DAFTAR ISI NO ISI HAL

DAFTAR ISI

NO

ISI

HAL

1.

Wiwitan ..........................................................................................

2

2.

Materi Gubernur Jawa Tengah Pada Election Festival ..........................

17

3.

Materi Studium General Gubernur Jawa Tengah Pada Seminar Nasional Pendidikan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto ...............................................................

25

4.

Materi Gubernur Jawa Tengah Pada Dialog Dengan Masyarakat Tani Dalam Acara Penandatanganan Akte Pendirian Yayasan Ilmu Tani .........

32

5.

Pokok-Pokok Materi Video Conference Gubernur Jawa Tengah Dengan Bupati Banyumas Dengan Tema : ”Abdi Negara Yang Mempunyai Prestasi Dan Integritas” ....................................................................

41

Pidato Kunci Gubernur Jawa Tengah Pada Pembukaan Diskusi Publik Forum Silaturahmi Pemangku Pelayanan Publik Di Jawa Tengah ............................................................................................

47

Pidato Kunci Gubernur Jawa Tengah Pada Musyawarah Wilayah Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jawa Tengah (Indonesian Psikologi Association) “Pemimpin Masa Depan” ...................................

52

Pokok-Pokok Materi Gubernur Jawa Tengah Pada Acara Talkshow Tentang Pendidikan Anti Korupsi .........................................................

55

Materi Gubernur Jawa Tengah Pada Acara Seminar Nasional Dan Call For Paper Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana Salatiga ...............

59

Materi Pengarahan Gubernur Jawa Tengah Pada Rapat Pimpinan Tni Polri Se-Jawa Tengah Tahun 2014 Dalam Rangka Persiapan Pengamanan Pemilu 2014 ..................................................................

64

Materi Kuliah Umum Gubernur Jawa Tengah Pada Silaturahim Wilayah (Silatwil) Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se Jateng Dan DIY ..........................................................................

71

Pidato Kunci Gubernur Jawa Tengah Pada Pelantikan Pengurus Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2016 Dan Seminar Nasional Dengan Tema : ”Pengembangan Kapasitas Dan Inovasi Aparatur Untuk Membentuk Pemimpin Perubahan”.....................

78

6.

7.

8. 9. 10.

11.

12.

ii

13.

Materi Wakil Gubernur Jawa Tengah Pada Rapat Koordinasi Penanganan Pasca Bencana .................................................................................

84

14.

Materi Gubernur Jawa Tengah Pada Talk Show : 4 Pilar Goes To Campus ............................................................................................

87

15.

Materi Gubernur Jawa Tengah Sebagai Narasumber Pada Seminar Nasional Dengan Tema: ”Pendidikan Non Diskriminatif Untuk Difabel/Anak Berkebutuhan Khusus” ..................................................

93

16.

Pokok-Pokok Materi Gubernur Jawa Tengah Pada Acara Temu Alumnus Magister Ilmu Hukum Untag Semarang ..............................................

98

17.

Pokok-Pokok Materi Gubernur Jawa Tengah Pada Acara Peringatan Dies Natalis Ke-68 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ........................................................................................

103

18.

Pokok-Pokok Materi Gubernur Jawa Tengah Pada Seminar Nasional Festival Budaya Dan Pendidikan (Fesbukan) ........................................

109

19.

Pokok-Pokok Materi Gubernur Jawa Tengah Pada Seminar Kepemudaan Tema : Pemuda Yang Produktif, Kreatif Dan Inovatif Dalam Upaya Memajukan Bangsa Indonesia .............................................................

115

Pokok-Pokok Materi Gubernur Jawa Tengah Pada Rapat Koordinasi Rumpun Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah ..................................

121

Pidato Kunci Gubernur Jawa Tengah Pada Pembukaan Simposium Regional “Revitalisasi Sungai Bengawan Solo : Menyelaraskan Tata Kehidupan Dan Ekosistem” ...............................................................

128

Materi Gubernur Jawa Tengah Sebagai Pembicara Pada Studi Nasional Pemuda Dan Remaja Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia ...............

133

23.

Materi Gubernur Jawa Tengah Pada Rapat Koordinasi Pertanian ..........

138

24.

Materi Pengarahan Gubernur Jawa Tengah Pada Rapat Koordinasi (Rakor) Fkpd Provinsi Jawa Tengah Dengan Tema “Terpeliharanya Stabilitas Dan Kondusivitas Wilayah Provinsi Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014” ....................................................

145

Pokok-Pokok Materi Gubernur Jawa Tengah Pada Diskusi Round Table IV Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (Appsi) Tentang “Upaya Pemerintah Provinsi Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Pelayanan Transportasi Bagi Masyarakat” Serta “Mengoptimalkan Potensi Di Bidang Perikanan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif” ............................................................................................

153

Pidato Kunci Gubernur Jawa Tengah Pada Acara Musyawarah Daerah (Musda) Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Jawa Tengah Tahun 2014 ......

166

20. 21.

22.

25.

26.

iii

27.

Materi Gubernur Jawa Tengah Pada Rapat Kerja Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 ........................

170

28.

Pokok-Pokok Materi Gubernur Jawa Tengah Pada Seminar Nasional “Sinergi Ojk Dengan Lembaga Keuangan Dan Kebijakan Pembangunan Daerah .............................................................................................

176

Materi Gubernur Jawa Tengah Sebagai Narasumber Pada Kegiatan ”Rock The Vote Indonesia” Dengan Tema : „Menjadi Pemilih Cerdas‟ .....

185

Gubernur Jawa Tengah Pada Pembukaan Simposium Regional “Revitalisasi Sungai Bengawan Solo : Menyelaraskan Tata Kehidupan Dan Ekosistem” .................................................................................

188

29.

ooOoo

iv

Himpuna n P ida to Kunci & Ma t eri/Ma ka lah S emest er I - 2014 |1


GUBERNUR JAWA TENGAH

Wiwitan Pidato Kebudayaan Gubernur Ganjar Pranowo. Wisma Perdamaian, Semarang 06 Januari 2014

Saudara-saudaraku sesama rakyat Jawa Tengah, yang saya hormati dan cintai, Selamat Tahun Baru 2014. Tahun ini adalah tahun pembuka yang sangat penting. Meskipun melalui proses revisi Rancangan APBD tahun ini merupakan tahun fiskal pertama secara utuh untuk menjalankan mandat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pelaksanaan mandat bukan hal biasa, melainkan sesuatu yang istimewa karena pada batas waktu akhir penerima mandat harus mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan mandat yang telah diberikan. Menunaikan tugas mulia, dalam budaya kita, Budaya Jawa tidak hanya memerlukan persiapan fisik tetapi juga persiapan lahir dan batin. Mohon petunjuk, tuntunan, dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk melaksanakan tugas yang berat tetapi mulia. Saya bertanya dalam bathin saya. Apa yang harus diberikan untuk wujud kecintaan kepada Tanah dan Air di Jawa Tengah ini. Mulailah saya menilik ulang esensi laku utomo untuk memulai roda kehidupan pemerintahan di Jawa Tengah. Orang Jawa mengatakan, Wiwitan dapat diartikan juga Jejeran. Jika dalam dunia Pewayangan, Jejeran menjadi sumber alur utama cerita: siapa yang berkuasa, siapa tokoh kunci cerita, rangkaian peristiwa dan pemecahan masalah dalam cerita. Maka, dalam cerita pewayangan itu kita mengenal kedudukan para raja adalah penguasa yang dianggap syah menggunakan seluruh sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan sang Raja. Akan tetapi dalam konteks Pemerintahan Jawa Tengah, Rakyat adalah sumber dari kekuasaan karena Ia adalah penentu. Ia adalah Tuan sang pemberi mandat.


Dengannya, Gubernur beserta jajaran birokrasi pada hakikinya adalah penerima mandat untuk menjalankan kekuasaan untuk melayani tuntutan Rakyat. Posisi “sungsang” ini merupakan perwujudan praktik penyelenggaraan pemerintahan berbasis demokrasi, yang menggeser paradigma “pemerintah membangun rakyat‟‟ menjadi rakyat membangun. Ini sekaligus mengubah pemrentah (tukang perintah) masyarakat menjadi mitra masyarakat, yang saling asih, asah, dan asuh. Persiapan atau “wiwit” mempunyai makna yang penting dalam hidup dan peri kehidupan dalam keluarga Jawa, karena wiwit dipercayai akan menentukan perjalanan dan akhir suatu kehidupan. Oleh karena itu malam ini saya memandang perlu memaparkan pernyataan wiwitan secara lisan dan langsung dihadapan pemberi mandat yang mulia rakyat Jawa Tengah, setidaknya ada dua nilai mendasar yang diajarkan dari tradisi lelulur ini kepada kita, supaya kita mengenal jati diri dan memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

Saudara-saudaraku sesama rakyat Jawa Tengah, yang saya hormati

dan cintai, Salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan orang Jawa adalah upacara adat tedhak siten. Tedhak siten adalah upacara pendekatan bayi yang berumur tujuh “lapan” untuk turun dari gendhongan guna menapak dan mengenal tanah. Tedhak siten memberi “pitutur” bahwa manusia yang berasal dari tanah (alam) harus mengenal dan bergaul dengan alam dalam hidup dan kehidupannya. Tedhak siten memberi metaphorfosa bahwa saya sebagai gubernur baru (lahir) yang berasal dari Jawa Tengah harus mengenal dan bergaul serta memahami keragaman masyarakat dari mana saya berasal.

Selama Empat (4) bulan pertama sebagai Gubernur, saya menghabiskan sebagian besar waktu saya keliling - MIDHER- Jawa Tengah untuk mendatangi bapak-ibu sekalian untuk berdialog, rembugan untuk menggali dan memecahkan bersama masalah dilapangan yang selama ini belum tertangani. Pitutur lain dari Tedhak Siten adalah untuk pendewasaan dan kesempurnaan hidup manusia dianjurkan agar selalu berdialog secara terus menerus dengan alamnya, asal-usul, dan tumpah darahnya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menegakkan keberdikarian masyarakat maka dialog dengan para-pihak menjadi sarana utama dalam memahami kebutuhan dan kepentingan semua para-pihak. Maka “rembugan” yang perwujudan


musyawarah dalam penyelesaian masalah, merupakan pendekatan sekaligus alat untuk menyelesaikan masalah secara kolektif (bersama-sama). Dialog atau rembugan antara manusia dan alam yang dituturkan oleh tedhak siten, menunjukan bahwa manusia untuk kesejahteraan dan kesempurnaan hidupnya memerlukan (bahkan tergantung) dengan alam. Jadi kesejahteraan manusia tergantung pada kesejahteraan alam dan kesejahteraan alam tergantung pada kesejahteraan (keramahan) manusia. Rembugan antar keduanya adalah kebutuhan dasar keberadaan diri masing-masing, yakni sebagai subyek dan subyek. Tedhak siten memberi pitutur bahwa dalam rembugan dalam melayani masyarakat harus ada kesetaraan antar pihak yang bedialog, saling menghormati, dan saling menghargai untuk menghasilkan kesepakatan bersama. Jadi syarat rembugan adalah saling “nguwongke,” agar saling bisa merasakan posisi masing-masing yang biasa dikenal dengan saling “tepasalira.” Rasa dan tepa-salira akan menjamin kesetaraan dalam rembugan, sehingga pemerintah dapat memahami permasalahan yang dihadapi rakyat melalui kacamata dan posisi diri rakyat. Sedang rakyat dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan pemerintah dalam memfasilitasi dan melayani masyarakat. Tedhak Siten, Saudara-Saudaraku: “Saya belajar dari tradisi Tedhak Siten itu!” Kita mulai dengan melangkah, turun ke bawah, ngangsu kawruh melalui melihat, merasakan dan menggali kenyataan Jawa Tengah melalui panca-indera yang dimiliki. Hasilnya… luar biasa, “ nguwongke-uwong”. Para pemikir, menyatakan bahwa seeing deeply in society – akan menajamkan rasa empati. Dan Jawa Tengah sebagai esensi dari Kebudayan Jawa mewarisi tradisi “me-manusia-kan-manusia “. Dalam midher, saya menemukan bahwa kita hidup dalam kemewahan dan kekayaan Bumi Air yang melimpah. “ Gemah Ripah Loh Jinawi”. Jawa Tengah ternyata bukan sekedar cerita. Hidupnya rasa menjadikan kita bisa menikmati pesona keindahan alam-Nya, Jawa Tengah, baik yang di pegunungan, pantai maupun dataran rendah dengan hamparan sawah yang ijo royo-royo dibingkai dengan pepohonan di pinggiran desa-desa kami. Candi-candi yang terhampar di seluruh wilayah Jawa Tengah sebagai bukti bahwa tempat ini dipilih oleh para leluhur untuk mengembangkan budaya yang adiluhung nan agung. Saya takjub dengan aneka ragam seni dan budaya yang telah lama diciptakan, namun masih terpelihara dengan baik dan bahkan sebagian telah dikembangkan secara kreatif oleh warga Jawa Tengah sendiri !!!


Keindahan batik Solo, Pekalongan dan Lasem, nikmatnya aneka kuliner yang selalu tersedia di setiap tempat, indahnya kerajinan tangan yang diciptakan oleh tangan-tangan terampil warga Jateng. Tidak di sangkal, kenyataan ini adalah kemewahan-rasa kami sebagai orang Jawa. Tedhak Siten mengingatkan kepada saya fakta ini. Tetapi dibalik fakta kemewahan ini ada pergolakan batin dalam diri saya. Nadi rakyat Jawa Tengah tentang harapan pencapaian kebahagian hidup masih terasa berat. Tanah-Air yang selama ini kami jadikan sandaran kehidupan mulai “kelelahan” karena ulah-salah kami, yang ditandai dengan banyaknya tanah longsor dan banjir serta kekeringan. Kehebatan fakta itu, berubah menjadi tantangan bagi saya. Infrastruktur! Ya, Infrastruktur, Saudara-Saudaraku! Dan Rakyat marah karena pemerintah ini dianggap tidak mampu merasakan sindiran orang.

“Orang naik bus atau kendaraan darat lintas propinsi di Jawa ini dan terlelap tidur itu kalau mau merasakan sudah sampai di Jawa Tengah atau belum cukup dengan rasa”. Nek wis glodag-glodag, nah…wis tekan Jawa Tengah“ Sindiran orang yang mengatakan ini merupakan tohokan jitu yang menantang bagi kita untuk “cancut taliwondo” menyelesaikan problem infrastruktur jalan dan jembatan di Jawa tengah. Pembangunan jalan tidak hanya terkait dengan kenyamanan dalam berkendaraan, melainkan juga sebagai penopang penting dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi. Lebih jauh secara psikologis jika jalan-jalan di Jawa Tengah mulus membuat hati rakyat menjadi lebih tenteram. Lalu, ketentraman kita sebagai keluarga besar Jawa Tengah juga terusik oleh masalah pengangguran dan kemiskinan. Dalam pesona alam yang gemah ripah loh jinawi ini, ternyata ada Jutaan di antara kita, para anak muda kita, keluarga-keluarga kita : miskin dan menganggur! Beribu-ribu pemuda dan pemudi terpaksa harus mengais penghidupan sebagai pekerja kasar dan rendahan di negeri orang. Ini, yang begini ini, pasti ada yang salah. Pasti ada yang keliru.

Saudara-saudaraku sesama rakyat Jawa Tengah,

Besarnya laju pertumbuhan ekonomi di perkotaan telah menjadi magnet yang sangat besar bagi orang perdesaan untuk mengadu nasib. Arus urbanisasi dari perdesaaan ke perkotaan tidak dapat dibendung dengan cara apapun, akibatnya kepadatan penduduk menjadi masalah kronis di perkotaan. Bagi sebagian kecil di antara kita yang berhasil, dapat menikmati kenyamanan kota.


Tetapi bagi sebagian besar yang tidak beruntung harus hidup berdempetdempetan di tempat yang kumuh, dengan tingkat ketegangan sosial dan kriminalitas yang sangat tinggi. Di tempat-tempat seperti inilah pengangguran dan kemiskinan di perkotaan telah terjadi. Mengadu nasib di perkotaan, ternyata menjadi pilihan lebih baik bagi para pemuda-pemudi anak generasi Jawa Tengah, dari-pada tetap tinggal di perdesaan. Desa tidak lagi menjanjikan bagi mereka. Jenis pekerjaan yang ditawarkan di perdesaan sebagian besar merupakan pekerjaan fisik yang berat, tidak bergengsi dan tidak menghasilkan banyak uang. Selebihnya, kehidupan di perdesaan terasa hampa terutama bagi pemuda yang telah terobsesi dengan kehidupan perkotaan yang komsumtif, gemerlapnya dan hingar-bingarnya hiburan. Ketika kehidupan di perdesaan tidak menjanjikan, maka urbanisasilah jawaban satu-satunya. Mereka lebih baik miskin dan menganggur di perkotaan karena bisa hidup anonim daripada malu hidup miskin di perdesaan. Arus urbanisasi penduduk perdesaan ke perkotaan telah membuat perdesaan kehilangan tenaga produktifnya. Kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian telah menambah daftar panjang ketergantungan petani kecil pada proses produksi. Ketergantungan bibit, pupuk dan pestisida dari pabrik dan distributor serta jasa pengerahan tenaga kerja pertanian yang berimplikasi melambungkan biaya produksi. Semakin parah, petani tidak dapat menentukan sendiri harga hasil produksinya. Ketika petani tidak berdaulat dalam menentukan harga produksinya, maka petani kecil tingkat kesejahteraannya tergantung pada mekanisme pasar yang rumusnya ditentukan oleh tawaran dan permintaan. Ketika banyak petani kecil panen, ternyata penawaran atas hasil panen petani tersebut di pasaran berlimpah dibandingkan dengan permintaan konsumen, akibatnya harga panen petani jatuh. Sebaliknya, ketika petani sedang tidak panen dan membutuhkan produk pertanian untuk dikonsumsi, dia harus membeli dengan harga yang lebih tinggi. Petani dibiarkan kepanasan dan kedinginan sendiri tanpa perlindungan yang memadai. Kondisi seperti ini telah membuat petani kecil apalagi buruh tani tidak berdaya. Pilihan untuk bertahan hidup, petani kecil harus mencari tambahan penghasilan atau menjual tanah miliknya yang paling berharga untuk kemudian menjadi buruh tani atau beralih profesi ke sector informal atau menjadi buruh di perkotaan. Kondisi diatas merupakan salah satu faktor penting yang membuat kemiskinan di perdesaan berkepanjangan. Pembangunan Jawa Tengah perlu menitik-beratkan pada REMBUGAN dalam penguatan kawasan perdesaan, bukan sebagai penyeimbang perencanaan dan


pengalokasian anggaran yang “bias kota” tetapi untuk mewujudkan Jawa Tengah berdikari. Apabila perdesaan sejahtera, maka masyarakat perdesaan tidak menjadi beban perkotaan tetapi malah menjadi penopang pertumbuhan dan kesejahteraan perkotaan.

Saudara-Saudara,

Pembangunan nasional, selain bias perkotaan, juga masih didominasi oleh pembangunan yang bersifat sektoral yang terpusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP) langsung ke kabupaten/kota. Meskipun Gubernur merupakan kepanjangan tangan pusat didaerah, dalam prakteknya sering tidak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara langsung. Hambatan sektoral pusat menjadi semakin memberatkan koordinasi dan sinkronisasi program oleh Gubernur, karena satuan otonomi daerah secara nasional difokuskan pada kabupaten/kota. Akibatnya posisi gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan, terreduksi sebagai pelengkap programprogram pusat, disatu pihak, dan di pihak lain Gubernur tidak mempunyai kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pada tingkat kabupaten/kota. Batin Saya Berontak ! Kehendak untuk berjalan ini terhambat oleh sistim tata kelola pemerintahan kita di era ini yang tidak memberikan peluang bagi Gubernur Jawa Tengah bertindak langsung seperti halnya saudara saya : Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Papua, Gubernur Papua Barat, Gubernur D.I. Yogyakarta maupun Gubernur Aceh. Tetapi rasionalitas saya menyampaikan, bahwa Gubernur adalah Wakil Pemerintah Pusat di Daerah siap melakukan Rembugan dengan Para Bupati/Walikota dan siap melakukan Rembugan dengan para Kepala DesaKepala Desa di Jawa Tengah guna melaksanakan Wiwitan Pembangunan untuk bersama membangun Kuasa Rakyat. Mari kita Prioritaskan penyelesaian pembangunan dengan rembugan dan menaruh kepercayaan bahwa Rakyat yang kuat akan mendukung pemerintahan yang kuat, dan akan menghasilkan negara yang kuat. Tuntunan orang tua agar anak menaiki tangga tebu Arjuna dalam upacara tedhak siten, memberi pitutur bahwa dalam menjalankan tugas harus dijalankan sepenuh hati, ini berasal dari kata “tebu”, yang merupakan “sanepan” “anteping kalbu” secara baik dan benar. Pitutur ini sebagai spirit utama reformasi birokrasi, yang dalam menjalankan tugas menggunakan


prinsip “mboten korupsi, mboten ngapusi” untuk meningkatkan moral dan harga diri birokrasi. Kerja !!! Rembugan !!! Mari Belajar dari daya hidup rakyat!!! Mereka para ibu buruh gendong di pasar-pasar, berani kerja, berani hidup. Pak Tani di tanah-tanah sawah yang mulai menyusut, kepemilikannya perlu untuk dipastikan: Kami Berbahagia! Karena merekalah Negara dan bangsa ini lahir. Rakyat sebagai Tuan di Republik Indonesia. Gubernur hanya pelaksana mandat rakyat dan perlu mengajarkan kemerdekaan dan kebangsaan, karena ini adalah cita-cita berbangsa dan bernegara. Kebhinekaan berikut dengan daya hidup, vitalitas sosial, di tengah masyarakat Jawa Tengah yang tersebar dari Purbalingga sampai dengan Kendeng Utara mengajarkan kita: cinta Tanah dan Air. Inilah sendi dasar kecintaan pada Tanah Air. Karena semangat dan cita-cita hidup bersama sebagai bangsa dapat digali dari keberagaman budaya di tengah masyarakat Jawa Tengah. Ke-BhinekaTunggal-Ika-an adalah kekuatan. Sendi-sendi ini dibangun diatas ide Kedaulatan atas Tanah dan Kedaulatan Atas Air. Kedaulatan pengambilan keputusan untuk mengelola sumber daya strategis demi kemakmuran Rakyat Jawa Tengah. Pemerintahan Jawa Tengah sangat bersyukur tentang keberagaman ini. Keberagaman tidak hanya pada suku dan agama melainkan juga kepercayaan mereka, para orang tua murid dari Tionghoa, dari Arab, dari Thailand, dari Malaysia yang menaruh kepercayaan untuk menitipkan generasi pembangunan mereka: anak muda penerus bangsa untuk sekolah di Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Prioritas pendidikan yang membumi pada tradisi Jawa dan perlindungan terhadap kreatifitas dan daya hidup masyarakat, sebenarnya cermin sikap jiwa Pancasilais dalam praktik. Di Jawa Tengah industri rakyat telah tumbuh dan berkembang secara meluas. Bahkan sebelum negara ini terbangun. Para ahli antropologi lingkungan bahkan memperkirakan kawasan yang dikenal sebagai “Perdikan” telah mampu tumbuh dan memiliki daya produktifitas yang tinggi, berbasis pada kekayaan sumber daya alam. Cerita-cerita rakyat yang berkembang di Jawa Tengah menempatkan rembugan sebagai pola pemanfaatan Tanah dan Sumber Daya Agraria seperti halnya sumber air, gunung, waduk dan sebagainya, hidup dan menjadi rujukan utama bagi cerita suburnya Tanah Jawa Tengah. Oleh karenanya, urusan tata kelola sumber daya agraria di Jawa Tengah, perlu


dibangun melalui Rembugan dan makaryo gandengan. Rembugan, pranata sosial yang mampu mendesain aturan untuk mengatur norma dasar sekaligus penerapan sanksi sosial yang justru menghormati tradisi yang hidup di masyarakat Jawa Tengah. Sanksi sosial yang tidak hanya memiliki efek jera tetapi juga membangun kesadaran. Bathin saya bergejolak, Menatap Kemiskinan dan pengangguran di Perdesaan sebagai akibat tertutupnya akses tanah garapan petani gurem dan buruh tani. Pijakan hidup rakyat perdesaan menjadi rapuh karena dua sumber daya pokok perdesaan yaitu Petani dan Lahan selama ini cenderung terpisah. Maka dari itu, perlu difasilitasi agar keduanya bersatu, bersinergi menjadi kekuatan produksi daerah, melalui kerjasama antar daerah, melalui kemitraan melalui rembugan. Rembugan telah mentradisi sebagai alat penyelesai masalah bersama. Hampir tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan melalui rembugan. Tradisi ini terbukti dalam pepatah “ono perkara, yo do dirembug.” Oleh karenanya, saya menghimbau lakukan rembug tani, rembug buruh, rembug nelayan, rembug desa, rembug gunung, rembug sungai….agar seluruh sumber daya dapat termanfaatkan secara produktif. Agar sumber daya agraria di seluruh Tanah Tidur dan Tanah Terlantar ditanami, ditanami dan ditanami !!! Dengan keterbatasan saya sebagai Gubernur Jawa Tengah: saya mengajak kepada semua para Bupati dan Kepala-kepala desa untuk berembug dan berlomba-lomba “Menjadi Guru di Masa Kebangunan! “ Bersama-sama bergotong-royong membangun Desa, bersama-sama melakukan SAMBATAN. Tradisi Gotong Royong harus dipertahankan sebagai identitas kebudayaan warga Jawa Tengah.

Saudara-saudaraku sesama rakyat Jawa Tengah, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia mengajarkan kepada kita : “Berdikari! Berdiri di atas Kaki Sendiri!” Karenanya, Kedaulatan di segala bidang adalah senjata paling ampuh dalam menumbuhkan nilai demokrasi yang sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat Indonesia. Ke depan, senjata perang cepat atau lambat akan berkurang perannya, ketika nilai-nilai demokrasi telah diyakini sebagai nilai-nilai dasar universal dan perdamaian sudah menjadi keniscayaan. Pada saat inilah pangan dan energy menjadi sektor strategis yang akan menjadi perhatian utama dari para pengambil keputusan di seluruh dunia. Kenyataan ini telah memberi keyakinan pada saya bahwa pangan dan enerji merupakan dua sumber daya strategis yang harus dijadikan dasar dalam membangun Jawa Tengah.

H i m p u n a n P i d a t o K u n c i & M a t e r i / M a k a l a h S e m e s t e r I - 2 0 1 4 | 10

Lebih dari enam puluh satu tahun yang lalu Bung Karno telah mengingatkan pada bangsa Indonesia “Pangan Rakyat adalah soal hidup dan mati”. Hukum universal kehidupan adalah Pangan. Hari ini persoalannya bukan karena tidak ada makanan, melainkan proses produksi dan distribusinya tidak dilangsungkan berdasarkan keadilan. Sering kita mendengar produksi makanan yang kelebihan dibuang begitu saja, sementara di sikitarnya orang membutuhkannya. Begitu pula, makanan yang tidak terjual dari super market lebih baik di buang ke tempat sampah dari pada dikasihkan orang yang membutuhkannya. Tahu dan Tempe merupakan jenis makanan yang menjadi bagian hidup seharihari masyarakat Jawa Tengah. Ternyata untuk memenuhi kebutuhan kedelai, kita masih harus mengimpornya. Lebih galau lagi, ketika mendapat kenyataan bahwa semakin hari kebutuhan gandum kita semakin besar. Sementara, gandum tidak tumbuh di Jawa Tengah. Lebih mengenaskan lagi, seperti apa yang terjadi di Brebes. Ketika panen raya bawang merah sedang terjadi, dalam waktu bersamaan, masuk bawang merah impor ke Brebes. Harga panen petani langsung anjlok. Bawang merah impor yang masuk ke sentra bawang merah Brebes ini, secara otomatis akan terdistribusikan ke seluruh Indonesia seolaholah sebagai bawang merah produksi Brebes. Kenyataan demikian menunjukkan bahwa dengan ketahanan pangan tidaklah cukup. Ketahanan pangan hanya berbicara kecukupan pangan tanpa mempedulikan pangan tersebut dari mana, jenisnya apa dan bagaimana datangnya. Apa yang kita butuhkan adalah kedaulatan pangan, dimana dalam memenuhi kebutuhan pangan, kita dapat menentukan sendiri kebijakan dan strategi produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang sehat, sesuai dengan sumber daya dan budaya setempat, dengan metode ramah lingkungan, berkeadilan serta berkelanjutan. Wiwitan untuk memulai langkah Daulat Pangan di bumi Jawa Tengah, para leluhur telah mengajarkan kita dengan cara menanam. Bagi setiap orang warga Jawa Tengah, tua dan muda, diimbau untuk membiasakan diri, membudayakan sikap dengan menanam setiap harinya satu pohon, satu tanaman. Wiwit menanam sayuran, rempah, empon-empon, dan bebuahan di halaman rumah. Wiwit menanam pepohonan kayu produktif di pinggir jalan. Wiwit menanam jagung dan singkong sebagai pagar kebun. Dengan menanam pohon setidaknya satu setiap harinya, merupakan latihan kedisiplinan untuk menghargai alam dan diri sendiri, karena tanpa hasil bumi,


kita akan mati. Menanam, adalah perwujudan rasa terimakasih pada Tuhan Pencipta Alam atas kesuburan tanah bumi Jawa Tengah. Dengan menanam kita memupuk harapan bahwa suatu saat pepohonan itu akan bertumbuhan, berbunga dan berbuah. Dan, dengan menanam kita merawat kembali dan memulihkan alam dari degradasi sumberdaya alam yang telah dijarah para Nekolim, para penjajah asing gaya baru, untuk menguasai bumi Republik ini, untuk menguasai bumi Jawa Tengah. Melalui gerakan wiwit menanam, kita kembali berupaya keras menghidupkan kembali dan mengembangkan kecerdasan para leluhur dalam menciptakan benih dan bibit serta tanaman pangan dan tanaman produktif lainnya. Kita tahu, bahwa dengan menanam pohon, kita tidak hanya akan memanen bunga, buah dan kayunya, tapi juga akan memanen air dan udara segar dan sehat. Tanpa air kita mati. Tanpa Udara sehat kita akan sakit. Dengan budaya menanam, kita akan mengurangi impor bahan pangan serta bisa mencukupi kebutuhan akan pangan kita sendiri. InsyaAllah, dengan ijin Tuhan, bila kita melakukan Gerakan Wiwit Menanam akan menjadi terlatih serta berbudaya menanam, maka Kedaulatan Pangan di bumi Jawa Tengah tercinta ini, akan terwujudkan! Maka dari itu: Tanam,tanam,tanam! Selain Pangan, adalah Energi. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita bergantung pada pasokan listrik dan minyak bumi. Listrik mati, instansi pemerintahan kita lumpuh. Pelayanan tidak berjalan dan rakyat pasti terbengkalai. Dari sejak ditemukan listrik hingga sekarang, kita belum belajar bagaimana mengelola pelayanan publik kita hingga bisa nyaman, murah dan real-time. Listrik semestinya menyediakan ini. Sekarang ini kita dihadapkan pada rendahnya cadangan minyak bumi dan lemahnya terobosan solusi terhadap energi terbarukan. Jawa Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya belum mampu mandiri atau bahkan berdaulat atas sumber – sumber energi di bhumi pertiwi ini. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak kita penuhi dari import, import dan import !. kita menjadi negara peng-import minyak karena sesat pikir dari tata kelola energi nasional kita. Kita tidak berdaulat dalam memilih sikap pengembangan industri energi nasional. Dengan demikian, ke-segera-an untuk melakukan substitusi energi semisal pemanfaatan gas dan batubara harus di kelola secara simultan dengan penyediaan Energi Baru Terbarukan. Bumi kita nyata memproduksi Gas dan Batubara. Bahkan inovasi teknologi terkini yang kita kuasai telah mampu mengelola keterbatasan penyediaan dan


distribusi energi kita. Sementara itu kita lupa bahwa Bumi kita nyata menyediakan secara melimpah Energi Baru Terbarukan seperti sinar matahari, angin, panas bumi, kotoran ternak, bahkan singkong, bambu, atau pun kotoran kita sendiri itu melimpah. Ini adalah sumber pokok energi terbarukan itu ! Awas !!! Sikap diam kita, dengan membiarkan sumber energi di Bumi kita ini dikuasai oleh asing maka akan membawa kita tidak hanya pada krisis energi tetapi juga krisis moral dan krisis kecerdasan. Dari Jawa Tengah kita bangun sikap berdaulat atas sumber – sumber energi seperti Minyak Bumi, Gas, maupun Batubara. Dan, bergerak aktif melalui rembug-rembug desa dan rembug-rembug warga untuk membangun laku produktif pemanfaatan sumber daya energi terbarukan. Contoh nyata di masa lalu, kreatifitas pak Mukibat dalam menyambung ubi karet ke ubi kayu biasa adalah hasil rembug dan pelatihan antara petani dengan petugas penyuluh pertanian di masa Bung Karno. Penyelesaian krisis energi, dimulai dari keterlibatan aktif rakyat dan sikap aktif jajaran pemerintahan Provinsi Jawa Tengah untuk menggali, memproduksi dan mengelola secara adil sumber potensial yang melimpah seperti Bio-gas, Bio-etanol, Bio-mass dll yang ada di bumi Jawa Tengah sebagai sumber dari kedaulatan Energi Baru Terbarukan Jawa Tengah.


Di era globalisasi, ilmu pengetahuan, teknologi informasi, komunikasi dan transportasi terus berkembang dengan cepat dan pesatnya. Perkembangan ini, sangat berpengaruh terhadap struktur dan nilai-nilai masyarakat. Masyarakat mempunyai akses yang sangat luas terhadap barbagai macam informasi, mulai dari informasi tentang acara hiburan, ilmu pengetahuan, kehidupan berbagai macam etnik sampai ke tata kelola dan kebijakan pemerintahan di seluruh dunia. Dengan demikian masyarakat tidak dapat lagi dibodohi dan ditinggalkan dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan yang terkait dengan kepentingan publik. Pengetahuan, informasi, keahlian, ketrampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat merupakan potensi yang sangat besar untuk menjawab problem yang dihadapi oleh masyarakat maupun Negara dan pemerintah. Kecanggihan dan murahnya teknologi komunikasi telah memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan dialog dan jaringan yang tidak ada batasnya. Pemuda desa di Klaten, melalui internet dapat lebih akrab dengan teman-temannya yang tinggalnya tersebar di seluruh penjuru dunia, dibandingkan dengan pemuda yang tinggal di dekatnya. Seorang profesional muda yang tinggal di Boyolali, bisa bekerja untuk lembaga/perusahaan yang letaknya ribuan kilometer. Melamar pekerjaan dikirim melalui internet,


penerimaan diberitahukan melalui internet, diberi tugas melalui intenet, gajinya dikirim melalui internet, kalau ada problem konsultasinya juga melalui internet dan dipecatpun juga melalui internet. Yang belum dilakukan dengan sepenuh daya adalah pemanfaatan teknologi internet itu untuk kepentingan produktif. Kita bisa belajar bahasa dunia dan menyerap ilmu pengetahuan yang terhampar. Kita bisa membangun jaringan kerja, jaringan pengembangan ilmu pengetahuan, maupun jaringan bisnis sekalipun. Jaringan internet untuk bisnis atau usaha bersama ekonomi bahkan sindikat ekonomi semua warga Jawa Tengah. Sementara itu, Pemerintah sudah menyediakan fasilitas internet sampai di tingkat Kecamatan bahkan desa. Maka dari itu, marilah kita melakukan Wiwitan Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk laku produktif itu! Masalah muncul ketika struktur masyarakat berubah. Ada sebagian masyarakat yang dapat memanfaatkan kecanggihan informasi, komunikasi, transportasi dan pengetahuan, kemudian menjadi tidak lagi berpegangan pada tatanan masyarakatnya. Ada masyarakat yang terpengaruh dengan perkembangan yang gencar dipertontonkan media massa, dan menjadi tidak hirau lagi dengan budaya asalnya yang dianggap sudah ketinggalan jaman. Ada kelompok masyarakat yang disatu pihak menolak arus globalisasi, tetapi di lain pihak tergantung pada kenyamanan yang ditawarkan oleh produk globalisasi sehingga kehilangan konsistensi dan keberakaran di dalam masyarakatnya sendiri. Ada kelompok masyarakat yang tidak mampu memanfaatkan kecanggihan yang dibawa globalisasi sehingga kalah, terpinggirkan dan menyerah pada tatanan masyarakat yang selama ini melindunginya. Dan terakhir ada kelompok masyarakat yang menolak terhadap arus globalisasi dan berusaha keras untuk mempertahankan tata nilai masyarakat yang selama ini hidup. Bersamaan dengan terpolarisasinya masyarakat, terdapat arus besar yang mendorong terjadinya pola hidup budaya tunggal. Mulai dari potongan rambut, yang dulunya di tiap daerah mempunyai kekhasan potongan rambut, hari ini mode potongan rambut pemuda di New York, pemuda di Madras, Meksiko, India, Istambul, Rotterdam, Penang dan Purwokerto sulit dibedakan. Begitu pula jean yang robek, yang dipakai oleh pemuda dan pemudi di seluruh dunia. Juga model ransel. Tiba-tiba semua orang menggunakan ransel, tidak peduli ransel yang harganya puluhan juta atau ransel yang harganya Rp 90.000 ,-. Yang penting ransel. Hampir di semua kota besar, dapat dipastikan ada burger Mc Donald, Kentucky Fried Chicken, Hoka-hoka Bento yang rasa, bentuk dan cara penyajiannya sama. Begitu pula tren music, tari hingga rancang bangunan.


Sekarang menjadi sulit untuk membedakan antara arsitektur dan struktur kotakota besar dari Negara yang satu dengan Negara lainnya. Derasnya arus gaya hidup metropolitan global, perlu diimbangi dengan kokohnya budaya lokal, sehingga budaya dan kepribadian bangsa menjadi pelindung utama dari gempuran budaya asing.

Saudara-saudaraku sesama rakyat Jawa Tengah, Semua kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan seperti tersebut di atas merupakan realitas yang kita hadapi hari ini. Jawa Tengah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Indonesia bagian dari Asean serta dunia. Kita hidup dalam satu dunia yang satu sama lainnya saling terkait dan mempengaruhi. Pada posisi seperti ini, kalau kita sebagai satu kesatuan wilayah Jawa Tengah tidak berdaulat, kuat dan maju, maka kita hanya akan menjadi penonton dan konsumen yang tergantung pada arus global yang tidak lagi mengenal batas-batas wilayah administrasi Negara maupun kebudayaan. Kenyataan diatas menuntut pada kita untuk tidak boleh berpikir dikotomis, yaitu melihat persoalan dengan salah – benar, baik – buruk, kawan – lawan, pro – anti dalam menganalisa dan menjawab persoalan-persoalan yang muncul di dalam masyarakat. Kalau kita pro rakyat bukan berarti secara otomatis anti kekuasaan; kalau kita pro buruh bukan berarti harus anti pemilik modal; kalau kita pro petani bukan kemudian berarti anti pemilik lahan besar; kalau kita pro pedagang kecil bukan berarti lalu anti pedagang besar. Melalui rembugan selalu ada alternatif ke dua, ke-3, …..dst. Bung Karno mengatakan : “Orang tidak dapat mengabdi kepada Tuhan, dengan tidak mengabdi kepada sesama manusia. Tuhan bersemayam di gubuknya si-Miskin”. Sudah barang tentu kita harus berpihak dan membela si miskin atau mereka yang lemah secara politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tetapi bukan berarti harus melawan orang kaya, maupun orang kuat secara politik, ekonomi, sosial dan budaya. Tidak! Menangani masalah kemiskinan tidak berarti harus memiskinkan orang yang sudah kaya (kecuali hasil korupsi). Masalahnya, ketika pengangguran dan kemiskinan tidak ditangani secara serius, kesenjangan sosial semakin hari semakin lebar. Ketika pengangguran dan kemiskinan terjadi bukan karena masalah kemalasan dan pilihan, atau karena masalah struktural, maka disana akan tumbuh kecemburuan sosial dan kefrustrasian. Kondisi sosial yang karut-marut ini, apabila harus terus menerus diberi tontonan orang mengkonsumsi barang-barang mewah, penyelenggaraan


hiburan mewah yang gemerlap dan disuguhi dengan berita-berita tentang pencurian uang Negara, yang dilakukan dengan terang-terangan serta penyalah gunaan kekuasaan tanpa sungkan atau rikuh, maka kerusuhan sosial seolah sudah diprogramkan. Dan kita semua tahu, kerusuhan sosial hanya akan mengembalikan capaian pembangunan ke titik nol, bahkan minus. Karena harga sosial, politik, ekonomi dan budaya yang harus dibayar akibat kerusuhan sosial itu adalah sangat tinggi. Kita harus menghindari budaya-merugi semacam ini.


Menyelesaikan masalah besar di Jawa Tengah terkait dengan pembangunan infrastruktur, penanganan masalah pengangguran, pengentasan kemiskinan, penegakan kedaulatan pangan dan enerji, tidaklah dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Namun pemerintah, Gubernur, menjadi fasilitator sekaligus penggerak konsolidasi seluruh potensi yang dimiliki; kaum intelektual, akademisi dan professional, lembaga-lembaga keuangan dan para pebisnis swasta, perusahaan-perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa, organisasi profesi, organisasi sektoral seperti serikat petani, nelayan dan buruh, yang semuanya sepakat untuk mewujudkan visi menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari – melalui ajaran Tri-Sakti, Operasionalisasi dari esensi Kedaulatan dan Kebangsaan di Jawa Tengah. Operasionalisasi dari konsolidasi diatas nilai “ Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” akan menjadi hidup, apabila gotong royong dijadikan sebagai sendi dasar untuk membangun kesepakatan sosial dan denyut nadi kinerja pemerintahan provinsi Jawa Tengah, lima (5) tahun mendatang ini. Untuk itu, tidak ada pilihan lain selain mengerahkan segala sumber daya yang tersedia dalam lima (5) tahun ini, untuk memfokuskan titik konsentrasi pembangunan, melalui penilaian, perhitungan cermat, sekaligus berpijak pada kepribadian diri budaya Jawa Tengah melalui penghormatan terhadap dayahidup- rakyat Jawa Tengah untuk modal dasar pembangunan. Mulai dari titik ini, tahun 2014 kita wiwiti makaryo jawa tengah berdikari melalui langkah wiwitan tahun pertama - tahun 2014 sebagai tahun infrastruktur Jawa Tengah. Saudara-Saudaraku sesama Rakyat Jawa Tengah yang budiman, Di akhir pidato ini saya ingin mengingatkan MANTRA anak-anak di masa lalu. Anak-anak desa yang menggembala kambing di pematang-pematang maupun anak-anak kota yang bermain di lapangan sambil menaikkan layang-layang.


Tatkala angin tidak ajeg semilirnya dan tidak segera mampu mengangkat naik kibar layang-layangnya, mereka ini berdendang keras di jeda angin: “Cempe-cempe undangna barat gedhe tak upahi duduh tape… Cempe-cempe undangna barat gedhe dak upahi duduh tape…” Bersahut-sahutan, berbalas-balasan, mengalun, menghimpun daya! Wahai angin, datanglah semilir… dan hembuskan laju kibar layang-layang dan sampaikan pesan: JANGAN BERHENTI MELAKUKAN PERUBAHAN. Bangkit dan tegaklah. Bergiat kita bersama, bergerak menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari. Padamu negeri, kami berjanji… Padamu negeri, kami berbakti… Padamu negeri, kami mengabdi… Bagimu negeri, jiwa raga kami… Merdeka!


ttd H. GANJAR PRANOWO, SH.



PIDATO KUNCI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA PEMBUKAAN WORKSHOP JURNALISTIK PELAJAR TINGKAT SLTA SE KABUPATEN DAN KOTA TEGAL SEMARANG, 4 JANUARI 2014 Assalamu‟alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yth. Ykh.

Bupati dan Walikota Tegal. Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Tegal (IMT) Komisariat Walisongo Semarang. Para Narasumber dan Peserta Workshop Jurnalistik Pelajar Tingkat SLTA se Kabupaten/Kota Tegal. Hadirin yang saya hormati;

Teriring rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut baik diselenggarakannya Workshop Jurnalistik Pelajar Tingkat SLTA se Kabupaten dan Kota Tegal hari ini. Saya juga memberikan apresiasi, tema yang diangkat dalam workshop ini, yaitu : “Guyub Bareng Membangun Jiwa Jurnalisme Generasi Muda Tegal”, sejalan dengan semangat membangun Jawa Tengah yang mengedepankan “Budaya Rembugan dan Gotong-Royong”. Maka, “Guyub Bareng Generasi Muda Tegal” ini menjadi potensi yang sangat luar biasa, sebagai kekuatan untuk membawa Kabupaten dan Kota Tegal semakin maju dan sejahtera. Hadirin dan peserta Workshop yang saya hormati; Visi pembangunan Jawa Tengah 2013-2018, adalah : “Mewujudkan Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari – mBoten Korupsi lan mBoten Ngapusi”.


Untuk mewujudkannya, maka sinergitas kegiatan dan kebersamaan dalam mencapai Visi itu, harus mendapatkan respon dan dukungan dengan pola tindak yang selaras oleh Kabupaten/ Kota. Karena, untuk mencapai sejahtera, obyek dan subyeknya, adalah rakyat. Jadi, membangun dengan jiwa kebersamaan, maknanya adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Utamanya generasi muda sebagai kader-kader penerus pembangunan dan estafet kepemimpinan, memang harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, agar kompe tensinya memiliki keunggulan yang dapat dijadi kan andalan untuk bisa membawa perubahan ke arah yang lebih maju. Maka, kalau sudah ada tekad dan semangat untuk “Guyub Bareng Membangun Jiwa Jurnalisme Generasi Muda Tegal”, itu bagus dan perlu ditindaklanjuti dengan tindakan nyata, tidak sebatas cita-cita. Apabila diklasifikasi dari tema yang diangkat dalam Worshop ini, maka sebenarnya tidak seke dar memberikan pembekalan teknis seperti kepada pelajar tingkat SLTA, ada materi tentang Pengantar Dasar Jurnalistik, Teknik Peliputan dan Penulisan Berita, Teknik Menulis Artikel, Opini, Essai, dan Kolom, Layuot dan Fotografi, Teknik Menulis Sastra (Puisi, Cerpen, Pantun dll, serta Manajemen Keredaksian saja. Tetapi lebih dari itu, yang lebih penting adalah mendorong semangat dan menumbuhkan daya kreativitas dan inovasi para peserta agar mampu membangun komunikasi, koordinasi dan sinergitas dalam sebuah Team Work yang bisa dikontribusikan untuk kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten dan Kota Tegal. Kepada para peserta Worshop perlu saya sampaikan, bahwa “Membangun Jiwa Jurnalisme” berarti membangun budaya kerja mencari, mengolah, menulis dan menyebarluaskan infor masi kepada publik melalui media massa, baik cetak, elektronik, media luar ruang, bahkan per kembangan terkini juga bisa melalui website, media online, twiter ataupun facebook. Oleh karena itu, kalau ingin membangun jiwa jurnalisme dalam konteks workshop ini, tidak hanya sekedar memberikan ilmu dan pelatihan agar peserta mampu menulis yang baik, tetapi juga perlu pembekalan tentang tata pemerintahan, pembangunan, dan potensi Kabupaten dan Kota Tegal, agar bisa dituangkan dalam berita, tulisan, atau visual untuk dipublikasikan kepada masyarakat, sehingga kesadaran partisipasi masyarakat tergugah dan semakin tumbuh semangat kebersamaannya dalam membangun Kabupaten dan Kota Tegal menjadi semakin maju.


