputerisasi untuk administrasi kepegawaian).

Analisis IKU-1 SS-3.1.1.3: Indeks kepuasan pegawai Selama tahun 2016, Indeks kepuasan pegawaisebesar 2,66 dari target 2,9. Indeks kepuasan pegawai diukur dari indeks hasil survei yang mengukur sejauh mana pegawai di lingkungan internal Kementerian Luar Negeri puas atas kinerja aspek-aspek pelayanan dan/atau kinerja organisasi secara umum. Sebagai bentuk komitmen Kementerian Luar Negeri dalam mendorong kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan survei tingkat kepuasan pegawai Kementerian Luar Negeri terhadap kapasitas organisasi Kementerian Luar Negeri. Aspek organisasi yang menjadi obyek survei meliputi unsur kelembagaan, kepegawaian/sumber daya manusia (SDM), imbalan, sarana dan prasarana, pengendalian dan pengawasan, serta mekanisme dan tata kerja. Pelaksanaan survei tingkat kepuasan pegawai terhadap kapasitas organisasi merupakan bagian dari upaya Kementerian Luar Negeri untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan dalam rangka membentuk organisasi yang efisien dan efektif, tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. Pelaksanaan survei ini merupakan alat ukur bagi Kementerian Luar Negeri untuk melakukan pembenahan diri dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi yang pada akhirnya akan mendukung peningkatan kinerja pegawai. Tingkat Kepuasan Pegawai Kementerian Luar Negeri

MEKANISME DAN…

2.85

PENGENDALIAN DAN…

2.6

SARANA DAN…

2.79

IMBALAN

2.49

KEPEGAWAIAN/SDM

2.51

KELEMBAGAAN

2.69

RATA-RATA

2.66 0

1

2

3

4

5

Skala Tingkat Kepuasan


160


2016

Survei tingkat kepuasan pegawai Kementerian Luar Negeri terhadap kapasitas organisasi Kementerian Luar Negeri diikuti oleh 285 responden pegawai Kementerian Luar Negeri yang bertugas di Pusat dan Perwakilan RI, yang merepresentasikan 7,9% dari jumlah total pegawai saat ini. Survei ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan pegawai Kementerian Luar Negeri terhadap kapasitas organisasi Kementerian Luar Negeri yang meliputi 6 (enam) aspek yaitu: (i) kelembagaan; (ii) kepegawaian/sumber daya manusia; (iii) imbalan; (iv) sarana dan prasarana; (v) pengendalian dan pengawasan; serta (vi) mekanisme dan tata kerja. Berdasarkan hasil pengolahan data statistik dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan skala Likert (skala terendah 1 dan skala tertinggi 5), angka kumulatif tingkat kepuasan pegawai Kementerian Luar Negeri terhadap kapasitas organisasi Kementerian Luar Negeri adalah 2,66 atau kurang puas. Rincian tingkat kepuasan pegawai per aspek kapasitas organisasi adalah sebagai berikut: a.

Tingkat kepuasan terhadap aspek kelembagaan adalah 2,69 (kurang puas);

b.

Tingkat kepuasan terhadap aspek kepegawaian/sumber daya manusia adalah 2,51 (kurang puas);

c.

Tingkat kepuasan pegawai terhadap aspek imbalan adalah 2.49 (kurang puas);

d.

Tingkat kepuasan terhadap aspek penyediaan sarana dan prasarana adalah 2,79 (kurang puas);

e.

Tingkat kepuasan terhadap aspek pengendalian dan pengawasan adalah 2,60 (kurang puas); dan

f.

Tingkat kepuasan terhadap aspek mekanisme dan tata kerja adalah 2,85 (kurang puas).

Menilik tingkat kepuasan aspek kelembagaan dan kepegawaian/sumber daya manusia yang memiliki skor yang sama (2,51), menunjukkan bahwa kedua aspek ini saling berkaitan dan dalam pembenahannya tidak dapat dilakukan secara terpisah. Concern utama yang menjadi perhatian responden terhadap kedua aspek tersebut juga sama yaitu masalah pembenahan pola karir BPKRT, Pejabat Komunikasi dan Jabatan Fungsional Diplomat. Hingga saat ini jabatan fungsional untuk Bendahara Penata Kerumahtanggaan (BPKRT) dan Petugas Komunikasi masih belum terbentuk, sehingga memunculkan sejumlah pertanyaan responden mengenai kepastian pola karir kedua rumpun kepegawaian tersebut. Di lain pihak, masalah pola karir jabatan fungsional diplomat juga menjadi sorotan sejumlah responden. Implementasi UU Aparatur Sipil Negara dan perkembangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi memunculkan kebutuhan untuk mengkaji kembali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Diplomat, utamanya adalah revisi terhadap Peraturan Menteri PAN No. PER/87.1/M.PAN/8/2005 tentang Jabatan Fungsional Diplomat dan Angka Kreditnya. Pada aspek imbalan merupakan kapasitas organisasi yang memperoleh skor terendah dari 6 (enam) aspek dimana tingkat kepuasannya yaitu 2,49 atau kurang puas. Rasa ketidakpuasan responden terhadap aspek imbalan berkaitan erat dengan tunjangan Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

