DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI... i RINGKASAN EKSEKUTIF... 1

LAKIP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI .....................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF ...............................................................

1

BAB I PENDAHULUAN .................................................................

5

A.

Latar Belakang .........................................................................

5

B.

Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok........................

5

C.

Struktur Organisasi ..................................................................

7

D.

Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Daerah Tahun 2014 ..............................................................

11

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

14

A.

Visi ............................................................................................

14

B.

Misi ...........................................................................................

15

C.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2014 ...........................

D.

Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

16

Tahun 2014 .............................................................................

17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ..............................................

25

A.

Capaian Atas Kinerja Makro ....................................................

26

B.

Capaian Sasaran Organisasi ...................................................

34

C.

Akuntabilitas Keuangan............................................................

93

BAB IV PENUTUP ...........................................................................

99

A.

Simpulan ..................................................................................

99

B.

Strategi Peningkatan Kinerja ....................................................

100

Lampiran 1

Pernyataan Hasil Review

Lampiran 2

Pernyataan Penetapan Kinerja

Lampiran 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Lampiran 4

Pengukuran Kinerja

Lampiran 5

Perbandingan Kinerja

Wadja Sampai Kaputing

1


RINGKASAN EKSEKUTIF Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 merupakan laporan kinerja tahun keempat dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2015 dan telah disempurnakan Review dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0647/KUM/2012 Tanggal 28 Desember 2012. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 ini disusun menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan

ini

menyajikan

informasi

yang

relevan

menyangkut

keberhasilan dan/atau kekurangan yang terjadi pada periode tahun keempat. Perkembangan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja pada seluruh jajaran organisasi

di

lingkungan

Pemerintah

Provinsi

Kalimantan

Selatan

telah

menunjukkan peningkatan kinerja sebagaimana tertuang dalam laporan hasil evaluasi AKIP oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi, yaitu: menunjukkan nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun, terakhir evaluasi AKIP tahun 2014 dengan nilai 66,75 atau meningkat dari tahun 2013 dengan nilai 65,18. Kinerja utama yang diukur melalui 8 indikator bersifat makro yang merepresentasi tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, Laju inflasi, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia, serta Tingkat Pertumbuhan Penduduk. Menurut angka absolut, pada tahun 2014 ini secara umum menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari tahun 2013. Capaian Kinerja Makro 2014 No

Indikator

Satuan

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target 2014

Realisasi 2014

Persentasi capaian

Target RPJMD

1

Pertumbuhan Ekonomi

%

5,73

5,36

6,00

4,85*

80,83

6,0-6,9

2

Pdrb Per Kapita (Adhk)

Rupiah

9.081.408

9.409.137

9.200.000

9.674.468*

105,16

9,2-10,6

3

Laju Inflasi

%

5,96

5,98

7,00

7,16**

97,77

5,0-7,0

4

Indeks GINI

Indeks

0,35

0,36

0,22

0,326

67,48

0,22-0,18

5

Tingkat Pengangguran Terbuka

%

4,32

3,84

6,50

4,03

161,29

6,62-6,50


2


No

Indikator

Satuan

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Target 2014

Realisasi 2014

Persentasi capaian

Target RPJMD

6

Tingkat Kemiskinan

%

5,01

4,77

4,25

4,81

88,36

4,25-3,99

7

Indeks Pembangunan Manusia

%

71,08

71,74

74,00

71,74****

96,95

70-74

Tingkat Pertumbuhan Penduduk

%

2,57

1,84

1,60

1,77

90,40

1,60-1,40

8

Rata-Rata Capaian

98,53

Sumber : BPS Kalimantan Selatan ****) PDRB Tahun Dasar lama (2010) ****) data kumulatif sampai Desember 2014 ****) data 2014 belum ada (data yang digunakan data tahun 2013)

Perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2014 tumbuh sebesar 4,85 % dengan pertumbuhan tertinggi di sektor Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 15,51 %, diikuti oleh Informasi Dan Komunikasi sebesar 9,78 % dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang sebesar 9,11 %. Serta

pertumbuhan

terendah

di

sektor

pertambangan

sebesar

2,60

%.

Pertambangan menjadi sektor terendah disebabkan melemahnya perekonomian dunia yang berimbas ke seluruh Negara di dunia terutama Indonesia. Nilai PDRB atas dasar harga konstan (Adhk) Kalimantan Selatan pada Tahun 2014 sesuai dengan data BPS Provinsi Kalimantan Selatan tercapai sebesar 9.674.468 Rupiah. Semua komponen PDRB penggunaan mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2014 kecuali komponen pertambangan dan penggalian 0,44 %. Besaran PDRB Kalimantan Selatan selama tahun 2014 atas dasar harga berlaku (Adhb) mencapai Rp. 91,74 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan (Adhk) mencapai Rp. 37,95 triliun. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014 mencapai 4,03 %, meningkat sebesar 0,19 % dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2013 (3,84 %). Peningkatan pengangguran terbuka ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 1. Adanya peningkatan jumlah angkatan kerja pada tahun 2014 sebanyak 2.017.754 dengan selisih sebanyak 80.261 orang dibanding tahun lalu dan jumlah penganguran tersisa sebanyak 81.274 orang. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia sehingga menyebabkan usaha penurunan penganguran terbuka sedikit terhambat. 2. Harga komoditas perkebunan secara umum termasuk karet yang banyak menyerap tenaga kerja lagi turun, sehingga menyebabkan masyarakat kurang tertarik bekerja di sektor perkebunan 3. Produksi pertambangan lagi melandai menyusul lemahnya permintaan dunia 4. Aktivitas sektor konstruksi turut melemah akibat kurang baiknya kinerja pertambangan, sehingga buruh yg bekerja di sektor konstruksi juga berkurang. Wadja Sampai Kaputing

3


Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan dari data Badan Pusat Statistik pada tahun 2014 yaitu 4,81% sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 yaitu 4,77 % tetapi masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan angka kemiskinan secara nasional tahun 2014 yaitu 10,96 %. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : 1. Meskipun pengangguran meningkat dan pertumbuhan ekonomi melemah, namun sektor pertanian, yang notabene menjadi tumpuan masyarakat miskin, mengalami pertumbuhan positif (sebesar 3,72%). 2. Inflasi tahun 2014 secara umum lebih rendah dibanding tahun 2013, sehingga beban pengeluaran masyarakat miskin juga tidak terlalu besar. Secara

Nasional dilihat

dari Persentase

Penduduk Miskin, Provinsi

Kalimantan Selatan menduduki posisi ke-3 (tiga) terendah Persentase Penduduk Miskin dari seluruh Provinsi di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Bali. Dari jumlah penduduk miskin yang ada secara regional Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan berada di atas Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari sedikitnya jumlah penduduk miskin. Untuk

Indikator

Indeks

GINI

dan

Indeks

Pembangunan

Manusia

menggunakan data capaian sementera dikarenakan BPS belum mengeluarkan data resmi, dengan penggunaan data sementara untuk Indeks GINI sebesar 0,326 dan untuk Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan adalah 71,74 berada di bawah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, sedangkan jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia secara keseluruhan di Indonesia yang mencapai 73,81 dapat dikatakan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan masih harus terus mengalami perbaikan. Indikator Indeks GINI ratio Kalimantan Selatan tahun 2014 ditargetkan dalam RPJM 0,20 dengan meningkatkan akses UMKM dapat direalisasikan 0,36 dengan upaya mendorong pertumbuhan sektor produksi yaitu pertanian dan industri yang menyerap lebih banyak tenaga kerja disektor formal dapat direalisasikan 0,36 untuk mengatasi ketidakmerataan pendapatan daerah. Hasil pengukuran secara mandiri (self assessment) menginformasikan secara ringkas tingkat capaian kinerja atas 15 ( Lima belas) sasaran strategis dan 87 indikator kinerja utama adalah 127,27 % dengan kategori Sangat Berhasil, yang dapat dirincikan bahwa 9 (sembilan) sasaran dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat Berhasil, 2 (dua) sasaran dengan tingkat capaian kinerja berkategori Berhasil, 2 (dua) sasaran dengan tingkat capaian kinerja berkategori Cukup Berhasil, dan 2 (dua) sasaran dengan tingkat capaian kinerja berkategori Kurang Berhasil. Wadja Sampai Kaputing

4


Rata rata capaian kinerja dari hasil pengukuran kinerja masih terlihat adanya kekurangberhasilan yang ditunjukkan dengan capaian indikator sasaran di bawah seratus persen. Hal tersebut akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang.


5


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan

bahwa

setiap

instansi

pemerintah

wajib

melaksanakan

Akuntabilitas Kinerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan hasil kinerja sebagai pertanggung jawaban kinerja organisasi kepada instansi yang lebih tinggi. Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan

Tahun

2014,

sebagai

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan

Kinerja

Tahun

2014.

Penetapan

kinerja

mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan dana

dimaksud

telah

baik dari APBD

maupun sumber dana lainnya serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015.

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1956, juncto Undang-Undang Nomor 21 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106). Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh Gubernur Drs. H. Rudy Ariffin, MM dengan Wakil Gubernur Drs. H. Rudy Resnawan, MBA


6


Sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan otonominya, didukung dengan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Pembentukan, Organisasi

Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi

Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang

terdiri urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic service) bagi masyarakat sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (Core Competence) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan wajib yang dimiliki meliputi : a. Pendidikan ; b. Kesehatan ; c. Lingkungan Hidup ; d. Pekerjaan umum ; e. Penataan ruang ; f.

Perencanaan Pembangunan ;

g. Perumahan ; h. Kepemudaan dan Olah raga ; i.

Penanaman modal ;

j.

Koperasi, usaha kecil dan menengah ;

k. Kependudukan dan catatan sipil ; l.

Ketenagakerjaan ;

m. Ketahanan pangan ; n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ; o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera ; p. Perhubungan ; q. Komunikasi dan informatika ; r.

Pertanahan ;

s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ; t.

Otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian ;


7


u. Pemberdayaan masyarakat dan desa ; v.

Sosial ;

w. Kebudayaan ; x.

Statistik ;

y.

Kearsipan ; dan

z.

Perpustakaan.

Selain menjalankan urusan wajib, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyelenggarakan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain : a. Kelautan dan perikanan; b. Pertanian ; c. Energi dan sumber daya meneral ; d. Pariwisata ; e. Industri ; f.

Perdagangan ; dan

g. Ketransmigrasian.

C. Struktur Organisasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

No Satuan Kerja Perangkat Daerah A Sekretariat Daerah, yang membawahi : 1 Asisten Pemerintahan, mengoordinasikan a

Biro Pemerintahan

b

Biro Hukum

c

Biro Organisasi

2 Asisten Pembangunan, mengoordinasikan a

Biro Perekonomian

b

Biro Kesejahteraan Rakyat

c

Biro Humas

3 Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan a

Biro Umum

b

Biro Perlengkapan

c

Biro Keuangan


8


No

Satuan Kerja Perangkat Daerah

B

Sekretariat DPRD

C

Dinas Daerah terdiri atas :

D

1

Dinas Pendidikan ;

2

Dinas Kesehatan ;

3

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;

4

Dinas Pekerjaan Umum ;

5

Dinas Sosial ;

6

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;

7

Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;

8

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;

9

Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ;

10

Dinas Kehutanan ;

11

Dinas Perkebunan ;

12

Dinas Peternakan ;

13

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Horticultura ;

14

Dinas Perikanan dan Kelautan ;

15

Dinas Pertambangan dan Energi ; dan

16

Dinas Pendapatan Daerah ;

Lembaga Teknis Daerah terdiri atas : 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

2

Inspektorat ( BAWASDA ) ;

3

Badan Kepegawaian Daerah ;

4

Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah ;

5

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

6

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;

7

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

8

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ;

9

Badan Lingkungan Hidup Daerah ;

10

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah ;

11

Badan Perpustakaan Daerah ;

12

Badan Ketahanan Pangan ;

13

Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin ;

14

Rumah Sakit dr.H. Moch. Ansari Saleh ;

15

Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ; dan


9


No

E

F

Satuan Kerja Perangkat Daerah 16

Rumah Sakit Gigi dan Mulut

17

Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta.

Lembaga lainnya 1

Satuan Polisi Pamong Praja ;

2

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi ;

3

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu ;

4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah`;

5

Sekretariat DPP Korpri Provinsi ;

6

Sekretariat KPID Prov Kalsel ;

Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan terdiri atas : Dinas Pendidikan 1

Sekolah Luar Biasa (SLB) C Negeri Pembina ;

2

Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal dan Informal ;

3

Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan ; dan

4

SMA Banua Kalimantan Selatan.

Dinas Kesehatan 5

Balai Pelatihan Kesehatan ;

6

Laboratorium Kesehatan ;

7

Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat ;

8

Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan ; dan

9

Unit Kewaspadaan dan Penanganan Krisis Kesehatan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 10

Balai Pelayanan Kemetrologian ;

11

Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang ; dan

12

Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam.

Dinas Sosial 13

Panti Sosial Bina Netra ” Fajar Harapan ” ;

14

Panti Sosial Asuhan Anak ”Budi Mulia” ;

15

Panti Sosial Bina Remaja ”Budi Satria” ;

16

Panti Sosial Bina Wanita ”Panti Melati” ; dan

17

Panti Sosial Tresna Werdha ”Budi Sejahtera” .

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 18

Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja ;

19

Balai Latihan Kerja ; dan


10


No


Balai Produktivitas Ketenagakerjaan.

Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 21

Taman Budaya ; dan

22

Museum Lambung Mangkurat ;

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 23

Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Holtikultura ;

24

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura ;

25

Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura ; dan

26

Balai Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura.

Dinas Peternakan 27

Balai Inseminasi Buatan ; dan

28

Sekolah Pertanian Pembangunan.

Dinas Perikanan dan Kelautan 29

Laboaratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Banjarbaru ;

30

Balai Benih dan Induk Air Tawar Karang Intan ;

31

Pelabuhan Perikanan Banjarmasin ;

32

Pelabuhan Perikanan Muara Kintap ; dan

33

Balain Benih Ikan Pantai Kota Baru.

Dinas Kehutanan 34

Balai Taman Hutan Raya Sultan Adam ; dan

35

Unit Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara.

Dinas Perhubungan 36

Balai Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah 37

Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dinas Pertambangan dan Energi 38

Unit Pelayanan Jasa Sumberdaya Mineral dan Energi.

Dinas Pekerjaan Umum 39

Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi

Dinas Perkebunan 40

Balai Sertifikasi Benih dan Percontohan Perkebunan Tungkap.

Dinas Pendapatan Daerah 41

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin ;


11


No


Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarbaru ;

43

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Martapura ;

44

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Rantau ;

45

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kandangan ;

46

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Barabai ;

47

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Paringin ;

48

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Amuntai ;

49

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Tanjung ;

50

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Pelaihari ;

51

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Batulicin ;

52

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kotabaru ; dan

53

Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Marabahan ;

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 54

Balai Pengembangan Pertanian Terpadu ; dan

55

Kebun Raya Banua ;

D. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Daerah Tahun 2014 Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 menghadapi permasalahan dalam beberapa bidang. Permasalahan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Selatan dalam bidang Sosial Budaya yaitu : 1. Belum memadainya sarana dan prasarana umum, olah raga, dan rumah ibadah serta belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah; 2. Belum

optimalnya

pembangunan

bidang

pariwisata

daerah

yang

ditunjukkan dengan belum banyak investasi jasa pariwisata yang dilakukan oleh investor; 3. Adanya ancaman terhadap masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah, terhadap peredaran narkoba yang terus bertambah.

Selanjutnya permasalahan pada bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia yang dihadapi oleh Kalimantan Selatan yaitu : 1. Belum meratanya distribusi penduduk dan kegiatan ekonomi yang masih terpusat di sekitar kota Banjarmasin; 2. Angka Indeks Pembangunan manusia (IPM) Kalimantan Selatan yang masih menduduki posisi ke-26 secara nasional dan masih dibawah IPM Wadja Sampai Kaputing

12


Indonesia yang disebabkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih cukup besar akibat derajat kesehatan ibu dan anak masih rendah serta pelayanan kesehatan terhadap masyarakat belum optimal.

Permasalahan mendasar yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah yaitu : 1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitasnya dengan mendukung berkembangnya dunia usaha selain juga berupaya pencegahan inflasi yang semakin kompleks; 2. Masih rendahnya daya saing menghadapi implementasi kesepakatan perdagangan bebas; 3. Terjadinya alih fungsi lahan pangan ke non pertanian, degradasi lahan pertanian dan lahan tambak, keterbatasan sarana dan prasarana produksi pertanian dan perikanan, serta dampak negatif dari fenomena perubahan iklim, juga akan menjadi permasalahan lain yang akan mengurangi kemampuan produksi bahan pangan dalam lima tahun ke depan.

Dalam bidang infrastruktur tahun 2014 masih terdapat beberapa permasalahan yaitu : 1. Peningkatan volume lalu lintas jalan, laut dan udara seiring dengan meningkatnya perekonomian Nasional dan Kalsel. Pergerakan manusia dan barang akan terus meningkat, baik lokal, nasional maupun internasional; 2. Peningkatan

kebutuhan

produk

pertanian

dan

tanaman

pangan

memerlukan sistem pengairan yang mantap didukung dengan infrastruktur yang baik; 3. Peristiwa bencana banjir maupun longsor masih akan terus terjadi pada masa mendatang; 4. Kawasan perkotaan yang bersih, indah dan nyaman dengan tingkat layanan infrastruktur perkotaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta tingkat pelayanan yang tingi; 5. Kebutuhan air bersih yang semakin tinggi serta tingkat layanan yang terus ditingkatkan; 6. Belum

termanfaatkannya

sumber

daya

alam

untuk

kesejahteraan

masyarakat secara optimal.

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup pada Tahun 2014 adalah : Wadja Sampai Kaputing

13


1. Kalimantan Selatan yang mempunyai titik panas terbanyak di Indonesia, sehingga menyumbang emisi yang besar; 2. Penerapan Good Mining Practise, pencegahan illegal logging, dan illegal fishing belum optimal; 3. Frekuensi dan kualitas kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau dan banjir pada saat musim hujan cenderung meningkat; 4. Masih belum adanya keseimbangan antara pemberian izin, terutama pertambangan, dengan perbaikan lingkungannya; 5. Dampak pertambangan yang mengakibatkan turunnya air permukaan serta menjadi masalah dalam budidaya perikanan dan pertanian belum ditangani serius; 6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kontribusi lingkungan bagi kesejahteraan; 7. Peningkatan curah hujan dan peningkatan air laut mengancam infrastruktur jalan nasional.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintahan Daerah pada Tahun 2014 antara lain : 1. Belum

optimalnya

sinergitas

Pemerintahan

Pusat,

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota; 2. Adanya

tuntutan

dan

harapan

masyarakat

yang

besar

terhadap

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, adanya kepastian hukum, rasa keadilan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kebijakan pembangunan; 3. Penegakan Peraturan Daerah masih belum optimal dilakukan.


14


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 adalah merupakan tahapan kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 dan penyusunannya telah diselaraskan dengan RPJM Nasional seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan telah disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 188.44/0647/KUM/2012 tanggal 28 Desember 2012. RPJM Provinsi Kalimantan Selatan ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD. Adapun visi dan misi diuraikan sebagai berikut.

A. VISI Visi dari Gubernur terpilih sebagaimana tercantum pada RPJMD 2011-2015 adalah: “ TERWUJUDNYA KALIMANTAN SELATAN YANG BERKEMBANG, MAJU, UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN DAMAI (BERMUNAJAD) TAHUN 2015“ Penjabaran makna dari visi Kalimantan Selatan “Bermunajad” adalah sebagai berikut : Berkembang mengandung makna: bahwa semua lapisan masyarakat berkembang dengan kemampuan dan fondasi ekonomi, sosial dan budaya yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat untuk dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik bersifat lokal, nasional maupun global.

Maju mengandung makna: bahwa masyarakat pada semua lapisan masyarakat maju dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan, kehidupan ekonomi, kemandirian bekerja dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera.

Unggul mengandung makna: bahwa kokohnya ketahanan pilar-pilar pembangunan dan daya saing yang tinggi baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik, maupun kualitas Wadja Sampai Kaputing

15


sumberdaya manusia agar tercipta manusia yang kreatif dan mampu berinovasi dalam meningkatkan produktivitas yang kompetitif dalam persaingan global

Nyaman mengandung makna: bahwa terciptanya kondisi

keamanan yang kondusif sebagai hasil peran serta

seluruh lapisan masyarakat sehingga menciptakan kenyamanan dalam bekerja dan berusaha dalam tataran kehidupan masyarakat yang toleran dan religius.

Sejahtera mengandung makna: bahwa masyarakat sudah dapat menikmati hasil hasil pembangunan secara adil dan merata baik lahir maupun bathin (material dan spiritual).

Damai mengandung makna: bahwa terbentuk tatanan masyarakat baik secara

individual dan kolektif, serta

secara kelembagaan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, secara sadar mematuhi peraturan dan norma yang berlaku, baik yang bersumber dari norma agama, dan norma sosial, maupun peraturan perundangundangan sesuai dengan posisi dan peran sosialnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, visi di atas selaras dengan visi pembangunan nasional tahun 2010 – 2014 yaitu: 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; 2. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; serta 3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

B. MISI Dalam rangka pencapaian visi tersebut diatas telah ditetapkan 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan yaitu: 1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, Sosial dan Budaya; 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing ;


16


3. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis lingkungan dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan posisi geografis; 4. Meningkatkan Ketersediaan Kuantitas dan Kualitas serta aksesibilitas infrastrukur wilayah ; 5. Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang baik dan benar. Misi di atas juga telah selaras dengan misi pembangunan nasional tahun 2010 – 2014 yaitu: 1. Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai 2. Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis 3. Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera Terhadap Visi yang hendak dicapai dan 5 (lima) Misi yang akan dilaksanakan tersebut diatas, lebih lanjut ditetapkan 15 (lima belas) sasaran termasuk programprogram prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan, sasaran, dan program serta keterkaitan masing-masing unsur rencana strategis selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2014 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diwujudkan secara bertahap melalui pembangunan tahunan dengan target kinerja utama yang akan diukur melalui 8 indikator bersifat makro mempresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan yang akan dicapai. Rencana pembangunan tahun 2014 dituangkan dalam RKPD tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 043 Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012. RKPD tersebut memuat sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2014 disertai program-program yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran. Prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKPD tahun 2014 sebagai berikut : 1. Pembangunan kehidupan sosial dan budaya diproritaskan, pada aspek peningkatan kualitas pembangunan manusia yaitu : a. Peningkatan kualitas kehidupan beragama. b. Memfasilitasi

penanganan

kemiskinan

dan

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial (PMKS). c. Memfasilitasi kegiatan dan olahraga, perempuan dan anak. d. Memfasilitasi pengembangan budaya daerah. Wadja Sampai Kaputing

17


2. Pembangunan sumber daya manusia diprioritaskan pada peningkatan kualitas pembangunan manusia terkait dengan aspek pendidikan dan kesehatan : a. Menurunkan angka buta huruf. b. Meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. c. Mendidik tenaga kerja yang siap pakai di dunia kerja. d. Menaikkan Usia Harapan Hidup, khususnya pada penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan dan Angka Kematian Bayi. e. Meningkatkan akses masyarakat miskin pada pelayanan pendidikan dan kesehatan. f.

Meningkatkan dan memanfaatkan BLK berstandar internasional, untuk menumbuhkembangkan wirausaha pekerjaan terampil.

3. Peningkatan Perekonomian diprioritaskan pada : a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. b. Meningkatkan penguatan argo industri (struktur ekonomi). c. Meningkatkan daya beli masyarakat. d. Memantapkan ketahanan pangan. e. Menurunkan dan mengendalikan inflasi. 4. Pengelolaan Lingkungan Hidup diprioritaskan pada : Mendorong dan memfasilitasi penurunan tingkat degradasi kuantitas dan kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 5. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur diprioritaskan pada : a. Memfasilitasi pembangunan kapasitas dan kualitas Infrastruktur utama (skala regional kalsel). b. Meningkatkan dan mengembangkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar. c. Meningkatkan dan mengembangkan kuantitas dan kualitas fasilitas publik lainnya. 6. Melaksanakan Pemerintahan yang Baik difokuskan pada : a. Mendorong peningkatan kualitas peningkatan publik. b. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan daerah. c. Mengakomodasi pengawasan publik terhadap kinerja pemerintahan daerah.

