DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... IKHTISAR EKSEKUTIF... DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan beserta Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan serta sebagai sumber informasi untuk perbaikan perencanaan ke depan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2015 hampir memenuhi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pencapaian indikator persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif sebesar 33,3% (target 30%), indikator persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas sebesar 100% (target 100%), indikator persentase UPT vertikal yang sudah memiliki sistem manajemen kinerja berbasis rencana strategis sebesar 100% (target 30%), indikator persentase UPT vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak kinerja sebesar 83,67% (target 60%), dan indikator persentase program direktorat yang mengacu kepada daerah sasaran nasional sebesar 17,39% (target 50%). Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian kelima indikator di atas adalah sosialisasi, advokasi, fasilitasi ke UPT Vertikal, pengalokasian anggaran sesuai dengan prioritas, dan peningkatan kemampuan SDM. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan karena adanya revisi anggaran, usulan satker yang tidak sesuai dengan ketentuan, adanya indikator UPT Vertikal yang sulit dicapai, dan adanya perbedaan persepsi antara evaluator LAKIP dengan satker terhadap kertas kerja evaluasi. Upaya pemecahan masalah yang diusulkan adalah upaya pelaksanan kegiatan sesuai dengan waktu yang direncanakan, sosialisasi perencanaan yang intensif kepada satker, melakukan revisi indikator kinerja UPT Vertikal, dan koordinasi dengan evaluator sebelum pelaksanaan evaluasi LAKIP. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar 29,93% dari alokasi Rp. 49.024.957.000,-. Sesuai tugas Setditjen Bina Upaya Kesehatan yaitu melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan, maka dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Setditjen Bina Upaya Kesehatan serta dialokasikan juga untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan.

ii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.......................................................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF..................................................................................

ii

DAFTAR ISI....................................................................................................

iii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN A. Penjelasan Umum Organisasi................................................. B. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang Dihadapi Organisasi................................................................................ C. Sistematika..............................................................................

1 2 6

PERENCANAAN KINERJA A. Perencanaan Kinerja................................................................ B. Perjanjian Kinerja.....................................................................

7 8

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi 1. Prestasi Ditjen Bina Upaya Kesehatan............................... 2. Pencapaian Kinerja Setdditjen Bina Upaya Kesehatan ..... 3. Tupoksi Sekretariat............................................................. B. Realisasi Anggaran.................................................................. C. Sumber Daya Lainnya.............................................................

11 14 27 59 60

PENUTUP......................................................................................

64

DAFTAR TABEL .............................................................................................

65

DAFTAR DIAGRAM .........................................................................................

67

DAFTAR GAMBAR .........................................................................................

68

LAMPIRAN 1.

69

Perjanjian Kinerja....................................................................

iii

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Republik

Indonesia

Nomor

1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 1. koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran; 2. pengelolaan data dan informasi; 3. penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, jabatan fungsional, dan hubungan masyarakat; 4. pengelolaan urusan keuangan; 5. pelaksanaan urusan kepegawaian, tata persuratan, kearsipan, gaji, rumah tangga, dan perlengkapan; dan 6. evaluasi dan penyusunan laporan. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan terdiri atas : 1. Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pengelolaan data dan informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

LAKIP SETDITJEN BINA UPAYA KESEHATAN TAHUN 2015

1

2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat. 3. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan. 4. Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,

tata

persuratan,

kearsipan,

gaji,

rumah

tangga,

dan

perlengkapan. Gambar 1. Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Eselon II, III, dan IV Setditjen Bina Upaya Kesehatan Keadaan tanggal 31 Desember 2015 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI ORGANISASI

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Untuk itu semua permasalahan yang


2

dihadapi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan adalah permasalahan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan juga.

Program pembinaan upaya kesehatan bertujuan untuk meningkatkan akses fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas. Tantangan strategis yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang tertuang di dalam Rencana Aksi Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Perlunya penguatan pelayanan kesehatan primer 2. Perlunya penetapan system regionalisasi rujukan di seluruh provinsi 3. Perlunya penetapan dan pembangunan sistema rujukan nasional 4. Tidak meratanya jumlah, jenis dan kompetensi SDM Kesehatan 5. Kapasitas manajemen puskesmas dan RS yang tidak merata, dan belum berbasiskan sistem manajemen kinerja 6. Belum tersedianya sarana prasarana dan alkes pada PPK I yang sesuai standar secara merata di seluruh Indonesia 7. Belum terintegrasinya data dan sistem informasi di pusat, daerah, rumah sakit dan puskesmas. 8. Kebijakan pemerintah daerah yang belum tersinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat.

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan

kebijakan

dan

standardisasi

teknis

di

bidang

pembinaan upaya kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan menetapkan visi: “AKSES PELAYANAN KESEHATAN YANG TERJANGKAU DAN BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT”

Untuk mewujudkan visinya, Direktorat

Jenderal

Bina

Upaya

Kesehatan

menjalankan misi sebagai berikut:


3

1. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan 2. Menyelenggarakan tata kelola yang baik. Dalam

rangka pencapaian visi

Kesehatan hipotesis

2019, Direktorat Jenderal Bina Upaya

telah menetapkan suatu peta strategi yang menggambarkan jalinan

sebab

akibat

dari

15

sasaran

strategis

(yang

menggambarkan arah dan prioritas strategis Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang diperlukan guna memampukannya dalam mencapai target kinerja

yang

berkelanjutan

di

masa

yang

akan datang). Peta strategi

pencapaian visi tersebut disusun berbasiskan pendekatan the balanced-score card

dengan

memperhatikan

peta strategi

pada Renstra Kementerian

Kesehatan 2015-2019. Gambar 2. Peta Strategis Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2015-2019

Peta strategi disusun untuk mencapai visi Ditjen Bina Upaya Kesehatan 2019

menciptakan

Akses

pelayanan kesehatan yang terjangkau

dan

berkualitas bagi masyarakat. Visi tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk 2 (dua) tujuan strategis (outcome), yaitu: terwujudnya peningkatan akses


4

pelayanan

kesehatan

dan

terwujudnya

peningkatan

kualitas

pelayanan

kesehatan (akreditasi fasyankes).

Terwujudnya peningkatan akses pelayanan kesehatan dapat dicapai dengan memastikan proses-proses strategis berikut dikerjakan secara ekselen yakni: mewujudkan inovasi pelayanan kesehatan, mewujudkan sistem kolaborasi pendidikan tenaga kesehatan (dokter spesialis dan dokter layanan primer), mewujudkan kemitraan yang berdaya guna tinggi, mewujudkan penguatan sistem rujukan dan mewujudkan optimalisasi fungsi fasyankes. Tiga sasaran strategis terakhir juga menjadi kunci untuk memastikan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, proses-proses strategis lain yang yang harus dilaksanakan secara ekselen adalah mewujudkan sistem manajemen kinerja fasyankes dan mewujudkan optimalisasi peran UPT vertikal. Sasaransasaran strategis terkait upaya strategis yang harus dilakukan secara ekselen dalam meningkatkan mutu kelembagaan organisasi Ditjen

Bina Upaya

Kesehatan adalah: 1) terwujudnya ketepatan alokasi anggaran, 2) terwujudnya penguatan mutu, advokasi, pembinaan dan mutu pengawasan, 3) terwujudnya sistem perencanaan yang terintegrasi, 4) terwujudnya penguatan mutu organisasi Ditjen Bina Upaya Kesehatan .

Agar sasaran-sasaran strategis terkait perspektif upaya strategis dapat dicapai secara berkelanjutan, maka dua sasaran strategis terkait dengan perspektif sumber daya harus diwujudkan: 1) tersedianya dukungan regulasi, 2) tersedianya aparatur Ditjen Bina Upaya Kesehatan yang kompeten dan berbudaya kinerja. Dua sasaran strategis ini merupakan fondasi utama yang sangat menentukan pencapaian visi dan tujuan Kemenkes.


5

C. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan terdiri dari: Bab I

Pendahuluan A. Penjelasan Umum Organisasi B. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Stratrgis yang Dihadapi Organisasi C. Sistematika

Bab II

Perencanaan Kinerja A. Perencanaan Kinerja B. Perjanjian Kinerja

Bab III

Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi B. RealisasiAnggaran

Bab IV

Penutup

Lampiran


6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam rencana kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan tahun 2015, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan dan target masing-masing indikator untuk mencapai sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis

Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019,

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan upaya kesehatan. Sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan Setditjen Bina Upaya Kesehatan Tahun 2015-2019 No 1

Sasaran Kegiatan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja 1

2

Target 2015

2016

2017

2018

2019

Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif

30%

40%

60%

80%

100%

Persentase Satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas

100%

100%

100%

100%

100%


7

No

Target

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja 3

4

5

2015

2016

2017

2018

2019

Persentase UPT vertical yang sudah memiliki system manajemen kinerja berbasis renstra

30%

40%

50%

60%

70%

Persentase UPT vertical yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak kerja

60%

70%

80%

90%

100%

50%

60%

70%

80%

90%

Persentase program direktorat yang mengacu kepada daerah sasaran nasional

B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja yang diwujudkan dalam penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan menyusun perjanjian kinerja tahun 2015 mengacu pada rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2015-2019. Target kinerja ini menjadi komitmen bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan untuk mencapainya dalam tahun 2015.


8

Tabel 2. Perjanjian Kinerja yang Berisi Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2015 Setditjen Bina Upaya Kesehatan

No

Sasaran Kegiatan

Meningkatnya 1 dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan

Indikator Kinerja Persentase monitoring dan 1 evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Persentase Satker yang mendapatkan alokasi 2 anggaran sesuai dengan kriteria prioritas

Target 2015 30%

100%

Persentase UPT vertical yang sudah memiliki system 3 manajemen kinerja berbasis renstra

30%

Persentase UPT vertical yang dibina dengan indeks 4 kinerja baik sesuai dengan kontrak kerja

60%

Persentase program direktorat yang mengacu 5 kepada daerah sasaran nasional

50%


9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan untuk tingkat kinerja yang dicapai denganstandar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2015.

Tahun 2015 adalah tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator kegiatan dalam Rencana Strategis, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan masing-masing indikator, Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh informasi pencapaian indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang, agar setiap program/kegiatan yang direncanakan ke depan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Sasaran Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan adalah sebagai berikut:

MENINGKATKAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA PADA . PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN


10

Indikator

pencapaian

sasaran

tahun

2015

dalam

Rencana

Strategis

Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yang menjadi tanggung jawab sekretariat direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan adalah sebagai berikut: 1. Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif 2. Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas 3. Persentase UPT vertikal yang sudah memiliki sistem manajemen kinerja berbasis Rencana Strategis 4. Persentase UPT vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak kinerja 5. Persentase program direktorat yang mengacu kepada daerah sasaran nasional. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya kesehatan pada tahun 2015 telah melaksanakan utama yang unit organisasi. Uraian kinerja dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut: 1. Prestasi Setditjen Bina Upaya Kesehatan a. Sistem

Informasi,

Perencanaan,

Monitoring,

dan

Evaluasi

(SIPERMON) Dalam rangka menerapkan reward and punishment dalam siklus penganggaran

Ditjen

Bina

Upaya

Kesehatan

telah

melaksanakan

SIPERMON. SIPERMON adalah integrasi antara sistem informasi, perencanaan, monitoring dan evaluasi, dimana masing-masing sistem tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Alur kerja adalah setiap satker sebelum menyampaikan usulan perencanaan tahun berikutnya berkewajiban menyampaikan update data RS Online, melaporkan capaian kegiatan Kantor Daerah dan DAK (Dana Alokasi Khusus), updating data ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) dan updating data usulan hibah BMN (Barang Milik Negara). Apabila satker tidak menyampaikan data tersebut di atas, maka tidak bisa mengusulkan perencanaan tahun berikutnya melalui e-planning.