Satu hal yang perlu saya ingatkan kepada peserta Workshop, khususnya para siswa SLTA yang mengikuti Workshop ini, bahwa dunia jurnalistik kita di Indonesia saat ini sudah semakin terbuka. Sehingga yang namanya kontrol sosial media terkadang kebablasan, lepas dari koridor etika moral, norma budaya, norma agama, dan norma hukum. Ada 5 (lima) fungsi utama pers yang berlaku secara universal, dan ini perlu peserta pahami, karena kedepan dari bekal yang diperoleh dalam workshop ini, tidak tertutup kemungkinan para siswa dalam menekuni jurnalistik akan semakin berkembang lebih besar. Kalau sekarang baru mengelola media sekolah, bisa jadi setelah lulus sekolah bisa menjadi wartawan atau redaktur media cetak atau elektronik yang lebih besar dan bersifat umum. Maka 5 (lima) fungsi pers perlu dipahami dan dipedomani agar implementasinya tidak menyimpang. Lima fungsi pers itu, yaitu : 1. Informasi (to inform), 2. Edukasi (to educate), 3. Koreksi (to influence), 4. Rekreasi (to entertain), dan 5. Mediasi (to mediate). Selain itu, juga perlu mengerti dan mema hami Kode Etik Profesi kendali tugas kewartawanan, ada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Kode Etik AJI (Aliansi Jurnalis Independen), selain juga ada Kode Etik bagi kalangan jurnalis elektronik televisi. Jadi, hingga saat ini baru ada 3 (tiga) organisasi kewartawanan yang sudah diakui keberadaannya secara sah oleh pemerintah, yaitu : PWI, AJI, dan IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indo nesia). Maka, kalau semangat workshop ini ingin “Guyub Bareng Membangun Jiwa Jurnalisme Generasi Muda Tegal”, ya mari komitmen itu kita implementasikan secara konsisten, sebagai wujud generasi muda penerus yang memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan Kabupaten dan Kota Tegal. Maka, jauhi konflik kepentingan tapi sinergikan kepentingan itu untuk meraih kemajuan bersama, dan terus tingkatkan kreati vitas dan inovasi dalam karya jurnalistik yang bisa menjadi kebanggan bagi Kabupaten dan Kota Tegal. Kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tegal, tentunya bisa mendayagunakan momentum seperti ini dengan memberikan fasilitasi secara proporsional, sehingga tekad dan semangat generasi muda Tegal yang sudah baik ini bisa diwadahi dan disalurkan tepat arah dan sasaran. ini.

Saya kira itu yang dapat saya sampaikan mengantarkan workshop hari


Selanjutnya, dengan mengucap “Bismillarhi rohmannirrohiim”, Workshop Jurnalistik Pelajar Tingkat SLTA se Kabupaten dan Kota Tegal secara resmi saya buka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan meridhoi usaha luhur kita. Wabilahittaufiq wal hidayah. Wassalamu àlaikum Wr. Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




MATERI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA

ELECTION FESTIVAL

SEMARANG, 18 JANUARI 2014 Assalamu‟alaikum Wr. Wb Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) Undip; Civitas Akademika FISIP Undip Semarang; Ketua Bawaslu dan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah selaku pembicara; Anak-anakku peserta festival dan hadirin yang berbahagia; Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga dapat bersama-sama hadir menyertai Election Festival yang diselenggarakan oleh Center for Election and Political Party (CEPP) Undip dengan tema: ”Menjadi Pemilih Pemula yang Cerdas”. Kegiatan ini sangat positif sebagai sarana pembelajaran dan pendidikan politik (political education) bagi pelajar SMA sederajat, sebagai bakal calon pemilih pemula yang jumlahnya sangat tinggi atau sekitar 30% dari total pemilih atau sekitar 50 juta di seluruh Indonesia, sehingga sangat potensial untuk digarap. Apalagi saat ini mulai mewabah virus golput dan keapatisan dalam berpolitik. Pemilih muda ini berbeda dengan pemilih tua karena lebih kritis, cerdas, independen, idealis, pro perubahan serta tidak mudah dibujuk rayu.


Karena itu, pemilih pemula yang merupakan pemilih kritis dan cerdas dalam menentukan pilihannya, perlu diberikan pendidikan politik yang memadai. Perlu dibekali agar pemilih muda itu tidak terjebak dalam politik uang. Sebab, jika tergiur oleh politik uang maka idealisme untuk mendudukkan anggota DPR yang jujur sudah sirna. Karena itu, diperlukan strategi yang menarik perhatian pemilih pemula yang biasanya terdiri dari para mahasiswa maupun siswa, untuk memberikan pendidikan politik dan best practices mengenai proses pemilu, misalnya melalui Pemilos atau pesta demokrasi pemilihan Ketua OSIS yang dikembangkan oleh KPU, melalui outbond dan lain-lain. Maka, atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah, saya sampaikan “Terima kasih” kepada jajaran CEPP Undip dan KPU Jawa Tengah atas inisiatif dan prakarsanya menyelenggarakan kegiatan yang baik ini, disertai harapan dapat meningkatkan partisipasi anak-anak kita, dalam pemilihan umum 2014 mendatang. Yang sudah tahu dapat semakin paham dan bisa membantu mensosialisasikannya kepada yang lain. Yang belum tahu bisa menjadi lebih paham dan mampu menyalurkan aspirasinya dengan benar. Dengan pendidikan politik yang kita berikan, maka anak-anak kita yang selama ini apolitik dan barangkali juga mulai apatis terhadap pemilu menjadi lebih peduli pada politik yang kita kembangkan, khususnya pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi memilih pemimpin-pemimpin bangsa. Mereka menjadi semakin sadar, bahwa pemilu inilah upaya untuk menentukan nasib dan masa depan bangsa, paling tidak untuk kurun waktu lima tahun ke depan Hadirin yang berbahagia; Beberapa bulan lagi Negara kita akan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang rencananya akan diadakan dalam dua kali event besar yaitu Pemilu Legislatif pada tanggal 9 April 2014 untuk memilih para anggota legislatif (DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR-RI, dan DPD) dan Pemilu Presiden pada tanggal 9 Juli 2014 yang akan memilih Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2014 sampai 2019. Tentunya hal ini adalah momen penting sebagai wadah media demokrasi yang digunakan untuk mewujudkan partisipasi rakyat, karena pemilihan umum sudah menjadi bagian mekanisme penyelenggaraan negara yang tak terpisahkan dari suatu negara yang menganut paham demokrasi. Dalam teori demokrasi menurut David Beetam & Kevin Boyle disebutkan bahwa ada 4 (empat) komponen atau pilar utama dari demokrasi


yang sedang berjalan di negara-negara yang menganut paham demokrasi, yaitu: (1). Pemilihan Umum yang bebas dan adil, (2). Pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab, (3). Pengakuan hak-hak politik dan hak-hak sipil, (4). Masyarakat yang demokratis (madani). Sebagai acuan regulasi untuk melaksanakan pemilu yang demokratis di Indonesia, telah dikeluarkan beberapa undang-undang yang berlaku saat ini antara lain UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang disertai aturan derivatifnya. Jadi, pesta demokrasi atau Pemilihan Umum merupakan langkah demokrasi untuk memberikan hak kepada masyarakat dalam menentukan pilihan terhadap pemimpin maupun wakil rakyat. Pada pesta demokrasi atau Pemilu 2014 agendanya sangat padat, jadi tahun 2014 nanti merupakan tahun politik, karena bukan hanya pemilihan legislatif dan DPD saja yang digelar, tetapi juga pemilihan presiden dan wakil presiden RI. Karena itu, perlu dipersiapkan pemilih pemula, baik mahasiswa maupun siswa sebagai pemilih cerdas pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden mendatang. Apalagi pemilih pemula kelak mereka akan menjadi calon pemegang kekuasaan, sehingga perlu ditanamkan budaya menolak money politics. Dengan demikian pemimpin yang terpilih dalam sebuah pesta demokrasi adalah yang benar-benar memiliki kapasitas, bukan sekadar punya modal besar. Lalu siapakan yang disebut pemilih pemula? Definisi pemilih pemula Seperti yang tertuang dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta Pasal 20 UU nomor 10 tahun 2008 merupakan dasar hukum siapa yang dapat dikatagorikan sebagai pemilih pemula. Pemilih Pemula adalah Warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu.


Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pemula artinya adalah orang yang mulai atau mulamula melakukan sesuatu. Maka pemilih pemula adalah orang yang mula-mula melakukan pemilihan umum (pemilu). Atau pemilih yang punya kesempatan secara hak sesuai ketentuan untuk memilih pertama kalinya. Karakteristik Pemilih Pemula Pemilih pemula memilik karakter yang berbeda dengan pemilih yang sudah terlibat pemilu periode sebelumya yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS. Belum memiliki pengalaman memilih. Memiliki antusias yang tinggi. Kurang Rasional. Biasanya adalah pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, dan apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu. Menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya yang cukup besar. Memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisispasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan bebagai latar belakang yang rasional dan semu.

Pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda tersebut membutuhkan pemikiran dan penanganan yang serius dalam Pilkada dan pemilu mendatang. Sebagai pemilih pemula tentunya generasi muda perlu dibekali tentang arti pentingnya pemilu buat mereka, kita, dan masa depan bangsa dan keluarga besar (negara) yang bernama Indonesia ini. Mereka tentunya tidak mesti menerima “pesta demokrasi” itu sebagai suatu kepasrahan, apatis, dan tidak peduli. Apabila sikap apatis dan sejenisnya dimiliki oleh generasi muda yang tergabung dalam pemilih pemula, maka sistem politik dan “corak politik” masa depan akan dipengaruhi secara signifikan, karena dari data yang di-share ke publik oleh berbagai sumber, jumlahnya cukup besar. Untuk pemilu 2014 yang akan datang tercatat kira-kira 20% adalah pemilih pemula. Bahkan, dalam sebuah acara di UI Depok bersama Center for Election and Political Party (Pusat Pemilu dan Partai Politik ), Wakil Ketua DPR-RI


Pramono Anung menyebutkan angka yang lebih besar lagi yakni 30%). Sedangkan jumlah pemilih tetap adalah sebanyak 173-186 juta jiwa. Artinya kira-kira sebanyak 34-37 juta jiwa adalah pemilih pemula. Jumlah ini sangat banyak bahkan dapat memenangkan sebuah partai politik secara total pada partai yang yang mampu menggaet mereka dari target pendulangan suara. Sikap apatis terhadap pemilu oleh sebagian besar masyarakat (termasuk pemilih pemula) berdasarkan kesimpulan lembaga-lembaga penelitian dan survei akhir-akhir ini disebabkan berbagai hal. Antara lain, karena masyarakat merasa tidak ada manfaat yang nyata meski pemilu itu telah diadakan berkalikali. Sikap-sikap parlemen yang cenderung diberitakan sebagai lembaga yang belum berpihak pada rakyat, terbongkarnya praktik-praktik kecurangan (fraud) dan sikap koruptis di mana-mana, hal itu mempengaruhi sikap calon pemilih tahun 2014. Peran Pemilih Pemula Pemilih pemula banyak memiliki peran di dalam pemilu baik pilkada maupun pemilu legislatif dan presiden. Sebagian besar pemilih pemula memiliki peran yang sangat besar secara kualitas dan kuantitas. Rata-rata memiliki usia yang cukup muda dan memiliki dinamika yang cukup tinggi. Partisipasi pemilih pemula sebagian besar adalah berupa pemilih aktif dan bukan pemilih pasif. Pemilih aktif adalah pemilih yang perannya sebagai orang yang memilih. Sedangkan pemilih pasif adalah orang yang dalam pemilu adalah merupakan orang yang dipilih. Dasar memilih berupa hal-hal yang sifatnya emosional dan bukan berdasarkan visi dan misi calon atau partai yang dia dukung. Pemilih pemula banyak dimobilisasi dari semua kalangan kontestan. Hal ini akibat pendidikan politik yang kurang sejak masa Orde Baru yang terkenal dengan konsep depolitisasi. Karena depolitisasi ini memunculkan phobia di satu sisi dan eforia di satu sisi. Depolitisasi ini menyebabkan rendahnya kedewasaan politik rakyat terutama di kalangan pemilih pemula. Peran Ormas, LSM, dan orsospol masih kurang dalam pendidikan politik bagi rakyat terutama generasi muda terutama generasi pra pemilih. Terutama sejak adanya larangan bagi pelajar untuk aktif dalam kegiatan politik dengan adanya depolitisasi dan pewadahan satu organisasi tunggal pelajar


yaitu OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Pemilih pemula juga masih memiliki tugas belajar yang perannanya lebih penting dari kegiatan di luar belar mereka. Bagi Mahasiswa juga masih rendahnya minat pada organisasi ekstra kampus karena okuptasi NKK/BKK yang banyak membungkam mahasiswa dalam belajar berpolitik dan bernegara. Apa yang harus dilakukan oleh generasi muda pada pemilu 2014 ? Saya yakin yang hadir di sini juga terdapat para siswa yang sering mencermati dan mengikuti kondisi politik tanah air. Dengan kapasitas intelektual yang kalian miliki, kalian bisa mengamati berbagai peristiwa politik dan demokrasi yang mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Oleh sebab itu, era politik 2014 merupakan lahan pembelajaran yang kompleks bagi Saudara. Perlu dipahami, bahwa secara psikologis, pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang tua. Mereka biasanya lebih kritis, mandiri, independen, pro perubahan dan sebagainya. Karakteristik ini cukup kondusif untuk membangun komunitas pemilih cerdas, yaitu pemilih yang memiliki pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya. Namun demikian, karena mereka belum punya pengalaman dalam pemilu, maka pemilih pemula ini perlu diberikan pengetahuan dan pemahaman atas berbagai hal terkait pemilu, seperti untuk apa pemilu diselenggarakan, apa saja tahapan pemilu, siapa saja yang boleh ikut atau yang punya hak pilih dan dipilih, serta bagaimana tata cara menggunakan hak pilih dalam pemilu dan sebagainya. Mereka juga harus diberi pengertian, bahwa suaranya sangat berarti bagi negaranya. Ini perlu diperhatikan, karena kalau salah dalam memilih, setidaknya kita akan dirugikan selama 5 tahun, dan bahkan dampaknya bisa berkepanjangan sampai hasil pemilu berikutnya. Jadi, kalau memilih, yang dipikir jangan hanya “BERJUANG” alias beras, baju dan uang, tetapi harus memilih calon pemimpin yang benar-benar kredibel dan berpihak kepada rakyat. Karena itu, sekali lagi pendidikan politik menjadi sangat penting bagi para pemilih pemula, karena pemilih pemula yang baru memasuki hak pilih tentu belum memiliki jangkauan politik yang luas untuk kemana suara mereka akan dijatuhkan. Saya berharap kepada Saudara sebagai pemilih pemula, pada saat pemilu nanti tidak asal mencoblos atau memilih figur yang sekedar populer atau kuat modal saja, tetapi perlu dicermati apakah figur yang akan dipilih itu mampu atau tidak bisa mengemban amanat dan aspirasi rakyat. Saya berharap sebagai pelajar kalian lebih lebih cerdas menggunakan hak pilih, yaitu memilih


orang-orang yang bagus track record dan integritasnya, dan dipandang mampu mengemban amanat serta aspirasi rakyat. Jadi, jangan sampai tidak berpartisipasi dalam pemilu. Demikian pula jangan sampai kalian datang ke TPS tetapi tidak memilih alias golput atau bahkan merusak surat suara. Sayang banget kalau hak suara kalian hilang. Selain itu, saya minta kalian juga jangan mau dijadikan obyek politik yang mudah dipengaruhi rayuan dan iming-iming sesaat. Kalian, adalah subyek politik yang punya kecerdasan serta kebebasan menentukan pilihan sesuai dengan aspirasi dan hati nurani. Pilihlah calon yang berkualitas dengan kejujuran hati, bukan karena intimidasi. Maka, belajar jujur sejak dini itu penting, karena jujur itu akan menjadi kendali untuk tidak korupsi dan tidak

ngapusi.

Sebagai anak muda, tentu kalian sudah sangat akrab dengan media sosial. Untuk itu, cari tahu sebanyak mungkin tentang pemilu dan partai, serta orang-orang yang maju dalam pemilu. Kalau ada yang belum tahu, maka bisa kalian tanyakan pada instansi terkait agar kalian mendapatkan pemahaman yang baik dan benar tentang pemilu dan semakin cerdas menentukan pilihan. Karena itu, pada saat lomba nanti, saya minta berikan argumentasi yang “maton” atau memiliki dasar keilmuan kepada publik. Kalau dalam bahasa Jawa: Ngomong sing nganggo waton ora mung waton ngomong. Artinya bicara yang menggunakan aturan dan jelas tujuannya, jangan hanya asal bicara. Sekarang bukan jamannya NATO (No Action Talk Only) tetapi buktikan intelektualitas kalian untuk berperan aktif dalam pembangunan. Demo itu hak tetapi utamakan kewajiban sebagai warga negara yang baik, jangan sampai merusak, karena toleransi yang tinggi terhadap kepentingan publik merupakan bentuk loyalitas dan integritas terhadap negara. Dan sebagai kaum intelektual kalau demo mengkritisi sesuatu, maka harus bisa memberikan solusi yang lebih tepat, baik dan bijaksana untuk hal yang dikritisi tersebut. Di sinilah letak sikap dan karakter kawula muda perlu diperkuat. Banyak kaum reformis dahulu, yang juga dari kalangan mahasiswa setelah memperoleh jabatan justru lupa atau terlibat dalam perkara atau sengketa hukum, termasuk korupsi. Inilah yang harus diantisipasi secara internal oleh setiap individu mahasiswa. Untuk itu, saya harap sikap dan karakter Pancasila diamalkan dengan baik, berbekal norma agama dan budaya yang ada. Demo tidak perlu dilakukan sepanjang musyawarah untuk mufakat masih bisa dilaksanakan. Sekarang bukan jamannya revitalisasi Pancasila lagi, melainkan radikalisasi Pancasila.


Sehingga saya minta sikap dan karakter Pancasila harus ada dalam setiap generasi muda dan terus ditularkan kepada lingkungan masyarakat. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat Wabillahitaufik wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





MATERI STUDIUM GENERAL GUBERNUR JAWA TENGAH PADA SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO PURWOKERTO, 11 JANUARI 2014 Assalamu‟alaikum Wr. Wb. Selamat Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Rektor beserta Civitas Akademika Muhammadiyah Purwokerto; Para Pembicara, Panitia dan Peserta Seminar Nasional;

Universitas

Hadirin yang berbahagia; Puji

syukur

kita

panjatkan

kehadirat

Tuhan

Yang

Maha

Esa,

Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkomunikasi dan berinteraksi dalam Seminar Nasional Pendidikan yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Kegiatan seperti ini merupakan bagian dari ikhtiar akademik yang diselenggarakan oleh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam menanggapi dan menyikapi perkembangan kebijakan pembangunan pendidikan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Saya menyambut baik prakarsa penyelenggaraan kegiatan ini. Di satu sisi berupaya mengetahui kondisi dan kebijakan pembangunan pendidikan di Jawa Tengah dan secara khusus memahami program Pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.


Karena itu, semangat Perguruan Tinggi untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman mengenai perkembangan kebijakan dan pembangunan pendidikan merupakan hal yang menggembirakan sekaligus menantang. Menggembirakan, karena dapat meningkatkan kepedulian Civitas Akademika terhadap berbagai problematika yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Menantang, karena dengan kemampuan dan kapasitas keilmuan yang dimiliki, Perguruan Tinggi dapat mengembangkan riset dan analisis serta memberikan sumbangsih nyata bagi pemecahan masalah pembangunan pendidikan nasional dan daerah yang kita hadapi saat ini dan di masa datang. Maka, sesuai permintaan Panitia pada kesempatan ini saya sampaikan materi tentang: “Kondisi dan Kebijakan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah” Hadirin yang saya hormati; Pada hakikatnya, pendidikan merupakan mandat yang diamanatkan oleh Konstitusi Negara. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin agar setiap warga negara memperoleh pendidikan yang penyelenggaraannya diatur melalui suatu sistem pendidikan nasional. Disamping mandat nasional, pendidikan nasional juga mengemban amanat Millenium Development Goals (MDGs) karena sebagai bangsa yang berdaulat, kita telah meratifikasinya bersama 189 negara lain di dunia. Mandat inilah yang menjadi landasan penyelenggaran sistem dan kebijakan pendidikan nasional melalui implementasi program dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dalam pelaksanaannya, tentu saja kita memperhatikan lingkungan strategis karena sistem pendidikan tidak berada di ruang hampa melainkan hidup dalam kesatuan sistem kenegaraan maupun kemasyarakatan yang menuntut kita semua harus memiliki keterampilan sosial dan kecerdasan. Sebelum saya sampai pada pokok masalah, akan saya sampaikan gambaran umum tentang lingkup dan cakupan pendidikan yang menjadi bidang garapan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah memberikan desain strategi pembangunan pendidikan, sebagai dasar pelaksanaan layanan pendidikan. Layanan pendidikan di Jawa Tengah mencakup 47.647 satuan pendidikan, dengan 6.223.026 peserta didik dan 391.014 tenaga pendidik yang tersebar di 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah. Guna meningkatkan mutu kelembagaan, telah dilakukan proses akreditasi sekolah/madrasah dalam rangka penjaminan mutu pendidikan. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah


juga mengalokasikan anggaran untuk perbaikan ruang kelas agar memberikan suasana nyaman bagi terselenggaranya proses belajar didik. Peningkatan proses pembelajaran dan kelembagaan ini, salah ditempuh dengan mendorong kapasitas satuan pendidikan agar memenuhi standar nasional pendidikan dan mencapai standar di atas nasional.

mampu peserta satunya mampu standar

Peserta Seminar Nasional yang saya hormati; Masalah pokok pembangunan pendidikan bertumpu pada 3 (tiga) hal, yaitu : (1) Lemahnya mutu, relevansi dan daya saing pendidikan; (2) Kurangnya pemerataan dan perluasan akses memperoleh pendidikan dan (3) Lemahnya tata kelola (manajemen) dan citra publik pendidikan. Terkait ketiga masalah tersebut, diperlukan adanya kebijakan dan program terobosan guna meningkatkan pembangunan pendidikan sekaligus memberikan sumbangsih pemecahan masalah daerah seperti kemiskinan dan pengangguran. Dalam lingkup layanan pendidikan, sangat disadari bahwa pada aspek kelembagaan, sarana prasarana, kurikulum, kesiswaan, dan ketenagaan, sebagian besar satuan pendidikan dasar dan menengah kita belum memenuhi standar nasional pendidikan sebagaimana Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional. Padahal pada tahapan ini, misi pendidikan diarahkan pada perwujudan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian layanan pendidikan. Itulah sebabnya kita terus mengupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui akreditasi, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan melalui berbagai skema bantuan, pengembangan kurikulum melalui perbaikan susbstansi maupun manajemen kurikulum, pembinaan kualitas siswa berkelanjutan agar memiliki kompetensi unggul sekaligus karakter yang kuat dan peningkatan profesionnalisme pendidik melalui sertifikasi profesi pendidik. Hadirin yang saya hormati; Tiga kebijakan utama yang menjadi fokus dalam kebijakan dan program di bidang pendidikan ialah menyangkut soal kesempatan memperoleh pendidikan, mutu pendidikan terkait dengan daya saing sumber daya manusia suatu bangsa serta tata kelola, akuntabilitas dan citra publik penyelenggaraan pendidikan.


Persoalan kesempatan memperoleh pendidikan merupakan isu penting karena menyangkut hak setiap anak memperoleh pendidikan. Setiap tahun, upaya meningkatkan Angka Partisipasi pada setiap jenjang pendidikan terus diupayakan melalui berbagai cara. Demikian pula dengan mutu pendidikan, terus diupayakan langkahlangkah memenuhi standar nasional pendidikan pada setiap satuan pendidikan. Seiring dengan itu, penataan manajemen berbasis sekolah dilakukan untuk memperbaiki mutu kelembagaan dan layanan pendidikan. Pada aspek pemerataan pendidikan, Jawa Tengah telah berhasil menuntaskan program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang ditunjukkan dengan APK SMP/MTs sebesar 100,50%, di atas target nasional sebear 95% dan Jawa Tengah telah meraih penghargaan Widyakrama dari Presiden RI pada tahun 2007. Guna akselerasi program Wajar Dikdas tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan Dana Operasional Sekolah (BOS) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung dengan dana pendampingan BOS untuk meringankan beban pendidikan masyarakat kurang mampu. Pada jenjang pendidikan menengah, kebijakan Pemerintah mendorong siswa menuntaskan pendidikan menengah ditempuh melalui program Pendidikan Menengah Universal. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi mendukung sepenuhnya agar lulusan pendidikan di Jawa Tengah memiliki kompetensi yang lebih baik lagi. Amanat MDGs terkait dengan pengurangan jumlah angka buta aksara telah ditempuh melalui strategi akselerasi termasuk bekerjasama dengan perguruan tinggi se Jawa Tengah. Hasilnya, Jateng Tuntas Buta Aksara dengan penghargaan Anugerah Aksara Tingkat Utama Tahun 2007. Pada aspek peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan program yang diharapkan mampu mengatasi masalah. Program tersebut mencakup peningkatan kualifikasi, sertifikasi dan profesi pendidik, program provinsi Vokasi dan Desa Vokasi, pengembangan kurikulum dan penguatan sistem penilaian pendidikan dan pengembangan pendidikan karakter bangsa. Hadirin yang saya hormati; Peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dengan mutu pendidiknya. Menyadari hal tersebut, dengan terbitnya UndangUndang nomor 15 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, telah mendorong berbagai upaya peningkatan


kualifikasi, kompetensi, profesionalisme, kesejahteraan, perlindungan dan penghargaan kepada pendidik terus dilakukan. Banyaknya jumlah guru dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi para pendidik dalam upaya peningkatan kualitas ini, perlu mendapatkan dukungan agar guru Indonesia memiliki kompetensi yang andal baik kompetensi profesional, kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian maupun kompetensi sosial dalam rangka melahirkan Generasi Emas Indonesia. Provinsi Vokasi merupakan program yang bertujuan program yang bertujuan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan mutu pendidikan kejuruan atau SMK. Melalui slogan “SMK Bisa”, saat ini terus didorong peningkatan jumlah dan mutu SMK. Harapannya, dapat tercapai rasio siswa SMA:SMK sebesar 30 % :70 % dan terwujud SMK sebagai pusat keunggulan. Desa Vokasi diarahkan pada terwujudnya kemandirian masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat berbasis potensi ekonomi masyarakat. Dalam pelaksanan di lapangan, sinergi antara potensi masyarakat dan SMK sebagai pusat keunggulan terus dimantapkan. Itulah sebabnya seiring dengan peningkatan kompetensi akademik, juga diperkuat dengan pendidikan karakter berbasis pada sikap cinta tanah air di kalangan peserta didik. Pencanangan Jawa Tengah sebagai Benteng Pancasila oleh Gubernur Jawa Tengah, telah didukung penuh jajaran pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan karakter bangsa melalui proses pendidikan dan pembudayaan. Sejak dini, pendidikan perlu dirancang agar generasi bangsa memiliki kesempatan memperoleh pendidikan bermutu dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitasnya. PAUDisasi ini dikembangkan secara holistik integrasi agar di usia emas (golden age), potensi anak bangsa dapat berkembang secara optimal. Pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan itu sendiri tidak terlepas dari semangat desentralisasi dan otonomi daerah yang mana paradigma pembangunan berorientasi pada pemberdayaan dan partisipasi sedangkan kewenangan pendidikan bergeser ke tingkat kabupaten/kota. Konsekuensinya, tidak ada lagi hubungan hierarkis dan pola komando antar jenjang pemerintahan, yang membawa permasalahan baru dalam pembangunan pendidikan.


Peserta Seminar Nasional yang berbahagia; Kebijakan di bidang pendidikan saat ini adalah implementasi pengembangan kurikulum 2013. Paling tidak ada 4 (empat) alasan yang memicu rencana perubahan kurikulum yang saat ini sedang dibahas secara intensif di Jakarta. Pertama, fenomena terkini yang mencerminkan perlunya penguatan pendidikan karakter. Kedua, akomodasi terhadap tuntutan masyarakat yang beranggapan sistem pendidikan saat ini terlampau menekankan pada kognitif, beban siswa terlalu berat, melupakan pendidikan karakter, dan kurangnya kesiapan guru. Ketiga, kenyataan kondisi masyarakat sangat heterogen, pembangunan yang kurang merata dan sumber daya yang terbatas. Sedangkan keempat, terkait dengan tantangan abad XXI seperti masalah lingkungan hidup, perkembangan IPTEK, adanya konvergensi ilmu, ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran tata ekonomi dunia, pengaruh imbas teknosains dan terkait dengan mutu, investasi dan transformasi di bidang pendidikan. Perubahan kurikulum memang penting, tetapi lebih penting lagi menyiapkan diri agar para guru mampu mengimplementasikan dan mengembangkannya di sekolah agar menghasilkan lulusan berkualitas seperti yang diharapkan. Kurikulum merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sedangkan Pemerintah Provinsi bertugas membantu menyosialisasikannya. Saat ini pelaksanaan implementasi kurikulum di Jawa Tengah masih terbatas pada 778 sekolah. Pada tahun ajaran 2013/2014 ini, implementasinya diperluas pada semua sekolah pada kelas I, II, IV dan V SD, kelas VII dan VIII SMP dan kelas X dan XI SMA/SMK. Melalui kurikulum ini, para guru dituntut untuk memiliki kemampuan memadai dalam penguatan proses pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan menggunakan penilaian berbasis autenthic assessment. Diharapkan penerapan kurikulum ini akan mampu memberikan dukungan bagi terwujudnya peserta didik yang kompeten dalam menghadapi persaingan global. Jawa Tengah bersyukur bahwa dengan pembinaan berkelanjutan, prestasi insan pendidikan kita di tingkat nasional dan internasional dari tahun ke tahun terus meningkat. Setiap tahun siswasiswi dan para pendidik Jawa Tengah berhasil meraih prestasi nasional dan internasional dan mengharumkan nama Jawa Tengah di kancah yang lebih luas. Mari bersama-sama kita kita buktikan Jawa Tengah sebagai Gudang Prestasi Pendidikan.


Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat.

Wabillahitaufik wal hidayah, Wassalamu‟alaikum Wr.Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




POKOK-POKOK MATERI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA RAPAT KOORDINASI BP PEMILU DPD PDI PERJUANGAN JAWA TENGAH SEMARANG, 15 JANUARI 2014 Assalamu àlaikum Wr. Wb. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah; Yang saya hormati Ketua KPU dan Bawaslu Jawa Tengah; Ketua DPD dan Keluarga Besar PDI Perjuangan Jawa Tengah; Rekan-rekan birokrasi dan para akademisi; Hadirin yang berbahagia; Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, berbahagia sekali siang ini kita dapat bersama-sama hadir menyertai acara Rapat Koordinasi BP Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dengan tema “Membedah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Bermasalah” Untuk itu, saya ucapkan “terima kasih” dan “apresiasi” atas terselenggaranya acara ini yang sangat positif bukan hanya sebagai media mencari solusi terkait permasalahan krusial sekitar DPT Pemilu 2014, tetapi juga evaluasi dan persiapan menghadapi Pemilu 2014 yang masih menyisakan beberapa kepastian penyelenggaraannya. Ini saya sampaikan karena Pemilu tahun 2014, yang rencananya dilaksanakan secara terpisah antar Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sekarang sedang digugat di Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan esensi pasal 22E UUD 1945, bahwa Pemilu semestinya digelar serentak atau hanya sekali dalam lima tahun. Ini dampaknya sangat besar, selain bisa merubah jadwal pelaksanaan pemilu, juga


terkait dengan penganggaran, persiapan, maupun pengusungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh parpol Keputusan dari MK tentu saja bisa mengubah atau tidak mengubah hasil pelaksanaan Pemilu 2014 yang sudah dekat. Namun demikian, terlepas dari intrik seperti ini, persiapan pelaksanaan Pemilu harus terus dilaksanakan, terutama mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Oleh karena itu, sesuai permintaan panitia, pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan materi dengan tema “Carut Marut Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2014”. Hadirin yang saya hormati; Daftar Pemilih Tetap atau disingkat DPT adalah Daftar Nama Penduduk Indonesia yang dianggap berhak, berwenang dan memiliki data autentik sebagai penduduk Indonesia yang akan memilih Wakilnya pada Pemilu 2014. Keinginan bangsa Indonesia melalui DPR yang menyusun UU Pemilu yang mengkonsepkan ada dokumen yag disebut DPT adalah didorong visi dan semangat untuk mewujudkan sistem yang demokratis dalam kehidupan bangsa Indonesia. Namun menjelang Pemilu 2014, muncul permasalahan DPT, dikarenakan banyak didapatkan DPT yang kurang valid, terlebih pasca adanya e-KTP yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) baru yang harus disertakan pada sistem daftar pemilih (Sisdalih). Permasalahan daftar pemilih tetap merupakan persoalan klasik yang terjadi hampir setiap waktu menjelang penyelenggaan pemilihan umum. Namun harapan kita bersama, harus lebih baik dan lebih tertib dibanding dengan masa lalu. Sebenarnya, pemerintah sudah menyediakan DPT sesuai pasal 126 UU No.15 tahun 2011, berdasarkan permintaan KPU. Terkait data pemilih yang belum diverifikasi sehingga muncul permasalahan DPT, KPU akan melakukan spot check ke beberapa daerah yang dinilai berma-salah, tentunya bekerjasama dengan pemerintah daerah yang secara teknis telah melakukan pendataan dan register penduduk melalui pemberian NIK. Dari total DPT secara nasional sejumlah 186.612.255 pemilih (data KPU 4/11/13), terdapat DPT yang bermasalah sejumlah 10,4 juta orang pemilih. Namun jumlah yang bermasalah ini dapat berkurang setelah dilakukan verifikasi ulang. Bagi masyarakat yang sudah merekam e-KTP, maka mudah untuk diverifikasi dalam DPT, sebab secara online sudah bisa diverifikasi, namun terhadap yang masih belum merekam datanya pada program e-KTP, memang terdapat kesulitan.


Kesulitan dalam verifikasi ulang DPT ini dikarenakan, Pertama, sulit untuk mendapatkan NIK orang-orang yang berada di lembaga pemasyarakatan atau tahanan, karena tidak membawa dokumen kependudukan. Kedua, pemilih pemula yang belum memiliki KTP yang sedang belajar baik di pesantren, asrama mahasiswa dan lain-lain di luar kota yang jumlahnya diperkirakan 3-5% dari NIK invalid. Ketiga, pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan. Keempat, pemilih dengan KTP/KK lama dan NIK invalid sejak awal yang jumlahnya sekitar 7-10%. Kelima, pemilih yang sulit ditemui, sekitar 5-8% dari NIK invalid (merdeka.com tanggal 2 Desember 2013). Sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah, KPU Jateng mengumumkan hasil verifikasi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 sebanyak 27.217.087 calon pemilih (4/11/13). Diketahui, sebanyak 520.729 orang di Jawa Tengah NIK-nya invalid. Dari penelusuran itu, sebanyak 424.916 NIK bermasalah berhasil diselesaikan. Sebanyak 95.843 orang diketahui merupakan pemilih yang sama sekali tidak memiliki dokumen kependudukan serta pemilih yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Para pemilih itu diputuskan masuk DPT dengan menggunakan surat keterangan domisili dari kelurahan dan lapas. Di samping itu, juga didapatkan sebagian besar warga yang tidak memiliki dokumen kependudukan yang memang tidak mau mengurus serta tinggal di daerah ilegal. Seperti beberapa kepala keluarga di Semarang yang tinggal di wilayah bantaran sungai selama 20 tahun, dan jelas mereka tidak bisa mengurus KTP karena tempat tinggalnya ilegal, atau karena masalah keluarga misalnya memiliki banyak istri, sehingga kawatir kalau mengurus dokumen kependudukan akan diketahui istri-istrinya. Inilah kondisi faktual yang didapatkan dan menjadi sumber permasalahan penetapan DPT. Dalam hal seperti ini, peran Partai Politik sangat strategis, bukan hanya memiliki data konstituen tapi harus juga memiliki data penduduk yang akurat yang bisa menjadi modal dalam kalkukasi langkah politik. Saya mengapresiasi kader-kader PDI Perjuangan yang mampu memberikan kritik konstruktif terhadap penetapan DPT. Bahkan data yang dimiliki PDI Perjuangan justru lebih konkrit karena bisa memilah indikasi terhadap permasalahan alamat kosong, jenis kelamin kosong, tanggal lahir kosong, NIK kosong, NIK tidak standar, NIK tidak 16 digit, dan NIK ganda, serta ditambah lagi dengan masalah nomor Kartu Keluarga yang kosong, dan NIK serta nomor Kartu Keluarga tidak 16 digit. Ini masukan yang perlu dicermati bersama oleh KPU dan pemerintah daerah, dalam hal ini yang menangani bidang kependudukan, agar terus menyempurnakan sistem pendataan.


Oleh sebab itu, dari berbagai data faktual seperti ini, saya berharap DPT perlu terus dimutakhirkan. Sedangkan terhadap DPT yang sudah benar-benar valid, bisa segera ditetapkan agar jelas. KPU perlu terus melakukan verifikasi DPT hingga batas waktu yang ditentukan. KPU hendaknya bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyisir seecara faktual hingga ke wilayah RT/RW atau wilayah TPS pada kelurahan/desa sehingga benar-benar memiliki gambaran riil tentang data penduduk by name by addres. Saya sepakat kalau partisipasi dalam memilih caleg atau presiden pada pemilu, merupakan hak setiap WNI, jadi tidak serta merta dihilangkan hak pilihnya hanya karena alasan administrasi. Makna tidak mempunyai NIK atau ketentuan administrasi lain belum tentu dia dinyatakan tidak layak sebagai pemilih, tinggal mau mengutamakan syarat administrasi atau kondisi faktual, kalau ternyata orang tersebut memenuhi syarat sebagai pemilih walaupun secara administrasi ada yang kurang tetap harus bisa memilih. Oleh sebab itu, ke depan perlu dipikirkan sistem terintegrasi antara Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian lain terkait termasuk Kepolisian serta KPU, dan sebagainya, dalam menyinkronkan data kependudukan. Misalnya untuk keperluan DPT Pemilu, untuk data BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), untuk keperluan SIM dan pajak, dan sebagainya. Kalau data kependudukan ini sudah terintegrasi, maka semuanya seragam dan sama, tinggal penggunaan dan implementasinya pada setiap sektor pembangunan. Untuk itu, menyongsong Pemilu 2014, agar berjalan lancar dan bersih, sehingga integritas penyelenggara Pemilu dan pemerintah tidak tercela, diharapkan permasalahan DPT segera diatasi sesuai waktu yang telah ditetapkan. Temuan data pemilih fiktif atau identitas ganda dalam jumlah besar harus segera ditindaklanjuti dengan verifikasi yang menggunakan sistem informasi yang kredibel. Hadirin yang saya hormati, Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah,Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




MATERI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA DIALOG DENGAN MASYARAKAT TANI DALAM ACARA PENANDATANGANAN AKTE PENDIRIAN YAYASAN ILMU TANI SEMARANG, 17 JANUARI 2014 Assalamu‟alaikum Wr.Wb. Selamat Malam dan Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Rekanrekan Birokrasi Pemerintah Daerah; Ketua beserta pengurus Yayasan Ilmu Tani; Para peserta dialog; A.

PENDAHULUAN Hadirin yang berbahagia;

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas ridho dan karunia-Nya, malam ini kita dapat bersama-sama hadir, interface, berdialog dan rembugan dengan saudaraku semua, utamanya terkait pembangunan pertanian di Jawa Tengah, setelah tadi baru saja kita saksikan bersama penandatangan akte pendirian Yayasan Ilmu Tani Semarang. Saya sampaikan “Selamat” atas ditandangani akte pendirian yayasan ini, yang berarti mulai saat ini Yayasan Ilmu Tani telah resmi dan sah dimata hukum. Mudah-mudahan dapat segera ditindaklanjuti dengan aksi dan langkah nyata, dengan menyusun program-program kegiatan aplikatif yang memberi manfaat bagi kemajuan yayasan dan sektor pertanian, sehingga petani marhaen di Jawa Tengah semakin sejahtera. Hadirin yang berbahagia


Tahun 2014 adalah tahun pembuka yang sangat penting karena merupakan awal pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, untuk mewujudkan visi: “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari – mBoten Korupsi, mBoten Ngapusi”. Arahnya, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, yang menjadi problem utama pembangunan di Jawa Tengah. Data terbaru yang dirilis BPS Jawa Tengah bahwa jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah lebih banyak di perdesaan dibanding perkotaan. Pada triwulan ketiga tahun 2013 jumlah penduduk miskin di perdesaan tercatat 2,821 juta orang atau presentasenya meningkat dari 15,99% pada bulan Maret 2013 menjadi 16,05% pada Sepember 2013. Sedangkan jumlah penduduk miskin perkotaan turun dari 12,87% menjadi 12,53%. Secara keseluruhan penduduk miskin di Jateng 14%, lebih tinggi dari angka nasional yaitu 11%. Artinya apa? arah pembangunan Jawa Tengah untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, utamanya di perdesaan sudah sangat tepat. Lalu apa yang akan kita lakukan? Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas kita, yang meliputi pembangunan jalan, jembatan dan saluran irigasi pertanian. Pembangunan jalan dan jembatan tidak hanya terkait dengan kenyamanan dalam berkendaraan, melainkan juga sebagai penopang penting dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi. Dengan demikian, secara bertahap kemiskinan dan pengangguran dapat kita atasi. B.

PERMASALAHAN

Dalam alam kita yang gemah ripah low jinawi, ternyata masih ada jutaan saudara kita yang miskin dan menganggur. Desa sebagai potensi kita belum didayagunakan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beribu-ribu pemuda dan pemudi terpaksa harus mengais penghidupan sebagai pekerja kasar dan rendahan di negeri orang. Begitu pula kota-kota besar masih menjadi magnet yang menarik bagi masyarakat desa untuk mendapatkan penghasilan. Arus urbanisasi semakin besar dan masyarakat urban hanya menjadi beban bagi perkotaan. Sedangkan perdesaan kehilangan tenaga produktifnya. Akibatnya biaya produksi pertanian semakin melambung, apalagi ketersediaan pupuk, bibit dan sarana pertanian masih belum bisa memenuhi kebutuhan petani denga baik. Belum lagi harga panen panen petani seringkali jatuh. Ironisnya ketika sedang tidak panen, dan mereka membutuhkan produk pangan untuk dikonsumsi harganya melambung tinggi. Kondisi diatas merupakan salah satu faktor penting yang membuat kemiskinan di perdesaan berkepanjangan.


C.

SOLUSI

Kedaulatan pangan di Jawa Tengah menjadi tekad saya dan pak Heru beserta seluruh jajaran birokrasi Pemerintah Daerah di seluruh Jawa Tengah. Kedaulatan pangan bukan sekedar ketahanan pangan, karena konsep ketahanan pangan adalah upaya mencukupi ketersediaan pangan sesuai perhitungan kebutuhan masyarakat, tidak mempertimbangkan dari mana suplai pangan tersebut berasal. Model konsep ini lebih mendasarkan pada pasar global yang mengutamakan nilai ekonomis. Sedangkan kedaulatan pangan adalah penyediaan pangan dengan mengedepankan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, berbasis pada kearifan lokal serta mempertimbangkan keberlanjutan dengan sasaran utama adalah pemenuhan konsumsi domestik dan peningkatan kesejahteraan petani. Memang potensi Jawa Tengah ini sangat besar dan mampu menciptakan ketahanan pangan, dari surplus beras, daging, bahkan rencana swasembada gula tahun 2014 juga hampir bisa dipastikan, namun sembako kita masih banyak yang impor. Garam yang produksinya di Rembang cukup banyak, Bawang merah yang di Brebes juga berlimpah, ternyata kita masih dijejali dengan produk impor. Ketahanan yang seperti ini tidak akan bisa berlangsung lama, terlebih seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sehingga kebutuhan pangan juga terus bertambah. Oleh sebab itu, pertanian harus digalakkan secara optimal menuju penciptaan kedaulatan pangan. Syukur-syukur bisa menunjang luar provinsi atau ekspor. Untuk mewujudkan daulat pangan inilah, maka petani harus terus didorong produktivitasnya. Jawa Tengah sudah memulai untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, tidak bergantung pada daerah lain. Kata kunci dalam pewujudan kedaulatan pangan adalah kembali ke kearifan lokal, hingga level terbawah (desa). Langkah awal yang dapat dilakukan adalah memastikan keunggulan atau comparative advantage yang dimiliki setiap wilayah desa, terutama produk-produk pangan, khususnya nonberas. Hal ini perlu saya sampaikan karena ketika terjadi kelangkaan kedelai beberapa waktu lalu, harus disadari bahwa ini ancaman juga bagi Jawa Tengah, karena UMKM berbahan baku kedelai di Jawa Tengah sangat banyak. Bahkan produsen tempe dan tahu yang ada di luar Jawa Tengah banyak yang berasal dari warga Jawa Tengah. Oleh sebab itu, pesan dari pemerintah pusat agar Jawa Tengah menyediakan lahan 30 ribu hektar untuk pertanian kedelai saya sanggupi. Tentunya harus diimbangi dengan insentif yang layak kepada para petani kedelai. Insentif inilah upaya untuk memfasilitasi kebutuhan petani agar hasil pertaniannya meningkat.