Penetapan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Sebagai dasar acuan bagi SKPD dalam pelaksanaan program-program kinerja Pemerintah Daerah pada tahun 2014 maka ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi


18


Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2014 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di tandatangani oleh Gubernur Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2014, sebagai berikut : Target Kinerja Makro 2014 No Indikator 1 Pertumbuhan ekonomi PDRB Per Kapita 2 (Adhk) 3 Laju Inflasi 4 Indeks GINI Tingkat pengangguran 5 terbuka 6 Tingkat Kemiskinan Indeks Pembangunan 7 Manusia Tingkat pertumbuhan 8 penduduk

Satuan %

2014 6,00

Target s.d 2015 6,0 – 6,9

Rupiah

9.200.000

9,2 - 10,6

% Indeks

7,00 0,22

5,0 – 7,0 0,22 – 0,18

%

6,50

6,62 – 6,50

%

4,25

4,25 - 3,99

%

74,00

70 – 74

%

1,60

1,60 - 1,40

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang ditetapkan pada tahun 2014 disajikan per kelompok sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatkan toleransi antar umat beragama No. 1 2 3 4 5 6 7

Indikator Kinerja Persentase Pengaduan Gangguan melaksanakan Kegiatan Keagamaan yang ditindaklanjuti Jumlah forkom Pembauran Antar Etnis, Golongan, Suku dan Umat Beragama yang aktif (FPK) Sekretariat bersama antar umat beragama yang aktif Persentase peningkatan lembaga sosial keagamaan Peningkatan lembaga pendidikan keagamaan Frekuensi pertemuan antar umat beragama Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti


Satuan Target

Penanggung Jawab

%

100,00

Biro Kesra

Buah

3

Badan Kesbangpol

Buah

1

Biro Kesra

%

8,20

Biro Kesra

%

80,00

Biro Kesra

Kali

2

Biro Kesra

%

100,00

Biro Kesra

19


Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan sosial masyarakat Penanggung No. Indikator Kinerja Satuan Target Jawab 1 Persentase menurunnya remaja keluarga fakir miskin % 0,52 Dinas Sosial penyandang masalah sosial 2 Persentase jumlah rumah singgah/rumah panti dalam % 6,00 Dinas Sosial keadaan baik 3 Indeks Kepuasan Nilai 75,00 Dinas Sosial Masyarakat Panti Dinas Pemuda, Bertambahnya Fasilitas Olah Raga, 4 Buah 3 Olahraga Budaya dan Pariwisata 5 Persentase tertanganinya Badan korban bencana % 100,00 Penanggulangan Bencana Daerah 6 Persentase meningkatnya Badan peran serta masyarakat % 50,00 Penanggulangan dalam penanggulangan Bencana Daerah bencana 7 Persentase Remaja keluarga miskin yang % 2,00 Dinas Sosial sekolah 8 Persentase anak keluarga kurang mampu yang % 4,00 Dinas Sosial memanfaatkan bantuan beasiswa 9 Persentase lansia terlantar % 1,20 Dinas Sosial yang dapat ditampung panti 10 Persentase Fakir miskin penyandang cacat yang % 0,40 Dinas Sosial tertangani 11 Jumlah panti dengan sarana prasarana memenuhi Unit 5 Dinas Sosial standar 12 Persentase penghuni panti sosial yang puas dengan % 75,00 Dinas Sosial pelayanan panti Sasaran 3 Berkembangnya wisata daerah yang berbasis budaya dan sumber daya daerah. No.

Indikator Kinerja

1

Persentase peningkatan Event Budaya Daerah Persentase peningkatan kunjungan WISMAN Persentase peningkatan kunjungan

2

3


Satuan

Target

Penanggung Jawab

%

10,00

Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

%

2,30

Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

%

3,50

Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata 20


4 5 6

WISNUS Lama Kunjungan WISMAN Lama Kunjungan WISNUS Persentase Peningkatan Kunjungan ke Museum setiap tahun

Hari

3

Hari

3

%

12,00

Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata Dinas Pemuda, Olahraga, Budaya dan Pariwisata

Sasaran 4 Meningkatkan Pembangunan Manusia Berkualitas pada Semua Jalur dan Jenjang Pendidikan No.

Indikator Kinerja

1

Angka melek huruf

2

4

Angka rata-rata lama sekolah Angka Partisipasi Murni SD/MI APK SLTP/MTs

5

APK SLTA/MA/SMK

3

Satuan

Target

Penanggung Jawab

%

97,20

Dinas Pendidikan

Tahun

9

Dinas Pendidikan

%

99,60

Dinas Pendidikan

%

98,70

Dinas Pendidikan

%

85,00

Dinas Pendidikan

Sasaran 5 Meningkatkan Pembangunan Manusia, serta Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan No.

Indikator Kinerja

1

Angka Harapan Hidup

2

Angka Kematian Bayi

3

Angka kematian ibu

4

Persentase penduduk miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan Cakupan pelayanan peserta jaminan pemelihara kesehatan masyarakat

5

Penanggung jawab

Satuan

Target

Tahun

70

Kasus per 1000 Kh

32

Kasus

140

%

100,00

Dinas Kesehatan

%

100,00

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

Sasaran 6 Meningkatkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing No.

Indikator Kinerja

1

Persentase kelulusan BLK yang bekerja Persentase Jumlah Penduduk yang bekerja Persentase pengangguran terbuka

2

3


Satuan

Target

Penanggung jawab

%

32,00

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

%

93,34


%

6,65

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 21


4

Persentase peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja

%

72,43


Sasaran 7 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas No

Indikator Kinerja

4

Pertumbuhan PDRB Sektor : Pertanian Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  Produksi Padi  Produksi Jagung  Produksi Jeruk  Produksi Sayuran Perkebunan  Produksi Karet  Produksi Sawit Peternakan  Produksi daging Pertambangan

5

Industri pengolahan

1

2

3

6

7

Satuan

Target

Penanggung Jawab

Ton Ton Ton Ton

2.200.000 121.282 17.829 58.423

Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian

Ton Ton

140.318 685.082

Dinas Perkebunan Dinas Perkebunan

Ton/Th

68.225

%

5,00

%

3,00

%

5,00

Dinas Peternakan Dinas Pertambangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Rp US $

4.000.000.000 600.000

Perdagangan

Jumlah pungutan PSDH dan DR

Dinas Kehutanan

Sasaran 8 Meningkatnya sinergi dalam penyiapan pengembangan industri dan perdagangan berbasis agroindustri No

1

2

Indikator Kinerja

Persentase industri yang berbasis agroindustri Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Ekspor Non Migas


Satuan

Target

Penangung Jawab

%

3,00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

%

12,00

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

22


Sasaran 9 Meningkatnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup No

Indikator Kinerja

1

Bertambahnya Luasan Tanaman Baru dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) Jumlah Lahan Kritis yang berkurang karena rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan yang diselesaikan Jumlah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di kalsel yang terbentuk telah direalisasikan Persentase kasus IUU yang diselesaikan

2

3

4

5

6 7

8

Satuan

Target

Penanggung jawab

Ha

990

Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan

Ha

465

%

100,00

Dinas Kehutanan

Jumlah

11

Dinas Kehutanan

%

100,00

Dinas Perikanan dan Kelautan

%

16,28

Dinas Pertanian

%

30,00

%

10,00

Rasio pertanian pangan berkelanjutan Persentase hasil uji polusi udara pada sumbernya Persentase hasil uji limbah padat pada sumbernya

Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

Sasaran 10 Meningkatkan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan berkualitas serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa No

1

2 3

4

Indikator Kinerja

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap Persentase jembatan dalam kondisi baik Persentase penurunan pelanggaran angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan terhadap pengendalian dan pengamanan lalu lintas Kecepatan tempuh rata-rata


Satuan

Target

Penanggung jawab

%

75,00

Dinas Pekerjaan Umum

%

80,00


%

12,12

Dishubkominfo

KM/JAM

65

Dishubkominfo

23


Sasaran 11 Meningkatkan infrastruktur sumberdaya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air. No

Indikator Kinerja

1

Persentase terbangunnya jaringan irigasi rawa Persentase panjang pantai yang bebas abrasi Persentase panjang tebing yang tertangani Persentase tersedianya air baku Persentase lahan pertanian yang bebas intrusi air laut Persentase air yang bebas intrusi air laut

2 3 4 5 6

Satuan

Target

Penanggung jawab

%

20,00

Dinas PU

%

20,00

Dinas PU

%

20,00

Dinas PU

%

27,27

%

100,00

%

100,00

Dinas PU Dinas Pertanian Dinas Pertanian

Sasaran 12 Meningkatnya akses masyarakat terhadap insfratuktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi. No

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Penanggung Jawab

1

Cakupan pelayanan persampahan

%

34,00

2

Persentasi Luas areal pemukiman yang bebas genangan

%

34,00

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

Persentase rumah tangga yang terlayani jaringan air bersih

%

49,00


3

Sasaran 13 Meningkatnya infrastruktur publik dan aparatur. No

Indikator Kinerja

1

Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar HSBGN Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan tata ruang infrastruktur dengan ketaatan terhadap RT/RW Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran PEMDA

2

3


Satuan

Target

Penanggung jawab

Unit

12


%

85,00


%

20,00


24


Sasaran 14. Tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan No

1

2 3 4 5 6

Indikator Kinerja

Persentase instansi pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan sesuai SOP Opini atas Laporan Keuangan Hasil Evaluasi penerapan SAKIP Persentase SKPD dengan hasil evaluasi minimal BAIK Persentase peningkatan pengunjung Website Persentase Responden pengguna Website yang tingkat kepuasan cukup

Satuan

Target

Penanggung Jawab

%

48,00

Biro Organisasi

Nilai

WTP

Biro Keuangan

Nilai

B

Inspektorat

%

70

Inspektorat

%

20,00

Biro Hubungan Masyarakat

%

89,75

Biro Hubungan Masyarakat

Sasaran 15 Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat. No

1 2 3

4

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Penanggung Jawab

IKM pada instansi Pelayanan Publik

Nilai

80,00

Biro Organisasi

%

20,00

Biro Organisasi

Prosentase Pelayanan Publik yang mendapat ISO Persentase Pelayanan Publik yang mendapatkan penghargaan Pelayanan Prima Persentase pengaduan masyarakat ditangani secara tuntas


%

18,75

%

100,00

Biro Organisasi

Inspektorat

25


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disamping itu juga memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 merupakan Laporan

Kinerja

Tahun

Keempat

dari

RPJMD

2011-2015.

Laporan

ini

mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan pada setiap misi dalam RPJMD, disertai pembandingan dengan realisasi tahun sebelumnya dan penjelasan atas keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran. Untuk keutuhan informasi, pada laporan ini juga terlampir Penetapan Kinerja Tahun 2014 dan Pengukuran Kinerja 2014. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara realisasi tahun berjalan versus realisasi n-1, realisasi tahun berjalan versus target di Renstra, % capaian versus standar yang berlaku, termasuk dengan standar nasional yang terkait. Hasil pengukuran kinerja disajikan menurut kelompok Kinerja Utama yang bersifat makro dan capaian sasaran organisasi secara keseluruhan. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :

Urutan

Rentang Capaian

Kategori Capaian

I

Lebih dari 100 %

Sangat Berhasil

II

Diatas 90 % sampai dengan 100 %

Berhasil

III

Diatas 80 % sampai dengan 90 %

Cukup Berhasil

IV

Sampai dengan 80 %

Kurang Berhasil


26


Hasil pengukuran secara mandiri (self assessment) terhadap 15 (Lima belas) sasaran strategis mencakup 87 indikator kinerja utama menunjukan bahwa sebagian besar capaian kinerja sasaran Sangat Berhasil yaitu 127,27 %, sedangkan 8 Indikator Utama menunjukan bahwa sebagian besar capaian kinerja Berhasil yaitu 98,53 %. Capaian ini adalah tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan perangkat daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pengungkapan capaian kinerja sasaran dilakukan secara berurutan seperti urutan pada RPJMD dan RKPD, yaitu mulai dari misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas.

A. Capaian Atas Kinerja Makro Keberhasilan pencapaian Kinerja utama tahun 2014 diukur melalui 8 (delapan) indikator makro yang tertuang dalam sasaran “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”, dengan rincian target dan realisasi indikator makro sebagaimana pada tabel 1. Tabel 1 Capaian Kinerja Makro 2014 No

Indikator

Satuan

Target 2014

Realisasi 2014

% Capaian

%

6,00

4,85*

80,83

Rupiah

9.200.000

9.674.468,00*

105,16

1

Pertumbuhan ekonomi

2

PDRB Per Kapita (Adhk)

3

Laju Inflasi

%

7,00

7,16**

97,77

4

Indeks GINI

Indeks

0,22

0,326

67,48

5

Tingkat pengangguran terbuka

%

6,50

4,03

161,29

6

Tingkat Kemiskinan

%

4,25

4,81

88,36

7


%

74,00

71,74***

96,95

8

Tingkat pertumbuhan penduduk

%

1,60

1,77

90,40

Rata-rata capaian

98,53

Sumber : BPS Kalimantan Selatan ****) PDRB Tahun Dasar lama (2010) ****) data kumulatif sampai Desember 2014 ****) data 2014 belum ada (data yang digunakan data tahun 2013)

Kinerja

utama

yang

diukur

melalui

8

indikator

bersifat

makro

telah

merepresentasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penghitungan menurut angka absolut secara umum menunjukkan adanya peningkatan kinerja pada tahun 2014 di beberapa indikator dan penurunan kinerja di beberapa indikator sebagaimana tertuang dalam tabel 2.


27


Perbandingan realisasi Indikator kinerja makro sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 serta perbandingannya dengan target RPJMD disajikan pada Tabel 2 sebagai berikut : Tabel 2 Realisasi Indikator Kinerja Makro tahun 2011-2014 Target RPJMD

No

Indikator

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

2014

2015

1

Pertumbuhan ekonomi

6,12

5,73

5,36

4,85*

6,00

6,0-6,9

2

PDRB (Adhk)

8.801.291

9.081.408

9.409.137

9.674.468*

9,60

9,2-10,6

3

Laju Inflasi

3,98

5,96

5,98

7,16**

6,50

5,0-7,0

4

Indeks GINI

0,35

0,35

0,36

0,326

0,20

0,22-0,18

5

Tingkat pengangguran terbuka

5,62

4,32

3,84

4,03

6,60

6,62-6,50

6

Tingkat Kemiskinan

5,35

5,01

4,77

4,81

4,00

4,25-3,99

7


70,44

71,08

71,74

71,74***

72,12

70-74

8

Tingkat pertumbuhan penduduk

1,89

2,57

1,84

1,77

1,60

1,60-1,40

Per

Kapita

Sumber : BPS Kalimantan Selatan ***) PDRB Tahun Dasar lama (2010) ***) data kumulatif sampai Desember 2014 ***) data 2014 belum ada (data yang digunakan data tahun 2013)

Perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2014 tumbuh sebesar 4,85 %. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 15,51 %, diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 9,78 % dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 9,11 %. Perekonomian Kalimantan Selatan Tahun 2014 melambat jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 5,36 %. Struktur perekonomian Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha tahun 2014 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Pertambangan dan Penggalian (27,03 %); Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (14,32 %) dan Industri Pengolahan (13,15 %). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2014, Pertambangan dan Penggalian memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,76 %, diikuti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,64 %; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,54 %. Secara umum melemahnya perekonomian Kalimantan Selatan Tahun 2014 dipicu oleh lemahnya kinerja sektor pertambangan serta beberapa sektor lain, yaitu : 1. Tren pelemahan permintaan komoditas batubara masih berlanjut. Sementara stok di pasaran semakin melimpah. Akibatnya, harga batubara di tingkat dunia semakin jatuh. Hal tersebut tentu menjadi sentimen negatif bagi pelaku usaha Wadja Sampai Kaputing

28


tambang. Kendati demikian, upaya perusahaan untuk tetap berproduksi dalam rangka menjaga margin, mampu membuat sektor pertambangan secara umum tetap tumbuh positif. 2. Komoditas kelapa sawit masih menjadi andalan untuk menggerakkan subsektor perkebunan di Kalimantan Selatan. Kendati insentif harga di pasar global masih rendah, namun tingginya permintaan domestik lagi-lagi mampu menjaga komoditas tersebut untuk tetap berada pada tren peningkatan di tengah lesunya permintaan dunia akibat melimpahnya stok minyak nabati. 3. Mandatori penggunaan biodiesel memberi harapan bagi industri CPO untuk tetap berproduksi ditengah penurunan harga dunia. Target Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2014 ditetapkan sama dengan target 2013 dilatarbelakangi dengan keadaan perekonomian dunia yang masih belum terlalu stabil, sehingga berimbas ke seluruh negara di dunia terutama Indonesia. Dengan kondisi seperti itu, mempertahankan pencapaian pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil sudah merupakan suatu hal yang bagus. Nilai PDRB atas dasar harga konstan (Adhk) Kalimantan Selatan pada Tahun 2014 sesuai dengan data BPS Provinsi Kalimantan Selatan tercapai sebesar 9.674.468 Rupiah. Capaian tersebut menggunakan perhitungan tahun dasar 2000. BPS Kalimantan Selatan pada tahun 2014 telah melaksanakan perubahan dari tahun dasar 2000 menjadi tahun dasar 2010 sehingga pada tahun 2014 ada dua data PDRB Adhk yang bisa diacu sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut : Tabel 3 PDRB (Adhk) Kalsel Berdasarkan Tahun Dasar 2000 dan Tahun Dasar 2010 No

Indikator

1

PDRB Per Kapita (Adhk) Tahun Dasar 2000

2

PDRB Per Kapita (Adhk) Tahun Dasar 2010

Satuan

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Realisasi 2013

Realisasi 2014

8.801.291,00

9.081.408,00

9.409.137,00

9.674.468,00

24.567.786,37

25.547.645,62

26.431.282,62

27.230.732,75

Rupiah

Dari yang terlihat pada tabel di atas, data PDRB Adhk yang paling mutakhir adalah data PDRB Adhk Tahun Dasar 2010 sebesar 27.230.732,75. Akan tetapi untuk menjawab target RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, maka realisasi yang digunakan akan tetap menggunakan PDRB Adhk Tahun Dasar 2000, karena target RPJMD Tahun 2011-2015 menggunakan Tahun Dasar 2000. Untuk kelengkapan data, Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus menampilkan data capaian PDRB Adhk Tahun Dasar 2000 dilengkapi PDRB Adhk Tahun Dasar 2010 sampai Tahun terakhir RPJMD 2011-2015. Semua komponen PDRB Adhk mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2014 kecuali komponen Pertambangan dan Penggalian yang menurun dari sebesar 1,54 % Wadja Sampai Kaputing

29


tahun 2013 menjadi 0,44 % pada tahun 2014, sehingga terjadi penurunan sebanyak 1,10 %. Hal ini merupakan dampak menurunnya harga batubara dunia yang menyebabkan kontribusi sektor pertambangan semakin melemah. Besaran PDRB Kalimantan Selatan pada tahun 2014 atas dasar harga berlaku (Adhb) mencapai Rp. 91,74 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp. 37,95 triliun. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2014 mencapai 4,03 %, meningkat sebesar 0,19 % dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2013 sebesar 3,84 %. Peningkatan pengangguran terbuka ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 1. Adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dari 1.937.493 orang pada tahun 2013 menjadi sebanyak 2.017.754 orang pada tahun 2014. Selisih jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 80.261 orang, sedangkan jumlah pengangguran pada tahun 2014 masih tersisa sebanyak 81.274 orang. Peningkatan angkatan kerja ini masih belum sebanding dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia sehingga menyebabkan usaha penurunan pengangguran terbuka sedikit terhambat. 2. Harga komoditas perkebunan secara umum termasuk karet yang banyak menyerap tenaga kerja lagi turun, sehingga menyebabkan masyarakat kurang tertarik bekerja di sektor perkebunan. 3. Produksi pertambangan sedang melandai menyusul lemahnya permintaan dunia. 4. Aktivitas sektor konstruksi turut melemah akibat kurang baiknya kinerja pertambangan, sehingga buruh yg bekerja di sektor konstruksi juga berkurang. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan dari data Badan Pusat Statistik pada posisi September 2014 yaitu 4,81 %, sedikit meningkat jika dibanding tahun 2013 yaitu 4,77 %, akan tetapi masih jauh lebih baik jika dibandingkan dengan angka kemiskinan secara nasional tahun 2014 yaitu 10,96 %, yang secara bertahap terus mengalami kemajuan dalam pemberantasan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak ingin secara instans melakukan penurunan angka kemiskinan, karena dikhawatirkan nantinya ada masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Selatan yang termarginalkan atau terpinggirkan. Adapun strategi penurunan jumlah penduduk miskin melalui program pengentasan kemiskinan daerah yang telah disusun dan dijalankan oleh sebagian pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimatan Selatan. Apabila dilihat dari peningkatan persentase penduduk miskin yang relatif kecil serta posisi Persentase Penduduk Miskin yang mencapai 4,68 % per Maret 2014, bisa dikatakan proses pemberantasan kemiskinan pada tahun 2014 sudah cukup berhasil meskipun belum mencapai target. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor antara lain : 1. Meskipun tingkat pengangguran terbuka meningkat dan pertumbuhan ekonomi melemah dibandingkan tahun 2013, namun sektor pertanian, yang notabene


30


menjadi tumpuan masyarakat miskin, mengalami pertumbuhan positif (sebesar 3,72 %). 2. Inflasi tahun 2014 secara umum lebih rendah dibanding tahun 2013, sehingga beban pengeluaran masyarakat miskin juga tidak terlalu besar. Untuk Indikator Indeks Gini dan Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Selatan Tahun 2014 masih menggunakan data capaian tahun 2013 karena BPS belum mengeluarkan data resmi, sehingga data sementara untuk Indeks GINI sebesar 0,359 dan untuk Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan adalah 71,74. Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa. Perkembangan indikator makro tahun 2011-2014 dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Pertumbuhan Ekonomi Persentase

8 6 4 2 0 Pertumbuhan Ekonomi

2010

2011

2012

2013

2014

5,58

6,12

5,73

5,36

4,85

Pada tahun pertama RPJMD 2011-2015, Kalimantan Selatan sudah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5,58 (2010) menjadi 6,12 (2011), akan tetapi sejak itu pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan relatif terus menurun dari tahun 2011 sampai tahun 2014.

Rupiah

PDRB Per Kapita (Adhk) 10.000.000 9.500.000 9.000.000 8.500.000 8.000.000 7.500.000 PDRB Per Kapita (Adhk)


2010

2011

2012

2013

2014

8.400.000

8.801.291

9.081.408

9.409.137

9.674.468

31


Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB Adhk) Kalimantan Selatan sejak Tahun 2010 selalu mengalami kenaikan yang positif. Meskipun terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan penurunan

sektor pertambangan,

tidak menyebabkan

pertumbuhan

PDRB

menurun, karena perkembangan lapangan usaha terus meningkat dari tahun ke tahun.

Persentase

Laju Inflasi 10 8 6 4 2 0 Laju Inflasi

2010

2011

2012

2013

2014

9,06

3,98

5,96

5,98

7,16

Laju inflasi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 mencapai 9,06 % kemudian menurun menjadi 3,98 % pada tahun 2011. Sejak 2011 terus terjadi kenaikan laju inflasi sampai tahun 2014, meskipun laju inflasi yang terjadi masih tergolong inflasi ringan.

Indeks GINI Indeks

0,4 0,3 0,2 0,1 0 Indeks GINI

2010

2011

2012

2013

2014

0,24

0,35

0,35

0,36

0,359

Indeks GINI Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 mencapai 0,24, serta terus terjadi peningkatan Indeks GINI. Hal ini perlu segera ditindaklanjuti karena peningkatan indeks GINI menunjukkan semakin besarnya ketidakmerataan pendapatan di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan.

Tingkat Pengangguran Terbuka Persentase

8 6 4 2 0 Tingkat Pengangguran Terbuka


2010

2011

2012

2013

2014

6,75

5,62

4,32

3,84

4,03

32


Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2010 mengalami penurunan yang berkesinambungan, hal ini sejalan dengan program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan Pengangguran Terbuka, antara lain disebabkan oleh peningkatan angkatan kerja cukup besar sehingga lapangan kerja yang tersedia tidak bisa menyerap tenaga kerja cukup cepat.