11

Gambar 3. Aplikasi SIPERMON Ditjen Bina Upaya Kesehatan

b. Penerapan Transparasi Informasi Melalui Penyediaan Data Secara Online 1) SIRANAP (Sistem Informasi Rawat Inap) Adanya keluhan masyarakat tentang kesulitan mendapatkan informasi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit direspon Ditjen Bina Upaya Kesehatan dengan membangun sistem informasi rawat inap di Indonesia. Sistem ini memberikan informasi ketersediaan jumlah dan jenis tempat tidur di rumah sakit yang dapat diakses secara online melalui situs sirs.buk.kemkes.go.id/si-ranap/ atau aplikasi yang diunduh melalui smartphone berbasis android. Sampai dengan akhir tahun 2015 terdapat 17 RS UPT Vertikal yang telah menyediakan data tempat tidur melalui aplikasi SIRANAP, yaitu: RSU Cipto Mangunkusumo, RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, RS Kanker Dharmais, RSJPD Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, RSPI Prof. Sulianti Saroso, RSUP Dr. Hasan Sadikin, RSUP Dr. Sardjito, RSU Kariadi, RSU Dr. Wahidin


12

Sudirohusodo,

RS

Mata

Wediodiningrat, RS

Paru

Cicendo,

RS

Jiwa

H.A. Rotinsulu, RSUP

Dr.

Radjiman

Dr. Soeradji

Tirtonegoro, RSUP Sanglah, dan RSU Prof. Dr. R.D. Kandou. Gambar 4. Aplikasi SIRANAP Ditjen Bina Upaya Kesehatan

2) SIMPADU (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu) Citra pelayanan publik di sejumlah lembaga pemerintahan yang terkesan lambat dan berbelit-belit menjadi perhatian khusus dalam program percepatan reformasi birokrasi. Oleh karenanya, tuntutan pelayanan publik yang cepat dan inovatif terus diupayakan sebagai salah satu dari sembilan program percepatan reformasi birokrasi.

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Ditjen Bina Upaya Kesehatan

telah

mengembangkan

Sistem Informasi Pelayanan

Terpadu (Simpadu). Simpadu merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan di Loket 8 Unit Layanan Terpadu (ULT) Kementerian Kesehatan RI.


13

Pada 4 Mei 2015 Loket 8 Ditjen Ditjen Bina Upaya Kesehatan membuka layanan untuk pengurusan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) jabatan fungsional kesehatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Inovasi yang berupa aplikasi SIMPADU BUK yang dapat di akses

di

www.simpadubuk.net.

Aplikasi

ini

memudahkan

pemohon/pelanggan dalam melakukan tracking berkas sehingga kepegurusan DUPAK dapat lebih cepat, tepat, mudah, dan transparan. Gambar 5. Aplikasi SIMPADU Ditjen Bina Upaya Kesehatan

2. Pencapaian Kinerja Setditjen Bina Upaya Kesehatan a. Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Untuk mencapai indikator tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya pada tahun 2015 telah melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi yang terintegrasi. 1) Sasaran indikator/kegiatan Terwujudnya sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.


14

2) Definisi Operasional Monitoring dan evaluasi terintegrasi adalah monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dengan instrumen terintegrasi (gabungan seluruh instrumen dari unit eselon II di Direktoral Jenderal Bina Upaya Kesehatan) secara efektif (tujuan tercapai, tepat sasaran dan tepat waktu). 3) Cara Perhitungan Jumlah pelaksanaan evaluasi terintegrasi yang berjalan efektif x 100% Seluruh pelaksanaan evaluasi terintegrasi 4) Pencapaian Upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif adalah: a) Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi yang terintegrasi Instrumen

yang

disusun

dikumpulkan

dari

masukan

seluruh

direktorat di lingkaungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan b) Melakukan pembekalan terhadap surveior Untuk menyamakan persepsi para surveior terhadap instrumen monitoring dan evaluasi yang terintegrasi c) Melakukan pengumpulan data dan penyusunan laporan Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data melibatkan seluruh unit utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.


15

Diagram 1. Perbandingan Target dan Realisasi Indiaktor Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif

Monitoring dan evaluasi yang terintegrasi disini meliputi integrasi materi evaluasi dan sumberdaya manusia (SDM). SDM dari setiap eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan terintegrasi mulai dari tahap penyusunan instrumen dan pengumpulan data (surveyor). Pada tahun 2015 di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan terdapat 3 macam monitoring dan evaluasi yang akan dilaksanakan

secara

terintegrasi,

yaitu

Jaminan

Kesehatan

Nasional(JKN), Rencana Strategis dan Dana Alokasi Khusus ()DAK). Akan tetapi pada tahun 2015 ini baru satu monitoring dan evaluasi yang dapat dilaksanakan terintegrasi yang berjalan efektif yaitu JKN. Realisasi tahun 2015 sebesar 33,3% dari target yang ditetapkan 30% (pencapaian 111%). Pada tahun 2014 kegiatan tersebut belum ada, sehingga capaiannya tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2014. Apabila dibandingkan dengan target akhir perencanaan jangka menengah yaitu tahun 2019 (target 100%), maka perlu upaya yang keras dan inovasi untuk mencapai target tersebut.


16

5) Permasalahan: Hal ini disebabkan karena keterbatasan waktu pelaksanaan serta sulitnya menyamakan jadwal monev JKN dengan jadwal rutin masingmasing direktorat yang harus dilaksanakan oleh surveyor. 6) Usulan Pemecahan Masalah: Pada tahun 2016 rencana pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang terintegrasi akan disusun lebih baik dan pelaksanaannya akan dilakukan lebih awal. 7) Realisasi Anggaran: Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 3.080.566.000,-dan realisasi 56,35% (Rp. 1.736.031.617,-). b. Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas 1) Sasaran indikator/kegiatan Terwujudnya ketepatan alokasi anggaran. 2) Definisi Operasional Alokasi anggaran yang dimaksud adalah anggaran yang bersumber dari dana tugas Pembantuan. Satker yang dimaksud adalah RSUD Propinsi/Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan kriteria yang ditetapkan adalah:  Kabupaten/Kota yang menjadi target MDGs  Kabupaten/Kota yang termasuk daerah DTPK  Kabupaten/Kota yang

memiliki RS

Rujukan

Regional

(yang

ditetapkan dengan SK Gubernur)  Kriteria lain yang ditetapkan minimal dengan SK Dirjen.


17

3) Cara Perhitungan Jumlah satker yang mendapatakan anggaran sesuai dengan kriteria prioritas x 100% Jumlah satker yang mendapatkan alokasi anggaran pada tahun tersebut 4) Pencapaian Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya pada tahun 2015 telah melakukan kegiatan Penyusunan RKA-KL Program BUK. Diagram 2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Satker yang Mendapatkan Alokasi Anggaran Sesuai dengan Kriteria Prioritas

Pada tahun 2015 Ditjen Bina Upaya Kesehatan telah terealisasi sebesar 100% dari target sebesar 100% (pencapaian 100%). Pada tahun 2014 tidak terdapat indikator tersebut, sehingga tidak dapat dibandingkan. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 (akhir perencanaan jangka menengah), maka target tersebut telah tercapai, akan yang perlu dilakukan adalah mempertahankan pencapaian tersebut. 5) Permasalahan: Masih terdapat satker-satker yang mengajukan usulan kegiatan diluar ketentuan yang ada serta kurangnya data dukung dalam melengkapi dokumen perencanaan.


18

6) Usulan Pemecahan Masalah: Perlunya sosialisasi perencanaan yang lebih intensif sehingga satker dapat memahami dan melaksanakan perencanaan program dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. 7) Realisasi Anggaran: Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 603.184.000 dengan realisasi 74,99% (Rp. 452.300.000,-) c. Persentase UPT vertikal yang sudah memiliki sistem manajemen kinerja berbasis Rencana Strategis 1) Sasaran indikator/kegiatan Terwujudnya sistem manajemen sistem manajemen kinerja fasilitas pelayanan kesehatan. 2) Definisi Operasional Sistem manajemen berbasis Rencana Strategis adalah pengelolaan kinerja Unit Pelaksana Teknis Vertikal yang berdasarkan pada langkahlangkah pencapaian sasaran yang telah ditentukan dalam rencana strategis, termasuk dalam monitoring pencapaian indikator kinerja secaa rutin bulanan, dan tergambar dari dashboard monitoring pencapaian kinerja yang dapat diakses secara online. 3) Cara Perhitungan Jumlah Unit Pelaksana Teknis Vertikal yang memiliki sistem manajemen berbasis kinerja x 100% Jumlah seluruh Unit Pelaksana Teknis


19

4) Pencapaian Diagram 3. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase UPT Vertikal yang Sudah Memiliki Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Rencana Strategis

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap UPT vertikal yang sudah memilki sistem manajemen kinerja berbasis rencana strategis. Dari 49 UPT Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang sudah sudah memilki sistem manajemen kinerja berbasis rencana strategis sebanyak 39 UPT Vertikal. Dengan kata lain realisasi sebesar 79,59% dan pencapaiannya sebesar 265,3%. Pencapaian indikator Penyampaian laporan kinerja ini masih dilaksanakan secara manual, adapun daftar UPT Vertikal tersebut adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo RSUP H. Adam Malik Medan RSUP Dr. Hasan Sadikin RSUP Dr. Kariadi RSUP Dr. Sardjito RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo RSUP Sanglah RSUP Fatmawati RSUP Dr. Mohammad Hoesin RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro RSUP Dr. M. Djamil RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou RSUP Persahabatan RSJP Harapan Kita RSAB Harapan Kita RS Kanker Dharmais RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan RS Dr. H. Marzoeki Mahdi RS Jiwa Prof. Dr. Soeroyo RS Jiwa Radjiman Widiodiningrat RS Mata Cicendo RS Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso RS Kusta Sitanala RS Kusta Dr. Rivai Abdullah, RS Kusta Tadjuddin Chalid

26. RS Paru Dr. Ario Wirawan 27. RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo 28. RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 29. RS Ketergantungan Obat 30. RS Stroke Nasional Bukit Tinggi 31. RSPI Sulianti Saroso 32. RS Ratatotok 33. RS Pusat Otak Nasional 34. BBKPM Makassar 35. BBKPM Surakarta 36. BBKPM Bandung 37. BKMM Makassar 38. BKMM Cikampek 39. BBLK Palembang 40. BBLK Makassar 41. BBLK Surabaya 42. BBLK Jakarta 43. BPFK Jakarta 44. BPFK Surabaya 45. BPFK Makassar 46. BPFK Medan 47. LPFK Surakarta 48. LPFK Banjar Baru 49. Poliklinik Kemenkes


20

Pada tahun 2014 tidak terdapat indikator kegiatan tersebut, sehingga hasilnya tidak dapat dibandingkan. Apabila dibandingkan dengan target rencana jangka menengah maka target itu telah tercapai, yang perlu dilakukan oleh Ditjen Bina Upaya Kesehatan adalah mempertahannya. 5) Permasalahan a) Beberapa indikator susah dicapai karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Misalnya BOR RS tertier, dengan berlakukan rujukan berjenjang dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, maka BOR RS tertier menurun. b) Adanya perbedaan persepsi terhadap definisi operasional indikator kinerja. 6) Usulan Pemecahan Masalah: a) Melakukan revisi indikator sesuai dengan kondisi saat ini dan masa mendatang b) Melakukan sosialisasi kepada UPT Vertikal tentang indikator termasuk definisi operasionalnya. 7) Realisasi Anggaran: Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk kegiatan ini

sebesar Rp.

300.576.000 dengan realisasi 50,17% (Rp. 150.808.000,-). d. Persentase UPT vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak kinerja 1) Sasaran indikator/kegiatan Terwujudnya sistem manajemen kinerja fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. 2) Definisi Operasional Unit Pelaksana Teknis Vertikal adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan baik


21

berupa Rumah Sakit/Balai/Loka/Klinik. Kontrak kinerja yang dimaksud adalah antar Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan dengan pimpinan UPT Vertikal. Berkinerja baik maksudnya medapatkan nilai pencapaian kinerja baik berdasarkan penilaian SAKIP oleh Inspektorat Jenderal. 3) Cara Perhitungan Jumlah Unit Pelaksana Teknis Vertikal dengan nilai AA x 100% Total Jumlah Unit Pelaksana Teknis Vertikal (49 UPT) 4) Pencapaian Untuk mencapai indikator tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya pada tahun 2015 telah melakukan kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyusunan LAKIP, evaluasi terhadap SAKIP dan Perjanjian Kinerja kepada 49 UPT Vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Diagram 4. Perbandingan Target dan Realisasi Persentase UPT Vertikal yang Dibina dengan Indeks Kinerja Baik Sesuai dengan Kontrak Kinerja

Jumlah UPT yang mendapatkan nilai AA sebanyak 41 UPT (realisasi sebesar

83,67%

dan

pencapaian

sebesar

139,45%).

