DAFTAR ISI. Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Grafik Daftar Lampiran

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie ini dibuat sesuai Perpres

Nomor 29

Tahun 2015

tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan

tindak lanjut

TAP

MPR RI

Nomor

:

XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang mengacu pada prinsip-prinsip Clean Government dan Good Governance. Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu

adanya laporan kinerja Badan Pusat Statistik

Kabupaten Pidie untuk memantau bahkan mengetahui kemampuan BPS Kabupaten Pidie dalam pencapaian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan kegiatan di bidang statistik. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, pimpinan BPS Kabupaten Pidie mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini di masa datang sangat kami hargai.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

i

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Grafik Daftar Lampiran

Hal i ii iii iv v vi

Ringkasan Eksekutif Bab I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Pidie 1.4 Sumber Daya Manusia BPS Kabupaten Pidie 1.5 Potensi dan Permasalahan 1.6 Sistematika Penyajian Laporan Bab II. Perencanaan Kinerja 2.1 Rencana Strategis ( Renstra) BPS Kabupaten Pidie 2015-2019 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016 Bab III Akuntabilitas Kinerja 3.1 Capaian Kinerja BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016 3.2 Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016 3.3 Capaian Kinerja BPS Kabupaten Pidie terhadap Target Renstra 2015- 2019 3.4 Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016 3.5 Upaya Efesiensi di BPS Kabupaten Pidie 3.6 Realisasi Anggaran Tahun 2016 Bab IV. Penutup 4.1 Tinjauan Umum 4.2 Tindak Lanjut


vii 1 1 3 4 7 9 11 10 10 14 19 19 23 26 29 30 39 44 44 45

ii

DAFTAR TABEL

Hal Daftar Tabel 2.2.1. Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016.

14

Daftar Tabel 3.7.1. Penyerapan Anggaran BPS Kabupaten Pidie

39

Daftar Tabel 3.7.2. Penyerapan Anggaran BPS Kabupaten Pidie Dirinci Menurut Program

40

Daftar Tabel 3.7.3. Penyerapan Anggaran BPS Kabupaten Pidie Dirinci Menurut Jenis Belanja


41

iii

DAFTAR GAMBAR

Hal Daftar Gambar 1.4.1 Tabel Profil Pegawai BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

9

Daftar Gambar 3.2.1- Tampilan Website BPS Kabupaten Pidie

24

DAFTAR GAMB


iv

DAFTAR GRAFIK AR Daftar Grafik 3.7.1- Daya Serap Anggaran BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016


39

v

DAFTAR LAMPIRAN

Hal Lampiran 1. Peta Administrasi Lampiran 2. Bagan Susunan Organisasi Lampiran 3. Resntra 2015 - 2019 Lampiran 4. Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Lampiran 5. Pengukuran Capaian Kinerja 2016

47 48 49 53 58

Lampiran 6. Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Pidie Menurut Golongan Tahun 2016

63

Lampiran 7. Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Pidie Menurut Kelompok Umur Tahun 2016

64

Lampiran 8. Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Pidie Menurut Jenis Jabatan Tahun 2016

65

Lampiran 9. Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Pidie Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016

66

Lampiran 10. Pelayanan Statistik pada Perpustakaan

67

Lampiran 11. Publikasi BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

68

Lampiran 12. Daftar Penerima Publikasi BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

70

Lampiran 14. Kegiatan BPS Kabupaten Pidie

73


vi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memberikan wewenang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Visi BPS Kabupaten Pidie adalah "Pelopor data statistik terpercaya

untuk

semua".

Visi BPS Kabupaten Pidie tersebut dilakukan dengan melaksanakan Pembangunan Perstatistikan. Laporan Kinerja BPS Kabupaten Pidie ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada BPS, yaitu melaksanakan koordinasi

dan kerjasama

serta

mengembangkan

dan

membina

hubungan dalam bidang statistik baik dengan pemerintah, swasta maupun

masyarakat

pada umumnya sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kendala yang dihadapi didalam melaksanakan program-program BPS Kabupaten Pidie mengakibatkan keterlambatan atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan anggaran, secara umum disebabkan oleh : A. Teknis - Mutu sumber daya manusia, khususnya pegawai sebagai petugas lapangan, masih lemah dan belum memadai. - Responsibilitas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS relatif masih rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha. - Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya memanfaatkan data.


vii

B. Anggaran - Kebutuhan anggaran untuk berbagai kegiatan BPS Kabupaten Pidie tidak sepenuhnya tercukupi. - Pemanfaatan anggaran yang harus semakin efektif dan efisien, dengan mengelola anggaran yang tertib, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Berbagai upaya dilakukan BPS Kabupaten Pidie untuk mengatasi kendala tersebut dengan menyesuaikan keadaan dan situasi daerah setempat.


viii

BAB I PENDAHULUAN 1.1

LATAR BELAKANG Kebijakan strategi dalam rangka pengembangan BPS Kabupaten

Pidie lima tahun ke depan dititikberatkan pada peningkatan peran dalam mewujudkan dan menyediakan data dan informasi statistik yang terpercaya untuk semua. Semangat reformasi dalam mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998. Semangat reformasi ini tercermin dari tuntutan masyarakat akan keterbukaan dalam penyelenggaraan

bernegara.

Menjawab tuntutan ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2015 tentang Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

pemerintah

(LKIP)

yang

mewajibkan

untuk mempertanggungjawabkan

seluruh

instansi

keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Perpres

ini

dilengkapi

dengan

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

BPS Kabupaten Pidie sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan Negara, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan BPS Kabupaten Pidie melalui pembangunan sistem perencanaan dan penganggaran serta pengukuran kinerja yang terintegrasi dan menyeluruh. Penyelenggaraan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) meliputi

Perencanaan Kinerja,

Perjanjian Kinerja, Pengukuran

Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Reviu dan Evaluasi Kinerja. Sistem menciptakan menjaga

ini

merupakan

transparansi instansi terpeliharanya

suatu pemerintah

instrumen

untuk

sehingga

kepercayaan masyarakat

dapat kepada

pemerintah. Selain itu, sistem akuntabilitas juga dapat dijadikan media untuk menunjukkan capaian prestasi dari lembaga pemerintah. Pelaksanaan Renstra BPS periode 2015 – 2019. Renstra mengalami pengembangan yang disesuaikan dengan visi, misi dan tujuan terutama terhadap indikator-indikator yang sejalan dengan program Reformasi Birokrasi (RB) dan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Penyusunan

Indikator

Kinerja Utama

(IKU) juga

telah

mengalami perbaikan dalam rangka menyelaraskan sasaran strategis serta visi dan misi BPS tahun 2015 – 2019 terutama untuk lebih mendorong

terwujudnya

program

akuntabilitas kinerja BPS

Kabupaten Pidie.


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pusat Statisik Kabupaten Pidie Tahun 2016 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada BPS Kabupaten Pidie atas penggunaan anggaran yang bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BPS Kabupaten Pidie untuk meningkatkan kinerjanya.

Keberhasilan atau

kegagalan

pelaksanaan misi yang dipaparkan akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja BPS Kabupaten Pidie pada tahun yang akan datang. 1.2

MAKSUD dan TUJUAN Maksud : a.

Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;

b. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia; c.

Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik;

d. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; e.

Meningkatkan

koordinasi,

integrasi,

dan

sinkronisasi

kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan


swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Tujuan : a.

Meningkatkan

ketersediaan

informasi

statistik

yang

berkualitas, lengkap, akurat, dan mutakhir pada skala daerah dan nasional bagi para pengguna data dan stakeholder. b. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dan statistik khusus. c.

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang statistik yang tepat guna dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang statistik serta terselenggaranya good governance.

1.3

TUGAS, FUNGSI, dan SUSUNAN ORGANISASI BPS KABUPATEN PIDIE Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di daerah. BPS Provinsi adalah perwakilan BPS di daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPS, BPS Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala, dan BPS Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang kepala. Tugas,

fungsi, dan

susunan

organisasi Badan Pusat Statistik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik, adalah sebagai berikut :


a)

Tugas

BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. b)

Fungsi

Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

BPS

Kabupaten

Pidie

menyelenggarakan fungsi : Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Pidie Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten Pidie Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan

administrasi umum,

ketatausahaan, organisasi, dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPS Kabupaten Pidie. c)

Susunan Organisasi BPS Kabupaten Pidie

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, yaitu : a.

Kepala Tugas : memimpin BPS Kabupaten Pidie dengan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Pidie serta membina aparatur BPS Kabupaten Pidie agar berdaya guna dan berhasil guna.


b.

Subbagian Tata Usaha Tugas : melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam.

c.

Seksi Statistik Sosial Tugas : melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik sosial.

d.

Seksi Statistik Produksi Tugas : melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik produksi.

e.

Seksi Statistik Distribusi Tugas : melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik distribusi.

f.

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Tugas : melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan neraca wilayah dan analisis statistik lintas sektor

g.

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Tugas

:

melakukan

pengintegrasian

pengolahan

data,

pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik. h.

Kelompok Jabatan Fungsional Tugas : melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.


