DAFTAR ISI. Hal. ii iii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..............................................................................................................................

Hal i

DAFTAR TABEL ……....………………………………………………….………………....

ii

DAFTAR LAMPIRAN ....………………………………………………….………………....

iii

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN …………………………………………………………..........

1

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ……………………………………………………..................

5

1.

Kas di Bendahara Pengeluaran disetorkan tidak tepat waktu dan belum memenuhi asersi keberadaan …………...…………………………………………………………………...

5

Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp54.246.400,00 disetor ke Kas Daerah tidak tepat waktu ……………………………………………......................................................

7

Jaminan pelaksanaan atas 2 paket pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tidak dicairkan sesuai kontrak sebesar Rp53.308.305,00 …........................................................

8

4.

Pendapatan Bunga Deposito dikenakan Pajak Penghasilan sebesar Rp346.874.993,00 ....

12

5.

Keterlambatan pelaksanaan paket pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD belum dikenakan denda sebesar Rp54.115.568,00 ……………………………………….

13

Rekening Bendahara Pengeluaran tidak menerima jasa giro dan tidak terdapat dasar penetapan pembukaan rekening ………………………………………………..................

15

Penggunaan dana Bantuan Sosial sebesar Rp2.551.005.920,00 dan Hibah sebesar Rp1.054.160.000,00 belum dipertanggungjawabkan …………………………………….

17

2. 3.

6. 7.

i

DAFTAR TABEL Tabel 1

: Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Neraca TA 2011

Tabel 2

: Keterlambatan Pengembalian Sisa UP TA 2011

ii

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

:

Penerimaan Daerah yang Terlambat Disetor ke Kas Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa TA 2011 Daftar pengenaan PPh atas deposito/DOC Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada PT. Bank NTB Cabang Sumbawa TA 2011 Daftar Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD dalam Bentuk Giro Pada Bank NTB Cabang Sumbawa

Lampiran 2

:

Lampiran 3

:

Lampiran 4

:

Rekapitulasi Pertanggungjawaban Dana Belanja Bantuan Sosial TA 2011

Lampiran 5

:

Rekapitulasi Pertanggungjawaban Dana Belanja Hibah TA 2011

iii

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Sumbawa tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sumbawa. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 yang memuat opini wajar dengan pengecualian dengan Nomor 138.A/S/XIX.MTR/05/2012 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 138.B/S/XIX.MTR/05/2012 tanggal 25 Mei 2012. Sebagai bagian pemerolehan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu. BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan, kecurangan dan ketidakpatutan adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Kas di Bendahara Pengeluaran disetorkan tidak tepat waktu dan belum memenuhi asersi keberadaan. Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp54.246.400,00 disetor ke Kas Daerah tidak tepat waktu. Jaminan pelaksanaan kontrak pekerjaan tidak dicairkan sebesar Rp53.308.305,00. Pendapatan Bunga Deposito dikenakan Pajak Penghasilan sebesar Rp346.874.993,00.

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1

5. 6. 7.

Keterlambatan pelaksanaan paket pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD belum dikenakan denda senilai Rp54.115.568,00. Rekening Bendahara Pengeluaran tidak memperoleh jasa giro dan tidak terdapat dasar penetapan yang sah. Penggunaan dana Bantuan Sosial sebesar Rp2.551.005.920,00 dan Hibah sebesar Rp1.054.160.000,00 belum dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumbawa antara lain agar: 1.

1) Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: (1) Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meminta pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran masing-masing kas yang digunakan untuk kepentingan pribadi. (2) Majelis TP/TGR atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih proaktif dalam menindaklanjuti laporan kerugian daerah. (3) PPKD selaku BUD atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pada masing-masing Bendahara Pengeluaran. (4) Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait atas kelalaiannya dan selanjutnya agar mempertanggungjawabkan sisa kas di Bendahara Pengeluaran. (5) Bendahara Pengeluaran SKPD terkait atas kelalaiannya dan selanjutnya agar menyetorkan sisa UP tepat waktu dan tepat jumlah. 2) Memerintahkan Majelis TP/TGR untuk memproses dan menetapkan kerugian daerah sebesar Rp283.028.689,00 dan menyetorkannya ke kas daerah.

2. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: 1) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam mengawasi kinerja bawahannya. 2) Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atas kelalaiannya dan selanjutnya agar menyetorkan penerimaan retribusi ke kas daerah secara tepat waktu dan tepat jumlah. 3. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: 1)

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kepala Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

2)

Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan atas kelalaiannya dan selanjutnya agar segera mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp15.718.970,00 (Rp37.408.305,00 – Rp21.689.335,00) dan selanjutnya menyetorkan ke kas daerah.


2

3)

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperindag atas kelalaiannya dan selanjutnya agar segera memutus kontrak dan mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp15.900.000,00 dan selanjutnya menyetorkan ke kas daerah serta mempertanggungjawabkan jaminan pelaksanaan yang telah hangus (expired).

4. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku kepada: 1) BUD atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas ketepatan perhitungan pendapatan bunga deposito. 2) Kuasa BUD atas kelalaiannya dan selanjutnya agar mengajukan restitusi atas pemotongan pajak bunga deposito tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat. 5. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: 1) Kepala Dinas Pendidikan Nasional atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kinerja bawahannya. 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Nasional atas kelalaiannya dan selanjutnya agar segera mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 6.

1) Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: (1) PPKD atas kelalaiannya dan selanjutnya meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kinerja Bendahara Pengeluaran SKPD terkait. (2) Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD atas kelalaiannya dan selanjutnya untuk berkoordinasi dengan PT Bank NTB dalam mengelola jasa giro dari rekening. 2) Memerintahkan kepada PPKD agar mengajukan usulan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 242 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang persediaan (UP) SKPD di Kabupaten Sumbawa dengan menambahkan nomor rekening definitif yang dimiliki oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran SKPD.

7. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: 1) Kepala DPPK selaku PPKD atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian kepada bawahannya. 2) Kepala Seksi Verifikasi DPPK atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban dana bantuan sosial dan hibah. 3) Bendahara PPKD atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih proaktif meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari para penerima bantuan sosial dan hibah. 4) Leading sector terkait atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih optimal dalam melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial dan hibah tahun berikutnya.


3

HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan atas kepatuhan Pemerintah Kabupaten Sumbawa TA 2011 terhadap peraturan perundang-undangan mengungkapkan sebanyak 7 (tujuh) temuan pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut: 1.

Kas di Bendahara Pengeluaran disetorkan tidak tepat waktu dan belum memenuhi asersi keberadaan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam Neraca (Unaudited) per 31 Desember 2011 menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 546.010.129,00 dengan rincian pada tabel berikut ini: Tabel 1 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Neraca TA 2011 (Rp)

No

Nilai saldo per

Transaksi

31-12-2011

1

Sisa UP TA 2011

2

Sisa UUDP TA 2010

155.265.200,00 81.284.000,00

3

Sisa UUDP 2009

69.673.879,00

4

Sisa UUDP 2007

107.716.240,00

5

Sisa UUDP 2006

58.733.810,00

6

Sisa UUDP 2005

73.337.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

546.010.129,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas saldo Kas di Bendahara Pengeluaran menunjukkan permasalahan sebagai berikut: 1) Sisa UP TA 2011 di 7 (tujuh) SKPD disetorkan ke RKUD melewati tanggal 31 Desember 2011 seluruhnya sebesar Rp155.265.200,00 dengan rata-rata keterlambatan 1 s.d 11 hari dengan rincian pada tabel berikut: Tabel 2 Keterlambatan Pengembalian Sisa UP TA 2011 N

SKPD

o 1.

Dinas Pendidikan Nasional

2.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan

Sisa UP TA

Tanggal

Hari

Setor

Keterlambatan

2011 149.421.710,00

16-Jan-2012

11 hari

4.865.962,00

13-Jan-2012

9 hari

352.740,00

6-Jan-2012

5 hari

60.000,00

3-Jan-2012

2 hari

3.000,00

2-Jan-2012

1 hari

549.338,00

10-Jan-2012

6 hari

12.450,00

13-Jan-2012

9 hari

Informatika 3.

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan

4.

Satpol PP

5.

Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas

6.

Sekretariat Daerah

7.

