KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018. Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPKBD. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Tahun 2013 - 2018. Renstra DPKBD juga memuat sasaran kegiatan berupa indikator output kegiatan sebagai upaya untuk menyusun suatu perencanaan yang terpadu dan berorientasi pada hasil. Penyusunan Renstra ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten
Bogor
Tahun
2013 – 2018. Semoga apa yang telah dicanangkan dalam Renstra DPKBD ini dapat dilaksanakan sesuai harapan. Amiin.
Cibinong,
Januari 2012
i
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar
BAB I
PENDAHULUAN 1.1 1.2 1.3 1.4
BAB II
i ii iv v
Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan
GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi DPKBD 2.2 Sumber Daya DPKBD 2.3 Kinerja Pelayanan DPKBD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada DPKBD
BAB III
II-11 II-19 II-32
III-1 III-1 III-8
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 4.2 4.3 4.4
BAB V
II-1
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV
I-1 I-2 I-6 I-7
Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Strategi dan Kebijakan Peta Strategi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
IV-1 IV-5 IV-7 IV-11
V-1
ii
BAB VI
INDIKATOR KINERJA DPKBD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
VI-1
BAB VII
PENUTUP
VII-1
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Jumlah Pegawai DPKBD Kabupaten Bogor Tahun 2013
Tabel 2.2
Jumlah Pegawai DPKBD yang Menduduki Jabatan dan Pelaksana Tahun 2013
Tabel 2.3
Jumlah Pegawai DPKBD Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2013
Tabel 2.4
Jumlah Pegawai DPKBD Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013
Tabel 2.5
Jumlah Pegawai DPKBD Kesarjanaan/Disiplin Ilmu Tahun 2013
Tabel 2.6
Jumlah Pegawai DPKBD yang Mengikuti Perjenjangan
Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah DPKBD Tahun 2012-2013
Tabel 2.8
Sarana Kerja yang Terdapat di DPKBD
Tabel 2.9
Perkembangan APBD Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013
Tabel 2.10
Review Pencapaian Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor
Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor
Tabel 3.1
Pemetaan Analisa SWOT DPKBD
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pelayanan DPKBD
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPKBD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018
Tabel 6.1
Indikator Kinerja DPKBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Berdasarkan
iv
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2.1
Bagan dan Struktur Organisasi DPKBD
Gambar 2.2
Perkembangan Anggaran Pendapatan Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013
Gambar 2.3
Perkembangan Komposisi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2009-2013
Gambar 2.4
Perkembangan Anggaran Belanja Aparatur dan Belanja Publik, 2009-2013
Gambar 2.5
Komposisi Belanja Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun 2013
Gambar 2.6
Komposisi Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Terhadap Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013
Gambar 2.7
Perkembangan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013
Gambar 4.1
Peta Strategi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah
v
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : 050/463/Kpts/Per-UU/2012 TANGGAL : 30 Agustus 2012
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Berkenaan dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 20132018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, maka setiap SKPD harus menyusun Rencana Strategisnya dengan mengacu pada RPJMD tersebut. Hal ini sejalan dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 151 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah
(Renstra
SKPD).
Renstra-SKPD
dimaksud
memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD yang disertai dengan target indikator kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif. Renstra SKPD menjadi sangat penting karena merupakan rencana kegiatan untuk mengetahui dimana organisasi berada saat ini, arahan kemana organisasi harus menuju, dan bagaimana cara untuk
mencapai
tujuan
yang
disepakati
dalam
jangka
waktu/periode 5 tahun kedepan. Oleh karena itu, Renstra SKPD harus merupakan sebuah analisis dan pengambilan keputusan stratejik
tentang
masa
depan
unit
kerja
daerah
dalam
menempatkan dirinya (positioning) pada masa yang akan datang serta
memberikan
petunjuk
tentang
mengerjakan
suatu
program/kegiatan yang benar (doing the right things).
I-1
Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Strategis SKPD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun
2010,
yang
merupakan
Pelaksanaan
Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dimana di dalamnya terdapat pedoman penyusunan Renstra SKPD yang wajib diacu oleh seluruh SKPD. Ketentuan lainnya yaitu Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan di atas, maka Dinas
Pengelolaan
Keuangan
dan
Barang
Daerah
(DPKBD)
Kabupaten Bogor perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) DPKBD Tahun 2013-2018 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Renstra DPKBD Kabupaten Bogor ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima
tahun
dan
dirumuskan
secara
sistematis
dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. 1.2 LANDASAN HUKUM Penyusunan Renstra DPKBD Kabupaten Bogor Tahun 20132018 didasarkan pada : 1.
Undang-Undang
Nomor
14
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
I-2
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Lingkungan
Daerah-daerah Provinsi
Djawa
Kabupaten
Barat
Dalam
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2.
Undang-undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.
Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
32
Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
I-3
7.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka
Panjang
Tahun
2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Negara
Barang
Republik
Milik
Indonesia
Negara/Daerah Tahun
2006
(Lembaran Nomor
20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Negara
Barang
Republik
Milik
Indonesia
Negara/Daerah Tahun
2008
(Lembaran Nomor
78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
antara
Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
I-4
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Evaluasi
Tata
Cara
Pelaksanaan
Penyusunan, Rencana
Pengendalian
Pembangunan
dan
Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi
Pemerintahan
Republik Indonesia Tahun 2010
(Lembaran
Negara
Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang
Pengendalian
Tahapan, dan
Tata
Evaluasi
Cara
Penyusunan,
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
I-5
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan
Barang
Daerah
Kabupaten
Bogor
Milik Tahun
Daerah 2009
(Lembaran Nomor
11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 40); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 5). 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN Renstra DPKBD Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada DPKBD
Kabupaten
Bogor
sesuai
dengan
Peraturan
Daerah
Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah. Tujuan Renstra DPKBD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah
untuk
dijadikan
landasan
atau
pedoman
dalam
penyusunan Renja DPKBD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah,
I-6
serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan DPKBD Kabupaten Bogor. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan Renstra DPKBD Kabupaten Bogor dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra DPKBD. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapatrapat internal serta melibatkan Stakeholders DPKBD dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam menyusun Renstra DPKBD. Sistematika penulisan Renstra DPKBD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bab
I
menjelaskan
Landasan
Hukum,
mengenai Maksud
Latar
dan
Belakang,
Tujuan,
dan
Sistematika Penulisan. BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab II menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya DPKBD, Kinerja
Pelayanan
DPKBD
serta
Tantangan
dan
Peluang Pengembangan Pelayanan DPKBD. BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab
III
menjelaskan
mengenai
Identifikasi
Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan DPKBD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI KEBIJAKAN
DAN
Bab IV menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta I-7
Strategi dan Kebijakan DPKBD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab V menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan
disertai
indikator
kinerja,
kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di DPKBD untuk periode tahun 2013-2018. BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab VI mengemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP Bab VII mengemukakan kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra
bahwa
perencanaan
Renstra
periode
5
merupakan (lima)
dokumen
tahunan
yang
merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan sebagai pelaksanaan tahap ketiga dari RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 20052025 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja SKPD.
I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPKBD 2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DPKBD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pengelolaan
Keuangan
dan
Barang
Daerah,
Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah (DPKBD) Kabupaten Bogor
mempunyai
melaksanakan
tugas
urusan
pokok
Pemerintah
membantu Daerah
Bupati
berdasarkan
dalam asas
otonomi di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut DPKBD Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan barang daerah; 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan barang daerah; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan barang daerah; 4. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Program dan Pelaporan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
II-1
c. Sub Bagian Keuangan. 3. Bidang Anggaran, membawahkan : a. Seksi Anggaran Pendapatan; dan b. Seksi Anggaran Belanja. 4. Bidang Perbendaharaan, membawahkan : a. Seksi Kas Daerah; dan b. Seksi Pengelola Belanja Tidak Langsung. 5. Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi, membawahkan : a. Seksi Akuntansi; b. Seksi Pelaporan; dan c. Seksi Teknologi Informasi. 6. Bidang Pengelolaan Barang Daerah, membawahkan : a. Seksi Perencanaan Kebutuhan; b. Seksi Penatausahaan dan Administrasi; dan c. Seksi Penataan dan Pendayagunaan. 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan 8. Kelompok Jabatan Fungsional. Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1 berikut :
II-2
Gambar 2.1 Bagan & Struktur Organisasi DPKBD Adapun tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat dan masingmasing Bidang adalah sebagai berikut : 1. SEKRETARIAT Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas. Untuk
menyelenggarakan
tugas
tersebut,
Sekretariat
mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan; b. Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian; c. Pengelolaan keuangan; dan d. Pengelolaan situs web.
II-3
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu oleh : i. Sub Bagian Program dan Pelaporan; ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan iii. Sub Bagian Keuangan. SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN Sub
Bagian
Program
dan
Pelaporan
mempunyai
tugas
membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan
program
dan
pelaporan
Dinas.
Untuk
menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan; b. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat; c. Pengelolaan penyusunan anggaran Dinas; dan d. Pengelolaan situs web. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian
mempunyai
tugas
membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga,
tata
usaha
dan
kepegawaian
Dinas.
Untuk
menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha; b. Pengelolaan barang/jasa; c. Penyiapan
bahan
penyusunan
kebijakan
penataan
organisasi; dan d. Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian. SUB BAGIAN KEUANGAN Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas. Untuk II-4
menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Penatausahaan keuangan Dinas; dan b. Penyusunan pelaporan keuangan Dinas. 2. BIDANG ANGGARAN Bidang Anggaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan APBD. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan
pengkoordinasian
penyusunan
rancangan
anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; b. Pelaksanaan
pengkoordinasian
penyusunan
rancangan
penyusunan
rancangan
anggaran belanja daerah; dan c.
Pelaksanaan
pengkoordinasian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya,
Bidang
Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh : i. Seksi Anggaran Pendapatan; dan ii. Seksi Anggaran Belanja. SEKSI ANGGARAN PENDAPATAN Seksi Anggaran Pendapatan mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang
pengkoordinasian
Anggaran penyusunan
dalam
melaksanakan
rancangan
anggaran
pendapatan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Anggaran Pendapatan mempunyai fungsi: 1. Penyiapan bahan kebijakan analisis rancangan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; dan 2. Penyusunan
rancangan
anggaran
pendapatan
dan
pembiayaan daerah.
II-5
SEKSI ANGGARAN BELANJA Seksi Anggaran Belanja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Anggaran
dalam
melaksanakan
penyiapan
bahan
penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rancangan anggaran belanja. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Anggaran Belanja mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan kebijakan analisis rancangan anggaran belanja daerah; dan b. Penyusunan rancangan anggaran belanja daerah. 3. BIDANG PERBENDAHARAAN Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
dalam
melaksanakan
pengelolaan
perbendaharaan.
Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi : a. Pengelolaan kas daerah; dan b. Pengelolaan belanja tidak langsung.
Dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya,
Bidang
Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh : i. Seksi Kas Daerah; dan ii. Seksi Pengelola Belanja Tidak Langsung. SEKSI KAS DAERAH Seksi Kas Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan pengelolaan kas daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Kas Daerah mempunyai fungsi : 1. Penyiapan bahan
kebijakan teknis
pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 2. Pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah; 3. Pelaksanaan penyimpanan uang daerah; 4. Pelaksanaan penyediaan dana keuangan daerah; II-6
5. Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah; 6. Pelaksanaan penagihan piutang daerah; dan 7. Pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah. SEKSI PENGELOLA BELANJA TIDAK LANGSUNG Seksi Pengelola Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas membantu
Kepala
Bidang
Perbendaharaan
dalam
melaksanakan pengelolaan belanja tidak langsung. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Pengelola Belanja Tidak Langsung mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan belanja tidak langsung; dan b. Pelaksanaan penatausahaan belanja gaji dan tunjangan, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan
sosial,
belanja
bagi
hasil,
belanja
bantuan
keuangan, dan belanja tak terduga. 4. BIDANG AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI INFORMASI Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan akuntansi dan pelaporan
keuangan
tugasnya,
Bidang
daerah.
Akuntansi
Untuk dan
menyelenggarakan
Teknologi
Informasi
mempunyai fungsi : 1. Pengelolaan akuntansi keuangan daerah; 2. Pengelolaan pelaporan keuangan daerah; dan 3. Pengelolaan
sistem
informasi
akuntansi
dan
pelaporan
keuangan daerah. Dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya,
Bidang
Akuntansi dan Teknologi Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh : i. Seksi Akuntansi; ii. Seksi Pelaporan; dan II-7
iii. Seksi Teknologi Informasi. SEKSI AKUNTANSI Seksi Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi
dan
Teknologi
Informasi
dalam
melaksanakan
akuntansi keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Akuntansi mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah; dan b. Pelaksanaan pembukuan keuangan daerah secara kronologis dan sistematis. SEKSI PELAPORAN Seksi Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi
dan
pengelolaan
Teknologi
Informasi
pelaporan
menyelenggarakan
tugas
dalam
melaksanakan
keuangan
daerah.
dimaksud,
Seksi
Untuk Pelaporan
mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan kebijakan teknis pengelolaan pelaporan keuangan daerah; b. Pelaksanaan
penyusunan
laporan
bulanan,
triwulan,
semester pertama dan prognosis serta laporan akhir tahun keuangan daerah; dan c. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja keuangan daerah. SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI Seksi Teknologi Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi dalam melaksanakan pengelolaan
teknologi
informasi
keuangan
daerah.
Untuk
menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Teknologi Informasi mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan teknologi informasi keuangan daerah; dan II-8
b. Pelaksanaan penyediaan informasi keuangan daerah. 5. BIDANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH Bidang
Pengelolaan
Barang
Daerah
mempunyai
tugas
membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Barang Daerah mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan analisis kebutuhan barang daerah; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penatausahaan dan administrasi barang daerah; dan c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan penataaan dan pendayagunaan barang daerah. Dalam
melaksanakan
tugas
dan
fungsinya,
Bidang
Pengelolaan Barang Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh : i. Seksi Perencanaan Kebutuhan; ii. Seksi Penatausahaan dan Administrasi; dan iii. Seksi Penataan dan Pendayagunaan. SEKSI PERENCANAAN KEBUTUHAN Seksi Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah dalam melaksanakan analisis
perencanaan
menyelenggarakan
kebutuhan
tugas
barang
dimaksud,
daerah.
Seksi
Untuk
Perencanaan
Kebutuhan mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis analisis
perencanaan kebutuhan barang daerah; dan b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis standarisasi barang dan harga.
II-9
SEKSI PENATAUSAHAAN DAN ADMINISTRASI Seksi
Penatausahaan
dan
Administrasi
mempunyai
tugas
membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah dalam melaksanakan penatausahaan dan administrasi barang daerah. Untuk
menyelenggarakan
tugas
dimaksud,
Seksi
Penatausahaan dan Administrasi mempunyai fungsi: a. Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
penatausahaan; b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi barang daerah; c. Pelaksanaan penyusunan neraca barang daerah; dan d. Pelaksanaan pengamanan barang daerah. SEKSI PENATAAN DAN PENDAYAGUNAAN Seksi
Penataan
dan
Pendayagunaan
mempunyai
tugas
membantu Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah dalam melaksanakan penataan dan pendayagunaan barang daerah. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Penataan dan Pendayagunaan mempunyai fungsi : a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendataan, penataan, dan pendayagunaan barang daerah; dan b. Penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
pendayagunaan dan produktivitas barang daerah. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok jabatan fungsional akan dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas. Nama dan jumlah jabatan fungsional akan ditentukan II-10
berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 2.2 SUMBER DAYA DPKBD 1. Kondisi Umum Pegawai Jumlah pegawai keseluruhan pada DPKBD Kabupaten Bogor sebanyak 87 orang yang terdiri dari PNS dan tenaga honorer. Untuk selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut : Tabel 2.1 No
Jumlah Pegawai DPKBD Kabupaten Bogor Tahun 2014 PEGAWAI
1.
PNS
2.
KONTRAK/HONORER
JUMLAH (orang)
%
84
96,55
3
3,45
87
100,00
JUMLAH
Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 96,55% pegawai DPKBD adalah PNS, dan 3,45% adalah Tenaga Kontrak/Honorer yang belum diangkat menjadi pegawai tetap. a. Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Struktural dan Pelaksana Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di DPKBD terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 19 orang dan sisanya sebanyak 68 orang adalah pelaksana. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.2 dibawah ini.