161


2016

kinerja yang diterima. Sebagian besar responden berpandangan bahwa penentuan kelas jabatan seharusnya didasarkan secara obyektif pada beban kerja, jenis dan tingkat kesulitan pekerjaan yang dilakukan, sehingga tunjangan kinerja yang diterima sesuai dengan yang semestinya diterima. Sebagian besar responden juga berharap peningkatan remunerasi Kementerian Luar Negeri dapat segera terealisasi, sehingga berdampak kepada peningkatan tunjangan kinerja yang diterima. Masukan dari para responden tersebut menegaskan perlunya bagi Kementerian Luar Negeri untuk melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 area perubahan dan reviu terhadap evaluasi jabatan yang pernah dilakukan pada tahun 2012. Sarana dan prasarana merupakan aspek kapasitas organisasi yang memperoleh skor tingkat kepuasan yaitu 2,79. Hal ini tidak terlepas dari sejumlah perbaikan fasilitas umum dan perkantoran yang secara intensif dan berkesinambungan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Namun masih terdapat berbagai catatan penting dari para responden yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri untuk percepatan pelaksanaannya dan salah satu yang menjadi sorotan utama adalah masalah perbaikan dan kebersihan kantin. Pada aspek pengendalian dan pengawasan, tingkat kepuasan terendah pegawai adalah mengenai masalah sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di Kementerian Luar Negeri dimana mayoritas pegawai menyatakan kurang puas (2,60). Sebagian besar responden menyatakan agar penerapan SPIP dapat disosialisasikan secara lebih intensif karena belum banyak diketahui dan dipahami oleh pegawai. Setiap pimpinan unit organisasi/satuan kerja pada prinsipnya harus menerapkan SPIP di lingkungan masingmasing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. Menyangkut aspek mekanisme dan tata kerja, merupakan aspek dengan skor tertinggi yaitu 2,85.Tingkat kepuasan terendah pegawai adalah terhadap peraturan di Kementerian Luar Negeri yang mengatur mengenai penataan tata laksana dan Standard Operating Procedures (SOP). Hal ini dapat dipahami karena Kementerian Luar Negeri belum memiliki pedoman business process dan SOP sebagai panduan dalam penyusunan business process dan SOP di setiap unit kerja/satuan kerja. Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process) yang perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Luar Negeri. Peraturan Menteri Luar Negeri ini yang akan menjadi panduan bagi setiap unit/satuan kerja untuk membangun dan menata tata laksana dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan SOP yang lebih sederhana, efisien, efektif dan akuntabel. Sebagai langkah kedepan, berpijak dari hasil survei yang telah dilakukan, Kementerian Luar Negeri akan mengambil langkah solutif sebagai berikut: 1.

Penyelesaian pembentukan jabatan fungsional bagi BPKRT dan Petugas Komunikasi;

2.

Revisi terhadap Peraturan Menteri PAN dan RB Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Diplomat dan Angka Kreditnya;


162


2016

3.

Peninjauan terhadap evaluasi jabatan (peta jabatan dan kelas jabatan) Kementerian Luar Negeri;

4.

Perbaikan dan kebersihan kantin; memelihara kebersihan, perbaikan, dan kelengkapan sarana di toilet;melakukan pest control secara berkala; penambahan dan peremajaan armada bus jemputan; mengoptimalkan fasilitas day-care; penambahan ruang rapat, serta penyediaan ruang tamu yang memadai;

5.

Sosialisasi tentang SPIP secara lebih intensif;

6.

Penyusunan penataan tata-laksana (business process) dan pedoman penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Kementerian Luar Negeri.

Pada tahun 2016, pihak Kementerian PAN dan RB dan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak melakukan survei kapasitas organisasi.


163



2016

Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi

Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi (SS-3.1.1.4.) menunjukkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang efektif dan efisien sesuai Rencana Induk Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi bisnis Kementerian Luar Negeri. Terintegrasinya sistem informasi manajemen menghasilkan interoperabilitas sistem sehingga pertukaran data/informasi dapat berlangsung secara cepat dan akurat, sehingga dapat mendorong terciptanya akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas proses bisnis, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Luar Negeri. Sasaran strategis ini diukur melalui dua indikator kinerja utama, yaitu Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dan Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI). Perbandingan target dan capaian tahun 2015 dan tahun 2016 tersaji dalam tabel berikut: Tabel Perbandingan Capaian SS.3.1.1.4 Tahun 2015 dan 2016 Indeks Keamanan Informasi Indeks Pemeringkatan (KAMI) e-Government Indonesia (PeGI) Keterangan 2015 2016 2015 2016 Target 1,5 2 3,35 3,45 Realisasi 1,2 1,86 3,32 3,32 Capaian 80% 93% 99,10% 96,23%

Analisis IKU-1 SS-3.1.1.4.: Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan hasil evaluasi yang memberikan gambaran kondisi kesiapan dari sisi kelengkapan dan konsistensi keamanan informasi dan identifikasi tingkat kematangan penerapan pengamanan informasi kepada pimpinan instansi, yang diidentifikasi berdasarkan kondisi saat ini dan menghasilkan rekomendasi untuk keperluan pembenahan dan prioritas. Analisis dilakukan berdasarkan kategorisasi tingkat kepentingan Sistem Elektronik (SE) untuk memberikan sasaran pencapaian tingkat kelengkapan kematangan yang berbeda sesuai kepentingannya. Area yang dievaluasi meliputi 5 (lima) area, yaitu Tata Kelola Keamanan Informasi, Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi, Kerangka Kerja Keamanan Informasi, Pengelolaan Aset Informasi, serta Teknologi dan Keamanan Informasi. Penilaian yang dilakukan menggunakan Indeks KAMI versi 3.1 berbasis SNI ISO/IEC 27000:2013 menunjukkan bahwa SE yang dikelola Kementerian Luar Negeri termasuk dalam kategori STRATEGIS yang jika mengalami kegagalan akan berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara. Evaluasi terhadap tingkat kepentingan dan area tingkat penerapan keamanan informasi di Kementerian Luar Negeri menggunakan borang Indeks


164


2016

KAMI yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah diselaraskan dengan SNI ISO/IEC 27001:2013. Kementerian Luar Negeri memperoleh nilai 241 dari nilai maksimum yang diharapkan pada kondisi BAIK yaitu 645. Nilai tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan di banyak aspek sesuai dengan kebutuhan kontrol yang seharusnya diterapkan untuk SE dengan kategori strategis. Berdasarkan perbandingan nilai yang diperoleh dari nilai maksimum sesuai dengan kategori SE terhadap area yang dievaluasi, maka akan didapatkan rentang indeks berada pada 1,86 yang menunjukkan Tingkat Kematangan Indeks KAMI Kementerian Luar Negeri berada pada posisi Kondisi Awal atau Tingkat Kematangan I+ dari V Tingkat Kematangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Keamanan Informasi (KAMI) pada tahun 2016 adalah sebesar 1,86 dari target 2,00 (persentase capaian 93%) sebagaimana tersaji pada tabel berikut: Tabel Capaian IKU-1 SS.3.1.1.4 Tahun 2016 IKU-1 SS-3.1.1.4 Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Informasi Kinerja Indeks diperoleh dari penilaian tingkat kepentingan dan evaluasi kelengkapan pengamanan informasi Realisasi Target Capaian

