DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... IKHTISAR EKSEKUTIF... DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................................................................

i

IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................................................................

ii

DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................

iv

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang................................................................................................................

1

1.2 Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ..................................................................

4

1.3 Isu Strategis ...................................................................................................................

17

1.4 Sistematika Pelaporan ...............................................................................................

21

PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis .........................................................................................................

23

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2015 ...................................................................................

29

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015..................................................................................

29

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .................................................................................

33

3.2 Analisis Capaian Kinerja ............................................................................................

32

3.3 Akuntabilitas Keuangan ............................................................................................

64

3.4 Tindak Lanjut Evaluasi Sebelumnya .......................................................................

67

PENUTUP .................................................................................................................................

68

LAMPIRAN

BAPPEDA Kota Lubuklinggau | LKjIp Tahun 2015

iv

KATA PENGANTAR uji

dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bappeda Kota Lubuklinggau Tahun 2015. Perwujudan

good governance merupakan hal yang signifikan dalam upaya

menggulirkan proses demokrasi. Pemerintah Kota Lubuklinggau harus tetap menjaga kepercayaan yang diamanatkan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang baik. Satu hal yang sangat diperlukan adalah bagaimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan

dalam

kerangka

penyelenggaraan

akuntabilitas

oleh

Pemerintah

Kota

Lubuklinggau melalui seluruh jajaran birokrasinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (LKjIP Bappeda) Kota Lubuklinggau Tahun 2015 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda selama tahun 2015. Dengan berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2015 berarti Bappeda Kota Lubuklinggau telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun ketiga dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2013-2017. Selama tahun 2015, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Bappeda Kota Lubuklinggau untuk tahun 2015 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2015. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para stakeholders kami. Semoga di tahun mendatang capaian dapat semakin ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja bagi seluruh aparatur Bappeda Kota Lubuklinggau.

Lubuklinggau,

Februari 2016

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau

Dedi Yansyah, SP, M.Si Pembina TK.I NIP. 19700406 199703 1 007 BAPPEDA Kota Lubuklinggau | LKjIp Tahun 2015

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

alah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Lubuklinggau ini disusun. LKjIP ini menyajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dan capaian kinerja dari Bappeda Kota Lubuklinggau Tahun 2015 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres 7 tahun 1999 memang mensyaratkan setiap instansi pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. LKjIP Bappeda Kota Lubuklinggau ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan di bidang perencanaan pembangunan ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Bappeda Kota Lubuklinggau semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain, dan partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan perencanaan yang profesional merupakan tujuan utama Bappeda Kota Lubuklinggau. Beberapa capaian kinerja dari Bappeda Kota Lubuklinggau tahun 2015 secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut: No

Sasaran Strategis

1

2

1.1.1

Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10 11

Indikator kinerja

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

3

4

5

6

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

97,42

97,42

%

100

74,45

74,45

%

100

96,03

96,03

Dok

5

5

100,00

Dok

2

2

100,00

Dok

2

2

100,00

Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD Prosentase Pencapaian Target RPJMD Dokumen perencanaan pengembangan kota Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh


ii

No

Sasaran Strategis

1

2 12

13

1.1.2

Terwujudnya Sinkronisasi proram pembangunan antar sektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW

1 2 3

4

5

6

7 1.1.3

1.2.1

Terpenuhinya data statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan

1 2 1 2 3

2.1.1

Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencanaan pembangunan daerah

1 2 3 4

Indikator kinerja

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

3

4

5

6

Dok

7

7

100,00

Dok

8

8

100,00

Dok

10

9

90,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

55

55,04

100,07

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR Ketersediaan Perda RTRW Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM) Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tingkat Ketersediaan data statistik daerah Ketersediaan data dan informasi pembangunan Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD Tingkat kedisiplinan aparatur Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencana Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran

98,69

Rata-rata capaian

Namun demikian selain beberapa keberhasilan di atas, Bappeda Kota Lubuklinggau juga mencatat adanya beberapa kelemahan dan ini menjadi permasalahan dalam mewujudkan perencanaan

daerah

yang

profesional.

Beberapa

keluhan

terhadap

perencanaan

pembangunan daerah yang belum seluruhnya dapat menampung aspirasi masyarakat dan masih adanya perencanaan yang belum terkoordinasi secara maksimal menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Bappeda Kota Lubuklinggau dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan.


iii

BAB

I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG erselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan

untuk

mewujudkan

aspirasi

masyarakat

dan

tuntutan

masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Dalam

rangka

itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam

rangka

hal

tersebut,

diperlukan

pengembangan

dan

penerapan

sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak, ini berarti kegiatan tersebut benarbenar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang


1

dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelengaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap SKPD menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Walikota, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013–2017, Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran

tersebut disajikan

berupa

informasi

mengenai

pencapaian sasaran Renstra, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan BAPPEDA Kota Lubuklinggau | LKjIp Tahun 2015

2

Pembangunan Daerah yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Badan kepada Walikota ini, telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2015. Pelaksanaan penyusunan LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2015 dengan

memperhatikan

kepada

peraturan

perundang-undangan

yang

melandasi

pelaksanaan LKjIP yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan

diberlakukannya

Undang-undang

Nomor

23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam pelayanan dan mekanisme Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah diberlakukan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Agar berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang dapat berhasil dengan baik, maka harus disusun dalam suatu perencanaan yang matang. Perencanaan yang disusun tentunya harus mempertimbangkan keadaan yang ada dan memprediksikan keadaan yang akan datang dengan berbagai dukungan dan hambatan yang mungkin timbul. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan sesuai dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.


3

Bappeda Kota Lubuklinggau mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan

daerah

dibidang

perencanaan

pembangunan

daerah

dan

melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah provinsi. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan;

b.

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan

d.

Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2

TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI

1.

Sumber Daya Manusia

1) Berdasarkan Golongan Golongan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

I

II

III

IV

Jumlah

-

5

38

5

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah

2) Berdasarkan Pendidikan Pendidikan

Badan Perencanaan

Jumlah

Pembangunan Daerah

SD

SLTP

SLTA

Diploma

S.1

S.2

S.3

-

-

4

3

29

12

-

Jumlah

48


3) Berdasarkan Eselon Eselon


I

II

III

IV

Jumlah

-

1

6

14



4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau merupakan lembaga teknis yang mempunyai urusan wajib dibidang perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, disusun struktur organisasi perangkat daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah kota Lubuklinggau nomor 1 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau nomor 1 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau. Susunan organisasi Bappeda Kota Lubuklinggau terdiri dari : a. Kepala Badan; b. Sekretariat terdiri dari: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub Bagian Program 3. Sub Bagian Keuangan c. Bidang Program, Data dan Informasi terdiri dari: 1. Sub Bidang Data dan Informasi 2. Sub Bidang Program, Penelitian dan Pengembangan d. Bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari: 1. Sub Bidang Penataan Ruang 2. Sub Bidang Permukiman 3. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah e. Bidang Ekonomi terdiri dari: 1. Sub Bidang Pariwisata dan Agribisnis 2. Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah f.

Bidang Sosial Budaya terdiri dari: 1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

g. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari: 1. Sub Bidang Monitoring dan Pengendalian Pembangunan


5

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan h. Kelompok Jabatan Fungsional Berdasarkan Peraturan Walikota nomor 51 tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau, Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut: 1.

perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;

2.

pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan rencana pembangunan daerah;

3.

pengkoordinasian, pengintegrasian, penyinkroni-sasian perencanaan pembangunan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan pemerintah kota dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah kota;

4.

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;

5.

penyusunan, pengendalian, pemantauan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan Perencanaan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota;

6.

pengkoordinasian perencanaan kerja sama antar daerah;

7.

pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan wilayah kota dan perencanaan pengembangan kawasan strategis kota;

8.

pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan;

9.

penyediaan data, informasi dan laporan hasil-hasil pembangunan yang sedang atau telah dilaksanakan;

10. pelaksanaan kegiatan tata usaha Badan; dan 11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya. Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut: 1. Sekretariat, mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi program, kepegawaian, mengolah urusan keuangan, rumah tangga serta urusan umum lainnya untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Badan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pengkoordinasian

dan

pemantauan

pelaksanaan

rencana

program/kegiatan/anggaran, pelaksanaan kegiatan administrasi/ penatausahaan keuangan serta sarana dan prasarana kerja Badan; b. penyiapan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. penyiapan dokumen evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah; d. perencanaan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya aparatur;


6

e. penyelenggaraan

pengelolaan

administrasi

umum,

rumah

tangga

dan

keprotokolan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; f.

perencanaan

dan

persiapan

rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi

yang

diselenggarakan Badan; g. penyelenggaraan urusan keuangan Badan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut : a. melaksanakan kegiatan penatausahaan surat menyurat perjalanan dinas; b. melaksanakan urusan rumah tangga Badan; c. melaksanakan kegiatan urusan kehumasan dan keprotokolan; d. merencanakan dan mengelola kebutuhan perlengkapan kantor dan perpustakaan; e. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan barang-barang inventaris kantor; f. menyelenggarakan segala sesuatu yang diperlukan tentang kebutuhan pengusulan pengangkatan, kenaikan pangkat, manajemen karir, mutasi, penggajian dan kesejahteraan pegawai; g. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan kepegawaian; h. merencanakan peningkatan dan pengembangan kemampuan dan keterampilan pegawai; dan i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bagian Program, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Badan; b. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program Badan; c. mengkoordinasikan dan mempersiapkan penyusunan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

rencana

kerja

d. melakukan koordinasi dengan setiap bidang untuk persiapan pelaksanaan jadwal kegiatan; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan serta menyusun laporan dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan.


