DAFTAR ISI. KATA PENGANTAR...i DAFTAR ISI... ii DAFTAR TABEL... iii DAFTAR LAMPIRAN... iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2010-2014 ini dapat diselesaikan. Penyempurnaan dokumen ini disusun sebagai tindak-lanjut dari Hasil Evaluasi Atas Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan pada periode sebelumnya oleh Tim Inspektorat Jenderal kementerian Pertanian, yang salah satu sarannya adalah pembuatan Renstra agar disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Renstra dari Lembaga Administrasi Negara yang terkini. Sistematika dokumen Renstra mengacu kepada Pedoman Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014 dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, yaitu: BAB I. PENDAHULUAN yang berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Jenis Komoditi Binaan, dan Alur Pikir, BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN berisi Visi, Misi ,Tujuan dan Sasaran Strategis, BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI berisi Arah dan Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan, dan BAB IV. PENUTUP. Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2010-2014 adalah sebagai arahan bagi seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Perlindungan dalam pelaksanaan tugas pelayanan teknis dan administratif di bidang perlindungan perkebunan kepada semua stakeholders (pemangku kepentingan) terkait serta dalam berkoordinasi dengan institusi terkait pada periode 2010-2014. Dalam pelaksanaannya akan diadakan penyesuaian sesuai perkembangan yang terjadi. Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan ikut berpartisipasi aktif dalam penyusunan Renstra Direktorat Perlindungan ini.

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR................................................................................i DAFTAR ISI ............................................................................................. ii DAFTAR TABEL ..................................................................................... iii DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................... iv BAB I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .................................................................... 1 1.2 Kondisi Umum .................................................................... 3 1.3 Potensi dan Permasalahan ................................................. 13 BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN 2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi Direktorat Jenderal Perkebunan ………………………………………………20 2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi Direktorat Perlindungan Perkebunan………………………………...23 BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perkebunan ………………………………………………27 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Perlindungan Perkebunan……………………………………………….30 3.3 Program dan Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan……………………………………………….33 BAB IV. PENUTUP……………………………………………………42 LAMPIRAN-LAMPIRAN

ii

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel : 1. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Keuangan Direktorat Perlindungan ................................................................................

8

2. Keadaan Serangan OPT Pada Komoditi Unggulan Nasional Perkebunan....

8

3. Luas Pengendalian OPT pada 11 Komoditi Perkebunan Tahun 2005-2009 . 10 4. Kasus Gangguan Usaha Perkebunan 2005 – 2009 ........................................ 12 5. Pemantauan Hotspot dan Kebakaran Lahan Tahun 2005-2009 .................... 12 6. Pemantauan Dampak Perubahan Iklim tahun 2005-2009 ............................. 13 7. Sasaran Luas Areal Komoditas Unggulan Nasional 2010-2014 ................... 21 8. Sasaran Produksi Komoditas Unggulan Nasional 2010-2014 ...................... 22 9. Sasaran Produktivitas Komoditas Unggulan Nasional 2010-2014 ............... 23 10. Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan ............ 25

iii

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran : 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perkebunan ...................

43

2. Jumlah Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan ...........................................................................

44

3. Pemandu Lapang Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) ...............................................................................................

45

4. Petani SLPHT perkebunan tahun 2005 – 2009 .......................................

45

5. Perkembangan Alokasi Anggaran Perlindungan Tahun 2007-2011 (APBN) .......................................................................

45

6. Analisis SWOT Untuk ASAP (Analisis Strategis Alternatif Pilihan) .....

46

7. Sasaran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan ..............................................................................................

iv

47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Luas areal perkebunan di Indonesia sampai dengan tahun 2009 diperkirakan sekitar 19,53 juta ha dan yang diusahakan oleh rakyat merupakan bagian terbesar yaitu sekitar 74 % dari total areal perkebunan. Produktivitas ratarata tanaman perkebunan masih rendah yaitu sekitar 72,5 % dari potensi, meskipun ada beberapa yang sudah mendekati potensi (> 85 %). Rendahnya produktivitas tersebut antara lain disebabkan oleh adanya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan non OPT berupa Gangguan Usaha Perkebunan dan dampak perubahan iklim yang belum bisa tertangani secara optimal. Serangan OPT mengakibatkan terjadinya kehilangan hasil dan penurunan kualitas produk perkebunan, sedangkan dampak tidak langsung dari gangguan usaha perkebunan antara lain seperti penjarahan, gangguan keamanan, menyebabkan aktivitas pengelolaan kebun tidak dapat berjalan dengan baik yang pada akhirnya usaha perkebunan menjadi terganggu. Sementara itu pengaruh perubahan iklim (banjir, kekeringan dan kebakaran) dapat menyebabkan proses metabolisme tanaman terganggu, aborsi bunga, pelayuan tanaman bahkan mati, pencemaran asap lintas batas serta peningkatan serangan OPT. Kerugian yang diakibatkan oleh OPT dan gangguan usaha serta dampak perubahan iklim cukup besar. Kerugian akibat serangan OPT pada 11 komoditas utama perkebunan yaitu kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, kakao, jambu mete, cengkeh, lada, tebu, teh dan kapas pada tahun 2009 diperkirakan mencapai Rp. 2,35 milyar. Luas areal perkebunan dan lahan masyarakat yang mengalami kebakaran pada tahun 2009 seluas 7.000 ha, dengan perkiraan kerugian mencapai Rp.70 milyar,- (asumsi investasi per ha Rp.10 juta). Sedangkan dampak perubahan iklim pada tahun 2009 berupa banjir dan kekeringan pada areal perkebunan diperkirakan relatif besar. Beberapa produk ekpor perkebunan Indonesia relatif dihargai lebih rendah bahkan ada yang ditolak karena kualitasnya masih rendah atau tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan akibat terbawanya serangga, jamur dan kotoran serta residu pestisida dan belum baiknya penerapan GAP (Good 1

Agricultural Practices) pada tingkat usaha tani serta penerapan quality control yang belum optimum. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya klaim dan penolakan dari negara pengimpor akibat tidak terpenuhinya persyaratan Sanitary and Phytosanitary (SPS). Sebagai contoh dikenakannya penahanan otomatis (automatic detention) oleh United States Food and Drug Administration (USFDA) terhadap ekspor biji kakao asal Indonesia. Diratifikasinya berbagai aturan perdagangan dalam WTO memberikan konsekuensi terhadap Indonesia untuk mengaplikasikannya dalam pelaksanaan agribisnis perkebunan. Pelaksanaan surveillance OPT perkebunan pada komoditas yang diekspor merupakan salah satu contoh dari persyaratan aturan International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) Meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya kesehatan dan kebugaran kaitannya dengan konsumsi makanan, telah meningkatkan tuntutan terhadap produk perkebunan akan kandungan nutrisi yang sehat, aman dan menunjang kebugaran. Disamping itu meningkatnya kesadaran akan lingkungan hidup dan pentingnya faktor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) telah mendorong masuknya aspek tersebut dalam pertimbangan penerapan agribisnis perkebunan. Undang Undang No.18 tahun 2004 tentang “Perkebunan”, mengamanatkan bahwa pembangunan perkebunan harus mampu meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga peran penting perkebunan sebagai penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pengembangan industri hilir perkebunan di dalam negeri, pendukung pengembangan wilayah serta pendukung kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, akan semakin meningkat. Saat ini telah dan sedang terjadi pergeseran paradigma, yaitu pergeseran peran dari serba negara ke swasta/masyarakat, kewenangan dari sentralisasi ke desentralisasi, politik dan budaya dari lokal tradisional ke global. Peran pemerintah bergeser lebih kepada pelayanan, fasilitasi, dan regulasi, dengan maksud agar jalannya kepemerintahan menjadi tertib dan teratur serta semua stakeholder yang terkait dapat bergerak dan berfungsi secara optimal dalam pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mencapai pengelolaan kegiatan yang lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif, serta pemberian pelayanan publik yang prima kepada 2

masyarakat, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan Good Governance, maka Pemerintah saat ini telah dan sedang melakukan Reformasi Birokrasi. Perubahan lingkungan domestik lainnya seperti diterbitkannya UU No.22/1999 yang telah direvisi dengan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP 25/2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom dan PP No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, membawa perubahan penting dalam pelaksanaan pembangunan agribisnis perkebunan. Peran masyarakat menjadi lebih dominan serta peran pemerintah daerah menjadi lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk dalam pembangunan perlindungan tanaman. Koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi hal yang sangat penting untuk dapat terlaksananya pembangunan perlindungan tanaman perkebunan yang efektif dan efisien. Dengan memperhatikan perubahan lingkungan strategik internasional dan domestik tersebut diatas dan dalam rangka mendukung tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan yang berkelanjutan serta mencapai berbagai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan Tahun 2010-2014, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Direktorat Perlindungan Perkebunan dan Pedoman Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014 dari Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, maka disusunlah “Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 20102014”. 1.2 Kondisi Umum 1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/ OT.140/10/2010 tgl 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan, merupakan salah satu unit kerja eselon 1 dengan susunan organisasi sebagai berikut : a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan b. Direktorat Tanaman Semusim 3

c. d. e. f.

Direktorat Tanaman Tahunan Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar Direktorat Perlindungan Perkebunan Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha

Tugas Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan perkebunan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Perlindungan menyelenggarakan fungsi : 1). penyiapan perumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; 2). pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; 3). penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; 4). pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme penganggu tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; dan 5). pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

1.2.2 Organisasi Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan terdiri dari: 1). Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Semusim. Tugas pokoknya adalah melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian OPT tanaman semusim, dengan fungsi : 4

a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman semusim; b. Penyiapan pelaksanaan di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman semusim; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman semusim; d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman semusim; Subdit Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (IPOPT) Tanaman Semusim membawahi dua seksi yaitu : Seksi Identifikasi dan Seksi Pengendalian. 2). Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Rempah dan Penyegar. Tugas pokoknya adalah melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian OPT tanaman rempah dan penyegar, dengan fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar; b. Penyiapan pelaksanaan di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar; d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman rempah dan penyegar. Subdit IPOPT Tanaman Rempah dan Penyegar membawahi dua seksi yaitu : Seksi Identifikasi dan Seksi Pengendalian. 3). Sub Direktorat Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Tahunan. Tugas pokoknya adalah melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian OPT tanaman tahunan, dengan fungsi : 5

a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman tahunan; b. Penyiapan pelaksanaan di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman tahunan; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman tahunan; d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian pengganggu tumbuhan tanaman tahunan. Subdit IPOPT Tanaman Tahunan membawahi dua seksi yaitu : Seksi Identifikasi dan Seksi Pengendalian. 4). Sub Direktorat Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Tugas pokoknya adalah melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran, dengan fungsi : a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; b. Penyiapan pelaksanaan di bidang dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran. Sub Direktorat Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran membawahi dua seksi yaitu : Seksi Dampak Perubahan Iklim dan Seksi Pengendalian Kebakaran. 5). Kelompok Jabatan Fungsional; Tugas pokoknya adalah melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6). Subbagian Tata Usaha; Tugas pokoknya adalah melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat-menyurat, serta kearsipan Direktorat Perlindungan Perkebunan. 6

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan pada Lampiran 1. 1.2.3 Sumber Daya Manusia Sampai dengan tahun 2009 pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan berjumlah 70 orang PNS (Struktural 59 orang dan Fungsional 11 orang), dengan rincian sebagai berikut : - S2 sebanyak 12 orang (Teknis perlindungan 3 orang dan non teknis perlindungan 9 orang); - S1 sebanyak 16 orang (Teknis perlindungan 12 orang dan non teknis perlindungan 4 orang); - SLTA sebanyak 40 orang (Teknis/SPMA 4 orang dan non teknis 36 orang); - SLTP sebanyak 2 orang. Selain di Pusat pegawai teknis yang menangani perlindungan juga terdapat di empat UPT Pusat yaitu di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan sebanyak 459 orang, BBP2TP Surabaya sebanyak 221 orang, BBP2TP Ambon sebanyak 233 orang, dan di Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak sebanyak 113 orang. SDM Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain diperkuat oleh SDM yang berada di UPT Pusat tetapi juga yang berada di Dinas dan UPTD daerah, sebagai berikut : 1) Jumlah Petugas Pengamat dan Pejabat Fungsional POPT Jumlah Petugas Pengamat di seluruh Indonesia sampai saat ini berjumlah 841 orang dan Pejabat Fungsional POPT sebanyak 444 orang. 2) Jumlah Pemandu Lapang Jumlah Pemandu Lapang Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) perkebunan sampai dengan tahun 2009 sebanyak 1.167 orang. 3) Jumlah Petani SLPHT Jumlah petani yang telah dilatih SLPHT perkebunan pada periode tahun 2005-2009 sebanyak 131.910 orang.