Apabila

dibandingkan dengan target akhir perencanaan jangka menengah maka masih perlu upaya untuk mencapainya. Sedangkan pada tahun 2014 tidak ada indikator kegiatan tersebut sehingga tidak dapat dibandingkan. Adapun hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian


22

Kesehatan terhadap 49 LAKIP UPT Vertikal tahun 2014 didapatkan hasil: a) Mendapatkan nilai AA: 41 UPT b) Mendapatkan nilai A: 4 UPT c) Mendapatkan nilai B: 4 UPT. Tabel 3. Daftar Nilai LAKIP UPT Vertikal NO UNIT KERJA

KATEGORI

1.

RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

AA

2.

RSUP H. Adam Malik

AA

3.

RSUP Dr. Hasan Sadikin

AA

4.

RSUP Dr. Kariadi

AA

5.

RSUP Dr. Sardjito

AA

6.

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo

AA

7.

RSUP Sanglah

AA

8.

RSUP Fatmawati

AA

9.

RSUP Dr. Mohammad Hoesin

AA

10. RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro

AA

11. RSUP Dr. M. Djamil

AA

12. RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou

AA

13. RSUP Persahabatan Jakarta

AA

14. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita

AA

15. RS Anak dan Bunda Harapan Kita

AA

16. RS Kanker Dharmais

AA

17. RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan

AA

18. RS Dr. H. Marzoeki Mahdi

AA

19. RS Jiwa Prof. Dr. Soeroyo

AA

20. RS Jiwa Radjiman Widiodiningrat

AA

21. RS Mata Cicendo

AA

22. RS Ortopedi Prof.Dr.R. Soeharso

AA

23. RS Kusta Sitanala

AA


23

NO

UNIT KERJA

KATEGORI

24. RS Kusta Tadjuddin Chalid

AA

25. RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo

AA

26. RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu

AA

27. RS Ketergantungan Obat

AA

28. RS Stroke Nasional Bukit Tinggi

AA

29. RSPI Sulianti Saroso

AA

30. BBLK Surabaya

AA

31. BBLK Palembang

AA

32. BBLK Jakarta

AA

33. BBLK Makassar

AA

34. BBKPM Surakarta

AA

35. BBKPM Bandung

AA

36. BBKPM Makassar

AA

37. BPFK Jakarta

AA

38. BPFK Surabaya

AA

39. BPFK Makassar

AA

40. LPFK Surakarta

AA

41. LPFK Banjarbaru

AA

42. RS Paru Dr. Ario Wirawan

A

43. BBKPM Makassar

A

44. BKMM Cikampek

A

45. BPFK Medan

A

46. RSUP Ratatotok Buyat Sulawesi Utara

B

47. RS Kusta Dr. Rivai Abdullah, Palembang

B

48. RS. Pusat Otak Nasional

B

49. Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI

B

5) Permasalahan: Masih ada perbedaan persepsi antara evaluator (Inspektorat Jenderal Kemenkes) dengan

satuan kerja (UPT Vertikal) yang dievaluasi


24

terhadap

kertas

kerja

evaluasi.

Misalnya:

adanya

perbedaan

nomenklatur rencana aksi kegiatan untuk eselon II sedangkan di UPT vertikal adanya rencana bisnis strategis. 6) Usulan Pemecahan Masalah: Perlunya pertemuan sebelumevaluasi LAKIP antara evaluator dan unit pembina yang difaslitasi oleh Sekretariat Jenderal untuk menyamakan persepsi terhadap kertas kerja evaluasi. 7) Realisasi Anggaran: Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. Rp. 230.280.000,- dengan realisasi Rp.179.057.600,- (77,8%). e) Persentase program direktorat yang mengacu kepada daerah sasaran nasional. 1) Sasaran indikator/kegiatan Terwujudnya sistem perencanaan, monitoring dan evaluasi yang terintegrasi. 2) Definisi Operasional Yang dimaksud dengan program direktorat yang mengacu kepada daerah sasaran nasional adalah program atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan yang mengacu pada pencapaian sasaran atau target yang menjadi prioritas di daerah sasaran nasional yang ditetapkan melalui SK Menkes atau SK Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. 3) Cara Perhitungan Program atau kegiatan direktorat yang mengacu kepada daerah sasaran nasional x 100% Total program atau kegiatan di Direktorat


25

4) Pencapaian Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya pada tahun 2015 telah melakukan kegiatan Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Program BUK. Diagram 5. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Persentase Program Direktorat yang Mengacu Kepada Daerah Sasaran Nasional

Pada tahun 2015 terdapat 69 kegiatan di Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar dan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan. Dari 69 kegiatan tersebut hanya 12 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator

sasaran

program.

Adapun

indikator

sasaran

program

pembinaan pelayanan kesehatan adalah: a) Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi b) Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional. Realisasi indikator di atas sebesar 17,39% dan pencapaiannya sebesar 34,78%. Pada tahun sebelumnya tidak terdapat kegiatan tersebut sehingga tidak dapat dibandingkan hasilnya. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yaitu sebesar 90%, maka masih perlu upaya yang sangat keras untuk mencapainya.


26

5) Permasalahan Banyaknya kegiatan lainnya di Direktorat Bina Upaya Kesehatan Dasar dan Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan yang tidak secara langsung mendukung pencapaian pencapaian indikator kinerja program misalnya: Puskesmas mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar), Bank Darah Rumah Sakit (BDRS), dan lainnya. Kegiatan-kegiatn tersebut mendukung pelaksanaan Nawacita, prioritas Kementerian Kesehatan, SDGs, Percepatan Papua dan Papua Barat, dan lainnya. 6) Usulan Pemecahan Masalah Mengusulkan untuk indikator persentase program direktorat yang mengacu kepada daerah sasaran nasional target tahun 2019 tidak sebesar 90% untuk mendukung kegiatan pencapaian indikator kinerja program. Mengingat masih perlunya pembiayaan kegiatan lainnya misalnya pelaksanaan Nawacita, prioritas Kementerian Kesehatan, SDGs, Percepatan Papua dan Papua Barat, dan lainnya. Yang perlu diutamakan oleh Direktorat Jenderal adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja program. 7) Realisasi Anggaran: Pada tahun 2015 alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 794.493.000 dengan realisasi 61,60% (Rp. 489.389.750,-) 3. Tupoksi Sekretariat a. Bagian Program dan Informasi 1) Subbagian Program a) Pencapaian Tabel 4. Data Keluaran Subbagian Program Tahun 2015 No

Kegiatan

Keluaran Target

Capaian

%

90 Dokumen

100%

89 Dokumen

100%

SUB BAGIAN PROGRAM DAN PERENCANAAN 1

Dokumen Perencanaan Program

2

Dokumen Perencanaan Anggaran

90 Dokumen 89 Dokumen


27

Pada

tahun

2015

Subbagian

Program

pada

tahun

2015

melaksanakan 2 (dua) kegiatan dengan hasil sebagai berikut: (1) Dokumen Perencanaan Program Hasil

dari

kegiatan

ini

adalah

tersusunnya

dokumen

perencanaan program satker-satker di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan hingga terbitnya DIPA. (2) Dokumen Perencanaan Anggaran Hasil

dari

kegiatan

ini

adalah

tersusunnya

dokumen

perencanaan anggaran satker-satker di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Supaya kegiatan di Subbag Program menjadi lebih mudah dan lebih cepat maka dilakukan pengembangan aplikasi sistem perencanaan secara online (e-planning) untuk pengajuan usulan perencanaan program dan anggaran. b) Permasalahan Adanya satker-satker yang masih mengusulkan perencanaan tanpa melalui aplikasi e-planning online serta tanpa disertai data dukung yang memadai. c) Usulan Pemecahan Masalah Diperlukannya sosialisasi lebih intensif mengenai penyusunan program dan anggaran kepada satker-satker di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. d) Realisasi Anggaran: Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Program untuk 2 (dua) kegiatan mendapat alokasi sebesar Rp. 6.297.402.000,-

dan

realisasi 67,74% (Rp. 4.265.585.924-).


28

2) Subbagian Data dan Informasi a) Pencapaian Tabel 5. Data Keluaran Subbagian Data dan Informasi Tahun 2015 No

Kegiatan

Keluaran Target

Capaian

%

5 Laporan

5 Laporan

100%

2 Laporan

1 Laporan

50%

3 Dokumen

1 Dokumen

33,33%

18 Paket

14 Paket

77,78%

SUB BAGIAN DATA DAN INFORMASI 1

3

Pertemuan Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Rumah Sakit (SP2RS) / SIRS Tim Pengelola Website Ditjen BUK

4

Advokasi dan Sosialisasi

2

5

(SIMRS GOS) dan Elektronik Rekam Medik

4 Laporan

4 Laporan

100%

6

Pengolahan dan Penyajian Data

2 Laporan

1 Laporan

50%

7

Peningkatan Ketrampilan

2 Laporan

2 Laporan

100%

Pada tahun 2015 Subbagian Data dan Informasi pada tahun 2015 melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan dengan hasil sebagai berikut: (1) Pertemuan Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen data informasi fasilitas kesehatan. (2) Sistem Pencatatan dan Pelaporan Rumah Sakit (SP2RS)/SIRS Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya aplikasi pencatatan dan pelaporan Rumah Sakit. (3) Tim Pengelola Website Ditjen BUK Hasil dari kegiatan ini adalah pemeliharaan/maintenance Web dan Upload berita di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan (4) Advokasi dan Sosialisasi Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendampingan validasi data dan instalasi aplikasi. (5) Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS GOS) dan Elektronik Rekam Medik Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Rancangan Rekam Medik Elektronik.


29

(6) Pengolahan dan Penyajian Data Hasil

dari

kegiatan

ini

adalah

tersusunnya

dokumen

Pelaksanaan Pemutakhiran dan Validasi Data. (7) Peningkatan Ketrampilan Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya ketrampilan Programming Komputer serta Pengolahan Data dan Statistik. Untuk mempermudah dan mempercepat kegiatan maka dibangunlah aplikasi

Dashboard

Sistem Direktorat

Jenderal

Bina

Upaya

Kesehatan Open Sources, pengembangan aplikasi Web Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, updating aplikasi INA-CBGs, pengembangan aplikasi SP2RS, pengembangan aplikasi Sistem Informasi Rawat Inap, e-Book Pengolahan dan Penyajian Data SIRS Tahun 2014, e-Book Data Dasar Rumah Sakit Seluruh Indonesia, updating

aplikasi

SIMRS

GOS,

aplikasi

Registrasi

Fasilitas

Kesehatan Terpadu. Serta pengadaan alat pengolah data. b) Permasalahan (1) Laporan data yang diterima dari Rumah Sakit ke Subbag Data dan Informasi tidak tepat waktu, (2) Data yang dikirimkan tidak lengkap, (3) Data Rumah Sakit yang tidak update, (4) Kurangnya SDM pengelola data. c) Usulan Pemecahan Masalah (1) Perlu dilakukan evaluasi pelaporan Rumah Sakit secara rutin, (2) Monitoring Dinas Kesehatan Propinsi kepada Rumah Sakit, (3) Validasi data kepada Rumah Sakit (4) Penambahan tenaga SDM pengelola data. d) Realisasi Anggaran: Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Data dan Informasi untuk 7 (tujuh) kegiatan mendapat alokasi sebesar Rp. 3.536.676.000,dan realisasi 72,32% (Rp. 2.557.872.486,-).


30

3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan a) Pencapaian Tabel 6. Data Keluaran Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Tahun 2015 No

Keluaran

Kegiatan

SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN Monitoring dan Evaluasi Program dan 1 Kegiatan BUK 2 Pelaporan Program dan Kegiatan BUK

Target

Capaian

%

1 Laporan

1 Laporan

100%

1 Laporan

1 Laporan

100%

Pada tahun 2015 Subbagian Evaluasi dan Pelaporan pada tahun 2015 melaksanakan 2 (empat) kegiatan dengan hasil sebagai berikut: (1) Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan BUK Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Evaluasi Indikator RKP dan Renstra BUK, Laporan Evaluasi Program Prioritas

Nasional,

Laporan

Evaluasi

Pelaksanaan

Program/Kegiatan Bersumber APBN, Laporan Pembinaan Terpadu Kementerian Kesehatan sesuai siklus pelaporan. (2) Pelaporan Program dan Kegiatan BUK Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya bahan lampiran Pidato Presiden tahun 2015 dari Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

maka

dibangunlah

aplikasi

emonev

yang

akan

dipergunakan untuk memonitor pelaksanaan JKN, Renstra, DAK dan TP serta pengadaan alat pengolah data.

b) Permasalahan (1)

Realisasi keuangan rendah karena ada revisi DIPA dan refocusing kegiatan yang mengakibatkan tertundanya awal kegiatan.

