Daftar Isi. Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 1

Daftar Isi Daftar Isi

1

Kata Pengantar

2

Penyatuan Bahasa dan Proses Konsultasi Alur Penyusunan Renstra

5

Misi & Motto Depdiknas

6

Analisis Situasi

3

7

Visi Depdiknas 2025

9

Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025 Tata Nilai Depdiknas

10

11

Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang

12

15

Gambaran Kebutuhan dan Rencana Strategis 30 Sasaran Jumlah Peserta Didik Pemerataan dan Perluasan Akses

31 32

Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing

34

Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik Komposisi Pembiayaan Program Diknas Strategi Pembiayaan

38

42

43

Sistem Pemantauan dan Evaluasi

44

Landasan Hukum & Prinsip Pelaksanaan Sistematika

45

Mekanisme

46

44

Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.

Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 1

Kata Pengantar

Dunia sedang mengalami berbagai pergeseran dan perubahan, mulai dari yang sifatnya kebijakan, kesepakatan, maupun strategi-strategi untuk bertahan dari masing-masing negara. Gelombang perubahan yang terjadi di Indonesia baik yang bersifat politik, ekonomi, sosial dan budaya membawa dampak yang begitu besar bagi semua komponen bangsa ini, tidak terkecuali Departemen Pendidikan Nasional. Tentu saja perubahan ini mendatangkan konsekuensi, terutama dalam bentuk pengujian terhadap kemampuan departemen ini memenuhi harapan-harapan dari seluruh stakeholders-nya. Ketika membangun manusia melalui pendidikan, sistem yang kita bangun dituntut tidak hanya untuk membangun kemampuan intelektual peserta didik. Sistem harus mampu pula membangun kemampuan untuk mengekspresikan dan mengatualisasikan dirinya melalui buah pikiran dan perasaannya dengan tetap memperhatikan moral, etika, dan kaidah-kaidah agama. Tidak hanya itu, sistem harus memerhitungkan arena persaingan talenta yang harus dihadapi oleh para lulusan pendidikan nasional di kemudian hari. Dengan menyadari penuh kenyataan itulah, maka Departemen Pendidikan melahirkan visi pembangunan, yaitu Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 2025. Sebelum rencana strategis 2005-09 ini dikeluarkan dan dijadikan pedoman, Departemen Pendidikan Nasional terlebih dahulu mengadakan pertemuan dengan pemerhati pendidikan Indonesia pada tanggal 29 Desember 2005. Dalam acara curah pendapat tersebut, diundang berbagai kalangan, mulai dari DPR, BAPPENAS, Departemen Keuangan, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, budayawan, dan industrialis. Setelah memperhatikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan nasional, jajaran Departemen Pendidikan difasilitasi oleh Konsultan Perencanaan ulung AndrewTani & Co. Telah menyusun sebuah Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional 2005–09 bertemakan Peningkatan Kapasitas dan Modernisasi. Dalam metoda Orbex yang diterapkan, rencana strategis tersebut menjadi batu loncatan (stepping stone) untuk

periode-periode pembangunan sistem pendidikan nasional ke depan sampai dengan tahun 2025. Periode pembangunan 2010-2015 bertemakan Penguatan Pelayanan, 2015-2020: Daya Saing Regional, dan 2020-2025: Daya Saing Internasional. Selama kurun waktu pembangunan tersebut, seluruh tenaga dan pikiran dicurahkan dalam rangka mengemban misi yang pada hakikatnya adalah mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas dan kompetitif, yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global. Misi itulah yang menyemangati motto kami ke depan, yaitu Pendidikan Bermutu Untuk Semua. Tentu pendidikan nasional tidak semata-mata merupakan tugas sendiri Depdiknas, Dinas Pendidikan yang ada di Propinsi/Kabupaten/Kota, serta 250,000 lebih satuan pendidikan yang dinaunginya. Sebutlah legislatif, eksekutif, judisial, para orangtua, para pemimpin agama, para pelaku media massa, para pemerhati pendidikan, kalangan industri dan UKM. Tidak satupun komponen bangsa yang luput dari upaya pencerdasan yang kita hadapi ini. Dokumen ini akan menjadi acuan dasar perencanaan, implementasi, dan pemantauan gerak langkah pendidikan nasional. Harapan kami adalah Renstra ini menjadi pemersatu hati dan gerak laju ke depan, serta menjadi alat koordinasi bagi seluruh instansi dan satuan terkait.

Jakarta, Januari 2006

Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo



Penyatuan Bahasa dan Proses Konsultasi RPJM merupakan penjabaran visi, misi, dan program kerja Presiden terpilih untuk lima tahun mendatang dan akan menjadi pedoman bagi kementerian negara dalam menyusun Renstra Kementerian/Lembaga, termasuk Departemen Pendidikan Nasional. Penyusunan Renstra melibatkan berbagai pihak yang terkait. Dalam perjalanannya, Departemen Pendidikan Nasional juga meminta masukan dan saran dari para pemerhati pendidikan Indonesia yang terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari perwakilan DPR, BAPPENAS, Departemen Keuangan, perwakilan dunia pendidikan, budayawan, dan industrialis.

Paradigma Dinamis

Terdapat dua hal yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini. Pertama adalah keadaan yang diinginkan di masa depan (das sollen) yang disesuaikan dengan rencana dan program Presiden terpilih. Kedua adalah kondisi saat sekarang (das sein). Untuk mencapai kondisi das sollen, juga diperhitungkan tantangan dan hambatan yang akan dihadapi dalam perjalanan tersebut. Diantaranya adalah kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pertimbangan lain yang juga sangat mempengaruhi penyusunan Renstra ini adalah adanya kebijakan otonomi daerah. Keputusan terhadap otonomi daerah ini berdampak pada pengelolaan terhadap sistem dan sumber daya yang ada, termasuk mekanisme dan sistem kerja. Otonomi ini juga mempengaruhi masalah pendanaan, karena itu harus ada kesepakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga program-program yang sudah dirancang dapat dijalankan. Untuk memastikan bahwa Renstra telah disusun dengan baik, Depdiknas menjalin kerjasama dengan konsultan manajemen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan Depdiknas untuk dapat bertransformasi diri secara terus menerus seiring perubahan-

Paradigma Pengelolaan Organisasi Orbex perubahan yang terjadi yang terjadi di lingkungan. Paradigma yang digunakan dalam proses tersebut adalah Organizing for Business Excellence (Orbex). Orbex menampilkan eksistensi organisasi sebagai suatu entitas konseptual yang terdiri atas tujuh elemen yang mengisi tiga ruang waktu yaitu masa lampau, masa kini dan masa depan. Empat diantara tujuh elemen tersebut mewakili dua sisi organisasi yang harus dikelola dengan cara yang berbeda. Ada sisi teknis yang pengelolaannya menuntut ilmu manajemen dan ada sisi sosial atau manusia yang menuntut seni kepemimpinan.



Penyatuan Bahasa dan Proses Konsultasi (lanjutan) Dengan kerangka Orbex, peran pemimpin dibedakan menjadi dua, peran yang bersifat operasional dan peran yang bersifat strategis. Peran tandem tersebut berbagi upaya melakukan artikulasi, eksekusi, dan orkestrasi yang tepat atas ke tujuh elemen untuk menghasilkan kinerja operasi yang sangat baik (operating excellence yang merupakan tanggung jawab operasional) sekaligus menghasilkan keunggulan strategis (strategic excellence yang merupakan tanggung jawab strategis). Dengan demikian organisasi dapat meraih sukses dalam rentang waktu yang panjang. Untuk itu mereka mengandalkan jaringan tim yang dipimpin oleh para manajer-pemimpin yang terlatih dalam membangun dan membina kohesi, kejelasan, koherensi, kompetensi, dan koordisasi yang berhulu pada pengurus-pengurus tertinggi organisasi. Penyusunan Renstra memerhatikan beberapa masukan dari temuan dalam telaah sektor pendidikan (Education Sector Review, 2004) terutama mengenai penetapan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, yaitu 1) Pemerataan dan Perluasan Akses; 2) Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing; serta 3) Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik. Renstra Depdiknas merancang strategi dan program pembangunan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas dan Peraturan-Peraturan Pemerintah yang memuat sejumlah pokok-pokok pembaharuan mendasar dalam sistem pendidikan nasional ke depan. Selain itu penyusunan juga memperhatikan tugas pokok dan fungsi setiap tingkat pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam kaitan dengan pelaksanaan kebijakan desentralisasi pemerintahan, Renstra merupakan pedoman penyusunan rencana strategis dan operasional bagi Gubernur, Bupati/Walikota termasuk Kepala Dinas Pendidikan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan operasional daerah. secara efektif berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, dan sumberdaya pendukung yang tersedia. Implikasinya, pengelolaan pelayanan pendidikan perlu memperkuat mekanisme partisipasi dan akuntabilitas publik di setiap tingkatan manajemen pendidikan. Renstra Depdiknas 2005-2009 yang konsisten dengan prinsip desentralisasi dan otonomi akan menciptakan rasa kepemilikan (ownership) dan pemahaman yang optimal atas peran masing-masing stakeholders dalam pelayanan pendidikan yang efektif bagi masyarakat. Depdiknas perlu memperjelas dan memperkuat fungsi-fungsi barunya dalam pelayanan pendidikan, seperti dalam penetapan kebijakan nasonal, standardisasi nasional pendidikan, pengendalian dan penjaminan mutu berdasarkan penilaian kinerja, serta harmonisasi dan koordinasi sesuai dengan delegasi fungsi, urusan, dan tanggungjawab dari masing-masing tingkat pemerintahan, satuan pendidikan, dan masyarakat. Proses penyelarasan Renstra yang telah disusun oleh Depdiknas telah mencakup kegiatan-kegiatan pokok, antara lain: (a) pembentukan kelompok kerja Renstra oleh Mendiknas pada bulan Februari 2005, (b) analisis komprehensif dan pembahasan oleh para pengambil keputusan di Depdiknas termasuk hasil temuan penelitian operasional, (c) konsultasi regional yang melibatkan unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan mitra-mitra pembangunan pendidikan, (d) diskusi yang intensif dengan instansi terkait seperti Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, BAPPENAS, dan DPR.



Alur Penyusunan Renstra Terdapat 8 langkah dalam melakukan penyusunan perencanaan strategis organisasi seperti yang ditunjukan pada alur di bawah ini :

4.

Kaji kondisi organisasi; Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita bila dibandingkan dengan negara lain? Apa saja faktor kunci keberhasilan dalam menjalankan organisasi ini? Apa yang menjadi tantangan dan hambatan yang dapat kita hadapi dalam mencapai tujuan yang kita inginkan? Apa saja ukuran kunci kinerja untuk mengukur keberhasilan kita dalam mengelola organsiasi ini?

5.

Renungkan visi; Kondisi apa saja yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang? Bila diukur, ukuran kinerja kunci yang sudah di-tetapkan pada tahap sebelumnya menunjukkan nilai berapa saja? Secara bertahap, repelita demi repelita, tonggak-tonggak apa yang dapat mengukur kemajuan upaya organisasi mendekatkan ke kondisi yang diinginkan tersebut?

6.

Lengkapi rencana pembangunan jangka panjang; Dalam rangka mendekatkan kondisi usaha ke arah yang telah ditetapkan sebelumnya, perubahan apa saja yang perlu diterapkan dalam repelita yang pertama? Perubahan apa yang akan diusahakan?

7.

Rumuskan rencana pembangunan jangka menengah; Langkah-langkah besar apa saja yang dituntut dalam situasi yang sedang ditelaah, repelita demi repelita, program, kegiatan, organisasi, dan manusia? Teknologi apa yang akan diusahakan?

8.

Rumuskan kegiatan dan program tahunan; Secara rinci, langkah-langkah apa saja yang dituntut untuk dilaksanakan dari tahun ke tahun, di program, kegiatan, organisasi, dan manusia? Khusus untuk tahun pertama, langkah tindakan apa saja yang dibutuhkan? Prioritasnya? Nilai investasinya? Keuntungan apa saja yang dapat membenarkan investasi tersebut? Kapan dapat memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai harapan?

FORMULASI MISI

KAJI KINERJA MASA LALU

KAJI KONDISI LINGKUNGAN

KAJI KONDISI ORGANISASI

FORMULASI VOYAGE PLAN

FORMULASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG FORMULASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

FORMULASI RENCANA TAHUNAN

1.

Renungkan misi; Apa saja yang menjadi tujuan dasar yang melatar-belakangi pendirian organisasi? Misi menguraikan maksud keberadaan usaha. Demi kepentingan siapa, kehadiran organisasi di lapangan.

2.

Lengkapi data position audit; Apa yang sudah kita lakukan di masa lalu? Berada di mana organisasi ini sekarang? Cara-cara apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan?

3.

Kaji kondisi Lingkungan; Peluang seperti apa yang ada? Ancaman seperti apa yang sedang dihadapi? Bagaimana dengan peluang dan ancaman di masa yang akan datang?



Misi & Motto Depdiknas C. Hasil-hasil Visi pada halaman sebelumnya diturunkan ke dalam Misi Departemen Pendidikan Nasional untuk dijadikan pedoman kerja kongkrit dalam mencapai sasaran sistem pendidikan nasional.

Motto dibuat sedemikian rupa sebagai sumber spirit bagi Departemen Pendidikan Nasional dalam mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan.

MISI

MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG MAMPU MEMBANGUN INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF, YANG BERKEADILAN, BERMUTU, DAN RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT LOKAL DAN GLOBAL. Misi ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:  Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;  Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;  Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;  Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;  Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;  Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. (UU Pendidikan Nasional No. 20 Pasal 4 Tahun 2003 )

MOTTO

PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA Disusun oleh Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.


Analisis Situasi C. Hasil-hasil Tabel berikut memuat rangkuman dari gambaran situasi pendidikan di Indonesia yang dibagi ke dalam 3 tema pokok: Akses Pendidikan; Mutu Pendidikan; Tata kelola Departemen Pendidikan nasioal.

Tema Pokok Akses Pendidikan

Hasil analisa terhadap kondisi pendidikan di Indonesia menjadi salah satu dasar yang digunakan dalam merancang rencana strategis. Data diperoleh dari berbagai sumber yang berlaku pada periode 2002 – 2005.

Variabel

Penjelasan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Cenderung mengalami penurunan sejak tahun 1995, sedikit membaik pada tahun 2004 – 2005, dengan naik satu peringkat (peringkat 111 ke 110).

Faktor penyebab utama adalah penurunan kinerja perekonomian Indonesia (krisis 1997)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Hanya 25.3% anak usia 0-6 tahun memperoleh layanan PAUD, 32.36% anak usia 5-6 tahun memperoleh layanan pendidikan TK

Jumlah ini pada umumnya berasal dari keluarga mampu di daerah perkotaan

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Prosentase partisipasi sekolah yang paling besar ada pada tingkatan usaia 7-12 tahun (96.8%) dan usia 13-15 tahun (83.5%) dan cenderung menurun hingga tingkat perguruan tinggi (14.6%)

Alasan utama adalah faktor ekonomi yang diantaranya menyebabkan kekurangan biaya sekolah dan timbulnya pemikiran praktis untuk segera bekerja guna memenuhi kebutuhan hidup

Kesenjangan Angka Partisipasi Pendidikan Antara Golongan Ekonomi, Wilayah, dan Jenis Kelamin

• Angka kesenjangan partisipasi pendidikan terkecil (dari sudut golongan ekonomi) adalah pada usia 7-12 tahun (98.7% untuk golongan ekonomi mampu, 94% untuk golongan ekonomi tidak mampu), dan yang terbesar adalah pada usia 16-18 tahun (76.1% untuk golongan ekonomi mampu, 32.7% untuk golongan ekonomi tidak mampu). Kesenjangan ini semakin besar untuk partisipasi pendidikan di tingkat menengah dan perguruan tinggi sejak tahun 2002. • Kesenjangan berdasarkan jenis kelamin relatif tidak signifikan dibandingkan kondisi 20 tahun yang lalu

• Kesenjangan pendidikan antar perkotaan dan pedesaan adalah sebesar 15-20% (2004)

Mutu Pendidikan

Keterangan

Melek Aksara

Angka terbesar ada pada tingkatan usia 15-24 tahun (98.7%)

Kesiapan siswa

Siswa yang mengalami kekurangan gizi mempengaruhi kesiapannya dalam menerima proses pendidikan yang berkualitas (Depkes tahun 2003: 28% balita mengalami kekurangan gizi dan 50% mengalami cacingan)

Ketersediaan Tenaga Pengajar

Kuantitas: Tahun 2004 secara keseluruhan rasio ideal ada di tingkat pendidikan dasar sampai menengah, hanya jumlah yang lebih besar masih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Kualitas: ketidak sesuaian keahlian tenaga pengajar dengan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, yang mencapai angka rata-rata 40% (untuk tingkat SD, SMP, SMA, SMK). Kualifikasi tenaga pengajar di tingkat perguruan tinggi yang memiliki pendidikan S2/S3 secara keseluruhan hanya berkisar rata-rata 44.5%