7

1.2.4 Program, Anggaran dan Realisasi Pada periode Kabinet Indonesia Bersatu (2006-2010) program pembangunan perkebunan meliputi Program Pengembangan Agribisnis, Peningkatan Ketahanan Pangan, Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, yang dijabarkan kedalam beberapa kegiatan utama. Pada tahun anggaran 2009 salah satu fokus kegiatan pembangunan perkebunan adalah Revitalisasi Perlindungan. Alokasi anggaran untuk Direktorat Perlindungan Perkebunan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun masih dibawah target, sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut ini. Tabel 1. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Keuangan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2005-2009

8.593.152.000 4.863.882.000 2.978.058.000

Realisasi Terhadap Target (%) 92,95 94,32 93

Peningkatan/Penurunan dibanding Tahun Lalu (%) -56.60 61,23

2,436.000.000

2.355.146.000

97

79,08

3.198.500.000

2,943.535.000

92

124,98

Tahun

Target Renstra (Rp,-)

DIPA (Rp,-)

2005 2006 2007

9.246.000.000 5.157.000.000 3.195.000.000

2008 2009

1.2.5 Aspek Teknis 1) Keadaan Serangan OPT Luas dan intensitas serangan OPT pada komoditi unggulan nasional perkebunan yaitu kelapa, karet, kakao, kopi, lada, cengkeh, jambu mete, kelapa sawit, teh, tebu, dan kapas dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2005 seluas 638.298 ha, meningkat menjadi 948.808 ha pada tahun 2006, dan pada tahun 2009 menjadi 1.795.296 ha atau meningkat 281 % . Data secara rinci dapat dilhat pada Tabel 2 berikut ini. Tabel 2. Keadaan Serangan OPT Pada Komoditi Unggulan Nasional Perkebunan Tahun 2005-2009 No 1

Komoditas KELAPA

Jenis OPT Oryctes sp. Sexava sp.

2005

Luas Serangan (ha) 2006 2007 2008

2009

67,201 23,144

76,368 39,505

79,518 27,759

8

100,695 30,567

81,622 25,435

No

Komoditas

Jenis OPT Artona sp. Brontispa sp. Busuk Pucuk

2

3

4

KARET

JAP Colletotrichum sp Bidang Sadap Jamur Upas Rayap

KAKAO

PBK

KOPI

Busuk Buah Kakao. Helopeltis sp VSD PBKo Hemileia vastatrix Xylosandrus sp

2005 1,235 6,332 969

Luas Serangan (ha) 2006 2007 2008 1,567 940 1,081 19,406 12,772 17,612 1,672 2,626 7,376

75,202

85,154

107,800

87,482

68,030

21,776

38,329

24,208

11,504

14,940

53,813 7,582 1,769

44,708 11,783 11,898

51,719 5,296 25,984

79,829 4,612 30,677

58,084 10,022 11,202

195,332

314,792

411,973

281,163

308,298

24,038

45,148

46,295

121,086

105,724

17,681 27,136 46,974

26,927 96,874 38,887

40,859 234,371 174,366

29,544 283,640 99,395

50,716 121,390 568,969

12,498

4,666

6,408

5,254

9,839

6,542

13,110

12,197

10,620

11,627

2009 838 246,147 9,180

5

LADA

BPB Dasynus sp Lophobaris sp

2,993 1,080 1,961

4,828 1,659 4,148

7,534 4,006 8,177

4,947 5,508 3,915

5,154 4,550 4,810

6

CENGKEH

7

J. METE

Nothopeus sp CDC BPKC Helopeltis sp. Jamur Akar Cricula sp.

6,267 7,347 3,691 10,815 1,767 1,268

8,177 16,204 3,680 18,665 1,368 261

8,917 16,343 3,679 30,032 2,223 967

11,147 17,448 5,354 11,147 17,448 5,354

11,619 10,342 13,939 9,222 3,195 1,001

8

K. SAWIT

Ulat api Babi hutan Tikus Ganoderma

2,905 792 530 12

3,600 130 201 166

3,710 436 5,455 2,715

8,689 536 6,700 2,703

2,721 3,434 3,572 5,371

9

TEH

Cacar daun teh Helopeltis sp Ganoderma sp

2,982 3,214 68

1,622 2,551 9

2,336 1,794 16

215 189 10

6,536 7,159 -

10

TEBU

670 596

5,095 5,175

5,095 5,176

480 488

353 35

11

KAPAS

Chilo sp Scripophaga sp Luka api Helicoverpa armigera

116 0

289 71

297 71

12 0

0

9

No

Komoditas

Jenis OPT Sundapteryx sp Earias sp

Luas Serangan (ha) 2006 2007 2008 115 115 2

2005 0 0 638,298

JUMLAH

0 948,808

0 1,398,17 0

2009 0

0 1,280,22 4

0 1,795,29 6

2) Luas Pengendalian OPT Luas pengendalian OPT yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat, pada tahun 2005 luas pengendalian 32.417 ha dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 124.357 ha atau meningkat 384 %. Dibanding dengan luas serangan pada tahun yang sama, luas yang dikendalikan hanya 6,9 %. Data luas pengendalian secara rinci per komoditi dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini : Tabel 3. Luas Pengendalian OPT pada 11 Komoditi Perkebunan Tahun 2005-2009 Luas Pengendalian OPT (Ha) No

Komoditi

Luas (Ha)

1

KELAPA

4,367,568

Jenis OPT

2005

2006

2007

Oryctes sp.

13,287

10,731

11,122

Sexava sp.

215

1,366

2,525

Artona sp. Brontispa sp.

24

215

322

540

151

1,601

11

11

91

2,731

7,445

7,016

-

3

-

189

567

1,340

3,864

3,847

4,856

5,621

31

189

15

11

47

93

747

434

975

1,251

PBK

2,022

13,061

18,315

Phytophthor a sp. Helopeltis sp

265

791

2,724

2,036

3,496

1,384

2,592

3,844

5,147

3,781

30

30

6,153

1,315

5,337

Busuk Pucuk 2

KARET

3,578,388

JAP Colletotrichu m sp Bidang Sadap Jamur Upas Rayap

3

KAKAO

1,126,674

VSD

10

2008

21,151 1,791 312 2,418 2,085 8,116

11,183

2009 14,461 2,720 71 2,898 2,085 4,244

22,093

Luas Pengendalian OPT (Ha) No

4

Komoditi

KOPI

Luas (Ha)

1,371,621

Jenis OPT

2005

PBKo

6

LADA

CENGKE H

796,931

335,258

7

8

9

10

11

KELAPA SAWIT

TEH

TEBU

KAPAS

JUMLA H

1,422,863

1,618,751

55,453

117,397

1,737

14,792,64 1

2008

2009

3,351

2,666

161

135

533

677

1,221

2,209

722

718

1,305

23

152

678

1,583 904

260

989

1,416

1,166

59

564

835

595

648

270

5,108

4,891

4,856

5,000

39

92

92

167

93

1,994

30

2,183

Jamur Akar

61

952

1,240

1,698

1,608

Cricula sp.

1

2

2

786

319

Ulat api

105

765

864

1,854

77

Babi hutan

183

24

350

137

397

Tikus

-

25

116

Ganoderma Cacar daun teh Helopeltis sp Ganoderma sp

2

-

-

782 7

1,168

273

1,676

59

4,709

1,980

254

1,681

69

3,752

14

11

-

3

-

223

29

29

82

34

34

66

28

16

-

1

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

32,417

55,926

90,811

91,427

124,357

BPB Dasynus sp Lophobaris sp Nothopeus sp CDC

JAMBU METE

2007

2,404

Hemileia vastatrix Xylosandrus sp 5

2006

BPKC Helopeltis sp.

Chilo sp Scripophaga sp Luka api Helicoverpa armigera Sundapteryx sp Earias sp

11

10,773 153 2,730

1,368

48

28,905 1,463 2,971 2,083 513 1,341

1,196

141 177

263

3) Luas Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Jumlah kasus GUP yang tertangani tahun 2005 – 2009 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini. Pada struktur organisasi yang baru yaitu sejak tahun 2011 penanganan gangguan usaha menjadi tupoksi Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan. Tabel 4. Kasus Gangguan Usaha Perkebunan 2005-2009 Jumlah Kasus N o

1 2

Kasu s

Jumlah Kasus Yang Dapat Ditangani

200 5

200 6

2007

200 8

200 9

200 5

200 6

200 7

2008

200 9

Rata 2

Laha n

535

518

417

524

426

116

94

100

48

184

108

Non Laha n

111

80

58

72

82

38

18

23

16

12

21

∑

646

598

475

596

508

154

112

123

64

196

129

4) Pemantauan hotspot dan kebakaran lahan Jumlah hotspot dan Kebakaran Lahan dan Kebun mengalami fluktuatif sejalan dengan banyaknya aktivitas penyiapan lahan dan datangnya musim kering/kemarau. Kebakaran tidak hanya terjadi di lahan untuk perkebunan, tetapi justru pada perkembangan terakhir lebih banyak pada lahan untuk perladangan usaha tanaman pangan dan palawija. Pada tahun 2005 sebanyak 4.251 Hotspot, dengan kebakaran seluas 21.658 Ha, pada tahun 2006 meningkat menjadi 33.805 Hotspot dengan luas kebakaran 14.835 Ha, dan pada Tahun 2009 menurun menjadi 29.093 Hotspot dengan luas kebakaran 14.232 Ha. Data Hotspot serta Luas Kebakaran Lahan dan Kebun dari tahun 2005 - 2009 dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Pemantauan Hotspot dan Kebakaran Lahan Tahun 2005-2009

No

1 2 3 4 5

Tahu n 2005 2006 2007 2008 2009

Hotspot (Titik Panas) 4.251 33.805 6.783 9.237 29.093

Peningkatan/ Penurunan dibanding Tahun Sebelumnya (%) 795 20 136 314

12

Kebakara n (Ha)

Peningkatan/ Penurunan dibanding Tahun Sebelumnya (%)

