KATA PENGANTAR DAFTAR ISI PERNYATAAN TELAH DIREVIU IKHTISAR EKSEKUTIF

Halaman

BUKU I KATA PENGANTAR DAFTAR ISI PERNYATAAN TELAH DIREVIU IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I

BAB II

BAB III

i ii iv v

PENDAHULUAN I.1

Aspek Strategis Kementerian Luar Negeri

1

I.2

Tantangan dan Isu-isu Strategis Tahun 2015

2

PERENCANAAN KINERJA II.1

Keterkaitan RPJMN Tahun 2015-2019 dengan Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019

7

II.2

Peta Strategi Kementerian Luar Negeri

8

II.3

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

11

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 III.1

Capaian Kinerja: Stakeholders Perspective

13

III.1.1

Tujuan 1.1: Kepemimpinan dan Peran Indonesia dalam Kerja Sama Internasional yang Berpengaruh

14

III.1.2

Tujuan1.2: Nilai Manfaat Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang Optimal melalui Hubungan Luar Negeri

19

III.1.3

Sasaran Strategis-2.1.1: Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional

30

III.1.4

Sasaran Strategis-2.1.2: Pemenuhan Pelayanan dan Aspirasi Publik

37

III.2

Capaian Kinerja: Business Process Perspective

43

III.2.1

Sasaran Strategis-1.1.6: Kebijakan Luar Negeri yang Berkualitas

43

III.2.2

Sasaran Strategis-1.1.1: Diplomasi Maritim dan Perbatasan yang Kuat

45

Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2015

ii

BAB IV

III.2.3

Sasaran Strategis-1.1.2: Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang Meningkat

52

III.2.4

Sasaran Strategis-1.1.3: Peran Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat

60

III.2.5

Sasaran Strategis-1.1.4: Diplomasi Ekonomi yang Kuat

75

III.2.6

Sasaran Strategis-1.1.5: Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI dan Diaspora yang Prima

87

III.2.7

Sasaran Strategis-1.1.7: Monitoring Hasil Diplomasi yang Efektif

106

III.3

Capaian Kinerja: Learning and Growth Perspective

107

III.3.1

Sasaran Strategis-3.1.1.1: SDM yang Berkompeten

107

III.3.2

Sasaran Strategis-3.1.1.2: Organisasi dan Tata Kelola yang Baik

110

III.3.3

Sasaran Strategis-3.1.1.3: Lingkungan Kerja yang Kondusif

114

III.3.4

Sasaran Strategis-3.1.1.4: Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi

119

III.3.5

Sasaran Strategis-3.1.1.5: Anggaran yang Optimal

127

III.4

Perbandingan Realisasi IKU dengan Target Jangka Menengah

129

III.5

Analisis Evaluasi Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

130

III.6

Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Sumber Daya

133

PENUTUP

136

LAMPIRAN:

BUKU II

INFORMASI KINERJA

- Perjanjian Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 - Matriks Realisasi Rencana Aksi - Matriks Informasi Kinerja

Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2015

iii

Laporan Kinerja (LKj) Tahunan

2015

Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 menjabarkan capaian 14 Sasaran Strategis (SS) dan 2 (dua) Tujuan (T) yang diukur dengan 20 IKU, 28 Sub IKU, dan 11 Komponen. Capaian kinerja tersebut telah memperhitungkan kinerja Unit Organisasi dan Satuan Kerja, termasuk Perwakilan RI. Pada tahun 2015, secara keseluruhan realisasi kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2015 sebesar 84,73% dengan capaian kinerja sebesar 93,89% dari 20 IKU. Sebanyak 10 IKU realisasinya telah melampaui target, 1 IKU realisasinya telah sesuai dengan target, dan 9 IKU realisasinya dibawah target. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014, capaian kinerja Kementerian Luar Negeri pada tahun 2015 turun sebesar 1,67% dari capaian tahun 2014 sebesar 95,56%. Namun realisasi kinerja tersebut memang tidak dapat dibandingkan secara agregat. Realisasi kinerja tahun 2015 merupakan realisasi pada periode tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan amanah kinerja baru serta tolak ukur baru yang telah memuat Nawacita Presiden RI. Selain itu, kualitas IKU Kementerian Luar Negeri semakin berorientasi outcome dengan target yang menantang. Sepanjang tahun 2015, Kementerian Luar Negeri telah menunjukkan berbagai capaian kinerja. Bukti pencapaian kinerja Kementerian Luar Negeri pada tahun 2015, diantaranya keberhasilan prakarsa Indonesia terkait EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation yang telah disahkan para pemimpin negara peserta EAS, yang berisikan salah satunya upaya pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Upaya ini membantu Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia dan upaya pengembangan kerja sama di bidang maritim yang bersifat lebih komprehensif di kawasan. Selain itu, pada tahun 2015 kemajuan di bidang maritim terlihat dari disepakatinya berbagai kerjasama di bidang industri dan infrastruktur maritim, penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara, serta keketuaan Indian Ocean Rim Association (IORA) 2015-2017. Pemerintah Indonesia juga telah mendapatkan penghargaan pada Special Event dengan tema “Completing the MDG Round: Recognizing Achievements in the Fight Against Hunger” dari FAO atas keberhasilan memerangi kelaparan sesuai target MDGs ke-1. Dalam perlindungan WNI BHI, Indonesia berhasil menyelesaikan berbagai kasus WNI, pemulangan TKI/WNI, serta evakuasi WNI secara tepat dan cepat. Berbagai capaian strategis lainnya tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan Tujuan dan Sasaran. Pada tahun 2015, realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri tahun 2015 adalah sebesar Rp. 5.900.317.586.687,- atau 89,62% dari pagu Rp. 6.583.527.692.000,-. Jika membandingkan realisasi kinerja tahun 2015 sebesar 84,73% dan capaian kinerja sebesar 93,89% dengan realisasi anggaran sebesar 89,62%, maka secara keseluruhan Kementerian Luar Negeri telah membuktikan budget follows function dalam kerangka membangun sebuah organisasi yang berorientasi hasil.

Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

v


Tujuan (T) / Sasaran Strategis (SS) Stakeholders Perspective Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam T1.1 kerja sama internasional yang berpengaruh Kode

2015

Kode

IKU-1 T.1.1 IKU-1 T.1.2

T1.2

SS 2.1.1

SS 2.1.2

Nilai manfaat ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri

Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik

IKU-2 T.1.2 IKU-3 T.1.2

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia Rata-rata realisasi dan capaian T1.2

IKU-1 SS 2.1.1

Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri

IKU-1 SS 2.1.1 IKU-2 SS 2.1.2

Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenPAN RB

Target 2015

Realisasi 2015

Capaian 2015

89%

99,60%

111,90%

78

67 (85,90%)

85,90%

25

16 (64%)

64%

23

5 (21,74%)

21,74%

57,21%

140% (Toleransi: 120%)

74%

103,60%

74%

72,15%

97,51%

Top 99

Top 99 (100%)

100%

86,07%

98,75%

Rata-rata realisasi dan capaian SS 2.1.2 Business Process Perspective SS 1.1.6

Kebijakan luar negeri yang berkualitas

IKU-1 SS 1.1.6

Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang diimplementasikan

93%

97,06%

104,36%

SS 1.1.1

Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat

IKU-1 SS 1.1.1

Indeks diplomasi maritim dan perbatasan

86%

111,17%

129,26% (Toleransi: 120%)

IKU-1 SS 1.1.2

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN

90%

96,31%

107,01%

IKU-1 SS 1.1.3

Indeks peran Indonesia di dunia internasional

91%

110,24%

79%

98,32%

67,69%

83,35%

123% (Toleransi: 120%)

10%

-2,82%

228,17% (Toleransi: 120%)

SS 1.1.2 SS 1.1.3

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat

SS 1.1.4

Diplomasi ekonomi yang kuat

IKU-1 SS 1.1.4

Indeks diplomasi ekonomi

SS 1.1.5

Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI dan diaspora yang prima

IKU-1 SS 1.1.5

Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora

SS 1.1.7

Monitoring hasil diplomasi yang efektif

IKU-1 SS 1.1.7

Persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri


121,15% (Toleransi: 120%) 124,46% (Toleransi: 120%)

vi


Kode

Tujuan (T) / Sasaran Strategis (SS)

2015

Kode

Realisasi 2015

Capaian 2015

50%

5,56%

11,11%

60

68,75 (114,58%)

114,58%

Indeks kepuasan pegawai

65%

44,80%

68,92%

Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

1,5

1,2 (80%)

80%

Indeks Pemeringkatan eGovernment Indonesia (PEGI)

3,35

3,32 (99,10%)

99,10%


Target 2015

Learning and Growth Perspective SS 3.1.1.1

SDM yang berkompeten

SS 3.1.1.2

Organisasi dan tata kelola yang baik

SS 3.1.1.3

Lingkungan kerja yang kondusif

SS 3.1.1.4

Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

IKU-1 SS 3.1.1.1 IKU-1 SS 3.1.1.2 IKU-1 SS 3.1.1.3 IKU-1 SS 3.1.1.4 IKU-2 SS 3.1.1.4

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Nilai kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu

Rata-rata realisasi dan capaian SS 3.1.1.4 IKU-1 SS Persentase penyerapan anggaran Anggaran yang optimal SS 95% 3.1.1.5 dan realisasi kinerja 3.1.1.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2015


89,55% 87,11%

91,69%

84,73%

93,89%

vii


I.1

2015

Aspek Strategis Kementerian Luar Negeri

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri merupakan pelaksana hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Kementerian Luar Negeri bertugas membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan politik dan hubungan luar negeri, merumuskan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan dan sasarannya dengan meletakkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Luar Negeri sebagai berikut: 1. Kedudukan: Kementerian Luar Negeri dipimpin oleh Menteri Luar Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 2. Tugas: Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 3. Fungsi: a. b. c. d. e. f. g.

perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri; pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang luar negeri;


1


h. i.

2015

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia

Aspek strategis keberadaan Kementerian Luar Negeri di Indonesia juga disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar Bab III Kekuasaan Pemerintah menyebutkan bahwa “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih”. Sebagai pilar terdepan dalam melaksanakan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri, Kementerian Luar Negeri memperkokoh peranan Indonesia dalam peningkatan kerja sama internasional, menciptakan perdamaian dunia, serta mendorong terciptanya kerja sama ekonomi dalam tataran bilateral, regional dan multilateral sebagai bagian dari strategi memperkuat lingkaran pertama kebijakan politik luar negeri Indonesia demi mencapai kepentingan nasional. Kementerian Luar Negeri memiliki fungsi strategis dalam memagari potensi disintegrasi bangsa, pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia (WNI BHI) di luar negeri, serta peningkatan citra Indonesia. Kementerian Luar Negeri juga senantiasa menjadi bagian dari solusi (part of the solution) bagi penyelesaian masalah global. Dalam konteks tersebut, politik luar negeri RI telah terbukti memberikan peluang dalam membangun hubungan baik dengan negara-negara di dunia dan meningkatkan peranan Indonesia dalam berbagai organisasi regional dan internasional. Selain itu, kebijakan luar negeri juga memprioritaskan isu-isu yang menjadi kepentingan masyarakat, antara lain isu lingkungan hidup, isu ekonomi, demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan ancaman keamanan non-tradisional. Dengan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, Kementerian Luar Negeri mencoba meraih manfaat yang seluas-luasnya dari hubungan baik yang terbangun dengan negara-negara di dunia dan berupaya meningkatkan peranan Indonesia yang menonjol dalam berbagai organisasi regional dan internasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri Luar Negeri dibantu oleh Wakil Menteri Luar Negeri, 10 orang Eselon Ia yang terdiri dari Sekretaris Jenderal; 7 (tujuh) orang Direktur Jenderal; Inspektur Jenderal; Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; dan 5 (lima) orang Staf Ahli Menteri setingkat Eselon Ib.

I.2

Tantangan dan Isu-isu Strategis Tahun 2015

Pada tahun 2015, Kementerian Luar Negeri menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia dan berbagai isu-isu strategis. Tantangan tersebut di antaranya terkait konflik yang terjadi di berbagai negara, perdamaian dan stabilitas masih


2


2015

belum terwujud di Timur Tengah, dan pada saat yang sama, dunia juga dihadapkan pada berbagai tantangan non-tradisional yang sangat mengkhawatirkan. Ekstrimisme, radikalisme dan terorisme menjadi ancaman bersama. Bencana alam dan dampak perubahan iklim meruntuhkan kemajuan pembangunan yang telah dicapai banyak negara. Transnational organized crimes, seperti penyelundupan manusia, perdagangan obat terlarang, dan cyber crime, membawa banyak kerugian materil dan nyawa bagi banyak bangsa. Di bidang ekonomi, tahun 2015 juga ditandai dengan lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Harga komoditi semakin melemah yang berdampak besar terhadap resourcebased economis seperti Indonesia. Kenaikan suku bunga di AS dan perlambatan pertumbuhan di RRT semakin mendorong ketidakpastian ekonomi global. Volatilitas mata uang dunia termasuk Rupiah meningkatkan ketidakstabilan ekonomi global dan tren capital outflow dari emerging markets. Pada tahun 2015, politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya percepatan penyelesaian batas wilayah Indonesia secara damai. Indonesia hingga saat ini masih mempunyai permasalahan perbatasan baik batas darat maupun laut dengan 10 negara tetangga. Dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut, telah disusun Roadmap penyelesaian batas wilayah Indonesia. Dengan tersusunnya roadmap tersebut, semua perundingan yang terkait dengan perundingan batas wilayah yang terhenti sejak tahun 2003 mulai diaktifkan kembali. Namun terlepas dari tantangan tersebut, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan perannya di dunia internasional. Hal ini tercermin dalam beberapa capaian di antaranya, Indonesia telah menjadi tuan rumah KTT Asia Afrika yang menghadirkan 117 negara, lebih dari 2850 delegasi. Pengakuan terhadap arti penting Indonesia juga dapat dilihat dari hadirnya perwakilan 250 negara sahabat dan Organisasi Internasional di Indonesia. Pada tahun 2015, 4 (empat) Mitra Wicara ASEAN juga telah membuka perwakilan di Jakarta. Banyaknya perwakilan ASEAN di Indonesia semakin mengukuhkan Jakarta sebagai Diplomatic Capital of ASEAN. Isu-isu strategis yang dihadapi tahun 2015 di antaranya adalah isu mengenai migrasi dimana Indonesia telah menjadi contoh kepada dunia tentang bagaimana humanitarian response perlu dilakukan. Upaya ini ditunjukkan melalui kesiapan Indonesia menerima dan menampung sementara lebih dari 1800 irregular migrants dari Bangladesh dan Myanmar (Mei 2015). Indonesia juga aktif pada High Level Event UN di bidang migrasi dan pengungsi serta berkontribusi dalam upaya penyelesaian root causes dengan melakukan marathon diplomacy dan menjadi tuan rumah Jakarta Declaration Roundtable Meeting on Addressing the Root Causes of Irregular Movement of Persons di Jakarta (November 2015). Isu internasional lainnya, di mana Indonesia aktif berperan adalah mengenai countering extremism dan terrorism. Beberapa yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri antara lain: 1) mengusulkan pembentukan Organization of Islamic Cooperation (OIC) Contact Group on Peace and Conflict Resolution; 2) menjadi tuan rumah International Conference on


3


2015

Islamic Scholar IV; 3) aktif dalam Global Counter Terrorism Forum (GCTF) bersama dengan Australia di mana RI menjadi co-chair untuk isu detensi dan reintegrasi; 4) aktif pada Leader's Summit on Countering ISIS and Violent Extermism; dan 5) pelaksaanaan Interfaith dialogue dengan Serbia, Belanda, Jerman, dan Austria. Terkait pendanaan terorisme, Indonesia juga berhasil keluar dari public statement/black list Financial Action Task Force (FATF). Terkait dengan upaya pemeliharaan perdamaian dunia, Indonesia merupakan salah satu penyumbang terbesar personil Peacekeeping Operations (PKO) yang menempatkan RI sebagai peringkat ke-12 terbesar dari 125 negara dengan mengirim 2.840 personil, termasuk 31 personil wanita (2015). Peningkatan pengiriman personil ini merupakan peningkatan signifikan dibanding tahun 2014 dengan 1.837 personil. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam Peacekeeping Summit dan Open Debate DK-PBB serta menjadi tuan rumah The Asia-Pacific Regional Meeting on Peacekeeping di Jakarta (Juli 2015). Pada bidang pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup, Indonesia terus berperan aktif dan berkontribusi selama proses hingga diadopsinya Sustainable Development Goals (SDGs). Sementara di bidang perubahan iklim (climate change), komitmen Indonesia antara lain ditunjukkan dengan penyampaian Intended Nationally Determined Contributions (INDC) dengan target penurunan emisi pada 2030 sebesar 29% melalui upaya sendiri dan 41% melalui bantuan internasional. Di bidang kerja sama maritim, Indonesia telah menyepakati 3 (tiga) kerja sama maritim secara bilateral dengan Inggris, Denmark dan Amerika Serikat. Kerja sama maritim juga diperkuat dalam berbagai forum regional yang strategis seperti East Asia Summit (EAS) dan Indian Ocean Rim Association (IORA). Di bidang kerja sama Selatan-Selatan, Indonesia telah menjadi tuan rumah Commemoration of the 60th Anniversary of the Asian African Conference dan 10th Anniversary of the New Asian African Strategic Partnership. Terbentuknya Asia-Africa Center merupakan hasil konkrit yang dicapai pada KTT Asia Afrika. Hingga Desember 2015, Indonesia telah memberikan 440 program pembangunan kapasitas kepada 5.342 peserta dari 116 negara berkembang dan di saat yang sama, juga telah dilakukan pengembangan kerja sama triangular. Salah satu isu dimana Indonesia tidak pernah mundur untuk mendukung dan selalu memegang komitmennya adalah isu Palestina dalam mencapai kemerdekaannya. Untuk menunjukkan dukungan yang lebih besar bagi Palestina, satu langkah baru telah diambil di tahun 2015, yaitu pendirian Konsulat Kehormatan RI di Ramallah. Pejabat Konsul Kehormatan RI telah ditetapkan dan akan diresmikan pada awal 2016. Selain itu, Indonesia menjadi tuan rumah International Conference on the Question of Jerusalem yang diselenggarakan pada Desember 2015 di Jakarta. Indonesia terus melanjutkan capacity building dengan bantuan sebesar US$ 100 juta serta berpartisipasi dalam Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) ke-III. Sementara dukungan Indonesia terhadap Palestina di PBB salah satunya adalah dengan mendukung keanggotaan Palestina di UNESCO.


4


2015

Di bidang demokrasi, dalam rangka mengkapitalisasi demokrasi sebagai aset diplomasi, Indonesia telah menjadi tuan rumah Bali Democracy Forum (BDF) VIII di Bali pada 10-11 Desember 2015 yang dihadiri oleh 250 delegasi dari 89 Negara dan 3 (tiga) organisasi internasional. Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat peran Institute for Peace and Democracy (IPD) yang telah melaksanakan 20 program pada tahun 2015. Di bidang pemajuan dan perlindungan HAM, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan Komisi HAM Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan tema Pendidikan HAM. Selain itu, Presiden Joko Widodo terpilih menjadi duta "Impact Champion" dari gerakan "HeForShe" PBB. Indonesia juga aktif pada Global Leaders Meeting on Gender Equality and Women Empowerment. Untuk memperkuat perundingan, Indonesia juga aktif di berbagai forum internasional, antara lain mengarusutamakan isu vulnerability of domestic migrant workers sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di forum UNODC. Selain itu, telah ditandatangi MoU antara Indonesia – Uni Emirat Arab di bidang Combatting Human Trafficking. Sepanjang tahun 2015, mesin diplomasi ekonomi Indonesia bekerja aktif mendorong ekspor, meningkatkan investasi, dan promosi pariwisata. Diplomasi ekonomi juga diarahkan untuk memperkuat sistem kerja sama ekonomi bilateral dan regional. Kementerian Luar Negeri telah menghidupkan dan mengintensifkan pembahasan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan beberapa negara. Selama tahun 2015, setidaknya 37 pertemuan dan perundingan Economic Partnership Agreement dilakukan, antara lain: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Diplomasi ekonomi Indonesia pada tahun 2015, juga terus memanfaatkan peluang pasar non-tradisional baik di Pasifik Selatan, Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur maupun Amerika Selatan dan Karibia. Perdagangan Indonesia ke beberapa pasar non-traditional pada tahun 2015 meningkat secara signifikan, seperti dengan Papua Nugini meningkat kurang lebih sebesar 32%, Palestina sebesar 266%, Angola sebesar 57% , El Salvador sebesar 53%, dan Serbia sebesar 31%. Di bidang investasi, Kementerian Luar Negeri mendorong berbagai upaya untuk mendorong investasi Indonesia dan menarik investasi asing di beberapa negara melalui prioritas investasi pada pembangunan infrastruktur maritim, jalan raya, energi, dan ketahanan pangan. Sementara di bidang pariwisata, upaya meningkatkan wisatawan asing ke Indonesia dilakukan dengan memberikan fasilitas bebas visa kunjungan singkat untuk 75 negara. Pemberian visa ini akan terus dikaji sesuai kebutuhan dan dalam hal terjadinya penyalahgunaan bebas visa, Indonesia akan mengambil tindakan tegas, sebagaimana dilakukan oleh negara lain. Dalam menjalankan diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri juga telah memperkuat infrastruktur dan membangun sistem seperti: 1) pembentukan unit diplomasi ekonomi; 2) peluncuran website http://dkp.kemlu.go.id untuk meningkatkan pemahaman


5


2015

terhadap kebijakan perdagangan negara lain; 3) peluncuran website https://diplomasiekonomi.kemlu.go.id/ untuk memfasilitasi promosi, interaksi dan penanganan langsung inquiries; 4) peluncuran kemitraan strategis dengan Gulf Cooperation Council (GCC); dan 5) pembuatan data peraturan perdagangan investasi dari 151 negara sebagai referensi untuk pemajuan kerja sama perdagangan dan investasi. Di wilayah concentric circle utama Indonesia, tercapainya ASEAN sebagai satu komunitas telah menjadi catatan kemajuan sejarah di ASEAN. Selama kurun waktu 2015, Indonesia juga terus mendorong agar manfaat ASEAN dapat dirasakan oleh rakyat. Indonesia telah memainkan berbagai peran penting di ASEAN. Di samping itu, Indonesia juga merupakan penggagas kerja sama maritim dalam konteks EAS dengan menorehkan satu capaian penting dengan disepakatinya EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation. Indonesia juga menjadi inisiator penguatan kapasitas ASEAN Institute for Peace and Reconsiliation (AIPR). Dan tidak kalah pentingnya, Indonesia terus memperjuangkan penghormatan hak-hak buruh migran dalam ASEAN. Diplomasi Indonesia juga ditujukan pada penguatan hubungan dengan negara-negara Pasifik Selatan. Langkah ini sejalan dengan upaya mempercepat pembangunan Indonesia bagian timur. Budaya Melanesia merupakan perekat Indonesia dengan negara-negara Pasifik. Untuk itu selama tahun 2015, Indonesia meningkatkan kehadiran dan kontribusinya pada forum-forum kerja sama Pasifik Selatan. Hal ini terefleksi dari peran Indonesia menjadi associate member di Melanesian Spearhead Group (MSG) dan sebagai observer yang aktif berpartisipasi dalam Pacific Islands Forum (PIF) dan Pacific Islands Development Forum (PIDF). Indonesia juga memperkuat kerja sama budaya dengan menjadi tuan rumah Melanesian Cultural Festival di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penguatan kerja sama pendidikan juga dilakukan melalui pemberian Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) kepada 16 peserta dari 8 negara Pasifik. Indonesia telah melakukan 20 program peningkatan kapasitas kepada 249 peserta dari 11 negara Pasifik. Di samping itu, Indonesia juga telah membantu masyarakat Vanuatu dalam menghadapi badai Pam. Secara keseluruhan, selama tahun 2015 diplomasi Indonesia terus memberi kontribusi nyata kepada pembangunan dan kepentingan nasional. Tidak kalah pentingnya, diplomasi Indonesia juga telah memberikan kontribusi bagi upaya mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan dunia.


6


II.1

2015

KETERKAITAN RPJMN TAHUN 2015-2019 DENGAN RENSTRA KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2015-2019


7


II.2

2015

PETA STRATEGI KEMENTERIAN LUAR NEGERI T 1.2

Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri

Stakeholders Perspective

T 1.1

Presiden, Kepemimpinan dan peran DPR, MPR Indonesia dalam kerja sama K/L, Pemda, internasional yang Pemprov, berpengaruh WNI/BHI, Perwakilan Asing, Media, Akademisi, Diaspora, LSM, WNA

SS 2.1.2

SS 2.1.1

Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional

NO T 1.1

SS 1.1.6

SS 1.1.1



SDM SS 3.1.1.1


SS 1.1.2

SS 1.1.3

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat

Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat

ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA SS 3.1.1.2

SS 3.1.1.3



TUJUAN (T) / SASARAN STRATEGIS (SS) Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh

SS 2.1.1

Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional

IKU-1 Sub IKU 1 Sub IKU 2

IKU-1 IKU-2 IKU-3

IKU-1 Sub IKU 1 Sub IKU 2 Sub IKU 3 Sub IKU 4

SS 2.1.2

Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik

SS 1.1.4

SS 1.1.5

SS 1.1.7




IT

ANGGARAN

SS 3.1.1.4

Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi

SS 3.1.1.5

Anggaran yang optimal

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Sub IKU 3 T 1.2

MONITORING DAN EVALUASI

DIPLOMASI

PERUMUSAN

Learning & Growth Perspective

Internal Business Process Perspective

Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik

IKU-1 Sub IKU 1 Sub IKU 2 IKU-2

Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN Indeks peran Indonesia di dunia internasional Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia Persentase tindak lanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intra kawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran Persentase isu strategis pada Renstra Kemenlu yang mengadopsi masukan publik. Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenPAN RB


8


NO SS 1.1.6 SS 1.1.1

2015

TUJUAN (T) / SASARAN STRATEGIS (SS) Kebijakan luar negeri yang berkualitas Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) IKU-1


IKU-1


Sub IKU 1 Sub IKU 2 Sub IKU 3 Sub IKU 4

Jumlah naskah kesepakatan hasil perundingan di bidang diplomasi maritim dan perbatasan Persentase perundingan batas wilayah di laut dan darat yang berhasil diselenggarakan Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang kemaritiman dan pengelolaan perbatasan. Jumlah forum kerja sama kemaritiman dengan negara lain yang dibentuk

SS 1.1.2


IKU-1


SS 1.1.3


IKU-1 Sub IKU 1 Sub IKU 2

Indeks peran Indonesia di dunia internasional Persentase kerja sama bilateral yang disepakati Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral Presentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum intra dan antarkawasan Persentase respons positif terhadap bantuan kerja sama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular Persentase dukungan konstituen internasional dan negara sahabat terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia Jumlah roadmap pencapaian vision 4000 peace keepers

Sub IKU 3 Sub IKU 4 Sub IKU 5 Sub IKU 6 SS 1.1.4


IKU-1 Sub IKU 1 Sub IKU 2 Sub IKU 3 Sub IKU 4 Sub IKU 5 Sub IKU 6

SS 1.1.5


IKU-1 Sub IKU 1 Komponen 1 Komponen 2 Sub IKU 2 Komponen 1 Komponen 2 Komponen 3 Komponen 4 Komponen 5

Indeks diplomasi ekonomi Jumlah naskah kesepakatan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan Jumlah Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi Jumlah Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Eropa yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi Persentase bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan yang diterima di forum-forum di tingkat intra dan antarkawasan dan multilateral Jumlah promosi Trade Tourism Investment and Services (TTIS) Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan Persentase Kasus-kasus Umum yang diselesaikan Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di luar negeri Persentase Pejabat/Staf Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri Persentase Perwakilan Citizen Service di luar negeri yang dibentuk Persentase SOP Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yang diterapkan Persentase Komunitas WNI yang dibentuk dalam rangka perlindungan WNI/BHI


9


NO

2015

TUJUAN (T) / SASARAN STRATEGIS (SS)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Sub IKU 3 Komponen 1 Komponen 2 Komponen 3

SS 1.1.7

Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam kebijakan/regulasi nasional terkait perlindungan WNI-BHI Persentase rekomendasi Kemenlu yang diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum perundingan internasional Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI


IKU 1

SS 3.1.1.1


IKU-1

SS 3.1.1.2

Organisasi dan tata kelola yang baik Lingkungan kerja yang kondusif Sistem informasi manajemen yang terintegrasi Anggaran yang optimal

IKU-1

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu

IKU-1


IKU-1 IKU-2

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)

IKU-1

Persentase realisasi anggaran dan realisasi kinerja

SS 3.1.1.3 SS 3.1.1.4 SS 3.1.1.5



10


2015

II.3 PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI TAHUN 2015 Kode


Kode


Target 2015

Stakeholders Perspective T1.1

T1.2

SS 2.1.1

SS 2.1.2

Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh

Nilai manfaat ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri

Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik

IKU-1 T.1.1

Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional

IKU-1 T.1.2

Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia

IKU-2 T.1.2

Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia

25

IKU-3 T.1.2

Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia

23

89% 78

IKU-1 SS 2.1.1

Persentase tindaklanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri

74%

IKU-1 SS 2.1.1

Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik

74%

IKU-1 SS 2.1.2

Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenPAN RB

Top 99

Business Process Perspective SS 1.1.6


IKU-1 SS 1.1.6


93%

SS 1.1.1


IKU-1 SS 1.1.1


86%

SS 1.1.2


IKU-1 SS 1.1.2


90%

SS 1.1.3


IKU-1 SS 1.1.3

Indeks peran Indonesia di dunia internasional

91%

SS 1.1.4


IKU-1 SS 1.1.4

Indeks diplomasi ekonomi

79%

SS 1.1.5


IKU-1 SS 1.1.5

Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora

67,69%

SS 1.1.7


IKU-1 SS 1.1.7


10%


11


Kode

2015


Kode


Target 2015

Learning and Growth Perspective SS 3.1.1.1


SS 3.1.1.2


SS 3.1.1.3


SS 3.1.1.4

Sistem informasi manajemen yang terintegrasi

SS 3.1.1.5

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Anggaran yang optimal

IKU-1 SS 3.1.1.1 IKU-1 SS 3.1.1.2 IKU-1 SS 3.1.1.3 IKU-1 SS 3.1.1.4 IKU-2 SS 3.1.1.4 IKU-1 SS 3.1.1.5

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan Nilai kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu

50% 60


65%

Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

1,5

Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)

3,35

Persentase penyerapan anggaran dan realisasi kinerja

95%

Program

Pagu Anggaran (Rp)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di kawasan Amerika dan Eropa Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral

4.835.338.909.000,338.690.700.000,132.707.243.000,44.345.059.000,60.203.987.000,544.584.669.000,-

Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik

66.467.918.000,-

Optimalisasi Diplomasi Terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri

39.117.444.000,136.196.300.000,25.491.900.000,-

Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri Pagu Anggaran Kemenlu 2015

28.621.087.000,6.251.765.216.000,-*)

*) Pagu Anggaran saat Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 **) Pagu Anggaran Setelah Revisi: Rp. 6.583.527.692.000,-


12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA Stakeholders Perspective


2015

III.1 CAPAIAN KINERJA : STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

Tujuan (T.1.1)

Kepemimpinan dan Peran Indonesia dalam Kerja Sama Internasional yang Berpengaruh

Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama Internasional merupakan amanat dari Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015—2019 pada Sasaran Utama Bidang Politik Luar Negeri. Selama 5 (lima) tahun terakhir (2010— 2014), kinerja Kementerian Luar Negeri melalui langkah diplomasi total telah berhasil memperlihatkan kepemimpinannya, khususnya di ASEAN dan telah menunjukkan perannya dalam setiap isu global lainnya. Indonesia sebagai negara besar yang merupakan bagian dari G20 diharapkan dapat terus meningkatkan pengaruhnya dalam hal kepemimpinan dan peran dalam setiap fora kerja sama internasional untuk 5 (lima) tahun kedepan. Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh menjadi salah satu tujuan Kementerian Luar Negeri yang diharapkan tercapai di tahun 2019. Pengaruh Indonesia di dunia internasional dimaksudkan dapat mengarahkan kebijakan aktor lain dalam hubungan internasional pada berbagai isu dalam lingkup bilateral, regional, dan global. Aktor lain meliputi negara, organisasi internasional, individu, dan entitas non negara lainnya. Pengukuran pencapaian tujuan Kementerian Luar Negeri di tahun 2015 dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana posisi pencapaian tujuan Kementerian Luar Negeri pada tahun 2015 sebagai proyeksi pencapaian pada tahun 2019 mendatang. Pencapaian tujuan Kementerian Luar Negeri “Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh” sebagai Tujuan 1.1 (T 1.1) diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) “Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional”. Pengukuran IKU “Tingkat Pengaruh Indonesia di Dunia Internasional” terdiri dari 3 (tiga) Sub IKU yang merupakan agregasi dari IKU 1 SS.1.1.1 “Persentase Kepemimpinan Indonesia pada Forum Multilateral” dan IKU 1 SS.1.1.3 “Indeks Peran Indonesia di Dunia Internasional” dengan penambahan IKU “Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral” dengan pembobotan yang berbeda. Pada tahun 2015, capaian IKU-1 T.1.1 “Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional” ditargetkan 89% dengan realisasi sebesar 99,60% dan capaian 111,90%, yang diperoleh dari Sub IKU dan pembobotan sebagai berikut: Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

14


2015

Tabel Capaian T-1.1 Tahun 2015 No 1 2

3

Sub IKU Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral (Sub IKU-1) Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN. (Sub IKU-2) Indeks peran Indonesia. (Sub IKU-3)

Dalam pencapaian T 1.1. “Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh”, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di antaranya:

60

Realisasi 2015 97,14%

Realisasi Pembobotan 58,28%

20

96,31%

19,26%

20

110,24%

22,05%

Realisasi Target Capaian

99,60% 89% 111,90%

Bobot

“Indonesia greatly influenced ASEAN positions on the Cambodian Conflict and The South China Sea Dispute” (Pattharapong Rattanasevee, Burapha University, March 2015, East Asia Forum Journal

1. Dukungan dari negara-negara anggota lain di organisasi internasional pada usulan pencalonan Pemerintah Indonesia yang sangat terkait dengan intensitas hubungan antar negara. 2. Terdapat kesepakatan regional di antara negara-negara anggota untuk mendukung pencalonan negara yang berasal dari satu kawasan yang sama. 3. Kurangnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga di Indonesia terkait usulan pencalonan pada suatu organisasi internasional. 4. Perbedaan posisi antar negara-negara ASEAN, khususnya dalam mekanisme ASEAN yang melibatkan negara mitra ASEAN. 5. Kompleksitas upaya konsolidasi dengan pemangku kepentingan dalam negeri dalam menyelesaikan berbagai posisi Indonesia terhadap isu internasional di berbagai forum multilateral maupun dalam menyelesaikan kesepakatan bilateral. Dalam mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Meningkatkan intensitas hubungan Indonesia dengan negara-negara lain dan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan nasional. 2. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesatuan, kohesifitas, dan soliditas antar negara ASEAN, seperti menjadi inisiator, driving force atau sentralitas dan penentu visi dan misi ASEAN. Sebagai langkah ke depan Kementerian Luar Negeri akan mengambil langkah solutif sebagai berikut: 1. Terus berupaya untuk meningkatkan engagement dengan organisasi regional lainnya dimana Indonesia tidak/belum menjadi anggota.


15


2015

2. Meningkatkan profil Indonesia terhadap negara-negara yang selama ini belum memberikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia di berbagai organisasi internasional. 3. Indonesia perlu memantapkan kepemimpinan di ASEAN untuk tetap menjaga sentralitas dan keseimbangan antar major powers di kawasan.

Analisis Sub IKU-1 T-1.1: Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral Kepemimpinan pada forum multilateral merupakan upaya strategis Pemerintah Indonesia untuk memperjuangkan kepentingan nasional dengan cara memimpin jalannya pertemuan atau menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan, serta Indonesia/WNI dapat menduduki suatu jabatan strategis pada Organisasi Internasional (OI) yang Indonesia menjadi anggotanya. Dengan menduduki jabatan tersebut, Indonesia berkesempatan untuk turut serta menyusun kebijakan OI, menyusun dan melaksanakan program-program kerja OI yang dapat dimanfaatkan dan disesuaikan untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, maupun memperjuangkan kepentingan regional dan negara-negara berkembang guna meningkatkan postur internasional Indonesia. Selama tahun 2015, realisasi Persentase kepemimpinan Indonesia pada forum multilateral sebesar 97,14% dari target 85%, sebagaimana tabel berikut: Sub IKU-1 T.1.1 Persentase kepemimpinan pada forum multilateral

Indonesia

Informasi Kinerja Jumlah pertemuan yang dipimpin Indonesia + jumlah pencalonan yang berhasil

Jumlah 24+10

Nilai 34

Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia + jumlah pencalonan yang diusulkan

24+11

35

Realisasi Target Capaian

97,14% 85% 114,29%

Beberapa pertemuan yang dipimpin Indonesia pada tahun 2015: 1.