Alhamdulillah, beberapa saat lalu petani kita di Kabupaten Grobogan panen kedelai. Luas lahan kedelai yang dipanen pada musim labuhan ini di Kabupaten Grobogan mencapai 18.095 hektare dari luasan seluruhnya 27 ribu hektare. Produksi rata-ratanya mencapai Rp 2,03 ton per hektare. Harga pembeliannya juga sangat baik yaitu Rp 7.500, per kilogram. Kalau harga bisa kita pertahankan untuk tidak turun dari Rp 7.400,- per kilogram maka petani kita bisa agak bungah. Tinggal selanjutnya menambah area dan intensifikasi untuk meningkatkan produksi. Karena itu, kerjasama dengan berbagai pihak terus kita kembangkan agar produksi kedelai meningkat. Perbankan, salah satu pihak yang terus kita dorong ikut membina dan melakukan pendampingan melalui CSR-nya. Bukan saja untuk sektor UMKM tetapi juga memberikan perhatian lebih pada petani kedelai, sehingga produksi dan kualitas kedelai Jawa Tengah dapat terus meningkat. Selain itu, selanjutnya saya juga minta dilakukan pendataan riil terkait luasan lahan panen dan produksinya. Pemetaan potensi kedelai tersebut dapat digunakan untuk menentukan kebijakan pengembangan kedelai agar daulat kedelai di Jawa Tengah bisa benar-benar terwujud. Sudah saatnya kita lawan dunia dengan produksi kedelai Jawa Tengah. Memperhatikan hal tersebut maka ada 3 (tiga) hal penting yang harus kita lakukan dalam mewujudkan kedaulatan pangan yaitu sistem produksi, sirkulasi produksi dan budaya pangan. Sistem produksi berkaitan dengan penerapan sistem pertanian organik yang ramah lingkungan, pemberian benih yang sesuai dengan kapasitas lokal, penerapan metode dan pola tanam yang beragam dan tahan terhadap perubahan iklim, penyediaan irigasi yang disertai dengan pengelolaan berbasis masyarakat, serta pengembangan dan penelitian benih tanaman pangan yang sesuai dengan ekosistem pertanian lokal. 1.

SISTEM PRODUKSI

Pertanian organik Dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian, maka kita juga terus mendorong petani untuk mengembangkan pertanian organik. Dan Jawa Tengah siap berubah dari pertanian anorganik menjadi basis pertanian organik. Sehingga, petani tidak lagi bergantung pada pupuk anorganik yang harganya bisa melambung kapan saja. Apalagi pupuk bersubsidi itu terbatas. Stok pupuk seringkali tidak cukup pada musim tanam, sehingga harga belinya di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Tengah juga menurun.


Misalnya, Jenis pupuk Urea turun dari 970.000 ton tahun di 2012 menjadi 794.000 ton tahun di 2013 dan pupuk NPK turun dari 413.000 ton tahun di 2012 menjadi 400.000 ton tahun 2013. Karenanya, penggunaan pupuk organik harus terus digalakkan. Bukan saja karena pupuk bersubsidi semakin terbatas, tetapi juga karena penggunaan pupuk kimia menyebabkan tanah rusak dan tidak subur. Penggunaan pupuk organik dapat mengembalikan unsur hara tanah sehingga menjadi subur kembali. Dengan lahan yang subur, maka produktivitasnya akan jauh lebih baik. Perlu saya sampaikan, sudah ada sejumlah wilayah yang menerapkan pola pertanian organik, dengan hasil yang luar biasa, yakni dengan produktivitas 12 ton beras per hektare. Misalnya, pertanian organik yang tengah dikembangkan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, dengan memanfaatkan limbah ciu. Melalui kerja sama antara petani, peneliti, pemerintah, dan investor, akhirnya limbah yang semula jadi masalah, justru dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah. Mendatang, akan ada pilot project pertanian organik di beberapa desa. Produk unggulan tiap desa dikembangkan.

Kartu Tani Memang pertanian organik terus kita dorong di Jawa Tengah. Saat ini, Dinas Pertanian masih terus melakukan pemetaan akan luasan pertanian organik di Jawa Tengah. Berapa dan dimana saja yang sudah menjadi basis pertanian organik, dan berapa dan dimana yang masih bertahan pada pertanian anoraganik. Tentu masih banyak pula saudara-saudara kita yang masih mengembangkan pertanian anorganik. Pada kondisi demikian maka ketersediaan dan distribusi pupuk kepada petani menjadi sangat penting. Jangan sampai petani merasa kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi atau malah jatuhnya tidak tepat sasaran. Maka kita buat kartu tani. Melalui kartu ini akan dipenuhi dahulu kebutuhan pupuk untuk petani. Keterbatasan pupuk bersubsidi yang menurun dari tahun ke tahun tersebut memang terjadi karena sudah ada petani kita yang beralih ke pupuk organik. Selanjutnya yang penting adalah bagaimana pupuk bersubsidi yang tersedia ini bisa memenuhi kebutuhan petani kita yang masih mengembangkan pertanian anorganik. Distribusinya bisa merata dan tentu tidak salah sasaran. Itu saja, sambil kita dorong mereka untuk berubah mengembangkan basik pertanian organik. Namun demikian, kartu petani ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pupuk, tetapi juga dapat untuk mengakses berbagai fasilitas,


kemudahan, dukungan dan stimulus usaha pertanian yang dijalankan secara bertahap. Kartu inilah yang dipergunakan untuk membatasi siapa yang berhak memperoleh bantuan pertanian dan siapa yang tidak. Dua hal yang sangat penting dan harus dilakukan secara cermat, yakni data yang valid, dan mekanisme pelayanan penggunaan kartu. Pendataan dan inventaris ulang secara obyektif terhadap para petani ini saat ini terus dilakukan. Bukan hanya menyangkut status pekerjaan, tetapi juga data mengenai potensi pertanian di masing-masing daerah, kondisi iklim dan geografis, kapasitas, tingkat produktivitas, serta permasalahan dan alternatifalternatif solusi. Melalui data inilah dapat dipetakan data para petani, kebutuhan yang mereka perlukan dan upaya untuk memenuhinya. Perlu saya sampaikan bahwa pada puncak peringatan Hari Perkebunan Nasional ke-56 Tingkat Nasional beberapa saat lalu di Kabupaten Semarang, telah diluncurkan Kartu Tani pekebun. Kartu tani pekebun, akan disinergikan dengan kartu petani dalam arti luas dan kartu nelayan. Untuk tahap awal, kartu tani dibagikan kepada SKPD yang bersentuhan langsung dengan pertanian dalam arti luas, sebagai bentuk komitmen dalam mengaplikasikan kartu tani untuk kesejahteraan para petani, termasuk nelayan.

Penyuluh Terwujudnya kedaulatan pangan di Jawa Tengah tentu juga tidak bisa lepas dari peran para penyuluh pertanian. Penyuluh harus bisa nyuluhi, ngandhani, memberitahu, membimbing, mengajak dan mendorong para petani agar melaksanakan langkah-langkah produksi pertanian, seperti Sapta Usaha Tani dengan benar. Memang, jumlah penyuluh masih sangat terbatas, belum bisa memenuhi setiap desa satu penyuluh. Namun, keberadaan penyuluh harus terus dioptimalkan, dengan mendorong mereka untuk selalu menambah ilmu dan keterampilan, sregep, ethes, lan ora wedi kesel. Sehingga, mereka akan lebih tangguh dalam membina, mendorong, dan mengajak petani kita yang malas menjadi rajin dan yang sudah sregep semakin sregep berkarya untuk meningkatkan kesejahteraannya. 2.

SIRKULASI PRODUKSI

Terkait dengan sirkulasi produksi, fasilitasi kemudahan akses pasar produk-produk pangan lokal yang sehat harus diperkuat. Penyediaan jaringan informasi tepat guna hingga level desa guna memudahkan akses informasi pasar dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pertanian lokal menjadi faktor pendukung utama. Selain itu, penguatan jaringan pergudangan melalui sistem resi gudang, penguatan kelembagaan


koperasi pertanian melalui pendampingan secara berkelanjutan, dan penyediaan infrastruktur sebagai sarana distribusi pangan, kesemuanya harus berbasis masyarakat. 3.

BUDAYA PANGAN

Hal yang berkaitan dengan budaya pangan maka strategi utama yang dapat dilakukan adalah pengurangan ketergantungan terhadap beras melalui pengenalan dan pemanfaatan produk pangan nonberas. Kebijakan tersebut harus dilakukan secara terpadu, dan bersinergi dengan pembangunan perdesaan secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang telah disahkan oleh DPR RI tanggal 18 Oktober 2012 yang lalu, mengamanatkan kedaulatan dan kemandirian pangan sebagai basis membangun ketahanan pangan nasional, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Guna mewujudkan hal tersebut, maka pelaksanaan program Ketahanan Pangan di Jawa Tengah mengacu pada 4 (empat) sukses pembangunan pertanian yaitu: 1) Peningkatan Swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) Peningkatan Diversifikasi Pangan, 3) Peningkatan nilai tambah daya saing dan ekspor, dan 4) Peningkatan Kesejahteraan Petani. Implementasinya antara lain melalui Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan, yaitu setiap rumah tangga mampu mempersiapkan dan mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari antara lain dengan pemanfaatan setiap pekarangan untuk ditanami tanaman pangan. Upaya yang dilakukan harus mencakup semua aspek, dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada aspek produksi, penerapan pola pertanian yang baik harus diterapkan, yaitu melalui implementasi Sapta Usaha Tani, mulai dari pemilihan bibit unggul, pengolahan dengan menggunakan teknologi tepat guna seperti mesin pertanian yang tepat, irigasi yang baik dan lancar, pemupukan, pemberantasan hama, penanganan pasca panen dengan menyediakan lumbung dan gudang penyimpanan, serta jaringan pemasaran yang harus diperluas. Demikian pula modernisasi pertanian, harus terus digalakkan supaya pertanian kita lebih efektif dan efisien. Kalau ini semua dilaksanakan dengan baik, pertanian kita akan maju, bukan hanya mantap dalam memenuhi kebutuhan pangan di


daerah tetapi juga surplus bisa mencukupi kebutuhan pangan nasional atau bahkan ekspor. Upaya memperkuat kemandirian pangan juga dapat dilakukan melalui Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), yang dilaksanakan melalui kegiatan Optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan pangan lokal, sosialisasi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan. Dalam hal ini, masyarakat didorong untuk memanfaatkan area di sekitar rumah untuk menanam tanaman pangan, sayuran, buahbuahan, Toga, maupun memelihara ternak dan ikan. Implementasi riilnya, antara lain: diversifikasi pangan dengan mendayagunakan lahan dan pekarangan kosong, dan pengembangan karya usaha peternakan, pertanian dan perikanan secara bersinergi. Contoh : Buat kandang panggung untuk ayam atau kambing, dibawahnya dibuat kolam ikan, sehingga kotoran ternak bisa didayagunakan sebagai pakan ikan dan pupuk tanaman. D.

KESIMPULAN

Apabila langkah-langkah tersebut diatas dapat dilakukan secara benar dan berkesinambungan, maka petani kita menjadi semakin berdaya dan semakin terampil sehingga produktivitas dan kualitas produknya meningkat, baik itu yang dihasilkan dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, maupun kehutanan. Dengan pembangunan pertanian pangan yang komprehensif hingga level desa, Insya Allah mimpi kita akan kedaulatan pangan dapat terwujud tidak hanya di Jawa Tengah, tapi hingga nasional. Maka, rembugan harus terus kita lakukan sehingga ketika ada problem yang dihadapi petani maka dapat segera dicarikan solusinya. Begitu pula peran serta dari komponen masyarakat lain yang peduli pada kemajuan pertanian, seperti Yayasan Ilmu Petani harus terus ditingkatkan. Bagi saya keberadaan yayasan ini muncul pada waktu yang tepat, di saat kita membutuhkan kekuatan-kekuatan hebat Jawa Tengah dalam membantu mendorong kemajuan pertanian menuju Jawa Tengah daulat pangan. Saya menunggu kiprah dan peran aktif saudara semua untuk mendukung ketersediaan pangan kita yang melimpah dan terwujud kedaulatan pangan di Jawa Tengah. E.

PENUTUP Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.


Selanjutnya mari kita rembugan dan diskusi untuk improvement pembangunan pertanian kita kedepan yang lebih baik agar bersama-sama bisa kita wujudkan Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari. Wabillahitaufik wal hidayah Wassalamu àlaikum Wr.Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




POKOK-POKOK MATERI VIDEO CONFERENCE GUBERNUR JAWA TENGAH DENGAN BUPATI BANYUMAS DENGAN TEMA : ”ABDI NEGARA YANG MEMPUNYAI PRESTASI DAN INTEGRITAS” SEMARANG, 18 JANUARI 2014

A.

PENGANTAR Yang saya hormati, Bupati Banyumas; Kawan-kawan Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas; Pimpinan Perguruan Tinggi; Para Camat dan Kepala Desa; Hadirin yang berbahagia; Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersilaturahmi dan berkomunikasi, untuk

membahas tema : ”Abdi Negara yang Mempunyai Prestasi dan Integritas”. Meskipun tidak saling tatap muka, saya harap forum ini dapat menjadi media untuk menyemangati kita semua sebagai abdi negara agar terus meningkatkan kualitas diri, sehingga mampu mengukir prestasi dan memiliki integritas. Dalam konteks sebagai Gubernur Jawa Tengah, tentunya saya dinilai berprestasi apabila mampu mengoptimalkan potensi yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan membawa Jawa Tengah menjadi lebih baik. Sedangkan integritas mengandung makna kejujuran atau satunya kata dengan perbuatan. Jadi, abdi negara yang mempunyai integritas berarti


bertindak sesuai dengan nilainilai dan prinsip yang dipegang atau dengan kata lain: setia kepada yang benar.

B.

PERMASALAHAN JAWA TENGAH 1)

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten, 6 kota, 573 kecamatan, 769 kelurahan, 7809 desa, dengan luas wilayah 32.799,71 km2, dan jumlah penduduk 32.380.687 jiwa.

2)

Dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah, ada 2 (dua) PR besar yang harus mendapat perhatian kita bersama, yaitu pengangguran dan kemiskinan.

3)

Pada Bulan Februari Tahun 2013 jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah sebanyak 16,91 juta orang. Jumlah yang terserap bekerja sebanyak 15,97 juta orang atau 94,3% dan yang tidak terserap sebanyak 940 ribu orang (5,57%).

4)

Angka kemiskinan di Jawa Tengah secara keseluruhan pada Triwulan ketiga 2013 sebesar 14%. Persentase penduduk miskin di perdesaan meningkat dari 15,99% pada Maret 2013 menjadi 16,05% pada September 2013. Artinya, penduduk miskin lebih terkonsentrasi di desa. Dari 7.809 desa di Jawa Tengah, desa yang masuk kategori miskin tinggi berjumlah 1.356 desa, miskin sedang sebanyak 2.080 desa dan miskin ringan sebanyak 4.373 desa. Problem kemiskinan di Jawa Tengah berhubungan erat dengan ketenagakerjaan, serta kesejahteraan para petani dan nelayan.

C.

KEBIJAKAN STRATEGIS 1)

Visi Pembangunan Jawa Tengah 2013-2018 : “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” dengan 7 (tujuh) misi, 8 (delapan) program aksi dan 11 program unggulan.

2)

Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di pedesaan, pada APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014, dialokasikan Bantuan Keuangan sejumlah Rp.435,32 Milyar kepada 7.809 pemerintah desa guna pembangunan infrastruktur desa.

3)

Desa dengan kriteria Miskin Tinggi mendapatkan Bantuan Keuangan sebesar Rp. 100 juta, Miskin Sedang sebesar Rp. 60 juta, dan Miskin Ringan sebesar Rp. 40 juta.


4)

Bantuan tersebut bersifat stimulan, dan ditransfer 100% langsung ke rekening kas desa.

5)

Dana bantuan digunakan untuk biaya operasional sebesar 5% dan untuk pembelian material sebesar 95%, yang antara lain digunakan untuk pembangunan infrastruktur guna meningkatkan arus perekonomian perdesaan, yaitu pengaspalan/pavingisasi jalan, rabat beton, jembatan, gorong-gorong, talud jalan, saluran air/drainase, pipanisasi, bak penampungan air bersih.

6)

Dana bantuan tidak boleh digunakan untuk honor, sewa peralatan, pembangunan/rehab pagar/jalan makam, tempat peribadatan, gedung sekolah, prasarana kantor desa, dan gapuro.

7)

Supaya dana bantuan ini dapat berdayaguna dan berhasil guna, di semua tingkatan pemerintahan agar melaksanakan fasilitasi dan verifikasi proposal, pengendalian dan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Untuk itu, pemerintah provinsi memberikan dukungan anggaran kepada Badan/ Kantor yang membidangi pemberdayaan masyarakat Kabupaten masing-masing sebesar Rp.25 juta dan Kecamatan sebesar Rp.5 juta.

8)

Untuk Kabupaten Banyumas, pada Tahun Anggaran 2014 ini mendapatkan alokasi Bantuan Keuangan sebesar Rp. 27,00 Milyar. Bantuan pembangunan infrastruktur Desa senilai total Rp. 17,4 Milyar, diberikan kepada 60 Desa Miskin Tinggi, 70 Desa Miskin Sedang, dan 171 Desa Miskin Ringan. Hibah dan Bansos untuk pemberdayaan masyarakat Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 830 juta, dan bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp. 490 juta. Bantuan Sarana Prasarana sebesar 9,2 Milyar digunakan untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan, Jembatan, SDA, LPJU, Air Minum, Prasarana Penunjang Pariwisata, Pertanian, UMKM, Sarana Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan Hidup. Bantuan Pendidikan sebesar Rp. 16,94 Milyar, digunakan Untuk Program PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal, Peningkatan Mutu Pendidik, Manajemen


Pelayanan Pendidikan, Pendidikan Berkelanjutan dan Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan. 9)

D.

Khusus bagi Desa penerima bantuan, saya minta bantuan ini dilaksanakan tepat sasaran, tepat manfaat, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa.

INTEGRITAS 1)

Dalam memimpin dan membangun Jawa Tengah 5 (lima) tahun ke depan, saya bersama Pak Heru sepakat mengusung konsep Trisakti Bung Karno, yaitu membawa Jawa Tengah berdaulat dalam politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berdaulat bidang politik; maka kita harus mampu menjalankan pemerintahan dan tugas-tugas kenegaraan dengan keberpihakan kepada rakyat. Musyawarah untuk mufakat menjadi nafas dalam demokrasi kita. Bukan voting karena hanya melahirkan politik transaksional dan cenderung mengesampingkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai problem kebangsaan kita harus diberantas dan diberikan efek jera bagi para pelakunya. Karena itu, Mboten Korupsi lan Mboten Ngapusi” menjadi semangat saya dalam memimpin Jawa Tengah. Berdikari di bidang ekonomi, harus diimplementasikan dengan pengembangan ekonomi yang pro rakyat, yaitu salah satunya dengan tidak mengimpor barang yang bisa diusahakan di dalam negeri. Hari ini kita masih sulit mendapatkan kedelai, singkong, bawang merah, garam dll, yang harus didatangkan dari negara lain. Bangsa kita masih sangat tergantung pada bangsa lain. Belum ada kemandirian, belum ada kedaulatan di bidang ekonomi. Karena itu menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana mengupayakan produk-produk pangan dapat kita usahakan sendiri dan tidak lagi bergantung pada negara lain. Termasuk bagaimana kita bisa


mengusahakan energi baru dan terbarukan, agar kita juga bisa mencapai daulat energi. Berkepribadian di bidang kebudayaan, kita harus melaksanakan pembangunan dengan bernafaskan kebudayaan dan kearifan lokal. Potensi dan seni budaya kita yang adi-luhung harus bisa dijaga dan diuri-uri, bukan saja agar tetap lestari tetapi juga bisa menjadi filter terhadap budaya asing yang tidak sesuai dengan karakter dan jatidiri bangsa. Inilah Tri sakti Bung Karno yang harus kita implementasikan dengan baik agar kita bisa menjadi bangsa yang berdaulat, lepas dari cengkeraman dan pengaruh negatif bangsa lain. 2)

E.

Terkait Visi : ”Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, apabila kami melakukan kesalahan, kami siap dijewer, diingatkan dan dikritik habis-habisan. Saya dan Pak Heru siap dikoreksi agar amanah, dan bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik.

PENUTUP Sebelum saya mengakhiri video conference ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan untuk dilaksanakan, yaitu: 1. Kepada Pak Bupati saya minta mengawal pelaksanaan bantuan keuangan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabel dan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pelaksanaan bantuan keuangan hendaknya dapat diselesaikan pada tahun berkenaan, jangan sampai terjadi luncuran sebagaimana pelaksanaan tahun 2013. 3. Hal yang tidak kalah penting yang ingin saya sampaikan, bahwa tahun 2014 kita akan menghadapi pesta demokrasi berupa pemilu legislatif dan pemilu presiden. Untuk itu, kepada semua pihak dapat menjaga kondusivitas wilayah dan menggunakan hal pilihnya secara langsung, umum, bebas dan rahasia, karena suara Saudara akan menentukan keberlangsungan bangsa ini selama 5 tahun ke depan.


4. Untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang mungkin terjadi pada musim penghujan ini, saya minta senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mari terus berbenah, meningkatkan kualitas diri menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari. Sekian dan terima kasih atas kebersamaannya.

Wabillahitaufik wal hidayah, Wassalamu‟alaikum Wr. Wb.





POKOK-POKOK MATERI WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH PADA SARASEHAN DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN KE-15 KELUARGA BESAR MARHAENIS SLEMAN, 19 JANUARI 2014 Assalamu‟alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Nasional Keluarga Besar Marhaenis; Rekan-rekan jajaran birokrasi; Hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pagi ini kita dapat bersama-sama hadir menyertai Sarasehan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-15 Keluarga Besar Marhaenis, yang mengambil tema Implementasi Marhaenisme Menyongsong Kembalinya Pancasila, Pimpinan Negara yang Berani Dekrit dan Peduli Rakyat Menuju Masyarakat Sejahtera Adil dan Makmur sesuai UUD 1945 dan Pancasila”. Judulnya saya rasa sangat panjat, karena memang esensi filosofi didalamnya terasa sangat bermakna. Namun pada intinya adalah upaya perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka nasionalisme. Untuk itu, sesuai dengan permintaan panitia, maka secara singkat akan saya sampaikan mengenai “Implementasi Marhaenisme di daerah”. Hadirin yang saya hormati; Belajar dari sejarah, istilah Marhaenisme telah muncul sebelum diproklamasikannya kemerdekaan RI, sebagai sebuah alat sekaligus teori perjuangan yang digunakan untuk mewujudkan kemerdekaan, bahkan lebih tua dibandingkan dengan usia Republik Indonesia. Istilah ini pertama kali muncul


dicetuskan oleh Ir. Soekarno dalam berbagai pidatonya ketika memimpin PNI mulai tahun 1927, dan telah dituliskan pada beberapa media cetak saat itu, seperti pada koran Suluh Indonesia Muda, Fikiran Rakyat dan Pemandangan. Dalam pidatonya, Bung Karno menyebutkan “Adalah suatu kenyataan sejarah, bahwa sebagian terbesar dari rakyat

Indonesia terdiri dari petani kecil, pegawai kecil, pedagang kecil, pengusaha kecil, yaitu rakyat miskin, yang hidupnya selalu mengalami kekurangan. Mereka mempunyai nasib yang sama, yang sehari-harinya selalu terancam oleh gencetan dan oleh karena itu mereka termasuk golongan yang malang nasibnya. Golongan inilah yang dalam lingkungan PNI dinamakan kaum Marhaen. Artinya kaum melarat, kaum yang dimelaratkan oleh kondisi penjajahan, oleh suatu Bangsa atas Bangsa lain dengan segala bentuk kolonialisme. Didalam suasana kolonialisme yang berabadabad itu, sebagian besar Rakyat Indonesia yang terdiri dari kaum yang melarat dan yang dimiskinkan, atau kaum Marhaen, tidak mengalami kemajuan dan tidak pernah menikmati kebahagiaan. Dan untuk memajukan Rakjat/Bangsa Indonesia harus ada perjuangan peningkatan taraf hidup kaum Marhaen dimana ia berada dan dari golongan apapun. Kemakmuran dan kebahagiaan kaum Marhaen, berarti kemajuan dan kebahagiaan seluruh Rakjat/Bangsa Indonesia.” Hadirin yang saya hormati; Sebenarnya Marhaenisme diambil dari seorang petani bernama Marhaen yang hidup di Indonesia dan dijumpai Bung Karno pada tahun 1920an. Dalam versi yang berbeda, nama petani yang dijumpai Bung Karno di daerah Bandung, Jawa Barat itu adalah Aen. Dalam dialog antara Bung Karno dengan petani tersebut, selanjutnya disebut dengan panggilan Mang Aen. Petani tersebut mempunyai berbagai faktor produksi sendiri termasuk lahan pertanian, cangkul dan lain-lain yang ia olah sendiri, namun hasilnya hanya cukup untuk kebutuhan hidup keluarganya yang sederhana. Kondisi ini kemudian memicu berbagai pertanyaan dalam benak Bung Karno, yang akhirnya melahirkan berbagai dialektika pemikiran sebagai landasan gerak selanjutnya. Kehidupan, kepribadian yang lugu, bersahaja namun tetap memiliki semangat berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya inilah, maka nama petani tersebut oleh Bung Karno diabadikan dalam setiap rakyat Indonesia yang hidupnya tertindas oleh sistem kehidupan yang berlaku. Sebagai penyesuaian bahasa saja, nama Mang Aen menjadi Marhaen.


Marhaenisme adalah ideologi menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa. Ajaran ini awalnya bermaksud mengangkat kehidupan rakyat/orang kecil. Orang kecil yang dimaksud adalah petani dan buruh yang hidupnya selalu dalam cengkeraman orang-orang kaya dan penguasa. Marhaenisme pada esensinya adalah sebuah ideologi perjuangan yang terbentuk dari SosioNasionalisme, SosioDemokrasi dan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Menurut marhaenisme, agar mandiri secara ekonomi dan terbebas dari eksploitasi pihak lain, tiap orang atau rumahtangga memerlukan faktor produksi atau modal. Wujudnya dapat berupa tanah atau mesin/alat. Dalam konteks modern, kendaraan, perangkat teknologi informasi, alat dapur dan barang elektronik bisa saja diberdayakan dengan tepat guna sebagai modal atau faktor produksi. Meskipun tidak besar, kepemilikan modal sendiri ini perlu untuk menjamin kemandirian orang atau rumahtangga itu dalam perekonomian. Berbeda dengan ideologi kapitalisme, modal dalam marhaenisme bukanlah untuk ditimbun atau dilipatgandakan, melainkan diolah untuk mencukupi kebutuhan hidup dan menghasilkan surplus. Petani menanam untuk mencukupi makan keluarganya sendiri, barulah menjual surplus atau kelebihannya ke pasar. Penjahit, pengrajin atau buruh memproduksi barang yang kelak sebagian akan dipakainya sendiri, walau selebihnya tentu dijual. Idealnya, syarat kecukupan sendiri ini harus dipenuhi lebih dulu sebelum melayani pasar. Ini artinya ketika buruh, pengrajin atau petani memproduksi barang yang tak akan dikonsumsinya sendiri, ia cuma bertindak sebagai faktor produksi bagi pihak lain, yang menjadikannya rawan untuk didikte oleh pasar atau dieksploitasi. Secara agregat (keseluruhan) dalam sistem barang yang tidak/ belum diperlukan tidak akan orang/rumahtangga tentu memastikan dulu profil sendiri sebelum membuat apapun. Inovasi kelahiran manakala kebutuhannya sudah kongkret betul.

ekonomi marhaenisme, diproduksi, sebab setiap dan taraf kebutuhannya produk baru akan terjadi

Cara ini mendorong tercapainya efisiensi, sekaligus mencegah pemborosan sumberdaya serta sikap konsumtif. Karena hanya difungsikan sekadar menghasilkan surplus, modal yang tersedia juga mustahil ditimbun atau diselewengkan untuk menindas tumbuhkembangnya perekonomian pihak lain. Jadi, kalau kita berbicara tentang marhaenisme, tentunya target perjuangan kita adalah untuk kaum marhaen. Kaum dan golongan masyarakat


melarat, atau kaum proletar yang harus didorong agar lebih sejahtera dan berdikari. Di Jawa Tengah sendiri, jumlah penduduk miskin masih tinggi, yaitu mencapai 4,733 juta orang atau 14,56% dari total jumlah penduduk di Jawa Tengah. Oleh sebab itu, implementasi perjuangan marhaenisme di daerah dengan meningkatkan idealisme seluruh elemen masyarakat pada tataran mencari solusi terhadap permasalahan masyarakat saat ini, khususnya masalah kemiskinan beserta efek negatif lainnya. Merujuk pada sudut pandang marhaen, maka ada beberapa konsep yang harus diperhatikan, yaitu mengenai konsep religius Ketuhanan Yang Maha Esa, Sosio Nasionalisme, Sosio Demokrasi, Konsep Berjuang Untuk Rakyat, serta Berjuang Bersama-sama Rakyat. Dari lima hal ini dapat diperas kembali menjadi konsep Tri Sakti Bung Karno, yaitu Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi dan Berkepribadian dalam bidang Kebudayaan. Sedangkan kalau kita ringkas kembali maka didalamnya terdapat makna “Gotong Royong”. Gotong royong atau kebersamaan inilah yang menjadi modal utama dalam setiap pelaksanaan idealisme dan implementasi pembangunan. Hadirin yang berbahagia; Dalam konsep pembangunan Jawa Tengah kami sisipkan implementasi marhaen ini pada Visi “Menuju Jawa Tengah yang Sejahtera dan Berdikari, mBoten Korupsi mBoten Ngapusi” yang diterapkan dalam 7 misi pembangunan, dengan misi ke-1, yaitu Membangun Jawa Tengah berbasis “Trisakti Bung Karno, Berdaulat di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan Berkepribadian di Bidang Kebudayaan” menjadi haluan pada pelaksanaan pembangunan pada misi yang lain. Inilah upaya inti kita membangun Jawa Tengah dengan semangat Marhaen. Saya yakin Jawa Tengah merupakan kantung dan basis ideologi Marhaen. Secara riil, butuh upaya pemberdayaan kaum marhaen untuk membangun Jawa Tengah, baik itu melalui bantuan sosial pembangunan, seperti PNPM, kredit modal KUR dan lain sebagainya, ataupun peningkatkan fasilitas infrastruktur publik, utamanya jalan, jembatan dan jaringan irigasi. Tahun 2014, Jawa Tengah mencanangkan tahun infrastruktur dengan alokasi anggaran mencapai ±Rp 2,302 Trilyun khusus untuk pembangunan infrastruktur, yang salah satunya terdiri dari ±Rp 435,32 juta untuk pembangunan desa/kelurahan yang tentunya menyentuh langsung kaum marhaen di daerah. Oleh sebab itu, untuk mendorong kemajuan pembangunan Jawa Tengah, maka kerjasama dan gotong royong seluruh elemen masyarakat harus


ditingkatkan, sesuai dengan porsi dan fungsi masing-masing. Pemerintah sebagai pelaksana birokrasi, pelayan masyarakat dan abdi negara, sedang swasta sebagai partner pembangunan, serta masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan yang memikiki peran penting dalam partisipasi, fungsi kontrol dan pengawasan pembangunan. Untuk itu, masyarakat termasuk kaum Marhaen harus kritis mengembangkan kemampuannya sebagai bagian penting demokrasi dan kontrol sosial terhadap berjalannya pembangunan. Selama ini stigma negatif yang berkembang adalah kaum marhaen identik dengan ketertinggalan dan premanisme. Ini yang harus diubah dengan pola pandang yang lebih visioner, yaitu agar marhaen menjadi pelaku intelektual pembangunan. Maka dari itu, organisasi seperti Keluarga Besar Marhaen ini menjadi wadah pembentukan marhaen yang loyal dan nasionalis sekaligus memiliki dedikasi dan edukasi yang baik. Jadi, saya berharap organisasi seperti Keluarga Besar Marhaen ini bisa memanfaatkan momentum demokrasi sebagai proses transformasi ideologi marhaen yang baik kepada masyarakat, mempersiapkan kader-kader intelektual, membentuk perjuangan masyarakat yang berorientasi pada kepentingan rakyat umum, bukan pribadi dan kelompok Harapan saya, melalui HUT Ke-15 ini ada upaya introspeksi agar organisasi seperti Keluarga Besar Marhaen ini dapat lebih berperan dalam pembangunan dan mendorong pembentukan regenerasi kaum Marhaen yang baik. Peringatan HUT ini harus bisa menjadi daya ungkit untuk menghasilkan konsep pemberdayaan kaum Marhaen yang lebih konkrit dan bisa dilaksanakan oleh organisasi Keluarga Besar Marhaen sendiri dalam rangka mendorong kemajuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamu‟alaikum Wr.Wb. WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd Drs. H. HERU SUDJATMOKO, MSi



PIDATO KUNCI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA PEMBUKAAN DISKUSI PUBLIK FORUM SILATURAHMI PEMANGKU PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH SEMARANG, 23 JANUARI 2014 Assalamu‟ alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kapolda Jawa Tengah; Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI Jawa Tengah; Ketua DPRD Kota Semarang; Walikota Semarang dan rekan-rekan birokrasi yang hadir; Rektor Perguruan Tinggi se Kota Semarang; Kepala Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan para Kepala Rumah Sakit yang hadir; Hadirin yang saya hormati; Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pagi ini kita dapat bersamasama hadir menyertai Diskusi Publik Forum Silaturahmi Pemangku Pelayanan Publik di Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah, dengan tema: “Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkemanusiaan”. Forum seperti ini sangat penting dan strategis untuk mendorong perwujudan pelayanan publik yang lebih baik di Jawa Tengah, sehingga dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap birokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di Jawa Tengah. Bapak-Ibu, hadirin yang saya hormati; Berbicara tentang “pelayanan Kesehatan yang berkemanusiaan” berarti kita melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang


proporsional dan profesional. Bahkan ada pepatah “Kesehatan adalah hak azasi setiap manusia dan juga merupakan investasi dalam rangka pembangunan bangsa“. Karena itulah, pemerintah berusaha untuk melayani semua penduduk tanpa kecuali terutama penduduk miskin, dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, hingga diberlakukannya Program Jaminan Kesehatan Nasional dan diresmikannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 lalu. Hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya, serta membantu masyarakat yang kurang mampu agar tetap mendapat jaminan kesehatan ditengah semakin melonjaknya biaya kesehatan. Bagi yang mampu mungkin tidak menjadi masalah, tetapi bagi yang kurang dan tidak mampu (out of pocket) sudah tentu sangat terasa berat. Hal ini mengakibatkan rendahnya akses cakupan dari kelompok ini ke sarana pelayanan kesehatan. Bahkan, bagi kelompok rentan yang disebut ”Sadikin” (sakit sedikit langsung jatuh miskin) mahalnya biaya kesehatan ini terasa berat. Padahal sebagian besar masyarakat kita masih tergolong miskin. Di Jawa Tengah jumlah penduduk miskin mencapai 14%, lebih tinggi dari angka nasional yang tercatat 11%. Jumlah penduduk miskin perdesaan di Jawa Tengah bertambah sekitar 12.000 orang. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng menyebutkan, jumlah penduduk miskin di perdesaan pada triwulan ketiga 2013 tercatat 2,843 juta orang, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya 2,821 juta orang. Persentase penduduk miskin di daerah pedesaan meningkat dari 15,99% pada Maret 2013 menjadi 16,05% pada September 2013. Adapun di perkotaan turun dari 12,87% menjadi 12,53%. Data cakupan kepesertaan JKN


Data Fasilitas Kesehatan yang telah bekerja sama

Hadirin yang saya hormati; Permasalahan yang dihadapi Jawa Tengah dalam kepesertaan JKN adalah: 1.

Kepesertaan : a. Masih terdapat masyarakat miskin yang seharusnya layak menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran), namun pada kenyataannya belum mendapatkan jaminan kesehatan. b. Data peserta BPJS tahun 2014 masih menggunakan hasil PPLS tahun 2011 (dalam PP 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran), sehingga sudah banyak kurang relevan/tidak valid. c. Peserta di luar Survey BPS, seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Penghuni Balai Rehabilitasi Sosial, para penghuni LAPAS/RUTAN yang miskin, dimana sebelumnya dijamin oleh Program Jamkesmas, per 1 Januari 2014 tidak lagi mendapatkan Jaminan Kesehatan.


2.

Pelayanan Kesehatan: Belum berjalannya mekanisme rujukan berjenjang, bahwa setiap peserta BPJS harus dilayani di Fasilitas Kesehatan Primer dulu (Puskesmas atau Dokter Keluarga), sebelum masuk ke RS. Terkecuali untuk kasus kegawatdaruratan.

3.

Pembiayaan Kesehatan: Alokasi Bidang Kesehatan sebagaimana diamanahkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebesar 10% dari APBD masih belum terpenuhi.

Dengan adanya kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya menyelesaikannya dengan: a. b. c. d.

Melalui Dinas Sosial, untuk segera mengusulkan daftar nama Penghuni Balai Rehabilitasi Sosial dan PMKS sebagai peserta PBI kepada Menteri Sosial. Melakukan validasi data kepesertaan, sebagaimana diatur dalam regulasinya setiap 6 bulan sekali. Terus menerus melakukan upayaupaya Sosialisasi dan Advokasi kepada semua pihak, khususnya para Pemangku Kepentingan agar tidak terjadi miskomunikasi dan misinterpretasi. Berusaha menyelenggarakan JKN secara transparan dan dapat dikonfirmasi/dikomunikasikan (Communicable).

Oleh sebab itu, saya menyambut baik hadirnya Ombudsman di Jawa Tengah sebagai upaya untuk menjembatani keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ada di Jawa Tengah. Masyarakat dapat memberikan masukan, atau bahkan kalau kurang terima bisa mengadukan ke Ombudsman. Hal inilah yang menjadi titik evaluasi atau bahkan stimulus untuk memperbaiki layanan publik menjadi lebih prima, better, faster dan cheaper. Memang kalau kita berbicara tentang upaya optimalisasi pelayanan publik, yang perlu diperhatikan adalah komitmen pimpinan dan sistem yang baik. Komitmen pemimpin sangat penting untuk merelakan atau melimpahkan wewenangnya agar bisa diwakili oleh bawahannya. Sedangkan sistem yang diperlukan untuk perbaikan pelayanan saat ini adalah penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sertifikasi ISO 9001:2008 yang difasilitasi oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Tengah. Sejak tahun


2006 sampai tahun 2013 lalu, sudah ada 19 SKPD/UPP/Satker yang merapkan ISO 9001: 2008. Alhamdulillah, berkat kerjakeras semua pihak, Jawa Tengah beberapa kali berhasil memperoleh penghargaan Citra Pelayanan Prima dan Citra Bhakti Abdi Negara sebagai penghargaan tertinggi di bidang pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. Oleh sebab itu, mari kita bangun kesepahaman dan tentukan konsep yang jelas tentang excellent services sebagai bagian dari upaya mewujudkan reformasi di Jawa Tengah. Melalui upaya rembugan seperti inilah hendaknya bisa saling sharing dan diskusi bagaimana konsep riil perbaikan pelayanan publik yang cocok di Jawa Tengah. Saya minta seluruh peserta aktif berpartisipasi dan Ombudsman Jawa Tengah dapat memberikan gambaran serta rekomendasi akhir yang bisa menjadi masukan kebijakan pelayanan publik ke depan. Dengan pelayanan yang lebih baik, maka bisa mendorong percepatan terwujudnya good governance and clean government di Jawa Tengah, sehingga kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah bisa terwujud dan terus meningkat. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati; Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya dengan mengucap “Bismillaahirrahmaanirrahiim”, Diskusi Publik Forum Silaturahmi Pemangku Pelayanan Publik di Jawa Tengah, secara resmi saya BUKA dan DIMULAI. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamu àlaikum Wr.Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




PIDATO KUNCI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA MUSYAWARAH WILAYAH HIMPUNAN PSIKOLOGI INDONESIA (HIMPSI) JAWA TENGAH (INDONESIAN PSIKOLOGI ASSOCIATION) “PEMIMPIN MASA DEPAN” SEMARANG, 25 JANUARI 2014 Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat Pagi dan Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Dewan Majelis dan Ketua Himpunan Psikolog Indonesia Wilayah Jawa Tengah; Prof. Djamaludin Ancok, PhD, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada (UGM) selaku Nara Sumber; Panitia dan Peserta Muswil dan Seminar; Hadirin yang berbahagia; Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama-sama hadir untuk melaksanakan ”Musyawarah Wilayah Himpunan Psikologi Indonesia Jawa Tengah”, yang diisi pula dengan Seminar tentang ”Pemimpin Masa Depan”. Tema ini sangat menarik apalagi sebentar lagi Bangsa kita punya hajat besar yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden Masa Bhakti 2014-2019. Harapannya nanti akan dapat dipilih pemimpin yang jujur, visioner dan berpihak pada rakyat, sehingga mampu membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera. Namun demikian, proses untuk mendapatkan pemimpin seperti itu bukan hal yang mudah. Rakyat sebagai pemilih kedaulatan dan hak suara untuk memilih pemimpin harus benar-benar cerdas menggunakan hak pilihnya. Di sinilah pentingnya pendidikan politik pada


masyarakat, sehingga pada saatnya nanti bisa benar-benar memilih pemimpin terbaik, tidak seperti memilih kucing dalam karung. Oleh karena itu, seminar ini hendaknya mampu menghasilkan rumusanrumusan positif tentang kriteria pemimpin masa depan terbaik bagi bangsa kita. Untuk selanjutnya bisa disosialisasikan dan diinformasikan pada seluruh masyarakat, khususnya pemilih hak suara pada Pileg dan Pipres. Jadi, rakyat itu tahu persis pemimpin yang baik itu seperti apa, sehingga nanti tidak salah memilih. Bagi saya, pemimpin masa depan itu antara lain harus mempunyai 4 kecakapan yaitu lead change, empower people, share vision dan inspire people. Selain itu, juga berkompeten, memiliki integritas, tegas, bersedia mengakui bakat, kapasitas, inisiatif, partisipasi dari yang dipimpinnya, serta bersedia bekerja sama secara kooperatif. Lebih dari itu memiliki kepribadian yang luhur. Dengan demikian diharapkan sanggup mengatasi tantangan jaman, mampu mencari solusi demi kepentingan rakyat, sehingga membawa perubahan bangsa ke arah lebih baik. Terkait hal tersebut, maka Muswil ini hendaknya mampu memilih figur Ketua yang memiliki kriteria sebagaimana saya sampaikan tadi. Saya yakin pada saat HIMPSI Wilayah Jawa Tengah ini dipimpin oleh pemimpin yang baik, maka akan semakin maju dan memberi manfaat bagi anggotanya. Selain itu, tentu mampu memberi maslahat kehidupan bagi masyarakat. Maslahat yang seperti apa ? Tentu dalam kapasitas panjenengan semua sebagai seorang psikolog tahu secara persis apa yang bisa diberikan pada masyarakat. Tetapi bagi saya, secara umum seorang psikolog harus mampu menumbuhkan motivasi dan mengembalikan kepercayaan diri seseorang yang memiliki permasalahan. Jadi, kalau saat ini banyak wilayah di Jawa Tengah dan di Indonesia terjadi bencana, sehingga banyak saudara-saudara kita yang hidup di pengungsian, maka saya menunggu peran dan kiprah nyata panjenengan semua. Jangan biarkan mereka hilang semangatnya, loyo karena harta benda hilang/habis terkena banjir atau longsor dan bahkan kehilangan sanak saudara serta kerabat dekat. Pulihkan dan kembalikan semangat mereka melalui konseling dan psikoterapi. Untuk tekniknya, panjenengan yang lebih paham, sumangga apapun bentuknya, yang penting mereka tetap semangat, anakanaknya tetap ceria dan optimis meraih kehidupan di masa depan yang lebih baik.


Hal ini nanti bisa dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk mengetahui lokasi wilayah pengungsian, jumlah dan identitas pengungsi, serta problem yang dihadapi, sehingga pada saat panjenengan ke sana sudah siap dengan metode dan program penanganannya. Selain itu tentu masih banyak aktivitas dan kegiatan lainnya dalam membantu mengatasi persoalan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks yang tidak dapat dipungkiri dapat memacu terjadinya gangguan jiwa. Sekarang tinggal bagaimana HIMPSI Wilayah Jawa Tengah dapat menyusun program ke depan 2014-2018 secara aplikatif dan simple. Yang penting dapat memberikan manfaat dan maslahat bagi kehidupan masyarakat. Yang harus diingat adalah pendidikan dan pengabdian tidak dibatasi oleh dimensi waktu dan tempat. Untuk itu, dayagunakan Muswil dan seminar ini seoptimal mungkin, sehingga mampu memberi daya guna positif bagi kemajuan HIMPSI dan pembangunan di Jawa Tengah menuju tewujudnya Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, mboten korupsi, mboten ngapusi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha luhur kita. Sekian dan terima kasih. Wabillahitaufik wal hidayah Wassalamuàlaikum Wr.Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




POKOK-POKOK MATERI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA ACARA TALKSHOW TENTANG PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEMARANG, 26 JANUARI 2014 Assalamu àlaikum Wr. Wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI; Yang saya hormati Walikota dan Muspida Kota Semarang; Rekan-rekan birokrasi, Teamwork Partner Event Organizer; Kalangan pengusaha, jajaran pers dan tamu undangan;

A.

Pengantar Hadirin yang berbahagia; Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, siang ini kita dapat bersama-sama hadir menyertai Talkshow Pendidikan Anti Korupsi yang menjadi salah satu kegiatan dalam rangkaian Semarang Education Expo 2014, yang berlangsung sejak tanggal 22 Januari 2014 lalu. Saya sangat apreciate terhadap penyelenggaraan acara seperti ini, sebab education expo tidak hanya menyajikan promosi tentang sekolah dan dunia pendidikan saja, tetapi juga menyebarluaskan arti penting pendidikan korupsi sebagai bahan ajar yang memang harus dimiliki oleh generasi muda kita yang sedang menuntut ilmu. Jadi, kurikulum mengenai pendidikan anti korupsi ini sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter generasi muda yang tidak koruptif, di tengah maraknya berbagai kasus dan berita tentang korupsi di negara ini. Untuk itulah, saya memiliki ide alangkah lebih baik apabila pengetahuan tentang anti korupsi itu menjadi mata pelajaran atau mata kuliah dalam setiap pembelajaran pada pendidikan formal. Mungkin bisa dimulai dari


perkuliahan atau setingkat SLTA yang memang usia-usia yang rentan terhadap pembentukan sifat dan sikap dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Kalau mahasiswa atau remaja itu sudah mulai tertarik organisasi dan berada di usia produktif yang menjadi motor penggerak penting pembangunan, maka pendidikan anti korupsi sangat penting, agar kelak calon pemimpin bangsa ini tidak terjerumus pada bahaya laten korupsi.

B.

Definisi Korupsi Hadirin yang saya hormati; Terjadinya korupsi, disebabkan oleh adanya keinginan dan kesempatan. Salah satu faktor kesempatan ini berkaitan dengan kekurangpahaman dan ketidaktahuan terhadap aturan hukum. Tetapi secara sederhana, korupsi itu tidak akan terjadi manakala otak dan pikiran kita tidak seperti copet, termasuk bagi para penyelenggara negara dan pejabat publik. Kalau tidak berpikir untuk mengembalikan modal maupun kepentingan tertentu, tentu saja tidak akan terjebak pada perilaku korupsi. Sebenarnya mengenai definisi dan garis-garis besar pidana korupsi sudah tercantum di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang disebut sebagai tindak korupsi karena menyebabkan timbulnya kerugian negara, suap menyuap, penggelapan, penyalahgunaan wewenang dan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, penyelewengan pengadaan, serta gratifikasi/pemberian yang tidak sah. Namun akan lebih baik dan lengkap, apabila masyarakat khususnya generasi muda memahami arti korupsi yang sebenarnya, dengan mencerna pengertian tindak pidana korupsi, supaya tidak salah tafsir, sehingga dalam mendukung upaya pencegahan atau pelaporan nanti juga tidak salah langkah dan arah, serta jangan sampai justru tergiur dan terseret pada sikap dan budaya korup.