21.658 14.385 750 6.211 14.232

66 5 828 229

5)

Pemantauan Dampak Perubahan Iklim (Banjir, Longsor, dan Kekeringan) Berdasarkan data yang dapat direkam, luas kejadian banjir, longsor, dan kekeringan tahun 2005 – 2009 disajikan pada Tabel 6. Tabel 6. Pemantauan Dampak Perubahan Iklim tahun 2005-2009 No

2

Bencana Alam Kekeringan (Ha) Banjir (Ha)

3

Longsor (Ha)

1

2005

JUMLAH

1.3

2006

2007

2008

2009

-

5.046,72

3.681

-

-

-

4.120,113

4.492

777,6

2.693,4

-

14

-

118

-

-

9.180,93

8.173

895,6

2.693,4

Potensi dan Permasalahan 1.3.1 Potensi 1) Landasan Hukum  UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;  UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;  Peraturan Pemerintah No.6/1995 ttg Perlindungan Tanaman;  Peraturan Pemerintah No.4/2001 ttg Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan kebakaran Hutan dan/atau Lahan;  PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;  PP No.38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;  Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian RI Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996 dan Nomor 711/Kpts/ TP.270/8/96 tentang “Batas Maksimum Residu Pestisida pada Hasil Pertanian”;  Keputusan Mentan No. 887/Kpts/OT.210/9/1997 ttg Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;  Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007 ttg Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 13

 Peraturan Menteri Pertanian No.01/Permentan/OT.140/1/2007 ttg Daftar Bahan Aktif Pestisida Yang Dilarang dan Pestisida Terbatas;  Peraturan Menteri Pertanian No.07/Permentan/SR.140/2/2007 ttg Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;  Keputusan Mentan No.511/Kpts/PD.310/9/2006 junto Kepmentan No.3399/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;  Peraturan Menteri Pertanian No.61/Permentan/ OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. 2) Kelembagaan  Tersedianya Puslit/Balit Perkebunan, tiga balai besar UPT pusat yaitu Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan, BBP2TP Surabaya, BBP2TP Ambon, dan satu Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak;  Tersedianya delapan belas UPTD yang menangani Perlindungan di tingkat provinsi;  Di tingkat Kabupaten/Kota terdapat 528 (lima ratus dua puluh delapan) UPPT;  Di tingkat lapangan terdapat 5.277 kelompok tani SL-PHT;  Terdapatnya Pusat/Balai Penelitian/Perguruan Tinggi terkait dengan perlindungan perkebunan. 3) Sumber Daya Manusia  Tersedianya petugas pengamat hama-penyakit sebanyak 841 orang yang tersebar di seluruh provinsi sentra perkebunan dan balai besar/balai perlindungan perkebunan.  Tersedia petugas funsional OPT (POPT) sebanyak 444 orang dengan berbagai jenjang, yaitu : POPT Ahli sebanyak 182 orang dan POPT Terampil sebanyak 262 orang. Rincian per provinsi disajikan pada Lampiran 1;  Tersedia petugas pemandu lapang SL-PHT sebanyak 1.167 orang;  Tersedia petani alumni SL-PHT sebanyak 131.910 orang;  Tersedia 64 Penyidik PNS perkebunan yang tersebar di UPT Pusat dan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan. 14

4) Pembiayaan  Tersedianya alokasi biaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan. 5) Prasarana dan Sarana Kerja  Tersedianya perangkat prasarana dan sarana kerja, laboratorium, rumah kaca, perpustakaan dan ruang informasi, asrama, brigade proteksi tanaman, dan UPPT pada balai besar/balai perlindungan perkebunan. 6) Teknologi Tersedianya teknologi : 4) Perangkat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG); 5) Perangkat Sistem Akuntansi Instansi (SAI); 6) Perangkat Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV); 7) Hardware dan software untuk pengumpulan dan pengolahan data; 8) Paket Pengendalian OPT yang berwawasan lingkungan yang telah diuji terap oleh balai.  Pengamatan dan Peramalan OPT tanaman perkebunan  Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan  Penanganan dampak perubahan iklim (adaptasi dan mitigasi)  Pencegahan kebakaran 7) Data dan Informasi serta Pedoman dan Standar  Tersedianya Data dan Informasi Komoditas Perkebunan;  Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian;  Tersedianya data base serangan OPT;  Adanya Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Tahunan;  Adanya Pedoman Umum yang terkait dengan Proteksi;  Adanya Pedoman Umum Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 8) Sumber Daya Hayati  Tersedianya organisme yang berpotensi sebagai musuh alami dan tanaman berfungsi sebagai pestisida nabati serta klon/varietas tanaman yang memiliki ketahanan terhadap OPT.

15

9) Sumber Daya Lahan dan Agroekosistem  Tersedianya lahan yang sesuai/cocok untuk budidaya tanaman perkebunan dan tersedianya tanaman perkebunan yang memiliki potensi dalam memfiksasi CO2 dan berfungsi sebagai tanaman konservasi tanah dan air. 1.3.2 Permasalahan 1) Pelayanan prima belum terlaksana dengan baik, antara lain karena :  Peran unit kerja Direktorat dan UPT Pusat sebagai fasilitator, motivator, dan pengawas belum terlaksana secara maksimal karena terbatasnya jumlah SDM yang berkualitas a.l. seperti Petugas Pengamat OPT, Penyidik PNS dan Petugas Laboratorium. 2) Kelembagaan  Belum semua provinsi memiliki UPTD yang menangani perlindungan perkebunan, sehingga pelayanan kepada masyarakat/pekebun belum dapat optimal.  Hubungan kerja antara UPT Pusat, Dinas dan UPTD belum berjalan optimal  Sub stasiun perlindungan dan Laboratorium Lapangan yang ada belum dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.  Brigade Proteksi Tanaman (BPT) yang pernah dibentuk umumnya sudah tidak berfungsi setelah Otda  Regu proteksi tingkat petani yang menjadi bagian dari sistem agribisnis umumnya tidak ada 3) Koordinasi belum optimal  Koordinasi dengan berbagai pihak terkait belum optimal terutama dalam mendukung pengamatan dan pengendalian OPT, pengawasan pestisida dan pemantauan hotspot dan penanggulangan kebakaran lahan serta antisipasi dampak perubahan iklim guna meningkatkan daya saing perkebunan yang tinggi dan berkelanjutan. 4) Pembiayaan belum memadai  Belum semua kegiatan perlindungan tanaman perkebunan terfasilitasi dengan dana yang memadai, khususnya untuk 16

kegiatan pengendalian OPT. Luas yang dapat dikendalikan meskipun meningkat dari tahun ke tahun, tetapi luas serangan juga meningkat dan pada tahun 2009 luas yang dikendalikan hanya 6,9 % dari total luas serangan. 5) Sarana dan Prasarana belum memadai  Sarana dan prasarana untuk mendukung pengamatan dan pengendalian OPT, pengawasan pestisida dan pemantauan hotspot dan penanggulangan kebakaran lahan serta antisipasi dampak perubahan iklim saat ini belum memadai;  Sebagian sarana dan prasarana kerja pada UPT Pusat tidak layak pakai a.l. seperti fasilitas klimatologi, kendaraan roda 2 untuk operasional petugas POPT yang sudah tua, dan beberapa peralatan laboratorium yang sudah tidak berfungsi/rusak, serta peralatan untuk LAP (Laboratorium Analisa Pestisida) yang belum utuh.  Masih rendahnya peran perangkat perlindungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat  Keberadaan perangkat perlindungan belum diketahui secara luas oleh masyarakat 6) Sistem Informasi dan Dokumentasi belum baik  Pengumpulan data sering terlambat, pengamatan dan pelaporan belum berjalan seperti yang diharapkan sehingga keberadaan OPT sering terlambat diketahui karena terbatasnya dana dan fasilitas transportasi petugas yang sebagian besar sudah rusak (pengadaan tahun 1988/1989) dengan jumlah yang jauh dari cukup;  Penyajian data spasial masih sangat terbatas karena belum adanya perangkat berikut programnya dan SDM yang terlatih;  Publikasi data dan informasi masih terbatas.  Pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian data base perlindungan belum memadai.  Belum optimalnya pemanfaatan Web-Site Ditjen Perkebunan/ perlindungan oleh Dirat Perlinbun/Dinas/UPT/UPTD sebagai wadah tukar menukar informasi/konsultasi penanganan OPT.

17

7) Pedoman dan Distribusinya  Petunjuk teknis yang seringkali tidak sampai ke tingkat lapangan (petugas dan petani);  Pedoman Umum yang seharusnya dijabarkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang spesifik lokasi oleh daerah serta SOP kegiatan belum seluruhnya tersedia.  Teknologi perlindungan perkebunan spesifik lokasi yang sudah tersedia belum sepenuhnya tersosialisasi dan terdiseminasi. 8) Implementasi Teknologi  Tekonologi PHT belum sepenuhnya diterapkan dalam pengendalian OPT.  Teknik pembukaan lahan dan penanaman tanaman baru masih banyak yang belum menerapkan PLTB dan mempertimbangkan risiko timbulnya serangan OPT.  Implementasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena masih kurangnya pemahaman, keterampilan dan sosial-budaya petugas dan petani dalam penerapan PHT.  Terbatasnya teknologi praktis dalam pengembangan APH (Eksplorasi , pemurnian, pengembangan, dan pemanfaatan APH, musuh alami) terkait dengan stabilitas dan virulensi APH  Teknologi adaptasi kekeringan sudah tersedia namun belum banyak diadopsi oleh pekebun  Legalitas dan hak paten APH/Teknologi Pengembangan Musuh Alami belum dilakukan secara keseluruhan 9) Kondisi Pekebun dan Petugas  Petani/pekebun belum menganggap kebunnya sebagai suatu sumber pendapatan utama, sehingga mereka masih mengandalkan usaha diluar kebunnya untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti nelayan, buruh, ojek motor, dan lain-lain sehingga kebun umumnya kurang terpelihara dan menjadi terlantar.  Kelompok tani SL-PHT dan Regu Pengendali OPT belum sepenuhnya berfungsi secara optimal.  Ketergantungan petani pada pemerintah terutama pada lokasi eks proyek masih tinggi.  Penempatan Petugas Pengamat (POPT) di Wilayah Endemik OPT masih sangat terbatas belum sesuai dengan luasanya 18



Sebagian Pemandu lapang (PL) memasuki usia pensiun, sehingga jumlahnya masih terbatas  Kualitas dan kuantitas petugas UPT dan UPTD masih terbatas 10) Kondisi geografis  Kondisi geografis sentra perkebunan yang berupa kepulauan dengan aksesibilitas yang terbatas, tersebarnya lokasi kebun dengan luas areal yang kecil-kecil dan sulit dijangkau (remote area), menyebabkan biaya tinggi dan menyulitkan dalam pembinaan. 11) Sumberdaya Hayati  Sumber daya hayati masih banyak yang belum dieksplor dan dikembangkan untuk dimanfaatkan sebagai agens pengendali hayati, pestisida nabati dan varietas/klon yang tahan/ toleran terhadap OPT.