2.

3. 4. 5.

Menlu RI terpilih kembali menjadi salah satu co-chair dari Article XIV Conference on Facilitating the Entry into Force of the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) bersama Menlu Hungaria, untuk periode 2013-2015. Terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan Penasehat Pusat Penanggulangan Terorisme PBB (Advisory Board UN Counter-Terrorism Center/UN CCT) periode 2015-2018, setelah sebelumnya memegang jabatan yang sama pada tahun 2012-2014. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu negara kunci untuk isu penanggulangan terorisme. Di bidang lingkungan hidup, Indonesia dipercaya menjadi anggota Board of Green Climate Fund periode 2012-2015 Indonesia juga dipercaya menjadi Standing Comittee on Finance UNFCCC periode 2014-2016. Di bidang Hak Asasi Manusia (HAM), melalui diplomasi Indonesia di bidang kesetaraan gender, pada bulan Juni 2015, Presiden RI Joko Widodo terpilih menjadi duta “Impact Champion” dari gerakan “HeForShe”. HeForShe merupakan sebuah kampanye yang dimotori oleh UN Women untuk mendorong dukungan dan keterlibatan laki-laki dalam upaya mencapai kesetaraan gender.


16


2015

Pada tahun 2015, tercatat pula kemenangan pencalonan Indonesia di berbagai forum multilateral sebagai berikut: i.

Terpilihnya Prof. Dr. Rosichon Ubaidillah sebagai anggota Multidisciplinary Expert Panel pada Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) periode 2015-2017; ii. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Governing Council pada Center for Alleviation of Poverty through Sustainable Agriculture (CAPSA) periode 2015-2018; iii. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Governing Council pada Center for Sustainable Agricultural Mechanization (CSAM) periode 2015-2018; iv. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Governing Council pada Asian and Pacific Training Center for Information and Communication Technology for Development (APCICT) periode 2015-2018; v. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Steering Committee pada Open Government Partnership (OGP) periode 2015-2018; vi. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota International Coordinating Council (ICC) of the Man and Biosphere (MAB) Programme of the UNESCO periode 2016-2020; vii. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Intergovernmental Committee for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (World Heritage Committee) periode 2015-2019; viii. Terpilihnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sebagai External Auditor pada International Atomic Energy Agency (IAEA) periode 20162017; ix. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) periode 2016-2017; x. Terpilihnya Prof. Dr. Edvin Aldrian, B.Eng., MSc. sebagai Vice Chair Working Group I of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) periode 2016-2021. Tabel Perbandingan Tahun 2012—2015 Informasi Kinerja Jumlah pertemuan yang dipimpin oleh Indonesia di forum multiltateral Jumlah pertemuan yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia dalam forum multilateral Realisasi Jumlah pencalonan yang berhasil Jumlah pencalonan yang diusulkan Realisasi

Tahun 2012 10

Tahun 2013 18

Tahun 2014 17

Tahun 2015 24

7

18

13

24

142,86% 9

100% 11

130,77% 9

100% 10

10

15

11

11

90%

73,33%

81,82%

90,91%

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah pertemuan yang dipimpin oleh Indonesia di forum multilateral mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia yang dianggap memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam menangani berbagai isu internasional. Indonesia juga


17


2015

dianggap mampu menjembatani kepentingan diantara negara maju, berkembang, dan Least Developed Countries (LDCs). Sedangkan untuk jumlah pencalonan Indonesia yang berhasil, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya dukungan internasional terhadap kepemimpinan Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia dianggap telah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap penyelesaian berbagai isu internasional. Dalam pencapaian IKU-1 T.1.1, koordinasi masih menjadi kendala utama dalam pencapaian target IKU 1. Kurangnya koordinasi antara lain dapat terlihat dari terlambatnya penyampaian pencalonan untuk menduduki jabatan di berbagai organisasi internasional yang diikuti oleh Kementerian/Lembaga lain. Hal ini menyebabkan kurangnya waktu bagi Kementerian Luar Negeri untuk melakukan penggalangan dukungan pencalonan. Dalam mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri senantiasa melakukan upaya jemput bola untuk mengetahui rencana pencalonan pada berbagai organisasi internasional yang melibatkan Kementerian/Lembaga lain. Sebagai langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri perlu meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional melalui peningkatan berbagai kerja sama teknis dalam rangka mendukung upaya pencalonan Indonesia di dunia internasional.

Analisis Sub IKU-2 dan Sub IKU-3 T-1.1 Untuk Analisis IKU 1 SS 1.1.2 “Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN” dan IKU 1 SS 1.13 “Indeks Peran Indonesia di Dunia Internasional” akan dijabarkan melalui analisis pencapaian kinerja pada Bab III.2 SS 1.1.2 dan Bab III.2 SS 1.1.3.


“Sebagai teman, AS sangat bangga dengan peran Indonesia yang semakin meningkat, baik di kawasan maupun di dunia… seperti kepemimpinan di ASEAN” (Antony Blinken, Wakil Menlu AS, Sept 2015, news.detik.com)

18

Laporan Kinerja (LKJ) Tahunan

Tujuan (T.1.2)

2015

Nilai Manfaat Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang Optimal melalui Hubungan Luar Negeri

Selama 5 tahun terakhir, kinerja Kementerian Luar Negeri melalui langkah diplomasi total telah berhasil memperlihatkan peran dan kepemimpinannya di dunia internasional. Capaian diplomasi tersebut perlu diukur relevansinya dengan manfaat ekonomi, keuangan, dan pembangunan agar hasil diplomasi dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat luas di tanah air. Presiden terpilih Joko Widodo mengangkat ekonomi sebagai isu strategis dalam kebijakan pemerintahannya. Presiden Joko Widodo memunculkan visi “Trisakti”, berisi cita-cita membangun bangsa yang berdaulat di bidang politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam sosial budaya. Trisakti pada intinya adalah ajaran dasar bagaimana membangun karakter bangsa Indonesia atau “nation character building”, sebuah konsep pembangunan yang pertama kali diperkenalkan Soekarno pada tahun 1963.

Nilai investasi negara-negara asing, total nilai perdagangan, dan jumlah wisatawan mancanegara merupakan kinerja atau outcome dari pelaksanaan politik luar negeri, sebagai kontribusi atas upaya bersama dalam meningkatkan nilai perdagangan dan investasi asing. Komponen ini diberi bobot yang relatif tidak terlalu besar karena merupakan hasil kinerja banyak stakeholders di dalam dan luar negeri negeri seperti Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata, dan para pengusaha di tanah air serta perwakilan RI di luar negeri.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2014 – 2019 dalam bidang ekonomi yang merupakan prioritas diplomasi Indonesia dan salah satu pilar penopang kemandirian ekonomi nasional serta memberikan kontribusi sebesarbesarnya untuk kesejahteraan rakyat, Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, dalam pernyataan pers tanggal 29 Oktober 2014 menyebut setidaknya lima pilar diplomasi ekonomi yang harus dilakukan Kementerian Luar Negeri guna menopang kemandirian ekonomi nasional. Pertama, pentingnya Kementerian Luar Negeri melakukan perluasan dan peningkatan akses pasar produk Indonesia secara bilateral, regional maupun internasional. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri perlu mendorong perubahan mindset para diplomatnya agar lebih aktif melakukan diplomasi ekonomi bahkan terjun langsung dilapangan. Kedua, penguatan kapasitas dan sumber daya perwakilan RI di pasar nontradisional, atau “untapped market”. Upaya penggarapan pasar non tradisional tidak berarti meninggalkan pasar tradisional yang telah dilakukan. Ketiga, mendorong investasi asing pada sektor prioritas Indonesia, serta melindungi investasi Indonesia di luar negeri. Keempat, pemanfaatan ASEAN Economic Community (AEC). Kelima, diplomasi maritim yang terkait dengan perlindungan lingkungan hidup dan pemanfaatan kekayaan laut sebagai bagian dari pilar ekonomi guna mendorong kemandirian ekonomi nasional.


19


2015

Pencapaian Tujuan Kementerian Luar Negeri “Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri” sebagai Tujuan 1.2 diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu: Tabel Capaian T-1.2 Tahun 2015 No

IKU

1

Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia. (IKU-1) Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing dengan Indonesia. (IKU-2) Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dengan Indonesia. (IKU-3)

2 3

Target 2015 78 negara

Realisasi 2015 67 negara

Capaian 2015 85,90%

25 negara

16 negara

64%

23 negara

5 negara

21,73%

Rata-rata Capaian T-1.2

57,21%

Analisis IKU-1 T.1.2: Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia Selama tahun 2015, jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia sebesar 67 negara dari target 78 negara dengan capaian 85,90% sebagaimana tabel berikut: IKU-1 T.1.2 Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia

Informasi Kinerja Jumlah negara akreditasi di wilayah Asia Pasifik dan Afrika dengan peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia minimal 5% Jumlah negara akreditasi di wilayah Amerika dan Eropa dengan peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia minimal 2% Total Realisasi Target Capaian

No.

Negara

Jan-Sep 2014 Dalam Ribu USD


Jumlah 43 negara

24 negara

67 negara 78 negara 85,90%

Peningkatan

Wilayah Asia Pasifik dan Afrika 1

Azerbaijan

2

Bhutan

3

India

4

Kazakhstan

5

Nepal

6

Aljazair

7

Arab Saudi

8

Bahrain

9

Irak

10

Kuwait

11

Lebanon

-2,073,408.90

-1,131,456.30

45,43%

328.70

533.10

62,17%

6,865,232.60

7,643,189.80

11,33%

-14,543.70

-7,555.00

48,05%

14,377.90

23,595.20

64,11%

-150,873.00

-99,922.20

33,77%

-3,996,520.00

-1,132,301.30

71,67%

-94,740.20

26,739.60

128,22%

55,341.00

77,419.70

39,90%

-1,119,048.50

-473,735.90

57,67%

59,970.60

68,236.10

13,78%


20


No.

Negara

12

Maroko

13

Oman

14

Palestina

15

Qatar

16

Brunei Darussalam

17

Kepulauan Marshall

18

Kerajaan Tonga

19

Laos

20

2015



Peningkatan

-46,304.10

-38,896.70

16,00%

36,079.00

59,208.60

64,11%

602.20

2,381.60

295,46%

-1,290,883.50

-525,031.10

59,33%

-507,199.10

-36,861.60

92,73%

-2,062.70

5,014.30

343,09%

2,933.30

3,231.10

10,15%

-47,861.10

6,102.50

112,75%

Malaysia

-804,241.10

-679,151.60

15,55%

21

Mongolia

-13,376.70

3,615.00

127,02%

22

Papua Nugini

108,457.00

162,134.40

49,49%

23

Samoa

3,327.20

5,005.20

50,43%

24

Selandia Baru

-332,903.40

-166,770.50

49,90%

25

Singapura

-7,114,448.00

-4,468,967.00

37,18%

26

Thailand

-3,365,769.00

-2,043,028.20

39,30%

27

Viet Nam

-816,043.60

-340,058.50

58,33%

28

Republik Afrika Tengah

-13.890,7

-5.819,5

58,10%

29

Burkina Faso

-52.009,6

-37.544,0

27,81%

30

Burundi

135,7

145,2

7,00%

31

Chad

-4.683,7

236,8

105,06%

32

Ethiopia

17.440,1

29.237,9

67,65%

33

Kamerun

-3.988,4

563,5

114,13%

34

Kenya

149.233,3

163.147,4

9,32%

35

Komoro

2.331,2

2.767,8

18,73%

36

Lesotho

-796,4

-114,5

85,62%

37

Mali

-48.818,9

-36.685,3

24,85%

38

Mozambik

55.788,8

76.928,7

37,89%

39

Nigeria

-2.156.617,6

-648.496,3

69,93%

40

Pantai Gading

-95.460,1

-61.250,2

35,84%

41

Senegal

59.222,7

71.616,1

20,93%

42

Swaziland

-1.361,8

223,4

116,41%

43

Tanzania

134.181,2

181.607,8

35,35%

Wilayah Amerika dan Eropa 1

El Salvador

8,325.0

12,723.1

52.83%

2

Guatemala

25,983.5

48,226.6

85.60%

3

Honduras

5,744.3

8,126.2

41.47%

4

Panama

112,167.4

114,643.6

2.21%

5

Bahamas

610.4

1,005.00

64.65%


21


No.

Negara

6

Bolivia

7

2015



Peningkatan

6,343.7

12,590.6

98.47%

Haiti

62,543.6

74,647.1

19.35%

8

Kuba

2,783.6

4,667.3

67.67%

9

St.Kitts & Nevis

405.6

1,250.0

208.19%

10

St.Vincent & The Grenadines

143.1

584.0

308.11%

11

Denmark

297,987.80

313,670.10

5.26%

12

Irlandia

119,945.30

122,390.40

2.04%

13

Swedia

634,603.40

656,380.80

3.43%

14

Vatikan

154.60

166.00

7.37%

15

Belarus

147,860.9

167,655.90

13.39%

16

Ceko

22,110.5

49,270.90

122.84%

17

Kroasia

29,580.7

32,711.80

10.58%

18

Latvia

37,681.3

42,022.00

11.52%

19

Lithuania

23,929.1

35,627.70

48.89%

20

Moldova

8,360.8

12,507.70

49.60%

21

Montenegro

1,591.3

2,067.20

29.91%

22

Serbia

9,338.0

12,231.80

30.99%

23

Slovakia

21,558.4

33,687.90

56.26%

24

Slovenia

63,401.4

77,409.10

22.09%

Sumber: Kementerian Perdagangan dan BPS

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada 2015 mengalami surplus 7,51 miliar dolar AS. Surplus ini mengakhiri rentetan defisit yang terjadi sejak 2012. Neraca perdagangan Indonesia pada 2012 tercatat defisit 1,66 miliar dolar AS. Defisit berlanjut di 2013 sebesar 4,07 miliar dolar AS. Sedangkan tahun 2014 defisit 2,19 miliar dolar AS. Sehingga dalam empat tahun terakhir, kinerja perdagangan 2015 paling tinggi. Kinerja ekspor dan impor sebenarnya mengalami penurunan pada tahun lalu. Namun, penurunan impor lebih besar ketimbang ekspor. Kinerja ekspor mencapai 150,2 miliar dolar AS atau turun 14,62 persen. Sedangkan nilai impor mencapai 142,74 miliar dolar AS atau turun 19,89 persen. Dalam pencapaian IKU-1 T.1.2, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala seperti akses ke beberapa pasar tertentu yang memerlukan standarisasi dan mutu baku yang tinggi serta perlu memenuhi regulasi setempat. Selain itu kegiatan promosi perdagangan di pasar prospektif kadang kala sulit diikuti oleh para pelaku usaha karena besarnya biaya yang mereka butuhkan, serta faktor terbatasnya informasi terkait potensi pasar prospektif tersebut. Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa langkah solutif dengan menetapkan strategi sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan hasil market intelligence dari perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai masukan dalam pengembangan produk, identifikasi peluang pasar, informasi Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

22


2015

kebutuhan produk, mengetahui hambatan perdagangan, serta sistem jaringan logistik dan distribusi, dalam menentukan dan menyusun strategi yang tepat dan efektif; 2. Melakukan program promosi yang terpadu dan tersinergi, baik antarkementerian pemerintah, maupun sektor pelaku usaha dan pelaku ekspor melalui pameran dagang, misi dagang, instore promotion, buying mission dan misi pembelian serta menyelenggarakan pameran internasional di dalam negeri misalnya Trade Expo Indonesia, agar jumlah pelaku usaha yang dapat ikut lebih banyak dengan biaya yang relatif lebih murah; 3. Membangun pusat-pusat promosi di negara akreditasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun mendorong keikutsertaan/partisipasi swasta sebagai Windows of Indonesia/ etalase produk Indonesia langsung di negara target pasar, baik melalui House of Indonesia, Inkubasi Bisnis, Trading House, Indonesia Inc., Windows of Indonesia (WOI) dan Permanent Trade Display;

Analisis IKU-2 T.1.2: Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing dengan Indonesia Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada tahun 2015 jumlah foreign direct investment (FDI) yang ditanam ke Indonesia adalah sebesar Rp. 365,9 triliun atau naik sebesar 19,2% dibandingkan tahun 2014. Pencapaian tersebut berhasil dibukukan ditengah-tengah kondisi perekonomian dunia yang bertumbuh relatif lamban di tahun 2015. Secara umum, investor masih memiliki kepercayaan yang baik terhadap kondisi fundamental politik dan ekonomi Indonesia serta memandang Indonesia sebagai negara yang memiliki prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang menjanjikan. Di samping itu, Pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mempermudah investasi. Di bidang perizinan, setelah peluncuran layanan online dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pusat, telah dirilis layanan izin investasi tiga jam dengan delapan produk perizinan plus surat keterangan booking lahan. Selain itu, Pemerintah juga sudah mengeluarkan berbagai paket kebijakan yang diharapkan mendorong investasi. Selama tahun 2015, jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing dengan Indonesia sebesar 17 negara dari target 25 negara dengan capaian 68%, sebagaimana tabel berikut: IKU-1 T.1.2 Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia

Informasi Kinerja Jumlah negara akreditasi di wilayah Asia Pasifik dan Afrika dengan peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia minimal 3% Jumlah negara akreditasi di wilayah Amerika dan Eropa dengan peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia minimal 2%

Jumlah 11 negara

Total Realisasi

16 negara

Target

25 negara

Capaian Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

5 negara

64% 23


2015

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMA BERDASARKAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) DI KAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA SERTA AMERIKA DAN EROPA TRIWULAN III 2014 DAN 2015

Q3 2014 NO.

Q3 2015

Peningkatan (%)

Negara P

I

P

I

P

I

KAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA 1

MALAYSIA / Malaysia

102

266.6

206

322.9

101.96%

21.14%

2

ARAB SAUDI / Saudi Arabia

3

0.6

9

0.6

200.00%

6.32%

3

INDIA / India

41

5.4

63

18.1

53.66%

235.99%

4

JEPANG / Japan KOREA SELATAN / South Korea R. R. CHINA / People's Republic of China

238

499.7

399

917.3

67.65%

83.58%

244

97.2

531

214.8

117.62%

120.91%

150

97.6

300

245.8

100.00%

151.82%

AUSTRALIA / Australia KEP. MARSHALL / Marshall Islands SELANDIA BARU / New Zealand

67 2

19.5

109

32.9

62.69%

69.03%

1.6

2

12.1

0.00%

651.23%

3

0.2

7

2.2

133.33%

804.16%

10

SEYCHEL / Seychelles

3

8

7.9

166.67%

131.90%

11

SOMALIA / Somalia

1

0.2

3

0.4

200.00%

100.00%

8

1.0

34

91.9

325%

9024%

4

21.7

9

22.6

125%

4%

36

18.4

51

29.0

42%

58%

11

1.8

19

25.3

73%

1292%

20

2.3

30

14.7

50%

544%

5 6 7 8 9

3.4

KAWASAN AMERIKA DAN EROPA 1

ITALIA / Italy

2

LUXEMBOURG / Luxembourg

3

PERANCIS / France

4

SPANYOL / Spain

5

SWISS / Switzerland

Keterangan: P: Jumlah Proyek Investasi I: Nilai Investasi (Dalam Juta Dollar AS) Sumber: BKPM

Dalam pencapaian IKU-2 T.1.2, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di antaranya, yaitu para pelaku usaha di kawasan Amerika dan Eropa masih banyak yang memberikan prioritas investasinya di wilayah dengan geografis yang terdekat, seperti Eropa Tengah dan Timur, atau Amerika Selatan. Sedangkan, Indonesia secara geografis cukup jauh yang berdampak terhadap biaya operasional khususnya transportasi yang mahal. Selain itu, masalah regulasi perizinan dan ketenagakerjaan membuat Indonesia kurang dapat bersaing di antara negara-negara di ASEAN.


24


2015

Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa langkah solutif dengan meningkatkan promosi investasi bekerja sama dengan K/L teknis yang difokuskan pada prioritas pemerintahan di tiga sektor utama pembangunan infrastruktur, ketahanan energi, dan ketahanan pangan, sebagaimana yang ditargetkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Analisis IKU-3 T.1.2: Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dengan Indonesia Selama tahun 2015, Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dengan Indonesia sebesar 5 dari target 23 negara dengan capaian 21,74%, sebagaimana tabel berikut: IKU-1 T.1.2 Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia

Informasi Kinerja Jumlah negara akreditasi di wilayah Asia Pasifik dan Afrika dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia minimal 15% Jumlah negara akreditasi di wilayah Amerika dan Eropa dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia minimal 5%

Jumlah 2 negara (RRT & Mesir) 3 negara (Inggris, AS, Jerman)

Total Realisasi

5 negara

Target

23 negara

Capaian

21,74%

Tabel Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dari Kawasan Aspasaf dan Amerop Bulan Januari-Oktober 2014 dan Januari-Oktober 2015 No. Kebangsaan 2014 2015 Kawasan Asia Pasifik dan Afrika 1. RRT 813.642 966.988 2. Mesir 6.636 8.128 Kawasan Amerika dan Eropa 3. Inggris 195.201 225.214 4. Amerika Serikat 195.300 206.646 5. Jerman 155.162 166.563 Sumber: Kementerian Pariwisata


Pertumbuhan (%) 18,85% 22.48% 15,38 5,18 7,35

25


2015

Tabel Jumlah Wisatawan dari Kawasan Asia Pasifik dan Afrika ke Indonesia Kebangsaan Asia Pasifik

2012

2013

2014

6,376,166

6,943,413

7,475,049

16,423

16,932

19,078

Malaysia Filipina

1,269,089 236,866

1,380,686 247,573

1,418,256 248,182

Singapura

1,324,706

1,432,060

1,559,044

Brunei Darussalam

Thailand

114,867

125,059

114,272

5

33,598

43,249

48,018

Hongkong

81,782

95,258

94,560

India

196,983

231,266

267,082

Jepang

463,486

497,399

505,175

Korea

352,004

Vietnam

328,989

351,154

Pakistan1

5,330

6,281

7,057

Bangladesh

5,998

8,132

13,891

Sri Lanka

8,786

8,288

8,760

Taiwan

217,708

247,146

220,328

RRT / Cina

726,088

858,140

1,052,705

Australia

952,717

983,911

1,145,576

Selandia Baru Asia Pasifik Lainnya Lainnya (Timur Tengah dan Afrika)

59,606 333,144

67,852 343,027

79,380 321,682

181,692

230,046

261,589

(Sumber : Badan Pusat Statistik)

Tabel Jumlah Wisatawan dari Kawasan Amerika dan Eropa ke Indonesia Negara Asal Amerika Serikat Inggris Perancis Jerman Belanda Eropa Lainnya Rusia Kanada Italia Spanyol Negara Asal Amerika Lainnya Swiss Belgia Swedia Denmark Austria Portugal Norwegia Finlandia Total

2012 217.599 219.726 184.273 158.212 152.749 98.086 99.448 58.245 46.651 34.991 2012 36.681 37.756 28.243 26.097 21.168 19.120 15.406 17.118 15.035 1.486.604

2013 236.375 236.794 201.917 173.470 161.402 111.976 99.872 65.385 56.705 39.383 2013 41.813 43.906 34.414 29.281 22.890 21.645 18.194 18.174 15.074 1.628.670

2014 246.397 244.594 208.537 184.463 168.494 122.566 94.345 68.432 62.265 47.376 2014 46.391 45.567 33.601 32.308 22.577 20.599 17.675 17.253 15.332 1.698.772

(Sumber: Badan Pusat Statistik, per 14 Desember 2015) Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

26


2015

Jumlah wisatawan mancanegara asal RRT meningkat pesat pada tahun 2015 karena tingkat ekonominya membaik, masyarakat banyak yang melancong keluar dan berbisnis di Indonesia. Walaupun jumlah wisman asal RRT meningkat cukup pesat, Indonesia masih menempati urutan ke-4 negara tujuan wisman asal RRT di ASEAN setelah Thailand, Singapura, dan Malaysia. Salah satu kendala dalam menjaring wisman asal RRT adalah kapasitas direct flight yang terbatas karena kunjungan wisman masih relatif kecil. Dari 17 kota potensial di RRT, hanya 6 kota yang memiliki direct flight ke Indonesia, berbeda jauh dengan kondisi aksesibilitas udara dari RRT ke Thailand, Singapura maupun Malaysia. Tabel Negara Tujuan Wisman Asal RRT di ASEAN (Jumlah penumpang moda transportasi udara)

Berdasarkan laporan Travel and Tourism Competitiveness Report (TTCR) tahun 2015, daya saing pariwisata Indonesia menempati urutan 50 dari 141 negara dan bahwa hampir keempat belas pilar daya saing Indonesia masih tertinggal dari beberapa negara ASEAN. Skor secara keseluruhan yang diperoleh Indonesia dalam penilaian tersebut adalah 4,04 dari skala 7. Indonesia memiliki natural and cultural resources yang sangat bagus sehingga memperoleh skor yang baik. Economic gap juga membantu dalam daya saing Indonesia dalam price competitiveness. Masalah dan kendala sektor pariwisata Indonesia yang perlu penanganan yang serius adalah promosi, infrastruktur (infrastruktur pariwisata, infrastruktur transportasi udara dan darat dan infrastruktur Information and Communication Technology-ICT), kesehatan dan kebersihan, keberlanjutan lingkungan, iklim usaha/investasi, keterbukaan internasional, lingkungan bisnis dan sumber daya manusia. Untuk itu, Indonesia perlu terus meningkatkan segala upaya untuk mendorong sektor pariwisata yang seharusnya menjadi salah satu faktor pendongkrak ekonomi Indonesia mengingat melimpahnya potensi wisata yang dimiliki oleh Indonesia.


27


2015

Dalam pencapaian IKU-3 T.1.2, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala diantaranya seperti kurangnya pembuatan media informasi promosi (misalnya brosur, CD) dalam bahasa setempat selain dalam bahasa Inggris, belum banyak dikenalnya oleh wisatawan mancanegara branding Wonderful Indonesia yang baru diperkenalkan 1 tahun terakhir ini sebagai keragaman destinasi wisata Indonesia. Lalu, kurang sinergisnya koordinasi antara pemangku kepentingan dalam promosi pariwisata, dimana masih terdapat promosi-promosi daerah atau yang dilakukan pihak swasta secara terpisah tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Pariwisata agar lokasi, rancangan booth, dan tema promosi dapat terintegrasi sebagai kesatuan promosi Indonesia. Semakin berkembangnya penggunaan teknologi media sosial oleh turis dalam perjalanan wisata namun tidak diimbangi dengan pemanfaatan aplikasi media sosial di Indonesia dalam mempromosikan pariwisata seperti facebook, twitter, youtube, blog, dan lain sebagainya dalam strategi promosi destination branding baik oleh pusat maupun daerah juga merupakan kendala dalam mempromosikan potensi pariwisata Indonesia. Lebih lanjut, Kementerian Luar Negeri juga menghadapi kendala dalam perolehan data kunjungan wisatawan dan data visa di Perwakilan RI yang dimaksudkan untuk tujuan wisata tidak terkoneksi ke pusat. Selain itu, pada tahun 2015 terdapat beberapa bencana alam yang mengakibatkan menurunnya jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, antara lain karena Gunung Raung, Gunung Bromo, dan masalah asap di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa langkah solutif dengan senantiasa menyampaikan masukan dan saran kepada pemangku kepentingan terkait saran upaya promosi wisata, baik dalam bentuk peningkatan familiarization trip ke Indonesia bagi awak media dan tour operator, pengemasan paket-paket wisata yang menarik dengan harga kompetitif, serta pembuatan media informasi promosi (misalnya brosur, CD) bahasa Inggris dan bahasa setempat. Kementerian Luar Negeri juga berupaya meningkatkan promosi pariwisata melalui strategi promosi “all-in” yang tertuang dalam Trade, Tourism, and Investment (TTI). Strategi ini melibatkan semua pemangku kepentingan terkait serta pelaku usaha pariwisata yang meliputi travel agents, perusahaan penerbangan, dan industri perhotelan.


28


2015

Upaya-upaya lain untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia juga perlu terus digalakkan dengan melakukan revitalisasi serta penambahan infrastruktur pendukung pariwisata seperti hotel dan layanan kesehatan, penambahan jadwal dan rute penerbangan langsung ke Indonesia, serta penambahan perjanjian bebas visa dengan negaranegara yang dinilai memiliki potensi besar sebagai penyumbang wisatawan.


29


Sasaran Strategis (SS-2.1.1)

2015

Dukungan dan Komitmen Nasional yang Tinggi atas Kebijakan Luar Negeri dan Kesepakatan Internasional

Pengukuran dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional untuk melihat sejauh mana kesepakatan kerja sama pada tingkat bilateral, regional, maupun multilateral telah ditindaklanjuti pada tingkat nasional. Selain itu, pengukuran ini diperlukan agar Kementerian Luar Negeri dapat melakukan monitoring dan follow up terhadap kesepakatan kerja sama dan melakukan koordinasi dengan K/L teknis terkait untuk memastikan bahwa kesepakatan yang ada ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terkait. Sebagai konsekuensi dari adanya kesepakatan-kesepakatan internasional yang dibuat secara tertulis antara Pemerintah RI dengan negara-negara mitra secara bilateral, regional, maupun multilateral, maka ada hak dan kewajiban dari seluruh stakeholders untuk melaksanakan isi-isi dari kesepakatan-kesepakatan tersebut baik berupa pelaksanaan dan juga melakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap hukum dan peraturan-peraturan nasional Indonesia. Stakeholders dalam negeri meliputi pemangku kepentingan nasional yang merupakan segenap pihak dalam negeri yang memiliki kepentingan dan terkait dengan isu hubungan luar negeri, di antaranya kementerian/lembaga teknis terkait, organisasi bisnis, dan sebagainya. Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan kesepakatan internasional” sebagai Sasaran Strategis 2.1.1 diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) IKU-1 SS 2.1.1 yaitu “Persentase tindaklanjut/implementasi kesepakatan internasional oleh stakeholders dalam negeri” dengan 4 (empat) Sub IKU. Pada tahun 2015, capaian kinerja IKU-1 SS-2.1.1 ditargetkan 74% realisasi 103,60% dengan capaian 140%, (batas toleransi capaian 120%) sebagai berikut : Tabel Capaian SS-2.1.1 Tahun 2015 40



30

102,94%

30,88%

20

96,94%

19,39%

10

100%

10%

Realisasi

103,60%

No

Sub IKU

Bobot

1

Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri (Sub IKU-1) Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intra kawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri. (Sub IKU-2) Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional. (Sub IKU-3) Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional. (Sub IKU-4)

2 3 4


Target

74%

Capaian

140%

Batas Toleransi Capaian

120% 30


2015

Dalam pencapaian kinerja SS-2.1.1, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di antaranya: 1. Masih terdapat perbedaan pandangan dan posisi antara pemangku kepentingan nasional serta kurangnya koordinasi antara K/L dan pemangku kepentingan lainnya, khususnya di Pemerintah Daerah. 2. Keterbatasan konektivitas baik transportasi udara maupun laut ke wilayah kawasan yang relatif sulit dijangkau. 3. Ketidaksiapan K/L teknis dan Pemerintah Daerah terkait dalam pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai secara bilateral maupun regional serta ketidaksiapan data dari Pemerintah Daerah di Indonesia untuk mendukung pembangunan ekonomi dan investasi di daerah. 4. Perubahan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah dikarenakan adanya perubahan kepemimpinan. 5. Kurangnya komitmen K/L teknis terkait termasuk Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti kesepakatan. 6. Ketidakjelasan penjuru/focal point di daerah dalam memfasilitasi minat kerja sama ekonomi dan investasi. 7. Kurang kuatnya koordinasi nasional dan belum masuknya ASEAN sebagai isu lintas sektoral dalam Perencanaan Pembangunan Nasional. 8. Kurangnya komitmen stakeholders dalam menindaklanjuti finalisasi dokumen kesepakatan yang telah ditandatangani. 9. Secara umum, koordinasi dalam negeri masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan diplomasi multilateral padatahun 2015. Hal ini antara lain terlihat dalam penanganan kasus di Dispute Settlement Body (DSB) WTO dan implementasi sejumlah kesepakatan multilateral pada tingkat nasional yang berjalan lambat. 10. Pada tahun 2015 juga terdapat perubahan nomenklatur pada sejumlah Kementerian yang menjadi kendala tersendiri dalam upaya koordinasi untuk menentukan posisi Indonesia terhadap isu-isu multilateral yang berkembang. 11. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia juga masih menjadi kendala dalam upaya diplomasi multilateral. Sebagai contoh tidak tersedianya anggaran yang cukup untuk kepentingan pembelaan maupun klaim prosiding sengketa WTO menjadi hambatan yang perlu segera mendapat perhatian mengingat semakin banyaknya kebijakan Pemerintah Indonesia yang menjadi agenda pembahasan di berbagai Komite di WTO. Dalam mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri melakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Melakukan sosialisasi ke daerah-daerah dan mengenai kesepakatan yang telah dicapai antara Pemerintah RI dengan negara mitra baik secara bilateral maupun regional; 2. Memperkuat Setnas ASEAN Indonesia untuk menjalin koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan yang lain; 3. Memberikan advokasi dan capacity building kepada para pengusaha di tingkat nasional dan daerah serta kepada pengrajin dan petani mengenai standar-standar yang diperlukan; 4. Meningkatkan komunikasi antar K/L dalam rangka penguatan koordinasi; 5. Meningkatkan intensitas monitoring dan evaluasi program kerja yang sudah dan akan dilaksanakan. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

31


2015

Sebagai langkah ke depan Kementerian Luar Negeri akan mengambil langkah solutif sebagai berikut: 1. Lebih meningkatkan penguatan mekanisme koordinasi dengan K/L teknis dan Pemda yang terkait; 2. Peningkatan kualitas sosialisasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan termasuk pengusaha, pengrajin, dan petani yang terkait; 3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Kementerian Luar Negeri sebagai focal point penyelenggaraan hubungan luar negeri dalam memahami masalah-masalah teknis yang terdapat dalam kesepakatan bilateral, regional dan multilateral.

Sub IKU 1 IKU-1 SS.2.1.1. Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri Selama tahun 2015, persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri sebesar 108,33 dari target 70% dengan capaian 154,76% (batas toleransi capaian 120%) sebagaimana tabel berikut: Sub IKU 1 IKU-1 SS-2.1.1 Persentase kesepakatan kerja sama bilateral yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

Informasi Kinerja Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/diimplementasikan Jumlah rencana kesepakatan yang akan ditindaklanjuti/diimplementasikan Realisasi Target Capaian Batas Toleransi Capaian

Jumlah 182 168 108,33% 70% 154,76% 120%

Beberapa kesepakatan bilateral Indonesia dengan negara mitra yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri antara lain: 1.

2.

3.

4.

Kunjungan Ahli Pertanian dan Peternakan Sapi Argentina ke Kupang, 1-3 September 2015 dan ke Lembang, 3-5 September 2015 untuk mengimplementasikan MoU Kerja Sama Pertanian RI-Argentina, Jakarta, 17 Januari 2013. Revitalisasi Kerja Sama Sister City Padang-Hildesheim, Jerman, 19-22 Juni 2015 menindaklanjuti Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany regarding Technical Cooperation, yang ditandatangani di Jakarta, 9 April 1984. Agreed Minutes “The Second Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam” pada 25 Juni 2015, yang ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan Pertemuan Teknis ke-7 Penetapan Batas ZEE RI-Viet Nam, Desember 2015. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Sidang Komisi Bersama RI-Viet Nam pada Sidang ke-1 Komisi Bersama RI-Viet Nam, 2526 Juli 2012. Pertemuan The 14th Meeting of the Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) between Malaysia and The Republic of Indonesia tanggal 9-10 Oktober 2015 dengan hasil kedua pihak menyepakati peningkatan hubungan dan kerja sama di bidang perdagangan. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari The 13th Meeting of the Joint


32


5.

2015

Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) between The Republic of Indonesia and Malaysia, Jakarta 2 Desember 2013. Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People’s Republic of China and The Republic of Indonesia sebagai tindak lanjut dari Joint Statement on Strategic Comprehensive Partnership between the People’s Republic of China and the Republic of Indonesia, 26 Maret 2015. Kesepakatan tersebut merupakan hasil kunjungan kenegaraan Presiden RI ke RRT pada tanggal 26-28 Maret 2015 untuk menindaklanjuti: a. Kerja sama proyek kereta cepat Jakarta-Bandung; b. Indonesia bergabung dalam AIIB; c. Kerja sama SAR antara BASARNAS dan Kementerian Perhubungan RRT; d. Penandatanganan MoU pendirian rumah budaya Indonesia di RRT dan sebaliknya.