C.

Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi Saya yakin banyak masyarakat belum memahami secara konkrit tentang garis-garis besar tindak pidana korupsi, akibat dan sanksi hukumnya. Untuk itulah pendidikan anti korupsi itu penting. Pendidikan anti korupsi ini sebenarnya bukan kaku pada upaya sosialisasi hukum, tetapi yang jauh lebih penting adalah pembentukan karakter, sifat dan sikap masyarakat menjauhi tindakan korupsi, baik itu dalam hal pencegahan atau antisipasi, maupun


partisipasi masyarakat dalam kontrol, monitoring dan pelaporan adanya perilaku korupsi di sekitarnya. Jadi kedepankan masalah perubahan perilaku dan tradisi. Saya yakin, upaya pendidikan ini jauh lebih efektif daripada penindakan, walaupun nantinya membutuhkan waktu yang lama dan intens. Banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan untuk pendidikan anti korupsi. Mungkin dari dunia pendidikan bisa memulainya dari kegiatan rutin sekolah, misalnya melalui transparansi nilai ujian atau ulangan, kantin kejujuran, dan sebagainya. Atau justru bisa memasukkan simulasi khusus pada kegiatan sekolah yang berguna untuk membentuk perilaku anti korupsi, seperti adanya lomba debat, karya tulis tentang korupsi, termasuk penguasaan tentang Pancasila dan sebagainya. Pancasila inilah sebagai pedoman hidup dan berperilaku masyarakat. Kalau ini dipahami dan diimplementasikan dengan baik, saya yakin tradisi yang bertolak belakang dengan anti korupsi, akan hilang. Saya juga sangat berkomitmen memberantas korupsi di Jawa Tengah, dan mengedepankan transparansi terhadap setiap penyelenggaraan birokrasi. Sejak saya menjadi Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2018 sudah komitmen untuk membawa Jawa Tengah dengan semangat mBoten Korupsi mBoten Ngapusi, untuk mewujudkan Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, dalam rangka memberikan semangat baru bagi perubahan di Jawa Tengah yang lebih baik. Maka dari itu, tingkatkan upaya mengikis semua keinginan dan mempersempit peluang adanya korupsi. Jadi, kepada masyarakat apabila sudah memahami pengertian, proses hingga dampak hukum tindakan korupsi, hendaknya bisa menjaga diri. Kepekaan sosial serta norma budaya yang dipegang dengan baik akan menjauhkan hati dan keinginan untuk tidak terlibat tindakan korupsi. Intinya adalah sikap perlu dibentengi dengan penguatan spiritual keagamaan, norma yang berlaku serta karakter yang baik. Dengan sikap yang telah terbentuk baik, maka niat dan keinginan untuk korupsi tidak akan muncul. Lingkungan keluarga menjadi kunci utama pembentukan karakter dan perilaku anti koruptif. Jadi, keluarga yang sehat, tidak akan koruptif. Tentunya yang dimaksud sehat disini bukan dalam arti secara fisik, tetapi sehat diartikan dalam aspek perilaku dan ketaatan hukum. Kalau kebiasaan dan norma di dalam keluarga sudah disiplin dan sadar hukum, maka tidak akan tersirat keinginan dan tergoda peluang adanya korupsi. Karakter yang ditanamkan dalam lingkungan keluarga menjadi steril terhadap perilaku KKN.


Sedangkan untuk menjaga kesempatan agar tidak terjadi korupsi maka peraturan dibuat lebih ketat, transparan dan akuntabel, misalnya melalui penerapan sistem online dan berbasis IT, serta peningkatan upaya pengawasan dan penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran. Ini celah-celah yang harus dijangkau oleh kita bersama untuk ditindaklanjuti dengan upaya sosialisasi dan pembinaan, termasuk penyebarluasan pendidikan anti korupsi melalui peran elemen masyarakat seperti dalam event Semarang Education Expo 2014 ini. Kita memang menunggu peran dan kontribusi masyarakat selanjutnya dalam membangun budaya anti koruptif. Saya mengimbau agar di dalam komunitas besar antar elemen masyarakat di Jawa Tengah ini harus saling bekerjasama, saling mengingatkan dan menjaga agar virus-virus korupsi ini tidak menyerang.

D.

Penutup Hadirin yang saya hormati; Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamu‟alaikum Wr. Wb.





MATERI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA ACARA SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SATYA WACANA SALATIGA SALATIGA, 28 JANUARI 2014 Assalamu àlaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan PPATK RI; Yang saya hormati Rektor dan civitas akademika UKSW Salatiga; Sekjen TII (Transparency International Indonesia) dan perwakilan ICW (Indonesia Corruption Watch); Hadirin yang berbahagia; Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pagi ini kita dapat bersama-sama hadir menyertai Seminar Nasional dan Call for Paper yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UKSW Salatiga dengan mengambil tema “Korupsi ditinjau dari kepelbagaian Pendekatan Hukum”. Tema yang sarat dengan makna dan menjadi wujud dukungan kalangan akademisi dalam rangka membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemberantasan korupsi. Untuk itu, saya sangat appreciate terhadap penyelenggaraan acara seperti ini, sebab menyebarluaskan arti penting pendidikan korupsi sebagai bahan ajar yang memang harus dimiliki oleh generasi muda kita yang sedang menuntut ilmu, termasuk dari UKSW. Karena kurikulum mengenai pendidikan anti korupsi ini sangat dibutuhkan untuk membentuk karakter generasi muda


yang tidak koruptif, di tengah maraknya berbagai kasus dan berita tentang korupsi di negara ini. Untuk itulah, saya memiliki ide alangkah lebih baik apabila pengetahuan tentang anti korupsi itu menjadi mata pelajaran atau mata kuliah dalam setiap pembelajaran pada pendidikan formal. Mungkin bisa dimulai dari perkuliahan atau setingkat SLTA yang memang usia-usia yang rentan terhadap pembentukan sifat dan sikap dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Kalau mahasiswa atau remaja itu sudah mulai tertarik organisasi dan berada di usia produktif yang menjadi motor penggerak penting pembangunan, maka pendidikan anti korupsi sangat penting, agar kelak calon pemimpin bangsa ini tidak terjerumus pada bahaya laten korupsi. Hadirin yang saya hormati; Secara definitif pengertian korupsi sudah dijelaskan di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan upaya pemberantasan dijabarkan dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan menjadi terminologi yang akrab bersamaan dengan kata kolusi dan nepotisme. Ini istilah yang booming pada era revolusi, dimana temanteman kita para mahasiswa menjadi pilar dan tokoh utama pergerakan reformasi. Dalam dua dekade terakhir, dunia mulai memandang korupsi sebagai isu penting. Berbagai inisiatif untuk memerangi korupsi dilakukan mulai dari tingkat nasional, regional hingga level internasional. Korupsi dipandang bukan hanya sebagai permasalahan moral semata, tetapi sebagai permasalahan multidimensional dari sisi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan cara pandang dan pendekatan terhadap korupsi, yang diikuti dengan menjamurnya kerjasama antar bangsa dalam isu ini menyemai optimisme bahwa perang melawan korupsi adalah perang yang bisa kita menangkan. Pendekatan terhadap perilaku korupsi, utamanya di berbagai institusiinstitusi negara selama ini masih bergelut pada model represif, seperti penangkapan, penahanan dan pemenjaraan bagi pelaku, terutama di institusiinstitusi vital negara kita. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara luas melalui berbagai pendekatan. Namun, memahami praktek korupsi dari sudut selain hukum, merupakan diskursus yang belum banyak dilakukan. Padahal ini sangat perlu


diperhatikan mengingat korupsi tidak hanya berbicara tentang bagaimana cara menindaknya, tetapi faktor apa saja yang menjadi akar penyebabnya. Pada pendekatan politik, untuk membongkar korupsi di Indonesia sampai ke akarakarnya, maka bila oknum birokrat yang menjadi inner cycle harus didorong supaya berani mengungkapkan kesaksian dan pengakuan dosa, agar bisa membuka skandal korupsi yang lain, sehingga pembungkaman fakta tidak terjadi. Selain itu, berbagai gesekan politik saat ini juga telah membuka banyak kasus korupsi, ini harus disikapi bijak dengan penyajian informasi secara terbuka, agar lebih jelas dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Kalau diinformasikan secara jelas dan terbuka, masyarakat akan terdorong ikut serta memberantas korupsi, misalnya dengan partisipasi aktif melaporkan berbagai indikasi kasus korupsi. Pada sektor ekonomi, jelas korupsi misalnya pungli dan suap justru tidak mempercepat dan mendorong tumbuhnya ekonomi, tetapi memperpuruk kondisi ekonomi masyarakat. Tanpa korupsi tentu perekonomian lebih sehat, karena dana yang dikorupsi bisa dimanfaatkan secara optimal. Dari pendekatan theologi, jelas sekali perbuatan korupsi itu tercela. Sedangkan pada tataran sosial budaya, saya melihat korupsi merupakan gejala kemiskinan karakter. Gaji dan upah, bahkan honor sudah terus ditingkatkan, tetapi belum juga memberikan kepuasan bagi oknum tertentu sehingga nekad korupsi. Gejala kemiskinan karakter ini telah tertanam dalam budaya birokrasi pemerintahan, sehingga lakon korupsi semakin menjadi blunder kehidupan. Fakta ini menandakan perlu adanya peningkatan moral dan karakter aparatur. Terjadinya korupsi, disebabkan oleh adanya keinginan dan kesempatan. Salah satu faktor kesempatan ini berkaitan dengan kekurangpahaman dan ketidaktahuan terhadap aturan hukum. Tetapi secara sederhana, korupsi itu tidak akan terjadi manakala otak dan pikiran kita tidak seperti copet, termasuk bagi para penyelenggara negara dan pejabat publik. Kalau tidak berpikir untuk mengembalikan modal maupun kepentingan tertentu, tentu saja tidak akan terjebak pada perilaku korupsi. Saya yakin, upaya pendidikan ini jauh lebih efektif daripada penindakan, walaupun nantinya membutuhkan waktu yang lama dan intens. Banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan untuk pendidikan anti korupsi. Mungkin dari dunia pendidikan bisa memulainya dari kegiatan rutin sekolah, misalnya melalui transparansi nilai ujian atau ulangan, kantin kejujuran, dan

sebagainya.

Hadirin yang saya hormati;


Korupsi banyak sekali membawa dampak buruk. Penggunaan dana negara atau dana masyarakat maupun alokasi sumber daya untuk kepentingan sepihak dan tidak optimal telah mengambil hak kesejahteraan rakyat, sehingga pengentasan kemiskinan tidak berjalan, disebabkan harga jasa dan pelayanan publik mahal dan akses pelayanan tidak terjangkau masyarakat. Untuk itu, diperlukan berbagai strategi pemberantasan korupsi, temasuk melalui pendekatan sosial budaya yang dititikberatkan pada upaya pencegahan dan penindakan. Pencegahan harus bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap dampak destruktif dari korupsi, meningkatkan fungsi pengawasan, pendidikan anti korupsi termasuk bagi mahasiswa dan sekolah, sosialisasi tindak pidana korupsi melalui media serta perbaikan remunerasi para pelaku birokrasi agar tidak korupsi. Di sisi lain upaya penindakan juga perlu dilakukan secara tegas dan tidak tebang pilih, yaitu dengan penegakan disiplin PNS, pengenaan sanksi pidana berat, dan penyitaan hasil korupsi. Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terkait pemberantasan korupsi juga telah dilakukan, dan ditetapkan setiap 1 (satu) tahun sesuai pasal 3 Perpres 55 Tahun 2012. Enam strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diampu meliputi upaya pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, kerjasama internasional penyelamatan aset hasil tindak pidana korupsi, pendidikan dan budaya anti korupsi, serta mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membentuk Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Untuk mendorong aksi ini, Kabupaten Pemalang dijadikan sebagai pilot project Aksi Pencegahan dan Pemberantasan. Sedangkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 masih melanjutkan kebijakan sebelumnya, yaitu berfokus pada aspek perijinan, pengadaan barang dan jasa, serta perencanaan anggaran yang memuat 7 (tujuh) aksi sebagai berikut : 1. Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); 2. Pelimpahan kewenangan penerbitan ijin dan non perijinan di daerah kepada PTSP; 3. Publikasi Standar Pelayanan PTSP; 4. Penyediaan Sarana dan Mekanisme Pengaduan; 5. Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja SKPD; 6. Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah;


7. Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa melalui penerapan eprocurment Ini semua sudah dilakukan oleh Pemprov. Jateng dan akan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Sesuai dengan komitmen saya untuk mewujudkan visi Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, mBoten Korupsi mBoten Ngapusi, maka saya juga terbuka kepada masyarakat bila ada aduan atau informasi mengenai korupsi di jajaran kami, sehingga bisa menjadi masukan terkait pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Kita memang menunggu peran dan kontribusi masyarakat selanjutnya dalam membangun budaya anti koruptif. Saya mengimbau agar di dalam komunitas besar antar elemen masyarakat di Jawa Tengah ini harus saling bekerjasama, saling mengingatkan dan menjaga agar virus-virus korupsi ini tidak menyerang. Hadirin yang saya hormati; Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




MATERI PENGARAHAN GUBERNUR JAWA TENGAH PADA RAPAT PIMPINAN TNI POLRI SE-JAWA TENGAH TAHUN 2014 DALAM RANGKA PERSIAPAN PENGAMANAN PEMILU 2014 SEMARANG, 28 JANUARI 2014 Assalammu‟alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pangdam IV/Diponegoro dan Kapolda Jawa Tengah; Yang saya hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah; Yang saya hormati para perwira TNI - POLRI, dan jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

A. Pengantar Hadirin yang saya hormati; Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama-sama hadir menyertai Rapim TNI POLRI se-Jawa Tengah Tahun 2014 dalam rangka persiapan penyelenggaraan Pemilu 2014. Inti dari acara seperti ini adalah untuk menyamakan sikap, dan menyelaraskan tindakan terkait dengan upaya pengamanan pelaksanaan Pemilu di Jawa Tengah, khususnya dalam menghadapi Pileg dan Pilpres nantinya. Meskipun sampai dengan sekarang proses legitimasi politik terkait penyelenggaraan Pileg dan Pilpres masih dibahas di MK dikarenakan adanya judicial review terkait pelaksanaannya, tetapi tidak menyurutkan langkah kita untuk bersiap diri. Dilaksanakan secara serentak maupun tidak, Pemilu tetap menjadi agenda utama yang perlu diamankan.


Karena itu, sesuai permintaan panitia, pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan materi tentang “Pelaksanaan Penyelenggaraan pemilu 2014 di Jawa Tengah.”

B. Pendahuluan Hadirin yang saya hormati; Tahun 2014 menjadi tahun istimewa bagi bangsa Indonesia, karena periode politik pada tahun ini penuh dengan aspirasi demokrasi. Dari masyarakat maupun dari parpol berlomba ingin menyampaikan gagasan politiknya, sehingga warna regulasi terkait penyelenggaraan pemilu ini lebih dinamis. Peraturan KPU juga semakin disempurnakan untuk mengatur berbagai tradisi demokrasi dan pesta demokrasi tahun ini seperti aturan mengenai alat peraga kampanye dan sebagainya, termasuk gugatan pada MK yang mempermasalahkan penyelenggaraan pemilu oleh akademisi maupun masyarakat. Dari pola dinamis seperti inilah bisa muncul potensi konflik, apalagi heterogenitas mewarnai demografi penduduk di Jawa Tengah. Saya yakin memang dalam beberapa kali pemilu, termasuk Pilgub 2013, Jawa Tengah selalu aman terkendali dan kondusif. Namun kondisi seperti ini jangan menjadikan kita lengah terhadap potensipotensi konflik yang timbul.

C. Pelaksanaan Pemilu 2014 Hadirin yang saya hormati; Sukses Pemilu 2014 bukan hanya dilihat dari sisi terpilihnya wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai aspirasi masyarakat. Namun jauh lebih penting, masa proses memainkan peran penentu sukses tidaknya Pemilu. Mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga pasca Pemilu. Sampai dengan saat ini tahapan demi tahapan telah dilalui, namun ada beberapa tahapan yang sangat krusial dan membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam hal pengamanan. Tahapan tersebut antara lain pada proses Penetapan Data Pemilih, Pengadaan Logistik Pemilu, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara hingga penetapan hasil Pemilu nantinya. Memang setiap tahapan memiliki tingkat potensi konflik yang berbeda, namun perlu diantisipasi sedini mungkin. Pada tahap penetapan daftar pemilih, masih banyak kecenderungan terjadi selisih paham. Sebab, masih banyak langkah verifikasi yang harus dilakukan. Informasi terakhir, jumlah pemilih di Jateng menurun 71.485 orang disebabkan adanya pemilih yang dicoret karena meninggal dunia, pindah status keanggotaannya menjadi TNI/POLRI, belum cukup umur dan data ganda.


Penurunan terbanyak di Banyumas dan paling sedikit di Kota Pekalongan. Total DPT saat ini mencapai ±27.125.817 orang, dan akan terus mengalami perbaikan data oleh KPU hingga H-3 pemilu. Salah satu potensi konflik yang mungkin pada tahap ini dikarenakan terdapat penduduk yang belum memiliki KTP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) dikarenakan tinggal di daerah ilegal, seperti bantaran sungai, dan sebagainya. Data pemilih ini menjadi landasan penting pelaksanaan Pemilu, sehingga validitas data menentukan tingkat validitas penghitungan suara nantinya, sehingga jangan sampai ada protes karena masyarakat merasa dihilangkan hak pilihnya, atau karena manipulasi suara. Oleh karena itu, saya minta kontrol dari KPU, Bawaslu dan partai politik untuk berembug saling klarifikasi hingga data menjadi fix. Pengamanan internal dibutuhkan agar para pelaku politik ini tidak main mata terkait data pemilih. Pada tahap pengadaan logistik pemilu, peran pemda penting dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Kejadian putus kontrak, terutama pengadaan surat suara harus diantisipasi. Pengamanan sistem distribusi hingga proses produksi atau cetak surat suara harus diawasi dengan ketat. Jangan sampai surat suara ini bisa beredar sebelum waktunya bahkan dibobol sebelum pencoblosan, atau dipalsukan, maka ini harus diawasi dengan intensif. Pada tahap kampanye, mobilisasi massa sangat tinggi, sehingga potensi saling bersenggolan dan bersinggungan pasti ada. Terdapat 12 partai politik kontestan pemilu. Ini jumlah yang besar dan rawan terjadai konflik. Jadi, jadwal kampanye harus diteliti ulang agar jangan sampai ada penumpukan massa dari partisipan partai politik yang berbeda di tempat yang sama. Aparat keamanan juga harus sigap melokalisir tempat kampanye dan menjaganya, sebagai langkah antisipasi agar tidak timbul kekacauan. Tidak jarang dalam kampanye selalu muncul vandalisme atau nada sumbang maupun menjelekjelekan sesuatu, ini saya minta bisa diantisipasi. Black campaign harus diwaspadai, karena biasa-nya terkait dengan upaya memojokkan, mencibir, hingga pencemaran nama baik pihak lain. Jumlah pengawas pemilu di Jateng 25.070 personil, jadi saya minta Bawaslu dan aparat keamanan harus berani menghentikan ketika kampanye sudah menjurus pada pelanggaran. Selain itu, saya sampaikan ada berita miring di daerah lain, bukan di provinsi kita bahwa bantuanbantuan masyarakat, termasuk kepada pengungsi dan masyarakat terdampak bencana ditumpangi oleh kepentingan kampanye caleg maupun partai tertentu dengan menyertakan stiker. Ini merupakan pidana pemilu yang saya harap bisa diantisipasi dan jangan sampai terjadi di Jawa Tengah.


Saat ini saudara kita di sepanjang pantura sedang mengalami musibah banjir, bahkan di sekitar Kebumen dilanda gempa bumi. Saya minta kepedulian kita semua untuk saling berbagi dan membantu saudara kita yang terkena musibah. Namun, keikhlasan ini jangan sampai ditunggangi kepentingan kampanye politik. Satu hal penting lagi terkait kampanye dan sosialisasi baik oleh partai politik maupun caleg adalah mengenai pemasangan atribut kampanye. Baliho, spanduk hingga umbul-umbul harus dikendalikan jangan menjadi sampah visual. Pemda, dan Bawaslu harus tegas menegakan aturan agar pemasangan alat peraga kampanye ini dapat dikendalikan, sesuai ketentuan. Jadi harus tetap tegas supaya fair play, bila perlu dukungan dan pengawal aparat keamanan juga disiapkan. Hadirin yang saya hormati; Berlanjut pada tahap pemungutan suara, ada satu potensi konflik yang biasa sekali muncul adalah adanya pola money politic. Masyarakat harus diberi pemahaman sejak dini agar sadar politik, sehingga tidak perlu menerima penyuapan atau money politic. Hak pilih harus bisa diaplikasikan sesuai hatinya masing-masing, sehingga jangan sampai terpengaruh oleh uang. Saya minta aparat keamanan tegas dalam hal ini. Termasuk nanti pada tahap penghitungan suara, jangan sampai ada panitia pemungutan suara yang tidak indendepen dan bermain curang. Petugas pengamanan pada TPS, terutama Linmas menjadi bagian inti dalam prosesi pemungutan, penghitungan hingga pengiriman kembali surat suara. Jumlah TPS di Jateng 77.693 TPS dan masing-masing dikawal 2 orang Linmas atau total sejumlah 155.386 orang. Aparat keamanan saya minta mensupport penuh tugas Linmas di TPS ini. Babinsa dan Babinkamtibnas harus siap dan setiap waktu kontrol ke TPS. Sekarang sudah jamnnya gadget, jadi aparatur yang beroperasi di TPS harus mudah dihubungi oleh Linmas, agar ketika terjadi kendala penting segera diselesaikan dengan baik. Hal selanjutnya yang perlu diwaspadai yaitu tahap penetapan hasil pemilu, baik itu menetapkan wakil rakyat di DPRD, DPR RI, DPD hingga nanti keputusan ambang batas pencapresan, hingga tahapan pasca Pilpres. Pro dan kontra terhadap setiap keputusan penetepan pasti ada. Ketidaksamaan persepsi bisa disampaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun yang lebih penting sikap yang berbeda ini jangan sampai berkembang menjadi konflik masyarakat. Mobilisasi massa pada tahap ini saya minta juga diawasi, agar tidak mengganggu kepentingan umum.

D. Upaya Pengamanan


Hadirin yang saya hormati; Upaya pengamanan memang harus dilakukan secara terpadu dan sinergis oleh seluruh elemen, sehingga kondusivitas daerah senantiasa terjaga. Kondusivitas ini sangat penting, sebab dengan kondisi yang aman, nyaman dan terkendali maka proses Pemilu juga berlangsung dengan lancar dan sukses. Demikian pula upaya pembangunan dan tata pemerintahan serta pelayanan masyarakat juga berjalan dengan baik. Jadi setiap tahap yang riskan dengan potensi konflik tinggi, baik itu nanti ada mobilisasi massa, demonstrasi, maupun sengketa penghitungan suara dan konflik kampanye, saya minta bisa diantisipasi agar tidak menjadi sumber kekacauan yang mengganggu kepentingan umum dan merusak kondusivitas daerah. Sementara ini telah didapat 127 dugaan pelanggaran pemilu, yang tediri dari 121 pelanggaran administrasi kebanyakan karena pemutakhiran data, 2 pelanggaran pidana karena kampanye di luar jadwal, 4 pelanggaran kode etik terkait kode etik petugas pemilu yang menjadi anggota partai dan 1 sebagai sengketa pemilu terkait penetapan daftar caleg. Hal ini harus segera diantisipasi agar tidak muncul menjadi konflik yang merusak kondusivitas daerah. Untuk itu, saya minta segera rapatkan barisan mengantisipasi segala kemungkinan gangguan keamanan yang timbul. Masing-masing unsur harus komitmen dalam menjalankan tugas dengan baik, dan jangan sampai lengah. Peran dan persiapan jajaran Kodam IV/Diponegoro dan Polda Jateng dalam pengamanan juga perlu dimantapkan, termasuk peran Satuan Linmas untuk mengamankan TPS dibawah koordinasi Kebangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah serta KPU dan Bawaslu. Peran intelejen dan Kominda saya minta juga ditingkatkan, sebagai upaya pendukung antisipasi konflik Pemilu. Segera bagi tugas dan personel dengan garis konsolidasi yang baik. Dalam penanganan gangguan keamanan terdapat 3 (tiga) fase yang harus dijalankan, yaitu pencegahan, penghentian konflik dan upaya pemulihan. Ketiga fase ini harus dilaksanakan terus menerus dan berkesimbangunan oleh seluruh elemen yang terlibat dalam pengamanan. Untuk pencegahan perlu adanya sinkronisasi data potensi konflik dalam bentuk pemetaan dan rencana penangannya. Jadi, dalam memetakan kasus dan potensi konflik hendaknya terjalin informasi antara jajaran kepolisian, TNI serta aparat pemerintah daerah dengan baik. Demikian pula dalam penanganan konflik dan pemulihan, hendaknya terjalin komunikasi intensif antara TNI, POLRI dengan Bawaslu/ Panwaslu, serta memberdayakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan. Jadi nanti kalau ada laporan harus segera ditindaklanjuti. Ini tidak hanya pada saat


kampanye dan pemungutan suara, tetapi juga pasca pemungutan suara, yaitu tahap penghitungan suara dan penetapan. Namun demikian saya minta semua tetap bersikap baik dan sesuai prosedur yang berlaku. Jangan sampai melanggar batas, akan tetapi utamakan mentaati normatif hukum yang berlaku. Pelaporannya saya minta juga disusun dengan baik beserta indikator atau analisis terkait proses penyelenggaraan Pemilu 2014 ini. Indikator dan target harus dimonitor setiap waktu, jangan sampai ada yang terlewat.

E. Pembagian Tugas Jadi saya tegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2014 harus didukung oleh seluruh pihak sesuai dengan kapasitas dan fungsi masing-masing. 1. KPU bertanggungjawab penuh terhadap pendataan pemilih, pelaksanaan pemilu secara menyeluruh mulai dari kesiapan logistik, distribusi, hingga pemilihan, penghitungan dan penetapan. 2. Bawaslu menjadi tulang punggung access control masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, termasuk kampanye, penggunaan atribut dan alat peraga kampanye, kepatuhan terhadap jadwal dan lokasi kampanye, termasuk adanya indikasi penyimpangan lain, serta mengawasi penerapan kode etik para penyelenggara pemilu dengan baik. Jadi harus tegas dalam menegur maupun melaporkan penyimpangan yang terjadi; 3. Jajaran Linmas, TNI dan POLRI bertanggungjawab penuh terhadap keamanan dan ketertiban wilayah. Linmas menjaga lingkungan dan stand by di TPS mulai dari malam sebelum pemilihan hingga penghitungan hasil suara dan pengiriman kembali. Sedangkan POLRI berpatroli dan menjaga keamanan di seluruh tahapan Pemilu, didukung dengan TNI. Antisipasi terhadap gangguan yang mungkin timbul, termasuk mobilisasi massa yang berlebihan dan ancaman terorisme. 4. Pemda wajib mendukung terlaksananya pemilu dengan baik dan mengupayakan pelaporan dan monitoring yang terpadu. Desk Pemilu saya minta aktif di setiap kabupaten/kota dan berkoordinasi dengan Desk Pemilu Provinsi. 5. Partai Politik hendaknya menjadi mediator pendidikan politik yang baik bagi kader, partisipan dan masyarakat, jangan sampai mengambil tindakan provokatif yang bisa merusak kondusivitas daerah. Kampanye dan sosialisasi juga harus sesuai aturan, mengedepankan pemahaman etika berpolitik yang baik sehingga masyarakat dapat mengaplikasikan hak pilih dan hak suaranya dengan baik dan cerdas untuk memilih wakil rakyat.


Setiap elemen sudah memiliki tugas dan fungsi masing-masing, sehingga saya minta dijalankan dengan baik. Integritas masing-masing harus dikedepankan, jangan sampai terjerumus dalam sikap negatif yang mencoreng proses demokrasi. Khusus untuk PNS, TNI dan POLRI saya minta netral dan independen dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu yang bisa merusak tatanan birokrasi.

F. Penutup Hadirin yang saya hormati; Faktor keamanan merupakan basik penting dalam pelaksanaan Pemilu. Saya yakin, jajaran perwira TNI - POLRI adalah ahli-ahli strategi pengamanan, sehingga saya minta wujudkan dan tingkatkan Jawa Tengah menjadi daerah yang kondusif. Kondusivitas inilah yang menjadi modal perekonomian kita untuk terus tumbuh dan kuat, sehingga mendorong terwujudnya Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap jajaran TNI-POLRI yang telah memberikan dukungan penuh terhadap kepentingan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan termasuk pula pada saat penanggulangan bencana di Jawa Tengah hingga saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamu àlaikum Wr. Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




MATERI KULIAH UMUM GUBERNUR JAWA TENGAH PADA SILATURAHIM WILAYAH (SILATWIL) BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH SE JATENG DAN DIY PEKALONGAN, 28 JANUARI 2014 Assalamu‟alaikum Wr. Wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. A.

PENGANTAR Yang saya hormati, Direktur beserta segenap Civitas Akademika STIE Muhammadiyah Pekalongan; Ketua DPD Muhammadiyah Kota Pekalongan; Rekan-rekan Ketua dan Anggota BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah se Jateng dan DIY; Hadirin yang berbahagia; Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, siang ini kita dapat bersama-sama hadir mengikuti Silaturahim Wilayah (SILATWIL) Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah se Jateng dan DIY, yang mengangkat tema: ”Membaca Indonesia: Refleksi dan Konsepsi Awal Tahun”. Kepada penyelenggara, saya sampaikan ”Terima Kasih” atas prakarsanya menyelenggarakan kegiatan ini, sebagai bagian dari rembugan dan diskusi yang terus kita kembangkan dalam membangun Jawa Tengah. Jadi, nanti saya harap ada saling share informasi dan masukan, sehingga diskusi lebih gayeng serta bisa memperoleh


rumusan-rumusan positif dan konstruktif dalam pembuatan kebijakan publik yang bebas korupsi di Jawa Tengah. Maka, pada kesempatan ini, secara singkat saya sampaikan refleksi dan sekaligus proyeksi kebijakan publik yang bebas korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Refleksi kebijakan publik di Jawa Tengah tahun 2013 yang sesaat lagi akan segera kita tutup dan proyeksi tahun 2014 tentang fokus dan langkah-langkah riil yang akan kita lakukan ke depan dalam menetapkan kebijakan publik yang bebas korupsi. B.

REFLEKSI TAHUN 2013 Saudara-saudara yang saya hormati, Marilah kita tengok sejenak kebijakan pembangunan yang telah kita laksanakan pada tahun 2013. Jujur saya katakan tentu belum banyak yang bisa saya lakukan pada tahun 2013 ini, khususnya dalam pencegahan tindak korupsi, karena secara resmi saya dan Pak Heru baru dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 20132018 pada tanggal 23 Agustus 2013. Jadi, saya memimpin Jawa Tengah baru berjalan ± 4 (empat) bulan. Namun demikian, selama 4 bulan ini, semangat untuk memberantas korupsi di Jawa Tengah selalu saya sounding-kan pada setiap kesempatan, dan dibuktikan dengan Visi yang saya tetapkan untuk membangun Jawa Tengah 5 (lima) tahun ke depan, yaitu: “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari - mBoten Korupsi, mBoten Ngapusi”. Visi ini sudah masuk dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sedang dalam proses penetapan Raperda. Beberapa kebijakan publik yang semangatnya untuk mencegah terjadinya tindak korupsi di lingkup jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, juga sudah dimulai pada tahun 2013 ini. Pada fase ini yang bisa dilakukan birokrasi adalah pencegahan. Dan pencegahan yang bagus adalah dengan penataan atau reformasi birokrasi. Maka, konsensus politik yang transparan terus kita lakukan, yaitu dengan melibatkan publik dalam membuat pola anggaran dan kegiatan pembangunan. Jadi ada ruang publik yang dibuka seluas-luasnya. Selain itu, untuk mengatasi terjadinya kebocoran anggaran akibat tata kelola pemerintahan yang buruk, maka pengelolaan keuangan didorong untuk lebih akuntabel. Sebenarnya penggunaan teknologi bisa sangat membantu. Dengan e-procurement, maka pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagai lubang-lubang


kebocoran bisa menjadi sangat transparan dan mudah diawasi masyarakat, sehingga proses yang berjalan bisa adil dan fair. Ini yang sudah berjalan di Jawa Tengah, dan harus tetap dijaga agar pengadaan barang dan jasa yang kita lakukan bisa selalu berjalan efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel. Begitu pula pada pembayaran atas pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga maka mulai kita lakukan dengan non cash transaction. Artinya semua pembayaran dilakukan dengan menggunakan fasilitas perbankan, sehingga pengawasannya bisa lebih mudah. Dengan demikian, akan lebih mudah menelaah adanya aliran dana mencurigakan. Saya yakin cara ini dapat mencegah praktik mark up pada setiap proyek yang dikerjakan pemerintah dengan pihak ketiga. Ini cara-cara preventif yang coba kita kembangkan di Jawa Tengah. Kalau memang bagus, maka tidak ada salahnya cara-cara ini juga kita informasikan ke seluruh 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah agar pengelolaan keuangannya menjadi jauh lebih baik. Ini cara baru, sehingga tracking-nya lebih gampang dan BPK sangat bisa terbantu dalam melakukan pemeriksaan keuangan di Jawa Tengah. Lalu untuk jajaran yang masih membandel dan ketahuan korupsi ya akan kita tindak tegas. Demikian pula saya, kalau saya korupsi maka saya siap mundur saat itu juga. Kemudian, sistem pengangkatan pejabat juga diperbaiki, karena telah menjadi rahasia umum bila sekarang ini masih dilakukan polapola transaksional di dalam sistem penempatan pegawai. Like and dis like, wani piro serta kedekatan hubungan menjadi basis utama pengangkatan pejabat. Kita harus rubah basis itu menjadi basis kompetensi. Karena itu, beberapa saat lalu, bertepatan dengan Peringatan hari Sumpah pemuda, saya telah me launching promosi terbuka pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pastinya, cara ini atau yang dikenal sebagai lelang jabatan akan dikerjakan dengan transparan agar masyarakat dapat mengawasinya sehingga celah penyelewengan menyempit secara alami. Dengan demikian, kita akan mendapatkan orang-orang yang kompeten dan berpengalaman, right man on the right place, tanpa pola-pola transaksional di dalamnya. Nanti yang masih bagus dan masih baik, ukurannya dua saja, satu jujur, dua berprestasi, akan kita pertahankan. Kalau ada yang kurang baik tapi masih bisa diperbaiki, masukkan diklat, karena banyak metode pelatihan yang bisa dilakukan. Dan yang elek-elek, monggo wonten sing sae.


Alhamdulillah proses untuk eselon III dan IV sudah berjalan melalui talent scouting. Semua dilakukan secara terbuka. Jabatan eselon III dan IV ini yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Baru kemudian, kalau ini sudah selesai maka akan dilakukan promosi jabatan untuk eselon II dan I. Kami membuka ruang seluas-luasnya atas kritik, saran dan masukan untuk semakin sempurnanya pelaksanaan promosi jabatan yang akan kita lakukan ke depan sebagai bagian untuk mereform birokrasi kita agar lebih baik, mampu mengemban amanat rakyat, menjadi pamong dan abdi masyarakat yang baik serta yang pasti jujur dan bebas dari korupsi. C.

KEBIJAKAN PUBLIK YANG BEBAS KORUPSI Hadirin yang saya hormati; Mendengar kata korupsi, membuat kita ingat terhadap berbagai kasus yang saat ini sedang ramai dibicarakan, seperti Kasus Simulator SIM, import daging sapi, Hambalang, dan lain sebagainya. Belum lagi kasus yang ada di daerah. Yang itu pasti terjadi, karena media mengekspose dan mempublikasikan secara intens, menjadikan peristiwa hukum tindak pidana korupsi sebagai hot news yang dinanti pembaca/pemirsa. Jalan hukum bagi kasuskasus ini bahkan senantiasa berkembang. Tidak hanya mengenai jeratan pasal korupsi, tetapi juga melebar ke tindak pidana pencucian uang (money laundry), pemalsuan dokumen, hingga kasus asusila. Berkas yang digunakan pun sampai ratusan lembar, baik dari berkas tuntutan maupun pledoi, dengan berbagai tahapan hukum yang dilalui, seperti pengajuan banding, kasasi, hingga penangguhan penahanan dan peninjauan kembali. Sisi negatifnya, berbagai berita dan tayangan ini akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Namun, beragam peristiwa yang sangat fluktuatif inilah yang membuka mata masyarakat, atau paling tidak menggiring rasa penasaran masyarakat ke tingkat ingin tahu tentang regulasi yang mengatur penanggulangan korupsi. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman hukum bagi masyarakat dari hari ke hari semakin meningkat, sehingga tingkat kesadaran dan upaya antisipasi menjadi lebih kuat agar korupsi tidak terjadi. Tidak terkecuali bagi aparatur birokrasi, harus tergugah bahwa upaya memperkecil faktor terjadinya korupsi perlu dilakukan


sedini mungkin. Antisipasi ini sangat dibutuhkan, mulai dari mempersempit niat dan kesempatan aparatur untuk berbuat korupsi. Korupsi itu sebenarnya simple, yaitu disebabkan oleh keinginan dan peluang. Maka dari itu, kikis semua keinginan dan persempit peluang adanya korupsi. Jadi, apabila sudah memahami pengertian, proses hingga dampak hukum tindakan korupsi, hendaknya bisa menjaga diri. Kepekaan sosial serta norma budaya yang dipegang dengan baik akan menjauhkan hati dan keinginan untuk tidak terlibat tindakan korupsi. Karena itu, guna mendukung reformasi birokrasi di Jawa Tengah agar lebih transparan dan mboten korupsi, maka penataan kelembagaan termasuk efektivitas kinerja terus ditingkatkan. Salah satunya melalui lelang jabatan untuk jabatan karier PNS, serta penggunaan e-office dalam mendukung program e-goverment, sehingga tata kerja di lingkungan pemerintah semakin efektif dan efisien. D.

PROYEKSI TAHUN 2014 Hadirin yang berbahagia; Tahun depan, dalam rangka pencegahan tindak korupsi maka reformasi birokrasi tetap menjadi agenda penting untuk terus dilakukan di lingkup jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kita akan terus evaluasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan di Pemrov Jateng. Yang sudah berjalan dengan baik dapat terus kita jaga agar tetap baik dan yang kurang baik maka segera kita sempurnakan agar menjadi baik. Dengan demikian pencegahan tindak korupsi dapat terus berjalan sehingga semakin sempit dan kecil peluang aparatur pemerintahan melakukan korupsi. Dalam hal ini, kita akan menjadikan pelayanan publik di Jateng menjadi satu atap. Pendekatan ini merupakan perkembangan dalam sektor pemerintahan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dengan outlet pelayanan perizinan yang terintegrasi. Pola ini mempermudah layanan perizinan dan menghindari prosedur yang panjang dan berbelit-belit dan menghemat biaya waktu dan tenaga. Nanti keterlibatan aktif pemerintah selaku pemain utama, masyarakat, aparat penegak hukum hingga KPK sebagai trigger


mechanism mutlak dibutuhkan menuju terciptanya sistem birokrasi

yang berkeadilan, khususnya dalam hal pelayanan publik di Jateng. Jadi koordinasi dan sinergi dengan rekan-rekan di yudikatif akan terus kita lakukan untuk memberikan supervisi pencegahan tindak korupsi. Maka, saya berharap rekan-rekan dari keploisian, kejaksaan, KPK, BPK, BPKP bahkan ombudsman bisa terus mengingatkan kerja birokrasi kita yang melenceng-melenceng agar bisa lurus, jujur dan bebas korupsi. Demikian pula bantuan-bantuan nanti juga akan kita lakukan secara transparan. Termasuk bantuan dan hibah bagi para petani dan masyarakat juga harus diinventarisir dan dilaporkan secara benar. Maka dari itu, saya juga minta dukungan dari masyarakat, termasuk dari penerima bantuan untuk membuat laporan yang riil berdasarkan besarnya bantuan yang diterima. Jajaran pers hendaknya juga memberikan pemahaman dan fungsi edukasi bagi masyarakat. Laporan inilah yang sangat penting sebagai dasar formal pengeluaran anggaran negara. Jika masyarakat penerima bantuan tidak melaporkan, maka masyarakat juga bisa dituduh ikut korupsi. Ke depan, lelang jabatan untuk eselonI, II , III dan IV akan lebih ditingkatkan dengan melibatkan Tim independen dari luar baru Dengan demikian ke depan saya akan mendapatkan panglima-panglima terbaik yang siap fight membangun Jawa Tengah serta yang penting jujur dan tidak korupsi. Kemudian terkait dengan tahun 2014 sebagai tahun pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah, saya berharap seluruh komponen masyarakat di Jawa Tengah dapat mengawasi setiap kegiatan pembangunan infrastruktur yang kita lakukan. Kalau ditemukan penyimpangan dan indikasi potensi kerugian negara saya tidak segan-segan untuk bertindak tegas kepada aparat yang terlibat melakukan tindak korupsi. E.

KESIMPULAN Kita semua berharap pada pelaksanaannya nanti kegiatan pembangunan di Jawa Tengah dapat berjalan lancar dan tentunya bebas korupsi, sehingga “mboten korupsi, mboten ngapusi” benarbenar tercermin dalam kerja pembangunan ke depan untuk terwujudnya Jawa Tengah sejahtera dan berdikari. Oleh sebab itu, dalam Seminar ini jangan hanya berpikir ingin mengetahui siapa yang korupsi dan bagaimana terjadinya, tetapi esensi


yang lebih penting adalah bagaimana mencegah dan menanggulangi korupsi, sesuai hukum yang berlaku. Seminar ini, hendaknya juga menjadi media pendidikan yang hendaknya dipahami dan didayagunakan sebagai wahana memperdalam ilmu hukum, serta pijakan pengalaman agar kelak tidak terjerumus dalam KKN, mboten korupsi lan mboten ngapusi. F.

PENUTUP Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudahmudahan interface ini menjadi awal yang baik, bagi kita semua untuk improvement pembangunan Jawa Tengah yang lebih maju dan mandiri serta bebas korupsi. Wabillahitaufik wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




PIDATO KUNCI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA PELANTIKAN PENGURUS IKATAN WIDYAISWARA INDONESIA (IWI) PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2013-2016 DAN SEMINAR NASIONAL DENGAN TEMA : ”PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN INOVASI APARATUR UNTUK MEMBENTUK PEMIMPIN PERUBAHAN” SEMARANG, 30 JANUARI 2014 Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, kawan Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Ketua Umum Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Pusat; Pengurus IWI Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2016; Para Narasumber, Panitia dan Peserta Seminar Nasional; Hadirin yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sore ini kita dapat bersama-sama hadir menyertai Pelantikan Pengurus Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2016, yang tadi pagi telah didahului dengan Seminar Nasional, yang mengangkat tema: ”Pengembangan Kapasitas dan Inovasi Aparatur untuk Membentuk Pemimpin Perubahan”. Kepada para Pengurus IWI Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2016 yang baru saja dilantik, saya sampaikan “SELAMAT BERTUGAS”, disertai harapan dapat mengemban amanah ini dengan penuh tanggung jawab. Pokoke langsung gas pol saja, untuk menyusun program-program peningkatan kualitas


Widyaiswara sebagai “pasukan penggembleng” PNS agar menjadi PNS berkelas dunia. Hadirin yang saya hormati; Pelantikan yang dirangkai dengan Seminar Nasional seperti ini sangat bagus sebagai upaya pencerahan kepada kawan-kawan Birokrasi kita terkait pengembangan kapasitas dan inovasi aparatur, termasuk isuisu tentang kebijakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih menjadi hot issue akhir-akhir ini. Bagi Rekan-rekan Widyaiswara, ini juga menjadi kesempatan yang baik untuk berdiskusi mengenai kebijakan pembinaan Widyaiswara sesuai revisi Permenpan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya, serta implementasi Kurikulum 2013. Untuk itu, implementasikan ilmu yang telah Saudara dapatkan dari narasumber maupun hasil sharing dengan sesama peserta Seminar. Selain itu, kebijakan operasional yang telah disepakati terkait pemberlakuan UU ASN, Permenpan Nomor 14 Tahun 2009 dan Kurikulum 2013, hendaknya dapat dilaksanakan dengan baik. Hadirin yang saya hormati; Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai salah satu pilar negara selain TNI dan POLRI, merupakan salah satu komponen penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Ibarat sebuah organisasi terdapat komponen 5M yang harus diperhatikan untuk membangun sebuah birokrasi pemerintahan, yaitu: man, money, material, machine, dan methode. Semuanya saling terkait dan bersifat dinamis. Pada era reformasi birokrasi, kelima komponen ini sudah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Money berupa anggaran, sekarang semakin transparan pengelolaannya. Material dan Machine sebagai bahan baku atau sarana prasarana untuk kerja, bisa berupa aspirasi masyarakat dan belanja modal yang sudah ditentukan dengan berbagai kebijakan, seperti adanya Musrenbang untuk mengakomodir bottom up planning, e-procurement untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas realisasi belanja modal dan sebagainya. Terkait dengan Methode, telah banyak dilakukan penyempurnaan sistem manajemen pemerintahan. Banyak sekali tata manajerial dalam birokrasi yang saat ini terus dibenahi. Mulai dari SIMPEG, SIPKD, LPSE, dan lain sebagainya.