19

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN SASARAN STRATEGIS

DAN

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2010-2014 yaitu : “Profesional dalam memfasilitasi peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan”, dengan misi sebagai berikut : 1) Memfaslitasi Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan; 2) Memfasilitasi penyediaan benih unggul serta sarana produksi; 3) Memfasilitasi penanganan perlindungan tanaman dan gangguan usaha perkebunan; 4) Memfasilitasi pengembangan usaha perkebunan serta menumbuhkan kemitraan yang sinergis antara pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan; 5) Mendorong penumbuhan dan pemberdayaan kelembagaan petani serta memfasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan harmonisasi antara aspek ekonomi , sosial, dan ekologi; 6) Memberikan pelayanan bidang perencanaan, peratutan perundangundangan, manajemen pembanguan perkebunan dan pelayanan teknis lainnya yang terkoordinasi secara efisien dan efektif Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional dan tujuan pembangunan pertanian, tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan ditetapkan sebagai berikut: 1) Meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing perkebunan; 2) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkebunan; 3) Meningkatkan penerimaan dan devisa negara dari subsektor perkebunan; 4) Mendukung penyediaan pangan di wilayah perkebunan; 5) Memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku indutri dalam negeri; 6) Mendukung pengembangan bio-energi melalui peningkatkan peran subsektor perkebunan sebagai penyedia bahan bakar nabati; 20

7) Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya secara arif dan berkelanjutan serta mendorong pengembangan wilayah; 8) Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia perkebunan; 9) Meningkatkan peran subsektor perkebunan sebagai penyedia lapangan kerja; 10) Meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas. Pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 akan lebih difokuskan pada 15 komoditas unggulan nasional, yaitu karet, kelapa sawit, kakao, kelapa, jarak pagar, teh, kopi, jambu mete, lada, cengkeh, kapas, tembakau, tebu, nilam, dan kemiri sunan. Indikator mikro yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan perkebunan selama lima tahun ke depan adalah luas areal, produksi, produktivitas, dan sasaran mutu pertanaman pada ke-15 komoditas tersebut. Tabel 7. Sasaran Luas Areal Komoditas Unggulan Nasional 2010-2014 SASARAN LUAS AREAL (000 ha) No.

Komoditi

1 Kelapa sawit 2 Kakao 3 Karet 4 Kelapa 5 Kopi 6 Tebu 7 Jambu mete 8 Cengkeh 9 Teh 10 Tembakau 11 Kapas 12 Lada 13 Jarak pagar 14 Nilam 15 Kemiri sunan Pertumbuhan sub sektor perkebunan

2010

2011

2012

2013

2014

8.127,00 1.655,00 3.445,00 3.807,37 1.291,00 464,64 573,35 464,79 129,00 205,00 15,00 192,00 10,19 14,00

8.342,00 1.746,00 3.456,00 3.813,78 1.308,00 572,12 574,12 469,44 130,00 205,00 17,50 193,00 12,47 15,00

8.557,00 1.837,00 3.466,00 3.820,20 1.328,00 631,85 574,90 474,13 130,13 205,00 20,00 194,00 15,07 16,00

8.772,00 1.929,00 3.476,00 3.826,61 1.331,00 691,95 575,67 478,87 130,26 205,00 23,50 195,00 17,98 17,00

8.987,00 2.020,00 3.487,00 3.833,00 1.354,00 766,61 577,00 483,66 130,39 205,00 25,00 196,45 21,22 18,00

1,00

2,00

4,00

7,00

10,00

20.394,34 20.856,43 21.273,28 21.676,84 22.114,33

Laju Pertumbuhan (%/tahun) 2,55 5,11 0,30 0,17 1,20 13,47 0,16 1,00 0,27 0,00 13,71 0,57 20,14 6,49 79,46 2,04

Luas areal komoditas unggulan nasional diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 2,04% per tahun dari 20,394 juta hektar pada tahun 2010 menjadi 22,144 juta hektar pada tahun 2014, kecuali tembakau yang luasnya diproyeksikan konstan yaitu sekitar 205 ribu hektar untuk lima tahun ke depan (Tabel 7). Sasaran luas areal tebu rata-rata meningkat sebesar 13,47% per tahun dimaksudkan untuk mendukung pencapaian swasembada gula nasional pada tahun 2014 melalui perluasan areal di luar pulau Jawa. Pengembangan kapas 21

rakyat ditargetkan meningkat rata-rata 13,71% per tahun dalam rangka kontribusi sebesar 4% dari total kebutuhan kapas di dalam negeri. Tabel 8. Sasaran Produksi Komoditas Unggulan Nasional 2010-2014 SASARAN PRODUKSI (000 ton) No.

Komoditi

1 Kelapa sawit (CPO) 2 Kakao (biji kering) 3 Karet (karet kering) 4 Kelapa (setara kopra) 5 Kopi (biji kering) 6 Tebu ( gula ) 7 Jambu mete (gelondong kering) 8 Cengkeh (bunga kering) 9 Teh (daun kering) 10 Tembakau ( daun kering) 11 Kapas (serat berbiji) 12 Lada (lada kering) 13 Jarak pagar (biji kering) 14 Nilam (daun kering) 15 Kemiri sunan (biji kering) Pertumbuhan sub sektor perkebunan

2010

2011

2012

2013

2014

23.200,00 24.429,00 25.710,00 27.046,00 28.439,00 988,00 1.074,00 1.342,00 1.539,00 1.648,00 2.681,00 2.711,00 2.741,00 2.771,00 2.801,00 3.266,00 3.290,00 3.317,00 3.348,00 3.380,00 698,00 709,00 718,00 728,00 738,00 2.996,00 3.867,23 4.396,20 4.934,73 5.700,00 144,97 148,00 152,00 156,00 159,12 77,52 79,51 83,49 84,49 85,51 168,00 171,00 174,00 177,00 182,00 181,00 182,00 183,00 183,00 184,00 26,25 33,00 40,00 57,00 63,00 82,93 85,02 87,15 89,34 91,58 15,00 20,00 24,00 29,00 35,00 91,00 97,00 106,00 116,00 124,00 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 34.620,47 36.900,56 39.078,64 41.263,36 43.635,01

Laju Pertumbuhan (%/tahun) 5,22 13,86 1,10 0,86 1,40 17,63 2,36 2,49 2,02 0,41 24,99 2,51 23,71 8,05 0,00 5,96

Sebagaimana terlihat pada Tabel 8, produksi 15 komoditas unggulan nasional (karet, kelapa sawit, kakao, kelapa, jarak pagar, teh, kopi, jambu mete, lada, cengkeh, kapas, tembakau, tebu, nilam, dan kemiri sunan) diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 5,96% per tahun dari 34.62 juta ton pada tahun 2010 menjadi 43,63 juta ton pada tahun 2014, sedangkan tingkat produksi kemiri sunan selama lima tahun ke depan diperkirakan belum mengalami pertumbuhan, dan berada pada kisaran 4.800 ton per tahunnya akibat masih belum berkembangnya budidaya tanaman kemiri sunan di masyarakat selama beberapa tahun belakangan ini dan baru akan dikembangkan mulai tahun 2010.

22

Tabel 9. Sasaran Produktivitas Komoditas Unggulan Nasional 2010-2014 PROYEKSI PRODUKTIVITAS (kg/ha) No.

Komoditi 2010

2 3 1 4 7 13 8 10 6 12 11 9 5 14 15

Kelapa sawit (CPO) Kakao (biji kering) Karet (karet kering) Kelapa (setara kopra) Kopi (biji kering) Tebu ( gula ) Jambu mete (gelondong kering) Cengkeh (bunga kering) Teh (daun kering) Tembakau ( daun kering) Kapas (serat berbiji) Lada (lada kering) Jarak pagar (biji kering) Nilam (daun kering) Kemiri sunan (biji kering)

2011

2012

2013

2014

Laju Pertumbuhan (%/tahun)

3.888 1.000 999 1.105 780 6.448 537 266 1.520 885 1.750 694 1.000 6.300

3.997 1.100 1.000 1.119 840 6.760 569 274 1.600 888 1.900 713 1.250 6.400

4.109 1.200 1.009 1.135 900 6.960 579 281 1.680 890 2.000 722 1.500 6.500

4.225 1.400 1.014 1.151 900 7.130 616 289 1.760 892 2.200 734 1.750 6.550

4.344 1.500 1.019 1.200 900 7.440 640 300 1.780 893 2.500 760 2.000 6.600

2,81 10,73 0,50 2,09 3,71 3,65 4,50 3,05 4,04 0,23 9,37 2,30 18,99 1,17

16.000

16.000

16.000

16.000

16.000

-

Tabel 9 memperlihatkan sasaran mutu pertanaman tahun 2010-2014. Jumlah populasi tanaman untuk 15 komoditas unggulan nasional sebagai salah satu indikator mutu pertanaman diproyeksikan meningkat dan mencapai 80% dari populasi standarnya pada tahun 2014. Parameter lainnya, yaitu luas serangan OPT diproyeksikan turun menjadi hanya 26% pada tahun 2014. Adapun penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat akan meningkat dan mencapai 60% pada tahun 2014. 2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Salah satu dari misi Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu “memfasilitasi penanganan perlindungan tanaman dan gangguan usaha perkebunan” menjadi substansi dari visi Direktorat Perlindungan Perkebunan. Memperhatikan visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan serta tupoksi yang diemban oleh Direktorat Perlindungan, maka Visi Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 20102014 yaitu : ” Profesional dalam memfasilitasi perlindungan perkebunan”, dengan misi sebagai berikut : 1). Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM petugas dan petani, ketersediaan teknologi, pemanfaatan sarana dan prasarana dan pemantapan sistem perlindungan perkebunan; 23

2). Meningkatkan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, dan pengendalian OPT serta antisipasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan perkebunan; 3). Memantapkan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan Puslit/Balit, BBP2TP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan, dan pihak terkait lainnya; 4). Memperkuat sistem informasi perlindungan perkebunan. Nilai-nilai yang melandasi pelaksanaan pelayanan Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah kebersamaan, keterbukaan dan profesional, yaitu: 1). Kebersamaan, rencana kerja disusun secara demokratis dan tugas dilaksanakan secara bersama/tim guna mencapai hasil yang optimal. 2). Keterbukaan, sebagai upaya menuju pemerintahaan yang bersih dan akuntabel untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 3). Profesional, fasilitasi pelayanan dilakukan secara efisien dan efektif berdasarkan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung SDM yang handal. Motto adalah Jujur dan kreatif. Jujur terhadap pribadi, keluarga, dan institusi sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan didukung SDM yang profesional yang dilandasi kreatifitas. Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan perkebunan 2010 - 2014 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan 2010 - 2014, maka tujuan Direktorat Perlindungan Perkebunan sebagai berikut: 1) Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan. 2) Menyiapkan rumusan kebijakan penanggulangan gangguan usaha perkebunan dan dampak perubahan iklim. 3) Memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan penanggulangan gangguan usaha perkebunan dan dampak perubahan iklim. 4) Meningkatkan pengawasan dan pengawalan melalui pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme 24

pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah dan penyegar, tahunan dan penanggulangan gangguan usaha perkebunan. 5) Meningkatkan pengawasan dan pengawalan melalui pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penanggulangan gangguan usaha perkebunan dan dampak perubahan iklim. 6) Meningkatkan pelayanan organisasi. Sasaran strategis dan indikator kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan yang ingin dicapai sesuai dengan tupoksi yang diemban seperti pada Tabel 10 berikut ini : Tabel 10. Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan TUJUAN

1.

1 Menyiapkan rumusan kebijakan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan,

SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR 2 3 Rumusan kebijakan di Tersusunnya bidang identifikasi dokumen rumusan dan pengendalian kebijakan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan.