(2)

Rencana

pelaksanaan

kegiatan

yang

awalnya

akan

dilaksanakan oleh seluruh Ditjen BUK sebagian tidak terlaksana karena petugas dari direktorat lebih fokus ke kegiatannya sendiri.


31

(3)

Rendahnya laporan daerah yang masuk ke Subbag Evaluasi dan Pelaporan.

(4)

Penyampaian laporan tidak tepat waktu.

(5)

Masih kurangnya kualitas SDM dalam mengolah dan menganalisa data.

c) Usulan Pemecahan Masalah (1)

Perencanaan kegiatan pada tahun berikutnya lebih matang.

(2)

Penentuan jumlah sample, lokasi, dan petugas (surveyor) sudah fix pada awal tahun.

(3)

Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di dalam kantor untuk mendapatkan hasil yang maksimal, walaupun pelaksanaan kegiatan tanpa menggunakan dana dari DIPA.

(4)

Pemberlakuan reward and consequences terhadap satker penerima dana benar-benar dilaksanakan.

(5)

Peningkatan kapasitas SDM subbag Evaluasi dan Pelaporan melalui pelatihan, kalakarya, dll.

d) Realisasi Anggaran: Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Evaluasi dan Pelaporan terdiridari 2 (dua) jenis kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.102.766.000,- dan realisasi 54,55% (Rp. 1.692.907.817,-). b. Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat 1) Subbagian Hukum a) Pencapaian Tabel 7. Data Keluaran Subbagian Hukum Tahun 2015 No

Kegiatan

Keluaran Target

Capaian

%

SUB BAGIAN HUKUM

1

Penyusunan Rancangan Peraturan Bidang Upaya Kesehatan

60 draft peraturan

45 draft peraturan

2

Penanganan Kasus Masalah Hukum Dan Dugaan Malpraktek

48 kasus

48 kasus

100

3

Rapat Koordinasi Komite Etik Dan Hukum Rs Vertikal

1 dokumen

1 dokumen

100

4

Workshop Nurshing By Laws

1 dokumen

1 dokumen

100


75

32

Pada tahun 2015 Subbagian Hukum melaksanakan 4 (empat) kegiatan dengan hasil sebagai berikut: (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Bidang Upaya Kesehatan Dari target 60 rancangan peraturan perundangan yang dapat diselesaikan sebanyak 45 rancangan peraturan bidang upaya kesehatan yang telah terkirim ke Biro Hukum dan Organisasi. (2) Penanganan Kasus Masalah Hukum Dan Dugaan Malpraktek Kegiatan ini mencakup pengaduan masyarakat yang masuk sebanyak 32 kasus, gugatan perkara perdata sebanyak 6 kasus, gugatan melalui PTUN sebanyak 2 kasus, gugatan tindak pidana sebanyak 2 kasus dan pendampingan kasus sebanyak 6 kasus. (3) Rapat Koordinasi Komite Etik Dan Hukum RS Vertikal Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyamakan persepsi pelaksanaan tugas Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit yang akhirnya diharapkan adanya regulasi tentang penyelenggaraan Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit. (4) Workshop Nurshing Staff By Laws Kegiatan workshop ini bertujuan untuk mendapatkan kesamaan persepsi dan

memberikan

pemahaman

dalam menyusun

Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nurshing Staff By Laws) sesuai dengan Permenkes No. 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan RS. b) Permasalahan (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Bidang Upaya Kesehatan  Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan unit teknis tidak melaksanakan tahapan penyusunan sesuai dengan

ketentuan

penyusunan

peraturan

perundang-

undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan  Penjadwalan yang sering berubah. (2) Penanganan Kasus Masalah Hukum Dan Dugaan Malpraktek  Keterbatasan dana untuk melakukan klarifikasi ke daerah


33

 Tidak efektifnya klarifikasi melalui surat  Kurangnya koordinasi dengan unit-unit lain ( adanya tumpang tindih kewenangan)  Khusus untuk pendampingan kurang adanya pembekalan (3) Rapat Koordinasi Komite Etik Dan Hukum RS Vertikal  Di dalam pelaksanaan, masing-masing Komite Etik RS Vertikal yang ada belum seragam  Belum semua RS UPT Vertikal mempunyai Komite Etik dan Hukum  Tugas dan fungsi Komite Etik dan Hukum masih belum jelas dan masih tumpang tindih dengan tugas struktural (4) Workshop Nurshing Staff By Laws Belum semua RS UPT Vertikal menyusun Nurshing Staff By Laws. c) Usulan Pemecahan Masalah (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Bidang Upaya Kesehatan  Melakukan perencanaan jadwal inventarisasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan.  Melibatkan bagian Hukormas sejak awal penyusunan rancangan peraturan  Peningkatan kemampuan staf dalam hal Legal Drafting (2) Penanganan Kasus Masalah Hukum Dan Dugaan Malpraktek  Penambahan dana untuk klarifikasi  Perlu adanya sinkronisasi dan pembagian kewenangan yang jelas dalam penanganan permasalahan hukum khususnya masalah aset  Khusus untuk pemdampingan perlu ditingkatkan pembekalan sebelum pemeriksaan di kejaksaan dan kepolisian. (3) Rapat Koordinasi Komite Etik Dan Hukum RS Vertikal Dilakukan pembahasan draft Permenkes tingkat unit utama


34

(4) Workshop Nurshing Staff By Laws Subbag Hukormas Ditjen Bina Upaya Kesehatan akan melakukan pendampingan dalam menyusun Nurshing Staff By Laws sesuai dengan Permenkes. d) Realisasi Anggaran: Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Hukum untuk 4 (empat) kegiatan mendapat alokasi sebesar Rp. 857.925.000,- dan realisasi 49,85% (Rp. 427.667.100,-). 2) Subbagian Organisasi a) Pencapaian Tabel 8. Data Keluaran Subbagian Organisasi Tahun 2015 No 1

Keluaran

Kegiatan

3

Penyempurnaan Dokumen Reformasi Birokrasi Ditjen BUK Fasilitasi Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi UPT Penyusunan Tatalaksana Ditjen BUK

4

Penataan Organisasi UPT

5

Penataan Jabatan Fungsional di lingkungan Ditjen BUK

6 7

2

Target 2 Dokumen

Capaian 2 Dokumen

% 100

1 Dokumen

1 Dokumen

100

2 Dokumen

2 Dokumen

100

4 UPT

4 UPT

100

2 Dokumen

2 Dokumen

100

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

2 LAKIP

2 LAKIP

100

Fasilitasi Penyusunan LAKIP Unit Pelaksana Teknis

10 UPT

10 UPT

100

Untuk meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan pada tahun 2015 Subbag Organisasi melaksanakan 7 (tujuh) jenis kegiatan, yaitu : (1) Penyempurnaan Dokumen Reformasi Birokrasi Ditjen Bina Upaya

Kesehatan,

mendukung

Kegiatan

program

yang

Reformasi

dilaksanakan

Birokrasi

untuk

Kementerian

Kesehatan adalah : - Penyempurnaan

Analisis Beban

Kerja di Lingkungan

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan


35

- Tersusunya

Informasi

Jabatan

Direktorat

Pelayanan

Kesehatan. (2) Fasilitasi Penyusunan Dokumen Reformasi Birokrasi UPT Unit Pelaksana Teknis yang telah dilakukan fasilitasi dokumen Reformasi Birokrasi adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Non BLU antara lain : RS. Pusat Ratatotok, RS Pusat Otak Nasional Jakarta, Unit Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Balai Pengamanan Fasilitas kesehatan, dan LOKA. Fasilitasi penyusunan dokumen reformasi birokrasi berisikan Analisis Beban Kerja online/ ABK Online. (3) Penyusunan Tatalaksana Ditjen Bina Upaya Kesehatan Dengan

diterapkannya

Reformasi

Birokrasi

Kementerian

Kesehatan khususnya dalam program penataan organisasi, maka telah dilakukan : -

Penyusunan Draft Naskah Akademik Direktorat Pelayanan Kesehatan

-

Penyusunan Draft Rancangan Struktur Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

(4) Penataan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit, maka telah dilakukan : -

Penyusunan Draft Naskah Akademik Pelembagaan (BBKPM Surakarta, BBKPM Makassar, dan BBKPM Bandung)

-

Penyusunan Draft Tata Hubungan Kerja UPT (RS. Jiwa Soeroyo Magelang)

(5) Penataan

Jabatan

Fungsional

di

lingkungan

Direktorat

Jenderal Bina Upaya Kesehatan Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur tentang standar yang harus dimiliki Aparatur Sipil Negara baik PNS


36

maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka telah dilakukan : - Draft Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Fungsional - Draft Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional (6) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sudah disusun 2 (dua) buah LAK yaitu LAK Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Tahun 2014 dan LAK Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2014 dan sudah disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan semua unit eselon

I

di

lingkungan

Kementerian

Kesehatan

serta

didistribusikan ke semua unit kerja di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan kantor pusat maupun Unit Pelaksana Teknis, serta

sudah

dievaluasi

oleh

Tim

Inspektorat

Jenderal

Kementerian Kesehatan pada tanggal 25 s/d 29 Mei 2015 di Grand Cempaka, Cisarua dengan Nilai 95,18 dengan predikat AA (memuaskan) untuk LAK Ditjen BUK dan nilai 94,44 dengan predikat AA (memuaskan) untuk LAK Sekretariat (7) Fasilitasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Pelaksana Teknis Fasilitasi Penyusunan LAK UPT dilakukan dalam bentuk Bimbingan teknis ke beberapa UPT khususnya Unit Pelaksana Teknis Non BLU b) Permasalahan (1) Penyusunan Informasi Jabatan Struktural khususnya dalam menuliskan Uraian Tugas belum sesuai dengan tugas dan fungsi /tidak sesuai dengan Permenkes 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (2) Analisis Beban Kerja (ABK) pada proses penginputan nama produk khususnya pada penginputan uraian ataupun tahapan proses tidak berdasarkan informasi Jabatan yang tersedia.


37

(3) Belum ditetapkannya format baku yang diberlakukan untuk menyusun Standar Kompetensi Teknis Jabatan fungsional oleh Kementerian PAN dan RB. c) Usulan Pemecahan Masalah (1) Perlu melibatkan Biro Hukum dan Organisasi dan pejabat yang terkaiat dalam Penyempurnaan Informasi Jabatan sehingga sesuai dengan Tugas dan Fungsinya (2) Dibuatkan SK Tim Teknis yang bertugas melakukan verifikasi pengolahan data Analisis Beban Kerja (ABK) yang melibatkan Jabatan Fungsional Teknis (3) Perlu disusun regulasi / format baku yang diberlakukan untuk menyusun tata laksana organisasi unit pelaksana teknis oleh Kementerian PAN dan RB. d) Realisasi Anggaran: Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Organisasi untuk 7 (tujuh) kegiatan mendapat alokasi sebesar Rp. 1,364,573,000,-

dan

realisasi 65,57% (Rp. 894.705.731,-). 3) Subbagian Hubungan Masyarakat a) Pencapaian Tabel 9. Data Keluaran Subbagian Hubungan Masyarakat Tahun 2015 No

Kegiatan

Capaian

%

4 Edisi Warta

4 Edisi Warta

100

1 Laporan

1 Laporan

100

Peliputan dan kegiatan kehumasan Fasilitasi peningkatan kapasitas kehumasan Ditjen BUK Penyelenggaraan pameran kesehatan dan penyebaran informasi

1 Laporan 1 Laporan Kegiatan 1 Laporan Kegiatan

1 Laporan 1 Laporan Kegiatan 1 Laporan Kegiatan

100

Honor tim unit layanan terpadu

1 Laporan Kegiatan

1 Laporan Kegiatan

SUB BAGIAN HUMAS Penyusunan dan penerbitan warta Bina Upaya 1 Kesehatan Pemantauan dan evaluasi penanganan pengaduan 2 masyarakat/opini public 3 4 5 6

Keluaran Target


100 100 100

38

Pada tahun 2015 Subbagian Hubungan Masyarakat melaksanakan 6 (enam) kegiatan dengan hasil sebagai berikut: (1) Penyusunan dan penerbitan warta dan bulletin Hasil dari kegiatan ini adalah terbitnya Warta Bina Upaya Kesehatan sebanyak Liputan

Khusus

4 edisi selama tahun 2015 berisikan

berupa

hasil

liputan

dan

pembahasan

mendalam (liputan in-depth) terhadap kegiatan Kementerian Kesehatan RI, Liputan Utama berupa hasil liputan dan pembahasan mendalam (liputan in-depth) terhadap program kegiatan dan kebijakan di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Rubrik Tanya Jawab terhadap program kegiatan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kilas Berita berupa artikel hasil liputan kegiatan di lingkungan kantor pusat dan UPT Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Resensi Buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, Galeri Foto Kegiatan, dan artikel kesehatan ringan. Warta BUK didistribusikan di Rumah Sakit vertikal, Balai Besar/Balai, Loka dan kantor pusat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. (2) Pemantauan dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat/ opini publik Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penanganan pengaduan masyarakat /Opini Publik bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang baik, transparan, akuntabel dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas.