Jumlah 1,86 1,86 2 93%

Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai perlunya pengelolaan keamanan informasi sudah mulai ada, meskipun langkah pengamanannya masih bersifat reaktif dan tidak teratur yang diindikasikan dengan beberapa hal sebagai berikut: 1. Penerapan langkah pengamanan belum mengacu kepada keseluruhan risiko yang ada; 2. Belum terdapat alur komunikasi dan kewenangan yang jelas dalam kerangka manajemen keamanan informasi; 3. Kelemahan teknis dan non-teknis tidak teridentifikasi dengan baik; dan 4. Pihak yang terlibat belum sepenuhnya menyadari tanggung jawab mereka dalam aspek keamanan informasi. Penilaian Tingkat Kematangan Indeks KAMI Kementerian Luar Negeri untuk setiap area yang dinilai adalah sebagai berikut: 1. Area Tata Kelola Keamanan Informasi a. Telah terdapat draft kebijakan keamanan informasi Kementerian Luar Negeri; b. Telah dibentuk Tim Penanganan Insiden Keamanan Informasi dan Komunikasi sejak tahun 2015 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Komunikasi Nomor 1845/B/KM/XII/2015/23. 2. Area Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi a. Perlu adanya penyempurnaan dalam penerapan manajemen risiko secara konsisten sesuai Pedoman Manajemen Risiko yang disepakati di Kementerian Luar Negeri, sehingga langkah mitigasi risiko dapat secara efisien dilakukan; Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

165


2016

b. Perlu dibentuk daftar rekaman pelaksanaan keamanan informasi dan bentuk pengamanan yang sesuai dengan klasifikasinya. 3. Area Kerangka Kerja Keamanan Informasi a. Kerangka Kerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) yang telah diimplementasikan di Kementerian Luar Negeri antara lain Sasaran Keamanan Informasi telah dicantumkan dalam Rencana Induk Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri; Organisasi Keamanan Informasi; Klasifikasi Informasi; Pengelolaan dan Pelaporan Gangguan/Insiden Keamanan Informasi; Pemantauan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan Prosedur Backup dan Restore; b. Kerangka Kerja SMKI yang diperlukan dan belum dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri diantaranya Kebijakan Keamanan Informasi sesuai yang dipersyaratkan dalam ISO 27001; Syarat dan Ketentuan Penggunaan Sumber Daya Teknologi Informasi; Metodolologi Manajemen Risiko Teknologi Informasi; Business Continuity Plan (BCP) dan Disaster Recovery Plan (DRP); Standar Software Desktop; Metode Pengukuran Efektivitas Kontrol; Non Disclosure Agreement (NDA); Prosedur Pengendalian Dokumen; Prosedur Pengendalian Rekaman/Catatan; Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan; Prosedur Audit Internal; Prosedur Penanganan Informasi: pelabelan, penyimpanan, pertukaran, dan penghancuran; Prosedur Pengelolaan Media Removable and Disposal; Prosedur Pengelolaan Perubahan (Change Control) Sistem Teknologi Informasi; Prosedur Pengelolaan Hak Akses User (User Access Management); Prosedur Teleworking (Remote Access); dan Prosedur Instalasi dan Pengendalian Software. 4. Area Pengelolaan Aset Informasi a. Aspek pengelolaan aset informasi telah dilakukan Kementerian Luar Negeri, namun masih terbatas pada hal-hal dasar yang tidak terkait dengan keamanan informasi; b. Belum tersedia mekanisme pengamanan dalam pengiriman aset informasi (perangkat dan dokumen) yang melibatkan pihak ketiga; c. Belum tersedia proses untuk mengamankan lokasi kerja dari keberadaan/kehadiran pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Kementerian Luar Negeri. 5. Area Teknologi dan Keamanan Informasi a. Penerapan keamanan informasi pada bidang teknologi informasi dan komunikasi sudah cukup baik diimplementasikan dan dilindungi dengan lebih dari satu lapis pengamanan; b. Jaringan disegmentasi sesuai dengan kepentingannya (pembagian instansi, kebutuhan aplikasi, jalur akses khusus); c. Secara menyeluruh desktop dan server dilindungi dari serangan virus/malware. d. Keseluruhan jaringan, sistem, dan aplikasi sudah menggunakan mekanisme sinkronisasi waktu yang akurat; e. Belum tersedianya konfigurasi standar untuk keamanan sistem bagi keseluruhan aset jaringan, sistem dan aplikasi, yang dimutakhirkan sesuai perkembangan (standar industri yang berlaku) dan kebutuhan Kementerian Luar Negeri; Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

166


2016

f.

Belum tersedianya prosedur yang secara rutin menganalisis kepatuhan penerapan konfigurasi yang ada; g. Infrastruktur jaringan, sistem, dan aplikasi yang digunakan belum secara rutin dipindai untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya celah kelemahan atau perubahan/keutuhan konfigurasi, serta secara keseluruhan belum dipantau untuk memastikan ketersediaan kapasitas yang cukup untuk kebutuhan yang ada; h. Belum terdapat prosedur analisis log secara berkala untuk memastikan akurasi, validitas, dan kelengkapan informasi (untuk kepentingan jejak audit dan forensik); i. Belum menerapkan lingkungan pengembangan dan uji coba yang sudah diamankan sesuai dengan standar platform teknologi yang ditetapkan dan digunakan untuk seluruh siklus hidup sistem yang dibangun; j. Prosedur untuk pengguna yang mutasi/keluar atau tenaga kontrak/outsource yang habis masa kerjanya belum tersedia untuk memastikan tidak adanya hak akses yang tidak sesuai; k. Belum tersedianya prosedur penggunaan perangkat pengolah informasi milik pihak ketiga (termasuk perangkat milik pribadi dan mitra kerja/vendor) dengan memastikan aspek Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan pengamanan akses yang digunakan. Terdapat peningkatan nilai capaian Indeks KAMI dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,66 poin, dari 1,20 (2015) menjadi 1,86 (2016). Grafik pencapaian masing-masing area penilaian Indeks KAMI Kementerian Luar Negeri dapat dilihat sebagai berikut: Grafik Pencapaian Masing-Masing Area Penilaian Indeks KAMI

Tata Kelola

Pengelolaan Risiko

Kerangka Kerja

2015

2012 2013 2014 2015 2016

Pengelolaan Aset

Teknologi

2016

Tabel Pencapaian Masing-Masing Area Penilaian Indeks KAMI TATA PENGELOLAAN KERANGKA PENGELOLAAN TEKNOLOGI KELOLA RISIKO KERJA ASET 90 0 14 81 55 90 1 14 81 55


167


2016

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks KAMI, Kementerian Luar Negeri secara umum menghadapi kendala belum lengkapnya instrumen kebijakan tata kelola yang mengatur aspek pengelolaan (governance) dan aspek penatalaksanaan (management) teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri, khususnya yang terkait dengan pengelolaan keamanan informasi. Jenis kebijakan tata kelola keamanan informasi yang belum dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri antara lain sebagaimana yang disebutkan pada hasil penilaian di atas. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan pembahasan Draft Dokumen Manajemen Risiko Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri untuk dapat ditetapkan dan disahkan dalam bentuk Keputusan Menteri Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri merencanakan akan melakukan tindak lanjut atas kegiatan percepatan penanggulangan kendala di atas, dengan melakukan: 1. Identifikasi dan perancangan petunjuk pelaksanaan dan prosedur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, khususnya yang terkait dengan pengelolaan keamanan informasi. 2. Mempersiapkan standardisasi pelaksanaan, pengembangan, dan operasional teknologi informasi dan komunikasi terkait dengan pengelolaan keamanan informasi. 3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri yang terdiri dari sumber daya manusia, data dan informasi, aplikasi, dan infrastuktur, sehingga keamanan informasi dapat lebih terjamin.