II-11
Tabel 2.2 No
Jumlah Pegawai DPKBD yang Menduduki Jabatan dan Pelaksana Tahun 2014 JABATAN/STAF
JUMLAH (orang)
%
1
Eselon II
1
1,15
2
Eselon III
5
5,75
3
Eselon IV
13
14,94
4
Fungsional
-
-
5
Pelaksana
68
78,16
87
100,00
Jumlah
b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Pangkat Dari 84 jumlah pegawai yang berstatus PNS di DPKBD terdapat 5,95% pegawai berstatus golongan IV, golongan III sebanyak 72,62%, dan yang berstatus golongan II sebanyak 21,43%. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut : Tabel 2.3 Jumlah Pegawai DPKBD Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2014 No
GOLONGAN
JUMLAH (orang)
%
1
IV
5
5,95
2
III
61
72,62
3
II
18
21,43
4
I
-
-
Jumlah
84
100,00
Adapun komposisi Tenaga Honorer adalah sebagai berikut : a. S-1
: 1 orang
b. D-3
: 1 orang
c.
: 1 orang
SMA
c. Jumlah Pegawai DPKBD Berdasarkan Pendidikan Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai DPKBD Kabupaten Bogor tahun 2014 terdiri dari pegawai dengan tingkat pendidikan terendah SLTP/Sederajat dan tingkat pendidikan II-12
tertinggi adalah Pasca Sarjana (S-2) dengan komposisi sebesar 27,38%. Pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana (S-1) memiliki prosentase terbesar yaitu 48,81%. Pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA memiliki prosentase sebesar 20,24%. Sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan D-3, D-2 dan SLTP memiliki prosentase terendah masing-masing sebesar 1,19%. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.4 berikut : Tabel 2.4 Jumlah Pegawai DPKBD Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013 No
PENDIDIKAN
JUMLAH (orang )
%
1.
Pasca Sarjana (S-2)
23
27,38
2.
Sarjana (S-1)
41
48,81
3.
Diploma (D-3)
1
1,19
4.
Diploma (D-2)
1
1,19
5.
SLTA/Sederajat
17
20,24
6.
SLTP/Sederajat
1
1,19
84
100,00
Jumlah
Berdasarkan tabel 2.4, dengan komposisi pegawai mayoritas
berlatar
belakang
pendidikan
sarjana
yaitu
sebanyak 48,81% diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kinerja DPKBD Kabupaten Bogor sehingga
output
yang
dihasilkan
dalam
pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah menjadi lebih baik dan mampu mencapai hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah dengan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” sesuai dengan penciri ke-21 untuk mencapai Kabupaten Termaju di Indonesia yang merupakan visi Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
II-13
d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kesarjanaan/Disiplin Ilmu Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 29,21% pegawai dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana dengan 4 jenis disiplin ilmu sedangkan tingkat pendidikan sarjana sebesar 46,07% terdiri dari 8 jenis disiplin ilmu. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel 2.5 berikut : Tabel 2.5 Jumlah Pegawai DPKBD Berdasarkan Kesarjanaan/Disiplin Ilmu Tahun 2013 JUMLAH (orang)
%
10
11,91
2. Magister Ekonomi (ME)
2
2,38
3. Magister Hukum (MH)
1
1,19
4. Master of Science (MSi)
10
11,91
7
8,33
20
23,81
3. Agama (S.Ag)
1
1,19
4. Teknik (ST)
3
3,57
5. Ilmu Sosial (S.Sos)
4
4,76
6. Komputer (S.Kom)
1
1,19
7. Hukum (SH)
5
5,95
C
DIPLOMA (D-3)
1
1,19
D
DIPLOMA (D-2)
1
1,19
E
SLTA/SEDERAJAT
17
20,24
F
SLTP/SEDERAJAT
1
1,19
84
100,00
No A
KESERJANAAN/DISIPLIN ILMU PASCASARJANA (S-2) 1. Magister Manajemen (MM)
B
SARJANA (S-1) 1. Akuntansi (SE.Ak/Ak.) 2. Ekonomi Manajemen (SE)
JUMLAH
Berdasarkan tabel 2.5 di atas, pegawai DPKBD secara garis besar telah memenuhi kualifikasi yang diperlukan oleh organisasi. Disiplin ilmu pegawai DPKBD yang bervariasi sangat dibutuhkan dalam perumusan pengelolaan keuangan II-14
dan barang daerah di Kabupaten Bogor. Dengan demikian diharapkan
kompetensi
kedisiplinan
ilmu
yang
ada
menjadikan pengelolaan keuangan dan barang daerah di Kabupaten Bogor semakin berkualitas. e. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Penjenjangan Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai di lingkungan DPKBD juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 84 pegawai DPKBD terdapat1,19% yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM II atau sejenisnya, 3,57% yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III, 15,48% yang telah mengikuti penjenjangan PIM IV atau sejenisnya dan sisanya yakni 79,76% belum mengikuti Diklat Perjenjangan seperti yang disajikan pada Tabel 2.6. Tabel 2.6 Jumlah Pegawai DPKBD yang Mengikuti Penjenjangan No
DIKLAT PENJENJANGAN
JUMLAH (orang)
%
1.
Diklat PIM II
1
1,19
2.
Spama/Diklat PIM III
3
3,57
3.
Adum/Adumla/Diklat
13
15,48
67
79,76
84
100,00
PIM IV 4.
Belum Mengikuti Diklat Perjenjangan Jumlah
2. Kondisi Umum Anggaran Anggaran
Belanja
DPKBD
Kabupaten
Bogor
setiap
tahunnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Anggaran belanja yang dievaluasi dalam penjelasan Renstra
II-15
2013-2018 adalah anggaran belanja daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Tahun Anggaran 2012 dan 2013, mengingat
Keputusan
Bupati
Nomor:
050/463/KPTS/Per-
UU/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Tahun 2012-2013, hal ini sesuai dengan pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang bedasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pembentukan,
Pengelolaan
Keuangan
Organisasi dan
dan
Barang
Tata
Kerja
Dinas
Daerah
yang
mulai
operasional pada Januari 2012. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, DPKBD selain sebagai SKPD juga sebagai SKPKD, sehingga anggaran yang dikelola meliputi anggaran DPKBD selaku SKPD dan anggaran PPKD. Komposisi anggaran PPKD diperuntukan untuk Belanja Tidak Langsung Non Pegawai yang terdiri dari Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota
dan
Pemerintahan
Desa,
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan
Desa,
serta
Belanja
Tidak
Terduga.
Sedangkan Belanja DPKBD selaku SKPD terdiri dari Belanja Tidak Langsung yaitu Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Perbandingan perkembangan anggaran belanja DPKBD secara keseluruhan tahun 2012-2013, yaitu anggaran
belanja
tahun
2013
naik
sebesar
50,86%
dibandingkan tahun 2012 dari Rp 408.934.517.000 menjadi Rp 616.909.130.000. Kenaikan terbesar pada komposisi Belanja Tidak Langsung Non Pegawai yang merupakan anggaran PPKD. Kenaikan
anggaran
belanja
langsung
yang
mendukung
pencapaian visi dan misi DPKBD sebesar Rp 2.469.712.000 II-16
(9,93%), anggaran tahun 2012 sebesar Rp 24.879.478.000 dan anggaran tahun 2013 sebesar Rp 27.349.190.000. Demikian pula dengan realisasi belanja secara keseluruhan, terjadi kenaikan realisasi belanja tahun 2013 sebesar 50,86% dibandingkan tahun 2012 yaitu dari Rp 373.328.031.216 menjadi
Rp
525.981.889.037.
Sementara
itu,
bila
dilihat
berdasarkan realisasi anggaran, maka rata-rata realisasi belanja daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah dalam kurun waktu 2012–2013 sebesar 88,28%. Namun jika dilihat kinerja keuangan DPKBD dalam pelaksanaan program/kegiatan terlihat adanya peningkatan kinerja yang cukup baik, realisasi keuangan belanja lagsung terhadap anggarannya di tahun 2012 sebesar 81,42% dan tahun 2013 mencapai 92,82%. Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah DPKBD Tahun 2012–2013 TAHUN
ANGGARAN
REALISASI
(Rp.)
(Rp.)
%
2012
408.934.517.000 373.328.031.216
91,29
2013
616.909.130.000 525.981.889.037 85,26
3. Kondisi Umum Sarana Kerja Sarana kerja yang terdapatpada DPKBD Kabupaten Bogor terlihat dalam tabel 2.8 di bawah ini : Tabel 2.8 Sarana Kerja Yang Terdapat di DPKBD No 1 2
3
Uraian Tanah Gedung Gedung I Gedung II Ruang Arsip I Ruang Arsip II Ruang Genset Pos Keamanan I Pos Keamanan II Listrik
Banyaknya ±4.050
Satuan m2
1620 700,40 75 35 6 9 1,5 1
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 Jaringan II-17
No 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Uraian
Banyaknya Air 1 Telepon 5 Area Parkir 900 Ruang Rapat 2 Halaman Kantor 840 Koperasi 1 Brankas 13 Mushola 36 Kendaraan Roda 4 15 Kendaraan Roda 2 25 Meja Rapat 44 AC 51 Komputer PC 128 Komputer Notebook 45 Meja Kerja 159 Kursi Kerja+Kursi Lipat 284 Filling Cabinet 57 Rak Arsip 156 Infokus 5 Jaringan Internet dan 4 Astinet Area Taman Luar 1 Lemari Arsip 65 Printer 106 Faksimail 3 Kipas Angin Gantung 9 Lemari Arsip/Besi 55 Lemari Kaca 20 Sound System 3 Kursi Tamu 5 Papan Visualisasi 3 Pesawat Telepon 19 Rak Kayu 26 Stabilisator/UPS 22 Televisi 3 Whiteboard 5 Wireless 2 Camera 2 Mesin Tik 2
Satuan Jaringan Line (1 faks) m2 Ruang m2 Ruang Buah m2 Unit Unit Set Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Jaringan Area Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit Unit II-18
No 43 44
Uraian Microphone Handy Talky
Banyaknya 4 7
Satuan Unit Unit
2.3 KINERJA PELAYANAN DPKBD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah memiliki peran ganda yaitu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sehingga DPKBD memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan faktor yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah, tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah,
terakhir
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. DPKBD selain mengelola anggaran selaku SKPD juga memiliki tugas
dalam
pengelolaan
keuangan
daerah
yang
meliputi
penganggaran dalam bentuk penyusunan APBD, penatausahaan keuangan daerah, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Walaupun terjadi penataan organisasi dalam kurun waktu 2009-2013, namun fungsi pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan sehingga II-19
sebagai
bahan
evaluasi
bisa
digambarkan
perkembangannya
selama lima tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah, yang mana Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari: (1) Pendapatan Daerah; (2) Belanja Daerah, dan (3) Pembiayaan Daerah. Struktur APBD Kabupaten Bogor periode 2009-2013 menunjukkan perkembangan yang positif, baik dari sisi pendapatan maupun belanja, seperti disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.9 Perkembangan APBD Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 (dalam ribu rupiah) URAIAN
2009 ANGGARAN REALISASI
2010 ANGGARAN REALISASI
PENDAPATAN 1,977,151,994 2,178,137,511 2,407,143,206 2,511,474,973 Pendapatan Asli Daerah 321,074,025 337,903,884 381,351,329 399,263,957 Dana Perimbangan 1,395,963,550 1,524,291,997 1,549,097,574 1,611,993,764 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 260,114,419 315,941,630 476,694,303 500,217,252
2011 ANGGARAN REALISASI
2012 ANGGARAN REALISASI
2013 ANGGARAN REALISASI
3,312,332,600 3,451,759,696 3,747,041,814 3,974,405,353 4,504,277,319 4,572,332,367 597,836,367 685,125,980 911,453,125 1,068,548,454 1,164,506,393 1,261,034,564 1,710,592,054 1,781,177,919 1,963,877,056 2,048,587,761 2,299,110,842 2,310,876,712 1,003,904,179 985,455,797 871,711,633 857,269,138 1,040,660,084 1,000,421,091
BELANJA 2,380,595,223 2,179,663,902 2,785,944,410 2,628,940,223 3,565,174,554 3,237,756,699 4,146,847,170 3,674,001,336 5,192,700,712 4,614,270,730 Belanja Tidak Langsung 1,266,963,761 1,168,003,421 1,418,667,356 1,391,768,798 1,725,455,227 1,660,958,255 1,865,941,065 1,779,883,679 2,246,094,109 2,071,735,671 Belanja Langsung 1,113,631,462 1,011,660,481 1,367,277,054 1,237,171,425 1,839,719,327 1,576,798,444 2,280,906,105 1,894,117,657 2,946,606,603 2,542,535,059 Surplus/(Defisit) PEMBIAYAAN NETTO Penerimaan Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
(403,443,229)
(1,526,391) (378,801,204) (117,465,250) (252,841,954) 214,002,997 (399,805,356) 300,404,017 (688,423,393) (41,938,363)
403,443,229 403,735,345 378,801,204 378,801,205 252,841,954 264,702,364 399,805,356 399,804,329 688,423,393
694,793,492
432,306,689 432,323,990 402,208,954 402,208,955 261,335,954 273,196,364 478,705,356 478,704,329 751,723,393
751,793,492
28,863,460
28,588,645
23,407,750
23,407,750
8,494,000
8,494,000
78,900,000
78,900,000
63,300,000
Anggaran Pendapatan Kabupaten Bogor selama tahun 2009-2013 mengalami kenaikan yang cukup signifikan rata-rata sebesar 23,17%/tahun, dengan persentase peningkatan tertinggi terjadi pada Tahun 2011 sebesar 37,60%.
II-20
57,000,000
Gambar 2.2 Perkembangan Anggaran Pendapatan Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 Peningkatan PAD yang signifikan terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, hal tersebut seiring dengan adanya perubahan kebijakan tentang pengelolaan pajak daerah, terutama setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana terdapat pelimpahan kewenangan pengelolaan beberapa jenis pajak pusat dan pajak provinsi kepada daerah, yaitu BPHTB, PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta Pajak Air Tanah. Sehingga dengan adanya kewenangan
tersebut,
Pemerintah
Kabupaten
Bogor
mampu
mengidentifikasi potensi pendapatan menjadi lebih akurat sehingga mendorong peningkatan PAD nya secara signifikan. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus meningkat dari tahun ke tahun, walaupun komposisi terbesar penyumbang pendapatan
Kabupaten
Bogor
masih
berasal
dari
Dana
Perimbangan. Namun demikian, pencapaian PAD yang memberikan kontribusi lebih dari 20% terhadap total pendapatan daerah merupakan angka diatas rata-rata komposisi PAD terhadap total pendapatan daerah kabupaten/kota pada umumnya yang hanya berkisar 7% - 10% (Kementerian Dalam Negeri, 2012).
