DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF... 1

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .................................................................................................

1

BAB I - PENDAHULUAN Latar Belakang .............................................................................................................................

3

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan ......................................................................................................

4

Peserta Kegiatan .........................................................................................................................

4

Pelaksanaan Kegiatan .................................................................................................................

4

Metode Pelaksanaan Kegiatan ....................................................................................................

5

BAB II – PROFIL KANWIL DJKN Visi dan Misi DJKN ......................................................................................................................

7

Tugas dan Fungsi DJKN ...............................................................................................................

7

Indikator dan Target Kinerja Berdasarkan Renja ..........................................................................

8

Layanan Unggulan .....................................................................................................................

8

Wilayah Kerja Kanwil DJKN ........................................................................................................

9

BAB III – POKOK-POKOK PELAKSANAAN KEGIATAN Kondisi SDM, Realisasi Anggaran, Capaian Kinerja dan Layanan Unggulan .................................

11

Permasalahan dan Tanggapan ....................................................................................................

29

BAB IV – KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan ..................................................................................................................................

34

Rekomendasi ..............................................................................................................................

35

[KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGAM PEMBANGUNAN DI BIDANG KEKAYAAN NEGARA]

2013

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan. Kegiatan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2013 diarahkan pada bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Institusi yang bertanggung jawab dalam bidang tersebut adalah Direkorat Jenderal Kekayaan Negara. Fokus yang dievaluasi saat ini adalah pelaksanaan 13 (tiga belas) layanan unggulan Ditjen Kekayaan Negara, khususnya pada unit vertikal DJKN (Kanwil DJKN dan KPKNL). Secara umum maksud dan tujuan kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan RKP tahun 2012 dan perkembangan pelaksanaan kegiatan tahun 2013. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pelaksanaan program yang terkait dengan tugas dan fungsi Ditjen Kekayaan Negara, indikasi tingkat keberhasilan program-program yang sedang dilaksanakan, serta identifikasi permasalahanpermasalahan yang dapat menghambat proses pembangunan. Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Bidang Kekayaan Negara dilaksanakan di 13 (tiga belas) lokasi yang dimulai dari bulan September 2013 s.d. November 2013 dan menghadirkan stakeholders dari instansi pemerintah dan non-instansi pemerintah. Kegiatan pengendalian dan evaluasi dilaksanakan untuk melihat kesesuaian antara target kinerja yang direncanakan dan realisasi kinerja, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan kemudian tindak lanjut apa yang akan diambil untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi tersebut. Dalam pelaksanaannya, data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan metode : 1) Penyampaian kuesioner kepada Kanwil DJKN,

2) Focus Group

Discussion (FGD) untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam dari stakeholders, 3) Pengumpulan data sekunder untuk memperkaya informasi yang disajikan di laporan ini.

1


2013

Beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam kegiatan ini diantaranya : 1. Secara umum, stakeholders Kanwil DJKN/KPKNL menilai bahwa pelayanan yang diberikan oleh kanwil DJKN/KPKNL telah cukup baik/memuaskan. 2. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan meningkatkan keterbukaan informasi, direkomendasikan kepada DJKN untuk dapat menyampaikan janji layanan yang meliputi waktu penyelesaian layanan, dokumen yang dipersyaratkan, serta biaya yang harus dikeluarkan stakeholders (bila ada) secara lebih terbuka kepada stakeholders, misalnya dengan menyampaikan hal tersebut melalui standing banner, leaflet, maupun website Kanwil/ KPKNL. 3. Perlunya penambahan SDM, khususnya untuk jabatan fungsional teknis serta peningkatan kualitas SDM yang ada melalui kegiatan diklat yang berkelanjutan. 4. Perlunya perbaikan kualitas pelayanan dalam bidang pengelolaan BMN, misalnya dalam rangka kegiatan rekonsilisasi BMN antara KPKNL dan satker, dipandang perlu untuk menambah jumlah personil dari KPKNL mengingat jumlah satker mitra kerja KPKNL yang cukup banyak dalam satu wilayah kerja KPKNL. 5. Perlunya sosialisasi PMK Nomor 168/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal Dari Penyerahan Badan Usaha Milik Negara/BUMD dan Badan Usaha Yang Modalnya Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Oleh BUMN/BUMD. 6. Perlunya perbaikan peraturan/SOP di bidang lelang, diantaranya jangka waktu dalam penerbitan surat penetapan jadwal lelang selama 1 hari kerja agar ditinjau ulang. Hal tersebut untuk mengakomodir waktu penyelesaian verifikasi dokumen persyaratan khususnya untuk permohonan lelang dengan dokumen yang sangat banyak.

2


2013

BAB I -- PENDAHULUAN -LATAR BELAKANG Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan masing-masing pada periode sebelumnya. Hal ini berarti kegiatan pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perencanaan pembangunan. Kegiatan pengendalian dan evaluasi merupakan upaya untuk mengumpulkan, menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Dengan melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi diharapkan akan memberikan indikasi tingkat keberhasilan program pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan dalam pencapaian tujuan. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi masukan dalam penyusunan rencana pembangunan nasional untuk periode berikutnya. Guna mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tertentu, perbaikan dan peningkatan kualitas dari program-program pembangunan perlu terus menerus dilakukan. Masukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas tersebut dapat diperoleh dengan melakukan tinjauan atau evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kegiatan tinjauan atau evaluasi ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan rencana pembangunan yang terukur, sekaligus merupakan langkah awal dari penerapan penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kegiatan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan pada tahun 2013 diarahkan pada bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang. Institusi yang bertanggung jawab dalam bidang tersebut adalah Direkorat Jenderal Kekayaan Negara. Fokus yang dievaluasi saat ini adalah pelaksanaan 13 (tiga belas) layanan unggulan Ditjen Kekayaan Negara, khususnya pada unit vertikal DJKN (Kanwil DJKN dan KPKNL). Adapun ke tiga belas layanan unggulan Ditjen Kekayaan Negara adalah sebagai berikut: (i) Pelayanan Permohonan Keringan Utang pada Kantor Wilayah DJKN, (ii) Pelayanan Permohonan Keringan Utang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), (iii) Pelayanan Permohonan Penarikan Pengurusan Piutang Negara, (iv) Pelayanan Pelaksanaan Lelang, (v) Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Pusat

3


2013

DJKN, (vi) Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Wilayah DJKN, (vii) Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL, (viii) Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Pusat DJKN, (ix) Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Wilayah DJKN, (x) Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan pada KPKNL, (xi) Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas/Selesai, (xii) Penyetoran Hasil Bersih Lelang kepada Penjual melalui Bendahara Penerimaan, dan (xiii) Pelayanan Permohonan Penebusan Barang Jaminan Senilai/Di atas Nilai Pengikatan.

TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN Secara umum maksud dan tujuan kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan RKP tahun 2012 dan perkembangan pelaksanaan kegiatan tahun 2013. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pelaksanaan program yang terkait dengan tugas dan fungsi Ditjen Kekayaan Negara, indikasi tingkat keberhasilan program-program yang sedang dilaksanakan, serta identifikasi permasalahanpermasalahan yang dapat menghambat proses pembangunan. Hasil kegiatan ini pun dapat dijadikan input dalam penyusunan kebijakan pembangunan di periode berikutnya, sehingga program-program pembangunan khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum pada dokumen perencanaan.

PESERTA KEGIATAN Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang merupakan kegiatan Bappenas yang bekerjasama dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan Kantor Pusat DJKN, serta melibatkan Kanwil DJKN, KPKNL setempat, serta stakeholders Kanwil DJKN dan KPKNL yang terdiri dari instansi Pemerintah dan instansi non-Pemerintah.

PELAKSANAAN KEGIATAN Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Bidang Kekayaan Negara dilaksanakan di 13 (tiga belas) lokasi yang dimulai dari bulan September 2013 s.d.

4


2013

November 2013 dan menghadirkan stakeholders dari instansi pemerintah dan non-instansi pemerintah. Adapun Kanwil-Kanwil yang dikunjungi dan waktu pelaksanaannya adalah sebagai berikut : No

Kanwil

1.

Kanwil DJKN Sulsel, Barat dan Tenggara Kanwil DJKN Jawa Tengah KanwilDJKN Banten Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah Kanwil DJKN Kalimantan Barat Kanwil DJKN Jawa Barat Kanwil DJKKN Sumsel, Jambi ,dan Babel

2. 3 4

5 6 7

Waktu Pelaksanaan

No

Kanwil

Waktu Pelaksanaan

2 s.d. 4 Sept 2013

8.

Kanwil DJKN Kalimantan Timur

21 s.d. 24 Okt 2013

9 s.d. 11 Sept 2013

9.

Kanwil DJKN Jawa Timur

22 s.d. 24 Okt 2013

1 s.d. 3 Okt 2013

10.

20 s.d. 22 Nov 2013

1 s.d. 3 Okt 2013

11.

23 s.d. 25 Sept 2013

12.

16 s.d. 18 Okt 2013

13.

