DAFTAR ISI... KATA PENGANTAR... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... IKHTISAR EKSEKUTIF

Kata Pengantar Laporan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2016 disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

(SAKIP)

dan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

12

Tahun

2015

tentang

Pedoman

Evaluasi

atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BKPM Tahun 2015-2019. Capaian realisasi investasi PMDN dan PMA Tahun 2016 sebesar Rp612,8 triliun melampaui target realisasi investasi Tahun 2016 sebesar 103,0% (dari target Rp594,80 triliun). Hal ini merupakan pertanda yang baik dan cukup positif. Selain karena kinerja investasi tetap menunjukkan geliat pertumbuhan di tengah-tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan regional, juga menunjukkan investasi memberikan dampak berganda, antara lain peningkatan penyerapan lapangan kerja. Makna strategis dari capaian positif realisasi investasi ini juga memperlihatkan

kepercayaan

investor

terhadap

kondisi

fundamental ekonomi Indonesia, serta prospek pertumbuhan ekonomi ke depan yang dapat terjaga dengan baik. Laporan

Kinerja

BKPM

Tahun

2016

berisi

analisis

realisasi capaian kinerja sasaran strategis BKPM selama Tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Realisasi capaian kinerja BKPM diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

yang

merupakan

indikator

keberhasilan

pencapaian

tujuan dan sasaran strategis. BKPM telah melaksanakan i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR..................................................................... DAFTAR ISI................................................................................ DAFTAR TABEL......................................................................... DAFTAR GAMBAR …………........................................................ IKHTISAR EKSEKUTIF............................................................... BAB I

PENDAHULUAN....................................................... A. Latar Belakang .................................................. B. Peran Strategis...............................………………... C. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja................ BAB II PERENCANAAN KINERJA……………………………….... A. Perencanaan Strategis Tahun 2015-2019............. B. Tujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019................................................ C. Sasaran Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal................................................................... D. Program Badan Koordinasi Penanaman Modal….. E. Target Realisasi Investasi Periode 2015-2019……. F. Perjanjian Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016............................................... G. Pengukuran Kinerja............................................. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA...................................... A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016.......... B. Analisis Balanced Scorecard atas Capaian Kinerja C. Laporan Realisasi Anggaran................................. BAB IV PENUTUP .............................................................. LAMPIRAN I. Lampiran I: DAFTAR PENGHARGAAN II. Lampiran II: PERJANJIAN KINERJA III. Lampiran III: PERNYATAAN TELAH DIREVIU

iii

Hal. i iii iv v vii 2 2 5 6 9 9 10 11 13 14 15 15 19 19 45 59 64

DAFTAR TABEL Hal Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

1 2 3 4 5 6

Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12 Tabel 13 Tabel 14 Tabel 15 Tabel 16 Tabel 17

iv

Target Kinerja BKPM Tahun 2015-2019............................... Perjanjian Kinerja BKPM Tahun 2016..…………………………. Bobot Perspektif................................................................... Kategorisasi Kinerja ........................................................... Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016....... Tingkat Capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya realisasi penanaman modal”....................................………… Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN per Provinsi Tahun 2016......................................................................... Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM Semester I Tahun 2016......................................................................... Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM Semester II Tahun 2016……………......……............................................. Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan..........................…. Daftar Unsur Pelayanan Yang Masih Perlu Ditingkatan......................................................................... Capaian Kinerja Indikator Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016.......................................…. Indikator EoDB……………………………………………………….. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja T.A. 2016............... Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program T.A. 2016............................................................... Perbandingan Realisasi Belanja T.A. 2016 dan T.A. 2015..... Realisasi Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2015..……….

10 15 16 17 20 21 25 33 34 35 36 50 54 59 60 61 62

DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Gambar 5 Gambar 6 Gambar 7 Gambar 8 Gambar 9 Gambar 10 Gambar 11 Gambar 12 Gambar 13

Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal ……… Target Realisasi Investasi Periode 2015-2019……………………….. Perbandingan Realisasi Investasi Tahun 2015 dengan Target Tahun 2016 dan Realisasi Investasi Tahun 2016........................ Persebaran Nilai Realisasi Investasi Jawa dan Luar Jawa........... Perbandingan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2015 dan 2016………........................................................................... RealisasiI Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha………….... Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi Proyek………....... Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha......………...... Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara........………...... Realisasi Investasi Berdasarkan Wilayah…………………………….. Peta Strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015....................................................................……………….... Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja...........………………... Realisasi Belanja Periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016…………………………………………………………………………...

v

Hal 4 14 21 23 24 28 29 30 30 31 46 59 61

vi

Ikhtisar Eksekutif Laporan

Kinerja

pertanggungjawaban

BKPM

Tahun

akuntabilitas

2016

pelaksanaan

merupakan tugas

dan

fungsi Lembaga sebagai perwujudan good governance dan kebijakan yang transparan. Selain itu Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi Presiden periode 2015-2019, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015. Analisis

dalam

Laporan

Kinerja

ini

mengukur

Peta

Strategis BKPM melalui sistem manajemen kinerja berbasis balanced scorecard yang terdiri dari empat perspektif yaitu financial perspective, customer perspective, process perspective dan people perspective dengan bobot tertentu. Secara umum tingkat capaian kinerja BKPM pada Tahun 2016 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, dari 8 sasaran strategis dengan 12 Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana 10 IKU mencapai kategori “Sangat Baik” dan 2 IKU mencapai kategori “Baik”. Capaian kinerja BKPM Tahun 2016 dalam mendukung target menciptakan layanan satu atap untuk investasi dan efisiensi perizinan bisnis sebagai berikut: 1. Capaian target nilai realisasi penanaman modal yaitu sebesar Rp612,8 triliun atau 103% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp594,8 triliun, yang terdiri dari realisasi investasi PMDN sebesar Rp216,2 triliun dan realisasi PMA sebesar Rp396,6 triliun. Makna strategis dari vii

capaian

positif

realisasi

investasi

ini

memperlihatkan

kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental ekonomi Indonesia, serta prospek pertumbuhan ekonomi ke depan yang dapat terjaga dengan baik. 2. Capaian kinerja nilai realisasi penanaman modal di luar Jawa mencapai 101,07% dari target Rp281,18 triliun yaitu Rp284,18 triliun. Hal ini diharapkan akan lebih dapat menciptakan pemerataan pembangunan ke berbagai daerah khususnya di luar jawa. Untuk mendukung peningkatan investasi di luar jawa, diperlukan kerjasama dari semua pemangku

kepentingan,

termasuk

instansi

pemerintah

pusat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

di

seluruh

Indonesia untuk lebih memberikan kemudahan bagi para investor. 3. Selama Tahun 2016, tercatat penyerapan Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 1.392.398 orang, terdiri oleh PMDN sebanyak 440.459 orang dan oleh PMA sebanyak 951.939 orang. Hal ini menunjukkan investasi menunjukkan dampak berganda, antara lain penyerapan lapangan kerja. 4. Capaian kemudahan berusaha di Indonesia sesuai dengan Indeks Ease of Doing Business (EoDB) 2017 adalah peringkat 91 atau naik 15 tingkatan dari tahun sebelumnya peringkat 106. Indonesia merupakan negara “top reformer” dalam capaian Indeks EoDB. Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki tingkat kemudahan berusaha melalui 14 Paket Kebijakan Ekonomi. Sedangkan BKPM akan melanjutkan kebijakan deregulasi melalui penyederhanaan perizinan dan viii

kerjasama dengan perbankan nasional untuk menyediakan pinjaman

bisnis

dan

mendorong

pembangunan

infrastruktur. 5. Dalam rangka menarik banyak investor, BKPM menyediakan fasilitas PTSP Pusat di BKPM dengan melibatkan 23 Kementerian/Lembaga dalam satu atap dengan pelayanan yang cepat, sederhana dan transparan. Selama Tahun 2016, terdapat 27.590 perizinan telah dikeluarkan. Salah satu pelayanan

perizinan

investasi

adalah

aplikasi

dapat

dilakukan melalui sistem online Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). 6. BKPM menyediakan fasilitas izin investasi 3 jam (I23J) untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada investor. Syarat dari I23J ini adalah investor dengan minimum investasi Rp 100 miliar (setara USD 8 juta) atau mempunyai 1.000 tenaga kerja lokal, dapat memperoleh 8+1 produk perizinan

yang

terdiri

dari

Izin

Prinsip,

NPWP,

Akte

Perusahaan, TDP, IMTA, RPTKA, NIK, API-P dan Surat Ketersediaan Lahan. 7. BKPM juga menyediakan fasilitas izin investasi 3 jam (I23J) untuk sektor infrastruktur, tanpa minimum investasi dan tanpa

minimum

jumlah

tenaga

kerja

lokal.

