DAFTAR ISI ... ii ... iii

DAFTAR ISI

VISI, MISI Program Studi .................................................... ii Surat Keputusan Direktur Pascasarjana ............................ iii Bab I Kentuan Umum .......................................................... 1 Bab II Program Pendidikan ................................................. 3 Bab III Kemahasiswaan ....................................................... 5 Bab IV Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa ....................... 13 Bab V Tesis ....................................................................... 17 Bab VI Proposal Penelitian Tesis ...................................... 18 Bab VII Bimbingan Tesis ................................................... 20 Bab VIII Review dan Ujian Tesis ....................................... 25 BAB IX Yudisium dan Gelar ............................................. 31 Bab X Kode Etik dan Dewan Kehormatan ........................ 33 Bab XI Ketentuan Penutup ................................................ 34

i

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI



VISI Menjadi penggali makna dan kebenaran yang unggul dan humanis melalui kajian bahasa Inggris untuk mewujudkan kehidupan yang lebih bermartabat, secara personal maupun sosial. Becoming a discoverer of truth and meaning by way of English language studies to promote human dignity, personal and social alike.



MISI )

Menyelenggarakan pendidikan holistik* kajian bahasa Inggris untuk mendukung pemangku kepentingan memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai kemanusiaan demi terwujudnya kehidupan y ang lebih bermartabat, secara personal dan sosial. Administering a holistic education of English language studies to facilitate stakeholders to integrate academic excellence and human values for the promotion of human dignity, personal and social alike.

ii | Pedoman Administrasi Akademik

iii | Pedoman Administrasi Akademik

iv | Pedoman Administrasi Akademik

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Pengertian Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: a.

Program Magister adalah unsur pelaksana pendidikan akademik dan/profesional pada Program Pascasarjana.

b.

Program Studi adalah unsur pelaksana pendidikan akademik dan/atau profesional pada Jurusan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Visi dan Misi Universitas.

c.

Biro Administrasi Akademik, disingkat BAA, adalah unsur pelaksana universitas yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif dalam bidang akademik dan kemahasiswaan.

d.

Kegiatan akademik adalah kegiatan pendidikan tinggi yang diselenggarakan terutama untuk penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tekonologi, dan/atau seni tertentu.

e.

Dosen adalah tenaga pendidik pada universitas yang diangkat dengan tugas mengajar, mengadakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen dapat terdiri atas dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.

f.

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas.

g.

Mahasiswa reguler adalah mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta penuh program studi dan memiliki nomor induk mahasiswa.

1 | Pedoman Administrasi Akademik

Pasal 2 Pedoman Admisnistrasi Akademik Pedoman Administrasi Akademik ini adalah panduan akademik bagi Program Magister Kajian Bahasa Inggris pada Program Pascasarjana Universitas Sanata Dharma. Pedoman ini disusun berdasarkan dan untuk melengkapi peraturan atau pedoman yang berlaku di tingkat yang lebih tinggi, Peraturan Akademik Universitas Sanata Dharma (2010) dan Pedoman Administrasi akademik Program Pascasarjana (2012). Pasal 3 Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister menyelenggarakan: (1) Pendidikan Akademik yang terkait dengan gelar. (2) Pendidikan Non-formal, berupa kursus/program pelatihan yang memberikan sertifikat atau piagam kepada lulusannya. Pasal 4 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (1) Program Studi juga menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi dan misinya. (2) Untuk memenuhi kebutuhan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Program Studi bisa mengusulkan lembaga baru kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana sesuai dengan aturan Universitas. (3) Mahasiswa dan dosen berhak terlibat dalam lembagalembaga tersebut sesuai dengan aturan lembaga-lembaga masing-masing


BAB II PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 5 Sistem Pendidikan (1) Program Magister Kajian Bahasa Inggris adalah program pascasarjana yang diselenggarakan oleh Universitas Sanata Dharma dengan menggunakan Sistem Kredit Semester, disingkat SKS. (2) Sistem kredit semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, dan beban penyelenggaraan pendidikan dengan satuan kredit atas dasar satuan waktu semester yang setara dengan 16 minggu. (3) Satuan kredit semester adalah takaran penghargaan untuk pengalaman pembelajaran yang diperoleh melalui 1 jam kegiatan terjadwal yang diiringi tugas lain, baik yang terstruktur maupun yang mandiri, selama 2 sampai dengan 4 jam per minggu dalam 1 semester, atau untuk pengalaman pembelajaran lain yang setara. Pasal 6 Struktur Kurikulum (1) Kurikulum PM-KBI terdiri dari empat kelompok matakuliah: dasar, inti, tesis, dan pilihan. (2) Matakuliah dalam kurikulum dirancang untuk mendukung tercapainya visi, misi PM-KBI dan kompetensi inti, kompetensi pendukung serta kompetensi lainnya. (3) Untuk menyelesaikan seluruh program, mahasiswa diwajibkan menyelesaikan sekurang-kurangnya 41 sks dan


sebanyak-banyaknya 50 sks yang terdiri dari matakuliah dasar, inti, tesis, dan pilihan. (4) Matakuliah dasar bersifat wajib bagi seluruh mahasiswa PM-KBI dan ditawarkan pada semester pertama atau gasal. (5) Matakuliah inti bersifat wajib bagi mahasiswa sesuai konsentrasi yang dipilihnya. (6) Matakuliah inti bagi konsentrasi tertentu bersifat pilihan bagi mahasiswa dari konsentrasi yang berbeda. (7) Matakuliah Tesis terdiri dari dua matakuliah: Graduate Research Project (GRP) yang ditawarkan di semester tiga (3) dan Thesis yang ditawarkan di semeseter empat (4). (8) Matakuliah pilihan ditawarkan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan ketersediaan dosen yang memiliki kewenangan mengampu matakuliah tersebut. (9) Untuk konsentrasi yang merupakan kerjasama antara PMKBI dengan lembaga luar, distribusi matakuliah dasar, inti, tesis, dan pilihan diatur tersendiri.