II-21
Gambaran perkembangan komposisi target pendapatan daerah kurun waktu 2009-2013, sebagaimana tergambar dalam grafik sebagai berikut :
Gambar 2.3 Perkembangan Komposisi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2009-2013 Sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance) dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, maka DPKBD melakukan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah, terutama melalui peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan pengelolaan APBD yang efektif. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, pengelolaan APBD selain berkenaan dengan pengelolaan pendapatan daerah, yakni bagaimana
pola
pendistribusian
pendapatan
daerah
melalui
pengelolaan belanja daerah yang diarahkan untuk pembiayaan program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam pengelolaan belanja
daerah
selalu
mengarahkan
belanja
daerah
untuk
digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, dengan prioritas
utama
untuk
mendorong
peningkatan
Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bogor, terutama yang
II-22
berkenaan dengan optimalisasi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli Masyarakat. Di sisi komposisi belanja daerah, alokasi belanja daerah terutama untuk peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan
publik,
disamping
tetap
menjaga
eksistensi
penyelenggaraan Pemerintahan serta dalam penggunaannya tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang mampu memberikan dukungan kepada program-program strategis daerah. Upaya tersebut dapat dilihat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, bahwa belanja daerah dalam APBD proporsinya paling besar digunakan untuk belanja publik yang komposisinya lebih dari 60% dan sisanya untuk membiayai belanja aparatur. Secara rinci perkembangan proporsi alokasi
belanja
publik
dan
belanja
aparatur
dalam
APBD
Kabupaten Bogor kurun waktu 2009-2013, digambarkan sebagai berikut :
Gambar 2.4 Perkembangan Anggaran Belanja Aparatur dan Belanja Publik Tahun 2009-2013 Pemerintah
Kabupaten
Bogor
berkomitmen
terhadap
peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik yang terlihat dalam lima tahun terakhir, persentase anggaran belanja aparatur dari tahun ke tahun menurun dan sebaliknya II-23
anggaran belanja publik persentasenya meningkat. Selain itu, selama lima tahun terakhir anggaran belanja secara umum diarahkan pula untuk memenuhi rencana anggaran belanja untuk setiap
bidang
urusan
pemerintah
daerah
yang
menjadi
kewenangan daerah yang terdiri dari 26 urusan wajib dan
8
urusan pilihan. Sejalan dengan prioritas utama pembangunan di Kabupaten Bogor
yang
berupaya
Pembangunan Manusia
mendorong
peningkatan
Indeks
(IPM), alokasi belanja daerah yang
dianggarkan dalam APBD proporsinya terbesar untuk mendorong peningkatan indeks pendidikan (belanja bidang pendidikan), indeks kesehatan (belanja bidang kesehatan), dan program-program yang mendorong peningkatan kemampuan daya beli masyarakat melalui penyiapan, pembangunan dan optimalisasi sarana dan prasarana serta infrastruktur yang berkaitan langsung dengan aktivitasaktivitas ekonomi masyarakat. Untuk alokasi belanja bidang pendidikan dan kesehatan yang dialokasikan
dalam
APBD
Kabupaten
Bogor,
secara
umum
tergambarkan dalam grafik sebagai berikut :
Gambar 2.5 Komposisi Belanja Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dalam APBD Kabupaten Bogor Tahun 2013
II-24
Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa alokasi anggaran bidang pendidikan telah mencapai 32,92% dari total anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Bogor dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total anggaran belanja daerah. Begitu juga untuk penyediaan anggaran Bidang Kesehatan telah mencapai 13,55% dari total belanja daerah, hal tersebut telah melampaui ketentuan pada
Pasal 171 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa besaran
anggaran
kesehatan
Pemerintah
Daerah
Provinsi,
Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran belanja daerah. Selain alokasi anggaran untuk bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang telah melampaui batas minimal, proporsi alokasi anggaran dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga tidak mengesampingkan dukungan anggaran untuk bidang lainnya yang juga menjadi Prioritas Nasional, Propinsi, maupun Kabupaten Bogor. APBD Kabupaten Bogor senantiasa mendorong optimalisasi percepatan pembangunan daerah, tercermin dari alokasi proporsi anggaran belanja langsung paling besar dialokasikan untuk anggaran belanja modal yang mencapai 54,82% dari total belanja langsung, yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur lainnya yang mendukung peningkatan aktivitas ekonomi daerah (jalan, jembatan, irigasi, pasar, terminal dan lain-lain). Selain belanja modal, belanja daerah juga dialokasikan untuk belanja barang dan jasa serta belanja pegawai kapasitas
guna
mendorong,
program
mendukung,
pembangunan
dan
serta
meningkatkan
pelayanan
terhadap
masyarakat yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Gambaran komposisi per jenis belanja langsung yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bogor, digambarkan dalam grafik sebagai berikut:
II-25
Gambar 2.6 Komposisi Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal terhadap Anggaran Belanja Langsung Tahun 2013 Dalam kurun waktu lima tahun (2009-2013), anggaran belanja daerah senantiasa meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah.
6.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 2009
2010
Anggaran Realisasi 2011
Realisasi
2012
2013
Anggaran
Gambar 2.7 Perkembangan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 Hal ini menunjukkan Kinerja APBD yang ditunjukkan oleh belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai II-26
pelaksanaan urusan pemerintahan terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu
yang
pelaksanaannya
dilakukan
bersama
antara
pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Tingkat
kualitas
pengelolaan
keuangan
daerah
dapat
diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar (current ratio), rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio). Rasio lancar (current ratio) adalah rasio
standar
untuk
menilai
kesehatan
organisasi
yang
menggambarkan kemampuan organisasi untuk menyelesaikan utang-utang jangka pendek yang dimilikinya. Rasio kas (cash ratio) adalah tolok ukur kesehatan organisasi yang menggambarkan kemampuan kas organisasi untuk menutup utang-utang jangka pendeknya. Sedangkan rasio cepat (quick ratio) adalah tolok ukur kesehatan organisasi yang menggambarkan kemampuan organisasi untuk
menutup
utang-utang
jangka
pendeknya
dengan
menggunakan aset lancar selain persediaan yang dimilikinya. Neraca
Daerah
memberikan
informasi
mengenai
posisi
keuangan daerah berupa aset, kewajiban (utang) dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek. Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen
pemerintah
memenuhi
kewajiban
daerah, peraturan
tidak
hanya
dalam
perundang-undangan
rangka yang
berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. II-27
Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor di tahun 2013, pertumbuhan jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Bogor mencapai 10,57%. Aset tersebut berupa aset tetap, tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2013 pertumbuhannya sebesar 24,04%. Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar, Dana Investasi, dan Dana Cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2013 pertumbuhan sebesar 10,55% yang berarti bahwa ekuitas dananya cukup tinggi. Untuk
melihat
pencapaian
kinerja
Dinas
Pengelolaan
Keuangan dan Barang Daerah dalam kurun waktu 2012-2013 dapat digambarkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan
Keuangan
dan
Barang
Daerah
selama
periode
tersebut. Kinerja suatu lembaga pemerintah dapat dicapai karena adanya dukungan pendanaan. Pendanaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPKBD berasal dari APBD Kabupaten maupun APBD Propinsi Jawa Barat. Komponen Pendapatan Asli Daerah menunjukkan pertumbuhan dengan trend positif yaitu rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 12,10% dan realisasi anggaran rata-rata pertumbuhannya sebesar 18,12%. Sedangkan komponen Belanja Tidak Langsung secara keseluruhan pertumbuhannya positif yaitu anggaran sebesar 17,24% dan realisasi sebesar 9,03%. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung pertumbuhannya negatif yaitu anggaran sebesar -13,98% dan realisasi sebesar -4,97%.
II-28
Tabel 2.10 Review Pencapaian Kinerja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD
NO 1.
Tertib Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Barang Daerah - Jumlah Dokumen yang Tersusun - Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang tersusun -
3.
Target IKK
Target Indikator
Target Renstra SKPD Tahun 2012 2013
Realisasi Capaian Tahun 2012 2013
Rasio Capaian 2012 2013
Optimalnya Penerimaan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Penerimaan Pendapatan (Rp.) b. Kelengkapan Dokumen/Dasar Hukum perencanaan, pelaksanaan/ penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah - Jumlah Dokumen yang tersusun - Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang tersusun - Jumlah Jaringan - Jumlah SKPD yang terdampingi - Jumlah Peserta Bimtek dan Sosialisasi - Jumlah SPD
2.
Target SPM
Jumlah Data Profil Aset Jumlah Peserta Sosialisasi dan Pembinaan
Tertib Penataan dan Pendayagunaan Aset - Jumlah Dokumen Alas Hak Tanah - Jumlah SK Pendayagunaan yang Tersusun - Jumlah Bidang Tanah yang Ditertibkan - Jumlah Gambar Ukur Sementara
74,575,835,000
78,712,207,000
89,595,827,596
96,256,458,737 120.14%
122.29%
239 Dokumen 50 Peraturan
196 Dokumen 89 Peraturan
239 Dokumen 75 Peraturan
196 Dokumen 100.00% 108 Peraturan 150.00%
100.00% 121.35%
1 Jaringan 76 SKPD 76 Orang 410 SPD
1 Jaringan 78 SKPD 383 Orang 410 SPD
76 SKPD 76 Orang 410 SPD
1 Jaringan 78 SKPD 100.00% 383 Orang 100.00% 515 SPD 100.00%
100.00% 100.00% 100.00% 125.61%
10 Dokumen 14 Peraturan
7 Dokumen 18 Peraturan
10 Dokumen 14 Peraturan
7 Dokumen 100.00% 18 Peraturan 100.00%
100.00% 100.00%
15 Kecamatan 76 Orang
15 Kecamatan 156 Orang
76 Orang
15 Kecamatan 156 Orang 100.00%
100.00% 100.00%
100 Dokumen 100 Dokumen 100 Dokumen 100 Dokumen 20 Peraturan 30 Peraturan 40 Peraturan 47 Peraturan 20 Bidang Tanah 15 Bidang Tanah 20 Bidang Tanah 15 Bidang Tanah 14 GS 14 GS 14 GS 14 GS
100.00% 200.00% 100.00% 100.00%
II-29
100.00% 156.67% 100.00% 100.00%
Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor NO
1.
Indikator Kinerja Sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD
PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah - Hasil Retribusi Daerah - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Lain-lain PAD yang Sah
2.
BELANJA DAERAH Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Hibah - Belanja Bantuan Sosial - Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa - Belanja Tidak terduga Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal
3.
PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan
Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun 2012
2013
Realisasi Capaian Tahun 2012
2013
Rasio Capaian pada Tahun 2012
2013
Pertumbuhan Anggaran Realisasi
74,575,835,000
79,396,577,000
89,595,827,596
96,256,458,737 120.14% 121.24%
6.46%
7.43%
74,575,835,000 1,174,960,000 32,132,713,000
79,396,577,000 1,298,266,000 13,244,856,000
89,595,827,596 1,498,360,562 32,132,646,250
96,256,458,737 120.14% 121.24% 1,305,654,192 127.52% 100.57% 13,244,856,928 100.00% 100.00%
6.46% 10.49% -58.78%
7.43% -12.86% -58.78%
41,268,162,000
64,853,455,000
55,964,820,784
81,705,947,617 135.61% 125.99%
57.15%
46.00%
408,934,517,000 616,909,130,000 373,328,031,216 525,981,889,037
91.29%
85.26%
50.86%
40.89%
384,055,039,000 589,559,940,000 353,070,646,720 500,595,054,193 4,196,742,000 6,571,517,000 3,889,660,249 6,339,581,324 110,242,258,000 200,131,383,000 105,440,100,577 170,448,641,050 21,996,872,000 12,299,500,000 13,365,500,000 9,784,000,000 54,703,158,000 84,153,922,000 51,927,138,224 78,015,626,964
91.93% 92.68% 95.64% 60.76% 94.93%
84.91% 96.47% 85.17% 79.55% 92.71%
53.51% 56.59% 81.54% -44.09% 53.84%
41.78% 62.99% 61.65% -26.80% 50.24%
176,017,194,000 266,403,618,000 168,485,814,262 234,502,106,638
95.72%
88.03%
51.35%
39.18%
16,898,815,000
20,000,000,000
9,962,433,408
1,505,098,217
58.95%
7.53%
18.35%
-84.89%
24,879,478,000 11,906,925,000 9,532,291,000 3,440,262,000
27,349,190,000 12,927,000,000 10,845,861,000 3,576,329,000
20,257,384,496 10,564,000,000 7,785,121,096 1,908,263,400
25,386,834,844 12,461,550,000 9,582,572,332 3,342,712,512
81.42% 88.72% 81.67% 55.47%
92.82% 96.40% 88.35% 93.47%
9.93% 8.57% 13.78% 3.96%
25.32% 17.96% 23.09% 75.17%
399,805,356,000 688,423,393,000 399,805,360,424 694,793,492,035 100.00% 100.93% 478,705,356,000 751,723,393,000 478,705,360,424 751,793,492,035 100.00% 100.01% 78,900,000,000 63,300,000,000 78,900,000,000 57,000,000,000 100.00% 90.05%
72.19% 57.03% -19.77%
73.78% 57.05% -27.76%
II-30
DPKBD memiliki fungsi ganda yaitu sebagai SKPKD dan SKPD sehingga berimplikasi pada besarnya anggaran yang tertuang dalam DPA DPKBD. Belanja daerah terbagi atas belanja yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yaitu belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa, bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak
terduga.
Dari
kelima
komponen
belanja
tersebut
terjadi
peningkatan yang signifikan pada belanja hibah, hal ini disebabkan pada tahun 2013 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sehingga terjadi peningkatan anggaran hibah untuk instansi vertikal untuk pengamanan Pilkada. Pada anggaran belanja untuk menunjang kegiatan DPKBD selaku SKPD, komponennya meliputi belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai untuk membayar gaji pegawai DPKBD (PNS). Sedangkan pada komponen belanja langsung terjadi peningkatan anggaran belanja sebesar 9,93%. Penambahan anggaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan guna meningkatkan pelayanan SKPD. Jika dilihat rasio capaian
belanja
dibandingkan perencanaan
langsung
Tahun dan
2012
ketepatan
di
Tahun
sebesar dalam
2013 11%,
terjadi hal
pelaksanaan
ini
peningkatan disebabkan
kegiatan
mulai
membaik. Realisasi belanja langsung di Tahun 2013 mencapai 92,82%, anggaran yang tidak terserap disebabkan oleh adanya efisiensi pada pos belanja perjalanan dinas dan makanan dan minuman rapat, selisih penawaran pada belanja modal, serta pencairan anggaran belanja pegawai disesuaikan dengan hari kerja efektif. Realisasi belanja langsung Tahun 2012 sebesar 81,42% hal ini disebabkan karena belanja modal realisasinya hanya 55,47% karena terdapat kegiatan pembangunan jaringan SIPKD yang mengalami gagal lelang, namun dianggarkan kembali pada Tahun 2013 dan telah terealisasi sehingga target pada Renstra 2012-2013 tetap tercapai.
II-31
2.4 TANTANGAN DAN PADA DPKBD
PELUANG
PENGEMBANGAN
PELAYANAN
DPKBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada DPKBD Kabupaten Bogor. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan pengelolaan keuangan dan barang daerah yaitu dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat adanya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat
yang
tidak
dapat
dihindari.
Seiring
dengan
perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, yang tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Hal ini
dilakukan
agar
adanya
sinergi
dan
kesesuaian
dalam
menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal dengan menggunakan metode SWOT Analisis, yang memetakan lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan), sedangkan lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang) danThreaths (Ancaman). Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut : 1.
Lingkungan Internal KEKUATAN (S): 1. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup
memadai; 2. Adanya produk hukum daerah sebagai landasan hukum
pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang daerah; II-32
3. Dukungan anggaran yang memadai dari pimpinan daerah
dan legislatif; 4. Adanya SIPKD sebagai alat bantu pengelolaan keuangan
daerah yang terstandarisasi oleh Departemen Dalam Negeri untuk seluruh PEMDA dan terintegrasi antar SKPD dengan DPKBD selaku SKPKD; 5. Adanya ATISISBADA sebagai alat bantu pengelolaan barang
daerah yang terintegrasi antara SKPD dengan DPKBD (selaku Pembantu Pengelola Barang Daerah). KELEMAHAN (W): 1. Kualitas pegawai belum memadai; 2. Kemampuan SDM yang tidak merata di SKPD/Kecamatan
dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah; 3. Masih kurangnya jumlah pegawai pada DPKBD (kuantitas); 4. Belum terlaksananya sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan dan barang daerah secara optimal. 2.
Lingkungan Eksternal PELUANG (O): 1. Banyaknya penyedia jasa yang bergerak dalam bidang
teknologi informasi khususnya sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dapat menyederhanakan pengolahan data; 2. Harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif serta antara
anggota Muspida di Kabupaten Bogor; 3. Dekatnya Ibukota Kabupaten Bogor dengan Ibukota Negara
dan Ibukota Provinsi yang memudahkan koordinasi dan komunikasi perihal pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
II-33
ANCAMAN (T): 1. Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat
yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan barang daerah; 2. Adanya perbedaan persepsi atau interpretasi kebijakan
pengelolaan keuangan dan barang daerah antara pengawas dan pemeriksa dengan pengelola; 3. Jaringan teknologi informasi, sarana dan prasarana yang
tidak merata antar SKPD/Kecamatan; 4. Adanya rotasi SDM di SKPD/Kecamatan.