• Faktor utama adalah kurangnya biaya sekolah dan pemikiran praktis untuk segera bekerja

• Meningkatnya kesadaran keseteraan gender yang berakibat pada kesetaraan hak (pendidikan) antar laki-laki dan perempuan • Akses pendidikan dan ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang tidak seimbang antar kedua wilayah

Upaya wajib belajar 9 tahun membantu peningkatan angka melek aksara

Upah guru yang lebih rendah dari negara tenaga tetangga serta perlindungan terhadap hak-hak guru yang belum optimal turut menghambat proses peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar di tingkat SD hingga SMA


Analisis Situasi (lanjutan)

C. Hasil-hasil Tema Pokok Mutu Pendidikan

Variabel

Penjelasan

Keterangan

(lanjutan)

Anggaran Pendidikan

Alokasi anggaran untuk pendidikan masih hanya mencapai 6.6% dari APBN dan sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangga lain (1.3% dari PDB)

Prasarana dan Sarana Pendidikan

Ketersediaan sarana penunjang yang minim dan penyebarannya yang tidak merata. Beberapa contoh kasus adalah ketidaklayakan kondisi ruang belajar yang terbesar ada di tingkat SD sebesar 57.9%., rasio ketersediaan buku dan siswa yang tidak mencapai 1:1 untuk tingkat SD hingga SMA, ketertinggalah penggunaan ICT dibanding negara tetangga

Hal ini terutama mempengaruhi kenyamanan proses belajar mengajar

Metoda pembelajaran

Proses belajar mengajar cenderung kurang menarik dan tidak menciptakan kreativitas pada siswa Berorientasi pada teori dan hafalan Penekanan lebih pada otak kiri

Hal berlaku hampir untuk semua jenjang pendidikan SD – SMA

Relevansi Pendidikan Dengan Kebutuhan Lapangan Kerja

Pemeringkatan Internasional yang menaruh Indonesia pada peringkat 12 dari 12 menunjukkan sistem pendidikan Indonesia yang kurang relevan dengan kebutuhan pembangunan. Meski kontribusi sektor primer masih memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi (43%) namun sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB justru memiliki daya serap tenaga kerja yang terkecil (14%), sementara sektor pertanian yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PDB memiliki daya serap tertinggi

Kemampuan Wirausaha

Lulusan PT lebih banyak menjadi pekerja, sementara lulusan SD dan SMP menunjukkan angka tinggi untuk melakukan wirausaha

Model Pengelolaan Pendidikan

Pengembangan model desentralisasi pengelolaan pendidikan oleh pemerintah untuk lebih menguatkan inisiatif masing-masing lembaga pendidikan guna meningkatkan kualitas layanan pendidikannya terhadap masyarakat

Tata Kelola Departemen Pendidikan Nasional


Penguatan sektor industri tidak diikuti oleh penguatan di sektor pendidikan dan kultur masyarakat yang msih cenderung agraris

Sistem informasi manajemen yang belum terbangun dengan baik menyebabkan proses ini belum berjalan secara optimal dan menyulitkan kendali pemerintah atas kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga pendidikan tersebut


Visi Depdiknas 2025 Diagram menunjukkan penjabaran tema sistem pendidikan nasional pada tahun 2025 (Insan C. berikut Hasil-hasil Indonesia Cerdas dan Kompetitif) yang tertuang di dalam visi departemen pendidikan nasional tahun 2025.

Makna dari tema tersebut kemudian dijelaskan secara rinci (Insan Indonesia Cerdas dan Insan Indonesia Kompetitif) pada bagian bawah dari diagram.

Visi VISI 2025 2025 Sesuai UU Pendidikan Nasional No. 20 Pasal 3 Tahun 2003, maka pendidikan nasional harus mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada tahun 2025, Sistem Pendidikan Nasional berhasrat menghasilkan:

INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF (Insan Kamil / Insan Paripurna)

Makna Insan Indonesia Cerdas

Cerdas spiritual

Cerdas emosional & sosial

Makna Insan Indonesia Kompetitif

• Gandrung akan olah hati/kalbu untuk menumbuhkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia

• Gandrung akan olah rasa untuk meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas terhadap kehalusan dan keindahan, serta meningkatkan kemampuan ekspresi estetis • Aktualisasi insan sosial yang mampu membina hubungan timbal balik, empatik dan simpatik, ceria dan percaya diri, menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara, serta berwawasan kebangsaan yang sadar akan hak dan kewajiban warga negara

Kompetitif

Cerdas intelektual

• Gandrung akan olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan & teknologi • Aktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif dan imajinatif

Cerdas kinestetik

• Gandrung akan olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdayatahan, sigap, terampil, dan trengginas • Aktualisasi insan adiraga


• • • • • • • • • • •

Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan Bersemangat juang tinggi Mandiri Pantang menyerah Pembangun & pembina jejaring Bersahabat dengan perubahan Inovatif dan menjadi agen perubahan Produktif Sadar mutu Berorientasi global Pembelajar sepanjang hayat


Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas & Kompetitif 2025 Rencana strategis jangka panjang pemerintah dalam mencapai optimalitas pendidikan di Indonesia tertuang dalam cetak biru yang disebut dengan Cetak Biru Indonesia Cerdas & Kompetitif 2025.

Cetak biru tersebut memuat sasaran akhir yang akan dicapai serta bagaimana peran setiap lembaga yang terkait dalam melakukan perencanaan dan menurunkannya ke dalam bentuk implementasi baik dalam kerangka jangka panjang maupun jangka pendek.

INDONESIA YANG MAJU DAN MANDIRI, ADIL DAN DEMOKRATIS SERTA AMAN DAN BERSATU DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

SISTEM PENDIDIKAN

=

SUPPLY DESIRED END-STATE

 Sarana  Prasarana  Tenaga pendidik

Sumber: Visi 2025 - Bappenas

TALENT MARKET

DEMAND

SUPPLY

 Peserta didik  DasMen  Dikti  Non Formal

    

=

………….. t eknik …………. akuntan …………. dokter …………..perawat …………..lain-lain

DEMAND  Dalam Negeri  Local hires  Onshoring  Luar Negeri  TKI

INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 2025

CAKRAWALA PERENCANAAN

PEMERINTAH PUSAT

DEPDIKNAS

DEPARTEMEN TERKAIT & DINAS PENDIDIKAN DAERAH

SATUAN PENDIDIKAN

RPJP Unit Utama

20 tahun

RPJP 2025

RPJP 2025 Depdiknas

RPJP 2025 Departemen Terkait & Dinas Pendidikan

RPJP 2025 Satuan Pendidikan

Renstra 2009 Departemen Terkait & Dinas Pendidikan

Renstra 2009 Satuan Pendidikan

RKAKL & DIPA Departemen Terkaitdan APBD

Program dan Anggaran Tahunan Satuan Pendidikan

Renst ra Unit Utama

PLANNING FRAMEWORK

5 tahun RPJM 2009

Tahunan

RKP & APBN

Renstra 2009 Depdiknas

RKAKL & DIPA

Legend: RPJP = Rencana Pembangunan Jangka Panjang; RPJM = Rencana Pembangunan Jangka Menengah; RKP = Rencana Kerja Program; APBN = Anggaran Pendapat an & Belanja Negara; RKAKAL = Rencana Kerja & Anggaran Kement rian & Lembaga; DIPA = Daft ar Isian Proyek dan Anggaran; APBD = Anggaran Pendapat an & Belanja Daerah.



Tata Nilai Depdiknas

I P O Values Framework Dalam menjalankan kerjanya mencapai sasaran Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif, Departemen Pendidikan Nasional perlu memiliki tatanan nilai-nilai yang menjadi dasar dari setiap aktivitas implementasi. •

INPUT VALUES yang tepat dapat mencegah kegagalan dan kekeliruan dalam proses rekrutmen pegawai Depdiknas

•

PROCESS VALUES yang dapat dipahami dan tertanam dengan baik akan meningkatkan mutu interaksi antar manusia dan kinerja

•

OUTPUT VALUES yang dipikirkan dengan baik akan memfokuskan organisasi kepada hal-hal yang diharapkan agar dapat mempertahankan hasil pelayanan yang berkualitas

Nilai-nilai tersebut dikategorikan menjadi 3 bagian besar yaitu input, process, dan ouput values dan memiliki indikator nilai yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dari setiap kategori nilai tersebut,

INPUT VALUES Nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam diri setiap pegawai Depdiknas

PROCESS VALUES Nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja di Depdiknas, dalam rangka mencapai dan mempertahankan kondisi keunggulan

OUTPUT VALUES Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh mereka yang berkepentingan terhadap Depdiknas

PEGAWAI

KEPEMIMPINAN & MANAJEMEN YG PRIMA

PEMERATAAN & PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU

DEPDIKNAS

Tim Perumus: Agus Dharma Supeno Sutrisno Diah Sujarwo Surya Dharma Muhaswat Dwiyanto

• • • • • • •

Amanah / Trustworthiness Profesional dan Percaya Diri Antusias dan Bermotivasi Tinggi Bertanggung Jawab Kreatif Disiplin Peduli


• • • • • • • •

Visioner dan Berwawasan Menjadi Teladan Memotivasi (Motivating) Mengilhami (Inspiring) Memberdayakan (Empowering) Membudayakan (Culture-forming) Taat Azas Koordinatif dan Bersinergi dalam Kerangka Kerja Tim • Akuntabel

• • • • • • •

Produktif (Efektif dan Efisien) Gandrung Mutu Tinggi/Service Excellence Dapat Dipercaya (Andal) Responsif dan Aspiratif Antisipatif dan Inovatif Demokratis, berkeadilan, dan Inklusif Pembelajar Sepanjang Hayat


Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Pemerataan dan perluasan akses pendidikan diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas nasional, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Indonesia untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan daya saing bangsa di era global, serta meningkatkan peringkat IPM hingga mencapai posisi sama dengan atau lebih baik dari peringkat IPM sebelum krisis. Untuk itu, sampai dengan tahun 2009 dilakukan upaya-upaya sistematis dalam pemerataan dan perluasan pendidikan, dengan mempertahankan APM-SD pada tingkat 94%, memperluas SMP/MTs hingga mencapai APK 97,4% atau APM 75,5% serta menurunkan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas hingga 5%.

1.9

1.4

Pendidikan Kecakapan Hidup

1.1

Pendanaan Biaya Operasi Wajar

1.10

Perluasan Akses Pendidikan Wajar pada Jalur NonFormal 1.5

Perluasan Akses Pendidikan Keaksaraan bagi Penduduk usia > 15 tahun

Perluasan Akses SMA/SMK dan SM Terpadu

1.6

1.11

PEMERATAAN & PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN

Perluasan Akses Perguruan Tinggi

Perluasan Akses SLB dan Sekolah Inklusif

1.12

1.7

Pemanfaatan ICT sebagai Media Pembelajaran Jarak Jauh 1.13

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perluasan Akses SMA/SMK/SM Terpadu, SLB, dan Perguruan Tinggi

1.2

1.3

Penyediaan Sarana & Prasarana Pendidikan Wajar

Rekrutmen Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pengembangan Sekolah Wajar Layanan Khusus bagi Daerah Terpencil/ Kepulauan yang Berpenduduk Jarang dan Terpencar 1.8

Perluasan Akses PAUD

Kebijakan dalam Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan



Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing di masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya. Selain itu, upaya peningkatan mutu dan relevansi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta daya saing bangsa. Mutu pendidikan juga dilihat dari meningkatnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai humanisme yang meliputi keteguhan iman dan takwa serta berahlak mulia, etika, wawasan kebangsaan, kepribadian tangguh, ekspresi estetika, dan kualitas jasmani. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan diukur dari pencapaian kecakapan akademik dan non-akademik yang lebih tinggi yang memungkinkan lulusan dapat proaktif terhadap perubahan masyarakat dalam berbagai bidang baik ditingkat lokal, nasional maupun global.

2.9

2.4

Pembangunan Sekolah Bertaraf Internasional di setiap Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota

2.1

Implementasi dan Penyempurnaan SNP & BSNP

Pengembangan Guru sebagai Profesi 2.5

Pengembangan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

2.10

Mendorong Jumlah Jurusan di PT Masuk dalam 100 Besar Asia

2.6

PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI & DAYA SAING

2.11

Akselarasi Jumlah Prodi, Kejuruan, Vokasi & Profesi

Perbaikan Sarana dan Prasarana 2.7

2.12

Peningkatan Jumlah dan Mutu Publikasi Ilmiah dan HAKI 2.13

Perluasan Pendidikan Kecapakan Hidup 2.2

2.3

Penjaminan Mutu Secara Terprogram dengan Mengacu pada SNP

Perluasan dan Peningkatan Mutu Akreditasi

Penerapan Telematika dalam Pendidikan

2.8

Pengembangan Sekolah Berbasis Keunggulan Lokal di setiap Kabupaten/Kota

Kebijakan dalam Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing



Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Tujuan jangka panjang Depdiknas adalah mendorong kebijakan sektor agar mampu memberikan arah reformasi pendidikan secara efektif, efisien dan akuntabel. Kebijakan ini diarahkan pada pembenahan perencanaan jangka menengah dengan menetapkan kebijakan strategis serta program-program yang didasarkan pada urutan prioritas. Di samping itu, disusun pula pola-pola pendanaan bagi keseluruhan sektor berdasarkan prioritas, baik dari sumber Pemerintah, orangtua maupun stakeholder lain di setiap tingkat pemerintahan. Pengelolaan pendidikan nasional menggunakan pendekatan secara menyeluruh dari sektor pendidikan (sector-wide approach) yang bercirikan: (a) program kerja disusun secara kolaboratif dan sinergis untuk menguatkan implementasi kebijakan pada semua tingkatan, (b) reformasi institusi dilaksanakan secara berkelanjutan yang didukung program pengembangan kapasitas, dan (c) perbaikan program dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan pada evaluasi kinerja tahunan yang dilaksanakan secara sistematis dan memfungsikan peran-peran stakeholder yang lebih luas.

3.9

3.4

Pelaksanaan Inpres no. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan KKN

Peningkatan Kapasitas & Kompetensi Manajerial Aparat

3.1

Peningkatan SPI Berkoordinasi dengan BPKP & BPK

3.10

3.5

Peningkatan Ketaan Aparat pada Peraturan Perundang-undangan

Intensifikasi Tindakan-tindakan Preventif oleh Itjen 3.11

PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS & PENCITRAAN PUBLIK

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pemeriksaan oleh Itjen, BPKP & BPK

3.6

Peningkatan Kapasitasn & Kompetensi Pengelola Pendidikan 3.7

3.12

Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan-temuan Pemeriksaan Itjen, BPKP & BPK

Peningkatan Pencitraan Piublik 3.2

3.3

3.13

Pengembangan Aplikasi SIM secara terintegrasi (Keuangan, Asset, Kepegawaian, dan Data lainnya)

Penataan Regulasi Pengeloaan Pendidikan

Peningkatan Kapasitas & Kompetensi Aparat dalam Perencanaan dan Penganggaran

3.8

Peningkatan Kapasitas & Kompetensi Pemeriksaan Aparat Itjen

Kebijakan dalam Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik



Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Sekretariat Jenderal Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.

Setiap tahapan memiliki sasaran, program, dan ukuran pencapaiannya masing-masing yang terintegrasi menuju sasaran akhir tahun 2025.