2. Menyiapkan rumusan kebijakan penanggulangan gangguan usaha perkebunan dan dampak perubahan iklim

Rumusan kebijakan penanggulangan gangguan usaha dan dampak perubahan iklim.

Tersusunya dokumen rumusan kebijakan

3. Memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan, serta penggalangan gangguan usaha perkebunan dan dampak perubahan iklim

Norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan, serta penanggulangan gangguan usaha perkebunan dan

Tersusunnya : 1. Pedoman Umum 2. Pedoman Teknis 3. SOP 4. Publikasi

25

KET 4

TUJUAN 1

4. Meningkatkan pengawasan dan pengawalan melalui pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman semusim, rempah, penyegar, dan tahunan,

5. Meningkatkan pengawasan dan pengawalan melalui pemberian bimbingan teknis dan evaluasi penanganan dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.

6. Meningkatkan pelayanan organisasi

SASARAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR 2 3 dampak perubahan iklim Kebijakan dan NSPK 1. Terlaksananya di bidang identifikasi pengawalan, dan dan pengendalian monitoring dan organisme evaluasi di tk pengganggu provinsi/kab tumbuhan (OPT) 2. Terlaksananya tanaman semusim, pembinaan, rempah, penyegar, monev di tk UPT dan tahunan, Pusat 3. Terlasananya pembinaan dan monev pada perangkat perlindungan 4. Terlaksananya pembinaan dan monev pada Pejabat Fungsional Pengendali OPT Perkebunan 5. Tersusunya Rekomendasi/info rmasi teknis Kebijakan dan NSPK 1. Terlaksananya penanganan dampak pembinaan dan perubahan iklim dan monev di pencegahan provinsi/kab kebakaran. 2. Terlaksananya pembinaan, monev di tk UPT Pusat 3. Terlasananya pembinaan dan monev di perangkat perlindungan 4. Tersusunnya Rekomendasi/info rmasi teknis Meningkatnya Terlaksananya kuantitas dan kualitas pelayanan internal pelayanan organisasi dan eksternal

26

KET 4

BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI

DAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkebunan 3.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Perkebunan Dengan memperhatikan arah kebijakan nasional dan pembangunan pertanian periode 2010-2014, dalam menjalankan tugas pelaksanaan pembangunan perkebunan di Indonesia, Direktorat Jenderal Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan menjadi kerangka pembangunan perkebunan periode 20102014 yang dibedakan menjadi kebijakan umum dan kebijakan teknis pembangunan perkebunan tahun 2010-2014. Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah Mensinergiskan seluruh sumberdaya perkebunan dalam rangka peningkatan daya saing usaha perkebunan, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat perkebunan, dan penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintah yang baik. Adapun kebijakan teknis pembangunan perkebunan yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum pembangunan perkebunan yaitu “Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan yaitu : Meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan komoditas, SDM, kelembagaan dan kemitraan usaha, investasi usaha perkebunan sesuai kaidah pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan dukungan pengembangan system informasi manajemen perkebunan. 3.1.2. Strategi Pembangunan Perkebunan 1) Strategi Umum Untuk mencapai sasaran, mewujudkan visi, misi dan tujuan, serta mengimplementasikan kebijakan pembangunan perkebunan selama periode 2010-2014, strategi pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yang dikenal dengan Tujuh Gema Revitalisasi menjadi strategi umum pembangunan 27

perkebunan tahun 2010-2014. Komponen tujuh gema revitalisasi tersebut sebagai berikut : a. Revitalisasi lahan Ketersediaan sumberdaya lahan, termasuk air, yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas merupakan faktor yang sangat fundamental bagi pertanian. Lahan dan air sebagai media dasar tanaman harus dijaga kelestariannya agar sistem produksi dapat berjalan secara berkesinambungan. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian secara serius dalam revitalisasi lahan adalah: ketersediaan, kesuburan atau pengelolaan, status dan kepemilikan lahan pertanian, dan ketersediaan air pertanian. b. Revitalisasi perbenihan Setelah lahan dan air maka dalam aspek budidaya ketersediaan benih dan bibit unggul merupakan suatu hal yang sangat fundamental. Perpaduan antara lahan yang subur dengan benih/bibit yang unggul akan memproduksi/melahirkan produksi yang unggul. Secara historis peran benih unggul telah dibuktikan pada saat keberhasilan dalam peningkatan produksi pada era Revolusi Hijau ditahun 1960-an, dan keberhasilan swasembada beras dan jagung yang dicapai baru-baru ini antara lain juga karena penggunaan benih unggul. Dengan demikian untuk mencapai dan mempertahankan swasembada pangan yang berkelanjutan maka perangkat perbenihan/perbibitan harus kuat. c. Revitalisasi infrastruktur dan sarana Jalan usaha tani sangat penting meningkatkan efisiensi usaha tani terutama dalam hal pengangkutan sarana produksi dan hasil panen. Upaya untuk membuat jalan usaha tani dan jalan tingkat desa perlu terus dilakukan. Untuk hal ini koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah setempat sangat diperlukan terutama untuk membuka akses ke daerah sentra produksi pertanian. d. Revitalisasi sumber daya manusia Manusia merupakan sumberdaya yang sangat vital karena merupakan pelaku utama pembangunan, termasuk pertanian. Tanpa pelaku yang handal dan berkompeten, maka pembangunan pertanian tidak dapat berjalan secara optimal. Kementerian Pertanian mengembangkan berbagai kegiatan bagi peningkatan sumberdaya manusia pertanian melalui pendidikan, pelatihan, magang, dan sekolah lapang. Pembinaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia ini diperuntukkan bagi petani dan aparatur pertanian.

28

e. Revitalisasi pembiayaan petani Kendala yang dialami petani utamanya petani menengah kebawah adalah akses terhadap permodalan. Hal ini disebabkan karena masalah klasik yaitu tidak adanya jaminan/agunan yang dipersyaratkan perbankan. Pada kondisi ini petani terpaksa berhubungan dengan rentenir yang sudah barang tentu dengan bunga yang sangat mencekik. Untuk memperbaiki kendala ini maka upaya-upaya yang selama ini dilakukan perlu diteruskan seperti penyediaan skim perkreditan dengan kemudahan proses administrasi seperti KKP-E, KPEN-RP, KUPS; memperluas skim baru yang lebih mudah; menumbuhkan kelembagaan ekonomi mikro di pedesaan; melakukan koordinasi dengan instansi di pusat dan di daerah untuk mempermudah petani dalam mengakses sumber pembiayaan koperasi termasuk skim pembiayaan yang sudah ada, dan; menumbuhkan kembali koperasi khusus dibidang pertanian. f. Revitalisasi kelembagaan petani Kegiatan pertanian secara alami melibatkan sumberdaya manusia (petani) yang cukup banyak, sarana produksi dan permodalan yang cukup besar. Selain itu juga sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi teknologi dan informasi pasar mulai dari hulu sampai hilir. Dengan karakteristik seperti ini maka untuk mempermudah melakukan koordinasi sangat diperlukan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan petani, mereka dengan mudah melakukan koordinasi diantara mereka dan antara kelompok. Demikian juga melalui kelompok mereka akan menjadi kuat untuk bisa mengakses pasar dan informasi. g. Revitalisasi teknologi dan industri hilir. Hal yang perlu dilakukan dalam rangka revitalisasi teknologi dan industri hilir adalah meningkatkan kegiatan penelitian khususnya dalam rangka penciptaan inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan dan produk olahan, pemanfaatan sumberdaya lahan dan air, dan pengelolaan limbah kebun menjadi suatu produk bermanfaat; mempercepat diseminasi hasil penelitian dengan mengoptimalkan kelembagaan pengkajian, diklat, penyuluhan, tenaga teknis pertanian lapangan dan kelembagaan petani; mendorong pengembangan industri pengolahan pertanian di perdesaan secara efisien guna peningkatan nilai tambah dan daya saing di pasar dalam negeri dan internasional; meningkatkan jaminan pemasaran dan stabilitas harga komoditas pertanian, dan; meningkatkan dan menjaga mutu dan keamanan pangan pada semua tahapan produksi mulai dari hulu sampai hilir.

29

2) Strategi Khusus Strategi umum pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 merupakan strategi yang mengacu pada target utama pembangunan pertanian sehingga sifatnya masih sektoral. Agar lebih sesuai dengan karateristik khusus sub sector perkebunan, strategi umum dimaksud diformulasikan ke dalam strategi khusus sebagai berikut : (1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan (2) Pengembangan komoditas (3) Peningkatan dukungan terhadap system ketahanan pangan (4) Investasi usaha perkebunan (5) Pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan (6) Pengembangan sumberdaya manusia (7) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha (8) Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup

3.2.

Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Perlindungan Perkebunan

3.2.1. Arah Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan Dengan memperhatikan arah kebijakan dan strategi pembangunan perkebunan periode 2010-2014, dalam menjalankan tugas pelaksanaan, Direktorat Perlindungan Perkebunan merumuskan kebijakan yang akan menjadi kerangka pembangunan perkebunan periode 2010-2014 yang dibedakan menjadi kebijakan umum dan kebijakan teknis Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2010-2014. Berdasarkan ketujuh gema revitalisasi pembangunan perkebunan, maka arah kebijakan Umum Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah: “Memperkuat SDM, kelembagaan, sarana dan prasarana perlindungan guna mengurangi kehilangan hasil dan memperbaiki mutu produk perkebunan melalui partisipasi aktif masyarakat dalam identifikasi dan pengendalian OPT serta dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran. Kebijakan teknis Direktorat Perlindungan Perkebunan yang merupakan penjabaran dari kebijakan umum yaitu :

30

A. Aspek OPT 1. Perlindungan merupakan tanggung jawab masyarakat, pemerintah dapat memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang ada. 2. Perlindungan Tanaman dengan sistem PHT Budidaya Tanaman Sehat, pengamatan, pemanfaatan dan pelestarian musuh alami. Mendorong agar petani mau dan mampu secara mandiri menerapkan PHT yang memperhatikan keragaman ekologi dan sosial budaya, aspek ekonomi, keunggulan komparatif dan kompetitif, keberlanjutan produksi dan mutu produk. 3. PHT harus menjiwai Sistem dan Usaha Agribisnis 4. Dalam keadaan Eksplosi pemerintah secara berjenjang dapat membantu sarana atau peralatan pengendalian sesuai dengan kemampuan. 5. Fasilitasi Penyediaan Data dan Informasi Penyediaan dan pendistribusian Informasi keadaan OPT dan Non OPT ( komponen iklim) kepada user. 6. Karantina sebagai garda terdepan perlindungan tanaman. B. Aspek Non OPT 1. 2. 3.