Kecamatan Lenangguar Jumlah

155.265.200,00


5

2)

3)

1)

2)

3)

1) 2)

3)

1)

Sisa UUDP TA 2007 sebesar Rp107.716.240,00 adalah Kas di Bendahara Pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi yang sudah terdapat amar putusan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 2269K/PID.SUS/2008, sehingga dapat di reklasifikasi ke akun aset lainnya. Sisa UUDP sebesar Rp283.028.689,00 merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut: (1) Sisa UUDP TA 2005 di Sekretariat Daerah dengan nilai sebesar Rp73.337.000,00. (2) Sisa UUDP TA 2006 di Sekretariat Daerah dengan nilai sebesar Rp58.733.810,00. (3) Sisa UUDP TA 2009 di Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan nilai sebesar Rp69.673.879,00. (4) Sisa UUDP TA 2010 di Dinas Pendidikan Nasional dengan nilai sebesar Rp81.284.000,00. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Majelis TP/TGR diketahui bahwa sisa UUDP Kas di Bendahara Pengeluaran dari TA 2005 s.d 2010 sebesar Rp283.028.689,00 tersebut belum ada ketetapan/keputusan dari pengadilan maupun dari Majelis TP/TGR Kabupaten Sumbawa. Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan, poin Pendahuluan yang menyebutkan bahwa definisi kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di Bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 220 ayat (8) yang menyatakan bahwa untuk tertib laporan perlanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban dana bulan Desember disampaikan paling lambat langgal 31 Desember. Surat Bendahara Umum Daerah No.900/761/DPKA/2011 tanggal 1 Oktober 2011 angka (3) yang menyebutkan bahwa sisa kas yang berada pada SKPD harus telah disetorkan ke Kas Daerah dan menyampaikan SPM-GU NIHIL paling lambat tanggal 31 Desember 2011. Permasalahan tersebut mengakibatkan: Potensi terjadinya penyimpangan penggunaan dana oleh para Bendahara Pengeluaran sebesar Rp155.265.200,00. Saldo kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Sumbawa per 31 Desember 2011 tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar Rp283.028.689,00. Indikasi kerugian daerah sebesar Rp283.028.689,00. Permasalahan tersebut disebabkan oleh: Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta Kepala Dinas Pendidikan Nasional selaku Pengguna Anggaran kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Bendahara Pengeluaran masing-masing atas kas yang digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp283.028.689,00.


6

2)

3) 4) 5)

Majelis TP/TGR kurang proaktif dalam melaksanakan proses tuntutan perbendaharaan melalui mekanisme penetapan SKTJM atas kehilangan kas yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran. PPKD selaku BUD yang kurang optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pada masing-masing Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait yang lalai dalam melakukan pertanggungjawaban atas sisa kas di Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran 7 (tujuh) SKPD yang lalai dalam menyetorkan sisa UP ke kas daerah tepat waktu.

Atas permasalahan tersebut Bupati Sumbawa mengakui bahwa masih terdapat 7 (tujuh) bendahara pengeluaran yang terlambat menyetorkan sisa kas ke rekening kas daerah pada TA 2011, sedangkan atas sisa kas tahun-tahun sebelumnya yang belum disetorkan kembali ke kas daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK.

1)

2)

2.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumbawa agar: Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: (1) Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Kepala Dinas Pendidikan Nasional atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meminta pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran masing-masing kas yang digunakan untuk kepentingan pribadi. (2) Majelis TP/TGR atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih proaktif dalam menindaklanjuti laporan kerugian daerah. (3) PPKD selaku BUD atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih optimal dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan pada masing-masing Bendahara Pengeluaran. (4) Bendahara Pengeluaran pada SKPD terkait atas kelalaiannya dan selanjutnya agar mempertanggungjawabkan sisa kas di Bendahara Pengeluaran. (5) Bendahara Pengeluaran SKPD terkait atas kelalaiannya dan selanjutnya agar menyetorkan sisa UP tepat waktu dan tepat jumlah. Memerintahkan Majelis TP/TGR untuk memproses dan menetapkan kerugian daerah sebesar Rp283.028.689,00 dan menyetorkannya ke kas daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp54.246.400,00 disetor ke Kas Daerah tidak tepat waktu Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) per 31 Desember 2011 menganggarkan Pendapatan Retribusi Rp24.554.048.800,00 telah direalisasikan sebesar Rp14.460.845.228,00 atau 58,89%. Diantaranya telah direalisasikan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp537.844.443,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan berupa bukti penerimaan/STS dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan Surat Tanda Setoran TA 2011 diketahui terdapat pendapatan berupa retribusi dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp54.246.400,00 yang disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Sumbawa ke Bendahara Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan


7

Keuangan dan Aset tidak tepat waktu dengan keterlambatan antara 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas) hari dengan rincian pada Lampiran 1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika diketahui bahwa keterlambatan penyetoran tidak langsung disetor ke kas daerah tetapi dikumpulkan dahulu dan baru disetor beberapa hari kemudian. Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada: 1) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. 2) Pasal 59 ayat (3) yang antara lain menyebutkan bahwa semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan berpotensi terjadinya penyimpangan penggunaan dana oleh para Bendahara Penerimaan sebesar Rp54.246.400,00.

1) 2)

Permasalahan tersebut disebabkan oleh: Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kurang optimal melakukan pengawasan dan pengendalian dalam mengawasi penyetoran pendapatan daerah. Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika lalai dalam menyetorkan penerimaan retribusi ke kas daerah secara tepat waktu.

Atas permasalahan tersebut Bupati Sumbawa mengakui bahwa terdapat pendapatan retribusi sebesar Rp54.246.400,00 yang disetor ke kas daerah tidak tepat waktu pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumbawa agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: 1) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam mengawasi kinerja bawahannya. 2) Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika atas kelalaiannya dan selanjutnya agar menyetorkan penerimaan retribusi ke kas daerah secara tepat waktu dan tepat jumlah. 3.

Jaminan pelaksanaan kontrak pekerjaan tidak dicairkan sebesar Rp53.308.305,00 Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) per 31 Desember 2011 menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp208.794.645.691,80 dan telah merealisasikannya sebesar Rp171.627.492.281,00 atau 82,20%. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas Belanja Modal pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Koperindag Kabupaten Sumbawa TA 2011 diketahui terdapat 2 (dua) paket pekerjaan yang penyelesaian pekerjaan fisiknya sampai dengan berakhirnya kontrak belum selesai dilaksanakan dan belum dicairkan jaminan pelaksanaannya, dengan uraian permasalahan sebagai berikut: BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

8

1)

Pekerjaan pembangunan kapal nelayan 3.5 GT yang dilaksanakan oleh CV Fortune System sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak No.523.3/2271/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 senilai Rp748.166.100,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 82 (delapan puluh dua) hari kalender sejak tanggal 4 Oktober 2011 sampai dengan 24 Desember 2011. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas bukti pengeluaran atas belanja tesebut diketahui bahwa pekerjaan tersebut tidak dibayarkan seluruhnya oleh karena rekanan tidak menyelesaikan seluruh pekerjaan, adapun pembayaran yang dilakukan dengan rincian SP2D sebagai berikut: (1) Uang muka dibayarkan dengan SP2D No.07202/LS-DAK/2011 tanggal 20 Oktober 2011 sebesar Rp224.449.830,00. (2) Angsuran I dibayarkan dengan SP2D No.13180/LS-DAK/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp61.319.968,00. Sehingga total pembayaran kepada CV Fortune System sebesar Rp285.769.798,00 sesuai dengan Laporan Kemajuan Pekerjaan sebesar 42.02%. Berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut terhadap dokumen pekerjaan pembangunan kapal nelayan 3.5 GT oleh CV. Fortune System, diketahui bahwa CV Fortune System telah memperoleh beberapa peringatan yaitu: (1) Surat peringatan No.5233/2801/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011. (2) Surat teguran I No. 523.3/2817/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011. (3) Surat teguran II No. 523.3/2825/XII/2011 tanggal 18 Desember 2011. (4) Surat teguran III No. 523.3/2837/XII/2011 tanggal 26 Desember 2011. (5) Surat pemutusan kontrak No. 8449 tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011. Berdasarkan penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa pekerjaan pembangunan kapal nelayan 3.5 GT dengan realisasi fisik sebesar 42,02% telah diserahterimakan dengan Berita Acara Serah Terima No. 094/8299/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang mengalami keterlambatan selama 4 (empat) hari dan dikenakan denda sebesar Rp2.992.664,00. Atas denda tersebut telah dilakukan penyetoran ke kas daerah pada tanggal 30 Desember 2011. Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan pemutusan perjanjian kerja/kontrak pekerjaan pembangunan kapal nelayan 3.5 GT tidak diikuti dengan pencairan jaminan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Bumiputeramuda 1967 Cabang Mataram senilai Rp37.408.305,00. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa diketahui bahwa pencairan jaminan pelaksanaan masih menunggu proses oleh PT Asuransi Bumiputeramuda 1967 Cabang Mataram.