PERIODE PEMBANGUNAN

2005 – 2009

2010 - 2015

2015 - 2020

2020 - 2025

TEMA PEMBANGUNAN

Peningkatan Kapasitas & Modernisasi

Penguatan Pelayanan

Daya Saing Regional

Daya Saing Internasional

VISI PEMBANGUNAN

INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF • Depdiknas menjadi benchmark technocracy (Departemen terbaik) • Sistem & prosedur perencanaan, pengelolaan keuangan, pegawai, & asset tlh dpt dioperasikan • Citra Depdiknas makin kredibel • Sistem kelembagaan dan organisasi Depdiknas berfungsi optimal • Kerjasama internasional di bidang pendidikan semakin berkembang • Akuntabilitas publik di bidang pendidikan terpelihara

• Sistem layanan Depdiknas sudah memenuhi standar regional/ ASEAN • Citra Depdiknas di mata ASEAN makin kredibel • Kerjasama internasional di bidang pendidikan • Akunntabilitas publik di bidang pendidikan sudah mapan

• Sistem layanan Depdiknas sudah memenuhi standar internasional • Citra Depdiknas di mata internasional makin kredibel • Kerjasama internasional di bidang pendidikan • Akunntabilitas publik di bidang pendidikan sudah mapan

SASARAN PEMBANGUNAN

• UU & PP Guru & Dosen, BHP, Perbukuan, Bahasa • Sosialisasi Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas & Kompetitif 2005 • Sisdur Keuangan & SIM Aset dan Keuangan • Pelaksanaan aturan PNBP • Tata nilai kerja dan gaya kepemimpinan khas Depdiknas • Renstra Diknas, Depag, dan Pemda selaras dgn visi Depdiknas 2025 • Sistem perencanaan, implementasi dan evaluasi strategi • Kompetensi sebagai dasar dalam penempatan pegawai • Laporan keuangan Depdiknas wajar tanpa syarat • % serapan anggaran • ISO di bidang manajemen • Perbaikan citra dan peningkatan image Depdiknas dimata publik • Kemitraan internasional • Penurunan kerugian anggaran negara

KEGIATAN POKOK PEMBANGUNAN

• Pembentukan nilai-nilai serta budaya kerja yang konstruktif • Pengembangan sisdur perencanaan, pengelolaan keuangan, pegawai, dan asset • Peningkatan akuntabilitas publik dalam pelayanan pendidikan • Pengembangan/revitalisasi kelembagaan, termasuk tupoksinya • Peningkatan sosialisasi dan publikasi kebijakan dan program Depdiknas • Intensifikasi penyelesaian RPP dan RUU • Peningkatan standar kompetensi teknis dan manajerial SDM • Pengembangan public trust & image • Peningkatan kerjasama Depdiknas dengan mitra internasional, baik bilateral maupun multilateral

• Memperkuat sistem pengelolaan kelembagaan berbasis kinerja • Penguatan Sistem dan prosedur perencanaan, pengelolaan keuangan, pegawai, dan asset • Penguatan citra Depdiknas • Pemantapan fungsi kelembagaan • Penguatan dan perluasan kerjasama internasional di bidang pendidikan • Penguatan akuntabilitas publik

• Peningkatan/pengembangan layanan pendidikan • Pemeliharaan dan peningkatkan citra Depdiknas • Pemantapan kerjasama internasional di bidang pendidikan • Pemantapan akuntabilitas publik di bidang pendidikan

• Pemantapan layanan pendidikan • Pemeliharaan dan peningkatkan citra Depdiknas • Pemantapan dan peningkatan kerjasama internasional di bidang pendidikan • Pemantapan akuntabilitas publik di bidang pendidikan

UKURAN KINERJA KUNCI

Penguatan Tata Kelola (Governance), Akuntabilitas dan Pencitraan Publik • Disahkannya UU Guru & Dosen, BHP, Perbukuan, Bahasa • Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pendidikan Nasional, Guru & Dosen, BHP, Perbukuan dan Bahasa • Terlaksananya sosialisasi Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas & Kompetitif 2005 • Sisdur Keuangan & SIM Aset dan Keuangan mulai diaplikasikan

• Depdiknas menjadi rujukan dalam pengelolaan kelembagaan • Tertatanya sistem dan prosedur perencanaan , pengelolaan keuangan, pegawai, dan asset: • Laporan keuangan Depdiknas dinilai wajar tanpa syarat oleh BPK (2009) • RKAKL tersusun tepat waktu dan akurat • Seluruh asset Depdiknas tercatat dan terdokumentasikan dengan lengkap

• Sistem layanan pendidikan sudah sejajar dengan negara-negara maju di ASEAN • Citra positif Depdiknas sudah mapan • Kerjasama internasional di bidang pendidikan makin mantap • Sistem dan prosedur kerja sudah berjalan sesuai standar sistem dan prosedur kerja

• Sistem layanan pendidikan sudah memenuhi standar pelayanan internasional • Citra positif Depdiknas makin mapan • Kerjasama internasional di bidang pendidikan makin mantap • Sistem dan prosedur kerja sudah berjalan sesuai standar sistem dan prosedur kerja



Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Sekretariat Jenderal (lanjutan) Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.


PERIODE PEMBANGUNAN

2005 – 2009

2010 - 2015

2015 - 2020

2020 - 2025

TEMA PEMBANGUNAN


Penguatan Pelayanan

Daya Saing Regional


VISI PEMBANGUNAN


INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF • Sisdur Keuangan & SIM Aset dan Keuangan mulai diaplikasikan • Terlaksananya aturan PNBP yang meningkatkan citra baik Depdiknas • Disepakati dan diterapkannya tata nilai dan gaya kepemimpinan khas Depdiknas • Selarasnya renstra Diknas, Depag, dan Pemda dengan visi Depdiknas 2025 • Diterapkannya sistem perencanaan, implementasi dan evaluasi strategi • Digunakannya kompetensi sebagai dasar dlm penempatan pegawai • Tercapainya status wajar tanpa syarat terhadap laporan keuangan Depdiknas dinilai oleh BPK • Tercapainya 95% serapan anggaran • Memperoleh ISO di bidang manajemen • Membaiknya citra dan image Depdiknas dimata publik • Meningkatkan jumlah program kemitraan internasional • Menurunnya % kerugian anggaran negara

• Sistem pengelolaan kepegawaian berlangsung secara efisien dan efektif • Depdiknas memperoleh ISO di bidang manajemen • Daya serap anggaran Depdiknas sesuai dengan target dan waktu • Anggaran Depdiknas meningkat secara signifikan (di atas 20%) • Rating pelayanan Depdiknas terbaik • Suplai dan demand pendidikan selaras • Makin meningkat dan mantapnya program kemitraan internasional • Meningkatnya transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap Depdiknas



Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Inspektorat Jenderal Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.


PERIODE PEMBANGUNAN

2005 - 2009

2010 - 2015

2015 - 2020

2020 - 2025

TEMA PEMBANGUNAN


Penguatan Pelayanan

Daya Saing Regional


VISI PEMBANGUNAN

SASARAN PEMBANGUNAN

INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF • Pengembangan sistem pengendalian internal (SPI) • Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparat Itjen • Peningkatan ketaatan pengelola pendidikan terhadap peraturan perundang-undangan • Penataan organisasi dan tata kerja pengawasan pendidikan • Intensifikasi tindakan preventif pengawasan Itjen • Intensifikasi dan ekstensifikasi pengawasan • Peningkatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan (aparat pengawasan fungsional, legislatif, dan masyarakat).

• • • KEGIATAN POKOK PEMBANGUNAN

• •

• • •


Penguatan Tata Kelola (Governance), Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Pengembangan sistem pengendalian internal (SPI) Peningkatan ketaatan pengelola pendidikan terhadap peraturan perundang-undangan Penataan organisasi dan tata kerja pengawasan pendidikan Intensifikasi, ekstensifikasi, dan tindakan preventif pengawasan Itjen Peningkatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan (aparat pengawasan fungsional, legislatif, dan masyarakat). Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparat Itjen Sertifikasi kompetensi auditor pendidikan Perbaikan perlindungan auditor dan biaya pelaksanaan pemeriksaan

• Terjaminnya keselamatan kerja bagi para auditor • Pembiayaan pemeriksaan berdasarkan biaya aktual • Terbentuk dan terlaksananya sistem pengendalian internal di seluruh unit utama Depdiknas • Lebih dari 90 % auditor Itjen memiliki sertifikat profesi auditor pendidikan dan mendapat penghargaan yang berkaitan dengan etika profesi • Penyimpangan pengelolaan keuangan < 30% anggaran belanja Depdiknas. • SPOP audit kinerja dan keuangan selesai disusun.

• Perluasan sistem pengendalian internal pada instansi vertikal di daerah dan Dinas Pendidikan • Pengukuhan kompetensi dan penyeimbangan kapasitas aparat Itjen • Terwujudnya efisiensi, efektifitas, dan sinergi pengawasan pendidikan • Intensifikasi tindakan preventif pengawasan Itjen sampai dengan instansi vertikal di daerah dan Dinas Pendidikan • Peningkatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawas

•

• • •

• •

Penguatan Tata Kelola (Governance), Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Fasilitasi pembangunan sistem pengendalian internal pada instansi vertikal di daerah dan Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota Sosialisasi ketaatan pada peraturan perundangundangan dan pencapaian kinerja Penerapan ICT dalam pengawasan dini Pengembangan pengawasan kinerja melalui peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan aparat pengawas internal dan eksternal Penerapan penghargaan dan hukuman dalam tindak lanjut hasil pengawasan Pengembangan kualitas dan etika profesi auditor

• Terbentuk dan terlaksananya sistem pengendalian internal di seluruh instansi vertikal di daerah dan Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota • Rasio auditor dan auditan adalah 1 : 10 (satu tahun seorang auditor melakukan lima kali pemeriksaan terhadap sepuluh sasaran) • Penyimpangan pengelolaan keuangan < 15% anggaran belanja Depdiknas. • Terlaksananya pembaharuan SPOP audit kinerja dan audit keuangan untuk semua jenjang pendidikan.

• Sistem pengendalian internal pendidikan sampai pada tingkat satuan pendidikan. • Pengakuan atas kompetensi auditor pendidikan di kalangan auditor di luar Itjen Depdiknas • Pengakuan atas pengelolaan organisasi dan tata kerja pengawasan sesuai dengan standarisasi regional • Pengakuan atas mutu tindakan preventif pengawasan Itjen oleh pihak pengguna • Pengakuan mutu pengawasan Itjen oleh pihak pengguna • Para auditan sadar akan pentingnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan

• • •

• •

Penguatan Tata Kelola (Governance), Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Penerapan sistem pengendalian internal secara menyeluruh di tingkat nasional Pemantapan penerapan ICT dalam pengawasan dini Pemantapan pengawasan kinerja, Modernisasi secara menyeluruh penerapan ICT dalam pengawasan, Pemantapan peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan aparat pengawas internal dan eksternal Penerapan lanjutan penghargaan dan hukuman dalam tindak lanjut hasil pengawasan Sosialisasi standar kompetensi dan etika profesi auditor pendidikan melalui media teknologi informasi dan komunikasi (ICT)

• Terbentuk dan terlaksananya sistem pengendalian internal secara menyeluruh di tingkat nasional, • Adanya auditor di luar Depdiknas yang mengikuti program sertifikasi kompetensi auditor pendidikan • Berkurangnya keluhan/pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. • Meningkatnya citra institusi pengawasan pendidikan • Adanya permintaan pengawasan dini dari auditan,


• Sistem pengendalian internal sesuai dengan standar internasional • Pengakuan atas kompetensi auditor pendidikan di dunia Internasional. • Dpengakuan pengelolaan organisasi dan tata kerja pengawasan sesuai dengan standar Internasional (ISO atau sertifikat sejenis) • Terciptanya citra positif pengawasan pendidikan di mata publik. • Terciptanya good governance dan clean goverment di lingkungan pendidikan • Terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendidikan

• •

• • • •

Penguatan Tata Kelola (Governance), Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Penerapan sistem pengendalian internal sesuai dengan standar internasional Evaluasi standar kompetensi auditor pendidikan oleh lembaga internasional untuk memperoleh pengakuan internasional Pengakuan organisasi dan tata kerja pengawasan kepada lembaga internasional Publikasi keberhasilan pengawasan pendidikan Penerapan bebas dari korupsi di lingkungan Depdiknas. Pemberian peringkat bagi unit kerja yang akuntabel dan transparan.

• Sistem pengendalian internal telah memperoleh ISO atau sertifikat sejenis. • Uji kompetensi auditor pendidikan telah memperoleh sertifikasi internasional • Adanya auditor yang mendapatpenghargaan etika dan indenpendensi pada tingkat Internasional • Tidak ada keluhan atau pengaduan atas pegelolaan pendidikan • Keberhasilan pengawasan pendidikan telah diketahui publik secara luas Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 17

Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Inspektorat Jenderal (lanjutan) Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.


PERIODE PEMBANGUNAN

2005 - 2009

2010 - 2015

2015 - 2020

2020 - 2025

TEMA PEMBANGUNAN


Penguatan Pelayanan

Daya Saing Regional


VISI PEMBANGUNAN


INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF • Terselenggaranya administrasi dan pengawasan dengan menggunakan ICT • Terselenggaranya kerjasama pengawasan dengan aparat pengawasan internal, eksternal, dan penegak hukum • Terwujudnya sinkronisasi jadual pelaksanaan pengawasan dalam bentuk program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) • Temuan sebelum tahun 2005, selesai ditindaklanjuti • Minimal 50% kasus penyimpangan dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran berjalan

• Terlaksananya pembaharuan SPOP audit kinerja dan audit keuangan untuk semua jenjang pendidikan. • Penerapan secara intensif pengawasan dini dengan memanfaatkan ICT • Adanya kesepahaman dan kesepakatan antar aparat pengawasan internal, eksternal, dan aparat penegak hukum • 50 % auditan melaksanakan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dalam waktu kurang dari 60 hari

• Adanya permintaan dari lembaga donor untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pendidikan yang dibiayai dengan loan/grant • 70 % auditan melaksanakan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dalam waktu kurang dari 60 hari


• Seluruh unit kerja di lingkungan Depdiknas telah bebas dari korupsi. Tidak ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan pendidikan


Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal DIKTI Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.


PERIODE PEMBANGUNAN

2005 - 2009

2010 - 2015

2015 - 2020

2020 - 2025

TEMA PEMBANGUNAN


Penguatan Pelayanan

Daya Saing Regional


INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF

VISI PEMBANGUNAN

SASARAN PEMBANGUNAN

PROGRAM PEMBANGUNAN


• Tercapainya target partisipasi pendidikan tinggi • Kurikulum PT yang relevan dg kebutuhan pasar • Setiap PT unggulan memiliki perpustakaan yang memenuhi standar internasional • Peningkatan jumlah PT unggulan • Peningkatan jumlah dosen PT yg berkualitas • Peningkatan Jumlah jurusan perguruan tinggi yang masuk 100 besar Asia • Peningkatan publikasi pada jurnal akademis International • Tercapainya target jumlah PTN sebagai badan hukum • Peningkatan jumlah buku teks yg ditulils oleh dosen • Peningkatan jumlah dan kapasitas PT • Peningkatan jumlah paten

• • • • • •

Tercapainya target partisipasi pendidikan tinggi Kurikulum PT yang relevan dgn kebutuhan pasar PT unggulan meperoleh akreditasi internasional Peningkatan jumlah PT unggulan Peningkatan jumlah dosen-dosen PT yang berkualitas Peningkatan Jumlah jurusan perguruan tinggi yang masuk 100 besar Asia Peningkatan Jumlah jurusan perguruan tinggi yang masuk 100 besar dunia Peningkatan publikasi pada jurnal akademis International Peningkatan jumlah buku teks yg ditulils oleh dosen Peningkatan jumlah dan kapasitas PTS Peningkatan jumlah paten

• PT unggulan meperoleh akreditasi internasional • Peningkatan jumlah PT unggulan • Peningkatan jumlah dosen-dosen PT yang berkualitas • Peningkatan Jumlah jurusan perguruan tinggi yang masuk 100 besar Asia • Peningkatan Jumlah jurusan perguruan tinggi yang masuk 100 besar dunia • Peningkatan publikasi pada jurnal akademis International • Peningkatan jumlah buku teks yg ditulils oleh dosen • Peningkatan jumlah dan kapasitas PTS • Peningkatan jumlah paten dunia

• Program perluasan akses PT & Peningkatan peran serta masyarakat • Program pengembangan kurikulum PT • Program pendirian Polytechnic • Program bantuan pengadaan koleksi buku, pelangganaan jurnal ilmiah dan pemenuhan biaya operasional perpustakaan • Program datasering, magang & beasiswa bg dosen • Program peningkatan jumlah penelitian • Program jurusan unggulan perguruan tinggi • Program pengembangan budaya penelitian di kampus-kampus (mentalist & behaviorist approaches) • Program perubahan status PTN menjadi badan hukum • Pemberian insentif riset yang berpotensi paten

• Program perluasan akses PT & Peningkatan peran serta masyarakat • Program pengembangan kurikulum PT • Program pendirian Polytechnic • Program bantuan pengadaan koleksi buku, pelangganaan jurnal ilmiah dan pemenuhan biaya operasional perpustakaan • Program datasering, magang & beasiswa bg dosen • Program peningkatan jumlah & kualitas penelitian • Program jurusan unggulan perguruan tinggi • Program pengembangan budaya penelitian di kampus-kampus (mentalist & behaviorist approaches) • Program percepatan perubahan status PTN menjadi badan hukum • Pemberian insentif riset yang berpotensi paten

• Program perluasan akses PT & Peningkatan peran serta masyarakat • Program pengembangan kurikulum PT • Program pendirian Polytechnic • Program bantuan pengadaan koleksi buku, pelangganaan jurnal ilmiah dan pemenuhan biaya operasional perpustakaan • Program peningkatan kualitas penelitian • Program datasering, magang & beasiswa bg dosen • Program jurusan unggulan perguruan tinggi • Program pengembangan budaya penelitian di kampus-kampus (mentalist & behaviorist approaches) • Program percepatan perubahan status PTN menjadi badan hukum • Pemberian insentif riset yang berpotensi paten

• Program pendirian Polytechnic • Program bantuan pengadaan koleks iperpustakaan dan pemenuhan biaya operasional perpustakaan • Program peningkatan kualitas penelitian • Program detasering, magang, dan beasiswa bagi dosen • Program jurusan unggulan perguruan tinggi • Program pengembangan budaya penelitian di kampus-kampus (mentalist & behaviorist approaches) • Pemberian insentif riset yang berpotensi paten dunia

• Angka partisipasi kasar PT 18% • Jumlah pengangguran berpendidikan tinggi turun 50% • Jumlah Polytechnic meningkat 50% (120 to 180) • Persentase PT unggulan yg memiliki perpustakaan berstandar internasional mjd 100% (dari 60%) • Persentase dosen berpendidikan S2/S3 mjd 70% (dari 50%)

• Angka partisipasi kasar PT 25% • Jumlah pengangguran berpendidikan tinggi turun 25% • Jumlah Polytechnic meningkat 50% (180 mjd 270) • Jumlah PT yang mendapat akreditasi Internasional (10 jurusan) • Persentase dosen berpendidikan S2/S3 mjd 100% (dari 70%)

• Angka partisipasi kasar PT 30% • Jumlah pengangguran berpendidikan tinggi turun 25% • Jumlah Polytechnic meningkat 25% (270 mjd 330) • Jumlah PT yang mendapat akreditasi Internasional (20 jurusan) • Prosentase dosen berpendidikan S3 mjd 70%

• Angka partisipasi kasar PT 35% • Jumlah pengangguran berpendidikan tinggi turun 25% • Jumlah Polytechnic meningkat 20% (330 mjd 396) • Jumlah PT yang mendapat akreditasi Internasional (30 jurusan) • Prosentase dosen berpendidikan S3 mjd 100%

• • • • • •

Tercapainya target partisipasi pendidikan tinggi Kurikulum PT yang relevan dgn kebutuhan pasar PT unggulan meperoleh akreditasi internasional Peningkatan jumlah PT unggulan Peningkatan jumlah dosen PT yg berkualitas Peningkatan Jumlah jurusan perguruan tinggi yang masuk 100 besar Asia Peningkatan Jumlah jurusan perguruan tinggi yang masuk 100 besar dunia Peningkatan publikasi pada jurnal akademis International Tercapainya target jumlah PTN sbg badan hukum Peningkatan jumlah buku teks yg ditulils oleh dosen Peningkatan jumlah dan kapasitas PTS Peningkatan jumlah paten

• • • • • • • • • • •



Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal DIKTI (lanjutan) Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.