7

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menghimpun dan mengolah data serta informasi dalam rangka penatausahaan keuangan;

b. meneliti dan menelaah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan anggaran kas dalam rangka penatausahaan keuangan anggaran Badan;

c. melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dan pembukuan;

d. melakukan koordinasi dan penyusunan kebijakan laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;

e. meneliti dan menguji kelangkapan surat permintaan pembayaran dan surat pertanggungjawaban dalam rangka penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);

f. menyiapkan dan mengadministrasikan Surat Perintah Membayar (SPM); g. melakukan

verifikasi, meneliti dan menguji setiap dokumen/bukti pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan;

serta

h. melakukan akutansi pengelolaan keuangan anggaran Badan; i. melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil; dan

j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. 2. Bidang Program, Data dan Informasi, mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mengelola, menganalisa data dan informasi bagi kebijakan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Program, Data dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. mengkoordinasikan, menghimpun, mengelola dan menyajikan data, informasi potensi daerah dan statistik hasil-hasil pembangunan daerah; 2. pemberian pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang membutuhkan; 3. menghimpun dan menganalisa saran, masukan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan dalam penyusunan program pembangunan strategis daerah; 4. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan perencanaan pembangunan daerah; 5. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidang-bidang tentang bahan dokumen perencanaan dan penganggaran; 6. mengembangkan

sistem

informasi

perencanaan

dan

pengangggaran

pembangunan; 7. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; dan


8

8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; b. menghimpun, mengelola dan menyajikan data, informasi potensi daerah dan statistik hasil-hasil pembangunan daerah; c. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan perencanaan dan kebijakan umum pembangunan daerah; d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam penyediaaan data dan informasi pembangunan daerah; e. memberikan pelayanan data dan informasi kepada masyarakat dan pihakpihak lain yang membutuhkan; f. menyusun dan mengelola profil daerah; g. menyiapkan dan menyusun laporan informasi pembangunan daerah ke instansi terkait; h. mengelola data dan informasi pembangunan daerah berbasis teknologi informasi; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan. Sub Bidang Program, Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan dengan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;

daerah

b. penyusunan mengkoordinasikan, mengkaji dan menganalisis program pembangunan daerah dibidang ekonomi, sosial budaya, serta bidang penataan ruang, pemukiman dan prasarana wilayah; c. melaksanakan kegiatan forum komunikasi dan konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah; d. mengkaji dan menganalisis isu-isu strategis sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah; e. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidangbidang tentang bahan perencanaan pembangunan daerah; f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota;


9

g. menghimpun dan memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan bidangbidang tentang bahan dokumen perencanaan penganggaran; h. mengembangkan pembangunan;

sistem

informasi

perencanaan

dan

i. melakukan perencanaan dan koordinasi kegiatan pengembangan bidang perencanaan pembangunan;

penganggaran penelitian

dan

j. mengkoordinasikan dan menginvetarisasi kegiatan penelitian bidang perencanaaan pembangunan ; dan k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas, pokok, dan fungsi Badan. 3. Bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Prasarana Wilayah, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun rencana dan kebijakan teknis di bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah. untuk melaksanakan tugas, bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah mempunyai fungsi, sebagai berikut : 1. pengkoordinasian,

pengintegrasian,

penyinkronisasian

perencanaan

dan

penganggaran bidang Penataan Ruang, permukiman dan Prasarana Wilayah antar Satuan

Kerja

Perangkat

Daerah

dalam

lingkungan

pemerintah

kota,

lembaga/instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lain yang berada dalam wilayah kota; 2. penyusunan,

perumusan

kebijakan

dan

pengkoordinasian

perencanaan

pembangunan di bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah yang meliputi urusan penataan ruang, lingkungan hidup, pekerjaan umum,, perumahan, perhubungan, pariwisata, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral; 3. pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/ tahunan dan

di bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana

wilayah; 4. pengkoordinasian,

penyinkronisasian

penyusunan

dokumen

perencanaan

penganggaran di bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah; 5. pengawasan dan pengendalian di bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah; 6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang, permukiman dan prasarana wilayah; dan 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bidang Penataan Ruang, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun rencana umum dan rencana rinci tata ruang wilayah kota; BAPPEDA Kota Lubuklinggau | LKjIp Tahun 2015

10

b. menyusun ketentuan tentang perizinan, bentuk dan besaran insentif dan disinsentif, serta sanksi administratif dalam penataan ruang kota; c. melaksanakan pembinaan penataan ruang kepada masyarakat; d. penyusunan dan sinkronisasi program pemanfataan ruang wilayah kota; e. melaksanakan pengawasan dan evaluasi penataan ruang kota; f. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi penataan ruang; g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang penataan ruang; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. Sub Bidang Permukiman, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun dan merumuskan perencanaan pembangunan sub bidang permukiman; b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan pembangunan perumahan, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup; c. mengumpulkan, mendokumentasikan data sebagai bahan penyusunan rencana dan program pembangunan perumahan, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup; d. menganalisis data/bahan dalam rangka pengembangan rencana dan program pembangunan perumahan, air bersih, air limbah, persampahan dan pengelolaan lingkungan hidup; e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang permukiman; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyusun dan merumuskan perencanaan pembangunan sub bidang sarana dan prasarana wilayah yang meliputi urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral;

b. mengidentifikasi permasalahan di sub bidang sarana dan prasarana wilayah ; c. menyiapkan dan menyusun program di sub bidang sarana dan prasarana wilayah dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;

d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang sarana dan prasarana wilayah; dan

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.


11

4. Bidang Ekonomi, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan dan penyusunan rencana program pembangunan dibidang perekonomian. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran di bidang ekonomi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah; 2. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang perekonomian yang meliputi urusan ketenagakerjaan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri dan perdagangan, pariwisata; 3. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang ekonomi; 4. pengkoordinasian,

penyinkronisasian

penyusunan

dokumen

perencanaan

penganggaran di bidang ekonomi; 5. pengkoordinasian kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait mengenai rencana pengembangan di bidang ekonomi; dan 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bidang Pariwisata dan Agribisnis, mempunyai tugas sebagai berikut : 1. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang pariwisata dan agribisnis yang meliputi urusan ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, pariwisata; 2. mengendalikan, perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang pariwisata dan agribisnis yang meliputi urusan ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, pariwisata; 3. mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang pariwisata dan agribisnis yang meliputi urusan ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, pariwisata; 4. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan penyu-sunan dokumen perencanaan di sub bidang pariwisata dan agribisnis; dan 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


12

Sub Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, mempunyai tugas sebagai berikut: 1. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah yang meliputi urusan ketenagakerjaan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan; 2. mengendalikan, perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah yang meliputi urusan ketenagakerjaan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan; 3. mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah yang meliputi urusan ketenagakerjaan, penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, industri dan perdagangan; 4. mengkoordinasikan, menyinkronisasikan penyusunan dokumen perencanaan di sub bidang industri, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah; dan 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 5.

Bidang Sosial Budaya, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menganalisa, merumuskan dan menyusun rencana dan kebijakan teknis di bidang sosial budaya. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran di bidang sosial budaya antar Satuan Kerja Perangkat Daerah; 2. penyusunan, perumusan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang sosial budaya yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, kependudukan, catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan, sosial, kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan; 3. pengkoordinasian, penyinkronisasian penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dalam rangka perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek/tahunan di bidang sosial budaya; 4. pengkoordinasian,

penyinkronisasian

penyusunan

dokumen

perencanaan

penganggaran di bidang sosial budaya; 5. pengkoordinasian kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait mengenai rencana pengembangan di bidang sosial budaya; dan 6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


13

Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi urusan pendidikan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga; b. mengendalikan, perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi urusan pendidikan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga; c. mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi urusan pendidikan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga; d. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan penyusunan dokumen perencanaan di sub bidang pendidikan dan kebudayaan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas, sebagai berikut : 1. menyusun, merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial yang meliputi urusan kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan

anak,

keluarga

berencana,

pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan; 2. mengendalikan, perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial yang meliputi urusan kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan; 3. mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan serta penganggaran antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di sub bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial yang meliputi urusan kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan; 4. mengkoordinasikan, mensinkronisasikan penyusunan dokumen perencanaan di sub bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial; dan 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6.

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan dalam merumuskan, mengkoordinasikan, menghimpun, menganalisa, melaksanakan pengendalian rencana, pelaksanaan


14

program pembangunan daerah serta melakukan evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. pengendalian dan pengkoordinasian terhadap penyusunan kebijakan dan rencana program pembangunan; 2. pengendalian terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 3. pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul guna diambil tindakan sedini mungkin; 4. penghimpunan dan penganalisaan hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya; 5. pelaksanaan

pengendalian,

pemantauan

pembangunan

dalam

rangka

mengevaluasi keberhasilan dan capaian indikator program-program dan kegiatankegiatan pembangunan; 6. penyelenggaraan bimbingan teknis serta asistensi tentang pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; 7. penyelenggaraan koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi; 8. penyusunan laporan triwulanan hasil pelaksanaan rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda dan diteruskan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, serta Gubernur dan Kementerian/Lembaga terkait; dan 9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sub Bidang Monitoring dan Pengendalian Pembangunan, mempunyai tugas sebagai berikut : 1. melaksanakan pengendalian kebijakan rencana pembangunan daerah; 2. mengkoordinasikan,

mengintegrasikan

serta

mensinkronisasikan

rencana

pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rencana pembangunan daerah untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 3. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul guna diambil tindakan sedini mungkin;


15

4. melaksanakan penghimpunan dan penganalisasian hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya; 5. menyelenggarakan bimbingan teknis serta asistensi tentang pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; 6. menyelenggarakan koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil pengendalian, pemantauan dan evaluasi; 7. melakukan penyusunan laporan pengendalian rencana pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan dan diteruskan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, serta Gubernur dan Kementerian/Lembaga terkait; dan 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas sebagai berikut : 1. melaksanakan evaluasi kebijakan rencana pembangunan daerah; 2. melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana program pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana program pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 3. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan; 4. melaksanakan penghimpunan dan penganalisaan serta evaluasi dari hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya; 5. menyelenggarakan bimbingan teknis serta asistensi tentang pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; 6. melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahunan periode sebelumnya; 7. melakukan penyusunan laporan triwulanan pelaksanaan pembangunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan dan diteruskan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, serta Gubernur dan Kementerian/Lembaga terkait; dan 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 7. Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang jabatan fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-


16

masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala.

1.3 ISU STRATEGIS Dalam era otonomi daerah perencanaan pembangunan yang baik merupakan urgensi yang mendesak untuk dilakukan sebagai tools untuk memetakan kebutuhan pembangunan daerah sekaligus untuk memetakan jenis intervensi kebijakan pemerintah melalui program dan kegiatan pembangunan yang tepat sesuai dengan kebutuhan daerah. Oleh karenanya, dalam kerangka pemahaman seperti tersebut di atas diperlukan proses sekaligus produk perencanaan pembangunan daerah yang tepat mengikuti kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta yang mampu menjawab permasalahan pembangunan yang dihadapi daerah dalam kurun waktu tertentu. Disisi lain, bahwa kapasitas kelembagaan daerah saat ini relatif terbatas baik dalam melakukan proses perencanaan pembangunan daerah maupun dalam menghasilkan produk perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan tuntutan perubahan regulasi secara nasional, perkembangan situasi eksternal, serta dinamika

internal

daerah.

pembangunan daerah

Oleh

karenanya,

perbaikan

dalam

perencanaan

merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan

tersebut. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional,

sistem

Perencanaan

Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: 1. politik; 2. teknokratik; 3. partisipatif; 4. atas-bawah (top-down); dan 5. bawah atas (bottom-up).


17

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agendaagenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana

pembangunan

jangka

menengah.

Perencanaan

dengan

pendekatan

teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan Kelurahan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana, Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap satu rencana untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga, adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masingmasing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah berikutnya adalah penyusunan rancangan akhir rencana


18

pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala Bappeda Kota Lubuklinggau menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, Perangkat Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam

sistem

perencanaan

pembangunan

daerah

disusun

dalam

rangka

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah.