Pencegahan kebakaran melalui penerapan PLTB Mendorong optimalisasi sistem peringatan dini kebakaran lahan dan dampak perubahan iklim Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim

3.2.2. Strategi Direktorat Perlindungan Perkebunan Berdasarkan strategi pembangunan perkebunan tahun 2010-2014 yang dikenal dengan Tujuh Gema Revitalisasi menjadi strategi umum pembangunan perkebunan tahun 2010-2014, maka dengan memperhatikan kondisi dan keterbatasan yang ada maka strategi yang ditempuh adalah : 1) Strategi Umum Sesuai ketujuh komponen strategi pembangunan perkebunan, maka strategi umum Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2010-2014 adalah strategi yang terkait dengan revitalisasi sumberdaya manusia dan revitalisasi kelembagaan petani dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah : 31

1) Pemberdayaan SDM Direktorat Perlindungan Perkebunan antara lain melalui pelatihan, magang, dan studi banding sesuai kebutuhan. 2) Memperluas dan memantapkan jaringan sistem informasi perlindungan antara petani, pengamat, dinas, UPTD, Balai Besar dan Direktorat Perlindungan Perkebunan, perluasan jaringan dan optimalisasi pemanfaatan Website serta penguatan database perlindungan dan penerbitan bahan/dokumen informasi teknis pengendalian OPT dan Non OPT. 3) Memaksimalkan hasil pengamatan dan peramalan OPT serta faktor iklim. 4) Penyediaan teknologi pengendalian OPT dan antisipasi dampak perubahan iklim melalui penyebarluasan rekomendasi dan informasi teknis pengendalian OPT dan antisipasi dampak perubahan iklim secara cepat dan tepat. 5) Optimalisasi sarana dan prasarana perkantoran melalui pendataan kondisi, perawatan dan pemanfaatan serta pengutuhan prasarana dan sarana perangkat perlindungan. 6) Penguatan perangkat perlindungan. 7) Pemantapan gerakan pengendalian OPT dan pencegahan kebakaran kebun dan lahan melalui revitalisasi brigade pengendalian OPT dan pembentukan regu proteksi OPT di tingkat kelompok tani/Gapoktan. 8) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait di bidang perlindungan perkebunan. 9) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT dan PPNS perkebunan. 10) Pengembangan dan pemantapan informasi perlindungan tanaman perkebunan. 11) Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan Puslit/Balit, BBP2TP dan BPTP, Dinas dan UPTD Daerah. 2) Strategi Khusus Strategi khusus pembangunan perkebunan yang kedelapan yaitu “Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup” sangat terkait dengan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan, yaitu : 1) Meningkatkan penerapan sistem pertanian konservasi pada wilayah-wilayah perkebunan termasuk lahan kritis, gambut, DAS hulu dan pengembangan perkebunan di kawasan penyangga sesuai kaidah-kaidah konservasi tanah dan air. 2) Meningkatkan penerapan paket teknologi ramah lingkungan. 3) Meningkatkan pemanfaatan pupuk organik, pesnab, APH, serta teknologi pemanfaatan limbah usaha perkebunan yang ramah lingkungan. 32

4)

5)

Meningkatkan kampanye peran perkebunan dalam kontribusi penyerapan karbon dan penyedia oksigen dan peningkatan peran serta fungsi hidroorologis. Meningkatkan upaya-upaya penerapan pembukaan lahan tanpa bakar.

3.3. Program dan Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan Pada Direktorat Jenderal Perkebunan hanya terdapat satu Program yaitu “Program Peningkatan Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan”, sedangkan Direktorat Perlindungan Perkebunan melaksanakan kegiatan yang merupakan “Dukungan Perlindungan Perkebunan” pada program Direktorat Jenderal Perkebunan tersebut. Untuk mendukung program pembangunan perkebunan berkelanjutan, Direktorat Perlindungan Perkebunan mempunyai tanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan yaitu “Dukungan Perlindungan Perkebunan”. Untuk tahun 2011 dan seterusnya kegiatan Penanganan Gangguan Usaha menjadi tupoksi Direktorat Pasca Panen dan Pembinaan Usaha Perkebunan. Fokus kegiatan dukungan perlindungan perkebunan adalah fasilitasi pengamatan dan pengendalian OPT tanaman perkebunan, pemantapapan kelembagaan perlindungan perkebunan, antisipasi dampak perubahan iklim, dan pencegahan kebakaran. Target kegiatan prioritas Direktorat Jenderal Perkebunan untuk kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan, adalah sebagai berikut :

3.3.1. Keluaran (Output) dan Sub Output Output dari Direktorat Jenderal Perkebunan yang terkait dengan perlindungan adalah penurunan luas serangan OPT sebesar 1 % setiap tahun dari start awal sebesar 32 % pada tahun 2010 dan penurunan Hotspot sebesar 10 % setiap tahun. Output Direktorat Jenderal ini merupakan Out-comes dari Direktorat Perlindungan Perkebunan, yang dicapai melalui serangkaian kegiatan perlindungan. Artinya akumulasi dari keseluruhan kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan (Pusat dan Daerah) akan menghasilkan Out-puts Direktorat Jenderal perkebunan. Sesuai dengan Restrukturisasi program dan kegiatan, indikator kinerja unit eselon II hanya sampai output. Output dan komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari dukungan perlindungan perkebunan adalah sebagai berikut: 33

kegiatan

(1) Peningkatan kemampuan Teknis Petugas dan Petani a. Pembinaan petugas; b. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT); (2) Pemantapan Kelembagaan Perlindungan Perkebunan a. Pembinaan dalam rangka pemberdayaan perangkat; b Pertemuan Koordinasi Perlindungan (KPT dan MPTHI); c. Pertemuan kebijakan perlindungan perkebunan; d. Pembahasan program anggaran dan evaluasi; e. Pertemuan Ikatan Pemandu Lapang Perkebunan Indonesia (IPLPI); f. Bimbingan dan Pembinaan SL-PHT; g. Pertemuan Koordinasi pengendalian kebakaran dan dampak perubahan iklim serta pencegahan kebakaran; h. Operasional Laboratorium BBP2TP, BPTP, UPTD, LL, LUPH, dan Sub Laboratorium; i. Administrasi Kegiatan; (3) Fasilitasi Identifikasi dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan pada komoditi Unggulan Nasional Perkebunan a. Pertemuan Metode Pengamatan OPT Perkebunan; b. Bimbingan teknis dan pengembangan jabatan fungsional pengendali OPT (POPT) Perkebunan; c. Pengawalan dan Pembinaan identifikasi dan pengendalian OPT utama tanaman tahunan; d. Pengawalan dan Pembinaan identifikasi dan pengendalian OPT utama tanaman semusim; e. Pengawalan dan Pembinaan identifikasi dan pengendalian OPT utama tanaman rempah dan Penyegar; f. Pemberdayaan Pengamat Hama dan Penyakit (Insentif Petugas Hama dan Penyakit); g. Pengendalian OPT utama tanaman tahunan; h. Pengendalian OPT utama tanaman semusim; i. Pengendalian OPT utama tanaman rempah dan penyegar. (4) Fasilitasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran a. Bimbingan teknis dan evaluasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; b. Pengawalan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim; c. Pengawalan pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta dampak perubahan iklim; 34

d. Fasilitasi Pengendalian/pemantauan kebakaran dan dampak perubahan iklim; e. Sosialisasi PLTB dan Peraturan Perundang-undangan (daerah); f. Pertemuan Koordinasi Pengendalian Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim daerah; g. Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim. (5) Pemantapan sistim informasi manajement perlindungan perkebunan (SIMPP) a. Pembuatan publikasi dan informasi perlindungan perkebunan (buku, Leaflet, poster dan peta); b. Pemanfaatan Web Site Perlindungan Perkebunan (6) Peningkatan sarana dan prasarana perlindungan perkebunan a. Rehabilitasi perangkat perlindungan perkebunan; b. Penyediaan alat laboratorium; c. Penyediaan sarana transportasi; d. Pengadaan Alat Pengolah Data.

3.3.2. Fokus Komoditas Unggulan Nasional Pengendalian OPT Tanaman Semusim yaitu : tembakau, nilam, tebu, dan kapas, kemudian pengendalian OPT Tanaman Rempah dan Penyegar yaitu : cengkeh, kopi, kakao, teh, dan lada. Sedangkan untuk pengendalian OPT Tanaman tahunan ada 6 komoditi (kelapa, kelapa sawit, karet, jambu mete, jarak pagar, dan kemiri sunan).

3.3.3. Pendanaan Kegiatan Pendanaan kegiatan bersumber dari APBN yang dialokasikan pada satuan kerja Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan pada lampiran 4. Output dan komponen kegiatan yang merupakan penjabaran dari kegiatan dukungan perlindungan perkebunan per tahun (RKT) untuk periode Tahun 2010-2014 seperti pada Tabel 11 berikut : 35

Tabel 11.

No. 1

a.

b.

2

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Rencana Kerja Tahunan Perlindungan Periode Tahun 20102014

Kegiatan/Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan Teknis Petugas dan Petani PUSAT Pembinaan Petugas Bimbingan pengamatan dan pengendalian Jumlah petugas yang dibina di bidang pengamatan dan pengendalian OPT DAERAH Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Jumlah kelompok tani/petani alumni SLPHT Pemantapan Kelembagaan Perlindungan Perkebunan PUSAT Pembinaan dalam rangka pemberdayaan perangkat Jumlah provinsi lokasi perangkat yang dibina Pertemuan Koordinasi Perlindungan (KPT dan MPTHI) Jumlah pertemuan koordinasi perlinbun (kali) Pertemuan kebijakan perlindungan perkebunan Jumlah pertemuan kebijakan perlindungan perkebunan (kali) Pembahasan program anggaran dan evaluasi Pembahasan program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi kegiatan perlinbun pusat dan daerah (kali) Pertemuan Ikatan Pemandu Lapang Perkebunan Indonesia (IPLPI)

2010

2011

2012

2013

2014

0

0

150

150

150

76

65

65

65

65

22

24

26

29

32

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

6

6

6

6

6

Jumlah pertemuan Ikatan Pemandu Lapang Perkebunan Indonesia (IPLPI)

1

1

1

1

1

19

20

21

22

23

Bimbingan dan Pembinaan SL-PHT - Jumlah provinsi wilayah Bimbingan dan Pembinaan SL-PHT (provinsi)

36

No.

g.

h. a.

3

Kegiatan/Sub Kegiatan - Jumlah provinsi wilayah monitoring dan evaluasi SL-PHT (provinsi) Pertemuan Koordinasi dampak perubahan iklim serta pencegahan kebakaran Jumlah pertemuan koordinasi pengendalian kebakaran dan dampak perubahan iklim serta penanganan gangguan usaha (kali) Jumlah pertemuan koordinasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran (kali) Administrasi Kegiatan DAERAH Operasional Laboratorium LL, LUPH, Sub Lab - Unit LL yang beroperasi - Unit LUPH yang beroperasi - Unit sub Lab yang beroperasi

2010 19

2011 20

2012 21

2013 22

2014 23

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

12

12

12

12

12

27 3 12

27 3 12

27 3 12

27 3 12

27 3 12

1

1

1

1

1

9

12

15

18

21

76

78

78

78

78

11

0

0

0

0

Fasilitasi Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan pada Komoditi Unggulan Nasional Perkebunan PUSAT a. Pertemuan Pemantapan Metode Pengamatan OPT Perkebunan

b.

c.

Jumlah pertemuan pemantapan metode pengamatan OPT (kali) Bimbingan teknis dan pengembangan jabatan fungsional pengendali OPT (POPT) Perkebunan - Pejabat fungsional POPT Direktorat Perlindungan yang dapat mengikuti perkembangan teknologi pengendalian OPT (orang) - Pejabat fungsional POPT pusat (UPT) dan daerah (UPTD) yang dibina dalam pemahaman tupoksi POPT (orang) Pengawalan dan Pembinaan pengendalian OPT utama tanaman tahunan - Jumlah Provinsi wilayah pengawalan dan pembinaan pengendalian OPT tanaman tahunan

37

No.

d.

e.

f.

g.