Kanwil DJKN Bandar Lampung dan Bengkulu Kanwil DJKN Sulut, Tenggara, Gorontalo, dan Malut Kanwil DJKN Sumatera Utara Kanwil DJKN Aceh

20 s.d. 22 Nov 2013

26 s.d. 28 Nov 2013 26 s.d. 29 Nov 2013

16 s.d. 18 Okt 2013

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN Kegiatan pengendalian dan evaluasi dilaksanakan untuk melihat kesesuaian antara target kinerja yang direncanakan dan realisasi kinerja, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan kemudian tindak lanjut apa yang akan diambil untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi tersebut. Dalam pelaksanaannya, data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan metode : 1. Penyampaian kuesioner kepada Kanwil DJKN yang terdiri dari 3 (tiga) sub tema yakni a) Kelompok Pendukung yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kondisi SDM, sarana dan prasarana maupun sistem dan prosedur kerja, b) Kelompok Perencanaan, Koordinasi, dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan yang berisi upaya-upaya pencapaian target kinerja, khususnya yang berkaitan dengan layanan unggulan dan pengelolaan anggaran yang mendukung pencapaian target kinerja, dan c) Kelompok Penyelenggaranan Pertanggungjawaban yang berisi pertanyaan untuk menggali kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pelayanan baik dari internal (misal : peraturan) maupun eksternal (misal : yang ditimbulkan oleh stakeholders) dan upaya yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi tersebut serta upaya yang dilakukan untuk mempersempit peluang terjadinya KKN.

5


2013

2. Focus Group Discussion (FGD) untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan mendalam dari stakeholders. FGD tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) sessi yakni sessi pertama yang melibatkan stakeholders sebagai pengguna layanan dan sessi kedua yang melibatkan Kanwil DJKN dan KPKNL sebagai penyedia layanan. Dalam FGD tersebut dapat diketahui secara lebih jelas pendapat pengguna layanan terkait kualitas layanan yang diberikan oleh DJKN serta masukan-masukan dalam rangka penyempurnaan layanan oleh DJKN. 3. Pengumpulan data sekunder untuk memperkaya informasi yang disajikan di laporan ini yang bersumber dari kantor Pusat DJKN, diantaranya terkait komposisi pegawai, maupun realisasi anggaran dan kinerja pada Kanwil DJKN.

6


2013

BAB II -- PROFIL KANWIL DJKN– VISI DAN MISI DJKN Visi DJKN adalah “Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Adapun misi DJKN adalah: 1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara; 2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; 3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah; 4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; 5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; 6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

TUGAS DAN FUNGSI DJKN Untuk mewujudkan visi dan mendukung misi DJKN, kanwil DJKN memiliki tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Adapun fungsi Kanwil DJKN adalah sebagai berikut : 1. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara; 2. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian; 3. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara; 4. Pemberian bahan pertimbangan atas usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan atau penyelesaian piutang negara; 5. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang; 6. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;

7


2013

7. Pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang; 8. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang; 9. Pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang, dan Profesi Pejabat Lelang; 10. Pelaksanaan dan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang; 11. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; 12. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA BERDASARKAN RENJA Berdasarkan dokumen Renja 2012 dan Renja 2013, Kanwil DJKN memiliki kegiatan Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang di Wilayah Kerja Kanwil DJKN dengan indikator dan target kinerja pada tahun 2012 dan 2013 sebagai berikut: No

Indikator Kinerja

Target 2012

Target 2013

88,63 M

101,45 M

80%

85%

100%

100%

a. Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara

44,65 M

58,5 M

b. Bea Lelang

51,37 M

55,99 M

a. PNDS

990 M

1300 M

b. Pokok Lelang

3,67 T

4T

25.000 BKPN

45.000 BKPN

1.

Nilai kekayaan negara yang diutilisasi

2.

Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan kekayaan negara tepat waktu

3.

Persentase penyelesaian permohonan penilaian aset

4.

Jumlah biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang

5.

Jumlah Piutang Negara Yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dan Pokok Lelang

6.

Jumlah PSBDT dalam satuan BKPN

LAYANAN UNGGULAN Melalui KMK Nomor 187/KN/2007 tentang SOP Layanan Unggulan Kementerian Keuangan, ditetapkan bahwa DJKN memiliki 13 layanan unggulan, yang didefinisikan sebagai layanan yang terukur dan pasti dalam waktu penyelesaian, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, dan biaya yang harus dikeluarkan. Adapun layanan unggulan di DJKN terdiri dari 2 layanan unggulan yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJKN, 3 layanan unggulan yang

8


2013

dilaksanakan oleh Kanwil DJKN, dan 8 layanan unggulan yang dilaksanakan oleh KPKNL. Berikut ini adalah jenis-jenis layanan unggulan di DJKN dan target waktu penyelesaiannya. NO

JENIS LAYANAN UNGGULAN

STANDAR WAKTU PENYELESAIAN

1

2

3

Layanan Unggulan yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJKN 1) Penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan;

7 hari kerja

2) Persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan.

9 hari kerja

Layanan Unggulan yang dilaksanakan oleh Kanwil DJKN 1) Penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan;

6 hari kerja

2) Persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan;

8 hari kerja

3) Pelayanan permohonan keringanan utang.

25 hari kerja

Layanan Unggulan yang dilaksanakan oleh KPKNL 1) Penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan;

5 hari kerja

2) Persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan;

7 hari kerja

3) Pelayanan permohonan keringanan utang;

15 hari kerja

4) Pelayanan permohonan penarikan pengurusan piutang negara;

3 hari kerja

5) Penerbitan surat pernyataan piutang negara lunas/selesai;

1 hari kerja

6) Penyetoran hasil bersih kepada penjual;

3 hari kerja

7) Pelayanan permohonan penebusan barang jaminan senilai/di atas nilai

4 hari kerja

pengikatan; 8) Pelayanan pelaksanaan lelang. - Lelang eksekusi barang tidak bergerak atau barang bergerak yang dijual

34 hari kerja

bersama-sama dengan barang tidak bergerak; - Lelang eksekusi barang bergerak;

10 hari kerja

- Lelang non eksekusi barang tidak bergerak;

11 hari kerja

- Lelang non eksekusi barang bergerak.

9 hari kerja

WILAYAH KERJA KANWIL DJKN Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, diatur mengenai lokasi dan wilayah kerja Kanwil DJKN, yakni sebagai berikut : NO

NAMA

WILAYAH KERJA

1.

Kanwil DJKN Aceh

Prov. Aceh

2.

Kanwil DJKN Sumatera Utara

Prov. Sumatera utara

3.

Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau

1.

Prov. Riau

2.

Prov. Sumatera Barat

3.

Prov. Kepualauan Riau

9


4.

5.

2013

Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka

1.

Prov. Sumatera Selatan

Belitung

2.

Prov. Jambi

3.

Prov. Bangka Belitung

1.

Prov. Lampung

2.

Prov. Bengkulu

Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu

6.

Kanwil DJKN Banten

Prov. Banten

7.

Kanwil DJKN Jawa Barat

Prov. Jawa Barat

8.

Kanwil DJKN DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta

9.

Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

1.

Prov. Jawa Tengah

2.

Prov. D.I. Yogyakarta

10.


Prov. Jawa Timur

11.

Kanwil DJKN Kalimantan Barat

Prov. Kalimantan Barat

12.

Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah

1.

Prov. Kalimantan Tengah

2.

Prov. Kalimantan Selatan

13.


Prov. Kalimantan Timur

14.

Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara

1.

Prov. Bali

2.

Prov. NTB

3.

Prov. NTT

1.

Prov. Sulawesi Selatan

2.

Prov Sulawesi Tenggara

3.

Prov Sulawesi Barat

Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan

1.

Prov. Sulawesi Utara

Maluku Utara

2.

Prov. Sulawesi tengah

3.

Prov. Gorontalo

4.

Prov. Maluku Utara

1.

Prov. Maluku

2.

Prov Papua

3.

Prov. Papua Barat

15.

16.

17.

Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat

Kanwil DJKN Papua dan Maluku

10


2013

BAB III -- POKOK-POKOK PELAKSANAAN KEGIATAN --

KONDISI SDM, REALISASI ANGGARAN, CAPAIAN KINERJA DAN LAYANAN UNGGULAN 1. KOMPOSISI SDM Komposisi SDM, khususnya pada Kanwil DJKN dan KPKNL perlu dipetakan dengan jelas karena kuantitas dan kualitas SDM yang baik akan menunjang pelayanan kepada pengguna layanan selain kelengkapan sarana dan prasarana, IT, serta sistem dan prosedur. Pemetaan SDM dilakukan dengan melihat komposisi SDM, khususnya terkait jenjang pendidikan, jenjang golongan, dan penugasan masing-masing SDM. Berikut ini disajikan tabel data pegawai terkait jenjang pendidikan dan golongan untuk Kanwil DJKN dan KPKNL yang menjadi daerah tujuan pelaksanaan kegiatan ini : NO

KANWIL/KPKNL

PENDIDIKAN SD

1.

2.

3.