Penyusunan

perencanaan

pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas


19

kelembagaan Bappeda Kota Lubuklinggau meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi: a)

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional;

b)

Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi: master plan, grand design, RDTRK, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan;

c)

Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya;

d)

Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui focussed group discussion (FGD);

e)

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi. Pada kenyataannya, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara

signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1)

Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;

2)

Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Bappeda Kota Lubuklinggau sebagai lembaga perencanaan;

3)

Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara Bappeda Kota Lubuklinggau dengan SKPD dan antar SKPD;

4)

Rasa pesimis masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana;

5)

Lemahnya

kapasitas

kelembagaan

perencanaan

di

tingkat

basis

yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting); 6)

Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; Internal Bappeda Kota Lubuklinggau belum mampu menyediakan alat-alat praktis

analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi


20

informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut: KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bab I :

Pendahuluan Menjelaskan secara ringkas penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II :

Perencanaan Kinerja Pada

bab

ini

diuraikan

ringkasan/ikhtisar perjanjian

kinerja

tahun

yang

bersangkutan. Bab III :

Akuntabilitas Kinerja a. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. b. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.


21

Bab IV : Penutup menjelaskan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN -

Lampiran Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

-

Lampiran Perjanjian Kinerja (PK)


22

BAB

II PERENCANAAN KINERJA

2.1

RENCANA STRATEGIS alam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2013–2017 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1.

Visi – Misi

1) Visi Dengan berpedoman kepada Visi dan Misi Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau memiliki Visi: “TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS” Makna dari visi tersebut adalah produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh BAPPEDA Kota Lubuklinggau harus dapat diandalkan sebagai alternatif solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah melalui upaya yang sinergis, terintegrasi dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAPPEDA Kota Lubuklinggau melaksanakan perencanaan pembangunan


23

daerah berdasarkan kompetensi, profesionalisme, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Disamping itu, BAPPEDA Kota Lubuklinggau secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan, pelaksanaan koordinasi, dan integrasi perencanaan pembangunan

serta

menjalankan

konsultasi,

advokasi,

pendampingan

dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. b.

Misi Agar

Visi

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kota

Lubuklinggau

“TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS” dapat diwujudkan, dan dapat mendorong alokasi sumberdaya di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan misi BAPPEDA Kota Lubuklinggau sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

2.

Mewujudkan profesionalisme aparatur perencana.

2.

Tujuan dan Sasaran Strategis

1.

Tujuan Tujuan pembangunan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2013-2017 yaitu: 1.

Misi 1: Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, dengan tujuan: 1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah 1.2 Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan SKPD

2.

Misi 2: Mewujudkan profesionalisme aparatur perencana, dengan tujuan: 2.1 Meningkatnya kualitas SDM perencana

b.

Sasaran Strategis Adapun sasaran dari pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu : 1. Tujuan 1: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran: 1.1 Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas 1.2 Terwujudnya sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW


24

1.3 Terpenuhinya data statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah 2. Tujuan 2: Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan SKPD, dengan sasaran: 2.1 Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan 3. Tujuan 3: Meningkatnya kualitas SDM perencana, dengan sasaran: 3.1 Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencana pembangunan daerah 3.

Strategi dan Arah Kebijakan Strategi yang ditempuh dalam mewujudkan visi misi Bappeda Kota Lubuklinggau adalah: 1. Penguatan sistem perencanaan pembangunan daerah. 2. Penguatan sistem pengendalian pembangunan daerah. 3. Meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan mengoptimalkan peran kelembagaan untuk mewujudkan rencana tata ruang sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan. 4. Menyempurnakan data statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah. 5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan SKPD Bappeda. 6. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan internal SKPD Bappeda. Adapun kebijakan program perencanaan pembangunan Bappeda Kota Lubuklinggau yang ditempuh melalui: 1.

Pengkoordinasikan para pelaku pembangunan

2.

Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah

3.

Meningkatkan koordinasi Perencanaan di bidang Ekonomi

4.

Meningkatkan koordinasi Perencanaan di bidang Sosial Budaya

5.

Pemantauan, evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

6.

Penyusunan regulasi rencana tata ruang yang komprehensif dan partisipatif

7.

Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan institusi penataan ruang


25

8.

Mengoptimalkan

pengawasan

penyelenggaraan

penataan

ruang

termasuk

didalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang 9.

Meningkatkan koordinasi Perencanaan di bidang Urusan Penataan Ruang

10.

Pengembangan metode pengumpulan data dan informasi pembangunan

11.

Menyempurnakan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan

12.

Mengoptimalkan kedisiplinan aparatur

13.

Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

14.

Peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM perencana

15.

Mengoptimalkan pelayanan administrasi perkantoran

4. Program dan kegiatan pokok Untuk mencapai sasaran-sasaran

sebagaimana tersebut dalam Rencana Strategik

Bappeda Kota Lubuklinggau 2013-2017, maka pada tahun 2015 Bappeda Kota Lubuklinggau merencanakan akan melaksanakan beberapa program dan kegiatan. Baik program dan kegiatan utama maupun program dan kegiatan yang bersifat rutin. Adapun Program yang wajib dilaksanakan untuk strategi pencapaian, yaitu : 1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang didukung oleh kegiatan – kegiatan sebagai berikut : a.

Penyediaan jasa surat menyurat

b.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

c.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

d.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

e.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

f.

Penyediaan alat tulis kantor

g.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

i.

Penyediaan peralatan rumah tangga

j.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

k.

Penyediaan makanan dan minuman


26

l. 2.

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, yang didukung oleh kegiatan sebagai berikut : a.

3.

Pendidikan dan pelatihan formal

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, yang didukung oleh kegiatankegiatan sebagai berikut : a.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

b.

Pengadaan peralatan gedung kantor

c.

Pengadaan mebeleur

d.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

e.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

f.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

g.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan jaringan internet kantor

4.

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang didukung oleh kegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD b. Penyusunan ikhtisar realisasi keuangan SKPD

6.

Program pengembangan data/informasi, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a.

Pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi

b.

Penyusunan buku selayang pandang dan leaflet kota Lubuklinggau

7.

Program pengumpulan data-data statistik

8.

Program perencanaan pembangunan daerah, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a.

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

b.

Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah

c.

Penyusunan KUA dan PPAS


27

9.

d.

Penyusunan KUPA dan PPAS-P

e.

Penetapan kinerja kota dan SKPD

f.

Koordinasi perencanaan program litbang, data dan informasi pembangunan

g.

Fasilitasi penyusunan laporan rencana aksi daerah bidang pemerintahan

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam, yang didukung oleh kegiatan sebagai berikut : a. Fasilitasi program air minum dan penyehatan lingkungan

10.

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh, yang didukung oleh kegiatan sebagai berikut : a. Koordinasi perencanaan pengembangan kota

11.

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

12.

a.

Koordinasi perencanaan pengembangan kawasan perumahan

b.

Pengumpulan dan analisis data dan informasi bidang infrastruktur

Program perencanaan pembangunan ekonomi, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a.

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM

13.

b.

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pariwisata dan agribisnis

c.

Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

d.

Pengumpulan dan analisis data dan informasi Bidang Ekonomi

Program perencanaan sosial dan budaya, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut : a.

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan

b.

Pengumpulan dan analisis data informasi bidang sosial budaya

c.

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial

d.

Penyusunan laporan evaluasi capaian MDGS


28

14.

Program Perencanaan Tata Ruang, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

15.

a.

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

b.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Program Pemanfaatan Ruang, yang didukung oleh kegiatan sebagai berikut: a.

16.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, yang didukung oleh kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan b. Koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah c. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan d. Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan

2.2

RENCANA KINERJA TAHUN 2015 Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2017,

disusun suatu Rencana Kinerja (Perfomance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan. Sasaran strategis tahun 2015 ditetapkan sebanyak 5 (Lima) sasaran dengan target indikator kinerja sasaran sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) indikator kinerja sasaran, secara rinci dapat dilhat dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada lampiran.

2.3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja


29

Instansi Pemerintah. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Perjanjian kinerja ini merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau

yang

menerima

amanah/tanggungjawab/kinerja

dengan

pihak

yang

memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja dalam hal ini selaku Kepala Daerah Kota Lubuklinggau. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Ruang lingkup penetapan kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Surat Pernyataan Penetapan Kinerja dan tabel penetapan kinerja dapat dilihat pada lampiran. a.

Pernyataan Perjanjian Kinerja Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2015 merupakan suatu dokumen pernyataan

kinerja yang berisikan/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Walikota Lubuklinggau dan Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) dalam hal ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau untuk mewujudkan target kinerja yang telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau. Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2015 disusun setelah Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Kota

Lubuklinggau

menerima

Dokumen

Pelaksanaan

Anggaran (DPA) yang telah ditandatangani oleh Walikota Lubuklinggau, pimpinan SKPD/unit kerja setempat dan telah disahkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lubuklinggau. Dokumen Penetapan Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau dimanfaatkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau selaku pengguna anggaran yang berguna untuk, yaitu: a.

Memantau

dan

mengendalikan

pencapaian

kinerja

Badan

Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau;


30

b.

Melaporkan capaian realisasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) 2015 kepada Walikota Lubuklinggau;

c.

Menilai

keberhasilan

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kota

Lubuklinggau di Tahun 2015 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Lubuklinggau dibidang manajemen kepegawaian. Berikut ini pada halaman lampiran terdapat Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 tingkat SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Darah Kota Lubuklinggau sebagai Pihak Pertama dan Walikota Lubuklinggau sebagai Pihak Kedua. b.

Perjanjian Kinerja Dalam dokumen Perjanjian Kinerja terdapat pernyataan yang dilampirkan

dengan formulir yang memuat kolom sasaran strategis, indikator kinerja utama, target kinerja dan pagu anggaran yang digunakan pada program kegiatan tahun anggaran 2015. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2015 ini

ada

beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, antara lain : 1.

Kontrak 1 (satu) tahun anggaran memuat Pernyataaan Perjanjian Kerja antara Walikota Lubuklinggau dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau dalam menjalankan anggaran tahun 2015 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau;

2.

Dokumen Perencanaan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2013-2017;

3.

Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan 2015 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau;

4.

Dokumen pengganggaran atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2015; Dokumen pernyataan penetapan kinerja tahun 2015 yang disusun oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada halaman lampiran berikut. Sedangkan Perjanjian Kinerja yang akan dicapai untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:


31

Sasaran 1.1.1


Indikator Kinerja 1 2 3 4 5 6

100

%

100

%

100

%

100

100

9

Dokumen perencanaan pengembangan kota

Dok

5

Dok

2

Dok

2

Dok

7

Dok

8

Dok

10

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

55

%

100

%

100

%

100

%

100

Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD

1

Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR

2

Ketersediaan Perda RTRW

6 7

Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencanaan pembangunan daerah

%

%

5

2.1.1

100

Prosentase Pencapaian Target RPJMD

4

Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan

%

8

3

1.2.1

100

100

13

Terpenuhinya data statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah

%

%

12

1.1.3

Target

Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD

11


Satuan

7

10

1.1.2

Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD

1 2 1 2

Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM) Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tingkat Ketersediaan data statistik daerah Ketersediaan data dan informasi pembangunan Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD

3

Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD

%

100

1

Tingkat kedisiplinan aparatur

%

100

%

100

%

100

%

100

2 3 4

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencana Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran


32

BAB

III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

melaksanakan

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Badan

kewajiban

Perencanaan

Pembangunan Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2013-2017 maupun Renja Tahun 2014. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk

mengetahui

gambaran

mengenai

Tingkat

Pencapaian

Sasaran

dan

Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan


33

realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media Formulir Pengukuran Kinerja. Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu: - 85 s.d. 100 = Baik Sekali - 70 s.d. <85 = Baik - 55 s.d. <70 = Cukup - < 55 = Kurang Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), dan hasil (outcomes). Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran. A.

METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut: 1)

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Realisasi Capaian indikator kinerja

=

x 100% Rencana


34

2)

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

Rencana – (Realisasi – Rencana) Capaian indikator kinerja

=

x 100% Rencana

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain membandingkan rencana dan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu serta membandingkan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target sampai akhir tahun Renstra.

3.2

ANALISIS CAPAIAN KINERJA Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan

sasaran strategis Instansi Pemerintah. Dokumen Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau telah ditetapkan dan digunakan dalam mengukur pencapaian sasaran. Indikator tersebut tercantum dalam Renstra, Renja maupun Perjanjian Kinerja. Target pencapaian indikator kinerja tersebut ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja setiap tahun secara definitif. Sedangkan pengukuran kinerja atas keberhasilan sasaran diukur pada tiap akhir tahun dengan formulir Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja sasaran sekaligus menggambarkan pencapaian kinerja indikator kinerja utama. Pengukuran tingkat capaian kinerja Bappeda Kota Lubuklinggau tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja

sasaran tersebut

dapat diilustrasikan dalam tabel pada lampiran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang masih perlu terus ditingkatkan target dan realisasinya dimasa yang akan datang. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang belum maksimal dapat diwujudkan tersebut, Bappeda


35

Kota Lubuklinggau melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja masing – masing sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1.1

“Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah”

Untuk mewujudkan tujuan 1 telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Dalam tahun 2015 telah dilaksanakan upaya pencapaian 3 (tiga) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan dibawah ini.

Sasaran 1.1.1

“Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas”

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut: Target

Realisasi

Tahun 2015

Tahun 2015

(%)

(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat

100

100

100

Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD

100

97,42

97,42


100

74,45

74,45


100

96,03

96,03


5

5

100

Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

2

2

100

Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

2

2

100

Indikator Kinerja

Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada

Capaian (%)


36

Target

Realisasi

Tahun 2015

Tahun 2015

(%)

(%)

Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD

7

7

100

Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD

8

8

100

Indikator Kinerja

Capaian (%)

Dengan menindaklanjuti urusan perencanaan pembangunan yang merupakan salah satu urusan wajib Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau, Bappeda memiliki salah satu sasarannya yaitu Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas. Dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana, maka ditetapkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini. 

Indikator yang pertama adalah Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada. Untuk capaian kinerja pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100%. Regulasi yang dimaksud adalah Perda Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2014.



Indikator yang kedua adalah Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA. Untuk capaian kinerja pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 persen. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005 – 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008.



Indikator yang ketiga adalah tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA. Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100 persen dengan target 100 persen. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 – 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013.


37



Indikator yang keempat adalah tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA. Pada Tahun 2015 ditargetkan capaian sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang ditetapkan Dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2015.



Indikator yang kelima adalah persentase sinkronisasi program daerah dan pusat untuk tahun rencana (n+1). Pada tahun 2015 ditarget capaian sebesar 100% dan terealisasi 100%, dimana prioritas yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat dapat terakomodir dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau. Adapun 9 Program Prioritas Pemerintah Pusat adalah: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara 2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik 8. Melakukan revolusi karakter bangsa 9. Memperteguh

ke-bhineka-an

dan

memperkuat

restorasi

sosial

indonesia Sedangkan Program Prioritas Kota Lubuklinggau dalam RKPD Tahun 2016 yaitu: 

Pendidikan dan Kebudayaan; Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia, prioritas kedelapan yaitu melakukan revolusi karakter bangsa, prioritas kesembilan yaitu memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia


38



Kesehatan; Prioritas

ini

sinkron

dengan

prioritas

nasional

kelima

yaitu

keenam

yaitu

meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia. 

Perekonomian; Prioritas

ini

meningkatkan

sinkron

dengan

produktivitas

prioritas

rakyat

dan

nasional daya

saing

di

pasar

internasional, prioritas ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 

Kesejahteraan Rakyat; Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia.



Infrastruktur; Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.



Lingkungan Hidup; Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.



Tata Kelola Pemerintahan; Prioritas

ini

sinkron

dengan

prioritas

nasional

pertama

yaitu

menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Indonesia, prioritas kedua yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, prioritas keempat yaitu memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 

Indikator yang keenam adalah penjabaran program RPJMD tahunan ke dalam RKPD. Pada tahun 2015 capaian kinerja ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 97,42%. Dari 233 program RPJMD terakomodir sebanyak 227 program, hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Lubuklinggau selain itu juga karena beberapa program telah terakumulasi di tahun-tahun sebelumnya.


39



Indikator yang ketujuh adalah penjabaran program RKPD ke dalam APBD. Pada tahun 2015 ditarget capaian sebesar 100% dan terealisasi 74,45 %. Dari 227 program RKPD terakomodir sebanyak 169 program ke dalam APBD. Pada tahun 2015 terjadi perubahan estimasi APBD sebagai dampak berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat, oleh karena itu terjadi efisiensi anggaran.



Indikator kedelapan adalah prosentase pencapaian target RPJMD. Pada tahun 2015 ditarget capaian sebesar 100% dan terealisasi 96,03%. Hal ini menunjukkan rata-rata capaian kinerja visi dan misi Walikota dalam RKPD tahun 2014 yaitu sebesar 96,03% yang merupakan capaian tahun kedua RPJMD 20132017 (Sumber data : Lakip Kota Lubuklinggau tahun 2014).



Indikator

kesembilan

adalah

tersedianya

dokumen

perencanaan

pengembangan kota. Pada tahun 2015 ditarget capaian sebanyak 5 dokumen dan terealisasi sebanyak 5 dokumen atau sebesar 100%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen 1) Pengajuan proposal infrastruktur 2015 - Pengembangan Sport Center dan Bandara Silampari, 2) dokumen RP3KP, 3) dokumen data

informasi bidang infrastruktur 2015, 4)

penataan kawasan kumuh, 5) rumah swadaya (tergabung dalam dokumen RP3KP). 

Indikator kesepuluh adalah tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. Pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 2 dokumen, dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Master Plan dan DED Air Limbah Kota Lubuklinggau.



Indikator kesebelas adalah tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 2 dokumen, dan terealisasi sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Review RPI2JM 2015 dan dokumen hasil koordinasi perencanaan pengembangan kota.



Indikator kedua belas adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD. Pada tahun 2015 ditarget capaian sebanyak 7 dokumen dan terealisasi sebanyak 7 dokumen atau sebesar sebesar 100%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat yaitu antara lain 1) dokumen hasil koordinasi bidang pariwisata dan agribisnis, 2) dokumen hasil koordinasi bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM (termasuk di dalamnya 3. Dok


40

Ripida), 4) dokumen hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan (LP2KD), dan 5) dokumen analisis data bidang ekonomi 2015 (termasuk di dalamnya : 6. Inflasi 7. PDRB). 

Indikator ketiga belas adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD. Pada tahun 2015 ditarget capaian sebanyak 8 dokumen dan hanya terealisasi sebanyak 8 dokumen atau sebesar 100%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dari tersedianya 1) laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, 2) koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, 3) laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan 4) koordinasi perencanaan pembangunan bidang kebudayaan, 5) laporan evaluasi capaian MDG’S , 6) dokumen data capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah tahun 2015 bidang sosial budaya (termasuk di dalamnya : 7.analisis data bidang sosial budaya, 8. buku saku sosial budaya th 2015).

Sasaran 1.1.2

“Terwujudnya sinkronisasi proram pembangunan antar sektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW”


Realisasi

Tahun 2015

Tahun 2015

(%)

(%)


10

9

90


100

100

100

Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM)

100

100

100

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM)

100

100

100

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM)

100

100

100

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM)

100

100

100

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

55

55,04

100,07

Indikator Kinerja

Capaian (%)


41



Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR, Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 10 dokumen dan terealisasi sebanyak 9 dokumen yaitu 8 dokumen RDTR yang terangkum dalam dokumen RDTR 4 kecamatan dan dokumen RTBL pariwisata yang sudah terinci penjelasannya di dalam dokumen RDTR kecamatan.



Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Ketersediaan Perda RTRW, Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012.



Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Ketersediaan

informasi

mengenai

Rencana

Tata

Ruang

(RTR)

wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM), Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya Peta Analog yang ada pada 8 kecamatan di Kota Lubuklinggau. 

Indikator keempat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM), Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya Peta Digital pada 8 kecamatan di Kota Lubuklinggau.



Indikator kelima yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM), Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan terlaksananya kegiatan Konsultasi Publik tentang kebijakan penataan ruang (RTRW) dengan terlaksananya 4 kali rapat BKPRD.



Indikator keenam yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM), Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja keluaran diukur dengan


42

menghitung jumlah masyarakat yang mengajukan Advis Planing terlayani 100% yakni sebanyak 34 Orang. 

Indikator ketujuh yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 55% dan terealisasi sebesar 55,04%. Dari peruntukan yang ada dalam rencana pola ruang pada RTRW menunjukkan tahun 2015 telah tercapai 100,07% dari total wilayah tersebut. Perhitungannya adalah (luas kawasan lindung + luas kawasan budidaya) : luas kota. Data tahun 2015 adalah (7.324,73 Ha +14.760 Ha)/40.150 Ha.

Sasaran 1.1.3

“Terpenuhinya

data statistik

dan informasi perencanaan

pembangunan daerah” Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut: Target

Realisasi

Tahun 2015

Tahun 2015

(%)

(%)

Tingkat ketersediaan data statistik daerah

100

100

100

Ketersediaan data dan informasi pembangunan

100

100

100

Indikator Kinerja



Capaian (%)

Indikator yang pertama adalah Tingkat ketersediaan data statistik daerah. Untuk capaian kinerja pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100%, walaupun anggaran ditiadakan tapi kinerja tetap berjalan dengan koordinasi ke BPS. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dari dokumen statistik yang tersedia berupa KLDA 2014.



Indikator kedua adalah Ketersediaan data dan informasi pembangunan, Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dari ketersediaan data yakni berupa selayang pandang, leaflet, website.

Dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan, data dan informasi perencanaan merupakan hal prinsip yang harus diperhatikan. Bertitik tolak dari pemikiran ini, maka Bappeda Kota Lubuklinggau menetapkan sasaran ini dalam rencana strategisnya, karena tanpa data dan informasi maka akan mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan yang


43

dihasilkan. Dengan kata lain, tidak mungkin akan ada perencanaan yang berkualitas tanpa didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang akurat. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka pada tahun 2015 beberapa program telah dilaksanakan diantaranya program pengembangan data dan informasi. Dalam pencapaian sasaran ini, data-data perencanaan yang telah tersedia meliputi : 1.

Data primer meliputi data hasil monitoring dan evaluasi realisasi fisik dan keuangan serta capaian indikator keluaran dan indikator hasil program dan kegiatan setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang mempunyai urusan wajib dan urusan pilihan dalam

penggunaaan dana APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Urusan

Bersama (UB) PNPM. 2.

Data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) meliputi : a.