Melalui

laporan

Pemantauan

dan

Evaluasi

Penanganan pengaduan masyarakat /Opini Publik tahun 2015 ini

diharapkan

dapat

menggambarkan

kondisi

pelayanan

kesehatan di Indonesia yang terbentuk dari pandangan dan pengalaman masyarakat, baik berupa pengaduan langsung maupun opini yang berkembang di masyarakat melalui media massa.


39

(3) Peliputan dan kegiatan kehumasan Kegiatan Peliputan di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan adalah kegiatan untuk meliput Kunjungan Kerja Eselon I dan II, pelantikan, perayaan hari-hari besar kesehatan, ulang tahun Rumah Sakit, pertemuan, konferensi pers, audiensi dengan DPRD, seminar dan hal-hal penting lainnya yang bersifat mendesak (misalnya bencana alam, kejadian luar biasa). Informasi yang didapat dari liputan ini disampaikan kepada jajaran internal Ditjen Bina Upaya Kesehatan dalam bentuk narasi yang dipublish di Buletin Bina Upaya Kesehatan dan Web Bina

Upaya

Kesehatan.

Dengan

terlaksananya

kegiatan

peliputan acara kedinasan di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan maka terjalinlah hubungan informasi dan komunikasi secara timbal balik. (4) Fasilitasi peningkatan kapasitas kehumasan bidang pelayanan kesehatan Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kehumasan Ditjen BUK bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membangun pemahaman humas di lingkungan Ditjen BUK terhadap peran humas dalam menghadapi krisis komunikasi. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kelembagaan humas yang kuat dan

memiliki

informasi

kompetensi

yang

optimal

dalam dan

memberikan

bertanggung

pelayanan

jawab

serta

memberikan perimbangan arus informasi dari dan kepada masyarakat. Kegiatan ini diselenggarakan setiap tahun dengan peserta meliputi perwakilan humas seluruh UPT Ditjen BUK. Pada tahun 2015, kegiatan ini mengambil tema Jubir Tangguh, Hadapi Krisis Komunikasi. (5) Penyelenggaraan

pameran

kesehatan

Penyelenggaraan

Pameran

dan

penyebaran

informasi Kegiatan

Kesehatan

dan

Penyebaran Informasi dilaksanakan sebagai proses berbagi


40

informasi dan pengetahuan melalui komunikasi, informasi dan edukasi

kesehatan

mensosialisasikan Kesehatan

kepada

program

khususnya

dan

Direktorat

stakeholder kebijakan Jenderal

dengan

Kementerian Bina

Upaya

Kesehatan secara langsung. Pada tahun 2015, Subbag Humas Ditjen Bina Upaya Kesehatan mengikuti 5 (lima) kali kegiatan pameran yaitu  Pameran/ Expo Pembangunan Kesehatan pada Rapat Kerja Kesehatan

Nasional

(Rakerkesnas)

dengan

tema

“Pembangunan Kesehatan dari Pinggir ke Tengah dalam Pemantapan Program Indonesia Sehat Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” yang terbagi dalam tiga regional yaitu regional Tengah di Hotel Grand Inna Sanur Beach, Bali tanggal 16 s.d 19 Februari 2015, regional Barat di Bapelkes Batam tanggal 4 s.d 7 Maret 2015 dan regional Timur di Hotel Grand Clarion Makassar tanggal 9 s.d 12 Maret 2015.  Pameran 27th Hospital Expo 8th Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dengan tema ”Patien Safety” pada tanggal 21 s.d 24 Oktober 2015 di Jakarta Convention Center, Hall A stand no 50 & 51.  Pameran Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 51 tahun dengan tema Pemantapan Pembangunan Kesehatan Menuju Masyarakat Sehat, Mandiri dan Berkeadilan di Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta, Hall C2 stand no. 8 tanggal 13 s.d 15 November 2015. (6) Honor tim unit layanan terpadu Unit Layanan Terpadu Kementerian Kesehatan RI dibentuk sebagai salah satu program ”quick win” Kementerian Kesehatan RI dalam melakukan pelayanan publik yang diatur dalam UU No.14 Thn. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), UU No.25 Thn. 2009 tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 36


41

tahun 2009 tentang Kesehatan. Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan mempunyai pelayanan publik yang difasilitasi di loket 8 berupa pengurusan Penilaian Angka Kredit (PAK) untuk 19 (sembilan belas) Jabatan Fungsional Kesehatan. Untuk mempercepat dan memudahkan pencapaian kegiatan, maka dilaksanakan Pengadaan Aplikasi Monitoring Pelayanan Terpadu Ditjen

BUK.

Dalam

rangka

menunjang

dan

mempercepat

pemrosesan berkas PAK jabfung kesehatan yang diterima pada pelayanan terpadu satu pintu di loket 8 Ditjen BUK maka diadakan aplikasi monitoring pelayanan terpadu Ditjen BUK. Aplikasi ini berjalan secara online dan berbasis desktop dengan menggunakan alamat website www.simpadubuk.net. Serta pengadaan perangkat kerja Hukormas dalam rangka pelaksanaan fungsi kehumasan khususnya

terkait

dengan

peliputan

kedinasan,

pameran

kesehatan dan penerbitan warta BUK diperlukan perangkat kerja berupa Backwall modul 3x3 curve/straight, POP UP Counter Standar, Rak Brosur, Roll Banner electric, Rotary Light box 2 sisi, Flash speedlight, slot dan memory video shooting, Tripod video shooting, Wireless Clip On, Lensa Kamera, HDD External 4 TB, Komputer PC, Printer, Proyektor LCD, Mesin Tik Elektris, Scanner.

b) Permasalahan (1) Penyusunan dan Penerbitan Warta Bina Upaya Kesehatan  Adanya

perubahan

kegiatan

dummy,

koreksi

Penyuntingan Artikel, Foto dan Rubrik Warta

serta dimana

direncanakan berupa fullboard meeting luar kota menjadi rapat di dalam kantor di luar jam kerja, sehingga proses klaim SPJ menjadi mundur karena harus menunggu revisi DIPA.  Penulis harus mampu menangkap isu strategis atau isu global bidang kesehatan yang up to date  Warta BUK terbitnya tidak sesuai jadwal.  Kurangnya arsip foto sebagai penunjang tulisan di Warta


42

(2) Pemantauan dan Evaluasi Penanganan pengaduan masyarakat/ Opini Publik  Informasi tentang pengaduan masyarakat terlambat diterima di subbag Humas.  Proses klarifikasi ke unit pelayanan kesehatan masyarakat (Rumah Sakit) terkendala dengan prosedur birokrasi yang ada di unit pelayanan kesehatan masyarakat sehingga proses tindak lanjut dari Humas untuk menangani pengaduan masyarakat menjadi terlambat / terhambat.  Kurang

tertibnya

pendokumentasian

atau

pengarsipan

pengaduan yang masuk dan yang sudah selesai ditangani.  Dalam proses penanganan pengaduan masyarakat, Humas Rumah

Sakit

tidak

memiliki

akses

langsung

kepada

Direktur/Direktur Utama. (3) Peliputan dan Kegiatan Kehumasan Pelaksanaan peliputan dan Kegiatan Kehumasan seringkali mendadak mengikuti agenda dirjen. Hal ini mengakibatkan sulitnya menugaskan peliput

dimana dalam pelaksanaannya

seringkali mengggunakan dana pribadi masing-masing SDM yang akan bertugas dulu dan akan diganti setelah kembali ke kantor. (4) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kehumasan Ditjen BUK Anggaran kegiatan terlambat turun. (5) Penyelenggaraan

Pameran

Kesehatan

dan

Penyebaran

Informasi  Adanya revisi anggaran kegiatan penyelenggaraan pameran kesehatan dan penyebaran informasi pada akun belanja barang non operasional dimana setelah tiga kegiatan pameran dilaksanakan, ada dilakukan revisi pada belanja barang

non

operaasional

untuk

memenuhi

kebutuhan

pameran keempat dan kelima.


43

 Sisa anggaran yang tidak direalisasikan karena harga cetakan brosur/leaflet dibawah dari dibawah yang ditetapkan di POK.  Selain itu bahan pameran (buku-buku, goody bag , DVD dan leaflet) seringkali habis sebelum acara pameran selesai dikarenakan membludaknya pengunjung yang mengunjungi stand Ditjen BUK.  Perlu perencanaan dan koordinasi yang lebih baik lagi. (6) Tim Unit Layanan Terpadu Sisa anggaran yang tidak direalisasikan karena honor yang diklaim hanya periode bulan Mei s.d Desember 2015. Hal ini dikarenakan kesulitan menempatkan SDM dan belum siapnya aplikasi yang menunjang proses pelayanan

yang akan

disediakan di loket 8 c) Usulan Pemecahan Masalah (1) Penyusunan dan Penerbitan Warta Bina Upaya Kesehatan Perlu perencanaan dan penjadwalan yang lebih baik lagi. (2) Pemantauan dan Evaluasi Penanganan pengaduan masyarakat/ Opini Publik Sebaiknya dibuat tim internal subbag humas yang mengurusi penanganan pengaduan mulai dari pengarsipan pengaduan masuk, proses klarifikasi, membuat laporan dan mengarsipkan pengaduan yang sudah selesai. (3) Peliputan dan Kegiatan Kehumasan Perlu penjadwalan peliputan yang lebih baik dan perbaikan pengajuan anggaran misalnya dengan LS pengajuan. Selain itu untuk lokasi peliputan yang sulit dijangkau, sebaiknya peliput yang ditugaskan lebih dari satu orang. (4) Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kehumasan Ditjen BUK Perlu perencanaan yang lebih baik lagi.


44

(5) Penyelenggaraan

Pameran

Kesehatan

dan

Penyebaran

Informasi Perlunya koordinasi secara intensif dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pameran supaya dijadwalkan penganggarannya. (6) Tim Unit Layanan Terpadu  Penempatan SDM yang sesuai antara yang berjaga di loket dengan

yang

memproses

PAK.

Hal

ini

dikarenakan

banyaknya tamu yang berkonsultasi tentang PAK namun SDM yang berjaga di loket kurang menguasai tentang PAK.  Perlu koordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan kedatangan tamu unit teknis di Ditjen Bina Upaya Kesehatan supaya melalui satu pintu unit layanan terpadu. d) Realisasi Anggaran: Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Hubungan Masyarakat untuk

6

(enam)

kegiatan

mendapat

alokasi

sebesar

Rp.