PERIODE PEMBANGUNAN

2005 - 2009

2010 - 2015

2015 - 2020

2020 - 2025

TEMA PEMBANGUNAN


Penguatan Pelayanan

Daya Saing Regional



VISI PEMBANGUNAN


• 5 jurusan perguruan tinggi masuk 100 besar ASIA (seni, manajemen, kedokteran, keperawatan, politeknik) • Persentase jumlah buku teks yang ditulis dosen meningkat 50% • Jumlah PTN yang telah menjadi badan hukum ,menjadi 50% • Jumlah dan kapasitas PTS meningkat 20% • Publikasi jurnal akademik internasional naik30% • Persentase paten meningkat 100% (dari 30 mjd 60)

• 10 jurusan perguruan tinggi masuk 100 besar ASIA; 2 masuk 100 besar dunia • Persentase jumlah buku teks yang ditulis dosen meningkat 50% • Jumlah PTN yang telah menjadi badan hukum ,menjadi 80% • Jumlah dan kapasitas PTS meningkat 20% • Publikasi jurnal akademik internasional naik 30% • Persentase paten meningkat 100% (dari 60 mjd 120)

• 20 jurusan perguruan tinggi masuk 100 besar ASIA; 5 masuk 100 besar dunia • Persentase jumlah buku teks yang ditulis dosen meningkat 50% • Jumlah PTN yang telah menjadi badan hukum ,menjadi 100% • Jumlah dan kapasitas PTS meningkat 20% • Publikasi jurnal akademik internasional naik 30% • Persentase paten meningkat 100% (dari 120 mjd 240)


• 30 jurusan perguruan tinggi masuk 100 besar ASIA; 10 masuk 100 besar dunia • Persentase jumlah buku teks yang ditulis dosen meningkat 50% • Jumlah dan kapasitas PTS meningkat 20% • Publikasi jurnal akademik internasional naik 30% • Jumlah paten dunia min 15


Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal MPDM Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.


PERIODE PEMBANGUNAN

2005 - 2009

2010 - 2015

2015 - 2020

2020 - 2025

TEMA PEMBANGUNAN


Penguatan Pelayanan

Daya Saing Regional



VISI PEMBANGUNAN

SASARAN PEMBANGUNAN

• Sarana & prasarana Pendidikan Dasar & Menengah diseluruh Indonesia telah memenuhi syarat (100%) • Tercapainya target Pendidikan Dasar 9 tahun (98%) • Satu buku untuk setiap 1 siswa. • Tersedianyal buku referensi dan bacaan di perpustakaan • penciptaan lapangan Kerja, Mendapat pekerjaan, dan melanjutkan • Setiap Kabupaten/Kota memiliki sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal • Beroperasinya Sekolah Bertaraf Internasional untuk setiap jenjang & jenis di semua provinsi • pelaksanaan BAS di tiap jenjang & jenis pendidikan • Peningkatan rata-rata skor ujian nasional • Tersedianya ICT di pend. Menengah • Terselenggaranya pendidikan jarak jauh • Terselenggaranya pendidikan Inklusi • Olimpiade nasional & internasional • Pendidikan Layanan khusus • Terselenggaranya kurikulum berbasis kompetensi pd setiap jenis & jenjang pendidikan • Peningkatan kemampuan berbahasa asing Inggris, Mandarin, Jepang, Arab • SIM-Sistem Informasi Manajemen - Pendidikan (siswa, buku, sarana & sekolah)

• Penambahan fasilitas pada sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah • Wajib belajar 12 tahun • Tersedianya buku referensi dan bacaan di perpustakaan • penciptaan lapangan Kerja, Mendapat pekerjaan, dan melanjutkan • Setiap Kabupaten/Kota memiliki sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal • Beroperasinya Sekolah Bertaraf Internasional untuk setiap jenjang & jenis di semua propinsi • pelaksanaan BAS di tiap jenjang & jenis pendidikan • Peningkatan rata-rata skor ujian nasional • Tersedianya ICT di pendidikan Menengah • Terselenggaranya pendidikan jarak jauh • Terselenggaranya pendidikan Inklusi • Olimpiade nasional & internasional • Pendidikan Layanan khusus • Terselenggaranya kurikulum berbasis kompetensi pd setiap jenis & jenjang pendidikan • Peningkatan kemampuan berbahasa asing Inggris, Mandarin, Jepang, Arab • SIM-Sistem Informasi Manajemen- Pendidikan (siswa, buku, sarana & sekolah)

• Penambahan fasilitas pada sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah • Wajib belajar 12 tahun • Tersedianya buku referensi dan bacaan di perpustakaan • penciptaan lapangan Kerja, Mendapat pekerjaan, dan melanjutkan • Setiap Kabupaten/Kota memiliki sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal • Beroperasinya Sekolah Bertaraf Internasional untuk setiap jenjang & jenis di semua propinsi • Pelaksanaan BAS di tiap jenjang & jenis pendidikan • Peningkatan rata-rata skor ujian nasional • Tersedianya ICT di pendidikan Menengah • Terselenggaranya pendidikan jarak jauh • Terselenggaranya pendidikan Inklusi • Olimpiade nasional & internasional • Pendidikan Layanan khusus • Terselenggaranya kurikulum berbasis kompetensi pd setiap jenis & jenjang pendidikan • Peningkatan kemampuan berbahasa asing Inggris, Mandarin, Jepang, Arab • SIM-Sistem Informasi Manajemen- Pendidikan (siswa, buku, sarana & sekolah)

• Penambahan fasilitas pada sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah • Wajib belajar 12 tahun yang bermutu • Tersedianya buku referensi dan bacaan di perpustakaan • penciptaan lapangan Kerja, Mendapat pekerjaan, dan melanjutkan • Setiap Kabupaten/Kota memiliki sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal • Beroperasinya Sekolah Bertaraf Internasional untuk setiap jenjang & jenis di semua kabupaten/kota • pelaksanaan BAS di tiap jenjang & jenis pendidikan • Peningkatan rata-rata skor ujian nasional • Tersedianya ICT di pendidikan Dasar • Terselenggaranya pendidikan jarak jauh • Terselenggaranya pendidikan Inklusi • Olimpiade nasional & internasional • Pendidikan Layanan khusus • Terselenggaranya kurikulum berbasis kompetensi pd setiap jenis & jenjang pendidikan • Peningkatan kemampuan berbahasa asing Inggris, Mandarin, Jepang, Arab • SIM-Sistem Informasi Manajemen- Pendidikan (siswa, buku, sarana & sekolah)

PROGRAM PEMBANGUNAN

• Program penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dasar & menengah • Program rehabilitasi gedung SD, SMP, SMA/SMK • Program pembangunan ruang penunjang pendidikan seperti Perpustakaan, lab, dan ruangruang lain • Program Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) • Program bantuan beasiswa • Program pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi serta televisi edukatif untuk mencapai daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan tertinggal

• Program penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dasar & menengah • Program rehabilitasi gedung SD, SMP, SMA/SMK • Program pembangunan ruang penunjang pendidikan seperti Perpustakaan, lab, dan ruangruang lain • Program Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) • Program bantuan beasiswa • Program pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi serta televisi edukatif untuk mencapai daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan tertinggal

• Program penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dasar & menengah • Program rehabilitasi gedung SD, SMP, SMA/SMK • Program pembangunan ruang penunjang pendidikan spt. Perpustakaan, lab, dan ruangruang lain • Program Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) • Program bantuan beasiswa • Program pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi serta televisi edukatif untuk mencapai daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan tertinggal

• Program penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dasar & menengah • Program rehabilitasi gedung SD, SMP, SMA/SMK • Program pembangunan ruang penunjang pendidikan spt. Perpustakaan, lab, dan ruangruang lain • Program Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) • Program bantuan beasiswa • Program pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi serta televisi edukatif untuk mencapai daerah-daerah terpencil, perbatasan, dan tertinggal



Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal MPDM (lanjutan ) Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.


PERIODE PEMBANGUNAN

2005 - 2009

2010 - 2015

2015 - 2020

2020 - 2025

TEMA PEMBANGUNAN


Penguatan Pelayanan

Daya Saing Regional



VISI PEMBANGUNAN


• Program kemudahan kepemilikan buku sekolah • Program peningkatan peran serta masyarakat pada SMA/SMK/SM terpadu • Program peningkatan rasio jumlah lulusan SMK & SMA • Program pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal • Program pengembangan dan pembinaan sekolah bertaraf internasional • Program pengadaan buku, teks, referensi, dan bacaan • Program akreditasi sekolah • Program peningkatan rata-rata skor ujian nasional • Program pendidikan inklusi • Program pembinaan olimpiade nasional & internasional • Program kurikulum berbasis kompetensi pd setiap jenis & jenjang pendidikan • Terselenggaranya program pendidikan bahasa asing • Persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar & menengah yang layak pakai (100%) • Rasio siswa dan guru (SD & SMP - 20:1; SMA/SMK - 25:1) • Mencapai 70% unit cost dari Biaya Operasional Sekolah • 60% siswa miskin mendapat bantuan beasiswa • 20% siswa berbakat mendapat bantuan beasiswa • Angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan dasar (98%) • Angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan menengah (70%) • ICT Center di setiap kabupaten terutama daerah terpencil • Rasio jmlh SMA : SMK = 50% : 50 % • Rasio jumlah buku dengan siswa = 1:1 • 80% dari peseta ujian nasional mencapai rata-rata nilai 6.00 • Persentase Sekolah Menengah Swadaya Masyarakat dengan jumlah Sekolah Menengah (40%)

• Program kemudahan kepemilikan buku sekolah • Program peningkatan peran serta masyarakat pada SMA/SMK/SM terpadu • Program peningkatan rasio jumlah lulusan SMK & SMA • Program pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal • Program pengembangan dan pembinaan sekolah bertaraf internasional • Program pengadaan buku, teks, referensi, dan bacaan • Program akreditasi sekolah • Program peningkatan rata-rata skor ujian nasional • Program pendidikan inklusi • Program pembinaan olimpiade nasional & internasional • Program kurikulum berbasis kompetensi pd setiap jenis & jenjang pendidikan • Tersedianya TV Edukasi di setiap sekolah • Persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar & menengah yang layak pakai (100%) • Rasio siswa dan guru (SD & SMP - 20:1; SMA/SMK - 25:1) • Mencapai 70% unit cost dari Biaya Operasional Sekolah • 60% siswa miskin mendapat bantuan beasiswa • 20% siswa berbakat mendapat bantuan beasiswa • Angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan dasar (98%) • Angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan menengah (70%) • ICT Center di setiap kabupaten terutama daerah terpencil • Rasio jmlh SMA : SMK = 40% : 60 % • Rasio jumlah buku dengan siswa = 1:1 • 90% dari peseta ujian nasional mencapai rata-rata nilai 6.00 • Persentase Sekolah Menengah Swadaya Masyarakat dengan jumlah Sekolah Menengah (40%) • 1 sekolah berbasis keunggulan lokal per kabupaten

• Program kemudahan kepemilikan buku sekolah • Program peningkatan peran serta masyarkat pada SMA/SMK/SM terpadu • Program peningkatan rasio jumlah lulusan SMK & SMA • Program pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal • Program pengembangan dan pembinaan sekolah bertaraf internasional • Program pengadaan buku, teks, referensi, dan bacaan • Program akreditasi sekolah • Program peningkatan rata-rata skor ujian nasional • Program pendidikan inklusi • Program pembinaan olimpiade nasional & internasional • Program kurikulum berbasis kompetensi pd setiap jenis & jenjang pendidikan • Tersedianya TV Edukasi di setiap sekolah • Persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar & menengah yang layak pakai (100%) • Rasio siswa dan guru (SD & SMP - 20:1; SMA/SMK - 25:1) • Mencapai 70% unit cost dari Biaya Operasional Sekolah • 60% siswa miskin mendapat bantuan beasiswa • 20% siswa berbakat mendapat bantuan beasiswa • Angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan dasar (98%) • Angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan menengah (70%) • ICT Center di setiap kabupaten terutama daerah terpencil • Rasio jmlh SMA : SMK = 30% : 70 % • Rasio jumlah buku dengan siswa = 1:1 • 80% dari peseta ujian nasional mencapai rata-rata nilai 7.00 • Persentase Sekolah Menengah Swadaya Masyarakat dengan jumlah Sekolah Menengah (40%) • 1 sekolah berbasis keunggulan lokal per kabupaten


• Program kemudahan kepemilikan buku sekolah • Program peningkatan peran serta masyarkat pada SMA/SMK/SM terpadu • Program peningkatan rasio jumlah lulusan SMK & SMA • Program pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal • Program pengembangan dan pembinaan sekolah bertaraf internasional • Program pengadaan buku, teks, referensi, dan bacaan • Program akreditasi sekolah • Program peningkatan rata-rata skor ujian nasional • Program pendidikan inklusi • Program pembinaan olimpiade nasional & internasional • Program kurikulum berbasis kompetensi pd setiap jenis & jenjang pendidikan • Wajib belajar 12 tahun yang bermutu • Tersedianya TV Edukasi di setiap sekolah • Persentase sarana dan prasarana pendidikan dasar & menengah yang layak pakai (100%) • Rasio siswa dan guru (SD & SMP - 20:1; SMA/SMK - 25:1) • Mencapai 70% unit cost dari Biaya Operasional Sekolah • 60% siswa miskin mendapat bantuan beasiswa • 20% siswa berbakat mendapat bantuan beasiswa • Angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan dasar (98%) • Angka partisipasi kasar (APK) untuk pendidikan menengah (70%) • ICT Center di setiap kabupaten terutama daerah terpencil • Rasio jmlh SMA : SMK = 30% : 70 % • Rasio jumlah buku dengan siswa = 1:1 • 80% dari peserta ujian nasional mencapai rata-rata nilai 7.00 • Persentase Sekolah Menengah Swadaya Masyarakat dengan jumlah Sekolah Menengah (40%)


Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal MPDM (lanjutan) Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.