II-34
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPKBD Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain: 1. Pengelolaan keuangan daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini lebih disebabkan belum adanya pemahaman yang
mendalam
dari
aparatur
mengenai
perencanaan,
penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. 2. Pelaksanaan pengelolaan barang daerah pada periode 2009– 2013 belum diimplementasikan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum akuratnya data mengenai jumlah dan jenis barang daerah yang dimiliki serta bukti kepemilikan atas barang tersebut. 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH Perumusan visi dan misi Kabupaten Bogor memerlukan landasan filosofis yang digali dari nilai-nilai budaya dan sejarah perkembangan masyarakatnya. Landasan filosofis ini harus dapat memberikan wawasan mengenai kondisi alam dan kehidupan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bogor. Semboyan Prayoga, Tohaga, Sayaga, serta moto juang Tegar Beriman (Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman) menjiwai seluruh pernyataan visi dan misi Kabupaten Bogor. Prayoga, Tohaga, Sayaga
berarti
mengutamakan
persatuan,
kekokohan
dan
kekuatan pendirian dan perjuangan. Sedangkan Tegar Beriman menggambarkan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor yang III-1
maju dan sejahtera yang ditandai dengan terjaminnya ketertiban dan
keamanan
serta
pengelolaan
sumber
daya
alam
dan
lingkungan hidup yang berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi di kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan tahap ketiga dari Rencana
Pembangunan
Jangka
Panjang
Daerah
(RPJPD)
Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap kedua, RPJMD tahap ketiga ini ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui pengembangan dan percepatan pembangunan
daerah
secara
menyeluruh
di
berbagai
bidang/urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat
membantu
organisasi
untuk
mendefinisikan
kemana
organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 pada tanggal 14 Agustus 2014 bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah “MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA“.
III-2
Pernyataan visi bermakna bahwa Kabupaten Bogor telah mencapai atau berada pada tingkat kemajuan yang lebih tinggi atau masyarakat telah menuju ke arah yang lebih baik maupun berkembang ke arah yang lebih baik. Termaju juga berarti bahwa Kabupaten
Bogor
sebagai
suatu
wilayah
terus
melakukan
pengembangan diri untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam maupun di luar. Ada pun termaju merupakan suatu kondisi yang pencapaiannya dapat diukur dengan melihat 25 penciri yang terdiri dari : 1. Seluruh RSUD dan Puskesmas terakreditasi; 2. Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan; 3. Angka Harapan Hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia; 4. Tuntas Angka Melek Huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-60 tahun; 5. Tuntasnya
pembangunan
stadion
olahraga
berskala
internasional; 6. Penduduk miskin turun menjadi 7% - 5%; 7. Tercapainya Rata-rata lama sekolah (RLS) 9 tahun; 8. Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di Indonesia; 9. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia; 10. Pelayanan perijinan berstandar ISO; 11. Laju
Pertumbuhan
Ekonomi
melebihi
Laju
Pertumbuhan
Ekonomi Provinsi dan Nasional; 12. Produk
Domestik
Regional
Bruto
(PDRB)
harga
berlaku
termasuk tertinggi di Indonesia; 13. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar termasuk terbanyak di Indonesia; 14. Terbangunnya pasar di setiap Kecamatan; 15. Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat; 16. Bebas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); 17. Terbangunnya
Poros
Barat-Utara-Tengah-Timur
dan
infrastruktur yang mantap;
III-3
18. Mendorong
terbangunnya
Cibinong
Raya
sebagai
Pusat
Kegiatan Wilayah (PKW); 19. Seluruh masyarakat mempunyai KTP-el; 20. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia; 21. Mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 22. Terbangunnya
Sistem
Informasi
Manajemen
Pemerintah
Daerah; 23. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan Desa; 24. Tidak ada daerah terisolir; 25. Terbangunnya masjid besar di setiap kecamatan. Membandingkan Indonesia
penciri
dengan
masyarakat
tersebut
harapan
Kabupaten
dengan
memotivasi
Bogor
pada
kabupaten untuk
kondisi
lain
di
mewujudkan
aman,
sentosa,
makmur (telah terpenuhinya kebutuhan dasar) sesuai dengan standar
hidup
yang
layak
bagi
kemanusiaan,
dan
tingkat
kesejahteraan masyarakat yang diukur berdasarkan pencapaian IPM dalam lima tahun ke depan. Dari 25 penciri Termaju Kabupaten Bogor yang menjadi tanggung jawab DPKBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu penciri ke- 21 “Mencapai Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Dalam upaya memperoleh opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maka sedikitnya ada 4 (empat) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu: 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; 2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4. Efektivitas sistem pengendalian intern. Keempat kriteria tersebut juga harus dipenuhi oleh Laporan Keuangan SKPD yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, untuk itu kebijakan yang akan dilakukan oleh DPKBD yaitu akan menyiapkan aturan-aturan yang jelas, detail, dan berkekuatan hukum sehingga dapat dijadikan III-4
acuan/pedoman oleh SKPD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang daerah. Hal ini dikarenakan pencapaian WTP tidak hanya bertumpu pada DPKBD semata namun tetap menjadi perhatian SKPD karena Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor merupakan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui
dan
mengenal
keberadaan
dan
peran
instansi
pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta
kewenangan
yang
dimiliki
oleh
instansi
pemerintah.
Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah
rumusan
umum
mengenai
upaya-upaya
yang
akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan misi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
Kabupaten
Bogor
Tahun
2013-2018,
Misi
Kabupaten Bogor adalah: Misi Pertama : Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat; Misi Kedua : Meningkatkan pengembangan
daya
saing
usaha
perekonomian
berbasis
masyarakat
sumberdaya
alam
dan dan
pariwisata; Misi Ketiga : Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; Misi Keempat :
III-5
Meningkatkan
aksesibilitas
dan
kualitas
penyelenggaraan
pendidikan dan pelayanan kesehatan; Misi Kelima : Meningkatkan kerjasama
kinerja
antar
penyelenggaraan
daerah
dalam
pemerintahan
kerangka
tata
dan kelola
pemerintahan yang baik. Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas sebagai berikut: Misi Pertama yaitu Meningkatkan kesalehan dan kesejahteraan sosial
masyarakat.
Misi
ini
merupakan
upaya
Pemerintah
Kabupaten Bogor untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dan keagamaan dengan menjamin sepenuhnya hak-hak dasar masyarakat. Misi
Kedua
yaitu
Meningkatkan
daya
saing
perekonomian
masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumber daya alam dan pariwisata. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan pertumbuhan
di
bidang
ekonomi
yang
ekonomi stabil
yang dan
dicapai
melalui
berkelanjutan
serta
meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Misi Ketiga yaitu Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuatitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Kabupaten Bogor dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan mendorong peningkatan
swadaya
masyarakat
dalam
memelihara
dan
membangun kualitas sarana dan prasarana publik. Misi Keempat yaitu Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Misi ini merupakan
upaya
Pemerintah
Kabupaten
Bogor
dalam III-6
membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Misi
Kelima
yaitu
Meningkatkan
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam terus menjaga cita-cita dalam pelaksanaan
pemerintahan
dan
pembangunan
yang
mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya pencapaian visi dan misi tersebut, DPKBD sesuai tugas pokok
dan
fungsinya
akan
berkontribusi
langsung
dalam
mendukung pencapaian misi ke 5 yaitu Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerjasama antar Daerah dalam Kerangka Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan di semua tingkatan yang transparan, akuntabel, efisien, partisipatif, bersih, dan berwibawa serta terus melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.
Adapun sasaran dari Misi ke-5 Pemerintah Kabupaten
Bogor yang sesuai dengan tupoksi DPKBD yaitu Tertatanya administrasi dan daerah
dengan
dokumentasi
pertanggungjawaban keuangan dan indikator
pengelolaan
sasaran keuangan
Tertib
barang
administrasi
daerah
serta
dan Tertib
administrasi dan dokumentasi pengelolaan barang daerah. Sasaran Tertatanya administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dan barang daerah dapat dicapai dengan strategi yaitu : 1. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; dan 2. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan barang daerah. Arah
kebijakan
dari
strategi
Meningkatkan
akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah yaitu peningkatan transparansi, validitas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang III-7
akan direalisasikan melalui Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Sedangkan
Arah
kebijakan
dari
strategi
Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan barang daerah yaitu Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan barang daerah yang akan direalisasikan melalui Program Pengelolaan Barang Daerah. 3.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada DPKBD Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan barang daerah. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan juga analisa SWOT yang telah dilakukan pada bab 2, sebagai berikut : Tabel 3.1 Pemetaan Analisa SWOT DPKBD Internal
Eksternal
(+) Kekuatan
(+) Peluang
1. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang cukup memadai
1. Banyaknya penyedia jasa yang bergerak dalam bidang teknologi informasi khususnya sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dapat menyederhanakan pengolahan data
2. Adanya produk hukum daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang daerah 3. Dukungan anggaran yang memadai dari pimpinan daerah dan legislatif 4. Adanya SIPKD sebagai alat bantu pengelolaan keuangan daerah yang terstandarisasi oleh Departemen Dalam Negeri untuk seluruh PEMDA dan terintegrasi antar SKPD dengan DPKBD selaku SKPKD
2. Harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif serta antara anggota Muspida di Kabupaten Bogor 3. Dekatnya Ibukota Kabupaten Bogor dengan Ibukota Negara dan Ibukota Provinsi yang memudahkan koordinasi dan komunikasi perihal pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
5. Adanya ATISISBADA sebagai alat bantu pengelolaan barang daerah yang terintegrasi antara SKPD dengan DPKBD (selaku Pembantu Pengelola Barang Daerah) (-) Kelemahan
(-) Ancaman
1. Kualitas pegawai belum memadai
1. Dinamisnya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan
III-8
Internal
Eksternal barang daerah
2. Kemampuan SDM yang tidak merata di SKPD/Kecamatan dalam Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah 3. Masih kurangnya jumlah pegawai pada DPKBD (kuantitas) 4. Belum terlaksananya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang daerah secara optimal
Berdasarkan
tabel
2. Adanya perbedaan persepsi atau interpretasi kebijakan pengelolaan keuangan dan barang daerah antara pengawas dan pemeriksa dengan pengelola 3. Jaringan teknologi informasi, sarana dan prasarana yang tidak merata antar SKPD/Kecamatan 4. Adanya rotasi SDM di SKPD/Kecamatan
pemetaan
tersebut,
maka
dapat
dirumuskan isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan prioritas untuk lima tahun ke depan (2013-2018): Strategi S-O Strategi S-O merupakan strategi penggunaan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi S-O yang diterapkan yaitu penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang daerah secara online dan terintegrasi dengan seluruh SKPD. Strategi W-O Strategi W-O merupakan strategi mengatasi kelemahan internal untuk dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi W-O yang diterapkan yaitu peningkatan kapabilitas pegawai. Strategi S-T Strategi S-T merupakan strategi penggunaan kekuatan internal untuk dapat mengatasi ancaman yang ada. Strategi S-T yang diterapkan
yaitu peningkatan
pemahaman
aparatur
mengenai
pengelolaan keuangan dan barang daerah.
III-9
Strategi W-T Strategi W-T merupakan strategi mengatasi kelemahan internal untuk dapat menanggulangi ancaman yang ada. Strategi W-T yang diterapkan
yaitu penyesuaian
peraturan
perundang-undangan
yang ada di daerah seiring dengan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat.
III-10
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1 VISI DAN MISI 1. Pernyataan Visi Visi merupakan gambaran mengenai masa depan yang ingin diwujudkan. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 20132018, Visi Kabupaten Bogor adalah ”Menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia” Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tersebut dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor menetapkan visi untuk periode 20132018 sebagai berikut : ”Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Profesional” Visi tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan seluruh penggunaan sumber daya yang dimiliki yang meliputi Man, Money, Material, dan Method guna mencapai perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan,
serta
pertanggungjawaban
keuangan dan barang daerah yang transparan, akuntabel dan profesional.
IV-1
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pengertian transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan mendapatkan
masyarakat akses
untuk
informasi
mengetahui
seluas-luasnya
dan
tentang
keuangan daerah. Akuntabel menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, jujur, serta dapat diverifikasi. Sehingga untuk menjadi organisasi yang akuntabel harus memenuhi kriteria: 1. Jujur 2. Dapat Diverifikasi 3. Netral Sedangkan Profesional dalam arti bahwa DPKBD Kabupaten Bogor
tahu
betul
bagaimana,
dengan
apa
dan
kemana
pengelolaan keuangan dan barang daerah diarahkan. 2. Pernyataan Misi Misi adalah penjabaran visi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan
dan
peran
instansi
pemerintah
dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),
Misi
adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. IV-2
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, Misi Kabupaten Bogor adalah: Misi Pertama : Meningkatkan
kesalehan
sosial
dan
kesejahteraan masyarakat. Misi Kedua
: Meningkatkan masyarakat
daya dan
saing
perekonomian
pengembangan
usaha
berbasis sumber daya alam dan pariwisata. Misi Ketiga
: Meningkatkan
integrasi,
koneksitas,
kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi Keempat : Meningkatkan
aksesibilitas
dan
kualitas
penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Misi Kelima
: Meningkatkan
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Bogor Tahun 20132018 serta Visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang telah ditetapkan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah, dan masukanmasukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), ditetapkan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor sebagai berikut: Misi
Pertama:
Meningkatkan
Kualitas
Pengelolaan
Keuangan Daerah Misi ini mengandung makna bahwa pengukuran pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara sederhana
IV-3
dapat
diukur
berdasarkan
audit
dari
Badan
Pemeriksa
Keuangan dengan hasil audit ”Wajar Tanpa Pengecualian”. Dalam situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia
(http://www.bpk.go.id/web/?p=1430)
disebutkan
bahwa sedikitnya ada 4 (empat) kriteria untuk mendapatkan hasil audit/opini ”Wajar Tanpa Pengecualian” yaitu : 1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; 2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4. Efektivitas sistem pengendalian intern. Misi Kedua: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Misi ini mengandung makna bahwa hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan,
pemeliharaan,
penilaian,
penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian
barang
milik
daerah
harus
dilaksanakan/ditatausahakan dengan tertib. Tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik daerah akan sangat mendukung upaya pencapaian hasil audit dengan opini ”Wajar Tanpa Pengecualian” yang telah ditetapkan dalam misi pertama. Misi
Ketiga:
Meningkatkan
Penguatan
Sumber
Daya
Organisasi Misi ini mengandung makna bahwa organisasi/lembaga dapat membangun dan mengembangkan organisasi berlandaskan administrasi publik sesuai dengan tuntutan masyarakat, membangun profesional,
mengembangkan
berintegritas
membangun keuangan
dan dan
dan
tinggi
SDM
dan
mengembangkan
barang
milik
daerah
yang
amanah,
bertanggung teknologi yang
jawab,
informasi
modern
dan
terintegrasi serta sarana dan prasarana strategis lainnya.