Sub IKU 2 IKU-1 SS.2.1.1. Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri. Selama tahun 2015, Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri sebesar 102,94% dari target 60%, dengan capaian 171,57% (batas toleransi capaian 120%) sebagaimana tabel berikut: Sub IKU 2 IKU-1 SS-2.1.2 Persentase prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intrakawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri

Informasi Kinerja Jumlah realisasi prakarsa/rekomendasi Indonesia di Forum Kerja sama Intrakawasan yang ditindaklanjuti Jumlah rencana prakarsa/rekomendasi Indonesia di Forum Kerja sama Intrakawasan yang ditindaklanjuti

Jumlah 35

34

Realisasi

102,94

Target

60%

Capaian

171,57%


120%

Beberapa prakarsa/rekomendasi pada forum kerja sama intra kawasan yang ditindaklanjuti oleh stakeholders dalam negeri pada tahun 2015 antara lain: 1. Berdasarkan rekomendasi pada pertemuan-pertemuan JWG, JEM, dan JIC untuk menuju penerbitan FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) License, telah diselenggarakan outreach programme dengan tema “SVLK Indonesia dan FLEGT-VPA RIUni Eropa: Praktik Terbaik dan Katalisator Ekspor Kayu Indonesia”, 27 Agustus 2015 di Surakarta, Jawa Tengah. Kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta dan Multi-Stakeholder Forestry Programme Phase 3 (MFP3). 2. Outreach Program mengenai "Penguatan Kerja Sama Indonesia dalam kerangka FEALAC dan ASEM telah dilaksanakan di Surabaya, 11-13 November 2015. Kegiatan ini perlu Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

33


2015

untuk mendiseminasikan hasil-hasil kesepakatan rangkaian 7th Foreign Ministers Meeting (FMM VII) 2015 di San Jose, Kosta Rika, 18-22 Agustus 2015, terutama penunjukkan Indonesia sebagai Co-Chair untuk FEALAC Working Group on Trade, Investment, Tourism, Small and Medium Enterprises (WG TTISMEs) Kawasan Asia Timur periode 2015-2017, serta kesepakatan 12th ASEM Foreign Ministers Meeting (FMM 12) di Luksemburg, 5-6 November 2015. Hal ini bermanfaat guna meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, pelaku usaha, dan kalangan akademisi di Provinsi Jawa Timur mengenai potensi dan peluang kerja sama Indonesia dengan negara-negara FEALAC dan negara-negara mitra ASEM. 3. KTT Asia Afrika tahun 2015 dalam rangka Peringatan ke-60 Asia Afrika dan Peringatan ke-10 Kemitraan Strategis Asia Afrika (New Asian-African Strategic Partnership/NAASP). Hasil KTT KAA adalah Penguatan kerja sama kawasan Asia Afrika dalam kerangka NAASP, khususnya dalam isu-isu yang menjadi perhatian bersama, antara lain isu perdagangan dan investasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, lingkungan hidup dan peningkatan people to people contact. Berbagai komitmen kerja sama konkrit tertuang dalam tiga kesepakatan hasil KTT Asia Afrika, yakni Bandung Message, Reinvigorating the New AsianAfrican Strategic Partnership dan Declaration on Palestine.

Sub IKU 3 IKU-1 SS.2.1.1. Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional Selama tahun 2015, persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional sebesar 96,94% dari target 97%, dengan capaian 99,94% sebagaimana tabel berikut: Sub IKU 3 IKU-1 SS-2.1.1

Persentase saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional.

Bidang

Bidang Politik-Keamanan

Jumlah saran kebijakan yang disampaikan untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional 75

Jumlah saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional 72

20

20

3

3

98

95

Bidang Ekonomi Bidang Sosial Budaya Jumlah

Realisasi IKU 3 (%) Target Capaian IKU (%) dari target 97%

Nilai

96,94 97% 99,94%

Saran kebijakan yang disetujui untuk pelaksanaan kesepakatan ASEAN di tingkat nasional diantaranya: 1. Kementerian Luar Negeri dan para pemangku kepentingan nasional telah menyepakati usulan memasukan beberapa butir kepentingan Indonesia agar tercermin dalam dokumen Visi Masyarakat ASEAN 2025, yang akan diimplementasikan s.d. tahun 2025, yang meliputi, peningkatan kerja sama di bidang pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya untuk pekerja migran; serta peningkatan kerja sama Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

34


2015

maritim. Hal ini sejalan dengan Konsultasi Nasional Visi Masyarakat Indonesia Pasca2015. Dalam kegiatan yang sama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku wakil Pilar Sosial Budaya juga telah menyepakati beberapa hal yang menjadi prioritas Indonesia dalam Pilar Sosial Budaya ASEAN untuk diimplementasikan dalam Visi ASEAN paska 2015, antara lain, mempersempit kesenjangan antara hasil kesepakatan dengan situasi di lapangan, melindungi pekerja migran dan keluarganya serta mengawal agar isu asap lintas batas tidak menjadi isu regional. 2. Di Pilar Ekonomi, Kementerian Luar Negeri mendorong identifikasi kepentingan Indonesia yang akan dimajukan dalam penyusunan Action Plan dari Blueprint 2025 tersebut. Pemasukan kepentingan Indonesia tersebut akan meningkatkan rasa kepemilikan sektor kepada Blueprint 2025. Sehingga Action Plan tersebut juga dapat segera diselesaikan oleh Indonesia. Saran kebijakan ini disetujui oleh para pemangku kepentingan nasional dalam kegiatan Focused Group Discussion (FGD): "Evaluasi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Rencana/Koordinasi Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015" di Jakarta pada tanggal 27-28 November 2015. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membahas hasil-hasil KTT ke-27 ASEAN termasuk Blueprint Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 yang perlu segera disusun Action Plan untuk mengimplementasikannya. FGD dihadiri oleh berbagai K/L terkait di bawah kerja sama pilar ekonomi ASEAN seperti Kementerian Koordinator Bidang perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementeruan KUKM, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan dan Badan Standardisasi Nasional.

Sub IKU 4 IKU-1 SS.2.1.1. Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional. Selama tahun 2015, realisasi Sub IKU 4 IKU-1 SS. 2.1.1 realisasi persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional sebesar 100% dari target 90%, dengan capaian 111% sebagaimana tabel berikut: Sub IKU 4 IKU-1 SS-2.1.2 Persentase rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional

Informasi Kinerja Jumlah rekomendasi yang ditanggapi oleh stakeholders Jumlah total kesepakatan multilateral yang perlu ditindaklanjuti

Jumlah 85 85

Realisasi

100%

Target Capaian

90% 111%

Beberapa rekomendasi dari forum multilateral yang ditanggapi oleh pemangku kepentingan nasional yang ditanggapi oleh stakeholders diantaranya adalah: 1. Dalam rangka menindaklanjuti konvensi HAM internasional (CMW, CERD, dan CPRD), Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan berbagai rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan nasional dalam rangka memberikan rekomendasi dan mendorong implementasi konvensi HAM Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

35


2015

tersebut. Dalam hal ini, Kementerian Luar Negeri juga telah membentuk Sistem Terpadu Pelaporan Berkala Indonesia pada Badan-Badan Traktat HAM dan Dewan HAM, sehingga instansi terkait dapat memberikan masukan terkait implementasi konvensi HAM di Indonesia secara online. Rekomendasi Kementerian Luar Negeri untuk implementasi konvensi HAM ini telah ditindaklanjuti pemangku kepentingan nasional, terbukti dengan adanya laporan berkala implementasi konvensi HAM melalui sistem tersebut. 2. Menindaklanjuti kesepakatan SDGs yang ditetapkan pada SMU PBB ke 70 tahun 2015, Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan berbagai rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga dan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan nasional dalam rangka memberikan rekomendasi dan mendorong pencapaian target-target SDGs tersebut. Dalam hal ini, Pemda Surakarta telah menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Luar Negeri dengan memberikan komitmen pencapaian target SDGs dimaksud. Sebelumnya, Kota Surakarta telah mendapat penghargaan untuk kinerja dalam penyediaan sarana pelayanan publik dan penghargaan Green City.


36



2015

Pemenuhan Pelayanan dan Aspirasi Publik

Pemenuhan pelayanan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dalam rangka memenuhi dan mengakomodasi kebutuhan serta harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang baik dari Kementerian Luar Negeri. Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat dan menentukan sejauhmana Kementerian Luar Negeri mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri sebagai instansi pemerintah diamanahkan untuk mengakomodir harapan, tujuan dan keinginan kuat dari masyarakat atau aspirasi publik. Pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri, sesuai dengan tugas dan fungsinya, mencakup pelayanan di bidang perlindungan WNI BHI, pelayanan fasilitas diplomatik kepada Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional di Indonesia, pelayanan di bidang kekonsuleran, serta pelayanan di bidang keprotokolan. Dengan demikian, publik yang mendapatkan pelayanan dari Kementerian Luar Negeri tidak hanya individu masyarakat umum WNI dan WNA saja namun juga Lembaga Negara/Pemerintah, Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional. Adapun jenis pelayanan publik yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri adalah bersifat administratif, yaitu pemberian dokumen – dokumen terkait perijinan, identitas individu, dan informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat umum. Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Pemenuhan pelayanan dan aspirasi publik” sebagai Sasaran Strategis 2.1.2 diukur dengan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu IKU 1 SS-2.1.2 “Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik” dan IKU 2 SS-2.1.2 “Peringkat inovasi pelayanan publik oleh KemenPAN dan RB”.

Analisis IKU-1 SS-2.1.2: Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik Indeks Pelayanan dan Aspirasi Publik terdiri dari 2 (dua) Sub IKU yaitu Sub IKU-1 IKU 1 SS-2.1.2 “Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran” dan Sub IKU-2 IKU 1 SS-2.1.2 “Persentase isu strategis pada Renstra Kementerian Luar Negeri yang mengadopsi masukan publik”. Pada tahun 2015, IKU 1 SS-2.1.2 ditargetkan 74% dengan realisasi kinerja sebesar 72,15% dengan capaian 97,51% yang diperoleh dari Sub IKU dan pembobotan sebagai berikut: No 1 2

Sub IKU Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran (Sub IKU-1) Persentase isu strategis pada Renstra Kementerian Luar Negeri yang mengadopsi masukan publik. (Sub IKU-2)

60



40

80,82%

32,33%

Total Realisasi Target Capaian

72,15% 74% 97,51%

Bobot


37


2015

Analisis Sub IKU-1 IKU-1 SS-2.1.2: Persentase Penerima Jasa yang Menyatakan Puas atas Pelayanan Kekonsuleran Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran dapat diukur melalui alat kuesioner atas pelayanan dokumen kekonsuleran yang meliputi penerbitan paspor diplomatik/dinas, izin perjalanan luar negeri (exit permit), penerbitan rekomendasi visa kepada perwakilan negara asing, legalisasi dokumen, clearance pesawat dan izin tinggal diplomatik/dinas. Selama tahun 2015, realisasi Sub IKU-1 IKU-1 SS-2.1.2 “Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran” sebesar 66,38% dari target 90%, sebagaimana tabel berikut: IKU-1 SS-2.1.2 Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

Informasi Kinerja Jumlah penerima jasa yang puas jumlah kuesioner yang diterima kembali

Jumlah 77 116

Realisasi Target

66,38% 90%

Capaian

73,75%

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja Kementerian Luar Negeri atas persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran mengalami penurunan sebagaimana berikut: 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

2013

2014

2015

Tabel perbandingan Sub IKU-1 SS.2.1.2 Tahun 2014-2015 Informasi Kinerja Jumlah penerima jasa yang puas jumlah kuesioner yang diterima kembali Realisasi Target Capaian

Tahun 2013 20

Tahun 2014 121

Tahun 2015 77

24

150

116

80,67% 100% 80,67%

66,38% 90% 73,75%

83,33


38


2015

Penurunan realisasi dan capaian kinerja tersebut terjadi karena hal-hal sebagai berikut: 1) Stakeholders tidak mengisi kuesioner dan atau tidak mengembalikan kuesioner. Hal ini dikarenakan stakeholders belum memahami arti pengukuran pelayanan publik khususnya penilaian dalam rangka peningkatan pelayanan. 2) Pengurusan pelayanan kekonsuleran dilakukan oleh pihak ke-3 artinya tidak dilakukan sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan langsung. Mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri telah melakukan langkah memberi imbauan serta pengumuman agar stakeholders mengisi kuesioner yang disediakan, sosialisasi dan pendalaman materi tentang Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta penyuluhan mengenai pelayanan yang baik dan benar. Sebagai langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri akan membangun sistem online untuk mengukur kepuasan pelayanan kekonsuleran serta pembenahan sumber daya manusia, sarana dan prasarana baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas. Di sisi lain, penilaian atas pelayanan kekonsuleran Kementerian Luar Negeri pada tahun 2015 telah teruji oleh Tim Evaluator KemenPAN dan RB bersama Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah melakukan serangkaian survei untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik dan penerapan layanan yang bersih dan bebas KKN. Sampel penilaian pelayanan kekonsuleran dilakukan terhadap Direktorat Konsuler, Direktorat Fasilitas Diplomatik, Direktorat PWNI dan BHI serta 3 Perwakilan RI (KBRI Singapura, KBRI Manama dan KJRI Hong Kong). Berdasarkan hasil survei tersebut, diperoleh nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang diberikan kepada 3 unit kerja terkait masing-masing sebesar 2,8 dan 2,95 (skala 0–4). Sementara itu nilai IPP dan IPAK pada kegiatan survei di Perwakilan RI, masing-masing adalah 3,36 dan 3,21 pada KBRI Singapura; 3,06 dan 3,40 pada KBRI Manama serta 3,10 dan 3,48 pada KJRI Hongkong. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada publik, khususnya di bidang pelayanan kekonsuleran, di tahun 2015 Kementerian Luar Negeri juga telah menerapkan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi (TI) dalam hal penerbitan dokumen - dokumen clearance pesawat dan ijin tinggal diplomatik/dinas. Penerapan aplikasi berbasis TI ini telah mendapatkan penghargaan dan sertifikasi Quality Management System ISO 9001:2008. Penghargaan yang diterima pada tahun 2015 1.

Standar sertifikat Quality Management System ISO 9001:2008 untuk pelayanan kekonsuleran no. FS 638922 for the Provision of Diplomatic Clearence for Unscheduled Foreign Civil Flight and Foreign State Flight.

2.

Standar sertifikat Quality Management System ISO 9001:2008 untuk Pelayanan kekonsuleran no. FS 638915 for The Provision of Registered Activites Diplomatic and Services Passport Issuance and Exit Permit.


39


2015

Sub IKU-2 IKU-1 SS.2.1.2. Persentase Isu Strategis pada Renstra Kementerian Luar Negeri yang Mengadopsi Masukan Publik. Penyusunan Rencana strategis Kementerian Luar Negeri 2015-2019 telah dilakukan dengan melibatkan seluruh stakeholders, yaitu seluruh satuan kerja di dalam Kementerian Luar Negeri serta pihak luar seperti Kementerian PAN-RB dan Bappenas. Selain itu, sebagai bentuk keterbukaan informasi dan komitmen Kementerian Luar Negeri dalam menerima dan menampung aspirasi publik/stakeholders terkait isu-isu strategis di bidang hubungan internasional dan politik luar negeri pada Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 20152019, Kementerian Luar Negeri telah melakukan Diseminasi Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019. Diseminasi Renstra Kementerian Luar Negeri bertujuan untuk mensosialisasikan Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 kepada publik serta menghimpun masukan dan saran dari para pemangku kepentingan di pusat dan daerah. Diseminasi Renstra pada tahun 2015 telah diselenggarakan dua kali di kalangan akademisi, yang pertama yaitu pada tanggal 22-23 Oktober 2015 bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Parahyangan Bandung yang dihadiri oleh 58 mahasiswa dan 10 dosen. Diseminasi Renstra kedua diselenggarakan pada tanggal 3-4 November 2015 bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, yang dihadiri oleh 88 mahasiswa dan 3 dosen. Dalam diseminasi Renstra tersebut, digunakan kuesioner untuk mengetahui keberhasilan kegiatan diseminasi serta melihat sejauh mana Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 – 2019 telah mengadopsi masukan publik. Hasil olah kuesioner, menunjukkan bahwa Realisasi Sub IKU-2 IKU-1 SS.2.1.2 “Persentase isu strategis pada Renstra Kementerian Luar Negeri yang mengadopsi masukan publik” diperoleh sebesar 80,82% responden dari target 50% yang menilai isu-isu strategis pada Renstra Kementerian Luar Negeri 2015-2019 telah sesuai dengan aspirasi publik, sebagaimana tabel berikut: IKU

Informasi Kinerja

Persentase isu strategis pada Renstra Kementerian Luar Negeri yang mengadopsi masukan publik

Rumusan Tujuan Kementerian Luar Negeri yang sesuai dengan aspirasi publik Rumusan Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri yang sesuai dengan aspirasi publik

Hasil Kuesioner 75,71% 70,16%

Rumusan Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri yang sesuai dengan aspirasi publik

77,96%

Rumusan Strategi Kementerian Luar Negeri yang sesuai dengan aspirasi publik Rata-rata Realisasi IKU

99,44% 80,82%

Target

50,00%

Capaian Batas Toleransi Capaian

161,64% 120%


40


2015

Secara detail, hasil kuesioner dijabarkan sebagai berikut: 1. Terkait aspek rumusan Tujuan Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019, 56,67% menyatakan sesuai dengan aspirasi publik; 19,05% menyatakan sangat sesuai dengan aspirasi publik; 13,33% menyatakan tidak tahu; 10,00% tidak sesuai dengan aspirasi publik. 2. Terkait aspek rumusan Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019, 44,13% menyatakan sesuai dengan aspirasi publik; 26,03% menyatakan sangat sesuai dengan aspirasi publik; 19,58% menyatakan tidak tahu; 9,10% tidak sesuai dengan aspirasi publik. 3. Terkait aspek rumusan Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019, 48,44% menyatakan sesuai dengan aspirasi publik; 29,52% menyatakan sangat sesuai dengan aspirasi publik; 15,37% menyatakan tidak tahu; 5,03% tidak sesuai dengan aspirasi publik. 4. Sebesar 99,44% masukan dari responden terkait strategi telah tertuangkan secara substansi dalam Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019. Dari masukan publik yang telah dihimpun dalam kegiatan diseminasi renstra tersebut, terdapat 1 (satu) strategi yang belum terakomodir dan dapat menjadi pertimbangan untuk menjadi salah satu strategi Kementerian Luar Negeri yaitu “Menginisiasi Rupiah sebagai kurs tetap ASEAN”. Hal ini merupakan aspirasi yang cukup baik, mengingat Tujuan Kementerian Luar Negeri Tahun 2015—2019 adalah “Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh” serta Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 “Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat”. Dari hasil kuesioner dan diskusi pada rangkaian acara diseminasi renstra tersebut, Kementerian Luar Negeri telah memiliki elemen masukan publik bagi bahan evaluasi internal periodik yang akan dilakukan dengan mengkaji perlu tidaknya upaya penyesuaian atau penajaman Renstra Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019. Dalam pencapaian Sub IKU-2 IKU-1 SS.2.1.2 “Persentase isu strategis pada Renstra Kementerian Luar Negeri yang mengadopsi masukan publik”, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di antaranya lingkup diseminasi yang dilaksanakan pada tahun 2015 baru menjangkau/melibatkan kalangan akademisi untuk mengetahui sejauh mana Renstra yang telah disusun Kementerian Luar Negeri telah mengakomodir aspirasi publik. Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri akan melakukan langkah solutif ke depan dengan memperluas dan mengintensifkan upaya Diseminasi Renstra kepada seluruh pemangku kepentingan, sehingga aspirasi seluruh kalangan di bidang hubungan luar negeri dan kerjasama luar negeri dapat tercermin dalam Renstra Kementerian Luar Negeri. Selain itu, Kementerian Luar Negeri akan memperkuat jejaring di antara seluruh pemangku kepentingan di bidang hubungan luar negeri dan kerja sama internasional agar Renstra Kementerian Luar Negeri dapat diimplementasikan secara holistik.


41


2015

Analisis IKU-2 SS-2.1.2: Peringkat Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenPAN-RB Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat sehingga kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis karena akan menentukan sejauhmana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya. Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis seiring dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Pelayanan publik yang berkualitas adalah dambaan setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika inovasi-inovasi diperlukan bagi pemerintah dalam mengambil berbagai inisiatif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian PAN-RB memperkenalkan inisiatif “Satu Instansi, Satu Inovasi (One Agency, One Innovation)” sejak tahun 2013. Pada prinsipnya inisiatif ini mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah agar melakukan minimal 1 (satu) inovasi setiap tahunnnya. Sejalan dengan inisiatif ini juga diselenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Kompetisi inovasi pelayanan publik merupakan ajang tertinggi dari Pemerintah c.q. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas pengakuan praktik inovasi dari jenis atau beberapa jenis pelayanan publik yang dilakukan di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Kompetisi inovasi pelayanan publik dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memberikan penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Pada tahun 2015 ini Inovasi pelayanan publik mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Sebagaimana tahun 2014, Kementerian Luar Negeri pada tahun 2015 kembali berpartisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik yang diadakan oleh Kementerian PAN-RB. Kementerian Luar Negeri berhasil mendapatkan penghargaan Top 99 melalui program unggulan “Pelayanan Pendidikan melalui Sekolah Indonesia Terbuka Johor Bahru (SITJB) di Perwakilan RI Johor Bahru”, sebagaimana yang ditargetkan pada tahun 2015.


42


CAPAIAN KINERJA Business Process Perspective


2015

III.2 CAPAIAN KINERJA : BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE


Kebijakan Luar Berkualitas

Negeri

yang

Sasaran Strategis 1.1.6 “Kebijakan Luar Negeri yang Berkualitas” sebagai Sasaran Strategis 1.1.6 (SS-1.1.6) diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1 SS-1.1.6) “Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang diimplementasikan”. Rekomendasi dalam hal ini merupakan saran sikap dan langkah kebijakan luar negeri Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Pertimbangan rekomendasi yang diimplementasikan merupakan pertimbangan apakah suatu rekomendasi dari suatu kebijakan mempunyai mutu dan taraf baik sehingga dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri. Rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri telah memberikan kontribusi penting bagi kebijakan luar negeri Indonesia. Beberapa pemberitaan terkait pelaksanaan kegiatan forum kajian kebijakan luar negeri mendapat pemberitaan di media nasional dan regional baik cetak maupun elektronik. Selain menunjukkan peran aktif Kementerian Luar Negeri dalam perumusan kebijakan maupun pelaksanaan hubungan luar negeri Indonesia, pemberitaan ini juga sekaligus menunjukkan keterbukaan Kementerian Luar Negeri dalam menangkap berbagai masukan dari pihak-pihak non-pemerintah termasuk para akademisi di bidang-bidang terkait. Rekomendasi kebijakan juga dituangkan dalam penyampaian bahan paparan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri yang disampaikan di berbagai forum nasional maupun internasional. Rumusan posisi dasar RI pada isu-isu strategis seperti isu Laut China Selatan juga menjadi salah satu kontribusi penting dari rekomendasi kebijakan yang dilakukan melalui hasil pengkajian mendalam Kementerian Luar Negeri. Hasil kajian terkait isu Taiwan dalam kerangka “one China policy” menjadi salah satu rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri kepada Presiden RI.

The 25th Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

43


2015

Pada tahun 2015, capaian SS 1.1.6 sebagai berikut: Tabel Capaian IKU-1 SS 1.1.6 Tahun 2015 IKU-1 SS-1.1.6 Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang diimplementasikan

Informasi Kinerja Jumlah rekomendasi yang diimplementasikan Jumlah rekomendasi atas isu strategis*)

Jumlah 165 170 Realisasi Target Capaian

97,06% 93% 104,36%

*) Isu strategis adalah isu di bidang diplomasi maritim dan perbatasan, kepemimpinan Indonesia di ASEAN, peran Indonesia di dunia internasional, diplomasi ekonomi serta pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI Sejalan dengan prioritas kebijakan luar negeri RI, beberapa isu penting dan strategis yang masih akan terus mencuat serta menjadi bahan kajian Kementerian Luar Negeri, antara lain yaitu isu terkait ASEAN, arsitektur regional, perubahan iklim, dampak krisis keuangan dan ekonomi global, serta kebijakan global AS dan peran kekuatankekuatan lainnya di kawasan. Dalam pencapaian IKU-1 SS-1.1.6, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di antaranya perubahan/dinamika situasi global. Dalam mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri mengantisipasi adanya perubahan/dinamika pada fokus kajian berdasarkan arahan Presiden RI. Sebagai langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri akan semakin peka terhadap setiap perkembangan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan, baik di tataran nasional, bilateral, regional maupun multilateral/global. Dalam upaya meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan luar negeri Kementerian Luar Negeri juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya, intensifikasi dan ekstensifikasi kerja sama pembuatan kajian mandiri dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian, melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan untuk melakukan eksplorasi isu melalui mock debating atau moot court.


44


2015

Sasaran Diplomasi Maritim dan Perbatasan Strategis yang Kuat (SS-1.1.1) Diplomasi maritim dan perbatasan yang kuat merupakan aspek penting bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sebagian besar wilayahnya terdiri atas lautan. Indonesia perlu mengoptimalkan potensi maritim yang terdiri dari sumber daya hayati dan non hayati, jasa kemaritiman dan jalur navigasi serta penegakan kedaulatan dan hak berdaulat di laut. Diplomasi maritim telah dilaksanakan sejak awal saat bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai Negara Kepulauan. Diplomasi maritim dan perbatasan menjadi isu prioritas dalam Nawa Cita Presiden Jokowi yang pelaksanaannya dikoordinir oleh Kementerian Luar Negeri. Kebijakan luar negeri dan program kerja Kementerian Luar Negeri harus dioptimalkan untuk mendukung visi dan misi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Diplomasi Maritim dan Perbatasan adalah upaya menjalin kerja sama dengan negara lain untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan, dan memberikan kepastian hukum atas batas wilayah NKRI, antara lain melalui perundingan penetapan batas maritim, penegasan batas darat, dan kerja sama perbatasan, serta kerja sama keamanan maritim, keselamatan pelayaran, dan pengelolaan sumber daya kelautan. Pencapaian Sasaran Strategis 1.1.1 (SS-1.1.1) “Diplomasi Maritim dan Perbatasan yang Kuat” diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1 SS-1.1.1) “Indeks Diplomasi Maritim dan Perbatasan”. Pada tahun 2015, realisasi kinerja SS-1.1.1 sebesar 111,17% dari target 86% dengan capaian Indeks 129,26% (batas toleransi capaian 120%), yang diperoleh dari Sub IKU dan pembobotan sebagai berikut: Tabel Capaian SS-1.1.1 Tahun 2015

35

Realisasi 2015 30 dari target 10 (300%, konversi capaian 120%)

Realisasi Pembobotan 42%

Persentase perundingan batas wilayah di laut dan darat yang berhasil diselenggarakan. (Sub IKU-2)

30

125%

37,5%

3

Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang kemaritiman dan pengelolaan perbatasan. (Sub IKU-3)

25

100%

25%

4

Jumlah forum kerja sama kemaritiman dengan negara lain yang dibentuk. (Sub IKU-4)

10

2 dari target 3 (66,67%)

6,67%

No

Sub IKU

Bobot

1

Jumlah naskah kesepakatan hasil perundingan di bidang diplomasi maritim dan perbatasan. (Sub IKU-1)

2

Realisasi Target Capaian Batas Toleransi Capaian


111,17% 86% 129,26% 120%

45


2015

Analisis Sub IKU-1 IKU-1 SS-1.1.1: Jumlah Naskah Kesepakatan Hasil Perundingan di Bidang Diplomasi Maritim dan Perbatasan Naskah kesepakatan hasil perundingan merupakan hasil kesepakatan pada setiap proses perundingan di bidang diplomasi maritim dan perbatasan. Sepanjang tahun 2015, realisasi jumlah naskah kesepakatan hasil perundingan di bidang diplomasi maritim dan perbatasan tercapai 30 dari target 10 atau dengan capaian 300% (batas toleransi capaian 120%).

Beberapa Naskah Kesepakatan Maritim yang Utama di Tahun 2015 1. Hasil MoU Kerja Sama Maritim RI-Inggris: (a) Meningkatkan kerja sama dalam praktek penegakan hukum terhadap kejahatan lintas Negara, (b) Memperkuat kerja sama keselamatan pelayaran, (c) penanggulangan IUU Fishing, (d) Pengembangan infrastruktur dan konektivitas. 2. Hasil MoU Kerja Sama Maritim RI-Denmark: (a) Memajukan kerja sama maritime di bidang industry dan infrastruktur maritime, (b) Pengembangan kapasitas dan teknologi maritim, (c) Pelatihan pelaut, pariwisata laut, serta IUU Fishing. 3. Hasil MoU Kerja Sama Maritim RI-AS: (a) Meningkatkan kerja sama RI dengan AS di bidang keamanan dan ekonomi maritim, (b) Sumber daya kelautan dan konservasi serta (c) Pengelolaan perikanan, keselamatan dan navigasi maritim, serta (d) Pengembangan IPTEK kelautan. 4. RI-Australia: Memerangi IUU Fishing dan mempromosikan penanganan penangkapan ikan yang berkelanjutan. Memperkuat kerja sama dan upaya dalam mempromosikan praktek penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan memerangi IUU Fishing melalui berbagai kegiatan capacity building dan information sharing.

Dalam pencapaian kinerja Sub IKU-1 IKU-1 SS-1.1.1, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala umum di antaranya mengenai penyamaan persepsi antara Indonesia dengan negara-negara mitra, pengutamaan penetapan garis batas dan penyelesaian masalah perbatasan serta sulitnya mencapai kesepakatan untuk melakukan perundingan, disamping untuk menyamakan posisi dan cara pandang penyelesaian sengketa batas wilayah negara. Selain itu, kompleksitas upaya konsolidasi dengan pemangku kepentingan dalam negeri baik ditingkat nasional maupun daerah yang keseluruhannya ingin dilibatkan juga menjadi kendala teknis dalam mempersiapkan suatu posisi bersama. Solusi dalam mengatasi kendala kesesuaian jadwal, Kementerian Luar Negeri telah melakukan pendekatan secara informal baik melalui Kedutaan Besar Negara mitra di Jakarta maupun melalui Perwakilan RI di negara-negara mitra. Adapun untuk mengatasi masalah kompleksitas konsolidasi internal, Kementerian Luar Negeri telah berupaya mengintensifkan pertemuan kajian dan penetapan posisi Pemerintah RI dengan Kementerian/Lembaga terkait dan secara konsisten berupaya untuk memastikan substansi perjanjian internasional sesuai dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya mengintensifkan koordinasi tersebut dapat dilihat sebagai misal, dalam hal kerja sama keamanan laut antara Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) dengan United States Coast Guard, telah dikoordinir penyelenggaraan serangkaian pertemuan teknis pada tahun 2015 sebelum pelaksanaan kunjungan Presiden RI ke Amerika Serikat. Pertemuan teknis tersebut melibatkan beberapa direktorat yang Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

46


2015

menangani substansi keamanan internasional, naskah perjanjian, dan kawasan Amerika di Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Kemaritiman, serta Bakamla, sehingga naskah kesepakatan dapat disetujui dan dipastikan sesuai dengan kepentingan nasional. Sebagai langkah solutif, Kementerian Luar Negeri akan mengintensifkan pendekatan secara informal dalam hal penyesuaian jadwal dan pembahasan penetapan batas maritim dengan Tim Teknis negara-negara tetangga serta menyamakan persepsi dengan pemangku kepentingan terkait di Indonesia. Untuk memperkuat pemahaman Kementerian/Lembaga teknis terkait dengan proses pembuatan perjanjian internasional dan memudahkan kerja tim inter-kementerian dalam persiapan pembuatan perjanjian internasional, Kementerian Luar Negeri juga akan mengagendakan sosialiasi peningkatan kapasitas keahlian di bidang hukum khususnya mengenai pedoman pembuatan, pengesahan dan penyimpanan naskah perjanjian internasional. Pada pertemuan konsultasi mendatang pihak Indonesia dan Negara mitra masih perlu untuk menbahas titik titik dasar dan garis-garis pangkal kedua Negara yang relevan serta mengidentifikasi sekmen batas maritim yang perlu di prioritaskan penyelesaiannya dalam pertemuan tim teknis pertama di triwulan I tahun 2016.

Analisis Sub IKU-2 IKU-1 SS-1.1.1: Persentase Perundingan Batas Wilayah di Laut dan Darat yang Berhasil Diselenggarakan Diplomasi perbatasan (border diplomacy) adalah suatu bentuk pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka penanganan dan pengelolaan batas negara yang melingkupi upaya penetapan batas negara dan kerja sama perbatasan yang bersifat tiga dimensi (di matra laut, darat, dan udara). Penetapan batas wilayah negara yang dilakukan oleh Pemerintah RI merupakan suatu perintah konstitusional dan diselenggarakan sesuai dengan hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Penyelesaian masalah perbatasan sulit diukur secara kuantitatif karena menyangkut kesiapan teknis, substantif dan administratif serta aspek hukum, politis, teknis dan kepentingan nasional masing-masing negara. Selain itu, untuk bisa melakukan satu perundingan dibutuhkan serangkaian kinerja diplomasi melalui langkah pendekatan diplomatik agar bisa mengajak negara mitra memulai dan/atau melanjutkan perundingan. Realisasi Sub IKU-2 IKU-1 SS-1.1.1 “Persentase Perundingan Batas Wilayah di Laut dan Darat yang Berhasil Diselenggarakan” pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut: Sub IKU-2 SS-1.1.1 Persentase Perundingan Batas Wilayah di Laut dan Darat yang Berhasil Diselenggarakan

Informasi Kinerja

Jumlah

Jumlah perundingan batas wilayah di laut dan darat yang diusulkan kepada negara mitra Jumlah perundingan batas wilayah di laut dan darat yang berhasil diselenggarakan Realisasi Target Capaian Batas Toleransi Capaian

12


15

125% 70% 178,57% 120% 47


2015

Selama tahun 2015, secara keseluruhan telah dilaksanakan 25 pertemuan perundingan batas wilayah yang terdiri dari 9 perundingan batas maritim dengan 6 negara dan 16 perundingan batas darat dengan 3 negara. Dari keseluruhan perundingan tersebut, tidak semua perundingan yang menyangkut batas darat dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri, akan tetapi yang menjadi focal point adalah Kementerian/Lembaga lain seperti Kemdagri, Kemhan dan Badan Informasi Geospasial. Perundingan yang benar-benar menjadi tanggungjawab dan dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri hanya sebanyak 15 perundingan, yang terdiri dari 11 perundingan batas maritim dengan 6 negara (sesuai dengan Roadmap Batas Maritim Kementerian Luar Negeri 2015) dan 4 perundingan batas darat dengan 2 negara. Dari 11 perundingan batas maritim yang diselenggarakan, 9 diantaranya berupa perundingan teknis dan 2 lainnya berupa pertemuan Utusan Khusus Presiden RI dengan Utusan Khusus PM Malaysia.

Perbandingan Jumlah Perundingan Penetapan Batas Wilayah

60 40

38

32

41

32 15

20 0 2011

2012

2013

2014

2015

Tidak seperti tahun sebelumnya dimana dari perundingan yang dilakukan terdapat 2 kesepakatan di bidang maritim dan 1 kesepakatan politis terkait penyelesaian batas maritim, pada tahun 2015 tidak ada kesepakatan penyelesaian batas baik maritim maupun batas darat. Proses perundingan masih terus berjalan pada tahap pembahasan substansi menuju pencapaian kesepakatan. Namun demikian, terdapat beberapa perkembangan baru dalam usaha percepatan penyelesaian batas maritim pada tahun 2015, yaitu (i) Dimulainya diskusi penetapan batas maritim dengan Timor-Leste, (ii) Pelaksanaan pertemuan penjajakan untuk dimulainya kembali perundingan penetapan batas maritim dengan Palau setelah terhenti pada tahun 2012 dan Thailand setelah terhenti pada tahun 2003, serta (iii) penunjukan Special Envoy (Utusan Khusus) untuk penyelesaian Penetapan Batas Maritim antara Indonesia dan Malaysia.


48


2015

Dalam pencapaian kinerja pada Sub IKU-2 IKU-1 SS-1.1.1, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di antaranya sulitnya mencapai kesesuaian jadwal dan kesiapan negara mitra untuk melakukan perundingan, serta untuk menyamakan kesepakatan terkait posisi dan prioritas antara Indonesia dengan negara mitra. Untuk mengatasi kendala kesesuaian jadwal, Kementerian Luar Negeri baik telah melakukan pendekatan secara informal baik antar ketua Tim Teknis maupun melalui Kedutaan Besar Negara-negara tetangga di Jakarta ataupun melalui Perwakilan RI di Negara-negara tetangga. Selain itu Kementerian Luar Negeri juga memberikan solusi atas keterbatasan kemampuan mitra untuk bertemu, dengan Palau misalnya, perundingan dilaksanakan di kantor Kedutaan Besar RI di Manila untuk memudahkan pihak Palau. Sebagai langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri akan secara berkesinambungan terus menggalang komunikasi secara intensif dengan negara mitra dan mendorong negara mitra untuk mempertahankan prioritas penyelesaian penetapan perbatasan dan mengupayakan dorongan politis pada tingkat pejabat tinggi atau kepala negara/pemerintahan terkait untuk mendukung penyelesaian penetapan batas wilayah di darat dan di laut.