1.4

SUMBER DAYA MANUSIA BPS KABUPATEN PIDIE Secara umum, pengertian sumber daya manusia dapat dibagi

menjadi dua, yakni sumber daya manusia secara makro dan mikro. Pengertian sumber daya manusia makro adalah jumlah penduduk usia produktif yang ada di sebuah negara, sedangkan pengertian sumber daya manusia mikro lebih mengerucut pada individu yang bekerja pada sebuah institusi. Sementara itu, pengertian sumber daya manusia menurut para ahli memiliki arti yang lebih beragam. Menurut Malayu Hasibuan, sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Kemampuan sumber daya manusia tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, namun harus mencangkup keseluruhan dari daya pikir dan juga daya fisiknya. Seorang karyawan misalnya, sebagai sumber daya manusia yang bekerja di kantor, kemampuan pikir tentunya harus ia gunakan untuk memecahkan segala persoalan pada pekerjaannya. Kegiatan ini harus juga didukung dengan kemampuan fisiknya untuk bisa mengatasi rasa lelah ketika harus duduk selama lebih kurang 8 jam menghadap komputer. Hampir sama dengan Malayu Hasibuan, Veithzal Rivai mendefinisikan sumber daya manusia sebagai seorang yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan usaha pencapaian tujuan organisasi. Setiap organisasi atau perusahaan tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda, maka dari itu kemampuan sumber daya manusia yang dibutuhkan pun akan berbeda pada tiap-tiap perusahaan. Meskipun kemampuan sumber daya manusia bersifat fleksibel, namun kata-kata ‘siap’ dan ‘mau’ dari definisi Rivai di atas harus menjadi poin yang digarisbawahi. Sebaik apapun kemampuan sumber 7 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

daya manusia tidak akan mampu menghasilkan output maksimal jika kemampuannya tersebut tidak bersifat praktis atau dengan kata lain ‘tidak siap pakai’. Selain itu, kemampuan juga tidak akan berarti apaapa jika individu sebagai sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan tidak mau memberikan sumbangan usahanya di tempat tersebut. Masih menurut Veithzal Rivai, sumber daya manusia ia sebut sebagai salah satu unsur masukan (input) yang nantinya akan diubah menjadi keluaran (output) berupa barang atau jasa untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebagai input, sumber daya manusia tidak dapat menjadi unsur tunggal, melainkan harus dikombinasikan pula bersama unsur lainnya seperti modal, bahan, mesin, metode dan juga teknologi. Potensi sumber daya manusia berbeda-beda pada tiap individu. Untuk bisa mengembangkan potensi sumber daya manusia yang berbeda-beda tersebut, dibutuhkan suatu sistem manajemen unik yang dinamakan manajemen sumber daya manusia. Era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Sampai dengan akhir tahun 2016, jumlah SDM BPS Kabupaten Pidie mencapai 36 orang dengan Tabel sebagai berikut:


Jenis Kelamin

%

Jenis Jabatan

Pria

62

Struktural

16

S2

Wanita

38

Fungsional Tertentu

60

Fungsional Umum

24

%

Pendidikan %

Gol

%

5

IV

3

S1

36

III

64

D3

0

II

33

SMU Sederajat

59

Gambar 1.4.1- Tabel Profil pegawai BPS Kabupaten Pidie tahun 2016 1.5

POTENSI dan PERMASALAH BPS

Kabupaten

Pidie

telah

mengidentifikasi

sejumlah

permasalahan yang perlu diatasi dalam tahun 2016

baik itu

permasalahan internal maupun eksternal sehingga citra BPS sebagai pelopor data terpercaya untuk semua dapat terus meningkat. Ketidakmampuan

responden

dalam

memberikan

informasi yang akurat menyebabkan kualitas data yang dihasilkan BPS Kabupaten Pidie belum optimal. Di samping itu, target sampel yang

tidak

terpenuhi

terutama

disebabkan

keengganan

masyarakat menjadi responden, menyebabkan response rate yang rendah, khususnya terjadi pada pelaku ekonomi. Kebutuhan terhadap

jenis data dan informasi statistik

wilayah kecil (small area statistic) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun

1997

tentang

Statistik

tidak

memperkenankan

BPS 9


menyajikan

data individu, sehingga belum

sepenuhnya dapat

memenuhi harapan masyarakat. Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian, lembaga, parlemen (DPRD), dan dunia usaha berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan adhoc yang diselenggarakan. Meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat ad hoc, yang seringkali berlangsung pada saat yang sama, tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas enumerator di tingkat kabupaten dan kecamatan menyebabkan belum dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan. Ketepatan waktu rilis (timeliness) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Hal ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang kerap terkendala adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi cakupan. Koordinasi yang relatif masih lemah, karena komunikasi antara unit kerja baik di BPS Kabupaten Pidie maupun antara BPS Kabupaten Pidie dengan BPS Pusat belum terintegrasi secara baik, juga menjadi penyebab ketepatan waktu rilis yang belum optimal. BPS Kabupaten Pidie telah memiliki sistem dan infrastruktur TI yang memadai untuk mendukung operasional BPS Kabupaten Pidie. Namun masih ditemui adanya aplikasi sistem pengolahan data yang dikembangkan secara standalone (berdiri sendiri) oleh beberapa subject matter, sehingga sistem aplikasi yang digunakan untuk


pengolahan data hasil kegiatan lapangan belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik. Faktor SDM sangat berpengaruh terhadap kualitas data BPS Kabupaten Pidie. Kelemahan pada aspek SDM BPS Kabupaten Pidie terutama disebabkan karena

belum optimalnya perencanaan

kebutuhan SDM yang didasarkan pada pemetaan kompetensi, serta sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam rangka menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen SDM. Permasalahan lain dalam pengelolaan SDM adalah belum terciptanya sinergi antara unit kerja yang bertanggung jawab terhadap proses-proses dalam manajemen sumber daya manusia.

1.6

SISTEMATIKA PERJANJIAN LAPORAN Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja BPS tahun 2016 disajikan dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia di BPS; potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS; serta sistematika perjanjian laporan.



Bab II.

Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi Rencana

Strategis (Renstra) BPS 2015 – 2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2016. 11 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016



Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS 2016, Perkembangan Capaian Kinerja BPS terhadap target RPJMN 2015 – 2019, Prestasi tahun 2016, Kegiatan Prioritas BPS 2016, Upaya Efisiensi BPS 2016 dan Realisasi Anggaran tahun 2016.



Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

 BAB II PERENCANAAN KERJA 2.1

RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 BPS KABUPATEN PIDIE Renstra BPS Kabupaten Pidie periode 2015 – 2019 disusun

dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2015 – 2019 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS Kabupaten Pidie tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS Kabupaten Pidie tahun 2015 - 2019 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (core business) BPS, yakni: 1.

Penyediaan data statistik berkualitas,

2.

Pelayanan prima hasil kegiatan statistik,

3.

Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.


Fokus tersebut dijabarkan ke dalam tujuan strategis BPS Kabupaten Pidie untuk periode 2015 – 2019, yakni: 1.

Peningkatan

kualitas

data

statistik

melalui

kerangka

penjaminan kualitas 2.

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

3.

Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik

4.

Peningkatan birokrasi yang akuntabel

Inilah empat hal yang BPS Kabupaten Pidie rencanakan untuk dapat terwujud di tahun 2019. Dalam Renstra BPS Kabupaten Pidie 2015 – 2019, setiap tujuan strategis dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Program dan kegiatan telah disusun dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini. Untuk memastikan agar seluruh program dan kegiatan masing-masing

menghasilkan

outcome dan output yang diharapkan, proses pemantauan dan evaluasi

terhadap

kinerja

organisasi yang dikaitkan dengan

pelaksanaan renstra ini harus berjalan secara berkelanjutan. Pemantauan dan evaluasi kinerja hasil pelaksanaan Renstra BPS Kabupaten

Pidie 2015

–

2019 harus

berlangsung

dengan

mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan Renstra 2015-2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS Kabupaten Pidie. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis di level BPS Kabupaten Pidie merupakan


bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Seluruh insan statistik BPS Kabupaten Pidie menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yakni profesional, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, BPS Kabupaten Pidie optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPS Kabupaten Pidie 2015-2019 ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program pemerintah dalam RPJMN ketiga periode 2015-2019. 2.2

PERJANJIAN KINERJA (PK) 2016 BPS KABUPATEN PIDIE Selama periode 2016 telah ditetapkan target yang harus

dipenuhi oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai pemerintahan.