Analisis IKU-2 SS-3.1.1.4.: Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) merupakan alat yang digunakan sebagai acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah, dorongan bagi peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif, dan untuk mendapatkan peta kondisi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah secara nasional. Pemeringkatan dilakukan pada lima dimensi, yaitu: 1. Dimensi kebijakan, merupakan landasan utama bagi pengembangan dan implementasi e-Government; 2. Dimensi kelembagaan, berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwewenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; 3. Dimensi infrastruktur, berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;


168


2016

4. Dimensi aplikasi, berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan e-Government secara langsung (front office) atau tidak langsung (back office); 5. Dimensi perencanaan, berkaitan dengan tata kelola atau manajemen perencanaan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks PeGI tahun 2016 adalah sebesar 3,32 dari target 3,45 (persentase capaian 96,23%), sebagaimana tabel berikut: Tabel Capaian IKU-2 SS.3.1.1.4 Tahun 2016 IKU-2 SS-3.1.1.4 Indeks Pemeringkatan eGovernment Indonesia (PeGI)

Informasi Kinerja Indeks PeGI diperoleh dari nilai rata-rata pemeringkatan terhadap lima dimensi e-Government, yaitu Kebijakan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan Realisasi Target Capaian

Jumlah 3,32

3,32 3,45 96,23%

Nilai indeks 3,32 diperoleh dari nilai rerata dari semua dimensi yang dinilai dalam penilaian dan menunjukkan bahwa pelaksanaan e-Government di Kementerian Luar Negeri berada dalam kategori baik dan saat ini menduduki peringkat ke-3 dari 31 Kementerian. Capaian Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada diagram berikut ini:

3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

Capaian Indeks PeGI Kementerian Luar Negeri Tahun 2012-2016 3.31 3.17 2.48 2.43

2012

2.7

2.66

2013

2014

Rata-rata Kementerian

3.32 2.7

2015

3.32 2.7

2016

Kemlu

Penilaian penerapan e-Government Kementerian Luar Negeri untuk setiap dimensi adalah sebagai berikut: 1. Dimensi Kebijakan a) Nilai dimensi Kebijakan adalah BAIK (3,30); b) Adanya manajemen terkait kebijakan yang mengacu pada Rencana Induk Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri;


169


2016

c) Adanya visi terkait teknologi informasi dan komunikasi yang tercantum di web yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung proses kegiatan; d) Adanya penyusunan prioritas program yang jelas untuk dijadikan dasar penyusunan anggaran dan program; e) Adanya evaluasi internal yang tersusun dalam sistem serta terorganisasi dengan baik dan teratur. 2. Dimensi Kelembagaan a) Nilai dimensi Kebijakan adalah BAIK (3,40); b) Adanya struktur organisasi pada eselon II yang sudah beroperasi secara efektif dan strategis dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi; c) Adanya kejelasan tugas dan fungsi organisasi pengelola teknologi informasi dan komunikasi; d) Adanya standard operating procedure (SOP) untuk operasionalisasi teknologi informasi dan komunikasi; e) Adanya kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM) secara kuantitatif maupun kualitatif bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pengembangan SDM yang ada sangat mendukung armada SDM yang baik di lingkungan Kementerian; f) Adanya prorgam pengembangan SDM yang rutin dan terorganisasi meskipun terdapat beberapa program pelatihan yang belum terlaksana. 3. Dimensi Infrastruktur a) Nilai dimensi Infrastruktur adalah BAIK (3,23); b) Adanya pusat data yang tersebar di beberapa lokasi dan adanya fasilitas pusat pemulihan bencana; c) Adanya fasilitas jaringan dengan bandwidth yang memadai; d) Adanya sistem keamanan fisik yang didukung oleh kelengkapan software; e) Tersedianya anggaran pemeliharaan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai; f) Adanya pemeliharaan dan inventarisasi yang tertata dengan baik serta didukung oleh aplikasi berbasis desktop. 4. Dimensi Aplikasi a) Nilai dimensi Aplikasi adalah BAIK (3,27); b) Adanya situs web resmi yang rutin diperbaharui dan dikelola dengan baik. Situs web tersebut menjadi gerbang informasi dan jembatan elektronik kementerian dengan publik serta mengintegrasikan seluruh situs web Perwakilan dan menyediakan tautan ke aplikasi layanan publik; c) Adanya aplikasi fungsional yang cukup lengkap di mana mayoritas sudah berbasis open source (sekitar 70%); d) Adanya kelengkapan dokumentasi aplikasi yang sudah dibangun dan dikembangkan. Inventarisasi aplikasi juga telah dilakukan dengan baik; e) Persyaratan interoperabilitas menjadi prioritas; f) Salah satu pemanfaatan aplikasi sistem informasi yang mendapat penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara adalah Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Kementerian Luar Negeri sebagai Terbaik Kedua. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

170


2016

5. Dimensi Perencanaan a) Nilai dimensi Perencanaan adalah BAIK (3,40); b) Adanya fungsi dan sistem perencanaan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat Kementerian yang dilakukan oleh Pusat Komunikasi; c) Adanya sistem perencanaan serta dokumentasi perencanaan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi; d) Adanya pembiayaan dalam dokumen perencanaan meskipun belum memadai. Berikut grafik pencapaian masing-masing dimensi Indeks PeGI dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan perbandingannya dengan rerata PeGI tingkat Kementerian tahun penilaian terakhir: Grafik Perbandingan Pencapaian Dimensi Indeks PeGI Tahun 2012-2016 4