Kegiatan/Sub Kegiatan - Jumlah Provinsi wilayah monitoring dan evaluasi pengendalian OPT tanaman tahunan di daerah endemis - Jumlah Puslit, Balit dan Perti tempat konsultasi Pengawalan dan Pembinaan identifikasi dan pengendalian OPT utama tanaman tahunan - Jumlah Provinsi wilayah pengawalan dan pembinaan identifikasi pengendalian OPT tanaman tahunan - Jumlah Provinsi wilayah monitoring dan evaluasi identifikasi pengendalian OPT tanaman tahunan di daerah endemis - Jumlah Puslit, Balit dan Perti tempat konsultasi Pengawalan dan Pembinaan pengendalian OPT utama tanaman semusim, rempah dan penyegar - Jumlah Provinsi wilayah pengawalan dan pembinaan pengendalian OPT tanaman semusim, rempah dan penyegar - Jumlah Provinsi wilayah monitoring dan evaluasi pengendalian OPT tanaman semusim, rempah dan penyegar di daerah endemis - Jumlah Puslit, Balit dan Perti tempat konsultasi Pengawalan dan Pembinaan pengendalian OPT utama tanaman semusim - Jumlah Provinsi wilayah pengawalan dan pembinaan pengendalian OPT tanaman semusim - Jumlah Provinsi wilayah monitoring dan evaluasi pengendalian OPT tanaman semusim di daerah endemis - Jumlah Puslit, Balit dan Perti tempat konsultasi Pengawalan dan Pembinaan pengendalian OPT utama tanaman rempah dan penyegar - Jumlah Provinsi wilayah pengawalan dan pembinaan

38

2010 16

2011 0

2012 0

2013 0

2014 0

6

0

0

0

0

0

11

18

20

24

0

18

22

24

28

0

7

8

9

9

5

0

0

0

0

10

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

14

19

21

24

0

15

23

25

28

0

6

7

8

9

0

14

19

21

24

No.

a. b.

Kegiatan/Sub Kegiatan pengendalian OPT tanaman rempah dan penyegar - Jumlah Provinsi wilayah monitoring dan evaluasi pengendalian OPT tanaman rempah dan penyegar di daerah endemis - Jumlah Puslit, Balit dan Perti tempat konsultasi DAERAH Pemberdayaan Pengamat Hama dan Penyakit (orang) Pengendalian OPT utama tanaman tahunan (ha) Luas areal pengendalian OPT tanaman tahunan

Pengendalian OPT utama tanaman semusim, rempah dan penyegar Luas areal pengendalian OPT tanaman semusim, rempah dan penyegar d. Pengendalian OPT utama tanaman semusim Luas areal pengendalian OPT tanaman semusim e. Pengendalian OPT utama tanaman rempah dan penyegar Luas areal pengendalian OPT tanaman rempah dan penyegar 4 Fasilitasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran

2010

2011

2012

2013

2014

0

15

23

25

28

0

6

7

8

9

988

988

988

988

988

7,80 7

2,70 5

2,70 0

2,70 0

2,70 0

525

0

0

0

0

0

975

975

975

975

0

975

975

975

975

23

0

0

0

0

0

23

23

23

23

c.

PUSAT a.

b.

c.

Bimbingan teknis dan evaluasi penanganan gangguan usaha perkebunan Jumlah Provinsi bimbingan teknis dan evaluasi penanganan gangguan usaha Bimbingan teknis dan evaluasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran Jumlah Provinsi bimbingan teknis dan evaluasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran Pengawalan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim

39

No.

d.

e.

f.

a.

b.

c.

d.

e.

Kegiatan/Sub Kegiatan Jumlah provinsi pengawalan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim Pengawalan pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta dampak perubahan iklim Jumlah provinsi pengawalan pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta dampak perubahan iklim Pertemuan Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha Jumlah pertemuan koordinasi pengendalian kebakaran dan dampak perubahan iklim serta penanganan gangguan usaha Pertemuan Koordinasi Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Jumlah pertemuan koordinasi dampak perubahan iklim dan Pencegahan kebakaran DAERAH Fasilitasi penanganan kebakaran dan dampak perubahan iklim Jumlah provinsi yang terfasilitasi dalam penanganan kebakaran dan dampak perubahan iklim Sosialisasi PLTB dan Peraturan Perundang-undangan (daerah) Jumlah kabupaten yang melaksanakan sosialisasi PLTB dan peraturan Perundang-undangan Pertemuan Koordinasi Penanganan Gangguan Usaha Jumlah pertemuan koordinasi pengendalian penanganan gangguan usaha Pertemuan Koordinasi Pengendalian Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim daerah Jumlah pertemuan koordinasi pengendalian kebakaran dan dampak perubahan iklim Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pembangunan demplot adaptasi kekeringan

40

2010 13

2011 13

2012 15

2013 17

2014 18

8

9

9

9

9

1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

8

9

9

9

9

47

50

55

60

66

21

0

0

0

0

7

9

9

9

9

13

13

15

17

18

No. f.

5

a.

Kegiatan/Sub Kegiatan Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Jumlah kabupaten yang difasilitasi dalam penanganan gangguan usaha perkebunan Pemantapan Sistem Informasi manajemen Perlindungan Perkebunan Pembuatan publikasi dan informasi perlindungan perkebunan Jumlah buku pedoman perlindungan perkebunan dan leaflet serta peta sebaran OPT - Buku - Leaflet - Poster - Peta Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlindungan Perkebunan

6

a.

b.

c.

Rehabilitasi perangkat perlindungan perkebunan Jumlah perangkat perlindungan yang direhab Penyediaan alat laboratorium Jumlah penyediaan alat laboratorium (unit) Penyediaan sarana transportasi Jumlah penyediaan sarana transportasi (unit)

41

2010

2011

2012

2013

2014

214

0

0

0

0

3 5 2 2

3 5 2 2

3 5 2 2

3 5 2 2

3 5 2 2

0

0

10

10

10

0

0

10

10

10

0

0

64

64

64

BAB IV

PENUTUP

Pemahaman yang sama dan perubahan perilaku serta kesadaran dari seluruh pelaku usaha dalam mengelola usahanya dan jajaran birokrasi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, merupakan landasan/kekuatan yang diharapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dibidang perlindungan perkebunan yang telah ditetapkan. Perubahan perilaku yang melembaga hanya akan terwujud dengan adanya komitmen yang kuat dan terpadu/sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasannya dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan adanya Rencana Strategi ini, diharapkan akan dapat menjadi acuan bagi jajaran Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam berkoordinasi dengan pihakpihak terkait dalam melaksanakan kegiatannya. Disadari bahwa perubahan lingkungan baik domestik maupun internasional saat ini bergerak sangat cepat, sehingga pada implementasi Rencana Stratejik ini masih dimungkinkan adanya berbagai penyesuaian sesuai kebutuhan. Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan dimplementasikan melalui kegitan dukungan perlindungan perkebunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan dan sasaran perlindungan perkebunan diarahkan untuk mendukung program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan. Pada intinya kegitan dukungan perlindungan perkebunan menjadi “asuransi” usaha perkebunan guna terjaminnya : (1). Pencapaian potensi hasil produksi, (2). Peningkatan mutu produk, dan (3). Keberlanjutan usaha perkebunan. Untuk mencapai sasaran-sasaran perlindungan perkebunan diperlukan komitmen dari seluruh stake-holders terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, dana, sarana dan prasarana yang memadai.

Jakarta, 2010 Direktorat Perlindungan Perkebunan

42

Lampiran 1. Bagan Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan

DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUB DIREKTORAT IDENTIFIKASI DAN PENGENDALIAN OPT TANAMAN SEMUSIM

Seksi Identifikasi

Seksi Pengendalian

SUB DIREKTORAT IDENTIFIKASI DAN PENGENDALIAN OPT TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

Seksi Identifikasi

Seksi Pengendalian

SUB DIREKTORAT IDENTIFIKASI DAN PENGENDALIAN OPT TANAMAN TAHUNAN

SUB DIREKTORAT DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN

Seksi Identifikasi

Seksi Dampak Perubahan Iklim

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

43

Seksi Pengendalian

Seksi Pengendalian Kebakaran

Lampiran 2. Jumlah Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan POPT

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

PROV

IV Madya

AHLI III Muda Pertama

NAD BBP2TP Medan Sumbar Riau Jambi Bengkulu Sumsel Babel Lampung Banten Jabar Jateng DIY BBP2TP Surabaya BPTP Pontianak Kalbar BPTP Pontianak Kalteng Kaltim Kalsel Sulut Gorontalo Sulteng Sultra Sulsel Bali NTB NTT Malut BBP2TP Ambon Maluku Papua Barat Papua

0 2 0 0 0 0 0

0 4 0 3 0 1 0

0 11 0 1 0 2 3

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 2 0 0

2 0 0 1 0 2 2 0 2 0 1 0 4 0 0 0 3 8 2

1 0 1 0 1 17 5 1 5 1 0 0 3 1 1 0 8 2 3

2

0

4

Jumlah 1

14

35

71

1

Ditjen Perkebunan

1

2

2 3 4 5

BBP2TP Medan BBP2TP Surabaya BPTP Pontianak BBP2TP Ambon

2 0 0 2

4 2 2 0

Jumlah 2

5

10

Jml Ahli

III Penyelia

0 17 0 4 0 3 3 0 5 0 2 1 1 19 7 1 7 1 2 1 9 1 1 1 13 10 5 0 0 6 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0

TERAMPIL II Pelk. Pelak Lanjt 0 11 5 2 0 2 0 0 0 4 1 1 0

Jml Trmp

TOTAL POPT

0 16 2 3 0 5 1 0 31 7 9 5 19 5 18 0 18 2 2 2 10 0 10 6 4 9 3 0 0 18 0 0 0

0 33 2 7 0 8 4 0 36 7 11 6 20 24 25 1 25 3 4 3 19 1 11 7 17 19 8 0 0 24 0 0 0

0 0 1 5 10 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0

26 0 8 0 8 1 16 0 16 1 0 2 4 0 4 3 4 8 2

5 7 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 6 0 6 1

1

9

8

120

28

132

45

205

325

(5*) 10

13

0

0

0

0

13

(8*) 11 (8*) 17 (3*) 5 4*

17 19 7 6

0 3 1 1

11 1 16 9

5 1 1 8

16 5 18 18

33 24 25 24

62

5

37

15

57

119

47

44

0 1

Lampiran 3. Pemandu Lapang Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) NO 1 2 3 4 5

TAHUN 2005 2006 2007 2008 2009 JUMLAH

PEMANDU LAPANG 1.016 151 1.167

Lampiran 4. Petani SLPHT perkebunan tahun 2005 - 2009 NO 1 2 3 4 5

TAHUN 2005 2006 2007 2008 2009 JUMLAH

PETANI ALUMNI SLPHT 122.610 4.825 2.350 2.125 131.910

Lampiran 5. Perkembangan Alokasi Anggaran Perlindungan Tahun 2007-2011 (APBN) TAHUN ANGGARAN

PUSAT

TUGAS PERBANTUAN

TOTAL

LAJU PENINGKATAN (% )1)

1

2

3

4

5

-

Jumlah (Rp,-)

2.978.058.000

-

%*

2007

7,99

34.281.742.000

37.259.800.000

-

52.774.146.000

141,64

32.130.337.000

60,88

26.866.785.000

83,62

29.977.882.000

111,58

92,01

2008 -

Jumlah (Rp,-)

-

%*

2.355.146.000 4,46

50.419.000.000 95,54

2009 -

Jumlah (Rp,-)

-

%*

2.943.535.000 9,16

29.186.802.000 90,84

2010 -

Jumlah (Rp,-)

-

%*

3.831.785.000 14,26

23.035.000.000 85,74

2011 -

Jumlah (Rp,-)

-

%*

4.305.866.000 14,36

25.672.016.000 85,64

1)

Persentase laju peningkatan total anggaran dibanding tahun sebelumnya; * Persentase dibanding total anggaran pada tahun yang sama 45

Lampiran 6. Analisis SWOT Untuk ASAP (Analisis Strategis Alternatif Pilihan)

KEKUATAN (STRENGTH) : 1. SDM aparat yang cukup banyak. 2. Tersedianya Peraturan yg merupakan Landasan hukum pembangunan perkebunan. 3. Tersedianya Puslit/Balit, BBP2TP, BPTP, Lab. Lapangan, dan UPTD.