Berikut

pada

lembaga

tabel ditampilkan perjanjian kinerja

yang menjadi tanggung jawab Kepala BPS Kabupaten Pidie. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang akan di evaluasi pada akhir tahun. 2.2.1. Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016 Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2)

(3)

(4)

Persen

90

(1) 1. Peningkatan kualitas statistik

Persentase data yang dengan

konsumen

merasa

puas

kualitas data 14


Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2)

(3)

(4)

Persen

90

Persen

85

Persen

100

(1) statistik 1.1

Meningkatnya Persentase kepercayaan

yang

pengguna

dengan

konsumen

merasa

puas

kualitas data

terhadap kualitas statistik data BPS

Persentase

konsumen

yang selalu menjadikan data

dan

statistik

BPS

informasi sebagai

rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah publikasi/laporan

yang

terbit tepat waktu

Publikasi

NA

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit tepat waktu

1.2

Meningkatnya Persentase pemasukan kualitas hubungan dokumen

Publikasi

Persen

2

97

(response 15



Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2)

(3)

(4)

Persen

98

Persen

100

Persen

94

Persen

94

(1) dengan

sumber rate)

survei

dengan

data (Respondent pendekatan Engagement)

rumah

tangga

Persentase pemasukan dokumen rate)

survei

(response dengan

pendekatan usaha

Persentase pemasukan dokumen rate)

survei

(response dengan

pendekatan non rumah tangga non usaha

2. Peningkatan pelayanan hasil

Persentase

Kepuasan

prima Konsumen

terhadap

kegiatan pelayanan data BPS

statistik 2.1

Meningkatnya Persentase

Kepuasan

kualitas hubungan Konsumen

terhadap

dengan pengguna pelayanan data BPS data

(User 16



Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2)

(3)

(4)

(1) Engagement)

Jumlah

pengunjung

eksternal mengakses

yang data

informasi

dan

statistik

Pengunjung 5.500

melalui website BPS

Persentase yang

Konsumen

puas

terhadap

Persen

92

Persen

95

Poin

52

Persen

59

Persen

35

akses data BPS Persentase

pengguna

layanan yang merasa puas

terhadap

pemenuhan sarana dan prasarana BPS 3. Peningkatan

Hasil

penyelenggaraan/

Penilaian

SAKIP

oleh Inspektorat

pelaksanaan birokrasi

yang

akuntabel 3.1

Meningkatnya Persentase

pegawai

kualitas

yang menduduki jabatan

manajemen

fungsional tertentu

sumber

daya Persentase

pegawai



Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2)

(3)

(4)

Poin

52

(1) manusia BPS

yang

berpendidikan

minimal Diploma IV atau Strata I 3.2

Meningkatnya Hasil pengawasan

Penilaian

SAKIP

dan oleh Inspektorat

akuntabilitas kinerja

aparatur

BPS

No.

Program

Anggaran (Rp.)

1.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 3.754.153.000,Teknis Lainnya

2. 3.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS

1.129.700.000,-

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

2.661.114.000,-

JUMLAH

7.544.967.000,-


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1

CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN PIDIE TAHUN 2016

1. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap

kualitas data

BPS”, ditetapkan arah

kebijakan

“Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas”, dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas: 

Diseminasi hasil kegiatan Sensus Pertanian 2013 untuk kurun waktu 2013- 2016,



Survei Penduduk Antar Sensus untuk kurun waktu 2015-2016,



Sensus Ekonomi 2016 untuk kurun waktu 2015-2018,



Sensus Penduduk 2010 untuk kurun waktu 2017-2019,



Pendataan Potensi Desa 2018.

b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik, c. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional. 2. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement)”, ditetapkan arah kebijakan ”Peningkatan response rate”, dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data, b. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS. 19 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

3. Untuk mencapai sasaran “Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif dan efisien”, ditetapkan ”Peningkatan

arah kebijakan

kualitas penyelenggaraan kegiatan statistik”,

dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas pengembangan dan analisis statistik, b. Mempublikasikan quality gate pada masing-masing tahapan kegiatan statistik. 4. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement)”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat”,dengan strategi sebagai berikut : a. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik, b. Meningkatkan customer relationship management, c. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik. 5. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas diseminasi data dan informasi statistik”, ditetapkan arah kebijakan “Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS”, dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas website BPS Kabupaten Pidie dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai, b. Mengoptimalkan

sistem

informasi

statistik

dalam

mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik. 6. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana

BPS”, ditetapkan arah

kebijakan

“Peningkatan

kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi 20 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

statistik BPS” dan “Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik”, dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan

efektivitas

pemenuhan

sarana

dan

prasarana BPS Kabupaten Pidie yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik dan dukungan operasional kegiatan statistik, b. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. 7.

Untuk mencapai sasaran“Meningkatnya kualitas koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN”, ditetapkan arah

kebijakan

“Penciptaan iklim yang kondusif untuk

koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN” dan “Penguatan

fungsi

yang

menangani

penyebarluasan

informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait dan kegiatan statistik”, dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan metadata kepada BPS Kabupaten Pidie, b. Mengoptimalkan pembinaan penyelenggaraan statistik di K/L maupun swasta, c. Mengoptimalkan penyebarluasan informasi, advokasi dan sosialisasi berbagai regulasi terkait, d. Mengoptimalkan penyebaran informasi tentang kegiatan statistik BPS.


8. Untuk

mencapai

sasaran

“Meningkatnya

kualitas

pembinaan dalam penyelenggaraan SSN”, ditetapkan arah kebijakan “Penciptaan iklim yang kondusif untuk pembinaan dalam penyelenggaraan SSN”, dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan kemudahan akses bagi K/L maupun swasta dalam memberikan metadata kepada BPS Kabupaten Pidie, b. Mengoptimalkan pembinaan untuk pemberdayaan insan statistik di K/L maupun swasta. 9. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas manajemen sumber

daya

manusia

BPS”,

ditetapkan

arah

kebijakan

“Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja” dan “Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan

Sistem Manajemen

SDM aparatur,

pengawasan, akuntabilitas kinerja”, dengan strategi sebagai berikut: a. Mengoptimalkan

pembangunan

keseluruhan

sistem

Manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif, b. Mengoptimalkan

pengembangan

kompetensi

SDM

aparatur, termasuk meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI, c. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik yang baru. 10. Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran

dan

pelaksanaan

kegiatan”,

ditetapkan

arah

kebijakan “Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem 22 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja” dan “Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan Sistem Manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja”,dengan strategi sebagai berikut: a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Adapun rekapitulasi arah kebijakan dan strategi BPS Kabupaten Pidie untuk mencapai sasaran-sasaran strategis BPS 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 3.1.1 (Tabel lampiran renstra). 3.2

PERKEMBANGAN CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN PIDIE 2016 Akuntabilitas

kinerja

Kabupaten Pidie merupakan Pidie

Badan

Pusat

perwujudan kewajiban

untuk mempertanggung jawabkan

Statistik (BPS) BPS Kabupaten

keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan BPS Kabupaten Pidie dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis akuntabilitas kinerja berisi tentang capaian kinerja tahun 2016 dengan target dan indikator yang digunakan berdasarkan Penetapan Kinerja BPS Kabupaten Pidie

Tahun 2016.

pencapaian

dan

menyajikan

tujuan

permasalahan

Selain

sasaran yang

menyajikan

strategis, laporan

dihadapi

dalam

tingkat ini

juga

pelaksanaan

kegiatan. Secara umum kinerja BPS Kabupaten Pidie tahun 2016 cukup berhasil, dengan rata-rata pencapaian tujuan sebesar 89,91 persen. Pencapaian tersebut diukur terhadap indikator tujuan stategis

BPS


Kabupaten Pidie yang merupakan keadaan atau kondisi yang ingin dicapai. Visi BPS Kabupaten Pidie sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua sudah menjadi komitmen seluruh jajaran BPS Kabupaten Pidie. Sejauh ini kepercayaan pemangku kepentingan terus meningkat, kondisi ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung yang datang langsung ke BPS Kabupaten Pidie atau melalui media komunikasi dan akses internet. Demikian pula hasil survei mengenai tingkat kepuasan konsumen terhadap layanan data di BPS Kabupaten Pidie juga menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. BPS Kabupaten Pidie sebagai penyedia data dan informasi statistik, memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai koordinator kegiatan statistik seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Selain itu, BPS Kabupaten Pidie juga berkoordinasi

dan bekerjasama dalam menyelenggarakan kegiatan

statistik dengan instansi pemerintah, lembaga penelitian atau masyarakat baik ditingkat pusat maupun di daerah.

Gambar 3.2.1- Tampilan Website BPS Kabupaten Pidie 24 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

BPS Kabupaten Pidie dalam menghasilkan dan menyajikan data statistik senantiasa berusaha untuk memperhatikan kepuasan konsumen, khususnya terhadap produk yang dihasilkannya. Untuk itu, BPS Kabupaten Pidie merasa perlu melaksanakan Survei Kebutuhan Data (SKD) yang digunakan sebagai bahan evaluasi guna mengetahui kebutuhan terhadap data statistik, baik yang tersedia di BPS Kabupaten Pidie maupun yang tidak dan juga sebagai pendukung untuk peningkatan kualitas data dan informasi statistik. Kegiatan SKD dilaksanakan mulai tahun 2016 di BPS Kabupaten Pidie. Pencacahan SKD diperuntukkan bagi pengguna data BPS pada periode pencacahan.