BAB III PENERIMAAN MAHASISWA DAN PENDAFTARAN ULANG

Pasal 7 Penerimaan Mahasiswa (1) Penerimaan mahasiswa dilaksanakan Penerimaan Mahasiswa Baru.

oleh

Panitia

(2) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan dengan memilih calon mahasiswa melalui serangkaian tes: tes potensi akademik tertulis, tes kecakapan atau kemampuan berbahasa Inggris, dan tes wawancara.

Pasal 8 Status Mahasiswa Mahasiswa PM-KBI terdiri dari mahasiswa reguler dan pendengar. Status mahasiswa reguler terdiri dari empat (4) kategori: aktif, tidak aktif, cuti studi, dan DO. Bila ditambah dengan status mahasiswa pendengar, maka ada lima kategori: (1) Mahasiswa aktif (a) Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang melakukan daftar ulang pada semester berjalan dan tercantum sebagai mahasiswa aktif di EPSBED. (b)

Mahasiswa aktif berhak mendapatkan layanan akademik dan administratif.

(2) Mahasiswa tidak aktif. (a)

Mahasiswa tidak aktif adalah mahasiswa yang tidak mendaftarkan ulang sampai pada waktu yang telah ditetapkan pada semester berjalan dan karenanya


dalam EPSBED terdaftar sebagai mahasiswa tidak aktif pada semester berjalan. (b) Mahasiswa tidak aktif tidak berhak mendapatkan layanan akademik. (3) Mahasiswa cuti studi (a) Mahasiswa cuti studi adalah mahasiswa yang mengunduran diri sementara dari kegiatan akademik atas permintaan mahasiswa sendiri. (b) Mahasiswa cuti studi secara administratif tetap terdaftar sebagai mahasiswa aktif. (c) Cuti studi maksimum dua (2) semester. (d) Masa cuti studi tidak dihitung dalam masa studi. (e) Mahasiswa dapat mengambil cuti studi di semester 2, 3, atau 4. (4) Mahasiswa DO (Putus Studi) Mahasiswa DO adalah mahasiswa yang dikeluarkan dari universitas dengan Surat Keputusan Rektor karena: (a) masa studi telah habis (b) tidak melakukan pendaftaran ulang selama dua semester berturut-turut. (5) Mahasiswa Pendengar (a)

Mahasiswa pendengar adalah orang perorangan yang diijinkan oleh Kaprodi PM-KBI untuk mengikuti proses belajar-mengajar untuk suatu matakuliah.

(b) Mahasiswa pendengar berhak membaca buku-buku koleksi perpustakaan PM-KBI di ruang baca perpustakaan. (c) Mahasiswa pendengar tidak berhak mendapatkan nilai untuk matakuliah yang diikutinya.


(d) Mahasiswa pendengar berhak mendapatkan sertifikat jika presensinya memenuhi persyaratan.

Pasal 9 Pindah atau Keluar (1) Mahasiswa Program Magister Kajian Bahasa Inggris yang akan pindah ke perguruan tinggi lain atau mengundurkan diri wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada rektor melalui Direktur Program Pasca Sarjana, dengan salinan ke Kaprodi, disertai bukti-bukti: (a) telah menyelesaikan semua administrasi dan keuangan,

jenis

kewajiban

(b) telah mengembalikan buku perpustakaan. (2) Kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan diberikan surat keterangan pindah atau keluar. (3) Pemohon wajib membayar biaya administrasi yang ditetapkan apabila memerlukan transkrip akademik dan surat lain yang diperlukan.

Pasal 10 Pendaftaran Ulang (1) Pada setiap awal semester, mahasiswa lama wajib mendaftar ulang pada waktu yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik Universitas atau oleh PM-KBI untuk secara sah dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berjalan. (2) Pendaftaran ulang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:


(a) Membayar uang kuliah ke rekening USD melalui bank yang ditunjuk pada tanggal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik Program Magister Kajian Bahasa Inggris. (b) Mengambil Kartu Rencana Studi (KRS) dari Sekretatriat PM-KBI. (c) Mengisi KRS dengan matakuliah (termasuk tesis) yang akan ditempuh pada semester berjalan. (d) Setelah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing akademik, menyerahkan kembali KRS ke Sekretatriat PM-KBI pada tanggal yang telah ditentukan dalam kalender akademik PM-KBI. (e) Mahasiswa melapor ke BAA dengan membawa lembar KRS yang telah disahkan PM-KBI untuk mendapat pengesahan kartu mahasiswa untuk semester berjalan. (3) Keterlambatan pembayaran uang kuliah dari tanggal yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan keuangan yang berlaku di USD. (4) Bila mahasiswa secara sah berhalangan mendaftarkan sendiri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, pendaftaran dapat dilakukan oleh orang lain yang diberi surat kuasa. (5) Pendaftaran di luar jadwal yang telah ditentukan tidak dapat dilayani. Pasal 11 Permohonan Cuti Studi (1) Permohonan cuti studi diajukan secara tertulis kepada Direktur Pascasarjana, dengan sepengetahuan dari Kaprodi. (2) Permohonan cuti studi wajib diajukan dalam masa pendaftaran ulang, selambat-lambatnya minggu ketiga


bulan September untuk semester gasal dan minggu ketiga bulan Februari untuk semester genap. (3) Mahasiswa yang cuti studi tidak membayar uang kuliah dan tidak berhak untuk mengikuti kegiatan akademik. (4) Pengubahan status dari mahasiswa cuti studi ke mahasiswa aktif atau sebaliknya hanya dilayani pada masa pendaftaran ulang dalam semester yang bersangkutan.