Aceh

SMP

SMA

D1

D3

GOLONGAN D4/S1

S2

S3

I

II

III

IV

-

-

7

2

8

12

8

-

-

10

24

3

1. Banda Aceh

-

-

9

1

6

10

3

-

-

10

18

1

2. Lhokseumawe

-

1

1

1

11

4

4

-

-

13

8

1

-

-

10

2

6

26

5

1

-

10

38

2

1. Medan

1

-

9

5

4

14

3

-

-

15

19

2

2. Pematang Siantar

-

-

8

-

7

9

2

-

-

11

16

1

3. Kisaran

-

-

3

5

5

7

2

-

-

11

10

1

4. Padang Sidempuan

-

-

2

2

8

8

5

-

-

10

11

1

-

-

11

-

3

23

8

-

-

7

33

5

1. Jambi

-

1

13

-

3

9

2

-

-

7

20

1

2. Palembang

-

-

2

2

6

17

2

-

-

8

19

1

3. Lahat

-

-

2

1

8

9

-

-

-

9

10

1

4. Pangkal Pinang

-

-

3

4

3

9

2

-

-

9

11

1

1

-

11

1

4

19

8

-

-

7

31

6

1. Bengkulu

-

-

3

-

9

12

3

-

-

8

16

1

2. Bandar Lampung

1

-

1

1

10

15

24

-

-

11

18

1

3. Metro

-

-

1

2

7

16

-

-

-

10

17

1

Sumatera Utara

Sumsel, Jambi, dan Babel

4.

Lampung dan Bengkulu

11


5.

6.

7.

8.

9.

10

11

Banten

2013

-

-

9

2

5

26

3

-

-

7

32

5

1. Serang

-

-

6

3

5

14

2

-

-

10

19

1

2. Tangerang

-

-

4

2

7

12

-

-

-

7

17

1

3. Serpong

-

-

5

4

4

14

2

-

-

5

17

3

-

-

15

7

4

25

6

-

-

4

46

7

1. Bandung

1

-

5

4

10

14

5

-

1

5

31

2

2. Bekasi

-

-

6

5

1

22

2

-

-

4

29

1

3. Bogor

-

1

18

-

3

15

3

-

-

6

33

1

4. Purwakarta

-

1

16

-

4

11

2

-

-

10

23

1

5. Tasikmalaya

-

-

6

3

9

12

1

-

-

7

23

1

6. Cirebon

1

-

10

-

2

17

2

-

-

4

26

2

Jateng & DIY

-

2

16

1

6

33

8

-

-

7

51

8

1. Semarang

-

-

6

-

7

17

6

-

-

6

28

1

2. Surakarta

-

-

5

5

6

11

4

-

-

5

25

1

3. Pekalongan

-

1

7

3

8

9

3

-

-

11

19

1

4. Tegal

-

-

1

1

11

15

1

-

-

6

12

1

5. Yogyakarta

-

-

14

1

8

19

2

-

-

8

30

1

6. Purwokerto

-

-

11

5

3

16

2

-

-

4

31

1

-

-

11

1

5

33

9

-

-

5

46

8

1. Surabaya

-

-

2

6

6

19

5

-

-

11

26

1

2. Sidoarjo

-

-

8

0

2

19

2

-

-

6

17

2

3. Malang

-

-

7

4

7

18

2

-

-

10

27

1

4. Jember

-

-

6

3

4

17

2

-

-

7

24

1

5. Pamekasan

-

-

5

1

5

13

2

-

-

10

15

1

6. Madiun

-

-

2

3

5

20

2

-

-

7

24

1

-

-

10

1

9

14

9

-

-

7

28

4

1. Pontianak

-

-

9

1

6

14

2

-

-

11

20

1

2. Singkawang

-

-

3

1

5

6

5

-

-

6

13

1

Kalsel & Tengah

-

-

7

-

11

21

3

-

-

10

15

7

1. Palangkaraya

-

-

6

2

5

10

2

-

-

9

15

1

2. Pangkalan Bun

-

-

4

2

8

6

3

-

-

10

12

1

3. Banjarmasin

-

-

12

2

4

10

3

-

-

8

22

1

Kalimantan Timur

-

-

6

3

9

18

5

1

-

10

27

1

1. Balikpapan

-

-

7

1

5

12

1

-

-

5

20

1

2. Samarinda

-

-

1

1

7

9

7

-

-

6

18

1

3. Tarakan

-

-

3

-

8

7

4

-

-

11

10

1

4. Bontang

-

-

1

1

8

9

3

-

-

8

13

1

Jawa Barat

Jawa Timur

Kalimantan Barat

12


12

13 .

Sulseltrabar

2013

-

-

8

7

6

40

7

-

-

15

47

6

1. Makassar

-

-

3

12

1

14

7

-

-

17

18

2

2. Pare-Pare

-

-

2

7

5

12

3

-

-

15

13

1

3. Palopo

-

-

5

3

6

10

2

-

-

13

13

-

4. Kendari

-

-

9

1

3

11

1

-

-

10

13

1

Sulut, Tengah,

-

-

16

1

9

11

8

-

-

5

25

5

1. Manado

-

-

10

8

2

16

3

-

-

10

18

1

2. Gorontalo

-

-

2

4

8

8

4

-

-

14

11

1

3. Palu

-

-

9

3

2

13

3

-

-

11

18

1

4. Ternate

-

-

-

4

10

7

3

-

-

15

8

1

Gorontalo, dan Maluku Utara

Sumber : Bag. Kepegawaian DJKN

Pada Kanwil DJKN dan KPKNL terdapat jabatan fungsional teknis yang mencerminkan tugas dan fungsi pada Kanwil DJKN dan KPKNL. Adapun jabatan fungsional teknis tersebut terdiri dari Pejabat Lelang, Juru Sita, Penilai, dan Pemeriksa Piutang. Berikut ini disajikan tabel komposisi jabatan fungsional teknis pada Kanwil DJKN dan KPKNL. NO

KANWIL

JUMLAH PEGAWAI

JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS Pejabat

Juru Sita

Penilai

Lelang 1.

2.

3.

Pemeriksa Piutang

Kanwil DJKN Aceh

37

3

2

8

5

1. Banda Aceh

29

4

7

9

8

2. Lhokseumawe

22

5

7

9

9

Kanwil DJKN Sumatera Utara

49

7

6

14

1

1. Medan

36

8

8

20

9

2. Pematang Sianta

28

4

5

11

8

3. Kisaran

22

5

4

8

8

4. Padang Sidempuan

22

4

5

12

7

Kanwil DJKN Sumsel, Jambi,

44

5

8

12

1

1. Jambi

28

5

6

10

4

2. Palembang

29

5

3

17

9

3. Lahat

20

4

8

8

2

4. Pangkal Pinang

21

4

2

8

1

dan Babel

13


4.

Kanwil DJKN Lampung dan

2013

44

7

6

13

2

Bengkulu

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

Bengkulu

27

3

9

15

2

2.

Bandar Lampung

30

8

7

16

4

3.

Metro

30

7

6

15

4

45

5

11

149

3

Kanwil DJKN Banten 1.

Serang

30

3

5

14

3

2.

Tangerang

25

5

3

8

4

3.

Serpong

28

3

7

12

4

55

9

3

15

0

Kanwil DJKN Jawa Barat 1.

Bandung

39

10

5

18

6

2.

Bekasi

36

8

9

18

2

3.

Bogor

40

9

6

12

3

4.

Purwakarta

34

2

9

12

2

5.

Tasikmalaya

31

8

10

10

6

6.

Cirebon

32

7

6

11

3

66

9

21

0

41

Kanwil DJKN Jateng & DIY 1.

Semarang

36

5

21

4

37

2.

Surakarta

31

6

14

2

26

3.

Pekalongan

31

5

14

2

25

4.

Tegal

29

6

18

3

35

5.

Yogyakarta

45

6

15

7

39

6.

Purwokerto

37

4

15

3

31


59

12

2

22

0

1.

Surabaya

38

8

4

19

3

2.

Sidoarjo

31

77

7

10

3

3.

Malang

38

11

3

12

9

4.

Jember

32

8

10

12

6

5.

Pamekasan

25

4

7

12

4

6.

Madiun

32

8

9

18

3

43

9

4

12

4

Kanwil DJKN Kalimantan Barat 1.

Pontianak

32

6

6

7

2

2.

Singkawang

20

6

5

11

1

43

6

6

11

1

Kanwil DJKN Kalsel & Tengah 1.

Palangkaraya

25

7

4

9

5

2.

Pangkalan Bun

23

8

5

12

4

3.

Banjarmasin

30

5

7

8

1

14


11.

12.

13.


2013

42

6

6

17

1

1.

KPKNL Balikpapan

26

4

4

12

4

2.

KPKNL Samarinda

25

6

4

11

3

3.

KPKNL Tarakan

22

6

7

10

2

4.

KPKNL Bontang

22

2

4

11

6

67

11

13

16

3

Kanwil DJKN Sulseltrabar 1.

Makassar

37

9

10

11

5

2.

Pare-Pare

29

3

7

13

4

3.