2)

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa pada TA 2011 telah melakukan pengadaan lapak PKL di Wonogiri dan Perenang yang dilaksanakan oleh CV Sun Jaya, dengan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 668/027/Koperindag/IX/2011 tanggal 27 September 2011 senilai Rp318.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan SPK selama 60 hari kalender (27 September 2011 s.d. 27 November 2011) sesuai SPMK (Surat Pernyataan Mulai Kerja) nomor 669/027/Koperindag/IX/2011 tanggal 27 September 2011 dan diperpanjang selama


9

23 hari yaitu sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 melalui Berita Acara Perubahan Jadwal Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Lapak PKL Wonogiri dan Perenang nomor 868/027/Koperindag/XII/2011 tanggal 29 November 2011. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut Pihak Kedua menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pihak Pertama, berupa Surat Jaminan dari PT. Asuransi Jasa Raharja Putera Cabang Mataram/U.L Sumbawa Besar sebesar Rp15.900.000,00. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan nomor 1086-I/027/Koperindag/XII/2011 tanggal 24 Desember 2011 diketahui bahwa pekerjaan tersebut baru mencapai prestasi fisik 95,98% namun telah dilakukan pembayaran sebesar Rp305.216.400,00 melalui 3 (tiga) SP2D, yaitu SP2D No. 06608/LS/DBN/2011 tanggal 7 Oktober 2011 sebesar Rp95.400.000,00 untuk pembayaran uang muka kerja (30%), SP2D No 13234/LS/DBH/2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp194.555.580,00 untuk pembayaran angsuran 61% dan SP2D No 13368/LS/DBH/2011 tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp15.260.820,00 untuk pembayaran Retensi Pekerjaan. Atas pekerjaan wanprestasi yang belum menyelesaikan pekerjaan seluruhnya, PPK tidak memutus kontrak pekerjaan dengan rekanan dan tidak mencairkan jaminan pelaksanaan atas kontrak sebesar Rp15.900.000,00. Berdasarkan hasil wawancara dengan PPK Pengadaan Pekerjaan Lapak PKL Perenang dan Wonogiri, PPK mengakui tidak melaksanakan pemutusan kontrak karena posisi wanprestasi bukan di penyedia jasa, namun berada pada pengelolaan pelaksanaan pekerjaan yang lemah di PPK dan Diskoperindag selaku penyedia anggaran.

1)

2)

3)

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada: (1) Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut, huruf e mengendalikan pelaksanaan Kontrak: (2) Pasal 93 pada: (1)) Ayat (1) yang menyebutkan bahwa PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila: huruf b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. (2)) Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: ((1)) Jaminan Pelaksanaan dicairkan. ((2)) Penyedia Barang/Jasa membayar denda, dan/atau ((3)) Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak No.523.3/2271/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 pada pasal 10 ayat (1) yang menyatakan jaminan pelaksanaan huruf c dalam surat jaminan pelaksanaan tersebut dalam huruf a ayat (1) pasal ini harus ada ketentuan bahwa jaminan pelaksanaan menjadi milik negara dan dapat dicairkan oleh pihak pertama tanpa persetujuan pihak kedua bilamana terjadi pemutusan perjanjian dengan memperhitungkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua. Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 668/027/Koperindag/IX/2011 tanggal 27 September 2011 Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SPK).


10

(1) Pasal 21 Penghentian dan pemutusan SPK: yang menyatakan bahwa Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila: huruf d angka angka 1). Penyedia lalai atau cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. (2) Pasal 22 Pembayaran: (1)) Huruf a yang menyatakan bahwa Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK dengan sistem angsuran (termin), dengan ketentuan pada angka 5). Ketentuan jumlah pembayaran secara angsuran (termin) sebagai berikut: ((1)) Angsuran I (termin pertama) Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai SPK (kontrak) setelah fisik pekerjaan mencapai 35% (tiga puluh lima persen) ((2)) Angsuran II (termin kedua) Sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai SPK (kontrak) setelah fisik pekerjaan mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) ((3)) Angsuran III (termin ketiga) Sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai SPK (kontrak) setelah fisik pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) (2)) Huruf b yang menyatakan bahwa Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan. Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp53.308.305,00 (Rp37.408.305,00 + Rp15.900.000,00).

1)

2) 3) 4)

Permasalahan tersebut disebabkan oleh: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kepala Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan lalai mencairkan jaminan pelaksanaan. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan lalai dalam melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan kapal nelayan 3.5 GT. PPK Pengadaan Pekerjaan Lapak PKL Perenang dan Wonogiri pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa lalai dengan tidak melakukan pemutusan kontrak atas Pekerjaan Lapak PKL Perenang dan Wonogiri yang belum selesai sampai dengan berakhirnya kontrak dan mencairkan jaminan pelaksanaan atas pekerjaan tersebut.

Bupati Sumbawa menjelaskan bahwa klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan atas pembangunan kapal 3,5 GT yang diputus kontrak telah dilakukan pencairan oleh Kepala Cabang PT Asuransi Umum Bumiputra 1967 Cabang Mataram melalui Surat Nomor 05-Ext/BMD-MTR/IV/2012 tanggal 23 April 2012 yang merupakan pembayaran jumlah kerugian obligee setelah dikurangi prestasi principal sesuai progress


11

pekerjaan sebesar 42,02% sebesar Rp21.689.335,00 dan telah disetorkan ke kas daerah tanggal 17 April 2012. Untuk Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan pada Dinas Koperindag yang tidak dicairkan sebesar Rp15.900.000,00, Bupati Sumbawa menjelaskan bahwa PPK mengakui hal tersebut sebagai kesalahan dan kelalaiannya. BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumbawa agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: 1) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kepala Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan paket pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 2) Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan atas kelalaiannya dan selanjutnya agar segera mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp15.718.970,00 (Rp37.408.305,00 – Rp21.689.335,00) dan selanjutnya menyetorkan ke kas daerah. 3) Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Koperindag atas kelalaiannya dan selanjutnya agar segera memutus kontrak dan mencairkan jaminan pelaksanaan sebesar Rp15.900.000,00 dan selanjutnya menyetorkan ke kas daerah serta mempertanggungjawabkan jaminan pelaksanaan yang telah hangus (expired). 4.

Pendapatan Bunga Rp346.874.993,00

Deposito

dikenakan

Pajak

Penghasilan

sebesar

Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) per 31 Desember 2011 menganggarkan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-Pendapatan bunga deposito pada LRA sebesar Rp1.320.648.405,00 dan telah merealisasikannya sebesar Rp3.372.839.806,00 atau 255,39%. Pendapatan bunga deposito tersebut merupakan penerimaan dari bunga deposito pada 2 (dua) rekening Kas Daerah yaitu rekening BNI dan rekening Bank NTB. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penerimaan bunga deposito, diketahui bahwa deposito yang tersimpan pada Bank NTB dikenakan pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas bunga deposito yang seluruhnya sebesar Rp346.874.993,00 (rincian pada Lampiran 2). Berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut pada Bank NTB, diketahui bahwa nilai keseluruhan pemotongan PPh atas bunga deposito tersebut merupakan pemotongan selama TA 2010 sebesar Rp11.666.666,00 dan TA 2011 sebesar Rp335.208.327,00. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Bank NTB diketahui bahwa Bank NTB telah melakukan pengajuan restitusi pajak atas pemotongan tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumbawa Besar melalui Surat Nomor SB.06.31/70/0257/2011 tanggal 4 November 2011, dan atas pengajuan restitusi pajak dari Bank NTB tersebut, pihak KPP Pratama memberikan jawaban berupa penolakan permohonan restitusi pajak, dengan keterangan penolakan bahwa pihak yang dapat meminta kembali PPh yang telah dipotong adalah pihak Pemerintah Kabupaten Sumbawa selaku wajib pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan selanjutnya diketahui bahwa Kuasa BUD telah menyampaikan permohonan restitusi PPh yang telah dipotong oleh Bank NTB ke KPP Pratama per tanggal 23 April 2012.


12

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada: 1) Pasal 20 ayat (2) yang menyebutkan bahwa seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD. 2) Pasal 122 pada: (1) Ayat (1), menyebutkan bahwa semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah daerah dikelola dalam APBD. (2) Ayat (3), menyebutkan bahwa penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan. 3) Pasal 127 ayat (1), menyebutkan bahwa semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening umum kas daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan penerimaan daerah berkurang sebesar Rp346.874.993,00.