PERIODE PEMBANGUNAN

2005 - 2009

2010 - 2015

2015 - 2020

2020 - 2025

TEMA PEMBANGUNAN


Penguatan Pelayanan

Daya Saing Regional



VISI PEMBANGUNAN • • • • •

• • • • UKURAN KINERJA KUNCI

• • • • • • • •

1 sekolah berbasis keunggulan lokal per kabupaten 1 sekolah bertaraf internasional per provinsi 98% anak usia 13-15 berpendidikan Dasar 9 tahun Tersedianya 500 judul buku referensi dan bacaan di perpustakaan Lulusan SMK menciptakan lapangan kerja (20%), Mendapat pekerjaan (DN 50%, LN 10%, 20% melanjutkan) Pelaksanaan BAS di tiap jenjang & jenis pendidikan Lab komputer di setiap sekolah Menengah Sekolah terakreditasi: Negeri 100%; Swasta 50% 50% siswa SMP yang mengikuti pendidikan jarak jauh dari kodisi sekarang 20 % sekolah negeri menyelenggarakan pend. Inklusi Olimpiade nasional & internasional Pendidikan Layanan khusus, pada semua daerah khusus Terselenggaranya kurikulum berbasis kompetensi pd setiap jenis & jenjang pendidikan Tercapainya standar bahasa Inggris SMA 15 % mempunyai score 400 TOEFL SMK 20 % mempunyai score 400 TOIEC Angka drop-out SD 7%, SMP 3%, SLTA 5%

• 1 sekolah bertaraf internasional per provinsi • 105% anak usia 13-15 berpendidikan Dasar 9 tahun • Tersedianya 750 judul buku referensi dan bacaan di perpustakaan • Lulusan SMK menciptakan lap. Kerja (20%), Mendapat pekerjaan (DN 50%, LN 10%, 20% melanjutkan) • Pelaksanaan BAS di tiap jenjang & jenis pend • Lab komputer di setiap sekolah Menengah • Sekolah terakreditasi: Negeri 100%; Swasta 50% • 75% siswa SMP yang mengikuti pendidikan jarak jauh dari kodisi sekarang • 20 % sekolah negeri menyelenggarakan pendidikan Inklusi • Olimpiade nasional & internasional • Pendidikan Layanan khusus, pada semua daerah khusus • Terselenggaranya kurikulum berbasis kompetensi pd setiap jenis & jenjang pend. • Tercapainya standar bhs inggris • sma 25 % mempunyai score 400 toefl • smk 40 % mempunyai score 400 toiec • Angka drop-out SD 5%, SMP 3%, SLTA 3%

• 1 sekolah bertaraf internasional per provinsi • 110% anak usia 13-15 berpendidikan Dasar 9 tahun • Tersedianya 1000 judul buku referensi dan bacaan di perpustakaan • Lulusan SMK menciptakan lap. Kerja (20%), Mendpt pekrjaan (DN 50%, LN 10%, 20% melanjutkan) • Pelaksanaan BAS di tiap jenjang & jenis pend • Lab komputer di setiap sekolah Menengah • Sekolah terakreditasi: Negeri 100%; Swasta 50% • 30% siswa SMP yang mengikuti pendidikan jarak jauh dari kodisi sekarang • 20 % sekolah negeri menyelenggarakan pend. Inklusi • Olimpiade nasional & internasional • Pend. Layanan khusus , pada semua daerah khusus • Terselenggaranya kurikulum berbasis kompetensi pd setiap jenis & jenjang pend. • Tercapainya standar bhs inggris • sma 50 % mempunyai score 400 toefl • smk 75% mempunyai score 400 toiec • Angka drop-out SD 3%, SMP 3%, SLTA 3%


• 1 sekolah berbasis keunggulan lokal per kabupaten • 1 sekolah bertaraf internasional per kabupaten/kota • 110% anak usia 13-15 berpendidikan Dasar 9 tahun • Tersedianya 1100 judul buku referensi dan bacaan di perpustakaan • Lulusan SMK menciptakan lap. Kerja (20%), Mendpt pekrjaan (DN 50%, LN 10%, 20% melanjutkan) • Pelaksanaan BAS di tiap jenjang & jenis pend • Lab komputer di setiap sekolah Menengah • Sekolah terakreditasi: Negeri 100%; Swasta 50% • 20% siswa SMP yang mengikuti pendidikan jarak jauh dari kodisi sekarang • 20 % sekolah negeri menyelenggarakan pend. Inklusi • Olimpiade nasional & internasional • Pend. Layanan khusus , pada semua daerah khusus • Terselenggaranya kurikulum berbasis kompetensi pd setiap jenis & jenjang pend. • Tercapainya standar bhs inggris • sma 75 % mempunyai score 400 toefl • smk 90 % mempunyai score 400 toiec • Angka drop-out SD 2%, SMP 2%, SLTA 2%


Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Balitbang Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.


PERIODE PEMBANGUNAN

2005 - 2009

2010 - 2015

2015 - 2020

2020 - 2025

TEMA PEMBANGUNAN


Penguatan Pelayanan

Daya Saing Regional



VISI PEMBANGUNAN

SASARAN PEMBANGUNAN


• Sistem informasi pendidikan berbasis IT dari provinsi s.d. tingkat sekolah. • Diperolehnya Standar Nasional Pendidikan: isi, kompetensi, tenaga kependidikan, sarana & prasarana, pengelolaan • Kebijakan pendidikan nasional berbasis litbang

• Pemanfaatan informasi ut penysunan usulan penetapan kebijakan & perencanaan • Penggunaan berbagai media dalam sosialisasi standar nasional pendidikan • Kebijakan pendidikan provinsi & kab/kota berbasis litbang

• Peningkatan keakuratan data & kecepatan • Mantapnya sistem pendidikan berbasis IT dari pemrosesan provinsi s.d. tingkat sekolah. • Pengambil kebijakan pendidikan di tingkat provinsi, • Standar nasional yang menjadi benchmark bagi kabupaten, dan pengelola sekolah memahami isi setiap sekolah dalam upaya meningkatkan mutu dan penerapan standar nasional pendidikan pelayanan pendidikan dengan mempertimbangkan equtiy dan equality. • Peningkatan mutu implementasi kebijakan • Satuan pendidikan tanggap terhadap informasi hasil-hasil penelitian dlm penyelenggaraan pembelajaran

• Pengembangan sistem, hardware, software, brainware • Pelaksanaan pendataan/updating • Analisis & pemanfatan

• Penyediaan sarana dan prasarana pada provinsi, kabupaten/kota, serta sekolah pilot • Penyiapan SDM berkualifikasi dlm pendapatan bds. jenjang pend tk prov, kab/kota, & sekolah

• A1 Monev & fasilitasi

• Pengembangan indikator & acuan pencapaian SNP • Monev & fasilitasi penerapan SNP • Pengembangan model pembelajaran sesuai SNP • Nasional assessment pendidikan jangka panjang & pendek serta Ujian Nasional: pengembangan item soal • Litbang 3 tema pokok

• Fasilitasi pembentukan tim ahli ad hoc dalam rangka sosialisasi SNP • Penyiapan fasilitator dalam implementasi SNP • Pendampingan profesional tk. kab/kota sampai sekolah dlm rangka institutional capacity building • Monev & fasilitasi penerapan peraturan perUUan • Nasional assessment pendidikan jangka panjang & pendek serta UN • Litbang 3 tema pokok • Monef & fasilitasi penerapan peraturan perUUan

• Monef, fasilisati, penyiapan standar internasional • Nasional assessment pendidikan jangka panjang & pendek serta UN • Litbang 3 tema pokok

• B1 Mendukung penguatan sekolah untuk menerapkan standar • Nasional assessment pendidikan jangka panjang & pendek serta UN • Monev & fasilitasi penerapan peraturan perUUan • Litbang 3 tema pokok

• Penyusunan peraturan pemerintah (RUU, RPP, kebijakan, dan peraturan lainnya) • Evaluasi pelaksanaan peraturan perundangan pendidikan


• 90% provinsi, 60% kab/kota per prov, 15% sekolah • 100% propinsi & kabupaten/kota, 50% sekolah per kab/kota online dg pusat online dengan pusat • Pemanfaatan data di tk prov & kab • Selesainya 8 standar SNP • Fasiltasi & monev penerapan SNP • Piloting sosialisasi SNP di 10 prov (@ 30 SM kota • Item soal Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs, SM/MA + 20 SM desa, 50 SMP kota + 30 SMP desa, 100 • Diperolehnya tes psikologi dan model evaluasi & SD kota + 50 SD desa) penilaian • Item soal UN SD/MI, SMP/MTs, SM/MA • Terlaksananya Penilaian Nasional Pendidikan • Diperolehnya tes psikologi dan model evaluasi & penilaian • Terlaksananya Penilaian Nasional Pendidikan

• • • •


100% sekolah online dg pusat Pemanfaatan data di tk prov & kab/kota & sekolah Item soal UN SD/MI, SMP/MTs, SM/MA Diperolehnya tes psikologi dan model evaluasi & penilaian

• Pemutakhiran teknologi & konten • Item soal Ujian Nasional SD/MI, SMP/MTs, SM/MA • Diperolehnya tes psikologi dan model evaluasi & penilaian


Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal PMPTK Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.


PERIODE PEMBANGUNAN

2005 - 2009

2010 - 2015

2015 - 2020

2020 - 2025

TEMA PEMBANGUNAN


Penguatan Pelayanan

Daya Saing Regional


Tercapainya Standar Pelayanan Minimal

Banchmarking pada Best Practices tingkat Nasional


VISI PEMBANGUNAN

SASARAN PEMBANGUNAN


Banchmarking pada Best Practices di Negara-negara Berkembang yang Banchmarking pada Best Practices tingkat Internasional Setara Mantapnya Pelaksanaan dan Pemanfaatan Hasil Sistem Informasi • Kebutuhan Pendidik & Tenaga Kependidikan untuk setiap jenis dan Manajemen P&TK • Mantapnya Pelaksanaan dan Pemanfaatan Hasil Sistem Informasi jenjang pendidikan terpenuhi 100% Manajemen P&TK Kebutuhan Pendidik & Tenaga Kependidikan untuk setiap jenis dan • Terlaksananya sistem penghargaan (finansial dan non-finansial) yang jenjang pendidikan terpenuhi sekitar 90% • Kebutuhan Pendidik & Tenaga Kependidikan untuk setiap jenis dan proporsional dan memadai 100%. jenjang pendidikan terpenuhi sekitar 95% Terlaksananya sistem kesejahteraan bagi 70% P&TK. • Terlaksananya sistem penghargaan bagi 100% P&TK • Terlaksananya sistem kesejahteraan bagi 90% P&TK. Terlaksananya sistem penghargaan dan memadai 80% • Terlaksananya sistem penghargaan bagi 100% P&TK. • Terlaksananya sistem penghargaan dan memadai 90% Terbangunnya sistem perlindungan dan terlaksananya Sistem • Terbangunnya sistem perlindungan dan terlaksananya Sistem perlindungan sebesar 80%. • Terbangunnya sistem perlindungan dan terlaksananya Sistem perlindungan sebesar 100%. perlindungan sebesar 90%. Tercapainya 70% P&TK yang mempunyai sertifikat profesi. • Tercapainya 100% P&TK yang mempunyai sertifikat profesi. Terlaksananya Akreditasi 80% satuan pendidikan dasar dan menengah • Tercapainya 90% P&TK yang mempunyai sertifikat profesi. • Terlaksananya Akreditasi 100% satuan pendidikan dasar dan serta pendidikan luar sekolah • Terlaksananya Akreditasi 100% satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan luar sekolah menengah serta pendidikan luar sekolah.

• Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen P&TK • Kebutuhan P&TK untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan terpenuhi sekitar 80% • Terbangunnya sistem kesejahteraan P&TK dan terlaksananya sistem kesejahteraan bagi 40% P&TK. • Terbangunnya sistem penghargaan dan terlaksananya Sistem penghargaan sebesar 60%. • Terbangunnya sistem perlindungan dan terlaksananya Sistem perlindungan sebesar 60%. • Pengembangan Standar Kompetensi dan Sistem sertifikasi P&TK • Tercapainya 40% P&TK yang mempunyai sertifikat profesi. • Pengembangan Sistem dan Terlaksananya Akreditasi satuan pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan luar sekolah

•

Akses dan Pemerataan • Pembangunan Sistem Informasi Manajemen P&TK • Pengembangan Rencana Kebutuhan dan Strategi Rekrutmen P&TK

Akses dan Pemerataan • Pengembangan Sistem Informasi Manajemen P&TK • Rekrutmen P&TK sesuai dengan kebutuhan

• • • • • • • • •

Mutu dan Relevansi Penyusunan Rencana Pengembangan mutu P&TK Sertifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi P&TK Pengembangan dan pelaksanaan terbatas Sistem Kesejahteraan P&TK Pengembangan dan pelaksanaan terbatas Sistem Penghargaan P&TK Pengembangan dan pelaksanaan terbatas Sistem Perlindungan P&TK Pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan Pengembangan sistem akreditasi pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan luar sekolah Pengembangan Kemitraan dengan LPTK dalam preservice training dan inservice training

• • • • • •

Mutu dan Relevansi Pemantapan peningkatan mutu P&TK Sertifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi P&TK Pemantapan Sistem Kesejahteraan P&TK Pemantapan Sistem Penghargaan P&TK Pemantapan Sistem Perlindungan P&TK Pemantapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pengembangan sistem akreditasi pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan luar sekolah • Pemantapan Kemitraan dengan LPTK dalam preservice training dan inservice training • • • • • • • •

Akses dan Pemerataan • Pemantapan Sistem Informasi Manajemen P&TK • Rekrutmen P&TK sesuai dengan Kebutuhan Mutu dan Relevansi Sertifikasi Pendidik dan tenaga Kependidikan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi P&TK Pemantapan Sistem Kesejahteraan P&TK Pemantapan Sistem Penghargaan P&TK Pemantapan Sistem Perlindungan P&TK Pemantapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Pemantapan sistem akreditasi pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan luar sekolah • Pemantapan Kemitraan dengan LPTK dalam preservice training dan inservice training • • • • • • •


Akses dan Pemerataan • Pemeliharaan dan Modifikasi Sistem Informasi Manajemen P&TK • Rekrutmen P&TK sesuai dengan Kebutuhan Mutu dan Relevansi Sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Peningkatan Kompetensi P&TK Pemantapan Sistem Kesejahteraan P&TK Pemantapan Sistem Penghargaan P&TK Pemantapan Sistem Perlindungan P&TK Pemantapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. Pemantapan sistem akreditasi pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan luar sekolah • Pemantapan Kemitraan dengan LPTK dalam preservice training dan inservice training • • • • • • •


Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal PMPTK (lanjutan) Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.


PERIODE PEMBANGUNAN

2005 - 2009

2010 - 2015

2015 - 2020

2020 - 2025

TEMA PEMBANGUNAN


Penguatan Pelayanan

Daya Saing Regional



VISI PEMBANGUNAN

• • •

•

• • • • KEGIATAN POKOK PEMBANGUNAN (Lanjutan)

• •

•

• •

•

•

•

Governance & Akuntabilitas Kemandirian: Pengembangan kebijakan dan sosialisasi otonomi pedagogik bagi pendidik. Pengembangan sistem dan perintisan selfprofesional development tenaga kependidikan. Pengembangan model kemandirian satuan pendidikan dalam mengelola, mengembangkan, dan membina pendidik dan tenaga kependidikan. Pengembangan organisasi kelembagaan penjaminan mutu dan akreditasi yang mandiri. Transparansi: Pengembangan sistem perencanaan kebutuhan P&TK Pengembangan dan penyelenggaraan Sistem Rekrutmen dan Penilaian Kinerja P&TK Pengembangan dan rintisan Sistem Pengembangan Karir P&TK Pengembangan dan rintisan kesempatan Pengembangan Diri pada P&TK Pengembangan dan rintisan Sistem Pemberian Penghargaan pada P&TK Pengembangan dan rintisan Sistem pemberhentian dan pensiun Kinerja P&TK Akuntabilitas: Pengembangan dan Perintisan Sistem Pelaporan kinerja pelaksanaan tugas dan kinerja P&TK, satuan pendidikan, Dinas Pendidikan dan LPMP. Tanggung jawab: Pengembangan sistem pengendalian kehadiran P&TK (Time on task). Penyusunan kebijakan dan model pemberdayaan institusi dalam menyediakan fasilitas pengajaran dan pengembangan profesi P&TK Pengembangan dan pemberdayaa Dinas dalam menyediakan fasilitas pengajaran dan pengembangan profesi P&TK Pengembangan dan pemberdayaan LPMP dalam pendataan, pemetaan, advokasi dan fasilitasi pengembangan P&TK. Pengembangan dan pemberdayaan LPMP dalam penjaminan mutu institusi pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan luar sekolah.

Governance & Akuntabilitas Kemandirian: • Penerapan kebijakan otonomi pedagogik bagi pendidik. • Penerapan sistem self-profesional development tenaga kependidikan. • Penerapan model kemandirian satuan pendidikan dalam mengelola, mengembangkan, dan membina pendidik dan tenaga kependidikan. • Pelaksanaan penjaminan mutu dan akreditasi oleh lembaga mandiri. Transparansi: • Penyelenggaraan dan Pemetaan kebutuhan P&TK • Pelaksanaan Sistem Rekrutmen dan Penilaian Kinerja P&TK • Pelaksanaan Sistem Pengembangan Karir P&TK • Pelaksanaan Kesempatan Pengembangan Diri P&TK • Pelaksanaan Sistem Pemberian Penghargaan P&TK • Pelaksanaan Sistem pemberhentian dan pensiun Kinerja P&TK Akuntabilitas: • Pelaksanaan Sistem Pelaporan kinerja pelaksanaan tugas dan kinerja P&TK, satuan pendidikan, Dinas Pendidikan dan LPMP. Tanggung jawab: • Pelaksanaan sistem pengendalian kehadiran P&TK (Time on task). • Pelasanaan kebijakan dan model pemberdayaan institusi dalam menyediakan fasilitas pengajaran dan pengembangan profesi P&TK • Penerapan pemberdayaan Dinas dalam menyediakan fasilitas pengajaran dan pengembangan profesi P&TK • Penerapan Pemberdayaan LPMP dalam pendataan, pemetaan, advokasi dan fasilitasi pengembangan P&TK.