19.793.767.000,- dan realisasi 10,96% (Rp. 2.169.989.038,-). c. Bagian Keuangan 1) Subbagian Anggaran a) Pencapaian Tabel 10. Data Keluaran Subbagian Anggaran Tahun 2015 No

Keluaran

Kegiatan

Target

Capaian

%

11 Dokumen

11 Dokumen

100

SUB BAGIAN ANGGARAN 1

Laporan Pelaksanaan Anggaran

Pada tahun

2015

Subbagian

Anggaran

pada tahun

2015

melaksanakan kegiatan sebagai berikut: (1) Penyusunan Juknis Tata Cara Revisi Anggaran TA 2015 (1 dokumen) (2) Penyusunan Revisi Permenkes 12 tahun 2013 tentang Pola Tarif BLU RS (1 dokumen)


45

(3) Penyusunan Panduan Pengelolaan BLU (1 dokumen) (4) Penyusunan Pedoman Dewan Pengawas (1 dokumen) (5) Penyusunan Revisi Pedoman Remunerasi BLU (1 dokumen) (6) Pertemuan Penguatan Tim Remunerasi (1 dokumen) (7) Penyusunan Indikator Kinerja Dalam Remunerasi (1 dokumen) (8) Monitoring Pelaksanaan Remunerasi Satker BLU Ditjen BUK (1 dokumen) (9) Penyusunan Target dan Pagu PNBP Ditjen BUK (1 dokumen) (10) Penyusunan Pola Tarif Nasional (1 dokumen) (11) Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan (1 dokumen)

b) Permasalahan (1) Belum semua satker memahami tata cara revisi anggaran (2) Dalam proses revisi terkadang kanwil memiliki pemahaman yang berbeda dengan Ditjen Perbendaharaan (3) Proses revisi remunerasi yang memerlukan kesepahaman dan kesepakatan antara Tim dari BUK dan PK BLU (4) Belum semua Dewas memiliki kesamaan pemahaman terhadap tugas dan fungsinya sehingga saat penyusunan laporan Dewas belum sesuai dengan yang diharapkan. (5) Dalam menyusun target dan pagu PNBP dipengaruhi oleh faktor eksternal rumah sakit. c) Usulan Pemecahan Masalah (1) Adanya kegiatan sosialisasi terhadap tata cara revisi anggaran yang terupdate. (2) Adanya pertemuan koordinasi dengan Dewas secara rutin untuk mengevaluasi kinerj Dewas. (3) Dalam penyusunan target dan pagu harus mempertimbangkan realisasi pendapatan 2 tahun sebelumnya dan faktor eksternal yang mempengaruhinya.


46

d) Realisasi Anggaran: Pada tahun 2015, Subbagian Anggaran mendapat alokasi sebesar Rp. 22.284.402.000,- dan realisasi 82.36% (Rp. 18.353.99.516,-). 2) Subbagian Perbendaharaan a) Pencapaian Tabel 11. Data Keluaran Subbagian Perbendaharaan Tahun 2015 No

Keluaran

Kegiatan

Target

Capaian

%

SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN 1

Pembinaan Bidang Perbendaharaan

15 Laporan

15 Laporan

100

2

Implementasi SPIP di lingkungan Ditjen BUK

1 Laporan

0

0

3

Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK/BPKP dan Itjen

25 Laporan

25 Laporan

100

4

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Anggaran

12 Bulan

12 Bulan

100

5

Honorarium Petugas UAPPA-E1 Ditjen Bina Upaya Kesehatan (ver)

12 Bulan

0

0

6

Honor Petugas UAKPA Setditjen Bina Upaya Kesehatan

12 Bulan

0

0

b) Permasalahan (1) Pembinaan Bidang Perbendaharaan  Kurangnya inisiatif peserta rapat untuk bertanya pada setiap kegiatan mengenai kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan pengelolaan keuangan di lapangan;  Kurangnya pemahaman Satuan Kerja mengenai mekanisme pengajuan pembukaan dan penutupan rekening pemerintah pemerintah; (2) Implementasi SPIP di lingkungan Ditjen BUK  Implementasi SPIP pada suatu lingkungan kerja bukan merupakan tanggung jawab satu sub bagian/bagian saja karena memiliki arti luas dan perlunya koordinasi yang melibatkan bagian atau Direktorat lainnya di lingkungan kerja tersebut;  Kurangnya

koordinasi

dengan

Itjen

selaku

Pembina

pelaksanaan SPIP;


47

 Kurangnya pemahaman atas makna dan pentingnya SPIP. (3) Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK/BPKP dan Itjen  Satker

yang

diundang

dalam

rangka

Percepatan

Penyelesaian Temuan Hasil Pemeriksaan Tidak Datang (Satker TP/DK);  Temuan dinyatakan tuntas oleh Aparat (APF) Terkait (BPK, ITJEN dan BPKP);  Denda-denda terkait pihak ketiga sulit untuk sehingga membutuhkan

waktu

yang

tidak

sedikit

untuk

penyelesaiannya;  Rekomendasi APF terkait dengan Sanksi Kepegawaian sesuai PP 53 sulit dilaksanakan mengingat

banyaknya

tahap yang harus dilalui sebelum penetapan Sanksi Kepegawaian dalam bentuk SK. Selain itu dampak yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan dengan adanya Sanksi berdasarkan PP 53 sangat tegas sampai dengan pemberhentian

pegawai

sehingga

perlu

adanya

kesepakatan bersama dalam penetapannya;  Denda-denda terkait dengan BUMN yang tidak terselesaikan sampai saat ini (cenderung dibiarkan oleh pejabat BUMN)  Mutasi yang cepat disatuan kerja TP/DK sehingga pejabat yang baru menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan temuan pada satuan kerjanya. (Membutuhkan waktu untuk berkoordinasi dengan pejabat lama) (4) Honorarium Petugas UAPPA-E1 Ditjen Bina Upaya Kesehatan (ver) Terlambatnya pengajuan SK (5) Honor Petugas UAKPA Setditjen Bina Upaya Kesehatan Terlambatnya pengajuan SK.


48

c) Usulan Pemecahan Masalah (1) Pembinaan Bidang Perbendaharaan  Diadakannya pertemuan koordinasi untuk menyamakan persepsi antara Satuan Kerja di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Bina Upaya Kesehatan;  Pelatihan SDM bidang perbendaharaan. (2) Implementasi SPIP di lingkungan Ditjen BUK  Perlu koordinasi ulang kepada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Pelayanan Kesehatan.  Perlunya dilakukan sosialisasi kembali atas SPIP. (3) Penyelesaian tindak lanjut temuan BPK/BPKP dan Itjen 

Dilaksanakannya pertemuan intensif dan berkala antara Ditjen Pelayanan Kesehatan dan Itjen dengan mengundang Satuan Kerja terkait untuk mendorong terselesaikannya temuan-temuan pada Satuan Kerja terkait;



Untuk Satuan Kerja yang memiliki permasalahan temuan yang kompleks agar dilakukan pembinaan langsung;



Diberikannya sosialisasi kepada Satuan Kerja yang menjadi Objek Pemeriksaan bahwa LHP harus ditindak lanjuti selama maksimal 60 hari setelah LHP diterima.

(4) Honorarium Petugas UAPPA-E1 Ditjen Bina Upaya Kesehatan (ver) SK Honorarium Petugas UAPPA-E1 dibuat di awal tahun anggaran. (5) Honor Petugas UAKPA Setditjen Bina Upaya Kesehatan SK Honorarium Petugas UAKPA dibuat di awal tahun anggaran

d) Realisasi Anggaran: Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Perbendaharaan untuk 40 kegiatan mendapat alokasi sebesar Rp.2.184.790.000,- dan realisasi 69,59% (Rp.1.520.469.680,-).


49

3) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi 1) Pencapaian Pada tahun 2015 Subbagian Verifikasi dan Akuntansi pada tahun 2015 melaksanakan 6 (enam) kegiatan dengan hasil sebagai berikut: Tabel 12. Data Keluaran Subbagian Verifikasi dan Akuntansi Tahun 2015 Keluaran No

Kegiatan Target

Capaian

%

5 Laporan

4 Laporan

80%

SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI 1 2

Penyelenggaraan Akuntansi SAK dan Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-E1 Ditjen BUK Lintas Program/Lintas Sektor Kegiatan Sekretariat Ditjen BUK

18 Laporan

7 Laporan

38,88%

3

Asistensi Laporan Piutang

20 Laporan

0 Laporan

0

4

Penyusunan Pedoman Akuntansi Biaya

1 Pedoman

1 Pedoman

100%

5

Evaluasi Laporan Keuangan

1 Buku

1 buku

100%

6

Peningkatan Kemampuan Petugas Akuntansi Satuan Kerja BLU

1 Pertemuan

1 Pertemuan

100%

2) Permasalahan (1) Penyelenggaraan Akuntansi SAK dan Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA-E1 Ditjen BUK (2) Tidak adanya Dana Pembinaan untuk Penyusunan Laporan Keuangan khususnya untuk Satuan Kerja Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sehingga ketika melakukan pertemuan penyusunan laporan masih banyak satker yang selesai menyusun laporan keuangan dikarenakan masih banyak petugas belum memahami. (3) Asistensi Laporan Keuangan (4) Keterbatasan waktu untuk menyelenggarakan kegiatan.

3) Usulan Pemecahan Masalah Agar disediakan dana pembinaan penyusunan laporan keuangan ke daerah khususnya satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar Laporan keuangan yang dikirim sudah lebih baik.


50

4) Realisasi Anggaran: Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Verifikasi dan Akuntansi untuk

6

(enam)

kegiatan

mendapat

alokasi

sebesar

Rp.

3.613.856.000,- dan realisasi 61,58% (Rp.2.225.286.751,-) d. Bagian Kepegawaian dan Umum 1) Subbagian Kepegawaian a) Pencapaian Tabel 13. Data Keluaran Subbagian Kepegawaian Tahun 2015 No

Keluaran

Kegiatan

Target

Capaian

%

530 orang

530 orang

100

SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN 1

Pengadaan Pegawai

2

Pembinaan SDM

1 Dok

1 Dok

100

3

Fasilitasi pelantikan dan sertijab

1 Dok

1 Dok

100

4

Pengembangan kepegawaian

5 Lap

4 Lap

Pada

tahun

2015,

Subbagian

Kepegawaian

80

melaksanakan

sebanyak 4 (empat) kegiatan dengan hasil sebagai berikut : (1) Pengadaan Pegawai Kegiatan

pengadaan

pegawai

merupakan

kegiatan

penghitungan analisa beban kerja yaitu penyusunan/updating database, kegiatan penyusunan pengelompokkan data pegawai berdasarkan jenisnya untuk pemenuhan kebutuhan administrasi kantor pusat dan UPT di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Output dari kegiatan ini yaitu laporan Updating data kepegawaian di lingkungan Ditjen Bina Upaya kesehatan. (2) Pembinaan SDM Kegiatan pembinaan SDM merupakan kegiatan pembinaan pegawai baik pegawai yang bermasalah maupun pegawai yang berprestasi, yang terdiri dari kegiatan :  Peningkatan keterampilan , merupakan kegiatan dengan sasaran untuk meningkatkan mutu SDM di lingkungan Ditjen Bina

Upaya

Kesehatan,

dengan

jumlah

SDM

yang

ditingkatkan kemampuannya sebanyak 15 orang.


51

 Pembahasan/permasalahan

bedah

kasus

merupakan

kegiatan penyelesaian kasus pegawai bermasalah yang dapat diselesaikan pada tahun 2015 sebanyak 165 kasus terselesaikan dari jumlah 187 kasus yang masuk.  Kegiatan Koordinasi LS/LP : merupakan kegiatan lintas sektor maupun lintas program dengan unit lainnya dengan tujuan sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi di bidang kepegawaian

kegiatan

ini

memfasilitasikan

pertemuan-

pertemuan atau rapat lintas sektoral dan lintas program yang diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian, Badan PPSDM, BKN dan lainnya, dengan output laporan kegiatan LS/LP.  Pertemuan deseminasi informasi kepegawaian merupakan kegiatan

dalam

rangka

sosialisasi

informasi-informasi

mengenai administrasi kepegawaian terkini, dengan output laporan administrasi kepegawaian ter update. (3) Fasilitasi pelantikan dan sertijab Kegiatan Fasilitasi pelantikan dan sertijab meliputi kegiatan :  Baperjakat : kegiatan mempersiapkan bahan dasar pegawai untuk keperluan sidang baperjakat baik untuk eselon II, III dan IV total usulan yang menjadi nominasi pada tahun 2015 sejumlah 220 orang.  Pelantikan:

kegiatan

yang

mempersiapkan

dokumen

administrasi dalam rangka pelaksanaan proses pelantikan pejabat struktural, di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Pelantikan dilakukan sebanyak

2 kali

dengan jumlah pejabat yang dilantik sebanyak 220 orang.  Sertijab: kegiatan yang memfasilitasikan pelaksanaan serah terima jabatan eselon II dibeberapa UPT sejumlah 32 orang di 21 lokasi. (4) Pengembangan kepegawaian Kegiatan pengembangan pegawai meliputi :


52

 Tanda penghargaan : melakukan seleksi terhadap calon penerimaan penghargaan di bidang kesehatan sebanyak 5 Orang di 2 lokasi dan yang mendapatkan penghargaan sebanyak 2 orang  Ujian

Dinas/Penyesuaian

Ijasah

:

melakukan

sebanyak 190 orang untuk mengikuti ujian dinas

usulan dengan

hasil lulus 178 orang  Pembinaan Jabatan Fungsional melakukan penyelesaian pengusulan

penetapan angka kredit Gol II sebanyak 186

orang , Gol III sebanyak 358 orang dan Gol IV sebanyak 1053 orang. b) Permasalahan Waktu pelaksanaan kegiatan sedikit

terhambat karena adanya

proses revisi dan efisiensi yang menyebabkan tidak maksimalnya penyerapan anggaran kegiatan.

c) Usulan Pemecahan Masalah Perencanaan kegiatan dan anggaran harus dibuat seakurat dan teliti sehingga memperkecil terjadinya kesalahan sehingga tidak memerlukan revisi yang memakan banyak waktu. d) Realisasi Anggaran Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Kepegawaian untuk 4 (emapat) kegiatan mendapat alokasi sebesar Rp. 2.034.370.000,dan realisasi 80,45% (Rp. 1.636.616.451,-).