Hasil dari kegiatan SKD digunakan untuk

menghitung Indeks Kepuasan Konsumen (IKK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM dihitung sebagai kewajiban BPS Kabupaten Pidie berdasarkan

Keputusan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan

harus

memperhatikan

dilaksanakan

kebutuhan

dan

secara

konsisten

dengan

harapan

masyarakat,

sehingga

pelayanan pemerintah kepada masyarakat

dapat

selalu

diberikan

secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana

dan

mudah

dilaksanakan serta tidak diskriminatif. IKK dan IKM pada tahun 2016 ini dihitung sebagai kelanjutan dari penghitungan tahun sebelumnya, sehingga

data

yang disajikan dapat dibandingkan dengan data

sebelumnya. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh BPS Kabupaten Pidie perlu dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan agar dapat melaksanakan tugas dan perannya dalam peningkatan kualitas


penyelenggaran statistik (Undang – Undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik). Penyelenggaraan evaluasi pelayanan BPS Kabupaten Pidie oleh masyarakat pengguna merupakan salah satu upaya melibatkan partisipasi publik dalam peningkatan kualitas pelayanan. Tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang ada di BPS Kabupaten Pidie dirasa sangat penting sebagai upaya peningkatan kualitas pelayananan kepada masyarakat yang harus dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan. 3.3

CAPAIAN KINERJA BPS KABUPATEN PIDIE TERHADAP TARGET

RENSTRA 2015-2019 Keinginan para pengguna data baik pemerintah, swasta maupun masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa BPS Kabupaten Pidie kedepan harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan dan tepat walau melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi tata laksana penyediaan data dan informasi, yang didukung SDM profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Perubahan ke arah tersebut sudah barang tentu menuntut perubahan budaya kerja dan pola berpikir dari seluruh jajaran BPS baik para pimpinan sampai pada staf yang paling bawah. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar bisa mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa perubahan dan reformasi hanya difokuskan pada perbaikan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian. 26 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

Selama tahun 2016, langkah-langkah perbaikan terhadap tata laksana penyediaan data yang telah dilakukan antara lain : 

Perubahan UU No. 16 Tahun 1997 sudah disosialisasikan



Peningkaan kualitas data didasarkan kepada suatu ukuran indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui penyusunan prosedur dan standar kerja



Penyusunan sistem perencanaan karir pegawai yang meliputi sistem rotasi dan mutasi, manajemen kinerja, dan pembinaan SDM



Pengembangan SDM tidak hanya pada kemampuan teknis semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan manajemen dan organisasi serta attitude pegawai (soft and skill)



Perubahan budaya kerja (corporate culture) dan pola pokir (mind set)



Penyusunan sistem IT architecture, IT governance dan data warehouse Kualitas publikasi berkembang sesuai dengan kebutuhan para

pengguna data, namun tetap menampilkan publikasi-publikasi yang mempunyai karakter sebagai pelopor penyedia data statistik terpercaya untuk semua dengan mengusung product image BPS bahwa data mencerdaskan bangsa. Data

statistik

berkualitas yang dihasilkan BPS dimulai melalui

penataan manajemen dan kepemimpinan yang baik, serta mengkaji kembali kekuatan UU 16 Tahun 1997, tentang Statistik, dan berbagai peraturan-peraturan

yang berhubungan

dengan

penyelenggaraan


statistik. Langkah-langkah perbaikan terhadap kualitas data yang telah dilakukan antara lain : a.

Telah dibuat kerangka kerja (framework) untuk melihat ketidak konsistenan data dari berbagai sumber

b.

Melakukan pengendalian kualitas (quality control) dalam setiap

tahap

kegiatan statistik dan diupayakan untuk

mencantumkan standard error dalam setiap hasil survei BPS. c.

Mengembangkan

dan

memperbaharui

klasifikasi

buku

(standard classification) di bidang ekonomi dan sosial untuk diterapkan dan dipatuhi oleh unit kerja di lingkungan BPS dalam mengembangkan statistiknya. d.

Sesuai dengan UU 16 tahun 1997, tentang Statistik, maka perlu

ditingkatkan intensitas koordinasi dan pembinaan

statistik dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif. Selain itu, dilakukan pula berbagai perbaikan pada peningkatan SDM dan kelembagaan : 

Melakukan assessment test untuk memperoleh pegawai yang kompeten di bidangnya



Mengkaji kembali tipologi organisasi untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas sumber daya yang dimiliki BPS Kabupaten Pidie



Meningkatkan pelayanan prima yang berorientasi pada segmentasi pengguna data



Membangun nilai-nilai organisasi, seperti integritas, pelayanan, profesional, relevan dan terpercaya. 28 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

3.4

KEGIATAN PRIORITAS BPS KABUPATEN PIDIE 2016 Berdasarkan hasil pemetaan tujuan, sasaran strategis, arah

kebijakan

dan

strategi

BPS

Kabupaten

Pidie,

maka

dapat

diinventarisasi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis 2015 – 2019, yaitu sebagai berikut. 1.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan kegiatan: a. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Kabupaten Pidie, b. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, c. Pelayanan dan Pengembangan

Diseminasi Informasi

Statistik, d. Pengembangan Sistem Informasi Statistik, e. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, f. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat, g. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial, h. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan, i.

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan,

j.

Penyediaan

dan

Pengembangan

Statistik

Industri,

Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi, k. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi, l.

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga, 29


m. Penyediaan dan

Pengembangan

Statistik

Keuangan,

Teknologi Informasi, dan Pariwisata, n. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi, o. Penyediaan

dan

Pengembangan

Statistik

Neraca

Pengeluaran, p. Pengembangan dan Analisis Statistik. 2.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dengan kegiatan: a. Dukungan Manajemen

dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya BPS. 3.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dengan kegiatan: a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya, b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS.

3.5

UPAYA EFISIENSI DI BPS KABUPATEN PIDIE

Kasubbag Tata Usaha Dalam rangka usaha mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dari BPS, maka BPS Kabupaten Pidie secara bersama-sama memperbaiki administrasi Barang Milik Negara (BMN) dan mengelola Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Keuangan BMN atau SIMAK BMN secara profesional.


Langkah awal yang mudah dan dapat segera dilakukan antara lain membenahi inventaris barang di setiap ruangan, serta segera menatausahakan pengadaan BMN. Disamping itu buku-buku publikasi yang berada diperpustakaan yang merupakan aset BPS mulai dikelola dengan baik sebagai BMN. Seksi Statistik Sosial Data pokok yang dihasilkan dari sensus/survei di Seksi Statistik Sosial umumnya adalah data kependudukan, ketenagakerjaan, sosial, kesejahteraan dan kemiskinan. Data kependudukan dihasilkan dari angka proyeksi penduduk yang disesuaikan dengan laporan dari Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan serta Laporan perkembangan jumlah penduduk per-desa yang terdapat di masing-masing Kecamatan. Untuk data ketenagakerjaan didapatkan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan pendataan Survei Upah dan Survei Struktur Upah Data. Dan untuk data sosial, kesejahteraan dan kemiskinan salah satunya didapatkan dari pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Pada Tahun 2016 dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional selain modul konsumsi juga ditambah dengan modul sosial budaya dan pendidikan (MSBP) sehingga diharapkan data yang dihasilkan dari susenas dapat lebih mencerminkan tentang tingkat sosial, ekonomi, budaya dan pendidikan. Selain kegiatan diatas, di Seksi Statistik Sosial juga terdapat survei khusus mengenai pendapat publik mengenai pengetahuan 31 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

korupsi yaitu dengan pelaksanaan Survei Perilaku Anti Korupsi yang bekerjasama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Seksi Statistik Produksi Data utama yang dihasilkan dari kegiatan seksi statistik produksi antara lain angka produksi padi dan palawija untuk menghitung angka ramalan produksi, indeks produksi industri besar dan sedang, produksi ikan dari tempat pelelangan ikan, Survei Perkebunan, Survei Captive Power, Survei Perusahaan Konstruksi dan sebagainya. Beberapa Survei yang dilakukan Seksi Statistik Produksi sangat tergantung kepada instansi/dinas dan perusahaan terkait sehingga komunikasi menjadi faktor penting. Untuk itu perlu dijalin hubungan yang intensif dan kondusif dengan instansi/dinas dan perusahaan terkait di provinsi dan Kabupaten/kota. Seksi Statistik Distribusi Produk utama kegiatan seksi statistik distribusi dan jasa antara lain indeks harga konsumen , indeks harga perdagangan besar, survei harga produsen, indeks kemahalan konstruksi, kunjungan wisatawan asing, dan sebagainya. Pada tahun 2016 pengiriman data, kuesioner, serta entri data sudah lancar dan tidak pernah terjadi keterlambatan lagi sehingga data statistik distribusi setiap bulannya tanpa time-lag. Meskipun

demikian

pemantauan

dan

kepedulian

terhadap

pengumpulan dan pengiriman dokumen masih perlu dipertahankan untuk tahun berikutnya.


Pada tahun 2016 adalah puncak pelaksanaan aktivitas Sensus Ekonomi (SE) 2016. Ukuran keberhasilan aktivitas ini pada tahun 2016 sebagaimana yang dilaporkan kepada KSP adalah tersedianya angka sementara perkiraan populasi usaha ekonomi non pertanian menurut skala usaha dan sektor ekonomi. Aktivitas ini masuk dalam program PPIS pada kegiatan penyediaan dan pengembangan Statistik Distribusi. Aktivitas SE 2016 dilaksanakan melalui lima sub aktivitas dengan penjelasan sebagai berikut: - Publisitas SE 2016 Berbagai cara digunakan untuk mengampanyekan SE 2016. Hal ini dilakukan agar masyarakat luas dapat mengetahui urgensi ketersediaan data dasar perekonomian Indonesia yang sesuai dengan keadaan terkini sehingga tumbuh kesadaran untuk berpartisipasi aktif dan mendukung kelancaran pelaksanaannya.

Dan data yang

dihasilakan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan yang dilakukan sihingga tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk memberikan penjelasan secara rinci tentang kegiatan SE 2016 serta pemanfaatan statistik ekonomi yang dihasilkan bagi semua kalangan, baik para pelaku ekonomi, pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas. Output aktivitas ini adalah Laporan publisitas SE 2016.