Tingkat Kemiskinan 5,4 Persentase

5,2 5 4,8 4,6 4,4 Tingkat Kemiskinan

2010

2011

2012

2013

2014

5,21

5,35

5,01

4,77

4,81

Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun, meskipun pada tahun 2011 serta 2014 mengalami kenaikan, namun masih dalam jumlah yang sangat kecil. Selain itu Tingkat Kemiskinan ini juga dipengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup besar sehingga jumlah penduduk miskin yang akan dientaskan selalu bertambah setiap tahunnya.

Indeks Pembangunan Manusia 72 Indeks

71 70 69 68 Indeks Pembangunan Manusia

2010

2011

2012

2013

2014

69,3

70,44

71,08

71,74

71,74

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkat dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Hal ini menunjukkan dimensi umur panjang dan sehat (Angka Harapan Hidup), dimensi pengetahuan (Angka Melek Huruf dan Ratarata Lama Sekolah) dan dimensi kehidupan yang layak (Pendapatan Per Kapita Riil) mengalami pertumbuhan yang positif.


33


Tingkat Pertumbuhan Penduduk Persentase

3 2 1 0 Tingkat Pertumbuhan Penduduk

2010

2011

2012

2013

2014

1,98

1,89

2,57

1,84

1,77

Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan relatif stabil sejak tahun 2010 sampai tahun 2014, sebagaimana

ditunjukkan dalam grafik. Sejak 2010

pertumbuhan tertinggi berada di tahun 2012 sebanyak 2,57 % dan pertumbuhan terendah pada tahun 2014 sebesar 1,77 %. Untuk mencapai target RPJMD maka perlu ada usaha ekstra untuk mencapai pertumbuhan penduduk minimal 1,60 % pada tahun 2015. Dalam usaha mencapai capaian kinerja yang optimal, perlu adanya perbandingan realisasi antara realisasi Kalimantan Selatan dibandingkan dengan realisasi secara Regional Kalimantan dan realisasi capaian nasional untuk mengukur dimana posisi Kalimantan Selatan dalam pencapaian kinerja makro pada level regional maupun nasional. Perbandingan tersebut disajikan dalam tabel berikut : Tabel 4 Capaian Kinerja Terhadap Capaian Regional dan Target Nasional Indeks GINI (2013)

Tingkat Pengangguran Terbuka (2013)

Persentase Kemiskinan (2014)

IPM (2013)

No.

Provinsi

Pertumbuhan Ekonomi (2014)

1.

Kalimantan Selatan

4,85

0,359

3,79

4,81

71,74

2.

Kalimantan Tengah

6,21

0,350

3,09

6,07

75,68

3.

Kalimantan Barat

5,02

0,396

4,03

8,07

70,93

4.

Kalimantan Timur

2,02

0,371

8,04

6,31

77,33

5.

Kalimantan Utara

-

-

-

-

74,72

6.

Indonesia

5,02

0,413

6,25

10,96

73,81

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2014 mencapai 4,85 %, apabila dilihat secara regional Kalimantan, Kalsel menduduki posisi ke-3 setelah Kalteng dan Kalbar, dan masih lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Kaltim dan Kaltara. Secara Nasional, pertumbuhan ekonomi Kalsel masih di bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia (5,02 %), dan menduduki posisi ke-27 dari seluruh Provinsi di Indonesia. Secara regional Indeks GINI Kalsel menduduki posisi ke-2 setelah Kalteng, serta berada di atas Kaltim dan Kalbar. Secara Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Indeks GINI yang lebih bagus dari pada Indeks GINI Indonesia (0,413). Wadja Sampai Kaputing

34


Tingkat Pengangguran Terbuka Kalsel pada tahun 2013 mencapai 3,79 %, secara regional merupakan Provinsi dengan jumlah Pengangguran Terbuka ke-2 terendah setelah Kalteng. Secara nasional, Kalsel menduduki posisi ke-8 dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, serta jauh lebih rendah dari tingkat Pengangguran Terbuka secara nasional (6,25 %) Dilihat dari Persentase Kemiskinan tahun 2014, jumlah penduduk miskin Kalsel masih lebih banyak daripada Kalteng, tapi lebih sedikit dibandingkan Kaltim dan Kalbar. Secara Nasional dilihat dari Persentase Penduduk Miskin, Provinsi Kalimantan Selatan menduduki posisi ke-3 (tiga) terendah Persentase Penduduk Miskin dari seluruh Provinsi di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Bali. Dilihat dari jumlah penduduk miskin keseluruhan, penduduk miskin Kalsel (189.500 orang) hanya sebesar 0,68 % dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia (27.727.780 orang). Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2013, Kalsel (71,74) berada di posisi ke4 di bawah Kaltim (77,33), Kalteng (75,68) dan Kaltara (74,72), serta masih berada di atas Kalbar (70,93). Apabila dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang mencapai 73,81 dapat dikatakan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan masih harus terus mengalami perbaikan. Indikator Indeks Gini Kalimantan Selatan tahun 2013 ditargetkan dalam RPJM 0,20 dengan meningkatkan akses UMKM dapat direalisasikan 0,36 dengan upaya mendorong pertumbuhan sektor produksi yaitu pertanian dan industri yang menyerap lebih banyak tenaga kerja disektor formal dapat direalisasikan 0,36 untuk mengatasi ketidak merataan pendapatan daerah. Capaian atas indikator kinerja makro sebagaimana tercantum pada tabel diatas secara umum menunjukan adanya peningkatan kinerja dari tahun ke tahun. Penjelasan secara lengkap menyangkut capaian kinerja secara keseluruhan terhadap sasaran-sasaran organisasi di jelaskan lebih lanjut pada point B berikut ini.

B. Capaian Sasaran Organisasi MISI PEMBANGUNAN DAERAH A. MISI I :

Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial dan

Budaya Untuk Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya masyarakat Kalimantan Selatan, maka di tetapkan tiga sasaran, yaitu sasaran pertama adalah “Meningkatkan toleransi antar umat beragama”; sasaran kedua adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan sosial


35


masyarakat”; dan sasaran ketiga adalah “Berkembangnya wisata daerah yang berbasis budaya dan sumber daya daerah”. 1. Sasaran : Meningkatkan toleransi antar umat beragama Dalam konteks ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memaknai perkembangan

dan

pertumbuhan

pemeluk

agama

maupun

ketersediaan sarana prasarana serta kegiatan sosial keagamaan tidak sekadar mewujudkan kenyamanan pemeluk dalam menjalankan ibadahnya, tetapi menjadikan ranah agama sebagai pemahaman penyeimbang dampak buruk dari gerusan budaya-budaya global yang destruktif dan demokrasi yang semakin menggeliat. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2014 atas sasaran ”Meningkatkan toleransi antar umat beragama” diukur melalui 7 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut : Tabel 5 Capaian Kinerja Terhadap Target 2014 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

1

Persentase Pengaduan Gangguan melaksanakan Kegiatan Keagamaan yang ditindaklanjuti

%

100,00

N/A

N/A

Jumlah forkom Pembauran Antar Etnis, Golongan, Suku dan Umat Beragama yang aktif (FPK)

Buah

3

4

133,33

Buah

1

1

100,00

%

8,20

75,00

914,63

%

80,00

70,00

87,50

Kali

2

4

200,00

%

100,00

100,00

100,00

2

3 4 5 6 7

Sekretariat bersama antar umat beragama yang aktif Persentase peningkatan lembaga sosial keagamaan Peningkatan lembaga pendidikan keagamaan Frekuensi pertemuan antar umat beragama Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti Rata-rata capaian

255,91

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ”Meningkatkan toleransi antar umat beragama” adalah sebesar 255,91 % yang berarti masuk dalam kategori capaian Sangat Berhasil. Indikator Persentase Pengaduan Gangguan Melaksanakan Kegiatan Keagamaan Yang Ditindaklanjuti pada tahun 2014 ditargetkan 100 %. Akan

tetapi

pada

tahun

2014,

pengaduan

tentang

gangguan

melaksanakan kegiatan keagamaan di Kalimantan Selatan tidak ada sama sekali, sehingga apabila dikaitkan dengan indikator tersebut, realisasinya menjadi tidak dapat dihitung (N/A).


36


Indikator Jumlah Forum pembauran antar etnis, golongan, suku dan umat beragama yang aktif di Kalimantan Selatan tahun 2014 terealisasi sebanyak 4 (empat) forum dari terget sebanyak 3 (tiga) buah dengan capaian kinerja 133,33 %. Forum yang aktif tersebut yaitu Ikatan Kerukunan

Antar

Suku

Bangsa

(IKASBA),

Forum

Pembauran

Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pemuda Lintas Agama (FPLA) yang dibentuk atas fasilitasi Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel. Indikator Sekretariat Bersama antar umat beragama terealisasi sebanyak 1 buah dari target 1 buah dengan capaian kinerja 100,00 %. Sekretariat Bersama yang berdiri sendiri adalah Sekretariat FKUB Provinsi Kalsel di Jl. Petai Banjarbaru, sedangkan Sekretariat IKASBA, FPK dan FPLA belum berdiri sendiri tetapi masih difasilitasi oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel. Indikator Persentase Peningkatan Lembaga Sosial Keagamaan pada tahun 2014 terealisasi sebesar 75% dari target sebesar 8,20 % dengan capaian kinerja 914,63 %. Lembaga Sosial di Kalimantan Selatan Tahun 2014 cukup meningkat dengan bermunculannya Majelis-Majelis Ta’lim dan Kelompok-Kelompok Perkumpulan Maulid. Perkembangan tersebut dibarengi dengan pembinaan untuk meningkatkan kualitas lembaga-lembaga sosial keagamaan. Indikator Persentase Peningkatan Lembaga Pendidikan Keagamaan di Kalimantan Selatan Tahun 2014 terealisasi sebanyak 70,00 % dari target 80,00 % dengan capaian kinerja 87,50 %. Lembaga Pendidikan Keagamaan mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutama bidang pendidikan menghafal Al Qur’an. Perkembangan yang cukup menonjol adalah telah diberikannya penghargaan kepada 99 orang Tahfizdul Qur’an (Penghapal Al-Quran) dari Pondok Pesantren/Rumah Tahfizd. Indikator Frekuensi Pertemuan Antar Umat Beragama di Kalimantan Selatan tahun 2014 terealisasi sebanyak 4 Kali dari target sebanyak 2 Kali dengan capaian kinerja 200,00 %. Pertemuan antar umat beragama secara konsisten terus dilaksanakan dengan rutin, baik yang dilaksanakan sendiri oleh Biro Kesra maupun memfasilitasi kegiatan bersama FKUB dan FPLA. Pertemuan FKUB dilaksanakan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan melibatkan semua Majelis Agama seperti; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghocho serta para Wadja Sampai Kaputing

37


pembina Kerukunan dari unsur Pemerintah seperti Badan Kesbangpol Provinsi, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, dan Biro Kesra Setda Prov. Kalsel. Indikator Persentase Kesepatakan Hasil Pertemuan Antar Umat Beragama Yang Ditindaklanjuti pada tahun 2014 terealisasi sebesar 100,00 % dari target 100,00 % dengan capaian kinerja 100,00 %. Kesepakatan

hasil

pertemuan

antar

umat

beragama

selalu

ditindaklanjuti oleh semua Majelis agama di Kalimantan Selatan, kondisi ini memberikan kontribusi yang sangat besar bagi terciptanya toleransi, kedamaian dan harmonisasi kehidupan umat beragama di Kalimantan Selatan. Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2014 yaitu berupa : a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan utama : 1. Pembinaan pengawasan/Pengendalian dan monitoring tenaga orang asing di Kalsel. 2. Gelar budaya dalam rangka peningkatan wawasan kebangsaan antar etnis dan suku bangsa se-Kalimantan Selatan. 3. Fasilitasi dan koordinasi ketahanan bangsa antar etnis golongan, suku dan umat beragama se-Kalsel. b. Program Pemeliharaan Kantrantib-masyarakat dalam pencegahan tindak kriminal dengan kegiatan utama : 1. Tim pelaksana koordinasi komunitas intelijen daerah (Kominda) Provinsi Kalimantan Selatan. 2. Peningkatan kemampuan aparatur dalam mendeteksi dini terhadap ancaman keamanan dan ketentraman di daerah. Adapun perbandingan antara

realisasi kinerja tahun 2014 dengan

tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 6 Realisasi Kinerja 2013 dan 2014 No.

Indikator Kinerja

1

Persentase Pengaduan Gangguan melaksanakan Kegiatan Keagamaan yang ditindaklanjuti Jumlah forkom Pembauran Antar Etnis, Golongan, Suku dan Umat Beragama yang aktif (FPK) Sekretariat bersama antar umat beragama yang aktif Persentase peningkatan lembaga sosial keagamaan Peningkatan lembaga pendidikan keagamaan Frekuensi pertemuan antar umat beragama

2

3 4 5 6


Satuan

2013

2014

Kinerja Naik/Turun

%

100

N/A

Tetap

Buah

4

4

Tetap

Buah

1

1

Tetap

%

75,00

75,00

Tetap

%

80,00

70,00

Turun

kali

6

4

Turun

38


7

Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti

%

100,00

100,00

Naik

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut : Tabel 7 Realisasi Kinerja dari tahun 2011 s.d 2014 No. 1

2

3

4 5 6

7

Indikator Kinerja Persentase Pengaduan Gangguan melaksanakan Kegiatan Keagamaan yang ditindaklanjuti Jumlah forkom Pembauran Antar Etnis, Golongan, Suku dan Umat Beragama yang aktif (FPK) Sekretariat bersama antar umat beragama yang aktif Persentase peningkatan lembaga sosial keagamaan Peningkatan lembaga pendidikan keagamaan Frekuensi pertemuan antar umat beragama Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti

Satuan

2011

2012

Target RPJMD

2014

2013

2014

2015

%

100

100

100

N/A

100

100

Buah

1

1

4

4

1

NA

Buah

1

1

1

1

1

1

%

60

60

75

75,00

60

100

%

4,7

NA

80

70,00

70,3

85

Kali

1

1

6

4

2

8

%

60

60

100

100

100

100

2. Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan sosial masyarakat Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan sosial masyarakat” diukur melalui 12 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagaimana pada tabel 6 sebagai berikut : Tabel 8 Capaian Kinerja Terhadap Target 2014 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

1

Persentase menurunnya remaja keluarga fakir miskin penyandang masalah sosial

%

0,52

3,33

640,38

2

Persentase jumlah rumah singgah/rumah panti dalam keadaan baik Indeks Kepuasan Masyarakat Panti Bertambahnya Fasilitas Olahraga Persentase tertanganinya korban bencana Persentase meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana Persentase Remaja keluarga miskin yang sekolah

%

6,00

11,36

189,33

Nilai Buah %

75,00 3 100,00

76,75 4 100,00

102,33 133,33 100,00

%

50

48,69

97,38

%

2,00

2,23

111,50

3 4 5 6

7


39


8 9 10 11 12

Persentase anak keluarga kurang mampu yang memanfaatkan bantuan beasiswa Persentase lansia terlantar yang dapat ditampung panti Persentase Fakir miskin penyandang cacat yang tertangani Jumlah panti dengan sarana prasarana memenuhi standar Tingkat Kepuasan penghuni panti sosial yang puas dengan pelayanan panti Rata-rata capaian

%

4,00

5,11

127,75

%

1,20

0,61

50,83

%

0,40

0,84

210,00

Unit

5

5

100,00

Nilai

75,00

76,75

102,33 163,77

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ”Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan sosial masyarakat” adalah sebesar 163,77 % yang berarti masuk dalam kategori capaian Sangat Berhasil. Untuk indikator Persentase Menurunnya Remaja Keluarga Fakir Miskin Penyandang Masalah Sosial pada tahun 2014 terealisasi sebanyak 3,33 %, dari target yang ditetapkan sebanyak 0,52 % dengan capaian kinerja 640,38 %. Penurunan remaja keluarga fakir miskin penyandang masalah sosial pada tahun 2014 ditargetkan turun sebanyak 13.078 orang.

Realisasi yang dicapai oleh

Dinas Sosial yaitu

dapat

menurunkan sebanyak 380 orang dengan rincian : a. Luar Panti : 30 orang b. PSAA : 100 orang c. PSBR : 250 orang

Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa pelayanan sosial melalui luar panti dan dalam panti sebagai berikut : a. Luar Panti : Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja (PBK) bagi anak terlantar sebanyak 30 orang b. Dalam Panti : 1. Pelayanan sosial bagi anak terlantar dalam panti sebanyak 100 orang 2. Pelayanan sosial bagi remaja terlantar putus sekolah sebanyak 250 orang. Untuk Indikator Persentase Jumlah Rumah Singgah/Rumah Panti Dalam Kondisi Baik pada tahun 2014 terealisasi sebanyak 11,36 % dari target yang ditetapkan sebanyak 6,00 % dengan capaian kinerja 189,33%. Realisasi tersebut didapatkan dari 10 organisasi sosial (orsos) yang diberikan bantuan dan pemberdayaan sosial. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan bagi organisasi


40


sosial melalui Kegiatan Pemberdayaan Sosial Bagi Organisasi Sosial sebanyak 10 orsos. Untuk Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Panti serta Indikator Tingkat Kepuasan Penghuni Panti yang Puas terhadap Pelayanan Panti setelah ditelaah lebih lanjut memiliki inti permasalahan yang sama. Sehingga untuk dua indikator tersebut menggunakan perhitungan yang sama, yaitu perhitungan pada indikator Tingkat Kepuasan Penghuni Panti yang Puas terhadap Pelayanan Panti tahun 2014 dengan realisasi nilai 76,75 dari target nilai 75,00 dengan capaian kinerja 102,33 %. Pada Tahun 2014 seluruh Panti Sosial sudah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penghuni panti dengan nilai capaian sebagai berikut : a. b. c. d. e.

PSBR Budi Satria PSTW Budi Sejahtera PSBN Fajar Harapan PSAA Budi Mulia PSBW Melati

Indikator

Persentase

: : : : :

76,74 73,05 74,23 83,31 76,42

Tertanganinya

Korban

Bencana

terealisasi

sebesar 100 % dari target sebesar 100 %. Pencapaian ini telah dicapai dengan telah dikerahkannya Tim Reaksi Cepat (TRC) pada setiap kejadian untuk melaksanakan kaji cepat terhadap korban, kerusakan dan kerugian dalam tanggap darurat bencana.. Target tersebut telah diwujudkan dengan tertanganinya korban bencana 1x24 jam, yang diwujudkan dengan : a. Penanganan bencana selama 2014 yang terdiri dari : 1. Bencana alam 47 kejadian, terdiri atas banjir 15 kali, ROB 2 kali, tanah longsor 4 kali, angin ribut 17 kali, orang tenggelam 7 kali dan kekeringan 2 kali. Jumlah korban 8.973 KK (98.290 jiwa), mengungsi 618 jiwa, meninggal 8 orang dan luka 0 orang. Kerusakan rumah: 1 rusak total, 15 rusak berat, 56 rusak sedang dan 115 rusak ringan. 2. Bencana sosial 709 kejadian, terdiri atas kebakaran 709 kali. Jumlah korban 936 KK (2.452 jiwa), mengungsi 56 jiwa, meninggal 11 orang, dan luka 6 orang. Kerusakan rumah: 502 rusak total, 218 rusak berat, 28 rusak sedang, 94 rusak ringan. Indikator Persentase Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana pada tahun 2014 terealisasi sebesar 48,69% dari target sebesar 50 % dengan capaian kinerja 97,38 %. Data Wadja Sampai Kaputing

41


tersebut didapatkan BPBD Provinsi Kalsel dengan melaksanakan Survei Peran Serta Masyarakat bekerjasama dengan Program Pasca Sarjana

Pengetahuan

Sosial

Universitas

Lambung

Mangkurat

Banjarmasin. Hasil survei tersebut yaitu 51,69 % peran serta masyarakat dalam Prabencana, 40,92 % peran serta masyarakat dalam Tanggap Darurat dan 56,54 % peran serta masyarakat dalam Pasca Bencana, sehingga rata-rata dari ketiga nilai tersebut berjumlah 48,69%. Program yang menunjang pencapaian realisasi tersebut antara lain : a. Kegiatan Pelatihan Incident Commander (Komando Penanggulangan Bencana) di Provinsi Riau. b. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten HST dan Tanah Laut dengan peserta aparat kabupaten sampai tingkat desa sebanyak 25 orang per Kabupaten. c. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam dengan menyebarkan 3000 brosur ke 13 Kabupaten/Kota, pembuatan 7 banner informasi kebencanaan dan pemasangan running text bekerjasama dengan Duta TV dan Banjar TV. d. Kegiatan Sosialisasi Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana. Indikator Persentase Remaja Keluarga Miskin Yang Sekolah dan Indikator

Persentase

Anak

Keluarga

Kurang

Mampu

Yang

Memanfaatkan Bantuan Beasiswa pada tahun sebelumnya belum bisa diperoleh datanya, akan tetapi pada tahun 2014 sudah bisa dihitung. Persentase Remaja Keluarga Miskin yang Sekolah pada tahun 2014 terealisasi sebanyak 2,23 % dari target sebanyak 2,00 % dengan capaian kinerja 111,50 %. Data ini didapatkan dari dibantunya 8.733 anak dari total 392.211 anak miskin se-Kalsel. Kemudian Indikator Persentase Anak Keluarga Kurang Mampu Yang Memanfaatkan Bantuan Beasiswa terealisasi sebanyak 5,11 % dari target sebanyak 4,00 %. Data ini didapatkan dari dibantunya 20.053 anak dari total 392.211 anak miskin se-Kalsel. Peningkatan capaian kinerja untuk dua indikator di atas didapat dengan adanya peningkatan target sasaran Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang diberi bantuan tunai langsung bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI. Data indikator Remaja Keluarga Miskin Yang Sekolah diperoleh dari KSM yang menjadi sasaran PKH dimana setiap KSM yang mempunyai anak bersekolah SLTP mendapat bantuan sebanyak Rp. 1.000.000/bulan sedangkan data indikator Persentase Anak Keluarga Kurang Mampu Wadja Sampai Kaputing

42


Yang Memanfaatkan Bantuan Beasiswa diperoleh dari KSM yang menjadi sasaran PKH dimana setiap KSM yang mempunyai anak bersekolah SD mendapat bantuan sebanyak Rp. 500.000/bulan. Indikator Persentase Lansia Terlantar Yang Dapat Ditampung Panti tahun 2014 terealisasi sebesar 0,61 % dari target yang ditetapkan sebesar 1,20 % dengan capaian kinerja 50,83 %. Data tersebut dihitung dari 170 lansia terlantar yang ditampung panti dari total 27.826 lansia terlantar. Adapun kegiatan yang menunjang capaian tersebut adalah pelayanan sosial melalui Panti Sosial Tresna Werdha kepada 170 orang per tahun. Indikator Persentase Fakir Miskin Penyandang Cacat Yang Tertangani terealisasi sebesar 0,84 % dari target sebesar 0,40 % dengan capaian kinerja sebesar 210,00 %, serta terdapat peningkatan dari capaian tahun 2013 sebanyak 0,13 %. Data tersebut didapatkan dari total 148 penyandang cacat yang ditangani dari total 17.617 penyandang cacat se-Kalsel. Kegiatan utama di tahun 2014 yang dilaksanakan untuk mencapai indikator tersebut berupa pelayanan sosial melalui : a. Luar Panti : 1. Pelatihan keterampilan bagi penyandang cacat sebanyak 20 orang. 2. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat berat sebanyak 58 orang. b. Dalam Panti : Pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas netra sebanyak 70 orang. Indikator Persentase Jumlah Panti Dengan Sarana Dan Prasarana Memenuhi Standar tahun 2014 terealisasi sebanyak 5 panti dari 5 panti yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 5 panti yaitu PSAA Budi Mulia, PSBR Budi Satria, PSBN Fajar Harapan, PSBW Melati dan PSTW Budi Sejahtera. Capaian kinerja pada indikator ini sebenarnya sudah terpenuhi dari tahun 2013, akan tetapi pada tahun 2014 terdapat penambahan daya tampung untuk PSBW “Melati” yang semula 100 orang/tahun menjadi 130 orang/tahun. Program / kegiatan yang menunjang capaian kinerja adalah pelayanan sosial melalui : a. b.