53

2) Subbagian Tata Usaha dan Gaji a) Pencapaian Tabel 14. Data Keluaran Subbagian Tata Usaha dan Gaji Tahun 2015 No

Kegiatan

Keluaran Target

Capaian

%

SUB BAGIAN TU DAN GAJI 1

Penyelesaian administrasi gaji PNS

2 Lap

2 Lap

100

2

Penyelesaian permasalahan ketatausahaan & kearsipan

2 Lap

2 Lap

100

3

Lintas sektor/program kegiatan ketatausahaan & kearsipan

1 Lap

1 Lap

100

4

Penyusutan arsip sekretariat Ditjen BUK

18 Lap

14 Lap

78

5

Penyusutan Arsip Ditjen BUK

20 Lap

1 Lap

5

6

Honor Pengelola Belanja Pegawai

12 bln

12 bln

100

7

Lintas sektor/lintas program kegiatan setditjen BUK

1 Lap

1 Lap

100

Pada tahun 2015 Subbagian Tata Usaha dan Gaji telah melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan dengan hasil sebagai berikut: (1) Penyelesaian administrasi gaji PNS Merupakan kegiatan untuk pengadministrasian masalah belanja mengikat pegawai dengan output tercukupinya alokasi untuk belanja mengikat pegawai, target 2 kegiatan yaitu :  Perhitungan belanja gaji mengikat, ditargetkan untuk 49 UPT dan selesai tercapai, dengan output 49 dokumen belanja mengikat pegawai.  Validasi data GPP pegawai, ditargetkan untuk memvalidasi data gaji 530 pegawai di lingkungan kantor pusat Ditjen Bina Upaya Kesehatan dengan output dokumen GPP yang tervalidasi. (2) Penyelesaian permasalahan ketatausahaan & kearsipan Merupakan kegiatan dengan output keseragaman dalam proses ketatausahaan baik dalam proses pengarsipan, tata naskah surat dinas dan lainnya yang berkaitan dengan ketatausahaan di lingkungan Ditjen Bina Upaya Kesehatan, kegiatan yang dilaksanakan yaitu :


54

 Workshop tata persuratan dan kearsipan dengan target pelatihan untuk sdm pengelola ketatausahaan di 49 UPT, dengan output terlatihnya 49 sdm pengelola ketatausahaan.  Workshop protokol dan Sekretaris pimpinan di lingkungan kantor pusat Ditjen Bina Upaya Kesehatan dengan target peningkatan mutu dan kualitas para Sekretaris pimpinan di 9 unit kerja, serta keseragaman dalam pelayanan terhadap pimpinan. (3) Lintas sektor/program kegiatan ketatausahaan & kearsipan Merupakan

kegiatan

pembinaan

terhadap

pelaksana

ketatausahaan yang ada di UPT Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, kegiatan ini dilaksanakan di UPT, dengan target output 15 laporan kegiatan, dan hasil dari kegiatan

ini

diharapkan para pelaksana ketatausahaan mampu melakukan kegiatan ketatausahaan sesuai dengan prosedur contohnya:  Surat masuk dan keluar melalui satu pintu  Arsip tersimpan di ruangan arsip dengan rapi  Melakukan penyusutan dan pemusnahan arsip  Penerapan tehnologi digital (4) Penyusutan arsip sekretariat Ditjen BUK Merupakan kegiatan mengelola arsip In aktif Sesditjen

Bina

Upaya Kesehatan sesuai dengan prosedur, tahapan kegiatan yang dilaksanakan mulai dari pemilahan arsip, pengelompokkan arsip, pembuatan daftar pertelaan arsip, pemberkasan arsip dan penilaian arsip, untuk tahun anggaran 2015 , output yang telah dicapai yaitu pemilahan dan pengelompokkan arsip, pembuatan daftar pertelaan arsip dan pemberkasan arsip untuk arsip bagian keuangan, bagian kepegawaian dan umum serta bagian program dan informasi. (5) Penyusutan Arsip Ditjen BUK Merupakan kegiatan mengelola arsip In aktif Ditjen Bina Upaya Kesehatan sesuai dengan prosedur, tahapan kegiatan yang


55

dilaksanakan mulai dari pemilahan arsip, pengelompokkan arsip, pembuatan daftar pertelaan arsip, pemberkasan arsip dan penilaian arsip, untuk tahun anggaran 2015 ,output yang telah dicapai yaitu pemilahan arsip untuk Direktorat Keperawatan dan Keteknisian Medik untuk tahapan lainnya tidak dapat tercapai karena terkendala revisi anggaran. (6) Honor Pengelola Belanja Pegawai Merupakan honor yang diberikan kepada para pengelola belanja pegawai untuk 1 tahun anggaran 2015, namun untuk tahun 2015 tidak diserap , karena merupakan tupoksi. (7) Lintas sektor/lintas program kegiatan setditjen BUK Merupakan kegiatan lintas sektor maupun lintas program dengan unit lainnya dengan tujuan sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi di bidang ketatusahaan dan kearsipan kegiatan ini memfasilitasikan pertemuan-pertemuan atau rapat lintas sektoral dan lintas program yang diselenggarakan oleh Biro Umum, Badan PPSDM, ANRI

dan lainnya, dengan output 3

laporan kegiatan LP/LS. b) Permasalahan (1) Waktu pelaksanaan kegiatan sedikit terhambat karena adanya proses

revisi

dan

efisiensi

yang

menyebabkan

tidak

maksimalnya penyerapan anggaran kegiatan. (2) Masalah transito gaji yang tidak berdasarkan data yang akurat. c) Usulan Pemecahan Masalah Perencanaan kegiatan dan anggaran harus dibuat seakurat dan teliti sehingga memperkecil terjadinya kesalahan sehingga tidak memerlukan revisi yang memakan banyak waktu. d) Realisasi Anggaran Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Tata Usaha dan Gaji untuk 7 (tujuh) kegiatan mendapat alokasi sebesar Rp. 1.608.636.000,dan realisasi 56,09% (Rp. 902.353.689,-).


56

3) Subbagian Rumah Tangga a) Pencapaian Tabel 15. Data Keluaran Subbagian Rumah Tangga Tahun 2015 No

Kegiatan

Keluaran Capaia Target n

%

SUB RUMAH TANGGA 1

2 Lap

2 Lap

100

20 Dok

20 Dok

100

90 Dok

90 Dok

100

1 Lap

1 Lap

100

OPERASIONAL PIMPINAN

1 Lap

1 Lap

100

LAYANAN PERKANTORAN PERALATAN DAN FASILITAS KANTOR

1 Lap

1 Lap

100

1 Lap

1 Lap

100

2 3 4

Penyusunan laporan BMN Fasilitasi usulan penghapusan BMN di lingkungan Ditjen BUK Penyelesaian Masalah administrasi & percepatan hibah BMN Lintas program/lintas sektor kegiatan Sesditjen BUK

Pada tahun 2015 Subbagian Rumah Tangga melaksanakan 4 (empat) kegiatan dengan hasil sebagai berikut: (1) Penyusunan laporan BMN Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :  Laporan BMN Tahunan 2014 Ditjen Bina Upaya Kesehatan selesai, dengan output laporan BMN Tahunan 2014 Ditjen BUK  Laporan BMN Semester I tahun 2015 Ditjen Bina Upaya Kesehatan selesai dengan output laporan BMN Semester I tahun 2015 Ditjen BUK (2) Fasilitasi usulan penghapusan BMN di lingkungan Ditjen BUK Kegiatan yang dilaksanakan adalah Inventarisasi dan cek fisik kondisi barang milik negara yang diajukan usul proses penghapusan, dari total satker yang mengajukan 23 satker dengan total usulan 89 usulan, rekomendasi, yang sudah selesai 88 rekomendasi, 1 rekomendasi masih dalam proses. (3) Penyelesaian Masalah administrasi dan percepatan hibah BMN Kegiatan yang dilaksanakan yaitu: Inventarisasi dan samsat penyelesaian administrasi hibah untuk menyelesaikan 276


57

dokumen usulan hibah, dengan output dokumen hibah yang siap di proses selanjutnya. Tabel 16. Rekapitulasi total nilai usulan hibah satker DK/TP Diatas tahun 2011 per 31 Desember 2015 Jumlah satker

No

Keterangan

1

Sudah SK Hibah dan proses BAST Proses DJKN Proses KPKNL & Kanwil Proses Biro Keuangan & BMN Perbaikan usulan di satker (reject) Belum Usul Jumlah

2 3 4 5 6

Nilai Audited

Nilai Usulan

31

259.290.986.625

188.687.989.692

1

22.331.925.000

4.949.670.000

5

1.951.894.895

1.951.894.895

239

4.806.522.187.356

4.467.923.767.987

18

265.358.241.589

332.163.998.586

415 709

5.488.455.204.062 10.843.910.439.527

357.881.231.653 5.353.555.582.813

(4) Lintas program/lintas sektor kegiatan Sesditjen BUK Merupakan kegiatan yang bertujuan sebagai upaya sinkronisasi dan

harmonisasi

memfasilitasikan

kebijakan

dan

aturan

pertemuan-pertemuan

atau

kegiatan rapat

ini lintas

sektoral dan lintas program yang diselenggarakan oleh unit kerja

ataupun

Kementerian

lainnya,

dengan

output

9

permohonan hibah pengadaan droping kantor pusat. b) Permasalahan Usulan hibah tidak di dukung dengan dokumen dan persyaratan yang lengkap sehingga berkas permohonan hibah tidak bisa segera di proses karena masih harus menunggu kelengkapan berkas terlebih dahulu. c) Usulan Pemecahan Masalah Dilakukan pertemuan regionalisasi untuk penyelesaian hibah perolehan diatas tahun 2011. d) Realisasi Anggaran: Pada tahun 2015 kegiatan di Subbagian Rumah Tangga untuk 4 (empat) kegiatan mendapat alokasi sebesar Rp. 3.052.540.000,dan realisasi 93,44% (Rp. 2.852.210.250,-).


