DAFTAR ISI
Halaman I.
DAFTAR ISI
...........................................................................................................
i
II.
DAFTAR TABEL
...........................................................................................................
iii
III.
DAFTAR LAMPIRAN .........................................................................................................
iv
Bab I
Pendahuluan
Bab II
Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 ...........................
1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ................................................
3
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan ..........................................................
4
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan ............................................
6
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Target Kinerja APBD Tahun 2015 2.1. Ekonomi Makro . ........................................................................................................
8
2.2. Kebijakan Keuangan Tahun 2015 ...............................................................................
17
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Tahun 2015 ..........................................
21
Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja APBD Tahun 2015 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan ............................................
25
Bab IV Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas Akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah .............................................
62
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan peemrintah daerah. .
67
4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
67
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah ..............................................................................................
74
Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2015 5.1.1
Pendapatan - LRA .....................................................................................................
103
5.1.2 Belanja ................. ....................................................................................................
124
5.1.3
Transfer .............. ......................................................................................................
129
5.1.4
Pembiayaan ..................................................................................................... ......
131
5.1.5
Pendapatan - LO.................................................................................................. ......
132
5.1.6
Beban ........................................................................................................................
142
5.1.7
Aset...........................................................................................................................
148
5.1.8
Kewajiban ..............................................................................................................
198
5.1.9
Ekuitas ..............................................................................................................
.
201
5.1.10 Laporan Arus Kas....................................................................................................
202
5.1.11 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.............................................................
204
Bab VI Penjelasan Atas Informasi-informasi tentang Non Keuangan pemerintah daerah ..............
206
…………................................................................................................... .......
221
Bab VII Penutup
BAB I PENDAHULUAN
Undang – undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 320 ayat (1) menyatakan Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang menyatakan bahwa Penerapan SAP berbasis akrual paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Dengan diterapkannya SAP berbasis akrual maka penyusunan Laporan Keuangan Daerah semula 4 (empat) laporan menjadi 7 (tujuh) laporan yang terdiri dari : 1.
Laporan Realisasi Anggaran; Menyajikan informasi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan, sehingga dapat memberikan informasi tentang tingkat ketercapaian target-target yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang APBD Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
2.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pospos a) Saldo Anggaran Lebih awal; b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; e) Lain-lain; dan f) Saldo Anggaran Lebih akhir.
3.
Neraca; Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset (kekayaan), kewajiban (utang), dan ekuitas dari suatu entitas (untuk Tahun Anggaran 2015 posisi per 31 Desember 2015.
4.
Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan.
5.
Laporan Arus Kas; Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas pada tanggal pelaporan. Informasi laporan arus kas hanya disajikan oleh SKPKD/PPKD untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi atas setiap penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
6.
Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos sebagai berikut: a) Ekuitas awal; b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti: (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya; (2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
d) Ekuitas akhir.
7.
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan penjelasan naratif dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Calk juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diuangkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
1.1
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan keuangan mempunyai kandungan maksud antara lain : 1. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang
dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. 2. Membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang
telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama satu periode pelaporan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada periode pelaporan untuk kepentingan antara lain: a. Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b. Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. c. Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. d. Keseimbangan antar Generasi (intergenerational equity) Mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
1.1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyusun laporan keuangan mempunyai beberapa tujuan antara lain : a. Menyediakan informasi mengenai penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh
pengeluaran. b. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah
sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan
pemerintah daerah serta hasil-hasil yang dicapai.
d. Menyediakan informasi bagaimana pemerintah daerah membiayai seluruh kegiatannya dan
mencukupi kebutuhan kasnya. e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan
sumber-sumber penerimaan jangka pendek, jangka panjang termasuk dari pungutan pajak dan pinjaman. f.
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan pemerintah, antara lain : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10001); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tahun 2013 Nomor 1425); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680); 24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 ); 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 6); 1.3
Sistimatika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015 dibagi kedalam tujuh bab, terdiri dari: BAB I
:
Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan;
BAB II :
Diuraikan mengenai kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD;
BAB III :
Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, menurut urusan pemerintahan daerah;
BAB IV :
Membahas mengenai entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
BAB V :
Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari Pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Pembiayaan, Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana.
BAB VI :
Berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan;
BAB VII :
Berisi Penutup yang diuraikan mengenai kesimpulan secara garis besar dari laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2015.