PSAA Budi Mulia, memberikan pelayanan sosial bagi anak terlantar sebanyak 100 orang. PSBR Budi Satria, memberikan pelayanan sosial bagi remaja putus sekolah terlantar, sebanyak 250 orang.


43


c.

PSBN Fajar Harapan, memberikan pelayanan sosial dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas netra sebnayak 70 orang. PSBW Melati, memberikan pelayanan sosial dan rehabilitasi bagi wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 130 orang. PSTW Budi Sejahtera, memberikan pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar sebanyak 170 orang.

d. e.

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 9 Realisasi Kinerja 2013 dan 2014 No.

Indikator Kinerja

Satuan

2013

2014

Kinerja Naik/Turun

1

Persentase menurunnya remaja keluarga fakir miskin penyandang masalah sosial

%

2,62

3,33

Naik

2

Prosentase jumlah rumah singgah/rumah panti dalam keadaan baik Indeks Kepuasan Masyarakat Panti Bertambahnya Fasilitas Olahraga Persentase tertanganinya korban bencana Persentase meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana Persentase Remaja keluarga miskin yang sekolah Persentase anak keluarga kurang mampu yang memanfaatkan bantuan beasiswa Persentase lansia terlantar yang dapat ditampung panti Persentase Fakir miskin penyandang cacat yang tertangani Jumlah panti dengan sarana prasarana memenuhi standar Persentase penghuni panti sosial yang puas dengan pelayanan panti

%

7,5

11,36

Naik

Nilai Buah %

75,00 3 100,00

76,75 4 100,00

Naik Naik Tetap

%

41,33

48,69

Naik

%

1,49

2,23

Naik

%

3,95

5,11

Naik

%

0,56

0,61

Naik

%

0,71

0,84

Naik

Unit

5

5

Tetap

%

75,45

76,75

Naik

3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut : Tabel 10 Realisasi Kinerja dari tahun 2011 s.d 2014 No. 1

2

3 4 5

Indikator Kinerja Persentase menurunnya remaja keluarga fakir miskin penyandang masalah sosial Prosentase jumlah rumah singgah/rumah panti dalam keadaan baik Indeks Kepuasan Masyarakat Panti Bertambahnya Fasilitas Olahraga Persentase tertanganinya korban bencana


Satuan

2011

2012

2013

2014

Target RPJMD 2013

2015

%

1,5

1,5

2,62

3,33

0,39

0,65

%

30,00

8,89

7,5

11,36

NA

NA

Nilai

95,00

95,00

75,00

76,75

95,00

95,00

Buah

3

3

3

4

1

3

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

44


6

7

8

9

10

11

12

Persentase meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana Persentase Remaja keluarga miskin yang sekolah Persentase anak keluarga kurang mampu yang memanfaatkan bantuan beasiswa Persentase lansia terlantar yang dapat ditampung panti Persentase Fakir miskin penyandang cacat yang tertangani Jumlah panti dengan sarana prasarana memenuhi standar Persentase penghuni panti sosial yang puas dengan pelayanan panti

%

28

28

41,33

48,69

40,00

60,00

%

NA

NA

1,49

2,23

NA

NA

%

NA

NA

3,95

5,11

NA

NA

%

0,56

0,56

0,56

0,61

1,20

2,00

%

3,15

2,78

0,71

0,84

0,30

0,50

Unit

5

5

5

5

NA

NA

%

97,93

97,93

75,45

76,75

NA

NA

3. Sasaran : Berkembangnya wisata daerah yang berbasis budaya dan sumber daya daerah Kalimantan Selatan yang dihuni oleh mayoritas etnis Banjar dan sebagian etnis Bakumpai dan Dayak sebagai entitas etnis asli memiliki keragaman seni dan budaya yang saling terintegrasi baik nilai-nilai, pelaku maupun lokasi/wilayah kebudayaan (tujuan wisata). Seni dan budaya di Kalimantan Selatan sebagaimana di daerah lain mengalami perkembangan pasang surut dan pemangku seni budaya dikonstruksi oleh tiga pilar yakni, (1) Pilar nilai-nilai seni budaya yang berlaku di masyarakat (2) Pilar Kegiatan yang dilakukan dan kokohkan para pemangku seni budaya (adat) dan (3) Pilar Peran dan fasilitasi pemerintah daerah. Adalah hal yang menarik ketika terbentuknya Lembaga Adat dan Kekerabatan Kesultanan Banjar (LAKKB) sebagai pilar yang ke-empat (4) guna membangun interaksi seni-budaya Banjar dengan keraton sebagaimana kokohnya kesenian dan kebudayaan di Jawa dan Sumatera sebagai bagian dari upaya pemerintah bersama stakeholder memangku seni dan adat daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini untuk menegaskan dan meletakkan dasar bahwa kesenian dan kebudayaan Banjar Kalimantan Selatan tidak sekadar sebuah event atau kegiatan tetapi juga menjadi sebuah bagian dari urat nadi kehidupan yang didukung oleh institusi keraton sebagai mitra Wadja Sampai Kaputing

45


pemerintah. Itulah sebabnya program pemerintah provinsi dalam rangka mendirikan replika Keraton bagian dari upaya mengintegrasikan kebudayaan Banjar. Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Berkembangnya wisata daerah yang berbasis budaya dan sumber daya daerah” diukur melalui 6 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut : Tabel 11 Capaian Kinerja Terhadap Target 2014 No.

Indikator Kinerja

1

Persentase peningkatan Event Budaya Daerah Persentase peningkatan kunjungan WISMAN Persentase peningkatan kunjungan WISNUS Lama Kunjungan WISMAN

2 3 4 5 6

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

%

10,00

- 13,46

0

%

2,30

2,98

129,57

%

3,50

8,14

232,57

3

3

100,00

3

3

100,00

12,00

12,28

102,33

Hari Lama Kunjungan WISNUS Hari Persentase Peningkatan Kunjungan ke % Museum setiap tahun Rata-rata Capaian

110,74

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ” Berkembangnya wisata daerah yang berbasis budaya dan sumber daya daerah” adalah sebesar 110,74 % yang berarti masuk dalam kategori capaian Sangat Berhasil. Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Event Budaya Daerah pada tahun 2014 mengalami penurunan jumlah event budaya sehingga realisasinya bernilai minus (-) yaitu sebesar -13,46% dari target sebesar 10,00 % dengan capaian kinerja 0 %. Data tersebut didapatkan dari rumus berikut :

Sehingga persentase realisasi indikator ini sebesar 13,46 %. Pada tahun 2014 terlaksana 45 event sedangkan pada tahun 2013 terlaksana 52 event. Dengan demikian meskipun telah terlaksana sejumlah event budaya daerah selama tahun 2014 sebanyak 45 event, apabila dibandingkan dengan jumlah event budaya pada tahun 2013 terjadi penurunan sebanyak 7 event, sehingga target untuk meningkatkan realisasi kinerja 2 event per tahun belum tercapai. Program atau kegiatan yang menunjang capaian kinerja tersebut antara lain : a. Pergelaran/pertunjukkan seni budaya daerah. b. Penyelenggaraan Festival seni budaya daerah. Wadja Sampai Kaputing

46


c. Penyelenggaraan Perlombaan seni budaya daerah. d. Penyelenggaraan Pameran seni budaya daerah. Indikator Prosentase Kunjungan Wisatawan Mancanegara (WISMAN) terealisasi sebesar 2,98 % dari target sebesar 2,30 % dengan capaian kinerja 129,57 %. Persentase tersebut didapatkan dengan rumus :

Sehingga dengan data total kunjungan Wisman pada tahun 2014 sebanyak 26.395 orang dan total kunjungan Wisman tahun 2013 sebanyak 25.632 orang, maka berdasarkan rumus tersebut didapatkan realisasi sebesar 2,98 %. Wisatawan mancanegara yang sering berkunjung ke Kalimantan Selatan berasal dari kawasan Eropa dan kawasan Asia, sedangkan kawasan Timur Tengah masih sangat terbatas berkunjung ke Kalimantan Selatan. Data kunjungan wisman didapat dari pengumpulan data dari BPS, monitoring pengumpulan data dari kabupaten/kota, data wisman yang menginap dihotel, data dari imigrasi, dan bandara. Indikator Prosentase Kunjungan Wisatawan Nusantara (WISNUS) terealisasi sebesar 8,14 % dari target sebesar 3,50 % dengan capaian kinerja 232,57 %. Persentase tersebut didapatkan dengan rumus :

Sehingga dengan data total kunjungan Wisnus pada tahun 2014 sebanyak 597.324 orang dan total kunjungan Wisnus tahun 2013 sebanyak 552.350 orang maka berdasarkan rumus tersebut didapatkan realisasi sebesar 8,14 %. Wisnus yang sering berkunjung ke Kalimantan Selatan antara lain dari DKI Jakarta, disusul Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Indikator Lama Kunjungan Wisman dan Lama Kunjungan Wisnus pada tahun 2014 terealisasi sebanyak 3 hari dari target 3 hari dengan capaian kinerja 100,00 %. Kegiatan yang menunjang peningkatan kunjungan Wisman dan Wisnus serta lama kunjungan wisman dan wisnus di atas yaitu melalui Kegiatan Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Objek Pariwisata. Untuk Indikator Persentase Peningkatan Pengunjung Ke Museum pada tahun 2014 terealisasi sebesar 12,28 % dari target 12,00 % dengan


47


capaian kinerja sebesar 102,33 %. Persentase tersebut didapatkan dengan rumus :

Sehingga dengan data total kunjungan ke musem pada tahun 2014 sebanyak 75.670 orang dan total kunjungan ke museum tahun 2013 sebanyak 67.392 orang maka berdasarkan rumus tersebut didapatkan realisasi sebesar 12,28 %. Untuk bidang kebudayaan dan kesenian, masih fokus pada upaya pengembangan dan pelestarian serta terpeliharanya seni dan budaya daerah, terlebih seni dan budaya yang hampir punah. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan antara lain : aktualisasi, fasilitasi dan pergelaran seni rupa, lukis, tari, lagu, wayang dan kegiatan lainnya. Untuk bidang Pariwisata, terus berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan dengan melalui penyelenggaraan event-event pariwisata, peningkatan pelayanan dan pengelolaan destinasi wisata, serta peningkatan sadar wisata bagi masyarakat di daerah wisata dan dukungan pembangunan pariwisata. Pada tahun 2013 telah selesai dilaksanakan pembangunan Toilet Wisata di Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Takisung Kabupaten Tanah Laut, selesainya pembangunan Screen House Anggrek di Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, selesainya penyusunan Grand Design Wisata Berbasis Sungai di Kawasan Jalan Jafri Zam-Zam Banjarmasin, penyusunan Grand Design Kampung Budaya Banjar di Kawasan Banua Anyar Banjarmasin, Rehab Ruang Kantor, Toilet dan Taman pada Museum Waja Sampai Kaputing, serta pembenahan dan rehab Penginapan Graha Wisata Amandit di Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, penginapan ini akan menjadi percontohan dalam pengelolaannya yang berdasarkan standar Sapta Pesona. Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2014 yaitu berupa : a. Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya dengan kegiatan utama: 1. Kegiatan Pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama dibidang budaya (pemberian penghargaan bidang budaya). Wadja Sampai Kaputing

48


2. Festival kesenian daerah (mamanda, wayang kulit banjar, bepandung). Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 12 Realisasi Kinerja Tahun 2013 dan 2014 No.

Indikator Kinerja

Satuan

2013

2014

Kinerja Naik/Turun

%

188,89

- 13,46

Turun

%

- 0,89

2,98

Naik

%

5,80

8,14

Naik

Hari

3

3

Tetap

Hari

3

3

Tetap

%

- 5,88

12,28

Naik

Persentase peningkatan Event Budaya Daerah Persentase peningkatan kunjungan WISMAN Persentase peningkatan kunjungan WISNUS Lama Kunjungan WISMAN

1 2 3 4

Lama Kunjungan WISNUS Persentase Peningkatan Kunjungan ke Museum setiap tahun

5 6

Secara keseluruhan selama 2 (dua) tahun terakhir sejak tahun 2012 sampai dengan 2014, peningkatan peran wisata dan budaya dalam pembangunan daerah cukup signifikan, namun perlu pengembangan berkelanjutan atas pariwisata dan budaya yang berbasis budaya dan sumber daya daerah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut : Tabel 13 Realisasi Kinerja dari tahun 2011 s.d 2014 Target RPJMD No. 1

2

3

4 5 6

Indikator Kinerja Persentase peningkatan Event Budaya Daerah Persentase peningkatan kunjungan WISMAN Persentase peningkatan kunjungan WISNUS Lama Kunjungan WISMAN Lama Kunjungan WISNUS Persentase Peningkatan Kunjungan ke Museum setiap tahun


Satuan

2011

2012

2013

2014 2014

2015

%

25,00

20,00

188,89

-13,46

10,00

50,00

%

6,22

3,99

-0,89

2,98

2,30

11,5

%

19,98

3,99

5,80

8,14

3,00

16,00

Hari

3

3

3

3

NA

NA

Hari

2

2

3

3

NA

NA

%

21,36

0,37

-5,88

12,28

12,00

60,00

49


B. MISI II : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Produktif dan Berdaya Saing Untuk Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Produktif dan Berdaya Saing masyarakat Kalimantan Selatan, maka di tetapkan tiga sasaran, yaitu Sasaran pertama adalah Meningkatkan Pembangunan Manusia Berkualitas pada Semua Jalur dan Jenjang Pendidikan; Sasaran kedua adalah Meningkatkan Pembangunan Manusia, serta Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan; dan Sasaran ketiga Meningkatkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing 1. Sasaran: Meningkatkan Pembangunan Manusia Berkualitas pada Semua Jalur dan Jenjang Pendidikan Keberhasilan

capaian

kinerja

atas

sasaran

”Meningkatkan

pembangunan manusia berkualitas pada semua jalur dan jenjang pendidikan” diukur melalui 5 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut : Tabel 14 Capaian Kinerja Terhadap Target 2014 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

%

97,20

97,50

100,31

1

Angka melek huruf

2

Angka rata-rata lama sekolah

Tahun

9,00

8,13

90,33

3

Angka Partisipasi Murni SD/MI

%

99,60

99,38

99,78

4

APK SLTP/MTs

%

98,70

97,81

99,10

5

APK SLTA/MA/SMK

%

85,00

78,46

92,31

Rata-rata Capaian

96,37

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ” Meningkatkan pembangunan manusia berkualitas pada semua jalur dan jenjang pendidikan” adalah sebesar 96,37 % yang berarti masuk dalam kategori capaian Berhasil. Indikator kinerja utama Angka Melek Huruf terealisasi sebesar 97,50% dari target 97,20 % dengan capaian kinerja 100,31 %. Data tersebut didapatkan dari data Angka Buta Aksara pada akhir tahun 2014 yaitu sebanyak 63.700 orang dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 2.542.237 orang, sehingga untuk Angka Melek Huruf dapat dihitung sebagai berikut :


50


Penyebab buta aksara di Kalimantan selatan cukup beragam. Untuk penduduk yang masih usia sekolah, penyebabnya karena putus sekolah namun saat berhenti belum pandai membaca dan menulis. Sedangkan untuk usia lanjut, rata-rata karena mereka tidak pernah mengenyam bangku pendidikan, seperti warga yang berdomisili di daerah pelosok dan pulau-pulau terpencil. Upaya yang dilakukan Pemprov Kalsel yakni dengan mengoptimalkan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada daerah-daerah yang masih banyak terdapat penyandang buta aksara. Peningkatan kualitas pendidikan juga diarahkan untuk menurunkan jumlah penduduk buta huruf usia 15-59

tahun dengan

menamatkan pendidikan dalam berbagai jenjang. Peningkatan kualitas pendidikan juga dilaksanakan melalui manajemen berbasis sekolah. Indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah terealisasi sebesar 8,13 Tahun dari target 9 Tahun dengan capaian kinerja 90,33 %. Data realisasi Angka Rata-Rata Lama Sekolah didapatkan dari data BPS, sedangkan data tahun 2014 belum di rilis oleh BPS karena masih dalam tahap pengumpulan data lapangan. Karena belum tersedia data Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kalimantan Selatan Tahun 2014, maka untuk penyajian keadaan Angka Rata-Rata Lama Sekolah dalam laporan ini, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan estimasi dengan memperhitungkan rata-rata peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah setiap tahun sebagai berikut : Tahun 2010 2011 2012 2013

Rata-rata Lama Peningkatan per Sekolah (Tahun) Tahun 7,65 7,68 0,03 7,89 0,21 8,01 0,12

Rata-rata Peningkatan per tahun

0,12

Berdasarkan estimasi tersebut diatas, perkiraan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kalimantan Selatan pada tahun 2014 adalah sebesar 9,13 tahun dari target sebesar 9 tahun dengan capaian kinerja sebesar 90,33%. Indikator APM SD/MI tahun 2014 terealisasi sebesar 99,38 % dari target sebesar 99,60 % dengan capaian kinerja 99,78 %. Realisasi APM SD/MI diperoleh dari rumus :


51


Upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terus dilakukan dengan berbagai cara, karena masih ada orang tua dan siswa yang masih memandang sekolah itu tidak penting. Ini ditemukan di daerahdaerah perbatasan yang siswanya lebih memilih ke kebun/sawah daripada ke sekolah. Disamping itu juga pemahaman pentingnya pendidikan belum mengakar sampai ketingkat bawah diperkampungan. Menjelang remaja anak-anak langsung dihadapkan pada permasalahan mencari uang, pergi ke kebun atau berdagang. Indikator APK SMP/MTs pada tahun 2014 terealisasi sebesar 97,81 % dari target sebesar 98,70 % dengan capaian kinerja 99,10 %. Realisasi APK SMP/MTs diperoleh dari rumus :

Hasil di atas menunjukkan masih terdapat 2,19 % penduduk usia 13-15 tahun

yang

belum terlayani atau masih

rendahnya

partisipasi

masyarakat untuk jenjang pendidikan SMP/MTs serta masih perlu diupayakan peningkatan pemerataan pendidikan. Untuk indikator APK SMA/SMK/MA pada tahun 2014 terealisasi sebesar 78,46 % dari target sebesar 85,00% dengan capaian kinerja sebesar 92,31 %. Realisasi APK SMA/SMK diperoleh dari rumus berikut:

Hasil di atas menunjukkan masih terdapat 21,54% anak usia SMA yang tidak melanjutkan pendidikan atau masih ada pelajar yang drop out (DO) sewaktu di SMA dan sebagian lagi ada yang tidak melanjutkan pendidikan sejak lulus SMP. Ada beberapa faktor penyebab antara lain masih banyaknya pelajar yang berhenti sekolah seperti budaya di masyarakat yang belum menganggap penting masalah pendidikan kemudian masalah akses warga ke sekolah yang masih jauh. Salah satu upaya peningkatan pemerataan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel sudah memprogramkan pemberian beasiswa bagi pelajar SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang berprestasi sejak tahun


52


2012, dimana melalui program ini diharapkan siswa yang telah lulus dapat meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2014 yaitu berupa : a. Program Pendidikan Dasar 9 Tahun. 1. Peningkatan dan Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran SMP Model. 2. Peningkatan sarana belajar buku perpustakaan siswa Non UASBN SD, SDLB dan MI Negeri dan Swasta se-Kalsel. b. Program Pendidikan Menengah. a. Pembinaan siswa berprestasi. b. Lomba Anak Berkebutuhan Khusus tingkat menengah. c. Pembinaan dan Pengembangan Mutu Lulusan SMA sederajat. c. Program Non Formal 1. Pengembangan Pendidikan Keaksaraan. 2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 15 Realisasi Kinerja Tahun 2013 dan 2014 No.

Indikator Kinerja

Satuan

2013

2014

Kinerja Naik/Turun

%

96,95

97,50

Naik

1

Angka melek huruf

2


Tahun

7,90

8,13

Naik

3


%

99,48

99,38

Turun

4

APK SLTP/MTs

%

98,80

97,81

Turun

5

APK SLTA/MA/SMK

%

79,19

78,46

Turun

Dari

5

indikator

kinerja

diatas

tercermin

adanya

peningkatan

pembangunan manusia berkualitas pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut : Tabel 16 Realisasi Kinerja dari tahun 2011 s.d 2014 Target RPJMD No.

Indikator Kinerja

1

Angka melek huruf

2



Satuan

2011

2012

2013

2014 2014

2015

%

96,73

96,84

96,95

97,50

96,50

97,8

Tahun

7,72

7,80

7,90

8,13

8,00

10,0

53


3


%

99,28

99,38

99,48

99,38

99,00

100,0

4

APK SLTP/MTs

%

97,54

98,17

98,80

97,81

99,00

99,02

5

APK SLTA/MA/SMK

%

78,25

78,72

79,19

78,46

79,00

90,0

Seluruh indikator yang mencerminkan peningkatkan pembangunan manusia berkualitas pada semua jalur dan jenjang terlihat meningkat jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2013, menunjukan keseriusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bidang pendidikan. Pencapaian hasil yang sangat baik ini merupakan hasil kerja optimal dari jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana dituangkan dalam tabel realisasi di atas. Di sisi lain, komitmen pimpinan daerah (Gubernur Kalimantan Selatan) dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di wilayah Kalimantan Selatan yang diwujudkan dalam Nota Kesepakatan dengan Menteri Pendidikan Nasional dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Selatan yang substansinya adalah penuntasan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, peningkatan

mutu

pendidikan,

pemberantasan

buta

huruf

dan

rehabilitasi gedung pendidikan telah memenuhi sasaran. Keberhasilan pembangunan pendidikan salah satu indikatornya adalah jumlah penduduk yang melek huruf, oleh sebab itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan gencar melaksanakan program pemberantasan buta huruf, dalam hal ini persentase buta huruf banyak ditemukan pada usia tua, sedangkan penduduk usia muda sangat jarang ditemukan penduduk yang buta huruf, dapat kita lihat dari tabel diatas terjadi peningkatan Angka Melek Huruf 0,11%, di tahun 2012 96,84% sedangkan ditahun 2013 mencapai 96,95%. Apresiasi atas pencapaian pembangunan di Provinsi Kalsel khususnya bidang pendidikan kembali berikan pada awal 2013. Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin menerima penghargaan Apresiasi Pendidikan Islam (API) Tahun 2012. Penghargaan API tahun 2012 Kategori Pemerintah Daerah

tersebut

diserahkan

langsung

Menteri

Agama

RI

H.

Suryadhama Ali kepada Gubernur Kalsel H. Rudy Ariffin pada acara Peringatan Hari Amal Bhakti ke-67 Kementerian Agama RI di Auditorium KH M Rasyidi Kementerian Agama RI di Jakarta. Penghargaan tersebut merupakan yang pertama kalinya diterima oleh Kalsel. Hal ini tak lepas dari keberhasilan Kalsel memacu pendidikan Wadja Sampai Kaputing

54


berbasis Agama Islam dengan adanya Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pendidikan Al-Qur'an. Menyertai Perda tersebut Pemprov Kalsel memberikan perlakuan yang sama bagi semua sekolah termasuk sekolah yang dibawah binaan Kementerian Agama, baik pembinaan kompetensi guru Al-Qur'an, sarana prasarana dan media belajar penunjang tingkat SD dan MI, SMP dan MTs, serta SMA/SMK dan MA. Penghargaan tingkat nasional kembali diraih pada 18 November 2013 lalu. Penghargaan yang baru saja diterima adalah Inclusive Education Award yang diserahkan dalam acara Gebyar Multi Talenta PKLK Diknas di GOR Lila Buana, Denpasar, Bali, 18 November 2013 kemarin. Penghargaan diserahkan langsung oleh Hamid Muhammad, PhD yang merupakan Direktur Jenderal Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai penerima adalah Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin yang mewakili masyarakat Kalsel. Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin menerima Penghargaan bergengsi ini melalui penilaian kinerja dan komitmen dalam pelaksanaan pendidikan iklusif. Setelah Tahun 2012 Kalsel

ditetapkan

oleh

Pemerintah

Pusat

sebagai

Pelopor

penyelenggaraan pendidikan Inklusif, seluruh jajaran terus bekerja keras sehingga Gubernur Kalsel menjadi yang pertama menerima penghargaan ini. Apresiasi terhadap sejumlah prestasi bidang pendidikan Kalsel sebenarnya sudah mulai diberikan pada 2012 lalu. Diawali dengan penghargaan Pasiad Education Award untuk Kategori Birokrat yang diberikan kepada Gubernur Kalsel H. Rudy Ariffin, penghargaan diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Azwar Abubakar pada akhir November 2012 di Sasono Mulyo, Hotel Le Meridien, Sudirman Jakarta. Pasiad Education Award 2012 adalah penghargaan yang diberikan kepada tokoh masyarakat, birokrat dan akademisi yang telah menginspirasi dan memiliki sumbangsih dalam usaha peningkatan dunia pendidikan Indonesia. Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin adalah sosok penting dibalik berdirinya SMA Banua Kalsel Bilingual Boarding School. SMA milik Pemprov Kalsel yang bekerjasama dengan Yayasan Pasiad Turki tersebut kini telah banyak mengukir prestasi baik di leveI Nasional maupun Internasional.