Sedangkan Man atau sumber daya manusia merupakan faktor dominan dalam sebuah birokrasi. Sebab, SDM inilah yang menjalankan 4 komponen organisasi lain. Kalau jeblok, maka birokrasi akan terseok-seok. Untuk itu, kapabilitas SDM birokrasi perlu terus ditingkatkan. Hadirin yang saya hormati; Agenda reformasi birokrasi antara lain menyediakan pelayanan publik yang prima, tata pemerintahan yang bersih serta pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan profesionalisme aparatur agar pelaksanaan tugas-tugas ini berjalan dengan baik. Di sinilah pentingnya pengembangan kapasitas dan inovasi, supaya aparatur kita semakin profesional. Namun demikian, pembinaan kepegawaian di Jawa Tengah menuju profesionalisme, disesuaikan dengan kapasitas masing-masing aparat. Sebab untuk mewujudkan profesionalisme tidak bisa hanya didorong dengan pelatihan, tetapi juga nawaitu dari masing-masing individu. Untuk itu, bagi yang rajin dan berpotensi maju akan terus dibina, sedangkan bagi yang kurang tetapi mempunyai keinginan kuat untuk maju akan terus didorong, sedangkan bagi yang malas-malasan, lebih baik ditinggal, supaya tidak membebani organisasi. Perlu dipahami, bahwa untuk menyelenggarakan sebuah pemerintahan yang baik, diperlukan seorang leader (pemimpin) yang baik pula. Itulah kunci utama dalam pemerintahan. Selain itu, keterpanggilan seorang pemimpin untuk menjadi leader bagi masyarakat, sangat berpengaruh terhadap program kerja serta pengaplikasiannya. Sebagai gambaran, pemerintahan zaman dahulu itu seperti konser musik klasik, dimana semuanya teratur memainkan musik sesuai dengan partitur. Sedangkan pemerintah sekarang itu ibarat konser musik jazz yang penuh dengan improvisasi musik. Pada kepemimpinan Orde Baru, banyak terjadi tindak nepotisme, korupsi, arogansi aparat kepolisian, pelanggaran HAM serta pembatasan hak berpolitik. Namun, hal itu ada segi positifnya yaitu semua pembangunan berjalan lancar. Adapun negatifnya, kita hanya sebagai robot-robot yang tidak mempunyai roh. Di sisi lain, kalau berbicara SDM aparatur berarti meliputi leader dan jajaran di bawahnya. Leadership sangat berpengaruh terhadap kinerja birokrasi. Di Jawa Tengah sendiri mulai sekarang sudah diberlakukan promosi terbuka untuk posisi pejabat eselon III, IV dan akan segera ditindak-lanjuti untuk


jabatan eselon I dan II. Jadi tidak ada istilah berdasarkan koncoisme dan nepotisme. Semuanya murni menggunakan talent scouting yang melibatkan Tim Independen. Intinya, saya mau memberikan kesempatan yang lebih banyak untuk mereka yang knowledge-nya oke, skill-nya oke, sikapnya oke, tapi kesempatannya belum ada. Para peserta seminar yang berbahagia; Promosi terbuka di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah dilaksanakan untuk Pejabat Eselon IV dan Eselon III. Pesertanya adalah semua pegawai yang memenuhi syarat adminisatratif di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Memang tidak dibuka untuk daerah Kabupaten/Kota, sebab untuk memberikan kesempatan dari jajaran internal agar berkembang. Sedangkan nanti untuk Jabatan Eselon I atau Sekda Provinsi akan terbuka untuk Kabupaten/Kota. Pelaksanaan promosi terbuka ini juga tidak mengaburkan makna dari Baperjakat maupun SKPD pengirim peserta. Karena peserta diseleksi dalam beberapa tahap, yaitu seleksi administrasi dan teknis, melalui pembuatan makalah oleh Pimpinan SKPD masing-masing untuk kemudian diverifikasi oleh BKD. Hasil penilaian BKD menjadi talent pool yang dipergunakan Baperjakat dalam memilih personil untuk menduduki jabatan di salah satu SKPD sesuai dengan background dan kemampuannya. Semua tahap juga diumumkan secara terbuka melalui website. Inilah

yang

dilakukan

Pemprov

Jateng

untuk

meningkatkan

kapasitas

leadership, sehingga nanti pejabat yang didapatkan bukan hanya profesional, tetapi the right man on the right place. Bahkan langkah serupa juga diterapkan

untuk seleksi Direksi Bank Jateng sebagai BUMD milik Pemprov Jateng, yang dibuka untuk umum melalui kerjasama fit and proper test dengan Bank Indonesia. Intinya, untuk mendapatkan seorang leader yang baik itu harus memenuhi 4 (empat) kecakapan, yaitu mampu menjadi change leader, empower people, share vision dan inspire people. Jika menjadi pemimpin orientasinya uang, bukan ketulusan pengabdian bagi bangsa dan Negara, maka mereka akan membuat program kerja untuk mengembalikan uangnya sebagai modal menjadi pemimpin. Karena itu, untuk meningkatkan profesionalisme aparatur lainnya, khususnya jajaran staf dimulai dari pola penerimaan CPNS. Pemprov Jateng menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test) yang terbuka. Jadi ketika


pelaksanaan test CPNS dilengkapi dengan layar monitor di luar ruang yang menyajikan progres hasil test setiap peserta. Pada waktu tes selesai, peserta juga sudah bisa melihat hasil tes dan

score-nya, sehingga dari batasan-batasan nilai yang ada bisa dilihat apakah

peserta lulus atau tidak. Monitor yang ada di luar ruang juga menampilkan informasi yang serupa, sehingga rekan-rekan wartawan dan masyarakat juga bisa menyaksikan siapa yang lulus dan hasilnya bagaimana. Kami menganggap penting penerimaan CPNS ini sebagai salah satu faktor yang berperan mendukung profesionalisme aparatur ke depan. Kalau CPNS yang diterima berkualitas, tentu saja dalam melaksanakan kerja nanti juga semakin baik dan profesional. Hadirin yang saya hormati; Langkah perubahan untuk mendorong profesionalisme aparatur di Jawa Tengah juga dimulai dengan penerapan e-office sebagai budaya kerja organisasi. Bukan hanya penerapan manajerial yang berbasis elektronik, tetapi juga penerapan konsep elektronik pada mekanisme kerja. Kita awali dari penerapan komunikasi berbasis elektronik seperti penggunaan gadget dan video conference untuk rapat ataupun acara-acara lain. Karena selain efektif ternyata juga efisien. Kemudian, gaji PNS, sekarang sudah mulai menggunakan ATM. Sedangkan untuk meningkatkan skill dan keterampilan aparatur, maka dilaksanakan diklatdiklat aparatur oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah. Selain diklat kepemimpinan, maka diklat teknis perlu ditingkatkan, bekerja sama dengan lembaga eksternal dan perguruan tinggi. Bentuknya mungkin tidak harus short course, in house training, tetapi bisa brain storming atau FGD untuk memecahkan masalah dan mendapatkan masukan teknis terkait tugas pelaksanaan aparatur. Istilah saya yaitu ”rembugan” untuk mendapatkan solusi terbaik dan responsif terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kesimpulannya, ada 2 (dua) hal penting untuk wujudkan Jawa Tengah berdikari. Pertama kinerja harus baik. Ukuran baik itu yaitu jujur dan berprestasi. Untuk bisa baik maka harus disiplin. Wujudnya: mampu menghasilkan output dan outcome yang jelas. Karena itu, saya menyambut baik diterapkannya UU ASN, Permenpan 14 Tahun 2009 maupun Kurikulum 2013, yang esensinya adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur kita sebagai pamong praja dan pamong masyarakat, dalam upaya membentuk pemimpin perubahan.


Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufik wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




MATERI WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH PADA RAPAT KOORDINASI PENANGANAN PASCA BENCANA SEMARANG, 30 JANUARI 2014 Assalamu‟alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Para Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah; Jajaran Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Tengah; Pimpinan Dunia Usaha; Peserta Rapat Koordinasi dan hadirin yang berbahagia; Puji syukur kita panjatkan

kehadirat

Tuhan

Yang

Maha Esa,

Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama-sama hadir menyertai Rapat Koordinasi Penanganan Pasca Bencana.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa dalam beberapa hari terakhir telah terjadi bencana alam banjir, tanah longsor, dan gempa bumi, di beberapa daerah di Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya sampaikan ”Terima kasih” atas kesigapan kawankawan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama SKPD dan instansi terkait dalam melakukan tanggap darurat terhadap bencana yang terjadi di wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya, kita masih harus terus waspada akan potensi bencana yang mungkin terjadi, sekaligus harus melakukan penanganan pasca bencana hingga kondisinya memungkinkan bagi korban bencana untuk beraktivitas kembali secara wajar. Karena itu, melalui kegiatan ini, mari kita satukan langkah untuk bersama-sama membahas dan melakukan upaya-upaya konkret dalam penanganan pasca bencana.


Peserta Rakor yang saya hormati; Berbicara penanganan pasca bencana, berarti membahas bagaimana kita melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi setelah tahap tanggap darurat. Rehabilitasi dan rekonstruksi ini meliputi kondisi Sosial, Ekonomi, Kesehatan, Keamanan dan Ketertiban, serta Lingkungan. Rehabilitasi dilakukan dengan perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik sampai tingkat memadai. Sasaran utamanya yaitu normalisasi atau berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. Sedangka rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran utama yaitu tumbuhkembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

lain : 1. 2. 3.

Prinsip dasar dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi antara

4.

Objek fisik dan non fisik yang terkena dampak bencana; Build Back Better dan Pengurangan Risiko Bencana; Tepat waktu, terencana, terpadu, koordinatif dan berkesinambungan dengan pembangunan daerah; Mendahulukan kelompok rentan, keadilan dan kesetaraan gender;

5.

Pendekatan sosial budaya dan pemanfaatan sumber daya setempat;

6.

Kemandirian masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan good governance;

Para Peserta Rakor yang saya hormati; Rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Dunia Usaha melalui CSR nya. Maka, semua program rehabilitasi dan rekonstruksi ini harus kita sinergikan antar sektor, agar berjalan lebih efektif, efisien dan optimal. Misalnya untuk perumahan dan prasarana lingkungan, menjadi tanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang bersama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Infrastruktur transportasi darat, laut, energi, pos dan telekomunikasi, air dan sanitasi, serta infrastruktur pertanian menjadi tugas Biro Administrasi


Pembangunan Daerah, Bappeda, Dinas PSDA, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga, dan Dishubkominfo. Selain rehabilitasi dan rekonstruksi fisik dan infrastruktur, perlu diperhatikan tentang pendampingan kepada korban bencana untuk memulihkan trauma psikisnya, utamanya pada anak-anak. Untuk itu, di tempat-tempat pengungsian, saya minta diupayakan ada petugas misalnya dari Dinas Sosial atau relawan yang mengajak anak-anak lepas dari beban trauma bencana, misalnya dengan memandu bernyanyi, permainan yang mendidik, maupun pembelajaran sederhana. Rehabilitasi dan rekonstruksi kondisi sosial yang meliputi kesehatan, pendidikan, agama, budaya dan bangunan bersejarah, serta lembaga sosial harus dilakukan bersama oleh Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Di bidang ekonomi, yang mencakup sub sektor pertanian, perikanan, industri kecil dan menengah, perdagangan, dan pariwisata menjadi wewenang Dinas Pertanian TPH, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi, Saudara-saudara kita korban bencana ini juga harus kita berikan pendampingan untuk melakukan kegiatan ekonomi produktif, agar mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan tidak semakin terpuruk dalam kemiskinan. Selain itu, pada sub sektor lingkungan hidup, pemerintahan, sektor keuangan/perbankan, serta keamanan dan ketertiban menjadi tugas bersama antara Badan Lingkungan Hidup, Dinas ESDM, Biro Bina Sosial, Biro Keuangan serta TNI dan POLRI. Yang tidak kalah penting, terus lakukan pemantauan terhadap bencana lanjutan beserta dampaknya, dan segera laporkan agar segera mendapatkan penanganan. Mari, saling bahumembahu, bekerjasama secara sinergis untuk membantu meringankan beban Saudara-saudara kita korban bencana. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wassalamuàlaikum Wr.Wb. WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd Drs. H. HERU SUDJATMOKO, MSi.



MATERI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA TALK SHOW : 4 PILAR GOES TO CAMPUS SEMARANG, 5 FEBRUARI 2014 Assalamu‟alaikum Wr. Wb. Selamat siang dan Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Lukman Hakim Saifudin, Wakil ketua MPR RI; Sekretaris Jenderal MPR-RI; Rektor beserta segenap Civitas Akademika IAIN Walisongo Semarang; Para Pembicara dan peserta talkshow; Hadirin yang saya hormati, Puji syukur Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bersamasama hadir menyertai Talk Show : 4 Pilar Goes to Campus yang diselenggarakan atas kerjasama Sekretariat Jenderal MPR-RI dengan IAIN Walisongo Semarang, dengan tema: “Mempertegas Sistem Presidensiil. Kepada jajaran Setjen MPR-RI dan keluarga besar IAIN Walisongo Semarang, saya sampaikan ”terima kasih” atas prakarsa dan inisiatifnya menyelenggarakan kegiatan ini, sebagai wahana peningkatan pemahaman dan sekaligus internalisasi nilai-nilai 4 pilar kebangsaan kepada generasi muda, khususnya rekanrekan maha-siswa. Kenapa kampus ? Karena kampuslah tempat dimana anak-anak muda bukan saja untuk menggapai masa depan, tetapi juga menjadi kawah candradimuka bagi penggemblengan karakter dan jatidiri yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 4 pilar kebangsaan kita, yaitu Pancasilan UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.


Hal ini perlu saya sampaikan karena masih banyak persoalan bangsa yang penyelesaiannya belum kunjung tuntas, baik masalah sosial, ekonomi, keamanan, politik dan moral. Dalam hal ini, penegakan hukum belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan mampu membela pihak-pihak yang benar. Korupsi masih menjadi problem utama kita yang kian kusut dan sulit terurai. Kekerasan digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Demokrasi yang tanpa musyawarah. Kemudian penguasaan aset-aset ekonomi kita oleh kekuatan-kekuatan asing. Masih tingginya ketergantungan kita pada orang lain. Semangat kebangsaan dan patriotisme yang terus merosot. Saling mencurigai dan budaya luhur dan adiluhung mengalami pergeseran makna, semakin luntur dan babak belur Maka, saat ini saya berkesimpulan bahwa bangsa kita belum melaksanakan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa, UUD 1945 sebagai sumber dari segala tertib hukum, Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekuatan pemersatu, hingga kini belum terealisir dalam segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia. Hadirin yang berbahagia; Buat saya, ketika harus berbicara 4 pilar kebangsaan, ingatan saya selalu kembali pada semangat dari Almarhum Bapak Taufik Kiemas yang tidak pernah lelah berjuang menerapkan 4 pilar kebangsaan ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentu saja termasuk di dalamnya adalah bagaimana penerapannya dalam konsep pemerintahan di Indonesia. Karena itu, tema talk show ini yaitu: “Mempertegas Sistem Presidensiil” sangat tepat, karena sistem ini juga tidak bisa dipisahkan dari 4 pilar kebangsaan kita. Sistem Presidensiil tercantum dalam konstitusi kita. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Artinya bentuk Negara kita itu kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah Republik. Selain itu Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala Negara dan sekaligus kepala Pemerintahan. Hal ini jelas tampak pada pasal 4 ayat 1: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan kita menganut sistem Presidensiil. Itu teorinya. Namun, saat ini dalam prakteknya, banyak bagian-bagian dari sistem parlementer yang masuk dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Walaupun hasil amandemen kons-titusi UUD 1945 memperkuat sistem presidensial, tetapi dalam implementasinya terjadi pergeseran hingga sedikit menyentuh praktik sistem parlementer. Presiden sebagai kepala negara, kekuasaannya dibatasi oleh UU. Kemudian MPR berwenang memberhentikan presiden dalam masa jabatan (Pasal 3 ayat


3). Demikian juga DPR selain mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat, juga hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas (Pasal 20A ayat 2 dan 3). Selain itu, DPR juga mempunyai wewenang mengajukan usul kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden apabila melanggar hukum dengan sungguh-sungguh. Pelanggaran hukum berupa pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Hadirin yang berbahagia; Adanya pergeseran implementasi sistem presidensial itu, terkait dengan adanya fragmentasi politik yang multipartai. Padahal sistem presidensial sebenarnya tidak tepat diterapkan di negara yang multipartai. Hal itu menyebabkan adanya kompromi-kompromi politik agar pemerintahan bisa bekerja. Tanpa melakukan kompromi dengan partaipartai politik, sulit bagi pemerintah untuk melakukan programnya. Termasuk dalam menyusun kabinet. Terjadi politik transaksional. Dibuat koalisi antar partai pendukung untuk membentuk suatu pemerintahan. Akibatnya ada jatah menteri kepada partai politik yang tidak lagi memperhatikan profesionalitas dan kemampuan. Yang penting mayoritas kekuatan politik ada di pemerintahan sehingga apa yang menjadi kebijakan pemerintah bisa berjalan. Tetapi kenyataannya, dengan penempatan kader partai dalam pemerintahan juga tidak menjamin ada dukungan dari parlemen. Kita lihat, sebentar-sebentar muncul hak interpelasi, sedikit-sedikit muncul hak angket, dll. Artinya ada ketidakcocokan antara besarnya dukungan partai kepada kabinet dengan dengan dukungan partai di parlemen. Itu satu problem sistem presidensiil yang kita jalankan saat ini. Kemudian, dalam hubungan antara presiden dengan kepala daerah juga menjadi problem tersendiri. Presiden yang berasal dari partai A misalnya, dan Gubernur, Walikota dan Bupati dari partai yang lain. Seringkali kebijakankebijakan pusat, tidak didukung bahkan dilawan oleh para kepala daerah, karena ada perbedaan partai dan pandangan politik terhadap kebijakan tersebut. Bagi saya, ketika seorang telah menjadi Kepala Daerah, maka secara struktur harus tegas dikatakan bahwa tugasnya di bawah Presiden. Saya sebagai Gubernur Jawa Tengah, maka tugas penyelenggaraan pemerinahan


berada pada struktur di bawah Presiden. Jadi, bos saya bukan lagi Bu Mega. Loyalitas kepada partai politik, tanggal sejak kita menjadi abdi negara. Hal inilah yang menjadi komitmen saya dalam membangun Jawa Tengah yang lebih sejahtera dan berdikari, mboten korupsi dan mboten ngapusi. Kekuatankekuatan partai politik tidak semenamena masuk dan mengintervensi kekuasaan pemerintahan. Tidak ada titip menitip proyek, jabatan, dll di Jawa Tengah. Hal sama juga berlaku bagi Presiden sendiri. Sejak menjadi pemimpin negara, maka loyalitas pada partai harus berakhir. Apapun alasannya, karena tugas presiden itu sudah sangat berat, mengurus lebih dari 200 juta jiwa Indonesia agar dapat hidup layak, terpenuhinya kebutuhan dasar; makan, minum pendidikan, kesehatan, rasa aman, nyaman dll. Belum lagi, kalau negara dalam kondisi darurat bencana seperti saat ini. Tugas presiden tentu jauh semakin besar. Apa jadinya kalau Presiden masih juga harus memikirkan partainya ? Maka, sekali lagi pertanyaannya apakah sistem presidensiil ini kurang tepat diterapkan dengan multipartai ? Amerika Serikat yang juga menganut sistem presidensiil dan dianggap sebagai dedengkotnya demokrasi hanya ada dua partai. Kalau memang multipartai ini kurang tepat, maka semangat menyederhanakan partai politik bisa terus kita dorong. Bukan untuk mengekang kebebasan masyarakat dalam berkelompok pada suatu partai politik, tetapi semangatnya justru untuk memperkuat sistem presidensiil yang kita anut. Dengan jumlah partai yang lebih sedikit, harapannya tidak ada lagi kompromi politik atau politik dagang sapi yang sifatnya sangat pragmatis. Koalisi bisa dibangun atas dasar persamaan visi misi dan ideologi perjuangan. Bukan berdasar kepentingan sesaat. Kemudian terkait hubungan dan peran antar lembaga negara, maka

check and balances harus didorong agar berjalan sesuai dengan track. Artinya, antar lembaga negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif bisa saling mengontrol secara baik sesuai aturan yang berlaku. Kemudian balances yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus sesuai dengan batasan kekuasaannya. Masing-masing lembaga negara tidak boleh mencampuri tugas dan wewenang lembaga lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap lembaga negara tidak boleh melebihi batas kekuasaannya sebagai mana yang telah diatur dalam sistem pemerintahan presidensiil.


Karena itu, diperlukan aturan yang tegas dan tidak rancu dalam konsep hubungan atara pemerintah sebagai pelaksana UU dengan legislatif yang berkuasa terhadap pembentukan UU, sehingga tidak menghambat dalam pelaksanaan perannya masingmasing. Inilah yang akan menjadi tugas bersama antar lembaga-lembaga negara yang telah mengemban kewenangan yang berasal dari rakyat. Selain itu, yang juga tidak kalah penting adalah perlu adanya kesadaran dari orang-orang yang mendapat amanat rakyat untuk lebih peduli pada bangsa, dan menyadari bahwa semua yang dilakukan hanya untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok (partai politik). Yang tidak kalah penting pula, ada partisipasi besar dari kampus dengan tradisi keilmuannya untuk dapat menginternalisasikan nilai-nilai dari 4 pilar kebangsaan ini dalam aktivitas akademik dan di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, paling tidak semangat nasionalisme dan patriotisme semakin terpatri kuat dalam diri masyarakat dan generasi muda kita, sehingga kita semua senantiasa bisa menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi maupun golongan, saat ini dan sampai kapanpun. Terlebih ketika anak-anak muda kita ini mendapat kepercayaan rakyat untuk menjadi pemimpin, apakah itu di lembaga eksekutif dan legislatif, maupun ketika berkarier di lembaga yudikatif. Selanjutnya, kita sebagai generasi bangsa hendaknya dapat selalu menghargai dan mengenang jasa perjuangan para pahlawan bangsa. Sampai kapanpun! Sebagaimana kata Bung Karno, “Jangan sekali-kali melupakan sejarah (JASMERAH)”. Tugas kita sekarang adalah melanjutkan perjuangan untuk membangun dan menata kehidupan yang lebih baik menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera. Kita harus mampu mewujudkan kedaulatan bangsa di segala bidang pembangunan. Maka, Tri Sakti Bung Karno, yaitu: berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan, begitu sangat penting untuk kita implementasikan dalam membangun tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena itu, talk show ini hendaknya bukan sekedar pengkayaan intelektual saja, tetapi menjadi momentum pemantik bangkitnya idealisme dan nilai-nilai kejuangan untuk mendukung sistem presidensiil yang lebih baik, yaitu sistem pemerintahan yang bukan saja bisa stabil tetapi benar-benar membawa pembaharuan penyelenggaraan negara yang lebih baik, mendukung


terwujudnya kemajuan bangsa, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tetap tegaknya NKRI. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi inspirasi dan sumber motivasi bagi bangkitnya semangat kita semua, utamanya para generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan dalam membawa Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Wabillahitaufik wal hidayah Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




MATERI GUBERNUR JAWA TENGAH SEBAGAI NARASUMBER PADA SEMINAR NASIONAL DENGAN TEMA: ”PENDIDIKAN NON DISKRIMINATIF UNTUK DIFABEL/ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS” SURAKARTA, 15 FEBRUARI 2014 Assalamu‟alaikum Wr. Wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati; Walikota beserta Muspida Kota Surakarta; Kawan-kawan Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Surakarta; Rektor beserta Civitas Academika Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS); Ketua Umum Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia (APPKhI); Para Narasumber dan Peserta Seminar; A.

PENGANTAR Hadirin yang berbahagia;

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdhulillah siang ini kita dapat bersama-sama hadir mengikuti Seminar Nasional dengan tema: ”Pendidikan Non Diskriminatif untuk Difabel/Anak Berkebutuhan Khusus”. Seminar yang dilaksanakan dalam rangka menyambut “Difable Day” ini sangat positif, karena dapat membuka wacana perlunya provinsi Jawa Tengah “Menuju Provinsi Ramah Difabel”, sebagaimana tema yang diberikan panitia kepada saya untuk menjadi pembicara pada kesempatan ini. Karena itu, saya sampaikan ”Terima Kasih” kepada Pusat Studi Difabilitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) -


Program Studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) UNS Surakarta, disertai harapan dapat diperoleh formulasi yang tepat dan mudah dilaksanakan untuk mewujudkan “Jawa Tengah sebagai Provinsi Ramah Difabel”. Karena itu, melalui forum ini saya minta seluruh peserta Seminar dapat menyamakan persepsi dan pemahaman tentang konsep dan implementasi pendidikan non diskriminatif, pendidikan untuk semua, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) secara tepat. B.

KONVENSI PENYANDANG DISABILITAS Hadirin yang saya hormati;

Pemberdayaan masyarakat tidak mengenal lini. Segala bentuk bantuan stimulan bernuansa pemberdayaan yang diluncurkan pemerintah dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat. Saat ini, penanganan terhadap para penyandang disabilitas telah selangkah lebih maju dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang “Pengesahan Convention on the Right Persons with Disabilities” yang didalamnya memuat tentang prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Internasional. Dengan telah diratifikasinya konvensi tersebut, maka terjadi perubahan paradigma dalam penanganan terhadap penyandang disabilitas yang dulunya menggunakan pendekatan “Charity” sekarang harus dialihkan ke pendekatan “Human Rights” atau pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia. Pendekatan berbasis “human rights” ini esensinya memandang penyandang disabilitas sebagai subyek. Tujuan akhirnya adalah untuk memberdayakan penyandang disabilitas, serta menjamin partisipasi aktif mereka dalam berbagai bidang kehidupan dengan cara yang terhormat. C.

PENYELENGGARAAN TENGAH

KESEJAHTERAAN

SOSIAL

DI

JAWA

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui Dinas Sosial telah mengalokasikan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut dilaksanakan dengan menggunakan dua sistem, yaitu: penanganan berbasis kelembagaan dan penanganan berbasis masyarakat. Penanganan berbasis kelembagaan dilaksanakan oleh Balai Rehabilitasi Sosial yang tersebar di 35 kabupaten/kota dan Panti Sosial Masyarakat di Jawa Tengah. Kapasitas penanganan secara reguler yang dilaksanakan melalui 27 Balai Rehabilitasi Sosial dan 25 Unit Rehabilitasi Sosial setiap tahunnya


mencapai jumlah 4.632 jiwa PMKS, sedangkan melalui Panti Sosial Swasta dapat ditangani sebanyak 3.843 jiwa PMKS. Khusus untuk penanganan kepada penyandang disabilitas dilaksanakan di Balai rehabilitasi Sosial, antara lain di Kabupaten Kudus, Kota Surakarta, Kabupaten Temanggung, Pemalang, Purworejo Sragen, Demak dan Klaten. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memberikan bantuan makanan Satu Orang Satu Hari (SOSH) kepada Panti Penyandang Disabilitas yang ada di Jawa Tengah sebanyak 1500 orang dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 2.000,/orang/hari. Sementara itu, penanganan Berbasis Masyarakat (non lembaga) adalah suatu proses pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaksana pelayanan dan rehabilitasi sosial. Hadirin yang saya hormati; Strategi yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menangani penyandang disabilitas yaitu dengan meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan. Ini dilaksanakan terutama dengan mengembangkan jaringan kemitraan dengan LSM/Orsos dan dunia usaha, meningkatkan peran keluarga dan masyarakat, serta partisipasi penyandang disabilitas itu sendiri. D.

PROVINSI RAMAH DISABILITAS

Provinsi ramah penyandang disabilitas merupakan sistem pembangunan daerah yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak hak penyandang disabilitas. Hal ini berarti bahwa penyandang disabilitas : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Mempunyai Hak suara dalam mengekspresikan pendapat mereka tentang daerah yang mereka inginkan; Dapat berperan serta dalam kehidupan keluarga, komunitas, dan sosial; Menerima haknya dalam pelayanan dasar; Mendapatkan akses terhadap sanitasi yang baik; Terlindungi dari eksploitasi, kekejaman, dan perlakuan salah; Berperan serta dalam kegiatan budaya dan sosial; dan Setiap warga secara seimbang dapat mengakses setiap pelayanan, tanpa memperhatikan suku bangsa, agama, kekayaan, gender, dan kecacatan.

Adapun yang menjadi dasar pemikiran perwujudan Provinsi Ramah Disabilitas, antara lain dilatarbelakangi oleh beberapa hal sebagai berikut :


1. 2. 3. 4.

Kapanpun kita bisa berubah menjadi penyandang disabilitas Apabila ada anggota keluarga kita yang menyandang disabilitas, bagaimana kita menginginkan mereka untuk diperlakukan Kita mempunyai potensi yang akan berguna bagi para penyandang disabilitas Apa yang akan kita lakukan apabila kita hanya dilihat dari dari “apa yang tidak bisa kita lakukan” dibanding dengan “apa yang bisa kita lakukan”.

Perwujudan Provinsi Ramah disabilitas tentu saja memerlukan peran aktif seluruh unsur yang ada baik dari Pemerintah, Dunia Usaha, masyarakat, keluarga dan penyandang disabilitas itu sendiri. Masing-masing unsur memegang peran yang sangat penting dalam perwujudan Provinsi Ramah Disabilitas. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam perwujudan Provinsi Ramah disabilitas adalah dengan menyusun Perda Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas, yang saat ini tinggal menunggu pengesahan dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Draft tersebut terdiri dari 15 Bab dan 94 Pasal dan mengatur hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, kesehatan, ketenegakerjaan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik dan hukum serta penanggulangan bencana. Tujuan Penyusunan Raperda Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas di Jawa Tengah, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (inherent dignity). Dalam hal ini peran Dunia Usaha antara lain dapat dilakukan dengan: 1. 2. 3. 4. 5.

Memastikan bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama di tempat kerja. Menyediakan aksesibilitas bagi pekerja penyandang disabilitas. Meningkatkan prospek pekerjaan bagi para penyandang disabilitas dengan memfasilitasi perekrutan, kembalinya mereka ke tempat kerja, upaya mereka mempertahankan pekerjaan dan kesempatan untuk maju. Mempromosikan tempat kerja yang aman, dapat diakses dan sehat. Memaksimalkan kontribusi yang dapat diberikan oleh para pekerja yang merupakan penyandang disabilitas.

Tentu saja masyarakat mempunyai peran penting dalam perwujudan Priovinsi Ramah Disabilitas. Salah satunya adalah dengan merubah pola pikir bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang tidak potensial. Penghapusan diskriminasi bagi para penyandang disabilitas adalah dengan


menerima adanya perbedaan dalam satu kebersamaan, dengan memandang disabilitas lebih pada abilitas daripada disabilitasnya Provinsi Ramah Penyandang Disabilitas akan terwujud melalui suatu kemitraan yang seluasluasnya dengan melibatkan semua pihak yang ada di kota. Kemitraan dapat dibangun dengan melibatkan peran panjenengan sami, baik dari sektor swasta, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah kota dari masing-masing departemen atau sektor, organisasi non pemerintah, dan masyarakat sipil yang kesemuanya bertujuan untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat inklusif yang ramah bagi penyandang disabilitas dimana ada rasa saling menghargai akan perbedaan dalam kebersamaan Dengan spirit kebersamaan, mari kita perkuat persatuan dan kesatuan, kita tingkatkan kreativitas dan kerja keras sesuai peran dan fungsi kita masingmasing, untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 yaitu: ”Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari - mBoten Korupsi mBoten Ngapusi”. Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat mengikuti Seminar. Wabillahitaufik wal hidayah Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




POKOK-POKOK MATERI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA ACARA TEMU ALUMNUS MAGISTER ILMU HUKUM UNTAG SEMARANG SEMARANG, 15 FEBRUARI 2014 Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang terhormat Pimpinan KPK RI; Yang saya hormati Rektor, Pembantu Rektor, Dekan dan civitas akademika UNTAG Semarang; Para alumnus Pasca Sarjana Ilmu Hukum UNTAG Semarang; Praktisi Hukum dan mahasiswa fakultas hukum UNTAG Semarang Hadirin yang kami hormati.

A. Pengantar Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pagi ini kita dapat bersama-sama hadir menyertai acara Temu Alumni Magister Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dalam rangka Dies Natalis UNTAG Semarang ke-50 yang dirangkai dengan Seminar dengan tema “Keprihatinan Wibawa Hukum di Indonesia”. Untuk itu, kepada UNTAG Semarang, saya sampaikan “terima kasih dan selamat ulang tahun”, karena sudah setengah abad mengabdi untuk pendidikan tinggi di Jawa Tengah serta menyuplai kader-kader bangsa yang handal. Di usia 50 tahun ini menjadikan UNTAG semakin matang dalam menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satunya melalui seminar kali ini yang sangat stratregis sebagai upaya tukar pendapat mengenai hukum yang ada di Indonesia saat ini. Alumni, mahasiswa maupun pemerhati dan praktisi hukum tentunya konsen terhadap perkembangan hukum kita saat ini yang menarik,


sehingga diskusi kali ini bisa menghasilkan telaah, kajian dan masukan positif terhadap kondisi hukum saat ini. Saya juga alumni dari fakultas hukum di UGM Jogja. Dari semasa kuliah, penuh dengan romantisme dengan perjuangan dan kerja keras. Selain kuliah saya juga aktif dalam berbagai pergerakan mahasiswa, termasuk menjadi seorang demonstran, yang tetap semangat untuk menyuarakan hati nurani. Esensinya adalah untuk reformasi di segala bidang, termasuk dalam bidang hukum.

B. Permasalahan Hadirin yang saya hormati; Kalau berbicara tentang hukum, memang ada fungsi dan bagian yang harus dipahami terlebih dahulu. Fungsi utamanya sebagai regulasi atau mengatur, apalagi negara kita berdasarkan atas hukum, jadi hukum menjadi piranti untuk mengatur negara. Di dalam hukum ada aturan, batasan, larangan dan sanksi. Dalam perkembangannya hukum ini harus terus di-upgrade, dalam arti terus disempurnakan agar sesuai dengan kehidupan masa kini. Kalau dahulu pada era kemerdekaan, politik menjadi panglima, saat ini hukumlah yang menjadi panglima. Oleh sebab itu, orang yang belajar tentang hukum harus dinamis, bisa berinovasi dan mengembangkan pola pikir sesuai perkembangan dan kebutuhan jaman. Hukum kita yang diadopsi dari kitab hukum Belanda, sekarang harus banyak disempurnakan. Katakanlah dahulu belum ada aturan mengenai hak cipta, atau yang lebih keren mengenai transaksi elektronik, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan reaksi positif masyarakat hukum, maka produk hukum terkait hak cipta dan transaksi elektronik sekarang sudah ada. Namun, perkembangan wibawa hukum saat ini memang dipertaruhkan. Saya prihatin dengan beberapa kasus belakangan ini, yang melibatkan berbagai petinggi hukum di tanah air, termasuk kasus yang melilit Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum tertinggi di negara. Apalagi kasus yang menimpa seringkali tentang korupsi. Korupsi itu timbul karena adanya pikiran negatif, yaitu keinginan dan peluang yang dimanfaatkan secara negatif. Kalau kita nrimo, ikhlas dan tidak ngiler lihat duit, maka korupsi itu tidak akan terjadi. Dan sebenarnya, keberadaan MK justru menjadi jembatan emas agar masyarakat bisa partisipasi dalam memajukan hukum di tanah air. Judicial review bisa diajukan oleh masyarakat terhadap aturan/regulasi yang diputuskan


bertentangan atau tidak dengan Konstitusi (UUD 1945). Ini pembelajaran hukum yang terbuka lebar untuk masyarakat.

C. Perkembangan Hukum di Indonesia Namun jangan dipandang sisi negatif nya belaka, karena perkembangan regulasi kita saat ini juga mengalami pembaharuan. Setidaknya ada 2 (dua) regulasi baru yang menjadi simbol pembaharuan, yaitu terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memperbarui konsep-konsep PNS sebagai penyelenggara birokrasi agar lebih profesional dengan tata manajemen yang lebih baik, termasuk dalam hal penataan struktur, manajemen kepegawaian, serta netralitas agar tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan politik. Sedangkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa mengatur tentang pemberdayaan desa agar lebih mandiri, dan membagikan sebagian kewenangan pengelolaan keuangan kepada desa agar bisa berdaya, maju dan sejahtera. Dana pembangunan desa ditingkatkan agar pembangunan lebih merata dan tidak tersentralisasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 juga telah mencanangkan sebagai Tahun Infrastruktur dengan mengalokasikan dana kepada 7.809 pemerintah desa guna pembangunan infrastruktur desa dengan nilai total Rp. 4,353 milyar. Desa dengan kategori miskin tinggi akan memperoleh bantuan masing-masing sejumlah Rp.100 juta, kategori miskin sedang masing-masing sejumlah Rp. 60 juta dan kategori miskin rendah masing-masing sejumlah Rp. 40 juta. Alokasi bantuan ini lebih tinggi dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp 5 juta per tahun. Hal-hal seperti inilah yang perlu kita dorong untuk mengembalikan wibawa hukum di tanah air. Dengan memperbaiki tatanan hukum melalui penyempurnaanpenyempurnaan regulasi ini, maka semakin hari hukum kita semakin baik. Namun jangan lupa, masyarakat juga harus paham dan patuh hukum, serta para penegak hukum selaku subjek juga harus konsisten. Setiap penegak hukum itu informan sekaligus cermin penyelenggaraan hukum, sehingga harus menjadi suri teladan bagi pelaksanaan hukum yang baik kepada masyarakat.


Wibawa hukum bergantung dari sikap opini yang terbentuk dari masyarakat melihat eksistensi pelaksanaan hukum. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini mari kita diskusikan langkah strategis mengembalikan wibawa hukum di Indonesia. Mulai dari dalam diri sendiri secara individual, maupun menata budaya organisasi dan budaya kerja serta lingkungan kita. Dimulai dari hal yang kecil untuk kemudian ke arah yang lebih besar, sehingga saya kira hukum ini akan ditegakkan kembali. Alumni magister ilmu hukum saya rasa banyak dan menjadi tempat utama reformasi dan revitalisasi hukum di masyarakat. Kajian atau pendekatan ilmu hukum sangat penting dan dibutuhkan dalam membuat draft regulasi yang lebih mendalam dengan rujukan berbagai jenis norma dan value yang ada di masyarakat, bisa dari sisi pidana, perdata, tata usaha negara, hukum agama bahkan hukum adat. Untuk itu, kesempatan juga terbuka luas kepada kalangan akademisi, termasuk para mahasiswa dan dosen, serta alumni Magister Hukum untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas demi kemajuan hukum. Bahkan di Jawa Tengah, kami terbuka terhadap masukan, aspirasi maupun kajian dan temuantemuan rekanrekan dari UNTAG ini untuk perbaikan pembangunan di Jawa Tengah. Jadi saya minta lingkungan pendidikan tinggi, tidak hanya mengembangan inovasi teknologi, tetapi juga inovasi di bidang sosial, ekonomi, budaya dan kajian hukum. Masih banyak hal yang perlu diberdayakan. Saya siap membuka pintu lebarlebar untuk memberi ruang yang seluas-luasnya bagi kalangan perguruan tinggi ikut berkontribusi dalam berbagai bidang pembangunan. Kekuatan dan potensi Perguruan Tinggi akan disinergikan dengan program pembangunan yang telah disusun. Misalnya melalui tema program KKN untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat di Jawa Tengah. Seperti KKN tematik untuk sosialisasi sadar hukum bagi masyarakat, sehingga bisa memberikan membentuk pemahaman hukum di masyarakat, serta mengurangi tindak pelanggaran hukum. Untuk itu, hendaknya perguruan tinggi sebagai institusi juga memberikan kesempatan yang luas kepada dosen dan mahasiswanya untuk mengapliasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain dengan belajar, mengembangkan ilmu dan penelitiannya untuk mencari solusi permasalahan yang berkembang, serta terjun langsung di lapangan untuk mengabdi kepada masyarakat.


D. Penutup Hadirin yang saya hormati; Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




POKOK-POKOK MATERI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA ACARA PERINGATAN DIES NATALIS KE-68 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM) YOGYAKARTA SEMARANG, 17 FEBRUARI 2014 Assalamu'alaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang saya hormati Rektor, Pembantu Rektor, Dekan dan civitas akademika UGM Yogyakarta; Yang saya hormati rekan-rekan birokrasi; Para pembicara, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang hadir; Alumni Fakultas Hukum UGM; Hadirin yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pagi ini kita dapat bersama-sama hadir menyertai Peringatan Dies Natalis Ke-68 Fakultas Hukum UGM Yogyakarta yang kita cintai, dan selama 68 tahun ini telah berhasil mencetak banyak kader bangsa yang cemerlang di bidang hukum. Untuk itu, saya ucapkan Selamat Hari Jadi ke-68 untuk Fakultas Hukum UGM, diiringi doa dan harapan agar setiap lulusan UGM menjadi penggerak pembaharuan hukum di tanah air.. Hadirin yang saya hormati; Kalau dahulu pada era kemerdekaan, politik menjadi panglima, saat ini hukumlah yang menjadi panglima. Oleh sebab itu, orang yang belajar tentang hukum harus dinamis, bisa berinovasi dan mengembangkan pola pikir sesuai perkembangan dan kebutuhan jaman. Hukum kita yang diadopsi dari kitab hukum Belanda, sekarang harus banyak disempurnakan. Katakanlah dahulu


belum ada aturan mengenai hak cipta, atau yang lebih keren mengenai transaksi elektronik, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan reaksi positif masyarakat hukum, maka produk hukum terkait hak cipta dan transaksi elektronik sekarang sudah ada. Produk hukum merupakan pondasi dari setiap pelaksanaan kebijakan. Untuk itu, dalam perkembangannya hukum harus terus diupdate, dalam arti terus disempurnakan agar sesuai dengan kehidupan masa kini. Ini merupakan peluang besar, bagi implementasi ilmu hukum untuk melakukan revitalisasi ataupun pembaharuan di bidang hukum. Salah satu langkah pembaharuan yang menuntut perubahan hukum adalah pembaharuan birokrasi. Agenda reformasi bukan hanya merubah tatanan dan nilai masyarakat, tetapi secara khusus juga merubah pola birokrasi yang diawali dengan kajian dan ketetapan hukum. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan reformasi birokrasi yang telah dilakukan di Jawa Tengah. Hadirin yang saya hormati; Konsep reformasi merupakan konsep pembaharuan dan penyempurnaan di berbagai bidang. Dalam reformasi birokrasi ada beberapa hal krusial yang terus ditata melihat dari sejarah sebelumnya. Birokrasi yang menjadi tumpuan wewenang bagi pemegang kekuasaan, dahulu justru bisa ditumpangi dengan kepentingan politis, sehingga bergeser pada khitahnya selaku abdi masyarakat dan abdi negara. Akibatnya pelayanan buruk dan banyak penyimpangan sehingga merugikan masyarakat. Salah satu konsep reformasi birokrasi dilakukan melalui beberapa pembaharuan, seperti dengan adanya regulasi baru yang mengatur tentang PNS sebagai pelaku birokrasi. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur lebih jauh mengenai profesionalisme, tata manajerial, dan netralitas ASN. Mengenai profesionalisme dan tata manajerial ini terus diperbaiki, sehingga aparat birokrasi ini benar-benar meningkat kinerjanya dalam melayani publik, bukan justru dilayani. Sedangkan netralitas tetap dijaga agar tidak mudah diperalat untuk kepentingan politis. Pengangkatan pegawai dan pejabat lebih ditekankan melalui pendekatan kompetensi dengan tim penilaian kinerja, sehingga menjauhkan dari kepentingan politis. Hadirin yang saya hormati;


Konsep reformasi birokrasi di Jawa Tengah ditujukan untuk menjawab arah kebijakan baru Jawa Tengah sesuai dengan visi Jawa Tengah, yaitu “Sejahtera dan Berdikari, mBoten Korupsi mBoten Ngapusi”. Hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi ini diharapkan dapat menekan angka korupsi di Jawa Tengah, meningkatnya pelayanan puublik yang mendukung aktivitas produktif warga Jawa Tengah, seperti petani, nelayan dan pelaku UMKM, buruh serta meningkatkan kualitas rembugan warga dalam partisipasi anggaran pro rakyat dan kontrol publik terhadap kinerja aparatur pemerintahan. Jadi, intinya semua akan dibuka secara transparan, khususnya mengenai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar masyarakat tahu, memahami dan ikut mengawasi pelaksanaannya. Saya sudah mulai dari awal tahun 2014 dengan menerbitkan Laporan Kepada Rakyat berisi komposisi APBD, ringkasan APBD, dan review alokasi APBD dalam bidang infrastruktur, sebab infrastruktur ini merupakan fokus utama pembangunan Jawa Tengah tahun 2014, serta juga dipublikasikan konsep pembangunan kedaulatan pangan dan reformasi birokrasi. Ini semua supaya masyarakat tahu lebih luas konsep pembangunan tahun 2014 dan komposisi anggarannya serta peruntukannya, termasuk memahami apa yang dilakukan Pemprov. Jateng dalam reformasi birokrasi. Hadirin yang saya hormati; Secara khusus pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemprov Jateng, dimulai dari penerapan lelang jabatan (promosi terbuka) eselon II, III dan IV sebagai upaya restrukturisasi. Lelang jabatan ini berbeda, dan saat ini telah berjalan untuk jabatan eselon IV dan eselon III. Prosesnya yaitu melalui penilaian berdasarkan seleksi administrasi, dan uji kompetensi berdasarkan materi makalah yang disusun setiap peserta, dan kemudian fit and proper test. Hasilnya, para peserta yang lulus akan masuk talent pool serta memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan Eselon III dan IV yang kosong. Promosi terbuka ini dapat memacu krea-tivitas dan ilmu pengetahuan setiap pegawai agar berkompetisi secara sehat untuk mendapatkan meraih karier. Sedangkan untuk mendorong kinerja dan semangat kerja birokrasi juga dikembangkan sistem learning access di setiap lini kerja agar membuat program kerja yang mendukung peningkatan kapabilitas pegawai, seperti diklat atau pelatihan dan FGD, baik untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, kompetisi internal birokrasi dan pendorong pelayanan publik. Selain itu, penghitungan skema kredit dan penerapan intensif juga diterapkan untuk mendorong disiplin pegawai. Di sini pola reward and


punishment juga diterapkan, tentunya dengan memandang outcome masing-masing pegawai.

kinerja dan

Hadirin yang saya hormati; Konsep lain yang diterapkan Jawa Tengah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu mengedepankan rembugan dan gotong royong. Keduanya merupakan filosofi wong Jawa. Rembugan itu diperlukan untuk memecahkan setiap permasalahan yang muncul di masyarakat, sekaligus untuk menyerap aspirasi dan sosialisasi kebijakan. “Ana rembug dirembug” , karena dengan rembugan jarak antara birokrasi dan masyarakat menjadi lebih pendek, dan bisa berbicara langsung dari hati. Saya juga terbuka untuk sms, email, twitter dan sebagainya untuk menyerap aspirasi dan aduan masyarakat. Konsep rembugan ini diimplementasikan dengan secara langsung. Saya ngider ke berbagai daerah, serta membuka ruang untuk menampung informasi, ide, keluhan dan aspirasi serta tuntutan kebutuhan masyarakat. Akses informasi publik juga diperluas, melalui pengelolaan sistem layanan informasi real time termasuk complaint system atau dalam istilah administrasi dikenal sebagai citizen charter bagi akses informasi pembangunan dibuka secara luas. Data base informasi terkait dengan konsep pembangunan Jawa Tengah juga terus diperkuat. Nantinya juga akan dikembangkan sistem elektronik terpadu antara SKPD untuk menyediakan informasi kepada masyarakat, sekaligus menyerap aspirasi dan aduan melalui akses yang lebih mudah berbasis teknologi informatika.