Sektor

infrastruktur tersebut adalah sektor geotermal, produsen listrik, dan sektor transmisi listrik. 8. BKPM menyediakan fasilitas kontruksi langsung (KLIK), dimana investor dapat secara langsung memulai proyek konstruksinya

sebelum

memperoleh

izin

konstruksi. ix

Terdapat 14 Kawasan Industri KLIK yang tersebar di seluruh Indonesia (Sumatera Utara, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan). 9. Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kualitas pelayanan sebesar 3,10 dari skala Likert 4 atau 98,41% dari target. Hasil survei ini memicu BKPM untuk lebih meningkatkan layanan perizinan dan nonperizinan dengan harapan mencapai kepuasan stakeholders yang tinggi. 10. Berbagai penghargaan yang diraih oleh BKPM selama Tahun 2016 antara lain Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman RI, Sertifikat SNI ISO 9001:2008 Quality Management Systems-Requirements dari

Sucofindo

International

Certification

Services,

Penghargaan atas kontribusi dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Keuangan RI, dan

penghargaan

Pusdiklat

BKPM

sebagai

Instansi

Pengakreditasi Diklat Teknis untuk Diklat Teknis Bidang Penanaman Modal dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dalam rangka meningkatkan kinerja BKPM Tahun 2017, BKPM menetapkan strategi dan kebijakan untuk menarik investor dan meningkatkan realisasi investasi, sebagai berikut : a. Menjaga

stabilisasi

ekonomi

untuk

menciptakan

investasi yang kondusif; b. Penyederhanaan prosedur perizinan; c. Harmonisasi peraturan perizinan di Pusat dan Daerah; d. Target strategi promosi; x

iklim

e. Mempercepat pembangunan infrastruktur; f. Meningkatkan peran lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman bisnis, khususnya modal kerja kredit investasi; g. Investasi yang humanis; dan h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Pada Tahun 2016, penerapan monitoring dan evaluasi secara berkala telah dijalankan dengan baik. Dengan penerapan monitoring

dan

evaluasi

ini

dapat

memonitor

dan

mengendalikan capaian kinerja dan keuangan semua unit kerja termasuk kinerja individu sehingga dapat memberi masukan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Berbagai

upaya

perbaikan

terus

dilakukan

untuk

meningkatkan kinerja BKPM. Terhadap capaian IKU yang masih dibawah target terus dilakukan evaluasi dan action plan. Penggunaan balanced scorecard sebagai alat untuk mengelola kinerja, sangat membantu BKPM dalam menjalankan Sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

mulai

dari

penyusunan rencana kinerja sampai pelaporan kinerja.

xi

`

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

1

`

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007

tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempunyai tugas yang sangat strategis

dalam

pemerintahan

Republik

Indonesia,

yaitu

melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman undangan.

modal Dalam

berdasarkan melaksanakan

ketentuan tugas

perundang-

tersebut,

BKPM

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1.

pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;

2.

koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;

3.

pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan kebijakan penanaman modal;

4.

penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;

5.

pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;

6.

pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;

7.

koordinasi

pelaksanaan

promosi

serta

kerjasama

penanaman modal; 8.

pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

2|

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

kemitraan,

meningkatkan

daya

saing,

menciptakan

persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang

seluas-luasnya

dalam

lingkup

penyelenggaraan

penanaman modal; 9.

pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultansi permasalahan

yang

dihadapi

penanam

modal

dalam

menjalankan kegiatan penanaman modal; 10. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu; 11. koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; 12. pemberian perizinan dan fasilitas penanaman modal; 13. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan 14. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, struktur organisasi BKPM ditetapkan sesuai dengan gambar sebagai berikut:


3

`

Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal STRUKTUR ORGANISASI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Kepala BKPM

Komite Penanaman Modal

Wakil Kepala BKPM

Sekretaris Utama

Deputi Bidang

Deputi Bidang

Perencanaan Penanaman

Pengembangan Iklim

Modal

Penanaman Modal

Inspektorat

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal

Deputi Bidang

Deputi Bidang

Kerjasama Penanaman

Pelayanan Penanaman

Modal

Modal

Direktorat Peren-canaan Industri

Direktorat Deregulasi

Direktorat Pengembangan

Direktorat Kerjasama

Direktorat

Agribisnis & SDA Lainnya

Penanaman Modal

Promosi

Bilateral dan Multilateral

Pelayanan Aplikasi

Pusat Pengolahan

Direktorat Perencanaan

Direktorat Pengembangan

Direktorat Promosi

Direktorat

Direktorat

Data dan Informasi

Industri Manufaktur

Potensi Daerah

Sektoral

Kerjasama Regional

Pelayanan Perizinan

Pusat Pendidikan

Direktorat Perencanaan Jasa

Direktorat Pemberdayaan

Direktorat Fasilitasi

Direktorat Kerjasama

Direktorat

dan Pelatihan

dan Kawasan

Usaha

Promosi Daerah

Dunia Usaha Internasional

Pelayanan Fasilitas

Pusat Bantuan

Direktorat Perencanaan

Direktorat Pameran

Hukum

Infrastruktur

dan Sarana Promosi

Sebagaimana

struktur

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Biro Perencanaan

Direktorat Wilayah I

Program dan Anggaran Biro Peraturan

Direktorat Wilayah II

Perundang-un-dangan, Humas dan TU Pimpinan

Direktorat Wilayah III

Biro Umum

Direktorat Wilayah IV

organisasi

di

atas,

dalam

menjalankan tugasnya, BKPM didukung oleh 635 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti keuangan,

bisnis,

hukum,

ekonomi, manajemen,

teknik,

teknologi

informasi,

administrasi, bahasa dan lainnya. Pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal tersebut ditempatkan pada 7 unit Eselon I, 28 Eselon

II

dan

1

mempertimbangkan

Komite komposisi

Penanaman pegawai

dari

Modal. segi

BKPM jabatan,

golongan, pendidikan dan usia/generasi serta kompetensi. Komposisi

yang

berimbang

merupakan

dukungan

dalam

pencapaian sasaran kinerja BKPM pada Tahun 2016. Pada periode T.A. 2016 terjadi pergantian Kepala BKPM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2016 tanggal 27 Juli 2016, yang semula dijabat oleh Bapak Franky Sibarani digantikan oleh Bapak Thomas Trikasih Lembong.


4|


B.

Peran Strategis Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Peraturan

Kepala

BKPM

Nomor

9

Tahun

2015

tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM, BKPM telah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM sejak 26 Januari 2015. Sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia pada Rapat Terbatas Kabinet tanggal 23 Agustus 2016 mengenai Evaluasi Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat bahwa PTSP Pusat diharapkan memberikan pelayanan yang cepat, terpadu dan terintegrasi.

Presiden juga menekankan

bahwa koordinasi antara PTSP Pusat dan PTSP daerah harus berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan adanya standarisasi pelayanan investasi yang tersinergi dan terkoordinasi antara PTSP Pusat dengan PTSP Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, diamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan teknis urusan pemerintahan bidang


5

`

penanaman modal dan PTSP Daerah dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun demikian terdapat permasalahan utama yang masih

dihadapi

oleh

investor

(penanam

modal)

dalam

merealisasikan investasinya baik karena permasalahan terkait dengan perizinan dan nonperizinan maupun yang berkaitan dengan lahan dan infrastruktur (listrik, akses jalan) di pusat dan di daerah. C.

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Sistematika penyajian Laporan Kinerja BKPM Tahun 2016

adalah sebagai berikut: 1. Bab I Pendahuluan. Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan

kepada

aspek

strategis

organisasi

serta

permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. 2. Bab II Perencanaan Kinerja. Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap

Organisasi

pernyataan

sesuai

dengan

kinerja hasil

Sasaran pengukuran

organisasi.


6|


Strategis kinerja

B. Analisis Balanced Scorecard Pada sub bab ini, capaian kinerja organisasi dianalisis dengan

menggunakan

empat

perspektif

Balanced

Scorecard. C. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. 4. Bab IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 5. Lampiran 1) Perjanjian Kinerja Tahun 2016 2) Daftar Penghargaan 3) Pernyataan Telah Direviu


7

`


8|


BAB II PERENCANAAN KINERJA A.

Perencanaan Strategis Tahun 2015 - 2019 Rencana Strategis (Renstra) BKPM 2015-2019 merupakan

dokumen

perencanaan

dengan

periode

lima

tahun

serta

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional

(RPJPN)

2005-2025

dan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Renstra BKPM 2015-2019 juga mengacu kepada dokumen perencanaan jangka panjang maupun jangka menengah yang telah

disusun

sebelumnya,

antara

lain

Rencana

Umum

Penanaman Modal (RUPM) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), serta telah didasarkan pada dokumen perencanaan kebijakan sektoral. Renstra

BKPM

2015-2019

telah

direvisi

dengan

diterbitkannya Peraturan Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019. Perubahan Renstra BKPM 2015-2019 dipandang perlu karena dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2015 terdapat beberapa indikator kinerja yang belum ditetapkan target per tahun. Revisi Renstra BKPM 2015-2019 secara rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.


9

`

Tabel 1. Target Kinerja BKPM Tahun 2015-2019 Target TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR

Mewujudkan iklim Meningkatnya

Nilai realisasi

penanaman modal realisasi

penanaman

modal Rasio realisasi dalam rangka modal penanaman mendorong modal di luar Jawa penanaman modal Rasio realisasi yang berkualitas PMDN Meningkatkan Indeks Kepuasan dan berkelanjutan kualitas Masyarakat pelayanan (IKM) atas penanaman pelayanan modal yang penanaman prima dan modal pada responsif melalui PTSP Pusat di PTSP Pusat BKPM

2015

2016

2017

2018

2019

Rp 519,5T

Rp 594,8T

45,60%

49,10%

52,80%

57,40%

62,00%

33,80%

35,00%

36,30%

37,60%

38,90%

3,10 dari skala 4

3,15 dari skala 4

3,20 dari skala 4

3,25 dari skala 4

3,30 dari skala 4

Rp 678,8T Rp 792,5T Rp 933,0T

yang berdaya saing penanaman

B.

Tujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 20152019 Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu: Mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing dalam

rangka

mendorong

penanaman

modal

yang

berkualitas dan berkelanjutan Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk memberikan kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan, mengembangkan


10|


SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat dan

Daerah,

meningkatkan

kepastian

hukum

dan

penyederhanaan prosedur perizinan dan nonperizinan, memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan

transparan,

permasalahan

serta

dan

memfasilitasi

hambatan

penyelesaian

dalam

pelaksanaan

penanaman modal (debottlenecking). Di samping itu tujuan ini juga disusun dalam rangka mendorong penanaman modal pada sektor-sektor prioritas, meningkatkan penanaman modal dan penyebarannya di Luar

Pulau

Jawa,

meningkatkan

peran

UKM

dalam

perekonomian melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN, meningkatkan efektivitas strategi dan upaya promosi

penanaman

modal,

memfasilitasi

percepatan

penanaman modal dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta

(KPS),

meningkatkan

pemanfaatan

kerjasama

ekonomi internasional untuk kepentingan nasional, serta meningkatkan peran perencanaan sebagai nerve kegiatan di unit-unit BKPM agar lebih efektif dan terintegrasi.

C.

Sasaran Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Untuk

mencapai

tujuan

tersebut

di

atas,

BKPM

menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yaitu: 1.

Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan

penanaman

modal

dalam

rangka


11

`

meningkatkan daya saing penanaman modal melalui berbagai upaya sebagai berikut:

a. Memfasilitasi dan mengawal realisasi investasi proyek-proyek

strategis

(Mega

Project)

yang

nilainya sangat besar dan berdampak besar ke perekonomian Indonesia.

b. Melanjutkan dan memperkuat reformasi perizinan, termasuk PTSP, Izin 3 Jam, dan KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi).

c. Memperkuat hubungan dan memberikan bantuan kepada

PTSP

pelayanan termasuk

Daerah

dalam

perizinan dalam

hal

memberikan

kepada

investor

penggunaan

teknologi

informasi.

d. Mendorong selesainya Bilateral Investment Treaty (BIT) dan Free Trade Area (FTA) dengan partner strategis, seperti EU dan Australia.

e. Mendorong investasi di sektor-sektor strategis seperti pariwisata, industri kreatif, maritim, dan infrastruktur pendukung (seperti properti). 2.

Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat dengan didukung oleh: a. Tersusunnya perencanaan penanaman modal dan rekomendasi kolaboratif

kebijakan dan

yang

implementatif


12|


terintegrasi, dalam

rangka

peningkatan daya saing penanaman modal pada sektor prioritas. b. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal antara

lain

melalui

perbaikan

kemudahan

memulai berusaha. c. Meningkatnya

daya

tarik

penanaman

modal

melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal. d. Meningkatnya

kerjasama

internasional

untuk

mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal. e. Meningkatnya

kinerja

lembaga

melalui

ketersediaan sarana, prasarana dan aparat yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM. D.

Program Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam rangka mencapai tujuan tersebut ditetapkan 3 (tiga)

program yaitu: 1.

program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;

2.

program peningkatan sarana prasarana aparatur BKPM;

3.

program peningkatan daya saing penanaman modal. LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

13

`

E.

Target Realisasi Investasi Periode 2015-2019 Target realisasi investasi Tahun 2016 adalah sebesar

Rp594,8 triliun. Sedangkan target realisasi investasi periode 2015-2019 sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini: Gambar 2. Target Realisasi Investasi Periode 2015-2019

1400 1200

(Rp. Trilliun)

1000 800

Meningkat 14,5%

Meningkat 14,1%

Meningkat 16,7%

Meningkat 17,7%

363

600

Meningkat 13,8%

400

175,8

200

386,4

432,5

494,7

569,9

343,7 2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

519,5

594,8

678,8

792,5

932,9

PMDN

175,8

208,4

246,3

297,8

363

PMA

343,7

386,4

432,5

494,7

569,9

0

Meningkatnya

208,4

investasi

297,8 246,3

PMA

dan

PMDN

ditargetkan

mencapai Rp932,9 triliun pada Tahun 2019 dengan peningkatan rata-rata investasi setiap tahun sebesar 15,36%.


14|


F. Perjanjian Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016 Pada tahun 2016, BKPM menjadikan kontrak kinerja sebagai dokumen Perjanjian Kinerja, dengan berdasarkan pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 2. Perjanjian Kinerja BKPM Tahun 2016 No

1

2.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatnya realisasi penanaman modal

Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat

Target

1. Nilai realisasi penanaman modal

594,78 triliun

2. Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa

49.10%

3. Rasio realisasi PMDN

35.00%

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM

3,15 dari skala 4

G. Pengukuran Kinerja Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Koordinasi Penanaman

Modal,

ditetapkan

melalui

pengukuran metode

kinerja

sasaran

balanced

strategis

scorecard

yang

menerjemahkan tugas, fungsi, tujuan dan strategi ke dalam suatu Peta Strategi. Peta strategi menjabarkan strategi secara visual, melalui sejumlah sasaran strategis yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan dikelompokkan kedalam empat LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

15

`

perspektif yaitu financial perspective, customer perspective, process perspective dan people perspective. Masing-masing perspektif memiliki bobot yang ditentukan sebagai berikut: Tabel 3. Bobot Perspektif

PERSPEKTIF Financial Customers Process People

BOBOT 30% 30% 20% 20%

Konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi Indikator

Kinerja

Utama

(IKU)

dalam

satu

Peta

Strategi

ditunjukan melalui Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang mengacu pada Perjanjian Kinerja dengan formula: NKO = ∑ (% capaian kinerja x Bobot Perspektif) Dimana penghitungan indeks capaian kinerja tersebut adalah: a.

Apabila realisasi IKU melebihi target, dimana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.

b.

Apabila realisasi IKU sama dengan target atau tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.


16|


Tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dikelompokkan ke dalam lima kategori sebagai berikut:

Tabel 4. Kategorisasi Kinerja No.

Nilai

Kode

Kategori

1.

100 –ke atas

Hijau

Sangat Baik

2.

76–99

Hijau Muda

Baik

3.

61– 75

Kuning

Cukup

4.

51 – 60

Oranye

Kurang

5.

50 – ke bawah

Merah

Buruk


17

`


18|


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016 Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan melalui

perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasi yang dicapai. Pengukuran capaian kinerja BKPM Tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

pada

masing-masing

perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja capaian (NKO)

tersebut, Nilai BKPM

diperoleh

Kinerja adalah

data

Organisasi

Hasil Capaian Nilai Kinerja Organisasi BKPM sebesar 109,19% dengan kategori Sangat Baik

sebesar

109,19%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut: a. Financial perspective dengan bobot 30%, capaian kinerja 99,44%; b. Customers perspective dengan bobot 30%, capaian kinerja 112,80%; c. Process perspective dengan bobot 20%, capaian kinerja 120,00%; d. People perspective dengan bobot 20%, capaian kinerja 107,67%. LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

19

`

Tabel 5. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 No

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

1.

Meningkatnya

1. Nilai realisasi

realisasi

penanaman

penanaman

modal

modal

2.Rasio realisasi

Target

Realisasi

%

Kategori

594,78 triliun

612,8 triliun

103%

Sangat Baik

49,10%

46,4%

94,5%

Baik

100,8%

Sangat Baik

98,41%

Baik

penanaman

(284,1 triliun)

modal di luar Jawa 3.Rasio realisasi

35,00%

PMDN 2.

35,28% (216,2 triliun)

Meningkatnya

Indeks Kepuasan

3,15 dari skala 4

3,10 dari

kualitas

Masyarakat (IKM)

skala 4

pelayanan

atas pelayanan

(setara 77,38)

penanaman

penanaman modal

modal yang

pada PTSP Pusat di

prima dan

BKPM

responsif melalui PTSP Pusat

Penjelasan capaian Indikator Kinerja Utama untuk untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut: 1. Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya realisasi penanaman modal” Tingkat capaian Sasaran Strategis 1 yaitu “Meningkatnya realisasi penanaman modal” ditunjukkan dengan tiga IKU yaitu nilai realisasi penanaman modal, rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa, dan rasio realisasi PMDN. Berdasarkan tiga IKU di atas, BKPM telah berhasil mencapai Sasaran Strategis 1 Tahun 2016 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:


20|


Tabel 6. Tingkat Capaian Sasaran Strategis 1 “Meningkatnya realisasi penanaman modal” No.

1

INDIKATOR KINERJA Nilai realisasi penanaman modal

Satuan

Triliun (Rp)

Rasio Realisasi 2

penanaman modal

%

Target

Realisasi

594,78

612,8

49,10%

46,4% (284,1 triliun)

di luar Jawa 3

Rasio Realisasi

%

PMDN

Penjelasan

dari

35,28%

35,00%

capaian

(216,2 triliun)

masing-masing

Kinerja

Kategori

103%

Sangat Baik

94,5%

Baik

100,8%

Sangat Baik

IKU

tersebut

dijabarkan dalam uraian berikut ini: a. Nilai Realisasi Penanaman Modal Gambar 3. Perbandingan Realisasi Investasi Tahun 2015 dan Target Tahun 2016 dengan Realisasi Investasi Tahun 2016 612,8

620 594,8

600

Rp Triliun

580 560

545,4

540 520 500 Realisasi 2015

Target 2016

Realisasi 2016

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa capaian target nilai realisasi penanaman modal Tahun 2016 yaitu sebesar Rp612,8 triliun atau 103,0% dari target yang telah LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

21

`

ditetapkan yaitu sebesar Rp594,8 triliun, yang terdiri dari realisasi investasi PMDN sebesar 216,2 triliun dan realisasi PMA sebesar Rp396,6 triliun. Nilai realisasi investasi Tahun 2016

ini

12,36%

Realisasi Penanaman Modal Tahun 2016 sebesar Rp612,8 triliun atau 103% dari target

meningkat dibanding

realisasi investasi pada Tahun 2015 yaitu sebesar Rp 545,5 triliun. b.

Rasio

Penanaman

Modal di Luar Jawa Pada periode

Januari–Desember Tahun 2016, realisasi

investasi di Pulau Jawa sebesar Rp328,62 triliun (104,79%) dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp284,18 triliun (101,07%). Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2015 sebesar Rp248,7 triliun terjadi peningkatan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar 14,27%. Grafik persebaran realisasi investasi Jawa dan Luar Jawa pada Tahun 2016 dibandingkan dengan Tahun 2015 dapat dilihat pada Grafik 4 dibawah ini.