Analisis Sub IKU-3 IKU-1 SS-1.1.1: Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima di Bidang Kemaritiman dan Pengelolaan Perbatasan Realisasi Sub IKU-3 IKU-1 SS-1.1.1 “Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima di Bidang Kemaritiman dan Pengelolaan Perbatasan” pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut: Sub IKU-3 SS-1.1.1

Informasi Kinerja

Jumlah

Persentase Prakarsa/Rekomendasi Indonesia yang Diterima di Bidang Kemaritiman dan Pengelolaan Perbatasan

Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di bidang kemaritiman dan pengelolaan perbatasan Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia yang disampaikan di bidang kemaritiman dan pengelolaan perbatasan Realisasi Target Capaian Batas Toleransi Capaian

89

89

100% 80% 125% 120%

Beberapa prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang strategis di Bidang Kemaritiman dan Pengelolaan Perbatasan diantaranya: 1. East Asia Summit (EAS) Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation pada KTT ke-10 EAS di Kuala Lumpur. Prakarsa ini dalam konteks kerja sama EAS memiliki signifikansi yang strategis mengingat keterlibatan negara peserta dalam EAS yang terdiri dari 10 negara anggota ASEAN dan delapan negara non-ASEAN/mitra wicara yang memiliki pengaruh, peran dan kepentingan besar di kawasan. Indonesia memiliki Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

49


2015

kepentingan strategis dalam upaya pengembangan kerja sama di bidang maritim terutama di kawasan yang bersifat lebih komprehensif daripada hanya terfokus pada aspek maritime security. Prakarsa ini juga sebagai salah satu upaya untuk memelihara kawasan laut yang stabil, aman, damai dan dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat di kawasan. Lima pilar dan kerja sama utama dalam EAS Statement adalah Pembangunan ekonomi maritim berkelanjutan; Pemajuan perdamaian, stabilitas dan keamanan; Upaya mengatasi berbagai tantangan lintas batas; Konektivitas maritim; dan Kerja sama antar lembaga penelitian. 2. Prakarsa pembentukan ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF) mendapatkan dukungan dari seluruh negara anggota ASEAN. Hal ini cukup krusial dan sangat penting maknanya bagi Indonesia mengingat jalur perairan merupakan salah satu pintu masuk bagi berbagai produk, termasuk obat-obatan terlarang. Manfaat dari prakarsa ini bagi Indonesia adalah untuk mengurangi penyalahgunaan, pencegahan penyebaran obat-obatan terlarang serta wujud penegakan hukum di Indonesia melalui kerja sama regional, terutama dalam berkontribusi mewujudkan aspirasi “drug-free ASEAN”. 3. ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and Fishery Products from IUU Fishing Activities into the Supply Chain, yang disahkan oleh Pertemuan Menteri Pertanian ASEAN ke-37 di Manila, Filipina. Hal ini sangat strategis bagi kepentingan Indonesia sebagai negara yang ingin mengedepankan sektor maritimnya dan ingin memberantas praktek IUU Fishing.

Analisis Sub 4 SS-1.1.1: Jumlah Forum Kerja Sama Kemaritiman dengan Negara Lain yang Dibentuk Pada tahun 2015 realisasi forum kerja sama kemaritiman dengan negara lain yang dibentuk adalah sebanyak 2 forum dari 3 target. Forum kerja sama kemaritiman merupakan lembaga, badan, atau wadah antar negara yang dibentuk untuk mengedepankan kerja sama dalam bidang kemaritiman antara lain bidang keamanan dan keselamatan laut, pengelolaan sumber daya kelautan dan pengelolaan perbatasan. 2 Forum yang berhasil dibentuk adalah forum RI-Malaysia tentang “Technical Meeting on Maritime Delimitation” dan forum Indonesia-Vietnam mengenai penetapan batas ZEE kedua Negara. Hasil forum RI-Malaysia merupakan perundingan kerjasama maritim antara lain menyepakati penunjukan special envoy yang merupakan komitmen Pemri terhadap upaya akselerasi penyelesaian masalah perbatasan maritim dan darat, sedangkan forum Indonesia-Vietnam merupakan wadah efektif pemetaan batas maritim kedua negara. Hasil perundingan akan memberi kejelasan batas hak berdaulat RI untuk pengelolaan perikanan dan riset di kolom air. Pertemuan selanjutnya direncanakan akan dilaksanakan di Indonesia. Target 1 forum yang belum terbentuk, yaitu forum kerja sama maritim dalam rangka kerja sama ASEAN. Namun demikian, Indonesia berhasil memajukan proses pembentukan forum di bidang maritim antara lain pembentukan ASEAN Coast Guard (ACGF). Inisiatif pembentukan (ACGF) dicetuskan pada Pertemuan ke-5 ASEAN Maritime Forum (AMF) di Da Nang, Viet Nam pada tahun 2014 dan ditindaklanjuti dengan


50


2015

pertemuan Experts’ Group Meeting (EGM) on the ASEAN Coast Guard Forum (ACGF) pada Agustus 2015 di Manila, Filipina. Pada dasarnya, usulan pembentukan suatu forum yang memfasilitasi dialog khusus mengenai keamanan maritim di antara para coast guard ASEAN dapat diterima oleh Negara Anggota ASEAN. Namun demikian, negara anggota menyepakati untuk membahas TOR ACGF lebih lanjut agar tidak menjadi forum yang memiliki kewenangan legalistik, dan dapat menjadi forum dalam menghadapi isu-isu maritim yang meliputi safety of navigation, maritime security, dan marine environment protection dengan berlandaskan pada aturan internasional. Kendala yang dihadapi adalah belum finalnya TOR ACGF yang memuat elemenelemen yang diusulkan oleh Negara anggota ASEAN. Kedepannya, Indonesia dapat mendorong pembentukan ACGF sebagai mekanisme information sharing di tingkat regional yang komprehensif dan terstruktur untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan penegakan hukum di laut yang dilaksanakan oleh Bakamla dan instansi terkait lainnya. Selain itu, pembahasan usulan kemungkinan pembentukan ASEAN-China Search and Rescue (SAR) yang sebelumnya akan dibentuk terpisah, akan ditindaklanjuti melalui ASEAN Transport SAR Forum (ATSF) mengingat dalam ASEAN, kerja sama mengenai SAR dilakukan di bawah koordinasi ATSF. Kendala yang dihadapi jika tetap dilakukan dalam kerangka ASEAN-China, dikhawatirkan akan proliferasi pertemuan/meeting ASEAN. Oleh karenanya, inisiatif ini belum dapat direalisasikan pada tahun 2015.


51


2015

Sasaran Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang Strategis Meningkat (SS-1.1.2) ASEAN adalah Kita, Bersama Indonesia ASEAN akan Kuat, Bersama ASEAN Indonesia akan Maju Kementerian Luar Negeri sebagai pilar terdepan dalam melaksanakan politik luar negeri dan hubungan luar negeri mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN sebagai bagian dari strategi memperkuat lingkaran pertama kebijakan politik luar negeri Indonesia. ASEAN tetap menjadi soko guru politik luar negeri Indonesia. ASEAN memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan sosial di kawasan. Dengan peran strategis ini, Indonesia terus memastikan pentingnya unity dan centrality dari ASEAN. Selama tahun 2015 Indonesia juga terus mendorong agar manfaat ASEAN dapat dirasakan oleh rakyat. Dengan mulainya Masyarakat ASEAN pada 31 Desember 2015, ASEAN kini menjadi suatu kawasan yang terintegrasi dalam satu komunitas yang inklusif, damai, sejahtera, saling peduli dalam satu kemitraan dinamis.

Di wilayah concentric circle utama Indonesia, satu kemajuan sejarah dicatat. ASEAN menjadi satu komunitas.

Keberhasilan mempengaruhi dan keaktifan dalam menentukan arah, strategi dan hasil kesepakatan dalam konteks kerja sama ASEAN melalui berbagai prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima pada setiap pertemuan ASEAN menunjukkan kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN. Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat” sebagai Sasaran Strategis 1.1.2 (SS-1.1.2) diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1 SS-1.1.2) “Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN, dengan realisasi pada tahun 2015 sebesar 96,31% dari target 90% dengan capaian sebesar 107,01%, sebagai berikut: Tabel Capaian SS-1.1.2 Tahun 2015 No

Sub IKU

1

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN. (Sub IKU-1 SS-1.1.2) Target SS-1.1.2 Capaian SS-1.1.2

Realisasi 2015 96,31% 90% 107,01%

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN meningkat sehingga Indonesia memiliki pengaruh terhadap kebijakan di forum ASEAN yang pada akhirnya dapat menyuarakan kepentingan nasional. Status kepemimpinan Indonesia di ASEAN tidak dapat diragukan lagi, hal ini didukung berbagai pendapat dan analisa berbagai pihak baik dalam negeri maupun luar negeri. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

52


2015

“ASEAN membutuhkan undisputed leadership dimana Indonesialah satusatunya kandidat, sebagai negara terbesar, makmur dan terkuat di kawasan dan pendiri pelopor ASEAN.” Pattharapong Rattanasevee, akademisi Burapha University-Thailand, Jurnal East Asia Forum, Maret 2015 “ASEAN bukan apa-apa tanpa Indonesia. Indonesia memiliki peranan yang sangat penting di ASEAN, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Kepemimpinan Indonesia dibutuhkan untuk berlangsungnya MEA.” Chairman CIMB Niaga Group Datuk Sri Nazir Razak,

BUKTI KEPEMIMPINAN INDONESIA DI ASEAN

“Indonesia merupakan “a thought leader”. Amitav Acharya, profesor American University, 29 Juni 2015 “Indonesia merupakan pemimpin di ASEAN” Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, Juli 2015, www.beritasatu.com

“Peran Indonesia sangatlah fundamental bagi kesuksesan MEA, mengingat Indonesia merupakan ekonomi terbesar di kawasan, sehingga apabila Indonesia tidak ikut dalam keterbukaan MEA, maka MEA menjadi tidak berarti.” Kishore Mahbubani, Dekan Lee Kuaw Yew School of Public Policy (pada World Economic Forum on East Asia 2015, Jakarta 19-21 April 2015, www.rappler.com)

Beberapa bukti peningkatan kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun 2015 juga dapat dilihat dari semakin banyaknya peran dan kontribusi Indonesia, yang merupakan penggagas kerja sama maritim dalam kerangka KTT Asia Timur (East Asia Summit/EAS) dengan menorehkan satu capaian penting melalui disepakatinya EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation. Kepemimpinan Indonesia untuk mengarusutamakan kerja sama maritim dalam konteks EAS akan terus ditindaklanjuti. Indonesia juga menjadi inisiator penguatan kapasitas ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR). Dan tidak kalah pentingnya, Indonesia terus memperjuangkan penghormatan hak-hak buruh migran dalam ASEAN. Indonesia memainkan peranan penting dalam mendorong penyelesaian dini Code of Conduct (CoC) dan implementasi Declaration of Conduct (DoC) in the South China Sea secara penuh dan efektif.

ANALISIS IKU-1 SS-1.1.2: Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN. Pada tahun 2015, Indonesia telah berhasil memperjuangkan 730 rekomendasi dan prakarsa yang diterima (diadopsi) dari 758 rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam 250 pertemuan yang dihadiri oleh delegasi Indonesia pada Sidang ASEAN. Rincian capaian kinerja dari IKU-1 SS-1.1.2 yaitu “Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN” sebagai wujud “kepemimpinan” Indonesia di ASEAN adalah sebesar 96,31% dari target 90% dengan capaian sebesar 107,01%, sebagai berikut:


53


2015

Tabel Capaian IKU-1 SS-1.1.2 Tahun 2015 IKU 1

Prakarsa yang Disampaikan

Prakarsa yang Diterima

Rekomendasi yang disampaikan

Rekomendasi yang diterima

Bidang Politik

0

0

268

248

Bidang Ekonomi

18

17

72

71

Bidang Sosial Budaya

23

23

89

86

7

7

281

278

48

47

710

683

Bidang

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan.

Kerjasama ASEAN dengan negara mitra wicara ASEAN dan organisasi regional/internasional Jumlah

Nilai

Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang disampaikan:

758

Jumlah Rekomendasi dan Prakarsa yang diterima:

730

Realisasi IKU 1 (%):

96,31

Capaian (%) dari target 90%:

107,01

Tabel Perbandingan Kinerja IKU-1 SS-1.1.2 Tahun 2015 dengan Tahun 2014 INFORMASI KINERJA

TAHUN 2014

TAHUN 2015

Prakarsa Yang Disampaikan

24

48

Prakarsa Yang Diterima

23

47

Rekomendasi Yang Disampaikan

501

710

Rekomendasi Yang Diterima

476

683

95,05%

96.31%

Realisasi

80%

90%

118,81%

107,01%

Target Capaian

Adapun perbandingan kinerja IKU-1 SS-1.1.2 tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya sebagai berikut: Tabel Perbandingan Realisasi IKU-1 SS-1.1.2 Tahun 2012—2015 Informasi Kinerja IKU-1 SS-1.1.2 Jumlah Sidang Rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan Rekomendasi dan prakarsa yang diterima Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

328

188

192

250

209

442

525

758

187

417

499

730

89,48%

94,34%

95,05%

96,31%

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2014 lalu, tahun 2015 telah mengalami peningkatan jumlah prakarsa dan rekomendasi yang diterima dalam setiap pertemuan ASEAN. Sedangkan jika dilihat dari sisi capaian kinerja, capaian IKU pada tahun 2015 mengalami penurunan dari 118,81% menjadi 107,01%, hal ini dikarenakan adanya Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

54


2015

peningkatan target dari tahun 2014 sebesar 80%, menjadi sebesar 90% di tahun 2015. Faktor keberhasilan pencapaian peningkatan realisasi kinerja terjadi karena Indonesia telah berhasil meningkatkan kuantitas dan kualitas rekomendasi dan prakarsa sehingga tingkat penerimaan dari negara ASEAN lainnya menjadi cukup tinggi. Mengingat tahun 2015 adalah tahun pembentukan masyarakat ASEAN, dimana target pemenuhan scorecard (action lines) untuk ke tiga pilar harus diselesaikan. Indonesia terus mendorong tindak lanjut dari rekomendasi dan prakarsa yang telah disepakati tahun 2014 dan merealisasikan keinginan Indonesia sebagai Poros Maritim dunia. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase realisasi rekomendasi dan prakarsa yang diterima telah mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 1,26%. Hal ini membuktikan semakin meningkatnya kepemimpinan Indonesia di ASEAN di bidang politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Faktor-faktor pencapaian kinerja 2015 jika dibandingkan dengan tahun 2014, diplomasi Indonesia di ASEAN lebih difokuskan pada isu-isu yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat Indonesia seperti isu perlindungan buruh migran, pemberantasan IUU fishing, penanggulangan bencana asap, counter terrorism, irregular migrant, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ASEAN FTA+1, dan lainnya. Peningkatan kepemimpinan Indonesia di ASEAN di tahun 2015 sejatinya merupakan proses yang berkesinambungan dan tidak dapat terpisahkan dari capaian Kementerian Luar Negeri pada tahun 2014. Berbagai prakarsa dan rekomendasi yang berhasil diperjuangkan Indonesia pada tahun 2015 merupakan refleksi dari kemajuan dan dinamika kerja sama ASEAN dari tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Beberapa rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang bernilai strategis dan merupakan perwujudan kepemimpinan Indonesia di ASEAN antara lain: PRAKARSA 1. Prakarsa Indonesia terkait EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation telah disahkan para pemimpin negara peserta EAS pada November 2015. Dokumen ini merupakan salah satu deliverables penting dan utama dari KTT ke-10 EAS dan berisikan salah satunya upaya pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Indonesia mengusulkan perlunya dibentuk suatu mekanisme/instrumen hukum ASEAN guna memberantas IUU Fishing dan memasukkannya dalam kategori kejahatan transnational. Upaya ini membantu Indonesia dalam mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia dan upaya pengembangan kerja sama di bidang maritim yang bersifat lebih Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

55


2015

komprehensif di kawasan. Hal itu juga akan bermanfaat untuk mendorong kerja sama pemberantasan IUU Fishing dalam kerangka EAS dan dapat menjadi pedoman yang penting bagi ASEAN dalam upaya mengembangkan kerja sama maritim dengan mitra eksternalnya. Indonesia juga berhasil mendorong disepakatinya beberapa dokumen kerja sama di sektor perikanan yang bertujuan untuk mencegah masuknya produk perikanan hasil IUU Fishing ke dalam regional supply chain pada pertemuan the 37th Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (37thAMAF). 2. Terkait arsitektur kawasan, Indonesia telah memprakarsai suatu konsep pemikiran berdasarkan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) dan EAS Declaration for Mutually Beneficial Relations (Bali Principles) guna menghadapi berbagai tantangan ke depan sekaligus memperkuat pembentukan Masyarakat ASEAN dan juga implementasi dari Visi Masyarakat ASEAN pasca-2015. Konsep pemikiran Indonesia pada hakekatnya dan dalam jangka panjang adalah memanfaatkan elemen-elemen TAC dan Bali Principles untuk disinergikan dengan berbagai inisiatif negara peserta EAS lainnya dalam rangka menyusun suatu instrumen hukum yang mengikat bagi kawasan yang lebih luas. Dengan adanya arsitektur kawasan yang stabil maka dapat menciptakan enabling environment yang mendorong pembangunan nasional untuk kepentingan rakyat. REKOMENDASI 1. Dalam rangka mendorong pemeliharaan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan, Indonesia mendorong implementasi DoC secara penuh dan finalisasi CoC secepat mungkin. Indonesia berhasil mendorong tersusunnya elemen awal CoC serta adanya workplan pembahasan CoC. Pada isu South East Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ), Indonesia mengusulkan adanya penandatanganan dan ratifikasi dimulai dari negara yang tidak akan melakukan reservasi. Isu Laut China Selatan dan SEANWFZ sangat penting bagi Indonesia sehingga stabilitas keamanan di kawasan menjadi terpelihara dan mewujudkan sebuah prakondisi yang memungkinkan Indonesia melakukan pembangunan nasional secara berkelanjutan. 2. Terkait aplikasi Timor Leste sebagai anggota ASEAN: a. Indonesia mengusulkan agar Sekretariat ASEAN dapat menyusun daftar kegiatan/pertemuan ASEAN yang dapat diikuti oleh Timor Leste dalam kerangka capacity building. b. Indonesia menekankan agar negara anggota ASEAN dapat mempertimbangkan untuk mengundang Timor Leste dalam kegiatan yang bersifat teknis dan untuk meningkatkan capacity building Timor Leste. Keanggotaan Timor Leste di ASEAN dapat menjamin stabilitas keamanan dan politik di Timor Leste yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Sehingga berdampak penting bagi pembangunan Indonesia terutama di wilayah-wilayah Indonesia timur. 3. Indonesia telah berhasil memasukkan beberapa poin penting dalam proses perundingan High Level Task Force on ASEAN Community’s Post-2015 Vision antara lain Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

56


2015

memperluas kerja sama maritim ASEAN untuk menanggulangi terorisme, kejahatan lintas negara dan transboundary challenges di wilayah laut, termasuk IUU fishing, penyelundupan, trafficking in persons. Pertemuan High Level Task Force (HLTF) ini memiliki arti strategis karena akan melandasi arah kerja sama ASEAN pada periode 2016-2025 berdasarkan dokumen ASEAN 2025: Forging Ahead Together. Dengan ikut serta secara konstruktif dalam HLTF, Indonesia akan ikut mewarnai arah kerja sama ASEAN pada dekade mendatang agar searah dan mendukung kepentingan pembangunan nasional. 4. Terkait hubungan eksternal ASEAN, Indonesia mendorong permintaan Selandia Baru untuk meningkatkan status kerja sama kemitraan dengan ASEAN dari status Comprehensive menjadi Strategic Partnership agar dapat dipertimbangkan secara positif oleh ASEAN. Manfaat bagi Indonesia antara lain pemberian beasiswa dan peningkatan kapasitas/pelatihan, peningkatan people to people contact, dan permasalahan sosial lainnya. Manfaat ini direalisasikan melalui optimalisasi program Four Flagship Initiatives and Plan of Action 2016-2020. Indonesia selama ini berpandangan bahwa ASEAN perlu menyusun kriteria klasifikasi level kerja sama kemitraan ASEAN dengan mitra wicara, yaitu enhanced, comprehensive, dan strategic partnership untuk menjadi panduan ASEAN. 5. Indonesia menyampaikan perlunya empat kriteria sebagai rujukan dalam aplikasi keanggotaan baru di ASEAN Regional Forum/ARF (UAE dan Chili), yaitu: (1) komitmen untuk bekerja sama mewujudkan tujuan ARF, (2) geographical footprint yaitu Asia Timur, Asia Tenggara dan Oceania, (3) kewajaran jumlah anggota dan (4) dibahas melalui proses konsultasi. Perluasan keanggotaan ARF diantaranya mendukung upaya menciptakan kawasan yang damai melalui upaya-upaya preventive diplomacy, confidence building measures, dan counter terrorism. Guna mendukung kepentingan Indonesia dalam diplomasi maritim, Indonesia juga memperjuangkan pembahasan isuisu terkait IUU fishing dalam ARF. 6. Dalam negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN, Cina, India, Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Korea Selatan; Indonesia memberi rekomendasi dan mendorong ASEAN untuk segera menyelesaikan kesepakatan RCEP yang substansial. RCEP diharapkan dapat memperlancar arus perdagangan barang, jasa, dan investasi bagi suatu pasar besar yang mencakup lebih dari 3,5 milyar jiwa (48% penduduk dunia), dengan jumlah produk domestik bruto sebesar $22,4 triliun dan total nilai ekspor barang sebesar $5,1 triliun. Indonesia memandang pentingnya RCEP untuk mempersempit kesenjangan tingkat pembangunan antar negara, untuk implementasi RCEP yang efektif dan efisien, manfaatnya harus dapat dirasakan oleh semua pihak termasuk UKM di negara anggota RCEP. 7. Sebagai wujud komitmen kuat terhadap penanganan polusi asap lintas bantas, Indonesia telah menjadi negara pihak pada Persetujuan ASEAN mengenai Polusi Asap Lintas Batas (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution /AATHP) pada tanggal 23 Maret 2015. Komitmen ini ditindaklanjuti dengan pencalonan Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution


57


2015

Control (ACCTHPC) yang telah di endorse dalam KTT ASEAN ke-27. Dengan menjadi tuan rumah ACCTHPC, Indonesia dapat berperan lebih besar dalam menangani isu haze di ASEAN, sekaligus dapat mengatur proses dalam ACCTHPC apabila headquarter berada di Indonesia. 8. Indonesia menegaskan kembali posisi nasional bahwa untuk perlindungan pekerja migran di ASEAN secara efektif dan komprehensif draft instrumen wajib memenuhi 3 hal, yaitu legally binding, memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja migran tanpa membedakan status keimigrasiannya, serta menghormati hak-hak anggota keluarga pekerja migran sebagaimana tercantum dalam ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers (2007), ASEAN Human Rights Declaration (2012), International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and members of Their Famillies (1990). Penguatan perlindungan bagi buruh migran Indonesia pada konteks ASEAN dilakukan melalui upaya mendorong terbentuknya instrumen hukum ASEAN tentang perlindungan buruh migran yang bersifat non-diskriminatif. Hal ini sejalan dengan Visi ASEAN untuk membentuk Masyarakat ASEAN yang saling peduli. Dalam pencapaian IKU-1 SS-1.1.2, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala, antara lain: secara internal Indonesia masih berhadapan dengan perbedaan pandangan antara stakeholders (Kementerian/Lembaga terkait) yang ada; dalam konteks ASEAN masih terdapat perbedaan kepentingan di antara negara-negara anggota ASEAN yang belum dapat dijembatani dan sejumlah negara anggota ASEAN memiliki posisi yang bertentangan dengan Indonesia terutama dalam isu perlindungan buruh migran di ASEAN. Koordinasi antar negara anggota ASEAN perlu terus ditingkatkan untuk menjamin kesatuan dan sentralitas ASEAN, khususnya ketika melakukan pembahasan isu-isu regional seperti Laut China Selatan. Selain itu, keterbatasan waktu dan sumber daya manusia juga menjadi kendala, sehingga alokasi waktu dan sumber daya manusia untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ASEAN menjadi terbatas. Dalam mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri senantiasa melakukan pendekatan dengan stakeholders di dalam negeri dan dengan negara-negara yang masih belum sejalan dengan posisi Indonesia melalui lobi, pertemuan informal, dialog, dan konsultasi. Sebagai contoh, terkait isu asap lintas batas, Malaysia dan Singapura cukup keras dalam memasukkan paragraf yang menyudutkan Indonesia. Namun atas hasil pendekatan yang efektif, Malaysia dan Singapura pada akhirnya dapat berkompromi dan dapat menerima posisi dan sebagian besar paragraf usulan Indonesia sebagaimana terefleksi dalam Chairman’s Statement of the 27th ASEAN Summit. Selanjutnya, Indonesia aktif mendorong perampingan dan perbaikan format pertemuan ASEAN (streamlining of ASEAN Meetings). Selain hal tersebut sejalan dengan semangat efektivitas dan efisiensi pertemuan ASEAN, perampingan pertemuan ASEAN akan berdampak pada optimalnya partisipasi Ditjen KSA di berbagai pertemuan ASEAN. Sebagai langkah solutif kedepan, Indonesia terkait dengan negosiasi finalisasi instrumen perlindungan pemajuan hak-hak pekerja migran ASEAN, Indonesia akan tetap konsisten dengan posisi nasionalnya bahwa untuk memberikan perlindungan yang efektif


58


2015

dan komprehensif kepada pekerja migran di ASEAN. Oleh karenanya Indonesia akan merekomendasikan agar permasalahan dalam perumusan instrument ini dibahas dalam forum-forum ASEAN selain Senior Labour Officials Meeting (SLOM) seperti ASEAN Ministerial Meeting (AMM). Indonesia akan menyelenggarakan konferensi regional untuk menggalang dukungan terkaitnya pentingnya isu pekerja migran dengan mengundang seluruh negara ASEAN dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Untuk internal Indonesia, perlu dilakukan kerja sama dan koordinasi yang lebih erat dengan stakeholders yang menangani isu ini. Di tahun 2016, ASEAN merupakan cornerstone politik luar negeri RI Indonesia. Dengan berlakunya ASEAN Community 2015, perhatian sudah harus dialihkan pada visi ASEAN Community 2025. Pembangunan manusia juga menjadi fokus dari diplomasi Indonesia. Untuk itu, Indonesia akan mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dengan menyelenggarakan ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development. Indonesia juga akan membangun ketahanan terhadap potensi bencana alam di kawasan ASEAN melalui penyelenggaraan ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM) dan ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM).


59



2015

Peran Indonesia di Dunia Internasional yang Meningkat

Pada tahun 2015, Indonesia telah berhasil meningkatkan peranannya di dunia internasional, baik melalui peningkatan kerja sama bilateral, regional, maupun peningkatan peran dan posisi Indonesia di berbagai forum multilateral. Peningkatan peran Indonesia di dunia internasional dapat diukur dari banyaknya posisi Indonesia yang diterima di forum-forum internasional, peningkatan kerja sama bilateral, maupun peningkatan peran aktif Indonesia dalam peacekeeping operation dan berbagai program bantuan kerja sama teknik kepada negara Least Developed Countries (LDCs). Pencapaian Sasaran Strategis 1.1.3 (SS-1.1.3) “Peran Indonesia di dunia internasional yang meningkat” diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1SS-1.1.3) “Indeks peran Indonesia di dunia internasional”. Pada tahun 2015, target kinerja SS-1.1.3 ditargetkan sebesar 91% dengan capaian 121,15% (batas toleransi capaian 120%), yang diperoleh dari Sub IKU dan pembobotan sebagai berikut : Tabel Capaian SS-1.1.1 Tahun 2015 No 1 2 3 4 5 6

Komponen Persentase kerja sama bilateral yang disepakati. (Sub IKU-1) Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral. (Sub IKU-2) Presentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum intra dan antarkawasan. (Sub IKU-3) Persentase respons positif terhadap bantuan kerja sama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular. (Sub IKU-4) Persentase dukungan konstituen internasional dan negara sahabat terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia. (Sub IKU-5) Jumlah roadmap pencapaian vision 4000 peace keepers. (Sub IKU-6)

25



20

96,35%

19,27%

15

128%

19,20%

15

98,33%

14,75%

15

92,17%

13,83%

10

1 (100%)

10%

Bobot

Total Realisasi Target Capaian SS-1.1.3 Batas Toleransi

110,24% 91% 121,15% 120%

Dalam pencapaian kinerja SS-1.1.3, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala umum di antaranya perbedaan kepentingan negara-negara dalam proses pembuatan kesepakatan pada tingkat multilateral, sehingga proses pembahasan kesepakatan di berbagai forum internasional memakan waktu lama, kesesuaian jadwal dan kesiapan negara mitra untuk melakukan perundingan bilateral, dan perbedaan kepentingan, posisi dan prioritas antara Indonesia dengan negara mitra. Selain itu, kurangnya jumlah sumber daya manusia dan kompleksitas upaya konsolidasi dengan pemangku kepentingan dalam


60


2015

negeri juga menjadi kendala teknis dalam menyelesaikan berbagai posisi Indonesia terhadap isu internasional di berbagai forum multilateral maupun dalam menyelesaikan kesepakatan bilateral. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri telah melakukan langkah-langkah efisiensi komunikasi dengan negara mitra dan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan nasional baik secara informal maupun melalui peningkatan efektifitas rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Analisis Sub IKU-1 SS-1.1.3: Persentase kerja sama bilateral yang disepakati Dalam rangka mendukung Agenda Nawa Cita Presiden Joko Widodo, Kementerian Luar Negeri meningkatkan berbagai kerja sama bilateral yang tidak hanya mencakup bidang ekonomi dan kemaritiman, namun juga mencakup bidang politik, keamanan, sosial, dan budaya. Adapun jumlah kerja sama bilateral yang disepakati dengan negara mitra hingga tahun 2015 tercatat sebanyak 81 kerja sama dari 61 kerja sama yang diajukan, sebagaimana tabel berikut: IKU-1 SS-1.1.3 Persentase kerja sama bilateral yang disepakati

Informasi Kinerja Jumlah Kerja Sama yang disepakati dengan Negara Mitra Jumlah Kerja Sama yang Diajukan Realisasi

Jumlah 81 61 132,79%

Target

90%

Capaian

147,54%


120%

Persentase kerja sama bilateral yang disepakati sebanyak 81 dari 61 yang diajukan ataupun yang direncanakan, dikarenakan oleh adanya pertemuan bilateral tingkat Kepala Negara/Pemerintahan di sela-sela acara Peringatan ke-60 Konferensi Asia Afrika tahun 2015 yang tidak direncanakan sebelumnya. Kesepakatan kerja sama baru diajukan setelah diperoleh kepastian kehadiran Kepala Negara/Pemerintahan negara sahabat pada saat mendekati hari penyelenggaraan KAA 2015. Beberapa kerja sama strategis yang disepakati di antaranya adalah: 1.

Agreed Minutes of The Seventh Meeting of the Joint Ministerial Commission between the Republic of Indonesia and New Zealand, Auckland, 3 Maret 2015. Penandatanganan

Agreed Minutes JMC RI-Selandia Baru ke7 antara Menlu RI, Retno L.P. Marsudi dan Menlu Selandia Baru, Murray McCully, Auckland, 3 Maret 2015


61


2015

Dalam pertemuan disampaikan komitmen dukungan Pemeritah Selandia Baru terhadap NKRI serta kesepakatan peningkatan kerja sama energi terbarukan dan pertanian. 2.

Agreed Minutes of The Second Meeting of the Joint Ministerial Commission between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam, Jakarta, 25 Juni 2015. Berisi kesepakatan peningkatan kerja sama RI-Viet Nam dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, perdagangan, maritim, penentuan batas wilayah, people-topeople contact, dan permasalahan terkait hukum dan kekonsuleran, serta kerja sama dalam fora regional dan global.

Menteri Luar Negeri RI, Retno LP. Marsudi dan Menteri Luar Negeri Viet Nam, Pham Binh Minh di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta, 25 Juni 2015

3.

Memorandum saling pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura dalam rangka Kerja Sama Pemuda dan Olahraga, 28 Juli 2015.

Presiden RI, Joko Widodo dan PM Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan Kerja Sama Pemuda dan Olah Raga antara Menpora RI, Imam Nahrawi dengan Minister of Culture, Youth and Social Affairs Singapore, di Singapura, 28 Juli 2015.


62


2015

Disamping itu, beberapa dokumen kesepakatan dengan negara-negara mitra lainnya adalah persetujuan Kerangka Kerja Sama antara RI dengan Kosta Rika, persetujuan antara Pemri dengan Pemerintah El Salvador tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik atau paspor dinas, persetujuan Kerja Sama Teknik RIPenandatanganan Persetujuan Bebas Visa RI-Lithuania Lithuania, MoU Konsultasi Bilateral RIoleh Menlu RI dan Menlu Lithuania Lithuania, Persetujuan Bebas Visa (PBV) bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas RI-Lithuania yang ditandatangani pada saat kunjungan Menlu Lithuania ke Indonesia bulan Agustus, dan berbagai kesepakatan bilateral lainnya di bidang politik, keamanan, dan sosial budaya.

Analisis Sub IKU-2 SS-1.1.3: Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral. Pada 7 Juni 2015, Pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan pada Special Event dengan tema “Completing the MDG Round: Recognizing Achievements in the Fight Against Hunger” dari FAO atas keberhasilan memerangi kelaparan sesuai target MDGs ke-1.

Posisi yang disampaikan suatu negara mencerminkan kepentingan nasional negara tersebut. Seluruh posisi yang disampaikan Indonesia di forum multilateral merupakan cerminan kepentingan nasional Indonesia. Dengan demikian, diterimanya posisi Indonesia dalam forum multilateral berarti Indonesia mampu memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Semakin banyak posisi yang diterima, dapat disimpulkan bahwa semakin besar pengaruh Indonesia di dalam forum tersebut. Indonesia telah terlibat aktif dalam berbagai proses negosiasi pengendalian perubahan iklim untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam hal ini, Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi dengan upaya sendiri sebesar 26% pada tahun 2020 dan menjadi 29% pada tahun 2030, serta dapat ditingkatkan menjadi 41% dengan bantuan internasional. Selain itu, Indonesia juga dipercaya menjadi anggota Board of Green Climate Fund periode 2012-2015 dan menjadi anggota Standing Comittee on Finance UNFCCC periode 2014-2016

Selama tahun 2015, Kementerian Luar Negeri berhasil mencapai realisasi Sub IKU-2 SS.1.1.3 sebesar 555 posisi yang diterima dari 576 posisi yang disampaikan di dalam forum multilateral. Sehingga realisasi Sub IKU-2 SS.1.1.3 untuk posisi yang diterima dalam persidangan di forum-forum multilateral pada tahun 2015 adalah sebesar 96,35% atau melampaui target tahun 2015 sebesar 90%.


63


Sub IKU-2 SS-1.1.3 Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral.

2015

Informasi Kinerja Jumlah posisi yang diterima jumlah posisi yang disampaikan dalam persidangan Realisasi Target Capaian

Jumlah 555 576 96,35% 90% 107,06%

Berikut beberapa posisi strategis Indonesia yang diterima di forum multilateral: 1. Dalam kaitannya dengan upaya penanggulangan pendanaan terorisme, atas peran aktif diplomasi Kemlu, Indonesia telah dikeluarkan dari public statement/blacklist Financial Action Task Force (FATF) dan dikategorikan dalam grey list atau kategori “Improving Global AML/CFT Compliance: On Going Process” pada Sidang Pleno FATF di Paris, 23-27 Februari 2015. Selanjutnya, pada Sidang Pleno FATF yang dilaksanakan di Brisbane, Australia, 21-26 Juni 2015, Indonesia telah dikeluarkan secara keseluruhan dari daftar “negara yang memiliki kelemahan strategis dalam rezim anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme” atau dari proses reviu International Cooperation Review Group (ICRG) FATF. 2. Pada tanggal 28 September 2015 dalam General Conference of International Atomic Energy Agency (IAEA), Indonesia menyampaikan inisiatif pembentukan Regional Capacity Building Initiative (RCBI) guna mengembangkan kapasitas di bidang aplikasi teknologi nuklir bagi negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik. Inisiatif tersebut telah memperoleh dukungan penuh dari IAEA, negara-negara Asia-Pasifik, serta negara-negara donor seperti Amerika Serikat, Perancis dan Inggris. 3. Indonesia telah menjadi tuan rumah International Seminar on Human Rights Education bekerja sama dengan Independent and Permanent Human Rights Commission(IPHRC) of the Organisation of Islamic Cooperation (Komisi HAM OKI) pada tanggal 12-13 Oktober 2015 di Jakarta. Pertemuan telah mengadopsi IPHRC Jakarta Declaration on Human Rights Education yang pada pokoknya memuat sejumlah rekomendasi terkait upaya pemajuan pendidikan HAM di negara-negara anggota OKI. 4. Indonesia telah berpartisipasi aktif bagi pengembangan dan implementasi normanorma perlindungan HAM dalam sektor bisnis di tingkat internasional maupun nasional, antara lain melalui keikutsertaan dalam pertemuan Kelompok Kerja Dewan HAM PBB untuk merumuskan instrumen perjanjian internasional mengenai Korporasi Transnasional dan HAM. 5. Pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan pada Special Event dengan tema “Completing the MDG Round:Recognizing Achievements in the Fight Against Hunger” dari FAO atas keberhasilan memerangi kelaparan sesuai target MDGs ke-1. Pemerintah Indonesia telah menerima penghargaan tersebut dari Dirjen FAO di Roma pada tanggal 7 Juni 2015.