-

Listing Usaha/Perusahaan Aktivitas SE 2016 dimulai dengan tahapan perencanaan dan

persiapan pada tahun 2014, dilanjutkan pada tahun 2015 diantaranya kegiatan gladi bersih listing SE 2016 dan uji coba pendataan UMK/UMB SE 2016. Tahun 2016 adalah puncak dari SE 2016 yaitu pendataan lengkap/listing usaha/perusahaan SE 2016. Aktivitas ini berupa pendaftaran bangunan dan usaha/perusahaan yang berada di dalam bangunan tersebut. Jika keberadaan suatu unit usaha/perusahaan telah diidentifikasi, maka kegiatan ini akan dilanjutkan dengan melakukan pendataan karakteristik usaha dan informasi lainnya. Output dari aktivitas ini adalah diperolehnya jumlah perusahaan/usaha skala mitro, kecil menengah dan besar juga laporan kegiatan Listing SE 2016. -

Penjaminan Kualitas SE 2016 Pelaksanaan

SE

2016

diharapkan

tidak

hanya

dapat

menghasilkan data/informasi mengenai potensi dan sebaran kegiatan ekonomi di Indonesia, tapi data/informasi tersebut juga harus di jamin kualitasnya oleh BPS sehingga lebih bermamfaat dan berhasil guna bagi para pengguna data. Pada tahun 2016, penjaminan kualitas akan diterapkan

pada

tahapan

pengumpulan data

(collecting)

dan

pengolahan (processing) di BPS kabupaten Pidie. Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk mengetahui kesesuaian antara prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaan SE 2016-L pada keseluruhan tahapan kegiatan; mengukur tingkat kualitas pelaksanaan SE 2016-L berdasarkan Dimensi Penjaminan Kualitas BPS (BPS- Quality Assurance); dan sebagai early 34 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

warning bagi Pimpinan BPS dan Subject Matter bila terjadi indikasi pelanggaran SOP, atau kesalahan cakupan atau isian, untuk segera ditindaklanjuti. Dikarenakan adanya penghematan anggaran sehingga kegiatan ini hanya sampai pada pelatihan petugas MK saja. Output aktivitas ini adalah Buku Laporan Pelaksanaan Penjaminan Kualitas SE 2016. -

Post Enumeration Survey (PES) SE 2016 Pengumpulan data melalui sensus tidak terlepas dari

nonsampling error. Kesalahan ini merupakan sumber bias yang disebabkan oleh kesalahan petugas maupun respoden. Kesalahan petugas berupa salah cakup (Coverage error, baik under coverage maupun over coverage), dan kesalahan isian (content error). Kesalahan yang berasal dari responden berupa salah jawab, yang merupakan content error. PES SE 2016 dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketelitian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016. Dikarenakan adanya penghematan anggaran aktivitas ini hanya sampai penyiapan draf kuesioner dan buku pedoman saja. Pemotongan ini menyebabkan indikator kedua yang mewakili keberhasilan aktivitas SE 2016 tidak dapat diukur. Output aktivitas ini adalah Laporan PES SE 2016. Seksi Neraca wilayah dan analisis Hasil kegiatan seksi neraca wilayah dan analisis statistik antara lain, survey khusus sektoral (tahunan), survey khusus konsumsi rumah tangga (triwulanan), survey khusus lembaga non profit melayani rumah 35 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

tangga (triwulanan) serta pertumbuhan ekonomi dan PDRB. Tahun dasar PDB/PDRB akan diubah dari tahun 2014 menjadi 2015. Sedikitnya ada 4 alasan yang mendasari: (i) sudah terjadi perubahan struktur ekonomi dibandingkan dengan struktur ekonomi tahun 2011; (ii) perekonomian 2015 dianggap stabil; (iii) tersedia data hasil SP2010 dan data dasar lainnya; dan (iv) mengikuti standar internasional yang tertuang dalam System of National Account 2008. Bila lembaga survei mengedepankan penghitungan cepat (Quick Count) dengan keakuratan yang cukup baik, maka BPS perlu berbangga bahwa dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1997 mengenai statistik,

bahwa

BPS

adalah

satu-satunya

instansi

yang

menyelenggarakan statistik dasar. Produk lain yang menonjol adalah publikasi Daerah Dalam Angka (DDA) dari level provinsi hingga kabupaten/kota. Bahkan BPS juga telah mewajibkan penyusunan Kecamatan Dalam Angka (KDA) untuk level kecamatan. Daerah Dalam Angka merupakan publikasi yang cukup prestius karena melibatkan data-data dari stakeholder terkait. Meski disusun oleh BPS, Daerah Dalam Angka berisi sekitar 80 persen dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ketersediaan data tergantung dari SKPD tersebut hingga masing-masing daerah memiliki keberagaman data sesuai potensi wilayahnya. Meski hampir keseluruhan data dalam DDA menampilkan data SKPD, tidak berarti bahwa proses pengumpulan data mudah dan cepat. Justru ketepatan waktu sering menjadi masalah. Belum lagi konsistensi dan kelengkapan data yang menyebabkan waktu yang lebih lama untuk menelaah dan cross chek data. 36 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

Meski sumber data dalam DDA sebagian besar berasal dari non BPS, bukan berarti BPS hanya sekedar menyusunnya tanpa konfirmasi seperti uji validasi untuk keakuratan dan konsistensi data. Setiap pengguna

yang

memanfaatkan

data-data

dalam

DDA

tetap

menganggap bahwa DDA adalah milik BPS sekalipun mencantumkan sumber data. BPS harus selalu serba tahu untuk setiap data-data yang tercantum dalam publikasi DDA meliputi ketidakwajaran data, series data yang kurang lengkap maupun data yang tidak konsisten bila dijejerkan DDA selama beberapa tahun. Ironisnya sebagian besar SKPD yang mencantumkan datanya kurang memahami pentingnya syaratsyarat suatu data dikatakan valid berdasarkan kaidah statistik. Permasalahan yang sering dialami oleh petugas BPS pada saat pengumpulan hingga penyusunan data untuk publikasi DDA, termasuk KDA mencakup petugas, misalnya kabid atau staf yang menangani data di instansi SKPD tersebut berganti-ganti hingga menyebabkan data kurang lengkap bahkan tidak tersedia sama sekali dikarenakan petugas sebelumnya tidak memberikan data untuk diarsipkan setelah pindah antar instansi atau dimutasi. Permasalahan lain yang cukup riskan bahwa data yang diberikan ke BPS berbeda antara instansi provinsi, kabupaten/kota maupun level kecamatan. Bahkan ada sebagian besar data SKPD yang berbeda bila disandingkan dengan data departemen/kementrian yang terkait dengan lingkup SKPD tersebut. Bila terjadi perbedaan data pada setiap level wilayah adminstratif dalam lingkup SKPD bersangkutan, lantas bagaimana BPS menyikapinya? DDA adalah publikasi yang paling diminati oleh user karena berisi berbagai data. Adanya publikasi ini 37 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

diharapkan masyarakat lebih sadar akan pentingnya data dalam pemanfaatan data lebih luas terutama dalam penentuan kebijakan oleh decision maker. Bila SKPD terkait kurang kesadaran akan data yang mereka kumpulkan serta pemanfaatannya maka DDA hanya sekedar buku tanpa makna dan manfaat. BPS perlu membangun sinergi yang koheren dan kontinu dengan SKPD terkait. Sinergi tidak hanya sebatas koordinasi mengenai data melainkan sharing ilmu statistik yang berkaitan dengan data mereka, terutama pemahaman akan manfaat data dalam segala aspek pembangunan. Dengan adanya koordinasi intensif antara BPS dan SKPD terkait secara berkesinambungan dapat dimulai dari pembenahan pada publikasi DDA. Pembenahan tidak hanya dari aspek non teknis, namun terutama dari sisi teknis karena keakuratan data dalam publikasi akan membawa citra positif bagi kedua pihak sehingga ke depannya pemanfaatan data dan statistik lebih meluas. BPS Kabupaten Pidie dan Bappeda serta instansi terkait lainnya mengikuti kegiatan sosialisasi Penyusunan Statistik Daerah dan Daerah Dalam Angka Pidie Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Hampir semua dokumen yang berkaitan dengan rujukan statistik dan penyempurnaan format yang berkaitan dengan rujukan statistik diolah oleh Seksi IPDS, seperti pengolahan dokumen Survei Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dll. Sehingga dalam pelaksanaanya sangat berkaitan dengan kelancaran Survei itu sendiri. Selain itu, Seksi IPDS juga ditugasi untuk mengelola 38 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) dan website resmi BPS Kabupaten Pidie, guna mewujudkan pelayanan prima terhadap pengguna data. 3.6

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016 Realisasi

sampai

penyerapan

anggaran

BPS Kabupaten Pidie

dengan Desember 2016 mencapai 94,68 persen atau sebesar

Rp. 6.933.223.669,-

dari total

pagu anggaran sebesar Rp.

7.323.043.000,-. Tabel 3.7.1. Penyerapan Anggaran BPS Kabupaten Pidie (dalam rupiah) Kewenangan

Pagu 2016

Realisasi 2016

BPS Kabupaten Pidie 7.323.043.000 6.933.223.669

Penyerapan Anggaran 94,68 %

Grafik 3.7.1- Daya Serap Anggaran BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

2016 2016

2 0 1 6


a.

Akuntabilitas Keuangan Menurut Program Penyerapan anggaran BPS Kabupaten Pidie untuk Program

Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) adalah sebesar Rp. 3.622.598.644,- atau 98,67% dari total pagu anggaran Program DMPTTL Rp. 3.671.322.000-; untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) adalah sebesar Rp.725.150.000,- atau 99,95% dari total pagu anggaran Program

PSPA

Penyediaan sebesar

Rp.