55


Pada tahun yang sama, Kalsel juga kembali meraih prestasi Inclusive Award dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diberikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan H Rudy Ariffin. Gubernur menerima penghargaan karena memiliki perhatian dan kepeduliannya terhadap anak, berkebutuhan khusus. Penghargaan Inclusive Award kepada Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin diserahkan Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Suyanto, PhD, di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin pada akhir Desember 2012. Penyerahan penghargaan sebagai rangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) pengembangan Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Klitistis (PLK) Wilayah Tengah dan sekaligus pencanangan Provinsi Kalsel sebagai Pelopor Penyelenggara Pendidikan Inklusif. Adapun dukungan dana dalam rangka menunjang capaian kinerja 2013 bersumber dari dana APBD Provinsi Kalimantan dan dana APBN. Anggaran Belanja Daerah untuk Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2013 tersedia Rp. 536.764.736.040 dengan realisasi sebesar Rp 515.155.585.525 atau 95,97%. Sedangkan dukungan dana/anggaran dari APBN 2013 senilai Rp. 13.960.166.000 dan terealisasi sebesar Rp 10.874.892.866 atau 77,90%. Pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bidang Pendidikan apabila dibandingkan dengan target Nasional bidang Pendidikan sudah berhasil mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Berikut perbandingan dengan pencapaian kinerja bidang Pendidikan dengan Standar Nasional bidang Pendidikan : Tabel 17 Capaian Kinerja Terhadap Standar Nasional No.

Indikator

Kalimantan Selatan

Standar Nasional

1.

Angka melek huruf

97,50

92,95

2.

Angka Buta Aksara

2,50

5,00

3.


8,13

7,72

4.


99,38

95,00

5.

APK SLTP/MTs

97,81

95,00

6.

APK SLTA/MA/SMK

78,46

69,34

Secara umum realisasi capaian kinerja bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan sudah melampaui Standar Nasional yang tercantum di dalam RPJMN bidang Pendidikan.


56


2. Sasaran: Meningkatkan Pembangunan Manusia, serta Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan Keberhasilan

capaian

kinerja

atas

sasaran

”Meningkatkan

Pembangunan Manusia, serta Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan” diukur melalui 5 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut : Tabel 18 Capaian Kinerja Terhadap Target Tahun 2014 No.

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

Tahun Kasus per 1000 Kh Kasus per 1000 Kh

70

65,20

93,14

32

44

72,73

140

88

159,10

1

Angka Harapan Hidup

2

Angka Kematian Bayi

3

Angka kematian ibu

4

Persentase penduduk miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan

%

100,00

67,00

67,00

5

Cakupan pelayanan peserta jaminan pemelihara kesehatan masyarakat

%

100,00

100,00

100,00

Rata-rata Capaian

98,39

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ”Meningkatkan Pembangunan Manusia, serta Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan” adalah sebesar 98,39% yang berarti masuk dalam kategori capaian Berhasil. Untuk Indikator Angka Harapan Hidup di tahun 2014 adalah sebesar 65,20 % dari target sebesar 70,00 % dengan capaian kinerja sebesar 93,14 %. Berdasarkan surat Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 63521.039 tanggal 5 Desember 2014 perihal Jawaban Permintaan Data dijelaskan bahwa Umur Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dihasilkan dari sensus dan survey yang dirancang khusus untuk menghasilkan variable demografi. Sensus Penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran nol. Demikian pula dengan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka 5. Sedangkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) dilaksanakan setiap 3 tahun sekali. Untuk memenuhi kebutuhan data mengenai Umur Harapan Hidup setiap tahun, BPS menghasilkan indikator makro bidang kesehatan Umur Harapan Hidup Kalimantan Selatan Tahun 2011 tercatat sebesar 64.17 tahun, tahun 2012 sebesar 64,52 dan tahun 2013 sebesar 64,82


57


tahun. Sementara kondisi Umur Harapan Hidup tahun 2014 belum tersedia karena masih dalam tahap pengumpulan data lapangan. Karena belum tersedia data Umur Harapan Hidup Kalimantan Selatan Tahun 2014, maka untuk penyajian keadaan Umur Harapan Hidup dalam laporan ini, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan estimasi dengan memperhitungkan rata-rata peningkatan Umur Harapan Hidup setiap tahun sebagai berikut : Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Umur Harapan Hidup Peningkatan per (Tahun) Tahun 62,6 63,1 0,50 63,45 0,35 63,81 0,36 64,17 0,36 64,52 0,35 64,82 0,3

Rata-rata Peningkatan per tahun

0,37

Berdasarkan estimasi tersebut diatas, perkiraan Umur Harapan Hidup Kalimantan Selatan pada tahun 2014 adalah sebesar 65.20 tahun dari target sebesar 68.3 tahun dengan capaian kinerja sebesar 95.46 %. Belum tercapainya target kinerja indikator ini pada tahun 2014 antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : 1. Meski terus mengalami penurunan, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kalimantan Selatan masih cukup tinggi. 2. Status gizi masyarakat yang masih rendah terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu nifas, bayi dan balita. Hal ini berdampak pada munculnya kasus-kasus komplikasi kehamilan dan persalinan serta berisiko lahirnya bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). 3. Adanya pengaruh sosial budaya dalam peristiwa persalinan yang menyebabkan sering terjadi keterlambatan dalam pengambilan keputusan tentang penanganan persalinan dengan penyulit. Masyarakat sering memaksakan bahwa proses persalinan di rumah saja meskipun sudah dijelaskan ada penyulit dalam prosesnya. Keputusan atau persetujuan untuk dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan biasanya baru diambil ketika kondisi ibu sudah semakian memburuk, hal ini mengakibatkan terlambatnya ibu melahirkan memperoleh pertolongan oleh tenaga kesehatan. Untuk Indikator Angka Harapan Hidup pada tahun 2014 belum mencapai target, akan tetapi berdasarkan hasil analisis Badan Pusat Statistik, Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Provinsi NTB, Maluku Utara, Gorontalo dan Papua Barat termasuk dalam 5 Wadja Sampai Kaputing

58


(lima) Provinsi di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan Angka Harapan Hidup yang tinggi. Rata-rata pertumbuhan Umur Harapan Hidup di Kalimantan Selatan adalah sebesar pada tahun 2011 adalah 0.56%, jauh diatas rata-rata nasional yang hanya sebesar 0.31%. Indikator Angka Kematian Bayi di tahun 2014 terealisasi sebesar 44 per 1000 kelahiran hidup dari target sebesar 32 per 1000 kelahiran hidup dengan capaian kinerja 72,73 %. Data terakhir yang dapat diperoleh adalah perhitungan sementara berdasarkan hasil SDKI Tahun 2013 sebesar 44 per 1000 kelahiran hidup. Karena sampai saat ini data terbaru tidak tersedia di BPS, maka dalam pengukuran Angka Kematian Bayi Tahun 2014 ini kami asumsikan masih sama seperti kondisi tahun 2013

sebesar

44

per

1000

kelahiran

hidup.

angka

diatas

menggambarkan tidak tercapainya indikator ini disebabkan oleh kondisikondisi sebagai berikut: 1. Meskipun setiap tahun Kementerian Kesehatan mengangkat tenaga Bidan di Desa sebagai tenaga PTT untuk ditempatkan di desa-desa terpencil/sangat terpencil dan adanya perpanjangan masa bakti Bidan PTT Daerah, sampai saat ini di Kalimantan Selatan masih terdapat 228 desa yang belum memiliki tenaga Bidan, sehingga persalinan masih ditolong oleh bukan tenaga kesehatan (Dukun Kampung). 2. Dari 228 Puskesmas yang ada, hanya ada 51 Puskesmas yang merupakan Puskesmas Perawatan yang memungkinkan untuk melakukan pertolongan persalinandan penanganan neonatus dan 35 Puskesmas yang memiliki kemampuan Penanganan Obstetri dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Indikator Angka Kematian Ibu pada tahun 2014 dilaporkan terjadi 88 kasus kematian ibu bersalin dari target setinggi-tingginya 165 kasus dengan capaian kinerja sebesar 159,10 %. Untuk pengukuran kinerja indikator ini, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan hanya mencatat jumlah absolut kematian ibu melahirkan pada tahun 2014 yang diperoleh berdasarkan laporan yang dihimpun dari seluruh Kabupaten/Kota. Yang perlu diperhatikan, data ini adalah facility based data atau data yang tercatat berdasarkan peristiwa persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan atau di fasilitas pelayanan kesehatan saja. Peristiwa persalinan yang ditolong oleh bukan tenaga kesehatan (Dukun Kampung) tidak termasuk dalam pencatatan ini karena tidak ada laporan.


59


Tercapainya target kinerja indikator ini pada tahun 2014 didukung oleh : a. Kebijakan penempatan bidan PTT Pusat dan Daerah untuk mengisi desa-desa yang belum memiliki tenaga bidan, sehingga akes masyarakat terhadap pelayanan kebidanan semakin meningkat. Pada tahun 2014 Kementerian Kesehatan telah mengangkat sebanyak 33 orang bidan PTT yang ditempatkan pada desa terpencil dan sangat terpencil yang belum memiliki tenaga bidan. Sementara sebanyak 71 orang tenaga bidan PTT Daerah telah memperpanjang masa baktinya sebagai Bidan di Desa. b. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan proses persalinan yang aman berdampak pada semakin meningkatnya pelayanan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan (bidan). Dengan demikian proses persalinan dapat dilaksanakan sesuai standar dan setiap kasus kegawatdaruratan kebidanan dapat segera mendapat pertolongan, sehingga mengurangi risiko kematian bayi. c. Semakin meningkatnya kemampuan tenaga kesehatan (bidan) dalam penanganan kasus-kasus persalinan normal maupun dengan komplikasi sebagai dampak dari kegiatan pelatihan dan pembinaan yang telah dilakukan. d. Adanya peningkatan kemitraan antara bidan dengan dukun bayi, sehingga pertolongan persalinan oleh dukun bayi tetap dibawah pembinaan bidan di desa. Dengan demikian kualitas pelayanan persalinan dapat ditingkatkan. Pada tahun 2014, telah dilakukan pembinaan kemitraan antara bidan dan dukun bayi dengan anggaran APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Indikator Persentase Penduduk Miskin Memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan berdasarkan data tahun 2014 terealisasi sebesar 67,00 % dari target 100 % dengan capaian kinerja sebesar 67,00 %. Tidak tercapainya indikator ini disebabkan masih belum semua masyarakat mengikuti jaminan kesehatan. Sebagian masyarakat di antaranya masyarakat miskin, PNS, TNI, POLRI dan sebagian tenaga kerja sudah mendapatkan Jaminan Kesehatan melalui ASKES, ASABRI maupun Jamsostek yang terangkum dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan penyelenggarnya BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan). Indikator Cakupan Pelayanan Peserta Jaminan Pemelihara Kesehatan Masyarakat terealisasi 100,00 % dari target sebesar 100,00 % dengan capaian kinerja 100,00 %. Tercapainya indikator ini didukung oleh adanya

kebijakan

Pemerintah

Provinsi

dalam

penyelenggaraan

Jaminan Kesehatan Provinsi yang dalam pelaksanaannya ada 2 (dua) mekanisme : 1. Bagi masyarakat miskin dijamin oleh Jaminan Kesehatan Daerah (Kabupaten/Kota) yang dirujuk ke rumah sakit provinsi maka Wadja Sampai Kaputing

60


pembiayaan sesuai MoU antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota akan dibiayai melalui sharing dengan pola 60% dijamin oleh Jamkesprov dan 40% oleh Jamkesda. 2. Bagi Masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit provinsi tapi tidak memiliki jaminan sama sekali, maka sepenuhnya akan dibiayai oleh Jaminan Kesehatan Provinsi, dengan demikian seluruh masyarakat miskin di Kalimantan Selatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat terlayani melalui Jaminan Kesehatan Daerah dan Jaminan Kesehatan Provinsi. Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2014 yaitu berupa : a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan utama : 1. Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya. 2. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial. 3. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan. 4. Penilaian kinerja Puskesmas Kab/Kota se-Kalsel. 5. Pemetaan Upaya Pelayanan Kesehatan Pengembangan dan Rujukan. b. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan utama : 1. Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu. 2. Peningkatan Pembinaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Provinsi. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2013 dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 19 Realisasi Kinerja Tahun 2013 dan 2014 No. 1

Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup

2

Angka Kematian Bayi

3

Angka kematian ibu Persentase penduduk miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan Cakupan pelayanan peserta jaminan pemelihara kesehatan masyarakat

4 5

Satuan

2013

2014

Kinerja Naik/Turun

Tahun

64,82

65,20

Naik

44

44

Turun

88

88

Naik

%

66

67,00

Naik

%

100

100,00

Tetap

Kasus per 1000 Kh Kasus

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :


61


Tabel 20 Realisasi Kinerja dari tahun 2011 s.d 2014 Target RPJMD No.

Indikator Kinerja

Satuan

2011

2012

2013

2014 2014

2015

1

Angka Harapan Hidup

Tahun

64,17

64,52

64,82

65,20

67

71

2

Angka Kematian Bayi

Kasus per 1000 Kh

34

34

44

44

33,5

31

3

Angka kematian ibu

Kasus

91

90

88

88

165

118

4

Persentase penduduk miskin memiliki jaminan pemeliharaan kesehatan

%

60

65

66

67

100

100

5

Cakupan pelayanan peserta jaminan pemelihara kesehatan masyarakat

%

100

100

100

100

100

100

3. Sasaran : Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing” diukur melalui 4 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut : Tabel 21 Capaian Kinerja Tahun 2014 No. 1 2

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

%

32,00

56,25

175,78

%

93,34

95,97

102,82

Persentase Kelulusan BLK yang Bekerja Persentase Jumlah Penduduk Yang Bekerja

3

Persentase Pengangguran Terbuka

%

6,65

4,03

165,01

4

Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja

%

72,43

72,95

100,72

Rata-rata capaian

136,08

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ”Terwujudnya masyarakat yang produktif dan berdaya saing” adalah sebesar 136,08 % yang berarti masuk dalam kategori capaian Sangat Berhasil. Indikator Persentase Kelulusan BLK Yang Bekerja pada tahun 2014 terealisasi sebesar 56,25 % dari target sebesar 32,00 % sehingga capaian indikator tersebut mencapai 175,78 %. Data indikator tersebut didapatkan dari rumus berikut :


62


Indikator Persentase Jumlah Penduduk Yang Bekerja terealisasi sebesar 95,97 % dari target sebesar 93,34 % dengan capaian sebesar 102,82 %. Realisasi ini dihitung dari perbandingan :

Indikator Persentase Pengangguran Terbuka tahun 2014 terealisasi sebesar 4,03 % dari target sebesar 6,65 % dengan capaian kinerja sebesar 165,01 %. Data tersebut didapatkan dari :

Dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, indikator yang digunakan yaitu Indikator Persentase Pengurangan Pengangguran Terbuka. Untuk mendapatkan

realisasi

dari

indikator

ini,

dapat

menggunakan

perhitungan :

Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa realisasi Pengurangan Pengangguran Terbuka pada tahun 2014 memiliki nilai minus (-) yang berarti terjadi peningkatan pengangguran terbuka alih-alih penurunan. Target yang ingin dicapai pada indikator ini adalah Persentase Pengangguran terbuka selalu menurun dari tahun ke tahun. Akan tetapi pada tahun 2014 Persentase Pengangguran Terbuka malah lebih tinggi dibandingkan dengan Persentase Pengangguran Terbuka pada tahun 2013.

Adanya

peningkatan

Persentase

Pengangguran

Terbuka

dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain : 1. Adanya peningkatan jumlah angkatan kerja dari 1.937.493 orang pada tahun 2013 menjadi sebanyak 2.017.754 orang pada tahun 2014. Selisih jumlah angkatan kerja tersebut sebanyak 80.261 orang, sedangkan jumlah pengangguran pada tahun 2014 masih tersisa sebanyak 81.274 orang. Peningkatan angkatan kerja ini masih belum sebanding dengan jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia sehingga menyebabkan usaha penurunan pengangguran terbuka sedikit terhambat.


63


2. Harga komoditas perkebunan secara umum termasuk karet yang banyak menyerap tenaga kerja lagi turun, sehingga menyebabkan masyarakat kurang tertarik bekerja di sektor perkebunan. 3. Produksi pertambangan sedang melandai menyusul lemahnya permintaan dunia. 4. Aktivitas sektor konstruksi turut melemah akibat kurang baiknya kinerja pertambangan, sehingga buruh yg bekerja di sektor konstruksi juga berkurang. Untuk Indikator Persentase Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja telah berhasil terealisasi sebesar 72,95 % dari target sebesar 72,43 % dengan capaian kinerja sebesar 100,72 %. Data ini didapatkan dari rumus :

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2014 yaitu berupa : a. Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja dengan kegiatan utama : 1. Monitoring lembaga latihan swasta. 2. Pemasaran Lulusan BLK. 3. Pemagangan dalam negeri berbasis pengguna. 4. Penyelenggaraan Kegiatan Padat Karya Produktif. 5. Pengembangan Informasi Pasar Kerja. 6. Pengembangan Bursa Kerja.

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2013 dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 22 Realisasi Kinerja Tahun 2013 dan 2014 No. 1 2 3 4

Indikator Kinerja Persentase kelulusan BLK yang bekerja Persentase Jumlah Penduduk yang bekerja Persentase pengangguran terbuka Persentase peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja

Satuan

2013

2014

Kinerja Naik/Turun

%

10,00

56,25

Naik

%

96,10

95,97

Turun

%

3,90

4,03

Turun

%

71,90

72,95

Naik

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut : Wadja Sampai Kaputing

64


Tabel 23 Realisasi Kinerja dari tahun 2011 s.d 2014 Target RPJMD No. 1 2 3 4

Indikator Kinerja Persentase kelulusan BLK yang bekerja Persentase Jumlah Penduduk yang bekerja Persentase pengurangan pengangguran terbuka Persentase peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja

Satuan

2011

2012

2014

2013

2014

2015

%

26,8

29.8

10,00

56,25

30

35,00

%

49,39

49,29

96,10

95,97

93,30

93,38

%

5,62

4,32

3,90

4,03

6,67

6,62

%

70,68

71,24

71,90

72,95

71,76

73,03

C. MISI III : Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis lingkungan dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi geografis. Untuk mengembangkan daya saing ekonomi daerah berbasis lingkungan dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi geografis di Provinsi Kalimantan Selatan, maka di tetapkan tiga sasaran, yaitu Sasaran pertama adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; sasaran kedua adalah Berkembangnya sektor industri berbasis agroindustri; dan sasaran ketiga adalah Meningkatnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup. 1.

Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas Keberhasilan

capaian

kinerja

atas

sasaran

”Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas” diukur melalui 7 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut : Tabel 24 Capaian Kinerja Terhadap Target 2014 Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

 Produksi Padi

Ton

2.200.000

2.107.028

95,77

 Produksi Jagung

Ton

121.282

121.321

100,03

 Produksi Jeruk

Ton

17.829

102.106

572,70

 Produksi Sayuran

Ton

58.423

47.883

81,96

 Produksi Karet

Ton

140.318

182.091

129,77

 Produksi Sawit

Ton

685.082

908.077

132,55

Ton/Th

68.225

76.114

111,56

%

5,00

0,44

8,80

No

1

2

3

Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor : Pertanian Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Perkebunan

Peternakan  Produksi daging

4

Pertambangan


65


5

Industri pengolahan

6

Perdagangan Jumlah pungutan PSDH dan DR

7

%

3,00

4,43

147,67

% Rp US $

5,00 4.000.000.000 600.000

8,38 4.060.966.704,49 585.807,69

167,60 101,52 97,63

Rata-rata capaian

145,63

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ”Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas” adalah sebesar 145,63 % yang berarti masuk dalam kategori capaian Sangat Berhasil. Produksi Padi di tahun 2014 terealisasi sebesar 2.107.028 ton dari target sebesar 2.134.171 ton dengan capaian kinerja 98,73 %. Capaian kinerja tersebut masih kurang 1,27 % dibanding target tahun 2014, akan tetapi mengalami peningkatan sebesar 3,74 % dibanding pencapaian pada tahun 2013. Peningkatan produksi padi ini disebabkan oleh peningkatan luas tanam dan luas panen yang diakibatkan peningkatan luas tanam padi sawah dan padi gogo oleh faktor musim yang mendukung, sehingga lahan lebak dapat optimal ditanami. Selain itu peningkatan

produktivitas

juga

diakibatkan

oleh

peningkatan

penggunaan benih unggul, ketersediaan pupuk secara tepat, dan penggunaan teknologi budidaya seperti jajar legowo. Program dan kegiatan yang mendukung dalam realisasi tanaman padi ini antara lain kegiatan pengembangan tanaman padi lahan irigasi seluas 300 ha, pengembangan

padi

lahan

sawah

pasang

surut

1.200

ha,

pengembangan padi sawah tadah hujan 1.000 ha, pengembangan padi lahan lebak 400 ha, pengembangan padi lahan kering 800 ha, pengawalan organisme pengganggu tanaman oleh UPTD BPTPH, penyediaan benih padi baik melalui seksi perbenihan dan perlindungan tanaman maupun oleh Balai Benih serta pengawalan benih bersertifikat oleh BPSBTPH. Untuk Produksi Jagung pada tahun 2014 mengalami kenaikan dengan realisasi sebesar 121.321 ton dari target sebesar 121.282 ton dengan capaian kinerja 100,03 %. Capaian kinerja tersebut telah melebihi target sebesar 0,03 % dibanding target tahun 2014, dan mengalami peningkatan sebesar 13,34 % dibanding pencapaian pada tahun 2013. Peningkatan produksi ini disebabkan oleh peningkatan luas panen yaitu di daerah lebak yang biasanya dipanen muda pada tahun ini lebih banyak dipanen tua, oleh karena faktor harga yang cukup baik. Selain itu juga dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas yang diakibatkan penggunaan benih unggul, penggunaan saprodi yang lebih optimal dan Wadja Sampai Kaputing

66


perbaikan sistem budidaya jagung. Program dan kegiatan yang mendukung dalam realisasi tanaman padi ini antara lain kegiatan pengembangan Jagung hibrida seluas 450 Ha di Kabupaten Kotabaru, Batola, HST, dan Tapin, pengawalan organisme pengganggu tanaman oleh UPTD BPTPH, penyediaan benih jagung oleh Balai Benih serta pengawalan benih bersertifikat oleh BPSBTPH. Indikator Produksi Jeruk pada tahun 2014 terealisasi 102.106 ton dari yang target sebesar 113.292 Ton dengan capaian kinerja sebesar 90,13%. Capaian kinerja tersebut masih kurang dari target sebesar 9,87% dibanding target tahun 2014, serta mengalami penurunan sebesar 11,80 % dibanding pencapaian pada tahun 2013. Penurunan capaian kinerja jeruk dibanding tahun lalu disebabkan oleh penurunan luas panen, yang diakibatkan oleh pada waktu pembungaan jeruk hujan masih sering turun sehingga pembuahan tidak optimal. Langkah yang perlu diambil yaitu dengan menerapkan teknologi budidaya of season/ Panen diluar musim. Kegagalan pelaksanaan pengembangan jeruk ini adalah karena program pengembangan produksi benih jeruk terkendala oleh faktor cuaca. Indikator Produksi Sayuran pada tahun 2014 terealisasi 47.883 ton dari yang target sebesar 57.222 Ton dengan capaian kinerja sebesar 83,68 %. Capaian kinerja tersebut masih kurang dari target sebesar 16,32 % dibanding target tahun 2014, dan mengalami peningkatan sebesar 0,01% dibanding pencapaian pada tahun 2013. Peningkatan produksi sayuran ini disebabkan oleh peningkatan produktivitas, sedang luas tanam dan luas panen menurun. Hal ini diakibatkan adanya pengembangan sayuran terutama cabe merah yang menggunakan bibit kemasan yang berlabel dan produktivitas tinggi. Untuk kegiatan pengembangan sayuran pada tahun berikutnya diarahkan untuk pengembangan cabe merah dan bawang merah yang mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga petani mau melaksanakan dan akan meningkatkan luas tanam, luas panen serta produktivitas. Peningkatan produktivitas sayuran ini disebabkan karena adanya program kegiatan pengembangan sayuran dan aneka tanaman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Tapin, Banjarbaru, dukungan benih unggul bermutu, serta pengawalan OPT yang optimal. Indikator Produksi Karet tahun 2014 terealisasi sebesar 182.091 Ton dari target sebesar 140.318 Ton dengan capaian kinerja sebesar 129,77 %. Wadja Sampai Kaputing

67


Indikator Produksi Sawit tahun 2014 terealisasi sebesar 908.077 Ton dari target sebesar 685.082 Ton dengan capaian kinerja sebesar 132,55 %. Indikator Produksi Daging tahun 2014 terealisasi sebesar 66.114 Ton dari target sebesar 68.225 Ton dengan persentase capaian kinerja sebesar 111,56 %. Untuk Indikator Dari Sektor Pertambangan ditahun 2014 terealisasi sebesar 0,44% dari target sebesar 5,00% dengan persentase capaian kinerja sebesar 8,80 %. Penurunan realisasi ini masih disebabkan adanya penurunan permintaan batubara dunia yang menyebabkan jumlah batubara yang di ekspor menjadi turun drastis. Hal ini sudah terjadi sejak akhir tahun 2012 dan terus berlangsung sampai saat laporan ini disusun. Untuk Indikator dari sektor industri pengolahan pada tahun 2014 terealisasi sebesar 4,43 % dari target sebesar 3,00 % dengan capaian kinerja 147,67 %. Indikator

Jumlah

Pungutan

PSDH

terealisasi

sebesar

Rp.