22|


Gambar 4. Persebaran Nilai Realisasi Investasi Jawa Dan Luar Jawa

350 300

RP TRILIUN

328,7 T (53,6%)

296,7 T (54,4%) 248,7 T (45,6%)

250

284,1 T (46,4%)

200 150 100 50 2015

2016 Jawa

Luar Jawa

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa secara persentase persebaran investasi di Luar Jawa pada Tahun 2016 Rp284,1 triliun (46,4 %) naik apabila dibandingkan dengan tahun 2015 Rp248,7 triliun (45,6%). Tetapi apabila dilihat dari capaian realisasi investasi Luar Jawa Tahun 2016 terjadi peningkatan Rp35,4 triliun atau 12,4% dari Tahun 2015. Hal ini cukup menggembirakan karena memberikan gambaran bahwa upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan investasi di Luar Jawa menunjukkan hasil yang positif. c. Rasio Penanaman Modal Dalam Negeri Capaian realisasi penanaman modal dalam negeri pada Tahun 2016 juga meningkat apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Realisasi investasi PMDN pada Tahun 2016 mencapai Rp216,2 Triliun atau mencapai 35,3% dari total realisasi investasi secara nasional (PMDN dan PMA). LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

23

`

Nilai realisasi investasi PMDN tersebut meningkat 12,4% dari Tahun 2015 (Rp179,4 Triliun). Persentase peningkatan realisasi PMDN tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan peningkatan realisasi PMA pada Tahun 2016. Capaian realisasi PMA pada tahun 2016 adalah sebesar Rp396,6 Triliun yang apabila dibandingkan dengan tahun 2015 (Rp365,9 Triliun) maka terjadi peningkatan sebesar 20,5%. Perbandingan realisasi PMDN dan PMA pada Tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada Grafik berikut: Gambar 5. Perbandingan Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2015 dan Tahun 2016

450

396,6 T (64,7%)

365,9 T (67,1%)

400

RP TRILIUN

350 300 216,2 T (35,3%)

250 200

179,4 T (32,9%)

150 100 50 2015

2016 PMDN

PMA

Adapun target realisasi investasi per provinsi dapat dilihat pada Tabel berikut:


24|


Tabel 7. Target dan Realisasi Investasi PMA dan PMDN Per Provinsi Tahun 2016 No

Provinsi

Target (Rp triliun)

Realisasi (Rp triliun)

0,98

1,22

124,49

(%)

Kategori

WILAYAH JAWA 1

DI Yogyakarta

Sangat Baik

2

DKI Jakarta

74,07

58,74

79,30

3

Jawa Barat

91

105,27

115,68

Sangat Baik

27,55

38,18

138,58

Sangat Baik

Baik

4

Jawa Tengah

5

Banten

50

52,3

104,60

Sangat Baik

6

Jawa Timur

70

72,91

104,16

Sangat Baik

313,60

328,62

104,79

Sangat Baik

TOTAL JAWA WILAYAH LUAR JAWA Sumatera 7

Aceh

6,47

4,3

66,46

Cukup

8

Bengkulu

2,04

1,71

83,82

Baik

9

Jambi

3,8

4,72

124,21

Sangat Baik Sangat Baik

10

Bangka Belitung

2,61

2,92

111,88

11

Kepulauan Riau

11,37

7,6

66,84

12

Lampung

3,5

7,21

206,00

Sangat Baik

13

Riau

18,5

18,51

100,05

Sangat Baik

14

Sumatera Barat

3,8

4,88

128,42

Sangat Baik

15

Sumatera Selatan

20,62

46,78

226,87

Sangat Baik

16

Sumatera Utara

16,5

18,76

113,70

Sangat Baik

89,21

117,39

131,59

Sangat Baik

TOTAL SUMATERA

Cukup

Kalimantan 17

Kalimantan Barat

16,49

17,65

18

Kalimantan Selatan

16,57

9,58

19

Kalimantan Tengah

15,12

13,77

91,07 Baik

20

Kalimantan Timur

30,16

22,49

74,57 Cukup

21

Kalimantan Utara

25,03

5,55

22,17 Buruk

103,37

69,04

TOTAL KALIMANTAN

107,03 Sangat Baik 57,82 Kurang

66,79

Cukup


25

`

No

Provinsi

Target (Rp triliun)

Realisasi (Rp triliun)

2,5

10,31

412,40 Sangat Baik 158,55 Sangat Baik

(%)

Kategori

SULAWESI 22

Sulawesi Utara

23

Sulawesi Tengah

14,5

22,99

24

Sulawesi Selatan

12

8,43

70,25 Cukup

25

Sulawesi Tenggara

8

6,94

86,75 Baik

26

Gorontalo

1,08

2,38

27

Sulawesi Barat

1,55

0,37

39,63

51,42

TOTAL SULAWESI

220,37 Sangat Baik 23,87 Buruk 129,75

Sangat Baik

Bali & Nusa Tenggara 28

Bali

7,6

6,65

29

NTB

6,2

7,35

118,55 Sangat Baik

30

NTT

1,47

1,62

110,20 Sangat Baik

15,27

15,62

0,92

1,42

6,2

6,02

7,12

7,44

104,49

4,85

7,05

145,36 Sangat Baik

TOTAL BALI & NUSA TENGGARA

87,50 Baik

102,29

Sangat Baik

Maluku 31

Maluku

32

Maluku Utara TOTAL MALUKU

154,35 Sangat Baik 97,10 Baik Sangat Baik

Papua 33

Papua Barat

34

Papua

21,73

16,22

74,64 Cukup

TOTAL PAPUA

26,58

23,27

87,55

TOTAL LUAR JAWA

281,18

284,18

101,07

Sangat Baik

TOTAL TARGET & REALISASI INVESTASI

594,80

612,80

103,03

Sangat Baik


26|


Baik

Capaian “Sangat Baik” yang dicapai oleh beberapa provinsi tersebut di atas disebabkan oleh terealisasinya beberapa proyek besar, antara lain: 

Proyek panas bumi PT. Pertamina Geothermal Energy di Provinsi Lampung terealisasi sebesar Rp2,8 Triliun;



Proyek Pulp and Paper PT. Oki Pulp and Paper

Mills

(Sinarmas Group) di Provinsi Sumatera Selatan terealisasi sebesar Rp38 triliun; 

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu pabrik gula PT. Sukses Mantap Sejahtera dan pertambangan PT. Amman Mineral Nusa Tenggara;



Proyek listrik terapung (kapal listrik) sebesar US$ 200 juta di Provinsi Sulawesi Utara;



Proyek pertambangan dan smelter nikel PT. Bintang Delapan Mineral di Provinsi Sulawesi Tengah;



Proyek pertambangan smelter nikel PT. Feni Haltim dan PT. Megah Surya Pertiwi serta smelter tembaga PT. Batutua Tembaga Raya di Provinsi Maluku;



Proyek pabrik Semen Manokwari PT. SDIC Papua Cement Indonesia dan PT. Freeport Indonesia di provinsi Papua Barat.

Capaian “Buruk” yang dicapai oleh 2 provinsi disebabkan oleh tingginya

perencanaan/target

beberapa

proyek

yang

realisasi

tertunda,

investasi,

dan

kendala

adanya dalam

pengumpulan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

27

`

Selanjutnya

realisasi

investasi

PMDN

dan

PMA

berdasarkan sektor usaha dapat dilihat dalam gambar berikut itu: 1. Kumulatif realisasi investasi periode Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp612,8 triliun, terdiri dari realisasi PMDN sebesar Rp216,2 triliun dan realisasi PMA sebesar Rp396,6 triliun. 2. Realisasi PMDN berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah : Industri Makanan (Rp32,0 triliun); Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi (Rp30,1 triliun); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp26,8 triliun); Listrik, Gas dan Air (Rp22,8 triliun); dan Tanaman Pangan Perkebunan (Rp21,0 triliun). Gambar 6. Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha


28|


3. Realisasi PMDN berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah : Jawa Timur (Rp46,3 triliun); Jawa Barat (Rp30,4 triliun); Jawa Tengah (Rp24,1 triliun); Banten

(Rp12,4

triliun);

dan

DKI

Jakarta

(Rp12,2triliun). Gambar 7. Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi Proyek

4. Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik (US$ 3,9 miliar); Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi (US$ 2,9 miliar); Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan (US$ 2,8 miliar); Pertambangan (US$ 2,7 miliar); dan Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya (US$ 2,4 miliar). Sedangkan apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat industri memberikan kontribusi sebesar US$ 16,7 miliar atau 57,6% dari total PMA. LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

29

`

Gambar 8. Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha

5. Realisasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar)

Gambar 9. Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Asal Negara

adalah Singapura (US$ 9,2 miliar); Jepang (US$ 5,4 miliar); Belanda (US$ 5,1 miliar); Tiongkok (US$ 2,7 miliar) dan Hong Kong RRT (US$ 2,2 miliar).


30|


6. Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode Januari sampai dengan Desember 2016 adalah: a. Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp117,6 triliun (19,2%), terdiri dari PMDN sebesar Rp39,8 triliun dan PMA sebesar US$ 5,7 miliar. b. Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp328,7 triliun (53,6%), terdiri dari PMDN sebesar Rp126,4 triliun dan PMA sebesar US$ 14,8 miliar. c. Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp68,8 triliun (11,2%), terdiri dari PMDN sebesar Rp33,6 triliun dan PMA sebesar US$ 2,6 miliar. d. Wilayah Sulawesi

Gambar 10. Realisasi Investasi Berdasarkan Wilayah Bali & Nusa Tenggara; 15,7 T

Maluku & Papua; 30,7 T

dengan realisasi investasi sebesar Rp51,3 triliun (8,4%),

Sulawesi; 51,3 T

Sumatera; 117,6 T

Kalimantan; 68,8 T

terdiri dari PMDN sebesar

Jawa; 328,7 T

Rp13,6 triliun dan PMA sebesar US$ 2,8 miliar.


31

`

e. Wilayah

Bali

dan

Nusa

Tenggara

dengan

realisasi investasi sebesar Rp15,7 triliun (2,6%), terdiri dari PMDN sebesar Rp2,6 triliun dan PMA sebesar US$ 0,9 miliar. f.

Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi sebesar Rp30,7 triliun (5,0 %), terdiri dari PMDN sebesar Rp0,3 triliun dan PMA sebesar US$ 2,2 miliar.

2.

Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat” Dalam

rangka

mengukur

tercapainya

sasaran

2

“meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat”, pada bulan Juni 2016 dan bulan Desember Tahun 2016 Badan Koordinasi Penanaman Modal telah melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

terhadap

stakeholders

(pengguna

layanan). Tujuan pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah: a. Mengidentifikasi kelemahan atau kekuatan dari masingmasing

unit

penyelenggara

pelayanan

publik

dan

menganalisis unsur layanan apa yang sudah dan faktor layanan apa yang perlu ditingkatkan;


32|


b. Mengukur secara berkala tingkat kepuasan pengguna layanan pada penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh semua unit layanan publik di Badan Koordinasi Penanaman Modal; c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan; d. menganalisis keterkaitan antara kinerja unsur-unsur layanan

dan

tingkat

kepuasan

pengguna

layanan

(stakeholders) Badan Koordinasi Penanaman Modal. e. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil survei tersebut menunjukkan informasi berikut: Tabel 8. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM Semester I Tahun 2016 INDIKATOR KINERJA

Target


3,15 dari skala 4

Realisasi*

Kinerja (%)

Kategori

98,41

Baik

3,10 dari skala 4 (setara 77,38)

*Berdasarkan pengukuran keseluruhan kuesioner (150 kuesioner) yang telah diisi oleh responden.


33

`

Tabel 9 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal pada PTSP Pusat di BKPM Semester II Tahun 2016 INDIKATOR KINERJA

Target


Realisasi

Kinerja (%)

Kategori

98,41

Baik

3,10 dari

3,15 dari skala

skala 4

4

(setara 77,38)

Berdasarkan pengukuran keseluruhan kuesioner (453 kuesioner) yang telah diisi oleh responden.

Survei kualitas penanaman modal pada periode Semester II (Juli-Desember) Tahun 2016 menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman

Survei

Penyelenggaraan pengukuran

Kepuasan Pelayanan

keseluruhan

Masyarakat Publik.

kuesioner

Terhadap

Berdasarkan

(453

kuesioner)

yang telah diisi oleh responden terhadap kualitas ruang lingkup pelayanan, diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan angka Indeks sebesar 77,38 yang menunjukkan mutu pelayanan B dengan kategori BAIK, yaitu berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 62,51 – 81,25. Berdasarkan penilaian

terhadap survei yang telah

dilaksanakan, diperoleh hasil sebagai berikut:


34|


Tabel 10. Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan

No.

NRR

Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan

(Skala 4)

1.

Persyaratan Pelayanan

3,095

2.

Prosedur Pelayanan

2,905

3.

Waktu Pelayanan

2,871

4.

Biaya/ Tarif Pelayanan

3,960

5.

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (Hasil dari Pelayanan)

3,078

6.

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (Keterbukaan Informasi)

3,089

7.

Kompetensi Pelaksana (Penguasaan Materi)

3,018

8.

Kompetensi Pelaksana (Keahlian)

3,024

9.

Kompetensi Pelaksana (Keterampilan)

3,077

10.

Kompetensi Pelaksana (Daya tanggap)

3,064

11.

Perilaku Pelaksana (Kesopanan)

3,329

12.

Perilaku Pelaksana (Keramahan)

3,220

13.

Maklumat Pelayanan

2,980

14.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

2,884

NRR IKM Tertimbang

3,095

Setara ({3,095: 4} x 100)

77,38

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-Rata (NRR) tertinggi adalah

Biaya Pelayanan


35

`

dengan indeks sebesar 3,960. Hal ini berarti bahwa ratarata responden telah cukup puas dengan kejelasan informasi dan tidak adanya pungutan biaya pelayanan PTSP Pusat di BKPM. Sementara itu, unsur yang memiliki Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah Waktu Pelayanan dengan indeks sebesar 2,871. Meskipun waktu pelayanan memiliki nilai NRR terendah, unsur tersebut masih termasuk dalam kategori Baik (interval 2,51-3,25). Dikarenakan unsur tersebut mendapatkan nilai paling rendah diantara unsur-unsur lain, maka perlu mendapatkan perhatian lebih

agar

tercapai pelayanan publik yang berkualitas prima di BKPM. Berikut adalah beberapa unsur pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, karena memiliki indeks dibawah NRR IKM tertimbang (sebesar 3,095): Tabel 11. Unsur Pelayanan Yang Masih Perlu Ditingkatkan

No.


Nilai Ratarata Tertimbang (NRR)

Kategori Unsur Kinerja Unit Pelayanan Baik

1.

Waktu Pelayanan

2,871

2.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

2,884

3.

Prosedur Pelayanan

2,905

Baik

4.

Maklumat Pelayanan

2,980

Baik


36|


Baik


No.

Nilai Ratarata Tertimbang (NRR)

5.

Kompetensi Pelaksana (Penguasaan Materi)

3,018

6.

Kompetensi Pelaksana (Keahlian)

3,024

7.

Kompetensi Pelaksana (Daya Tanggap)

3,064

8.

Kompetensi Pelaksana (Keterampilan)

3,077

9.

Produk Spesifikasi Jenis Layanan (Hasil dari Pelayanan)

3,078

10.

Produk Spesifikasi Jenis Layanan (Keterbukaan Informasi)

3,089

Kategori Unsur Kinerja Unit Pelayanan Baik Baik Baik Baik Baik

Baik

Meskipun terdapat 10 unsur ruang lingkup pelayanan yang dibawah

nilai

rata-rata

tertimbang

sebesar

3,095,

kesepuluh unsur tersebut masih dalam kategori baik. Hal ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan penilaian masyarakat terhadap ruang lingkup pelayanan penanaman modal PTSP Pusat di BKPM pada umumnya sudah baik dan masyarakat sudah merasa puas dengan unsur-unsur pada ruang lingkup pelayanan tersebut. Hasil survei pelayanan publik yang dilaksanakan oleh PT. Sigma Resource Indonesia sebagai pihak yang ditunjuk LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

37

`

oleh Kemenpan RB pada tanggal 7 Oktober 2016 dengan perolehan skor Indeks Kualitas Pelayanan (IKP) total sebesar 2,92 (kategori Baik), namun di bawah rata-rata IKP 72 K/L sebesar 3,22. Berdasarkan analisis internal BKPM hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain: a. Responden pengguna layanan BKPM adalah perwakilan dari perusahaan yang mempunyai reputasi relatif sangat baik dan telah terbiasa mendapatkan layanan yang

terbaik,

akibatnya

mereka

menempatkan

ekspektasi yang tinggi atas layanan di BKPM. b. Undangan kepada responden mencantumkan bahwa acara

adalah

dalam

rangka

evaluasi

atas

penyelenggaraan pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM, tidak secara tegas menyebutkan agenda

pelaksanaan

mengakibatkan

survei.

terdapat

Hal

persepsi

tersebut kekecewaan

sebagaimana diungkapkan setelah acara survei. Hal tersebut

dapat

kepuasan

yang

mempengaruhi

penilaian

diberikan

responden

oleh

tingkat dalam

pengisian kuesioner. c. Metode pengisian secara langsung dimana responden harus menyisihkan waktu untuk datang ke BKPM dapat mempengaruhi hasil penilaian. Hal ini bila dibandingkan

dengan

hasil

survei

IKM

yang

dilaksanakan Inspektorat BKPM pada semester II Tahun 2016 menunjukkan hasil dengan kategori baik


38|


dengan skor IKM 77,38 (3,095 dari skala 4) dimana sebagian besar responden (358 responden dari total 453 responden) tidak perlu datang ke BKPM karena menyampaikan kuesioner secara online. Di samping itu BKPM telah menerima laporan dari BPKP mengenai penjaminan kualitas atas penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada BKPM Tahun 2016 sebesar 2,647 dari 5 tingkat maturitas SPIP di mana instruksi Presiden RI minimal mencapai level 3 pada Tahun 2019. Selain itu, untuk peningkatan kualitas pelayanan, pada Tahun

2016,

melanjutkan

Badan penerapan

Koordinasi

Penanaman

penggunaan

aplikasi

Modal Sistem

Perizinan Investasi Secara Online (SPIPISE) yang

telah

diluncurkan sejak

Tahun

2009

dengan

penyempurnaan secara

terus-

menerus. Melalui

sistem

online,

Aplikasi Sistem Perizinan Investasi melalui SPIPISE www.bkpm.go.id. Unduh berita tentang investasi: Twitter: @BKPM Facebook: BKPM LinkedIn: Indonesia Investment Coordinating Board Youtube: THEBKPMVIDEO Aplikasi BKPM pada Googleplay dan Appstore

pengajuan permohonan izin LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

39

`

investasi cukup dengan mengakses situs BKPM di alamat www.bkpm.go.id. Badan

Koordinasi

Kementerian/Lembaga

Penanaman

lainnya

berhasil

Modal

dan

meluncurkan

layanan Izin Investasi 3 Jam sebagai bagian dari PTSP Pusat.

Badan

Koordinasi

Penanaman

Modal

terus

mengadakan penyempurnaan terhadap layanan perizinan investasi 3 jam yang awalnya investor hanya mendapatkan 3 produk perizinan + 1 Surat Ketersediaan Lahan. Sejak 1 Desember 2016, Badan Koordinasi Penanaman Modal menambah produk perizinan yang dapat diperoleh melalui layanan Izin Investasi 3 Jam menjadi 8 perizinan (Izin Prinsip, NPWP, Akte Perusahaan, TDP, IMTA, RPTKA, NIK dan API-P) + 1 Surat Ketersediaan Lahan. Sampai dengan Desember

2016,

jumlah

izin

yang

dilayani

melalui

pelayanan perizinan investasi 3 jam adalah sebanyak 183 izin dengan nilai komitmen investasi sebesar US$ 23 miliar. Surat Keputusan Kepala BKPM Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) mengatur 14 kawasan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), dimana investor yang berkomitmen untuk berinvestasi di kawasan industri tersebut dapat langsung memulai konstruksinya setelah mendapatkan izin prinsip, sambil kemudian mengurus izin-izin lain yang diperlukan secara paralel. Dokumen-dokumen

tersebut

harus

lengkap

sebelum

perusahaan siap produksi komersial. Fasilitas ini dapat


40|


mempercepat proses realisasi investasi bagi para investor sehingga persiapannya menjadi lebih efisien. Dalam rangka memenuhi Nawa Cita ke 6 Presiden Republik Indonesia dengan target menciptakan layanan satu atap untuk investasi dan efisiensi perizinan bisnis, pelaksanaan

penerbitan

perizinan usaha di tingkat nasional

akan

dilaksanakan PTSP

PTSP Pusat senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau

melalui

Nasional

dan

diselenggarakan di BKPM. Dengan

adanya

PTSP

akan mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau. Layanan perizinan bersifat

lintas

sektor

dan

lintas

kewenangan

yang

berdasarkan atas peraturan perundang-undangan baik dalam tingkatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri/Kepala Lembaga sehingga jenis perizinan menjadi banyak dan saling memprasyaratkan. Banyak perizinan dan prosedur yang harus dilalui oleh penanam modal menyebabkan jauhnya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Deregulasi dan debirokratisasi perizinan usaha merupakan kebijakan yang diambil untuk memperbarui proses

penyelenggaraan

masyarakat

oleh

pelayanan

Pemerintah

untuk

usaha

kepada

disempurnakan


41

`

melalui proses percepatan pelayanan dengan memotong mata rantai pengaturan pelayanan dan unit organisasi yang terlibat. Proses penyempurnaannya harus terpadu, lintas instansi, lintas sektor, dan dikoordinasikan oleh satu instansi

Pemerintah

yang

memiliki

kompetensi

dan

kewenangan untuk mengambil keputusan final kebijakan yang tumpang tindih, mengurangkan aturan prosedur, dan rasionalisasi

kelembagaan

pemerintah.