64


2015

6. Indonesia telah terlibat dalam berbagai proses perumusan Agenda Pembangunan Pasca 2015 yang merupakan kelanjutan Millennium Development Goals (MDGs). Agenda Pembangunan ini memiliki arti penting untuk menjadi panduan pembangunan yang bersifat universal dan non-legally binding dalam mencapai tujuan bersama, khususnya untuk pengentasan kemiskinan melalui strategi pembangunan berkelanjutan sampai tahun 2030. 7. Indonesia telah terlibat aktif dalam berbagai proses negosiasi pengendalian perubahan iklim untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Dalam hal ini, Indonesia bahkan dipercaya menjadi anggota Board of Green Climate Fund periode 2012-2015 dan menjadi anggota Standing Comittee on Finance UNFCCC periode 20142016. 8. Diplomasi kebudayaan Indonesia melalui forum UNESCO pada tahun 2015 telah banyak mencapai keberhasilan, antara lain dengan dihasilkannya berbagai pengakuan internasional terhadap mata budaya dan alam Indonesia. Pengakuan tersebut khususnya berupa: a. Perolehan dua sertifikat Man and Biosphere (MAB) UNESCO bagi Cagar Biosfer Bromo Tengger-Semeru Arjuno dan Cagar Biosfer Taka Bonerate-Kepulauan Selayar tanggal 9 Juni 2015. b. Masuknya Tiga Golongan Tari Tradisional Bali ke dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO tanggal 3 November 2015. c. Masuknya Arsip Konferensi Asia-Afrika ke dalam International Register Memory of the World UNESCO. d. Masuknya Gunung Sewu, Pacitan, ke dalam Global Geopark Network UNESCO. e. Keberhasilan Indonesia menjadi anggota Komite Man and Biosphere UNESCO periode 2015-2019 serta World Heritage Committee (Komite Warisan Dunia) UNESCO periode 2015-2019. Dalam pencapaian Sub IKU-1 SS-1.1.3, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di antaranya seperti adanya penjadwalan ulang beberapa pertemuan internasional secara mendadak dan kurangnya komitmen para pemangku kepentingan di dalam negeri. Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa langkah solutif dengan meningkatkan intensitas komunikasi dan memperluas jaringan untuk lebih mengefektifkan koordinasi dan melancarkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Analisis Sub IKU-3 SS-1.1.3: Presentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum intra dan antarkawasan Indonesia memainkan peran yang besar baik dalam hubungan dan kerja sama di lingkungan regional maupun global. Upaya Indonesia dalam meningkatkan kerja sama intrakawasan Amerika dan Eropa pada tahun 2015, ditandai dengan beberapa capaian pada kerangka organisasi IORA, APEC, FEALAC, ASEM, dan kerja sama dengan Uni Eropa.


65


2015

Prakarsa adalah gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu selain ekonomi dan maritim pada pertemuan intra dan antarkawasan. Sementara rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/ menindaklanjuti terhadap suatu isu selain ekonomi dan maritim yang dibahas dalam pertemuan intra dan antarkawasan. Selama tahun 2015, terdapat 32 prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum intra dan antarkawasan, sebagaimana tabel berikut: SUB IKU-3 SS-1.1.3 Presentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum intra dan antarkawasan

Informasi Kinerja Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima di Forum Kerjasama Intra dan Antarkawasan total prakarsa/rekomendasi Indonesia yang disampaikan di Forum Kerjasama Intra dan Antarkawasan Realisasi Target Capaian Batas Toleransi Capaian

Jumlah 32

25

128% 90% 142,22% 120%

Secara lebih detail, beberapa capaian rekomendasi/prakarsa RI yang telah diterima dalam fora kerja sama intra-kawasan sepanjang tahun 2015 adalah: 1. Usulan Indonesia untuk memulai proses yang diperlukan untuk pembebasan visa kunjungan singkat bagi WNI dan menjajaki kerja sama di bidang imigrasi dan investasi yang telah disampaikan dalam pertemuan dengan Frans Timmermans, First Vice-President of the European Commission/European Commissioner for the Portfolio of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, Rule of Law and Charter of Fundamental Rights (FVP Uni Eropa) pada tanggal 10 Juli 2015.

2. Pada pertemuan Menteri Luar Negeri RI dengan Federica Mogherini, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy / VicePresident of the European Commission (HRVP UE) di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-48 tanggal 5 Agustus 2015, kedua pihak sepakat untuk memperdalam hubungan bilateral RI-Uni Eropa. Indonesia mendorong pembebasan visa Schengen untuk kunjungan singkat bagi WNI dan mendorong peluncuran Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) License Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

66


2015

sebagai tindak lanjut implementasi Perjanjian Sukarela Kemitraan untuk Penegakan Hukum, Tata Kelola Perdagangan bidang Kehutanan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement/FLEGTVPA).

3. Prakarsa RI untuk membentuk forum dialog RI-UE terkait isu perikanan dan maritim yang telah disampaikan pada Indonesia-EU High Level Fisheries and Maritime Issues Dialogue, Bali 9-10 Desember 2015.

4. Sejumlah anggota Parlemen Eropa dari Jerman, Belgia, Belanda, dan Inggris telah melakukan kunjungan di Jakarta tanggal 17-18 Maret 2015 dan bertemu dengan, antara lain, DPR RI, Menteri Luar Negeri, Menteri Perdagangan dan Gubenur DKI Jakarta. Isu-isu utama yang dibahas, antara lain, pembentukan Friendship Group atau Indonesian Caucus di Parlemen Eropa, dukungan pembebasan visa bagi WNI, saling tukar pengalaman di bidang penanggulangan terorisme dan radikalisasi, serta pembahasan mengenai Comprehensive Partnership Economic Agreement (CEPA) RIUni Eropa.


67


2015

Dalam pencapaiannya Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala utama yang sebagian besar disebabkan oleh kendala-kendala eksternal, seperti adanya kesepakatan baru penjadwalan ulang kegiatan 2015 menjadi kegiatan tahun 2016, ketidaksiapan negara mitra penyelenggara, perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan. Sementara dari faktor internal, kendala berasal dari kurangnya kesiapan instansi/kementerian teknis lainnya dan terbatasnya sumber daya manusia yang akan melaksanakan kegiatan. Kendala lain yang dihadapi antara lain adalah kurangnya komitmen dan koordinasi dari Kementerian/Lembaga teknis terkait di Indonesia dalam menyampaikan prakarsa dan rekomendasi Indonesia di forum-forum kerjasama tersebut. Kedepannya, Kementerian Luar Negeri perlu memperkuat perannya sebagai koordinator pelaksanaan hubungan luar negeri, serta komitmen dari K/L terkait dalam menyampaikan hal-hal yang bersifat teknis untuk keberhasilan penyampaian prakarsa dan rekomendasi Indonesia.

Analisis Sub IKU-4 SS-1.1.3: Persentase respons positif terhadap bantuan kerja sama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular Respons Positif merupakan pernyataan dari penerima manfaat bantuan kerja sama teknik yang mengindikasikan bantuan kerja sama teknik yang dilaksanakan bermanfaat atau tepat sasaran. Penerima manfaat bantuan kerja sama teknik di antaranya adalah negara berkembang yang masih membutuhkan peningkatan kapasitas, institusi pemerintah di negara penerima, civil society, dan individu seperti pengusaha, petani, peternak, dan sebagainya. Selama tahun 2015, terdapat 235 respon positif terhadap bantuan kerja sama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular (dari 239 kuesioner yang dibagikan), sebagaimana tabel berikut:


68


2015

SUB IKU-4 SS-1.1.3

Informasi Kinerja

Jumlah

Persentase respons positif terhadap bantuan kerjasama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular

Jumlah respons positif terhadap bantuan kerja sama teknik Jumlah seluruh penerima bantuan kerja sama teknik Realisasi Target Capaian

235 239 98,33% 90% 109,25%

Bentuk respon positif yang diterima dapat terlihat dari antusiasme peserta pada saat pelatihan berlangsung, memberikan saran dan masukan bagi pengembangan program, memberikan rekomendasi untuk dilaksanakannya program lain yang relevan, permintaan program lanjutan, dan permintaan pengiriman narasumber atau tenaga ahli.

Training Workshop on Agriculture Sector for African and Middle East Countries Mkindo-Monggoro, Tanzania, 17 – 23 Maret 2015

Dalam pencapaian Indeks Sub IKU-4 SS-1.1.3, Kementerian Luar Negeri menghadapi beberapa kendala teknis di antaranya kendala bahasa yang dialami oleh peserta dan narasumber, kesulitan berkoordinasi dengan calon peserta di negara-negara yang tidak terdapat perwakilan RI maupun negara yang tidak memiliki perwakilan di Indonesia. Disamping itu, kadang-kadang implementasi pemberian Capacity Building tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena perbedaan iklim dan kondisi geografis negara penerima manfaat. Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa langkah solutif antara lain untuk mengatasi kendala bahasa, maka pada saat pelatihan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa setempat dengan bantuan tenaga penterjemah. Untuk meningkatkan koordinasi dengan calon peserta, Kementerian Luar Negeri memanfaatkan teknologi komunikasi, misalnya melalui e-mail dan jejaring sosial. Sedangkan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya serta untuk menciptakan suatu pelatihan yang cocok dan tepat diterapkan di negara penerima manfaat, Kementerian Luar Negeri memperkuat proses perencanaan pelatihan dengan memperhitungkan faktor-faktor terkait misalnya koordinasi antar lembaga,


69


2015

penyusunan rencana kegiatan secara bertahap dan berkelanjutan, memperhatikan kondisi iklim di negara penerima manfaat, dan mempertimbangkan ciri khas atau potensi yang dimiliki negara penerima manfaat.

Analisis Sub IKU-5 SS-1.1.3: Persentase dukungan konstituen internasional dan negara sahabat terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia Dukungan merupakan bentuk partisipasi dan pernyataan mendukung yang diberikan oleh konstituen internasional. Sementara konstituen internasional adalah seseorang/pihak yang secara aktif mengambil bagian dalam proses menjalankan organisasi dan yang memberikan otoritas kepada orang lain untuk bertindak mewakili dirinya. Promosi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan, bersifat persuasif, dilakukan secara intensif dan terus menerus. Definisi aset diplomasi public adalah hal-hal yang dimiliki Indonesia, to win the hearts and minds, domestically and internationally, antara lain sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, ekonomi yang progresif, masyarakat yang pluralis dan toleran, Islam yang moderat dan keragaman budaya. Selama tahun 2015, 104 negara dan 12 Organisasi serta +1800 orang konstituen Internasional, atau sebesar 92,17% (dukungan konstituen internasional dan negara sahabat terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia), telah berpartisipasi aktif dalam 18 sub output promosi aset-aset diplomasi publik RI terdapat sebagaimana tabel berikut: SUB IKU-5 SS-1.1.3 Persentase dukungan konstituen internasional dan negara sahabat terhadap promosi aset-aset diplomasi publik Indonesia

Informasi Kinerja Jumlah dukungan konstituen internasional dan negara sahabat Jumlah partisipan konstituen internasional pada promosi aset-aset diplomasi publik Realisasi Target Capaian

Jumlah 471

511

92,17% 90% 102,41%

“Indonesia memiliki komitmen tinggi untuk memajukan dialog lintas agama regional, bilateral,multilateral” - Duta Besar Esti Andayani, Direktur Jenderal IDP, Dialog Lintas Agama Indonesia - Jerman ke4 (28/9/15 - 01/10/15)


70


2015

Menlu Retno L.P. Marsudi (tengah) didampingi Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Esti Andayani (kiri), dan Direktur Diplomasi Publik Al Busyra Basnur (kanan) berfoto bersama dengan peserta Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) 2015 di halaman Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta, Senin (9/3/15).

Kegiatan diplomasi publik yang menjadi highlight pada tahun 2015 adalah Kegiatan Interfaith Dialogue/Dialog Lintas Agama (DLA) serta Bali Democracy Forum (BDF). DLA pada tingkat bilateral tahun 2015 dilaksanakan antara Indonesia dengan Belanda, Jerman, Austria, dan Serbia. Kegiatan DLA penting untuk menanggapi sensitivitas isu radikalisasi agama dan kebebasan berekspresi, sekaligus menjadi media yang efektif untuk menunjukkan komitmen Indonesia untuk menyebarkan nilai Islam yang pluralis dan toleran. Pelaksanaan DLA tersebut telah menghasilkan kesepakatan konkrit, antara lain penandatanganan MoU kerjasama pendidikan antar perguruan tinggi, institusi keagamaan untuk melakukan pertukaran mahasiswa dan dosen, imam dan guru agama, joint research, joint publication dan workshop dengan tema tertentu. DLA diharapkan dapat memberi kontribusi nyata dalam mengatasi tantangan internasional seperti masalah ekstrimisme, radikalisme dan terorisme yang berbasis agama. Forum DLA diharapkan tidak semata-mata menjadi ajang dialog, tetapi hasilhasilnya juga dapat diimplementasikan ke seluruh tingkatan di kalangan akar rumput. Untuk itu, kegiatan DLA juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh agama, masyarakat madani dan media. Terkait kegiatan diplomasi publik dalam ranah demokrasi, pada tanggal 10-11 Desember 2015 diselenggarakan Bali Democracy Forum (BDF) VIII di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden RI. BDF VIII dihadiri 89 negara dan 3 organisasi internasional. Forum dihadiri oleh 19 (sembilan belas) pejabat setingkat Menteri/Wakil Menteri, 7 (tujuh) pejabat setingkat Direktur Jenderal/Duta Besar dari Pusat dan 63 (enam puluh tiga) Duta Besar/Kepala Perwakilan negara-negara sahabat di Jakarta. Secara keseluruhan, BDF VIII diikuti oleh sekitar 250 orang delegasi dari negara sahabat. Penyelenggaraan BDF VIII menghasilkan apresiasi positif dari negara-negara yang hadir terhadap peranan dan keberhasilan Indonesia sebagai role model pluralisme dan demokrasi. Melalui forum ini, Indonesia secara konsisten senantiasa mendorong upaya penguatan demokrasi di berbagai negara dan kawasan. Hasil-hasil pembahasan dan saling Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

71


2015

tukar pengalaman selama penyelenggaraan BDF telah memberikan inspirasi bagi negara lainnya dalam mengatasi tantangan berdemokrasi. Tingginya tingkat kehadiran negara peserta (Kawasan Asia Pasifik), negara peninjau (non Kawasan Asia Pasifik) dan organisasi internasional dalam pertemuan ini, menunjukkan masih relevannya BDF sebagai forum bertukar pikiran dan berbagi pengalaman dalam pemajuan demokrasi, tidak saja di Asia Pasifik namun juga di belahan dunia lainnya. BDF selama ini telah mendukung pembangunan demokrasi baik di kawasan Asia Pasifik maupun kawasan lainnya melalui implementasi program kerja sama teknis oleh Pemerintah Indonesia. Program peningkatan kapasitas (capacity building) telah dilaksanakan di berbagai negara di Kawasan Asia Pasifik, bahkan hingga Afrika Utara dan Timur Tengah, yakni seperti Tunisia, Aljazair, Ethiopia, Libya dan Mesir. Dalam pencapaian Indeks Sub IKU-5 SS-1.1.3, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di antaranya: a) Rumitnya koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah dalam mempromosikan aset-aset diplomasi publik Indonesia, khususnya dalam hal promosi perdagangan, investasi, pariwisata dan budaya daerah. b) Intensitas dan kuantitas kegiatan promosi aset diplomasi publik kurang ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri melalui implementasi nyata atau konkrit, seperti dalam bentuk perjanjian kerja sama. Salah satu alasan utama tidak atau belum terlaksananya sejumlah komitmen kerja sama yakni kendala anggaran pada instansi mitra (counterparts) Diplomasi Publik. c) Beberapa konstituen internasional berasal dari negara dengan tingkat perekonomian yang belum berkembang (Least Developed Countries/LDCs), sehingga sangat selektif dalam pembiayaan pengiriman delegasi atau wakil pada pertemuan-pertemuan internasional maupun kegiatan promosi aset-aset diplomasi publik RI. d) Adanya sejumlah pemotongan anggaran 2015 untuk penyelenggaraan kegiatan promosi aset diplomasi publik RI yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa langkah solutif yakni: a) Mengadakan pertemuan Forum Komunikasi dan Koordinasi dengan pemangku kepentingan diplomasi publik guna membangun jejaring, sinkronisasi program, kegiatan dan kebijakan, antara lain dalam bentuk Forum Komunikasi dan Koordinasi Kementerian Luar Negeri RI dengan perwakilan seluruh Provinsi di Indonesia, serta menginisiasi forum komunikasi alumni Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia (BSBI) yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2016. b)

Untuk meningkatkan jumlah partisipasi negara sahabat pada pertemuan-pertemuan internasional maupun kegiatan promosi aset-aset diplomasi publik RI, Kementerian Luar Negeri RI mengusulkan agar pembiayaan transportasi konstituen diplomasi publik yang berasal dari Least Developed Countries (LDCs) dapat dibiayai oleh Pemerintah RI.


72


c)

2015

Mendorong terciptanya komitmen kerja sama konkrit antara RI dan negara sahabat, yang telah terwujud dalam pelaksanaan Dialog Lintas Agama tahun 2015 yakni: -

The 3rd Indonesia – Serbia Bilateral Interfaith Dialogue: Penandatanganan perpanjangan Nota Kesepahaman Kerja Sama Pendidikan antara UIN Syarif Hidayatullah dengan Universitas Beograd, Serbia. UIN Syarif Hidayatullah menawarkan program kajian Islam bagi tokoh agama Serbia untuk mendapatkan pemahaman tentang Islam moderat di Indonesia.

-

The 5th Indonesia – Austria Bilateral Interfaith Dialogue: Institusi Pendidikan Tinggi Agama guru agama Islam Austria (IRPA) menawarkan kesempatan kepada 2 (dua) orang dosen Indonesia untuk mengajar di Austria pada tahun 2017. Program ini akan dibiayai oleh Uni Eropa di bawah skema Erasmus. Selain itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menawarkan kerja sama pendidikan meliputi joint research, pendidikan agama Islam untuk para imam, pertukaran akademisi, serta program Islamic Studies untuk mahasiswa Austria. UIN Syarif Hidayatullah juga menyampaikan kesiapannya untuk berpartisipasi pada program VICISU pada tahun 2016.

-

Indonesia dan Belanda bersepakat melaksanakan Jurnalist Visit Program di tahun 2016 sebagai hasil dari pelaksanaan the 3rd Bilateral Interfaith and Intermedia Dialogue di Belanda, 25-26 September 2015.

Analisis Sub IKU-6 SS-1.1.3: Jumlah Roadmap pencapaian vision 4000 Peacekeepers SUB IKU-6 SS-1.1.3 Jumlah Roadmap pencapaian Vision 4000 Peacekeepers

Informasi Kinerja Jumlah Roadmap pencapaian Vision 4000 Peacekeepers yang berhasil disusun Realisasi

Jumlah 1

100%

Target

100%

Capaian

100%

Sejak tahun 2012, Pemri telah mencanangkan Visi 4.000 Peacekeepers guna menempatkan Indonesia pada jajaran 10 besar negara penyumbang personel pada Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB melalui kontribusi 4.000 personel. Visi 4.000 Peacekeepers ini bukan hanya berorientasi pada peningkatan kuantitas personel, namun juga kualitas dari para personelnya. Peningkatan kontribusi Indonesia pada MPP PBB di bawah kerangka Visi 4.000 Peacekeepers merupakan Program Lanjutan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Berdasarkan data United Nations Department of Peacekeeping Operations per 31 Desember 2015, terdapat 2.840 personel Indonesia yang bertugas dalam 10 (sepuluh) dari 16 MPP PBB yang aktif saat ini, yang menempatkan Indonesia di urutan ke-12 dari 125 Troops/Police Contributing Countries (T/PCC). Jumlah tersebut merupakan peningkatan dari kontribusi Indonesia per 31 Desember 2014, yaitu sebanyak 1.837 personel pada 10 (sepuluh) MPP PBB (peringkat ke-17 dari 126 negara). Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

73


2015

Guna menentukan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mewujudkan Visi 4.000 Peacekeepers, Kementerian Luar Negeri sebagai Ketua Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) yang beranggotakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretariat Kabinet, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Intelijen Negara telah berhasil menyusun Roadmap Visi 4.000 Peacekeepers yang ditetapkan dengan Permenlu No. 5 Tahun 2015 tentang Roadmap Vision 4,000 Peacekeepers. Sejak awal pembentukannya melalui Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2011, TKMPP telah melakukan rangkaian pertemuan guna melakukan pembahasan dan penyusunan Peraturan Presiden dimaksud guna menjadi landasan hukum pengiriman misi pemeliharaan perdamaian. Selain itu, telah dilakukan pula serangkaian pembahasan mengenai penyusunan Peraturan Presiden lainnya yang mengatur pembentukan dana cadangan guna mendukung pengiriman misi pemeliharaan perdamaian yang permintaannya seringkali bersifat mendadak. Sebagai buah upaya dan kerja keras TKMPP, telah diterbitkan Perpres No. 86 Tahun 2015 tentang Pengiriman MPP yang akan menjadi landasan hukum yang diharapkan dapat menjadi pedoman pengiriman personel Indonesia ke berbagai MPP berdasarkan permintaan PBB, organisasi internasional dan regional. Penuntasan Perpres No. 86 Tahun 2015 menjadi salah satu Quick Wins Pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2015. Pemerintahan RI juga telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2015 tentang Kontingen Garuda Satuan Tugas Helikopter MI-17 Tentara Nasional Indonesia pada MPP PBB di Mali.


74


2015


Diplomasi Ekonomi yang Kuat

Diplomasi ekonomi yang kuat merupakan aspek yang sangat penting dengan semakin menguatnya globalisasi ekonomi. Peran diplomasi ekonomi bahkan menjadi instrumen penting kebijakan luar negeri setiap negara, termasuk Indonesia. Diplomasi Ekonomi dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau strategi dalam memanfaatkan hubungan internasional guna mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Strategi untuk mencapai tujuan ekonomi mencakup kegiatan ekspor, impor, investasi, bantuan, kerja sama teknik, dan perjanjian perdagangan bebas. Sebagai bagian dari Nawa Cita Presiden Joko Widodo, isu diplomasi ekonomi menjadi salah satu isu prioritas yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat atau “diplomacy for the people”, seperti mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan perdagangan dan investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia di dunia internasional, serta mengamankan kepentingan ekonomi strategis lainnya. Kementerian Luar Negeri melakukan pendekatan komprehensif yang terfokus pada perdagangan, pariwisata, investasi, kerja sama ekonomi, kerja sama pembangunan, ketahanan pangan dan energi, kerja sama regional dan multilateral, serta kelembagaan diplomasi ekonomi. Kementerian Luar Negeri secara aktif melakukan kegiatan diplomasi ekonomi yang diharapkan dapat mencari peluang pasar dan produk (opportunity seeker), memasarkan produk Indonesia (promoting dan marketing), dan fasilitasi kemitraan (match-making). Lebih jauh dalam tataran kebijakan, Kementerian Luar Negeri juga memperjuangkan kepentingan nasional dalam forum regional dan multilateral. Pencapaian Sasaran Strategis 1.1.4 (SS-1.1.4) “Diplomasi Ekonomi yang Kuat” diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1 SS-1.1.4) “Indeks diplomasi ekonomi”. Pada tahun 2015, target kinerja SS-1.1.4 ditargetkan 79% dengan realisasi 98,32% dan capaian 124,46% (batas toleransi capaian 120%) yang diperoleh dari Sub IKU dengan pembobotan sebagai berikut : Tabel Capaian SS-1.1.4 Tahun 2015 No

Sub IKU

Bobot

1

Jumlah naskah kesepakatan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan. (Sub IKU-1)

30

2

Jumlah Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi. (Sub IKU-2) Jumlah Perwakilan RI di wilayah Amerika dan Eropa yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi. (Sub IKU-3)

15

3

15


Realisasi 2015 66 dari target 48 (137,5%, Toleransi 120%) 66 dari target 60 (110%) 30 dari target 41 (73,17%)

Realisasi Pembobotan 36%

16,5%

10,98%

75


No 4 5

6

Sub IKU Persentase bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi. (Sub IKU-4) Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan yang diterima di forum-forum di tingkat intra dan antarkawasan dan multilateral. (Sub IKU-5) Jumlah promosi Trade Tourism Investment and Services (TTIS). (Sub IKU-6)

2015

Bobot 15 15

10

Indeks SS-1.1.4

Realisasi 2015 8 dari target 13 (61,54%) 100%

69 dari target 65 (106,15%) Realisasi Target Capaian Batas Tolerasi Capaian

Realisasi Pembobotan 9,23% 15%

10,62%

98,33% 79% 124,46% 120%

Dalam pencapaian kinerja SS-1.1.4, kendala umum yang dihadapi oleh Kementerian Luar Negeri adalah masih kurang optimalnya sinergi dengan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait di dalam negeri dalam melakukan penetrasi pasar, menarik investasi asing, arus wisatawan, dan meningkatkan perdagangan (TTIS). Kementerian Luar Negeri masih menghadapi keengganan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan untuk melakukan negosiasi maupun menindaklanjuti berbagai peluang dan kesepakatan kerja sama di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata dengan negara-negara mitra, baik di wilayah Asia Pasifik dan Afrika maupun wilayah Amerika dan Eropa. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga masih mengalami kesulitan dalam mengawasi tindak lanjut (implementasi) dari hasil kesepakatan dan promosi TTIS tersebut. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri telah melakukan pertemuan koordinasi secara reguler dengan Kementerian/Lembaga untuk menyelaraskan kegiatan promosi TTIS sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Selain itu, Kemenlu telah membentuk Pokja Diplomasi Ekonomi yang berupaya membangun sinergi yang lebih optimal antara Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan di dalam negeri dengan Perwakilan RI dalam rangka pencapaian peningkatan kerja sama di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata dengan negara-negara sahabat. Dalam pelaksanaan fungsinya, Pokja Diplomasi Ekonomi ini didukung oleh seluruh Satker, baik bilateral (Ditjen Aspasaf dan Ditjen Amerop), regional (Ditjen KS ASEAN), multilateral (Ditjen Multilateral) maupun dalam pelaksanaan kerjasama teknis (Dit. KST). Untuk mendapatkan hasil nyata, Kementerian Luar Negeri juga semakin mengedepankan konsep link and match dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi sehingga terjadi keselarasan antara kebutuhan pemangku kepentingan di dalam negeri dengan permintaan dan kebutuhan pasar di luar negeri. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan berbagai promosi TTIS dan misi dagang yang secara langsung mempertemukan pengusaha Indonesia dengan mitranya di negara sasaran (business meeting) maupun mengundang operator pariwisata mancanegara ke Indonesia (famtrip), sehingga terdapat hasil yang tangible (nyata).


76


2015

Sebagai solusi ke depan, Kementerian Luar Negeri akan lebih meningkatkan penguatan mekanisme koordinasi dengan kementerian teknis. Selain itu, Kemenlu juga akan meningkatkan peran market intelligence dan research dari Perwakilan RI untuk identifikasi pasar dan produk yang potensial. Perwakilan RI juga diharapkan dapat meningkatkan kerja sama pembangunan dengan negara mitra untuk capacity building, khususnya di bidang standardisasi dan peningkatan kualitas, bagi pelaku usaha kecil dan menengah sehingga dapat memiliki akses pasar ke negara mitra. Instruksi Presiden RI yang menunjuk beberapa menteri sebagai Menteri Penghubung untuk menjadi koordinator teknis bagi negara-negara mitra Indonesia, juga diharapkan akan menjadi solusi dalam meningkatkan sinergi antara Kemenlu c.q. Perwakilan RI dengan Kementerian/Lembaga serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Sebagai proyeksi ke depan, Kementerian Luar Negeri diharapkan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga teknis untuk dapat menembus pasar prospektif di kawasan Amerika Latin, Amerika Tengah, Eropa Tengah dan Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika, serta mendatangkan investasi dan wisawatan asing ke Indonesia. Dalam rangka peningkatan sinergi dengan kementerian teknis terkait, kiranya diperlukan penguatan peran Kementerian Luar Negeri agar dapat mendorong peran serta kementerian teknis terkait lainnya pada pembahasan kesepakatan dan pelaksanaan serta tindak lanjut kesepakatan kerja sama Indonesia dengan negara lain. Hal ini, misalnya dapat dilakukan melalui revisi UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri atau penyusunan Peraturan Pemerintah (juknis) dari UU ini.

Analisis Sub 1 SS-1.1.4: Jumlah naskah kesepakatan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan Naskah kesepakatan merupakan hasil kesepakatan yang dicapai pada setiap proses perundingan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan, baik secara bilateral antara Indonesia dengan negara mitra di kawasan Asia Pasifik Afrika dan Amerika Eropa, maupun dalam forum multilateral, seperti forum International Renewable Energy Agency (IRENA), G20, Open Government Partnership (OGP), Meksiko-Indonesia-Korea-TurkiAustralia (MIKTA), dan SDGs PBB. Selama tahun 2015, Indonesia telah menyepakati 66 naskah kesepakatan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan dari target 48, sebagaimana tabel berikut: IKU-1 SS-1.1.4 Jumlah naskah kesepakatan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan

Informasi Kinerja Jumlah naskah kesepakatan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan Target Jumlah naskah kesepakatan di bidang ekonomi, keuangan, pembangunan Capaian Batas Toleransi Capaian


Jumlah 66 48

137,5% 120%

77


2015

Beberapa highlights dari naskah yang telah disepakati di antaranya adalah: 1. Nota Kesepahaman Antara Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Japan External Trade Organization (JETRO) tentang Kerja Sama Promosi Penanaman Modal yang ditandatangani di Tokyo pada 23 Maret 2015, saat kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Tokyo 23-25 Maret 2015.

Kunjungan Kenegaraan Presiden RI, Joko Widodo ke Tokyo, Jepang pada tanggal 23 – 25 Maret 2015

2. Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Japan External Trade Organization (JETRO) pada Kerja Sama Perdagangan yang ditandatangani di Tokyo pada 23 Maret 2015, saat kunjungan kenegaraan Presiden RI ke Tokyo 23-25 Maret 2015. 3. Agreed Minutes The First Meeting of the Joint Ministerial Commission between the Republic of Fiji and the Republic of Indonesia, Suva, 1 September 2015. Kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateral, meningkatkan keterlibatan pengusaha, meningkatkan people-to-people links, serta meningkatkan kerja sama perdagangan, investasi, dll. JMC selanjutnya disepakati dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2016. 4. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Negara Perancis mengenai Energi dan Listrik pada Perundingan Kerjasama Indonesia Perancis bidang Energi dan Listrik, di Jakarta Februari 2015 Selain kesepakatan G-to-G, terdapat juga kesepakatan bisnis yang menjadi deliverables pada kunjungan Menlu Inggris ke Indonesia pada tanggal 4-5 Februari 2015. Dalam kunjungan tersebut, telah ditandatangani M0U antara Lion Air dan Rolls Royce senilai USD 140 juta untuk pembelian mesin pesawat terbang Trent 700 di Jakarta tanggal 4 Februari 2015. Penandatanganan disaksikan oleh Menlu Inggris dan Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan. Menlu RI dan Menlu Inggris pada pertemuan bilateral tanggal 4 Februari 2015 telah mengapresiasi kesepakatan tersebut. Kemenlu mendorong pelaksanaan penandatanganan sebagai deliverables kunjungan Menlu Inggris melalui koordinasi antara lain dengan Kemenhub dan Kedubes Inggris, khususnya dalam rapatKementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

78


2015

rapat persiapan kunjungan untuk memastikan agar kesepakatan dimaksud sejalan dengan kepentingan Pemri meningkatkan fasilitas penerbangan. Dokumen dalam bidang ekubang merupakan upaya yang dihasilkan dari diplomasi ekonomi yang menjadi fokus pemerintahan Presiden saat ini. Namun meskipun sudah digaungkan sebagai salah satu fokus dalam diplomasi, banyak pemangku kepentingan yang seringkali masih belum bergerak cepat dalam menangani isu-isu terkait bidang ekonomi, sehingga pembahasan sering terhambat, banyak draft yang pending dan sebagainya. Dapat juga dikatakan bahwa terdapat kesulitan dalam mengkoordinasikan antarkementerian dalam pembahasan kesepakatan karena adanya ego sektoral dan masalah teknis lainnya. Untuk mencapai lebih banyak kesepakatan dalam bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, kegiatan perumusan dokumen memerlukan koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan terkait. Terkait upaya menghasilkan naskah kesepakatan multilateral, Kementerian Luar Negeri terkadang menghadapi kendala dengan banyaknya jumlah negara yang terlibat dalam suatu forum multilateral sehingga terdapat perbedaan kepentingan negara-negara dalam proses pembuatan kesepakatan pada tingkat multilateral dan juga perbedaan kepentingan di antara para pemangku kepentingan dalam negeri, sehingga proses pembahasan kesepakatan memakan waktu lama. Selain itu pada tataran dalam negeri, Kementerian Luar Negeri juga menghadapi persoalan terkait koordinasi degan para pemangku kepentingan nasional. Dalam mengantisipasinya, Kementerian Luar Negeri telah melakukan langkahlangkah efisiensi komunikasi dengan negara mitra dan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan nasional pada forum multilateral.

Analisis Sub IKU 2 SS-1.1.4: Jumlah Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi dan Sub IKU 3 SS-1.1.4: Jumlah Perwakilan RI di kawasan Amerika dan Eropa yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi Economic intelligence adalah informasi dan kajian hasil analisis di bidang ekonomi (perdagangan, keuangan, investasi, pariwisata, dan jasa) yang bersifat strategis bagi pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap negara/wilayah akreditasi. Data economic intelligence disusun dan dimutakhirkan secara berkala setiap tahun. Data economic intelligence mencakup informasi antara lain: 1. Data eksportir, importir serta asosiasi usaha negara setempat 2. Data produk yang diperdagangkan antara Indonesia dan negara setempat 3. Survei/Riset Pasar terhadap produk yang berpeluang untuk ditingkatkan atau produk andalan dalam perdagangan bilateral kedua negara (sebagai contoh ekspor batubara Indonesia ke India atau impor beras Indonesia dari Vietnam) 4. Kebijakan dan regulasi atau praktik ekonomi di negara akreditasi


79


2015

Penyebaran data economic intelligence disampaikan kepada pihak-pihak terkait di Indonesia baik pemerintah maupun swasta dengan harapan dapat mendorong para eksportir Indonesia melakukan ekspansi pasar ke negara/wilayah akreditasi. Selain daripada itu, data economic intelligence juga dapat digunakan sebagai rujukan mengenai aturan, kebijakan dan potensi eonomi maupun bisnis yang diterapkan di negara/wilayah akreditasi. Selama tahun 2015, terdapat 66 Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang telah memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi dari target sebesar 60 Perwakilan RI, sebagaimana tabel berikut: SUB IKU-2 SS-1.1.4 Jumlah Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi

Informasi Kinerja Jumlah Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi Target Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi Capaian

Jumlah 66

60

110%

Sementara itu, selama tahun 2015, terdapat 30 Perwakilan RI di kawasan Amerika dan Eropa yang telah memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi dari target sebesar 41 Perwakilan RI, sebagaimana tabel berikut: SUB IKU-3 SS-1.1.4 Jumlah Perwakilan RI di kawasan Amerika dan Eropa yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi

Informasi Kinerja Jumlah Perwakilan RI di kawasan Amerika dan Eropa yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi Target Perwakilan RI di kawasan Amerika dan Eropa yang memiliki data economic intelligence negara/wilayah akreditasi Capaian

Jumlah 30

41

73,17%

Dalam pencapaian Indeks IKU-2 SS-1.1.4, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di antaranya kondisi Politik dan Keamanan di negara/wilayah akreditasi yang belum kondusif, sehingga menyulitkan Perwakilan untuk melakukan kegiatan market intelligence secara komprehensif. Selain itu, para pelaku usaha Indonesia belum dapat sepenuhnya mengeksplorasi dan mengembangkan hubungan bisnis dengan negara-negara yang situasi politik dan keamanannya belum stabil. Hal ini juga berimplikasi pada upaya mendorong peningkatan arus pariwisata ke Indonesia dan kegiatan investasi di negaranegara tersebut. Belum adanya keseragaman format penyusunan data market intelligence yang dilakukan Perwakilan, sehingga laporan yang disampaikan belum komprehensif dalam mendukung proses pembuatan keputusan.