58

B. REALISASI ANGGARAN Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah

digunakan

untuk mewujudkan

kinerja

organisasi

sesuai

dengan

dokumen Perjanjian Kinerja. Tabel 17. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 berdasarkan Tugas dan Fungsi serta kegiatan lainnya per Sub Bagian di Lingkungan Setditjen Bina Upaya Kesehatan No

Bagian/ Sub Bagian

Alokasi

Realisasi

%

490.024.957.000

146.647.713.908

29,93

Bagian Program dan Informasi 1 Sub Bagian Program 2 Sub Bagian Data dan Informasi 3 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

12.936.844.000 6.297.402.000 3.536.676.000 3.102.766.000

8.516.066.227 4.265.585.924 2.557.872.486 1.692.607.817

65,83 67,74 72,32 54,55

Bagian Hukum, Organisasi dan Humas 1 Sub Bagian Hukum 2 Sub Bagian Organisasi 3 Sub Bagian Hubungan Masyarakat

22.016.265.000 857.925.000 1.364.573.000 19.793.767.000

3.492.361.869 427.667.100 894.705.731 2.169.989.038

15,86 49,85 65,57 10,96

Bagian Keuangan 1 Sub Bagian Anggaran 2 Sub Bagian Perbendaharaan 3 Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi

28.083.048.000 22.284.402.000 2.184.790.000 3.613.856.000

22.099.748.947 18.353.992.516 1.520.469.680 2.225.286.751

78,69 82,36 69,59 61,58

6.695.546.000 2.034.370.000 1.608.636.000 3.052.540.000

5.391.180.390 1.636.616.451 902.353.689 2.852.210.250

80,52

420.293.254.000

107.148.356.475

1.943.300.000

1.889.390.385

25,49 97,23

382.538.310.000

101.102.795.590

26,43

Sistem Informasi Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi

1.975.420.000 1.193.500.000

618.900.000 1.106.270.500

31,33 92,69

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

4.217.500.000

2.431.000.000

57,64

Sekretariat Ditjen BUK

Bagian Kepegawaian dan Umum 1 2 3

Sub Bagian Kepegawaian Sub Bagian Tata Usaha dan Gaji Sub Bagian Rumah Tangga

KEGIATAN LAINNYA Operasional Pimpinan Layanan Perkantoran

28.425.224.000

Output Cadangan

80,45 56,09 93,44

-

-

Realisasi keuangan Setditjen Bina Upaya Kesehatan tahun 2015 hanya sebesar 29,93% hal ini disebabkan karena adanya output cadangan sebesar Rp. 28.425.224.000,- dan dana transito sebesar Rp. 146.142.576.000,- tidak terserap, di samping

itu

adanya revisi

anggaran

yang

menyebabkan

berkurangnya waktu pelaksanaan kegiatan.


59

Tabel 18. Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen Bina Upaya Kesehatan tahun 2015 No

Indikator

1

Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif Persentase Satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas Persentase UPT vertical yang sudah memiliki system manajemen kinerja berbasis renstra Persentase UPT vertical yang dibina dengan indeks kinerja baik sesuai dengan kontrak kerja Persentase program direktorat yang mengacu kepada daerah sasaran nasional

2

3

4

5

Alokasi

TOTAL

Realisasi

%

3.080.566.000

1.736.031.617 56,4

603.184.000

452.300.000 75,0

300.576.000

150.808.000

230.280.000

179.057.600 77,8

794.493.000

489.389.750 61,6

5.009.099.000

3.007.586.967

50,2

64,2

Anggaran Setditjen Bina Upaya Kesehatan yang dialokasikan untuk mencapai target indikator kinerja hanya 1%, hal ini disebabkan Setditjen Bina Upaya Kesehatan

mempunyai

tupoksi

untuk

melaksanakan

pelayanan

teknis

administrasi kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Untuk itu Setditjen selain melaksanakan kegiatan untuk mencapai indikator kinerja, juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen Bina Upaya Kesehatan. C. SUMBER DAYA 1. Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai pada Sekretariat Direktorat jenderal Bina Upaya Kesehatan yang terdiri dari 4 (empat) bagian sebanyak 214 orang. Adapun perinciannya sebagaai berikut:


60

Tabel 19. Jumlah Pegawai Setditjen Bina Upaya Kesehatan Berdasarkan Pendidikan Pendidikan No

1

2

3 4

Nama Satuan Organisasi Bagian Program Dan Informasi Bagian Hukum, Organisasi, Dan Hubungan Masyarakat Bagian Keuangan Bagian Kepegawaian Dan Umum TOTAL

Jumlah

S3

S2

Spesialis 1/2/A V

A IV

S1

0

14

0

0

16

0

0

3

0

0

26

0

5

0

0

3

5

0

3

27

0

D IV D III

Akademi

SM

D II

DI

SMA SMP SD

4

0

0

0

0

15

0

0

49

0

2

0

0

0

0

8

0

0

39

25

0

12

2

0

0

0

6

1

0

51

0

34

0

13

0

1

0

0

17

1

1

75

0

101

0

31

2

1

0

0

46

2

1

214

Tabel 20. Jumlah Pegawai Setditjen Bina Upaya Kesehatan Berdasarkan Golongan Golongan No

Nama Satuan Organisasi

I

II

III

IV

Jumlah

A

B

C D Jml

A B

C

D

Jml

A

B C

D

Jml

A B

C

D

E

Jml

2

5

19 12 9

45

2

0

0

0

0

2

49

1

Bagian Program Dan Informasi

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Bagian Hukum, Organisasi, Dan Hubungan Masyarakat

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

6

19 7

0

32

2

3

0

0

0

5

39

0

0

0

0

0

0

0

3

8

11

7

18 7

6

38

2

0

0

0

0

2

51

0

0

0

0

0

1

1

1

10

13

1 7

22 6

13

58

1

0

1

1

1

4

75

0

0

0

0

0

1

1

5

21

28

35 78 32 28 173

7

3

1

1

1

13

214

3 4

Bagian Keuangan Bagian Kepegawaian Dan Umum TOTAL

Tabel 21. Jumlah Pegawai Setditjen Bina Upaya Kesehatan Berdasarkan Jabatan Jabatan No

Struktural

Nama Satuan Organisasi

Jumlah Fungsional

Staf

Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Eselon V 1

Sekretaris Ditjen Bina Upaya Kesehatan

1

1

0

0

0

0

0

2

2

Bagian Program Dan Informasi

0

0

1

3

0

6

39

49

3

Bagian Hukum, Organisasi, Dan Hubungan Masyarakat

0

0

1

3

0

3

32

39

4

Bagian Keuangan

0

0

1

3

0

0

47

51

5

Bagian Kepegawaian Dan Umum

0

0

1

3

0

7

62

73

TOTAL

1

1

4

12

0

16

180

214


61

Berdasarkan tabel di atas dan hasil penghitungan kebutuhan pegawai berdasarkan Analisa Beban Kerja Tahun 2014 di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan diperoleh bahwa jumlah pegawai yang tersedia belum memenuhi kebutuhan organisasi. Hal ini dapat berpengaruh pada hasil capaian di masing-masing Bagian pada Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Antara lain dalam hal pemberian pelayanan publik secara prima (pelayanan administrasi kepegawaian dan umum, tata kelola keuangan, tata kelola hukum, dan tata kelola program dan informasi).

Keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan pelayanan publik sangat tergantung pada pegawai yang memberikan pelayanan dalam organisasi tersebut. Organisai yang dinamis dan visioner akan selalu mengikuti perkembangan dunia global dan menyikapinya dengan perubahan dalam upaya memenuhi tuntutan globalisasi. Sebagai pelayan publik senantiasa dituntut untuk selalu siap dalam menghadapi arus globalisasi dengan cara selalu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. Kesiapan

pegawai

akan

sangat

menentukan

citra

lembaga

atau

organisasinya, citra lembaga selain dipengaruhi oleh sistem manajemen, juga sangat dipengaruhi oleh hasil atau kualitas pelayanan publik yang telah dilaksanakan. Sehingga diperlukan antara lain peningkatan kapasitas pegawai dan pemberdayaan setiap pegawai dalam organisasi melalui kerjasama terpadu dengan manajemen pola terpadu dalam rangka mencapai peningkatan capaian target kinerja yang sudah ditentukan. 2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Barang Milik Negara Setditjen Bina Upaya Kesehatan selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2015, dapat dilaporkan dalam bentuk Intrakomtable, Ekstrakomtable, Gabungan Intrakomtable dan Ekstrakomtable, dan Aset lainnya. Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :


62

Tabel 22. BMN Setditjen Bina Upaya Kesehatan 2014 Jenis Belanja

BMN Intrakomtabel BMN Ekstrakomtabel BMN dan Gabungan Intra Ekstra BMN Aset Tak Berwujud Persediaan Total BMN

Posisi Awal (1 Jan 2014) 798.375.404.313 81.739.980 798.457.144.293 14.104.801.320 49.282.360.109 812,427,480,513

2015 Posisi Akhir (31 Des 2014)

831.686.422.081 78.029.900 831.764.451.981 15.148.901.270 603.329.575 846,680,418,351

Posisi Awal (1 Jan 2015)

Posisi Akhir (31 Des 2015)

831.686.422.081

832.615.380.425

78.029.900

65.734.400

831.764.451.981

832,681,114,825

15.148.901.270

15.698.901.270

603.329.575

379.596.867 848.759.612.962

846,680,418,351

Berdasarkan hasil laporan Posisi Barang Milik Negara Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan berdasarkan neraca sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 tercataT sebesar Rp. 848.759.612.962,-. (Sumber: SIMAK BMN Eselon II Setditjen Bina Upaya Kesehatan-Unaudited 2015)


63

BAB IV PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan tahun 2015 dalam meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugastugas teknis lainnya di Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan. Pencapaian kinerja Sekretariat direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dapat dilihat dari pencapaian tiap-tiap indikator sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Pencapaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan secara umum telah

mendekati

target yang telah

ditetapkan/direncanakan.

Dalam

melaksanakan kegiatan terkendala beberapa hambatan, akan tetapi sudah didapatkan solusi serta alternatif penyelesaiannya dengan profesionalisme

di lingkungan

mengedepankan

Sekretariat Direktorat Jenderal

Bina

Upaya

Kesehatan.

Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak lain yang membutuhkan, serta berguna untuk penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, serta sebagai masukan bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan.


64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.

: Sasaran Kegiatan Setditjen Bina Upaya Kesehatan Tahun 20152019

Tabel 2.

: Perjanjian Kinerja yang Berisi Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2015 Setditjen Bina Upaya Kesehatan

Tabel 3.

: Daftar Nilai LAKIP UPT Vertikal

Tabel 4.

: Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Program

Tabel 5.

: Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Data dan Informasi

Tabel 6.

: Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Tabel 7.

: Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Hukum

Tabel 8.

: Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Organisasi

Tabel 9.

: Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Hubungan Masyarakat

Tabel 10.

: Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Anggaran

Tabel 11.

: Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Perbendaharaan

Tabel 12.

: Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Verifikasi dan Akuntansi

Tabel 13.

: Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Kepegawaian

Tabel 14.

: Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Tata Usaha dan Gaji

Tabel 15.

: Data Keluaran dan Anggaran Subbagian Rumah Tangga

Tabel 16.

: Rekapitulasi Total Nilai Usulan Hibah Satker DK/TP Di atas tahun 2011 per 31 Desember 2015

Tabel 17.

: Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 Berdasarkan Tugas dan Fungsi Serta Kegiatan Lainnya Per Su Bagian di Lingkungan Setditjen Bina Upaya Kesehatan

Tabel 18.

: Alokasi dan Realisasi Per Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen Bina Upaya Kesehatan Tahun 2015

Tabel 19.

: Jumlah Pegawai Setditjen Bina Upaya Kesehatan Berdasarkan Pendidikan

Tabel 20.

: Jumlah Pegawai Setditjen Bina Upaya Kesehatan Berdasarkan Golongan

Tabel 21.

: Jumlah Pegawai Setditjen Bina Upaya Kesehatan Berdasarkan Jabatan


65

Tabel 22.

: BMN Setditjen Bina Upaya Kesehatan Tahun 2015


66

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.

: Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Persentase Monitoring dan Evaluasi yang Terintegrasi Berjalan Efektif

Diagram 2.

: Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Persentase Satker yang Mendapatkan Alokasi Anggaran yang Sesuai dengan Kriteria Prioritas

Diagram 3.

: Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Persentase UPT Vertikal yang Sudah Memiliki Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Rencana Strategis

Diagram 4.

: Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Persentase UPT Vertikal yang Dibina dengan Indeks Kinerja Baik Sesuai dengan Kontrak Kinerja

Diagram 5.

: Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Persentase Program Direktorat yang Mengacu Kepada Daerah Sasaran Nasional


67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.

: Struktur Organisasi dan Nama Pejabat Eselon II, III, dan Eselon IV Setditjen Bina Upaya Kesehatan Keadaan tanggal 31 Desember 2015

Gambar 2.

: Peta Strategis Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Tahun 2015-2019

Gambar 3.

: Aplikasi SIPERMON Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Gambar 4.

: Aplikasi SIRANAP Ditjen Bina Upaya Kesehatan

Gambar 5.

: Aplikasi SIMPADU Ditjen Bina Upaya Kesehatan


68

LAMPIRAN

Lampiran 1

: Perjanjian Kinerja Tahun 2015


69

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja


70


71

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... IKHTISAR EKSEKUTIF... DAFTAR ISI

Recommend Documents