4.060.966.704,49 dari target sebesar Rp. 4.000.000.000,00 dengan capaian kinerja sebesar 101,52 %. Sedangkan Jumlah Pungutan DR terealisasi sebesar US$ 585,807.69 dari target sebesar US$ 600,000.00 dengan capaian kinerja 97,63 %. Pungutan DR tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan akibat realisasi penebangan sangat tergantung dari permintaan pasar, sedangkan pungutan PSDH tidak mengalami hambatan sehingga realisasi dapat melebihi target. Dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator ini telah dilakukan koordisnas vertikal dengan Kementerian Kehutanan, Pemerintah dan Instansi Kabupaten/Kota yang menangani urusan kehutanan. Program yang mendukung indikator ini antara lain Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan dan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan. Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2014 yaitu berupa : a. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan kegiatan utama : 1. Fasilitasi kemudahan perizinan pengembangan usaha 2. Pengembangan pasar dan distribusi barang produsen 3. Fasilitasi pemasaran produk dalam negeri


68


b. Program peningkatan pengelolaan lahan dan perluasan areal pertanian dengan kegiatan utama : 1. Pengembangan pengelolaan lahan dan perluasan areal pertanian. 2. Pengembangan sarana produksi dan kelembagaan pertanian. 3. Penetapan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian berkelanjutan. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 25 Realisasi Kinerja 2013 dan 2014 No

Satuan

2013

2014

Kinerja Naik/Turun

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  Produksi Padi

Ton

1.990.787

2.107.028

Naik

 Produksi Jagung

Ton

104.401

121.321

Naik

 Produksi Jeruk

Ton

102.106

102.106

Tetap

 Produksi Sayuran

Ton

47.883

47.883

Tetap

 Produksi Karet

Ton

169.128

182.091

Naik

 Produksi Sawit

Ton

894.482

908.077

Naik

Ton/Th

65.651

76.114

Naik

Pertambangan

%

1,67

0,44

Turun

Industri pengolahan

%

4,11

4,43

Naik

Perdagangan

%

11,50

8,38

Turun

Rp US $

3.013.323.182,63 505,695.39

4.060.966.704,49 585.807,69

Naik

Indikator Kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor : Pertanian

1

2

3

Perkebunan

Peternakan  Produksi daging

Jumlah pungutan PSDH dan DR

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut : Tabel 26 Realisasi Kinerja dari tahun 2011 s.d 2014 Target RPJMD No

Indikator Kinerja

Satuan

2011

2012

2013

2014

Ton

2.025.298

2.056.532

1.990.787

110.006

111.476

Ton

114.600

Ton

Ton

2014

2015

2.107.028

NA

2.191.042

104.401

121.321

NA

127.346

115.764

102.106

102.106

NA

122.421

47.126

47.878

47.883

47.883

NA

59.650

141.797

158.193

169.128

182.091

NA

NA

Pertumbuhan PDRB Sektor : Pertanian 1

Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  Produksi Padi  Produksi Jagung  Produksi Jeruk

2

 Produksi Sayuran Perkebunan  Produksi Karet


Ton

69


 Produksi Sawit 3

Ton

757.808

803.171

894.482

908.077

NA

NA

Ton/Th

55.877

63.417

65.651

76.114

68.225

73.342

%

6,53

2,14

1,54

0,44

NA

5,10

%

3,91

4,02

4,11

4,43

NA

9,50

%

8,21

11,17

11,50

8,38

5

7,48

Milyar IDR

3

3,519

3,013

5,942

4

20

Ratusan Ribu USD

6

7,73

5,05

10,18

6

30

Peternakan  Produksi daging Pertambangan Industri pengolahan Perdagangan Jumlah pungutan PSDH dan DR

Pertumbuhan di sektor pertambangan melambat akibat terjadinya pasokan batubara yang berlebihan ke pasar internasional sejak awal September 2012. Hal ini merupakan imbas dari krisis global yang dialami Benua Eropa, sehingga mengakibatkan negara Cina dan India sebagai pengguna batubara dari Indonesia mengurangi konsumsi batubara. Pengurangan konsumsi batubara tersebut menyebabkan terjadinya kelebihan stok batubara di Cina, selain itu Cina juga mulai menambang sendiri batubara miliknya dengan kapasitas 750 juta ton per tahun. Selain Cina, Amerika yang telah menemukan gas serpih (shell gas) yang lebih murah dari batubara menyebabkan Amerika bisa menghemat batubaranya 180 juta ton per tahun dan mengakibatkan stok batubara yang sudah tereksploitasi menjadi tidak terpakai. Stok tak terpakai ini membuat Amerika menjual murah batubaranya dan merebut sebagian pasaran di Cina dan Jepang. Dengan harga batubara yang pernah mencapai 130 dolar per ton membuat banyak penambang batubara

menggenjot

produksinya

habis-habisan

sampai

suplai

melimpah ruah, sehingga ketika permintaan turun harga batubara pun anjlok. Dalam pencapaian beberapa indikator pada sasaran ini, terutama pada indikator sektor pertanian, perbandingan dengan pencapaian beberapa Provinsi lain dan target nasional dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 27 Capaian Kinerja Terhadap Capaian Regional dan Target Nasional No.

Provinsi

1.

Kalimantan Selatan

2.

Kalimantan Barat

3.

Kalimantan Tengah

4.

Kalimantan Timur

5.

Nasional


Produksi (Ton) Padi

Jagung

2.107.028 1.467.352 853.029 424.577 70.589.561

121.321 148.559 6.539 7.952 19.226.715

70


Untuk produksi padi di Pulau Kalimantan, Kalimantan Selatan menjadi penyumbang produksi terbesar se-Kalimantan, dan menyumbangkan ±2,98 % produksi padi se-Indonesia. Sedangkan untuk produksi jagung di Pulau Kalimantan, Kalimantan Selatan menjadi penyumbang produksi terbesar kedua setelah Kalimantan Barat, dan menyumbangkan ±0,63 % produksi jagung seIndonesia.

2. Sasaran: Berkembangnya sektor industri berbasis agroindustri Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Berkembangnya sektor industri berbasis agroindustri” diukur melalui 2 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut : Tabel 28 Capaian Kinerja Terhadap Target 2014 No 1 2

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

%

3

4,68

156,00

%

12

-7,53

0


Rata-rata capaian

78,00

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ”Berkembangnya sektor industri berbasis agroindustri” adalah sebesar 78,00 % yang berarti masuk dalam kategori capaian Kurang Berhasil. Indikator Persentase industri yang berbasis agroindustri di Tahun 2014 terealisasi sebesar 4,68 % dari target sebesar 3,00 % dengan capaian kinerja sebesar 156,00 %. Pada Tahun 2014 terjadi peningkatan unit usaha industri dari tahun 2013 sebanyak 66.912 unit menjadi 70.043 unit (penambahan sebanyak 3.131 unit). Pertumbuhan industri ini banyak dipengaruhi oleh iklim usaha yang semakin kondusif dan pergerakan investasi di sektor usaha mikro dan kecil yang mulai membaik, di sisi lain eksploitasi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Terbarukan

(buatan)

semakin

terkendali

dan

terarah

untuk

menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat. Indikator Persentase Peningkatan Realisasi Nilai Ekspor Non Migas pada tahun 2014 terealisasi -7,53 % (mengalami penurunan nilai ekspor) dari target sebesar 12,00 % dengan capaian kinerja 0 %. Hal ini disebabkan terjadi penurunan nilai ekspor dari tahun 2013 sebesar US$ 9.501.524.515,31 Wadja Sampai Kaputing

menjadi

US$

8.785.937.214,12

(mengalami 71


penurunan sebesar US$ 715.587.301,19 atau 7,53 %), dimana penurunan yang sangat signifikan terjadi pada produk tambang. Penurunan ini disebabkan menurunnya jumlah ekspor batubara sebesar 4,30%. Penurunan ekspor batubara ini sangat mempengaruhi nilai total ekspor karena peran ekspor batubara terhadap nilai total ekspor sangat dominan yaitu sekitar 80%. Meskipun ekspor kelompok diluar tambang hampir semaunya mengalami peningkatan yang signifikan, namun peningkatannya

belum

dapat

menutupi

penurunan

batubara.

Penyebabnya tidak lain masih belum pulihnya krisis keuangan yang menimpa AS dan Eropa yang kemudian mengglobal menjadi krisis dunia. Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2014 yaitu berupa : a. Program pengembangan industri kecil dan menengah dengan kegiatan utama : 1. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan cluster industri 2. Pengembangan sistem pendataan IKM bagi aparatur 3. Sertifikasi Halal b. Program peningkatan kemampuan teknologi industri dengan kegiatan utama : 1. Pembinaan kemampuan teknologi industri. 2. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri. 3. Penguatan Inovasi Produk Industri. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 29 Realisasi Kinerja 2013 dan 2014 No

Indikator Kinerja

1.


2.

Satuan

2013

2014

Kinerja Naik/Turun

%

3,96

4,68

Naik

%

-11,75

-7,53

Turun

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 30 Wadja Sampai Kaputing

72


Realisasi Kinerja dari tahun 2011 s.d 2014 Target RPJMD No

Indikator Kinerja

1.


2.

Satuan

2011

2012

2013

2014 2014

2015

%

NA

3,87

3,96

4,68

3

10

%

15,53

19,06

-11,75

-7,53

12

60

3. Sasaran: Meningkatnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Keberhasilan

kinerja

capaian

atas

sasaran

”Meningkatnya

pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup” diukur melalui 8 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut : Tabel 31 Capaian Kinerja Terhadap Target 2014 No

Indikator Kinerja

1

Bertambahnya Luasan Tanaman Baru dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) Jumlah Lahan Kritis yang berkurang karena rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan yang diselesaikan Jumlah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di Kalsel yang terbentuk telah direalisasikan Persentase kasus IUU yang diselesaikan Rasio pertanian pangan berkelanjutan Persentase hasil uji polusi udara pada sumbernya Persentase hasil uji limbah padat pada sumbernya

2 3

4 5 6 7 8

Satuan

Target

Realisasi

%Capaian

Ha

990

590

59,60

Ha

465

65

13,98

%

100,00

100,00

100,00

Jumlah

11

11

100,00

%

100,00

100,00

100,00

%

16,28

16,28

100,00

%

30

30

100,00

%

10

10

100,00

Rata-rata capaian

84,20

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ”Meningkatnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup” adalah sebesar 84,20 % yang berarti masuk dalam kategori capaian Cukup Berhasil. Indikator Bertambahnya Luasan Tanaman Baru Dalam Rangka Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (RHL) tahun 2014 terealisasi sebesar 590 ha dari target 990 ha dengan capaian kinerja sebesar 59,60 %. Indikator Jumlah Lahan Kritis Yang Berkurang Karena Rehabilitasi Hutan Dan Lahan pada Tahun 2014 terealisasi sebesar 65 ha dari target sebesar 465 ha dengan capaian kinerja 13,98 %.


73


Kedua indikator di atas mengalami kegagalan disebabkan penanaman tanaman baru pada lahan kritis seluas 400 ha tidak dapat dilaksanakan karena kegagalan pengadaan bibit tanaman. Persentase Kasus Gangguan Keamanan Hutan Dan Hasil Hutan Yang Diselesaikan untuk tahun 2014 terealisasi sebesar 100,00 % dari target 100,00 % dengan capaian kinerja 100,00 %. Kasus-kasus gangguan keamanan

hutan

tersebut

dapat

diselesaikan

sampai

dengan

pemberkasan perkaranya. Keberhasilan pencapaian target ini dilakukan upaya-upaya sebagai berikut : 1. Program-program yang telah dilakukan merupakan program perlindungan dan konservasi SDH, program perlindungan dan konservasi SDA, serta program pengendalian kebakaran hutan. 2. Dalam penanggulangan gangguan keamanan hutan dilakukan koordinasi sampai dengan pelaksanaan operasi gabungan dengan kepolisian. Untuk Indikator Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Di Kalsel Yang Terbentuk telah terealisasi sebanyak 11 Unit dari target sebanyak 11 Unit dengan capaian kinerja 100,00 %. Pemenuhan capaian target ini dilaksanakan melalui Penyusunan Rancang Bangun KPH, update data, Penyusunan Draft Action Plan Pembangunan KPH, Penyusunan Draft Formulasi Kebijakan SDM KPH, Lokalatih Personil KPH Dan Sosialisasi Pembangunan KPH pada seluruh Kabupaten/Kota. Program yang mendukung indikator ini antara lain yaitu Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Program Ruang Terbuka Hijau, Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Serta Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan. Indikator Persentase Kasus IUU Yg Diselesaikan terealisasi sebesar 100,00 % dari target 100,00 % dengan capaian kinerja 100,00 %. Pada tahun 2014 terjadi 45 kejadian pelanggaran, akan tetapi yang dapat dibawa ke meja hijau hanya 22 kejadian/kasus sedangkan 23 kejadian yang lainnya tidak dapat dimejahijaukan sebab kurangnya syarat untuk dijadikan kasus (21 pelaku melarikan diri, 2 pelaku meninggal, serta beberapa kejadian tidak ada barang bukti akibat barang bukti dibuang atau ditenggelamkan). Dari 22 kasus yang terjadi, terdiri dari 19 kasus Inkracht, 2 dalam tahap sidang dan 1 dalam tahan P-19. Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini yaitu Sosialisasi Peraturan


74


Perundang-undangan, Razia/Patroli Terpadu dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas). Indikator Persentase Hasil Uji Polusi Udara Pada Sumbernya pada tahun 2014 terealisasi sebesar 30,00 % dari target 30,00 % dengan capaian kinerja 100,00 %. Sedangkan Persentase Hasil Uji Limbah Padat Pada Sumbernya pada tahun 2014 terealisasi sebesar 10,00 % dari target 10,00 % dengan capaian kinerja 100,00 %. Perhitungan kedua indikator ini didapatkan dari sejumlah parameter yang diukur dibandingkan dengan baku mutu, selanjutnya dibandingkan antara jumlah parameter yang melebihi baku mutu dengan jumlah seluruh parameter. Uji Polusi udara dilaksanakan di 11 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten

Kotabaru,

Tanah

Bumbu,

Tanah

Laut,

Tabalong,

Banjarmasin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Banjar, Balangan dan Tapin. Uji limbah padat pada sumbernya dilaksanakan 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Laut, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara dan Tabalong. Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2014 yaitu berupa : a. Program pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan Dengan Kegiatan Utama : 1. Peningkatan Tertib Pengolahan Hasil Hutan Kayu 2. Monitoring Dan Pengawasan Penatausahaan Hasil Hutan b. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Dengan Kegiatan Utama : 1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura. 2. Pengelolaan B3 Dan Limbah B3. 3. Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Rakyat c. Program Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Dengan Kegiatan Utama : 1. Perencanaan Dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup d. Program Peningkatan Pengendalian Polusi Dengan Kegiatan Utama : 1. Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri 2. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat Dan Cair e. Program Pengawasan Dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan : 1. Pengendalian Dan Pengawasan Pemanfaatan SDA, Perikanan Dan Kelautan. 2. Pengembangan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.


75


Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 32 Realisasi Kinerja 2013 dan 2014 No

Indikator Kinerja

1

Bertambahnya Luasan Tanaman Baru dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) Jumlah Lahan Kritis yang berkurang karena rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan yang diselesaikan Jumlah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di Kalsel yang terbentuk telah direalisasikan

2 3 4

Satuan

2013

2014

Kinerja Naik/Turun

ha

2.972

590

Turun

Ha

1.352

65

Turun

%

100

100

Tetap

Jumlah

11

11

Tetap

5

Persentase kasus IUU yang diselesaikan

%

100,00

100,00

Tetap

6 7

Rasio pertanian pangan berkelanjutan Persentase hasil uji polusi udara pada sumbernya Persentase hasil uji limbah padat pada sumbernya

%

15,84

16,28

Naik

%

35

30

Naik/Turun

%

15

10

Naik/Turun

8

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut : Tabel 33 Realisasi Kinerja dari tahun 2011 s.d 2014 No

Indikator Kinerja

1

Bertambahnya Luasan Tanaman Baru dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) Jumlah Lahan Kritis yang berkurang karena rehabilitasi Hutan dan Lahan Persentase kasus gangguan keamanan hutan dan hasil hutan yang diselesaikan Jumlah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di Kalsel yang terbentuk telah direalisasikan Persentase kasus IUU yang diselesaikan Rasio pertanian pangan berkelanjutan Persentase hasil uji polusi udara pada sumbernya Persentase hasil uji limbah padat pada sumbernya

2

3

4

5 6 7

8


Satuan

2011

2012

2013

2014

Target RPJMD 2014

2015

ha

370

564,88

2.972

590

2.745

5500

Ha

310

238

1.352

65

1125

2500

%

100

100

100

100

100

100

Jumlah

11

11

11

11

11

11

%

NA

NA

100,00

100

NA

NA

%

15,63

15,84

15,84

16,28

NA

16,50

%

40

40

35

30

35

25

%

20

20

15

10

15

5

76


D. MISI IV : Meningkatkan Ketersediaan Kuantitas dan Kualitas serta Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah Untuk meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas serta aksesibilitas infrastruktur wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan, maka di tetapkan empat sasaran, yaitu Sasaran pertama adalah Meningkatkan infrastruktur transportasi

yang

terintegrasi

dan

berkualitas

serta

meningkatnya

pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa; sasaran kedua

adalah

Meningkatkan

infrastruktur

sumberdaya

air

untuk

mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air; sasaran ketiga adalah Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi; dan sasaran keempat adalah Meningkatnnya infrastruktur publik dan aparatur. 1. Sasaran

:

Meningkatkan

infrastruktur

transportasi

yang

terintegrasi dan berkualitas serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana transportasi yang lebih baik dan memadai,

peruntukan

lahan

untuk

kawasan

permukiman

yang

terencana (RTRWK) serta upaya peningkatan keterlibatan dunia usaha, swasta dan masyarakat dalam penyediaan perumahan dan fasilitas pendukungnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga berpacu untuk mencapai target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan pertumbuhan pelayanan yang harus didukung oleh infrastruktur yang memadai seperti infrastruktur jalan, bandara, terminal dan pelabuhan laut. Disisi lain kondisi infrastruktur dimaksud sangat terbatas, sehingga akan mengganggu pergerakan manusia dan barang, yang pada gilirannya akan

mengganggu

perekonomian

daerah,

untuk

itu

diperlukan

percepatan pembangunan infrastruktur agar segera dilaksanakan agar tidak terjadi stagnan. Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Tersedianya infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan berkualitas serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa diukur melalui 4 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut :


77


Tabel 34 Capaian Kinerja Terhadap Target 2014 No

Indikator Kinerja

1

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap Persentase jembatan dalam kondisi baik

2 3

4

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

%

75,00

92,78

123,71

%

80,00

82,44

103,05

- 54,80

0

67,00

103,08

Persentase penurunan pelanggaran angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan % 12,12 terhadap pengendalian dan pengamanan lalu lintas Kecepatan tempuh KM/JAM 65,00 rata-rata Rata-rata Capaian

82,46

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ”Tersedianya infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan berkualitas serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa” adalah sebesar 82,46 % yang berarti masuk dalam kategori capaian Cukup Berhasil. Indikator Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap pada tahun 2014 teralisasi sebesar 92,78 % dari target sebesar 75 % dengan capaian kinerja 123,71 %. Sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Bina Marga No. 77 Tahun 1990, jaringan jalan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu : 1. Jalan dengan kondisi yang mantap (stabil) adalah jalan yang selalu dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutama yang kondisinya sudah baik/sedang yang hanya memerlukan pemeliharaan. 2. Jalan dengan kondisi tidak mantap adalah jalan yang tidak dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutama kondisinya rusak/rusak berat yang memerlukan pekerjaan berat (rehabilitasi, perbaikan, konstruksi) termasuk jalan tanah yang saat ini tidak dapat dilewati kendaraan roda 4. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jalan dalam kondisi mantap yaitu jalan dalam kondisi baik atau sedang, sehingga jalan dalam kondisi mantap terealisasi sebanyak 790,41 km dari total 851,91 km Jalan Provinsi. Di akhir tahun 2014, pasca berakhirnya seluruh kegiatan pembangunan di lingkup ke-PU-an, kecuali yang bersifat multiyears, ruas-ruas jalan tersebut pada umumnya dalam kondisi baik, seperti tabel berikut :


78


NAMA JALAN (Status) Jalan Provinsi

KONDISI JALAN Baik

Sedang

Rusak Ringan

Rusak Berat

JUMLAH

731.20 km

59.21 km

57.50 km

4.00 km

851.91 km

Sedangkan untuk indikator Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik pada tahun 2014 terealisasi sebesar 82,44 % dari target sebesar 80,00 % dengan capaian kinerja sebesar 103,05 %. Jumlah jembatan dalam kondisi baik dapat dilihat dari tabel berikut : Nama Jembatan (Status) Jembatan Provinsi

Kondisi Jembatan Satuan

Jumlah

Baik

Sedang

Rusak

Jumlah

742 Buah

68 Buah

90 Buah

900 Buah

Persentase

82,44 %

7,56 %

10 %

100 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa jembatan dalam kondisi baik terealisasi sebanyak 742 buah dari total 900 buah Jembatan Provinsi. Jembatan tersebut dapat terpelihara dengan baik dan masih dimanfaatkan. Sejak awal tahun dilakukan kegiatan pembangunan/ peningkatan dan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan pada saat itu hampir seluruh panjang jalan Provinsi sudah dalam kondisi baik dan sebagian dalam kondisi sedang, namun kemudian, karena jalan dimanfaatkan pengguna jalan dan pengaruh dari alam (banjir, longsor dsb) serta adanya kendara dengan muatan melebihan kemampuan jalan juga turut mempercepat aus dan menurunkan mutu/ kondisi jalan hingga terjadi kerusakan. Akan tetapi kondisi jalan Provinsi Kalimantan Selatan masih dalam kategori mantap dimana masih dapat dilalui pengguna jalan dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam. Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2014 antara lain : a. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Provinsi Kalsel. b. Program Rehabilitasi Atau Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan. Indikator Persentase penurunan pelanggaran angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan terhadap pengendalian dan pengamanan lalu lintas diharapkan terjadi penurunan pelanggaran angkutan hasil tambang dan perkebunan, namun pada tahun 2014 terjadi peningkatan pelanggaran sebanyak 54,80 % dari target penurunan pelanggaran sebanyak 12,12 %, dengan capaian kinerja 0 %. Pada tahun 2014 terjadi peningkatan pelanggaran sebanyak 73 pelanggaran, sedangkan Wadja Sampai Kaputing