1) 2)

Permasalahan tersebut disebabkan oleh: BUD kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas ketepatan perhitungan pendapatan bunga deposito. Kuasa BUD lalai dalam melaksanakan monitoring atas ketepatan perhitungan pendapatan bunga deposito.

Atas permasalahan tersebut Bupati Sumbawa menjelaskan bahwa atas pendapatan bunga deposito dikenakan pajak penghasilan sebesar Rp346.874.993,00 telah ditindaklanjuti dengan surat nomor 900/351.I/DPPK/2012 tanggal 23 April 2012 perihal kelengkapan data permohonan pengembalian pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito yang seharusnya tidak terutang. BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumbawa agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku kepada: 1) BUD atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas ketepatan perhitungan pendapatan bunga deposito. 2) Kuasa BUD atas kelalaiannya dan selanjutnya agar mengajukan restitusi atas pemotongan pajak bunga deposito tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat. 5.

Keterlambatan pelaksanaan paket pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD belum dikenakan denda sebesar Rp54.115.568,00 Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) per 31 Desember 2011 menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp208.794.645.691,80 dan telah merealisasikannya sebesar Rp171.627.492.281,00 atau 82,20%. Diantaranya direalisasikan untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SD di Kabupaten Sumbawa sebesar Rp4.162.736.000,00. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Chrissada Prima berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) Nomor 027/034/SPK/DIKNAS/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender dan selambat-lambatnya diserahkan tanggal 6 Oktober 2011.


13

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas realisasi pembayaran kontrak diketahui bahwa atas pekerjaan tersebut telah dibayarkan melalui SP2D nomor 07425/LS/DAK/2011 tanggal 26 Oktober 2011 sebesar Rp4.162.736.000,00. Sedangkan atas hasil pekerjaan tersebut telah diserahterimakan kepada Dinas Pendidikan Nasional berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor 027/623/BASTHP/Diknas/2011 tanggal 19 Oktober 2011. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan diketahui terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh CV Chrissada Prima selama 13 hari terhitung mulai tanggal 6 s.d.19 Oktober 2011 dengan nilai denda sebesar Rp54.115.568,00 (13/1000 x 4.162.736.000,00).

1)

2)

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) yang menyebutkan bahwa PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut, huruf e mengendalikan pelaksanaan Kontrak. Surat Perjanjian Kontrak (SPK) nomor 027/034/SPK/DIKNAS/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011: (1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang yang dimaksud pada Pasal 1 adalah 45 (empat puluh lima) hari kalender dan sudah diserahkan seluruhnya (100%) selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 6 Oktober 2011. Jangka waktu pelaksanaan tersebut tidak dapat berubah, kecuali ada persetujuan secara tertulis dari pihak pembuat kontrak dan karena terjadi keadaan memaksa yang secara langsung dapat menghambat penyelesaian pekerjaan dan diadakan addendum waktu pelaksanaan. (2) Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa apabila terjadi penundaan atau keterlambatan penyerahan barang dari jangka waktu penyerahan barang yang ditetapkan dalam pasal 2, kepada Pihak kedua dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimal 5% (lima persen) dari harga kontrak barang yang mengalami keterlambatan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah berupa denda yang belum dikenakan sebesar Rp54.115.568,00.

1)

2)

Permasalahan tersebut disebabkan oleh: Kepala Dinas Pendidikan Nasional kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan Alat Peraga Pendidikan. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Nasional lalai dalam mengenakan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Atas permasalahan tersebut Bupati Sumbawa menyatakan sependapat dengan permasalahan di atas dan akan mengenakan denda dimaksud kepada rekanan sesuai dengan saran BPK. Pihak CV Chrissada Prima telah menindaklanjuti dengan membayar denda keterlambatan pekerjaan pada tanggal 8 Mei 2012 dan 10 Mei 2012 sebesar Rp5.000.000,00 dan Rp49.116.000,00.


14

BPK merekomendasikan kepada Bupati Sumbawa agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: 1) Kepala Dinas Pendidikan Nasional atas kelalaiannya dan selanjutnya agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kinerja bawahannya. 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan Nasional atas kelalaiannya dan selanjutnya agar segera mengenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. 6.

Rekening Bendahara Pengeluaran tidak memperoleh jasa giro dan tidak terdapat dasar penetapan yang sah Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) per 31 Desember 2011 menganggarkan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp3.988.085.787,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.301.456.311,00 atau 57,71% Berdasarkan hasil pemeriksaan atas rekening koran Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD diketahui permasalahan sebagai berikut: 1) Rekening Bendahara Pengeluaran tidak mendapatkan jasa giro dari Bank Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Bank NTB atas penempatan giro Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD diketahui bahwa SKPD yang mendapatkan jasa giro hanya mencakup 4 SKPD (Dishutbun, Distamben, Inspektorat, dan Kecamatan Ropang), sedangkan 52 SKPD belum menerima jasa giro dari Bank NTB dan sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 2 Mei 2012 belum diperoleh besaran jasa giro yang seharusnya diterima oleh BUD. Hasil konfirmasi balik dari Bank NTB untuk jumlah pendapatan dari jasa giro yang belum diterima oleh Pemda. Daftar SKPD yang mendapatkan jasa giro dan yang belum jasa giro dapat dilihat pada Lampiran 3. Berdasarkan hasil konfirmasi yang disampaikan ke PT Bank NTB, sampai dengan pemeriksaan berakhir belum didapatkan konfirmasi balik untuk jumlah pendapatan dari jasa giro yang belum diterima oleh Pemda. 2) Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD belum terdapat ijin penetapan pembukaan/penutupan rekening Berdasarkan hasil pemeriksaan selanjutnya atas Surat Keputusan Bupati Sumbawa No.242 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang persediaan (UP) SKPD di Kabupaten Sumbawa diketahui bahwa rekening Bendahara Pengeluaran SKPD belum dilengkapi dengan ijin penetapan pembukaan/penutupan rekening. Berdasarkan hasil wawancara dengan BUD diketahui bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Sumbawa memang belum mencantumkan nomor rekening yang secara definitif dimiliki oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran SKPD.

1)

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan: Perjanjian Kerjasama antara BUD dengan PT BPD NTB Nomor SB.06.03.01.190.2009 tentang Pelayanan Jasa Perbankan Dalam Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah pada Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa terhadap pengendapan saldo rekening giro Kas Umum Daerah milik Pihak Kesatu dan Rekening Kas bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah milik Pemerintah Daerah, diberikan jasa giro yang besarnya dihitung berdasarkan tingkat suku bunga sesuai ketentuan yang berlaku pada Pihak


15

2)

1) 2)

1) 2)

Kedua, yang dilimpahkan secara otomatis untuk keuntungan Pihak Kesatu ke RKUD. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah pada: (1) Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota dapat memberikan ijin pembukaan rekening pengeluaran Bank Umum untuk menampung Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja perangkat daerah. (2) Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan bahwa penetapan besaran, tata cara penggunaan, pembukaan dan penutupan rekening, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Uang Persediaan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Permasalahan tersebut mengakibatkan: Kekurangan penerimaan daerah atas jasa giro dari rekening Bendahara Pengeluaran . BUD tidak dapat mengendalikan pengeluaran daerah pada masing-masing Bendahara Pengeluaran SKPD. Permasalahan tersebut disebabkan oleh: PPKD yang lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kinerja Bendahara Pengeluaran SKPD terkait. Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD kurang proaktif berkoordinasi dalam mengelola jasa giro dari rekening dengan PT Bank NTB dan lalai mengusulkan penetapan pembukaan rekening.

Atas permasalahan tersebut Bupati Sumbawa menyatakan akan dilakukan koordinasikan lebih lanjut dengan PT. Bank NTB Cabang Sumbawa guna mengetahui besarnya jasa giro dari rekening Bendahara Pengeluaran yang seharusnya diterima untuk selanjutnya segera disetor ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Sumbawa dan terkait dasar penetapan pembukaan rekening tahun 2011 belum dilakukan pembaharuan atas izin pembukaan rekening bendahara pengeluaran SKPD dan tahu 2011 telah memberikan izin pembukaan rekening bendahara pengeluaran. BPK merekomendasikan Bupati Sumbawa agar: Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: (1) PPKD atas kelalaiannya dan selanjutnya meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kinerja Bendahara Pengeluaran SKPD terkait. (2) Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD atas kelalaiannya dan selanjutnya agar berkoordinasi dengan PT Bank NTB dalam mengelola jasa giro dari rekening. 2) Memerintahkan kepada PPKD agar mengajukan usulan perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 242 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Pembukaan Rekening Bendahara Pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang persediaan (UP) SKPD di Kabupaten Sumbawa dengan menambahkan nomor rekening definitif yang dimiliki oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran SKPD. 1)


16

7.