IV-4
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Tujuan merupakan penjabaran visi dan misi dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Oleh karena itu tujuan strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi,
kebijakan,
program,
dan
kegiatan
dalam
rangka
merealisasikan misi dan visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, maka DPKBD Kabupaten Bogor akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai, sejalan dengan hal tersebut sasaran jangka menengah DPKBD Kabupaten Bogor yang telah dirumuskan dalam RPJMD adalah “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Profesional“. Perumusan tujuan dan sasaran DPKBD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 selanjutnya dijabarkan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: Misi Pertama Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tujuan dan sasaran dalam rangka mencapai misi pertama tersebut adalah sebagai berikut: Tujuan Meningkatkan kualitas sistem perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
IV-5
Sasaran : 1. Terwujudnya
sistem
perencanaan
keuangan
daerah
yang
transparan dan efektif yang berorientasi kepada anggaran kinerja; 2. Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah yang tertib dan lengkap sesuai aturan; 3. Terwujudnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akuntabel. Misi Kedua Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tujuan dan sasaran dalam rangka mencapai misi kedua tersebut adalah sebagai berikut: Tujuan Peningkatan tertib administrasi pengelolaan dan optimalisasi fungsi barang milik daerah dalam pelayanan kepada masyarakat Sasaran : 1. Terwujudnya perencanaan pengadaan barang daerah yang akurat; 2. Terwujudnya
pelayanan
dalam
pemanfaatan
dan
pendayagunaan barang milik daerah yang optimal; 3. Terwujudnya penatausahaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel. Misi Ketiga Meningkatkan Penguatan Sumber Daya Organisasi Tujuan dan sasaran dalam rangka mencapai misi ketiga tersebut adalah sebagai berikut: Tujuan Peningkatan kualitas SDM serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengelolaan keuangan dan barang daerah Sasaran : 1. Terwujudnya kualitas SDM yang profesional; IV-6
2. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja DPKBD; 3. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang daerah DPKBD yang akuntabel. 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun ekternal organisasi maka rumusan strategi dan kebijakan pada DPKBD adalah sebagai berikut : Visi:
”Terwujudnya
Pengelolaan
Keuangan
dan
Barang
Daerah
yang
Transparan, Akuntabel, dan Profesional” Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tujuan Meningkatkan kualitas sistem perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah
Sasaran Terwujudnya sistem perencanaan keuangan daerah yang transparan dan efektif yang berorientasi kepada anggaran kinerja
Strategi Peningkatan ilmu pengetahuan aparatur dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah
Kebijakan Meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Aparatur atas Peraturan Perundangundangan yang berlaku Terwujudnya Peningkatan kualitas Meningkatkan penatausahaan perencanaan, kualitas sumber keuangan daerah pengelolaan, daya serta tertib dan lengkap administrasi koordinasi dengan sesuai aturan penatausahaan, Pemerintah Pusat pertanggungjawaban terutama keuangan daerah Kementerian yang mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan Terwujudnya Peningkatan tertib Meningkatkan pertanggungjawaban dokumen kualitas sumber pelaksanaan APBD pertanggungjawaban daya aparatur yang yang akuntabel pelaksanaan APBD mampu melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akuntabel
IV-7
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Tujuan Peningkatan tertib administrasi pengelolaan dan optimalisasi fungsi barang milik daerah dalam pelayanan kepada masyarakat
Sasaran Terwujudnya perencanaan pengadaan barang daerah yang akurat
Terwujudnya pelayanan dalam pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah yang optimal Meningkatnya kualitas penatausahaan barang milik daerah
Terwujudnya peningkatan PAD
Strategi Kebijakan Peningkatan 1 Meningkatkan kualitas pemahaman dan Perencanaan pengetahuan aparatur Pengadaan Barang atas peraturan Daerah perundang-undangan yang berlaku 2 Tersedianya data yang terinci mengenai inventarisasi barang milik daerah Optimalisasi Meningkatkan kualitas penataan, sumber daya serta pengadministrasia koordinasi dengan n dan pemerintah Pusat terutama pendayagunaan Kementerian yang barang daerah mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan barang milik daerah Peningkatan Meningkatkan tertib kualitas penatausahaan barang milik pelaksanaan daerah penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan aturan yang berlaku Peningkatan Meningkatkan kualitas dan pemberdayaan kuantitas pendukung potensi sumber teroptimalisasinya potensi daya yang menjadi PAD sumber PAD
Misi 3: Meningkatkan Penguatan Sumber Daya Organisasi Tujuan Peningkatan kualitas SDM serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengelolaan keuangan dan barang daerah
Sasaran Strategi Terwujudnya Terpenuhinya Sarana kualitas SDM yang dan Prasarana Aparatur profesional yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan daerah Tersedianya Pemenuhan kebutuhan sarana dan sarana dan prasarana prasarana penunjang kinerja penunjang kinerja DPKBD DPKBD Terwujudnya Terlaksananya prinsippengelolaan prinsip pengelolaan keuangan dan keuangan dan barang
Kebijakan Meningkatkan tata tertib pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah Melakukan survey awal kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja DPKBD Meningkatkan pemahaman dan penggunaan teknologi
IV-8
Tujuan
Sasaran Strategi barang daerah daerah yang baik dan DPKBD yang sesuai aturan akuntabel berdasarkan best practice Meningkatnya Pelaksanaan survey kepuasan klien kepuasan klien (SKPD (SKPD dan dan masyarakat) masyarakat) atas pelayanan DPKBD
Kebijakan informasi
Melaksanakan implementasi reformasi birokrasi berdasarkan arahan Menteri PAN dan RB
Strategi 1 Dalam rangka terwujudnya sistem perencanaan keuangan daerah yang transparan dan efektif yang berorientasi kepada anggaran kinerja
dibutuhkan
strategi
peningkatan
ilmu
pengetahuan
aparatur dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah dengan kebijakan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan aparatur atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi 2 Dalam rangka terwujudnya penatausahaan keuangan daerah yang tertib dan lengkap sesuai aturan dibutuhkan strategi peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan, administrasi penatausahaan, pertanggungjawaban
keuangan
daerah
dengan
kebijakan
meningkatkan kualitas sumber daya serta koordinasi dengan Pemerintah Pusat terutama Kementerian yang mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan. Strategi 3 Dalam
rangka
terwujudnya
pertanggungjawaban
pelaksanaan
APBD yang akuntabel dibutuhkan strategi peningkatan tertib dokumen
pertanggungjawaban
pelaksanaan
APBD
dengan
kebijakan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang mampu melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akuntabel. Strategi 4 Dalam rangka terwujudnya perencanaan pengadaan barang daerah yang
akurat
dibutuhkan
strategi
peningkatan
kualitas
IV-9
perencanaan pengadaan barang daerah dengan kebijakan (1) Meningkatkan
pemahaman
dan
pengetahuan
aparatur
atas
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (2) Tersedianya data yang terinci mengenai inventarisasi barang milik daerah. Strategi 5 Dalam rangka terwujudnya pelayanan dalam pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah yang optimal dibutuhkan strategi
optimalisasi
penataan,
pengadministrasian
dan
pendayagunaan barang daerah dengan kebijakan meningkatkan sumber daya serta koordinasi dengan pemerintah Pusat terutama Kementerian yang mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan barang milik daerah. Strategi 6 Dalam rangka meningkatnya kualitas penatausahaan barang milik daerah dibutuhkan strategi peningkatan kualitas pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan aturan yang berlaku dengan kebijakan meningkatkan tertib penatausahaan barang milik daerah. Strategi 7 Dalam rangka terwujudnya peningkatan PAD dibutuhkan strategi peningkatan pemberdayaan potensi sumber daya yang menjadi sumber
PAD
dengan
kebijakan
meningkatkan
kualitas
dan
kuantitas pendukung teroptimalisasinya potensi PAD. Strategi 8 Dalam
rangka
terwujudnya
kualitas
SDM
yang
profesional
dibutuhkan strategi terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan kebijakan tertibnya pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah. Strategi 9 Dalam rangka tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja DPKBD dibutuhkan strategi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja DPKBD dengan kebijakan melakukan
IV-10
survey awal kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja DPKBD. Strategi 10 Dalam rangka terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang daerah DPKBD yang akuntabel dibutuhkan strategi Terlaksananya prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan barang daerah yang baik dan sesuai aturan berdasarkan best practice dengan kebijakan meningkatkan pemahaman dan penggunaan teknologi informasi. Strategi 11 Dalam
rangka
masyarakat)
meningkatnya
atas
pelayanan
kepuasan
klien
DPKBD
(SKPD
dibutuhkan
dan
strategi
pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (IKM) kepada SKPD dan masyarakat
dengan
kebijakan
melaksanakan
implementasi
reformasi birokrasi berdasarkan arahan Menteri PAN dan RB. Strategi dan kebijakan tersebut dirumuskan dalam kerangka mewujudkan pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi DPKBD. 4.4 PETA STRATEGI BARANG DAERAH
DINAS
PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAN
Berdasarkan sasaran untuk setiap misi DPKBD maka berikut akan dilakukan pengujian apakah setiap sasaran sudah sesuai visi dan misi dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten
Bogor
Tahun
2013-2018.
Pengujian
dilakukan
menggunakan metode balance scorecard. Pada dasarnya metode ini dilakukan
untuk
memetakan
sasaran
strategis
sebuah
pemerintahan yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Terkait dengan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Tahun 2013-2018, maka dilakukan pemetaan sasaran dengan sebuah alat bantu berupa peta strategi sebagai berikut:
IV-11
Gambar 4.1 Peta Strategi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Visi : ”Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Profesional” PETA STRATEGI DPKBD KABUPATEN BOGOR
Perspektif Stakeholder
Misi : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Meningkatkan Penguatan Sumber Daya Organisasi
Terwujudnya perencanaan pengadaan barang daerah yang akurat
Terwujudnya pelayanan dalam pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah yang optimal
Terwujudnya kualitas penatausahaan barang milik daerah
SKPD
Warga Masyarakat
Perumusan Kebijakan
Perspektif Proses Internal
Perspektif Kelembagaan
Meningkatnya kepuasan Warga atas pelayanan DPKBD
Meningkatnya kepuasan SKPD atas pelayanan DPKBD
Perspektif Konsumen
Terwujudnya sistem perencanaan keuangan daerah yang transparan dan efektif yang berorientasi kepada anggaran kinerja
Terwujudnya peningkatan PAD
Pelayanan, Pengelolaan, dan Pengembangan
Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah tertib dan lengkap sesuai aturan
Pengawasan dan Penegakan Regulasi
Terwujudnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang akuntabel
SDM
Organisasi
Informasi
Terwujudnya kualitas SDM yang profesional
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja DPKBD
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang daerah DPKBD yang akuntabel
IV-12
Gambar di atas merupakan peta strategi keterkaitan sasaran dengan visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Dalam peta strategi tersebut kita dapat melihat pembagian sasaran strategis ke dalam 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif stakeholder, perspektif konsumen, perspektif proses internal dan perspektif kelembagaan. a. Perspektif stakeholder Perspektif stakeholder adalah perspektif yang terkait dengan pihak lain yang
berkepentingan
Keuangan
dan
dalam
Barang
stakeholder dalam
pelayanan
Daerah.
rangka
dari
Perspektif
Dinas ini
penyempurnaan
Pengelolaan
digunakan
sebuah
oleh
proses
yang
berorientasi
pada
dilakukan oleh DPKBD. b. Perspektif konsumen Perspektif
konsumen
adalah
perspektif
yang
pengguna jasa yaitu masyarakat atas jasa yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain, pemerintah daerah dalam hal ini harus memperhatikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. c. Perspektif proses internal Perspektif proses internal adalah serangkaian aktivitas yang ada dalam pemerintah daerah untuk menghasilkan jasa dalam rangka memenuhi harapan masyarakat. Perspektif ini menjelaskan proses bisnis yang dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada stakeholder dan konsumen. d. Perspektif kelembagaan Perspektif
kelembagaan
adalah
perspektif
yang
menggambarkan
kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi. Kesinambungan suatu unit kerja dalam jangka panjang sangat bergantung pada perspektif ini. Berdasarkan
keempat
perspektif
tersebut,
pemetaan
terhadap
sasaran dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan dan kesesuaian dengan visi dan misi dari DPKBD. Berdasarkan visi DPKBD Tahun 20132018, terdapat 3 (tiga) kata kunci yaitu transparan, akuntabel dan profesional. Transparan mengacu pada proses perencanaan keuangan dan pelaporan program/kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan. IV-13
Transparan ini tercakup dalam sasaran strategis yang terpetakan dalam perspektif proses internal dalam peta strategi. Sementara itu, akuntabel mengacu pada pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat terukur dan dirasakan hasilnya. Hal ini tercakup dalam sasaran strategis yang terpetakan dalam perspektif konsumen dan stakeholder dalam peta strategi. Selanjutnya
adalah
profesional,
dimana
proses
pengelolaan
keuangan dan barang daerah dapat berjalan jika didukung oleh SDM yang kompeten dan sarana prasarana yang memadai. Hal ini merupakan sasaran strategis yang terpetakan dalam perspektif kelembagaan pada peta strategi. Dengan demikian, peta strategi tersebut di atas menjelaskan bahwa setiap sasaran strategis saling terkait dalam rangka pencapaian visi dan misi dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah untuk Tahun 2013-2018. Tujuan dan sasaran pelayanan DPKBD lebih lengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1. dibawah ini:
IV-14
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan DPKBD No.
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
1
2
3
4
I.
Meningkatnya Kualitas Sistem Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah
1.
2.
II.
2018 9
Terwujudnya Sistem 1. Perencanaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Efektif serta 2. Berorientasi pada Anggaran Kinerja 3.
Tersedianya Dasar Hukum dalam perencanaan dan Pelaksanaan APBD Terfasilitasinya SKPD dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Tersedianya Dokumen Rencana Pendapatan dan Pembiayaan
96 Produk Hukum
94 Produk Hukum
94 Produk Hukum
94 Produk Hukum
94 Produk Hukum
78 SKPD
78 SKPD
78 SKPD
78 SKPD
78 SKPD
2 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
Terwujudnya Kualitas 1. Penatausahaan Keuangan Daerah yang Tertib dan Lengkap Sesuai 2. Aturan 3.
Tertatanya Pengadministrasian Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya Data Perubahan gaji Pegawai di SKPD Terlatihnya SDM dalam Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Tersedianya Sarana Untuk Mempermudah Penatausahaan Keuangan Daerah
- 410 SPD - 25 dokumen 78 SKPD 511 Orang
- 410 SPD - 25 dokumen 78 SKPD 524 Orang
- 410 SPD - 25 dokumen 78 SKPD 468 Orang
- 410 SPD - 25 dokumen 78 SKPD 468 Orang
- 410 SPD - 25 dokumen 78 SKPD 468 Orang
- 1 Jaringan - 2 aplikasi
- 1 Jaringan - 3 aplikasi
- 1 Jaringan - 3 aplikasi
- 1 Jaringan - 3 aplikasi
- 1 Jaringan - 3 aplikasi
Tersedianya Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Terfasilitasinya SKPD dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
15 Dokumen
15 Dokumen
15 Dokumen
15 Dokumen
15 Dokumen
- 36.000 transaksi - 78 SKPD
- 36.000 transaksi - 78 SKPD
- 36.000 transaksi - 78 SKPD
- 36.000 transaksi - 78 SKPD
- 36.000 transaksi - 78 SKPD
4.
3.
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2015 2016 2017 6 7 8
2014 5
Terwujudnya Kualitas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang
1.
Meningkatnya Tertib Administrasi 1. Pengelolaan dan Optimalisasi Fungsi Barang Milik Daerah dalam Pelayanan kepada Masyarakat
Terwujudnya Perencanaan Pengadaan Barang yang Akurat
1.
Tersedianya Dasar Pengadaan Barang dan Jasa
4 Dokumen
4 Dokumen
4 Dokumen
4 Dokumen
4 Dokumen
2.
Tersedianya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
8 Dokumen
8 Dokumen
8 Dokumen
8 Dokumen
8 Dokumen
2.
Terwujudnya Pelayanan Dalam Pemanfaatan dan Pendayagunaan Barang Milik Daerah yang Optimal
1.
Terwujudnya Dokumen Pendukung Penataan Barang Milik Daerah Terwujudnya Pendayagunaan Barang Milik Daerah secara Tertib, Transparan dan Dapat Dipertanggungjawabkan
-
-
-
-
-
3.
Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah
2.
2.
Terwujudnya Peningkatan PAD
100 berkas 15 GS 100 Bidang Tanah 25 SK
100 berkas 15 GS 100 Bidang Tanah 25 SK
100 berkas 15 GS 100 Bidang Tanah 25 SK
100 berkas 15 GS 100 Bidang Tanah 25 SK
3.
Terwujudnya Transparansi Pengelolaan Barang Milik - 15 Kecamatan Daerah - 2 Modul
- 15 Kecamatan - 2 Modul
- 15 Kecamatan - 2 Modul
- 15 Kecamatan - 2 Modul
- 15 Kecamatan - 2 Modul
1.
Terwujudnya Pelaporan Barang Milik Daerah
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
- 1 dokumen
2.
Tersedianya Pencatatan Barang Milik Daerah yang Tertib Tersedianya SDM yang Menguasai dan Memahami tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
1 Dokumen - 12 SK 78 Orang
1 Dokumen - 12 SK 78 Orang
1 Dokumen - 12 SK 78 Orang
1 Dokumen - 12 SK 78 Orang
1 Dokumen - 12 SK 78 Orang
3
4.
100 berkas 10 GS 100 Bidang Tanah 25 SK
1.
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
2,358,511,000
2,445,176,000
2,689,693,600
2,958,662,960
IV-15
3,254,529,256
Masih kurang 1 tujuan
IV-16
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada bab IV, maka program dan kegiatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 termasuk kedalam program/kegiatan lokalitas kewenangan SKPD yang terdiri dari program/kegiatan utama dan program/kegiatan penunjang.