Pasal 12 Masa Studi (1) Masa studi mahasiwa PM-KBI adalah tiga (3) sampai delapan (8) semester. (2) Beban studi mahasiswa dapat ditempuh dalam waktu kurang dari empat (4) semester. (3) Cuti studi tidak dihitung dalam masa studi. (4) Mahasiswa dapat mengajukan perpanjangan masa studi maksimal 2 (dua) kali, masing-masing satu semester, setelah masa studinya habis. (5) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya setelah perpanjangan masa studinya dianggap drop out. Pasal 13 Prosedur Perpanjangan Masa Studi (1) Mahasiswa mengajukan permohonan perpanjangan masa studi kepada Direktur Program Pascasarjana dengan diketahui oleh Kaprodi PM-KBI. (2) Dalam hal keterlambatan penyelesaian tesis, per-mohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (1) disertai dengan laporan kemajuan penelitian tesis dan keterangan dari pembimbing tesis.


Pasal 14 Lalai Pendaftaran Ulang (1) Mahasiswa yang lalai melakukan pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan secara akademik dianggap tidak aktif pada semester yang bersangkutan. (2) Mahasiswa yang dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan pendaftaran ulang pada masa semester berikutnya, dengan kewajiban membayar uang kuliah semester pada waktu yang bersangkutan tidak melakukan pendaftaran ulang, di samping pembayaran-pembayaran lain yang menjadi kewajibannya. (3) Masa tidak aktif sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) tetap diperhitungkan dalam masa studi. (4) Mahasiswa yang selama dua (2) semester berturut-turut tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan keluar.

Pasal 15 Penerimaan Kembali (1)

Penerimaan kembali mahasiswa dapat dilakukan untuk mahasiswa PM-KBI yang sudah tidak aktif atau dianggap tidak aktif karena lalai mendaftarkan ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut atau lebih, dengan syarat: (a) Bukan mahasiswa yang dikeluarkan karena pelanggaran berat etika akademik atau pencemaran nama baik USD, (b) Masa studi tersisa masih memungkinkan yang bersangkutan untuk menyelesaikan studi di PM-KBI,


(c) Melunasi kewajiban tertunggak,

keuangan

dan

administratif

(d) Mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Direktur Program Pascsarjana dengan diketahui Kaprodi PM-KBI. (2)

Keputusan tentang penerimaan kembali mahasiswa diberikan oleh Rektor. Pasal 16 Layanan Mahasiswa

Mahasiswa PM-KBI berhak atas berbagai layanan dan fasilitas, seperti: (1) Pendampingan Akademik yang bertujuan agar (a) mahasiswa berkepribadian yang sesuai dengan ciri-ciri seorang akademikus dan/atau profesional yang berkepedulian sosial tinggi; (b) mahasiswa menemukan dan mengembangkan minat dan bakat; dan (c) mahasiswa mempunyai kemandirian dalam belajar. (2) Layanan di perpustakaan dan ruang studi (workstation) (3) Layanan kesehatan melalui Unit Pelayanan Kesehatan Universitas. (4) Beasiswa bagi yang memenuhi syarat.

Pasal 17 Perkuliahan dan Jadwal Kuliah (1) Pada awal kuliah tatap-muka setiap semester, dosen menjelaskan silabus matakuliah yang diampunya kepada mahasiswa.


(2) Silabus meliputi drekripsi matakuliah, tujuan, kegiatan belajar-mengajar, tugas pekuliahan, penilaian, kebijakan kelas (policy), dan sumber belajar. (3) Jadwal, yang meliputi matakuliah, dosen pengampu, waktu dan tempat, ditetapkan Kaprodi. (4) Jika karena sesuatu hal kegiatan perkuliahan tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dosen wajib: a. Memberitahukan terlebih dahulu kepada mahasiswa dan Kaprodi baik langsung maupun melalui Sekretariat PM-KBI. b. Mengganti tatap-muka pada kesempatan lain atau mengisi dengan kegiatan terstruktur. (5) Dalam rangka penjaminan mutu, pada akhir masa perkuliahan dilaksanakan evaluasi perkuliahan atau evaluasi proses pembelajaran.


BAGIAN IV PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA Pasal 18 Persyaratan Ujian Akhir Semester (1) Untuk dapat mengikuti ujian akhir semester, mahasiswa wajib memenuhi syarat kehadiran kuliah minimal 75%. (2) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dinyatakan tidak lulus dalam ujian matakuliah tersebut kecuali ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. (3) Mahasiswa yang tidak mengikuti ujian akhir sesuai dengan yang dijadwalkan bisa mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian kepada Kaprodi dengan sepengetahuan dosen pengampu matakuliah disertai dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Pasal 19 Ujian (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa bisa dilakukan melalui berbagai cara, misalnya: ujian, tugas, dan kontribusi dalam perkuliahan. (2) Jenis ujian terdiri atas ujian matakuliah dan atau ujian tugas akhir. (3) Ujian tengah semester dan tugas-tugas lain ditetapkan waktunya oleh PM-KBI dan diselenggarakan oleh dosen. (4) Ujian dan atau tugas akhir semester diselenggarakan pada akhir setiap semester.