2012

3

2013 2014 2

2015 2016

1 Dimensi Kebijakan

Dimensi Dimensi Kelembagaan Infrastruktur

Dimensi Aplikasi

Dimensi Perencanaan

Grafik Pencapaian Dimensi Indeks PeGI Tahun 2016 4 3 2 1

Dimensi Kebijakan

Dimensi Dimensi Kelembagaan Infrastruktur

Dimensi Aplikasi

Dimensi Perencanaan

Rerata Kementerian

2.48

2.67

2.7

2.71

2.55

Kemlu 2016

3.3

3.4

3.23

3.27

3.4

Rerata Kementerian

Kemlu 2016

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks PeGI adalah belum lengkapnya instrumen kebijakan tata kelola yang mengatur aspek pengelolaan (governance) dan aspek penatalaksanaan


171


2016

(management) teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri, dan belum terimplementasinya komponen infrastruktur yang vital untuk mendukung proses bisnis Kementerian Luar Negeri sesuai Rencana Induk Strategi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kendala tersebut ditangani oleh Kementerian Luar Negeri dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung percepatan penanggulangannya, yaitu: 1. Pengembangan organisasi beserta tugas dan fungsi unit pengelola teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri dari Pusat Komunikasi menjadi Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri; 2. Penetapan dan pengundangan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia sebagai landasan hukum dan pedoman terciptanya tata kelola yang menjamin keselarasan antara pengembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dengan sasaran strategis Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan; 3. Membangun Command Center Kementerian Luar Negeri dan infrastruktur pendukungnya untuk membantu pimpinan Kementerian Luar Negeri dalam menyediakan data/informasi dan melakukan analisis situasi, memberikan respon terhadap isu tertentu yang sedang terjadi, dan mengambil keputusan strategis terkait tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri;

Kegiatan membangun Comman Center Kementerian Luar Negeri dan Infrastruktur Pendukungnya

4.

Mengembangkan Data Center Kementerian Luar Negeri melalui penambahan fasilitas yang mendukung fungsi manajemen aset, tracking, monitoring, serta commissioning/decommissioning baik perangkat maupun aplikasi sistem informasi, dalam rangka meningkatkan layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan.


172


2016

Kemudian Kementerian Luar Negeri merencanakan akan melakukan tindak lanjut atas kegiatan percepatan penanggulangan kendala di atas, dengan melakukan: 1. Identifikasi dan perancangan petunjuk pelaksanaan dan prosedur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; 2. Mempersiapkan standardisasi pelaksanaan, pengembangan, dan operasional teknologi informasi dan komunikasi yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri; 3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri yang terdiri dari sumber daya manusia, data dan informasi, aplikasi, dan infrastuktur, sehingga layanan teknologi informasi dan komunikasi dapat diberikan secara efektif dan efisien; 4. Menyiapkan Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik sebagai upaya pembentukan jenjang karir yang jelas bagi pegelola teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Pelaksanaan implementasi teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri pada tahun 2016 memperoleh penghargaan pada ajang TOP IT & TOP TELCO 2016, dalam tiga kategori sebagai berikut: 1. TOP ICT Leadership 2016 kepada Menteri Luar Negeri; 2. Institution Best Practice 2016: TOP IT Implementation on Ministry 2016 kepada Kementerian Luar Negeri; dan 3. IT Digital Transformation Readiness 2016: TOP Institution on Digital Transformation Readiness 2016 kepada Kementerian Luar Negeri.

TOP IT & TOP TELCO 2016, Jakarta, 23 November 2016


173



2016

Anggaran yang Optimal

Anggaran yang Optimal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Anggaran yang optimal” sebagai Sasaran Strategis 3.1.1.5 diukur dengan Indikator Kinerja Utama yaitu “Persentase realisasi anggaran dan realisasi kinerja”, dengan realisasi sebagai berikut: Tabel Perbandingan Capaian SS 3.1.1.5 Tahun 2015 dan 2016 Bobot

Realisasi 2015

Realisasi Anggaran

50%

89,62%


Realisasi Kinerja

50%

84,73%

44,81%

No

Informasi Kinerja

1. 2.


95,18%


89,61%

44,80%

Realisasi 2016

87,11% 95% 91,69%

92,39% 95% 97,25%

Realisasi anggaran diukur melalui seberapa besar realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri dalam jangka waktu 1 tahun anggaran dilihat dari akumulasi SP2D yang diterbitkan dibagi dengan pagu DIPA Kementerian Luar Negeri. Realisasi angaran Kementerian Luar Negeri tahun 2016 setelah self-blocking adalah sebesar Rp. 6.110.028.491.378,- atau 95,18% dari pagu Rp 6.419.487.227.479,-. Sementara itu, realisasi anggaran jika tidak dikurangi self-blocking adalah sebesar 85,81% dari pagu Rp. 7.120.298.228.000,-. Realisasi kinerja diukur melalui pencapaian suatu rencana kinerja organisasi Kementerian Luar Negeri yang telah ditetapkan di awal tahun yang diperoleh dari agregat seluruh IKU kecuali IKU SS-3.1.1.5. Berikut Perbandingan Data Penyerapan Anggaran Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2012 s.d 2016. Tabel Perbandingan Data Penyerapan Anggaran Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2012 s.d 2016 Tahun

Anggaran(Rp)

Serapan (Rp)

Persentase Serapan

2012

5.070.996.082.000

4.117.840.647.173

81,20

2013

5.804.829.209.000

5.094.847.431.558

87,77

2014

5.731.138.190.000

5.335.907.090.624

93,10

2015

6.583.705.655.000

5.902.143.748.587

89,65

2016

7.120.298.228.000

6.110.028.491.378

95,18


174


2016

8.000.000.000.000 7.000.000.000.000 6.000.000.000.000 5.000.000.000.000 4.000.000.000.000 3.000.000.000.000 2.000.000.000.000 1.000.000.000.000 2012

2013

2014

2015

2016

Grafik Perbandingan Data Penyerapan Anggaran Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2012 s.d 2016

Dalam pencapaian kinerja SS-3.1.1.5, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala diantaranya: 1. Adanya Inpres 04 Tahun 2016 tentang pemotongan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal. Inpress 08 Tahun 2016 menyebabkan Perwakilan melakukan self blocking anggarannya dan melakukan kegiatan secara selektif (Kebijakan nasional terkait penghematan anggaran); 2. Sampai dengan akhir tahun 2016, terdapat kendala tidak terealisasinya anggaran belanja modal PNBP khususnya untuk Satker Perwakilan RI di luar negeri, salah satu penyebabnya adalah terkait mekanisme Maksimum Pencairan (MP) adalah : a. Walaupun Perwakilan telah memiliki pagu PNBP, namun MP belum disetujui oleh Kementerian Keuangan maka pencairan UP tidak dapat dilaksanakan; b. Pencairan UP PNBP yang bertahap menyebabkan realisasi belanja modal tidak dapat dilaksanakan sesuai Pagu. Cara mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, dan BPKP serta Kementerian Luar Negeri terus mengintensifkan koordinasi antara pusat dengan Perwakilan RI terkait penggunaan anggaran baik yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) maupun PNBP.