Palopo

27

7

9

9

4

4.

Kendari

25

4

9

4

8

45

4

5

15

3

Kanwil DJKN Sulut, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara 1.

Manado

40

8

7

19

2

2.

Gorontalo

26

7

5

8

3

3.

Palu

30

9

8

1

6

4.

Ternate

24

5

3

8

3

Sumber : Bag. Kepegawaian, DJKN

Dari tabel di atas dan berdasarkan hasil FGD, diperoleh informasi bahwa terdapat Kanwil DJKN dan KPKNL yang masih kekurangan SDM untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada Kanwil DJKN/KPKNL. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan beban kerja pada Kanwil DJKN/KPKNL, antara lain pada kegiatan : a) Penatausahaan dan pengelolaan BMN. b) Penilaian BMN dalam rangka mendukung pengelolaan BMN dan penilaian BMN sebagai dalam rangka tindak lanjut temuan BPK. c) Persiapan pengembalian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) kepada BUMN sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor MK.77/PUU-IX/2012. d) Penerapan security paper Risalah Lelang dan penyederhanaan pelaporan lelang. e) Pengelolaan kinerja, pengelolaan manajemen risiko, penerapan pengendalian intern dan program reformasi birokrasi; f)

Penanganan perkara, kegiatan kehumasan serta dukungan penggunaan informasi dan teknologi.

Atas kondisi tersebut dan mempertimbangkan luasnya wilayah kerja pada masing-masing Kanwil DJKN dan KPKNL, perlu dipertimbangkan untuk menambah jumlah pegawai pada Kanwil DJKN maupun KPKNL yang masih terdapat kekurangan SDM. Namun demikian, apabila melihat capaian kinerja pada masing-masing Kanwil yang ratarata sudah memenuhi target, dapat ditarik suatu hipotesis bahwa kekurangan jumlah SDM

15


2013

tidak berpengaruh signifikan pada capaian kinerja. Strategi yang dilakukan Kanwil DJKN/ KPKNL untuk menyiasati kekurangan SDM antara lain: a. mengadakan kegiatan sharing knowledge yang disampaikan oleh pejabat/pegawai yang telah mengikuti pelatihan/workshop untuk peningkatan kualitas semua pegawai b. kekurangan pegawai pada suatu seksi dibantu oleh pegawai pada seksi lain melalui perangkapan jabatan sebagai pejabat lelang, penilai, dan juru sita.

2. REALISASI ANGGARAN Selain kondisi SDM, hal lain yang berpengaruh pada pencapaian kinerja adalah faktor anggaran karena untuk mengimplementasikan rencana kerja yang telah disusun membutuhkan dukungan anggaran yang dialokasikan dalam DIPA masing-masing satker. Mengingat monev ini dilaksanakan pada periode akhir triwulan III 2013 dan untuk memberikan data pembanding yang relevan, maka data yang disajikan adalah data terkait realisasi anggaran untuk tahun 2012 dan 2013 sampai dengan akhir triwulan III. Berikut ini ditampilkan tabel perbandingan pagu dan realisasi anggaran untuk tahun anggaran 2012 dan 2013 pada Kanwil DJKN. (dalam ribuan rupiah)

NO

2012

KANWIL

PAGU

REALISASI

2013 %

PAGU

REALISASI

%

1.

Aceh

4.779.077

3.297.700

68.99

5.266.536

3.381.933

64.2

2.

Sumatera Utara

7.047.738

4.169.732

59.16

7.605.120

4.718.095

62.0

3.

Sumsel, Jambi, Babel

5.449.787

3.675.906

67.45

8.219.894

4.654.748

56.6

4.

Lampung dan Bengkulu

5.734.757

5.644.700

62.12

8.333.532

4.077.435

48.9

5.

Banten

7.202.924

4.424.727

61.43

7.155.537

4.375.789

61.2

6.

Jawa Barat

7.102.086

4.663.813

65.67

7.610.997

4.831.485

63.5

7.

Jateng dan DIY

6.695.827

4.708.926

70.33

7.558.202

4.705.360

62.3

8.

Jawa Timur

7.440.287

5.296.489

71.19

8.987.876

4.868.504

54.2

9.

Kalimantan Barat

5.088.652

3.352.731

65.89

5.172.882

3.735.414

72.2

10.

Kalimantan Tengah

4.427.338

2.808.448

63.43

4.878.871

3.082.546

63.2

11.

Kalimantan Timur

12.408.648

4.173.489

33.63

23.908.431

6.890.384

28.8

12.

Sulsel, Tenggara dan Barat

6.295.039

4.247.934

67.87

7.693.985

5.583.230

72.9

13.

Sulut, Tengah, Gorontalo, dan Malut

5.362.584

3.810.726

71.06

6.567.477

4.019.627

61.2

sumber : Bag. Aklap, Biro Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan

hasil

diskusi

yang

dilaksanakan

dengan

Kanwil

DJKN,

terdapat

kendala/permasalahan perencanaan dan penyerapan anggaran antara lain: 1) pengalokasian anggaran yang terkadang belum sesuai dengan kebutuhan satker sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan revisi. Hal ini dapat terjadi karena

16


2013

adanya kegiatan baru pada tahun berjalan yang belum dianggarkan atau terdapat pembatalan kegiatan yang telah dianggarkan. 2) Adanya penentuan kode akun mengakibatkan satker tidak bisa segera mengeksekusi anggaran yang ada. 3) Pelaksanaan

belanja

modal

pada

Kementerian/Lembaga

untuk

kegiatan

pembangunan/perawatan gedung prosesnya harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk mendapatkan pengesahan tersebut memerlukan waktu yang lama. 4) Terdapat kegiatan pengadaan yang dilaksanakan dengan cara lelang harus dilakukan lelang ulang karena adanya beberapa kendala dalam proses lelang. 5) Ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan di awal sehingga berpengaruh pada penyerapan anggaran maupun kegiatan pengadaan yang baru dapat dilaksanakan setelah suatu kegiatan. 6) Terdapat Kanwil dan KPKNL yang masih kekurangan atau tidak memiliki pegawai yang bersertifikat untuk ditetapkan sebagai pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen. Langkah-langkah yang dilakukan untuk perbaikan, secara umum hampir sama pada setiap Kanwil/KPKNL,

diantaranya

perbaikan

kualitas

perencanaan

dan

penganggaran,

peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan keuangan, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang direncanakan, revisi anggaran sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kanwil DJPB, KPPN, maupun Kantor Pusat DJKN dan Biro Perencanaan dan Keuangan.

3. REALISASI KINERJA Berdasarkan hasil evaluasi atas indikator kinerja Renja 2012 dan Renja 2013 pada kegiatan Kanwil DJKN dan KPKNL, secara umum dapat disampaikan bahwa indikator kinerja Renja tahun 2012 sama dengan indikator kinerja Renja tahun 2013. Perbedaannya terdapat pada penetapan target yang meningkat sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja dari Kanwil DJKN. Target yang ditetapkan mengacu pada target dan realisasi kinerja periode sebelumnya serta potensi periode selanjutnya Adapun perbandingan indikator dan target kinerja Kanwil DJKN dan KPKNL untuk tahun 2012 dan 2013 adalah sebagai berikut:

17


No

Indikator Kinerja

1.

Nilai kekayaan negara yang diutilisasi

2.

Persentase persetujuan/penolakan permohonan pengelolaan

2013

Target 2012

Target 2013

88,63 M

101,45 M

80%

85%

100%

100%

kekayaan negara tepat waktu 3.

Persentase penyelesaian permohonan penilaian aset

4.

Jumlah biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang

5.

c.

Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara

44,65 M

58,5 M

d.

Bea Lelang

51,37 M

55,99 M

Jumlah Piutang Negara Yang Dapat Diselesaikan (PNDS) dan Pokok Lelang

6.

c.

PNDS

990 M

1300 M

d.