Data mengenai profile daerah yang termuat di dalam Buku Kota Lubuklinggau Dalam Angka (KLDA)

b.

Data perekonomian meliputi : PDRB, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran, Ketenagakerjaan, Tabel input output daerah, data distribusi pendapatan dan pengeluaran rumah tangga.

c.

Data Sosial Budaya meliputi : data Indikator Kesejahteraan Rakyat dan data Indeks Pembangunan Manusia.

Selain pemenuhan data perencanaan pembangunan tersebut,

Bappeda Kota

Lubuklinggau juga menyediakan media informasi sebagai bahan publikasi atas hasil pelaksanaan rencana pembangunan. Media informasi yang telah tersedia meliputi leaflet, buklet, website, media cetak/surat kabar. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini adalah kualitas dan validitas datadata tersebut. Hal ini disebabkan karena ketersediaan data sering bervariasi

tergantung

instansi yang mengeluarkan tersebut. Faktor lain yang menyebabkan adalah indikator yang dipakai dalam merumuskan data-data tersebut cenderung berbeda-beda, seperti data kemiskinan dan ketenaga kerjaan. Untuk mengatasi hal ini, Bappeda Kota Lubuklinggau telah melakukan kerjasama dan koordinasi dengen berbagai dinas dan instansi baik dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau maupun dinas dan instansi vertikal. Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman atas data perencanaan yang digunakan.


44

Kendala lain yang dihadapi adalah susahnya memperoleh data dan informasi secara up to date. Sebagai gambaran, untuk merencanakan pembangunan tahun 2015, data dan informasi yang digunakan adalah data tahun 2013. Bahkan dalam beberapa kasus, sering mengunakan data sementara dan data prediksi.

Tujuan 1.2

“Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan SKPD”

Untuk mewujudkan tujuan 1.2 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Dalam tahun 2015 telah dilaksanakan upaya pencapaian 1 (satu) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan dibawah ini. Sasaran 1.2.1

“Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan”


Realisasi

Tahun 2015

Tahun 2015

(%)

(%)

Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD

100

100

100

Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD

100

100

100


100

100

100

Indikator Kinerja



Capaian (%)

Indikator pertama pada sasaran ini adalah Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD, Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Renja.



Indikator kedua pada sasaran ini adalah Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD, Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.



Indikator ketiga pada sasaran ini adalah Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD, Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %.


45

Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Laporan Asset, Neraca dan CALK.

Tujuan 2.1

“Meningkatnya kualitas SDM perencana”

Untuk mewujudkan tujuan 2.1 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis. Dalam tahun 2015 telah dilaksanakan upaya pencapaian 1 (satu) sasaran dengan tingkat pencapaian dijelaskan dibawah ini.

Sasaran 2.1.1

“Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencanaan pembangunan daerah”

Untuk mencapai sasaran ini, terdapat 4 (empat) indikator kinerja, yaitu prosentase aparatur yang memiliki kompetensi perencana sesuai dengan jabatannya, tingkat kedisiplinan aparatur, tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur serta tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran. Secara umum, dapat dikemukakan bahwa indikator kinerja tersebut, merupakan kegiatan rutin internal Bappeda Kota Lubuklinggau. Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja

Tingkat kedisiplinan aparatur Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencana Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran

Target

Realisasi

Tahun 2015

Tahun 2015

(%)

(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Capaian (%)

Indikator pertama yang menjadi perhatian Bappeda Kota Lubuklinggau adalah tingkat disiplin aparatur dalam arti luas baik disiplin dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, disiplin dalam berpakaian dinas, maupun disiplin dalam mematuhi jam kerja. Dari hasil evaluasi terhadap indikator ini ternyata ada beberapa aparatur yang mendapatkan teguran lisan berkaitan dengan disiplin masuk kerja. Ini menunjukan bahwa target kedisiplinan aparatur bappeda belum sepenuhnya dapat tercapai. Namun jika dilihat dari pemenuhan administrasi ketersediaan absensi pegawai, hal ini sudah terpenuhi 100%.


46

Indikator kedua yang mempengaruhi kinerja aparatur perencanaan pembangunan daerah adalah tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur. Dari hasil evaluasi dapat dijelaskan bahwa jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada tahun 2015 telah terpenuhi 100%, namun kebutuhan untuk tahun berikutnya masih perlu diperhatikan, hal ini dikarenakan secara umum sarana dan prasarana kerja aparatur Bappeda masih rendah dan perlu untuk terus ditingkatkan. Indikator ketiga pada sasaran ini adalah prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencanaan. Hal ini didasari bahwa peningkatan SDM merupakan salah satu ”tool” yang menentukan keberhasilan Bappeda Kota Lubuklinggau, oleh karena itu pada tahun 2015 Bappeda Kota Lubuklinggau menargetkan 100 persen aparaturnya mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya, target tersebut telah tercapai. Upaya yang telah dilakukan adalah melalui bimbingan teknis dan mengikuti program diklat, baik diklat fungsional, diklat struktural maupun diklat-diklat teknis tentang perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan indikator keempat adalah tingkat pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran. Hasil evaluasi menunjukan bahwa tingkat pemenuhan administrasi perkantoran sudah sepenuhnya dapat terpenuhi. Dari target yang telah ditetapkan sebesar 100 persen, dapat terealisasi 100 persen. Hal ini menunjukan bahwa tingkat pelayanan administrasi perkantoran Bappeda Kota Lubuklinggau tahun 2015 tidak mengalami permasalahan dan semuanya dapat terpenuhi dengan program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2015 dengan capaian indikator kinerja Tahun 2014 dan Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Sasaran 1.1.1

“Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas”

Indikator Kinerja

yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA

Capaian

Capaian

2015

2014

2013

(%)

(%)

(%)

%

100

100

0

66,67

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

Satuan

Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah

% Ratarata Capaian

Capaian


47

% Ratarata Capaian

Capaian

Capaian

Capaian

2015

2014

2013

(%)

(%)

(%)

%

100

100

100

100


%

100

90,91

90,91

93,94


%

97,42

93,99

76,82

89,41


%

74,45

81,74

83,80

80


%

96,03

89,18

111,95

99,05


Dok

100

100

100

100

Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Dok

100

0

0

33,33


Dok

100

0

0

33,33


Dok

100

100

100

100


Dok

100

100

100

100

Indikator Kinerja

Satuan

Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2015 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dan tahun 2013, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Indikator yang pertama adalah Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan/atau Perkada. Untuk capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100% sedangkan capaian pada tahun 2014 sebesar 100% dan tahun 2013 sebesar 0%.



Indikator yang kedua adalah Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA. Untuk capaian kinerja pada tahun 2015 capaian sebesar 100 % sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.



Indikator yang ketiga adalah tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA. Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100 %, sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.



Indikator yang keempat adalah tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan PERKADA. Pada Tahun 2015 tercapai sebesar 100%, sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.


48



Indikator yang kelima adalah persentase sinkronisasi program daerah dan pusat. Pada tahun 2015 tercapai sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2014 sebesar 90,91% dan tahun 2013 sebesar 90,91%.



Indikator yang keenam adalah penjabaran program RPJMD tahunan ke dalam RKPD. Pada tahun 2015 capaian kinerja didapat sebesar 97,42% sedangkan tahun 2014 sebesar 93,99% dan tahun 2013 sebesar 76,82%.



Indikator yang ketujuh adalah penjabaran program RKPD ke dalam APBD. Pada tahun 2015 capaian didapat sebesar 74,45%, tahun 2014 sebesar 81,74% dan tahun 2013 sebesar 83,8%.



Indikator kedelapan adalah prosentase pencapaian target RPJMD. Pada tahun 2015 capaian sebesar

96,03%, tahun 2014 sebesar 89,18% dan tahun 2013

sebesar 111,95. 

Indikator

kesembilan

adalah

tersedianya

dokumen

perencanaan

pengembangan kota. Pada tahun 2015 capaian didapat sebesar 100%, sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013. 

Indikator kesepuluh adalah tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. Pada tahun 2015 tercapai sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar 0%.



Indikator kesebelas adalah tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Pada tahun 2015 tercapai sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2014 dan tahun 2013 sebesar 0%.



Indikator kedua belas adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD. Pada tahun 2015 capaian didapat sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.



Indikator ketiga belas adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD. Pada tahun 2015 capaian didapat sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.

Sasaran 1.1.2

“Terwujudnya Sinkronisasi proram pembangunan antar sektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW”

Indikator Kinerja


Satuan

Dok

Capaian

Capaian

Capaian

2015 (%)

2014 (%)

2013 (%)

90

50

0


% Ratarata capaian

46,67

49

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian

Capaian

Capaian

2015 (%)

2014 (%)

2013 (%)

% Ratarata capaian


%

100

100

100

100


%

100

100

100

100


%

100

100

100

100

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM)

%

100

100

100

100

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM)

%

100

100

100

100

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

%

100,07

110,02

118,16

109,42



Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR, Pada tahun 2015 capaian didapat sebesar 90% sedangkan ditahun 2014 sebesar 50% dan tahun 2013 sebesar 0%.



Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Ketersediaan Perda RTRW, Pada tahun 2015 capaian didapat sebesar 100 % sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.



Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Ketersediaan

informasi

mengenai

Rencana

Tata

Ruang

(RTR)

wilayah

kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM), Pada tahun 2015 capaian sebesar 100 % sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013. 

Indikator keempat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM), Pada tahun 2015 didapat capaian sebesar 100 % sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.



Indikator kelima yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM), Pada tahun 2015 didapat capaian sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.


50



Indikator keenam yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM), Pada tahun 2015 didapat capaian sebesar 100 % sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.



Indikator ketujuh yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, Pada tahun 2015 didapat capaian sebesar 100,07 % sedangkan tahun 2014 sebesar 110,02% dan tahun 2013 sebesar 118,16%.

Sasaran 1.1.3 “Terpenuhinya data statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah”

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian

Capaian

Capaian

2015 (%)

2014 (%)

2013 (%)

% Ratarata capaian

Tingkat Ketersediaan data statistik daerah

%

100

100

100

100


%

100

100

100

100



Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tingkat Ketersediaan data statistik daerah, Pada tahun 2015 capaian didapat sebesar

100% sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013. 

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Ketersediaan data dan informasi pembangunan, Pada tahun 2015 capaian didapat

sebesar 100 % sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.

Tujuan 1.2


Sasaran 1.2.1 “Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan”

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian

Capaian

Capaian

2015 (%)

2014 (%)

2013 (%)

% Rata-


rata capaian

51

Indikator Kinerja

Satuan

Capaian

Capaian

Capaian

2015 (%)

2014 (%)

2013 (%)

% Ratarata capaian


%

100

100

100

100


%

100

100

100

100


%

100

100

100

100



Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD, Pada tahun 2015 capaian didapat

sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013. 

Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD, Pada tahun 2015 capaian didapat

sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013. 

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD, Pada tahun 2015 capaian didapat

sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.

Tujuan 2.1


Sasaran 2.1.1

“Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencanaan pembangunan daerah”

Indikator Kinerja


% Rata-

Capaian

Capaian

Capaian

2015 (%)

2014 (%)

2013 (%)

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

%

100

100

100

100

Satuan


rata capaian

52



Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tingkat kedisiplinan aparatur, pada tahun 2015 capaian didapat sebesar 100%, sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.



Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur, pada tahun 2015 capaian didapat sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.



Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencana, pada tahun 2015 capaian didapat sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.



Indikator keempat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran, pada tahun 2015 capaian didapat sebesar 100% sama dengan capaian tahun 2014 dan tahun 2013.

Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2015 dengan realisasi indikator kinerja tahun 2014 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tujuan 1.1


Sasaran 1.1.1

“Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas” Realisasi

Indikator Kinerja

Satuan

Naik (Turun)

Ket

2014

2015

%

100

100

-

tetap

%

100

100

-

tetap

%

100

100

-

tetap

%

100

100

-

tetap

%

90,91

100

9,09

naik

%

93,99

97,42

3,43

naik

Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD


53

Realisasi Indikator Kinerja

Satuan 2014

2015

Naik (Turun)

Ket


%

81,74

74,45

(7,29)

turun


%

89,18

96,03

6,85

naik

Dok

4

5

1

naik

Dok

0

2

2

naik

Dok

0

2

2

naik

Dok

7

7

-

tetap

Dok

15

8

7

turun

Dokumen perencanaan pengembangan kota Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD

Perbandingan capaian dan realisasi indikator kinerja dari kedua tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 

Indikator pertama Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan/atau Perkada pada tahun 2015 realisasi sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%.



Indikator kedua Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, Pada tahun 2015 realisasi tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%.



Indikator ketiga Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA, Pada tahun 2015 realisasi tetap sama dengan tahun sebelumnya yaitu 100%.



Indikator keempat Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada, Pada tahun 2015 realisasi tetap sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%.



Indikator kelima Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat, pada tahun 2015 realisasinya sebesar 100% meningkat 9,09 dari tahun sebelumnya sebesar 90,91%.



Indikator keenam Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD tahun 2015 realisasinya naik sebesar 3,43% dari tahun sebelumnya yang sebesar 93,99%.



Indikator ketujuh Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD, Pada tahun 2015 realisasi tahun 2015 turun sebesar 7,29%.



Indikator kedelapan Prosentase Pencapaian Target RPJMD realisasinya pada tahun 2015 naik sebesar 6,85%.



Indikator kesembilan Dokumen perencanaan pengembangan kota, pada tahun 2015 realisasi naik dibanding tahun sebelumnya BAPPEDA Kota Lubuklinggau | LKjIp Tahun 2015

54



Indikator kesepuluh Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam pada tahun 2015 realisasinya naik dibanding tahun sebelumnya.



Indikator kesebelas Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh pada tahun 2015 realisasinya naik dibanding tahun sebelumnya.



Indikator Kedua belas Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD pada tahun 2015 realisasinya tetap dibanding tahun sebelumnya.



Indikator Ketiga belas Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD, realisasinya tetap dibandingkan dengan tahun lalu.

Sasaran 1.1.2

“Terwujudnya Sinkronisasi proram pembangunan antar sektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW” Realisasi

Indikator Kinerja

Satuan


Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM) Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah



Ket

2014

2015

2

9

7

naik

100

100

-

tetap

%

100

100

-

tetap

%

100

100

-

Tetap

%

100

100

-

tetap

%

100

100

-

tetap

%

55,01

55,04

0,03

naik

Dok ada/ tidak


Naik (Turun)

Indikator pertama Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR, realisasinya tetap sama dengan tahun sebelumnya.



Indikator kedua Ketersediaan Perda RTRW, realisasinya tetap sama dengan tahun sebelumnya.



Indikator ketiga Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM), realisasinya tetap

sama dengan tahun sebelumnya.


55



Indikator keempat Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM), realisasinya tetap

sama dengan tahun sebelumnya. 

Indikator kelima Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM), realisasinya tetap sama dengan tahun sebelumnya.



Indikator keenam Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM), realisasinya tetap sama dengan tahun sebelumnya.



Indikator ketujuh Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, realisasinya naik 0,03% dari tahun sebelumnya.

Sasaran 1.1.3

“Terpenuhinya

data statistik

dan informasi perencanaan

pembangunan daerah” Realisasi Indikator Kinerja

Satuan

Tingkat Ketersediaan data statistik daerah Ketersediaan data dan informasi pembangunan



Naik (Turun)

Ket

2014

2015

%

100,00

100,00

0

tetap

%

100,00

100,00

0

tetap

Indikator pertama Tingkat Ketersediaan data statistik daerah, realisasinya sama dibanding tahun sebelumnya.



Indikator kedua Ketersediaan data dan informasi pembangunan, realisasinya tetap sama dengan tahun sebelumnya.

Tujuan 1.2


Sasaran 1.2.1 “Terpenuhinya

dokumen

perencanaan

dan

evaluasi

kinerja

serta

keuangan” Realisasi Indikator Kinerja Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD

Satuan

Naik (Turun)

Ket

2014

2015

%

100,00

100,00

0

tetap

%

100,00

100,00

0

tetap

%

100,00

100,00

0

tetap


56



Indikator pertama Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD, realisasinya tetap sama dibanding tahun sebelumnya.



Indikator kedua Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD, realisasinya tetap sama dengan tahun sebelumnya.



Indikator ketiga Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD, realisasinya tetap sama dengan tahun sebelumnya.

Tujuan 2.1


Sasaran 2.1.1 “Meningkatnya

kompetensi

dan

kinerja

aparatur

perencanaan

pembangunan daerah” Realisasi Indikator Kinerja

Satuan




Naik (Turun)

Ket

2014

2015

%

100,00

100,00

0

tetap

%

100,00

100,00

0

tetap

%

100,00

100,00

0

tetap

%

100,00

100,00

0

tetap

Indikator pertama Tingkat kedisiplinan aparatur, realisasinya tetap sama dibanding tahun sebelumnya.



Indikator kedua Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur, realisasinya tetap sama dengan tahun sebelumnya.



Indikator ketiga Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencana, realisasinya tetap sama dengan tahun sebelumnya.



Indikator keempat Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran, realisasinya tetap

sama dengan tahun sebelumnya.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target kinerja lima tahunan (tahun 2017) yang direncanakan dapat diuraikan sebagai berikut :


57

Tujuan 1.1


Sasaran 1.1.1 “Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas”

Indikator Kinerja

Realisasi

Target

Capaian

S.d 2015

2017

%

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

%

99,05

100

99,05

Dok

11

18

61,11

Dok

2

2

100

Dok

2

4

50

Dok

18

29

62,07

Dok

27

41

65,85

Satuan

Regulasi tentang perencanaan 1

pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada Tersedianya dokumen perencanaan

2

RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan

3

RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA

4

5

6

7 8 9 10 11 12 13

Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD Prosentase Pencapaian Target RPJMD Dokumen perencanaan pengembangan kota Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD



Capaian Indikator pertama Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator kedua Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.


58



Capaian Indikator ketiga Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator keempat Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator kelima Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator keenam Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator ketujuh Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator kedelapan Prosentase Pencapaian Target RPJMD sampai dengan tahun 2015 mencapai 99,05%, masih kurang 0,05% untuk tahun berikutnya sehingga memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator kesembilan Dokumen perencanaan pengembangan kota sampai dengan tahun 2015 mencapai 61,11%, masih kurang 38,89% untuk memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator kesepuluh Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja pada tahun 2017.



Capaian Indikator kesebelas Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh sampai dengan tahun 2015 mencapai 50%, masih kurang 50% untuk memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator

keduabelas Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang

mendukung RPJMD sampai dengan tahun 2015 mencapai 62,07%, masih perlu peningkatan sebesar 37,93% untuk memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator

ketigabelas Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya

yang mendukung RPJMD sampai dengan tahun 2015 mencapai 65,85%, masih perlu peningkatan sebesar 34,15% untuk memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.


59

Sasaran 1.1.2 “Terwujudnya Sinkronisasi proram pembangunan antar sektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW”

Indikator Kinerja

Satuan

Realisasi

Target

Capaian

S.d 2015

2017

%

1


dokumen

9

13

69,23

2

Ketersediaan Perda RTRW Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM) Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

%

100

100

100,00

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

%

55,04

65,00

84,68

3

4

5

6

7



Capaian Indikator pertama Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR sampai dengan tahun 2015 tercapai sebesar 69,23%, masih kurang 30,77% untuk memenuhi target capaian tahun 2017.



Capaian Indikator kedua Ketersediaan Perda RTRW sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator ketiga Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM) sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator keempat Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator kelima Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM) sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini


60

berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017. 

Capaian Indikator keenam Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM) sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator ketujuh Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah sampai dengan tahun 2015 mencapai

55,04 %, masih kurang 9,96% untuk mencapai

harapan pada tahun akhir renstra pada tahun 2017 sebesar 65%.

Sasaran 1.1.3 “Terpenuhinya data statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah”

Indikator Kinerja 1 2

Tingkat Ketersediaan data statistik daerah Ketersediaan data dan informasi pembangunan



Realisasi

Target

Capaian

S.d 2015

2017

%

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

Satuan

Capaian Indikator pertama Tingkat Ketersediaan data statistik daerah sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator kedua Ketersediaan data dan informasi pembangunan sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.

Tujuan 1.2


Sasaran 1.2.1 “Terpenuhinya

dokumen

perencanaan

dan

evaluasi

kinerja

serta

keuangan”

Indikator Kinerja 1 2

Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD Tingkat ketersediaan laporan capaian

Realisasi

Target

Capaian

S.d 2015

2017

%

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

Satuan


61

Indikator Kinerja

3

Satuan

kinerja SKPD Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD



%

Realisasi

Target

Capaian

S.d 2015

2017

%

100,00

100,00

100,00

Capaian Indikator pertama Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator kedua Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator ketiga Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD yang ditetapkan PERDA/PERKADA sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.

Tujuan 2.1


Sasaran 2.1.1 “Meningkatnya

kompetensi

dan

kinerja

aparatur

perencanaan

pembangunan daerah”

Indikator Kinerja 1


2

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur

3

Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencana

4

Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran



Realisasi

Target

Capaian

S.d 2015

2017

%

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

Satuan

Capaian Indikator pertama Tingkat kedisiplinan aparatur sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.


62



Capaian Indikator kedua Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator ketiga Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencana sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.



Capaian Indikator keempat Tingkat Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017.

Adapun perbandingan realisasi tahun ini dengan standar nasional, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja

1

2

3

4

Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM) Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM)



Realisasi

Target

Capaian

S.d 2015

Nasional

%

%

100,00

100,00 (Kabupaten/ kota dan kecamatan) 90,00 (Kelurahan)

100,00

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

%

100,00

100,00

100,00

Satuan

Capaian Indikator pertama Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM) sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja nasional yang harus dicapai pada tahun 2015.



Capaian Indikator kedua Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja nasional yang harus dicapai pada tahun 2015.


63

Capaian Indikator ketiga Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui



forum konsultasi publik (SPM) sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian

indikator kinerja nasional yang harus

dicapai pada tahun 2015. Capaian



Indikator ketiga

Terlayaninya

masyarakat

dalam pengurusan

izin

pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM) sampai dengan tahun 2015 mencapai 100%, hal ini berarti telah memenuhi harapan capaian indikator kinerja nasional yang harus dicapai pada tahun 2015.