KELEMAHAN (WEAKNESSES) : 1. Kualitas SDM aparat sebagian belum memadai. 2. Kualitas sebagian besar petani/pekebun belum memadai 3. Terbatasnya dana untuk mendukung operasional perlindungan perkebunan.

PELUANG (OPPORTUNITY) : 1. Potensi Keanekaragaman hayati yg tinggi. 2 Peran serta institusi daerah masih dapat ditingkatkan. 3. Sumber Daya Manusia petugas dan pelaku usaha masih dapat ditingkatkan

STRATEGI (SO) 1. Optimalisasi pemanfaatan plasma nutfah 2. Optimalisasi peran serta seluruh pemangku kepentingan dalam perlindungan perkebunan berdasarkan peraturan yang ada 3. Optimalisasi peran Puslit/Balit, BBP2TP, BPTP, Lab. Lapangan, dan UPTD untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat

STRATEGI (WO) 1. Peningkatan kualitas SDM perkebunan 2. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan SDM petani. 3. Mengoptimalkan peran serta daerah dan masyarakat dalam pembangunan perkebunan.

TANTANGAN (THREATS) : 1. Kondisi geografis kepulauan dan infrastruktur yang terbatas. 2. Perubahan iklim. 3. Potensi daerah dalam pengendalian OPT.

STRATEGI (ST) 1. Meningkatkan koordinasi dengan institusi terkait dalam pengendalian OPT dan antisipasi dampak perubahan iklim. 2. Mendorong pengembangan teknologi proteksi dan antisipasi dampak perubahan iklim. 3. Meningkatkan jejaring dan kerjasama dengan daerah

STRATEGI (WT) 1. Meningkatkan pembinaan SDM secara berkelanjutan. 2. Penyediaan Petugas POPT sesuai kebutuhan. 3. Optimalisasi peran serta Daerah dalam pengendalian OPTdan antisipasi dampak perubahan iklim

INTERNAL

EKSTERNAL

46

Lampiran 7. Sasaran Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan Program/Kegiatan

Sasaran

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui dukungan perlindungan perkebunan

Indikator

Target

Alokasi Anggaran Baseline Kegiatan (Rp. 000)

2010

2011

2012

2013

2014

Buku

3

3

3

3

3

Leaflet Terlaksananya bimbingan/ pembinaan monev SL-PHT (kali)

5

5

5

5

5

36

36

36

36

36

Terlaksananya pengawalan/ pembinaan pengendalian (kali)

5

14

14

14

14

2010

2011

2012

2013

2014

200,400

200,400

210,420

220,941

231,9 88

313,217

310,700

326,235

342,547

359,6 74

392,150

319,750

411,758

432,345

453,9 63

Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui dukungan perlindungan perkebunan Norma, standar, kebijakan, pedoman Pedoman Perlindungan Perkebunan

Bimbingan dan Pembinaan SL-PHT

Pengawalan identifikasi dan pengendalian OPT Tanaman Semusim *)

Tersusunnya pedoman perlindungan (judul)

Terlaksananya monitoring dan evaluasi

10

47

10

14

14

14

Pengawalan Identifikasi dan pengendalian OPT Tanaman Rempaah dan Penyegar

Pengawalan identifikasi dan pengendalian OPT Tanaman Tahunan

Pembinaan dalam rangka pemberdayaan perangkat perlindungan

Terlaksananya konsultasi dengan Puslit/Balit/Perti (kali)

5

6

7

8

9

Terlaksananya pengawalan dan pembinaan (kali)

0

20

25

26

30

0

20

25

26

392,150

392,150

411,758

432,345

453,9 63

392,150

392,150

412,388

433,007

454,6 57

381,900

381,900

400,995

421,045

442,0 97

30

Terlaksananya monitoring dan evaluasi (kali)

Terlaksananya konsultasi Puslit/Balit/Perti (kali) Terlaksananya pengawalan dan pembinaan (kali)

0

6

7

8

9

11

11

18

20

24

Terlaksanaya monitoring dan evaluasi (kali) Terlaksananya konsultasi Puslit/Balit/Perti (kali) Jumlah perangkat yang dibina

16

18

22

24

28

6

7

8

9

9

22

22

22

22

22

48

Bimbingan Teknis dan Pengembangan Kapasitas Pengendali OPT Perkebunan

Bimbingan teknis dan evaluasi penanganan gangguan usaha perkebunan*) *) Pada tahun 2011 fungsi ini melebur ke Dit. Pasca panen dan Pembinaan Usaha Pengawalan mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim Pengawalan pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta dampak perubahan iklim Pertemuan Kebijakan Perlindungan Perkebunan Pertemuan Koordinasi Perlindungan Pertemuan Pembahasan Metode Pengamatan OPT

Jumlah pembinaan teknis pengembangan POPT

8 16

12 16

15 16

18 16

21 16

23

0

0

0

0

1,268,9 10

1,268,91 0

133,235

139,896

146,8 91

134,731

-

-

-

-

Jumlah konsultasi POPT

Jumlah bimbingan teknis dan evaluasi

Jumlah pengawalan

13

13

15

17

18

143,676

143,676

150,860

158,403

166,3 23

Jumlah pengawalan tingkat provinsi

8

9

9

9

9

263,116

263,116

276,272

290,085

304,5 90

Jumlah pertemuan kebijakan

1

1

1

1

1

147,455

147,455

154,828

162,569

170,6 98

3

3

3

3

3

191,184

191,184

200,743

210,780

221,3 19

1

0

1

1

1

621,100

-

62,100

62,100

62,10 0

Jumlah pertemuan koordinasi Jumlah pertemuan metode pengamatan OPT

49

Pertemuan IPLPI

Jumlah pertemuan IPLI

1

1

1

1

1

129,138

137,522

144,398

151,618

158,1 99

Pertemuan koordinasi pengendalian kebakaran dan penanggulangan gangguan usaha**)

Jumlah pertemuan koordinasi pengendalian kebakaran dan penanggulangan gangguan usaha

1

0

0

0

0

256,228

-

-

-

-

0

1

1

1

1

-

256,228

328,342

361,176

397,2 93

6

6

6

6

6

62,100

62,100

65,205

68,465

71,88 9

1

1

1

1

1

499,420

528,276

554,690

582,424

611,5 46

Pertemuan Koordinasi Pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim Penyusunan kegiatan dan anggaran Perlindungan Perkebunan Pemantauan dan evaluasi

Jumlah pertemuan kebijakan pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim Tersusunnya kegiatan dan anggaran perlindungan (Rekap RKA-KL Pagu indikatif dan semenatar)

Jumlah Pemantauan dan Evaluasi

Administrasi Pembinaan pimpinan Jumlah pembinaan

32

50

32

32

32

32

Monitoring dan inventarisasi administrasi umum pada UPT Koordinasi dengan instansi terkait

Jumlah monitoring dan evaluasi

Jumlah koordinasi dengan instansi terkait

8

8

10

10

10

10

10

10

10

10

988

988

988

988

988

2,840,5 20

3,251,26 7

3,413,8 30

3,584,5 22

3,763 ,748

76

65

65

65

65

2,945,0 23

3,305,13 5

3,470,3 92

3,643,9 11

3,826 ,107

3,000,0 00

3,340,92 0

5,287,8 00

5,287,8 00

5,287 ,800

DAERAH Peningkatan Kemampuan Teknis Petugas dan petani Pemberdayaan petugas dan petani Pemberdayaan Pengamat hama dan Penyakit (Insentif Petugas Hama dan Penyakit) Pemberian insentif pada petugas pengamat Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Pemberdayaan Perangkat Operasional Laboratorium LL, LUPH, Sub Lab

Jumlah petugas pengamat hama dan penyakit penerima insentif Jumlah kelompok tani/petani alumni SLPHT

Tersedianya paket teknologi yang dikembangkan LL

6

51

6

6

6

6

Terlatihnya petani dalam perbanyakan APH Tersedianya teknologi yang dikembangkan oleh LUPH

Pengendalian OPT utama tanaman tahunan Pengendalian OPT utama tanaman rempah dan penyegar Pengendalian OPT utama tanaman semusim Fasilitasi pencegahan kebakaran lahan dan kebun

0

952

952

952

952

4

4

4

4

4

Terlaksananya magang petugas LUPH ke Puslit/Balit/UPT Pusat

3

3

3

3

3

Tersedianya teknologi yang dikembangkan oleh sub lab hayati

4

4

4

4

4

Luas areal pengendalian OPT tanhun

7807

2705

2700

2700

2700

5,433,2 05

3,964,72 0

4,162,9 56

4,371,1 04

4,589 ,659

Luas areal pengendalian OPT regar

525

975

975

975

975

1,543,9 48

2,936,07 8

3,082,8 82

3,237,0 26

3,398 ,877

Luas areal pengendalian OPT semusim

55

55

55

55

55

764,400

764,400

802,620

842,751

884,8 89

52

Fasilitasi pemantauan kebakaran, dampak perubahan iklim dan bencana alam Sosialisasi PLTB dan Peraturan Perundangundangan (daerah) Pertemuan Koordinasi Pencegahan kebakaran dan dampak perubahan iklim Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim Global

Terlaksananya pemantauan kebakaran lahan dan kebun dan dpi Terlaksananya sosialisasi PLTB dan Peraturan Perundangundangan

Terlaksananya pertemuan Koordinasi kebakaran dan DPI Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan DPI Jumlah pedoman pelaksanaan mitigasi dan adaptasi Terbangunnya rintisan adaptasi dan kekeringan Jumlah kelompok tani yang memahami tehnik adaptasi pada tanaman perkebunan meningkat

8

9

9

9

9

2,084,1 58

2,298,54 9

2,856,9 36

3,142,6 30

3,456 ,893

47

50

55

60

66

1,007,9 25

1,306,51 9

1,413,8 10

1,555,1 91

1,710 ,710

7

9

9

9

9

263,100

33,600

332,100

365,310

401,8 41

13

13

15

17

18

1,565,2 35

1,077,04 5

1,677,2 00

1,844,9 20

2,029 ,412

13

13

13

13

13

26

52

82

116

120

13

26

41

58

60

Catatatan *) Tahun 2010 fungsi IPOPT semusim dan pahgar menjadi satu **) Tahun 2010, fungsi gangguan usaha melekat pada Dit. Pasca panen dan Pembinaan Usaha

53