Governance & Akuntabilitas Kemandirian: • Pemantapan kebijakan otonomi pedagogik bagi pendidik. • Pemantapan sistem self-profesional development tenaga kependidikan. • Pemantapan mode/kemandirian satuan pendidikan dalam mengelola, mengembangkan, dan membina pendidik dan tenaga kependidikan. • Pemantapan penjaminan mutu dan akreditasi oleh lembaga mandiri. . Transparansi: • Pemantapan penyelenggaraan dan pemetaan kebutuhan P&TK • Pemantapan Sistem Rekrutmen dan Penilaian Kinerja P&TK • Pemantapan Sistem Pengembangan Karir P&TK • Pemantapan Kesempatan Pengembangan Diri P&TK • Pemantapan Sistem Pemberian Penghargaan P&TK • Pemantapan Sistem pemberhentian dan pensiun Kinerja P&TK Akuntabilitas: • Pemantapan sistem pelaporan kinerja pelaksanaan tugas dan kinerja P&TK, satuan pendidikan, Dinas Pendidikan dan LPMP. Tanggung jawab: • Pemantapan sistem pengendalian kehadiran P&TK (Time on task). • Pemantapan kebijakan dan model pemberdayaan institusi dalam menyediakan fasilitas pengajaran dan pengembangan profesi P&TK • Pemantapan pemberdayaan Dinas dalam menyediakan fasilitas pengajaran dan pengembangan profesi P&TK • Pemantapan LPMP dalam pendataan, pemetaan, advokasi dan fasilitasi pengembangan P&TK.


Governance & Akuntabilitas Kemandirian: • Pemantapan kebijakan otonomi pedagogik bagi pendidik. • Pemantapan sistem self-profesional development tenaga kependidikan. • Pemantapan model kemandirian satuan pendidikan dalam mengelola, mengembangkan, dan membina pendidik dan tenaga kependidikan. • Pemantapan penjaminan mutu dan akreditasi oleh lembaga mandiri. Transparansi: • Perencanaan kebutuhan P&TK • Pemantapan Sistem Rekrutmen dan Penilaian Kinerja P&TK • Pemantapan Sistem Pengembangan Karir P&TK • Pemantapan Kesempatan Pengembangan Diri P&TK • Pemantapan Sistem Pemberian Penghargaan P&TK • Pemantapan Sistem pemberhentian dan pensiun Kinerja P&TK Akuntabilitas: • Pemantapan Sistem pelaporan kinerja pelaksanaan tugas dan kinerja P&TK, satuan pendidikan, Dinas Pendidikan dan LPMP. Tanggung jawab: • Pemantapan sistem pengendalian kehadiran P&TK (Time on task). • Pemantapan kebijakan dan model pemberdayaan institusi dalam menyediakan fasilitas pengajaran dan pengembangan profesi P&TK • Pemantapan pemberdayaan Dinas dalam menyediakan fasilitas pengajaran dan pengembangan profesi P&TK • Pemantapan LPMP dalam pendataan, pemetaan, advokasi dan fasilitasi pengembangan P&TK.


Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal PMPTK (lanjutan) Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.


PERIODE PEMBANGUNAN

2005 - 2009

2010 - 2015

2015 - 2020

2020 - 2025

TEMA PEMBANGUNAN


Penguatan Pelayanan

Daya Saing Regional



VISI PEMBANGUNAN

KEGIATAN POKOK PEMBANGUNAN (Lanjutan)

Keadilan: • Pengembangan sistem rekrutmen, pembinaan, pengembangan karir, penilaian, penghargaan , dan pemberhentian erhadap P&TK yang tidak diskriminatif. • Rasio siswa dengan pendidik & tenaga kependidikan • Rasio pendidik & tenaga kependidikan dengan guru bantu dan pamong ajar • Penerapan sistem penghargaan • Penerapan sistem penilaian kinerja • Penerapan kompetensi model • Penerapan sistem sertifikasi • Penerapan sistem pelatihan

• Penerapan LPMP dalam penjaminan mutu institusi pendidikan dasar dan menengah dan PLS. Keadilan: • Pengembangan sistem rekrutmen, pembinaan, pengembangan karir, penilaian, penghargaan , dan pemberhentian erhadap P&TK yang tidak diskriminatif.


• Pemantapan LPMP dalam penjaminan mutu institusi pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan luar sekolah. Keadilan: • Pengembangan sistem rekrutmen, pembinaan, pengembangan karir, penilaian, penghargaan , dan pemberhentian erhadap P&TK yang tidak diskriminatif.

• Pemantapan LPMP dalam penjaminan mutu institusi pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan luar sekolah. Keadilan: • Pengembangan sistem rekrutmen, pembinaan, pengembangan karir, penilaian, penghargaan , dan pemberhentian erhadap P&TK yang tidak diskriminatif.


Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal PLS Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.


PERIODE PEMBANGUNAN

2005 - 2009

2010 - 2015

2015 - 2020

2020 - 2025

TEMA PEMBANGUNAN


Penguatan Pelayanan

Daya Saing Regional



VISI PEMBANGUNAN

SASARAN PEMBANGUNAN



1. Tercapainya target partisipasi PAUD ( APK = 40 %) 2. Melek Aksara 96 % 3. Terlayaninya : a. 25 % DO SD pada program Paket A b. 50 % tamatan SD yang tidak melanjutkan dan 50 % DO SMP pada program Paket B. c. Meluasnya program Paket C yang dibiayai masyarakat. 4. Semakin meluasnya Program Pendidikan Berkelanjutan yang berorientasi pada kecakapan Hidup 5. Tersedianya model unggulan bagi setiap lembaga PLS di setiap kabupaten/kota 6. Lembaga PS yang telah mencapai standar nasional 50% dan yang mencapai standar internasional 20 %. 7. Pemanfaatan ICT dalam pengelolaan dan pembelajaran PLS

1. Tercapainya target partisipasi PAUD ( APK = 60 %) 2. Melek Aksara 98 % 3. Terlayaninya : a. 25 % DO SD pada program Paket A b. 50 % lulusan SD yang tidak melanjutkan dan 50% DO SMP pada program Paket B. c. Makin meluasnya program Paket C yang dibiayai masyarakat. 4. Semakin meluasnya Program Pendidikan Berkelanjutan yang berorientasi pada pengembangan kecakapan Hidup 5. Semakin bertambahnya lembaga-lembaga PLS unggulan di setiap kabupaten/kota 6. Semakin bertambahnya lembaga PLS yang telah mencapai standar nasional hingga 50% dan mencapai standar internasional hingga 20%. 7. Meluasnya pemanfaatan ICT baik dalam pengelolaan maupun pembelajaran PLS

1. Tercapainya target partisipasi PAUD ( APK = 75%) yang ddukung oleh sistem penjaminan mutu yang efisien dan akuntabel 2. 100% penduduk Indonesia yang Melek Aksara dalam level mandiri. 3. Semakin bertambahnya lembaga program kesetaraan yang mampu menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan standar nasional 4. Semakin meluasnya lembaga kursus di pedesaan yang berorientasi pada kecakapan Hidup yang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja 5.Semakin banyak dan tersebarnya lembaga PLS yang mencapai standar nasional dan internasional dalam aspek mutu, relevansi, berdaya saing, dan manajemen 7.Terwujudnya model-model proses pembelajaran PLS bebasis ICT dan otomatisasi kantor-kantor PLS di seluruh Indonesia untuk pengelolaan

1. Tercapainya target partisipasi PAUD ( APK = 95%) yang diselenggarakan dengan mutu bersaing secara internasional 2. Terwujudnya sistem pendidikan kesetaraan yang mampu menjadi pendidikan alternatif terhadap pendidikan formal 3. Terwujudnya sistem dan mekanisme kursus-kursus profesional yang diperhitungkan sebagai alternatif pendidikan tinfggi vokasi dan profesi (Terwujudnya HE for all) 4.Terwujudnya sistem sertifikasi profesional lembaga-lembaga kursus sdalam rangka menghasilkanm devisa negara. 6.Berfungsinya mekanisme dan prosedur pengelolaan PLS serta pembelajaran PLS berbasis ICT

1. Perluasan akses Paud melalui peningkatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat 2. Pelaksanaan gerakan pemberantasan buta aksara ekstensif. 3. Intensifikasi Paket A dan Paket B serta ekstensifikasi Paket C. 4. Pengembangan pendidikan berkelanjutan yang berorientasi pada life skill. 5. Pembinaan kursus. 6. Pengembangan model unggulan bagi setiap lembaga PLS di setiap kabupaten/kota. 7. Pengembangan sistem standardisasi lembaga PLS. 8. Pemanfaatan ITC dalam pengelolaan dan pembelajaran PLS

1. Perluasan akses PAUD ( melalui peningkatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat 2. Pelaksanaan gerakan pemberantasan buta aksara ekstensif. 3. Intensifikasi Paket A dan Paket B serta ekstensifikasi Paket C. 4. Pengembangan pendidikan berkelanjutan yang berorientasi pada life skill. 5. Pembinaan kursus. 6. Pengembangan model unggulan bagi setiap lembaga PLS di setiap kabupaten/kota. 7. Pengembangan sistem standardisasi lembaga PLS. 8. Pemanfaatan ICT dalam pengelolaan dan pembelajaran PLS

1. Perluasan akses PAUD yang bermutu melalui penin katan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat 2. Lembaga program kesetaraan mampu menghasilkan lulusan yang bermutu sesuai dengan standar nasional 3. Program pendidikan berkelanjutan yang bermutu yang berorientasi pada life skill. 4. Seluruh lembaga kursus bermutu. 5. Semakin banyaknya model unggulan lembaga PLS di setiap kabupaten/kota. 6. Tercapainya standard pendidikan nasional oleh setiap lembaga PLS. 7. Perluasan pemanfaatan ICT dalam pengelolaan dan pembelajaran PLS

1. Pemantapan pelaksanaan program PAUD melalui peningkatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat 2. Pemantapan lermbaga/program kesetaraan 3. Pemantapan prndidikan berkelanjutan yang berorientasi pada life skill. 4. Pemantapan lembaga kursus. 5. Pemantapan model unggulan bagi setiap lembaga PLS di setiap kabupaten/kota. 6. Pemantapan sistem standardisasi lembaga PLS. 7. Pemanfaatan pemanfaatan ICT dalam pengelolaan dan pembelajaran PLS

1. Angka partisipasi kasar PAUD 2. Persentase penduduk melek aksara 3. Persentase anak usia sekolah yang mengikuti program Paket A dan B 4. Persentase penduduk usia produktif yang mengikuti program Paket C

1. Semakin bertambahnya anak usia 0-6 tahun yang terlayani oleh program PAUD di setiap kecamatan. Seluruh penduduk melek aksara 2. Terwujudnya sistem pendidikan kesetaraan yang memungkinkan pendidikan Paket A dan B berjalan secara berkelanjutan.

1. Pengelolan danpenyelenggaraan program PAUD secara bermutu 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan program kesetaraan secara bermutu 3. Seluruh penduduk usia dewasa memperolehlayanan pendidikan kecakapan hidup secara bermutu

1. 2. 3. 4.


Pemantapan pengelolaan dan penyelenggaraan program PAUD Pemantapan program kesetaraan Peemantapan program kecakapan hidup Pemantapan lembaga PLS unggulan di setiap kabupaten/kota


Rencana Pembangunan Jangka Panjang : Direktorat Jenderal PLS (lanjutan) Visi dan Misi Departemen Pendidikan Nasional dijabarkan lebih lanjut dalam diagram Rencana Pembangunan Jangka Panjang di bawah ini. Rencana pembangunan ini dibagi dalam 4 tahapan pembangunan.


PERIODE PEMBANGUNAN

2005 - 2009

2010 - 2015

2015 - 2020

2020 - 2025

TEMA PEMBANGUNAN


Penguatan Pelayanan

Daya Saing Regional


VISI PEMBANGUNAN


INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 5. Persentase penduduk yang mengikuti program kecakapan hidup 3. Meningkatnya Persentase anak usia sekolah (7-18 tahun) yang mengikuti 6. Jumlah lembaga PLS unggulan di setiap kabupaten/kota program Paket A dan B 7. Jumlah dan jenis lembaga PLS yang memenuhi standar 4. Meningkatnya Persentase penduduk usia produktif yang mengikuti nasional dan standar internasional pendidikan programPaket C 8. Tersedianya sarana dan tenaga ITC dalam pengelolaan dan 5. Meningkatnya Persentase penduduk yang mengikuti program pendidikan penyelenggaraan PLS, setidak-tidaknya sampai tingkat propinsi. kecakapan hidup untuk kemandirian berusaha. 6. Meningkatnya Jumlah lembaga PLS unggulan di seteiap kabupaten/kota 7. Meningkatnya Jumlah dan jenis lembaga PLS yang memenuhi standar nasional dan standar internasional pendidikan

3. Seluruh penduduk usia dewasa memperolehlayanan pendidikan kecakapan hidup secara bermutu 4. Makin banyaknya jumlah dan jenis lembaga PLS unggulan di setiap kabupaten/kota yang bermutu 5. Seluruh lembaga PLS yang memenuhi standar nasional dan internasional pendidikan 6. Peningkatan mutu seluruh jenis dan jumlah program PLS dengan memanfaatkan ITC


5. Pemantapan seluruh jenis lembaga PLS yang memenuhi standar nasional dan internasional pendidikan 6. Pemantapan pemanfaatan ITC dalam pengelolaan dan penyelenggaraan PLS


Gambaran Kebutuhan dan Rencana Strategis 2005-2009 C. Hasil-hasil Diagram berikut menggambarkan situasi umum saat ini (das sein) dalam kurun waktu 2002 – 2004 tentang kondisi pendidikan di Indonesia dan situasi yang akan dicapai (das solen) tahun 2009 ditinjau dari tiga tema utama: akses pendidikan, mutu pendidikan, dan tata kelola Departemen Pendidikan Nasional.

Das Sein Akses Pendidikan

• Indeks Pembangunan Manusia 110 (2005) • Anak tidak bersekolah 3.2% untuk usia 7-12 dan 16.5% untuk usia 13-15 • APK SMP/MTs = 82.89%; APK Perguruan Tinggi 14.6% (2004) • Terjadi kesenjangan akses pendidikan menurut kategori golongan ekonomi mampu dan tidak mampu serta perbedaan wilayah (perkotaan & pedesaan). • Angka kesenjangan cenderung naik di tingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi

Mutu Pendidikan

Peringkat Internasional Indonesia (12 dari 12) terkait dengan tingkat relevansi sistem pendidikan Indonesia dengan kebutuhan pembangunan. Beberapa penyebab: • Kesiapan fisik siswa yang cenderung minim (akibat kekurangan gizi) • 40% tenaga pengajar memiliki keahlian yang tidak sesuai dengan bidang pengajarannya • Ketidaklayakan tenaga pengajar (kualitas dan kuantitas) di tingkat dasar hingga menengah • 23.3% ruang belajar SD rusak berat, 34.6% rusak ringan • Alokasi biaya pendidikan dari APBN = 11% Rendahnya kemampuan wirausaha, 82.2% lulusan Perguruan Tinggi menjadi karyawan Kebutuhan guru 218.000 orang (2005)

Tata Kelola Depdiknas

• 8.817 temuan/kasus pengimpangan sumber dana pembangunan (1997-2004) • Desentralisasi pendidikan • Kendali pemerintah yang belum berjalan optimal karena kurang ditunjang oleh sistem informasi manajemen yang terbangun dengan baik

Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional jangka menengah (2005 – 2009) memprioritaskan beberapa program dan sasaran yang hendak dicapai oleh program tersebut, mewujudkan kondisi das solen yang diinginkan.

RENCANA STRATEGIS Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 – 2009

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Tinggi 5. Program Pendidikan Non-Formal 6. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 8. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 9. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program-program Lainnya 10. Program Penelitian dan Pengembangan Iptek 11. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus-utamaan Gender dan Anak 12. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 13. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 14. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 15. Program Peningkaan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara


Das Sollen • Menurunkan angka buta aksara penduduk usia > 15 hingga 5% • APK SMP/MTs = 97.4; APK Perguruan Tinggi = 20% • Memberi kesempatan yang sama pada seluruh peserta didik dari berbagai golongan menurut kategori tingkat ekonomi, gender, wilayah, tingkat kemampuan intelektual dan kondisi fisik • Memperluas daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan prioritas nasional • Penggunaan ICT untuk menjangkau daerah terpencil/sulit dijangkau • Peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) • Peningkatan taraf hidup masyarakat dan daya saing tenaga kerja Indonesia • Metoda pembelajaran formal dan non-formal yang efisien, menyenangkan dan mencerdaskan • Seimbang antara pengembangan kecerdasan rasional (berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan kecerdasan emosional, sosial, spritual • Anggaran pendidikan dari APBN = 20% • 4 PT masuk dalam 100 besar PT di Asia

• Manajemen perubahan secara internal untuk menjamin terjadinya perubahan secara berkelanjutan • Sistem pembiayaan berbasis kinerja (di tingkat satuan pendidikan dan pemerintah daerah) • Manajemen berbasis sekolah (MBS) • Disiplin kerja tinggi melalui internalisasi etos kerja • Penguatan kapasitas satuan dan program pendidikan yang ada pada setiap tingkatan pemerintahan untuk mencapai status kapasitas tertinggi mencapai standar Internasional • Penerapan ICT secara optimal untuk membantu merealisasikan manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel


Sasaran Jumlah Peserta Didik 2005-2009 Tabel di bawah menggambarkan target jumlah peserta didik yang akan masuk ke dalam program kerja Departemen Pendidikan Nasional hingga tahun 2010. Dalam kerangka jangka pendek, yaitu tahun 2006/2007, sasaran jumlah ditunjukkan oleh area berwana biru.