Pola keterbukaan informasi seperti inilah yang mendorong adanya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan birokrasi, karena masyarakat tahu dan ikut mengawasi. Sedangkan gotong royong merupakan intisari dari konsep kebangsaan yang kita miliki. Dasar negara kita Pancasila yang memuat lima pedoman dan filosofi, kemudian kalau disederhanakan akan muncul konsep Tri Sakti. Kalau ini diperas lagi maka akan menghasilkan sebuah nilai filosofi yang luas, yaitu gotong royong. Gotong royong yaitu kerjasama dan kerja nyata untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita yang sama. Untuk mendorong terwujudnya pembangunan yang lebih baik, maka konsep gotong royong ini saya dorong. Pemda tidak hanya diam dan menjadi mandor, tetapi juga setara dan bekerjasama dengan stakeholder lain dalam setiap lini pembangunan sesuai perannya masing-masing. Misalkan dalam hal pariwisata, pemda bukan sebagai pelaku pariwisata secara langsung, tetapi


hanya memberikan fasilitasi dan dukungan. Untuk itu, kerjasama dengan biro jasa pariwisata dan agen travel perlu ditingkatkan, karena merekalah pelaku yang sesungguhnya dan lebih paham tentang pariwisata. Demikian pula dalam hal pembangunan fisik dan infrastruktur. Pemprov tidak akan mampu melaksanakan sendiri tanpa partisipasi warga. Hal inilah yang mendorong alokasi bantuan keuangan kepada desa ditingkatkan pada tahun 2014. Pada 2014 dialokasikan dana APBD Provinsi Jawa Tengah kepada 7.809 pemerintah desa guna pembangunan infrastruktur desa sejumlah Rp. 4,353 milyar. Desa dengan kategori miskin tinggi akan memperoleh bantuan masingmasing sejumlah Rp.100 juta, kategori miskin sedang masing-masing sejumlah Rp. 60 juta dan kategori miskin rendah masing-masing sejumlah Rp. 40 juta. Alokasi bantuan ini lebih tinggi dari sebelumnya yang hanya sebesar Rp 5 juta per tahun. Ini artinya partisipasi masyarakat untuk mendukung proses pembangunan secara nyata. Karena saya yakin masyarakat ini lebih mengetahui apa yang harus dibangun di daerahnya. Namun saya sudah diwanti-wanti bahwa bantuan tersebut khusus untuk dana pembangunan infrastruktur di desa, sebab infrastruktur inilah roda utama pendorong ekonomi masyarakat, sehingga jangan dipergunakan untuk hal lainnya. Dengan pola rembugan dan gotong royong inilah konsep reformasi birokrasi di Jawa Tengah dirombak. Kita tidak hanya stagnan pada proses legitimasi reformasi birokrasi di pemerintah pusat. Tetapi harus inovatif dan kreatif dalam tata organisasi sehingga menghasilkan program kerja birokrasi lebih efektif, dan Insya Allah hasilnya juga sangat baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Hal ini pula yang ingin saya tekankan pada civitas akademika Fakultas Hukum UGM. Bahwa di usia ke – 68 ini diharapkan muncul kreativitas baru agar pengajaran dan pembelajaran mahasiswa tidak hanya konvensional, pembaharuan dan inovasi pengembangan kurikulum perlu dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini, sehingga begitu lulus, sarjana yang dihasilkan benar-benar siap menghadapi kondisi apapun dalam masyarakat. Kemajuan inovasi di bidang hukum harus bisa mengikis stigma belajar hukum hingga ke negeri Belanda, karena belum tentu hukum dari Belanda cocok untuk kultur dan heterogenitas masyarakat kita. Jadi Buat inovasi hukum yang lebih baik dilandasi dengan proses demokratisasi yang berkembang pesat di negara kita.


Untuk itu, hendaknya perguruan tinggi sebagai institusi juga memberikan kesempatan yang luas kepada dosen dan mahasiswanya untuk mengapliasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain dengan belajar, mengembangkan ilmu dan penelitiannya untuk mencari solusi permasalahan yang berkembang, serta terjun langsung di lapangan untuk mengabdi kepada masyarakat. Hadirin yang saya hormati; Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




PENGARAHAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH PADA ACARA PEMBINAAN KEPADA PIMPINAN DAN KARYAWAN BPR BKK SE WILAYAH EKS KARESIDENAN SURAKARTA SURAKARTA, 22 FEBRUARI 2014 Assalamu‟alaikum Wr.Wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bupati dan Walikota se Wilayah Eks Karesidenan Surakarta; Kawan-kawan Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Surakarta; Ketua Dewan Pembina BPR BKK; Ketua PERBAMIDA Wilayah Jawa Tengah dan DIY; Para Direksi PD. BPR BKK/PD BKK dan jajaran PD. BPR BKK se Wilayah Eks Karesidenan Surakarta; Segenap karyawan dan karyawati BPR BKK se Wilayah Eks Karesidenan Surakarta; Hadirin yang berbahagia; Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdhulillah siang ini kita dapat bersama-sama hadir dan bersilaturahmi dengan para Pimpinan dan Karyawan BPR BKK se Wilayah Ex Karesidenan Surakarta. Saya berharap kegiatan ini mampu menjadi sarana untuk meningkatkan koordinasi antar peserta dan sarana diskusi, sehingga dapat diperoleh feed back untuk meningkatkan kinerja PD BPR BKK dan PD BKK ke depan. Hadirin yang berbahagia; Saat ini, kompetisi dunia perbankan semakin berat, seiring dengan munculnya lembaga perbankan baru dengan berbagai keunggulan dan layanan


produk yang ditawarkan. Selain itu, dunia perbankan belum bersahabat terhadap rakyat kecil. Persyaratan yang sulit dan suku bunga tinggi membuat kredit perbankan belum banyak dinikmati masyarakat petani, nelayan dan peda-gang. Masih banyak warga yang tidak mau meminjam uang di bank karena syaratnya berbelit-belit, sehingga akhirnya pedagang terjerat rentenir. Padahal para petani, nelayan, dan usaha kecil menengah membutuhkan dana segar untuk mengembangkan usahanya. Kondisi ini merupakan peluang sekaligus tantangan dalam mengembangkan PD. BPR BKK. Meskipun PD. BPR BKK se wilayah Eks Karesidenan Surakarta mempunyai customer tersendiri, tetapi hal ini perlu di-maintain dan dijaga supaya tidak pindah ke bank umum lainnya. Jadi, Marketing boleh progresif tapi harus tahu persoalan masyarakat Selain itu, dengan adanya peralihan pengawasan terhadap perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah diberlakukan mulai bulan Januari 2014, serta adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang akan berlaku mulai Januari 2015, maka saya minta Saudara dapat mempersiapkan diri dalam meng-hadapi berlakunya UU tersebut, khususnya tentang mekanisme Perubahan status PD BKK menjadi BPR, termasuk mencermati Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Persiapkan diri dengan melakukan langkah- langkah penyehatan dan terapkan standar operasional prosedur dan sistem IT sebagaimana yang berlaku di perbankan, serta susun kajian feasibility study mengenai kelayakan operasional usaha sebagai BPR. Dengan dipahaminya peluang dan tantangan yang ada, panjenengan sami harus dapat segera menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Hadirin yang saya hormati; BPR sebagai lembaga jasa perbankan yang berada paling dekat dengan masyarakat, cukup efektif sebagai pelaksana pembiayaan keuangan mikro dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan. Apalagi PD. BPR BKK banyak bersentuhan langsung dengan kalangan UMKM yang memiliki peran strategis bagi perbaikan ekonomi kerakyatan dan ekonomi nasional. Karena itu, penyaluran kredit kepada UMKM, perlu dioptimalkan, karena selain memiliki tingkat risiko rendah, juga akan memperkuat basis perekonomian rakyat, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan stabilitas


sosial. Hal ini diperlukan mengingat angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Tengah masih cukup tinggi. Persentase penduduk miskin di daerah pedesaan meningkat dari 15,99% pada Maret 2013 menjadi 16,05% pada September 2013. Sedangkan di perkotaan turun dari 12,87% menjadi 12,53%. Saat ini jumlah masyarakat miskin di perkotaan sebanyak 1,870 juta orang. Jadi, jumlah masyarakat miskin lebih banyak di pedesaan dibandingkan di perkotaan. Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin di Jateng 14%, lebih tinggi dari angka nasional yang tercatat 11%. Sedangkan angka pengangguran tahun 2008 sebesar 7,35%, dan pada bulan Agustus tahun 2013 menjadi 6,02%. Namun demikian, angka ini masih terasa tinggi, sehingga belum bisa mendongkrak pendapatan dan ekonomi masyarakat. Hal ini tentu membutuhkan perhatian dan kerja keras kita bersama, sehingga Visi Pembangunan Jawa Tengah 5 (lima) tahun ke depan, yaitu: “Menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari - mBoten Korupsi mBoten Ngapusi” dapat terwujud. Namun demikian, upaya itu tidak semudah membalikkan tangan. Perlu adanya kesamaan visi dan langkah serta sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk jajaran PD. BPR BKK se wilayah Eks Karesidenan Surakarta. Hadirin yang saya hormati; Sebagai lembaga perbankan milik pemerintah daerah, PD. BPR BKK harus senantiasa meningkatkan inovasi produk dan kualitas layanan, sehingga tidak kalah dengan layanan bank umum. Dalam meningkatkan pelayanan misalnya, hendaknya dapat diimplementasikan on-line system untuk seluruh unit operasional, serta mengkondisikan seluruh jajaran PD BPR BKK se wilayah eks Karesidenan Surakarta agar lebih profesional dalam tugas dan berorientasi pada pelanggan. Oleh karena itu, saya minta PD. BPR BKK se Wilayah eks Karesidenan Surakarta juga intens dalam melakukan koordinasi dan kerjasama dengan SKPD terkait untuk pemberdayaan dan memberikan fasilitasi permodalan serta pendampingan manajemen UMKM. Lakukan pemetaan UMKM yang memiliki potensi untuk dikembangkan, sehingga fasilitasi permodalan dan pendampingan manajemen yang akan dilakukan tidak siasia. Pilih UMKM yang memang benar-benar memiliki potensi dan prospek pengembangan yang positif, sehingga out put dan out come yang diperoleh dapat memberikan kontribusi secara nyata bagi pengembangan PAD wilayah ex Karesidenan Surakarta yang meliputi Kabupaten Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen dan Kota Surakarta khususnya, serta Jawa Tengah pada umumnya.


Satu hal yang ingin saya pesankan, agar pengelola PD. BPR BKK se wilayah Eks Karesidenan Surakarta dapat menciptakan terobosan dan mempercepat pelayanan nasabah di tengah pasar bebas perbankan. Selama ini, banyak dijumpai praktik perbankan ilegal. Karena itu, buatlah terobosan baru agar produk-produk baru menguntungkan dan dinikmati nasabah. Kepada stakeholders terkait, saya minta untuk ikut membesarkan kegiatan usaha PD. BPR BKK Se wilayah eks Karesidenan Surakarta dengan mendayagunakan potensi keuangan yang ada untuk bisa diputar dan dioperasionalkan melalui PD. BPR BKK se wilayah ex Karesidenan Surakarta. Kepada Dewan Pengawas yang memiliki tugas dan fungsi menetapkan kebijakan umum yang digariskan oleh Pemegang Saham, serta melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan terhadap PD BKK, harus dapat mengelola PD BPR BKK agar selalu berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Selain itu, Dewan Pengawas juga harus terus meningkatkan kompetensinya, tetap menjaga integritas, dan memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan pengawasan sesuai tugas dan fungsinya. Laksanakan secara aktif tugas dan kewajiban Saudara dalam upaya mengarahkan kinerja perusahaan menjadi semakin baik dan terus berikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pemegang Saham secara periodik. Selanjutnya kepada para Direksi, saya minta perhatian terhadap halhal sebagai berikut: 1.

2.

3. 4.

Direksi bertanggungjawab menyusun dan melaksanakan strategi dan kebijakan bisnis, anggaran dan rencana kerja sesuai dengan Visi dan Misi bank serta memastikan pencapaian sasaran dan tujuan usaha. Direksi juga bertanggungjawab terhadap struktur pengendalian internal Bank dan penerapan manajemen risiko dan praktik-praktik tata kelola yang baik. Karena itu, pastikan agar praktik-praktik akuntansi dan pembukuan Bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Lebih jauh lagi awasi pelaksanaan audit internal dan lakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai arah-an Dewan Pengawas. Perlu adanya kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang baik dari Direksi agar visi dan misi serta program - program perusahaan dipahami dan dijalankan oleh seluruh karyawan, serta menjaga suasana kerja selalu kondusif. Direksi juga harus terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya, serta terus meng-update dengan regulasi-regulasi terbaru dan tetap menjaga integritasnya. Pemegang Saham berkomitmen untuk memberikan penyertaan modal sesuai proporsinya.


5.

Sambil menunggu adanya penyertaan modal dari Pemegang Saham (karena berkaitan dengan kemampuan daerah maupun prosedur penyertaan modal), hendaknya Direksi menjalankan operasional lembaga dengan sebaikbaiknya sehingga Kualitas Aktiva Produktif tetap sehat, dan kebutuhan modal bisa ditekan.

Selanjutnya, kepada seluruh karyawan yang merupakan aset perusahaan, Saudara semua memiliki peran yang sangat penting dalam mengaplikasikan visi, misi maupun strategi perusahaan, sehingga sasaran perusahaan dapat tercapai. Karena itu, seluruh karyawan baik tingkat pelaksana maupun manajerial, harus terus meningkatkan kompetensinya, antara lain dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Bekerjalah dengan jujur agar kelangsungan hidup perusahaan dapat tetap terjaga. Dengan spirit gotong royong, marilah kita tingkatkan image PD BPR BKK sebagai bank yang sehat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mampu melaksanakan tugas dalam melayani bidang jasa perbankan dengan baik Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Wabillahitaufiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

Drs. H. HERU SUDJATMOKO, MSi



POKOK-POKOK MATERI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA SEMINAR NASIONAL FESTIVAL BUDAYA DAN PENDIDIKAN (FESBUKAN) SUKOHARJO, 25 MARET 2014 Assalamu‟alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Rektor dan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta; Yang saya hormati rekan-rekan birokrasi Para pembicara; Para peserta dan hadirin yang berbahagia; Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, pagi ini kita dapat bersama-sama hadir menyertai seminar yang diselenggarakan oleh IAIN Surakarta dengan tema “Spirit Membangun Indonesia Hebat melalui Pendidikan”. Acara yang terangkai dalam kegiatan (Fesbukan) ini merupakan bentuk kreativitas Kalau dimotori oleh para mahasiswa IAIN, generasi muda penerus bangsa yang bukan sudut pandang religi yang kuat.

Festival Budaya dan Pendidikan mahasiswa yang sarat makna. berarti disini telah berkumpul hanya cendekia tetapi memiliki

Kemampuan ilmu pengetahuan dan keagamaan ini sebagai modal yang kuat untuk mendukung gerakan perubahan yang lebih baik, serta gerakan pembangunan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Jika memiliki pengetahuan yang baik, dan modal ilmu keagamaan yang mantap, maka upaya pembangunan lebih mudah, terarah. Jadi dengan ilmu hidup akan lebih mudah, dengan agama lebih terarah dan dengan sentuhan seni maka hidup lebih indah.


Seni juga salah satu unsur yang perlu untuk ditambahkan dalam setiap aktivitas agar tidak hanya terkesan kaku, tetapi enak dinikmati. Demikian pula, untuk menentukan tujuan dari sebuah pergerakan. Tujuan atau visi bukan hanya esensi dari setiap keinginan bersama. Visi ini harus dimanifestasikan dari bekal ilmu pengetahuan, agama dan dipoles dengan seni dalam implementasinya. Oleh sebab itu, kalau kita bicara tentang visi Indonesia Hebat, berarti membahas tentang kapasitas internal bangsa dan negara. Hadirin yang saya hormati; Elemen sebuah negara terdiri dari wilayah, sistem pemerintahan, dan sumber daya manusia (SDM) di dalamnya. Untuk wilayah, tentu saja terdiri dari daratan, maritim maupun dirgantara dan sumber daya alam di dalamnya sebagai bagian dari teritorial sebuah bangsa dan negara. Sedangkan untuk sistem pemerintahan dan SDM merupakan komponen yang paling dinamis dalam menentukan maju dan tidaknya sebuah negara. Kalau dulu di masa Presiden Soekarno, Indonesia banyak membuat gebrakan hingga dijuluki macan Asia dan menjadi leader bagi bangsa-bangsa Asia Afrika. Disinilah sistem dan SDM sangat berperan. Pada waktu itu, sistem pemerintahan yang di dalamnya terdapat tata birokrasi dan konsep wawasan kebangsaan sangat dijunjung tinggi. Nilai dan norma persatuan dan kesatuan bangsa sangat kental dengan tingkat korupsi sangat kecil. Sedangkan SDM yang ada waktu itu juga berkompeten dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Kalau kita review, guru dan dosen kita banyak yang dikirimkan ke Malaysia dan negara lainnya untuk mengajar, bahkan Thailand dan Vietnam juga belajar pertanian dari bangsa kita. Ini moment bersejarah dimana kiprah bangsa begitu hebat untuk dunia. Mengutip “Jasmerah : Jangan sekali – sekali meninggalkan sejarah”, maka belajar dari pengalaman masa lampau dapat kita temukan upaya sesungguhnya dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas bangsa dan negara. Sistem yang baik dan SDM yang berkompeten menjadi elemen penting kemajuan bangsa. Sistem dan SDM inilah hasil dan buah karya dari sebuah pendidikan. Oleh sebab itu, mewujudkan visi baru Indonesia Hebat, maka saya sangat setuju bahwa pendidikan perlu diberdayakan secara optimal. Pendidikan inilah sarana untuk membentuk karakter dan etika, ilmu dan pengetahuan serta seni dan estetika. Lantas pendidikan yang bagaimana yang bisa menjadi landasan untuk mewujudkan Indonesia Hebat. Tentunya


pendidikan yang terpadu, bisa membentuk karater dan etika masyarakat menjadi lebih baik, membentuk kompetensi scientic generasi, serta membentuk selera estetika yang bernorma. Semuanya harus saling melengkapi dan berjalan secara harmonis. Pendidikan karakter dan etika merupakan cermin dari hasil hasil pembelajaran dunia pendidikan dan lingkungan Oleh sebab itu, membangun karakter yang baik, harus dimulai secara menyeluruh, mulai kondisi lingkungan, sekolahan, guru, siswa hingga khususnya dalam membuat sistem atau kurikulum pendidikan. Peran lingkungan atau tempat tinggal juga sangat berpengaruh, sehingga bimbingan orang tua dan lingkungan juga perlu ditingkatkan. Kalau untuk sekolah agama, seperti IAIN ini tidak perlu diragukan lagi semangat dan sistem pendidikan karakternya, dan ini yang perlu diberdayakan dan dikombinasikan dengan pendidikan lainnya, seperti tentang ilmu pengetahuan maupun seni dan estetika. Pendidikan teknologi terus dikejar dan menjadi basis dari mekanisme penyelenggaraan pendidikan. Semua serba teknologi, ini yang saat ini mulai dikembangkan dan harus diberdayakan. Teknologi ini bukan soal prestise, tetapi lebih dari prestasi, karena dengan teknologi semua pekerjaan lebih mudah dikerjakan, lebih akurat, transparan dan akubtable. Teknologi juga dipergunakan untuk menjawab berbagai macam permasalahan yang muncul di masyarakat, seperti masalah data, peningkatan produksi pertanian melalui teknologi tepat guna, dan sebagainya. Dalam birokrasipun teknologi ini terus saya dorong untuk diterapkan di jajaran Pemprov. Jateng. Reformasi birokrasi berbasis teknologi terus ditingkatkan, mulai dari diterapkan pada penerimaan CPNS umum berbasis komputer, maupun penyerapan aspirasi dan informasi publik melalui website, media sosial dan perangkat gadget. Sedangkan seni dan estetika untuk memberikan sentuhan keindahan setiap individu. Lulusan sarjana ini kalau hanya pinter dan bener atau cerdas dalam teknologi dan berkarakter baik saja susah untuk terjun dan menyelesaikan masalah publik, termasuk mencari pekerjaan. Maka lengkapi dengan seni dan estetika agar setiap individu lebih menarik dan lebih luwes dalam berinteraksi. Namun demikian, dari tiga landasan penting pendidikan yang sangat mendukung perwujudan sebuah visi ini terdapat satu esensi yang bisa diambil, yaitu mengenai pendidikan wawasan kebangsaan. Pendidikan mengenai wawasan kebangsaan ini sangat penting dan perlu terus digalakkan, karena di dalam wawasan kebangsaan tidak hanya mencakup ranah politik dan tata negara saja, melainkan lengkap dari moral, iptek hingga aspek sosial.


Hadirin yang saya hormati; Pendidikan dan pengetahuan tentang wawasan kebangsaan yang meliputi aspek ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan keamanan bisa ditanamkan melalui sosialisasi 4 (empat) pilar kebangsaan secara intens kepada masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan. Empat pilar kebangsaan ini yaitu implementasi terhadap komitmen tentang NKRI, UUD 1945, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam 4 pilar ini sudah memuat beragam pengetahuan, mulai dari konsep religius, sosial dan sebagainya. Ke depan akan saya intensifkan sosialisasi 4 (empat) pilar kebangsaan kepada masyarakat, khususnya pada lingkungan pendidikan di Jawa Tengah. Bahkan bukan hanya revitalisasi yang diperlukan, tetapi lebih dari upaya radikal untuk membangun pemahaman siswa terhadap 4 (empat) Pilar Kebangsaan. Maka dari itu, sekarang saya kembangkan program “Gubernur Mengajar” pada waktu kunjungan ke daerah. Tujuannya untuk mengetahui permasalahan pokok atau menyerap aspirasi masyarakat dan peserta didik serta mendukung sosialisasi 4 (empat) pilar kebangsaan ini secara berkelanjutan. Kalangan pendidikan juga harus turut serta menyosialisasikan 4 pilar kebangsaan. Kalau sosialisasi berjalan secara intens saya yakin ini akan tertanam dan menjadi benih-benih karakter nasionalis bagi generasi muda. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan Indonesia Hebat melalui pendidikan, maka dunia pendidikan harus memformulasikan konsep dan tata pendidikan yang memperhatikan semangat wawasan kebangsaan dengan implementasi 4 (empat) pilar kebangsaan. Kurikulum Pancasila atau dulu P4 dan bahkan pemahaman wawasan kebangsaan dan 4 (empat) pilar kebangsaan perlu ditingkatkan, baik SD hingga Perguruan Tinggi. Hadirin yang saya hormati; Dunia pendidikan kita saat ini sangat memprihatinkan dengan adanya berbagai permasalahan, mulai dari kasus kriminal, hingga korupsi dalam dunia pendidikan. Yang lebih krusial lagi adalah mengenai pembiayaan, sehingga seharusnya layanan pendidikan ini diselenggarakan negara untuk masyarakat, tetapi justru masyarakat keberatan untuk mengakses pendidikan. Pendidikan dasar yang dibiayai oleh pemerintah hanya menginjak 9 tahun atau setingkat SMP/SLTP/MTs, bahkan ada klasifikasi sekolah, seperti taraf international, standar nasional dan sebagainya, sehingga justru berimbas pada biaya pendidikan yang mahal. Belum lagi otoritas sekolah yang menimbulkan ekses biaya tinggi dalam pendidikan, menyebabkan banyak anak dari golongan tidak mampu tidak melanjutkan sekolah dan ke depan masa depannya juga suram.


Di sisi lain, berbagai kasus kekerasan terhadap siswa, tindakan tidak terpuji para pelajar dan tawuran justru memperparah keadaan. Tidak heran jika kualitas SDM hasil didikan kita dipandang sebelah mata. Dan inilah yang menyebabkan pendidikan seperti kehilangan peran untuk membangun karakter generasi muda. Pendidikan hanya begitu saja, formal-formal saja, yang terpenting ilmunya sudah diajarkan dan tergantung dari anak didiknya masingmasing. Kondisi ini yang menyebabkan dunia pendidikan sebagai wahana pembentuk tatanan generasi muda, menjadi cenderung pragmatis, berubah menjadi lingkungan yang penuh dengan intrik, mulai dari permasalahan biaya pendidikan, kesempatan memperoleh pendidikan, kualitas maupun karakter para pelakunya. Semuanya saling terkait dan membentuk sebuah etos pendidikan yang negatif. Oleh sebab itu, kapasitas dunia pendidikan harus ditingkatkan. Mulai dari sekolah, guru, siswa hingga kurikulumnya harus ditingkatkan dan semuanya perlu difasilitasi dengan baik. Sekolah harus bisa diakses dengan mudah oleh murid. Bukan hanya masalah akses lokasi, tetapi juga membuka kesempatan belajar yang luas kepada seluruh pemuda berusia pelajar. Monitoring dan evaluasi sekolah harus dilakukan secara intens. Pengawas sekolah seharusnya tidak hanya mengawasi disiplin guru dan pegawai, tetapi juga mengevaluasi tata manajemen sekolah. Pendidikan Kejar Paket serta konsep vokasi juga perlu terus digalakkan. Pendidikan vokasi ini penting untuk memberi bekal ketrampilan para siswa agar kelak memiliki skill dan siap kerja, atau membuka lapangan kerja baru. Guru juga harus ditatar agar bisa memberikan pelajaran dengan baik, komunikatif, dan tidak menakutkan bagi muridnya. Guru harus benar-benar menjadi figur yang baik untuk dapat “digugu lan ditiru”, serta harus dilandasi dengan karakter individu yang baik pula. Sedangkan siswa juga harus didorong dan diberi stimulus agar berkembang kreativitasnya. Dan yang paling penting adalah kurikulum sekolah. Apa yang diajarkan di bangku sekolah menjadi pedoman anak didik. Jadi apa yang diajarkan itulah yang bisa membentuk karakter siswa. Untuk itulah, kurikulum juga harus bisa sejalan dengan konsep pendidikan karakter, baik itu melalui pembelajaran tentang keagamaan maupun wawasan kebangsaan yang intens. Dalam kurikulum sekarang, pemahaman tentang muatan lokal, seperti bahasa, seni dan budaya daerah juga minim dan kurang implementatif. Bahasa, seni dan budaya itu perlu latihan dan harus sesering mungkin ditampilkan agar bisa berjalan dengan baik, sehingga konsep belajar bukan hanya teori, tetapi


juga praktif berkebudayaan secara langsung, baik dalam hal berbicara, ekspresi seni maupun budaya lainnya. Rasa bangga dapat tercipta dan muncul dalam implementasi pendidikan muatan lokal ini. Selain itu, saya juga ingin para siswasiswa ini diberi waktu khusus satu hari untuk belajar di luar kelas sambil menikmati museum, sejarah, maupun potensi Jawa Tengah. Study Tour yang murah-murah saja di hari Jumat, atau bisa disebut Jumat Wisata akan memberikan efek yang baik bagi siswa semakin memahami seni budaya dan karakter Jawa Tengah. Konsep pembangunan karakter dan wawasan kebangsaan seperti inilah yang harus diperkuat dalam sistem pendidikan kita agar tercipta generasigenerasi yang handal yang bisa membawa Indonesia lebih baik dari sebelumnya. Maka, pada kesempatan ini saya mengajak aktivis kampus, seperti IAIN Surakarta ini untuk maju dan berkembang. Banyak faktor historis merekam, bahwa gerakan aktivitas kampus memberi pengaruh terhadap negara. Tidak sedikit yang memiliki pemikiran, kecerdasan dan prestasi. Saya siap membuka pintu lebar-lebar untuk memberi ruang yang seluas-luasnya bagi pemuda dan mahasiswa sebagai motor demokrasi di Jawa Tengah. Kekuatan mereka bisa disinergikan dengan program pembangunan yang telah disusun. Dengan kebersamaan itu, diharapkan mampu membawa masyarakat lebih berdaulat, sejahtera dan Berdikari menuju Indonesia Hebat. Untuk itu, saya berharap dalam seminar BEM se-Indonesia ini ayo diskusi, rembugan bagaimana membangun sebuah kedaulatan politik yang baik, yang sesuai dengan karakter bangsa, yang kuat dan benar-benar tahan terhadap intervensi dari berbagai permasalahan internal dan eksternal. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamu‟alaikum Wr.Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




POKOK-POKOK MATERI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA SEMINAR KEPEMUDAAN TEMA : PEMUDA YANG PRODUKTIF, KREATIF DAN INOVATIF DALAM UPAYA MEMAJUKAN BANGSA INDONESIA SEMARANG, 26 FEBRUARI 2014 Assalamu'alaikum Wr. Wb; Salam sejahtera untuk kita semua; Saya ucapkan selamat malam; Yang saya hormati Walikota Semarang bersama Rekan-Rekan Birokrasi Pemerintah Daerah; Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Daerah Jawa Tengah selaku Nara Sumber; Direktur Politeknik Negeri Semarang beserta Civitas Akademika; Salam Pramuka ! A.

PENGANTAR Hadirin yang berbahagia ;

Syukur Alhamdulillah ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas ridho dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersamasama hadir di Ruang Serba Guna (RSG) Kampus Politeknik Negeri Semarang, menyertai “Seminar Kepemudaan”, dengan tema ”Pemuda yang Produktif, Kreatif dan Inovatif”, yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Racana Pandawa, Gugusdepan (Gudep) 05.083-05.084 Politeknik Negeri Semarang. Kepada Politeknik Negeri Semarang, khususnya Gudep 05.083-05.084 saya sampaikan apresiasi atas diselenggarakannya kegiatan ini. Inilah wujud


nyata kepedulian Racana Pandawa terhadap permasalahan bangsa, utamanya yang menyangkut kehidupan generasi muda yang dari hari ke hari menunjukkan kemerosotan kualitas moral dan etikanya akibat tidak mampu memilah dan memilih informasi serta lingkungan pergaulannya. Karena itu, saya merasa mongkog mendapat kesempatan untuk sharing dan rembugan dengan perwakilan pelajar SMA se Kota Semarang, praktisi pendidikan dan masyarakat umum, untuk menggagas permasalahan generasi muda dan menggugah kesadaran pemuda agar lebih produktif. B.

MATERI Hadirin serta banggakan;

adik-adikku

Racana

Pandawa

yang

saya

Kalau kita bicara kepemudaan tentu tergambar sosok yang penuh semangat, ambisi, cita-cita dan idealisme, suka memuja idolanya, suka mencoba hal-hal yang dirasa asing/baru, kreatif dan penuh inovatif. Semua itu dalam rangka mencari jatidirinya. Hal-hal tersebut adalah potensi yang perlu terus diasah, diarahkan dan dikembangkan, sehingga menjadi kekuatan mencapai kemandirian. Mengapa saya katakan demikian? Kalau potensi tersebut dibiarkan tanpa arahan dan pendampingan, maka tidak menutup kemungkinan bisa terjerumus ke hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan. Di sinilah peran keluarga, sekolah dan masyarakat, termasuk Gerakan Pramuka untuk memberikan bimbingan dan pendidikan kepada generasi muda. Terkait hal tersebut, fokus pembangunan kepemudaan, antara lain melalui pembentukan karakter generasi muda secara intensif, yang perlu didukung dengan pendidikan formal di sekolah, pendidikan di lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. Disinilah pentingnya organisasi-organisasi kepemudaan sebagai wadah pembelajaran para pemuda supaya mereka mengerti cara bermasyarakat yang baik, mengutarakan ide-ide politiknya, berkreasi dan memperdalam keterampilannya, sehingga dapat membentuk karakter generasi yang cerdas, baik dalam hal intelektual, emosional dan spiritual. Cerdas intelektual (IQ) adalah kemampuan intelektual, analisa, logika dan rasio untuk menerima, menyimpan dan mengolah infomasi menjadi fakta. Orang yang kecerdasan intelektualnya baik, baginya tidak ada informasi yang sulit, semuanya dapat disimpan dan diolah, pada waktu yang tepat dan pada saat dibutuhkan diolah dan diinformasikan kembali. Proses menerima, menyimpan, dan mengolah kembali informasi, biasa disebut berfikir. Kecerdasan intelektual mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional atau yang biasa dikenal dengan emotional quotient (EQ) adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta


mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Menurut Howard Gardner (1983) terdapat lima pokok utama dari kecerdasan emosional seseorang, yakni mampu menyadari dan mengelola emosi diri sendiri, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional, serta dapat menggunakan emosi sebagai alat untuk memotivasi diri. Kecerdasan spiritual atau yang biasa dikenal dengan spiritual quotient (SQ) adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. SQ merupakan fasilitas yang membantu seseorang untuk mengatasi persoalan dan berdamai dengan persoalannya itu. Ciri utamanya ditunjukkan dengan kesadaran seseorang untuk menggunakan pengalamannya sebagai bentuk penerapan nilai dan makna. SQ yang berkembang baik akan ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, mampu menghadapi penderitaan dan rasa sakit, mampu mengambil pelajaran yang berharga dari suatu kegagalan, mampu mewujudkan hidup sesuai dengan visi dan misi, mampu melihat keterkaitan antara berbagai hal, mandiri, serta pada akhirnya membuat seseorang mengerti akan makna hidupnya. Kalau antara IQ, EQ dan SQ berkembang secara maksimal maka akan terwujud sumber daya manusia (SDM) yang handal, termasuk produktif, kreatif dan inovatif. Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya supaya SDM kita mampu seperti itu ? Gerakan Pramuka memiliki metode kepramukaan sebagai cara belajar progesif yang memberikan pendidikan watak kepada peserta didik melalui kegiatan kepramukaan yang menarik, menyenangkan dan menantang, yang disesuaikan kondisi, situasi dan kegiatan peserta didik melalui : Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka; Belajar sambil melakukan (learning by doing); Sistem beregu (patrol system); Kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani anggota muda; Kegiatan di alam terbuka; Kemitraan dengan anggota dewasa dalam setiap kegiatan; Sistem tanda kecakapan; Sistem satuan terpisah untuk putera dan puteri; Kiasan dasar. Kalau semua itu dilakukan sesuai koridor, saya jamin generasi muda yang terwadahi dalam Gerakan Pramuka akan menjadi generasi yang aktif dan inovatif. Mengapa saya katakan demikian ? Kegiatan perkemahan sebagaimana ajaran Pramuka itu kalau dilakukan selama 6 (enam) hari itu, setara dengan pendidikan di kelas selama 6 bulan. Contoh : kegiatan di alam terbuka itu dapat mengembangkan kemampuan diri mengatasi tantangan yang dihadapi, membangun kesadaran bahwa tidak ada sesuatu yang berlebihan di dalam dirinya,


menemukan kembali cara hidup yang menyenangkan dalam kesederhanaan, serta membina kerja sama dan rasa memiliki. Demikian pula kegiatan yang diilakukan melalui praktek secara praktis sebanyak mungkin, dalam upaya mengarahkan peserta didik untuk melakukan kegiatan yang nyata, serta merangsang rasa keingintahuan terhadap hal-hal baru dan keinginan untuk berpartisipasi dalam segala kegiatan. Apalagi Sistem Tanda Kecakapan Khusus (TKK) itu sangat berdayaguna agar peserta didik memperoleh keterampilan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupan diri dan baktinya kepada masyarakat. Salah satu yang saya ingat, adalah TKK Juru Kebun Tingkat Purwa. Untuk adik-adik Penegak dan Pandega seperti saudara-saudara itu syaratnya adalah : Mengenal sedikitnya 5 jenis tanaman hias, 5 jenis tanaman buah-buahaan, dan 5 jenis tanaman sayur-sayuran; Dapat membuat dan mempergunakan pupuk kompos; Mengenal sedikitnya 3 macam hama dan penyakit tanaman dan tahu cara pencegahan dan pemberantasannya; Telah memelihara sedikitnya satu jenis tanaman hias, satu jenis tanaman buah-buahan, atau satu jenis tanaman sayursayuran sampai berbunga, sampai berbuah, sampai dipanen, atau sedikitnya selama 3 bulan; serta Telah melatih sedikitnya seorang Pramuka Siaga mencapai TKK Juru Kebun. Jadi neng mung nandur menggunakan kompos, itu sudah dikenalkan Pramuka sejak dulu, dari Pramuka Siaga yang berusia 7-10 tahun. Itu artinya, kalau metode kepramukaan dilakukan secara bener lan pener, tidak ada generasi muda yang tidak kreatif dan tidak inovatif. Lho kok bisa ?

Nandur kuwi orang mung ning pekarangan, iso nganggo pot, iso nganggo barangbarang bekas. Saya saja melakukannya kok, kalau tidak percaya silahkan ke Rumah Dinas Gubernur di Puri Gedeh. Di sana ada loncang, kangkung, selada, sawi, kucai, seledri, dll yang penanamannya menggunakan botol bekas kemasan, bawahnya diberi sumbu dari barang bekas, supaya tidak nyirami setiap hari.

Dan kalau itu dilaksanakan secara benar, bisa sebagai salah satu ajang wirausaha. Lha kok bisa ? Bisa saja, misal adik-adik melakukan pembibitan, terus dijual. Bisa juga dijual kalau hasilnya sudah benar, iya ndak ? Apalagi sekarang ini ada Satuan Karya (SAKA) Kalpataru yang kridakridanya saja ada 3, yaitu Krida 3 R (Reduce, Reuse, Recyle) dengan Syarat Kecakapan Khusus (SKK) Komposting, Daur Ulang dan Bank Sampah; Krida Perubahan Iklim dengan SKK Konservasi dan Hemat Air, Hemat Energi Listrik dan Transportasi Hijau; sedangkan Krida Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan SKK Pelestari Sumberdaya Genetik, Pelestari Ekosistem dan Jasa Lingkungan. Kalau dari SAKA itu bisa maksimal, maka Gerakan Pramuka itu bisa secara otomatis mendukung Jawa Tengah Berdaulat Pangan dan Berdaulat Energi. Coba kalian pelajari itu dan terapkan di lingkungan, bisa di rumah, atau bahkan di kampus, sehingga Politek Negeri Semarang ini semakin ijo royo-royo, tur menghasilkan. Itu


ada Ketua Ka Kwarda Jateng, Kak Budi Prayitno yang bisa membimbing kalian melalui tangantangan terampil dan tangan panjang lainnya. Belum lagi SAKA lainnya seperti Saka Wisata, Kencana, Bhayangkara, Dirgantara, Bahari, Taruna Bumi, Wanabhakti, Bhakti Husada, Bina Sosial. Kalau semua itu bisa dimaksimalkan, maka terwujudlah generasi muda yang kreatif dan inovatif, juga berkarakter. Di sinilah pentingnya peran Pembina Pramuka dalam memberikan pemahaman dan menanamkan ketiga kecerdasan tersebut melalui kegiatan yang menarik dan menyenangkan serta dilakukan di alam terbuka, dengan senantiasa taat azas, norma dan nilai yang berlaku, serta melaksanakan sesuatu dengan tertib dan tidak menyimpang. Saya yakin adik-adik peserta kegiatan ini adalah orang yang memiliki intelektual dan integritas yang tinggi. Kalau intelektualitas dan integritasnya sudah tinggi, maka tinggal peran dan kiprahnya dalam pembangunan yang masih terus ditunggu oleh masyarakat, perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, Racana Pandawa ini harus memahami dan berbuat yang lebih baik demi kemajuan anggotanya, serta harus bisa membentuk para kadernya agar bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Jangan sampai generasi muda khususnya adik-adik Pandega di racana ini hanya berkutat tentang masalah organisasi, tetapi tidak diberi kesempatan untuk berekspresi mengembangkan diri. Selain itu, Racana ini juga harus tahu berbagai hal yang telah dilakukan anggotanya. Mengapa ? Karena sikap para Pramuka Pandega di dalamnya juga mencerminkan sejauh mana pengaruh pembelajaran organisasi yang mereka anut. Jika sikapnya positif dorong agar terus berkembang dan juga bisa membawa nama harum organisasi. Racana ini hendaknya responsif mengembangkan program kerja yang berdayaguna untuk meningkatkan kualitas internal dan kapasitas fungsi eksternal. Secara internal tugas utamanya membentuk kader dan generasi muda yang lebih berkualitas. Caranya, tanamkan semangat nasionalisme, wawasan kebangsaan dan Pancasila sebagai pedoman dan falsafah hidup. Ini yang penting agar karakter mereka terbentuk dan tidak tergoyahkan untuk berbuat yang lebih baik bagi bangsa dan negaranya. Selain itu, kembangkan keterampilan kewirausahaan bagi para kader, agar menjadi modal hidup ketika terjun langsung kemasyarakat. Sedangkan secara eksternal, Racana Pandawa bisa membuat program kerja sosial kemasyarakatan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi silahkan introspeksi diri, menata diri dan menyatukan kembali komitmennya supaya bisa menjawab pertanyaan : Mau kemana, mau apa, dan mau berbuat apa generasi muda dan Pramuka Pandega terhadap masa depan bangsa dan negara kita ?


Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka pada setiap diri pemuda dan pemudi Indonesia juga Anggota Pramuka harus mempunyai watak atau karakter sebagai pemuda dan pemudi Indonesia yang cinta tanah air, memiliki iman dan taqwa yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan dan terampil dalam mengimplementasikan teknologi, berkepribadian Indonesia, kreatif, inovatif dan mempunyai visi kedepan yang jelas, yaitu berfikir dan berbuat secara tulus dan ikhlas hanya untuk kemajuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Karena itu, saya minta apa yang kalian peroleh selama mengikuti seminar hari ini, hendaknya tidak hanya sekedar menjadi angan-angan saja, tetapi saya minta diaplikasikan. Tidak perlu mengadakan secara khusus, tetapi cukup dimulai dari yang mudah dan murah seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau ini ditekuni, maka tidak menutup kemungkindan dapat memberikan nilai tambah dan menjadikan lingkungan kita ijoroyo-royo. C.

PENUTUP Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini.

Marilah dengan semangat gotong royong dan kebersamaan kita berikan karya dan pengabdian kepada bangsa dan Negara. Sekian dan terima kasih. Wabillahitaufik wal hidayah Wassalamuàlaikum Wr.Wb.





POKOK-POKOK MATERI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA RAPAT KOORDINASI RUMPUN PEKERJAAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH SEMARANG, 27 FEBRUARI 2014 Assalamu‟alaikum Wr. Wb Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. F.

PENGANTAR Yang saya hormati, Kawan-kawan Birokrasi rumpun Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Hadirin yang berbahagia; Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,

Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama-sama hadir mengikuti Rapat Koordinasi Rumpun Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Dalam musim penghujan seperti ini, rumpun pekerjaan umum dihadapkan tantangan yang cukup berat dengan rusaknya beberapa ruas jalan, jembatan maupun infrastruktur lainnya. Terlebih, terjadinya bencana banjir yang melanda sebagian besar wilayah Pantura, juga membuat berbagai fasilitas umum tidak dapat berfungsi dengan baik atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Karena kita tidak bisa menolak hujan, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis pengendalian banjir, agar dampaknya tidak semakin meluas. Selain itu, ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/ wilayah. Kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya


saing, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Dengan demikian, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Jawa Tengah semakin baik. Sejalan dengan perbaikan infrastruktur transportasi maupun fasilitas umum lainnya, kita perlu memberikan perhatian serius terhadap pembangunan energi di Jawa Tengah untuk mencapai kedaulatan energi. Hal ini penting dalam upaya mendorong masuknya investasi ke Jawa Tengah. Oleh karena itu, melalui Rakor ini, mari kita rembugan, bagaimana menjawab berbagai tantangan dan isu strategis dalam membangun infrastruktur di Jawa Tengah agar semakin baik dan mendukung terwujudnya Jawa Tengah sejahtera dan berdikari.

G.

SUB BIDANG SUMBER DAYA AIR (SDA) Tantangan pembangunan sub bidang SDA : 1)

Mengendalikan ancaman ketidakberlanjutan daya dukung SDA, baik untuk air permukaan maupun air tanah sebagai dampak dari laju deforestrasi dan eksplorasi air tanah yang berlebihan.

2)

Menyediakan air baku untuk mendukung penyediaan air minum, agar warga Jawa Tengah dapat dengan mudah mengakses air untuk kebutuhan air minum.

3)

Menyeimbangkan jumlah pasokan air dengan jumlah kebutuhan air di berbagai sektor kehidupan, agar air yang berlimpah di musim hujan selama 5 bulan dapat digunakan untuk memasok kebutuhan air pada musim kemarau yang berlangsung selama 7 bulan.

4)

Melakukan pengelolaan resiko yang diakibatkan oleh daya rusak air seperti banjir, kekeringan, serta abrasi pantai.

5)

Melakukan upaya dan langkah mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim.

Isu strategis sub bidang SDA:


H.

1)

Mengembalikan fungsi seluruh infrastruktur SDA yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi

2)

Menyelenggarakan pembinaan yang lebih intensif kepada pemerintah daerah dan stakeholders lainnya dalam pengelolaan irigasi.

3)

Mempertahankan kemampuan penyediaan air dari sumber-sumber air dari dampak berkurangnya areal terbuka hijau dan menurunnya kapasitas wadah-wadah air baik alamiah maupun buatan dengan cepat.

4)

Melakukan penataan organisasi pengelola SDA seperti Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS)/Balai Wilayah Sungai (BWS) maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah/ Balai Prasarana SDA.

5)

Meningkatkan koordinasi dan ketatalaksanaan penanganan SDA untuk mengurangi konflik antarpengguna sumber daya air.

6)

Meningkatkan kinerja pengelolaan Sistem Informasi SDA (SISDA) pada BBWS/BWS dan Dinas SDA dan melengkapi data dan informasi tentang SDA untuk dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan serta memperluas akses publik terhadap data dan informasi SDA.

7)

Mencari peluang-peluang investasi pengembangan infrastruktur bidang SDA.

baru

dalam

upaya

SUB BIDANG BINA MARGA Tantangan pembangunan sub bidang Bina Marga : 1)

Pemenuhan kebutuhan prasarana jalan yang memenuhi standar keselamatan jalan dalam menunjang sektor riil.

2)

Meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna maupun pemanfaat jalan dalam memanfaatkan prasarana jalan yang tersedia.

3)

Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan serta operasi dan pemeliharaan prasarana jalan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap prasarana jalan yang ada.


4)

Mempertahankan peran dan fungsi prasarana jaringan jalan sebagai pengungkit dan pengunci dalam pengembangan wilayah.

5)

Mengantisipasi pertumbuhan prosentase kendaraan dibandingkan jalan yang terus mengalami peningkatan.

Isu strategis sub bidang Bina Marga :

I.

1)

Masih banyaknya titik kemacetan lalu-lintas pada jaringan jalan di perkotaan maupun jalan akses yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas, seperti kawasan industri, pelabuhan laut dan Bandara.

2)

Tindak lanjut pembangunan tol Semarang Solo Seksi Bawen-Solo, terkait hambatan pembebasan lahan.

3)

Pembebanan berlebih (overloading) masih terjadi terutama pada lintas Pantura Jawa.

4)

Meningkatkan/mempertahankan tingkat kenyamanan prasarana jalan di tengah-tengah keterbatasan alokasi pendanaan untuk penanganan jaringan jalan.