Tujuan

dari

kebijakan ini adalah untuk menciptakan iklim investasi yang

berdaya

saing

global

dan

mencapai

sasaran

pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Untuk mendorong ke arah perbaikan dalam perizinan di Indonesia diperlukan penyederhanaan berbagai perizinan baik di tingkat pusat maupun daerah yang dapat dilakukan dengan: 1. Metode: a) hapus, gabung, sederhana, dan limpahkan b) penyederhanaan administrasi proses perizinan 2. Pendekatan: Perizinan yang memerlukan waktu penyelesaian cukup lama: a) Perizinan lahan/pertanahan b) Perizinan Lingkungan c) Perizinan Daerah 3. Harmonisasi : a) Pemetaan perizinan tumpang tindih b) Rapat koordinasi Interkem c) Rekomendasi HGSL


42|


BKPM telah melakukan koordinasi dengan K/L terkait penyederhanaan perizinan pusat, antara lain : 1.

Penyederhanaan lahan. Permasalahan saat ini, persyaratan berlapis untuk izin lokasi diperlukan ANDAL Lalu Lintas (Lalin) dan konsultasi masyarakat dan jangka waktu berlakunya Izin Lokasi dinilai terlalu pendek

oleh

investor.

Sehingga

diusulkan

menghapus ANDAL Lalin sebagai persyaratan Izin Lokasi (Menteri Perhubungan perlu mengusulkan perubahan

PP

Nomor

32

Tahun

2011),

mempermudah persyaratan penerbitan izin lokasi (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN perlu merevisi Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi). 2. Penyederhanaan perizinan pinjam pakai kawasan hutan. Permasalahan saat ini, persyaratan pinjam izin pakai kawasan hutan yang interlocking (Izin Usaha dan Izin Lingkungan dan syarat AMDAL) dan kurang transparannya persyaratan dan lamanya proses pinjam pakai kawasan hutan. Sehingga diusulkan menghapus persyaratan Izin Usaha dan Izin Lingkungan sebagai persyaratan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan penetapan SOP

baru

Kehutanan

(Menteri

Lingkungan

mengubah

Peraturan

Hidup

dan

Nomor

P.16/Menhut- II/2014. LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

43

`

3. Penyederhanaan Izin Mendirikan Bangunan. Permasalahan saat ini, persyaratan berlapis untuk IMB

diperlukan ANDAL atau UKL/UPL

dan tidak seluruh bidang usaha wajib menyusun ANDAL atau UKL/UPL dan duplikasi perizinan hampir

sejenis

yang

merupakan

bagian

mekanikal elektrikal dari IMB seperti izin lift, izin penangkal petir, izin instalasi listrik dan izin genset. Usuln perbaikan adalah menghapus persyaratan ANDAL atau UKL/UPL untuk IMB (Menteri Pekerjaan Umum mengubah Peraturan Menteri

Pekerjaan

24/PRT/M/2007),

Umum

duplikasi

Nomor pengaturan

pedoman teknis IMB sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 (Menteri Dalam Negeri untuk dapat membatalkan/mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 dan pengintegrasian dan penyederhanaan jenis izin (Menteri Peraturan

Tenaga

Kerja

Menteri

untuk

Tenaga

instalasi petir, Lift dan listrik).


44|


membatalkan

Kerja

mengenai

B. Analisis Balanced Scorecard atas Capaian Kinerja Dalam rangka melakukan penilaian kinerja organisasi yang dicapai selama Tahun 2016, Badan Koordinasi Penanaman Modal menggunakan metode Balanced Scorecard yang mempunyai keunggulan kemudahan dan lebih realistis dalam melakukan penilaian tingkat capaian kinerja. Penilaian tersebut dilakukan melalui dua tahap, yaitu: 1. Peta Strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peta Strategi dilakukan melalui 4 (empat) perspektif penilaian dimulai dari financial, costumers, process, people atas IKU BKPM Tahun 2016 untuk mencapai target realisasi

investasi.

Peta

strategi

Badan

Koordinasi

Penanaman Modal digambarkan dalam ilustrasi berikut:


45

`

Gambar 11. Peta Strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016

Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

Meningkatnya Kualitas Pelayanan PM yang Prima dan Responsif melalui PTSP Pusat

Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal

Meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparatur yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM


46|


Meningkatnya iklim PM dalam rangka peningkatan daya saing PM

Terwujudnya perencanaan PM dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif, dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing PM

Meningkatnya daya tarik penanaman modal Indonesia melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal

Meningkatnya akuntabilitas kelembagaan

2. Evaluasi Dan Analisis Balanced Scorecard Dalam rangka mencapai target investasi Tahun 2016 senilai Rp594,8 triliun dilakukan melalui Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kinerja Pendukung yang

secara

bersama-sama

berkontribusi

terhadap

tercapainya target investasi tersebut. Berdasarkan peta strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016, capaian kinerja tersebut dianalisis menggunakan empat perspektif balanced scorecard yang masing-masing diukur dengan bobot tertentu yaitu: a. Financial Perspective dengan bobot 30%, mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan stakeholders (pemangku kepentingan)

yang

secara

langsung

atau

tidak

langsung baik swasta maupun pemerintah memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi. Hal ini diwujudkan melalui capaian nilai realisasi investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Dalam Sasaran Strategis 1 yaitu “meningkatnya realisasi penanaman modal” diukur melalui 3 (tiga) IKU, yaitu nilai realisasi penanaman modal, rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa dan rasio realisasi PMDN.


47

`

b. Customers

Perspective

dengan

bobot

30%,

mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customers dan/atau harapan organisasi terhadap customers. Customers (pengguna layanan) merupakan pihak yang terkait dengan pelayanan suatu organisasi. Perspektif ini diukur melalui 3 (tiga) indikator sebagai berikut: 1)

Sasaran

“Meningkatnya

kualitas

pelayanan

penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat” diukur dengan 1 (satu) IKU yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal pada PTSP Pusat di BKPM. 2)

Sasaran “Meningkatnya iklim penanaman modal dalam

rangka

peningkatan

daya

saing

penanaman modal” diukur dengan dengan 2 (dua) IKU yaitu: a. Indeks kualitas iklim penanaman modal; b. Perbaikan kemudahan memulai usaha; c.

Process Perspective, dengan bobot 20%, mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (value chain). Upaya lain untuk meningkatkan daya tarik penanaman modal melakukan pemasaran investasi secara aktif dan lebih terfokus.


48|


Perspektif ini diukur melalui 3 (tiga) indikator sebagai berikut: 1) Sasaran “meningkatnya kerjasama internasional untuk

mendorong

investasi

dan

melindungi

kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya

saing

melalui

penanaman

1

(satu)

modal”

IKU,

yang

yaitu

diukur

presentase

kesepakatan/perjanjian/perundingan

kerjasama

penanaman modal yang telah diimplementasikan. 2) Sasaran “terwujudnya perencanaan penanaman modal dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal” yang diukur melalui 1 (satu) IKU yaitu Indeks

Kualitas

Pemetaan

dan

Perencanaan

Pengembangan Penanaman Modal; 3) Sasaran “Meningkatnya daya tarik penanaman modal Indonesia melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang

berpijak

pada

peningkatan

daya

saing

penanaman modal” yang diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu Jumlah rencana investasi; d. People Perspective dengan bobot 20%, mencakup sasaran strategis yang berupa kondisi ideal atas sumber

daya

internal

organisasi

yang

ingin

diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna


49

`

menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder. Perspektif ini diukur melalui 3 (tiga) indikator sebagai berikut: 1)

Sasaran “meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparatur yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal” yang diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Kualitas Sarana dan Prasarana.