Pasal 20 Pelanggaran Etika Akademik (1) Yang dimaksud dengan pelanggaran etika akademik adalah perbuatan curang yang dilakukan untuk secara akademik menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mendapatkan nilai lebih tinggi dari yang sebenarnya menjadi haknya. (2) Jenis pelanggaran meliputi tetapi tidak terbatas pada (a) menyontek dalam kuis/tes/ujian, (b) melakukan plagiarisme dalam tugas kuliah/tugas akhir/tesis, (c)

memperakukan karya orang lain sebagai karyanya sendiri,

(d) memfasilitasi mahasiswa lain untuk berbuat curang dalam ujian atau tugas kuliah, (e) menyerahkan karya akademik yang sudah dipakai untuk satu matakuliah sebagai karya akademik untuk matakuliah lain. (3) Pelanggaran yang terjadi wajib dilaporkan kepada Kaprodi PM-KBI disertai dengan berita acara pelanggaran. Laporan pelanggaran akan diteruskan oleh Kaprodi PM-KBI ke Direktur Pascasarjana untuk ditindaklanjuti. (4) Sanksi terhadap pelanggaran kode etik dapat berupa peringatan, pembinaan, pembatalan sebagian atau seluruh hasil pembelajaran, pembatalan kelulusan satu atau beberapa matakuliah, atau pencabutan status kemahasiswaan sementara atau permanen.


Pasal 21 Sistem Penilaian (1) Proses pemberian nilai pada suatu matakuliah adalah proses penetapan taraf pencapaian kompetensi mahasiswa dalam matakuliah tersebut. (2) Hasil pengukuran taraf pencapaian kompetensi mahasiswa dinyatakan dalam bentuk skor. (3) Nilai akhir keberhasilan mahasiswa dinyatakan dengan skor, huruf (yang disebut Huruf Mutu): A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E, masing-masing dengan bobot kuantitatif (yang disebut Angka Mutu) sebagai berikut: Skor

Nilai

Angka Mutu

8.0 – 10.0

A

4.00

7.7 – 7.9

A-

3.70

7.4 - 7.6

B+

3.30

7.0 – 7.3

B

3.00

6.7 – 6.9

B-

2.70

6.4 – 6.6

C+

2.30

5.6 - 6.3

C

2.00

5.0 - 5.5

D

1.00

0.0 - 4.9

F

0.00

(4) Penilaian dilakukan dengan terlebih dulu menetapkan batas-lulus yang merupakan batas minimum pencapaian kompetensi yang diperlukan. (5) Jika mahasiswa mengulang matakuliah, nilai yang dipakai adalah nilai tertinggi yang dicapainya.


(6) Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat persentase kehadiran dalam perkuliahan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18 ayat (1) diberi nilai F dan oleh karena itu dianggap belum menempuh matakuliah tersebut.

Pasal 22 Administrasi Hasil Penilaian (1) Setiap dosen wajib menyerahkan nilai akhir kepada ketua program studi melalui sekretariat PM-KBI selambat-lambat 5 (lima) minggu setelah suatu matakuliah diujikan dalam ujian akhir semester. (2) Nilai diumumkan kepada mahasiswa melalui papan pengumuman di kampus PM-KBI dan di website PM-KBI. (3)

Bila nilai mahasiswa tidak memuaskan, mahasiswa bisa diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan (remedi).

(4) Nilai-final mahasiswa diunggah ke dalam Sistem Administrasi Akademik (SIA) kemudian dikirimkan ke BAA oleh sekretariat PM-KBI untuk proses lebih lanjut. (5) Penyampaian hasil studi yang definitif dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) minggu setelah berakhirnya masa ujian akhir semester, dengan cara memberikan kepada mahasiswa Kartu Hasil Studi, disingkat KHS. (6) Transkrip mahasiswa siap diberikan kepada mahasiswa selambat-lambatnya 9 (sembilan) minggu setelah masa ujian akhir semester berakhir. Pasal 23 Evaluasi Sisip Program (1) Evaluasi sisip program dilakukan untuk menentukan apakah mahasiswa boleh melanjutkan studinya.


(2) Evaluasi dilakukan pada akhir semester empat (4) terhitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya dengan tidak memperhitungkan masa cuti studi. (3) Untuk dapat melanjutkan studinya, pada akhir semester empat (4) mahasiswa telah lulus sekurang-kurangnya 30 SKS dengan IPK sekurangnya-kurangnya 3,0. (4) Usul pemberhentian mahasiswa yang tidak dapat memenuhi syarat untuk melanjutkan studi disampaikan oleh Direktur Pascasarjana kepada Rektor atas usulan Kaprodi PM-KBI.

BAGIAN V TESIS Pasal 24 Ketentuan Umum (1) Untuk mendapatkan gelar Magister Humaniora (M. Hum), mahasiswa wajib melakukan penelitian dan penulisan tesis untuk mem-buktikan komptetensinya melakukan penelitian dan penulisan ilmiah. (2) Untuk bisa melakukan penelitian tesis, mahasiswa wajib membuat proposal penelitian tesis. (3) Dalam proses penelitian dan penulisan tesis, setiap mahasiswa didampingi oleh satu dosen pembimbing. (4) Format tesis mengikuti Thesis Guidelines yang ditetapkan oleh PM-KBI. (5) Ujian tesis dilaksanakan setelah tesis dinyatakan layak uji oleh dosen pembimbing tesis dan dosen penelaah (reviewer). (6) Ujian tesis dilaksanakan secara terbuka.