Secara
keseluruhan
program/kegiatan
lokalitas
kewenangan SKPD yang dilaksanakan oleh DPKBD terdiri dari 7 program dan 86 kegiatan. Berikut
disajikan
Rencana
Program
dan
Kegiatan
DPKBD
Kabupaten Bogor tahun 2013-2018 : A. Program Utama dan Kegiatan Program Utama terdiri dari 2 program dan 44 kegiatan, yaitu: 1. Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD; b. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD; c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; d. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD; e. Penyusunan
Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; f. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; g. Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; h. Penyusunan dan Pengadministrasian SPD; i. Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan;
V-1
j. Fasilitasi Penyusunan dan Penelitian RKA/DPA; k. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintahan Daerah; l. Penerbitan dan Pengadministrasian SP2D dan Laporan Kas; m. Pengadministrasian dan Pengelolaan Belanja Pegawai; n. Penatausahaan Belanja Tidak Langsung Non Pegawai dan Pembiayaan; o. Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah; p. Updating Data Pegawai; q. Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; r. Pengelolaan Anggaran Pendapatan; s. Pengelolaan Pembiayaan Daerah; t. Fasilitasi Penyusunan Akuntansi Keuangan Daerah; u. Fasilitasi Pendampingan Sistem Informasi Keuangan Daerah; v. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD; w. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah; x. Bimbingan Teknis Sistem Informasi Keuangan Daerah; y. Pengadministrasian
Tuntutan
Perbendaharaan/
Tuntutan
Ganti Rugi Daerah (TP/TGR); z. Persiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual; aa.Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)/Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan APBD; bb. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)/Petunjuk Teknis (Juknis) Penatausahaan Keuangan Daerah; cc. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Program Pengelolaan Barang Daerah a. Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa dan Pemeliharaan; b. Penyusunan Buku Daftar Harga Tertinggi;
V-2
c. Penyusunan Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; d. Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah; e. Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah; f. Pemutakhiran Pencatatan dan Pelaporan Barang Milik Daerah; g. Penerbitan Alas Hak Tanah; h. Penghapusan Barang Bekas Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bogor; i. Pendayagunaan Aset Pemerintah Kabupaten Bogor; j. Penertiban Aset Pemerintah Kabupaten Bogor; k. Pengembalian Batas Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Bogor; l. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah; m. Pengamanan
Administrasi
Bangunan
Milik
Daerah
(IMB
Bangunan Pemda); n. Pengembangan Profil Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bogor; o. Sensus Barang Daerah. B. Program Penunjang dan Kegiatan Program Penunjang terdiri dari 5 program dan 42 kegiatan, yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat; b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional; d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor; e. Penyediaan Alat Tulis Kantor; f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; h. Penyediaan
Bahan
Bacaan
dan
Peraturan
Perundang-
undangan; i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor; V-3
j. Penyediaan Makanan dan Minuman; k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah; l. Penyediaan
Jasa
Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran; m. Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD; n. Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang; o. Penyediaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; p. Pengamanan Sarana dan Prasarana Perkantoran. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pembangunan Gedung Kantor; b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional; c. Pengadaan Peralatan Kantor; d. Pengadaan Perlengkapan Kantor; e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional; g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor; i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor; j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi; k. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor; l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi; m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Infrastruktur Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya; b. Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari-hari Tertentu. 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal; V-4
b. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur; c. Pendidikan dam Pelatihan Non Formal. 5. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran; c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun; d. Penyusunan Perencanaan Anggaran; e. Penatausahaan Keuangan SKPD; f.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD;
g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD; h. Publikasi Kinerja SKPD. DPKBD sebagai SKPD yang memiliki fungsi pengkoordinasian untuk pengelolaan keuangan dan barang daerah maka terdapat program/kegiatan yang pelaksanaannya lintas SKPD, yang terdiri dari 3 Program dan 24 Kegiatan, yaitu : 1.
Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah a. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD; b. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD; c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; d. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD; e. Penyusunan
Rancangan
Peraturan
Daerah
tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; f. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; g. Penyusunan dan Pengadministrasian SPD; h. Fasilitasi Penyusunan dan Penelitian RKA/DPA; V-5
i. Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Semesteran
Pemerintah
Daerah; j. Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan Pemerintah Daerah; k. Penerbitan dan Pengadministrasian SP2D dan Laporan Kas; l. Pengadministrasian dan Pengelolaan Belanja Pegawai; m. Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD); n. Updating Data Pegawai; o. Pengelolaan Anggaran Pendapatan; p. Fasilitasi Penyusunan Akuntansi Keuangan Daerah; q. Fasilitasi Pendampingan Sistem Informasi Keuangan Daerah; r. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD. 2.
Program Pengelolaan Barang Daerah a. Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah; b. Sensus Barang Daerah; c. Penghapusan
Barang
Bekas
Inventaris
Milik
Pemerintah
Kabupaten Bogor; d. Penertiban Aset Pemerintah Kabupaten Bogor; e. Pengembangan Profil Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bogor; f. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif dapat terlihat dalam tabel 5.1 sebagai berikut :
V-6
Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DPKBD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
1
2
3
17
Program Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE UNIT KERJA SKPD RENSTRA SKPD (2018) LOKASI PENANGGUNGJAWAB TARGET Rp.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15=5+7+9+11+13 16=6+8+10+12+14
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2015
16,775,475,000
2016
17,181,923,000
2017
17,611,469,000
2018
18,051,756,000
18,503,049,000
17
18
88,123,672,000
17 0006 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Jumlah Perda APBD dan Raperda APBD yang tersusun
2 Dokumen
2 Dokumen
987,337,000
2 Dokumen
950,000,000
2 Dokumen
965,000,000
2 Dokumen
975,000,000
2 Dokumen
985,000,000
10 Dokumen
4,862,337,000 Seksi Anggaran Belanja Kec. pada Bidang Anggaran Cibinong
17 0007 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Jumlah Perbup dan Raperbup tentang penjabaran APBD yang tersusun
2 Dokumen
3 Dokumen
863,252,000
3 Dokumen
869,339,000
3 Dokumen
880,000,000
3 Dokumen
890,000,000
3 Dokumen
900,000,000
15 Dokumen
4,402,591,000 Seksi Anggaran Belanja Kec. pada Bidang Anggaran Cibinong
17 0008 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
Jumlah Raperda tentang perubahan APBD yang tersusun
1 Dokumen
1 Dokumen
864,920,000
1 Dokumen
880,000,000
1 Dokumen
890,000,000
1 Dokumen
900,000,000
1 Dokumen
910,000,000
5 Dokumen
4,444,920,000 Seksi Anggaran Belanja Kec. pada Bidang Anggaran Cibinong
Jumlah Perbup tentang penjabaran 17 0009 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang perubahan APBD yang tersusun Penjabaran Perubahan APBD
2 Dokumen
1 Dokumen
552,063,000
1 Dokumen
635,414,000
1 Dokumen
645,000,000
1 Dokumen
665,000,000
1 Dokumen
685,000,000
5 Dokumen
3,182,477,000 Seksi Anggaran Belanja Kec. pada Bidang Anggaran Cibinong
17 0010 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
1 Dokumen
1 Dokumen
790,750,000
1 Dokumen
741,750,000
1 Dokumen
765,000,000
1 Dokumen
780,000,000
1 Dokumen
795,000,000
5 Dokumen
Kec. 3,872,500,000 Seksi Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Cibinong Teknologi Informasi
Jumlah Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun
V-7
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE UNIT KERJA SKPD RENSTRA SKPD (2018) LOKASI PENANGGUNGJAWAB TARGET Rp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15=5+7+9+11+13 16=6+8+10+12+14
17 0011 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Jumlah Perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang tersusun
1 Dokumen
1 Dokumen
536,236,000
1 Dokumen
444,068,000
1 Dokumen
460,000,000
1 Dokumen
480,000,000
1 Dokumen
500,000,000
5 Dokumen
2,420,304,000 Seksi Akuntansi pada Kec. Bidang Akuntansi dan Cibinong Teknologi Informasi
17 0014 Sosialisasi Paket Regulasi
Jumlah Peserta Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
130 Orang
146,758,000
156 Orang
537,400,000
156 Orang
550,000,000
156 Orang
580,000,000
156 Orang
600,000,000
754 Orang
2,414,158,000 Seksi Anggaran Belanja Kec. pada Bidang Anggaran Cibinong
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
-
2014
2015
2016
2017
2018
17
18
17 0020 Penyusunan dan Pengadministrasian SPD
Jumlah surat penyediaan dana yang tersusun
515 SPD
410 SPD
861,729,000
410 SPD
844,335,000
410 SPD
860,000,000
410 SPD
870,000,000
410 SPD
880,000,000
2050 SPD
4,316,064,000 Seksi Kas Daerah pada Kec. Bidang Cibinong Perbendaharaan
17 0021 Penyusunan Realisasi Anggaran Bulanan
Jumlah dokumen laporan realisasi anggaran bulanan
12 Dokumen
12 Dokumen
821,353,000
12 Dokumen
840,000,000
12 Dokumen
850,000,000
12 Dokumen
860,000,000
12 Dokumen
870,000,000
60 Dokumen
4,241,353,000 Seksi Pelaporan pada Kec. Bidang Akuntansi dan Cibinong Teknologi Informasi
17 0022 Fasilitasi Penyusunan dan
Jumlah SKPD yang RKA/DPA nya diteliti
156 Dokumen
78 SKPD
882,531,000
78 SKPD
800,000,000
78 SKPD
815,000,000
78 SKPD
835,000,000
78 SKPD
855,000,000
78 SKPD
4,187,531,000 Seksi Anggaran Belanja Kec. pada Bidang Anggaran Cibinong
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah yang tersusun
1 Dokumen
1 Dokumen
360,644,000
1 Dokumen
380,000,000
1 Dokumen
395,000,000
1 Dokumen
420,000,000
1 Dokumen
450,000,000
5 Dokumen
2,005,644,000 Seksi Pelaporan pada Kec. Bidang Akuntansi dan Cibinong Teknologi Informasi
Penelitian RKA/DPA 17 0023 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah
V-8
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE UNIT KERJA SKPD RENSTRA SKPD (2018) LOKASI PENANGGUNGJAWAB TARGET Rp.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15=5+7+9+11+13 16=6+8+10+12+14
Jumlah SP2D Belanja Langsung, Advis 17 0024 Penerbitan dan Pengadministrasian SP2D dan Belanja Langsung, Laporan Kas, dan Laporan Kas Laporan Pajak
4 Dokumen
4 Dokumen
Jumlah data gaji Pegawai PNS, daftar 17 0025 Pengadministrasian dan Pengelolaan Belanja Pegawai gaji PNS, SKPP PNS, SP2D belanja tidak langsung, advis belanja tidak langsung
6 Jenis Dokumen
6 Jenis Dokumen
938,645,000 6 Jenis Dokumen
925,961,000 6 Jenis Dokumen
945,000,000 6 Jenis Dokumen
960,000,000 6 Jenis Dokumen
975,000,000 30 Jenis Dokumen
4,744,606,000 Seksi Pengelola Belanja Kec. Tidak Langsung pada Cibinong Bidang Perbendaharaan
17 0027 Penatausahaan Belanja Tidak Jumlah dokumen belanja bantuan sosial, langsung Non Pegawai dan bagi hasil, bantuan keuangan dan Pembiayaan belanja tak terduga
3 Jenis Dokumen
3 Jenis Dokumen
913,790,000 3 Jenis Dokumen
928,459,000 3 Jenis Dokumen
937,000,000 3 Jenis Dokumen
945,000,000 3 Jenis Dokumen
960,000,000 15 Jenis Dokumen
4,684,249,000 Seksi Pengelola Belanja Kec. Tidak Langsung pada Cibinong Bidang Perbendaharaan
17 0038 Pemeliharaan Sistem
1 Jaringan Sistem 1 Jaringan Sistem
137,280,000 1 Jaringan Sistem
244,800,000 1 Jaringan Sistem
265,000,000 1 Jaringan Sistem
294,756,000 1 Jaringan Sistem
325,000,000 1 Jaringan Sistem
Kec. 1,266,836,000 Seksi Teknologi Informasi pada Bidang Cibinong Akuntansi dan Teknologi Informasi
KODE
1
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 3
Jumlah Jaringan Sistem Informasi Informasi Keuangan Daerah Keuangan Daerah yang Terpelihara
17 0050 Updating Data Pegawai
Jumlah SKPD yang data pegawainya terupdate
17 0051 Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah dokumen Peraturan dan Keputusan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
2015
965,899,000
2 Aplikasi
4 Dokumen
2016
970,000,000
3 Aplikasi
4 Dokumen
2017
983,000,000
3 Aplikasi
4 Dokumen
2018
987,000,000
3 Aplikasi
4 Dokumen
995,000,000
3 Aplikasi
20 Dokumen
3 Aplikasi
78 SKPD
78 SKPD
560,000,000
78 SKPD
563,000,000
78 SKPD
580,000,000
78 SKPD
600,000,000
78 SKPD
620,000,000
78 SKPD
80 Dokumen
90 Dokumen
472,438,000
85 Dokumen
472,628,000
85 Dokumen
500,000,000
85 Dokumen
520,000,000
85 Dokumen
540,000,000
430 Dokumen
17
18
4,900,899,000 Seksi Kas Daerah pada Kec. Bidang Cibinong Perbendaharaan
2,923,000,000 Seksi Pengelola Belanja Kec. Tidak Langsung pada Cibinong Bidang Perbendaharaan 2,505,066,000 Seksi Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran
V-9
Kec. Cibinong
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE UNIT KERJA SKPD RENSTRA SKPD (2018) LOKASI PENANGGUNGJAWAB TARGET Rp.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15=5+7+9+11+13 16=6+8+10+12+14
Jumlah dokumen potensi pendapatan daerah yang tersusun
1 Dokumen
1 Dokumen
505,318,000
1 Dokumen
506,555,000
1 Dokumen
525,000,000
1 Dokumen
545,000,000
1 Dokumen
565,000,000
5 Dokumen
2,646,873,000 Seksi Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran
Kec. Cibinong
Jumlah dokumen pembiayaan daerah yang tersusun
1 Dokumen
1 Dokumen
130,749,000
1 Dokumen
216,274,000
1 Dokumen
220,000,000
1 Dokumen
240,000,000
1 Dokumen
260,000,000
5 Dokumen
1,067,023,000 Seksi Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran
Kec. Cibinong
36000 Transaksi
36000 Transaksi
870,000,000
36000 Transaksi
78 SKPD
78 SKPD
932,392,000
78 SKPD
955,000,000
78 SKPD
965,000,000
78 SKPD
975,000,000
78 SKPD
985,000,000
78 SKPD
Kec. 4,812,392,000 Seksi Teknologi Informasi pada Bidang Cibinong Akuntansi dan Teknologi Informasi
78 SKPD
78 SKPD
466,392,000
78 SKPD
479,250,000
78 SKPD
500,000,000
78 SKPD
520,000,000
78 SKPD
540,000,000
78 SKPD
2,505,642,000 Seksi Pelaporan pada Kec. Bidang Akuntansi dan Cibinong Teknologi Informasi
1 Jaringan
1 Sistem
339,875,000
2 Sistem
512,674,000
2 Sistem
535,000,000
2 Sistem
550,000,000
2 Sistem
570,000,000
2 Sistem
Kec. 2,507,549,000 Seksi Teknologi Informasi pada Bidang Cibinong Akuntansi dan Teknologi Informasi
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
1
2
3
17 0066 Pengelolaan Anggaran
Pendapatan
17 0067 Pengelolaan Pembiayaan
Daerah
Jurnal transaksi keuangan harian yang 17 0068 Fasilitasi Penyusunan Akuntansi Keuangan Daerah tersusun
17 0069 Fasilitasi Pendampingan
Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam Sistem Informasi Keuangan penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah Daerah
17 0078 Pendampingan Penyusunan
Laporan Keuangan SKPD
17 0079 Pengembangan Sistem
Jumlah SKPD yang didampingi penyusunan laporan keuangannya
Terlaksananya pengembangan Jaringan Informasi Keuangan Daerah Sistem Informasi Keuangan Daerah agar sesuai dengan kebutuhan pengguna
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
2015
853,707,000 36000 Transaksi
2016
2017
896,594,000 36000 Transaksi
2018
910,000,000 36000 Transaksi
920,000,000 180000 Transaksi
17
18
4,450,301,000 Seksi Akuntansi pada Kec. Bidang Akuntansi dan Cibinong Teknologi Informasi
V-10
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Sistem Informasi Keuangan Daerah
383 Orang
381 Orang
515,922,000
368 Orang
654,650,000
312 Orang
665,000,000
312 Orang
680,000,000
312 Orang
695,000,000
1685 Orang
Kec. 3,210,572,000 Seksi Teknologi Informasi pada Bidang Cibinong Akuntansi dan Teknologi Informasi
12 Dokumen
12 Dokumen
160,223,000
12 Dokumen
165,000,000
12 Dokumen
190,000,000
12 Dokumen
210,000,000
12 Dokumen
223,049,000
60 Dokumen
Kec. 948,272,000 Seksi Pelaporan pada Bidang Akuntansi dan Cibinong Teknologi Informasi
-
1 Dokumen
708,319,000
-
1 Dokumen
- Draft Peraturan Bupati tentang Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah
-
1 Dokumen
-
-
-
-
1 Dokumen
Kec. 708,319,000 Seksi Akuntansi pada Bidang Akuntansi dan Cibinong Teknologi Informasi
- Sosialisasi Kebijakan SAP yang terbaru
-
156 Orang
-
-
-
-
156 Orang
17 0120 Penyusunan Petunjuk
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan APBD Pelaksanaan (Juklak)/Petunjuk yang tersusun Teknis (Juknis)/Pedoman Penyusunan APBD
-
1 Dokumen
249,900,000
1 Dokumen
256,150,000
1 Dokumen
285,000,000
1 Dokumen
300,000,000
1 Dokumen
320,000,000
5 Dokumen
1,411,050,000 Seksi Anggaran Pendapatan pada Bidang Anggaran
17 0121 Penyusunan Petunjuk
-
1 Dokumen
257,053,000
1 Dokumen
260,000,000
1 Dokumen
270,000,000
1 Dokumen
275,000,000
1 Dokumen
285,000,000
5 Dokumen
1,347,053,000 Seksi Kas Daerah pada Kec. Bidang Cibinong Perbendaharaan
-
-
78 SKPD
279,216,000
78 SKPD
274,875,000
78 SKPD
285,000,000
78 SKPD
295,000,000
78 SKPD
1,134,091,000 Seksi Anggaran Belanja Kec. pada Bidang Anggaran Cibinong
17 0080 Bimbingan Teknis Sistem
Informasi Keuangan Daerah
17 0102 Pengadministrasian Tuntutan Terlaksananya tuntutan ganti rugi daerah Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 17 0111 Persiapan Penerapan Standar - Draft Keputusan Bupati tentang
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
2014
2015
2016
-
-
2017
-
-
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)
2018
-
-
TARGET
17 0123 Bimbingan Teknis Pengelolaan Terlaksananya Bimtek Pengelolaan
Keuangan Daerah
-
UNIT KERJA SKPD LOKASI PENANGGUNGJAWAB
Rp.