2)

Sasaran

“Meningkatnya

akuntabilitas

kelembagaan” diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu: a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan; b. Kategori SAKIP BKPM Tingkat keberhasilan capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal didukung oleh keberhasilan capaian kinerja unit kerja tingkat Eselon I sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini: Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016 No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET1)

REALISASI2)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Badan Koordinasi Penanaman Modal Financial Perspective (30%)


KATEGORI

109,19

Sangat Baik

99,43

Sangat Baik

a. Nilai realisasi penanaman modal

594,78

612,8

103

Sangat Baik

b. Rasio realisasi penanaman modal di luar Jawa

49,10%

46,4% (284,1 triliun)

94,5

Baik

c. Rasio realisasi PMDN

35,00%

35,28% (216,2 triliun)

100,8

Sangat Baik


50|

%


No

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET1)

REALISASI2)

Customer Perspective (30%)

2

3

Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal

4

5

6

KATEGORI

112,80

Sangat Baik


3,15 dari skala 4

3,10 dari skala 4 (setara 77,38)

98,41

Baik

a. Indeks kualitas iklim penanaman modal;

3,1 dari skala 5

4,1 dari skala 5

120

Sangat Baik

8 prosedur

10 prosedur

120

Sangat Baik

120,00

Sangat Baik

b. Perbaikan kemudahan memulai berusaha;

Process Perspective (20%) Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal Terwujudnya perencanaan penanaman modal dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif, dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal Meningkatnya daya tarik penanaman modal Indonesia melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal

%

Persentase kesepakatan/ perjanjian/ perundingan kerjasama penanaman modal yang telah diimplementasikan

85% dari 139 kesepakatan/ perjanjian = 118

185% dari total target kesepakatan/ perjanjian/ perundingan = 219

120

Sangat Baik

Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal

3,0 dari skala 5

3,9 dari skala 5

120

Sangat Baik

Jumlah rencana investasi

Rp. 991,3 triliun

Rp. 1.636,1 triliun

120

Sangat Baik


51

`

No

SASARAN

7

Meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparatur yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Badan Koordinasi penanaman Modal

INDIKATOR KINERJA

TARGET1)

REALISASI2)

People Perspective (20%)

8

Meningkatnya akuntabilitas kelembagaan

a. Indeks kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana;

%

KATEGORI

107,61

Sangat Baik

3,0 dari skala 5

3,97 dari skala 5

120

Sangat Baik

a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

WTP

WTP

100

Sangat Baik

b. Kategori Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Koordinasi Penanaman Modal.

B (71)

BB3) (73)

102,82

Sangat Baik

1) Target berdasarkan revisi renstra Eselon I 2) Realisasi berdasarkan LAKIP Eselon I 3) Berdasarkan informasi lisan exit meeting evaluasi Laporan Kinerja Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, dari sisi Financial Perspective, sasaran strategis Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal yang diukur dengan bobot 30% memperlihatkan capaian kinerja 99,43% (Sangat Baik). Indeks capaian tersebut

menunjukkan

keberhasilan

BKPM

dalam

mencapai target realisasi investasi Tahun 2016 serta penyebaran investasi ke luar Jawa. Keberhasilan tersebut mempunyai

dampak

terhadap

peningkatan

kondisi

perekonomian di Indonesia ditandai dengan terbukanya kesempatan berusaha, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan per kapita yang pada akhirnya dapat

mendorong

meningkatnya

masyarakat.


52|


kesejahteraan

Dari sisi Customer Perspective yang diukur dengan bobot 30%, capaian kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan capaian 112,80% (Sangat Baik). Indeks capaian tersebut menunjukkan keberhasilan kinerja Badan Koordinasi

Penanaman

Modal

dalam

meningkatkan

kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif,

mewujudkan

percepatan

pelaksanaan

penanaman modal, serta meningkatkan iklim penanaman modal. Terjaganya ekonomi

stabilitas

yang

keamanan,

cukup

masuknya

ekonomi

makro,

tinggi,

stabilitas

Indonesia

pertumbuhan

dalam

politik

dan

peringkat

investment grade, dan berbagai upaya memberi citra positif kepada opinion makers telah mendorong peningkatan daya saing investasi Indonesia. Beberapa hasil survei lembaga pemeringkat internasional telah menempatkan Indonesia sebagai negara tujuan investasi, antara lain predikat investment grade dari Rating & Investment Information Inc. dengan outlook BBB-, Moody’s Investor Service dengan outlook Baa3 (stable), Japan Credit Rating Agency Ltd. dengan outlook BBB (stable), Fitch Rating dengan outlook BBB (stable), dan Standard and Poor’s dengan outlook BB+ (positive). Pemberian peringkat dari lembaga pemeringkat tersebut menunjukkan kepercayaan yang lebih besar terhadap ekonomi Indonesia berdampak pada peningkatan Foreign Direct Investment dan perbaikan iklim penanaman modal.


53

`

Pemerintah Indonesia sangat serius terhadap hasil survei kemudahan berusaha yang dilakukan oleh World Bank setiap tahun. Penilaian tersebut mencakup 10 fokus area perbaikan. BKPM bersama dengan K/L terkait, dan dimonitor

oleh

Kementerian

Koordinator

Bidang

Perekonomian, menyusun rencana aksi yang mencakup berbagai perbaikan di 10 indikator tersebut dengan hasil diterbitkannya peraturan perundang-undangan sebagai dasar

hukum

(legal

basis)

bagi

setiap

fokus

area

kemudahan berusaha, antara lain: Tabel 13. Indikator EoDB No.

1

2

Fokus Area

Starting a business

Dealing

with

construction

Rencana Aksi Penghapusan persyaratan modal minimal untuk pendirian PT menjadi diserahkan kepada para pihak, Sebelumnya dipersyaratkan modal minimal Rp. 50 juta untuk pendirian PT Tidak lagi dipersyaratkan UKL/UPL untuk bangunan tidak sederhana 2 lantai. Sebelumnya dipersyaratkan dan

permit

tidak ada SOP yang jelas 3

Registering property

4

Getting electricity

Pengecekan sertifikat tanah dalam 1 hari, sebelumnya 3 hari Permohonan secara online dalam 1 hari, sebelumnya 9 hari Aplikasi online untuk ekspor dan impor melalui National Single Window (NSW),

5

Trading across borders

sebelumnya

dokumen

diserahkan

secara manual, 4 dokumen ekspor dan 8 dokumen impor 6

Protecting minority investors

Shareholder mendapatkan hak pertama kali untuk membeli saham perusahaan


54|


No.

Fokus Area

Rencana Aksi Biaya kurator sekarang berdasarkan %

7

Resolving insolvency

dari

nilai

hutang

atau

tarif

jam

terpakai, sebelumnya berdasarkan % dari nilai aset Penerbitan 2 izin Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) oleh OJK,

8

sebelumnya tidak terdapat LPIP dan

Getting credit

saat ini telah terdapat PT Pefindo Biro Kredit dan PT Kredit Biro Indonesia Jaya

9

Pendaftaran dan pembayaran secara

Paying taxes

online untuk PPh Badan Prosedur yang jelas dan ringkas untuk pengadilan

10

prosedur,

Enforcing contract

gugatan 25

hari

sederhana: bila

tidak

8 ada

banding dan 11 prosedur, 38 hari bila ada banding. Sebelumnya tidak ada prosedur yang jelas

Pada

tanggal

26

Oktober

2016,

World

Bank

telah

mengumumkan hasil survei EoDB 2017 dan merilis Indonesia sebagai negara teratas dalam Top Reformer bagi perbaikan Kemudahan Berusaha dengan mereformasi 7 indikator yaitu memulai usaha, penyambungan listrik, pendaftaran properti, akses perkreditan, pembayaran pajak, perdagangan lintas negara dan penegakan kontrak. Peringkat

Indonesia

mengalami

perbaikan

sangat

signifikan naik 15 peringkat menjadi peringkat 91 dari peringkat sebelumnya di posisi 106.


55

`

Dari sisi Process Perspective di atas yang diukur dengan bobot 20%, capaian kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan capaian 120,00% (Sangat Baik). Indeks

capaian

tersebut

menunjukkan

kinerja

Badan

Koordinasi

Penanaman

keberhasilan Modal

dalam

meningkatkan kerja sama internasional untuk mendorong investasi

dan

melindungi

kepentingan

nasional,

mewujudkan penyusunan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi,

kolaboratif

dan

implementatif

serta

meningkatkan daya tarik penanaman modal melalui promosi yang terpadu dan efektif, keberhasilan tersebut antara

lain

ditandai

dengan

kesepakatan/perjanjian/perundingan

jumlah

yang

telah

diimplementasikan sebanyak 219 atau 185% dari target yang telah ditetapkan. Dari sisi People Perspective yang diukur dengan bobot 20%, capaian kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan capaian 107,61% (Sangat Baik). Indeks capaian tersebut menunjukkan keberhasilan kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam mempertahankan kualitas dan akuntabilitas kelembagaan, keberhasilan tersebut antara lain ditandai dengan: 1 peningkatan

sarana

prasarana

dalam

rangka

mendukung pelaksanaan PTSP Pusat; 2 pencapaian

Level

2

atau

“berkembang”

tingkat

maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP)

di

BKPM

dengan

nilai

2,647

berdasarkan hasil penilaian maturitas SPIP oleh Badan


56|


Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai Laporan Nomor LAP-91/D101/2/2016 tanggal 15 Desember 2016; 3 peningkatan

pengelolaan

dan

pertanggungjawaban

kinerja anggaran sehingga BKPM mempertahankan opini WTP dari BPK RI selama 8 (delapan) tahun berturut-turut; 4 pencapaian hasil kapabilitas APIP BKPM berada pada level 2 (Infrastructure) sesuai hasil validasi yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor LAP-72/D101/2/2016 tanggal 28 November 2016; Kebijakan

untuk

menarik

investor

dan

meningkatkan

realisasi investasi yang mendapat perhatian antara lain: 1. Menjaga stabilisasi ekonomi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif; 2. Penyederhanaan prosedur perizinan; 3. Harmonisasi peraturan perizinan di Pusat dan Daerah; 4. Target strategi promosi; 5. Mempercepat pembangunan infrastruktur; 6. Meningkatkan

peran

lembaga

keuangan

untuk

memberikan pinjaman bisnis, khususnya modal kerja kredit investasi; 7. Investasi yang humanis; dan 8. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja. Untuk itu BKPM perlu mempersiapkan diri menghadapi tantangan ke depan antara lain:


57

`

a. Daftar negatif investasi lebih terbuka untuk PMA di 35 sektor, termasuk logistik, ekonomi digital, energi, farmasi, dan pariwisata. b. 14

paket

kebijakan

ekonomi

telah

dikeluarkan

sejak

September 2015. Dan akan terus bergulir. c. Target peringkat EoDB mencapai peringkat 30 besar. Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh BKPM antara lain adalah: 1. Memfasilitasi realisasi proyek investasi strategis dan ekspansi perusahaan yang ada. 2. Melanjutkan dan memperkuat reformasi yang sudah berjalan, termasuk menyederhanakan prosedur, serta memperkuat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pusat dan layanan perizinan 3 jam. 3. Menyelesaikan perundingan Bilateral Investment Treaty (BIT) dan mendukung FTA dengan mitra strategis Indonesia. Fokus menarik lebih banyak investasi di sektor pariwisata, industri gaya hidup (seperti fesyen, kuliner dan industri kreatif), industri maritim, dan infrastruktur pendukung (termasuk properti).