175


2016

Dan sebagai langkah kedepan Kementerian Luar Negeri akan mengambil langkah solutif sebagai berikut: 1. Perbaikan postur anggaran Kementerian Luar Negeri agar dapat mendukung program-program prioritas Kementerian secara optimal tanpa harus melakukan pengalihan atau revisi anggaran; 2. Untuk percepatan proses realisasi Belanja Modal Kementerian Luar Negeri, maka anggaran Kementerian Luar Negeri ke depan diprioritaskan untuk mendapatkan anggaran Rupiah Murni yang lebih besar; 3. Pendistribusian pagu mengacu pada prioritas nasional dan arah kebijakan nasional; 4. Meningkatkan kualitas perencanaan.


176


III.4 Perbandingan Menengah

2016

Realisasi

IKU

dengan

Target

Jangka

Perbandingan Realisasi IKU dengan target jangka menengah merupakan perbandingan realisasi IKU tahun 2015 dan 2016 dibandingkan dengan Tujuan Kementerian Luar Negeri yang akan dicapai pada tahun 2019 sebagai berikut: 1.

TUJUAN 1.1 Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh

Tujuan 1.1

Indikator Kinerja Utama

Target 2015

Realisasi 2015

Target 2016

Revisi Target 2016

Realisasi 2016

Target 2019

Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh


89%

99,60%

90%

83%*)

88,36%

95%

*) Revisi target dari dampak pemotongan anggaran (Inpres No. 4 Tahun 2016) dan self blocking (Inpres No. 8 Tahun 2016)

Trend Target dan Realisasi Tujuan 1.1 83%*)

89%

90%

2015

2016

95%

Target Revisi 2016

2019

88,36%

99,60%

2016

2015

Realisasi

Realisasi IKU “Tingkat Pengaruh Indonesia di dunia internasional” pada tahun 2016 sebesar 88,36% menunjukkan bahwa kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional berpengaruh di dunia internasional. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, realisasi IKU mengalami penurunan. Analisis pencapaian kinerja T.1.1 dijabarkan tersendiri pada Bab III.1 Tujuan 1.1 Dari posisi realisasi kinerja dan trend realisasi IKU tahun 2015—2016 serta dengan mempertimbangkan dinamika dan stabilitas global yang semakin menantang, Kementerian Luar Negeri memandang bahwa target pada tahun 2015 masih relevan untuk menjadi target Tujuan 1.1 sebesar 95% di tahun 2019.


177


2.

2016

TUJUAN 1.2 Nilai Manfaat Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang Optimal Melalui Hubungan Luar Negeri Tujuan 1.2

Indikator Kinerja Utama

Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri

1. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia 2. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia 3. Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia

Target 2015 78

Realisasi 2015 67

Target 2016 80

Realisasi 2016 85

Target 2019 85

25

16

27

39

65

23

5

23

13

60

Realisasi IKU-1 dan IKU-2 pada Tujuan 1.2 Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri telah melampaui target, namun IKU-3 belum mencapai target pada tahun 2016. Analisis pencapaian kinerja T.1.2 dijabarkan tersendiri pada Bab III.1 Tujuan 1.2. Jika dibandingkan dengan posisi target pada tahun 2019 sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015—2019, posisi Kementerian Luar Negeri saat ini belum mencapai target namun meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015. Dari posisi realisasi kinerja dan trend realisasi IKU Tahun 2015—2016, Kementerian Luar Negeri memandang bahwa target 2019 masih relevan untuk menjadi target Tujuan 1.2 di tahun 2019. Hal ini juga menunjukan optimisme akan kemampuan Kementerian Luar Negeri untuk terus meningkatkan peranannya dalam mencapai nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri.


178


III.5

2016

Analisis Evaluasi Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja PROGRAM

SASARAN STRATEGIS

Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN

1. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat 2. Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri terkait kesepakatan ASEAN

Evaluasi program: berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

1. Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral 2. Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral 3. Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku kepentingan nasional

Evaluasi program: berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

Peran Indonesia di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat

Evaluasi program: berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa

Peran Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa yang meningkat

Rekomendasi: program ini masih efektif untuk diterapkan, namun pada level kegiatan Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik perlu disesuaikan sesuai bobot dan intensitas isu kewilayahan seiring dengan restrukturisasi organisasi. Tindak lanjut: Pada level Kegiatan Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik telah dibagi menjadi Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur; dan Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Tenggara. Evaluasi nomenklatur Kegiatan tersebut telah disahkan melalui Permenlu No. 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Hal ini merupakan tindaklanjut dari rekomendasi analisis evaluasi program/kegiatan pada Laporan Kinerja Tahun 2015.

Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN SERTA REKOMENDASI

Rekomendasi: program ini masih efektif untuk diterapkan.

Rekomendasi: program ini masih efektif untuk diterapkan.

179


2016

PROGRAM Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

SASARAN STRATEGIS Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN SERTA REKOMENDASI Evaluasi program: berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan di bawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Rekomendasi: program ini masih efektif untuk diterapkan.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

1. 2. 3. 4.

Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik

Meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri serta pemberdayaan diaspora; Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan kekonsuleran; Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan keprotokolan; Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan fasilitas diplomatik.

Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran Indonesia di dunia internasional

Evaluasi program: berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan. Rekomendasi: program ini masih efektif untuk diterapkan.

Evaluasi program: berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan. Rekomendasi: program ini masih efektif untuk diterapkan.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis, efektif dan efisien; 2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan;

Evaluasi program: berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Rekomendasi: program ini masih efektif untuk diterapkan.