725.505.000,-;

dan Pelayanan

Rp.2.585.475.025,-

Informasi

dan

untuk

Statistik

Program

(PPIS)

adalah

atau 88,36% dari total pagu anggaran

Program PPIS Rp.2.926.216.000,Tabel 3.7.2. Penyerapan Anggaran BPS Kabupaten Pidie Dirinci Menurut Program (dalam rupiah)

Program

Pagu 2016

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 3.671.322.000 Lainnya BPS

Realisasi 2016

Penyera pan Anggaran

3.622.598.644

98,67%

725.150.000

99,95%

2.585.475.025

88,36%

Total BPS Kabupaten Pidie 7,323.043.000 6.933.223.669

94,68%

Program Peningkatan Sarana dan 725.505.000 Prasarana Aparatur BPS (PSPA) Program Penyediaan dan Pelayanan 2.926.216.000 Informasi Statistik (PPIS)


b. Akuntabilitas Keuangan Menurut Jenis Belanja Apabila

ditinjau

berdasarkan

jenis

belanja,

dapat

terlihat bahwa penyerapan anggaran BPS Kabupaten Pidie untuk belanja pegawai (51) adalah sebesar Rp. 3.622.598.644,- atau 98.67% dari total pagu anggaran belanja pegawai (51) sebesar 3.671.322.000,-;

untuk

belanja

barang

(52)

adalah

Rp.

sebesar

Rp.2.585.475.025,- atau 88.36% dari total pagu anggaran belanja barang (52) sebesar Rp.2.926.216.000,-; dan untuk belanja modal (53)

adalah

sebesar

Rp. 725.150.000,- atau 99.95% dari total

pagu anggaran belanja modal sebesar Rp. 725.505.000,Tabel 3.7.3. Penyerapan Anggaran BPS Kabupaten Pidie Dirinci Menurut Jenis Belanja (dalam rupiah)

Anggaran 2016

Penyera Realisasi 2016 pan Anggaran

Belanja Pegawai

3.671.322.000

3.622.598.644

98,67%

Belanja Barang

2.926.216.000

2.585.475.025

88,36%

Belanja Modal

725.505.000

725.150.000

99,95%

7.323.043.000

6.933.223.669

94,68%

Jenis Belanja

Total BPS Kabupaten Pidie

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: Selama

Periode yang berakhir 31 Desember 2016 telah dilakukan

4 (empat) kali revisi Revisi DIPA, dengan rincian sebagai berikut: 41 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

a.

DIPA AWAL

Pagu DIPA awal sejumlah Rp.7.544.967.000,-. Pagu per program adalah sebagai berikut :    b.

DMPT2L = Rp.3.754.153.000,PSPA = Rp. 1.129.700.000,PPIS = Rp.2.661.114.000,DIPA REVISI I

Pagu DIPA Revisi I berubah/bergeser akun akan tetapi pagu Rp.7.544.967.000,-. Revisi DIPA ini ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2016. Pagu per program masing-masing :   

DMPT2L = Rp.3.754.153.000,PSPA = Rp. 1.129.700.000,PPIS = Rp.2.661.114.000,-

Adanya pengantian maka pada program PPIS disebabkan adanya penghematan anggaran tahun 2016. c.

DIPA REVISI II

Pagu DIPA Revisi II berkurang sebanyak Rp.621.150.000,- sehingga pagunya menjadi Rp. Rp.6.923.817.000,-. Revisi ini ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2016. Pagu per programnya sebagai berikut :   

DMPT2L = Rp.3.703.774.000,PSPA = Rp. 725.505.000,PPIS = Rp.2.494.538.000,-

d.

DIPA REVISI III

Pagu DIPA Revisi III terjadi pergeseran Akun 524 pagunya tetap menjadi Rp. Rp.6.923.817.000,-. Revisi ini 42 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

ditetapkan pada tanggal 20 September 2016. Pagu per programnya sebagai berikut   


e.

DIPA REVISI IV

Pagu

DIPA

Revisi

IV

terjadi

penambahan

pagu

399.226.000 menjadi Rp. Rp.7.32.043.000,-. Revisi ini ditetapkan pada tanggal 25 November 2016. Pagu per programnya sebagai berikut   



BAB IV PENUTUP

4.1

TINJAUAN UMUM Pelaksanaan tugas dan

menunjukkan keberhasilan. memuaskan yaitu diseminasi pencapaian

pada

data

fungsi BPS Kabupaten Pidie

Pencapaian

Peningkatan

dan informasi,

sasaran yang

efektivitas

sedangkan

dan yang

sangat efisiensi terendah

sasaran Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas

kinerja aparatur BPS. Kegiatan statistik

yang dilaksanakan BPS Kabupaten Pidie

harus mampu memenuhi standar manajemen mutu. Standarisasi tersebut dimaksudkan agar dapat diketahui alur proses kegiatan dalam penyusunan data dan informasi statistik secara jelas dan transparan. Dengan semangat reformasi di bidang statistik, maka pelayanan dan pengembangan informasi statistik tidak hanya menghasilkan keragaman data tetapi juga harus mengutamakan kualitas

data. Implementasi kerangka penjaminan kualitas (quality

assurance framework) menjadikan

BPS

Kabupaten Pidie lebih

kredibel dan akuntabel ditingkat nasional, regional.


4.2

TINDAK LANJUT Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dari Laporan

Akuntabilitas Kinerja BPS Kabupaten Pidie guna peningkatan kinerja dimasa mendatang , antara lain: 1) Ketersediaan data dan informasi mutakhir dan tepat waktu

statistik yang akurat,

Keberhasilan pembangunan sangat tergantung tersedianya data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir dan tepat waktu. Data yang berkualitas tersebut selain bermanfaat untuk perencanaan, juga

diperlukan

untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan

suatu program dan kegiatan. 2)

Sajian data yang sederhana dan mudah dipahami

Data statistik tidak hanya diperlukan oleh pemerintah namun juga digunakan oleh swasta keperluan

yang

dan

masyarakat

luas

untuk

berbagai

beragam. Sehubungan dengan penggunaan yang

luas tersebut, maka sajian data dan informasi yang dihasilkan BPS Kabupaten Pidie harus mudah dipahami. 3)

Data yang beragam dan rinci

Perkembangan ekonomi dan sosial budaya membutuhkan data statistik yang lengkap baik untuk memenuhi keperluan pemerintah, dunia

usaha

maupun masyarakat

pada

umumnya.

Tuntutan

tersebut sangat wajar dan menjadi tantangan dan peluang BPS


Kabupaten Pidie untuk

menyediakan

data

untuk kepentingan

seluruh komponen bangsa. 4)

Data berskala regional, mikro dan spesifik

Peran serta swasta dalam pembangunan semangkin meningkat disamping kebijakan otonomi daerah, kondisi tersebut memerlukan data berskala mikro pada tingkat wilayah kecil (small area statistics) dan bersifat spesifik. Ketersediaan data yang dibutuhkan lembaga swasta dan

pemerintah

daerah merupakan tantangan untuk

menghasilkan data dan informasi yang relevan. 5)

Pembenahan catatan administrasi

Pemanfaatan data sekunder yang bersumber dari catatan administrasi perlu dioptimalkan hingga dapat menjadi informasi dalam bentuk official statistik yang penting. baik usaha

pada

Pembenahan

pemerintah maupun lembaga

merupakan

tantangan

untuk

catatan

administrasi

swasta

dan

dunia

dapat diwujudkan agar

hasilnya dapat dimanfaatkan secara maksimal. 6)

Percepatan tenggang waktu penyajian

Besaran sampel dan banyaknya dokumen yang diolah merupakan salah

satu masalah yang dihadapi dalam setiap kegiatan statistik.

Dengan demikian, percepatan tenggang waktu penyajian (timeliness) merupakan tantangan yang perlu dipecahkan.


7)

Sistem informasi statistik yang andal

Kesenjangan informasi statistik antara pusat dan daerah saat ini masih sangat terasa, sehubungan dengan adanya kesenjangan ini perlu disusun sistem informasi statistik yang andal. Penataan jaringan informasi statistik yang dikembangkan keseluruh

daerah

dalam

hendaknya

menjangkau

rangka penyebarluasan informasi

statistik. Lampiran 1. Peta Administrasi


Lampiran 2. Bagan Susunan Organisasi

Kepala BPS

Syarbeni, M.SiKasubbag Tata Usaha

Syarwani, SE Kasi Stat.Sosial

Kas iStat.Produksi

Rika Elsa Manora.S.ST

Effendy,S.Si

KasiStat.Distribusi

Kasi Stat.Neraca wilayah

Kasi IPDS

Dra.Ummi Tenaga Salamah Septiawan Nur Fungsional/Koordinator Hidayat, S.ST Statistik Kecamatan (KSK)

-------------


Lampiran 3. RENCANA STRATEGIS Tahun 2015 s/d 2019

Instansi : BPS Kabupaten Pidie

Visi

Misi

: "Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua" "The Agent of Trustworthy Statistical Data for All"

: 1.

Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional;

2.

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik;

3.

Membangun

insan

berintegritas,

dan

statistik amanah

yang

profesional,

untuk

kemajuan

perstatistikan. Tujuan

: 1.

Peningkatan kualitas data statistik melalui

kerangka

penjaminan kualitas 2.

Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

3.

Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik

4.