Pokok Lelang

3,67 T

4T

25.000 BKPN

45.000 BKPN

Jumlah PSBDT dalam satuan BKPN

Selanjutnya, dapat disampaikan bahwa dalam laporan ini perbandingan kinerja pada Kanwil yang menjadi tujuan kegiatan monev diambil dari nilai persentase realisasi terhadap target yang telah ditetapkan pada tiap-tiap satker. a. Nilai Kekayaan Yang Diutilisasi Utilisasi kekayaan negara merupakan optimalisasi pendayagunaan kekayaan negara melalui pemanfaatan, penetapan status penggunaan, tukar-menukar, penyertaan modal pemerintah, hibah, dan penyampaian daftar nominasi aset dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Tujuan dari utilisasi kekayaan negara adalah (i) meningkatkan pembiayaan dalam negeri, (ii) meningkatkan penerimaan melalui hasil pengelolaan aset; (iii) upaya penghematan Belanja Modal dan Belanja Barang (Pemeliharaan) BMN. Grafik III.1 menyajikan data perbandingan nilai kekayaan negara yang diutilisasi untuk tahun 2012 dan 2013 pada Kanwil DJKN. Pada tahun 2012, seluruh Kanwil dapat melampaui target yang ditetapkan, bahkan pada beberapa Kanwil capaiannya melebihi 500%, misalnya Kanwil Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (3256,45%), Kanwil Kalimantan Barat (995%), Kanwil Jawa Barat (982,36%), dan kanwil Sumatera Utara (678,72%). Kondisi tersebut terjadi karena (1) indikator tersebut baru mulai pada tahun 2011 sehingga belum dapat dipetakan potensinya (2) adanya peningkatan permohonan pengelolaan BMN dari satker. Berkenaan dengan kondisi tersebut, pada tahun 2013, target nilai utilisasi kekayaan negara pada seluruh Kanwil DJKN dinaikkan dengan mengacu pada realisasi kinerja tahun 2012 dan estimasi nilai utilisasi kekayaan negara tahun 2013. Peningkatan target tahun 2013 tersebut mengakibatkan adanya penurunan persentase capaian kinerja dari

18


2013

masing-masing Kanwil DJKN apabila dibandingkan dengan target tahun 2012. Namun demikian hampir seluruh Kanwil DJKN telah mampu memenuhi target 2013 yang ditetapkan (persentase melebihi 100%). Dalam pencapaian target indikator utilisasi kekayaan negara, terdapat kendala yang secara umum dapat dijumpai pada beberapa Kanwil DJKN, diantaranya tingkat pemahaman satker dalam proses penatausahaah dan pengelolaan BMN yang belum merata, berkas permohonan pengelolaan kekayaan negara kurang lengkap pada saat berkas disampaikan pertama kali ke Pengelola B arang dan masih terdapat BMN yang belum bersertifikat sehingga menghambat proses Penetapan Status Penggunaan (PSP). Hambatan lain yakni belum semua K/L memiliki SK Pelimpahan Wewenang kepada unit vertikal dibawahnya dalam proses pengajuan permohonan pengelolaan BMN sehingga proses penetapan status BMN memakan waktu yang cukup lama . Untuk menghadapi kendala tersebut telah dilakukan beberapa upaya antara lain sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai penatausahaan dan pengelolaan BMN sesuai ketentuan yang berlaku, koordinasi kepada satker agar segera mengajukan permohonan pengelolaan penetapan status BMN serta melakukan penggalian potensi untuk mengidentifikasi BMN yang dapat ditetapkan

19


2013

b. Persetujuan/Penolakan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara Tepat Waktu Berdasarkan Grafik III.2 di atas, terlihat bahwa pada tahun 2012 seluruh Kanwil DJKN telah melampaui target yang ditetapkan. Rata-rata realisasi target sebesar 100 – 120 persen. Adapun Kanwil DJKN yang mencapai target tertinggi sebesar 120 persen adalah Kanwil DJKN Sulawesi Selatan Tenggara Barat; Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung; Kanwil DJKN Jawa Timur. Sedangkan untuk Tahun 2013, realisasi target tertinggi dicapai oleh Kanwil DJKN Bandar Lampung dan Bengkulu sebesar 188,33 persen. Meningkatnya realisasi yang cukup tajam pada tahun 2013 dibandingkan pada tahun 2012 pada Kanwil Bandar Lampung dan Bengkulu dipacu oleh banyaknya jumlah permohonan dari satker-satker di tahun 2013. Tercapainya target yang ditetapkan di seluruh Kanwil DJKN selama dua tahun berturutturut menunjukkan kemampuan satker dalam melaksanakan pengelolaan BMN sesuai dengan SOP yang terdapat pada KMK Nomor 187/KMK.01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan.

Dalam melaksanakan proses layanan ini, Kanwil DJKN seringkali juga

mengalami hambatan diantaranya adalah pengajuan permohonan yang tidak disertai dokumen pendukung yang lengkap yang mengakibatkan usulan tersebut tidak dapat segera diproses. Untuk mengatasi hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJKN dan adalah dengan melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara aktif mengenai penatausahaan dan pengelolaan BMN kepada satker mitra kerja.

20


2013

c. Persentase penyelesaian permohonan penilaian aset Indikator Kinerja ketiga adalah Persentase penyelesaian permohonan Penilaian Aset. Target yang harus dicapai pada tahun 2012 dan tahun 2013 adalah 100 persen. Grafik III.3 menggambarkan persentase capaian kinerja persentase persetujuan/penolakan penilaian aset. Pada tahun 2012, terlihat bahwa seluruh kanwil DJKN mampu mencapai terget yang ditetapkan. Adapun capaian realisasi target tertinggi ada pada Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara; Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel; Kanwil DJKN Jawa Timur; dan Kanwil DJKN Kalimantan Barat dengan capaian masing-masing sebesar 120%. Pada tahun 2013, sampai dengan triwulan III, dapat dilihat bahwa capaian pada seluruh Kanwil DJKN telah melampaui 100%. Adapun Kanwil DJKN yang memiliki capaian tertinggi adalah Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel (120%) dan terendah adalah Kanwil DJKN Kalimantan Barat (100%). Sehubungan dengan hal tersebut untuk tahuntahun yang akan datang diharapkan seluruh satker mampu untuk meningkatkan capaian yang telah diperoleh pelaksanaan penilaian dan penyusunan laporan sesuai standar penilaian dan melakukan quality assurance atas hasil penilaian. Secara umum kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah tidak lengkapnya dokumen saat mengajukan permohonan penilaian, kemampuan penilai yang kurang memadai dalam rangka melakukan penilaian terhadap objek BMN atau keterbatasan jumlah Penilai yang telah memiliki sertifikasi Penilai.

21


2013

d. Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (Biad PPN) Indikator Kinerja keempat adalah Biad PPN. Adapun pencapaian realisasi Biad PPN berasal dari angsuran dan pelunasan hutang, penebusan dan pencairan barang jaminan, serta restrukturisasi hutang melalui penarikan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). Secara nasional, terget Biad PPN pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan target pada tahun 2012. Penurunan ini dipicu terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor MK.77/PUU-IX/2012 yang berdampak langsung terhadap proses pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh DJKN/PUPN. Berdasarkan putusan tersebut

PUPN tidak lagi berhak untuk mengurus piutang yang berasal dari

BUMN/BUMD. Berdasarkan Grafik III.4, pada tahun 2012 satker yang mencapai realisasi target paling rendah sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah Kanwil DJKN Kalimantan Timur sebesar 33,45. Untuk Kanwil DJKN yang mencapai target tertinggi dicapai oleh Kanwil DJKN Banten dengan capaian kinerja sebesar 279,27 persen. Pada Tahun 2013 realisasi target tertinggi dicapai oleh Kanwil DJKN Banten dengan capaian kinerja sebesar 161,63 persen. Adapun satker yang masih berada dibawah target yang ditetapkan adalah Kanwil DJKN Sumatera Utara dan Kanwil DJKN Aceh. Diharapkan sampai dengan akhir TA 2013, target yang ditetapkan sudah dapat dicapai.

22


2013

e. Bea Lelang

Indikator kelima adalah Bea lelang yang pada umumnya diperoleh dari pelaksanaan lelang eksekusi maupun non eksekusi yang dilaksanakan Pejabat Lelang I dan Pejabat Lelang II. Berdasarkan grafik III.5, dapat dilihat pada tahun 2012 seluruh Kanwil DJKN dapat melampaui terget yag ditetapkan dengan capaian tertinggi pada Kanwil DJKN Kalimantan Barat (1169,4%).

Tingginya capaian kinerja tersebut salah satunya

disebabkan karena adanya booming lelang pada beberapa wilayah, melonjaknya frekuensi lelang, maupun optimalisasi penawaran lelang sehingga menghasilkan nilai jual objek lelang yang optimal. Sehubungan dengan kondisi tersebut, pada tahun 2013, secara umum target bea lelang pada seluruh Kanwil DJKN dinaikkan. Pada grafik III.5 dapat dilihat bahwa secara umum persentase capaian kinerja dari masing-masing Kanwil untuk tahun 2013 lebih rendah dari capaian tahun 2012, namun apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan, dapat dilihat juga bahwa capaian kinerja pada sebagian besar Kanwil DJKN telah terpenuhi dengan capaian kinerja tertinggi pada Kanwil DJKN Bandar Lampung dan Bengkulu (160,98%), adapun yang terendah adalah Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tenggara, Gorontalo, dan Maluku Utara (53,09%). Kondisi tersebut diantaranya disebabkan karena menurunnya frekuensi lelang khususnya pada lelang non eksekusi sukarela, yang berpengaruh pada pencapaian bea lelang. Untuk meningkatkan penerimaan dari bea lelang, strategi yang dilakukan oleh Kanwil DJKN adalah melakukan penggalian potensi lelang kepada Pemerintah Daerah terutama untuk lelang-lelang pengurusan kendaraan dinas serta meningkatkan sosialisasi kepada

23


2013

stakeholders, dan meningkatkan koordinasi dengan aparat hukum (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian) untuk mengoptimalkan pendapatan lelang atas barang sitaan. f.