180


PROGRAM

2016

SASARAN STRATEGIS

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN SERTA REKOMENDASI

3. Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi akuntabilitas kinerja satker; 4. Meningkatnya dukungan manajemen yang baik dalam mendukung keberhasilan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri

Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi Indonesia

Evaluasi program: kinerja operasional yang dilakukan Perwakilan RI di bidang diplomasi dan kerjasama internasional belum dapat terefleksikan secara eksplisit dalam Laporan Kinerja (LAKIP/LKj) pada nomenklatur program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri. Hal ini disebabkan karena kinerja diplomasi tersebut hanya merupakan bagian (sub program) dari program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri dimaksud. Tindak lanjut: berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan Kementerian Luar Negeri dengan Bappenas dan Kemenkeu, maka mulai tahun 2016 telah disetujui penambahan satu program baru untuk mengukur secara langsung kinerja diplomasi yang dilakukan Perwakilan RI, yakni Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri (kode program 14) dengan nomenklatur Kegiatan Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional (kode kegiatan 5640). Selanjutnya program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri hanya mencakup aspek dukungan administrasi dan operasional perkantoran dengan nomenklatur kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan Manajemen pada Perwakilan RI (kode kegiatan 5641).

181


PROGRAM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri

2016

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis dalamsarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN SERTA REKOMENDASI Evaluasi program: dalam kurun waktu 5 tahun terakhir program ini tidak efektif berdiri sendiri, hal ini juga ditandai dengan kinerja yang lemah baik anggaran maupun fisiknya. Rekomendasi: program ini direkomendasikan untuk digabung dengan Program Dukungan Manajemen Kementerian Luar Negeri.

Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri

Diplomasi Perwakilan yang Kuat dalam Mendukung Penguatan Citra, Layanan Publik serta Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Negara Akreditasi/Wilayah Kerja untuk Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Nasional

Evaluasi program: dengan adanya penambahan program baru yang khusus mengukur kinerja diplomasi Perwakilan dalam memperjuangkan kepentingan /prioritas nasional, maka dalam Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Luar Negri dapat digambarkan capaian kinerja Perwakilan RI sesuai dengan sasaran strategis dan pengukuran kinerja (IKU) yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Perwakilan RI. Rekomendasi: program yang mulai diberlakukan pada tahun 2016 tersebut, masih efektif untuk diterapkan, mengingat Kementerian Luar Negeri juga tengah mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) berbasis Balanced Scorecard (BSC) pada tahun 2017.

182


2016

III.6 Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Sumber Daya Realisasi angaran Kementerian Luar Negeri tahun 2016 setelah self-blocking adalah sebesar Rp. 6.110.028.491.378,- atau 95,18% dari pagu Rp 6.419.487.227.479,-. Sementara itu, realisasi anggaran jika tidak dikurangi self-blocking adalah sebesar 85,81% dari pagu Rp. 7.120.298.228.000,- dengan komposisi sebagai berikut:

Satker Pusat

•Pagu •Realisasi •Persentase serapan

: Rp. 2.597.614.948.000,: Rp. 2.189.749.050.799,: 96,45%

Satker Perwakilan RI

•Pagu •Realisasi •Persentase serapan

: Rp. 4.522.683.280.000,: Rp. 3.920.744.220.232,: 95,20%

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

•Pagu: •Rp. 3.137.252.608.646,-

•Pagu: •Rp. 2.870.881.731.944,-

•Pagu: •Rp. 411.352.886.889,-

•Realisasi: •Rp. 2.994.982.813.892,-

•Realisasi: •Rp. 2.741.956.246.297,-

•Realisasi: •Rp. 373.089.431.189,-

•Persentase serapan: 95,47%

•Persentase serapan: 95,51%

•Persentase serapan: •90,70%

Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2010-2016


183


2016

Jika membandingkan realisasi kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2016 sebesar 89,75% dengan realisasi anggaran sebesar 95,18%, maka secara keseluruhan Kementerian Luar Negeri telah membuktikan budget follows function dalam kerangka membangun sebuah organisasi yang berorientasi hasil. Selain itu, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2015 (89,62%), realisasi anggaran tahun 2016 telah mengalami peningkatan sebesar 5,56%. Perbandingan % Realisasi Anggaran Tahun 2010-2016

Realisasi kinerja dan anggaran tahun 2016 merupakan realisasi pada periode tahun kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan amanah kinerja baru serta tolak ukur baru dibandingkan periode sebelumnya yang telah memuat Nawacita Presiden RI dengan kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berorientasi outcome dan target yang menantang. Realisasi kinerja dan realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri pada tahun 2016 dan kedepannya diharapkan akan semakin meningkat. Apabila realisasi anggaran dibandingkan dengan tahun kedua periode masa pemerintahan di tahun 2011 sebesar 70,64%, maka pada tahun kedua periode masa pemerintahan di tahun 2016 (95,18%) telah mengalami peningkatan sebesar 24,54%. Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala dalam pengelolaan APBN yang telah dijabarkan dalam SS 3.1.1.5.

Analisis Efisiensi Sumber Daya Selama 2016, dengan adanya Inpres 04 Tahun 2016 tentang pemotongan anggaran dan Inpres 08 Tahun 2016 yang menyebabkan Kementerian Luar Negeri Pusat dan Perwakilan melakukan self blocking anggarannya dan melakukan kegiatan secara selektif, Kementerian Luar Negeri telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu kerja. Selain mandatory Presiden RI untuk melakukan efisiensi pada setiap K/L, Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan langkah streamlining pertemuan atau sidang, serta melakukan langkah


184


2016

efisiensi terkait penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, pengurangan biaya perjalanan dinas, pembatasan jumlah SDM yang terlibat dalam setiap kegiatan dengan tetap mempertahankan kualitas dan hasil kinerja. Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan realokasi anggaran sesuai dengan prioritas kinerja yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016. Kebijakan terkait efisiensi sumber daya baik manusia maupun anggaran tersebut, mendorong Kementerian Luar Negeri untuk lebih efisien dalam pelaksanaan diplomasi dengan tetap menjaga kualitas kinerja.