Peserta didik tersebut dibagi ke dalam 4 kategori jenis pendidikan dengan target jumlah terbesar berada di kategori sekolah dasar.

(ribu orang)

Tahun Ajaran KOMPONEN 2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

- Usia 0 – 3 Tahun

16.256,6

16.374,3

16.370,2

16.363,0

16.350,9

16.335,2


11.859,4

11.561,4

11.697,9

11.828,4

11.955,0

12.076,3


23.308,6

25.144,0

24.835,7

24.528,3

24.218,6

23.910,0


13.033,7

13.100,7

12.934,1

12.769,1

12.603,9

12.440,2

- Usia 16 –18 Tahun

12.631,6

12.601,6

12.725,1

12.845,0

12.961,3

13.073,7


25.112,3

25.306,6

25.318,1

25.324,5

25.322,5

25.311,9

- Usia 15 Tahun Ke atas

149.956,3

152.961,4

155.816,6

158.707,2

161.638,2

164.605,0

- Total Jumlah Penduduk

216.415,1

219.141,8

221.654,3

224.196,0

226.766,6

229.366,7

- SD / MI & yang sederajat

29.075,1

28.813,8

28.533,0

28.121,2

27.827,6

27.678,8

- SMP / MTs & yang sederajat

10.476,3

10.858,6

11.238,1

11.717,3

12.604,6

12.202,7

- SMA/SMK/MA & yang sederajat

6.508,9

6.845,1

7.279,3

7.800,3

8.413,8

9.065,9

- PT/PTA/PTIK

3.671,8

3.796,4

3.940,0

4.088,0

4.240,4

4.556,5

Jumlah Penduduk

Jumlah Peserta Didik

Sumber: Depdiknas, 2004 (Diolah bersama oleh BPS, Depdiknas, Depag, dan Bappenas)



Pemerataan dan Perluasan Akses Tabel di bawah merupakan penurunan tema strategis tahap pertama (2005 – 2009) dari keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Pendidikan Nasional ke dalam bentuk program kerja yang lebih kongkrit. MISSION VISION

Penjabaran ini dilakukan dengan menekankan pada tantangan pertama dari ketiga tantangan utama, yaitu pemerataan dan perluasan akses.

Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan Indonesia cerdas dan kompetitif, yang berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global

INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 2025 Kegiatan Pokok Strategis

Unit Utama

Tonggak-Tonggak Kunci Keberhasilan (KEY DEVELOPMENT MILESTONES) 2006

2007

2008

2009

2010

 BOS Wajar didasarkan pada standar standar biaya versi SNP

 Pendidikan TK  Wajar Dikdas 9 Tahun  Penyediaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar  Rehabilitasi gedung: - SD, SMP (termasuk PLB) - SMA, SMK (termasuk PLB)  Pembangunan unit sekolah baru (USB) pendidikan dasar dan menengah: - SD, SMP (termasuk PLB) - SMA, SMK (termasuk PLB)  Bantuan BOS  Penyelenggaraan pendidikan inklusif  Beasiswa siswa miskin  Pengembangan pendidikan layanan khusus

 BOS SMA/SMK/MA mulai diterapkan tanpa meninggalkan BKM Jumlah Unit Sekolah/madrasah Wajar mencukupi  100% gedung SD/MI/SDLB, SMP/MTS/ SMPLB dalam kondisi baik 

Direktorat Jenderal MPDM

10 PT Desentralisasi pengelolaan & pelaksanaan penelitian  APK untuk TK 45%  APK SMP/MTS/Paket B mencapai 98%  APK pendidikan menengah mencapai 70%  75% sarana sekolah memenuhi SNP  Rehab gedung SMA/MA/SMK/SMLB 100%  USB Sekolah/madrasah Menengah mencapai 750  Minimal 1 sekolah inklusif di setiap kabupaten/kota  25% sekolah terpadu di daerah khusus berasrama  APK PT = 20% 

 Perluasan akses PT & Peningkatan peran serta masyarakat  Pengembangan kurikulum PT  Pendirian Polytechnic

Direktorat Jenderal DIKTI

 Rencana pendirian Polytechnic didaerah-daerah ditetapkan  Terlaksananya skema dan variasi bantuan keuangan bagi 15% mahasiswa (miskin) 50% LPTK terakreditasi “baik” (A & B)  Jumlah dan kapasitas PTS meningkat 20% 



Pemerataan dan Perluasan Akses (lanjutan)

MISSION VISION



 Pembangunan sistem informasi & komunikasi dalam pengelolaan P&TK (Guru, Kepsek, Pengawas, Widyaiswara, Pamong Belajar, Pustakawan, Laboran, Tutor, Teknisi ICT, TLD, Tenaga Admin & Keu, dll)  Penyusunan rencana kebutuhan serta strategi pemenuhan dan pemerataan P&TK  Pengembangan model penyiapan & penempatan P&TK utk daerah khusus

Unit Utama


2007

2008

2009

2010

 Tersedianya informasi P&TK secara on-line

Direktorat Jenderal PMPTK

 Terbangunnya sistem perencanaan & pemenuhan kebutuhan P&TK 20% Kabupaten/Kota yang mengalami  kekurangan/ketidakmerataan guru sudah terpenuhi 80% kebutuhan guru utk setiap jenis dan jenjang pendidikan terpenuhi  & 25% kebutuhan TK  Masukan utk BSNP ttg standar biaya pendidikan kab/kota dihasilkan

 Pelaksanaan gerakan nasional pemberantasan buta aksara secara intensif.  Perluasan dan pemerataan akses PNF melalui peningkatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat  Perluasan layanan PAUD melalui pemberdayaan masyarakat  Perluasan Paket A dan Paket B untuk menunjang Wajar 9 tahun serta ekstensifikasi Paket C.  Perluasan kursus dan keterampilan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakan akan kecakapan hidup dan keterampilan.

 Penetapan mekanisme pola pemberdayaan masyarakat dalam rangka perluasan layanan PAUD nonformal  Peluncuran Reformasi Kesetaraan Paket A, B, dan C

Direktorat Jenderal PLS

Terlayani 25% DO SD melalui Paket A dan 50% lulusan SD tdk melanjutkan, dan 50% DO SMP melakukan Paket B  Paket C diikuti oleh 0.2 juta peserta didik  Penyandang Buta aksara usia >15 tahun kurang 5%  APK PAUD (Nonformal 2 – 4 thn) = 35%  Peserta Pendidikan Kecakapan Hidup usia > 15 tahun mencapai 15% atau 1.5 juta orang   Model pendanaan pendidikan tersusun

 Penelitian biaya & pendanaan wajar 9 th. bebas pungutan serta perluasan akses PAUD, dikmen, & dikti, termasuk inovasinya

Balitbang


 Masukan ttg standar baru biaya pendidikan kab/kota dihasilkan Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 33

Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Tabel di bawah merupakan penurunan tema strategis tahap pertama (2005 – 2009) dari keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Pendidikan Nasional ke dalam bentuk program kerja yang lebih kongkrit. MISSION VISION

Penjabaran ini dilakukan dengan menekankan pada tantangan kedua dari tiga tantangan utama, yaitu peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing.



Unit Utama


2007

2008

2009

2010

Minimal 1 unit usaha berpasangan dengan setiap SMK  Minimal 30% SD/MI memiliki perpustakaan Minimal 80% SMP/MTS memiliki perpustakaan 100% SMA/SMK memiliki perpustakaan

 Pembangunan ruang penunjang pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium/bengkel dan ruang-ruang lain  Kemitraan dunia usaha dan industri dengan sekolah  Pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi  Pengembangan sekolah keunggulan lokal dan internasional  Pengadaan buku, teks, referensi, dan bacaan sekolah di semua jenjang dikdasmen  Peningkatan rata-rata skor ujian nasional  Kurikulum berbasis kompetensi pd setiap jenis & jenjang pendidikan

100% SMP/MTS yang memiliki akses listrik menerapkan TV based learning  Setiap kabupaten/kota memiliki minimal 1 SD/MI/SMP/MTS rintisan bertaraf internasional  Setiap kabupaten/kota memiliki minimal 1 SMK rintisan berbasis keunggulan lokal dan/atau bertaraf internasional


Setiap kabupaten/kota memiliki minimal 1 SMA rintisan bertaraf internasional  50% SMA/MA/SMK yang memiliki akses listrik menerapkan ICT based learning  1 buku teks pelajaran/siswa untuk MP yang UN-kan 

 Beasiswa prestasi  Perimbangan siswa SMA/MA dibanding SMK/MAK

70% peserta UN mencapai nilai rata-rata 6.00  Semua sekolah/madrasah menerapkan standar isi dan standar kompetensi  Terbangunnya sistem beasiswa, di mana siswa terbaik tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan pemenang olimpiade internasional memperoleh beasiswa  Rasio siswa SMA/MA : SMK/MAK = 60 : 40 



Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing (lanjutan)

MISSION VISION



Unit Utama


2007

2008

2009

2010

 25 PT memiliki perpustakaan bertaraf internasional

 Bantuan pengadaan koleksi buku, pelangganaan jurnal ilmiah dan pemenuhan biaya operasional perpustakaan  Datasering, magang & beasiswa bg dosen  Peningkatan jumlah penelitian  Jurusan unggulan perguruan tinggi  Pengembangan budaya penelitian di kampus-kampus (mentalist & behaviorist approaches)  Pemberian insentif riset yang berpotensi paten  Peningkatan populasi mahasiswa asing pada 20 PT terbaik

 Publikasi artikel ilmiah pd jurnal internasional meningkat 30% Buku teks yang ditulis dosen meningkat 50% 


10 PT menggunakan e-learning sebagai salah satu metode pembelajaran  Program studi pendidkan vokasi yg berkualitas naik 50%  Pengangguran berpendidikan tinggi turun 50%  Dosen dgn pendidikan S2/S3 menjadi 70%  60 hasil penelitian berpaten Mahasiswa asing pada 20 PT terbaik mencapai 5% 50% PTN menjadi BHPT   Ditetapkannya 10 jenis dan variasi program PNF berorientasi life skill yang didukung pengembangannya

 Penjaminan mutu lembaga, pendidik dan peserta didik PNF  Pengembangan model-model unggulan lembaga PNF sesuai dengan keunggulan lokal masing-masing daerah  Membangun kemitraan, baik antar lembaga PNF maupun antara lembaga PNF dengan dunia industri  Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran dan evaluasi program-program PNF

 Peluncuran Reformasi Kesetaraan Paket A, B, dan C


 Dimulainya pemanfaatan ICT untuk PNF  25% Kabupaten/Kota memiliki model PNF unggulan  TBM/KBU

20% lembaga dan program PNF telah terstandarisasi 




MISSION VISION



Tonggak-Tonggak Kunci Keberhasilan (KEY DEVELOPMENT MILESTONES)

Unit Utama

2006

2007

2008

2009

2010

Dimulainya pengembangan Kemitraan dengan LPTK dan instansi/organisasi profesi terkait dalam preservice training dan inservice training bagi P&TK

 Diterapkannya standar kompetensi & sistem sertifikasi P&TK

 Penyusunan rencana pengembangan mutu P&TK  Pengembangan sistem dan pelaksanaan penilaian kinerja, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan P&TK secara bertahap.  Peningkatan kualifikasi P&TK  Sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan  Pengembangan sistem serta pembinaan profesi dan karir P&TK  Pengembangan sistem dan peningkatan kompetensi P&TK  Peningkatan Kompetensi P&TK menuju Benchmark Regional & International  Pengembangan sistem dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan  Pemanfaatan hasil akreditasi pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan nonformal untuk peningkatan mutu.  Pengembangan kemitraan dengan LPTK dan instansi/organisasi terkait dalam preservice training dan inservice training bagi P&TK

 Terbangunnya sistem penjaminan mutu guru & Kepsek yang mampu membina calon pemenang olimpiade internasional  Dimulainya penerapan sistem kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan P&TK


 Rencana induk pengembangan Mutu P&TK  Diterapkannya standar pelatihan & pengembangan P&TK Diterapkannya sistem penilaian kinerja, penghargaan dan kesejahteraan guru bersertifikat profesi & P&TK lainnya

40% guru berpendidikan min. S1/D4  Pemanfaatan hasil akreditasi satuan pendidikan dasar dan menengah (100%)  satuan pendidikan nonformal (15%) 40% Guru, Kepsek, dan Pengawas bersertifikat profesi Diterapkannya sistem penjaminan mutu di semua satuan pendidikan dasar & menengah baik formal maupun nonformal .




MISSION VISION




Unit Utama 2006

2007

2008

2009

2010

 Standar Isi & Standar Komepetensi Lulusan ditetapkan  Std. Pembiayaan, Std. Proses & Standar Penilaian ditetapkan  Std. pendidik & tendik  Std. Pengelolaan, Std. Sarana & Prasarana ditetapkan Tersedianya bank soal nasional terkalibrasi dan benchmark perkembangan siswa dan satuan pdd.  Tersedianya model penilaian tes adaptif  Tersedianya profile kemajuan hasil belajar siswa di seluruh prov./kab.kota

 Layanan profesional Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta unit terkait yang lain

 UN sesuai standar dalam SNP mulai dilaksanakan UN SD mulai dilaksanakan   Terpetakannya mutu pendidikan nasional menurut provinsi/kab/kota

 Pengembangan sistem penilaian untuk berbagai kepentingan pendidikan  Evaluasi Pendidikan Nasional untuk penjaminan mutu pendidikan

Balitbang  BAN S/M  BAN PNF  BAN PT

Model-model kurikulum pada tingkat satuan pendidikan sesuai SNP tersusun  Terpetakannya mutu penyelenggaraan pdd.menurut prov/kab/kota   UN Kesetaraan mulai dilaksanakan Akreditasi PNF (50%)  Akreditasi sekolah/madrasah (100%)  Akreditasi prodi PT (100%) 

 BSNP

Semua mata pelajaran SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA sudah memiliki buku teks layak menurut BSNP  30 mata pelajaran SMK sudah memiliki buku teks layak menurut BSNP  Bantuan profesional pengembangan & implementasi kur. tingkat satuan pdd. sesuai SNP semua prov. dan 50% kab./kota tersedia 



Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik Tabel berikut adalah penurunan selanjutnya dari tema strategis tahap pertama (2005 – 2009) dari keseluruhan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Pendidikan Nasional ke dalam bentuk program kerja yang lebih kongkrit. MISSION VISION

Penjabaran ini dilakukan dengan menekankan pada tantangan ketiga dari tiga tantangan utama, yaitu peningkatan governance, akuntabilitas dan pencitraan publik.


INSAN INDONESIA CERDAS & KOMPETITIF 2025 Program-Program/Kegiatan Strategis (STRATEGIC ACTION PROGRAMS)


Unit Utama 2006

2008

2009

2010

 UU GD  PP Sisdiknas  Sosialisasi Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas & Kompetitif 2025  Sisdur Keuangan & SIM Aset dan Keuangan mulai diaplikasikan  Aturan PNBP yg tidak merugikan citra Diknas dilaksanakan  Tata Nilai Depdiknas disepakati  UU BHP  Gaya Kepemimpinan Khas Depdiknas mulai diterapkan  Renstra Diknas, Depag, dan Pemda sejalan dengan visi Indonesia Cerdas & Kompetitif 2025

- Pembentukan Budaya Kerja  Pembentukan nilai-nilai serta budaya kerja yang konstruktif - Pengembangan Infrastruktur  Pengembangan sisdur perencanaan, pengelolaan keuangan, pegawai, dan asset  Peningkatan akuntabilitas publik dalam pelayanan pendidikan  Pengembangan/revitalisasi kelembagaan, termasuk tupoksinya - Pengembangan Kebijakan  Peningkatan sosialisasi dan publikasi kebijakan dan program Depdiknas  Intensifikasi penyelesaian RPP dan RUU

2007

 Sistem Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Strategi mulai diterapkan sejalan dengan desentralisasi, termasuk SPM  Eselon I berperilaku sesuai Tata Nilai Depdiknas PP GD

Sekretariat Jenderal

- Pengembangan SDM  Peningkatan standar kompetensi teknis dan manajerial SDM  Pengembangan public trust & image

 Laporan Keuangan 2006 dan seterusnya WTS  PP BHP  Eselon II berperilaku sesuai Tata Nilai Depdiknas  UU Perbukuan & UU Bahasa  Kompetensi Digunakan sebagai Dasar dalam Penempatan Pegawai Daya serap Anggaran > 95%   Eselon III berperilaku sesuai Tata Nilai Depdiknas

Pengembangan Kerjasama Strategis  Peningkatan kerjasama Depdiknas dengan mitra internasional, baik bilateral maupun multilateral

Eselon > IV berperilaku sesuai  Tata Nilai Depdiknas  PP Perbukuan & Bahasa ISO di bidang Manajemen Public trust & image membaik 50%  Kerugian Anggaran Negara = 0.1% dr total anggaran  10 Mitra Aktif Lembaga Luar Negeri



Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas dan Pencitraan Publik (lanjutan )

MISSION VISION




Unit Utama 2006

2007

2008

2009

2010

 Auditor memiliki jaminan keselamatan kerja  Pembiayaan pemeriksaan at-cost  Standar kompetensi auditor pendidikan  Penerapan sisdur pengawasan dan pengendalian internal

 Pengembangan sistem pengendalian internal (SPI)  Peningkatan ketaatan pengelola pendidikan terhadap peraturan perundang-undangan  Penataan organisasi dan tata kerja pengawasan pendidikan  Intensifikasi, ekstensifikasi, dan tindakan preventif pengawasan Itjen  Peningkatan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan (aparat pengawasan fungsional, legislatif, dan masyarakat).