Piutang Negara Yang Dapat Diselesaikan (PNDS)

Grafik III.6 menggambarkan Indikator kinerja Persentase Piutang Negara Yang Dapat Diselesaikan. PNDS diperoleh dari pelaksanaan eksekusi pengurusan piutang negara (penjualan barang jaminan) maupun pelaksanaan non eksekusi pengurusan piutang negara (angsuran/pelunasan hutang, restrukturisasi hutang, penebusan maupun pencairan barang jaminan). Pada Tahun 2012, satker yang mencapai target paling rendah sesuai dengan target yang telah ditetapkan adalah Kanwil DJKN Kalimantan Timur sebesar 34,87 persen dan yang tertinggi adalah Kanwil DJKN Sulsel, Tenggara, dan Barat sebesar 184.47 persen. Beberapa satker lainnya seperti Kanwil DJKN Kalimantan barat dan Kanwil DJKN Jawa Barat tidak mencapai target 100 persen. Tidak tercapainya target PNDS akibat terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor MK.77/PUU-IX/2012 dimana putusan tersebut berdampak langsung terhadap proses pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh DJKN/PUPN. Sehubungan dengan kondisi tersebut target untuk tahun 2013 diturunkan mengingat potensi PNDS hanya bersumber dari outstanding Instansi Pemerintah saja. Adapun sampai dengan bulan Oktober 2013, sebagian besar Kanwil DJKN telah mencapai target 100 persen. Berdasarkan grafik III.6, Kanwil DJKN Kalimantan Barat memiliki capaian kinerja tertinggi (169,03) persen dan Kanwil DJKN yang menduduki peringkat terendah adalah Kanwil DJKN Sumatera utara (80,99 persen).

24


2013

g. Pokok Lelang

Indikator selanjutnya adalah Pokok Lelang. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi Bea Lelang Pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Dari grafik III.7 dapat dilihat bahwa pada tahun 2012, seluruh Kanwil telah dapat mencapai target, dimana capaian tertinggi dicapai oleh Kanwil DJKN Sumsel, Jambi dan Babel dan Kanwil Kalimantan Barat dengan capaian lebih dari 400%. Tingginya capaian kinerja tersebut diantaranya karena adanya booming lelang pada beberapa wilayah, melonjaknya frekuensi

lelang,

maupun

maupun

optimalisasi

penawaran

lelang

sehingga

menghasilkan nilai jual objek lelang yang tinggi. Pada tahun 2013, target penerimaan dari pokok lelang untuk seluruh Kanwil DJKN disesuaikan. Sampai dengan triwulan III tahun 2013, baru sebagian Kanwil yang telah mencapai target diantaranya Kanwil Sulsel, Barat dan Tenggara dan Kanwil Kalimantan Barat. Adapun beberapa Kanwil DJKN yang masih belum mencapai target adalah kanwil DJKN Sulut, Tenggara, Gorontalo, dan Maluku Utara serta Kanwil DJKN Kalimantan Timur. Adapun kendala yang dihadapi diantaranya adalah pelaksanaan lelang sering Tidak Ada Peminat (TAP) oleh karena harganya yang terlalu tinggi atau obyek lelang kurang marketable, banyaknya peserta lelang yang menyetorkan uang jaminan lelang dan tidak melakukan penawaran, dan adanya pelaksanaan lelang dimohon untuk dibatalkan oleh pemohon lelang oleh karena debitur telah melakukan upaya-upaya penyelesaian hutangnya.

25


2013

Atas kendala-kendala tersebut, telah dilakukan beberapa langkah perbaikan diantaranya mengusulkan kepada pemohon lelang agar lebih meningkatkan pemasaran terhadap jaminan-jaminan yang belum laku terjual, memaksimalkan pemungutan bea lelang batal kepada pemohon lelang, meningkatkan penggalian potensi, dan meningkatkan sosialisasi pada stakeholders. h. Jumlah Piutang Sementara tidak Dapat Ditagih (PSBDT) Dalam Satuan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Indikator Kinerja ketujuh adalah Jumlah PSBDT dalam satuan BKPN. Pada grafik III.8 dapat dilihat bahwa capaian kinerja ini cukup fluktuatif dimana pada tahun 2012 masih terdapat Kanwil yang capaian kinerjanya tidak mencapai 100% seperti Kanwil DJKN Banten dan Kanwil DJKN Jawa Timur, namun pada tahun 2013, satker-satker tersebut sampai dengan akhir triwulan III telah dapat mencapai target yang dicanangkan. Berikut ini disajikan grafik yang berisi perbandingan capaian indikator Jumlah PSBDT dalam satuan BKPN untuk tahun 2012 dan 2013.

4. PELAKSANAAN LAYANAN UNGGULAN PADA KANWIL DJKN Dalam KMK Nomor 187/KN/2007 tentang SOP Layanan Unggulan Kementerian Keuangan, ditetapkan bahwa DJKN memiliki 13 layanan unggulan, yang didefinisikan sebagai layanan yang terukur dan pasti dalam waktu penyelesaian, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, dan biaya yang harus dikeluarkan. Adapun pada Kanwil DJKN, ditetapkan 3 layanan unggulan yakni :

26


2013

a) Penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan standar waktu penyelesaian 6 hari kerja; b) Persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan standar waktu penyelesaian 8 hari kerja; dan c) Pelayanan permohonan keringanan utang dengan standar waktu penyelesaian 25 hari kerja. Berikut ini disajikan grafik capaian dari masing-masing layanan unggulan Kanwil DJKN untuk Kanwil-Kanwil yang dikunjungi dalam kegiatan monev. a) Penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan

Layanan ini merupakan tata cara penetapan status penggunaan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang dimulai dengan pengguna barang mengajukan usulan kepada Kepala Kanwil dan diakhiri dengan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Status BMN. Dalam melaksanakan layanan ini, K/L selaku penerima manfaat dari layanan ini harus memenuhi persyaratan administrasi berupa surat permohonan penetapan status, asli dokumen kepemilikan, dan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 dan 2013 (s.d. bulan September) seluruh Kanwil telah dapat memenuhi target waktu yang ditetapkan, yakni menyelesaikan Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa tanah dan/atau Bangunan dalam waktu kurang dari 6 hari kerja.

Pada tahun 2012 sebagian Kanwil dapat

menyelesaikan layanan unggulan ini dalam 5 hari kerja, bahkan Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dapat menyelesaikannya dalam waktu 3 hari kerja. Pada tahun 2013 dapat dilihat secara umum bahwa terdapat peningkatan kualitas pencapaian target

27


2013

layanan unggulan ini dimana Kanwil DJKN dapat menyelesaikan layanan ini dalam waktu yang lebih cepat. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabiltas produk hukum yang dihasilkan, perlu dipertimbangkan untuk dilakukan pemantauan internal (quality assurance) dengan memanfaatkan unit kepatuhan internal. b) Persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan standar waktu penyelesaian 8 hari kerja Layanan ini merupakan tata cara persetujuan/penolakan penjualan selain tanah dan/atau bangunan yang diawali dengan pengajuan permohonan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Kepala Kanwil. Prosesnya dilakukan dengan cara melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan, dan melakukan penelitian data administratif serta diakhiri dengan dikeluarkannya Surat Persetujuan/penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan. Berdasarkan grafik III.10, dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 dan 2013 (s.d. bulan September) seluruh Kanwil telah dapat memenuhi target waktu yang ditetapkan, yakni menyelesaikan Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan dalam waktu kurang dari 8 hari kerja. Pada Kanwil DJKN Aceh tidak terdapat permohonan persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan sehingga tidak dapat diukur kinerjanya atas layanan unggulan ini. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabiltas

produk hukum yang

dihasilkan, perlu dipertimbangkan untuk dilakukan pemantauan internal (quality assurance) dengan memanfaatkan unit kepatuhan internal

.

28


2013

c) Permohonan Keringan Piutang dengan target waktu penyelesaian 25 hari kerja Layanan tersebut merupakan tata cara dalam pengajuan permohonan keringanan utang dengan pokok kredit/hutang lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), atau pokok kredit/hutang dalam satuan mata uang asing yang setara. Penerima manfaat dari layanan ini adalah debitur/penanggung hutang dan output dari layanan ini adalah surat pemberiatahuan eprsetujuan/penolakan keringanan utang. Berdasarkan grafik III.11, dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 dan 2013 (s.d. bulan September) permohonan keringanan piutang pada Kanwil DJKN sangat sedikit, bahkan pada sebagian besar Kanwil DJKN tidak terdapat permohonan keringanan utang yang diajukan. Pada tahun 2012 permohonan keringanan utang hanya diajukan di Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Kanwil DJKN Aceh, sedangkan pada tahun 2013 sampai dengan bulan September belum ada kasus pengajuan keringanan utang yang diajukan. Atas permohonan keringanan utang yang diajukan dapat dilihat bahwa Kanwil DJKN telah dapat menyelesaikan layanan tersebut lebih cepat daripada target yang ditetapkan.