3.3

AKUNTABILITAS KEUANGAN Keberhasilan kinerja sasaran tahun 2015 didukung oleh tersedianya input berupa

anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD). Dukungan anggaran tersebut dalam bentuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah jumlah belanja untuk setiap program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan indikator kinerja sasaran. Jumlah rencana pengeluaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tercantum dalam perubahan anggaran tahun 2015 dan menjadi dasar penyusunan perhitungan anggaran ini adalah sebesar Rp.5.322.980.587,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.192.306.416,00. Anggaran dan realisasi belanja untuk setiap sasaran pada tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Akuntabilitas Keuangan No

SASARAN

1

2

1.


PROGRAM 3 Program perencanaan pembangunan daerah

ANGGARAN 4 1.304.434.550

Program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

215.852.000

Program perencanaan pengembangan kotakota menengah dan besar

121.412.000

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat

36.610.000

27.308.000

REALISASI * 5 1.297.675.678

213.401.000

119.480.198

35.481.223

26.366.400

CAPAIAN (%) 6 99,48

98,86

98,41

96,92

96,55

1

2

3

4

5

INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET

REALISASI

7

8

9

CAPAIAN (%) 10

100

100

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat


64

No

SASARAN

1

2

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI *

CAPAIAN (%)


TARGET

REALISASI

3

4

5

6

7

8

9

CAPAIAN (%) 10

100

97,42

97,42

100

74,45

74,45

100

96,03

96,03

5

5

100,00

2

2

100,00

2

2

100,00

7

7

100,00

8

8

100,00


10

9

90,00


100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

55

55,04

100,07


100

100,00

100,00


100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

tumbuh Program perencanaan pembangunan ekonomi

124.036.000

Program perencanaan sosial budaya

157.266.200

122.238.300

145.944.064

98,55

92,80

6

7 8 9 10

11

12

13

Jumlah 2.


1.986.918.750

1.960.586.863

98,67

Program perencanaan tata ruang

518.742.000

512.273.600

98,75

Program pemanfaatan ruang

28.300.000

12.500.000

44,17

1 2 3

4

5

6

7

Jumlah 3


547.042.000

524.773.600

95,93

Program pengumpulan data-data statistik daerah

0

0

0

Program pengembangan data/informasi

524.564.000

Jumlah 4


Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

523.578.300

99,81

524.564.000

523.578.300

99,81

43.282.000

43.281.400

99,99

1

2

1

2

Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD Prosentase Pencapaian Target RPJMD Dokumen perencanaan pengembangan kota Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD

Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM) Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD


65

No

SASARAN

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI *

CAPAIAN (%)

1

2

3

4

5

6 3

Jumlah 5

Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencanaan pembangu-nan daerah

Program peningkatan disiplin aparatur Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah T O T A L


TARGET

REALISASI

8

9

CAPAIAN (%) 10


7

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

43.282.000

43.281.400

99,99

0

0

0

1


891.630.387

862.160.629

96,69

2


17.199.650

1.312.343.800

17.199.650

1.260.725.974

100

96,07

2.221.173.837

2.140.086.253

96,35

5.322.980.578

5.192.306.416

97,55

3

4

Sasaran-sasaran yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapaian rata-rata sasaran-sasaran mencapai 100% dan adanya penghematan penggunaan dana dilihat dari realisasi penggunaan dana untuk melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut tidak melebihi pagu anggaran. Adapun sasaran-sasaran yang telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas. Capaian rata-rata sasaran ini mencapai 97,53 % dengan realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2015 sebesar Rp.1.960.586.863 atau sebesar 98,67% dari anggaran sebesar Rp.1.986.918.750. 2. Terwujudnya Sinkronisasi proram pembangunan antar sektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW. Capaian rata-rata sasaran ini mencapai 98,58 % dengan realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2015 sebesar Rp.524.773.600 atau sebesar 95,93% dari anggaran sebesar Rp.547.042.000. 3.

Terpenuhinya data statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Capaian rata-rata sasaran ini mencapai 100% dengan realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2015 sebesar Rp.523.578.300 atau sebesar 99,81% dari anggaran sebesar Rp.523.578.300.


66

4. Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan. Capaian rata-rata sasaran ini mencapai 100% dengan realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2015 sebesar Rp. 43.281.400 atau sebesar 99,99% dari anggaran sebesar Rp.43.282.000. 5. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencanaan pembangunan daerah. Capaian rata-rata sasaran ini mencapai 100% dengan realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.140.086.253 atau sebesar 96,35% dari anggaran sebesar Rp.2.221.173.837.

3.4 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SEBELUMNYA Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 mendapat nilai 74,79% dengan kategori B atau dengan predikat “Baik, perlu sedikit perbaikan”. Berdasarkan hasil evaluasi LKjIP tahun lalu maka tidak terdapat yang direkomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.


67

BAB

IV PENUTUP

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2015 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015 dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Materi Laporan Akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disajikan ini berisikan pelaksanaan dari serangkaian program strategis yang mengacu kepada 3 (Tiga) tujuan dari Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu diperlukan adanya keserasian kerjasama antar Dinas, Badan, Instansi di jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur perencana sekaligus pelaksana dari kegiatan program yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis terhadap 3 tujuan dari

5 sasaran dengan 15 kebijakan didukung dengan 29 indikator

pencapaian kinerja sasaran dan 16 program adalah sebagai berikut: 1.

Keberhasilan di atas 100% sebanyak 1 indikator atau 3,44% dari jumlah indikator kinerja sasaran.

2.

Keberhasilan 75% sampai dengan 100% sebanyak 27 indikator atau 93,10% dari jumlah indikator kinerja sasaran.

3.

Capaian kinerja 50% sampai dengan 75% sebanyak 1 indikator atau 3,44% dari jumlah indikator kinerja sasaran.

4.

Capaian di bawah 50% sebanyak 0 indikator atau 0% dari jumlah indikator kinerja sasaran. Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini masih dirasakan belum pada taraf sempurna dan mungkin belum dapat memenuhi harapan bagi para pengguna sebagai pihak pengambil keputusan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di masa yang akan datang sangat kami harapkan.


68

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Lubuklinggau Tahun 2015 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Tahun 2015, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

Lubuklinggau,

Februari 2016

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau

Dedi Yansyah, SP, M.Si Pembina TK.I NIP. 19700406 199703 1 007


69

Rencana Strategik Tahun 2013 - 2017 Instansi Visi Misi

: : :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah 2. Mewujudkan profesionalisme aparatur perencana Target Indikatif

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Tahun Capaian 2013 2014

1.1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

1.1.1 Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas

1

Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada

2017

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Dok

2

4

5

4

3

Dok

_

2

2

2

2

Dok

0

1

2

1

0

12 Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD

Dok

4

7

7

5

6

13 Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD

Dok

4

15

8

8

6

2

4 5 6 7 8

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD Prosentase Pencapaian Target RPJMD

Dokumen perencanaan pengembangan kota 10 Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 11 Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 9


2016

100

3

1.1.2

Kebijakan

2015

1

%

1 Pengkoordinasikan para pelaku pembangunan

Keterangan Program perencanaan pembangunan daerah

%

% % % % % %

Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR Dok

0

4

10

12

13

2 Penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah

3 Pemantauan, evaluasi kinerja Program pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana perencanaan pembangunan daerah pembangunan Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 4 Meningkatkan koordinasi Perencanaan di bidang Ekonomi 5 Meningkatkan koordinasi Perencanaan di bidang Sosial Budaya 1 Penyusunan regulasi rencana tata ruang yang komprehensif dan partisipatif

Program perencanaan pembangunan ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya

Program Perencanaan Tata Ruang

Target Indikatif No

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan


2

3

4

5

6

7

1.1.3

1.2 Meningkatnya kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan SKPD


1.2.1 Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan

1

2

1 2 3

2.1 Meningkatnya kualitas SDM perencana

2.1.1 Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencanaan pembangunan daerah

1 2

3

4

Kebijakan

2015

2016

2017


Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM) Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM) Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD Tingkat kedisiplinan aparatur

2 Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan institusi penataan ruang

Ada/tidak

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

45

50

55

60

65

4 Meningkatkan koordinasi Perencanaan di bidang Urusan Penataan Ruang

%

100

100

100

100

100

1 Pengembangan metode pengumpulan data dan informasi pembangunan

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

3 Mengoptimalkan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang termasuk didalamnya melalui pengendalian pemanfaatan ruang

Program pemanfaatan ruang



Keterangan

Program pengumpulan data-data statistik daerah Program pengembangan data/informasi

1 Menyempurnakan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program peningkatan disiplin aparatur

Program pelayanan administrasi perkantoran

%

100

100

100

100

100

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

%

100

100

100

100

100


%

100

100

100

100

100

1 Mengoptimalkan kedisiplinan aparatur 2 Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 3 Mendorong dan memfasiltasi upaya peningkatan SDM


%

100

100

100

100

100

4 Mengoptimalkan pelayanan administrasi perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Mengetahui, KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

Dedi Yansyah, SP, M.Si Pembina TK.I

Target Indikatif No

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan


2015

2016

Kebijakan 2017

NIP. 19700406 199703 1 007

Keterangan

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) SKPD

:


Tahun

:

2015

Satuan

Target

Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada

%

100

2

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

%

100

3

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA

%

100

4


%

100

5


%

100

6


%

100

7


%

100

8


9


10

Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR

Sasaran 1.1.1


Indikator Kinerja 1

11 12 13 1.1.2


1 2 3

4

5

6

7 1.1.3


1

2

1.2.1

2.1.1


Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencanaan

%

100

Dok

5

Dok

2

Dok

2

Dok

7

Dok

8

Dok

10

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

55

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

%

100

Ketersediaan Perda RTRW Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM) Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tingkat Ketersediaan data statistik daerah


1


2


3


1


kinerja aparatur perencanaan pembangunan daerah

2 3 4


%

100

%

100

%

100

MATRIK PENGUKURAN KINERJA (PK) TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD Tahun No 1.1.1

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas

: :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2015 Indikator kinerja 2 1 Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada

2 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA 4 Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada 5 Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat 6 Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD 7 Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD 8 Prosentase Pencapaian Target RPJMD 9 Dokumen perencanaan pengembangan kota 10 Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 11 Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 12 Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD

1.1.2

13 Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD Terwujudnya Sinkronisasi proram 1 Jumlah Dokumen RDTR dan/atau pembangunan antar sektor dan RRTR antarwilayah yang mengacu 2 Ketersediaan Perda RTRW kepada RTRW 3 Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM) 4 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) 5 Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM) 6 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM)

1.1.3

1.2.1

2.1.1


7 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 1 Tingkat Ketersediaan data statistik daerah

2 Ketersediaan data dan informasi pembangunan Terpenuhinya dokumen 1 Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perencanaan SKPD serta keuangan 2 Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD 3 Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD Meningkatnya kompetensi dan 1 Tingkat kedisiplinan aparatur

TARGET 3

REALISASI 4

CAPAIAN (%) 5

%

100

100

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

97,42

97,42

%

100

74,45

74,45

%

100

96,03

96,03

Dok

5

5,00

100,00

Dok

2

2,00

100,00

Dok

2

2,00

100,00

Dok

7

7,00

100,00

Dok

8

8,00

100,00

Dok

10

9,00

90,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

55

55,04

100,07

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00

3 Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencana 4 Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran Rata-rata capaian