5)

Meningkatkan koordinasi kelembagaan penyelenggaraan jalan antara penyelenggaraan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota serta penyelenggaraan regulasi, kelembagaan, pembagian kewenangan, dan perijinan pemanfaatan ruang jalan (ruang manfaat, ruang milik, ruang pengawasan jalan, dan kawasan di sepanjang koridor jaringan jalan).

6)

Menyelaraskan pembangunan prasarana jalan dengan dengan amanat RTRW.

SUB BIDANG CIPTA KARYA DAN TATA RUANG Tantangan pembangunan sub bidang Cipta Karya : 1)

Meningkatkan kinerja Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih rendah, sementara ketersediaan sarana dan prasarana persampahan masih belum memadai.


2)

Meningkatkan keterpaduan penanganan drainase dari lingkungan terkecil hingga wilayah yang lebih luas dalam satu wilayah administrasi maupun antar kabupaten/kota.

3)

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap aspek kesehatan akan menuntut pelayanan sanitasi sesuai dengan kriteria kesehatan dan standar teknis.

4)

Memperluas akses pelayanan sanitasi dan peningkatan kualitas fasilitas sanitasi masyarakat yang akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan dan daya saing wilayah dan sebagai bagian dari jasa layanan publik dan kesehatan.

5)

Mendorong dan meningkatkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan prasarana air minum.

6)

Mengembangkan kemampuan masyarakat dalam penyediaan air minum baik dalam pengolahan maupun pembiayaan penyediaan air minum.

7)

Meningkatnya kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.

8)

Meningkatkan ketahanan bangunan baik terhadap gempa maupun kebakaran melalui pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi/perizinan.

9)

Meningkatkan kesadaran masyarakat agar dalam membangun bangunan gedung memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat meminimalkan terjadinya banjir, longsor, kekumuhan, dan rawan kriminalitas.

10)

Mendorong penerapan konsep gedung ramah lingkungan (green building) untuk mengendalikan penggunaan energi sekaligus mengurangi emisi gas dan efek rumah kaca dalam kerangka mitigasi dan adaptasi terhadap isu pemanasan global.

11)

Meningkatkan pengendalian pemanfaatan pemanfaatan ruang bagi permukiman.

ruang

khususnya

Isu strategis sub bidang Cipta Karya : 1)

Mendorong keterlibatan swasta dan masyarakat dalam penanganan sampah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.


2)

Penanganan sistem drainase yang terpadu dalam upaya menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas.

3)

Semakin sulitnya penyediaan air baku serta masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan penyelenggaraan air minum.

4)

Intervensi swasta yang sulit dibendung kadang berakibat pada tidak konsistennya pembangunan dengan rencana tata ruang dan tata bangunan yang ada.

5)

Memperkuat instrumen pengaturan mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian dalam pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan.

Tantangan sub bidang Penataan Ruang: 1)

Melengkapi peraturan perundangan dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang untuk mendukung implementasi penataan ruang di lapangan.

2)

Meningkatkan pemanfaatan Rencana tata Ruang (RTR) secara optimal dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan.

3)

Meningkatkan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku.

4)

Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Isu strategis sub bidang Penataan Ruang: 1)

Menyelesaikan penyesuaian/revisi RTRW Kabupaten/Kota.

2)

Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang melengkapi instrumen hukum tentang Penataan Ruang.

3)

Meningkatkan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendali dan pengawas pemanfaatan ruang, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka

dengan


pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang yang efektif.

J.

4)

Menyelenggarakan upaya-upaya sosialisasi yang lebih memadai guna meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kegiatan penataan ruang, baik dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

5)

Menyelaraskan pola penyusunan RTRW di Kabupaten/Kota dalam rangka menjaga keserasian antardaerah.

PENUTUP Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya, mari kita bahas persoalan dalam rumpun pekerjaan umum, berdiskusi, tinju-tinjunan sithik ora papa, yang penting muaranya adalah konsep pembangunan infrastruktur yang top

markotop untuk kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Wabillahitaufik wal hidayah, Wassalamu‟alaikum Wr. Wb.





PIDATO KUNCI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA PEMBUKAAN SIMPOSIUM REGIONAL “REVITALISASI SUNGAI BENGAWAN SOLO : MENYELARASKAN TATA KEHIDUPAN DAN EKOSISTEM” SURAKARTA, 27 MARET 2014 Assalamu‟alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua; Yang saya hormati Walikota Surakarta; Direktur Yayasan Lestari Indonesia dan Perwakilan Oxfam ; Rekan-rekan jajaran birokrasi dari Instansi Vertikal, Pemprov Jateng dan Pemerintah kabupaten/Kota maupun Pemprov Jatim ; Para sejarahwan dan Tim Ekspedisi Sungai Bengawan Solo KOMPAS ; Hadirin yang saya hormati; Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, pagi ini kita dapat bersama-sama hadir menyertai Simposium Regional melibatkan instansi terkait dan lintas pemerintah daerah, yang diselenggarakan oleh Yayasan Lestari Indonesia-Oxfam, dengan tema “Revitalisasi Sungai Bengawan Solo : Menyelaraskan Tata Kehidupan dan Ekosistem”. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya acara ini sebagai upaya mencari solusi dan menyamakan persepsi langkah-langkah revitalisasi Sungai Bengawan Solo. Hadirin yang saya hormati; Sungai Bengawan Solo yang kondang, bukan hanya karena lagu karya Gesang, tetapi juga karena keberadaan dan dampak yang ada didalamnya, memang menjadi obyek vital sumber daya air antar daerah. Sungai terbesar di


Pulau Jawa ini mengalirkan air dari DAS Bengawan Solo seluas ± 16.100 km 2, mulai dari Pegunungan Sewu di sebelah barat-selatan Surakarta, hingga ke Laut Jawa di utara Surabaya dengan alur sepanjang ± 600 km, dan melintasi 17 kabupaten dan 3 kota di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mulai sejak jaman kolonial sungai strategis ini terus dibangun secara bertahap, harapannya agar bisa dimanfaatkan optimal dan antisipasi banjir. Namun, masih perlu adanya pembangunan yang berkelanjutan, mengingat berbagai macam kendala yang muncul seperti adanya sedimentasi sehingga berpengaruh terhadap kapasitas dan kualitas air yang bisa dipergunakan untuk irigasi dan sebagainya, juga terkait adanya kurang berdayanya DAS di sekitarnya. Banyak sekali DAS yang beralih fungsi atau terbentur dengan padatnya pemukiman maupun infrastruktur lain yang juga harus dirancang secara terpadu, agar tidak saling mengganggu. Oleh sebab itu, saya berharap banyak adanya kesamaan persepsi dan sinergitas tindak lanjut antar pemerintah daerah, dan instansi vertikal didukung pemberdayaan masyarakat untuk mengelola Sungai Bengawan Solo ini dengan lebih baik. Hadirin yang saya hormati; Pengelolaan Sungai Bengawan Solo memang sangat penting dan strategis, bukan hanya karena airnya menjadi sumber kehidupan masyarakat, untuk irigasi dan sebagainya, tetapi juga pengendali bencana banjir. Dalam era pembangunan yang pesat dan jumlah penduduk yang semakin bertambah, maka kebutuhan air irigasi semakin meningkat dan alih fungsi kawasan hutan dan lahan menjadi permukiman juga bertambah luas. Saya tekankan pentingnya pembangunan DAS Bengawan Solo ini, kaitannya dengan kebutuhan air dan sanitasi sesuai target MDG‟s serta antisipasi bencana banjir dan kekeringan. Target MDG‟s harus kita capai tahun 2015, sedangkan resiko banjir masih terus menghadang, bahkan beberapa waktu yang lalu daerah Jawa Tengah ini tergenang. Di sisi lain ketika musim kemarau, kebutuhan air kurang tercukupi, khususnya untuk irigasi di beberapa daerah. Jadi, kuncinya adalah pengelolaan air, termasuk Sungai Bengawan Solo yang menjadi nadi penting pengairan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh sebab itu, pengelolaan sumber daya air di kawasan hulu dan hilir Sungai Bengawan Solo harus sinergis antar wilayah dapat menjadi permasalahan di kemudian hari. Pembangunan saluran irigasi, embung dan waduk yang telah dilakukan, seperti jaringan irigasi DI Colo Barat dan Timur, Waduk Gondang di Kab. Karanganyar, Countermeasure for Sediment in Wonogiri multipurpose Dam Reservoir , jaringan air baku berupa pembangunan Embung Sidorejo di Kab. Boyolali, Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sidorejo,


Intake Wonogiri dan jaringan pipa transmisi air baku, maupun bangunan pengendali banjir berupa perbaikan dan pengaturan Sungai Bengawan Solo Hulu dan Anak-Anak Sungainya. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengelola penanganan sedimentasi, sebab masalah sedimentasi sungai ini menyebabkan tingginya erosi, menghambat intake saluran air, serta menyebabkan meluapnya air sungai. Bahkan jika sedimentasi terjadi di waduk atau embung, akan menyebabkan pendangkalan sehingga volumen tampungan air banyak berkurang, akhirnya pada waktu kemarau air cepat habis. Oleh sebab itu saya berharap dalam simposium ini, selain melakukan review sejarah dan fungsi serta pembangunan Sungai Bengawan Solo yang telah berlangsung, juga perlu adanya rembugan untuk mencari solusi bagaimana pemberdayaan yang lebih baik, lebih bijak dan lebih manfaat dalam mengelola Bengawan Solo. Integrasi dan harmonisasi program kegiatan sangat penting, bahkan antar insitusi di Jawa Tengah dan di Jawa Timur harus saling sinergis dan mendukung, agar dari hulu hingga hilir pembangunan dapat berjalan dengan baik dan benar-benar manfaat. Pertemuan ini saya minta dapat memetakan untuk kemudian memecahkan permasalahan yang timbul di sekitar pengelolaan Bengawan Solo. Setidaknya terdapat beberapa permasalahan yang perlu segera dipecahkan, yaitu mengenai perijinan, tentang sertifikat AMDAL dan ijin lingkungan, persetujuan desain, dan penetapan lokasi pembangunan serta SIPPA dan SIPK dari Kementerian PU, serta mengenai pelaksanaan karena jangka waktu pengerjaan proyek yang lama serta permasalahan dana pembebasan lahan yang perlu sharing antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu, pembangunan SDA yang dilaksanakan oleh BBWS maupun pemerintah daerah harus saling mendukung dan sejalan. Keterpaduan ini juga harus disinergikan mengingat fungsi pengelolaan air sangat berpengaruh terhadap pembangunan pertanian, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup. Pada sektor pertanian, ketahanan pangan yang telah kita capai dan surplus beras perlu dipertahankan. Karena itu, saya minta pengelolaan sumber daya air dapat diarahkan untuk mendukung program-program ketahanan pangan daerah serta untuk mencapai surplus beras nasional 10 juta ton tahun 2014, upaya pengendalian banjir terutama untuk melindungi kawasan produktif pangan, serta penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kritis dan penyedian air baku masyarakat melalui program SPAM regional. Saya rasa baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur menjadi provinsi penyangga beras nasional, sehingga perbaikan saluran irigasi dan DAS sangat penting untuk mendukung kedaulatan pangan daerah.


Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, maka produktivitas para petani harus ditingkatkan melalui Sapta Usaha Tani, yang salah satunya penunjangnya adalah pengelolaan irigasi. Oleh karena itu, pembangunan jaringan irigasi sekunder harus ditingkatkan beserta jaringan irigasi tersiernya, dan rehabilitasi semua jaringan irigasi atau Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT). Irigasi pertanian ini penting dan sangat menunjang hasil produksi, apalagi pada daerah dengan curah hujan dan sumber mata air yang kurang, maka irigasi ini harus dikelola dengan baik, dilengkapi dengan pintu-pintu air irigasi agar sawah-sawah mendapatkan air yang cukup, tidak kekurangan air dan tidak kelebihan air yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas produksi beras. Dalam upaya penyediaan air baku, pembangunan jaringan air baku perdesaan juga harus ditingkatkan. Pembangunan embung, bendung, pintu air saya minta juga diperhatikan, termasuk yang sudah ada. Upaya pemeliharaan dan pengelolaannya juga harus lebih baik, karena jaringan air baku ini sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Sesuai dengan Millenium Development Goals (MDG‟s) dan Johannesburg Summit 2012 yang menargetkan agar jumlah penduduk yang terlayani air bersih dan sanitasi pada tahun 2015 nanti, dapat berkurang hingga 50% atau separuh dari jumlah penduduk, maka pembangunan pengelolaan air baku ini harus segera diselesaikan. Apalagi pembangunan SDA sangat bermanfaat untuk pengembangan sektor perikanan, kehutanan dan lingkungan. Pada sektor perikanan, pengelolaan sumber daya air hendaknya juga bisa diberdayakan secara luas untuk budidaya ikan, baik itu budidaya pada waduk, karamba maupun lainnya. Ini perlu disosialisasikan, sehingga dalam membangun fasilitas perairan atau daerah aliran sungai juga bisa mempertimbangkan fungsinya untuk menjadi lokasi budidaya perikanan. Perikanan air tawar kita sangat maju, bahkan saat ini sudah banyak berkembang wisata-wisata pemancingan. Manfaatnya secara jelas bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan sumber daya air, juga bisa dikembangkan menjadi sentra pariwisata. Pada sektor kehutanan dan lingkungan hidup, Daerah Aliran Sungai perlu dijaga dalam rangka menjaga daya fungsi hutan sebagai penyimpan cadangan air dan fungsi ekologis lainnya. Yang perlu diperhatikan di daerah sekitar aliran sungai adalah mengenai penggunaan lahan untuk permukiman, abrasi dan pendangkalan. Saat ini, disekitar DAS masih banyak bangunanbangunan liar yang sebenarnya berresiko, sehingga ini harus bisa direlokasi, tentunya dengan konsep yang jelas, aman, damai dan menghindari konflik. Abrasi dan pendangkalan juga perlu diantisipasi, sehingga aliran sungai itu bisa berjalan dengan lancar, tidak meluap dan menyebabkan banjir, termasuk dengan penanaman pohon atau mangrove di lokasi DAS, dan sebagainya. Jadi


harus dilakukan penelitian serta penerapan teknologi baru untuk mengurangi abrasi dan pendangkalan ini. Oleh sebab itu, saya minta seluruh sektor pengelola sumber daya air harus lebih serius, dan kerja keras untuk mewujudkan pembangunan SDA Bengawan Solo yang lebih baik. Terlebih air merupakan kebutuhan pokok dan sumber penghidupan masyarakat yang kuantitas maupun kualitasnya harus terus ditingkatkan seiring dengan kebutuhan yang meningkat karena pertambahan jumlah penduduk. Melalui desiminasi ini diharapkan kita bisa lebih jelas bagaimana pengelolaan DAS di Jawa Tengah ke depan. Masukan ide dan gagasan konstruktif sangat diharapkan agar Rencana Pengelolaan DAS Terpadu ini semakin lebih baik, termasuk strategi dan pemilihan skala prioritas implementasi program kegiatan, juga harus sudah ditentukan. Saya minta rencana pengelolaan ini juga mencakup program konservasi sumber daya air, atau upaya pelestarian sumber daya air serta program pengendalian banjir, sehingga benar-benar konkrit mengatasi berbagai permasalahan sumber daya air di Jawa Tengah. Selain itu, penggunaan e-monitoring dalam membuat laporan fisik dan keuangan secara rutin setiap bulan dan evaluasi program setiap 3 (tiga) bulan sekali, hendaknya dapat diterapkan. Hal ini untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang terjadi dalam tahap pelaksanaan, serta untuk mendapatkan masukan agar pelaksanaan program-program pembangunan sumber daya air ini lebih baik dan berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Hadirin yang saya hormati; Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, seraya mengucap “Bismillaahirahmanirrahim”, Pembukaan Simposium Regional “Revitalisasi Sungai Bengawan Solo : Menyelaraskan Tata Kehidupan dan Ekosistem”, secara resmi saya BUKA dan DIMULAI. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi tauifq wal hidayah, Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




MATERI GUBERNUR JAWA TENGAH SEBAGAI PEMBICARA PADA STUDI NASIONAL PEMUDA DAN REMAJA PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA SOLO, 28 FEBRUARI 2014 Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI); Para Narasumber, Panitia dan Peserta Studi Nasional; Hadirin yang berbahagia; Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berbahagia sekali pagi ini kita dapat bersama-sama hadir di GKI Sangkrah Solo, mengikuti Studi Nasional Pemuda dan Remaja Persekutuan GerejaGereja di Indonesia. Saya selalu mendukung kegiatan positif para pemuda, seperti yang dilakukan oleh Departemen Pemuda dan Remaja PGI ini. Mengapa? Karena pemuda merupakan generasi penerus dan penentu masa depan bangsa. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh kawula muda untuk kemajuan bangsa. Untuk itu, pemuda harus diberi ruang gerak dan fasilitas agar berani menyuarakan idealismenya, menggali potensi diri, melakukan eksperimen positif yang menghasilkan inovasi-inovasi baru serta terus mengembangkan kualitas diri agar mampu menjadi motor penggerak bangsa menuju kejayaan Indonesia. Oleh karena itu, sesuai permintaan Panitia, pada kesempatan ini saya sampaikan materi dengan tema :”Pemuda (Gereja) Hebat, Indonesia Hebat”. Peserta Studi Nasional yang saya hormati;


Saya sangat meyakini bahwa pemuda itu hebat dan luar biasa, sehingga mampu berperan sebagai ujung tombak perubahan Indonesia menjadi bangsa yang hebat. Bahkan kehebatan pemuda telah diakui oleh Bung Karno dengan ungkapan beliau yang sangat terkenal, yaitu : “Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, tapi berikan aku 10 orang pemuda niscaya akan kuguncang dunia”. Tapi, pemuda yang bagaimana dulu? Tentunya bukan sembarang pemuda, namun pemuda yang berani melakukan hal-hal hebat, memiliki idealisme, kepercayaan diri, dan semangat kerja yang hebat, dilandasi dengan itikad luhur untuk membangun negara Indonesia yang kita cintai. Membangun bukan hanya dalam arti fisik, tetapi yang lebih penting adalah membangun karakter, knowledge dan skill-nya agar kita mampu mengolah potensi bangsa yang melimpah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena potensi Indonesia yang luar biasa ini, tidak akan membawa maslahat secara optimal bagi rakyat selama kita masih tergantung pada negara lain dalam pengolahannya. Misalnya, potensi minyak bumi, emas, timah, dan bahan tambang kita melimpah tetapi karena kita belum bisa mengolah, maka bahan tambang tersebut harus kita ekspor dalam kondisi mentah, sehingga nilai ekonomisnya sedikit. Parahnya lagi, saat kita butuh bensin, minyak tanah, gas, timah dan sebagainya, harus impor dari negara lain. Bahkan, kita punya potensi pertanian yang luar biasa, tapi beras kok impor, kedelai juga impor. Mengapa itu semua terjadi? Karena kita belum bisa mengolah potensi-potensi tersebut secara maksimal. Ini merupakan tugas kawan-kawan semua, pemuda generasi penerus bangsa, untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri, sehingga mampu berperan menjadi inisiator penggerak bangsa agar lihai mengolah potensi dan sumber-daya yang ada untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Adik-adik generasi muda yang saya cintai dan saya banggakan; Mencermati kondisi riil sekarang ini, sebenarnya saya sangat miris dan prihatin, karena sebagian dari pemuda kita, yang sejatinya di-gadang-gadang menjadi pejuang pembangunan, justeru terjebak dan terseret arus negatif globalisasi, sehingga menjadi pribadi yang egois dan apatis terhadap nasib bangsa sendiri. Idealisme dan rasa nasionalisme para pemuda Indonesia sudah mulai luntur, tergerus kepentingan pribadi. Bahkan, kadang harga diri diabaikan demi mendapatkan apa yang diinginkan.


Kalau bercermin dari idealisme pemuda dan mahasiswa pada masa penjajahan, seharusnya kita merasa kerdil dan malu. Sejarah Indonesia telah membuktikan bahwa pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam setiap perubahan yang mewarnai negeri ini. Lewat sentuhan dan semangat khas pemuda peristiwa-peristiwa bersejarah lahir dan menjadi saksi bahwa pemuda tidak hanya berpangku tangan melihat bangsa sedang terpuruk, tetapi juga turut memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 hingga pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 lewat momentum reformasi, merupakan wujud nyata peran pemuda dalam pergerakan nasional. Kongres pemuda adalah cikal bakal dari kemerdekaan Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda itu terkandung sebuah tekad dalam merintis sebuah kemerdekaan. Dan kemerdekaan yang diidam-idamkan bangsa Indonesia, akhirnya diproklamirkan pada tahun 1945. Kemudian dalam peristiwa tahun 1945, kembali peranan pemuda sangat penting. Pemuda Chairul Saleh, Sukarni, Wikana dan pemuda lainnya terpaksa menculik Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok dengan tujuan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Semangat, keberanian dan spirit muda dari pemudapemuda itulah membuka pintu perubahan. Lalu pemuda jugalah yang mengantarkan perubahan dari orde lama ke orde baru. Organisasi seperti KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPI (Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia) dan KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia) memberikan peranan yang signifikan. Beberapa tokoh mahasiswa atau pemuda diantaranya Cosmas Batubara, Yusuf Wanandi, Sofyan Wanandi, Akbar Tanjung dan tentu saja Soe Hok Gie yang merupakan salah satu pemimpin aksi demonstran di lapangan yang terkenal. Buku catatan harian Soe Hok Gie yang berjudul Catatan seorang demonstran banyak menginspirasi generasi muda dan bahkan telah difilmkan. Selanjutnya Reformasi ‟98 yang berhasil melengserkan rezim orde baru, melalui gerakan intelektual yang diimplementasikan dengan turun ke jalan-jalan. Pipa-pipa demokrasi di Orde Baru telah dipelintir dan dialihkan demi melanggengkan kekuasaan. Ketika suara masyarakat dan publik tidak didengarkan lagi dan terjadi banyak penyelewengan, korupsi dan ambruknya perekonomian yang membuat rakyat sangat menderita, sementara banyak pejabat, konglomerat dan kroni-kroninya hidup bergelimpangan harta, maka ketika itu pulalah mahasiswa dan pemuda bergerak.


Itulah gerakan perubahan. Itulah idealisme pemuda sebagai agent of change and moral force dari perjalanan awal bangsa kita untuk mencapai kemerdekaan sampai dengan upaya untuk mengisi pembangunan bangsa. Lalu pertanyaannya, bagaimana pemuda kita saat ini ? Ketika pintu gerbang reformasi terbuka, era globalisasi menerjang hampir seluruh sendi kehidupan. Penguasaan ilmu pengetahuan yang tinggi tidak sampai kepada kearifan. Penegakan hukum tidak berkeadilan, ekonomi tidak mewujudkan pemerataan, persatuan tidak menunjukkan kekokohan, kekuasaan tidak ada pengayoman dan kepemimpinan tidak sampai pada keteladanan. Implikasinya, bangsa kita berjalan terseok-seok menahan beban berat. Konflik-konflik sektarian, terorisme, korupsi yang merajalela dan hampir tidak ada pemimpin teladan yang dapat menginspirasi anak-anak muda. Ketika melihat realitas pemuda Indonesia saat ini, saya cukup miris, karena pemuda kita banyak yang mempunyai pemikiran sempit, egoisme tinggi, apatis dan tidak mau memikirkan bangsanya. Dan citra negatif pun sepertinya masih saja disematkan pada pemuda kita saat ini. Dari tawuran, aborsi, kasus narkoba, kriminalitas, rata-rata dilakukan oleh anak-anak muda kita. Ironisnya pada saat bersamaan, kita lengah dan belum menyiapkan generasi pemimpin yang “luar biasa”, generasi muda yang tangguh, ulet, tekun, sabar, berkarakter dan bertakwa kepada Tuhan, yang sanggup memegang teguh idealisme sampai kapanpun dan dimanapun. Inilah PR besar kita untuk membangun pemuda yang berkarakter. Saatnya kita untuk membangkitkan generasi muda yang tangguh dan tahan banting. Pemuda yang tidak silau harta dan kedudukan ketika mendapat amanat menjadi pemimpin bangsa, yaitu pemimpin yang jujur dan tidak korupsi. Karena itu, nilai-nilai yang diwariskan dari pemuda kita dulu, perlu direaktualisasi dan diredefinisikan dalam konteks kekinian. Kearifan lokal yang kaya dimiliki bangsa kita perlu diajarkan kembali dan diwariskan kepada generasi muda agar masa depan bangsa Indonesia menuju titik cerah. Termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam 5 Sila Pancasila harus diajarkan dan diinternalisasikan dalam kehidupan pemuda Indonesia. Sudah saatnya kita melakukan revitalisasi peran pemuda. Pemuda harus bangkit. Apabila ingin memajukan diri janganlah membiarkan terlena dalam buaian globalisasi yang meninabobokan. Bangsa Indonesia sekarang sedang memerlukan pemuda yang tangguh dalam berjuang membawa kepada kejayaan. Sudah saatnya pemuda Indonesia memberikan ide-ide besarnya, semangat jiwa visionernya dan mampu menjadi pioneer bagi kebangkitan Indonesia seperti yang telah ditunjukkan pemuda kita dulu.


Apabila pemuda-pemuda Indonesia yang idealis, dinamis, kreatif dan inovatif diberikan kesempatan, maka tidak mustahil Indonesia akan menjadi lebih baik dari sekarang, bahkan mencapai masa keemasan. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang amat baik ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan sumber motivasi bagi bangkitnya idealisme pemuda Jawa Tengah dan Indonesia sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. GUBERNUR JAWA TENGAH




MATERI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA RAPAT KOORDINASI PERTANIAN SEMARANG, 3 MARET 2014 Assalammu‟alaikum Wr. Wb. Selamat Pagi dan Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Rekan-Rekan Birokrasi Pemerintah Daerah; Para peserta Rakor pangan; Hadirin yang berbahagia; Teriring rasa syukur Alhamdulillah ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berbahagia sekali pagi ini kita dapat bersama-sama hadir, menyertai Rapat Koordinasi Pertanian. Rakor ini sangat baik dan pada momentum yang tepat. Selain merupakan wahana bagi kita untuk menyatukan persepsi dan pemahaman akan tindak langkah cepat dan tepat untuk recovery pembangunan pertanian kita pasca terjadinya bencana banjir di beberapa wilayah di Jawa Tengah, juga sekaligus untuk akselerasi atas kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian di Jawa Tengah secara umum. Maka khusus untuk penanganan pertanian kita pasca banjir, saya berharap sudah dapat diperoleh data pasti terhadap jumlah lahan yang puso dan petani yang merugi, sehingga insentif bantuan benih yang kita berikan akan benar-benar tepat sasaran. Dengan demikian kegiatan bertani mereka dapat segera dilakukan dan tidak mengganggu produktivitas pertanian di Jawa Tengah. Kemudian untuk programprogram pembangunan pertanian secara umum, saya harapkan rekan-rekan SKPD rumpun pertanian dapat lebih


melakukan percepatan untuk melaksanakan kegiatan guna membantu problemproblem yang dihadapi petani kita, sehingga daulat pangan yang kita gelorakan itu kelihatan grengsengnya, lewat aksi-aksi nyata yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Hadirin yang berbahagia Kedaulatan pangan di Jawa Tengah menjadi tekad kita semua untuk bisa segera terwujud. Kedaulatan pangan bukan sekedar ketahanan pangan, karena konsep ketahanan pangan adalah upaya mencukupi ketersediaan pangan sesuai perhitungan kebutuhan masyarakat, tidak mempertimbangkan dari mana suplai pangan tersebut berasal. Model konsep ini lebih mendasarkan pada pasar global yang mengutamakan nilai ekonomis. Sedangkan kedaulatan pangan adalah penyediaan pangan dengan mengedepankan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat, berbasis pada kearifan lokal serta mempertimbangkan keberlanjutan dengan sasaran utama adalah pemenuhan konsumsi domestik dan peningkatan kesejahteraan petani. Memang potensi Jawa Tengah ini sangat besar dan mampu menciptakan ketahanan pangan, dari surplus beras, daging, bahkan rencana swasembada gula tahun 2014 juga hampir bisa dipastikan, namun sembako kita masih banyak yang impor. Garam yang produksinya di Rembang cukup banyak, Bawang merah yang di Brebes juga berlimpah, ternyata kita masih dijejali dengan produk impor. Ketahanan yang seperti ini tidak akan bisa berlangsung lama, terlebih seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sehingga kebutuhan pangan juga terus bertambah. Oleh sebab itu, pertanian harus digalakkan secara optimal menuju penciptaan kedaulatan pangan. Syukur-syukur bisa menunjang kebutuhan luar provinsi atau ekspor. Untuk mewujudkan daulat pangan inilah, maka petani harus terus didorong produktivitasnya. Jawa Tengah harus sudah memulai untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, tidak bergantung pada daerah lain. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah memastikan keunggulan atau comparative advantage yang dimiliki setiap wilayah desa, terutama produk-produk pangan, khususnya nonberas. Hal ini perlu saya sampaikan karena ketika terjadi kelangkaan kedelai beberapa waktu lalu, harus disadari bahwa ini ancaman juga bagi Jawa Tengah, karena UMKM berbahan baku kedelai di Jawa Tengah sangat banyak. Bahkan produsen tempe dan tahu yang ada di luar Jawa Tengah banyak yang berasal dari warga Jawa Tengah. Oleh sebab itu, pesan dari pemerintah pusat agar Jawa Tengah menyediakan lahan 20 ribu hektar untuk pertanian kedelai saya sanggupi. Tentunya harus diimbangi dengan insentif yang layak kepada para


petani kedelai. Insentif inilah upaya untuk memfasilitasi kebutuhan petani agar hasil pertaniannya meningkat. Alhamdulillah, beberapa saat lalu petani kita di Kabupaten Grobogan panen kedelai. Hasilnya bagus, dan harga pembeliannya sangat baik. Tinggal selanjutnya menambah area dan intensifikasi untuk meningkatkan produksi. Maka kalau saat ini kita telah memiliki 8.800 hektare lahan kedelai, dan kemudian berdasarkan pendataan, Kabupaten Banyumas telah menyatakan siap menyediakan 10 ribu hektare lagi, itu artinya target 20 ribu hektare untuk lahan kedelai di Jateng Insya Allah tercapai. Selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah mendorong petani mau menanam kedelai. Hadirin yang berbahagia; Memperhatikan hal-hal tersebut maka ada 3 (tiga) hal penting yang harus kita lakukan dalam mewujudkan kedaulatan pangan yaitu sistem produksi, sirkulasi produksi dan budaya pangan. Sistem produksi berkaitan dengan penerapan sistem pertanian organik yang ramah lingkungan, pemberian benih yang sesuai dengan kapasitas lokal, penerapan metode dan pola tanam yang beragam dan tahan terhadap perubahan iklim, penyediaan irigasi yang disertai dengan pengelolaan berbasis masyarakat, serta pengembangan dan penelitian benih tanaman pangan yang sesuai dengan ekosistem pertanian lokal. 4.

SISTEM PRODUKSI

Pertanian organik Dalam rangka mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian, maka kita harus terus mendorong petani untuk mengembangkan pertanian organik. Dan Jawa Tengah siap berubah dari pertanian anorganik menjadi basis pertanian organik. Sehingga, petani tidak lagi bergantung pada pupuk anorganik yang harganya bisa melambung kapan saja. Apalagi pupuk bersubsidi itu terbatas. Stok pupuk seringkali tidak cukup pada musim tanam, sehingga harga belinya di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Selain itu, alokasi pupuk bersubsidi di Jawa Tengah juga menurun. Misalnya, Jenis pupuk Urea turun dari 970.000 ton tahun di 2012 menjadi 794.000 ton tahun di 2013 dan pupuk NPK turun dari 413.000 ton tahun di 2012 menjadi 400.000 ton tahun 2013.


Karenanya, penggunaan pupuk organik harus terus digalakkan. Bukan saja karena pupuk bersubsidi semakin terbatas, tetapi juga karena penggunaan pupuk kimia menyebabkan tanah rusak dan tidak subur. Sedangkan penggunaan pupuk organik dapat mengembalikan unsur hara tanah sehingga menjadi subur kembali. Dengan lahan yang subur, maka produktivitasnya akan jauh lebih baik. Perlu saya sampaikan, sudah ada sejumlah wilayah yang menerapkan pola pertanian organik, dengan hasil yang luar biasa, yakni dengan produktivitas 12 ton beras per hektare. Misalnya, pertanian organik yang tengah dikembangkan masyarakat di Kabupaten Sukoharjo, dengan memanfaatkan limbah ciu. Melalui kerja sama antara petani, peneliti, pemerintah, dan investor, akhirnya limbah yang semula jadi masalah, justru dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah. Mendatang, harus terus kita prioritaskan pengembangan pertanian organik di Jawa Tengah.

Kartu Tani Memang pertanian organik terus kita dorong di Jawa Tengah. Saat ini, Dinas Pertanian masih terus melakukan pemetaan akan luasan pertanian organik di Jawa Tengah. Berapa dan dimana saja yang sudah menjadi basis pertanian organik, dan berapa dan dimana yang masih bertahan pada pertanian anoraganik. Tentu masih banyak pula saudara-saudara kita yang masih mengembangkan pertanian anorganik. Pada kondisi demikian maka ketersediaan dan distribusi pupuk kepada petani menjadi sangat penting. Jangan sampai petani merasa kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi atau malah jatuhnya tidak tepat sasaran. Maka kita buat kartu tani. Melalui kartu ini akan dipenuhi dahulu kebutuhan pupuk untuk petani. Keterbatasan pupuk bersubsidi yang menurun dari tahun ke tahun tersebut memang terjadi karena sudah ada petani kita yang beralih ke pupuk organik. Selanjutnya yang penting adalah bagaimana pupuk bersubsidi yang tersedia ini bisa memenuhi kebutuhan petani kita yang masih mengembangkan pertanian anorganik. Distribusinya bisa merata dan tentu tidak salah sasaran. Itu saja, sambil kita dorong mereka untuk berubah mengembangkan basik pertanian organik. Namun demikian, kartu petani ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pupuk, tetapi juga dapat untuk mengakses berbagai fasilitas, kemudahan, dukungan dan stimulus usaha pertanian yang dijalankan secara bertahap. Kartu inilah yang dipergunakan untuk membatasi siapa yang berhak memperoleh bantuan pertanian dan siapa yang tidak. Dua hal yang sangat


penting dan harus dilakukan secara cermat, yakni data yang valid, dan mekanisme pelayanan penggunaan kartu. Pendataan dan inventaris ulang secara obyektif terhadap para petani ini saat ini harus terus kita lakukan. Bukan hanya menyangkut status pekerjaan, tetapi juga data mengenai potensi pertanian di masing-masing daerah, kondisi iklim dan geografis, kapasitas, tingkat produktivitas, serta permasalahan dan alternatif-alternatif solusi. Melalui data inilah dapat dipetakan data para petani, kebutuhan yang mereka perlukan dan upaya untuk memenuhinya.

Penyuluh Terwujudnya kedaulatan pangan di Jawa Tengah tentu juga tidak bisa lepas dari peran para penyuluh pertanian. Penyuluh harus bisa nyuluhi, ngandhani, memberitahu, membimbing, mengajak dan mendorong para petani agar melaksanakan langkah-langkah produksi pertanian, seperti Sapta Usaha Tani dengan benar. Memang, jumlah penyuluh masih sangat terbatas, belum bisa memenuhi setiap desa satu penyuluh. Namun, keberadaan penyuluh harus terus dioptimalkan, dengan mendorong mereka untuk selalu menambah ilmu dan keterampilan, sregep, ethes, lan ora wedi kesel. Sehingga, mereka akan lebih tangguh dalam membina, mendorong, dan mengajak petani kita yang malas menjadi rajin dan yang sudah sregep semakin sregep berkarya untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5.

SIRKULASI PRODUKSI

Terkait dengan sirkulasi produksi, fasilitasi kemudahan akses pasar produk-produk pangan lokal yang sehat harus diperkuat. Penyediaan jaringan informasi tepat guna hingga level desa guna memudahkan akses informasi pasar dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pertanian lokal menjadi faktor pendukung utama. Selain itu, penguatan jaringan pergudangan melalui sistem resi gudang, penguatan kelembagaan koperasi pertanian melalui pendampingan secara berkelanjutan, dan penyediaan infrastruktur sebagai sarana distribusi pangan, kesemuanya harus berbasis masyarakat. 6.

BUDAYA PANGAN

Hal yang berkaitan dengan budaya pangan maka strategi utama yang dapat dilakukan adalah pengurangan ketergantungan terhadap beras melalui pengenalan dan pemanfaatan produk pangan nonberas. Kebijakan tersebut harus dilakukan secara terpadu, dan bersinergi dengan pembangunan perdesaan secara menyeluruh.


Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang telah disahkan oleh DPR RI tanggal 18 Oktober 2012 yang lalu, mengamanatkan kedaulatan dan kemandirian pangan sebagai basis membangun ketahanan pangan nasional, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau. Guna mewujudkan hal tersebut, maka pelaksanaan program kadaulatan Pangan di Jawa Tengah mengacu pada 4 (empat) sukses pembangunan pertanian yaitu: 1) Peningkatan Swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) Peningkatan Diversifikasi Pangan, 3) Peningkatan nilai tambah daya saing dan ekspor, dan 4) Peningkatan Kesejahteraan Petani. Implementasinya antara lain melalui Pemberdayaan Desa Mandiri Pangan, yaitu setiap rumah tangga mampu mempersiapkan dan mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari antara lain dengan pemanfaatan setiap pekarangan untuk ditanami tanaman pangan. Upaya yang dilakukan harus mencakup semua aspek, dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada aspek produksi, penerapan pola pertanian yang baik harus diterapkan, yaitu melalui implementasi Sapta Usaha Tani, mulai dari pemilihan bibit unggul, pengolahan dengan menggunakan teknologi tepat guna seperti mesin pertanian yang tepat, irigasi yang baik dan lancar, pemupukan, pemberantasan hama, penanganan pasca panen dengan menyediakan lumbung dan gudang penyimpanan, serta jaringan pemasaran yang harus diperluas. Demikian pula modernisasi pertanian, harus terus digalakkan supaya pertanian kita lebih efektif dan efisien. Kalau ini semua dilaksanakan dengan baik, pertanian kita akan maju, bukan hanya mantap dalam memenuhi kebutuhan pangan di daerah tetapi juga surplus bisa mencukupi kebutuhan pangan nasional atau bahkan ekspor. Upaya memperkuat kemandirian pangan juga dapat dilakukan melalui Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), yang dilaksanakan melalui kegiatan Optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan pangan lokal, sosialisasi dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan. Dalam hal ini, masyarakat didorong untuk memanfaatkan area di sekitar rumah untuk menanam tanaman pangan, sayuran, buahbuahan, Toga, maupun memelihara ternak dan ikan. Implementasi riilnya, antara lain: diversifikasi pangan dengan mendayagunakan lahan dan pekarangan kosong, dan pengembangan karya usaha peternakan, pertanian dan perikanan secara bersinergi. Contoh : Buat kandang panggung


untuk ayam atau kambing, dibawahnya dibuat kolam ikan, sehingga kotoran ternak bisa didayagunakan sebagai pakan ikan dan pupuk tanaman. Hadirin dan peserta Rakor yang berbahagia; Apabila langkah-langkah tersebut diatas dapat dilakukan secara benar dan berkesinambungan, maka petani kita menjadi semakin berdaya dan semakin terampil sehingga produktivitas dan kualitas produknya meningkat, baik itu yang dihasilkan dari pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, maupun kehutanan. Dengan pembangunan pertanian pangan yang komprehensif hingga level desa, Insya Allah mimpi kita akan kedaulatan pangan dapat terwujud tidak hanya di Jawa Tengah, tapi hingga nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selanjutnya mari kita rembugan dan diskusi untuk improvement pembangunan pertanian kita kedepan yang lebih baik agar bersama-sama bisa kita wujudkan Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari. Wabillahitaufik wal hidayah Wassalamu àlaikum Wr.Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




MATERI PENGARAHAN GUBERNUR JAWA TENGAH PADA RAPAT KOORDINASI (RAKOR) FKPD PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN TEMA “TERPELIHARANYA STABILITAS DAN KONDUSIVITAS WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF 2014” SEMARANG, 5 MARET 2014 Assalammu‟alaikum Wr. Wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pangdam IV/Diponegoro dan Kapolda Jawa Tengah; Yang saya hormati Para Bupati dan Walikota Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan dari Kabupaten/Kota; Yang saya hormati para perwira TNI - POLRI, dan jajaran birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

A. Pengantar Hadirin yang saya hormati; Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah siang ini kita dapat bersamasama hadir menyertai Rakor FKPD Provinsi Jawa Tengah dalam rangka membahas kesiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014, sehingga benar-benar berjalan lancar dan damai. Dengan demikian apa yang menjadi tema pembicaraan kita kali ini, yaitu “Terpeliharaanya Stabilitas dan Kondusifitas Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam Pelaksanaan Pileg 2014”, benarbenar terwujud.


Untuk itu, pada kesempatan ini perlu adanya penyamaan sikap dan penyelarasan tindakan terkait dengan upaya pengamanan pelaksanaan Pemilu di Jawa Tengah, khususnya dalam menghadapi Pileg nantinya. Meskipun sampai dengan sekarang proses legitimasi politik terkait penyelenggaraan Pileg dan Pilpres masih dibahas di MK dikarenakan adanya judicial review terkait pelaksanaannya, tetapi tidak menyurutkan langkah kita untuk bersiap diri. Dilaksanakan secara serentak maupun tidak, Pemilu tetap menjadi agenda utama yang perlu diamankan.

B. Pendahuluan Hadirin yang saya hormati; Tahun 2014 menjadi tahun istimewa bagi bangsa Indonesia, karena periode politik pada tahun ini penuh dengan aspirasi demokrasi. Dari masyarakat maupun dari parpol berlomba ingin menyampaikan gagasan politiknya, sehingga warna regulasi terkait penyelenggaraan pemilu ini lebih dinamis. Peraturan KPU juga semakin disempurnakan untuk mengatur berbagai tradisi demokrasi dan pesta demokrasi tahun ini seperti aturan mengenai alat peraga kampanye dan sebagainya, termasuk gugatan pada MK yang mempermasalahkan penyelenggaraan pemilu oleh akademisi maupun masyarakat. Dari pola dinamis seperti inilah bisa muncul potensi konflik, apalagi heterogenitas mewarnai demografi penduduk di Jawa Tengah. Saya yakin memang dalam beberapa kali pemilu, termasuk Pilgub 2013, Jawa Tengah selalu aman terkendali dan kondusif. Namun kondisi seperti ini jangan menjadikan kita lengah terhadap potensipotensi konflik yang timbul.

C. Pelaksanaan Pemilu 2014 Hadirin yang saya hormati; Sukses Pemilu 2014 bukan hanya dilihat dari sisi terpilihnya wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai aspirasi masyarakat. Namun jauh lebih penting, masa proses memainkan peran penentu sukses tidaknya Pemilu. Mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga pasca Pemilu. Sampai dengan saat ini tahapan demi tahapan telah dilalui, namun ada beberapa tahapan yang sangat krusial dan membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam hal pengamanan. Tahapan tersebut antara lain pada proses


Penetapan Data Pemilih, Pengadaan Logistik Pemilu, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara hingga penetapan hasil Pemilu nantinya. Memang setiap tahapan memiliki tingkat potensi konflik yang berbeda, namun perlu diantisipasi sedini mungkin. Pada tahap penetapan daftar pemilih, masih banyak langkah verifikasi yang harus dilakukan. Informasi terakhir, jumlah pemilih di Jateng menurun 71.485 orang disebabkan adanya pemilih yang dicoret karena meninggal dunia, pindah status keanggotaannya menjadi TNI/POLRI, belum cukup umur dan data ganda. Penurunan terbanyak di Banyumas dan paling sedikit di Kota Pekalongan. Total DPT saat ini mencapai ±27.125.817 orang, dan akan terus mengalami perbaikan data oleh KPU hingga H-3 pemilu. Dari jumlah tersebut, masih terdapat pemilih yang bermasalah/ invalid, yaitu : Tanggal Lahir-Nihil sebanyak 142 pemilih; Status Kawin-Nihil sebanyak 8 pemilih; Alamat-Nihil sebanyak 339 pemilih; Dibawah Umur/Belum Kawin sebanyak 44 pemilih; NIK Invalid sebanyak 56.289 pemilih; NKK Invalid sebanyak 2.772.379 pemilih. Salah satu potensi konflik yang mungkin pada tahap ini dikarenakan terdapat penduduk yang belum memiliki KTP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) dikarenakan tinggal di daerah ilegal, seperti bantaran sungai, dan sebagainya. Data pemilih ini menjadi landasan penting pelaksanaan Pemilu, sehingga validitas data menentukan tingkat validitas penghitungan suara nantinya, sehingga jangan sampai ada protes karena masyarakat merasa dihilangkan hak pilihnya, atau karena manipulasi suara. Menyikapi masih banyaknya pemilih yang bermasalah tersebut, akan dilakukan penyandingan Data dari KPU Kabupaten/Kota dengan data base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota, untuk kemudian dilakukan penyesuaian, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Jateng dan dibantu oleh Disnakertransduk Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, saya minta kontrol dari KPU, Bawaslu dan partai politik untuk berembug saling klarifikasi hingga data menjadi fix. Pengamanan internal dibutuhkan agar para pelaku politik ini tidak main mata terkait data pemilih. Pada tahap pengadaan logistik pemilu, peran pemda penting dalam hal penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Kejadian putus kontrak, terutama pengadaan surat suara harus diantisipasi. Pengamanan sistem distribusi hingga proses produksi atau cetak surat suara harus diawasi dengan ketat. Jangan sampai surat suara ini bisa beredar sebelum waktunya bahkan dibobol sebelum pencoblosan, atau dipalsukan, maka ini harus diawasi dengan intensif.