15=5+7+9+11+13 16=6+8+10+12+14
-
Kebijakan Akuntansi
Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pelaksanaan (Juklak)/Petunjuk Keuangan yang tersusun Teknis (Juknis) Penatausahaan Keuangan
Keuangan Daerah
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
V-11
17
18
Kec. Cibinong
KODE
1
18
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
Program Pengelolaan Barang Daerah
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 3
18 0003 Penyusunan Rencana Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15=5+7+9+11+13 16=6+8+10+12+14
2015
4,571,697,000
2016
4,758,679,000
2017
4,901,439,000
2018
5,048,482,000
5,199,937,000
17
18
24,480,234,000
2 Dokumen
347,679,000
2 Dokumen
433,114,000
2 Dokumen
445,000,000
2 Dokumen
455,000,000
2 Dokumen
465,000,000
10 Dokumen
Kec. 2,145,793,000 Seksi Penatausahaan dan Administrasi pada Cibinong Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Jumlah Perbup tentang SHT barang/jasa yangtersusun
2 Dokumen
2 Dokumen
340,053,000
2 Dokumen
319,498,000
2 Dokumen
330,000,000
2 Dokumen
340,000,000
2 Dokumen
350,000,000
10 Dokumen
1,679,551,000 Seksi Perencanaan Kebutuhan pada Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Kec. Cibinong
Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang tersusun
2 Dokumen
4 Dokumen
199,475,000
4 Dokumen
191,800,000
4 Dokumen
200,000,000
4 Dokumen
210,000,000
4 Dokumen
220,000,000
20 Dokumen
1,021,275,000 Seksi Perencanaan Kebutuhan pada Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Kec. Cibinong
4 Draft SK Bupati
4 Dokumen
282,735,000
4 Dokumen
203,880,000
4 Dokumen
220,000,000
4 Dokumen
230,000,000
4 Dokumen
240,000,000
20 Dokumen
1,176,615,000 Seksi Perencanaan Kebutuhan pada Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Kec. Cibinong
-
1 Dokumen
139,638,000
1 Dokumen
237,900,000
1 Dokumen
250,000,000
1 Dokumen
260,000,000
1 Dokumen
270,000,000
5 Dokumen
Kec. 1,157,538,000 Seksi Penatausahaan dan Administrasi pada Cibinong Bidang Pengelolaan Barang Daerah
18 0005 Penyusunan Daftar Kebutuhan Jumlah dokumen daftar kebutuhan Barang Milik Daerah dan barang daerah dan perubahan yang Kebutuhan Pemeliharaan terbit Barang Milik Daerah 18 0007 Monitoring Pelaksanaan
Rp.
2014
2 Dokumen
Tersusunnya Dokumen Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa dan Pengadaan Belanja Modal dan Pemeliharaan Pengadaan Barang/Jasa
Harga Tertinggi
TARGET
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE UNIT KERJA SKPD RENSTRA SKPD (2018) LOKASI PENANGGUNGJAWAB TARGET Rp.
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah
18 0001 Penyusunan Laporan Hasil
18 0002 Penyusunan Buku Daftar
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)
Jumlah Dokumen Menitoring Pengelolaan Barang Milik Daerah
V-12
KODE
1
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 3
2
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE UNIT KERJA SKPD RENSTRA SKPD (2018) LOKASI PENANGGUNGJAWAB TARGET Rp.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15=5+7+9+11+13 16=6+8+10+12+14
18 0011 Pemutakhiran Pencatatan dan Tersusunnya Buku Induk Inventaris
-
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
2015
2016
2017
2018
1 Dokumen
603,931,000
1 Dokumen
451,766,000
1 Dokumen
458,000,000
1 Dokumen
471,000,000
-
100 Berkas
364,145,000
100 Berkas
370,000,000
100 Berkas
380,000,000
100 Berkas
390,000,000
100 Berkas
-
Jumlah dokumen alas hak yang terbit
18 0016 Penghapusan Barang Bekas Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Bogor
Jumlah Keputusan Bupati tentang penghapusan aset daerah
100 Berkas
400,000,000
18
4 Dokumen
Kec. 1,984,697,000 Seksi Penatausahaan dan Administrasi pada Cibinong Bidang Pengelolaan Barang Daerah
500 Berkas
Kec. 1,904,145,000 Seksi Penataan dan Pendayagunaan pada Cibinong Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Pelaporan Barang Milik Daerah Barang Daerah
18 0015 Penerbitan Alas Hak Tanah
17
12 Draft SK Bupati 12 Draft SK Bupati
531,057,000 12 Draft SK Bupati
723,000,000 12 Draft SK Bupati
733,561,000 12 Draft SK Bupati
743,000,000 12 Draft SK Bupati
755,000,000 60 Draft SK Bupati
Kec. 3,485,618,000 Seksi Penatausahaan dan Administrasi pada Cibinong Bidang Pengelolaan Barang Daerah
Jumlah SK tentang pendayagunaan aset 18 0017 Pendayagunaan Aset Pemerintah Kabupaten Bogor daerah yang tersusun
30 Draft SK Bupati 25 Draft SK Bupati
313,761,000 25 Draft SK Bupati
277,000,000 25 Draft SK Bupati
282,000,000 25 Draft SK Bupati
295,000,000 25 Draft SK Bupati
310,000,000 125 Draft SK Bupati
Kec. 1,477,761,000 Seksi Penataan dan Pendayagunaan pada Cibinong Bidang Pengelolaan Barang Daerah
18 0018 Penertiban Aset Pemerintah Jumlah bidang tanah yang ditertibkan Kabupaten Bogor
15 Bidang Tanah 100 Bidang Tanah
469,700,000 100 Bidang Tanah
555,289,000 100 Bidang Tanah
565,000,000 100 Bidang Tanah
575,000,000 100 Bidang Tanah
585,000,000 500 Bidang Tanah
Kec. 2,749,989,000 Seksi Penataan dan Pendayagunaan pada Cibinong Bidang Pengelolaan Barang Daerah
18 0019 Pengembalian Batas Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Bogor
Jumlah dokumen status pengembalian batas tanah
14 GS
10 GS
238,143,000
15 GS
239,400,000
15 GS
250,000,000
15 GS
260,000,000
15 GS
270,000,000
70 GS
Kec. 1,257,543,000 Seksi Penataan dan Pendayagunaan pada Cibinong Bidang Pengelolaan Barang Daerah
V-13
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE UNIT KERJA SKPD RENSTRA SKPD (2018) LOKASI PENANGGUNGJAWAB TARGET Rp.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15=5+7+9+11+13 16=6+8+10+12+14
Jumlah orang peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan pengelolaan barang milik daerah
78 Orang
78 SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
2
18 0020 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
18 0025 Pengamanan Administrasi Bangunan SKPD yang Memiliki IMB Bangunan Milik Daerah (IMB Bangunan Pemda)
-
18 0030 Pengembangan Profil Aset Milik Pemerintah Kabupaten Bogor
-
Jumlah profil aset milik pemerintah daerah yang Dikembangkan
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
2015
172,775,000
-
15 Kecamatan
-
568,605,000
2016
2017
2018
01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 0001 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Tersusunnya Buku Induk Inventaris Barang Daerah
1 Dokumen
179,500,000
78 SKPD
190,000,000
78 SKPD
200,000,000
78 SKPD
210,000,000
78 SKPD
Kec. 952,275,000 Seksi Penatausahaan dan Administrasi pada Cibinong Bidang Pengelolaan Barang Daerah
4 SKPD
101,532,000
20 SKPD
116,439,000
25 SKPD
129,482,000
29 SKPD
140,000,000
78 SKPD
487,453,000 Seksi Penatausahaan dan Administrasi pada Bidang Pengelolaan Barang Daerah
2 Modul
475,000,000
2 Modul
481,439,000
2 Modul
490,000,000
2 Modul
500,000,000
15 Kecamatan
2 Modul
Pengembangan
Pengembangan
Pengembangan
Pengembangan
2 Modul
Pengembangan
ATISISBADA
ATISISBADA
ATISISBADA
ATISISBADA
Pengembangan
-
Terwujudnya Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Materai yang Tersedia
18
78 SKPD
ATISISBADA 18 0045 Sensus Barang Daerah
17
DPKBD
Kec. 2,515,044,000 Seksi Penatausahaan dan Administrasi pada Cibinong Bidang Pengelolaan Barang Daerah
ATISISBADA -
-
-
-
-
-
-
1 Dokumen
484,937,000
3,289,877,000
3,232,951,000
3,504,899,000
3,637,316,000
3,822,867,000
7,200,000
7,200,000
7,320,000
7,500,000
7,650,000
1 Dokumen
Kec. 484,937,000 Seksi Penatausahaan dan Administrasi pada Cibinong Bidang Pengelolaan Barang Daerah 17,487,910,000
- Materai 6000
720 Lembar
800 Lembar
800 Lembar
810 Lembar
830 Lembar
850 Lembar
4090 Lembar
- Materai 3000
720 Lembar
800 Lembar
800 Lembar
820 Lembar
840 Lembar
850 Lembar
4110 Lembar
36,870,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
V-14
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
1
2
3
01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, - Jumlah jaringan telepon
Sumber Daya Air dan Listrik
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE UNIT KERJA SKPD RENSTRA SKPD (2018) LOKASI PENANGGUNGJAWAB TARGET Rp.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15=5+7+9+11+13 16=6+8+10+12+14
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
5 Jaringan 4 Jaringan
4 Jaringan
4 Jaringan
4 Jaringan
4 Jaringan
4 Jaringan
- Jumlah jaringan listrik
1 Jaringan
1 Jaringan
1 Jaringan
1 Jaringan
1 Jaringan
1 Jaringan
1 Jaringan
- Jumlah jaringan Air
1 Jaringan
1 Jaringan
1 Jaringan
1 Jaringan
1 Jaringan
1 Jaringan
1 Jaringan
- Transaksi Perbankan
1 Bank
1 Bank
1 Bank
1 Bank
1 Bank
1 Bank
1 Bank
STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan dan Perizinan yang terbaharui Kendaraan Dinas/Operasional - Roda 4
Kantor
dan Penggandaan
01 0012 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18,000,000
21,388,000
813,750,000
5 Jaringan
25,000,000
854,450,000
5 Jaringan
28,000,000
18 Unit
17 Unit
13 Unit
13 Unit
13 Unit
13 Unit
13 Unit
- Roda 2
12 Unit
12 Unit
25 Unit
25 Unit
25 Unit
25 Unit
25 Unit
- Luas area yang dibersihkan
2945 m2
2945 m2
- Jumlah petugas yang dibiayai
8 Orang
8 Orang
23 Jenis
30 Jenis
114,365,000
77,048,000
01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK yang tersedia
01 0011 Penyediaan Barang Cetakan
19,400,000
775,000,000
5 Jaringan
2018
4 Jaringan
728,988,000
5 Jaringan
2017
5 Jaringan
699,399,000
5 Jaringan
2016
- Jumlah jaringan Internet
01 0006 Penyediaan Jasa
01 0008 Penyediaan Jasa Kebersihan
2015
- Jumlah cetakan yang tersedia
22 Jenis
19 Jenis
- Jumlah penggandaan yang tersedia
210400 Lembar
75000 Lembar
Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia
12 Jenis
15 Jenis
203,870,000
2945 m2
197,617,000
8 Orang
30 Jenis
85,000,000
19 Jenis
74,390,000
14 Jenis
226,828,000
8 Orang
50000 Lembar
21,179,000
2945 m2
30 Jenis
95,000,000
19 Jenis
92,510,000
14 Jenis
238,162,000
8 Orang
50000 Lembar
16,688,000
2945 m2
30 Jenis
99,750,000
19 Jenis
97,000,000
14 Jenis
250,000,000
8 Orang
50000 Lembar
24,332,000
2945 m2
8 Orang
30 Jenis
105,000,000
19 Jenis
101,850,000
50000 Lembar
25,550,000
14 Jenis
2945 m2
18
3,871,587,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
111,788,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
1,116,477,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
30 Jenis
499,115,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
19 Jenis
442,798,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
275000 Lembar
26,830,000
17
14 Jenis
114,579,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
V-15
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 3
01 0015 Penyediaan Bahan Bacaan & - Berlangganan Surat Kabar
Peraturan PerundangUndangan 01 0016 Penyediaan Bahan Logistik
Kantor
01 0017 Penyediaan Makanan dan
Minuman
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15=5+7+9+11+13 16=6+8+10+12+14
33 Jenis
36 Eksemplar
2015
67,480,000
39 Eksemplar
2016
57,867,000
39 Eksemplar
2017
68,115,000
39 Eksemplar
2018
25,550,000
39 Eksemplar
26,830,000
192 Eksemplar
17
18
245,842,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
1 Jenis 4 Jenis
6 Jenis
- Pembelian Bahan Bakar
210 Liter
240 Liter
- Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
9 Tabung
9 Tabung
Jamuan makan dan minum untuk rapat dan tamu yang tersedia
133 Kali
185 Kali
237,800,000
158 Kali
288,750,000
158 Kali
303,187,000
158 Kali
318,340,000
158 Kali
334,257,000
817 Kali
1,482,334,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
138 OJ
58 OJ
381,101,000
58 OJ
312,240,000
58 OJ
350,163,000
58 OJ
367,670,000
58 OJ
386,055,000
290 OJ
62 OJ
30 OJ
1,797,229,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
- Tenaga Kontrak yang Dibayar
3 Orang
3 Orang
- Pengelola Kearsipan yang Dibayar
5 Orang
5 Orang
3 Dokumen
4 Jenis Dokumen
01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Dokumen Arsip yang Dipelihara
Arsip SKPD
Rp.
2014
- Buku Peraturan Perundang-Undangan
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah Konsultasi ke Dalam dan Luar - Perjalanan Dinas Luar Daerah Daerah
Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran
TARGET
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE UNIT KERJA SKPD RENSTRA SKPD (2018) LOKASI PENANGGUNGJAWAB TARGET Rp.