Penggunaan dana Bantuan Sosial sebesar Rp2.551.005.920,00 dan Hibah sebesar Rp1.054.160.000,00 belum dipertanggungjawabkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) per 31 Desember 2011 menganggarkan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah masing-masing sebesar Rp13.119.803.462,97 dan Rp10.053.839.000,00 dan telah merealisasikannya masing-masing sebesar Rp11.955.063.066,72 atau 91,12% dan Rp9.671.929.900,00 atau 96,20%. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan TA 2010 dan 2011 (s.d. 30 September 2011), BPK melaporkan bahwa dari realisasi belanja bantuan sosial s.d. 30 September 2011 sebesar Rp6.341.002.340,72 belum dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan sebesar Rp1.718.000.000,00. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) DPPK diketahui bahwa pada tahun 2011 telah dilakukan usaha untuk menagih laporan pertanggungjawaban baik kepada penerima bantuan sosial maupun penerima hibah Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti pertanggungjawaban realisasi belanja bantuan sosial, diketahui bahwa realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp11.955.063.066,72 diantaranya sebesar Rp9.404.057.146,72 sudah dipertanggungjawabkan dan sisanya sebesar Rp2.551.005.920,00 belum dipertanggungjawabkan dengan rincian pada Lampiran 4. Berdasarkan hasil pemeriksaan selanjutnya terhadap bukti pertanggungjawaban realisasi belanja hibah diketahui bahwa realisasi belanja hibah sebesar Rp9.671.929.900,00 diantaranya sebesar Rp8.617.769.900,00 sudah dipertanggungjawabkan dan sisanya sebesar Rp1.054.160.000,00 belum dipertanggungjawabkan dengan rincian pada Lampiran 5. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen realisasi belanja bantuan sosial dan belanja hibah diketahui bahwa penerima bantuan/hibah telah membuat surat pernyataan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dananya dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana bantuan sosial/hibah tersebut diterima. Namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 2 Mei 2012 diketahui belum seluruh penerima menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dananya kepada leading sector. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada penerima bantuan sosial diketahui bahwa para penerima belum menyampaikan laporan dikarenakan berbagai alasan, diantaranya karena belum sempat menyusun laporan, karena kegiatan yang bersangkutan belum selesai, serta karena kesulitan memilah penggunaan dana bantuan untuk suatu kegiatan yang bersumber dari beberapa sumber dana, dan akan disusun pada saat mengajukan proposal periode berikutnya. Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan : 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 133 ayat (2) yang menyatakan bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Daerah. 2) Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 42 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan pada Pasal 8: BPK RI PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

17

(1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati melalui leading sector teknis terkait. (2) Ayat (3) yang menyatakan bahwa leading sector terkait berkewajiban melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang telah disalurkan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian bantuan. 3) Nota Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan masingmasing penerima hibah pasal 6 ayat (7) yang menyatakan bahwa Pihak Kedua wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan program dan kegiatan tersebut kepada pihak pertama melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa selaku leading sector dan tembusan kepada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumbawa dan Inspektorat Kabupaten Sumbawa paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana ditransfer dan selanjutnyalaporan tersebut disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak dapat mengevaluasi efektivitas penggunaan dana bantuan sosial dan hibah sebesar Rp2.551.005.920,00 dan Rp1.054.160.000,00 sesuai dengan tujuan pemberian bantuan sosial dan hibah serta membuka peluang penyalahgunaan dana bantuan sosial dan hibah.

1) 2) 3) 4)

Permasalahan tersebut disebabkan oleh: Kepala DPPK selaku PPKD kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pertanggungjawaban dana bantuan sosial dan hibah. Kepala Seksi Verifikasi DPPK kurang cermat dalam melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban dana bantuan sosial dan hibah. Bendahara PPKD lalai meminta secara proaktif laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari para penerima bantuan sosial dan hibah. Leading sector terkait lalai dalam melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap bantuan sosial dan hibah.

Atas permasalahan tersebut Bupati Sumbawa menyatakan masing-masing leading sector yang menangani bantuan sosial dan hibah akan meningkatkan pemantauan dan evaluasi atas penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial dan hibah tersebut BPK merekomendasikan Bupati Sumbawa agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada: 1) Kepala DPPK selaku PPKD atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih optimal melakukan pengawasan dan pengendalian kepada bawahannya. 2) Kepala Seksi Verifikasi DPPK atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban dana bantuan sosial dan hibah. 3) Bendahara PPKD atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih proaktif meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari para penerima bantuan sosial dan hibah.


18

4) Leading sector terkait atas kelalaiannya dan selanjutnya agar lebih optimal dalam melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial dan hibah tahun berikutnya.


19

Lampiran 1

Penerimaan Daerah yang Terlambat Disetor ke Kas Daerah Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika Kabupaten Sumbawa TA 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Uraian Jasa Pelabuhan RPD Kios T.S Payung PKB Jasa Pelabuhan SIM KTB TPR Kios T.Empang PKB Kios T.S Payung TPR PKL PKB Kios T.S Payung PKB TPR Jasa Pelabuhan PKB Ijin Trayek PKB PKB Ijin Trayek Kios T.S Payung PKB Ijin Trayek Jasa Pelabuhan Jasa Pelabuhan Jasa Pelabuhan RPD Jasa Pelabuhan RPD SIM KTB Jumlah

Jumlah 3,121,000.00 1,000,000.00 300,000.00 4,300,100.00 1,247,000.00 1,300,000.00 300,000.00 300,000.00 4,074,800.00 50,000.00 2,090,000.00 120,000.00 2,869,200.00 450,000.00 4,031,500.00 300,000.00 545,000.00 3,481,800.00 3,430,000.00 2,832,200.00 4,017,800.00 3,505,000.00 450,000.00 4,046,000.00 3,025,000.00 45,000.00 100,000.00 350,000.00 1,000,000.00 100,000.00 1,350,000.00 115,000.00 54,246,400.00

Tgl diterima

Tgl disetor

Terlambat

3-Jan-11 3-Jan-11 3-Jan-11 17-Jan-11 18-Jan-11 19-Jan-11 19-Jan-11 19-Jan-11 24-Jan-11 26-Jan-11 27-Jan-11 27-Jan-11 7-Feb-11 8-Feb-11 14-Feb-11 14-Feb-11 17-Feb-11 21-Feb-11 1-Mar-11 7-Mar-11 14-Mar-11 16-Mar-11 16-Mar-11 21-Mar-11 25-Mar-11 1-Apr-11 4-Apr-11 13-Apr-11 14-Apr-11 25-May-11 25-May-11 8-Jun-11

10-Jan-11 10-Jan-11 10-Jan-11 26-Jan-11 26-Jan-11 26-Jan-11 26-Jan-11 26-Jan-11 26-Jan-11 29-Jan-11 29-Jan-11 29-Jan-11 14-Feb-11 14-Feb-11 16-Feb-11 16-Feb-11 24-Feb-11 24-Feb-11 4-Mar-11 19-Mar-11 19-Mar-11 19-Mar-11 19-Mar-11 29-Mar-11 29-Mar-11 7-Apr-11 7-Apr-11 18-Apr-11 18-Apr-11 28-May-11 28-May-11 10-Jun-11

6 6 6 8 7 6 6 6 1 2 1 1 6 5 1 1 6 2 2 11 4 2 2 7 3 6 3 5 4 3 3 2

Lampiran 2 DAFTAR PENGENAAN PPh ATAS DEPOSITO/DOC PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA PADA PT. BANK NTB CABANG SUMBAWA TA 2011 No. 1 1