79


target untuk indikator ini adalah menurunkan 40 pelanggaran, sehingga capaian kinerja sama sekali tidak mencapai target atau 0 %. Hal ini disebabkan

masih

kurang

sadarnya

supir

dan

pengusaha

pertambangan dan perkebunan terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2008, walaupun pengawasan dan pengendalian dilakukan setiap hari dan dilakukan gabungan antara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, serta gabungan instansi terkait di Kabupaten/Kota. Untuk indikator Waktu Tempuh Rata-Rata pada tahun 2014 teralisasi sebesar 67 km/jam dari target 65 km/jam dengan capaian kinerja 103,07 %. Kondisi tersebut didapatkan dengan cara melaksanakan survey kecepatan di semua ruas jalan Provinsi di Kalimantan Selatan dengan hasil survey didapat kecepatan rata-rata 67 Km/jam sehingga dengan meningkatnya kecepatan rata-rata maka waktu tempuh ke tempat tujuan juga lebih pendek. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 35 Realisasi Kinerja 2013 dan 2014 No

Indikator Kinerja

Satuan

2013

2014

Kinerja Naik/Turun

1

Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap

%

82,39

92,78

Naik

2

Persentase jembatan dalam kondisi baik

%

81,00

82,44

Naik

3

Persentase penurunan pelanggaran angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan terhadap pengendalian dan pengamanan lalu lintas Waktu tempuh rata-rata

%

- 213,69%

- 54,80

Tetap

KM/JAM

40

67,00

Naik

4

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut : Tabel 36 Realisasi Kinerja dari tahun 2011 s.d 2014 Target RPJMD No 1

2

Indikator Kinerja Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap Persentase jembatan dalam kondisi baik


Satuan

2011

2012

2013

2014 2013

2015

%

81

81

82,39

92,78

NA

NA

%

88,46

87

81,00

82,44

NA

NA

80


3

4

Persentase penurunan pelanggaran angkutan hasil tambang dan hasil perkebunan terhadap pengendalian dan pengamanan lalu lintas Waktu tempuh ratarata

%

Naiknya pelanggar an >100% atau terjadi 241 pelanggar an

Naiknya pelanggar an > 100% atau terjadi 352 pelanggar an

- 213,69%

KM/JAM

35

40

40

- 54,80

Turunnya Pelangga ran 22% atau 73 pelangga ran

Turunnya Pelangga ran menjadi 25 pelangga ran

67,00

NA

NA

2. Sasaran: Meningkatkan infrastruktur sumberdaya air

untuk

mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air Keberhasilan

capaian

kinerja

atas

sasaran

”Meningkatnya

infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air” diukur melalui 6 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut : Tabel 37 Capaian Kinerja Terhadap Target 2014 No

Indikator Kinerja

1

Persentase terbangunnya jaringan irigasi rawa

2

Persentase panjang pantai yang bebas abrasi Persentase panjang tebing yang tertangani Persentase tersedianya air baku Persentase lahan pertanian yang bebas intrusi air laut Persentase air yang bebas intrusi air laut

3 4 5

6

Satuan

Target

Realisasi

% Capaian

%

20,00

19,84

99,20

%

20,00

8,00

40,00

%

20,00

90,00

450,00

%

27,27

27,27

100,00

%

100

100

100

%

100

100

100

Rata-Rata Capaian

148,20

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ”Meningkatnya infrastruktur sumber daya air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air” adalah sebesar 148,20 % yang berarti masuk dalam kategori capaian Sangat Berhasil. Untuk Indikator Persentase Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa pada tahun 2014 terealisasi sebesar 19,84 % dari yang ditargetkan sebesar 20% dengan capaian kinerja 99,20 %. Data tersebut didapatkan dari terbangunnya jaringan irigasi rawa terealisasi sebanyak 6.943 ha dari target tahunan sebanyak 7.000 ha untuk tahun 2014, sedangkan untuk pengolahan data ke dalam persentase dihitung dengan membagi realisasi dengan target keseluruhan selama lima tahun yaitu 35.000 ha. Program yang mendukung capaian kinerja tersebut antara lain : Wadja Sampai Kaputing

81


Indikator Persentase Panjang Pantai Yang Bebas Abrasi terealisasi sebesar 8,00 % dari target sebesar 20,00 % dengan capaian kinerja 40,00 %. Data tersebut didapatkan dari realisasi panjang pantai yang bebas abrasi pada tahun 2014 sebesar 2 km dari target tahun 5 km panjang pantai yang bebas abrasi, sedangkan untuk pengolahan data ke dalam persentase dihitung dengan membagi realisasi dengan target keseluruhan selama lima tahun yaitu 25 km. Capaian kinerja pengamanan pantai yang tidak mencapai target disebabkan ketersediaan plafon alokasi dana yang diterima harus dibagi menjadi kegiatan prioritas yaitu untuk rehabilitasi daerah irigasi dan daerah rawa untuk mendukung ketahanan pangan dan surplus 10.000 Ton beras di tahun 2014 yang telah dicanangkan oleh Presiden. Selain itu biaya konstruksi per meter untuk pelaksanaan pengamanan pantai cukup besar sehingga outputnya tidak mencapai target. Indikator Persentase Panjang Tebing Yang Tertangani terealisasi sebesar 90,00 % dari target sebesar 20,00 % dengan capaian kinerja 450,00 %. Data tersebut didapatkan dari realisasi panjang tebing yang tertangani pada tahun 2014 sebesar 9 km dari target tahun 2 km, sedangkan untuk pengolahan data ke dalam persentase dihitung dengan membagi realisasi dengan target keseluruhan selama lima tahun yaitu 10 km. Indikator Persentase tersedianya air baku tahun 2014 terealisasi sebesar 27,27 % dari target sebesar 27,27 % dengan capaian kinerja 100,00 %. Dari seluruh Kabupaten/Kota se-Kalsel ditargetkan 11 Kabupaten/Kota terpenuhi di tahun 2015 karena di tahun 2010 sudah ada 2 Kabupaten/Kota yang terpenuhi air bersih. Pada tahun 2014 terealisasi sebanyak 3 Kabupaten/Kota dalam pemenuhan ketersediaan air bersihnya. Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2014 yaitu berupa Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainya dengan kegiatan utama : a. Operasi dan pemeliharaan daerah irigasi dan rawa Provinsi Kalimantan Selatan. b. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.


82


Untuk Indikator Jumlah Lahan Pertanian Yang Bebas Intrusi Air Laut dan Jumlah Air Yang Bebas Intrusi Air Laut pada tahun 2014 terealisasi sebesar 100,00 % dari target sebesar 100,00 % dengan capaian kinerja 100,00 %. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2013 dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut : Tabel 38 Realisasi Kinerja 2013 dan 2014 No

Indikator Kinerja

1

Persentase terbangunnya jaringan irigasi rawa

2

Persentase panjang pantai yang bebas abrasi Persentase panjang tebing yang tertangani Persentase tersedianya air bersih Jumlah lahan pertanian yang bebas intrusi air laut Jumlah air yang bebas intrusi air laut

3 4 5 6

Satuan

2013

2014

Kinerja Naik/Turun

%

56,08

19,84

Turun

%

10,00

8,00

Turun

%

1,65

90,00

Naik

%

18,18

27,27

Naik

%

NA

100

Naik

%

NA

100

Naik

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut : Tabel 39 Realisasi Kinerja dari tahun 2011 s.d 2014 Target RPJMD No

Indikator Kinerja

1

Persentase terbangunnya jaringan irigasi rawa Persentase panjang pantai yang bebas abrasi Persentase panjang tebing yang tertangani Persentase tersedianya air bersih Jumlah lahan pertanian yang bebas intrusi air laut Jumlah air yang bebas intrusi air laut

2 3 4 5 6

Satuan

2011

2012

2013

2014

%

32,24

15,00

56,08

%

4,00

13,80

%

10,23

% % %

2013

2015

19,84

20

100

10,00

8,00

20

100

20,20

1,65

90,00

20

100

18,18

18,18

18,18

27,27

27.27

100

NA

NA

NA

100

NA

NA

NA

NA

100

NA

NA

NA

3. Sasaran: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya akses masyarakat

terhadap

infrastruktur

dasar

permukiman

yang

mencakup air bersih dan sanitasi” diukur melalui 3 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut :


83



Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

1


%

34

57,54

169,24

2

Persentasi Luas areal pemukiman yang bebas genangan

%

34

57,54

169,24

3

Persentase rumah tangga yang terlayani jaringan air bersih

%

49

62,07

126,67

Rata-rata capaian

155,05

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ”Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi” adalah sebesar 155,04% yang berarti masuk dalam kategori capaian Sangat Berhasil. Dalam

mewujudkan

peningkatan

akses

masyarakat

terhadap

infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi yang menitikberatkan pada ketersediaanya infrastruktur yang mantap, handal dan berwawasan lingkungan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan cakupan pelayanan penyehatan lingkungan permukiman, hal ini dapat kita lihat capaian kinerja di tahun 2014 atas indikator diatas telah melampaui target. Indikator Cakupan Pelayanan Persampahan terealisasi 57,54 % dari target tahun 2014 sebesar 34,00 % dengan capaian kinerja sebesar 169,23 %. Indikator Persentasi Luas Areal Pemukiman Yang Bebas Genangan terealisasi 57,54 % dari target tahun 2014 sebesar 34,00 % dengan capaian kinerja sebesar 169,23 %. Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Terlayani Jaringan Air Bersih terealisasi sebesar 62,07 % dari target tahun 2014 sebesar 49,00 %, dengan capaian kinerja 126,67 %. Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2014 yaitu berupa : a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah dengan kegiatan utama : 1. Dukungan kinerja pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan (sanitasi Provinsi Kalimantan Selatan).


84


Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 41 Realisasi Kinerja 2013 dan 2014 No

Indikator Kinerja

Satuan

2013

2014

Kinerja Naik/Turun

1


%

51,25

57,54

Naik

2

Persentasi Luas areal pemukiman yang bebas genangan Persentase rumah tangga yang terlayani jaringan air bersih

%

51,25

57,54

Naik

%

46,20

62,07

Naik

3

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut : Tabel 42 Realisasi Kinerja dari tahun 2011 s.d 2014 Target RPJMD

N o 1 2

3

Indikator Kinerja

Satuan

2011

2012

2013

2014

Cakupan pelayanan persampahan Persentasi Luas areal pemukiman yang bebas genangan Persentase rumah tangga yang terlayani jaringan air bersih

%

29,9

48.38

51,25

%

21,14

48.38

%

44,55

49.86

2013

2015

57,54

33

35

51,25

57,54

33

35

46,20

62,07

48

50

4. Sasaran: Meningkatnya Infrastruktur Publik dan Aparatur Keberhasilan

capaian

kinerja

atas

sasaran

”Meningkatnya

Infrastruktur Publik dan Aparatur” diukur melalui 3 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut : Tabel 43 Capaian Kinerja Terhadap Target 2014 No

Indikator Kinerja

1

Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan tata ruang infrastruktur dengan ketaatan terhadap RT/RW Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran Pemda

2

3

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Unit

12

1

8,33

%

85,00

85,00

100,00

%

20,00

8,00

40,00

Rata-rata capaian

49,44

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ”Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi” adalah sebesar 49,44 % yang berarti masuk dalam kategori capaian Kurang Berhasil.


85


Indikator Jumlah Bangunan Gedung Yang Memenuhi Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) pada tahun 2014 terealisasi sebanyak 1 bangunan dari target 12 bangunan publik dengan capaian kinerja 8,33 %. Indikator Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Tata Ruang Infrastruktur Dengan Ketaatan Terhadap RT/RW terealisasi sebesar 85,00 % dari target 85,00 % dengan capaian kinerja 100,00%. Indikator Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Pemda terealisasi sebesar 8,00 % dari target sebesar 20,00 % dengan capaian kinerja sebesar 40,00 %. Data tersebut diperoleh dari terbangunnya 2 bangunan kantor, sedangkan target pada tahun 2014 adalah terbangunnya 5 bangunan kantor. Capaian kinerja pada indikator di atas tidak mencapai target diakibatkan karena ketersediaan plafon alokasi dana yang terbatas. Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2014 yaitu berupa : a. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Publik dengan kegiatan utama : 1. Pembangunan Perluasan Mesjid Raya Sabilal Muhtadin. 2. Pembangunan Gedung Pendidikan Panglima Batur Tahap II di Banjarbaru. 3. Pembangunan Gedung dan Landscape Kantor/Dinas/Lembaga/ Badan Pemprov. Kalsel (Dinas PU) Tahap III di Bjb dan Workshop. c. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan kegiatan utama : 1. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. d. Program pengendalian pemanfaatan ruang dengan kegiatan utama: 1. Pengkajian pemanfaatan ruang/kawasan. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 44 Realisasi Kinerja 2013 dan 2014 No 1 2

3

Indikator Kinerja Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar HSBGN Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan tata ruang infrastruktur dengan ketaatan terhadap RT/RW Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran PEMDA


Satuan

2013

2014

Kinerja Naik/Turun

Unit

6

1

Turun

%

10,00

85,00

Naik

%

16,00

8,00

Turun

86


Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut : Tabel 45 Realisasi Kinerja dari tahun 2011 s.d 2014 No 1

2

3

Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah bangunan gedung yang memenuhi standar HSBGN Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan tata ruang infrastruktur dengan ketaatan terhadap RT/RW Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran PEMDA

2011

2012

2013

Target RPJMD

2014

2013

2015

Unit

9

9

6

1

12

60

%

NA

NA

10

85,00

NA

NA

%

12,00

36,00

16,00

8,00

20,00

100,00

E. MISI V : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih di Provinsi Kalimantan Selatan, maka di tetapkan dua sasaran, yaitu Sasaran pertama adalah Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan ; dan sasaran kedua adalah Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat. 1. Sasaran: Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka meningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah melaksanakan

kebijakan

melalui

peningkatan

pengelolaan

dan

pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, mengembangkan sistem informasi dan komunikasi pembangunan, meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi pembangunan,

serta

meningkatkan

akuntabilitas,

transparansi

kebijakan dan kinerja pemerintah daerah. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan peningkatan kualitas aparatur di daerah, melalui penataan dan peningkatan kapasitas aparatur, agar lebih profesional, sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat dan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan


87


kesejahteraan aparatur di daerah, Peningkatan kesejahteraan aparatur dan keluarga melalui perbaikan tunjangan dan diharapkan berdampak positif terhadap kinerja aparatur. Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan” diukur melalui 6 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut : Tabel 46 Capaian Kinerja Terhadap Target 2014 No

Indikator Kinerja

1

Persentase instansi pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan sesuai SOP Opini atas Laporan Keuangan Hasil Evaluasi penerapan SAKIP

2 3 4 5 6

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

%

48,00

64,06

133,45

Nilai

WTP

WTP

100,00

B

B

100,00

70

66,67

95,24

20,00

42,70

213,50

89,75

52,41

57,94

Nilai Persentase SKPD dengan hasil % evaluasi minimal BAIK Persentase peningkatan % pengunjung Website Persentase Responden pengguna Website yang tingkat % kepuasan cukup Rata-rata capaian

116,69

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ”Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan” adalah sebesar 116,69 % yang berarti masuk dalam kategori capaian Sangat Berhasil. Indikator Persentase instansi pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan sesuai SOP pada tahun 2014 terealisasi sebesar 64,06 % dari target 48,00 % dengan capaian kinerja sebesar 133,45 %. Dari indikator Instansi Pelayanan Publik Yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai SOP yang telah disusun secara sederhana sebenarnya sudah terealisasi sebanyak 100%, namun yang telah distandarkan sesuai aturan dari 64 Unit Pelayanan Publik (55 UPTD, 4 Rumah Sakit, KP2T, KPID, Kantor Perwakilkan, Bapustarda dan Bandiklatda Provinsi Kalsel) telah tersusun SOP sebanyak 63,93 % atau sebanyak 41 Instansi Pelayanan Publik dan diharapkan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk Indikator Persentase SKPD dengan hasil evaluasi minimal BAIK terealisasi sebesar 66,67 % dari target sebesar 70,00 % dengan capaian kinerja 95,24 %. Hal ini menunjukkan SKPD dengan hasil evaluasi minimal baik (Nilai B ke atas) telah melebihi setengah dari keseluruhan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Wadja Sampai Kaputing

88


Selatan. Dari 45 SKPD (17 Dinas, 14 Badan, 9 Biro, 3 Rumah Sakit, dan 2 Sekretariat) yang di evaluasi dengan rincian SKPD yang mendapat kriteria A sebanyak 7 SKPD atau 15,56 %, SKPD yang mendapat kriteria B sebanyak 23 SKPD atau 51,11 %, SKPD yang mendapat kriteria CC sebanyak 14 SKPD atau 31,11 %, SKPD yang mendapat kriteria C sebanyak 1 SKPD atau 2,22 %. Indikator Persentase Peningkatan Pengunjung Website pada tahun 2014 terealisasi sebesar 42,70 % dari target sebesar 20,00 %, persentase hasil capaian kinerja sebesar 213,50 %. Target Tahunan indikator ini sebanyak 100.000 pengunjung atau 20,00 % pertahun dan ditargetkan sebanyak 500.000 pengunjung atau 100,00 % di tahun 2015. Pada tahun 2014 sebanyak 213.521 pengunjung mengunjungi website

Resmi

Provinsi

Kalimantan

Selatan

di

alamat

www.kalselprov.go.id. Indikator Persentase Responden pengguna Website yang tingkat kepuasan cukup tahun 2014 didasarkan pada Pengunjung Unik dengan Nomor

IP

yang

sama

terekam

mengunjungi

website

Provinsi

Kalimantan Selatan beberapa kali. Pengunjung yang datang berulang kali diasumsikan merasa puas dengan website, sehingga pada tahun 2014 terealisasi 52,41 % dari target sebesar 89,75 % dengan capaian kinerja 57,94 %. Realisasi tersebut dihitung dengan rumus :

Sehingga didapatkan realisasi sebesar 52,41 % pengunjung yang puas dengan website resmi Provinsi Kalimantan Selatan. Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2014 yaitu berupa : a. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan kegiatan utama : 1. Monitoring penyusunan formasi jabatan fungsional pemerintah kabupaten/kota se Kalimantan Selatan. 2. Pembinaan dan fasilitasi analisis jabatan Kabupaten/Kota. 3. Fasilitasi Standar Operasional Prosedur melalui asistensi pengembangan SOP-AP Provinsi Kalsel. b. Program Pembinaan dan Pengembangan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan kegiatan utama : 1. Bimtek SAKIP.


89


2. Asistensi penerapan SAKIP dalam rangka penguatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi. 3. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Kalsel. 4. Penyusunan LAKIP Provinsi Tahun 2014. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 47 Realisasi Kinerja 2013 dan 2014 No

Indikator Kinerja

1

Persentase instansi pelayanan publik yang melaksanakan pelayanan sesuai SOP Opini atas Laporan Keuangan Hasil Evaluasi penerapan SAKIP Persentase SKPD dengan hasil evaluasi minimal BAIK Persentase peningkatan pengunjung Website Persentase Responden pengguna Website yang tingkat kepuasan cukup

2 3 4 5 6

Satuan

2013

2014

Kinerja Naik/Turun

%

63,93

64,06

Naik

Nilai Nilai

WTP B

WTP B

Tetap Tetap

%

71,74

66,67

Turun

%

30,67

42,70

Naik

%

89,75

52,41

Turun

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut : Tabel 48 Realisasi Kinerja dari tahun 2011 s.d 2014 No 1

2 3 4

5 6

Indikator Kinerja Persentase instansi pelayanan publiK yang melaksanakan pelayanan sesuai SOP Opini atas Laporan Keuangan Hasil Evaluasi penerapan SAKIP Persentase SKPD dengan hasil evaluasi minimal BAIK Persentase peningkatan pengunjung Website Persentase Responden pengguna Website yang tingkat kepuasan cukup

Satuan

2011

2012

2013

2014

Target RPJMD 2013

2015

%

35

47

63,93

64,06

NA

72

Nilai

WDP

WDP

WTP

WTP

WDP

WTP

Nilai

CC

B

B

B

NA

B

%

14,9

72,34

71,74

66,67

NA

60

%

96,79

103,20

30,67

42,70

NA

NA

%

95

95

89,75

52,41

NA

NA

2. Sasaran: Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat” diukur melalui 4 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut : Wadja Sampai Kaputing

90



Indikator Kinerja

1


2

Prosentase Pelayanan Publik yang mendapat ISO

3

Persentase Pelayanan Publik yang mendapatkan penghargaan Pelayanan Prima Persentase pengaduan masyarakat ditangani secara tuntas

4

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Nilai

80,00

75,38

94,23

%

20,00

30,00

150,00

%

18,75

76,56

408,32

%

100

100

100,00

Rata-rata capaian

188,14

Berdasarkan tabel diatas bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran ”Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat” adalah sebesar 188,14 % yang berarti masuk dalam kategori capaian Sangat Berhasil. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2014 terealisasi sebesar 75,38 dari target sebesar 80,00 dengan capaian kinerja 94,23%. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara menyeluruh termasuk kategori Baik yang mana dilakukan survei terhadap Unit Pelayanan Publik Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu : 1. RSUD Ulin : 74,85 13. UPPD Samsat Tala : 76,60 2. RSJ Sambang Lihum : 78,17 14. UPPD Samsat Tanbu : 74,93 3. KP2T : 81,79 15. UPPD Samsat Tabalong : 72,05 4. PSBR Budi Satria : 76,74 16. UPPD Samsat Kotabaru : 75,06 5. PSTW Budi Sejahtera : 73,05 17. UPPD Samsat HSU : 62,00 6. PSBN Fajar Harapan : 74,23 18. UPPD Samsat HST : 72,60 7. PSAA Budi Mulia : 83,31 19. UPPD Samsat HSS : 75,32 8. PSBW Melati : 76,42 20. UPPD Samsat Batola : 80,05 9. Bapustarda : 75,75 21. UPPD Samsat Banjar : 64,45 10. UPPD Samsat BJM : 76,27 22. UPPD Samsat Balangan : 76,75 11. UPPD Samsat BJB : 72,78 23. UPTD BPSBTPH : 79,06 12. UPPD Samsat Tapin : 78,16 24. UPTD BPSMB : 78,61 Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik di atas didapatkan nilai rata-rata SKM sebesar 75,38. Prosentase Pelayanan Publik yang mendapat ISO pada tahun 2014 terealisasi sebesar 30,00 % dari target 20,00 % dengan capaian kinerja 150,00 %. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki total 64 Unit Pelayan Publik termasuk pelayanan utama, yaitu 55 UPTD, 4 Rumah Sakit, KP2T, KPID, Kantor Perwakilkan, Bapustarda dan Bandiklatda Provinsi Kalsel. Dari 64 Unit tersebut Pemerintah Provinsi


91


Kalimantan

Selatan

menargetkan

18

Unit

Pelayanan

Publik

mendapatkan ISO di Tahun 2015, sehingga target tahunan yang harus dicapai adalah 4 Unit atau 20,00 % Pelayanan Publik yang mendapatkan ISO. Untuk tahun 2014 Indikator Prosentase Pelayanan Publik yang mendapat ISO terealisasi sebesar 30,00 % atau 6 Unit Pelayanan Publik yaitu : a. b. c. d. e. f.

Balai Latihan Kerja. Laboratorium Kesehatan. Sekolah Pertanian Pembangunan. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang. Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Banjarbaru Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalsel.