%

100

100,00

100,00

%

100

100,00

100,00 98,69

PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 BERPEDOMAN PADA RENSTRA BAPPEDA 2013 - 2017 Kota SKPD

: :

Sasaran

Indikator Kinerja

1

2

3 4

Terwujudnya perencanaan dan 1.1.1 evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas

Realisasi

%

Targe t

Realisasi

%

Targe t

%

100

100

0

0,00

100

100,00

100,00

100

100

100,00

100

100

%

100

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100

%

100

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100

Realisasi

%

Targe t

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100

5

%

100

100

90,91

90,91

100

90,91

90,91

100

100,00

100,00

100

100

6


%

100

100

76,82

76,82

100

93,99

93,99

100

97,42

97,42

100

100

%

100

100

83,80

83,80

100

81,74

81,74

100

74,45

74,45

100

100

%

100

100

111,95

111,95

100

89,18

89,18

100

96,03

96,03

100

100

Dok

3

2

2,00

100,00

4

4,00

100,00

5

5,00

100,00

4

3

7

Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD Prosentase Pencapaian Target RPJMD Dokumen perencanaan pengembangan kota Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Dok

2

0

0,00

0

2

0,00

0

2

2,00

100,00

2

2

11


Dok

0

0

0,00

0

1

0,00

0

2

2,00

100,00

1

0

12


Dok

6

4

4,00

100,00

7

7,00

100,00

7

7,00

100,00

5

6

13


Dok

6

4

4,00

100,00

15

15,00

100,00

8

8,00

100,00

8

6

1


Dok

13

0

0,00

0

4

2,00

50,00

10

9,00

90,00

12

13

2

Ketersediaan Perda RTRW Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog (SPM) Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta digital (SPM) Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah (SPM) Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

%

100

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100

%

100

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100

%

100

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100

%

100

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100

%

100

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100

%

65

45

53,17

118,16

50

55,01

110,02

55

55,04

100,07

60

65


%

100

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100

%

100

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100

%

100

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100

%

100

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100

%

100

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100

%

100

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100

%

100

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100

%

100

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100

%

100

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100,00

100,00

100

100

4

7 1 2 1 2 3 1 Meningkatnya kompetensi dan 2.1.1 kinerja aparatur perencanaan pembangunan daerah

Targe t

100,00

6

1.1.4

2017

%

100,00

5


2016

Realisasi

100

3


2015

Targe t

100

10

1.1.3

2014

Targe t Tahun ke -5

%

9


Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada

2013

Satuan


8

1.1.2

Lubuklinggau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2 3 4

Ketersediaan data dan informasi pembangunan Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD Tingkat kedisiplinan aparatur Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencana Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran

Realisasi

%

FORMULIR INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD

:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau

Tugas :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah/atau Pemerintah Provinsi

Fungsi :

a. b. c. d.

perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah pengkoordinasian penyusunan di bidang perencanaan pembangunan daerah pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sasaran Strategis 1.1.1 Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas

Indikator Kinerja

Sumber Data

Penanggung Jawab

Keterangan

%

Dokumen Renstra

Bidang Program Data dan Informasi

Ketersediaan regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada

%

Dokumen Renstra

%

Dokumen Renstra

4 dengan Perkada

%

Dokumen Renstra

5 Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat

%

Dokumen Renstra

6 RKPD

%

Dokumen Renstra

7 Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD

%

Dokumen Renstra

8 Prosentase Pencapaian Target RPJMD

%

Dokumen Renstra

9 Dokumen perencanaan pengembangan kota

%

Dokumen Renstra

%

Dokumen Renstra

%

Dokumen Renstra

%

Dokumen Renstra

Bidang Ekonomi

%

Dokumen Renstra

Bidang Sosial Budaya

1

Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang

2 telah ditetapkan dengan PERDA

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang

3 ditetapkan PERDA/PERKADA

Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan

Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam

Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan

10 sumber daya alam

Dokumen perencanaan pengembangan wilayah

11 strategis dan cepat tumbuh

Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi

12 yang mendukung RPJMD

Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya

13 yang mendukung RPJMD

Satuan

Bidang Program Data dan Informasi Bidang Program Data dan Informasi Bidang Program Data dan Informasi Bidang Program Data dan Informasi Bidang Program Data dan Informasi/Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Program Data dan Informasi/Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Prasarana Wilayah Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Prasarana Wilayah Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Prasarana Wilayah

Jumlah dokumen RPJP yang tersedia x 100% Jumlah dokumen RPJPD yang seharusnya ada Jumlah dokumen RPJMD yang tersedia x 100% Jumlah dokumen RPJPD yang seharusnya ada Jumlah dokumen RKPD yang tersedia x 100% Jumlah dokumen RKPD yang seharusnya ada Jumlah prioritas bidang pembangunan daerah yang sinkron dengan prioritas pembangunan nasional Jumlah prioritas bidang pembangunan nasional

x 100%

Jumlah program RPJMD yang telah diakomodir dalam RKPD sampai dengan thn ke-n x 100% Jumlah program RPJMD

Jumlah program RKPD tahun ke-n yang diakomodir dalam APBD x 100% Jumlah program RKPD tahun ke-n

Rata-rata capaian kinerja visi dan misi walikota dalam RKPD tahun ke-(n-1) Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kota tahun ke-n x 100% Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kota dalam renstra tahun ke-n Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam tahun ke-n x 100% Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dalam renstra tahun ke-n Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh tahun ke-n x100% Jumlah dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam renstra tahun ke-n Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD tahun ke-n x 100% Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD dalam renstra tahun ke-n Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD tahun ke-n x 100% Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD dalam renstra tahun ke-n

Sasaran Strategis 1.1.2 Terwujudnya Sinkronisasi proram pembangunan antar sektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW

Indikator Kinerja

Satuan

Sumber Data

1 Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR

%

Dokumen Renstra

2 Ketersediaan Perda RTRW

%

Dokumen Renstra

3


%

Dokumen Renstra

4


%

Dokumen Renstra

%

Dokumen Renstra

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat

5 melalui forum konsultasi publik (SPM)

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin

%

6 pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan

Dokumen Renstra

Daerah tentang RTR wilayah (SPM)

7 Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 1.1.3 Terpenuhinya data statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah

1

2

1.2.1 Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan

1 2 3

2.1.1 Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencanaan pembangunan daerah

%

1

Keterangan Jumlah dokumen RDTR dan/atau RRTR tahun ke-n x 100% Jumlah dokumen RDTR dan/atau RRTR dalam renstra tahun ke-n

Bidang Program Data dan Informasi


Jumlah peta analog ditiap kecamatan x 100% Jumlah kecamatan Jumlah peta digital ditiap kecamatan x 100% Jumlah kecamatan Jumlah konsultasi publik terlaksana x 100% Jumlah konsultasi publik seharusnya Jumlah masyarakat terlayani x 100% Jumlah masyarakat yang mengajukan Realisasi RTRW x100% Rencana Peruntukan


%

Buku Kota Lubuklinggau Dalam Angka


%

Buku Selayang Pandang, Bidang Program Data dan Leaflet Informasi


%

Renja SKPD

Sekretariat

Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersedia x 100 % Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang dibutuhkan


%

LAKIP SKPD, LPPD SKPD

Sekretariat

Jumlah dokumen evaluasi kinerja SKPD yang tersedia x 100 % Jumlah dokumen evaluasi kinerja SKPD yang dibutuhkan


%

Laporan Asset, Neraca dan CALK

Sekretariat

Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersedia x 100 % Jumlah laporan keuangan SKPD yang dibutuhkan


%

Rekapitulasi absen harian dan bulanan

Sekretariat

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

%

Kartu Inventaris Barang, LaporanInvetaris Barang semesteran.

Sekretariat

Jumlah sarana dan prasarana yang ada Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan


%

DUK, Dat pegawai

Sekretariat

Jumlah pegawai yang memenuhi kompetensi sesuai dengan jabatan x 100% Jumlah total pegawai yang menduduki jabatan


%

Laporan Barang dan Jasa Triwulanan, Laporan realisasi fisik dan

Sekretariat

Jumlah jenis jasa yang tersedia Jumlah jasa yang dibutuhkan

2

3

Dokumen Renstra

Penanggung Jawab Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Prasarana Wilayah Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Prasarana Wilayah Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Prasarana Wilayah Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Prasarana Wilayah Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Prasarana Wilayah Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Prasarana Wilayah Bidang Penataan Ruang Permukiman dan

4

Jumlah dokumen statistik yang tersedia x 100 % Jumlah dokumen statistik yang dibutuhkan Jumlah data yang tersedia x 100% Jumlah data yang dibutuhkan

Jumlah pegawai yang disiplin Jumlah total pegawai

x 100%

x

100%

x 100%

Mengetahui, KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

Dedi Yansyah, SP, M.Si Pembina TK.I NIP. 19700406 199703 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH No Sasaran Strategis 1.1.1 Terwujudnya perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang partisipatif dan berkualitas

Target 100%

2

Indikator Kerja Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

3

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan PERDA/PERKADA

100%

4


100%

5


100%

6 7

Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD

100% 100%

8


100%

9


100%

1

10 Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD 11 Prosentase Pencapaian Target RPJMD 12 Tingkat ketersediaan dokumen Perencanaan Pengembangan Kota 13 Dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

100%

100% 100% 2 Dokumen -

14 Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

2 Dokumen

15 Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1 Dokumen

16 Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung RPJMD

3 Dokumen

17 Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang mendukung RPJMD

2 Dokumen

1.1.2 Terwujudnya Sinkronisasi program pembangunan antar sektor dan antarwilayah yang mengacu kepada RTRW

1.1.3


1.2.1

Terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur perencanaan pembangunan daerah

2.1.1

1

Prosentase Ketersedian Dokumen Kebijakan Penataan Ruang

2


3


4


5


6 7 8 1 2 1 1

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM) Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Ketersediaan data dan informasi pembangunan Tingkat Ketersediaan data statistik daerah Ketersediaan dokumen perencanaan laporan kinerja dan laporan keuangan Bappeda Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

2 3 4

Tingkat Kedisiplinan aparatur Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencana Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran

100% 9 Dokumen Ada Peta Kota 100%,Peta Kecamatan 100% ,Peta Kelurahan 100% Peta Kota 100%,Peta Kecamatan 100% ,Peta Kelurahan 100% 100% 100% 55% 2 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100% 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Program Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Program Perencanana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial dan budaya Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Program pengembangan data/informasi Program pengembangan data/informasi/Statistik Daerah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Anggaran (Rp) 1.128.008.000 321.750.000

Keterangan APBD APBD

231.950.000

APBD

41.100.000

APBD

17.800.000

APBD

342.300.000 345.310.000 1.294.400.000 47.500.000 339.890.000 93.540.000 18.000.000

APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD

956.380.000 125.150.000 100.000.000 1.129.989.800

APBD APBD APBD APBD

Lubuklinggau, 20 Januari 2015 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

DEDI YANSYAH ,SP,M.Si Pembina Tk.I NIP. 19700406 1997 03 1 007

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... IKHTISAR EKSEKUTIF... DAFTAR ISI

Recommend Documents