(7) Tesis secara resmi dinyatakan telah selesai apabila sudah ditandatangani oleh Panitia Penguji Tesis, dosen pembimbing dan Direktur Pascasarjana. (8) Atas dasar usulan Kaprodi, Direktur Program Pascasarjana menerbitkan surat keputusan pembim-bingan penelitian tesis. BAGIAN VI PROPOSAL PENELITIAN TESIS

Pasal 25 Proposal Penelitian Tesis (1) Proses penelitian dan penulisan tesis dimulai pada semester tiga (3) dengan penyiapan proposal penelitian tesis oleh mahasiswa melalui matakuliah Graduate Resarch Project dengan luaran proposal penelitian tesis yang lengkap. (2) Format proposal penelitian tesis sesuai dengan yang tercantum dalam buku Thesis Guidelines.

Pasal 26 Penentuan Dosen Pembimbing Penelitian Tesis (1) Pembimbing penelitian tesis ditentukan sejak mahasiswa mulai menyiapkan proposal penelitian tesis. (2) Untuk menentukan pembimbing penelitian tesis, mahasiswa mengajukan usulan topik penelitian tesis dengan menyerahkan formulir Proposed Thesis Title and Supervisor ke sekretariat PM-KBI. (3) Tiap mahasiswa yang melakukan penelitian tesis dibimbing oleh satu (1) orang dosen pembimbing penelitian tesis.


(4) Rapat dosen menentukan dosen pembimbing penelitian tesis berdasarkan kesesuaian usulan topik proposal dengan bidang keahlian dosen dan keberimbangan jumlah bimbingan. (5) Kaprodi mengumumkan keputusan rapat dosen berkaitan dengan penentuan dosen pembimbing penelitian tesis depada mahasiswa. (6) Atas dasar keputusan rapat dosen, Kaprodi mengusulkan kepada Direktur Program Pascasarjana untuk mengeluarkan surat keputusan pembimbingan penelitian tesis. (7) Atas dasar usulan Kaprodi, Direktur Program Pascasarjana menerbitkan surat keputusan pembimbingan penelitian tesis. Pasal 27 Persyaratan Pengajuan Proposal Penelitian Tesis Seorang mahasiswa diijinkan mengajukan proposal penelitian tesis dengan syarat: (a) Telah lulus matakuliah Research in Englihs Literature, Research in English Language, atau Research in English Education sesuai dengan bidang konsentrasinya. (b) Telah atau sedang mengambil matakuliah matakuliah GRP, (c) Telah menyelesaikan proposal penelitian tesis, (d) Memaparkan proposal penelitian tesis Proposal Seminar.

dalam

Thesis

Pasal 28 Seminar Proposal Penelitian Tesis (1) Mahasiswa memaparkan proposal penelitian tesis pada akhir semester dalam Thesis Proposal Seminar yang wajib dihadiri oleh semua mahasiswa GRP dan dosen PM-KBI.


(2) Dosen PM-KBI yang mengahadiri seminar proposal seminar tesis memberi masukan lisan dan tertulis untuk perbaikan proposal penelitian. Masukan tertulis disampaikan dalam lembar Thesis Proposal Feedback Form. (3) Mahasiswa memperbaiki proposal penelitian tesis berdasarkan masukan yang diterima dari dosen dan mahasiswa saat Thesis Proposal Seminar di bawah bimbingan dosen pengampu GRP. (4) Proposal penelitian tesis diberi nilai oleh dosen pengampu setelah proposal penelitian tesis direvisi dan revisinya disetujui dosen pengampu GRP. (5) Dalam hal mahasiswa berhasil menyelesaikan tesisnya pada semester 3, dengan persetujuan Kprodi thesis proposal seminar sekaligua berfungsi sebagai review tesis.

BAB VII BIMBINGAN TESIS Pasal 29 Kualifikasi Pembimbing Penelitian Tesis Pembimbing penelitian tesis memiliki kualifikasi sebagai berikut: (1) dosen tetap USD yang bergelar akademik Doktor, terutama yang ditugaskan di PM-KBI, (2) memiliki kompetensi sesuai dengan bidang kajian atau penelitian tesis.


Pasal 30 Penelitian Lapangan (1) Bila dalam melaksanakan penelitan tesis, mahasiswa memerlukan data dari lapangan, mahasiswa mengajukan permohonan surat pengantar permohonan ijin penelitian lapangan kepada Kaprodi melalui sekretariat PM-KBI. (2) Berdasarkan permohonan tersebut, Kaprodi mengeluarkan surat pengantar permohonan ijin penelitian lapangan.

Pasal 31 Jangka Waktu Penelitian dan Penulisan Tesis (1) Jangka waktu penelitian dan penulisan tesis ditetapkan satu (1) tahun, sesuai dengan surat keputusan pembimbingan penelitian tesis. (2) Jika dalam waktu satu (1) tahun mahasiswa tidak dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesisnya, mahasiswa wajib menempuh matakuliah Graduate Research Project. (3) Mahasiswa mengajukan permohonan perpanjangan pembimbingan tesis kepada Direktur Program Pascasarjana melalui Kaprodi apabila waktu bimbingan menurut surat pengangkatan pembimbing telah usai. (4) Jika dalam waktu 7 (tujuh) semester mahasiswa tidak berhasil menyelesaikan penulisan tesis dan lulus ujian tesis, masa studi mahasiswa telah habis.