80


2015

Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri juga telah menyusun data market intelligence untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa yang menginformasikan peluang bisnis, data importir, dan produk unggulan ekspor Indonesia ke masing-masing negara dalam bentuk buku dan majalah secara berkala. Melalui penyusunan buku dan majalah dimaksud, diharapkan para pelaku usaha dan pihak terkait dapat memperoleh informasi yang memadai dalam merumuskan kebijakan dan strategi bagi peningkatan kerja sama ekonomi dan bisnis yang dilakukan dengan negara mitra di masing-masing kawasan. Sebagai langkah solutif ke depan, maka pada tahun 2016 akan disusun format panduan komponen informasi yang harus dimuat dalam data economic intelligence. dengan memperhatikan karakteristik negara akreditasi yang bersumber dari pihak di luar negara akreditasi, baik melalui media internet maupun badan organisasi internasional lainnya. Selanjutnya, bagi Perwakilan yang kondisi politik dan keamanan di negara akreditasi relatif belum kondusif, maka penyusunan data market intelligence kiranya dapat disesuaikan komponennya dengan karakteristik dan kondisi negara akreditasi mengingat dalam kondisi konflik sekalipun potensi bisnis sejatinya tetap ada meskipun dilakukan melalui pihak ketiga. Disamping itu, Kementerian Luar Negeri tengah menjajaki pengembangan Indonesia Trading House di negara akreditasi serta memperluas keberadaan display center produk unggulan RI di Perwakilan.

Analisis Sub 4 SS-1.1.4: Persentase bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi Peluang ekonomi adalah potensi ekonomi yang dimiliki suatu negara yang mempunyai kemungkinan untuk dimanfaatkan Indonesia. Sedangkan, bantuan Kerja Sama Teknik (KST) dapat diartikan sebagai bantuan peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan, lokakarya, pengiriman tenaga ahli, dan peralatan teknik lainnya yang diberikan oleh Indonesia. Bantuan Kerja Sama Teknik yang diberikan Indonesia kepada negara-negara penerima bantuan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan Indonesia dari segi politik, ekonomi dan sosial budaya. Dalam hal ini, peluang ekonomi yang diperoleh antara lain dapat berupa potensi pembelian bibit tanaman, benih ikan, inseminasi buatan, peralatan teknis, pengiriman tenaga ahli Indonesia, dan sebagainya. Selama tahun 2015, Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan 13 program KST, yang terdiri dari peningkatan kapasitas bidang pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, pariwisata, dan lain-lain. Dari seluruh program KST tersebut, 8 di antaranya memiliki potensi ekonomi, yaitu:


81


No 1.

Kegiatan Kerjasama Teknik International Training on Agriculture for CLM and Timor Leste

2015

Waktu dan Tempat

Potensi Ekonomi

Port Moresby, PNG 22-28 Agustus Suva, Fiji, 8-12 September 2015 Honiara, Solomon 28 Agustus- 5 September 2015

Jalinan bisnis antara pelaku usaha kerang Indonesia dengan negara-negara MSG, penjualan mesin dan peralatan, serta permintaan tenaga ahli Indonesia.

Jalinan bisnis antara pelaku usaha pengolah kerang Indonesia dengan negara-negara MSG, penjualan mesin dan peralatan kerang serta permintaan tenaga ahli Indonesia. Di dalam konteks Indonesia akan memiliki komitmen yang kuat di IORA, kebutuhan untuk menjaga investasi di negara-negara tersebut menjadi penting, terutama di negara-negara yang menjadi target non traditional market Indonesia. Kemampuan untuk bertahan (endure) dan meminimalkan dampak bencana merupakan salah satu hal yang fundamental dalam menjaga investasi. Ketika kita memberikan bantuan, manfaat jangka panjang akan dapat dirasakan ketika nantinya Indonesia berada dalam posisi yang membutuhkan.

2.

Dispatch Expert on Seashell Crafting for Melanesian Spearhead Group (MSG) Countries

Pulau Pramuka, 30 November-6 Desember 2016

3.

International Workshop on Disaster Risk Management for IORA Countries

Provinsi DI Aceh, Mei & Juni 2015

4.

International Training Workshop on Agriculture for African and Middle East Countries

Mkindo-Monggoro, Tanzania, 17 – 23 Maret 2015

1) 2)

3)

5.

6.

Capacity Building on Law Enforcement and Corruption Eradication for African and Middle East Countries, Democracy and Innovation in Good Governance

Jakarta-Bandung, 7-13 Juni 2015

International Training Workshop on Tourism for Palestine Economic Development

Jakarta-Bandung, 6-11 April 2015

1)

2)

1)

2)


Sebagai peluang penetrasi produksi pertanian / alat pertanian Indonesia di wilayah Afrika dan Timur Tengah. Berpotensi untuk meningkatkan pelayanan purna jual guna mendukung perluasan pasar alsintan di wilayah Afrika dan Timur Tengah. Sarana untuk mengembangkan kerjasama pemerintah-swasta, antara lain dengan melibatkan program corporate social responsibility untuk mendukung pelaksanaan KST di wilayah Afrika dan Timur Tengah. Dengan meningkatnya kapasitas penegak hukum, maka dapat meningkatkan kepercayaan dalam kerja sama ekonomi dari Indonesia maupun kawasan Afrika dan Timur Tengah. Berbagi pengalaman terbaik antarnegara dapat pula memperkuat kapasitas KPK guna mengawasi pelaksanaan pembangunan nasional yang transparan dan akuntabel. Pemberian bantuan pelatihan untuk PNS Palestina sejalan dengan program Quick Wins Presiden Joko Widodo. Potensi peningkatan wisata religi maupun historis ke Indonesia.

82


No 7.

8.

Kegiatan Kerjasama Teknik Dispatch Expert on Coconut Shell Product Development for Palau Training for Trainer di Bidang Bahasa Inggris untuk Implementing agencies

2015

Waktu dan Tempat

Potensi Ekonomi

Koror, Palau, 23-27 November 2015

Jalinan bisnis antara pelaku usaha pengolah batok kelapa Indonesia dengan negara-negara MSG, serta permintaan tenaga ahli Indonesia.

Yogyakarta,

Peserta ToT merupakan trainers yang akan melatih peserta dari negara berkembang lainnya sehingga mendatangkan potensi peserta asing tertarik untuk belajar lebih jauh di indonesia.

SUB IKU-4 SS-1.1.4 Persentase bantuan kerja sama teknik yang memberikan peluang ekonomi

Informasi Kinerja Jumlah bantuan KST yang memberikan peluang ekonomi

Jumlah 8

Jumlah seluruh kegiatan bantuan KST

13

Realisasi Target Capaian Batas Toleransi Capaian

61,54% 50% 123,08% 120%

Berdasarkan realisasi pelaksanaan program KST tersebut di atas, maka persentase program KST yang memberikan peluang ekonomi dibandingkan dengan seluruh program KST selama tahun 2015 mencapai realisasi 61,53%. Dengan demikian, realisasi tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 50%. Dalam pencapaian Indeks IKU-4 SS-1.1.4, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di antaranya para peserta pelatihan yang telah menyatakan minatnya untuk membeli produk-produk yang digunakan dalam pelatihan belum memastikan akan membeli produk-produk tersebut, karena realisasi pemesanan atau pembelian produk tersebut dapat terjadi secara jangka panjang. Hal ini menyebabkan sulitnya memonitor berapa banyak produk Indonesia yang sudah dipesan atau dibeli. Untuk mengatasi kendala tersebut, guna menindaklanjuti minat para peserta yang mengikuti pelatihan, Kemlu dan lembaga mitra akan secara proaktif melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait untuk menawarkan peralatan teknis dari Indonesia dalam bentuk pameran, serta memanfaatkan data base peserta pelatihan guna menjalin komunikasi lebih lanjut terutama untuk menawarkan peralatan teknis dari Indonesia. Sebagai langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri pada tahun 2016 akan mengoptimalkan program KST untuk pelaksanaan kegiatan dan pelatihan yang memiliki peluang ekonomi secara riil, misalnya di pelatihan di sektor pertanian, pelatihan di sektor perikanan, pelatihan di bidang pengembangan produk kelapa, pelatihan pengolahan produk perikanan (krupuk dan rumput laut), dan pelatihan penanganan bencana kebakaran.


83


2015

Analisis Sub 5 SS-1.1.4: Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan yang diterima di forum-forum di tingkat intra dan antar kawasan dan multilateral Dalam melaksanakan diplomasi ekonomi, Indonesia berperan aktif dalam berbagai forum ekonomi dan pembangunan dalam lingkup intrakawasan, antarkawasan dan multilateral yang dihadiri oleh negara-negara guna membahas isu-isu ekonomi dan pembangunan termasuk ketahanan pangan dan energi, seperti dalam forum APEC, ASEM, G20, dan sebagainya. Untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam forum-forum tersebut, telah disampaikan prakarsa dan rekomendasi Indonesia terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan. Dalam proses tersebut, selain menyampaikannya dalam forum, Indonesia juga perlu mengadakan pendekatan atau lobby kepada pihakpihak terkait sehingga tujuan dapat tercapai. Prakarsa/rekomendasi Indonesia yang telah tercatat, dicantumkan dan disepakati dalam dokumen sidang/pertemuan merupakan salah satu bentuk capaian diplomasi ekonomi Indonesia. Selama tahun 2015, prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan yang diterima telah terealisasi 100% di forum-forum di tingkat intra dan antar kawasan dan multilateral, sebagaimana tabel berikut: SUB IKU-5 SS-1.1.4 Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan yang diterima di forum-forum di tingkat intra dan antar kawasan dan multilateral

Informasi Kinerja prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan yang diterima di forum-forum intra dan antarkawasan dan multilateral prakarsa/rekomendasi Indonesia di bidang ekonomi dan pembangunan yang diusulkan di forum-forum intra dan antarkawasan dan multilateral Realisasi Target Capaian Batas Toleransi Capaian

Jumlah 59

59

100% 80% 125% 120%

Hal-hal yang mempengaruhi kinerja IKU-5 SS-1.1.4 antara lain: 1. 2.

Ada tidaknya political will negara-negara anggota untuk mencapai kesepakatan di bidang ekonomi dan pembangunan di berbagai forum internasional. Tingkat koordinasi dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri untuk merumuskan satu posisi di bidang pembangunan dan ekonomi yang akan disampaikan pada berbagai forum internasional.

Dalam pencapaian Indeks IKU-5 SS-1.1.4, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di antaranya: 1.

2.

Rendahnya political will negara-negara anggota untuk mencapai kesepakatan di bidang perdagangan di berbagai forum internasional dengan disepakatinya perjanjian mega-regional seperti Trans Pacific Partnership (TPP). Perlunya peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam negeri.


84


2015

Untuk mengatasi kendala tersebut, maka dilakukan: 1.

Upaya peningkatan peran Indonesia sebagai bridge builder antara negara maju dan berkembang, sehingga berbagai kesepakatan di bidang ekonomi, perdagangan, dan pembangunan dapat tercapai.

2.

Pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia telah menyusun “Cetak Biru Peran Indonesia pada G20 tahun 2015-2019” yang menyajikan prioritas, target, dan kepentingan nasional Pemerintah Indonesia di forum G20, serta menentukan arah kebijakan dan strategi partisipasi Indonesia di G20 dalam lima tahun ke depan. Tujuan Cetak Biru ini adalah untuk meningkatkan koordinasi internal di dalam negeri dan memastikan komitmen Indonesia di G20 sejalan dengan kebijakan nasional. Langkah ini kiranya dapat juga dilaksanakan untuk menentukan arah kebijakan Indonesia di forum-forum internasional lainnya yang membahas isu ekonomi dan pembangunan.

Langkah solutif ke depan, Kementerian Luar Negeri akan terus meningkatkan peran aktifnya sebagai bridge builder antara negara maju dan berkembang dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berimbang sekaligus mencapai kepentingan nasional. Kemlu juga akan terus meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam negeri dalam mencapai suara/posisi yang satu di berbagai forum internasional yang membahas isu ekonomi dan pembangunan.

Analisis Sub IKU-6 SS-1.1.4: Jumlah promosi Trade, Tourism Investment, and Services (TTIS) Sebagai salah satu bentuk diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri secara aktif melaksanakan program promosi Trade, Tourism Investment, and Services (TTIS). Promosi TTIS Indonesia dilaksanakan di negara mitra untuk mendorong peningkatan perdagangan, investasi asing dan wisatawan asing, juga dilaksanakan di Indonesia untuk mempromosikan akses dan peluang pasar di negara mitra. Kegiatan promosi TTIS dilaksanakan bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait di negara mitra. Selama tahun 2015, mesin diplomasi ekonomi Indonesia bekerja aktif mendorong ekspor, meningkatkan investasi, dan promosi pariwisata. Selama tahun 2015, setidaknya 37 pertemuan dan perundingan Economic Partnership Agreement dilakukan, antara lain: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-HongKong Free Trade Agreement (AHKFTA), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Diplomasi ekonomi Indonesia pada tahun 2015 juga terus memanfaatkan peluang pasar nontradisional baik di Pasifik Selatan, Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur maupun Amerika Selatan dan Karibia. Di bidang investasi, Kementerian Luar Negeri mendorong berbagai upaya untuk menarik investasi asing dan mendorong investasi Indonesia di beberapa negara melalui prioritas investasi pada pembangunan infrastruktur maritim, jalan raya, energi, dan ketahanan pangan. Badan Koordinasi Penanaman Modal juga telah mendirikan “One Stop Services” untuk mempercepat proses perizinan dan prosedur investasi.


85


2015

Di bidang pariwisata, upaya meningkatkan wisatawan asing ke Indonesia dilakukan dengan memberikan fasilitas bebas visa kunjungan singkat untuk 75 negara. Pemberian visa ini akan terus dikaji sesuai kebutuhan. Penyalahgunaan bebas visa akan ditindak tegas, sebagaimana dilakukan oleh negara lain. SUB IKU-5 SS-1.1.4 Jumlah promosi Trade, Tourism Investment, and Services (TTIS)

Informasi Kinerja Jumlah promosi Trade, Tourism Investment, and Services (TTIS) Target promosi TTIS

Jumlah 69

Capaian

65 106,15%

Beberapa promosi TTIS yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri diantaranya adalah: 1. Partisipasi dalam Pameran The Gateway Show di dan Sales Mission di Afrika Selatan tanggal 28 Agustus - 3 September 2015 2. Partisipasi pada China-ASEAN Expo (CAEXPO) di Nanning, RRT, 18-21 September 2015 3. Windows to Indonesia/Pameran Indoglobus di Kyiv, Ukraina, 14-17 Mei 2015 4. Promosi Terpadu Indonesia (Indofair) di Paramaribo, 28 September - 3 Oktober 2015 Dalam pencapaian Indeks IKU-6 SS-1.1.4, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di antaranya adalah masih kurang sinergisnya hubungan dengan kementerian teknis yang merupakan kementerian pelaksana sebagai mitra Kementerian Luar Negeri dalam rangka menarik investasi asing, wisatawan, dan perdagangan. Kementerian Luar Negeri terkadang juga mengalami kesulitan dalam mengawal tindak lanjut dari hasil promosi TTIS tersebut. Hambatan lain yang dihadapi terkait pelaksanaan kegiatan TTIS pada umumnya adalah sulitnya menarik minat pengusaha khususnya jika program dilakukan di wilayah yang terletak cukup jauh secara geografis, serta dalam hal pembiayaan keterlibatan pengusaha dan pengiriman sampel produk. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka Kementerian Luar Negeri telah melakukan pertemuan koordinasi secara reguler dengan Kementerian/Lembaga untuk menyelaraskan kegiatan promosi TTIS, sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Kementerian Luar Negeri juga akan terus berupaya melakukan kegiatan penggalangan untuk menarik minat pelaku usaha Indonesia melakukan promosi produk unggulan dan tujuan wisata Indonesia ke negara-negara mitra, serta juga berupaya mendorong kunjungan bisnis pelaku usaha dari negara mitra untuk bertemu bisnis pada pameran atau forum bisnis di Indonesia. Sebagai solusi kedepan, Kementerian Luar Negeri akan melakukan penguatan mekanisme koordinasi dengan kementerian teknis, serta meningkatkan peran market intelligence dan research untuk mengidentifikasi pasar dan produk yang potensial. Untuk proyeksi ke depan, Kementerian Luar Negeri diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dengan K/L teknis untuk menembus pasar prospektif di kawasan Amerika Latin, Eropa Tengah dan Timur, mendatangkan investasi asing, serta mendatangkan wisawatan asing ke Indonesia.


86



2015


Sesuai dengan Prioritas Nasional Tahun 2015 – 2019, yang juga dikenal dengan Nawacita, dimana salah satu agendanya adalah “Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara”, Kementerian Luar Negeri dalam mencapai sasaran pembangunan tersebut melaksanakan berbagai upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri, termasuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal ini juga merupakan amanat Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam beberapa ketentuan perundang-undangan nasional, dan mempertimbangkan hukum dan kebiasaan internasional lainnya. Oleh sebab itu, Kementerian Luar Negeri melaksanakan pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri dengan prinsip kepedulian dan keberpihakan, yaitu dengan menunjukkan kepedulian terhadap WNI yang mengalami masalah dan membutuhkan bantuan serta keberpihakan terhadap WNI dimaksud. Diplomasi perlindungan di tahun 2015 difokuskan pada dua hal, yaitu respon yang cepat terhadap problematika yang muncul; dan pembangunan sistem dalam pelayanan dan prelindungan WNI/BHI. Kementerian Luar Negeri secara terus menerus telah berusaha membangun sistem guna meningkatkan pelayanan dan perlindungan , antara lain dengan menggunakan teknologi informasi seperti program sms blast, pembentukan database WNI, sistem hotline 24 jam, sertifikasi ISO 9001;2008 mengenai standar dan prosedur repatriasi WNI serta pelatihan 282 staf Kementerian Luar Negeri di bidang identifikasi dan forensik, penanganan dan pelaporan kasus, serta penanganan situasi konflik dan bencana. Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI dan diaspora yang prima” sebagai Sasaran Strategis 1.1.5 (SS-1.1.5) diukur dengan Indikator Kinerja Utama yaitu “Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora” dengan 3 (tiga) Sub IKU yang mana masing-masing Sub IKU tersebut diukur melalui beberapa komponen. Pada tahun 2015, IKU SS-1.1.5 ditargetkan 67,69 dengan realisasi sebesar 83,35 dan capaian sebesar 123% (batas toleransi capaian 120%), sebagai berikut: Tabel Capaian SS-1.1.5 Tahun 2015 65

Realisasi 2015 86,70

Realisasi Pembobotan 56.36

20

67,46

13.49

15

90

13.5

Realisasi Target Capaian Batas Toleransi

83,35 67,69 123% 120%

No

Sub IKU

Bobot

1

Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri. (Sub IKU-1) Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri. (Sub IKU-2) Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri. (Sub IKU-3)

2 3


87


2015

Pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut: 1. Tingkat penyelesaian dan pendataan penanganan evakuasi, repatriasi dan deportasi WNI overstayer dan TKI undocumented yang relatif tinggi sepanjang tahun 2015 berkontribusi besar terhadap tingkat capaian kinerja Sub IKU 1 khususnya kasus khusus. Hal tersebut berkat dukungan anggaran yang memadai dan komitmen kerja sama instansi terkait dan Perwakilan RI meskipun masih bersifat ad-hoc; 2. Selain itu, capaian komponen terkait program peningkatan kapasitas SDM dalam Sub IKU 2 yang jauh melebihi target juga turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tingkat capaian kinerja Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri; dan 3. Pada Sub IKU 3, seluruh rekomendasi Kementerian Luar Negeri diterima dalam setiap pembahasan kebijakan/regulasi nasional dan forum perundingan internasional terkait isu perlindungan WN/BHI juga turut berkontribusi dalam capaian kinerja Indeks dimaksud. Dalam pencapaian kinerja SS-1.1.5, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala eksternal diantaranya: 1. Masih adanya legislasi nasional di bidang migrasi tenaga kerja yang tumpang tindih sehingga menimbulkan duplikasi dan inkonsistensi dalam tatanan implementasi perlindungan WNI serta perbedaan cara pandang antara instansi pemangku kebijakan. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan komersial sehingga menyulitkan posisi Pemerintah RI; 2. Minimnya pemahaman publik mengenai pentingnya proses migrasi aman; 3. Masih belum optimalnya penanganan perlindungan WNI di luar negeri antara lain terkendala limitasi sumber daya Perwakilan RI yang tidak seimbang dengan luas wilayah kerja dan jumlah kasus yang ditangani; 4. Tingginya ekspektasi publik terhadap penyelesaian permasalahan WNI di luar negeri dan kurangnya pemahaman mengenai limitasi kewenangan, peran dan tanggung jawab Pemerintah dalam pemberian perlindungan kepada WNI yang berada di luar negeri. Sebagai akibat, Kementerian Luar Negeri kerap dituntut untuk dapat memberikan pelayanan dan perlindungan kepada WNI di luar negeri yang sifatnya seringkali melampaui tugas pokok dan fungsi yang ada pada lembaga Kementerian, dan terkadang di luar peraturan perundang-undangan nasional, sebagaimana yang terjadi dalam hal pembayaran diyat untuk membebaskan sejumlah WNI dari hukuman mati di Arab Saudi; 5. Minimnya regulasi/perundang-undangan dan komitmen negara penerima yang melindungi tenaga kerja asing terutama sektor domestik; dan 6. Masih lemahnya koordinasi dan kerja sama antara instansi dan pemangku kepentingan terkait dalam penanganan kasus WNI di luar negeri. Dari sisi internal Kementerian Luar Negeri, di bidang perlindungan WNI dan BHI terdapat beberapa kendala sebagai berikut: 1. Belum berimbangnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dengan tingkat intensitas dan kompleksitas kasus yang ditangani; Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

88


2.

2015

Proses adminstrasi dan sistem pembiayaan pengacara tetap (retainer lawyer) di luar negeri terutama untuk penanganan kasus yang bersifat multiyears; dan Penetapan tugas fungsi yang ada selama ini dipandang sudah tidak lagi mampu mengakomodir perkembangan tugas, peran dan tanggung jawab Kementerian Luar Negeri di bidang perlindungan WNI di luar negeri yang terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah, varian dan kompleksitas kasus-kasus WNI di luar negeri, khususnya yang menimpa TKI.

3.

Mengatasi kendala tersebut dan sebagai langkah kedepan Kementerian Luar Negeri akan mengambil langkah solutif sebagai berikut: 1. Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya untuk penanganan kasuskasus WNI di luar negeri; 2. Penyusunan kebijakan, norma dan standardisasi yang terkait dengan perlindungan WNI untuk menjadi pedoman seluruh Perwakilan RI; 3. Sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai proses migrasi yang aman dan bahaya-bahaya migrasi ireguler; 4. Pengintegrasian data WNI dengan instansi terkait di Indonesia; 5. Pemberdayaan komunitas WNI dan diaspora Indonesia di luar negeri sebagai salah satu perangkat dalam perlindungan WNI di luar negeri; 6. Peningkatan program Public Awareness Campaign mengenai isu-isu perlindungan di daerah-daerah dengan tujuan memberikan pemahaman kepada publik mengenai migrasi yang aman, kebijakan pemerintah dan hal terkait perlindungan WNI; dan 7. Peningkatan kapasitas SDM di Perwakilan RI dan Kementerian Luar Negeri terkait bidang perlindungan WNI.

ANALISIS IKU-1 SS-1.1.5: Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora diperoleh dari 3 Sub IKU dengan pembobotan yang berbeda, yaitu: No 1 2 3

Sub IKU Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri. (Sub IKU-1) Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (Sub IKU-2) Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (Sub IKU-3)

Bobot 65 20 15

Tujuan dari pembentukan sistem indeksasi ini adalah agar dapat mengukur secara lebih akurat berbagai kinerja dan capaian yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Selain itu, dalam sistem indeksasi yang terbagi dalam bobot nilai tertentu telah tercermin seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dengan gambaran kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas utama tugas dan kinerja Kementerian Luar Negeri. Sebagai gambaran, indeks penyelesaian kasus WNI dan BHI di luar negeri memiliki bobot yang tertinggi yang mencapai nilai bobot 65, diikuti Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di


89


2015

luar negeri yang memiliki bobot 25 dan Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri dengan bobot 15. Dari pembagian bobot ini dapat terlihat bahwa penyelesaian kasus merupakan kegiatan yang menjadi prioritas utama di Kementerian Luar Negeri yang menyumbang hingga 65% dari keseluruhan bobot kinerja.

Analisis Sub IKU-1 SS-1.1.5: Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri Pada tahun 2015, realisasi Sub IKU 1 SS-.1.15 adalah sebesar 86,70 dari target 58,75 dengan capaian 147,58% (batas tolerasi capaian 120%). Indeks ini diukur melalui 2 komponen sebagaimana tabel berikut: No 1 2

Komponen Sub IKU-1

Bobot

Realisasi

65 99,48% Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan 35 62,97% Persentase Kasus-kasus Umum yang diselesaikan Indeks Penyelesaian Kasus WNI dan BHI di luar negeri. (Sub IKU-1) Target Capaian Batas Toleransi Capaian

Realisasi Pembobotan 64,66 22,04 86,70 58,75 147,58 120%

Analisis Komponen 1 Sub IKU-1 SS.1.1.5. Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan Kasus khusus merupakan kasus WNI/BHI di luar negeri yang memiliki kategori high profile case (kasus hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, korban penyiksaan fisik berat, korban TPPO, kasus narkoba, evakuasi WNI (perang, bencana alam, kecelakaan pesawat/kapal laut, amnesti) serta kasus yang mendapatkan perhatian luas masyarakat dan media massa asing/nasional). Selama tahun 2015, Indonesia telah menyelesaikan kasus khusus 98.714 dari 99.226 kasus yang ditangani, sebagaimana tabel berikut: Komponen 1 Sub IKU-1 SS-1.1.5 Persentase Kasus Khusus yang diselesaikan

Informasi Kinerja Kasus khusus yang selesai Kasus yang ditangani

Jumlah 98.714 99.226 Realisasi Target

99,48% 50%

Capaian

199%

Sepanjang tahun 2015, sebanyak 11.242 kasus telah ditangani dan lebih dari 62% (7079 kasus) berhasil diselesaikan. Kasus yang belum terselesaikan sebagian karena kompleksitas penanganan kasus di wilayah konflik. Kasus khusus yang paling banyak ditangani oleh Kementerian Luar Negeri adalah evakuasi WNI di negara wilayah konflik dan bencana. Pada tahun 2015 telah dilakukan evakuasi di sejumlah wilayah rawan dan bencana. Kegiatan evakuasi terbesar, terkompleks dan tercepat untuk menyelamatkan Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

90


2015

WNI dilakukan di daerah konflik di Yaman. Kegiatan evakuasi di wilayah konflik di Yaman berhasil menyelamatkan 2.413 WNI dan 173 WNA. Selain itu, dilakukan pula operasi penyelamatan di Libya (199 WNI) dan Suriah (975 WNI); serta evakuasi dari wilayah bencana gempa bumi di Nepal (24 WNI dan 4 WNA). Secara keseluruhan, sepanjang tahun 2015 telah berhasil diselamatkan sejumlah 3.611 WNI dan 173 WNA dari wilayah rawan dan bencana. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan operasi penyelamatan yang penuh risiko. Sebagai contoh, saat tim evakuasi berada di gedung KBRI Sana’a pada tanggal 24 April 2015, terjadi ledakan bom akibat serangan udara di gudang senjata yang berlokasi sangat dekat dengan gedung KBRI. Akibatnya, gedung KBRI Sana’a mengalami kerusakan yang sangat parah dan bahkan seorang anggota Tim evakuasi mengalami luka-luka akibat serangan tersebut.

Kondisi kantor KBRI Sana’a sesaat setelah mengalami dampak ledakan serangan udara

Tim Evakuasi merawat seorang TKW yang terluka pasca ledakan besar di dekat gedung KBRI Sana’a.

Contoh lain adalah saat evakuasi WNI dari daerah bencana gempa bumi di Nepal, Tim harus menggunakan helikopter militer untuk menuju daerah yang mengalami kerusakan parah di Langtang yang berada di ketinggian 3600 meter di atas permukaan laut. Sebagai informasi, daerah di sekitar Desa Langtang masih sangat labil dengan Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

91


2015

longsoran bebatuan. Selain itu, beberapa kali terjadi gempa susulan dengan skala yang cukup besar yang menambah risiko penyelamatan.

Tim Evakuasi WNI di Nepal sedang berkoordinasi sebelum melakukan operasi penyelamatan di Langtang, Nepal.

Kegiatan penanganan kasus khusus lain yang dilakukan Kementerian Luar Negeri di tahun 2015 adalah repatriasi terhadap Warga Negara Indonesia Overstayer/ Tenaga Kerja Indonesia Undocumented (WNIO/ TKIU). Fasilitasi repatriasi yang berhasil dilakukan terhadap 94.529 WNI/TKI jauh di atas target 2015 yang ditetapkan sebanyak 50.000 WNI/TKI. Tercakup dalam kegiatan repatriasi tersebut adalah keberhasilan membebaskan dan memulangkan 51 WNI yang terancam hukuman mati. Upaya pembebasan WNI dari ancaman hukuman mati dilakukan melalui proses yang kompleks dan panjang melalui pendampingan hukum, penyediaan lawyer/pengacara serta pendekatan terus menerus dengan berbagai pihak terkait di negara setempat. Kasus pembebasan WNI dari hukuman mati yang mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media Nasional adalah keberhasilan pembebasan 5 WNI asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selain itu, pada tahun 2015 juga berhasil dilakukan pembebasan terhadap 2 WNI yang menjadi korban penyanderaan kelompok bersenjata di Papua Nugini.

Suasana pemulangan WNI Overstayer di Terminal Kedatangan Bandara Soekarno Hatta.


92


2015

Berikut merupakan daftar kasus khusus yang ditangani dan diselesaikan di sepanjang tahun 2015. Tabel Daftar Kasus WNI di Luar Negeri Tahun 2015 Kasus Khusus No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jenis Kasus Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Narkoba Pembunuhan Terancam Hukuman Mati Deportasi/Repatriasi Evakuasi TOTAL

Diselesaikan 275

Ditangani 511

11 6 282 94.529 3.611 98.714

66 22 487 94.529 3.611 99.226

Analisis Komponen 2 Sub IKU-1 SS.1.1.5. Persentase Kasus Umum yang diselesaikan Kasus umum merupakan kasus WNI/BHI di luar negeri yang terkait permasalahan perdata, keimigrasian, ketenagakerjaan, klaim asuransi, meninggal dunia (sakit, kecelakaan lalu lintas), pencurian, pencucian uang, pemerkosaan, dan pelanggaran hukum dengan ancaman hukuman ringan. Kasus yang selesai adalah kasus umum yang tertangani secara tuntas dan mencapai solusi akhir sesuai prosedur, aturan hukum dan kebiasaan internasional yang berlaku dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak. Kriteria/ruang lingkupnya kasus WNI/BHI di luar negeri. Selama tahun 2015, Indonesia telah menyelesaikan kasus umum 7.079 dari 11.242 kasus yang ditangani, sebagaimana tabel berikut: Komponen 2 Sub IKU-1 SS-1.1.5 Persentase Kasus Umum yang diselesaikan

Informasi Kinerja Kasus umum yang selesai Kasus yang ditangani

Jumlah 7.079 11.242 Realisasi Target

62,97% 75%

Capaian

83,96%

Dari 11.242 kasus ditangani sebagian besar didominasi kasus keimigrasian dan ketenagakerjaan terutama di Malaysia dan Arab Saudi serta negara-negara Timur Tengah. Sejumlah 4.163 kasus belum terselesaikan dan 7.079 berhasil diselesaikan. Sejumlah kasus belum terselesaikan mengingat adanya kompleksitas penanganan kasus terutama terkait aturan hukum ketenagakerjaan dan keimigrasian di negara setempat setempat. Permasalahan WNI overstayer dan TKI undocumented antara lain disebabkan buruknya tata kelola penempatan TKI khususnya sektor domestik dan regulasi yang tumpang tindih. Dalam mengupayakan penyelesaian kasus-kasus dimaksud, Kementerian Luar Negeri melakukan pendekatan kasus per kasus mengingat keunikan masing-masing kasus hingga


93


2015

pendekatan bilateral untuk kasus yang lebih bersifat umum dan kolektif. Berikut merupakan daftar kasus umum yang ditangani dan diselesaikan di sepanjang tahun 2015. Tabel Daftar Kasus WNI di Luar Negeri Tahun 2015 Kasus Umum No. 1 2 3 4 5 Total

Jenis Kasus Ketenagakerjaan Keimigrasian Pidana Perdata Lain-lain

Diselesaikan 987 3.946 581 2 1.563 7.079

Ditangani 2.920 4.395 1.447 27 2.453 11.242

Kasus umum WNI yang ditangani pada tahun 2015 mengalami penurunan sekitar 70% dibanding kasus umum WNI yang ditangani sepanjang tahun 2014 dimana tercatat 16.165 kasus dan diselesaikan 12.429 kasus (tingkat penyelesaian 76,89%). Berikut perbandingan jumlah kasus WNI periode 2009-2015: Tabel Perbandingan Jumlah Kasus Umum WNI Periode 2009 – 2015 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Total Kasus

35.358

16.064

38.880

20.880

28.415

16.165

11.242

Kasus Diselesaikan

31.657

14.368

24.488

11.165

18.309

12.429

7.079

Persentase Kasus Selesai

89.53%

89.44%

62.98%

53.47%

64,43 %

76,89%

62,96%

40.000 35.000 30.000 25.000

Total Kasus

20.000

Kasus Diselesaikan % Kasus Selesai

15.000 10.000 5.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


94


2015

Berikut perbandingan Kasus WNI yang ditangani tahun 2014-2015 Tabel Perbandingan Kasus WNI yang Ditangani Tahun 2014-2015 NO

TOTAL KASUS WNI YANG DITANGANI

Tahun 2014

Tahun 2015

816 kasus

160 kasus

1

Kriminalitas lainnya

2

Ketenagakerjaan

2.329 kasus

2920 kasus

3

Keimigrasian

7.391 kasus

4395 kasus

4

WNI/TKI Meninggal Dunia

491 kasus

395 kasus

5

WNI/TKI Sakit

488 kasus

342kasus

6

Narkoba

200 kasus

66 kasus

7

TPPO

309 kasus

511 kasus

8

Lain-lain (tidak betah, ingin pulang, hilang kontak, dll)

3.577 kasus

2453 kasus

15.896 KASUS

11.242 KASUS

Total Kasus

Penyelesaian kasus tersebut memiliki beberapa kendala antara lain sebagai berikut: 1. Minimnya regulasi/perundangan-undangan dan komitmen negara penerima yang melindungi tenaga kerja asing terutama sektor domestik; 2. Lemahnya koordinasi dan kerja sama antara instansi dan pemangku kepentingan terkait dalam penanganan kasus terutama yang membutuhkan penanganan lintas sektor; 3. Masih maraknya penempatan TKI terutama sektor domestik yang tidak melalui prosedur sesuai ketentuan dan perundangan-undangan; dan 4. Masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai bermigrasi yang aman. Adapun langkah yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri dalam mengatasi kendala tersebut adalah: 1. Mendorong pentingnya penetapan moratorium penempatan TKI sektor domestik ke negara-negara di kawasan Timur Tengah dan mengawal langsung penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perserorangan di Negara-negara di Timur Tengah; 2. Meningkatkan upaya kampanye penyadaran publik kepada masyarakat luas baik di Indonesia maupun di luar negeri; 3. Mendorong penguatan koordinasi dan kerja sama antara instansi dan pemangku kepentingan terkait melalui pertemuan koordinasi baik tingkat nasional maupun tematik; dan 4. Mendorong penguatan kelembagaan perlindungan WNI.


95


2015

Proyeksi Kedepan: Kementerian Luar Negeri diharapkan dapat lebih meningkatkan capaian di masa mendatang dalam penyelesaian kasus-kasus khusus dengan penguatan kapasitas, koordinasi dan ketersediaan sumber daya yang memadai.