NOMOR REK. DEPOSITO 2 A.01.2011.0007/sbw

BULAN

JUMLAH

TGL BUNGA

3

4

5

JANUARI FEBRUARI

5,000,000,000.00

MARET

5,000,000,000.00

APRIL

5,000,000,000.00

JUNI

5,000,000,000.00

JULI

5,000,000,000.00

SEPTEMBER

5,000,000,000.00

OKTOBER

5,000,000,000.00

NOPEMBER DESEMBER JUMLAH

BUNGA DEPOSITO PADA REK. KUD 6

POTONG PPh

PENUTUPAN

KETERANGAN

7

9

10

11 FEBRUARI 2011

23,333,334.00

5,833,333.00

10 MARET 2011

23,333,334.00

5,833,333.00

11 APRIL 2011

23,333,334.00

5,833,333.00

10 JUNI 2011

23,333,334.00

5,833,333.00

11 JULI 2011

23,333,334.00

5,833,333.00

12 SEPTEMBER 2011

23,333,334.00

5,833,333.00

10 OKTOBER 2011

23,333,334.00

5,833,333.00

163,333,338.00

40,833,331.00

Pokok 10 FEBRUARI 2011 Pokok Bunga 10 MARET 2011 Pokok Bunga 10 APRIL 2011 Pokok Bunga 10 JUNI 2011 Pokok Bunga 10 JULI 2011 Pokok Bunga 10 SEPTEMBER 2011Pokok Bunga 10 OKTOBER 2011 Pokok Bunga

Januari Februari Januari Maret Februari April Maret Juni Juni Juli Juli September September Oktober Oktober

No. 1 2


BULAN

JUMLAH

TGL BUNGA

3

4

5

JANUARI FEBRUARI


POTONG PPh

PENUTUPAN

KETERANGAN

7

9

10

7,500,000,000.00

MARET

7,500,000,000.00

APRIL

7,500,000,000.00

JUNI

7,500,000,000.00

JULI

7,500,000,000.00

SEPTEMBER

7,500,000,000.00

OKTOBER

7,500,000,000.00

11 FEBRUARI 2011

35,000,000.00

8,750,000.00

10 MARET 2011

35,000,000.00

8,750,000.00

11 APRIL 2011

35,000,000.00

8,750,000.00

10 JUNI 2011

35,000,000.00

8,750,000.00

11 JULI 2011

35,000,000.00

8,750,000.00

12 SEPTEMBER 2011

35,000,000.00

8,750,000.00

10 OKTOBER 2011

35,000,000.00

8,750,000.00

245,000,000.00

61,250,000.00

NOPEMBER DESEMBER JUMLAH

10 FEBRUARI 2011 Pokok Bunga 10 MARET 2011 Pokok Bunga 10 APRIL 2011 Pokok Bunga 10 JUNI 2011 Pokok Bunga 10 JULI 2011 Pokok Bunga 10 SEPTEMBER 2011Pokok Bunga 10 OKTOBER 2011 Pokok Bunga

Februari Januari Maret Februari April Maret Juni Juni Juli Juli September September Oktober Oktober

No. 1 3


BULAN

JUMLAH

TGL BUNGA

3

4

5

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL


POTONG PPh

PENUTUPAN

KETERANGAN

7

9

10

10,000,000,000.00

JUNI

10,000,000,000.00

JULI

10,000,000,000.00

SEPTEMBER

10,000,000,000.00

OKTOBER

10,000,000,000.00

NOPEMBER

10,000,000,000.00

10 APRIL 2011 11 APRIL 2011

46,666,666.00

11,666,666.00

10 JUNI 2011

46,666,666.00

11,666,666.00

11 JULI 2011

46,666,666.00

11,666,666.00

12 SEPTEMBER 2011

46,666,666.00

11,666,666.00

10 OKTOBER 2011

46,666,666.00

11,666,666.00

30 NOPEMBER 2011

46,666,666.00

11,666,666.00

279,999,996.00

69,999,996.00

DESEMBER JUMLAH

Pokok Bunga 10 JUNI 2011 Pokok Bunga 10 JULI 2011 Pokok Bunga 10 SEPTEMBER 2011Pokok Bunga 10 OKTOBER 2011 Pokok Bunga 10 NOPEMBER 2011 Pokok Bunga

April Maret Juni Juni Juli Juli September September Oktober Oktober Nopember Nopember

1

NOMOR REK. DEPOSITO 2

4

A.07.2011.065/sbw

No.

BULAN

JUMLAH

TGL BUNGA

3

4

5

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL JUNI JULI

45,000,000,000.00

SEPTEMBER

45,000,000,000.00

OKTOBER

45,000,000,000.00


11 JULI 2011

217,500,000.00

12 SEPTEMBER 2011

217,500,000.00

10 OKTOBER 2011

217,500,000.00

POTONG PPh

PENUTUPAN

KETERANGAN

7

9

10

54,375,000.00

Bunga 10 SEPTEMBER 2011Pokok 54,375,000.00 Bunga 10 OKTOBER 2011 Pokok 54,375,000.00 Bunga

Juli September September Oktober Oktober

NOPEMBER DESEMBER 652,500,000.00

JUMLAH

163,125,000.00

DAFTAR PENGENAAN PPh ATAS DEPOSITO/DOC PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA PADA PT. BANK NTB CABANG SUMBAWA TA 2010 DESEMBER

10,000,000,000.00

JUMLAH TOTAL (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

46,666,666.00

11,666,666.00

46,666,666.00 1,387,500,000.00

11,666,666.00 346,874,993.00

Lampiran 3 DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN SKPD DALAM BENTUK GIRO PADA BANK NTB CABANG SUMBAWA

KONFIRMASI REKENING DARI PT.BANK NTB CAB. SUMBAWA NO

Ket NAMA REKENING

A 1

NOMOR REKENING GIRO

Menerima Jasa Giro

2

Bend Inspektorat Kab. Sumbawa Dinas Pertambangan dan Energi

3

004

21

00612

00

- 2

004

21

01509

00 - 6

Bend. Dishutbun

004

21

01027

00 - 9

4

Bend. Camat Ropang

004

21

01713

04 - 7

B 1

Tidak menerima Jasa Giro Bend. Pengeluaran Setda Kab. Sumbawa

004

21

00991

00 - 6

2

Ktr Ketahanan Pangan Kab. Sbw

004

21

01944

00 - 1

3

Bendahara Arpus Kab. Sumbawa

004

21

01548

00 - 9

4

Badan KBPP

004

21

01931

00 - 5

5

Bendahara Dukcapil Kab. Sumbawa

004

21

01412

00 - 8

6 7

Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Kantor Satpol PP Kab. Sumbawa

004 004

21 21

01416 01297

00 - 4 00 - 1

8

Bend. Badan Penanaman Modal LH

004

21

01219

00 - 5

9

Bend. Disnakertrans Kab. Sumbawa

004

21

00968

00 - 5

10 Dinas Koperindag/Drs. Nurdin 11 Dinas Sosial Kab. Sumbawa 12 Bend. Dinas Pekerjaan Umum

004 004 004

21 21 21

01001 01016 01032

00 - 9 00 - 2 00 - 2

13 Bend. Disporabudpar Kab. Sumbawa

004

21

01030

00 - 4

14 Bend. Diknas Kab. Sumbawa

004

21

00941

00 - 6

15 Bend. KPPT Kabupaten Sumbawa

004

21

01711

04 - 2

16 Bend. Dinas Kelautan dan Perikanan

004

21

01029

00 - 7

17 Bend. Dinas Peternakan

004

21

01028

00 - 8

18 Bend. Dinas Pertanian Tanaman P

004

21

01026

00 - 0

19 Bendahara RSUD Sumbawa

004

21

01025

00 - 1

20 Bend. Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa 21 Bend Dishubkominfo

004 004

21 21

01576 00977

00 - 5 00 - 4

22 Bendahara BPM dan Pemdes

004

21

00988

00 - 1

23 Bend Inspektorat Kab. Sumbawa 24 Bend Badan Kesbang Politik DA

004

21

00986

00 - 3

004

21

00978

00 - 3

25 Bend. Bappeda Kab. Sumbawa

004

21

01024

00 - 2

26 Dispenda Keuangan dan Aset

004

21

00795

00 - 6

27 Sekretariat DPRD Kab. Sumbawa

004

21

01042

00 - 4

28 BPBD Kab. Sumbawa

004

21

01748

04 - 6

29 BP4K Kab. Sumbawa

004

21

01747

04 - 8

30 Ktr. Camat Sumbawa

004

21

01033

00 - 1

31 Bend. Kecamatan Moyo Hilir 32 Bend. Camat Lape Lopok

004 004

21 21

01034 01035

00 - 0 00 - 9

DAFTAR REKENING BENDAHARA PENGELUARAN SKPD DALAM BENTUK GIRO PADA BANK NTB CABANG SUMBAWA

KONFIRMASI REKENING DARI PT.BANK NTB CAB. SUMBAWA NO

Ket NAMA REKENING

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Bend. Ktr. Camat Plampang Kantor Camat Empang Kantor Camat Moyo Hulu Kantor Camat Lenangguar Bend. Ktr. Camat Lunyuk Kecamatan Batulanteh Kantor Camat Labuhan Badas Bend. Kantor Camat Alas Bend. Ktr Camat Alas Barat Bend. Kantor Camat Buer Bend. Camat Utan Bend. Kantor Camat Lopok