Pasal 32 Penggantian Topik Penelitian Jika karena suatu sebab mahasiswa harus mengganti topik penelitian, mahasiswa dapat melakukannya dengan mengikuti prosedur seperti pengajuan proposal penelitian yang baru. Pasal 33 Prosedur Perpanjangan Bimbingan Penelitian Tesis (1) Jika penelitian dan penulisan tesis belum dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun, mahasiswa dapat mengajukan permohonan perpanjangan bimbingan tesis kepada Direktur Program Pascasarjana melalui Kaprodi. (2) Bila pembimbing menyatakan berkeberatan diperpanjang masa pembimbingannya, pembimbing wajib menyatakan keberatan secara tertulis dengan menyebutkan alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, menyerahkannya kepada Kaprodi untuk kemudian dikomunikasikan kepada Direktur Program Pasca-sarjana. (3) Dalam hal ayat (2) di atas, Kaprodi wajib mencarikan pembimbing pengganti dengan mempertimbangkan substansi penelitian tesis mahasiswa.

Pasal 34 Penggantian Pembimbing Tesis (1) Pembimbing dapat diganti, apabila: (a) Berhalangan melaksanakan tugas karena alasan yang sah, seperti sakit, tugas dinas dalam jangka waktu lama atau halangan tetap yang lain.


(b) Ada hal yang menurut pendapat pembimbing, mahasiswa bimbingan atau Kaprodi sangat mengganggu proses bimbingan dan penelitian tesis mahasiswa. (c) Meninggal dunia.

Pasal 35 Prosedur Penggantian Pembimbing Tesis (1) Kecuali karena meninggal dunia, usulan penggantian dosen pembimbing bisa diajukan oleh dosen pembimbing, mahasiswa, ataupun keduanya. (2) Bila alasan usulan penggantian pembimbing bisa dipertanggungjawabkan, Kaprodi bisa mengabulkan permohonan penggantian dosen pembimbing dengan menunjuk dosen lain sabagai dosen pembimbing pengganti. (3) Atas dasar usulan Kaprodi, Direktur Program Pascasarjana menerbitkan surat pengangkatan pembimbing pengganti. Pasal 36 Tugas dan Tanggung Jawab Pembimbing (1) Mendampingi mahasiswa bimbingannya agar dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. (2) Memberikan nasihat dan tuntunan agar hasil penelitian tesis dan tesisnya dapat dipertanggung-jawabkan secara logis dan ilmiah oleh mahasiswa. (3) Melaporkan perkembangan penelitian dan penulisan tesis yang dilaksanakan mahasiswa kepada Kaprodi secara periodik.


(4) Memberikan pernyataan apabila tesis mahasiswa bimbingannya telah siap review dan atau siap uji.

Pasal 37 Tugas dan Tanggung Jawab Mahasiswa Bimbingan (1) Memprakarsai penelitian, penulisan dan pelaksanaan bimbingan tesis. (2) Secara rutin melaporkan perkembangan kegiatan penelitian dan penulisan tesis kepada pembimbing. (3) Berkonsultasi dengan dosen pembimbing bila mengalami kebuntuan atau kesulitan yang tidak bisa dipecahkan tanpa bantuan pembimbing penelitian tesis. (4) Mempertanggungjawabkan isi tesis sebagai suatu karya ilmiah yang disusun sebagai hasil penelitian, pemikiran dan penalarannya sendiri. (5) Mengajukan permohonan perpanjangan pembimbingan tesis kepada Direktur Program Pascasarjana melalui Kaprodi apabila waktu bimbingan menurut surat pengangkatan pembimbing telah usai. Pasal 38 Plagiat (1) Plagiat adalah tindakan mengambil alih seluruh atau sebagian pendapat atau karya tulis orang lain seolah-olah itu pendapat atau karyanya sendiri. (2) Mahasiswa tidak dibenarkan melakukan plagiat dalam menulis tesis. (3) Jika mahasiswa terbukti melakukan plagiat, mahasiswa bersangkutan akan dikenai sanksi, yang bisa berupa


pencabutan haknya sebagai mahasiswa atau pencabutan gelar yang sudah diberikan. (4) Tugas untuk memeriksa dan mengumpulkan data tentang mahasiswa yang dianggap plagiat dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

BAGIAN VIII REVIEW DAN UJIAN TESIS

Pasal 39 Review Tesis (1) Review tesis adalah penelaahan draf tesis yang telah disetujui dosen pembimbing oleh dua orang dosen penelaah atau reviewer untuk menentukan kelayakan tesis untuk diujikan dalam ujian tesis. (2) Hasil review tesis dikategorikan sebagai berikut: (a) Layak uji tanpa perbaikan. Kategori ini diberikan jika draf tesis telah memenuhi kriteria tertinggi dalam rubrik kelayakan tesis. (b) Layak uji dengan perbaikan. Kategori ini diberikan jika draf tesis memenuhi kelayakan tesis tetapi masih terdapat kesalahan-kesalahan yang perlu dibetulkan atau unsur-unsur yang perlu ditambahkan. (c) Tidak layak uji. Kategori ini diberikan jika tidak memenuhi kriteria kelayakan karena terdapat kesalahan yang mendasar pada teori, metodologi dan hasil penelitian tesis. (3) Perbaikan atau revisi proposal dilaksanakan berdasarkan saran atau masukan dosen penelaah tesis, dalam jangka waktu yang dianggap cukup oleh dosen penelaah, di bawah bimbingan dosen pembimbing tesis.