Analisis Sub IKU-2 SS-1.1.5: Indeks Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

Sistem Kelembagaan

Sub IKU kedua adalah sistem kelembagaan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri. Dalam Sub IKU ini ditekankan pada penguatan infrastruktur keras maupun infrastruktur lunak kelembagaan. Dengan penguatan infrastruktur tersebut maka secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kapasitas perlindungan bagi WNI dan BHI di luar negeri. Pada tahun 2015, realisasi Sub IKU 2 SS-.1.15 adalah sebesar 67,46 dari target 87,50 dengan capaian 77,10%. Indeks ini diukur melalui 5 komponen sebagaimana tabel berikut: No

Komponen Sub IKU-2 SS.1.1.5

Bobot

1

Realisasi

Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di luar 30 93,33% negeri 2 Persentase Pejabat/Staf Yang Memiliki Sertifikat 25 67,86% Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri 3 Persentase Perwakilan Citizen Service di luar negeri 20 0% yang dibentuk 4 Persentase SOP Penanganan Perlindungan WNI dan 15 100% BHI di luar negeri yang diterapkan 5 Persentase Komunitas WNI yang dibentuk dalam 10 75% rangka perlindungan WNI/BHI. Indeks Sistem Kelembagaan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (Sub IKU 2) Target Capaian

Realisasi Pembobotan 28 16,96

0 15 7,5 67,46 87,50 77,10

Komponen 1 Sub IKU-2 SS.1.1.5. Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di luar negeri Salah satu kendala utama dalam penanganan permasalahan TKI di luar negeri adalah sulitnya verifikasi data sebagai rujukan penentuan langkah-langkah penanganan permasalahan WNI di luar negeri. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri telah mengembangkan sistem database online WNI di luar negeri yaitu sistem e-perlindungan yang beralamat di http://perlindungan.kemlu.go.id/portal/home. Sistem tersebut merupakan database terintegrasi yang berisi data WNI di luar negeri, kasus-kasus yang menimpa WNI di luar negeri serta perkembangan penanganan kasus tersebut. Integrasi sistem pendataan di luar negeri merupakan pembentukan sistem pendataan yang saling berhubungan dalam jaringan (online). Integrasi sistem ini terdiri Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

96


2015

dari 2 aspek yaitu integrasi database WNI dengan Perwakilan RI dan integrasi sistem pendataan WNI dengan Kementerian/Lembaga lain seperti database dari BNP2TKI. Selama tahun 2015, Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di luar negeri sebesar 91,67% dari target 100% sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: Komponen 1 Sub IKU-2 SS-1.1.5 Persentase Integrasi Sistem Pendataan WNI di luar negeri.

Informasi Kinerja

Bobot

Realisasi

40%

83.33%

Realisasi Pembobotan 33.33

60%

100%

60

Total Realisasi Target Capaian

93,33% 100% 93,33%

Persentase Integrasi Perwakilan RI (IPW) Persentase Integrasi Kementerian/Lembaga (IKL)

*) Formulasi Pengukuran : IPW + IKL

Persentase Integrasi Perwakilan RI (IPW) sebagai berikut: Persentase Integrasi Perwakilan RI (IPW).

Informasi Kinerja Jumlah Perwakilan RI yang telah melakukan integrasi Total Perwakilan RI

Jumlah 20

Realisasi 83.33%

24

Sejak akhir tahun 2014 Kementerian Luar Negeri dan BNP2TKI telah memulai proses integrasi data WNI di luar negeri. Seluruh aspek teknis dan kebijakan terkait integrasi data tersebut telah berhasil diselesaikan pada tahun 2015. Integrasi data TKI di luar negeri antara platform database Kementerian Luar Negeri dan platform data BNP2TKI telah memungkinkan database tersebut dapat diakses oleh kedua pihak, sehingga sangat memudahkan pencarian data TKI dan penyelesaian permasalahannya. Persentase Integrasi Kementerian/Lembaga (IKL) sebagai berikut: Persentase Integrasi Kementerian/Lembaga (IKL)

Informasi Kinerja Jumlah kementerian/lembaga yang telah melakukan integrasi Total target Kementerian/Lembaga

Jumlah 1

Realisasi 100%

1

Dalam prakteknya, kendala utama penerapan integrasi sistem pendataan database WNI ini adalah intensitas kasus WNI yang belum seimbang dengan kapasitas dan jumlah SDM di Perwakilan, khususnya keterbatasan kapasitas dan jumlah staf untuk melakukan input data. Dalam rangka mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri akan terus mengupayakan peningkatan kapasitas SDM melalui program bimbingan teknis khusus untuk pengelolaan database di Perwakilan. Sebagai target peningkatan di tahun 2016, Kementerian Luar Negeri akan mengupayakan integrasi sistem database e-perlindungan dengan database Dirjen Imigrasi (Sistem Informasi Manajemen Keimirasian/SIMKIM), Kementerian Dalam Negeri (Sistem Kependudukan dan Catatan Sipil/Dukcapil) serta pengintegrasian sejumlah Perwakilan RI yang databasenya belum terintegrasi dengan eperlindungan.


97


2015

Komponen 2 Sub IKU-2 SS.1.1.5. Persentase Pejabat/Staf Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri Kementerian Luar Negeri menyadari bahwa tantangan perlindungan di masa depan semakin besar dengan jumlah dan varian kasus yang terus berkembang. Selain itu, perlindungan WNI juga menjadi sorotan masyarakat yang semakin kritis dan mengharapkan penanganan yang cepat dan profesional. Agar dapat memberikan perlindungan secara optimal terhadap WNI di luar negeri dan memenuhi tuntutan yang semakin berkembang maka diperlukan pejabat dan staf yang mumpuni dalam menangani berbagai kasus WNI di luar negeri. Kualitas SDM menjadi syarat mutlak keberhasilan penanganan berbagai kasus WNI di luar negeri. Untuk itu, Kementerian Luar Negeri terus mengadakan berbagai pembekalan dan pelatihan khusus di bidang perlindungan WNI. Kementerian Luar Negeri mengadakan sejumlah kegiatan baik berupa pelatihan tematik di lingkungan Kementerian Luar Negeri maupun penugasan staf untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi internasional seperti International Labor Union (ILO) maupun United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Selama tahun 2015, Persentase Pejabat/Staf Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri memiliki realisasi sebesar 67,86% dari target 50%, sebagaimana tabel berikut: Komponen 2 Sub IKU-2 SS-1.1.5 Persentase Pejabat/Staf Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan terkait Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri

Informasi Kinerja Pejabat dan staf memiliki Sertifikat Total Jumlah Pejabat dan staf di Perwakilan Citizen Service dan Direktorat PWNI BHI Realisasi Target

Jumlah 76 112

Capaian

135,72%


120%

67,86% 50%

Komponen 3 Sub IKU-2 SS.1.1.5. Persentase Perwakilan Citizen Service di luar negeri yang dibentuk Untuk memperkuat upaya perlindungan bagi WNI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri telah membentuk perwakilan pelayanan warga/ citizen service di sejumlah negara di luar negeri. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI di Luar Negeri. Pada tahun 2015, 5 Perwakilan Citizen Service di luar negeri yang ditargetkan dapat dibentuk tidak tercapai, sebagaimana tabel berikut: Komponen 3 Sub IKU-2 SS-1.1.5 Persentase Perwakilan Citizen Service di luar negeri yang dibentuk

Informasi Kinerja Perwakilan CS yang dibentuk Perwakilan CS yang diusulkan


Jumlah 0 5 Realisasi Target

0% 100%

Capaian

0%

98


2015

Target pembentukan Perwakilan Citizen Service pada tahun 2015 di lima Perwakilan belum dapat tercapai mengingat belum disepakatinya draft Peraturan Menteri Luar Negeri yang baru yang akan menggantikan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 04 tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI di Luar Negeri. Lima Perwakilamn yang ditargetkan tersebut meliputi KBRI Kairo, KBRI Den Haag, KBRI Muscat, KBRI Manama dan KDEI Taipei. Untuk mengatasi kendala tersebut, Kementerian Luar Negeri akan mempercepat proses finalisasi Peraturan Menteri Luar Negeri pengganti untuk dijadikan dasar hukum pembentukan Perwakilan Citizen Service yang baru. Ditargetkan pada tahun 2016, Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut dapat disyahkan sehingga pembentukan lima Perwakilan Citizen Service dapat segera direalisasikan.

Komponen 4 Sub IKU-2 SS.1.1.5. Persentase SOP Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yang diterapkan Tingginya tingkat rotasi dan mutasi pegawai ke luar negeri seringkali menyebabkan hilangnya institutional memory, best practices serta pengetahuan berharga terkait penanganan kasus. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Perlindungan WNI dan BHI berupaya untuk menciptakan sistem perlindungan yang terpadu dan transparan melalui pembentukan standar operasional dan prosedur (SOP) yang menjadi rujukan dalam penanganan berbagai kasus. Selama tahun 2015, Persentase SOP Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yang diterapkan sebesar 100% dari target 100% sebagaimana tabel berikut: Komponen 4 Sub IKU-2 SS-1.1.5 Persentase SOP Penanganan Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri yang diterapkan

Informasi Kinerja SOP yang diterapkan SOP yang disahkan

Jumlah 15 15 Realisasi Target

100% 100%

Capaian

100%

Lima belas SOP terkait perlindungan yang berhasil dibentuk dan dibakukan di sepanjang tahun 2015 antara lain sebagai berikut: 1. SOP Pengelolaan Informasi High Profile Cases melalui Sistem SMS Broadcast; 2. SOP Penanganan WNI/TKI Terancam Hukuman Mati; 3. SOP Pengurusan Asuransi Kematian/Kecelakaan/Sakit WNI/TKI dalam bentuk uang tunai atau cek kepada Ahli Waris; 4. SOP Pengurusan Asuransi Kematian/Kecelakaan/Sakit WNI/TKI yang ditransfer Perwakilan RI 5. SOP Penanganan Evakuasi WNI/TKI dari Luar Negeri; 6. SOP Penanganan WNI/TKI Kasus Narkoba; 7. SOP Penanganan WNI/TKI Korban Pembunuhan;


99


2015

8. SOP Penanganan WNI/TKI Korban Perdagangan Manusia (Human Trafficking); 9. SOP Penanganan WNI/TKI Korban Tindak Kekerasan; 10. SOP Pengaturan Pemulangan Jenazah ke Daerah Asal; 11. SOP Penjemputan WNI/TKI Repatriasi dari Luar Negeri; 12. SOP Penyelenggaraan Public Awareness Campaign (PAC) secara terpadu; 13. SOP Desiminasi Informasi Pelayanan dan Perlindungan WNI/Tki di Perguruan Tinggi/Pesantren; 14. SOP Penerimaan Pengaduan Langsung; dan 15. SOP Mutasi Pejabat ke Perwakilan RI di Luar Negeri.

Komponen 5 Sub IKU-2 SS.1.1.5. Persentase Komunitas WNI yang dibentuk dalam rangka perlindungan WNI/BHI. Dalam rangka memperkuat upaya perlindungan WNI serta pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri, Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI mendorong komunitas-komunitas WNI yang ada di luar negeri dapat berperan aktif dan berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung sebagai instrument perlindungan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI berhasil membentuk 18 komunitas WNI yang berkomitmen mendukung Pemerintah RI dalam memberikan perlindungan WNI. Selama tahun 2015, Persentase Komunitas WNI yang dibentuk dalam rangka perlindungan WNI/BHI sebesar 75% dari target 100% sebagaimana tabel berikut: Komponen 5 Sub IKU-2 SS-1.1.5 Persentase Komunitas WNI yang dibentuk dalam rangka perlindungan WNI/BHI.

Informasi Kinerja Jumlah Komunitas WNI yang dibentuk Jumlah Komunitas WNI yang ditargetkan

Jumlah 18 24

Realisasi Target

75% 100%

Capaian

75%

Pembentukan komunitas WNI tersebut menghadapi beberapa kendala antara lain masih adanya sebagian komunitas WNI yang belum memiliki kapasitas yang memadai untuk membantu upaya perlindungan; dan kurangnya kesadaran akan pentingnya peran komunitas dalam membantu perlindungan WNI di luar negeri. Sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, maka Kementerian Luar Negeri terus berupaya mendorong Perwakilan RI untuk meningkatkan program engagement dan pemberdayaan terhadap masyarakat Indonesia di wilayah akreditasi. Pada tahun 2016 ditargetkan adanya pembentukan 6 komunitas WNI di berbagai Perwakilan RI di luar negeri.

Analisis Sub IKU-3 SS-1.1.5: Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri Pada tahun 2105, realisasi Sub IKU 3 SS-.1.15 adalah sebesar 90 dari target 80 dengan capaian 112,50%. Indeks pada Sub-IKU ini diukur melalui 4 komponen sebagaimana tabel berikut: Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

100


No 1

2

3 4

2015

Komponen Sub IKU-3 SS.1.1.5

Bobot

Realisasi

30 100% Persentase rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang diterima dalam kebijakan/regulasi nasional terkait perlindungan WNI-BHI 25 100% Persentase rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum perundingan internasional 25 100% Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI 20 50% Persentase inovasi kelompok masyarakat yang direalisasikan dalam perlindungan WNI di luar negeri. Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di luar negeri (Sub IKU-3) Target Capaian

Realisasi Pembobotan 30

25

25 10 90 80 112,50

Komponen 1 Sub IKU-3 SS.1.1.5. Persentase rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang diterima dalam kebijakan/regulasi nasional terkait perlindungan WNI-BHI Selama tahun 2015, Persentase rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang diterima dalam kebijakan/regulasi nasional terkait perlindungan WNI-BHI sebesar 100% dari target 75% sebagaimana tabel berikut: Komponen 1 Sub IKU-3 SS-1.1.5 Persentase rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang diterima dalam kebijakan/regulasi nasional terkait perlindungan WNI-BHI .

Informasi Kinerja Jumlah rekomendasi yang diterima jumlah rekomendasi yang disampaikan

Jumlah 104 104

Realisasi Target

100% 75%

Capaian

133,33%

Isu perlindungan WNI di luar negeri masih menjadi prioritas nasional dan politik luar negeri RI. Karena itu, Kementerian Luar Negeri banyak menerima permintaan masukan atau diminta sebagai narasumber pada forum-forum rapat/rapat koordinasi/sarasehan/lokakarya pada berbagai tingkatan. Selain itu, terkait dengan perumusan regulasi dan pembahasan isu-isu yang ada kaitannya dengan isu perlindungan, semua masukan dan rekomendasi Dit. Perlindungan WNI dan BHI diterima sebagai referensi. Salah satu contoh kontribusi nyata dalam pembentukan kebijakan regulasi di tingkat nasional adalah rekomendasi dalam pembentukan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPO) 2015-2019. RAN TPPO merupakan dokumen dasar yang menjadi rujukan pencegahan penanganan kejahatan TPPO di tingkat nasional. Kementerian Luar Negeri berkontribusi secara aktif dalam proses penyusunan draft awal hingga pengesahan rencana aksi tersebut.


101


2015

Komponen 2 Sub IKU-3 SS.1.1.5. Persentase rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum perundingan internasional. Selama tahun 2015, Persentase rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum perundingan internasional sebesar 100% dari target 75% sebagaimana tabel berikut: Komponen 2 Sub IKU-3 SS-1.1.5 Persentase rekomendasi Kementerian Luar Negeri yang diterima dalam isu perlindungan WNI-BHI pada forum perundingan internasional.

Informasi Kinerja Jumlah rekomendasi yang diterima jumlah rekomendasi yang disampaikan

Jumlah 25 25

Realisasi Target

100% 75%

Capaian

133,33%

Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan WNI merupakan salah satu pilar politik luar negeri RI dalam pemerintahan saat ini. Kebijakan-kebijakan nasional terkait perlindungan WNI merujuk dari konvensi dan standar internasional. Kementerian Luar Negeri cq. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI sepanjang tahun 2015 terlibat lebih aktif dan kontributif dalam sejumlah forum regional dan mulitalteral. Semua rekomendasi yang disampaikan oleh Delri cq. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI diadopsi dan dijadikan output pertemuan-pertemuan internasional tersebut. Bahkan pada forum regional Bali Process, Plt. Direktur Perlindungan WNI dan BHI berhasil memainkan peran penting sebagai Co-Chair dalam penyusunan Policy Guide on Identifying the Human Trafficking victims.

Foto Bersama Co Chair dan Tim Drafting Policy Guides on Human Trafficking


102


2015

Komponen 3 Sub IKU-3 SS.1.1.5 Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Kementerian Luar Negeri cq. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI menggalakkan kegiatan kampanye penyadaran publik (Public Awareness Campaign) terutama ke daerah-daerah kantong TKI. Tujuannya antara lain memberikan edukasi dan diseminasi mengenai cara-cara bermigrasi yang tepat dan aman. Target kampanye selain masyarakat luas, termasuk akademisi, pelajar, LSM dan juga aparat pemerintah daerah hingga tingkat desa atau kelurahan dimana asal mulanya proses perekrutan calon-calon TKI. Beberapa kegiatan Public Awareness Campaign yang mendapat perhatian masyarakat secara luas adalah acara pertemuan 1000 TKI dengan diaspora, mengisi acara Kick Andy di Metro TV dengan tema evakuasi WNI dari Yaman serta pemberian penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award 2015 bagi insan-insan perlindungan yang telah menunjukkan darma bakti dan dedikasi terbaiknya melebihi panggilan tugas yang diterima.

Public Awareness Campaign Menteri Luar Negeri bersama 1000 TKI

Dua pejabat Kementerian Luar Negeri tampil di Acara Kick Andy Metro TV Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

103


2015

Foto Menlu RI bersama para pemenang penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Awards 2015

Selama tahun 2015, Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI sebesar 100% dari target 75% sebagaimana tabel berikut: Komponen 3 Sub IKU-3 SS-1.1.5 Persentase responden yang memberikan umpan balik positif atas Public Awareness Campaign perlindungan WNI

Informasi Kinerja Jumlah responden dengan nilai >50% Total jumlah responden

Jumlah 60 60

Realisasi Target

100% 75%

Capaian

133,33%

Komponen 4 Sub IKU-3 SS.1.1.5. Persentase inovasi kelompok masyarakat yang direalisasikan dalam perlindungan WNI di luar negeri Kegiatan inovasi kelompok masyarakat Indonesa di luar negeri merupakan program kegiatan baru yang diciptakan dengan tujuan memberdayakan masyarakat Indonesia di luar negeri yang sebagian besar tenaga kerja Indonesia. Program pemberdayaan masyarakat diutamakan dari inisiatif komunitas WNI dengan didukung oleh Perwakiilan RI sepanjang visible, memberi manfaat dan tidak bertentangan dengan aturan hukum negara setempat. Sejumlah kegiatan telah berhasil diadakan seperti lokakarya bidang manajemen dan keuangan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan, pelatihan bidang pertanian, peternakan dan usaha kecil lainnya, serta seminar mengenai aturan hukum, dan kegiatan-kegiatan inovasi lainnya. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

104


2015

Selama tahun 2015, Persentase inovasi kelompok masyarakat yang direalisasikan dalam perlindungan WNI di luar negeri sebesar 50% dari target 100% sebagaimana tabel berikut: Komponen 4 Sub IKU-3 SS-1.1.5 Persentase inovasi kelompok masyarakat yang direalisasikan dalam perlindungan WNI di luar negeri

Informasi Kinerja Jumlah kegiatan atau inovasi perlindungan WNI oleh kelompok masyarakat yang dilaksanakan jumlah kegiatan atau inovasi perlindungan WNI oleh kelompok masyarakat yang direncanakan Realisasi Target

Jumlah 12

Capaian

50%

24

50% 100%

Dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan inovasi kelompok/komunitas WNI di luar negeri, Kementerian Luar Negeri dalam hal ini Perwakilan RI masih menghadapi beberapa kendala antara lain peraturan dan ketentuan negara setempat dan keterbatasan waktu serta anggaran. Namun demikian, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI akan terus mendorong dan mendukung pelaksanaan kegiatan inovasi kelompok/komunitas WNI di luar negeri melalui koordinasi, perencanaan dan sumber daya yang lebih baik. Pada tahun 2016, diharapkan kegiatan inovasi kelompok/komunitas WNI dapat lebih ditingkatkan dan memberikan manfaat serta memperkuat perlindungan WNI di luar negeri.


105



2015

Monitoring Hasil Diplomasi yang Efektif

Monitoring hasil diplomasi yang efektif merupakan satu langkah sistematis Kementerian Luar Negeri untuk memastikan terlaksananya suatu perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri sehingga hasil diplomasi dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Pencapaian Sasaran Strategis 1.1.7 (SS-1.1.7) “Monitoring Hasil Diplomasi yang Efektif” diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1 SS-1.1.7) “Persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri”. Perhitungan deviasi dimaksudkan untuk mengukur seberapa efektif perumusan kebijakan luar negeri di Kementerian Luar Negeri, yang diperoleh dengan menilai gap antara "Persentase rekomendasi yang diimplementasikan" dengan rata-rata agregat realisasi dari IKU “Indeks Diplomasi Maritim dan Perbatasan”, “Persentase Rekomendasi dan Prakarsa yang Diterima”, “Indeks Peran Indonesia”, “Indeks Diplomasi Ekonomi”, dan “Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI serta Pemberdayaan Diaspora”. Data dukung perhitungan pencapaian kinerja IKU tersebut digunakan juga untuk pengukuran capaian SS-1.1.7. IKU-1 SS-1.1.7 merupakan IKU dengan polarisasi minimize dalam artian semakin kecil deviasi maka realisasi kinerja semakin baik. Pada tahun 2015, realisasi IKU-1 SS-1.1.7 sebesar -2,82% dari target 10% atau capaian sebesar 228,17% (toleransi capaian 120%), yang diperoleh dari Sub IKU dan pembobotan sebagai berikut: Tabel Capaian SS-1.1.7 Tahun 2015 No Sub IKU Persentase rekomendasi yang diimplementasikan 1 Indeks diplomasi maritim dan perbatasan (Sub IKU-1) 2 Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima. (Sub IKU-2) 3 Indeks peran Indonesia (Sub IKU-3) 4 Indeks diplomasi ekonomi (Sub IKU-4) 5 Indeks pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI serta pemberdayaan diaspora. (Sub IKU-5) Nilai Rata-rata Realisasi Persentase deviasi efektifitas perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri (97,06% - 99,88%) Target Capaian Polarisasi Minimize: (1+(1-(Realisasi/Target)))x 100% Batas Toleransi Capaian

Realisasi 2015

% 97,06%

111,17% 96,31% 110,24% 98,32% 83,35% 499,39% 99,88% -2,82% 10% 228,17% 120%

Realisasi IKU sebesar -2,82% menunjukkan bahwa tidak terdapat gap antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan Kementerian Luar Negeri. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Luar Negeri telah berhasil mengimplementasikan kebijakan luar negeri yang telah direncanakan atau dirumuskan sebelumnya secara efektif. Sebagai langkah kedepan upaya perbaikan, Kementerian Luar Negeri perlu membangun suatu sistem untuk memonitor hasil diplomasi yang efektif. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

106


CAPAIAN KINERJA Learning and Grow th Perspective


2015

III.3 CAPAIAN KINERJA : LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

Sasaran Strategis SDM yang Berkompeten (SS-3.1.1.1) Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “SDM yang berkompeten” sebagai Sasaran Strategis 3.1.1.1 diukur dengan Indikator Kinerja Utama yaitu “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan”. SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Berkompeten adalah memiliki kecakapan atau keahlian yang tinggi. Sehingga, SDM Kemenlu yang berkompeten mencakup pegawai Kemenlu yang dibina dan dikembangkan potensinya serta dapat memenuhi kriteria kondisi internal yang mencakup unsur pengetahuan, keterampilan, interpesonal dan intrapersonal yang mampu menunjang pencapaian kinerja organisasi secara optimal. Berkompeten juga memiliki arti memiliki kemampuan dan wewenang yang memadai untuk memutuskan sesuatu. Selama tahun 2015, realisasi “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan” sebesar 5,56% dari target 50% sebagaimana tabel berikut: IKU-1 SS-3.1.1.1 Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

Informasi Kinerja Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Kemenlu yang telah memenuhi kompetensi jabatan Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Kemenlu Relisasi

Jumlah 4 72 5,56%

Target

50%

Capaian

11,11%

Pada tahun 2015, terdapat 3 jabatan Eselon I dan 4 jabatan Eselon II Kementerian Luar Negeri yang tidak terisi. Terhadap 7 jabatan kosong tersebut, Kemenlu melakukan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya untuk 4 jabatan tersebut dari 7 yang tersedia, 3 lainnya akan dilaksanakan tahun 2016. Proses seleksi tersebut telah dilakukan dengan menggunakan penilaian kompetensi manajerial, teknis dan sosio kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang dibutuhkan pada jabatan tersebut. Empat jabatan yang telah diisi dengan Seleksi Terbuka tersebut diantaranya adalah: 1) Inspektur Jenderal; 2) Staf Ahli Menteri bidang Sosial Budaya; 3) Sekretaris BPPK; dan 4) Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan. IKU “Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan” ini merupakan IKU yang baru digunakan dan diukur pada Tahun 2015, sehingga pencapaian IKU ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.


107


2015

Jumlah Pejabat yang telah dinilai dan sesuai dengan Standar Kompetensi dibandingkan dengan jumlah jabatan yang tersedia (Eselon I maupun Eselon II) pada Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: No

Unit

Jumlah Pejabat telah dinilai dan sesuai Standar Kompetensi 1 1 0 0 0

Jumlah Jabatan Yang Tersedia (Eselon I dan Eselon II) 5 12 7 7 6

1 2 3 4 5

STAF AHLI MENTERI LUAR NEGERI SEKRETARIAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN

6

DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL

0

7

7

0

6

0

5

9

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER

0

6

10

INSPEKTORAT JENDERAL

1

6

11

BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN JUMLAH

1 4

5 72

8

Dalam pencapaian IKU-1 SS-3.1.1.1, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala diantaranya seperti: 1.

Penyempurnaan model kompetensi dan standar kompetensi jabatan pada setiap jenjang jabatan di Kementerian Luar Negeri tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2015 mengingat kendala teknis lelang jasa konsultan.

2.

Kementerian Luar Negeri pada tahun 2015 melakukan restrukturisasi organisasi untuk mencapai visi misi dan sasaran strategis sesuai Renstra Kemlu 2015 – 2019. Restrukturisasi ini pada prosesnya akan memunculkan jabatan-jabatan baru secara nomenklatur maupun substansif yang mensyaratkan penyusunan pembaharuan peta dan analisa jabatan. Oleh karena itu penyempurnaan model dan standar kompetensi jabatan serta pelaksanaan asesmen baru dapat dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2016 setelah struktur baru disahkan.

Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri akan melakukan beberapa langkah solutif dan proyeksi ke depan sebagai berikut: 1.

Penyegeraan penyusunan model dan standar kompetensi jabatan di Kementerian Luar Negeri pada triwulan pertama tahun 2016.

2.

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di Kementerian Luar Negeri pada tahun 2016 melalui Seleksi Terbuka dengan menggunakan asesmen kompetensi manajerial, teknis dan sosio kultural untuk menghasilkan pejabat-pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan. Jumlah jabatan yang akan diisi pada tahun 2016 berjumlah 30% dari keseluruhan jumlah jabatan pimpinan tinggi.

3.

Pelaksanaan asesmen kompetensi pada pejabat Kementerian Luar Negeri secara bertahap.


108


4.

2015

Dengan disempurnakannya peta jabatan dan standar kompetensi jabatan maka proses pengangkatan, mutasi dan promosi pegawai dapat dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, yang pada gilirannya akan menjadikan pencapaian kinerja organisasi lebih optimal.


109


2015

Sasaran Organisasi dan tata kelola yang baik Strategis (SS-3.1.1.2) Organisasi dan tata kelola yang baik tercermin dari upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai good governance. Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Organisasi dan tata kelola yang baik” sebagai Sasaran Strategis 3.1.1.2 diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU-1) yaitu “Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri”. Evaluasi Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Pada tahun 2015, target IKU-1 SS-3.1.1.2 ditargetkan sebesar 60 dengan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri sebesar 68,75 dengan kategori B atau dengan capaian 114,58% dari target yang telah ditetapkan. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Tahun 2014—2015 No A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1 2 3

Komponen Penilaian Pengungkit Manajemen Perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Tatalaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Penguatan Akuntabilitas Penguatan Pengawasan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sub Total Komponen Pengungkit Hasil Kapasitas Dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintah Yang Bersih Dan Bebas KKN Kualitas Pelayanan Publik Sub Total Komponen Hasil Indeks Reformasi Birokrasi

Nilai Maks

Nilai 2014

Nilai 2015

% Capaian

5,00 5,00 6,00 5,00 15,00 6,00 12,00 6,00 60,00

3,11 2,71 2,82 3,04 6,26 1,65 3,82 3,69 27,11

3,78 3,34 4,51 3,84 8,35 4,35 7,62 4,25 40,04

75,52% 66,75% 75,17% 76,85% 55,67% 72,47% 63,53% 70,76% 66,73%

20,00 10,00 10,00 40,00 100,00

9,14 6,82 7,44 23,40 50,51

13,55 8,16 7,00 28,71 68,75

67,74% 81,63% 70,00% 71,78% 68,75%

Sesuai dengan laporan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri dari KemenPAN RB, Kementerian Luar Negeri telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungannya. Upaya tersebut telah menghasilkan berbagai kemajuan perbaikan tata kelola pemerintahan yang signifikan, seperti:


110


2015

a. Kementerian Luar negeri telah mampu mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pimpinan dan pegawai menjadi lebih baik; b. Mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen internal organisasi melalui penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri antara lain dengan melakukan penghapusan jabatan struktural eselon IV pada unit kerja teknis, penyusunan peta proses bisnis organisasi, pemanfaatan teknologi informasi berbasis internet (virtual secretariat), dan transparansi informasi kepada publik; c. Roadmap Reformasi Birokrasi periode 2015-2019 yang disusun telah memuat strategi pelaksanaan reformasi birokrasi lima tahun mendatang pada masing-masing area perubahan dan Quick Win yang sesuai dengan kinerja utama organisasi; d. Peningkatkan sistem manajemen kinerja, salah satunya dengan mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja berbasis balanced sorecard. Kementerian Luar Negeri menetapkan tiga perspektif pengukuran kinerja, yaitu perspektif pemangku kepentingan (stakeholders perspective), perspektif proses bisnis internal (internal bussiness process perspective), dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth perspective. Jika upaya yang sudah dilakukan di atas dikaitkan dengan hasil reformasi birokrasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau pihak penerima layanan dari Kementerian Luar Negeri, dapat dijelaskan sebagai berikut: a.

Indeks kualitas pelayanan publik yang dihasilkan dari hasil survei terhadap beberapa layanan utama Kementerian Luar Negeri, yaitu layanan terhadap kekonsuleran, perlindungan BHI dan BWI serta layanan terhadap fasilitas diplomatik. Hasil survei terhadap 143 penerima layanan yang dipilih melalui purposive random sampling, belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Dalam skala 4, hasil survei persepsi pelayanan menunjukkan angka 2,8. Masih terdapat kualitas layanan yang dibawah harapan serta secara umum kualitas layanan Kementerian Luar Negeri masih di bawah rata-rata layanan kementerian/lembaga lainnya. Pembandingan antara harapan dan kualitas layanan dapat digambarkan sebagai berikut :


111


2015

Sedangkan kualitas layanan di Kementerian Luar negeri dibandingkan dengan rata-rata layanan di kementerian/lembaga lainnya adalah sebagai berikut:

b.

Indeks persepsi anti korupsi Indeks persepsi anti korupsi merupakan persepsi penerima layanan terhadap integritas petugas pemberi layanan. Integritas ini ditinjau tidak hanya dari sistem layanan yang mungkin berpotensi menyimpang, namun juga perilaku pemberi layanan dalam bersikap, misalnya menawarkan layanan yang lebih cepat, kesediaan menerima gratifikasi, ketersediaan sarana pengaduan dan sebagainya. Hasil survei atas indeks persepsi anti korupsi menunjukkan gambaran yang tidak memuaskan. Dalam skala 4, indeks persepsi anti korupsi menunjukkan angka 2,95, lebih rendah dari rata-rata kementerian/lembaga yang 3,13.

Dalam pencapaian kinerja SS-3.1.1.2, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala di antaranya: 1. Belum dimasukannya aspek evaluasi harmonisasi peraturan perundangan eskternal yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri; 2. Belum sinkronnya peraturan nasional terkait penilaian kerja dan kinerja Aparatur Sipil Negara untuk mengukur kinerja kinerja organisasi dan indvidu pegawai; 3. Belum dilakukannya evaluasi terhadap penanganan gratifikasi, benturan kepentingan dan Zona Integritas, serta penetapan unit kerja menuju WBK/WBBM. Sebagai langkah solusi kedepan dan dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi dan budaya kinerja, Kementerian Luar Negeri akan melakukan langkah-langkah penyempurnaan sebagai berikut: a. Meningkatan kualitas pengelolaan SDM melalui peningkatan kapasitas pegawai berdasarkan pada gap kompetensi serta menyusun rencana pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan, penilaian kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta menyegerakan pelaksanaan kebijakan promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi secara kompetitif dan obyektif;


112


2015

b. Penguatan pengawasan dengan melakukan evaluasi pada seluruh kebijakan pengawasan dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut; c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada seluruh unit kerja dan unit perwakilan dengan memastikan terlaksananya standar pelayanan, alur dan prosedur pelayanan, dan budaya pelayanan prima serta memperhatikan hasil survei atas kualitas pelayanan publik di atas; d. Meningkatkan integritas pegawai khususnya petugas layanan dengan mengefektifkan pelaksanaan pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, Whistle Blowing System (WBS), dan penanganan benturan kepentingan.


113


2015

Sasaran Strategis Lingkungan Kerja yang Kondusif (SS-3.1.1.3) Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar karyawan pada saat bekerja, baik yang berbentuk fisik ataupun non fisik, langsung atau tidak langsung, yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat bekerja. Lingkungan kerja mempengaruhi kondisi fisik, sosial, maupun psikologis pegawai/karyawan dalam suatu organisasi/institusi. Dengan demikian, lingkungan kerja yang kondusif adalah kehidupan sosial, psikologi ataupun fisik dalam organisasi yang berpengaruh dan mendukung pegawai/karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Lingkungan kerja yang kondusif dibutuhkan agar setiap pegawai/karyawan dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi/institusi tempat mereka bekerja. Lingkungan kerja yang kondusif mendukung produktivitas kerja serta akan menimbulkan kepuasan kerja bagi pekerja dalam suatu organisasi. Selama tahun 2015, Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa perbaikan fisik dalam rangka menunjang dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif seperti di antaranya: renovasi gedung kantor/wisma di Kiev, Kopenhagen, Kabul, Singapura, Kolombo; renovasi gedung kantor di Senayan, perbaikan ruang pelayanan OneDesk-Service (ODS) Konsuler; renovasi 17 (tujuh belas) unit rumah dinas, peremajaan/pengadaan 7 (tujuh) bus jemputan karyawan serta pengadaan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas lainnya di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Lingkungan kerja yang kondusif” sebagai Sasaran Strategis 3.1.1.3 diukur dengan Indikator Kinerja Utama yaitu “Indeks kepuasan pegawai”. Pengukuran indeks dilakukan melalui survei kepada seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri untuk menilai tingkat kepuasan pegawai terhadap kapasitas organisasi. Pada tahun 2015, capaian kinerja SS-3.1.1.3 ditargetkan dengan skala 3,25 dari 5 (65%) dengan realisasi 2,24 (44,8%) atau dengan capaian sebesar 68,92%. Berdasarkan survei yang dilakukan, indeks kepuasan pegawai terhadap kapasitas organisasi hanya mencapai 44,8% atau capaiannya berarti 68,92% dari target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor, utamanya adalah aspek kepegawaian/sumber daya manusia. Responden menggarisbawahi hal-hal di bidang kepegawaian/sumber daya manusia yang harus dibenahi, yaitu sebagai berikut: 1. Masalah pola karir BPKRT dan Petugas Komunikasi; 2. Penerapan sistem meritokrasi serta reward and punishment; 3. Manajemen kepegawaian menyangkut masalah penempatan dan pengembangan karir pegawai berdasarkan kompetensi dan keahliannya; 4. Sistem pelayanan kepegawaian (perlunya penerapan sistem komputerisasi untuk administrasi kepegawaian); dan 5. Penataan kembali Jabatan Fungsional Diplomat. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

114


2015

Sebagai langkah ke depan, berpijak dari hasil survei yang telah dilakukan, Kementerian Luar Negeri akan mengambil langkah solutif sebagai berikut: 1.

Penyelesaian pembentukan jabatan fungsional bagi BPKRT dan Petugas Komunikasi;

2.

Revisi terhadap Peraturan Menteri PAN-RB Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Diplomat dan Angka Kreditnya;

3.

Peninjauan terhadap evaluasi jabatan (peta jabatan dan kelas jabatan) Kementerian Luar Negeri;

4.

Perbaikan dan kebersihan kantin; memelihara kebersihan, perbaikan, dan kelengkapan sarana di toilet; melakukan pest control secara berkala; penambahan dan peremajaan armada bus jemputan; mengoptimalkan fasilitas day-care; penambahan ruang rapat, serta penyediaan ruang tamu yang memadai.

5.

Sosialisasi tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara lebih intensif;

6.