Peningkatan birokrasi yang akuntabel 49


Pada bagian lain, dalam rangka menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan Undangundang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Visi dalam RPJPN 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur, yang salah satunya ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi. Sebagai akhir masa pembangunan lima tahun kedua dalam tahapan RPJPN 2005-2025, perekonomian Kabupaten Pidie tahun 2015, mengalami pertumbuhan sebesar 4.81% dari tahun 2014. Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pidie atas dasar harga berlaku tahun 2015, sebesar 7.98 triliun. Selain indikator ekonomi

yang membaik,

indikator

kesejahteraan

rakyat

juga

mengalami peningkatan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 66.95 pada tahun 2011 menjadi 68.68 pada tahun 2015. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 20.29% di tahun 2015, menjadi 21.18% pada tahun 2015. Tingkat pengangguran terbuka mengalami turun dari 11.73 % di tahun 2014, menjadi 11.73% pada tahun 2015. Pencapaian RPJMN periode kedua di atas merupakan modal berharga bagi upaya perbaikan dan peningkatan daya saing Kabupaten Pidie pada periode berikutnya. Pembangunan Kabupaten Pidie dalam RPJMN periode ketiga 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan

pembangunan

secara

menyeluruh

dengan 50


menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasiskan sumber daya alam, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang dijabarkan dalam RPJMN periode ketiga diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistic yang berkualitas. Upaya pengembangan yang telah dilakukan BPS Kabupaten Pidie dalam kurun waktu 2010-2015 telah menghasilkan beragam data dan indicator sosial-ekonomi, diantaranya: 1.

Data kependudukan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan berbagai survey rutin dibidang sosial.

2.

Data pertanian hasil Sensus Pertanian (ST) tahun 2013, Data Produksi Padi, Data Produksi Perkebunan, Data Produksi Perikanan, dan Data Produksi Peternakan.

3.

Angka inflasi, PDRB tahunan, Industri Besar/Sedang, dan berbagai survey rutin dibidang ekonomi yang dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu, antara lain Survei Tanaman Pangan/Ubinan, Survei Hortikultura, dan Survei Statistik Harga Perdagangan Besar.


Dalam hal diseminasi data untuk kepentingan pengguna data, BPS Kabupaten Pidie menghasilkan sistem yang memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik, antara lain: 1.

Sistem katalog mikrodata Sistem katalog mikrodata merupakan kumpulan mikrodata di BPS dan informasinya (metadata) yang dikelompokan kedalam koleksi Statistik Sosial dan Ekonomi untuk pengembangan diseminasi data statistik BPS Kabupaten Pidie.

2. Penyempurnaan dan Pengembangan Kemasan Statistik Elektronik dan Website BPS Kabupaten Pidie. 3.

Pelayanan Statistik Terpadu di kantor BPS Kabupaten Pidie. Dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih

dan berwibawa dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran guna mencegah pemborosan sumber daya. Upaya yang dilakukan BPS telah menghasilkan capaian, diantaranya: 1.

Opini laporan keuangan oleh BPK dengan predikat WTP selama 3 tahun berturut-turut.

2.

Peningkatan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kemen PAN dan RB dari 60,20 ditahun 2014 menjadi 70,05 ditahun 2015, dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja.

3.

Penghargaan dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)


oleh Kementerian Keuangan,yaitu: a.

Trophy Bandha Tadya Abiwada Utama.

b.

Peringkat II Utilisasi BMN.

c. Peringkat III Kepatuhan Pelaporan, BPS sebagai bagian dari Kelompok Terbaik dalam rangka Pelayanan Publik.

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja (PK) 2016

Tujuan/Sasaran Strategis (1) 1. Peningkatan

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2)

(3)

(4)

Persen

90

Persen

90

Persen

85

Persentase

kualitas data

konsumen yang

statistik

merasa puas dengan kualitas data statistik

1.1 Meningkatnya

Persentase

kepercayaan

konsumen yang

pengguna terhadap

merasa puas

kualitas data BPS

dengan kualitas data statistik Persentase konsumen yang



Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2)

(3)

(4)

Persen

100

(1)

selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat

Publikasi

NA

waktu

Jumlah publikasi/laporan sensus yang terbit

Publikasi

2

tepat waktu

1.2 Meningkatnya

Persentase

kualitas hubungan

pemasukan

dengan sumber

dokumen

Persen

97



Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2)

(3)

(4)

Persen

98

Persen

100

Persen

94

(1) data (Respondent

(response rate)

Engagement)

survei dengan pendekatan rumah tangga

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha

2. Peningkatan

Persentase



Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2)

(3)

(4)

Persen

80

Pengunjung

5.500

Persen

92

(1) pelayanan prima

Kepuasan

hasil kegiatan

Konsumen

statistik

terhadap pelayanan data BPS

2.1 Meningkatnya

Persentase

kualitas hubungan

Kepuasan

dengan pengguna

Konsumen

data (User

terhadap

Engagement)

pelayanan data BPS Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

Persentase Konsumen yang puas terhadap 56 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

Tujuan/Sasaran Strategis (1)

Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2)

(3)

(4)

Persen

90

Poin

65

Persen

59

Persen

35

akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

3. Peningkatan

Hasil Penilaian

penyelenggaraan/

SAKIP oleh

pelaksanaan

Inspektorat

birokrasi yang akuntabel 3.1 Meningkatnya kualitas

Persentase pegawai yang

manajemen sumber menduduki daya manusia BPS

jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan 57



Indikator Kinerja

Satuan

Target

(2)

(3)

(4)

Poin

65

(1)

minimal Diploma IV atau Strata I 3.2 Meningkatnya

Hasil Penilaian

pengawasan dan

SAKIP oleh

akuntabilitas

Inspektorat

kinerja aparatur BPS

Lampiran 5. Pengukuran Capaian Kinerja 2016 Monitoring Capaian Kinerja Kabupaten Pidie Tahun 2016 Capaian Kinerja No .

(1)

1.

Tujuan/Sa saran

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Terhadap Target Triwulanan

Jenis

Terhadap Target Setahun

Tw1

Tw 2

Tw 3

Tw1

Tw 2

Tw 3

Tw 4

Capai an Kiner ja

(2)

(3)

(4)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Peningkata n kualitas data statistik

1.a. Persentas e konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik

Persen

100

100

100

13,5

46,5

78,5

100

1


1. 1.

Meningkatn ya kepercayaa n pengguna terhadap kualitas data BPS

1.1.a. Persentas e konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.1.b. Persentas e konsumen yang selalu menjadika n data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 1.1.c. Persentas e pemutakhi ran data MFD dan MBS 1.1.d. Jumlah Release Data yang tepat waktu 1.1.e. Jumlah Publikasi/ Laporan yang terbit tepat waktu 1.1.f. Jumlah Publikasi/ Laporan sensus yang

Persen

100

100

100

13,5

36,5

68,5

100

1

Persen

100

100

100

14,4 0

45

76,5

100

1

Persen

100

100

100

16,7 0

36,5

68,5

100

1

Aktivita s

0

0

0

0

0

0

0

1

Publika si

0

0

0

0

0

0

100

1

Publika si

0

0

0

0

0

0

100

1


terbit tepat waktu

1.2 .

2

Meningkatn ya kualitas hubungan dengan sumber data (responden t engageme nt)

Peningkata n pelayanan prima hasil kegiatan statistik

1.2.a. Persentas e pemasuka n dokumen (response rate) survei dengan pendekat an rumah tangga 1.2.b. Persentas e pemasuka n dokumen (response rate) survei dengan pendekat an usaha 1.2.c. Persentas e pemasuka n dokumen (response rate) survei dengan pendekat an non rumah tangga non usaha 2.a. Persentas e Kepuasan Konsume n terhadap pelayanan data BPS

Persen

100

100

100

22,3 5

54,6

78,8

100

1

Persen

100

100

100

32,4 0

65,6

84,9

100

1

Persen

100

100

100

32,4 0

65,6

84,9

100

1

Persen

100

100

100

26

60

75

100

1


2.1 .

3

Meningkat nya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engageme nt)

Peningkata n birokrasi yang

2.1.a. Persentas e Kepuasan Konsume n terhadap pelayanan data BPS 2.1.b. Jumlah pengunju ng eksternal yang mengakse s data dan informasi statistik melalui website BPS 2.1.c. Persentas e Konsume n yang puas terhadap akses data BPS

2.1.c. Persentas e pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuh an sarana dan prasarana BPS 3.a. Hasil Penilaian SAKIP

Persen

100

100

100

26

60

75

100

1

Pengu njung

102

103

107, 64

31,4 5

52,2

75,4

104, 2

1

Persen

100

100

100

26

60

75

100

1

Persen

100

100

100

26

60

75

100

1

Point

0

0

52

0

0

0

52

1


akuntabel

3.1 .

3.2 .

Meningkat nya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Meningkatn ya pengawasa n dan akuntabilita s kinerja aparatur BPS

oleh Inspektor at 3.1.a. Persentas e Pegawai yang mendudu ki jabatan fungsional tertentu

Persen

100

100

100

100

100

100

100

1

3.1.b. Persentas e pegawai yang berpendid ikan minimal Diploma IV atau Strata I

Persen

100

100

100

100

100

100

100

1

3.2.a. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektor at

Point

0

0

0

0

0

0

136

1


Lampiran 6. Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Pidie Menurut Golongan Tahun 2016

No.

Pangkat

Golongan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Juru Muda Tk I

I/b

-

2.

Juru

I/c

-

3.

Juru Tk I

I/d

-

4.

Pengatur Muda

II/a

-

5.