NOMOR REKENING GIRO 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004 004

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

01036 01037 01038 01039 01040 01041 01296 00016 00018 00017 00019 01970

00 00 00 00 00 00 00 02 02 02 02 01

-

8 7 6 5 2 1 2 7 3 5 1 8

45 Kecamatan Lantung 46 Bend. Kantor Camat Orong Telu

004 004

21 21

01712 01971

04 - 0 01 - 9

47 Bend. Ktr Camat Maronge

004

21

01803

00 - 8

48 Bend. Kantor Camat Moyo Utara 49 Kantor Camat Rhee 50 Kantor Camat Tarano

004 004 004

21 21 21

01709 01703 01704

00 - 4 00 - 1 00 - 0

51 Bend. Kantor Camat Unter Iwes 52 Bend Kantor Kecamatan Labangka

004 004

21 21

01705 01304

00 - 2 00 - 5

Lampiran 4 REKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA BANTUAN SOSIAL TA 2011

No

Uraian

1

Bansos untuk sarana peribadatan

2

Bansos untuk organisasi keagamaan dan kegiatan

Jumlah Realisasi Belanja Bantuan Sosial yang TELAH dipertanggungjawabkan

Jumlah Realisasi Belanja Bantuan Sosial yang BELUM dipertanggungjawabkan

349,500,000.00 83,000,000.00

keagamaan lainnya 3

Bansos untuk Tunjangan Hari Raya Idul Fitri

30,200,000.00

4

Bansos untuk TPQ

20,500,000.00

5

Bansos untuk kesejahteraan pengurus sarana

528,400,000.00

57,500,000.00 -

peribadatan (masjid, gereja, pura dll) 6

Bansos kpd pondok pesantren, MI, MTs, MA, MD

-

42,000,000.00

7

Bansos untuk penyelenggaraan ibadah haji

-

25,000,000.00

Indonesia 8

Bansos untuk honorarium penyuluh agama

135,000,000.00

9

Bansos kepada Masjid Kecamatan 24 Kecamatan

147,600,000.00

92,400,000.00

10

Bansos kepada Masjid Desa 157 Desa

15,930,000.00

154,070,000.00

11

Bansos untuk Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD)

35,000,000.00

12

Bansos untuk Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD)

13

TPA Al-Ikhlas Dsn. Bangkong Kec. Lab. Badas

14

TPA Al-Hikmah Desa Bao Desa Kec. Batu Lanteh

15

Bantuan Rehab MI NURUL IMAN Desa Berare

16

TPQ AL IKHLAS Dusun Serange Desa

10,000,000.00 -

-

10,000,000.00

50,000,000.00

-

7,500,000.00

-

47,200,000.00

-

Berora Kec.Lopok 17

Bantuan Sosial untuk Konflik Sosial

18

Bansos kpd lembaga pendidikan swasta

19

Bansos kpd mahasiswa berprestasi

20

Bansos kpd mahasiswa KKN/KKL

-

20,250,000.00

21

Bansos kpd asrama pelajar/mhs. luar daerah

-

20,000,000.00

22

Bansos kpd organisasi pelajar/mahasiswa

-

14,500,000.00

23

Bansos kpd siswa berprestasi dan peserta

359,300,000.00

28,000,000.00

-

-

lomba bidang study 24

Bansos kpd organisasi lembaga adat

-

25

Bansos kpd organisasi kesenian & kebudayaan

-

26

Bansos kpd mantan kepala exs. Swapraja

27

Bansos kpd Sanggar Seni Putra Rengganis

24,000,000.00 -

45,000,000.00 10,000,000.00

Desa Juran Alas Kec. Alas 28

Bansos Pendidikan Pasca Sarjana UGM Program

15,000,000.00

Study Pengkajian Amerika Sekolah 30

Bansos kpd Sanggar Seni Gali Ponto Brang Bayan

20,000,000.00

Desa Empang Kec. Empang 31

Bansos untuk Hadiah Pembinaan (Dinas Pendidikan

177,700,000.00

-

16,250,000.00

-

45,000,000.00

-

45,000,000.00

-

10,000,000.00

-

Nasional Kab. Sumbawa) 32

Bansos untuk Hadiah Pembinaan untuk Pemuda Pelopor (DISPORABUDPAR)

33

Bansos untuk Hadiah Pembinaan Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga (DISPORABUDPAR)

34

Bansos Hadiah Pembinaan Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan (BPM-PD)

35

Bansos untuk Hadiah Pembinaan Pengembangan

No

Uraian



Minat dan Budaya Baca (ARPUSDA) 36

Bansos Hadiah Pembinaan Koordinasi dan

11,500,000.00

-

10,000,000.00

-

7,500,000.00

-

Pekuatan Kelembagaan Sumber Daya Air (BAPPEDA) 37

Bansos Kepada TK Dharma Wanita Ds. Sebasang Kec. Moyo Hulu

38

Bantuan Sosial untuk Penerima beasiswa Internasional Language Study Program ( IELSP ) Amerika

39

Bantuan sosial untuk Bala Kuning Sumbawa

-

15,000,000.00

40

Bantuan sosial untuk Bala Datu Ranga Sumbawa

15,000,000.00

-

41

Bantuan sosial untuk sanggar seni BATU

20,000,000.00

-

TONGKOK Kec.Plampang 46

Olahraga dan Festival Seni Budaya

-

15,000,000.00

Samawa di Kecamatan Alas 47

Bansos untuk keg. Seminar, rakerda & rakernas

48

Bansos organisasi sosial masyarakat lainnya

30,000,000.00

69,000,000.00

1,051,807,000.00

1,016,158,000.00

49

Bansos untuk org. profesi bidang pendidikan

-

5,000,000.00

50

Bansos untuk org. profesi bidang jurnalistik

-

12,000,000.00

51

Bansos untuk org. profesi bidang kesehatan

-

52

Bansos untuk organisasi wanita

53

Bansos untuk organisasi profesi lainnya

54

Bantuan uang tali asih bagi PNS yang pensiun

55

Bantuan bagi pasien kurang mampu (RSUD)

56

Bantuan untuk biaya pengobatan PNS

74,400,000.00

-

57

Bantuan untuk tenaga honorer purna bakti/tali

60,000,000.00

-

8,000,000.00

50,000,000.00 -

29,000,000.00 15,000,000.00

525,000,000.00

-

3,695,523,404.00

-

asih Non-PNS 58

Bantuan bagi pasien kurang mampu (DIKES)

303,924,500.00

-

59

Bantuan Sosial APKASI Kab. Sumbawa

15,000,000.00

-

60

Bantuan kepada Badan Akreditasi Sekolah

20,000,000.00

-

61

Bansos untuk Paska Bencana Alam

578,500,000.00

-

62

Bansos untuk Rumah Kumuh 50 Unit

240,000,000.00

63

Bansos untuk Korban Tindak Kekerasan Pekerja

30,000,000.00

30,000,000.00

Migran (KTKPM) 64

Bantuan untuk PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)

65

Bantuan Sosial uang Duka Wafat bagi PNS/CPNS/

-

50,000,000.00

35,000,000.00

-

35,000,000.00

-

Honor 14 Orang 66

Bantuan Pengadaan Mesin air Desa Semamung Kec.Moyo Hulu

68

Bantuan sosial untuk 22 orang Janda Pahlawan

71

Bansos untuk generasi muda lainnya

73

Bansos untuk Perbaikan Lapangan Desa Rhee

75

Bansos untuk pembinaan olahraga kemasyarakatan

66,000,000.00 -

98,500,000.00

15,000,000.00

-

-

50,000,000.00

-

20,000,000.00

lainnya 76

Bansos untuk PB Maras Sumbawa Besar

77

Bantuan Sosial untuk PERTINA Kab. Sumbawa

84,000,000.00

-

78

Bansos untuk PASI (Persatuan Atletik Seluruh

17,500,000.00

22,500,000.00

-

50,000,000.00

Indonesia) Kab. Sumbawa 79

Bansos untuk PORDASI Kab. Sumbawa

80

Partai Hati Nurani Rakyat

74,122,617.00

81

Partai Karya Peduli Bangsa

29,354,500.00

82

Partai Gerakan Indonesia Raya

29,845,410.00

83

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

20,035,000.00

84

Partai Keadilan Sejahtera

65,985,700.00

No

Uraian



85

Partai Amanat Nasional

47,022,000.00

86

Partai Kedaulatan

14,588,192.00

87

Partai Demokrasi Kebangsaan

26,430,782.00

88

Partai Pelopor

89

Partai Golongang Karya

90

Partai Persatuan Pembangunan

91

Partai Bulan Bintang

29,593,439.72

92

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

90,083,612.00

93

Partai Bintang Reformasi

94

Partai Patriot

95

Partai Demokrat

19,032,422.00 134,517,214.00 94,023,901.00

15,053,034.00 16,634,362.00 62,127,977.00 TOTAL

9,404,057,146.72

2,551,005,920.00

Lampiran 5

REKAPITULASI PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA HIBAH TA 2011