PERMASALAHAN DAN TANGGAPAN Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, dalam kegiatan ini dilaksanakan FGD dengan mengundang stakeholders dari Kanwil DJKN maupun KPKNL termasuk para pengguna layanan yang terdiri dari instansi Pemerintah dan instansi non-Pemerintah. Dalam FGD tersebut pengguna layanan DJKN menyampaikan pendapat atas kualitas layanan yang diberikan oleh DJKN dan permasalahan yang dihadapi maupun masukan-masukan dalam rangka peningkatan kualitas layanan. Secara umum dapat disampaikan bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan atas pelayanan yang diberikan oleh Kanwil DJKN maupun KPKNL cukup tinggi.

Namun

29


2013

demikian terdapat beberapa persoalan yang disampaikan oleh pengguna layanan terkait pelayanan di bidang pengelolaan BMN, pelayanan lelang, maupun pengurusan piutang negara, diantaranya sebagai berikut : 1. PERMASALAHAN DI BIDANG PENGELOLAAN BMN a) Banyaknya BMN pada satker (misal : kendaraan bermotor dan tanah) yang tidak disertai bukti kepemilikan yang lengkap, sehingga satker mengalami kesulitan dalam proses pengelolaan, penetapan status, serta penghapusannya. Penjelasan DJKN : Berdasarkan PP 6/2006 sebagaimana terakhir telah diubah dengan PP 38/2012 serta peraturan turunannya, keberadaan bukti kepemilikan BMN pada satker mutlak dalam hal satker akan mengurus penetapan status maupun penghapusan. Mengingat kondisi tersebut dialami oleh banyak satker termasuk satker di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dipikirkan suatu terobosan untuk menyelesaikan hal tersebut, diantaranya satker yang mengajukan penetapan status/penghapusan membuat surat pernyataan bahwa BMN milik satker yang berstatus free and clear dan satker sedang mengurus surat bukti kepemilikan. Atas dasar pernyataan tersebut, Kanwil DJKN/ KPKNL memproses penetapan status maupun penghapusannya. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah menyusun suatu peraturan teknis yang memberikan dispensasi atas kondisi tersebut. b) Proses penghapusan BMN memerlukan waktu yang cukup lama mengingat tahap-tahap penghapusan dilaksanakan secara berjenjang dan satker mengalami kesulitan dalam memantau perkembangannya. Penjelasan DJKN : Berdasarkan PP 6/2006 sttdd PP 38/2012 serta peraturan turunannya, proses penghapusan BMN diajukan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang (apabila telah dimandatkan) kepada Pengelola Barang. Kondisi yang banyak terjadi adalah Pengguna Barang pada masing-masing K/L belum menyusun pelimpahan wewenang kepada Kuasa Pengguna Barang sehingga proses di internal masing-masing K/L memerlukan waktu lama.

Untuk mengatasi hal ini, DJKN menyarankan agar

masing-masing K/L, terutama untuk K/L yang memiliki jumlah satker yang banyak, menyusun mekanisme pelimpahan wewenang kepada Kuasa Pengguna Barang untuk mempercepat proses penetapan status atau penghapusan BMN pada satker. c) Adanya kasus dimana terdapat BMN berupa gedung yang dimiliki oleh satker sementara tanahnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang menyulitkan proses penetapan status penggunaannya.

30


2013

Penjelasan DJKN : Atas kondisi tersebut, disarankan agar satker dapat berkoordinasi dengan Pemda agar Pemda dapat menyerahkan tanah tersebut kepada satker pengguna sesuai dengan mekanisme yang berlaku berdasarkan PMK 96/2007. d) Terdapat kendala dalam proses sertifikasi BMN sebagai bukti kepemilikan BMN pada satker dimana dalam pengurusannya membutuhkan biaya, sedangkan biaya yang dibutuhkan tersebut tidak teralokasikan dalam DIPA satker. Penjelasan DJKN : Seharusnya sertifikasi BMN tidak lagi membutuhkan biaya karena biayanya sudah disediakan dalam DIPA BPN. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh DJKN dalam program sertifikasi BMN adalah penandatanganan MoU antara BPN dengan Kementerian Keuangan di tingkat pusat, kanwil, dan kantor pelayanan dalam rangka percepatan pelaksanaan sertifikasi BMN, penyampaian daftar BMN yang siap untuk disertifikatkan kepada BPN dan pelaksanaan identifikasi BMN yang sudah dan belum bersertifikat. e) Dalam hal pemanfaatan aset secara sewa, timbul permasalahan dimana penetapan harga sewa oleh KPKNL seringkali jauh lebih tinggi daripada kemampuan pemohon sewa sehingga ada beberapa aset yang sebenarnya idle, namun tidak dapat disewakan mengingat tingginya harga sewa yang ditetapkan Penjelasan DJKN : Penetapan harga sewa dilaksanakan mengacu pada PMK 133/2012 dimana harga sewa ditetapkan dengan mengacu BMN sejenis yang ada di wilayah yang sama (benchmarking) dan mengacu jenis usaha, periode dan bentuk kelembagaan status calon mitra sewa. Dalam hal BMN yang akan disewakan tersebut tidak sepenuhnya mempunyai unsur komersial (misal : kantin yang disewa oleh pihak luar namun digunakan oleh pegawai), maka seharusnya harga sewanya berbeda dengan BMN yang bersifat komersial (misal : auditorium yang disewa oleh non-pegawai). f)

Satker mengalami kesulitan dalam rangka penghapusan BMN karena adanya kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan 1 (satu) bulan sejak serah terima dimana didalamnya termasuk risalah lelang. Penjelasan DJKN : Pada PMK 96/2007 disebutkan bahwa Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola Barang dengan dilampiri keputusan penghapusan, berita acara penghapusan, dan/atau bukti setor, risalah lelang, dan dokumen lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah serah terima. DJKN telah menyadari bahwa klausul tersebut menimbulkan kesulitan khususnya bagi satker-satker yang letaknya jauh dari KPKNL mengingat proses lelang memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, dalam revisi PMK 96/2007 yang sedang dikaji oleh DJKN

31


2013

perlu dikaji kemungkinan untuk menambah waktu penyampaian laporan pelaksanaan penghapusan atau merubah syaratnya sehingga tidak diperlukan penyampaian risalah lelang kepada Pengelola Barang. 2) PERMASALAHAN DI BIDANG PIUTANG NEGARA a) Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 belum dapat ditindaklanjuti dengan peraturan teknis terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses pengembalian, dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengembalian pengurusan piutang BUMN/BUMD sehingga kanwil DJKN/KPKNL mengalami kesulitan dalam mengurus piutang negara, khususnya yang berasal dari BUMN/BUMD. Penjelasan DJKN : Saat ini DJKN sedang menyusun PMK terkait tata cara pengembalian piutang negara dari BUMN/BUMD yang ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2013 sebagai respon atas Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011.

3) PERMASALAHAN DI BIDANG LELANG a) Dalam PMK 93/PMK.06/201o sttdd PMK 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas PMK 93/PMK.06/201o Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang disebutkan bahwa tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan minat para peserta lelang dan pada prakteknya menyulitkan pemohon lelang, terutama yang letaknya jauh dari lokasi KPKNL. Penjelasan DJKN : Kewajiban pelaksanaan lelang dalam wilayah kerja KPKNL adalah suatu bentuk standardisasi proses lelang dan untuk menjamin tertib administrasi proses lelang mengingat dalam hal proses lelang dilaksanakan di luar wilayah KPKNL hal tersebut akan menyulitkan proses lelang diantaranya cek fisik maupun proses penyampaian penawaran. Kekhawatiran bahwa hal tersebut akan menurunkan minat peserta lelang tidak terlalu reevan mengingat saat ini proses lelang dapat dilakukan secara online (lelang melalui internet). b) Adanya kendala yang dialami oleh peserta lelang dalam melaksanakan cek fisik objek lelang dimana peserta lelang dapat melakukan cek fisik setelah terdaftar sebagai peserta lelang. Dalam hal nilai limit lebih besar daripada nilai taksiran peserta lelang maka peserta lelang harus mengajukan penawaran minimal sebesar nilai limit dan apabila tidak dilakukan maka peserta lelang tersebut dapat dikenai blacklist. Penjelasan DJKN : Dalam PMK 106/PMK.06/2013 diatur bahwa calon peserta lelang yang tidak mengajukan penawaran setelah mendaftar akan dikenai blacklist tidak dapat mengikuti lelang di wilayah KPKNL setempat selama 3 bulan.