(4) Dalam hal proposal tidak layak uji, draf tesis yang telah diperbaiki wajib direview ulang setelah perbaikannya disetujui dosen pembimbing tesis, sebelum dinyatakan layak uji. (5) Mahasiswa yang draf tesisnya telah dinyatakan layak uji diijinkan untuk mendaftarkan diri untuk ujian tesis. Pasal 40 Persyaratan Menempuh Ujian Tesis Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk menempuh ujian tesis apabila: (1) Telah menempuh semua matakuliah yang disyaratkan dalam kurikulum dengan IPK kumulatif sekurang-kurangnya 3,00. (2) Tesis telah dinyatakan layak uji oleh dosen reviewer tesis dan pembimbing. Pasal 41 Pendaftaran Ujian Tesis (1) Mahasiswa yang merencanakan ujian mendaftarkan diri ke Kaprodi dengan cara:

tesis

harus

(a)

Mengisi formulir pendaftaran ujian tesis.

(b)

Menyerahkan pernyataan bahwa tesis telah layak uji.

(c)

Menyerahkan tesis lengkap ke Sekretariat sebanyak empat berkas.

(2) Mahasiswa yang akan menempuh ujian tesis ulangan harus mendaftarkan kembali sebagai peserta baru dan membayar biaya administrasi.


Pasal 42 Panitia Penguji Tesis (1) Panitia penguji tesis terdiri dari empat dosen, yaitu ketua, sekretaris dan dua anggota. (2) Keempat dosen dalam Panitia Penguji tersebut adalah dosen pemimbing, dua (2) orang dosen reviewer dan satu (1) dosen lain yang kompeten dalam topik tesis yang diujikan. (3) Panitia penguji ditentukan oleh Kaprodi dan diusulkan kepada Direktur Pascasarjana untuk penerbitan surat keputusan panitia penguji tesis. (4) Direktur Pasacsarjana, berdasarkan usulan Kaprodi, menerbitkan surat keputusan panitia penguji tesis.

Pasal 43 Persiapan Pelaksanaan Ujian Tesis (1) Kaprodi menetapkan jadwal ujian tesis berdasarkan kesediaan menguji dan ketersediaan waktu dosen penguji tesis. (2) Kaprodi mengumumkan kepada mahasiswa dan dosen tempat dan tanggal pelaksanaan ujian. (3) Sekurang-kurangnya 10 hari sebelum pelaksanaan ujian, Kaprodi menyampaikan dengan surat resmi jadwal ujian tesis kepada panitia penguji dilampiri dengan berkas tesis yang akan diujikan.


Pasal 44 Materi Ujian Tesis Komponen yang diujikan meliputi seluruh proses penelitian, pengolahan hasil penelitian, temuan penelitian, dan cara penyampaian hasil penelitian baik secara tertulis maupun lisan.

Pasal 45 Pelaksanaan Ujian Tesis (1) Ujian tesis dipimpin oleh ketua panitia penguji yang bertugas memastikan bahwa ujian tesis berlangsung sesuai dengan pedoman pelaksanaan ujian tesis. (2) Penguji wajib memberikan penilaian kualitatif dan kuantitatif terhadap tesis yang diujikan dan unjuk kerja mahasiswa selama ujian berlangsung dengan mengisi lembar thesis examination feedback (kualitatif) dan thesis examination score (kuantitatif). (3) Ketua Panitia Penguji Tesis menyelenggarakan rapat dengan anggota Panitia Penguji untuk menentukan kelulusan peserta ujian tesis.

Pasal 46 Kategori Kelulusan Peserta Ujian Tesis Kelulusan peserta ujian tesis dikategorikan menjadi: (1) Lulus tanpa perbaikan. Kategori ini diberikan jika selu-ruh isi tesis telah dianggap memuaskan panitia penguji, kecuali kesalahan teknis yang tidak mengganggu. (2) Lulus dengan perbaikan. Kategori ini diberikan jika panitia penguji melihat kesalahan yang dianggap tidak mendasar,


sehingga tidak perlu diuji lagi. Perbaikan dilaksanakan atas saran dan pantauan panitia penguji, dalam jangka waktu yang dianggap cukup oleh panitia penguji, antara dua sampai enam (2-6) minggu, sesuai dengan tingkat kedalaman dan keluasan kesalahan. (3) Tidak lulus. Kategori ini diberikan jika panitia penguji melihat kesalahan yang mendasar pada teori, data dan kebenaran ilmiah serta pemahamannya oleh mahasiswa, sehingga perlu diuji lagi. Perbaikan dilaksanakan atas saran dan pemantauan panitia penguji, dalam jangka waktu yang dianggap cukup oleh panitia penguji sesuai dengan tingkat kedalaman dan keluasan kesalahan.

Pasal 47 Ujian Ulang Tesis (1) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian tesis wajib memperbaiki tesisnya berdasarkan masukan dosen penguji dalam lembar thesis examination feedback di bawah bimbingan dosen pembimbing tesis. (2) Mahasiswa menyerahkan tesis yang telah diperbaiki kepada PM-KBI untuk direview ulang. (3) Mahasiswa berhak mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian tesis lagi bila tesis telah dinyatakan layak uji lewat proses review ulang. (4) Mahasiswa membayar biaya administrasi ujian tesis ulang.