58|


C. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Belanja Badan Koordinasi Penanaman Modal pada TA 2016 adalah sebesar Rp437.560.634.835,00 atau 89,58 persen dari alokasi anggaran belanja sebesar Rp488.465.562.000,00. Tabel 14. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2016 2016 Uraian

Anggaran

Realisasi

% Real Angg.

Belanja Pegawai

135.577.898.000

122.084.172.060

90.05

Belanja Barang

336.201.352.000

299.932.878.475

80.21

Belanja Modal

16.686.312.000

15.543.584.300

93.15

488.465.562.000,00

437.560.634.835,00

89,58

Jumlah

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: Gambar 12. Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja 400.000.000.000 350.000.000.000

336.201.352.000 299.932.878.475

300.000.000.000 250.000.000.000 200.000.000.000 135.577.898.000 150.000.000.000

122.084.172.060

100.000.000.000 50.000.000.000

16.686.312.000

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

15.543.584.300 Anggaran Realisasi

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:


59

`

Tabel 15. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Berdasarkan Program TA 2016 NO

PROGRAM

1

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA BKPM

2

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR BKPM

3

PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PENANAMAN MODAL TOTAL

PAGU ANGGARAN T.A 2016

REALISASI Rupiah

%

SISA ANGGARAN Rupiah %

214.832.598.000

192.500.749.110

89,60%

22.331.848.890

10,40%

3.076.189.000

2.709.862.750

88,09%

366.326.250

11,91%

270.556.775.000

242.350.022.975

89,57%

28.206.752.025

10,43%

488.465.562.000

437.560.634.835

89,58%

50.904.927.165

10,42%

Sisa anggaran BKPM T.A 2016 sebesar Rp50.904.927.165,- antara lain terdiri dari kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja, selisih nilai lelang dan self-blocking sebesar Rp17.500.249.000,-. Realisasi Belanja TA 2016 mengalami penurunan sebesar 23,56% dibandingkan dengan TA 2015. Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2016, terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan sehubungan dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 26 Agustus 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 bahwa anggaran BKPM T.A. 2016 dilakukan self-blocking sebesar Rp17.500.249.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).


60|


Tabel 16. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan TA 2015

URAIAN

REALISASI TA 2016

REALISASI TA 2015

NAIK (TURUN) %

Belanja Pegawai

122.084.172.060

109.694.163.034,00

11,30

Belanja Barang

299.932.878.475

421.632.294.646,00

(28,86)

Belanja Modal

15.543.584.300

41.072.954.590,00

(62,16)

437.560.634.835,00

572.399.412.270,00

(23,56)

Jumlah

Perbandingan realisasi belanja dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 dapat dilihat dalam grafik berikut: Gambar 13. Realisasi Belanja Periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016

Chart Title 800 700

705,75 668,71

635,92 574,27

Milyar

600 500

568,46; 85,01%

593,79; 84,14%

523,39; 91,14%

400

572,40; 90,01%

488,47 437,56; 89,58%

300 200 100 2012

2013

2014

2015

2016

Tahun Anggaran Anggaran

Realisasi


61

`

Tabel 17. Realisasi Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2016

NO.

ANGGARAN (Rp )

SASARAN STRATEGIS

PAGU

1.


2.

Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif melalui PTSP Pusat a. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka meningkatkan daya saing penanaman modal b. Meningkatnya kerjasama internasional untuk mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal c. Terwujudnya perencanaan penanaman modal dan penyusunan rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif, dan implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal d. meningkatnya daya tarik penanaman modal Indonesia melalui promosi yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri yang berpijak pada daya saing penanaman modal e. Meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana, prasarana dan aparatur yang mumpuni dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM f. Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKPM dalam mendukung tugas dan fungsi BKPM Jumlah

49.121.284.000

40.831.623.412

83,12

7.352.851.000

6.299.181.653

85,67

10.184.929.000

8.677.424.318

85,20

6.781.220.000

5.878.648.690

86,69

8.961.904.000

7.729.622.582

86,25

188.154.587.000

172.933.522.320

91,91

216.793.787.000

194.106.849.872

89,53

1.115.000.000

1.103.761.988

98,99

488.465.562.000

437.560.634.835

89,58


62|

%

REALISASI



63

`

BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja BKPM Tahun 2016 ini disusun dengan mengacu pada revisi Renstra BKPM 2015-2019. Penilaian kinerja organisasi dilakukan dengan metode Balanced Scorecard melalui pengukuran 12 indikator kinerja utama.

Secara

umum,

Nilai

Kinerja

Organisasi

BKPM

menunjukkan hasil yang sangat baik dengan NKO sebesar 109,19. Hasil capaian kinerja sasaran strategis pada Tahun 2016 sudah sesuai dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Dampak dari upaya BKPM dalam peningkatan iklim investasi telah dibuktikan dengan naiknya peringkat Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan berusaha di Indonesia dari peringkat 106 menjadi peringkat 91 (naik 15 peringkat) menurut survei terbaru World Bank. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak baik di pemerintahan maupun masyarakat luas serta peran aktif dan dedikasi aparatur BKPM. Berbagai penghargaan yang diraih oleh BKPM selama Tahun 2016 antara lain Predikat Kepatuhan Tinggi terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman RI, Sertifikat SNI ISO 9001:2008

Quality Management Systems-Requirements

dari

Sucofindo International Certification Services, penghargaan atas kontribusi dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementerian Keuangan RI, dan penghargaan


64|


Pusdiklat BKPM sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis untuk Diklat Teknis Bidang Penanaman Modal dari Lembaga Administrasi Negara. Indonesia mendapatkan predikat investment grade dari Rating And Investment Information Inc. dengan outlook BBB-, Moody’s Investor Service dengan outlook Baa3 (stable), Japan Credit Rating Agency Ltd. dengan outlook BBB (stable), Fitch Rating dengan outlook BBB (stable), dan Standard and Poor’s dengan outlook BB+ (positive). Pemberian peringkat dari lembaga pemeringkat tersebut menunjukkan kepercayaan yang lebih besar terhadap ekonomi Indonesia berdampak pada peningkatan Foreign Direct Investment dan perbaikan iklim penanaman modal. BKPM menyadari bahwa investor masih sering mengalami permasalahan dalam merealisasikan investasinya di Indonesia, baik karena permasalahan yang terkait perizinan dan non perizinan (di pusat dan di daerah) maupun yang berkaitan dengan lahan dan infrastruktur (listrik dan akses jalan). Presiden RI mengarahkan reformasi ekonomi berdasarkan dua prinsip yaitu keterbukaan dan persaingan. Untuk itu BKPM perlu mempersiapkan diri menghadapi tantangan ke depan antara lain: a. Daftar negatif investasi lebih terbuka untuk PMA di 35 sektor, termasuk logistik, ekonomi digital, energi, farmasi, dan pariwisata. b. 14

paket

kebijakan

ekonomi

telah

dikeluarkan

sejak

September 2015. Dan akan terus bergulir. c. Target peringkat EoDB mencapai peringkat 30 besar. Beberapa langkah ke depan yang akan dilakukan oleh BKPM antara lain adalah: LAPORAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

65

`

1. Memfasilitasi realisasi proyek investasi strategis dan ekspansi perusahaan yang ada. 2. Melanjutkan dan memperkuat reformasi yang sudah berjalan, termasuk menyederhanakan prosedur, serta memperkuat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pusat dan layanan perizinan 3 jam. 3. Menyelesaikan perundingan Bilateral Investment Treaty (BIT) dan mendukung FTA dengan mitra strategis Indonesia. 4. Fokus menarik lebih banyak investasi di sektor pariwisata, industri gaya hidup (seperti fesyen, kuliner dan industri kreatif), industri maritim, dan infrastruktur pendukung (termasuk properti). Demikian, laporan kinerja ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi BKPM, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal laporan kinerja tersebut harus dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja

yang

stakeholders,

telah

ada

sehingga

dengan BKPM

perkembangan

dapat

semakin

tuntutan dirasakan

keberadaannya oleh masyarakat dengan pelayanan yang prima.


66|


LAMPIRAN I

Daftar Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi dari Ombudsman

BKPM menerima PREDIKAT KEPATUHAN TINGGI peringkat ke-6 terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada tanggal 21 November 2016 dari Ombudsman Republik Indonesia.


67

`

Penghargaan atas Capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

BKPM menerima Penghargaan dari Menteri Keuangan atas Capaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan selama 5 (lima) Tahun berturut-turut Tahun Anggaran 2011-2015.


68|


Penghargaan atas Pengelolaan PNBP

Penghargaan kepada BKPM atas kontribusi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tanggal 6 Desember 2016 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.


69

`

Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang memenuhi ISO 9001:2008

Unit

Deputi

Bidang

Pelayanan

Penanaman

Modal

BKPM

menerima sertifikat atas penerapan Sistem Manajemen Mutu yang memenuhi ISO 9001:2008 yang berlaku mulai 6 Desember 2016 sampai dengan 14 September 2018.


70|


Sertifikat Pengakreditasi Diklat Teknis untuk Diklat Teknis Bidang Penanaman Modal

Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM menerima Sertifikat sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis untuk Diklat Teknis Bidang Penanaman Modal di Bawah Lingkungan BKPM dan Lembaga Diklat Pemerintah Lainnya yang diterima pada bulan Januari 2016 dari Lembaga Administrasi Negara.


71

`

LAMPIRAN II Perjanjian Kinerja BKPM Tahun 2016


72|



73

DAFTAR ISI... KATA PENGANTAR... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... IKHTISAR EKSEKUTIF

Recommend Documents