Pengatur Muda Tk I

II/b

3

6.

Pengatur

II/c

3

7.

Pengatur Tk I

II/d

5

8.

Penata Muda

III/a

8

III/b

4

III/c

4

III/d

8

IV/a

-

IV/b

1

IV/c

-

IV/d

-

IV/e

-

9. Penata Muda Tk I 10 Penata . 11 Penata Tk I . 12 Pembina . 13 Pembina Tk I . 14 Pembina Utama Muda . 15 Pembina Utama . Madya 16 Pembina Utama . Jumlah

36


Lampiran 7.

Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Pidie Menurut Kelompok Umur Tahun 2016

Kelompok Umur Jumlah

Jumlah Pegawai

24-35

36-45

46-55

56 +

12

14

7

3

36


Lampiran 8. Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Pidie Menurut Jenis Jabatan Tahun 2016 Jenis Jabatan

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Fungsional

Kepala BPS Pidie

0

1

0

0

0

1

Bagian Tata Usaha

0

0

1

0

2

3

Bidang Statistik Produksi

0

0

1

2

0

3

Bidang Statistik Distribusi

0

1

0

1

2

Bidang Statistik Sosial

0

0

1

0

0

1

Bidang IPDS

0

0

1

1

2

4

Bidang Statistik Nerwilis

0

0

0

1

1

2

KSK

0

0

0

20

0

20

Jumlah

0

1

5

24

6

36

0

Staf

Unit Organisasi

Jumlah


Lampiran 9. Jumlah Pegawai BPS Kabupaten Pidie Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2016 Jenjang Pendidikan No.

Unit Organisasi

Jumlah S2

S1

D4

DIII

SLTA

SLTP

SD

1.

Kepala BPS Pidie

1

2.

Bagian Tata Usaha

1

2

3

1

2

3

3.

4.

Bidang Statistik Produksi Bidang Statistik Distribusi

1

2

2

1

5.

Bidang Statistik Sosial

1

6.

Bidang IPDS

3

1

4

7.

Bidang Statistik Nerwilis

1

1

2

8.

KSK

4

16

20

Jumlah

14

22

36


Lampiran 10. Pelayanan Statistik pada Perpustakaan

No.

Uraian

Satuan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Jumlah Pengunjung PST

Kunjungan

334

2.

Banyak Buku

Buku

732


Lampiran 11. Publikasi BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016

Banyaknya

NAMA BARANG

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4

Geumpang Dalam Angka 2016 Mane Dalam Angka 2016 Glumpang Tiga Dalam Angka 2016 Glumpang Baro Dalam Angka 2016 Mutiara Dalam Angka 2016 Mutiara Timur Dalam Angka 2016 Tiro/Truseb Dalam Angka 2016 Tangse Dalam Angka 2016 Keumala Dalam Angka 2016 Titeu Dalam Angka 2016 Sakti Dalam Angka 2016 Mila Dalam Angka 2016 Padang Tiji Dalam Angka 2016 Delima Dalam Angka 2016 Grong-Grong Dalam Angka 2016 Indrajaya Dalam Angka 2016 Peukan Baro Dalam Angka 2016 Kembang Tajong Dalam Angka 2016 Simpang Tiga Dalam Angka 2016 Kota Sigli Dalam Angka 2016 Pidie Dalam Angka 2016 Batee Dalam Angka 2016 Muara Tiga Dalam Angka 2016 Pidie Dalam Angka 2016 Statistik Daerah Kecamatan Geumpang 2016 Statistik Daerah Kecamatan Mane 2016 Statistik Daerah Kecamatan Glumpang Tiga 2016 Statistik Daerah Kecamatan Glumpang Baro 2016

Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set Set


4 Set 4 Set 4 Set

Statistik Daerah Kecamatan Mutiara 2016 Statistik Daerah Kecamatan Mutiara Timur 2016 Statistik Daerah Kecamatan Tiro/Truseb 2016

4 Set

Statistik Daerah Kecamatan Tangse 2016

4 4 4 4 4

Statistik Daerah Kecamatan Keumala 2016 Statistik Daerah Kecamatan Titeu 2016 Statistik Daerah Kecamatan Sakti 2016 Statistik Daerah Kecamatan Mila 2016 Statistik Daerah Kecamatan Padang Tiji 2016

Set Set Set Set Set

4 Set

Statistik Daerah Kecamatan Delima 2016

4 Set

Statistik Daerah Kecamatan Grong-Grong 2016

4 Set 4 Set

Statistik Daerah Kecamatan Indrajaya 2016 Statistik Daerah Kecamatan Peukan Baro 2016

4 Set

Statistik Daerah Kecamatan Kembang Tajong 2016

4 Set 4 Set

Statistik Daerah Kecamatan Simpang Tiga 2016 Statistik Daerah Kecamatan Kota Sigli 2016

4 Set

Statistik Daerah Kecamatan Pidie 2016

4 Set 4 Set

Statistik Daerah Kecamatan Batee 2016 Statistik Daerah Kecamatan Muara Tiga 2016 Statistik Daerah Pidie 2016

4 Set 38 Set

Produk Domestik Regional Brutto Menurut Pengeluaran Kabupaten Pidie 2011-2015

25 Set

Produk Domestik Regional Brutto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pidie 2011-2015


Lampiran 12. Daftar Penerima Publikasi BPS Kabupaten Pidie Tahun 2016 Jumlah Buku Untuk Seksi IPDS, KSK BPS Kab. Pidie (Set)

Untuk Kantor Camat (Set)

Untuk Kapols ek (Set)

Untu k Danra mil (Set)

Untuk BPS Provin si Aceh (Set)

Geumpang Dalam Angka 2016 Mane Dalam Angka 2016 Glumpang Tiga Dalam Angka 2016 Glumpang Baro Dalam Angka 2016 Mutiara Dalam Angka 2016 Mutiara Timur Dalam Angka 2016 Tiro/Truseb Dalam Angka 2016 Tangse Dalam Angka 2016 Keumala Dalam Angka 2016 Titeu Dalam Angka 2016

1 1

1 1

1 1

1 1

4 4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

4 4 4 4

Sakti Dalam Angka 2016

1

1

1

1

4

Mila Dalam Angka 2016 Padang Tiji Dalam Angka 2016 Delima Dalam Angka 2016 Grong-Grong Dalam Angka 2016 Indrajaya Dalam Angka 2016 Peukan Baro Dalam Angka 2016 Kembang Tajong Dalam Angka 2016

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

4 4 4

1

1

1

1

4

1 1

1 1

1 1

1 1

4 4

1

1

1

1

4

NAMA BARANG


Simpang Tiga Dalam Angka 2016 Kota Sigli Dalam Angka 2016 Pidie Dalam Angka 2016 Batee Dalam Angka 2016 Muara Tiga Dalam Angka 2016 Pidie Dalam Angka 2016 Statistik Daerah Kecamatan Geumpang 2016 Statistik Daerah Kecamatan Mane 2016 Statistik Daerah Kecamatan Glumpang Tiga 2016 Statistik Daerah Kecamatan Tiro/Truseb 2016 Statistik Daerah Kecamatan Tangse 2016 Statistik Daerah Kecamatan Keumala 2016 Statistik Daerah Kecamatan Titeu 2016 Statistik Daerah Kecamatan Sakti 2016 Statistik Daerah Kecamatan Mila 2016 Statistik Daerah Kecamatan Padang Tiji 2016 Statistik Daerah Kecamatan Delima 2016 Statistik Daerah Kecamatan Grong-Grong 2016 Statistik Daerah Kecamatan Indrajaya 2016

1

1

1

1

4

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

4 4 4 4 4

1

-

-

1

2

1

-

-

1

2

1

-

-

1

2

1

-

-

1

2

1

-

-

1

2

1

-

-

1

2

1

-

-

1

2

1

-

-

1

2

1

-

-

1

2

1

-

-

1

2

1

-

-

1

2

1

-

-

1

2

1

-

-

1

2


Statistik Daerah Kecamatan Peukan Baro 2016 Statistik Daerah Kecamatan Kembang Tajong 2016 Statistik Daerah Kecamatan Simpang Tiga 2016 Statistik Daerah Kecamatan Kota Sigli 2016 Statistik Daerah Kecamatan Pidie 2016 Statistik Daerah Kecamatan Batee 2016 Statistik Daerah Kecamatan Muara Tiga 2016

1

-

-

1

2

1

-

-

1

2

1

-

-

1

2

1

-

-

1

2

1

-

-

1

2

1

-

-

1

2

1

-

-

1

2


Lampiran 14. KEGIATAN BPS KABUPATEN PIDIE TAHUN 2016


Pengambilan Ubinan KSK Bersama dangan KCD Dinas Pertanian Pidie Tahun 2016


Sosialisasi Persiapan SE 2016, yang diikuti Seluruh Camat dan Instansi terkait tahun 2016 di Aula Bappeda Kabupaten Pidie


Rapat persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) tahun 2016 di BPS Kabupaten Pidie


Upacara memperingati hari sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 2016 di Halaman Kantor BPS Kabupaten Pidie.


Kegiatan Seleksi Calon Petugas Sensus Ekonomi (SE) di BPS Kabupaten Pidie tahun 2016


Kegiatan Sosial BPS Kabupaten Pidie Penyerahan Bantuan Gempa di Kabupaten Pidie Jaya tahun 2016


DAFTAR ISI. Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar Daftar Grafik Daftar Lampiran

Recommend Documents