Kondisi tersebut

32


2013

diberlakukan untuk lelang yang konvensional, sedangkan untuk lelang online kewajiban calon peserta lelang untuk mengajukan penawaran sebesar nilai limit tidak berlaku. Hal tersebut dilakukan bukan untuk membatasi peserta lelang, namun untuk menghindari pihak-pihak tertentu yang ingin menguasai objek lelang dengan cara mengatur pelaksanaan lelang. c) Dalam pasal 36 PMK Nomor 106/PMK.06/2013 disebutkan bahwa penetapan nilai limit pada lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 UUHT yang nilai objek lelangnya di atas Rp.300juta harus melampirkan hasil penilaian oleh penilai independen. Selain itu, adanya ketentuan masa berlaku hasil penilaian oleh penilai selama enam bulan cukup menyulitkan pemohon lelang karena belum tentu lelang tersebut dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) frekuensi atau dalam waktu 6 (enam) bulan. Penjelasan DJKN

: Munculnya klausul tersebut bertujuan untuk memberikan

perlindungan hukum dan kepastian kepada DJKN maupun pemenang lelang karena sering terjadi pemilik barang menggugat DJKN terkait besaran nilai barang yang akan/telah dilelang. Dengan menggunakan penilai independen maka kemungkinan terjadinya gugatan tersebut akan dapat diminimalisir dan pada akhirnya memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang terlibat dalam lelang. d) Dalam hal pelaksanaan lelang eksekusi, terdapat permasalahan dimana terkadang pemenang lelang mengalami kesulitan untuk menguasai objek lelang karena objek lelang tersebut masih dalam penguasaan pihak lain (tergugat lelang). Penjelasan DJKN : Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, sebenarnya sudah jelas bahwa dalam hal debitor cidera janji, hak tanggungan dapat dijual untuk kemudian kreditur mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ha tanggungan tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah terkadang hak tanggungan yang dilelang masih dikuasai tergugat lelang sehingga pemenang lelang tidak bisa menguasai hak tanggungan tersebut. Pengosongan hak tanggungan tersebut seharusnya menjadi kewajiban Pengadilan Negeri namun hal tersebut belum dapat diimplementasikan karena adanya ketentuan dari Mahkamah Agung bahwa pengosongan hak tanggungan harus melalui putusan pengadilan, bukan secara otomatis dapat dilakukan setelah selesainya proses lelang. Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya perlu dilakukan harmonisasi peraturan antara Kemenerian Keuangan c.q. DJKN dan Mahkamah Agung agar dapat memberikan kepastian hukum yang jelas bagi pihak-pihak yang terlibat.

33


2013

BAB IV -- KESIMPULAN DAN REKOMENDASI -KESIMPULAN Maksud dan tujuan utama dari Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara, dan Pelayanan Lelang

adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan RKP tahun 2012 dan

perkembangan pelaksanaan kegiatan tahun 2013 khususnya pelaksanaan pelayanan atas SOP Layanan Unggulan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Adapun Layanan Unggulan pada Kanwil DJKN adalah 1) Penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dengan target waktu penyelesaian 6 hari kerja; 2) Persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan target waktu penyelesaian 8 hari kerja; dan 3) Pelayanan permohonan keringanan utang dengan target waktu penyelesaian 25 hari kerja. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan unggulan pada Kanwil DJKN dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini terbukti dengan pernyataan dari para stakeholders dimana para stakeholders tersebut menyatakan kepuasan atas pelayanan yang diberikan dan realisasi waktu pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Kanwil DJKN yang tidak melebihi target yang ditetapkan walaupun terdapat kendala-kendala di lapangan seperti keterbatasan SDM. Mengingat target layanan unggulan pada Kanwil DJKN telah tercapai pada sebagian besar Kanwil DJKN, perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas layanan unggulan yang diberikan sebagai bentuk perbaikan yang berkelanjutan (continous improvement), misalnya dengan optimalisasi unit kepatuhan internal pada Kanwil untuk melakukan pemantauan dalam rangka penjaminan pelaksanaan proses bisnis dan akuntabiltas atas produk hukum yang dihasilkan. Berkaitan dengan pelaksanaan layanan unggulan, Kanwil DJKN maupun KPKNL juga senantiasa melakukan edukasi/komunikasi kepada stakeholders, meliputi : 1. Pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja secara rutin; 2. Memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, dan konsultasi di bidang pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; 3. Pelaksanaan edukasi, komunikasi dan kehumasan untuk menginformasikan tugas dan fungsi DJKN dan perubahan kebijakan maupun peraturan-peraturan baru; Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan meningkatkan keterbukaan informasi, direkomendasikan kepada DJKN untk dapat menyampaikan janji layanan yang meliputi waktu penyelesaian layanan, dokumen yang dipersyaratkan, serta biaya yang harus

34


2013

dikeluarkan stakeholders (bila ada) secara lebih terbuka kepada stakeholders, misalnya dengan menyampaikan hal tersebut melalui standing banner, leaflet, maupun website Kanwil/ KPKNL. Dari sisi SDM, dapat disimpulkan bahwa dengan mempertimbangkan tugas dan wilayah kerja Kanwil DJKN dan KPKNL, jumlah SDM yang ada saat ini dirasakan oleh sebagian Kanwil/KPKNL belum sesuai kebutuhan sehingga perlu ditambah, khususnya untuk tenaga fungsional teknis. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada melalui kegiatan-kegiatan workshop tetap perlu ditingkatkan. Dari sisi peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan, Kanwil/KPKNL juga terus berupaya untuk mengurangi terjadinya KKN diantaranya dengan cara menanamkan dan menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan kepada seluruh pegawai dan penandatanganan Pakta Integritas oleh setiap pegawai, serta optimalisasi unit kepatuhan internal. Dalam hal pengalokasian dan pelaksanaan anggaran, permasalahan yang ditemukan relatif sama dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi secara umum di lingkungan Kementerian Keuangan, baik pada saat pengalokasian anggaran maupun pelaksanaan anggaran. Langkah-langkah yang dilakukan untuk perbaikan diantaranya perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang direncanakan, revisi anggaran sesuai kebutuhan dan kondisi yang dihadapi, dan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kanwil DJPB, KPPN, maupun Kantor Pusat DJKN dan Biro Perencanaan dan Keuangan

REKOMENDASI 1) MASUKAN DALAM HAL PENGELOLAAN BMN a) Dalam rangka kegiatan rekonsilisasi BMN antara KPKNL dan satker, dipandang perlu untuk menambah jumlah pegawai dari KPKNL mengingat jumlah satker mitra kerja KPKNL yang cukup banyak dalam satu wilayah kerja KPKNL. b) Dalam rangka memudahkan proses rekonsiliasi keuangan dan aset dari satker-satker mitra kerja DJKN dan DJPB, kegiatan rekon bersama antara DJKN dan DJPB yang sudah dilaksanakan di beberapa wilayah perlu diintensifkan sehingga waktu yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan rekon dapat lebih cepat. c) DJKN perlu menginisiasi penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan rekonsiliasi BMN, misalnya proses rekonsiliasi yang dapat dilakukan melalui penggunaan suatu aplikasi khusus, walaupun hal tersebut sebaiknya dilaksanakan simultan dengan peningkatan

35


2013

kualitas IT pada Kementerian Keuangan maupun mitra kerja DJKN dan peningkatan pemahaman mitra kerja KPKNL terkait proses dan ketentuan terkait rekonsiliasi BMN. d) Dalam rangka pengurusan sertifikasi tanah milik satker ke BPN, diharapkan DJKN dapat melakukan pendampingan mengingat penyelesaian sertifikasi tanah oleh BPN seringkali memakan waktu yang cukup lama dan dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e) Perlu pengkajian terhadap ketentuan yang berlaku, terutama PMK 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Pengkajian tersebut diperlukan mengingat isi dari PMK tersebut bersifat umum dan atas beberapa kondisi yang sering ditemui di lapangan belum dapat diakomodasi dalam PMK tersebut.

2) MASUKAN DALAM HAL PIUTANG NEGARA Sebagai respon atas terbitnya Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 yang substansinya kewajiban bagi DJKN untuk mengembalikan pengurusan piutang negara yang berasal dari BUMN/BUMD kepada penyerah piutang, DJKN telah menerbitkan PMK Nomor 168/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang Yang Berasal Dari Penyerahan Badan Usaha Milik Negara/BUMD dan Badan Usaha Yang Modalnya Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Oleh BUMN/BUMD. Selanjutnya DJKN perlu mensosialisasikan peraturan tersebut sehingga dapat segera diimplementasikan secara penuh oleh Kanwil/KPKNL.

3) MASUKAN DALAM HAL LELANG a) Mengingat wilayah kerja KPKNL yang cukup luas, dipandang perlu melaksanakan inovasi untuk meningkatkan minat masyarakat mengikuti lelang diantaranya memasang iklan lelang melalui media massa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan lelang b) Optimalisasi pelaksanaan lelang online/lelang tanpa kehadiran peserta dengan penawaran melalui email yang diimbangi dengan dukungan IT, peraturan teknis dan SDM. c) Jangka waktu dalam penerbitan surat penetapan jadwal lelang selama 1 hari kerja agar ditinjau ulang. Hal tersebut untuk mengakomodir waktu penyelesaian verifikasi dokumen persyaratan khususnya untuk permohonan lelang dengan dokumen yang sangat banyak seperti lelang eksekusi harta pailit;

36


2013

d) SOP pelaksanaan pelayanan lelang agar dapat dipecah-pecah per tahapan sehingga pengguna jasa dapat merasakan penyelesaian output dari setiap tahapan pelayanan lelang dan memudahkan pelaksanaan lelang.

37

DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF... 1

Recommend Documents