Pasal 48 Perbaikan Tesis (1) Bila mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat Lulus dengan perbaikan, mahasiswa wajib memperbaiki tesisnya sesuai dengan masukan dosen yang tertulis di


lembar thesis examination feedback dalam waktu sebagaimana dinyatakan dalam lembar berita acara ujian. (2) Mahasiswa wajib menemui Panitia Penguji Tesis untuk menunjukkan perbaikan yang telah dilakukannya dengan membawa serta lembar thesis examination feedback. (3) Tesis mahasiswa ditandatangani Panitia Penguji Tesis sebagai bukti bahwa perbaikan telah disetujui Panitia Penguji Tesis. Pasal 49 Keterlambatan Penyerahan Perbaikan Tesis (1) Mahasiswa wajib menyerahkan tesis yang telah disetujui perbaikannya sesuai dengan waktu yang dinyatakan dalam lembar berita acara ujian. (2) Mahasiswa menyerahkan tesisnya ke perpustakaan universitas dengan cara mengunggahnya atau mengupload-nya ke alamat yang ditentukan oleh Perpustakaan Universitas Sanata Dharma. (3) Bila ternyata mahasiswa tidak bisa menyelesaikan perbaikan dan menyerahkan naskah lunak (soft copy) tesis yang telah diperbaiki sesuai waktu yang telah ditentukan, mahasiwa wajib memberitahu Kaprodi PM-KBI dan memohon perpanjangan waktu perbaikan. (4) Bila dalam waktu satu semester mahasiswa tidak menyerahkan tesis yang telah disetujui perbaikannya oleh Panitia Penguji Tesis, hasil ujian tesis dinyatakan batal. (5) Dalam hal hasil ujian tesis dinyatakan batal, mahasiswa berhak untuk mendaftarkan diri untuk ujian tesis lagi bla waktu studi masih memungkinkan.


BAB IX YUDISIUM DAN GELAR AKADEMIK

Pasal 50 Yudisium (1) Yudisium memberikan pernyataan formal tentang kelulusan mahasiswa peserta ujian dan predikat kelulusan. (2) Yudisium dilaksanakan dengan ketentuan berikut: (a) Mahasiswa telah menempuh dan lulus matakuliah dasar, inti, pilihan dan tesis dengan jumlah SKS minimal empatpuluh satu (41) dan maksimal limapuluh (50) dengan indeks prestasi kulumlatif (IPK) minimal 3,00 (tiga). (b) Mahasiswa menempuh ujian tesis dan dinyatakan lulus. (c) Mahasiswa telah merevisi tesis bila disyaratkan dan hasilnya telah disetujui Panitia Penguji Tesis. (d) Tesis telah ditandatangani oleh Panitia Penguji Tesis, dosen pembimbing tesis, dan Direktur Program Pascasarjana, (e) Mahasiswa telah menyerahkan naskah lunak (soft copy) tesis ke perpustakaan universitas dan perpustakaan pascasarjana. (f) Mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban keuangan, perpustakaan dan administrasi kepada Universitas. (g) Menyerahkan bukti kecakapan berbahasa Inggris yang minimal setara dengan skor 550 pada tes TOEFL. (3) Predikat kelulusan didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan klasifikasi sebagai berikut: 3,00 – 3,49 Memuaskan; 3,50 – 3,74 Sangat memuaskan; 3,75 – 4,00 Dengan pujian.


(4) Bila waktu studi melebihi 4 (empat) semester, predikat kelulusan dengan pujian diturunkan satu tingkat.

Pasal 51 Gelar Akademik Gelar akademik lulusan PM-KBI adalah Magister Humaniora, disingkat M.Hum.


BAB X KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN

Pasal 52 Rumusan Kode Etik (1) Untuk menjaga dan menakar kehormatan sivitas akademika PM-KBI, anggota staf dosen bersama dengan Kaprodi dan Direktur merumuskan Kode Etik dan mengajukan rumusan itu kepada Rektor untuk disahkan. (2) Selama Kode Etik Program Studi belum tersedia, Program Studi menggunakan Kode Etik universitas. Pasal 53 Dewan Kehormatan (1) Dewan Kehormatan dipilih untuk masa kerja selama 2 (dua) tahun. (2) Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari satu unsur dari staf program, satu unsur dari staf universitas, dua orang dosen, dan 1 (satu) mahasiswa.

Pasal 54 Tugas Dewan Kehormatan (1) Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Kode Etik. (2) Melakukan pemeriksaan dan penelitian yang berkait dengan masalah pelanggaran Kode Etik oleh anggota sivitas akademika.


(3) Mengumpulkan dan meneliti bukti-bukti pelanggaran Kode Etik. (4) Memanggil orang yang pelanggaran Kode Etik.

dianggap

telah

melakukan

(5) Memberikan putusan benar tidaknya pelanggaran Kode Etik. (6) Mengusulkan pada Rektor lewat Kaprodi dan Direktur untuk menjatuhkan sanksi atau melakukan pemulihan nama baik. (7) Memberikan usul, masukan dan pertimbangan dalam penyusunan atau pembaruan Kode Etik.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55 Pencabutan Hak sebagai Mahasiswa (1) Mahasiswa dicabut haknya sebagai mahasiswa apabila: a. Pada akhir semester keempat memiliki IPK kurang dari 3, 00. b. Masa studi telah melampaui masa studi maksimum. c. Terbukti melakukan plagiat dalam penulisan tesis atau karya ilmiah lain yang dipublikasikan. d. Setelah dua kali ujian, tesisnya dinyatakan gugur. e. Melanggar ketentuan hukum, peraturan lain yang berlaku.

Statuta

USD

dan


(2) Pencabutan hak sebagai mahasiswa ditetapkan dengan surat keputusan Rektor atas usulan Kaprodi melalui Direktur Program Pacasarjana.

Pasal 56 Lain-lain (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini mengikuti aturan dalam Peraturan Akademik Universitas dan/atau diatur dalam ketentuan tersendiri. (2) Pedoman administrasi ditetapkan.

akademik

ini

berlaku

sejak


DAFTAR ISI ... ii ... iii

Recommend Documents