No

Uraian

Jumlah Realisasi Belanja Hibah yang TELAH dipertanggungjawabkan

Jumlah Realisasi Belanja Hibah yang BELUM dipertanggungjawabkan

1

Kegiatan TMMD

2

KPUD Kab. Sumbawa

200,000,000.00

3

Bantuan kepada PDAM Kab.Sumbawa

4

KONI Kabupaten Sumbawa

5

Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Sumbawa

6

Bantuan untuk KORPRI Kab. Sumbawa

7

Tim Penggerak PKK Kab. Sumbawa

345,050,000.00

4,950,000.00

8

Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kab. Sumbawa

100,000,000.00

20,000,000.00

9

Peringatan Tahun Baru Islam (1 Muharram)

10,000,000.00

10

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW

10,000,000.00

11

Peringatan Isra Mi'raj

10,000,000.00

12

Peringatan Nuzulul Qur'an

10,000,000.00

13

Peringatan Hari Raya Idul Fitri

30,000,000.00

14

Peringatan Hari Raya Idul Adha

10,000,000.00

15

Festival Maulid Nusantara VI Th.2011

70,000,000.00

16

LPTQ Kabupaten

70,500,000.00

17

LPTQ Kecamatan

18

Penyelenggaraan TC STQ/MTQ Tk. Provinsi

171,935,000.00

19

Penyelenggaraan STQ/MTQ Tk. Provinsi

214,240,000.00

20

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

21

GNOTA Kab. Sumbawa

22

BNK (Badan Narkotika Kabupaten) Kab. Sumbawa

23

Dharma Wanita Kab. Sumbawa

24

IISWARA (Ikatan Istri Wakil Rakyat)

75,000,000.00

25

DEKRANASDA

50,000,000.00

26

Karang Taruna Kab. Sumbawa

27

Kegiatan Paskibraka Indonesia Tahun 2011

150,000,000.00

28

KNPI Kab. Sumbawa

125,000,000.00

29

Dewan Kesenian Sumbawa

100,000,000.00

30

Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S)

98,881,900.00 200,000,000.00 2,208,700,000.00 300,000,000.00 150,000,000.00

25,000,000.00

-

50,000,000.00

125,000,000.00 50,000,000.00 200,000,000.00

30,000,000.00 50,000,000.00

50,000,000.00

Kab. Sumbawa 31

KPTKI (Komisi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia)

32

PD. Muhammadiyah Kab. Sumbawa

150,000,000.00 75,000,000.00

Panti Asuhan Muhammadiyah Kab. Sumbawa 32

Badan Kerjasama Penyelenggara Jaminan Kesehatan

1,332,720,000.00

(Jamkesmas NTB) 33

BAZDA Kab. Sumbawa

34

Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD)

50,000,000.00 25,000,000.00

Kab. Sumbawa 35

PMI Cabang Sumbawa

130,000,000.00

36

Panitia Hari Besar Daerah dan Nasional (PHBD-N)

100,000,000.00

37

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Sumbawa

38

Nahdatul Ulama (NU) Kab. Sumbawa

169,210,000.00

30,000,000.00 60,000,000.00

No

39

Uraian

Panitia Pembangunan Pondok Psantren Muhammadiyah



125,000,000.00

AT Tanwir Maronge 40

Operasional Sekretariat TP UKS Kabupaten

41

Hadiah lomba sekolah sehat (LSS) Tk. Kabupaten

10,000,000.00

42

Pelaksanaan LSS Tk. Kabupaten

25,000,000.00

43

Pelaksanaan LSS Tk. Provinsi

15,000,000.00

44

Sekolah Percontohan UKS

20,000,000.00

45

Pelaksanaan LSS Tk. Nasional

25,000,000.00

46

Tim Pelaksana UKS UKS di Sekolah

24,000,000.00

47

Mushallah Dusun Jerongko DS Pukat Kec. Utan

48

Masjid Al-Ikhsan Juran Po' Kel. Samapuin Kec. Sumbawa

10,000,000.00

49

Masjid Al-Amin Brang Bara Kec. Sumbawa

15,000,000.00

50

Hibah kepada TAGANA Kab. Sumbawa

60,000,000.00

51

Hibah Panitia Penobatan Sultan Sumbawa XVII

52

Bantuan kepada Sultan Sumbawa ke XVII

53

Hibah PLK Kab. Sumbawa (Festival Budaya Samawa)

54

Hibah Kejurnas Tinju Amatir Gubernur NTB Cup

55

Hibah Madrasah Ibtidaiyah Al-Ma'arif Sumbawa Besar

56

Hibah kepada LP Klas IIA Sumbawa Besar

14,804,000.00

57

Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab.Sumbawa

30,000,000.00

58

Rehab ringan Tembok Kuburan (TPU) Desa Jorok

15,000,000.00

10,000,000.00

75,000,000.00 100,000,000.00 64,500,000.00 100,000,000.00 20,000,000.00

10,000,000.00

Kec.Utan 59

Hibah dalam Rangka Penegerian Universitas Samawa

100,000,000.00

(UNSA) 60

Komite Pembentukan Kota Samawa Rea (KPKSR)

100,000,000.00

61

SMP/SMPLB/SMPT/Satap Swasta

430,385,750.00

62

SD/SDLB Swasta

112,053,250.00

63

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cab. Sumbawa

64

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cab. Sumbawa

10,000,000.00

65

Sapu Lidi-17 dalam rangka parade musik Unplug

10,000,000.00

66

TK Pertiwi Sumbawa

75,000,000.00

67

YAYASAN ISLAM SURYA Kel. Samapuin Kec. Sumbawa

20,000,000.00

68

TK Perintis Pungka Kec. Untir Iwis

20,000,000.00

69

Raudatul Athfal (RA) Al-Garib Dsn Melung Ds Batu Tering

20,000,000.00

20,000,000.00

Kec. Moyo Hulu 70

PGRI Kab. Sumbawa

71

TK Aba Lab. Mapin Kec. Alas

100,000,000.00 10,000,000.00

72

TK PGRI Desa Baru Tahan Kec. Moyo Utara

10,000,000.00

73

TK Dharma Wanita Desa Motong Kec. Utan

10,000,000.00

74

TK PGRI Desa Leseng Kec. Moyo Hulu

10,000,000.00

75

TK Mangandar Kec. Alas

10,000,000.00

76

TK AISIYA Panto Daeng

10,000,000.00

77

TK Persiapan LPM Ds.Juran Alas Kec. Alas

10,000,000.00

78

TK Dharma Wanita Persatuan Moyo Kec. Moyo Hilir

10,000,000.00

79

RA. Al-Hidayah Lab.Sumbawa Kec. Lab. Badas

10,000,000.00

80

SMA Syekh Zainuddin Desa Tepal Kec. Bt. Lanteh

20,000,000.00

Kec. Batu Lanteh 81

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

10,000,000.00

(GMNI) Kab.Sumbawa 82

TK RA.AT - TAQWA Kec.Ropang

10,000,000.00

No

83

Uraian

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)



10,000,000.00

Lenang Bua' Desa Pelat 84

TK ABA Nurussalam Desa Kakiang

85

TK Aisyiah Utan

86

SMP Muhammadiyah Utan

87

Lembaga Penyelenggaraan Promosi Pariwisata

10,000,000.00 15,000,000.00

-

25,000,000.00

-

260,000,000.00

Sumbawa TOTAL

8,617,769,900.00

1,054,160,000.00

DAFTAR ISI. Hal. ii iii

Recommend Documents