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
- Berlangganan Majalah
01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan
01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)
-
-
-
-
10 Jenis 6,220,000
-
4,900,000
9 Tabung
-
3 Orang 5 Orang
686,594,000 4 Jenis Dokumen
-
7,476,000
-
3 Orang 5 Orang
616,725,000 4 Jenis Dokumen
-
7,850,000
-
3 Orang 5 Orang
630,000,000 4 Jenis Dokumen
-
8,243,000
3 Orang
150 OJ
74,000,000
5 Orang
661,500,000 4 Jenis Dokumen
240 Liter 45 Tabung
30 OJ
70,434,000
-
6 Jenis
9 Tabung
30 OJ
67,080,000
-
10 Jenis
9 Tabung
30 OJ
49,600,000
-
10 Jenis
9 Tabung
30 OJ
49,600,000
-
10 Jenis
3 Orang 5 Orang
694,575,000
20 Dokumen
34,689,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
310,714,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat 3,289,394,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
V-16
KODE
1
PROGRAM DAN KEGIATAN
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE UNIT KERJA SKPD RENSTRA SKPD (2018) LOKASI PENANGGUNGJAWAB TARGET Rp.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15=5+7+9+11+13 16=6+8+10+12+14
Pengelolaan Administrasi Barang yang Terlaksana
3 Dokumen
3 Dokumen
15,459,000
5 Dokumen
28,100,000
5 Dokumen
37,850,000
5 Dokumen
39,740,000
5 Dokumen
41,727,000
23 Dokumen
162,876,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tersedia
5 Dokumen
5 Dokumen
415,162,000
5 Dokumen
458,886,000
5 Dokumen
496,250,000
5 Dokumen
522,000,000
5 Dokumen
550,000,000
25 Dokumen
2,442,298,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
8 Orang
9 Orang
288,000,000
9 Orang
288,000,000
9 Orang
302,400,000
9 Orang
317,520,000
9 Orang
333,400,000
9 Orang
1,529,320,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
3
2
01 0022 Penyediaan Pelayanan
Administrasi Barang
01 0040 Penyediaan Pengelolaan
Administrasi Kepegawaian
01 0043 Pengamanan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
02
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
Petugas Piket Pengamanan Kantor yang Dibayar
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
Program Peningkatan Sarana Tersusunnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja DPKBD dan Prasarana Aparatur
02 0003 Pembangunan Gedung Kantor - Tersusunnya DED
02 0005 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
1 Dokumen
2015
2016
6,352,757,000
4,887,761,000
191,275,000
1,500,000,000
-
1,739,830,000
- Terbangunnya Gedung - Terbangunnya Selasar Penghubung Dua Gedung
1 Ruang
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia
1 unit
10 Unit
2,781,000,000
2 Unit
454,800,000
-
- Jumlah kendaraan roda 4
1 unit
10 Unit
2,781,000,000
1 Unit
2,919,915,000
-
1 Unit
30,000,000
-
- Jumlah kendaraan roda 2
2017
2018
2,353,000,000
-
-
-
2,553,500,000
-
-
18
17,886,848,000
1 Unit
1,691,275,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
6,749,415,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat 6,645,915,000
1 Unit
1 Unit
2 Unit
485,000,000
-
533,500,000
14 Unit
-
1 Unit
450,000,000
-
495,000,000
12 Unit
-
1 Unit
35,000,000
-
38,500,000
2 Unit
-
17
103,500,000
V-17
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE UNIT KERJA SKPD RENSTRA SKPD (2018) LOKASI PENANGGUNGJAWAB TARGET Rp.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15=5+7+9+11+13 16=6+8+10+12+14
02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Jumlah peralatan kantor yang tersedia
9 Jenis
8 Jenis
347,962,000
6 Jenis
177,266,000
6 Jenis
262,500,000
6 Jenis
280,000,000
6 Jenis
300,000,000
6 Jenis
1,367,728,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
02 0014 Pengadaan Perlengkapan
Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia
14 Jenis
10 Jenis
929,152,000
7 Jenis
245,000,000
7 Jenis
315,000,000
7 Jenis
330,000,000
7 Jenis
350,000,000
7 Jenis
2,169,152,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
Terjaganya kondisi fisik gedung kantor sehingga dapat berfungsi optimal
6 Paket
4 Paket
1,327,344,000
4 Paket
270,089,000
4 Paket
360,000,000
4 Paket
390,000,000
4 Paket
425,000,000
20 Paket
2,772,433,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
Kantor 02 0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 3
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Jumlah kendaraan dinas/operasional Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara
02 0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala
2015
210,500,000
2016
195,100,000
2017
211,500,000
2018
225,000,000
240,000,000
17
18
871,600,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
- Jumlah kendaraan roda 4
17 Unit
18 Unit
13 Unit
13 Unit
13 Unit
13 Unit
13 Unit
- Jumlah kendaraan roda 2
12 Unit
14 Unit
25 Unit
25 Unit
25 Unit
25 Unit
25 Unit
Terjaganya kondisi fisik peralatan gedung kantor sehingga berfungsi optimal
7 Jenis
5 Jenis
135,389,000
5 Jenis
114,986,000
5 Jenis
127,250,000
5 Jenis
140,000,000
5 Jenis
160,000,000
5 Jenis
677,625,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
4 Jenis
5 Jenis
46,200,000
5 Jenis
36,000,000
5 Jenis
47,800,000
5 Jenis
60,000,000
5 Jenis
70,000,000
5 Jenis
260,000,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
Terjaganya kondisi fisik perlengkapan Perlengkapan Gedung Kantor Gedung Kantor sehingga berfungsi optimal
V-18
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Luas Taman, Halaman Kantor, dan luas yang terlindungi kanopi yang terpelihara
3 Paket
4 Paket
02 0031 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Taman Halaman Kantor
02 0033 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Instalasi Jaringan Listrik dan Komunikasi 02 0037 Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung Kantor
02 0038 Pemeliharaan Rutin/Berkala
- Jaringan Listrik yang Terpelihara
1 Jaringan
- Jaringan Komunikasi yang Terpelihara
1 Jaringan
Diperbaharuinya kondisi fisik gedung kantor SKPD sehingga dapat tetap berfungsi secara normal Jaringan komputerisasi yang terpelihara
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
2015
157,300,000
-
-
2016
-
2 Paket
-
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)
2018
TARGET
Jumlah infrastruktur Sistem Informasi Infrastruktur Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Pengelolaan Keuangan Daerah terpelihara
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03 0002 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
-
- Pakaian Batik yang tersedia - Pakaian Olah Raga yang tersedia
18
108,100,000
1 Jenis
165,000,000
1 Jenis
175,000,000
1 Jenis
185,000,000
4 Jenis
517,300,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
1 Jaringan
20,000,000
1 Jaringan
37,280,000
1 Jaringan
40,000,000
1 Jaringan
45,000,000
1 Jaringan
142,280,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
1 Paket
1 Jaringan
1,566,655,000
1 Jaringan
-
-
1 Jaringan
-
-
1 Jaringan
-
-
1 Paket
1,566,655,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
67,145,000
2 Jaringan
70,000,000
2 Jaringan
73,500,000
2 Jaringan
78,000,000
2 Jaringan
85,000,000
2 Jaringan
373,645,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
1 Infrastruktur
159,490,000
1 Infrastruktur
129,765,000
1 Infrastruktur
140,000,000
1 Infrastruktur
150,000,000
1 Infrastruktur
160,000,000
1 Infrastruktur
739,255,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
SIPKD
61,800,000
54 Stel
17
2 Jaringan
Terwujudnya Peningkatan Disiplin Kerja Aparatur - Pakaian Kerja Lapangan yang tersedia
Rp.
15=5+7+9+11+13 16=6+8+10+12+14
Jaringan Komputerisasi
02 0040 Pemeliharaan Rutin/Berkala
UNIT KERJA SKPD LOKASI PENANGGUNGJAWAB
1 Jenis
1 Jaringan
-
2017
84 Potong 100 Potong 100 Stel
61,800,000
66,800,000
84 Stel
16,800,000
85,000,000
84 Stel
20,000,000
105,000,000
84 Stel
30,000,000
125,000,000
84 Stel
40,000,000
443,600,000
420 Stel
168,600,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
V-19
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
03 0005
05
05 0001
05 0005
Pengadaan Pakaian Dinas Khusus hari-hari Tertentu
06 0001
-
200 Stel
2016
50,000,000
200 Stel
2017
65,000,000
200 Stel
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD (2018)
2018
75,000,000
200 Stel
85,000,000
TARGET
800 Stel
Pendidikan dan Pelatihan Formal
- Peserta Pendidikan dan Pelatihan yang Dikirim
5 Orang
- Peserta yang mengikuti mindsetting
90 Orang
-
- Peserta dan Frekuensi Pelaksanaan Bimbingan Rohani
90 Orang
100 Orang
49 Kali
49 Kali
49 Kali
49 Kali
49 Kali
49 Kali
245 Kali
- Peserta dan Frekuensi Pelaksanaan Olah Raga
90 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
100 Orang
42 Kali
42 Kali
42 Kali
42 Kali
42 Kali
42 Kali
210 Kali
Pembinaan Mental dan
Pendidikan dan Pelatihan
209,150,000
Peserta yang mengikuti pelatihan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
35 Orang
108,000,000
-
-
-
-
Meningkatnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan DPKBD
717,983,000
35 Orang
130,000,000
813,500,000
35 Orang
101,150,000
-
100 Orang
60 Orang
162,500,000
850,000,000
35 Orang
136,500,000
451,483,000
4 Kali
100 Orang
60 Orang
175,000,000
880,000,000
35 Orang
146,000,000
505,000,000
4 Kali
100 Orang
60 Orang
185,000,000
155,000,000
520,000,000
4 Kali
100 Orang
60 Orang
165,000,000
530,000,000
4 Kali
175 Orang
100 Orang
60 Orang 16 Kali
1,850,131,000
1,594,239,000
1,658,850,000
1,730,000,000
1,825,000,000
47,000,000
50,000,000
55,500,000
60,000,000
65,000,000
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
5 Dokumen
- LKPJ
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
5 Dokumen
- LPPD/ILPPD
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
4 Dokumen
- TAPKIN
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
4 Dokumen
- RKT
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
4 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
5 Dokumen
1 Dokumen
17
18
275,000,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
760,500,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
703,650,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
2,006,483,000 Sub Bagian Umum dan Kec. Kepegawaian pada Cibinong Sekretariat
8,658,220,000
Penyusunan Laporan Capaian Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Keuangan DPKBD yang tersusun Kinerja SKPD - LAKIP
- UKP4
Rp.
3,470,633,000
0 Orang
-
UNIT KERJA SKPD LOKASI PENANGGUNGJAWAB
15=5+7+9+11+13 16=6+8+10+12+14
Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Non Formal
06
-
90 stel
2015
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rohani bagi Aparatur
05 0028
Pakaian Dinas yang Tersedia
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
277,500,000 Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat
V-20
Kec. Cibinong
DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN (2013)
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
TARGET
Rp.
KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE UNIT KERJA SKPD RENSTRA SKPD (2018) LOKASI PENANGGUNGJAWAB TARGET Rp.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15=5+7+9+11+13 16=6+8+10+12+14
Dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun
1 Dokumen
1 Dokumen
65,400,000
1 Dokumen
43,856,000
1 Dokumen
50,250,000
1 Dokumen
55,000,000
1 Dokumen
60,000,000
5 Dokumen
274,506,000 Sub Bagian Keuangan Kec. pada Sekretariat Cibinong
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
1 Dokumen
1 Dokumen
136,175,000
1 Dokumen
63,000,000
1 Dokumen
67,100,000
1 Dokumen
75,000,000
1 Dokumen
85,000,000
5 Dokumen
426,275,000 Sub Bagian Keuangan Kec. pada Sekretariat Cibinong
Dokumen Perencanaan Anggaran yang Tersusun
5 Dokumen
5 Dokumen
283,013,000
5 Dokumen
300,000,000
5 Dokumen
315,000,000
5 Dokumen
330,000,000
5 Dokumen
345,000,000
25 Dokumen
1,573,013,000 Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat
- Dokumen Laporan Fungsional Bendahara yang Tersusun
12 Dokumen
12 Dokumen
566,179,000
12 Dokumen
557,383,000
12 Dokumen
567,500,000
12 Dokumen
580,000,000
12 Dokumen
595,000,000
60 Dokumen
2,866,062,000 Sub Bagian Keuangan Kec. pada Sekretariat Cibinong
- Dokumen LRA yang Tersusun
12 Dokumen
12 Dokumen
06 0007 Penyusunan Renstra dan
- Dokumen Renja yang tersusun
2 Dokumen
2 Dokumen
Renja SKPD
- Dokumen Renstra yang tersusun
1 Dokumen
1 Dokumen
Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Program/ Kegiatan DPKBD yang Tersusun
12 Dokumen
12 Dokumen
362,505,000
12 Dokumen
380,000,000
12 Dokumen
399,000,000
12 Dokumen
420,000,000
12 Dokumen
445,000,000
5 Materi
5 Materi
150,000,000
5 Materi
150,000,000
5 Materi
150,000,000
5 Materi
150,000,000
5 Materi
150,000,000
KODE
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
2
06 0002 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran 06 0004 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun 06 0005 Penyusunan Perencanaan
Anggaran
06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD
06 0010 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan SKPD
06 0013 Publikasi Kinerja SKPD
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
Terpublikasikannya Kinerja DPKBD kepada masyarakat
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN 2014
2015
2016
12 Dokumen 239,859,000
2 Dokumen
2017
12 Dokumen 50,000,000
2 Dokumen
2018
12 Dokumen 54,500,000
2 Dokumen
12 Dokumen 60,000,000
2 Dokumen
17
18
Kec. Cibinong
60 Dokumen 80,000,000
1 Dokumen
484,359,000 Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat
Kec. Cibinong
60 Dokumen
2,006,505,000 Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat
Kec. Cibinong
25 Materi
750,000,000 Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat
Kec. Cibinong
10 Dokumen 2 Dokumen
V-21
V-22
BAB VI INDIKATOR KINERJA DPKBD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD DPKBD sesuai dengan tupoksinya memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, untuk itu DPKBD Kabupaten Bogor harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagaimana disajikan dalam Tabel 6.1 yang diacu dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah adalah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Profesional. Transparan dan akuntabel adalah dasar pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang profesional, proporsionalitas, dan terbuka. Sedangkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat diwujudkan dengan indikator
kinerja
peningkatan
kualitas
sistem
perencanaan,
penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah sehingga diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih optimal sesuai dengan target dalam
dokumen
RPJMD
Kabupaten
Bogor
Tahun
2013-2018.
Peningkatan tertib administrasi pengelolaan dan optimalisasi fungsi barang milik daerah dalam pelayanan kepada masyarakat merupakan indikator kinerja pengelolaan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel sehingga target tertib administrasi dan dokumen pengelolaan barang daerah serta tertib penataan dan pendayagunaan aset daerah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.
VI-1
Tabel 6.1. Indikator Kinerja DPKBD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD
2014
2015
2016
2017
2018
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
1. Tertib administrasi dan dokumen keuangan daerah
78 SKPD
78 SKPD
78 SKPD
78 SKPD
78 SKPD
78 SKPD
78 SKPD
2. Tertib administrasi dan dokumen pengelolaan barang daerah
78 SKPD
78 SKPD
78 SKPD
78 SKPD
78 SKPD
78 SKPD
78 SKPD
No
Indikator
Target Capaian Setiap Tahun
VI-2
BAB VII PENUTUP Renstra
Dinas
Pengelolaan
Keuangan
dan
Barang
Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah serta
disusun
dengan
memperhitungkan
seluruh
potensi
dan
kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan). Renstra
Dinas
Pengelolaan
Keuangan
dan
Barang
Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dan sebagai pelaksanaan tahap ketiga dari RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 serta menjadi
pedoman
dalam
penyusunan
Renja
Dinas
Pengelolaan
Keuangan dan Barang Daerah yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah. Pelaksanaan Renstra Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah sangat memerlukan patisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur DPKBD, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena
secara
substansial
merupakan
pencerminan
aspirasi
pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.
BUPATI BOGOR WAKIL,
Hj. NURHAYANTI VII-1