Sehingga total ada 14 Unit Pelayanan Publik yang telah mendapatkan ISO sampai dengan tahun 2014. Persentase Pelayan Publik yang mendapat penghargaan Pelayanan PRIMA mencapai 76,56 % dari target 18,75 % dengan capaian kinerja sebesar 408,32 %. Di tahun 2014 Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan

Observasi

kepada

Unit

Pelayanan

Publik

dan

memberikan penghargaan kepada sejumlah SKPD di tiap Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota). Kalimantan Selatan menerima Penghargaan sebagai Provinsi dengan jumlah SKPD terbanyak ke-2 yang mendapatkan Zona Hijau (Nilai di atas 800), yaitu sebanyak 18 SKPD. SKPD tersebut merupakan perwakilan dari 49 Unit Pelayanan yang dinilai oleh Ombudsman dari total 64 Unit Pelayanan Publik di Kalimantan Selatan. Persentase Pengaduan Ditangani Secara Tuntas pada tahun 2014 terealisasi sebesar 100,00 % dari target 100,00 % dengan capaian kinerja 100,00 %. Selama 2014 pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebanyak 3 kasus serta semua pengaduan tersebut ditangani secara tuntas oleh SKPD/Unit yang bersangkutan. Persentase pengaduan ditangani secara tuntas dilakukan dengan merespon pengaduan dari masyarakat terhadap pelayan publik diakomodir 1x24 Jam terselesaikan oleh seluruh Unit Pelayanan Publik, hal ini dapat di persentasekan dengan semakin sedikitnya pengaduan masyarakat yang diterima oleh setiap unit pelayanan publik terhadap tugas dan fungsinya karena adanya Peningkatan Pelayanan Publik di seluruh Unit Pelayanan Publik Provinsi Kalimantan Selatan.


91


Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program dan kegiatan utama yang dilaksanakan selama tahun 2014 yaitu berupa : a. Program peningkatan kualitas pelayanan publik dengan kegiatan utama : 1. Pembinaan dan pemilihan unit pelayanan publik dan daerah yang memiliki kinerja terbaik se Kalimantan Selatan. 2. Bimtek Standar Pelayanan Publik (SOP, IKM, SP) bagi instansi yang memberikan layanan langsung pada masyarakat. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 51 Realisasi Kinerja 2013 dan 2014 No

Indikator Kinerja

Satuan

2012

2013

Kinerja Naik/Turun

1


Nilai

78,68

75,38

Turun

2

Prosentase Pelayanan Publik yang mendapat ISO

%

10,00

30,00

Naik

3

Persentase Pelayanan Publik yang mendapatkan penghargaan Pelayanan Prima

%

9,83

76,56

Naik

4

Persentase pengaduan masyarakat ditangani secara tuntas

%

100

100

Tetap

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dari tahun ke tahun maka hasilnya adalah sebagai berikut : Tabel 52 Realisasi Kinerja dari tahun 2011 s.d 2014 Target RPJMD No 1 2

3

4

Indikator Kinerja IKM pada instansi Pelayanan Publik Prosentase Pelayanan Publik yang mendapat ISO Persentase Pelayanan Publik yang mendapatkan penghargaan Pelayanan Prima Persentase pengaduan masyarakat ditangani secara tuntas

Satuan

2011

2012

2013

2014 2013

2015

Nilai

78

80

78,68

75,38

62,5181,25

81,26100,00

%

10,00

20,00

10,00

30,00

NA

NA

%

4,91

6,55

9,83

76,56

NA

NA

%

100

100

100

100

NA

NA

Meskipun indikator 2 s.d 4 tersebut tidak termuat didalam RPJMD dari tahun ke tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memberikan perhatian khusus dalam mewujudkan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat serta perbaikan yang berkesinambungan.


92


AKUNTABILITAS KEUANGAN 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2014 Perhitungan APBD tahun 2014 sebelum Audit BPK menunjukan bahwa pendapatan daerah tercapai 100,51%, sedangkan belanja daerah terealisasikan sebesar 89,24%, dan terdapat defisit anggaran sebesar Rp.696.401.809.564,00 serta SILPA senilai Rp.621.381.310.429,93. Pencapaian target pendapatan daerah telah memenuhi target yaitu 100,51 % menunjukan Kinerja yang bagus dari seluruh SKPD yang memiliki sumbersumber bagi penerimaan daerah. Di lain pihak realisasi belanja sebesar 89,24%. Selengkapnya anggaran dan realisasi APBD 2014 disajikan pada tabel berikut : No.

Uraian

Jumlah Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Sisa Anggaran (Rp)

%

1.

PENDAPATAN DAERAH

4.814.594.276.500,00

4.838.950.680.246,53

(24.356.403.746,53)

100,51 %

1.1.

PENDAPATAN ASLI DAERAH

2.920.893.545.000,00

2.944.491.003.710,53

(23.597.458.710,53)

100,81 %

1.1.1.

Pajak Daerah

2.555.490.000.000,00

2.395.925.506.280,50

159.564.493.719,50

93,76 %

1.1.2.

Retribusi Daerah

18.327.228.000,00

20.001.837.517,25

(1.674.609.517,25)

109,14 %

1.1.3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

45.752.592.000,00

46.901.875.689,64

(1.149.283.689,64)

102,51 %

1.1.4.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1.2.

DANA PERIMBANGAN

1.2.1.

301.323.725.000,00

481.661.784.223,14

(180.338.059.223,14)

159,85 %

1.531.315.476.000,00

1.523.714.615.711,00

7.600.860.289,00

99,50 %

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

775.400.000.000,00

767.799.139.711,00

7.600.860.289,00

99,02 %

1.2.2.

Dana Alokasi Umum

701.725.536.000,00

701.725.536.000,00

-

100,00 %

1.2.3.

Dana Alokasi Khusus

54.189.940.000,00

54.189.940.000,00

-

100,00 %

1.3.

LAIN-LAIN YANG SAH

362.385.255.500,00

370.745.060.825,00

(8.359.805.325,00)

102,31 %

1.3.1.

Pendapatan Hibah

1.3.2.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

PENDAPATAN

DAERAH

27.740.240.000,00

36.100.045.325,00

(8.359.805.325,00)

130,14 %

334.645.015.500,00

334.645.015.500,00

-

100,00 %

JUMLAH

4.814.594.276.500,00

4.838.950.680.246,53

(24.356.403.746,53)

100,51 %

2.

BELANJA

5.510.996.086.064,00

4.917.827.639.754,28

593.168.446.309,72

89,24 %

2.1.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.535.891.623.238,00

2.242.236.095.933,00

293.655.527.305,00

88,42 %

2.1.1.

Belanja Pegawai

728.982.731.175,00

592.656.846.401,00

136.325.884.774,00

81,30 %

2.1.2.

Belanja Hibah

425.552.572.500,00

412.026.385.950,00

13.526.186.550,00

96,82 %

2.1.3.

Belanja Bantuan Sosial

1.330.000.000,00

1.325.000.000,00

5.000.000,00

99,62 %

2.1.4.

Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes

1.332.831.410.000,00

1.195.304.364.064,00

137.527.045.936,00

89,68 %

2.1.5.

Belanja Bantuan Keuangan Prov/Kab/Kota dan Pemdes

38.514.909.563,00

38.419.518.917,00

95.390.646,00

99,75 %

2.1.6.

Belanja Tidak Terduga

2.2.

BELANJA LANGSUNG

2.2.1.

Belanja Pegawai

2.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

2.2.3.

Belanja Modal

Kepada

JUMLAH SURPLUS/DEFISIT

8.680.000.000,00

2.503.980.601,00

6.176.019.399,00

28,85 %

2.975.104.462.826,00 147.722.244.000,00

2.675.591.543.821,28 141.220.680.024,00

299.512.919.004,72 6.501.563.976,00

89,93 % 95,60 %

1.428.183.741.497,00 1.399.198.477.329,00

1.267.486.875.282,28 1.266.883.988.515,00

160.696.866.214,72 132.314.488.814,00

88,75 % 90,54 %

5.510.996.086.064,00 (696.401.809.564,00)

4.917.827.639.754,28 (78.876.959.507,75)

593.168.446.309,72 (617.524.850.056,25)

89,24 % 11,33 %

696.401.809.564,00

700.258.269.937,68

(3.856.460.373,68)

100,55 %

836.531.809.564,00

817.629.269.937,68

18.902.539.626,32

97,74 %

611.531.809.564,00

611.531.809.563,68

0,32

100,00 %

3.

PEMBIAYAAN

3.1.

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

3.1.1.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

3.1.2.

Penerimaan Kembali Dana Talangan

40.000.000.000,00

17.832.727.270,00

22.167.272.730,00

44,58 %

3.1.3.

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal

-

3.264.733.104,00

(3.264.733.104,00)

100,00 % 97,74 %

JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN

836.531.809.564,00

817.629.269.937,68

18.902.539.626,32

3.2.

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

140.130.000.000,00

117.371.000.000,00

22.759.000.000,00

83,76 %

3.2.1.

Pembentukan Dana Cadangan

50.000.000.000,00

50.000.000.000,00

-

100,00 %

3.2.2.

Penyertaan Modal (investasi) Pemda

50.130.000.000,00

50.130.000.000,00

-

100,00 %

3.2.3.

Dana Talangan

40.000.000.000,00

17.241.000.000,00

22.759.000.000,00

43,10 %

140.130.000.000,00

117.371.000.000,00

22.759.000.000,00

83,76 %

-

621.381.310.429,93

(621.381.310.429,93)

100,00 %

JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN 4

SILPA


93


2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program Misi 1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya PROGRAM PRIORITAS No. 1

2

3

Sasaran Strategis

ANGGARAN

REALISASI

PERSENTASE

Rp

Rp

%

Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

825,000,000.00

661,471,700.00

80,18 %

Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

826,500,000.00

634,920,892.00

76,82 %

1,799,711,500.00

1,716,120,900.00

95,36 %

8,449,361,000.00

4,091,897,913.00

48,43 %

560,000,000.00

169,921,716.00

30,34 %

912,150,000.00

576,465,900.00

63,20 %

URAIAN

Meningkatkan toleransi antar umat beragama

Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan sosial masyarakat.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Pasca Bencana

Berkembangnya wisata daerah yang berbasis budaya dan sumber daya daerah

Program Pengembangan NilaiNilai Budaya

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Produktif dan Berdaya Saing PROGRAM PRIORITAS No.

Sasaran Strategis

1

Meningkatkan Pembangunan Manusia, berkualitas pada semua jalur dan jenjang pendidikan Meningkatkan pembangunan manusia, serta masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan

2

3

Meningkatkan masyarakat produktif dan saing

yang berdaya

ANGGARAN Rp

REALISASI Rp

PERSENTASE

Program Pendidikan Dasar 9 Tahun

3,110,050,000.00

2,853,758,200.00

91,76 %

Program Pendidikan Menengah

5,225,112,500.00

3,814,751,269.00

73,01 %

35,059,206,000.00

29,746,001,800.00

84,85 %

37,642,055,000.00

29,788,508,573.00

79,14 %

1,926,203,000.00

1,792,643,089.00

93,07 %

URAIAN

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

%

Misi 3 : Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis lingkungan dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi geografis PROGRAM PRIORITAS No 1

2

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas

Berkembangnya sektor industri berbasis agroindustri

URAIAN Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri


ANGGARAN

REALISASI

PERSENTASE

Rp

Rp

%

132,670,000.00

103,584,200.00

78,08 %

20.268.340.000,00

18.257.077.200,00

90,08 %

1,795,000,000.00

1,637,538,827.00

91,23 %

1,468,093,800.00

1,359,489,150.00

92,60 %

94


3

Meningkatnya pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

164.712.500,00

125.019.400,00

75,90 %

1,000,000,000.00

464,184,800.00

46,42 %

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

231,030,000.00

220,060,300.00

95,25 %

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

90,088,000.00

60,496,000.00

67,15 %

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

573,020,000.00

555,073,100.00

96,87 %

Misi 4 : Meningkatkan Ketersediaan Kuantitas dan Kualitas serta Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah PROGRAM PRIORITAS No

Sasaran Strategis URAIAN

1

2

3

4

Tersedianya infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan berkualitas serta meningkatnya pelayanan untuk mendukung pergerakan orang, barang dan jasa.

Meningkatkan infrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung upaya konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, serta pengendalian daya rusak air Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar permukiman yang mencakup air bersih dan sanitasi. Meningkatnya infrastruktur publik dan aparatur.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Publik Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

ANGGARAN

REALISASI

PERSENTASE

Rp

Rp

%

648,242,089,000.00

629,953,596,144.00

97,18 %

1,200,000,000.00

1,101,140,693.00

91,76 %

200,000,000.00

151,813,300.00

75,91 %

31,731,000,000.00

26,482,056,978.00

83,46 %

300,000,000.00

223,932,380.00

74,64 %

30,588,736,558.00

28,515,942,421.00

93,22 %

208,250,000.00

165,100,000.00

79,28 %

555,185,000.00

536,436,100.00

96,62 %

Misi 5 : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih PROGRAM PRIORITAS No 1

Sasaran Strategis Tata Kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan


URAIAN Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

ANGGARAN Rp

REALISASI Rp

PERSENTASE %

1,018,085,000.00

817,657,600.00

80,31 %

95


Transparan

2

Program Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Peningkatan pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat

3.

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

888,515,000.00

598,335,900.00

67,34 %

285,000,000.00

227,698,400.00

79,89 %

Anggaran dan Realisasi menurut Organisasi (SKPD) TOTAL

ANGGARAN

REALISASI

%

NO

UNIT KERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel Biro Pemerintahan Biro Hukum Biro Organisasi Biro Perekonomian Biro Kesejahteraan Rakyat Biro Hubungan Masyarakat Biro Umum Biro Perlengkapan Biro Keuangan Sekretariat DPRD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Dinas Pekerjaan Umum Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Perkebunan Dinas Peternakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikutura Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pendapatan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah INSPEKTORAT Badan Kepegawaian Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Lingkungan Hidup Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

48.486.122.604,00 3.218.230.000,00 3.392.261.000,00 3.292.880.000,00 2.920.854.500,00 13.417.500.000,00 10.160.000.000,00 4.522.500.000,00 46.746.638.898,00 11.770.000.000,00 71.594.041.736,00 2.650.939.000,00 391.347.878.463,00 192.542.047.000,00

31.269.042.211,00 2.553.903.288,00 2.581.260.450,00 2.504.275.700,00 2.537.042.609,00 9.496.574.300,00 6.440.767.802,00 3.330.371.320,00 30.548.583.650,00 9.962.165.023,00 40.534.273.172,00 2.127.819.595,00 377.351.236.710,00 173.811.306.443,00

64,50 79,36 76,10 76,05 86,86 70,78 63,40 73,64 65,35 84,64 56,62 80,27 96,42 90,27

20.512.608.600,00

16.642.657.669,00

81,13

772.663.230.566,00 10.014.656.800,00 5.593.988.000,00 9.244.557.180,00 8.884.861.247,00

735.898.006.666,00 9.636.181.216,00 5.291.847.603,00 7.685.163.451,00 7.835.460.889,00

95,24 96.22 94,60 83,13 88,19

25.947.076.500,00

19.168.731.184,00

73,88

17.347.447.000,00 26.386.470.000,00 34.058.552.175,00

12.707.633.935,00 21.937.235.606,00 15.675.327.209,00

73,25 83,14 46,02

29.523.860.000,00

26.017.508.501,00

88,13

33.427.730.750,00 17.155.270.000,00 43.645.662.500,00 15.103.250.000,00 10.706.156.600,00 10.478.134.000,00 16.010.405.000,00 8.923.800.000,00

24.615.179.489,00 14.110.621.603,00 30.578.931.429,00 12.535.225.916,00 9.594.092.833,00 8.530.119.037,00 12.219.572.209,00 8.071.280.351,00

73,64 82,25 70,06 83,00 89,61 81,41 76,32 90,45

7.248.673.000,00

6.349.736.373,00

87,60

3.481.000.000,00

3.142.034.019,00

90,26

6.120.445.820,00 14.544.000.000,00 7.359.037.000,00 15.614.880.000,00

5.577.335.310,00 11.994.740.950,00 5.944.463.978,00 14.494.348.422,00

91,12 82,47 80,78 92,82

Badan Ketahanan Pangan

8.123.758.600,00

6.777.783.570,00

83,43

RSUD ULIN B.MASIN RS. ANSARI SALEH RSJ SAMBANG LIHUM RSGM Hasan Aman

238.366.195.045,00 177.264.113.437,00 39.337.676.734,00 15.500.000.000,00 4.281.140.000,00

201.105.603.006,00 154.895.210.065,00 33.974.187.072,00 3.234.449.743,00 4.023.467.784,00

84,37 87,38 86,37 20,87 93,98

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH


96


TOTAL NO

UNIT KERJA

ANGGARAN

REALISASI

%

1.525.770.000,00 2.413.550.000,00

1.397.721.167,00 1.969.383.674,00

91,61 81,60

10.745.475.000,00

9.961.073.414,00

92,70

6.758.570.000,00 9.018.000.000,00 6.815.782.000,00 16.055.920.000,00

4.438.784.341,00 5.622.548.617,00 6.783.479.235,00 14.551.544.302,00

65,68 62,35 99,53 90,63

5.140.880.000,00

4.901.594.486,00

95,34

21.319.690.000,00

19.645.480.955,00

92,15

22.440.591.314,00 9.899.290.000,00 1.926.904.193,00

18.892.811.277,00 9.037.283.437,00 1.642.722.572,00

84,19 91,29 85,25

4.081.590.000,00

3.200.083.813,00

78,40

1.206.351.000,00

978.205.090,00

81,09

PROVINSI KALSEL 46

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

47

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi SATPOL PP Badan Penanggulangan Bencana Daerah SLB-C Negeri Pembina SMA Banua Kalimantan Selatan Balai Pengembangan Kegiatan Belajar Pendidikan Non Formal dan Informal Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Balai Pelatihan Kesehatan Laboratorium Kesehatan Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Instalasi Gudang Farmasi dan Perlengkapan Kesehatan Unit Kewaspadaan dan Penanganan Krisis Kesehatan

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Balai Pelayanan Kemetrologian

3.051.739.250,00

2.958.158.240,00

96,93

61

Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

2.113.453.000,00

1.942.701.601,00

91,92

2.000.000.000,00

1.971.598.117,00

98,58

3.423.015.000,00 4.678.345.000,00 5.691.168.200,00 5.112.377.500,00 6.160.391.000,00 2.732.329.762,00 11.397.802.514,00 1.621.200.000,00 2.808.085.552,00 7.316.581.186,00

3.340.070.667,00 4.597.613.973,00 5.629.103.369,00 4.790.561.222,00 6.043.281.131,00 2.667.945.678,00 10.741.812.894,00 1.570.461.900,00 2.655.841.468,00 5.752.404.936,00

97,58 98,27 98,91 93,71 98,10 97,64 94,24 96,87 94,58 78,62

5.861.700.000,00

5.499.114.300,00

93,81

2.510.011.000,00

2.300.422.630,00

91,65

7.942.294.850,00

7.515.466.146,00

94,63

2.409.700.000,00

2.293.886.727,00

95,19

5.969.636.150,00 5.000.000.000,00

5.197.465.760,00 4.035.173.947,00

87,07 80,70

2.590.336.950,00

2.514.251.729,00

97,06

3.196.146.400,00 2.258.690.000,00 2.452.529.000,00 2.497.200.000,00

3.026.733.177,00 2.035.887.333,00 2.318.390.142,00 2.435.277.603,00

94,70 90,14 94,53 97,52

6.888.778.600,00

95,62

1.790.050.000,00

1.557.934.988,00

87,03

1.949.090.000,00

1.686.164.201,00

86,51

2.000.000.000,00

1.841.165.961,00

92,06

5.404.094.250,00

4.213.865.425,00

77,98

2.828.900.000,00

2.499.389.479,00

88,35

2.859.670.000,00

2.440.438.227,00

85,34

2.852.225.000,00

2.706.072.350,00

94,88

80 81 82 83

Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam Panti Sosial Bina Netra Fajar Harapan Panti Sosial Asuhan Anak Budi Mulia Panti Sosial Bina Remaja Budi Satria Panti Sosial Bina Wanita Melati Panti Sosial Tresna Werdha Budi Sejahtera Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja Balai Latihan Kerja Balai Produktivitas Ketenagakerjaan Taman Budaya Museum Lambung Mangkurat Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Balai BenihTanaman Pangan dan Hortikultura Balai Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Balai Inseminasi Buatan Sekolah Pertanian Pembangunan Laboratorium Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Balai Benih dan Induk IAT Karang Intan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Pelabuhan Perikanan Muara Kintap Balai Benih Ikan Pantai Kotabaru

84

Taman Hutan Raya Sultan Adam

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

85 86 87 88 89 90 91

Balai Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara Balai Penimbangan Kendaraan Bermotor Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Unit Pelayanan Jasa Sumberdaya Mineral dan Energi Balai Pengembangan Teknologi dan Konstruksi Balai Pengembangan Kebun Induk dan Percontohan Tungkap Balai Pengkajian dan Pengembangan Pertanian Terpadu


7.204.317.000,00

97


TOTAL NO 92 93 94 95

UNIT KERJA Kebun Raya Banua BLUD RSUD Ulin BLUD RSJ Sambang Lihum BLUD RS Ansari Saleh Jumlah


ANGGARAN

REALISASI

2.822.266.000,00 170.268.690.000,00 25.852.347.000,00 70.199.188.000,00 2.975.104.462.826,00

2.334.008.541,00 204.183.403.241,00 24.783.515.078,00 78.287.707.299,00 2.675.591.543.821,00

% 82,70 119,92 95,87 111,52 89,93

98


BAB IV PENUTUP A. Simpulan Gambaran tentang kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2014 telah tergambar pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Laporan Kinerja Tahun 2014 ini adalah tahun keempat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2011-2015. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2014 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat

capaian

kinerja

yang

harus

dipertanggungjawabkan

oleh

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 adalah 15 (lima belas) sasaran strategis dan 87 indikator kinerja utama yaitu 127,27 % dengan kategori Sangat Berhasil, yang dapat dirincikan bahwa 9 (sembilan) sasaran dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat Berhasil, 2 (dua) sasaran dengan tingkat capaian kinerja berkategori Berhasil, 2 (dua) sasaran dengan tingkat capaian kinerja berkategori Cukup Berhasil, dan 2 (dua) sasaran dengan tingkat capaian kinerja berkategori Kurang Berhasil. Terlepas dari pencapaian kinerja yang terus membaik, apabila dilakukan pembandingan dengan Angka Nasional maupun Angka Provinsi lain yang ada di Indonesia, Pembangunan Manusia di Kalimantan Selatan masih akan terus ditingkatkan dan menjadi fokus pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah

Daerah

2011-2015 sebagaimana

ditetapkan

melalui

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011, Pembangunan Manusia menjadi isu strategis yang pertama disusul dengan Daya Saing Perekonomian Daerah, Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan, Degradasi Kuantitas dan Kualitas Sumberdaya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup, serta Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik. Terkait dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja, kekurangan yang terjadi dalam periode 2011-2015 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahuntahun mendatang. Sasaran organisasi yang belum tercapai seratus persen akan Wadja Sampai Kaputing

99


dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran organisasi pada masa selanjutnya

dapat dicapai

dengan lebih baik. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi kelancaran implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja sampai saat ini sebagai berikut : 1. Mekanisme pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan sehingga dukungan data faktual kurang lengkap guna memenuhi target indikator sasaran organisasi yang pada gilirannya berakibat pengukuran kinerja kurang maksimal. 2. Keterbatasan SDM evaluator kinerja yang memahami dengan baik tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja.

B. Strategi Peningkatan Kinerja Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1. Memperbaiki sistem pengumpulan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas data kinerja dalam sistem pelaporan secara berkala dengan mengolah,

menganalisis,

dan

mengukur

data

kinerja

yang

telah

disampaikan selanjutnya melakukan perekapan, pemantauan dan reviu terhadap pertanggungjawaban kinerja SKPD, serta meningkatkan kualitas reviu atas laporan kinerja Pemda maupun SKPD. 2. Menyelenggarakan pelatihan dan asistensi Sistem

Akuntabilitas

Kinerja,

untuk

bagi SDM aparatur tentang mempercepat

terwujudnya

pemerintahan yang berkinerja titanggi dan akuntabel, serta meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi kinerja atas program pembangunan. 3. Menyempurnakan kualitas rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja terkait dalam sasaran strategis organisai dengan membangun dari bawah indikator kinerja yang akan di evaluasi


100

DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI... i RINGKASAN EKSEKUTIF... 1

Recommend Documents