185


2016

PROGRAM

SASARAN STRATEGIS

ANGGARAN (A) DAN REALISASI (R) TAHUN 2015 TAHUN 2016 A: 60.203,98 A: 62.661,63 R: 54.136,59 R:54.732,09 (89,92%) (87,34%)

Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerja Sama ASEAN

1. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat 2. Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri terkait kesepakatan ASEAN

Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral

1. Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral 2. Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral 3. Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku kepentingan nasional

A: 544.584,66 R: 535.611,80 (98,35%)

A:649.253,45 R: 641.272,63 (98,77%)

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

Peran Indonesia di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat

A: 132.707,24 R: 116.818,54 (88,03%)

A: 87.766,05 R: 77.030,45 (87,77%)

Peran Indonesia di kawasan Amerika dan Eropa yang meningkat

A: 44.345,05 R: 41.174,69 (92,85%)

A: 44.954,70 R: 39.581,14 (88,05%)

Optimalisasi diplomasi terkait dengan pengelolaan hukum dan perjanjian internasional

A: 39.117,44 R: 37.496,96 (95,86%)

A: 41.719,00 R: 36.088,29 (86.50%)

1. Meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri serta pemberdayaan diaspora 2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan kekonsuleran 3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan keprotokolan 4. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan fasilitas diplomatik

A: 241.015,49 R:180.172,70 (74,76%)

A: 126.715,75 R:111.593,85 (88,06%)

Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik

Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran Indonesia di dunia Internasional

A: 66.467,91 R: 62.711,28 (94,35%)

A: 94.271,80 R: 81.245,68 (86,18%)


186


2016

PROGRAM Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri

Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri

SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis, efektif & efisien 2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan 3. Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi akuntabilitas kinerja Satker 4. Meningkatnya dukungan manajemen yang baik dalam mendukung keberhasilan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri Rekomendasi kebijakan hubungan luar negeri yang berkualitas Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi Indonesia Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis dalam sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri Diplomasi Perwakilan yang kuat dalam mendukung penguatan citra, layanan publik serta peran dan kepemimpinan Indonesia di negara akreditasi/wilayah kerja untuk mewujudkan peningkatan pembangunan nasional

TOTAL ANGGARAN SELURUH PROGRAM KEMENTERIAN LUAR NEGERI


187

ANGGARAN (A) DAN REALISASI (R) TAHUN 2015 TAHUN 2016 A: 24.891,90 A: 32.441,75 R: 22.741,93 R:28.099,01 (91,36%) (86,61%)

A: 28.621,08 R: 27.855,89 (97,33%) A: 5.005.303,54 R: 4.548.877,65 (90,88%) A: 396.269,34 R: 272.871,06 (68,86%) N/A

A: 29.551,51 R: 28.540,40 (96,58%) A:5.094.835,82 R: 4.338.114,72 (85,14%) A: 287.630,93 R: 213.800,92 (74,33%) A:568.495,76 R: 464.833,06 (81,76%)

A:6.583.527.692 R:5,900.469.146 (89,62%)

A:7.120.298.228 R:6.110.028.491 (85.81%)


2016

Pada tahun 2016, realisasi kinerja Kementerian Luar Negeri sebesar 89,75% dengan capaian kinerja sebesar 102,16% dari 20 IKU. Sebanyak 13 IKU realisasinya telah melampaui target dan 7 IKU lainnya realisasinya masih di bawah target. Jika dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2015, realisasi kinerja pada tahun 2016 telah mengalami peningkatan 5,56% dengan peningkatan capaian kinerja sebesar 8,27%. Kementerian Luar Negeri menghadapi beberapa kendala dalam pencapaian kinerja tahun 2016 baik dari sisi internal maupun sisi eksternal. Kendala eksternal antara lain dinamika perubahan global yang cepat, situasi politik negara mitra, kurangnya respon negara mitra atas usulan Indonesia terhadap perundingan perbatasan, perbedaaan prioritas isu dan persepsi dari negara mitra dengan Indonesia, serta koordinasi yang tidak berjalan lancar dengan kementerian/lembaga mitra. Sedangkan kendala internal yang dihadapi oleh Kementerian Luar Negeri adalah keterbatasan jumlah SDM dan waktu mutasi pegawai Kementerian Luar Negeri yang sangat cepat. Dalam menghadapi kendala eksternal, Kementerian Luar Negeri senantiasa meningkatkan koordinasi dengan stakeholders terkait baik di dalam maupun di luar negeri dalam menghadapi dinamika politik luar negeri maupun terkait percepatan perundingan perbatasan, konsolidasi program-program kerja sama yang akan disepakati. Dalam mengatasi kendala internal, Kementerian Luar Negeri melakukan penyempurnaan peta jabatan dan standar kompetensi jabatan, serta pelaksanaan assessment pada seluruh pegawai sehingga proses pengangkatan, mutasi, dan promosi pegawai dapat dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, yang pada gilirannya akan menjadikan pencapaian kinerja organisasi lebih optimal. Dalam rangka meningkatkan kinerja, Kementerian Luar Negeri akan melakukan beberapa langkah di masa mendatang baik secara internal maupun eksternal, sebagai berikut: Langkah internal 1. 2.

Mengoptimalkan upaya diplomasi dengan Negara mitra; Meningkatkan efektvitas kinerja Kementerian Luar Negeri dengan membangun dan mengimplementasikan sistem manajemen kinerja berbasis balanced scorecard (BSC).


188


2016

Langkah eksternal 1. Mendorong penyelesaian perbatasan dengan negara tetangga dan penghormatan terhadap hukum internasional; 2. Penguatan instrumen hukum untuk perlindungan WNI, memastikan kehadiran negara bagi WNI di luar negeri antara lain melanjutkan upaya perlindungan WNI yang preventif dan mendorong perbaikan tata kelola dan perlindungan bagi WNI yang bekerja di sektor rentan; 3.

Mengintensifkan kerja sama pembangunan, perdagangan, dan investasi dengan negaranegara mitra yang potensial;

4. Mendorong percepatan perundingan kemitraan ekonomi yang sedang berjalan serta menjajaki kerja sama ekonomi lainnya; 5. Memperkuat kontribusi Indonesia pada ASEAN terutama dalam memperkokoh unity dan centrality ASEAN dalam wujud peningkatan kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang memiliki dampak langsung bagi rakyat, antara lain dalam mewujudkan visi masyarakat ASEAN 2025 dan kontribusi konkrit ASEAN di kawasan; 6. Meningkatkan postur Indonesia di dunia internasional dengan meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di berbagai forum internasional, termasuk dalam misi perdamaian PBB. Upaya peningkatan postur Indonesia di dunia internasional antara lain dilakukan melalui pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019-2020, penguatan Bali Democracy Forum (BDF) sebagai forum pembelajaran demokrasi bersama,

penyuksesan KTT IORA di Jakarta bulan Maret 2017, dan mewujudkan Vision 4000 Peacekeepers tahun 2019; 7. Memperkuat diplomasi digital untuk mendukung kebijakan luar negeri, mengomunikasikan posisi kebijakan luar negeri, serta melindungi kepentingan negara dan warga negara di luar negeri.


189

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI PERNYATAAN TELAH DIREVIU IKHTISAR EKSEKUTIF

Recommend Documents