 Penyelesaian temuan Itjen oleh Diknas dalam tahun anggaran berjalan mulai meningkat minimal 10 % per tahun Penyelesaian temuan BPK/BPKP oleh Diknas dalam tahun anggaran berikutnya, mulai meningkat minimal 10 % per tahun  Aturan PNBP yg tidak merugikan citra Diknas dilaksanakan  Internalisasi sisdur SPI setiap 6 bulan

Inspektorat Jenderal

 Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparat Itjen  Sertifikasi kompetensi auditor pendidikan  Perbaikan perlindungan auditor dan biaya pelaksanaan pemeriksaan

 SPOP audit kinerja dan audit keuangan  On-line system administrasi pengawasan (ICT)  < 0,1 % penyimpangan anggaran yang merugikan negara  Temuan sebelum 2005 selesai ditindaklanjuti  90% auditor bersertifikat auditor pendidikan Kerjasama dengan pihak terkait dalam  pengawasan dan penegakan hukum Memperoleh ISO  Minimal 10 % auditor akuntan  100% kasus penyimpangan diselesaikan  Auditor mendapat penghargaan etika profesi 




MISSION VISION




Unit Utama 2006

2007

2008

2009

2010

 Dewan Pendidikan Nasional terbentuk 100% SMA/SMK/MA melaksanakan MBS dengan baik 

 Peningkatan Capacity Building pada semua lini organisasi  Sosialisasi kebijakan dan program manajemen pendidikan dasar & menengah  Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah  Peningkatan Sistem Manajemen Mutu

70% SMP/MTS melaksanakan MBS dengan baik 


40% SD/MI melaksanakan MBS dengan baik  100% Dinas Pendidikan Kabupaten/kota/provinsi memahami dan melaksanakan kebijakan dan program Dikdasmen  50% Komite Sekolah berfungsi dengan baik  Dewan pendidikan di setiap kabupaten/kota dan provinsi sudah berfungsi dengan baik  Meraih ISO 9001 

 Perubahan status PTN menjadi badan hukum

 Penyusunan kebijakan pengelolaan P&TK dan satuan kerja dalam lingkup pembinaan Ditjen PMPTK  Pengembangan sistem dan pengelolaan P&TK secara transparan dan akuntabel  Peningkatan kapasitas staf dalam perencanaan dan evaluasi program.  Mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan dan program peningkatan mutu P&TK  Pengembangan sistem dan pelaporan kinerja satuan kerja di lingkungan Ditjen PMPTK  Fasilitasi bantuan perlindungan hukum bagi P&TK


 Temuan penyimpangan UU PNBP 0% Meraih ISO 9001  50% PTN menjadi BHPT 

 Tersosialisasinya kebijakan dan program PMPTK melalui berbagai forum & media  Tersedianya layanan bantuan hukum bagi P&TK di setiap provinsi



 Terwujudnya transparansi & akuntabilitas publik dlm bentuk laporan capaian kinerja tahunan  Tersusunnya kebijakan pengelolaan P&TK di satuan kerja  Memperoleh ISO 9001



MISSION VISION




Unit Utama 2006

 Penguatan kapasitas kelembagaan PNF baik di pusat maupun daerah  Pemanfaatan ICT dalam pengelolaan PNF  Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan PNF

2007

2008

2009

2010

 Dimulainya pemanfaatan ICT untuk PNF


Ditjen PLS, termasuk 5 BP-PLSP meraih ISO 9001 

 PP Sisdiknas  UU BHP  PP Guru & Dosen  Pendapat masyarakat tentang kinerja Depdiknas mulai diketahui

 Penelitian & inovasi tentang pengelolaan SDM, prasarana, dan sarana pendidikan sesuai SNP  Peningkatan sarana dan prasarana IT tingkat Pusat, Provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah  Pengembangan Jaringan Litbang  Terselenggaranya pooling-pooling utk. mengukur citra Depdiknas  Peningkatan sistem manajemen mutu  Penyusunan RUU BHP, RUU Bahasa, RUU Perbukuan, dan RUU lainnya serta peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan

 PP BHP Sistem dan mekanisme inventarisasi sumber daya pendidikan dihasilkan  UU Perbukuan  UU Bahasa

Balitbang

 Jaringan (networking) litbang di semua provinsi dan kabupaten/kota serta tingkat internasional terlaksana  Pangkalan data dan informasi pendidikan berbasis website (padati diksisweb) prov/kab/kota dibangun Padati diksisweb didayagunakan untuk perumusan kebijakan nasioonal  PP Perbukuan  PP Bahasa Informasi efisiensi dan efektivitas pengelolaan tentang sumber daya pendidikan dihasilkan  ISO 9001 diraih 



Komposisi Pembiayaan Program Diknas Untuk menjalankan program menengah (2005 – 2009), Departemen Pendidikan Nasional memperoleh pendanaan dari sumber-sumber yang dibagi dalam beberapa kategori serta target jumlah dana yang akan diperoleh dari setiap sumber tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh diagram komposisi pembiayaan berikut.

Penggambaran sumber dana dan target jumlah akan menjadi pedoman awal bagi Departemen Pendidikan Nasional dalam mengukur kekurangan biaya yang dibutuhkan, yang diharapkan akan berkurang jumlahnya, sejalan dengan makin bertambahnya target jumlah dana yang diperoleh dari tiap-tiap sumber.

Komposisi Pembiayaan 100% 20.3

16.1

14

22.2

19.6 15.8

75%

1.3

7

13.3 17.7 6.3

5.8

7.4

6.8

5.2

51.1

48.6 50%

44.1

46.3

40.1

25% 24.9

33.8

43.4

2006

2007

54

65.5

2008

2009

0% 2005 Kesepakatan Panja

Proyeksi Kontribusi Pembangunan Daerah

Kontribusi Masyarakat

Kekurangan Kebutuhan

NO

KETERANGAN

Perkiraan Donor Luar Negeri

2005

2006

2007

2008

2009

1.

Total kebutuhan pembiayaan

104.5

115.6

126.9

136.0

147.4

2.

Kesepakatan Panja

24.9

33.8

43.4

54

65.5

3.

Kekurangan kebutuhan

79.6

81.8

83.5

82.0

81.9

4.


40.1

44.1

46.3

48.6

51.1

5.

Perkiraan Donor Luar Negeri

5.2

5.8

6.3

6.8

7.4

6.

Kontribusi Dana Masyarakat

14

15.8

17.7

19.6

22.2

7.

Jumlah poin 4, 5, 6

59.3

65.7

70.4

75.0

80.6

Kekurangan (fiscal gap)

20.3

16.1

13.3

7.0

1.3

Disusun oleh Biro Perencanaan – Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan AndrewTani & Co.

Curah Pendapat bersama Pemerhati Pendidikan - 42

Strategi Pembiayaan Berikut adalah perkiraan kebutuhan dana pemerintah, jumlah dana yang belum terpenuhi, dan perkiraan pemenuhan kekurangan dana tersebut untuk menyelesaikan program jangka menengah (2005 – 2009).

Selain itu di bawah ini dipaparkan juga program-program yang mendapat prioritas utama untuk memperoleh pembiayaan, serta perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan program tersebut.

Rencana Pembiayaan 2. Rencana Pembiayaan Program Prioritas

1. Pembiayaan Ideal Pembangunan Pendidikan

Perkiraan Jumlah Kebutuhan Dana Pemerintah dan Dana Yang Belum Terpenuhi (dalam triliun rupiah) Perkiraan Jumlah Kebutuhan Dana Pemerintah dan Dana Yang Belum Terpenuhi (dalam triliun rupiah)

TAHUN

N O

2005

2006

2007

2008

2009

PROGRAM 2005

1

Pendidikan Anak Usia Dini

2

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

2006

2007

2008

2009

253,060

962,020

1,605,974

2,007,468

3,039,507

12,097,784

15,297,857

16,108,864

18,082,835

19,691,587

1.

Dana Non-Diskresi

79.0

86.6

94.1

101. 8

109. 5

3

Pendidikan Menengah

2,772,160

3,394,756

5,447,214

6,781,735

8,938,082

2.

Dana Diskresi

25.4

28.9

32.7

34.2

37.9

4

Pendidikan Tinggi

6,383,215

7,300,000

9,500,000

12,900,000

15,500,000

3.

Jumlah Kebutuhan Pembiayaan

104. 5

115. 6

126. 9

136. 0

147. 4

5

Pendidikan Non-Formal

348,437

1,153,600

1,620,912

2,631,367

4,647,050

6

Perkiraan Sumber APBN/D

65.0

68.3

72.7

75.2

79.0

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

3,161,543

3,675,000

5,983,410

7,583,550

9,612,070

7

Manajemen Pelayanan Pendidikan

392,523

745,463

1,482,220

2,037,932

2,681,264

8

Penelitian dan Pengembangan Pendidikan

86,390

338,000

434,000

540,000

655,000

9

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

28,501

117,166

164,032

229,645

321,502

10

Penelitian dan Pengembangan Iptek

4. 5.

Dana Belum Terpenuhi

39.5

47.3

54.2

60.8

68.4

Catatan: Proyeksi anggaran berdasarkan tahun 2005 dengan dasar Rp.65 triliun dan kenaikan 5%

Perkiraan Jumlah Kekurangan Dana yang Mungkin Dapat Dipenuhi oleh Pemda, Masyarakat, dan Bantuan Luar Negeri (donor) 2005-2009

NO 1.

KETERANGAN Total kebutuhan pembiayaan

40,000

40,000

42,600

45,369

48,318

2005

2006

2007

2008

2009

11

Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan

70,275

114,043

144,798

217,197

325,796

104. 5

115. 6

126. 9

136. 0

147. 4

12

Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak

17,300

17,300

25,950

38,925

58,388

13

Pengelolaan SDM Aparatur

5,000

5,000

10,000

20,000

40,000

14

Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

112,215

132,849

168,824

179,797

191,484

Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan & Kepemerintahan

432,468

506,946

661,202

704,180

749,952

JUMLAH

26,200,872

33,800,000

43,400,000

54,000,000

66,500,000

KESEPAKATAN PANJA

24,900,000

33,800,000

54,000,000

65,500,000

65,500,000

2.

Kesepakatan Panja

24.9

33.8

43.4

54

65.5

3.

Kekurangan kebutuhan

79.6

81.8

83.5

82.0

81.9

4.


40.1

44.1

46.3

48.6

51.1

5. 6.

Perkiraan Donor Luar Negeri Kontribusi Dana Masyarakat

7.

5.2

5.8

6.3

6.8

7.4

14

15.8

17.7

19.6

22.2

Jumlah poin 4, 5, 6

59.3

65.7

70.4

75.0

80.6

Kekurangan (fiscal gap)

20.3

16.1

13.3

7.0

1.3


15

Catatan: 1.Sebesar Rp.4,15 triliun dari kompensasi BBM tahun 2005 masuk pada program Wajar Dikdas 9 Tahun 2.Untuk tahun 2006-2009 diprediksi dana kompensasi BBM tiap tahun sudah teranggarkan pada APBN untuk Program Wajar Dikdas 9 Tahun 3.Alokasi Dikti belum termasuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Curah Pendapat bersama Pemerhati Pendidikan - 43

Sistem Pemantauan Dan Evaluasi Sistem pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra Depdiknas 2005-2009 dengan hasil yang dicapai. Pemantauan terhadap kegiatan dan/atau program pendidikan nasional dilakukan secara berjenjang dan berkala. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam konteks desentralisasi pendidikan dan pembagian peran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Proses ini sekaligus sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas aparat Pemantauan dan evaluasi di berbagai tingkatan secara sinergis dan berkesinambungan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh lembaga yang lebih tinggi terhadap lembaga yang lebih rendah sampai ke satuan pendidikan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh unit-unit utama dalam Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan, satuan pendidikan, BSNP dan BAN-S/M dan/atau BAD-S/M serta LPMP. Acuan utama dalam mengukur kesesuaian standarisasi yang tercantum dalam Renstra dan/atau Renstrada 2005-2009 adalah Standar Nasional Pendidikan. Apabila dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ditemukan masalah atau penyimpangan, maka secara langsung dapat dilakukan bimbingan, saran-saran dan cara mengatasinya serta melaporkannya secara berkala kepada stakeholders. Stakeholders dalam penyelenggaraan pendidikan nasional adalah orangtua siswa, masyarakat luas, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Satuan Pendidikan, LSM, dan para Donatur baik milik pemerintah maupun swasta dan birokrat dari berbagai tingkat pemerintahan serta dari luar negeri. Melalui pemantauan dan evaluasi dapat diketahui berbagai hal yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan (keberhasilan), ketidakberhasilan, hambatan, tantangan, dan ancaman tertentu dalam mengelola dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan satuan pendidikan.


Landasan Hukum Perundangan dan peraturan yang menjadi dasar pemantauan dan evaluasi adalah: 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; dan 4) berbagai peraturan perundangan terkait lainnya. Selain merujuk pada berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada, perlu juga mempertimbangkan beberapa draft Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah seperti Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Pendidikan Nasional. Prinsip Pelaksanaan Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; 2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; 3) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan terandal; 4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan), sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan hasilnya dapat dilaporkan kepada stakeholders melalui berbagai cara; 5) melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); 6) pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); 7) mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (komprehensif); 8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi; 9) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; 10) berbasis indikator kinerja, yaitu kriteria/indikator yang dikembangkan berdasarkan 3 (tiga) tema kebijakan Depdiknas; 11) efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.


Sistem Pemantauan Dan Evaluasi (lanjutan) Sistematika Pemantauan dan Evaluasi Orbex mengarahkan para pemimpin dalam membentuk (shape), menyelaraskan (align), dan menyetel (attune) eksistensi organisasi mereka. Pemaknaan yang sama atas visi, misi, nilai-nilai, strategi, gaya, infrastruktur, dan hasil menjadi pemersatu dan pemberi semangat bagi semua orang yang terlibat. Perhatian dan langkahtindak mereka dapat diarahkan, dipantau, dan dievaluasi secara sistematik, periodik maupun spesifik. Evaluasi hasil menunjukkan perlunya dilakukan salah satu dari tiga jenis transformasi – retooling, revitalisasi atau redirection. Retooling dilakukan ketika penelaahan terhadap hasil yang dicapai organisasi menemukan bahwa infrastruktur dan gaya kepemimpinan menjadi kunci utama. Revitalisasi dilakukan apabila strategi dan tata nilai organisasi perlu untuk ditinjau ulang agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Redirection hanya dilakukan apabila dianggap keberadaan organisasi perlu dikaji lebih lanjut. Ketiga tahapan ini merupakan tingkatan dalam melakukan organisasi.

Paradigma Sistematis Pengelolaan Organisasi



Sistem Pemantauan Dan Evaluasi (lanjutan) Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi mencakup aspek: 1) pemerataan dan perluasan aksese; 2) penjaminan mutu, relevansi dan daya saing; 3) tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Mekanisme pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Gambar di bawah ini menjelaskan mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian indikator kunci program kerja yang telah di tetapkan dalam rencana pendidikan jangka menengah secara berkelanjutkan.

Perencanaan

Departemen

Unit Utama Depdiknas

RPJP

RPJM RENSTRA

Departemen Terkait/ Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota

Satuan Pendidikan

TUGAS PERBANTUAN

BLOCK GRANT

RENSTRADA SRAA & DIPA

RKAKL& DIPA

Pemantauan & Evaluasi

Implementasi Tahun Berjalan

Anggaran Indikator Kunci

Anggaran

Anggaran

Indikator Kunci

Anggaran

Indikator Kunci

Indikator Kunci

Anggaran Indikator Kunci

Standarisasi & Mutu Tenaga Kependidikan

BSNP, BAN, BAD & LPMP

Siklus Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi



Daftar Isi. Ringkasan Eksekutif Renstra Depdiknas - 1

Recommend Documents