Penyusunan penataan tata-laksana (business process) dan pedoman penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Kementerian Luar Negeri.

Analisis IKU-1 SS-3.1.1.3: Indeks kepuasan pegawai Selama tahun 2015, Indeks kepuasan pegawai sebesar 2,24 dari target 3,25. Indeks kepuasan pegawai diukur dari indeks hasil survei yang mengukur sejauh mana pegawai di lingkungan internal Kementerian Luar Negeri puas atas kinerja aspek-aspek pelayanan dan/atau kinerja organisasi secara umum. Sebagai bentuk komitmen Kementerian Luar Negeri dalam mendorong kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri telah menyelenggarakan survei tingkat kepuasan pegawai Kementerian Luar Negeri terhadap kapasitas organisasi Kementerian Luar Negeri. Aspek organisasi yang menjadi obyek survei meliputi unsur kelembagaan, kepegawaian/sumber daya manusia (SDM), imbalan, sarana dan prasarana, pengendalian dan pengawasan, serta mekanisme dan tata kerja. Pelaksanaan survei tingkat kepuasan pegawai terhadap kapasitas organisasi merupakan bagian dari upaya Kementerian Luar Negeri untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus dan berkelanjutan dalam rangka membentuk organisasi yang efisien dan efektif, tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. Pelaksanaan survei ini merupakan alat ukur bagi Kementerian Luar Negeri untuk melakukan pembenahan diri dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi yang pada akhirannya akan mendukung peningkatan kinerja pegawai.


115


2015

TINGKAT KEPUASAN PEGAWAI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Hasil Analisis Survei Kepuasan Pegawai

VARIABEL

RATA-RATA

2.24

KELEMBAGAAN

2.13

KEPEGAWAIAN/SDM

2.13

IMBALAN

1.95

SARANA DAN PRASARANA

2.53

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

2.26

MEKANISME DAN TATA KERJA

2.45 0

1

2

3

4

5

SKALA TINGKAT KEPUASAN

Survei tingkat kepuasan pegawai Kementerian Luar Negeri terhadap kapasitas organisasi Kementerian Luar Negeri diikuti oleh 822 responden pegawai Kementerian Luar Negeri yang bertugas di Pusat dan Perwakilan RI, yang merepresentasikan 23% dari jumlah total pegawai saat ini. Survei ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepuasan pegawai Kementerian Luar Negeri terhadap kapasitas organisasi Kementerian Luar Negeri yang meliputi 6 (enam) aspek yaitu: (i) kelembagaan; (ii) kepegawaian/sumber daya manusia; (iii) imbalan; (iv) sarana dan prasarana; (v) pengendalian dan pengawasan; serta (vi) mekanisme dan tata kerja. Berdasarkan hasil pengolahan data statistik dengan menggunakan ukuran tingkat kepuasan skala Likert (skala terendah 1 dan skala tertinggi 5), angka kumulatif tingkat kepuasan pegawai Kementerian Luar Negeri terhadap kapasitas organisasi Kementerian Luar Negeri adalah 2,24 atau kurang puas. Rincian tingkat kepuasan pegawai per aspek kapasitas organisasi adalah sebagai berikut: a.

Tingkat kepuasan terhadap aspek kelembagaan adalah 2,13 (kurang puas);

b.

Tingkat kepuasan terhadap aspek kepegawaian/sumber daya manusia adalah 2,13 (kurang puas);

c.

Tingkat kepuasan pegawai terhadap aspek imbalan adalah 1,95 (tidak puas);

d.

Tingkat kepuasan terhadap aspek penyediaan sarana dan prasarana adalah 2,73 (kurang puas);

e.

Tingkat kepuasan terhadap aspek pengendalian dan pengawasan adalah 2,26 (kurang puas); dan

f.

Tingkat kepuasan terhadap aspek mekanisme dan tata kerja adalah 2,45 (kurang puas)

Menilik tingkat kepuasan aspek kelembagaan dan kepegawaian/sumber daya manusia yang memiliki skor yang sama (2,13), menunjukkan bahwa kedua aspek ini saling berkaitan dan dalam pembenahannya tidak dapat dilakukan secara terpisah. Concern Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

116


2015

utama yang menjadi perhatian responden terhadap kedua aspek tersebut juga sama yaitu masalah pembenahan pola karir BPKRT, Pejabat Komunikasi dan Jabatan Fungsional Diplomat. Hingga saat ini jabatan fungsional untuk BPKRT dan Petugas Komunikasi masih belum terbentuk, sehingga memunculkan sejumlah pertanyaan responden mengenai kepastian pola karir kedua rumpun kepegawaian tersebut. Di lain pihak, masalah pola karir jabatan fungsional diplomat juga menjadi sorotan sejumlah responden. Implementasi UU Aparatur Sipil Negara dan perkembangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi memunculkan kebutuhan untuk mengkaji kembali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Diplomat, utamanya adalah revisi terhadap Peraturan Menteri PAN No. PER/87.1/M.PAN/8/2005 tentang Jabatan Fungsional Diplomat dan Angka Kreditnya. Imbalan merupakan satu-satunya aspek kapasitas organisasi yang memperoleh skor tingkat kepuasan di bawah 2 yaitu 1,95 atau tidak puas. Rasa ketidakpuasan responden terhadap aspek imbalan berkaitan erat dengan tunjangan kinerja yang diterima. Sebagian besar responden berpandangan bahwa penentuan kelas jabatan seharusnya didasarkan secara obyektif pada beban kerja, jenis dan tingkat kesulitan pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga tunjangan kinerja yang diterima sesuai dengan yang semestinya diterima. Sebagian besar responden juga berharap peningkatan remunerasi Kementerian Luar Negeri dapat segera terealisasi, sehingga berdampak kepada peningkatan tunjangan kinerja yang mereka terima. Masukan dari para responden tersebut menegaskan perlunya bagi Kementerian Luar Negeri untuk melakukan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 area perubahan dan reviu terhadap evaluasi jabatan yang pernah dilakukan pada tahun 2012. Sarana dan prasarana merupakan aspek kapasitas organisasi yang memperoleh skor tertinggi tingkat kepuasan pegawai dibanding 5 aspek lainnya (2,73). Hal ini tidak terlepas dari sejumlah perbaikan fasilitas umum dan perkantoran yang secara intensif dan berkesinambungan dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Namun masih terdapat berbagai catatan penting dari para responden yang perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri untuk percepatan pelaksanaannya dan salah satu yang menjadi sorotan utama adalah masalah perbaikan dan kebersihan kantin. Pada aspek pengendalian dan pengawasan, tingkat kepuasan terendah pegawai adalah mengenai masalah sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di Kementerian Luar Negeri dimana mayoritas pegawai menyatakan tidak puas (1,91). Sebagian besar responden menyatakan agar penerapan SPIP dapat disosialisasikan secara lebih intensif karena belum banyak diketahui dan dipahami oleh pegawai. Setiap pimpinan unit organisasi/satuan kerja pada prinsipnya harus menerapkan SPIP di lingkungan masingmasing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. Menyangkut aspek mekanisme dan tata kerja, tingkat kepuasan terendah pegawai adalah terhadap peraturan di Kementerian Luar Negeri yang mengatur mengenai penataan tata laksana dan Standard Operating Procedures (SOP) (2,16). Hal ini dapat dipahami karena Kementerian Luar Negeri belum memiliki pedoman business process dan SOP sebagai panduan dalam penyusunan business process dan SOP di setiap unit


117


2015

kerja/satuan kerja. Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business Process) yang perlu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam Peraturan Menteri Luar Negeri. Peraturan Menteri Luar Negeri ini yang akan menjadi panduan bagi setiap unit/satuan kerja untuk membangun dan menata tata laksana dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan SOP yang lebih sederhana, efisien, efektif dan akuntabel. Selain itu pihak KemenPAN-RB dan BPS telah melakukan survei pada bulan September 2015 terkait nilai kapasitas organisasi dengan skor 3,76 dari skala 4. Aspek yang dinilai dalam survei tersebut di antaranya adalah mengenai: 1. 2. 3. 4.

Budaya organisasi dan sistem anti korupsi Integritas kerja terkait pengelolaan SDM Integritas kerja dan Pelaksanaan Anggaran Integritas kerja dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma


118


2015

Sasaran Sistem Informasi Manajemen yang Strategis (SS-3.1.1.4) Terintegrasi Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Sistem informasi manajemen yang terintegrasi” sebagai Sasaran Strategis 3.1.1.4 diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu “Indeks Keamanan Informasi (KAMI)” dan “Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PEGI)“. Pada tahun 2015, capaian kinerja SS-3.1.1.4 ditargetkan dengan capaian berupa nilai indeks, sebagaimana tabel berikut: Tabel Capaian SS-3.1.1.4 Tahun 2015 No 1 2

Komponen Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Indeks Pemeringkatan e-Goverment Indonesia (PEGI)

Target 2015 1.5

Realisasi 2015 1.2

Capaian 2015 80%

3.35

3.32

99,10%

Dalam pencapaian kinerja SS-3.1.1.4, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala utama yaitu belum lengkapnya instrumen kebijakan tata kelola yang mengatur seluruh aspek pengelolaan dan penatalaksanaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk keamanan informasi. Cara Mengatasi kendala tersebut dengan melakukan percepatan penyusunan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri, di antaranya: 1.

2.

Membentuk Tim Keamanan Informasi Kementerian Luar Negeri atau CSIRT (Computer Security Insidence Response Team) yang telah ditetapkan oleh Surat Keputusan Kapuskom No 1845/B/KM/XII/2015/23. Melakukan pembahasan draft Tata Kelola TIK Kementerian Luar Negeri ke tingkat Eselon 1 dan unit terkait untuk dapat ditetapkan dan disahkan dalam bentuk Peraturan Menteri Luar Negeri.

Sebagai langkah ke depan, Kementerian Luar Negeri akan mengambil langkah penajaman dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri mulai dari tahap inisiasi, perencanaan, pengembangan, pengintegrasian dan pengujian, penerapan, pengoperasian dan pemeliharaan, hingga ke tahap pemusnahannya, sehingga seluruh tahapan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.


119


2015

ANALISIS IKU-1 SS-3.1.1.4: “Indeks Keamanan Informasi (KAMI)” Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisis tingkat kesiapan pengamanan informasi di Instansi Pemerintah. Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan instansi. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar SNI ISO/IEC 27001:2013. Hasil evaluasi akan memberikan snapshot indeks kesiapan dari aspek kelengkapan, maupun kematangan dari aspek kerangka kerja keamanan informasi yang diterapkan dan dapat digunakan sebagai pembanding dalam rangka menyusun langkah perbaikan dan penetapan prioritas. Nilai Kematangan 3,5 menunjukkan kesiapan organisasi untuk mengikuti sertifikasi SNI ISO/IEC 27001:2013 tentang Information Security Management System (ISMS). Evaluasi dilakukan terhadap tingkat kepentingan dan area tingkat penerapan keamanan informasi di Kementerian Luar Negeri menggunakan formulir Indeks KAMI yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah diselaraskan dengan SNI ISO/IEC 27001:2013 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Keamanan Informasi (KAMI) pada tahun 2015 adalah sebesar 1,2 dari target 1,5, sebagaimana tabel berikut: IKU-1 SS-3.1.1.4 Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Informasi Kinerja

Nilai

Capaian

Indeks diperoleh dari penilaian analisis tingkat kepentingan dan evaluasi kelengkapan pengamanan informasi.

1.2

80%

Menurut laporan verifikasi Indeks Keamanan Informasi Kementerian Luar Negeri tahun 2015 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Sistem Elektronik Kementerian Luar Negeri mencapai skor 47, yaitu berada pada kategori strategis, dengan capaian pada masing-masing area penilaian adalah sebagai berikut: Tata Kelola 90 Teknologi

55

Pengelolaan Risiko

0 14

Pengelolaan 81 Aset

Kerangka Kerja 2015


120


2011 2012 2013 2014 2015

2015

TATA KELOLA

PENGELOLAAN RISIKO

KERANGKA KERJA

PENGELOLAAN ASET

TEKNOLOGI

90

0

14

81

55

Skor capaian masing-masing area kemudian dijumlahkan sehingga memperoleh total skor sebesar 240. Skor tersebut dikonversi kedalam rentang tingkat kematangan kesiapan penerapan standar SNI ISO/IEC 27001:2013 sesuai kategori Sistem Elektronik strategis, yaitu berada pada rentang indeks 1,2. Indeks Keamanan Informasi ini baru pertama kalinya diterapkan di Kementerian Luar Negeri, sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2015 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Dashboard hasil verifikasi indeks KAMI Kementerian Luar Negeri tahun 2015 dapat dilihat pada gambar berikut :

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Keamanan Informasi (KAMI), Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala belum lengkapnya instrumen kebijakan tata kelola TIK Kementerian Luar Negeri, khususnya yang mengatur aspek pengelolaan risiko keamanan informasi. Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri telah membentuk sebuah Tim Penanganan Insiden Keamanan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Komunikasi


121


2015

Nomor 1845/B/KM/XII/2015/23. Tim ini bertugas mengelola risiko dan menangani insiden keamanan informasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

ANALISIS IKU-2 SS-3.1.1.4: “Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PEGI)” Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) merupakan alat yang digunakan sebagai acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah, dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif, dan untuk mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) tahun 2015 adalah sebesar 3,32 dari target 3,35, sebagaimana tabel berikut: IKU-1 SS-3.1.1.4 Indeks Pemeringkatan eGovernment Indonesia (PeGI)

Informasi Kinerja

Nilai

Capaian

Indeks PeGI 3.32 diperoleh dari nilai rata-rata pemeringkatan terhadap lima dimensi e-Government, yaitu Kebijakan (3.30), Kelembagaan (3.40), Infrastruktur (3.23), Aplikasi (3.27), dan Perencanaan (3.40).

3.32

99.10%

Nilai indeks 3.32 diperoleh dari nilai rerata dari semua dimensi yang diniliai dalam penilaian dan menunjukkan bahwa pelaksanaan e-Government di Kementerian Luar Negeri berada dalam kategori baik dan saat ini menduduki peringkat ke-3 dari 31 Kementerian. Hasil pemeringkatan indeks PeGI Kementerian Pusat dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:


122


2015

Terdapat peningkatan capaian nilai indeks PeGI dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0.01 poin, dari 3.31 menjadi 3.32 di tahun 2015. Kenaikan capaian indeks dipengaruhi oleh peningkatan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Capaian Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada diagram berikut ini: Capaian Indeks PeGI Kementerian Luar Negeri Tahun 2011-2015 4 2.48 2.43

3

2.66

3.17

2.7

3.31

2.7

3.32

2 1 0

0

0

2011

2012

2013 Rerata Kementerian

2014

2015

Kemlu

Penilaian penerapan e-Government Kementerian Luar Negeri untuk setiap dimensi adalah sebagai berikut: 1) Dimensi Kebijakan Nilai dimensi Kebijakan adalah BAIK (3,30), tidak ditemukan indikator negatif pada dimensi ini. Indikator positifnya adalah: a) Adanya manajemen tekait kebijakan yang mengacu pada Master Plan TIK Tahun 2011-2015. b) Adanya visi terkait TIK yang tercantum di web yaitu pemanfaatan TIK dalam mendukung proses kegiatan. c) Adanya penyusunan prioritas program yang jelas untuk dijadikan dasar penyusunan anggran dan program. d) Adanya evaluasi internal yang tersusun dalam sistem serta terorganisasi dengan baik dan teratur. 2) Dimensi Kelembagaan Nilai dimensi Kebijakan adalah BAIK (3,40), dengan indikator: a) Adanya struktur organisasi pada eselon II yang sudah beroperasi secara efektif dan strategis dalam penyelenggaraan TIK b) Adanya kejelasan tugas dan fungsi organisasi pengelola TIK. c) Adanya SOP untuk operasionalisasi TIK. d) Adanya kecukupan SDM secara kuantitatif maupun kualitatif bidang TIK. Pengembangan SDM yang ada sangat mendukung armada SDM yang baik di lingkungan Kementerian. e) Adanya prorgam pengembangan SDM yang rutin dan terorganisasi meskipun terdapat beberapa program pelatihan yang belum terlaksana.


123


2015

3) Dimensi Infrastruktur Nilai dimensi Infrastruktur adalah BAIK (3,23), dengan indikator: a) Adanya pusat data yang tersebar di beberapa lokasi dan adanya fasilitas pusat pemulihan bencana. b) Adanya fasilitas jaringan dengan bandwidth yang memadai. c) Adanya sistem keamanan fisik yang didukung oleh kelengkapan software. d) Tersedianya anggaran pemeliharaan TIK yang memadai. e) Adanya pemeliharaan dan inventarisasi yang tertata dengan baik serta didukung oleh aplikasi berbasis desktop. 4) Dimensi Aplikasi Nilai dimensi Aplikasi adalah BAIK (3,27), dengan indikator: a) Adanya situs web resmi yang rutin diperbaharui dan dikelola dengan baik. Situs web tersebut menjadi gerbang informasi dan jembatan elektronik kementerian dengan publik serta mengintegrasikan seluruh situs web Perwakilan dan menyediakan tautan ke aplikasi layanan publik. b) Adanya aplikasi fungsional yang cukup lengkap di mana mayoritas sudah berbasis open source (sekitar 70%). c) Adanya kelengkapan dokumentasi aplikasi yang sudah dibangun dan dikembangkan. Inventarisasi aplikasi juga telah dilakukan dengan baik. d) Persyaratan interoperabilitas menjadi prioritas. e) Salah satu pemanfaatan aplikasi sistem informasi yang mendapat penghargaan adalah sebagai berikut: - Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian di Kementerian Luar Negeri sebagai Terbaik Kedua dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.

Gambar 1 : Piagam Penghargaan Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian.


124


2015

- Layanan Aplikasi Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Luar Negeri telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 Quality Management System dari NQA Indonesia. (salinan surat pernyataan lolos ISO Quality Management dari NQA Indonesia)

Gambar 2 : Surat Pernyataan Lolos ISO 9001:2015

5) Dimensi Perencanaan Nilai dimensi Infrastruktur adalah BAIK (3,40), dengan indikator: a) Adanya fungsi dan sistem perencanaan TIK di tingkat Kementerian yang dilakukan oleh Pusat Komunikasi. b) Adanya sistem perencanaan serta dokumentasi perencanaan dan implementasi TIK. c) Adanya pembiayaan dalam dokumen perencanaan meskipun belum memadai. Berikut diagram radar pencapaian masing-masing dimensi Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dan perbandingannya dengan rata-rata PeGI tingkat Kementerian lima tahun terakhir:


125


2015

Dimensi Kebijakan 4 Dimensi Perencanaan

3

2011 2012 2013 2014 2015

Dimensi Kelembagaan

2 1

Dimensi Aplikasi

2012

Dimensi Kebijakan 4 Dimensi Perencanaan

Dimensi Infrastruktur

2013

DIMENSI KEBIJAKAN 2.15 3.04 3.13 3.30

2014

3 2 1

Dimensi Aplikasi

2015

DIMENSI KELEMBAGAAN 2.44 3.60 3.40 3.40

Dimensi Infrastruktur

Rerata Kementerian

DIMENSI INFRASTRUKTUR 2.77 3.38 3.36 3.23

Dimensi Kelembagaan

DIMENSI APLIKASI 2.40 3.17 3.25 3.27

Kemlu 2015

DIMENSI PERENCANAAN 2.40 2.67 3.40 3.40

Dalam pencapaian IKU-2 SS-3.1.1.4, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala diantaranya seperti Kebijakan TIK di Kementerian Luar Negeri belum lengkap. Dalam upaya mengatasi kendala yang dihadapi, Kementerian Luar Negeri telah melakukan beberapa langkah solutif dengan telah menyusun draft Tata Kelola TIK Kementerian Luar Negeri yang akan dilakukan pembahasan untuk ditetapkan dan disahkan dalam bentuk Permenlu.


126


2015

Sasaran Strategis Anggaran yang Optimal (SS-3.1.1.5) Anggaran yang Optimal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri “Anggaran yang optimal” sebagai Sasaran Strategis 3.1.1.5 diukur dengan Indikator Kinerja Utama yaitu “Persentase realisasi anggaran dan realisasi kinerja”, dengan realisasi sebagai berikut: IKU-1 SS-3.1.1.5 Persentase realisasi anggaran dan realisasi kinerja

Informasi Kinerja 50% x Realisasi Anggaran 89,62%

Jumlah 42,30%

50% x Realisasi Kinerja 84,73%

44,81%

Realisasi

87,11%

Target

95%

Capaian

91,69%

Realisasi anggaran diukur melalui seberapa besar realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri dalam jangka waktu 1 tahun anggaran dilihat dari akumulasi SP2D yang diterbitkan dibagi dengan pagu DIPA Kementerian Luar Negeri. Realisasi angaran Kementerian Luar Negeri tahun 2015 adalah sebesar Rp. 5.900.317.586.687,- atau 89,62% dari pagu Rp. 6.583.527.692.000,-. Realisasi kinerja diukur melalui pencapaian suatu rencana kinerja organisasi Kementerian Luar Negeri yang telah ditetapkan di awal tahun yang diperoleh dari agregat seluruh IKU kecuali IKU SS-3.1.1.5. Dalam pencapaian kinerja SS-3.1.1.5, Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala diantaranya: 1. Sampai dengan akhir tahun 2015, terdapat kendala tidak terealisasinya anggaran belanja modal PNBP khususnya untuk Satker Perwakilan RI di luar negeri, salah satu penyebabnya adalah terkait mekanisme Maksimum Pencairan (MP). Pencairan dana PNBP (MP ke-5) baru dapat ditransfer Pusat ke perwakilan pada bulan Desember sehingga menghambat penyerapan anggaran. 2. Terjadinya beberapa kali revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker-satker di Kementerian Luar Negeri khususnya Satker Perwakilan RI sehingga hal ini mempengaruhi kemampuan satker untuk melaksanakan beberapa kegiatan. 3. ABT selisih kurs baru diterima perwakilan pada akhir Desember 2015 atau awal Januari TA 2016 sehingga terdapat beberapa perwakilan yang tidak menggunakan anggaran tersebut (anggaran tidak terserap maksimal). 4. Penerimaan APBN-P terlambat diterima oleh Perwakilan pada bulan September 2015. 5. Kebijakan nasional terkait penghematan anggaran.


127


2015

6. Perubahan kurs pasar terhadap kurs APBN yang cukup signifikan sehingga banyak terjadi kegiatan yang sudah terencana tidak dapat dilakukan. Cara mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, dan BPKP serta Kementerian Luar Negeri terus mengintensifkan koordinasi antara pusat dengan Perwakilan RI terkait penggunaan anggaran baik yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) maupun PNBP. Dan sebagai langkah kedepan Kementerian Luar Negeri akan mengambil langkah solutif sebagai berikut: 1. Perbaikan postur anggaran Kementerian Luar Negeri agar dapat mendukung program-program prioritas Kementerian secara optimal tanpa harus melakukan pengalihan atau revisi anggaran. 2. Untuk percepatan proses realisasi Belanja Modal Kementerian Luar Negeri, maka anggaran Kementerian Luar Negeri ke depan diprioritaskan untuk mendapatkan anggaran Rupiah Murni yang lebih besar. 3. Pendistribusian pagu mengacu pada prioritas nasional dan arah kebijakan nasional. 4. Meningkatkan kualitas perencanaan. 5. Meningkatkan koordinasi terkait dengan pelaksanaan diplomasi ekonomi dengan para pemangku kepentingan seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, BPKP, dan K/L lainnya.


128


2015

III.4 PERBANDINGAN REALISASI IKU DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH Perbandingan Realisasi IKU dengan target jangka menengah merupakan perbandingan realisasi IKU tahun 2015 dibandingkan dengan Tujuan Kementerian Luar Negeri yang akan dicapai pada tahun 2019 sebagai berikut: 1.

Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh Tujuan 1.1

Indikator Kinerja Utama

Target 2015

Target 2019

Kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang berpengaruh

Tingkat pengaruh Indonesia di dunia internasional

89%

95%

Realisasi Tahun 2015

99,60%

Realisasi IKU “Tingkat Pengaruh Indonesia di dunia internasional” pada tahun 2015 sebesar 99,60% menunjukkan bahwa kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional berpengaruh di dunia internasional. Jika dibandingkan dengan posisi target pada tahun 2019 sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015—2019, posisi Kemenlu saat ini telah mencapai realisasi sebesar 99,60%. Dari posisi realisasi kinerja tahun 2015 serta mempertimbangkan dinamika dan stabilitas global yang semakin menantang, Kementerian Luar Negeri memandang bahwa target pada tahun 2015 masih relevan untuk menjadi target Tujuan 1.1 sebesar 95% di tahun 2019. 2.

Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri Tujuan 1.2

Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri

Indikator Kinerja Utama Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia

Target 2015

Realisasi 2015

Target 2019

78

67

85

25

16

65

23

5

60

Realisasi 3 IKU pada Tujuan 1.2 Nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri belum mencapai target pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan posisi target pada tahun 2019 sesuai Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2015—2019, posisi Kementerian Luar Negeri saat ini belum mencapai target. Dari posisi realisasi kinerja tahun 2015, Kementerian Luar Negeri memandang bahwa target pada tahun 2015 masih relevan untuk menjadi target Tujuan 1.2 di tahun 2019. Hal ini juga menunjukan optimisme akan kemampuan Kementerian Luar Negeri untuk terus meningkatkan peranannya dalam mencapai nilai manfaat ekonomi, keuangan dan pembangunan yang optimal melalui hubungan luar negeri. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

129


III.5

2015

Analisis Evaluasi Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja PROGRAM

SASARAN STRATEGIS

Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN

1. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat 2. Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri terkait kesepakatan ASEAN 1. Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral 2. Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral 3. Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku kepentingan nasional Peran Indonesia di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat

Evaluasi Program: Berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Rekomendasi: Program ini masih efektif untuk diterapkan. Evaluasi Program: Berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Rekomendasi: Program ini masih efektif untuk diterapkan.

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa

Peran Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa yang meningkat

Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

Tindaklanjut: Program ini masih efektif untuk diterapkan, dan pada level kegiatan Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik telah disesuaikan seiring dengan restrukturisasi tahun 2015. Kegiatan displit menjadi Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Tenggara. Hal ini merupakan tindaklanjut dari rekomendasi analisis evaluasi program/kegiatan pada Laporan Kinerja Tahun 2014. Evaluasi Program: Berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Rekomendasi: Program ini masih efektif untuk diterapkan, dan pada level kegiatan telah dilakukan penyesuaian dengan mempertimbangkan mandatory Presiden RI terkait isu maritim. Kegiatan terkait isu maritim akan berlaku seiring dengan proses restrukturisasi efektif.

Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN SERTA REKOMENDASI

Evaluasi Program: Berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan serta menunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

130


2015

PROGRAM Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

1. 2. 3. 4.

SASARAN STRATEGIS

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN SERTA REKOMENDASI

Meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri serta pemberdayaan Diaspora Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Kekonsuleran Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Keprotokolan Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Fasilitas Diplomatik

Evaluasi Program: Berdasarkan capaian kinerja, program ini sudah tidak lagi mampu mengakomodir perkembangan tugas, peran dan tanggung jawab Kementerian Luar Negeri di bidang perlindungan WNI di luar negeri yang terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kompleksitas kasus-kasus WNI di luar negeri, khususnya yang menimpa TKI. Sehingga Kegiatan Perlindungan WNI perlu menjadi Program tersendiri menjadi Program Perlindungan WNI dan BHI, tidak berada di bawah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran agar lebih menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Rekomendasi: Program Perlindungan WNI dan BHI tidak berada di bawah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran.

Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik

Menguatnya Citra Positif Indonesia melalui peningkatan peran Indonesia di dunia Internasional

Evaluasi Program: Berdasarkan capaian kinerja, program ini masih valid, relevan dan konsisten dengan kegiatan-kegiatan dibawahnya yang menggambarkan output dan outcome yang dihasilkan. Rekomendasi: Program ini masih efektif untuk diterapkan.

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri

Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis, efektif & efisien 2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan


Rekomendasi kebijakan hubungan luar negeri yang berkualitas


Rekomendasi: Program ini masih efektif untuk diterapkan.

Rekomendasi: Program ini masih efektif untuk diterapkan.

131


PROGRAM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri

2015

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi Indonesia

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN SERTA REKOMENDASI Evaluasi Program: Kinerja Perwakilan RI tidak dapat tercerminkan pada program ini sehingga telah dilakukan peninjauan ulang atas nomenklatur Program Perwakilan. Tindaklanjut: Perwakilan RI telah dibuatkan Program tersendiri dengan nomenklatur Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI, dengan Kegiatan Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional. Sehingga program dan kegiatan baru ini dapat menunjang pencapaian kinerja Kementerian Luar Negeri.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri

Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis dalam sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri

Evaluasi Program: Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Program ini tidak efektif berdiri sendiri, hal ini juga ditandai dengan kinerja yang lemah baik anggaran maupun fisiknya. Rekomendasi: Program ini direkomendasikan untuk digabung dengan pada Program Dukungan Manajemen Kementerian Luar Negeri.

132


2015

III.6 REALISASI ANGGARAN DAN ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA Realisasi angaran Kementerian Luar Negeri tahun 2015 adalah sebesar Rp.5.900.317.586.687,- atau 89,62% dari pagu Rp. 6.583.527.692.000,- dengan komposisi sebagai berikut:

Satker Pusat

•Pagu •Realisasi •Persentase serapan

: Rp. 2.442.821.738.000,: Rp. 2.104.021.733.649,: 86,13%

Satker Perwakilan RI

•Pagu •Realisasi •Persentase serapan

: Rp. 4.140.705.954.000,: Rp. 3.796.295.853.038,: 91,68%

Belanja Pegawai

Belanja Modal

Belanja Barang

•Pagu: •Rp. 3.139.079.340.000,-

•Pagu: •Rp. 3.048.179.011.000,-

•Pagu: •Rp. 396.269.341.000,-

•Realisasi: •Rp. 2.941.973.307.338,

•Realisasi: •Rp. 2.685.465.856.075,-

•Realisasi: •Rp. 272.878.423.274,-

•Persentase serapan: 93,72%



Grafik Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2010-2015 6,584

7,000 6,000

5,564

5,805

5,670 5,071

5,000 4,000

3,752

4,005

5,095

5,731 5,336

5,900

4,118

3,000 2,000 1,000 2010

2011

2012

2013

2014

2015

Jika membandingkan realisasi kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2015 sebesar 84,73% dengan realisasi anggaran sebesar 89,62%, maka secara keseluruhan Kementerian Luar Negeri telah membuktikan budget follows function dalam kerangka


133


2015

membangun sebuah organisasi yang berorientasi hasil. Selain itu, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2014 (93,10%), realisasi anggaran tahun 2015 telah mengalami penurunan sebesar 5,15%. Perbandingan % Realisasi Anggaran Tahun 2010-2015

% Realisasi Anggaran 100.00% 90.00% 80.00% 70.00%

81.20% 67.44%

87.77%

93.10%

89.62%

70.64%

60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Realisasi Anggaran 67.44% 70.64% 81.20% 87.77% 93.10% 89.62%

Realisasi kinerja dan anggaran tahun 2015 merupakan realisasi pada periode tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan amanah kinerja baru serta tolak ukur baru yang telah memuat Nawacita Presiden RI dengan kualitas IKU yang berorientasi outcome dan target yang menantang. Realisasi kinerja dan realisasi anggaran Kementerian Luar Negeri pada tahun 2016 dan kedepannya diharapkan akan semakin meningkat. Apabila realisasi anggaran dibandingkan dengan awal periode masa pemerintahan di tahun 2010 sebesar 67,44%, maka awal periode masa pemerintahan di tahun 2015 (89,62%) telah mengalami peningkatan sebesar 22,18%. Kementerian Luar Negeri menghadapi kendala dalam pengelolaan APBN yang telah dijabarkan dalam SS 3.1.1.5. Analisis Efisiensi Sumber Daya Selama 2015, Kementerian Luar Negeri telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan waktu kerja. Selain mandatory Presiden RI untuk melakukan efisiensi pada setiap K/L, Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan langkah streamlining pertemuan atau sidang, serta melakukan langkah efisiensi terkait penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, pengurangan biaya perjalanan dinas, pembatasan jumlah SDM yang terlibat dalam setiap kegiatan dengan tetap mempertahankan kualitas dan hasil kinerja. Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan realokasi anggaran sesuai dengan prioritas kinerja yang akan dilaksanakan dalam tahun 2015. Kebijakan terkait efisiensi sumber daya baik manusia maupun anggaran tersebut, mendorong Kementerian Luar Negeri untuk lebih efisien dalam pelaksanaan diplomasi dengan tetap menjaga kualitas kinerja. Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat

134


2015

PROGRAM Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri

SASARAN STRATEGIS 1. Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat 2. Dukungan dan komitmen nasional yang tinggi terhadap kebijakan luar negeri terkait kesepakatan ASEAN 1. Peningkatan peran Indonesia di forum multilateral 2. Peningkatan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral 3. Implementasi kesepakatan multilateral dengan partisipasi pemangku kepentingan nasional Peran Indonesia di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat Peran Indonesia di Kawasan Amerika dan Eropa yang meningkat Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional 1.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri serta pemberdayaan Diaspora 2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Kekonsuleran 3. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Keprotokolan 4. Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan Fasilitas Diplomatik Menguatnya Citra Positif Indonesia melalui peningkatan peran Indonesia di dunia Internasional 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis, efektif & efisien 2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan Rekomendasi kebijakan hubungan luar negeri yang berkualitas

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri

Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis pelaksanaan diplomasi Indonesia

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri

Meningkatnya dukungan manajemen dan teknis dalam sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri

TOTAL ANGGARAN SELURUH PROGRAM KEMENLU


ANGGARAN (A) DAN REALISASI (R) TAHUN 2014 TAHUN 2015 53,976.88 A: 60,203.98 R: 54,136.59 (89,92%) 303,093.60 A: 544,584.66 R: 535,611.80 (98,35%) 46,388.80 A: 132,707.24 R: 116,818.54 (88,03%) 33,439.90 A: 44,345.05 R: 41,174.69 (92,85%) 34,996.00 A: 39,117.44 R: 37,496.96 (95,86%) 124,620.84 A: 241,015.49 R:180,172.70 (74,76%) 97,194.78 23,370.10 26,574.48 4,380,861.60 606,621.22

5,731,138.20

135

A: 66,467.91 R: 62,711.28 (94,35%) A: 24,891.90 R: 22,741.93 (91,36%) A: 28,621.08 R: 27,855.89 (97,33%) A: 5,005,303.54 R: 4,548,877.65 (90,88%) A: 396,269.34 R: 272,871.06 (68,86%) A:6,583,527.692 R:5,900.469.146 (89,62%)


2015

Pada tahun 2015, secara keseluruhan realisasi kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2015 sebesar 84,73% dengan capaian kinerja sebesar 93,89% dari 20 IKU. Sebanyak 10 IKU realisasinya telah melampaui target, 1 IKU realisasinya telah sesuai dengan target, dan 9 IKU realisasinya dibawah target. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014, capaian kinerja Kementerian Luar Negeri pada tahun 2015 turun sebesar 1,67% dari capaian tahun 2014 sebesar 95,56%. Namun realisasi kinerja tersebut memang tidak dapat dibandingkan secara agregat. Realisasi kinerja tahun 2015 merupakan realisasi pada periode tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan amanah kinerja baru serta tolak ukur baru yang telah memuat Nawacita Presiden RI. Selain itu, kualitas IKU Kementerian Luar Negeri semakin berorientasi outcome dengan target yang menantang. Kendala yang dihadapi oleh Kementerian Luar Negeri dalam pencapaian kinerja selama tahun 2015 diantaranya dinamika situasi global yang dihadapi Indonesia yang mempengaruhi tingkat capaian kinerja Kementerian Luar Negeri. Selain itu, masih kurangnya koordinasi dengan stakeholders terkait target jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia, nilai investasi asing ke Indoonesia, serta peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia. Beberapa langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja Kementerian Luar Negeri adalah sebagai berikut: 1. Pro aktif dalam upaya perdamaian dan stabilitas dunia. 2. Meningkatkan kerjasama maritim, menindaklanjuti pengarusutamaan kerjasama maritim dalam konteks East Asia Summit (EAS), serta memberikan perhatian yang lebih besar pada Samudera Hindia melalui IORA. 3. Memaksimalkan kerja sama kemitraan strategis dan komprehensif serta mendorong implementasi Kemitraan Strategis dengan Gulf Cooperation Council (GCC). 4. Memfokuskan pencapaian visi ASEAN Community 2025 dengan berlakunya ASEAN Community 2015. 5. Mempertajam strategi diplomasi ekonomi serta meningkatkan sinergisitas dengan stakeholders terkait untuk mencapai hasil yang optimal dari diplomasi ekonomi. 6. Akselerasi penyelesaian permasalahan perbatasan.


136

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI PERNYATAAN TELAH DIREVIU IKHTISAR EKSEKUTIF

Recommend Documents