Distribusi logistik pemilu saat ini juga telah dilakukan secara bertahap, dan saya minta jaminan keamannya juga diperketat. Jangan sampai ada bocor surat suara ataupun kerusakan. Termasuk antisipasi terhadap cuaca ekstrim yang bisa merusak logistik pemilu serta mengganggu jalur distribusi. Penyimpanan juga benar-benar aman, baik dari gangguan sabotase, maupun dikarenakan bencana. Pada tahap kampanye, terdapat 12 partai politik kontestan pemilu, sehingga mobilisasi massa sangat tinggi dan potensi saling bersenggolan dan bersinggungan pasti ada. Ini jumlah yang besar dan rawan terjadi konflik. Jadi, jadwal kampanye harus diteliti ulang agar jangan sampai ada penumpukan massa dari partisipan partai politik yang berbeda di tempat yang sama. Aparat keamanan juga harus sigap melokalisir tempat kampanye dan menjaganya, sebagai langkah antisipasi agar tidak timbul kekacauan. Tidak jarang dalam kampanye selalu muncul vandalisme atau nada sumbang maupun menjelekjelekan sesuatu, ini saya minta bisa diantisipasi. Black campaign harus diwaspadai, karena biasanya terkait dengan upaya memojokkan, mencibir, hingga pencemaran nama baik pihak lain. Jumlah pengawas pemilu di Jateng 25.070 personil, jadi saya minta Bawaslu dan aparat keamanan harus berani menghentikan ketika kampanye sudah menjurus pada pelanggaran. Selain itu, saya sampaikan ada berita miring di daerah lain, bukan di provinsi kita bahwa bantuan-bantuan masyarakat, termasuk kepada pengungsi dan masyarakat terdampak bencana ditumpangi oleh kepentingan kampanye caleg maupun partai tertentu dengan menyertakan stiker. Ini merupakan pidana pemilu yang harus diantisipasi dan jangan sampai terjadi di Jawa Tengah. Saat ini banyak saudara kita yang sedang mengalami musibah banjir dan bencana alam lainnya. Saya minta kepedulian kita semua untuk saling berbagi dan membantu saudara kita yang terkena musibah. Namun, keikhlasan ini jangan sampai ditunggangi kepentingan kampanye politik. Satu hal penting lagi terkait kampanye dan sosialisasi baik oleh partai politik maupun caleg adalah mengenai pemasangan atribut kampanye. Baliho, spanduk hingga umbulumbul harus dikendalikan jangan menjadi sampah visual. Pemda, dan Bawaslu harus tegas menegakan aturan agar pemasangan alat peraga kampanye ini dapat dikendalikan, sesuai ketentuan. Jadi harus tetap tegas supaya fair play, bila perlu dukungan dan pengawal aparat keamanan juga disiapkan. Hadirin yang saya hormati;


Berlanjut pada tahap pemungutan suara, ada satu potensi konflik yang biasa sekali muncul adalah adanya pola money politic, atau mungkin serangan fajar. Masyarakat harus diberi pemahaman sejak dini agar sadar politik, sehingga tidak perlu menerima penyuapan atau money politic. Hak pilih harus bisa diaplikasikan sesuai hatinya masing-masing, sehingga jangan sampai terpengaruh oleh uang. Saya minta aparat keamanan tegas dalam hal ini. Termasuk nanti pada tahap penghitungan suara, jangan sampai ada panitia pemungutan suara yang tidak indendepen dan bermain curang. Petugas pengamanan pada TPS, terutama Linmas menjadi bagian inti dalam prosesi pemungutan, penghitungan hingga pengiriman kembali surat suara. Jumlah TPS di Jateng 77.693 TPS dan masing-masing dikawal 2 orang Linmas atau total sejumlah 155.386 orang. Aparat keamanan saya minta mensupport penuh tugas Linmas di TPS ini. Babinsa dan Babinkamtibnas harus siap dan setiap waktu kontrol ke TPS. Sekarang sudah jamannya gadget, jadi aparatur yang beroperasi di TPS harus mudah dihubungi oleh Linmas, agar ketika terjadi kendala penting segera diselesaikan dengan baik. Hal selanjutnya yang perlu diwaspadai yaitu tahap penetapan hasil pemilu, baik itu menetapkan wakil rakyat di DPRD, DPR RI, DPD hingga nanti keputusan ambang batas pencapresan, hingga tahapan pasca Pilpres. Pro dan kontra terhadap setiap keputusan penetepan pasti ada. Ketidaksamaan persepsi bisa disampaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun yang lebih penting sikap yang berbeda ini jangan sampai berkembang menjadi konflik masyarakat. Mobilisasi massa pada tahap ini saya minta juga diawasi, agar tidak mengganggu kepentingan umum.

D. Upaya Pengamanan Hadirin yang saya hormati; Upaya pengamanan memang harus dilakukan secara terpadu dan sinergis oleh seluruh elemen, sehingga kondusivitas daerah senantiasa terjaga. Kondusivitas ini sangat penting, sebab dengan kondisi yang aman, nyaman dan terkendali maka proses Pemilu juga berlangsung dengan lancar dan sukses. Demikian pula upaya pembangunan dan tata pemerintahan serta pelayanan masyarakat juga berjalan dengan baik. Jadi setiap tahap yang riskan dengan potensi konflik tinggi, baik itu nanti ada mobilisasi massa, demonstrasi, maupun sengketa penghitungan suara dan konflik kampanye, saya minta bisa diantisipasi agar tidak menjadi sumber


kekacauan yang mengganggu kepentingan umum dan merusak kondusivitas daerah. Sementara ini telah didapat 127 dugaan pelanggaran pemilu, yang terdiri dari 121 pelanggaran administrasi kebanyakan karena pemutakhiran data, 2 pelanggaran pidana karena kampanye di luar jadwal, 4 pelanggaran kode etik terkait kode etik petugas pemilu yang menjadi anggota partai dan 1 sebagai sengketa pemilu terkait penetapan daftar caleg. Hal ini harus segera diantisipasi agar tidak muncul menjadi konflik yang merusak kondusivitas daerah. Untuk itu, saya minta segera rapatkan barisan mengantisipasi segala kemungkinan gangguan keamanan yang timbul. Masing-masing unsur harus komitmen dalam menjalankan tugas dengan baik, dan jangan sampai lengah. Peran dan persiapan jajaran Kodam IV/Diponegoro dan Polda Jateng dalam pengamanan juga perlu dimantapkan, termasuk peran Satuan Linmas untuk mengamankan TPS dibawah koordinasi Kebangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah serta KPU dan Bawaslu. Peran intelejen dan Kominda saya minta juga ditingkatkan, sebagai upaya pendukung antisipasi konflik Pemilu. Segera bagi tugas dan personel dengan garis konsolidasi yang baik. Dalam penanganan gangguan keamanan terdapat 3 (tiga) fase yang harus dijalankan, yaitu pencegahan, penghentian konflik dan upaya pemulihan. Ketiga fase ini harus dilaksanakan terus menerus dan berkesimbangunan oleh seluruh elemen yang terlibat dalam pengamanan. Untuk pencegahan perlu adanya sinkronisasi data potensi konflik dalam bentuk pemetaan dan rencana penangannya. Jadi, dalam memetakan kasus dan potensi konflik hendaknya terjalin informasi antara jajaran kepolisian, TNI serta aparat pemerintah daerah dengan baik. Demikian pula dalam penanganan konflik dan pemulihan, hendaknya terjalin komunikasi intensif antara TNI, POLRI dengan Bawaslu/ Panwaslu, serta memberdayakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan. Jadi nanti kalau ada laporan harus segera ditindaklanjuti. Ini tidak hanya pada saat kampanye dan pemungutan suara, tetapi juga pasca pemungutan suara, yaitu tahap penghitungan suara dan penetapan. Namun demikian saya minta semua tetap bersikap baik dan sesuai prosedur yang berlaku. Jangan sampai melanggar batas, akan tetapi utamakan mentaati normatif hukum yang berlaku. Pelaporannya saya minta juga disusun dengan baik beserta indikator atau analisis terkait proses penyelenggaraan Pemilu 2014 ini. Indikator dan target harus dimonitor setiap waktu, jangan sampai ada yang terlewat.


E. Pembagian Tugas Jadi saya tegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2014 harus didukung oleh seluruh pihak sesuai dengan kapasitas dan fungsi masing-masing. 6. KPU bertanggungjawab penuh terhadap pendataan pemilih, pelaksanaan pemilu secara menyeluruh mulai dari kesiapan logistik, distribusi, hingga pemilihan, penghitungan dan penetapan. 7. Bawaslu menjadi tulang punggung access control masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pemilu, termasuk kampanye, penggunaan atribut dan alat peraga kampanye, kepatuhan terhadap jadwal dan lokasi kampanye, termasuk adanya indikasi penyimpangan lain, serta mengawasi penerapan kode etik para penyelenggara pemilu dengan baik. Jadi harus tegas dalam menegur maupun melaporkan penyimpangan yang terjadi; 8. Jajaran Linmas, TNI dan POLRI bertanggungjawab penuh terhadap keamanan dan ketertiban wilayah. Linmas menjaga lingkungan dan stand by di TPS mulai dari malam sebelum pemilihan hingga penghitungan hasil suara dan pengiriman kembali. Sedangkan POLRI berpatroli dan menjaga keamanan di seluruh tahapan Pemilu, didukung dengan TNI. Antisipasi terhadap gangguan yang mungkin timbul, termasuk mobilisasi massa yang berlebihan dan ancaman terorisme. 9. Pemda wajib mendukung terlaksananya pemilu dengan baik dan mengupayakan pelaporan dan monitoring yang terpadu. Desk Pemilu saya minta aktif di setiap kabupaten/kota dan berkoordinasi dengan Desk Pemilu Provinsi. Tugas pemda yang paling mendukung pemilu adalah terkait dengan penugasan personil pendukung, pelaksanaan sosialisasi, koordinasi Linmas dan logistik. Bupati dan Walikota saya minta sudah siap. Satu hal penting yang perlu diantisipasi dari jajaran Pemda yaitu terkait netralitas. Ada 3 (tiga) bentuk pelanggaran yang mungkin dilakukan PNS dan pejabat pemerintahan dalam pemilu, yaitu penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki, penggunaan fasilitas negara secara langsung, dan pemberian dukungan lain, untuk kampanye atau keperluan partai politik. Ini saya minta diawasi agar jangan sampai terjadi. Hak suara PNS bisa dipergunakan dengan baik, namun Netralitas tetap harus dijaga. 10. Partai Politik hendaknya menjadi mediator pendidikan politik yang baik bagi kader, partisipan dan masyarakat, jangan sampai mengambil tindakan provokatif yang bisa merusak kondusivitas daerah. Kampanye dan sosialisasi juga harus sesuai aturan, mengedepankan pemahaman


etika berpolitik yang baik sehingga masyarakat dapat mengaplikasikan hak pilih dan hak suaranya dengan baik dan cerdas untuk memilih wakil rakyat. Setiap elemen sudah memiliki tugas dan fungsi masing-masing, sehingga saya minta dijalankan dengan baik. Integritas masing-masing harus dikedepankan, jangan sampai terjerumus dalam sikap negatif yang mencoreng proses demokrasi. Khusus untuk PNS, TNI dan POLRI saya minta netral dan independen dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu yang bisa merusak tatanan birokrasi.

F. Penutup Hadirin yang saya hormati; Faktor keamanan merupakan hal penting dalam pelaksanaan Pemilu. Saya yakin, jajaran perwira TNI - POLRI adalah ahli-ahli strategi pengamanan, sehingga saya minta wujudkan dan tingkatkan Jawa Tengah menjadi daerah yang kondusif. Kondusivitas inilah yang menjadi modal perekonomian kita untuk terus tumbuh dan kuat, sehingga mendorong terwujudnya Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap jajaran TNI-POLRI yang telah memberikan dukungan penuh terhadap kepentingan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan termasuk pula pada saat penanggulangan bencana di Jawa Tengah hingga saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamu àlaikum Wr. Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




POKOK-POKOK MATERI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA DISKUSI ROUND TABLE IV ASOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA (APPSI) TENTANG “UPAYA PEMERINTAH PROVINSI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN TRANSPORTASI BAGI MASYARAKAT” SERTA “MENGOPTIMALKAN POTENSI DI BIDANG PERIKANAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF” RABU, 12 MARET 2014 I.

UPAYA PEMERINTAH PROVINSI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN TRANSPORTASI BAGI MASYARAKAT A.

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 1)

Salah satu misi pembangunan Jawa Tengah tahun 20132018 adalah meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, yang bertujuan :  Meningkatkan daya dukung pelayanan transportasi;

infrastruktur

dan

 Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi;  Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan;


 Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana. 2)

Pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, antara lain dilakukan dengan peningkatan dan penanganan jalan-jembatan; peningkatan keselamatan dan pelayanan transportasi; pengembangan transportasi massal; peningkatan penanganan aksesibilitas PanturaPansela dan wilayah perbatasan; serta pengembangan energi baru terbarukan.

3)

Prioritas penanganan infrastruktur jalan dalam kondisi rusak sepanjang 6.004,49 km, dengan rincian :

4)

 

Jalan nasional sepanjang 93,099 km (6,70%) Jalan provinsi sepanjang 7,184 km (0,28%)



Jalan kabupaten/kota sepanjang 5.941,580 km (26, 51%)

Jawa Tengah mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk melaksanakan 15 program MP3EI mulai tahun 2011-2025, yaitu:  Pembangunan Jalan Tol SemarangSolo; 

Pengembangan Semarang;



Modernisasi Pelabuhan Tanjung Emas, dan Penuntasan Pelabuhan Kendal (dilengkapi dengan Terminal Niaga sebagai Pendukung Pelabuhan Tanjung Emas); Pembangunan Waduk Jatibarang, Perbaikan Bendung Simongan, Normalisasi Kali Garang/ Banjir Kanal Barat serta Perbaikan Drainase Kota Semarang (Kolam Retensi Kali Semarang, Kali Asin dan Kali Baru);



Bandara

Internasional

A.

Yani



Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa (Pejagan- Pemalang, Pemalang-Batang, Semarang, Solo- Mantingan);



Pembangunan Double Track Semarang-BojonegoroSurabaya;



Pembangunan Double Track dan Fasilitas Penunjang Prasarana Lintas Pekalongan-Semarang;

Lainnya Batang-


 

Penyediaan SPAM Kota Semarang Barat (1.050 L/S); Penambahan Armada Kapal Ferry Roro LDF (Long Distance Ferrys) untuk mengurangi beban jalan Pantura;

 

Pembangunan PLTU Jateng Baru 2000 MW; Pembangunan PLTU Cilacap Baru/Adipala 660 MW;

 

Pembangunan Transmisi di Jawa Tengah 1.764 KMS; Pembangunan Matenggeng PS 443 MW;



Peningkatan Kapasitas Backbone Jawa menjadi 810 GBPS.

Dari ke-15 proyek tersebut, ada 5 (lima) proyek MP3EI yang menjadi prioritas yang hingga saat ini sudah dan sedang jalan, yaitu: a) Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo Pembangunan Jalan Tol Semarang – Solo panjang 72,65 km dimulai tahun 2011 – 2014, dengan nilai investasi sebesar Rp.13,992 Trilyun. Pembangunan Jalan tol ini dibagi dalam 3 (tiga) Seksi, yaitu: Seksi I Semarang-Ungaran, sepanjang 10,85 km.   

Sudah selesai dan dimulai operasionalnya untuk jenis kendaraan kecil pada tanggal 12 November 2011 Biaya/tariff sebesar Rp. 5.500,- diberlakukan mulai 17 November 2011. Rata-rata volume kendaraan 20.000 unit kendaraan per hari.

Seksi II Ungaran-Bawen sepanjang 11,99 km. 

Pencanangan dilakukan pada tanggal 12 Nopember 2011, dengan nilai pengadaan tanah BLU sebesar Rp. 120,75 Milyar dan Land Capping sebesar Rp. 225,39 Milyar.




Progress Februari 2014 Rencana : 97,85 % Realisasi : 97,99 % Deviasi : 0,14 %  Saat ini proses konstruksi penyelesaian pekerjaan bored piles yang kritis.  Progres pembebasan lahan mencapai 97,68% atau 132,45 ha/1482 bidang dari kebutuhan lahan keseluruhan 135,18 Ha/1493 bidang, masih tersisa 2,32% seluas 3,07 Ha/13 bidang yang belum bebas.  Peresmian dan pengoperasian seksi II direncanakan pada akhir Maret 2014 oleh Bapak Presiden SBY. Seksi III Bawen – Solo sepanjang 49,8 km. 

Proses Pembebasan Tanah



Terdiri dari 3 seksi yaitu : - Seksi III

: Bawen – Salatiga (17,6 km)

- Seksi IV

: Salatiga – Boyolali (24,5 km)

- Seksi V : Boyolali – Kartosuro (7,7 km) b) Perluasan Semarang

Bandara

Internasional

A.

Yani

 Periode pembangunan Bandara Ahmad Yani dimulai tahun 2011-2014, dengan nilai investasi sebesar Rp. 1,595 Trilyun. Groundbreaking dilaksanakan pada tahun 2012.  Pelaksana : Satker Bandara A. Yani, Pemkot Semarang, dan PT. API.  Pembangunan jalan akses menuju calon terminal telah selesai 100%.  Status : Revisi Renlak sudah di serahkan ke Kemenkeu, saat ini surat DJKN sudah keluar tinggal menunggu penandatanganan untuk selanjutnya dilakukan Ground Breaking.


c) Pelabuhan Tanjung Emas Modernisasi pelabuhan Tanjung Emas dilaksanakan mulai tahun 2010 – 2014 sumber dana dari BUMN Pelindo III (Persero), dan saat ini dalam proses konstruksi. Progres: 1. Rencana Induk Pelabuhan (RIP) sudah diterbitkan. 2. Pembangunan tahap I dan II sudah selesai. 3. Pembangunan tahap III sedang berjalan, maliputi : a. Pengadaan dan Pemasangan Sistem Pompa pada Polder Cluster III. b. Revitalisasi Terminal Penumpang. c. Peninggian Dermaga Samudera. d. Tanggul Sistem Polder Tahap II Cluster III. e. Pembangunan Sistem Polder Cluster II. f. Pemotongan Dermaga Pelabuhan Dalam. g. Pembangunan Container Yard 3,2 Ha. h. Pembangunan Dermaga 105 x 25 m2. d) Pembangunan Jalur Ganda Rel Kereta Api Lintas Utara Jawa 1. Pembangunan Double Track dan Fasilitas Penunjang Prasarana Ruas PekalonganSemarang.  Progress Multiyears per 13 januari 2014 realisasi 98,23%.  Proses pengadaan tanah Kota Pekalongan (100%), Kab. Batang (99,28%), Kab. Kendal (99,67%) dan Kota Semarang (98%)  Panjang 87,9km dengan nilai investasi sebesar Rp. 2,2 Trilyun.  Periode Pembangunan 2010-2013.  Pelaksana: Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI. 2. Pembangunan Bojonegoro 

Double

Panjang 189 Km

Track

Semarang-


  

Periode pembangunan 2010-2013 Nilai investasi Rp. 4,5 Trilyun proses pengadaan tanah : Kota Semarang (100%), Kab. Demak (100%), kabupaten grobogan (100%), Kab. Blora (98%) dan Kab. Bojonegoro (83,78%).

e) Waduk Jatibarang. Pembangunan Waduk Jatibarang yang dimaksudkan untuk pengendalian banjir dan penyediaan air bersih di Kota Semarang berasal dari Loan JICA IP 534 Komponen B, Periode pembangunan 2009-2014, dengan nilai investasi sebesar Rp. 921.52 Milyar. Pelaksana pembangunan PT. Waskita Karya, PT. Brantas Abi Praya dan PT. Wijaya Karya (J.O), groundbreaking telah dilaksanakan pada bulan Oktober 2009. Progres fisik pembangunan per 30 September 2013:

1.

2. 3.

B.

Bendungan dan Bangunan Pelengkap:  Rencana : 97,512 %  Realisasi : 93,685 %  Deviasi : - 3,827 % Kantor Operasional dan Jembatan perorangan: 100% per 10 Juni 2013 Normalisasi Kali Garang dan Perbaikan Bendung Simongan (Komponen A Loan IP-534) Kota Semarang sudah selesai 100% per 20 Januari 2013 dan diresmikan pada Mei 2013.

PENINGKATAN PELAYANAN TRANSPORTASI 1) Harapan : angkutan massal yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya (antar moda bandara, pelabuhan, stasiun dan terminal); a. BRT Trans Semarang Koridor III: Bandara A Yani – Cangkiran (PP)


b. BRT Trans Semarang Koridor IV: Tanjung Emas – Banyumanik Rencananya akan segera di operasikan 2) Kereta Api (MRT) dan Bus Way (BRT) bisa menjadi alternatif angkutan massal; a. Kereta Api (MRT) di Jawa Tengah belum ada b. BRT Trans Semarang  Koridor I : Mangkang-Penggaron (PP)  Koridor II : Terboyo-Sisemut /Ungaran (PP)  Koridor III : Bandara A Yani – Cangkiran (PP)  Rencananya akan di tambah 3 koridor c.

BST   

Solo Trans Koridor I : Bandara Adi Soemarmo-Palur Koridor II : Terminal Kartosuro-Solo Baru Rencananya akan ditambah 5 koridor

d. Pada Tahun Anggaran 2014 akan dipasang 30 shelter di Kota Semarang dan Surakarta 3) Coastal Shipping (angkutan pesisir pantai) juga bisa sebagai alternatif moda transportasi, yaitu angkutan barang yang melalui jalan raya dialihkan menggunakan angkutan laut. Dengan tujuan mengurangi kepadatan jalan raya khususnya di pantai utara pulau jawa; 4) Penyelesaian Double Track untuk lintas Utara dan Selatan Pulau Jawa sebagai infrastruktur pendukung kelancaran transportasi; a. Jalur Semarang-Pekalongan-Tegal Sepanjang 152 Kmsp realisasi 98,66% b. Jalur Semarang-Bojonegoro Sepanjang 175 Kmps realisasi 99,4 % c. Peningkatan Double Track Lintas Selatan tahun 2014 baru dimulai 5) Reaktifasi jalur jalur kereta api sebagai feeder ke jalur rel utama; a. Jaringan Rel Kereta Api Di Jawa Tengah

H i m p u n a n P i d a t o K u n c i & M a t e r i / M a k a l a h S e m e s t e r I - 2 0 1 4 | 178 N o 1 2

3

b. c.

Lintasan

Tidak Operasi

Operasi

Lintas Utara

392 (Km)

320

Lintas Selatan Bagian Barat

92 (Km)

236

Lintas Selatan Bagian Timur

159 (Km)

338

Jumlah stasiun di Jawa Tengah 129 Stasiun Jalur kereta api yang tidak beroperasi - 11 Lintas :  Purwokerto-Wonosobo 94 Km  Banjarsari-Purbalingga 17 Km  Semarang-Rembang-Lasem 122 Km  Kudus-Bakalan 28 Km  Juwana-Tayu 25 Km  Demak-Purwodadi-Blora 106 Km  Cepu-Rembang 72 Km  Kedungjati-Ambarawa 37 Km  Yogyakarta-Magelang-Ambarawa 81 Km  Secang-Parakan 81 Km  Purwosari-Wonogiri 31 Km

6) Peningkatan simpul simpul transportasi sebagai bagian dari sistem transportasi; a. Jumlah Terminal di Jawa Tengah  Type A : 17  Type B : 47  Type C : 55 b. Peningkatan Simpul Transportasi  Peningkatan Bandara Dewadaru Karimunjawa Dari Panjang Runway 900 M Menjadi 1200 M  Pembangunan Sisi Darat, Appron, Taxi Way Dan Jalan Akses Bandara Ahmad Yani  Modernisasi Pelabuhan Tanjung Emas  Pembangunan Pelabuhan Kendal  Peningkatan Terminal Bus Di Surakarta, Klaten, Wonogiri, Bawen, Purbalingga, Cilacap Dan Demak.


7) Mengoptimalkan Manajement Traffic (ATCS) di kota-kota besar; a. Pada Tahun Anggaran 2014 melalui APBD Prov Jateng akan dipasang 5 ATCS Di Kota Semarang b. Sampai saat ini sudah terpasang ATCS di Kota Semarang dan Surakarta 8) Peremajaan Angkutan Kota secara Bertahap; a. Jumlah Angkutan Bus AKDP di Jawa Tengah sebanyak 6.445 bus dan hampir 80% armada angkutan AKDP di Jawa Tengah berumur lebih dari 10 tahun ; b. Pada tahun 2012 telah dilakukan peremajaan sebesar 106 kendaraan c. Pada tahun 2013 telah dilakukan peremajaan sebesar 78 kendaraan 9) Pembatasan kendaraan pribadi yang diimbangi dengan peningkatan angkutan massal; a. BRT Trans Semarang  Koridor I : Mangkang-Penggaron (PP)  Koridor II : Terboyo-Sisemut /Ungaran (PP)  Koridor III : Bandara A Yani – Cangkiran (PP)  Rencananya akan di tambah 3 koridor b. BST Solo Trans  Koridor I : Bandara Adi Soemarmo-Palur  Koirdor II : Terminal Kartosuro-Solo Baru  Rencananya akan ditambah 5 koridor c. Reaktivasi Kereta Api Relasi Semarang-Solo pada tanggal 15 Februari 2014 dan Semarang-TegalPurwokerto tanggal 17 Februari 2014. d. Reaktivasi Jalur Kereta Api Kedung Jati-TuntangAmbarawa dan Tanjung Emas-Stasiun Tawang. 10) “Go Green”, Transportasi yang ramah lingkungan; a. Penerapan Car Free Day bagi Instansi Pemerintah Daerah di 2 Kab/Kota b. Pada tahun 2012 telah dilakukan peremajaan 106 kendaraan c. Pada tahun 2013 telah dilakukan peremajaan 78 kendaraan 11)

Perlu bahan bakar alternatif lainnya untuk sektor transportasi, yang semakin lama cadangan minyak bumi semakin menipis.


II.

MENGOPTIMALKAN POTENSI DI BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF A.

PERIKANAN,

OPTIMALISASI POTENSI PERIKANAN 1)

Kontribusi volume produksi perikanan Jawa Tengah untuk produksi perikanan tangkap sebesar 55,38%, sedangkan 44,62% dari produksi perikanan budidaya.

2)

Jika dilihat dari nilai produksi, kontribusi perikanan budidaya lebih besar dibandingkan nilai produksi perikanan tangkap, yaitu perikanan budidaya kontribusinya sebesar 59,37% sedangkan perikanan tangkap sebesar 40,63%. Oleh sebab itu, sektor perikanan tangkap perlu terus didorong, baik dari produksi hingga pemasarannya agar dapat memenuhi kebutuhan daerah dan ekspor.

3)

Jawa Tengah menjadi salah satu daerah penyangga ekspor perikanan tangkap, yaitu berada di peringkat ke-6, setelah provinsi DKI, Jawa Timur, Lampung, Medan dan Makasar. Produksi perikanan tangkap di Jawa Tengah meliputi berbagai komoditas yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan di daerah, tetapi juga diekspor ke 17 negara. Komoditas yang diekspor seperti Tuna Kaleng yang potensinya di Jawa Tengah ini cukup besar, Rajungan Kaleng, Udang, Krupuk Udang, Fillet Nila, Surimi Beku, dan ikan beku lainnya.

4)

Untuk keperluan ekspor, harus didukung dokumen sertifikasi maupun perijinan lainnya, yaitu Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), penerapan Hazard Analysis Critical Control Point sehingga diperoleh jaminan mutu dan keamanan terhadap produk yang diolah, Healt Certificate asli yang diterbitkan oleh Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP), serta SHTI yang diterbitkan Dirjen Perikanan Tangkap.

5)

Khusus SHTI yang mulai diberlakukan pada 1 Januari 2010 merupakan syarat penting untuk ekspor produk perikanan tangkap dan hasil olahan ke Uni Eropa. Fungsi


SHTI sebenarnya untuk menangkal Ilegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Jadi memastikan bahwa perikanan tangkap dan produk olahan yang diperdagangkan benar-benar jelas asalnya, jelas proses penangkapannya dan tidak mengganggu konservasi serta bukan merupakan komoditas yang dilindungi. 6)

Memang standard di Uni Eropa berbeda dengan negara lain dan bahkan lebih baik. Tidak ada salahnya kalau standar tinggi ini justru menjadi acuan bagi kita, sebab kalau komoditas kita sudah memiliki standardisasi yang lebih tinggi, akan lebih mudah dipasarkan ke negara lain, bahkan expansi ke berbagai negara yang belum pernah kita ekspor.

7)

Walaupun sebagian besar komoditas perikanan tangkap di Jawa Tengah dipasarkan di negara Asia, akan tetapi SHTI ini tetap penting untuk dimiliki. SHTI ini bisa diajukan oleh kapal yang telah memiliki approval number.

8)

Agar produk perikanan bisa masuk dan tidak mengalami penolakan dari UNI Eropa, kapal tangkap ikan didorong supaya memiliki SHTI.

9)

Selain itu, kapal tangkap ikan diupayakan dilengkapi dengan alat pendingin (Freezer) sehingga ikan yang didaratkan telah dalam kondisi beku.

10) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap agar Kementerian Kelautan dan Perikanan RI bisa memberikan pelayanan terpadu terkait dengan perijinan penangkapan ikan, sehingga jika mengurus sertifikasi dan perijinan ini bisa satu pintu, prosedurnya jelas, biaya juga terjangkau, serta waktunya singkat. B.

OPTIMALISASI POTENSI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 1)

Potensi wisata di Jawa Tengah luar biasa. Pada 2013 lalu, Jawa Tengah memiliki 135 Daya Tarik Wisata (DTW) alam, 82 DTW budaya, 11 wisata minat khusus, serta 294 event budaya.


2)

Alhamdulillah DTW itu bisa menarik kunjungan sebanyak

3)

Sarana pendukung pariwisata, pada tahun 2013 ada 151 hotel berbintang, atau lebih banyak dari tahun 2012 yaitu sebanyak 146 buah. Untuk hotel non bintang dari 1.050 hotel di tahun 2012 menjadi 1.305 pada tahun 2013, dan usaha rumah makan dari 1.590 di tahun 2012 menjadi 2.797 pada tahun 2013.

4)

Tahun 2008, di Jawa Tengah ada 35 kelompok sadar wisata, dan tahun 2013 jauh meningkat yaitu sebanyak 225 kelompok.

5)

Pembangunan pariwisata di Jawa Tengah diarahkan pada upaya untuk menjadikan Jawa Tengah sebagai Pusat Budaya dan Destinasi Pariwisata menuju masyarakat yang berkepribadian dan sejahtera.

6)

Akselerasi pembangunan pariwisata terus kita lakukan, baik menyangkut penataan obyek-obyek wisata, infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, penyelenggaraan event-event wisata, promosi dan penjualannya, serta peningkatan sinergi kerjasama antar pemangku kepentingan terkait. Selain itu, berbagai sektor pendukung pariwisata, seperti: biro perjalanan wisata, penginapan, rumah makan, maupun UMKM yang menyediakan oleholeh dan souvenir khas daerah, terus ditata dan dikembangkan, dengan tetap menonjolkan corak budaya Jawa Tengah.

29.430.609 wisatawan nusantara dan 388.143 wisatawan mancanegara. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2012. Untuk Wisatawan nusantara meningkat 15,17% dari tahun 2012 yang hanya sebanyak 25.240.021 orang dan wisatawan manca negara meningkat 4,2% dari tahun 2012 yang hanya sebanyak 372.463 orang.

Misalnya, untuk obyek wisata, terus digali potensinya dan ditambah lagi daya tarik dan sarana prasarananya. Bagi biro perjalanan wisata, kembangkan paket-paket wisata, sehingga mempermudah akses para wisatawan yang ingin berkunjung ke beberapa obyek wisata sekaligus. Penginapan dan home stay, ditingkatkan mutu pelayanan dan fasilitasnya. Perbankan, terus kembangkan pelayanan


untuk melakukan pendampingan pembiayaan bagi sektor pendukung pariwisata. 7)

Keberhasilan pembangunan pariwisata akan menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena sektor pariwisata merupakan potensi bisnis yang besar, menjanjikan, sangat prospektif, dan memiliki multiplier effect, termasuk UMKM dan ekonomi kreatif.

8)

Khusus untuk produk UMKM pendukung pariwisata, didorong agar melaksanakan 3K, yaitu meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing dengan produk lainnya, menjaga kuantitas produk agar mampu memenuhi kebutuhan pasar, serta menjaga kontinuitas produksi supaya permintaan konsumen dapat terpenuhi secara berkesinambungan.

9)

Para pegiat pariwisata didorong untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi usaha, sehingga memberi daya tarik minat wisata untuk berkunjung ke Jawa Tengah, karena sebenarnya pariwisata itu urusan pelaku, Pemerintah hanya memfasilitasi.

10) Event harus menjadi satu produk yang diberikan pada posisi tertinggi agar orang mau datang. Kalau di Jawa Tengah, misalnya : Dengan mengikuti Borobudur International Festival, Anda akan melihat: A,B,C,D,E, Anda akan berbelanja A,B,C,D,E. 11) Intinya, berbicara pariwisata adalah bagaimana caranya membuat wisatawan merasa nyaman dalam segala aspek. Kalau tidak nyaman, orang tidak akan beli. Artinya, ada infrastruktur yang harus dibenahi, ada event yang harus dikreasi, ada pola tertib sosial yang harus dibudayakan. Modal utama menarik minat wisatawan yang tidak memerlukan dana adalah sikap ramah dan welcome pada wisatawan yang berkunjung. GUBERNUR JAWA TENGAH




PIDATO KUNCI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA ACARA MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA) IKATAN ARSITEK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH TAHUN 2014 SEMARANG, 14 MARET 2014 Assalamu‟alaikum Wr.Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Walikota Semarang atau yang mewakili dan para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Pusat dan Ketua LPJK Provinsi Jawa Tengah; Keluarga Besar Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Daerah Jawa Tengah; Asosiasi profesi teknis yang hadir, serta para peserta Musda; Hadirin yang saya hormati; Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadhirat Tuhan Yang Maha Esa, pagi ini kita dapat bersama-sama hadir menyertai acara Musyawarah Daerah (Musda) Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Daerah Jawa Tengah Periode Tahun 2014 dengan tema : “Kompetensi Profesi Arsitek dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Tengah”. Tema yang sangat positif untuk mendorong kinerja IAI menjadi lebih baik, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat Jawa Tengah. Untuk itu, saya minta tokoh-tokoh organisasi IAI benar-benar harus aspiratif bagi anggotanya dan mendorong partisipasi nyata para anggotanya dalam pembangunan di Jawa Tengah. Karena itu, berbicara tentang “Kompetensi Profesi Arsitek dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Tengah” jangan hanya diartikan bahwa kompetensi tersebut hanya sebatas di bidang teknis arsitektur saja, tetapi seorang arsitek juga harus berkompeten dalam memahami faktor


ekologis, ekonomis, sosial dan budaya pada setiap proses pembangunan. Membangun infrastruktur itu bukan hanya dilihat dari sisi teknis belaka, tetapi juga manfaat dan dampaknya terhadap masyarakat. Teknis sangat penting agar bangunan atau konstruksi berdiri dengan kuat, kokoh, serta sesuai bestek. Namun, tidak kalah penting, pembangunan harus memperhatikan faktor lainnya. Secara ekologis, setiap pembangunan fisik seharusnya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya, tetapi justru menambah manfaat bagi masyarakat, alam tetap terjaga dan lestari, sehingga mengurangi dampak timbulnya bencana, serta bermanfaat secara sosial dalam menyerap tenaga kerja dan secara ekonomis menumbuhkan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, pada tahun 2014 ini, saya canangkan tahun infrastruktur untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah yang menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan sektor lainnya. Saya yakin yang hadir disini adalah arsitek-arsitek handal dan memahami sisi teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang siap mendukung pelaksanaan tahun infrastruktur Jateng 2014. Hadirin yang saya hormati; Dalam menjalankan profesi tentu saja kode etik. Penerapan profesi ini semua tertuang dalam tata administrasi dan koridor hukum, yang juga sangat penting. Setiap pelaksanaan dan perencanaan bidang teknis juga dibatasi dengan hukum yang berlaku, seperti keharusan adanya ijin gangguan, ijin lingkungan, kajian amdal dan sebagainya itu harus dipenuhi dalam proses pembangunan fisik yang telah diatur dalam undang-undang. Dan ini semua tidak akan berjalan lancar manakala tata administrasinya tidak baik. Untuk itu, arsitek jangan tergantung dan mengandalkan personil lain yang menangani administrasi dan perijinan. Namun setidaknya harus paham dan taat terhadap aturan. Salah satu contoh pentingnya administrasi dan aturan bagi seorang arsitek secara khusus, yaitu mengenai adanya sertifikasi kompetensi. Karena berdasarkan edaran dari Kementerian PU RI Nomor IK.0201-Kk/978 tanggal 30 Desember 2013 perihal Pemberlakukan Klasifikasi Usaha Jasa Konstruksi pada Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi untuk Tahun Anggaran 2014, maka pada akhir Bulan Maret ini sertifikat kompetensi setiap ketrampilan/keahlian harus dikonversi menjadi sertifikat baru dengan nama bidang keahlian yang berbeda dari sebelumnya, berdasarkan aturan dari


Kementerian PU RI. Ini harus ditaati oleh setiap arsitek yang ingin memiliki sertifikat sebagai bukti kompetensi dan syarat administrasi dalam mencari pekerjaan atau proyek pembangunan. Dari sisi administrasi, arsitek juga harus paham, karena konsep administrasi bukan hanya mengenai tulis menulis, tetapi juga pembagian tugas atau tata manajerial, termasuk dalam menangani kecelakaan kerja, pengurusan ijin, maupun dokumentasi. Khusus mengenai dokumentasi ini fungsinya bukan hanya dokumenter, tetapi juga sebagai alat evaluasi dan pengawasan. Evaluasi dan pengawasan berfungsi untuk mengendalikan dan memberi masukan atau penyempurnaan terhadap kondisi pekerjaan. Oleh sebab itu, proses pengawasan sangat penting, sehingga saya mengimbau setiap proses pembangunan infrastruktur mengunakan kamera CCTV online untuk keperluan pengawasan. Jadi, bisa dikontrol bagaimana pekerjaan berlangsung, dan apa yang terjadi di sekitar pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, maka pekerjaan bisa lebih praktis dilakukan, termasuk dalam hal pengawasan. Arsitek juga harus memahami apa yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kajian teknis dan harapan masyarakat. Hadirin yang saya hormati; Perlu saya ingatkan, kompetensi profesi arsitek juga bisa mengakomodir terhadap kebutuhan-kebutuhan di lapangan. Jangan sampai dari sisi teknis bagus, tetapi penerapan tata adminitrasi dan kelengkapan ijin sebagai simbol taat aturan kurang terpenuhi. Kalau dalam proyek pembangunan pemerintah, administrasi yang kurang tentu saja menghambat, dan menyebabkan kendala dalam pembangunan itu sendiri, karena terkait dengan pembayaran yang berpengaruh pada capaian kinerja. Oleh sebab itu, melalui Musda IAI ini, saya minta organisasi IAI menjadi motor, monitor sekaligus motivator bagi peningkatan kompetensi para arsitek di Jawa Tengah. Profesionalisme seorang arsitek bukan hanya sekedar mengerjakan pembangunan sesuai dengan siteplan dan spesifikasi yang baik, tetapi secara administratif juga harus terukur. Jaman sekarang antara fisik dan administratif menjadi point penting yang sederajat. Jadi tertib administrasi wajib hukumnya dan jangan sampai ditinggalkan.


Saya berharap banyak dari para pengurus organisasi yang baru karena di Jawa Tengah ini masih cukup banyak daerah yang kurang tersentuh pembangunan. Bahkan saya sering mendapatkan keluhan masyarakat terkait infrastruktur yang kurang layak, terutama jalan yang bolong-bolong. Kiprah arsitek sangat diperlukan dalam pembangunan jalan, jembatan dan irigasi yang menjadi prioritas pembangunan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kedaulatan energi. Dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, perekonomian Jawa Tengah dapat tumbuh secara signifikan. Jadi tidak dapat dipungkiri kegiatan konstruksi dapat menimbulkan multiplier effect yang positif bagi sektor lainnya, sehingga mendorong terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari. Hadirin yang saya hormati; Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Selanjutnya dengan mengucap “Bismillahirrahmanirrahim” Musda Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Jawa Tengah Tahun 2014, secara resmi saya BUKA dan DIMULAI. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamu‟alaikum Wr.Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




MATERI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA RAPAT KERJA JAJARAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 MAGELANG, 18 MARET 2014 Assalamu àlaikum Wr. Wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah; Para Pembicara dan Peserta Rapat Kerja; A.

PENGANTAR Hadirin yang berbahagia;

Puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, berbahagia sekali siang ini kita dapat bersama-sama hadir, menyertai Rapat Kerja Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2014. Raker ini sangat baik dan pada momentum yang tepat. Selain menjadi wahana bagi rekan-rekan semua jajaran Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas pada tahun 2013 dan menyamakan persepsi serta pemahaman akan langkah-langkah strategis progran kegiatan tahun 2014, juga sekaligus untuk meningkatkan sinergi dan kebersamaan stakeholder terkait dalam mendukung terwujudnya kehidupan beragama di Jawa Tengah yang lebih baik, yaitu rukun, aman, tenteram dan damai. Suasana kehidupan beragama yang kondusif seperti inilah yang mesti terus dapat kita jaga dengan baik, saat ini dan sampai kapanpun.


Jadi, kalau Raker ini saya katakan pada momentum yang tepat, karena saat ini kita sudah berada pada tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2014, dimana kegiatan kampanye sudah mulai dilakukan sejak hari Minggu, tanggal 16 Maret 2014 lalu. Tentu Pemilu 2014 ini penuh dengan persaingan dan seringkali agama menjadi pintu masuk bagi sekelompok orang untuk memperkeruh suasana kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat. Contoh, beberapa orang yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Ka‟bah, sebagai bagian dari underbow salah satu Parpol peserta pemilu tahun 2014, telah melakukan pengrusakan terhadap hotel di kawasan Bandungan. Ini preseden buruk bagi pembangunan demokrasi dan sekaligus kerukunan hidup bermasyarakat kita. B.

EKSPEKTASI DAN DUKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PEMBINAAN KEHIDUPAN BERAGAMA DI JAWA TENGAH

Ekspektasi Peserta Raker dan hadirin yang saya hormati; Berkenaan dengan materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu ”Ekspektasi dan Dukungan Pemerintah Provinsi dalam Pembinaan Kehidupan Beragama di Jawa Tengah”, pertama-sama saya berharap ada akselerasi dari rekan-rekan Kanwil Kemenag se Jawa Tengah yang punya peran strategis untuk terus melakukan pembinaan keagamaan kepada seluruh lapisan masyarakat, agar kekerasan yang mengatasnamakan agama dalam bentuk apapun tidak pernah terjadi lagi di Jawa Tengah. Bukan hanya dalam menghadapi masa tahapan pemilu tahun 2014 ini saja tetapi juga akselerasi kegiatan pembinaan keagamaan untuk masa-masa yang akan datang. Dengan demikian, Jawa Tengah yang secara umum sudah sangat kondusif ini bisa tetap dalam suasana kehidupan yang aman, tertib, dan damai serta Jawa Tengah yang kita cintai ini bisa menjadi contoh Bhinneka Tunggal Ika bagi daerah lainnya. Selain itu, saya berharap juga Kanwil Kemenag se Jawa Tengah juga harus mampu mengembangkan sinergi kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan kepada masyarakat. Disinilah pentingnya komunikasi dan rembugan antar instansi yang membidangi kegiatan pembinaan keagamaan agar kegiatan pembinaan keagamaan bisa semakin efektif dan efisien, tidak tumpang tindih antar instansi atau malah bahkan ada kelompok-kelompok masyarakat kita yang tidak pernah terjangkau atau tersentuh kegiatan pembinaan keagamaan yang kita lakukan karena masing-masing instansi saling njagakke satu sama


lain. Termasuk juga para kiprah dan peran tokoh-tokoh agama dalam melakukan pembinaan keagamaan hendaknya tidak pernah kenal lelah dan bisa terus dilakukan dimanapun dan sampai kapanpun. Ini kalau kita bicara ekspektasi saya terkait kegiatan pembinaan keagamaan di Jawa Tengah.

Dukungan Kemudian kalau kita bicara dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembinaan kehidupan beragama di Jawa Tengah, maka secara tegas saya sampaikan bahwa Pemerintah Jawa Tengah konsisten pada komitmen untuk memajukan kehidupan beragama di Jawa Tengah. Dalam hal anggaran, setiap tahun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selalu memberikan alokasi anggaran untuk mendukung pembinaan keagamaan di Jawa Tengah, yang meliputi : 1. 2. 3.

Hibah bidang pendidikan keagamaan, seperti pembangunan TPQ, sekolah madrasah, pondok pesantren dll. Alhamdulillah 2 (dua) tahun terakhir ini lebih dari 5.000 lembaga pendidikan agama telah kita bantu. Hibah ormas keagamaan, seperti bantuan kepada NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Hibah bidang keagamaan seperti untuk pembangunan tempat-tempat ibadah dan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Termasuk diberikannya anggaran untuk menunjang kegiatan pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh Biro Bina Mental Setda Provinsi Jawa Tengah, seperti penataran guru pendidikan agama se Jawa Tengah. Responnya sangat bagus. Harapannya semakin meningkatnya kualitas SDM guru pendidikan agama se Jawa Tengah. Nah, dengan guru-guru yang semakin berkualitas, Insya Allah transfer of knowledge kepada para peserta didik bisa berjalan dengan baik. Demikian pula bagaimana guru mampu memberikan contoh keteladanan kepada para siswanya. Jadi, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan, meski jumlah jamnya masih terbatas, tetapi mampu membentuk akhlak dan karakter generasi muda bangsa yang semakin baik. Selain itu, juga terus diselenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan kepada para pengasuh dan pemuda pondok pesantren se Jawa Tengah. Hal ini sangat penting untuk memupuk dan meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme bagi para pengasuh dan anak-anak muda pondok pesantren. Dengan demikian, selain pemahaman agama mereka bagus, tidak sempit atau apalagi sampai menyimpang, maka segala kemampaun dan kompetensi yang dimiliki bisa benar-benar dikontribusikan bagi kemajuan pembangunan bangsa dan untuk mendukung tetap tegaknya NKRI.


Kemudian dalam melawan narkoba sebagai ancaman nyata dan utama bagi masa depan anak-anak dan bangsa kita, maka, kalau kita bicara pembinaan keagamaan maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tentu, pencegahan dan pemberantasan narkoba ini menjadi tugas pokok dari rekan-rekan BNN, Dinas Kesehatan, aparat kepolisian dan stakeholders lainnya. Tetapi dalam konteks pembinaan keagamaan, maka tidak ada salahnya jika pembinaan terhadap narkoba juga kita berikan kepada tokoh agama, karena merekalah figur yang masih digugu, ditiru dan dicontoh oleh masyarakat. Kami berharap melalui peran tokoh agama inilah kita dapat memutus mata rantai peredaran narkoba dan membentengi masyarakat serta anak-anak muda kita dari peredaran gelap narkoba. Tentu masih banyak lagi dukungan kami lainnya dalam pembinaan keagamaan di Jawa Tengah seperti mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji khususnya dalam menyediakan petugas haji daerah. Kemudian juga penyelenggaraan MTQ kita back up penuh, serta fasilitasi kegiatan pengajian dan lain-lain. Dalam hal memfasilitasi kegiatan pengajian dan sholawatan, Alhamdulillah beberapa saat lalu, Jateng Bersholawat telah kita selenggarakan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, dan kemudian secara berkala akan diselenggarakan juga di beberapa Kabupaten/Kota. Pada bulan ini sholawatan akan diselenggarakan di Brebes, bersamaan dengan peringatan Hari Linmas se Jateng. Ini bagian dari komitmen saya untuk mendukung peningkatan spiritual masyarakat yang lebih baik. Saya yakin ketika keimanan dan ketaqwaan masyarakat bisa semakin mantap, maka akan sangat mendukung terpeliharanya suasana kehidupan kondusif dan kemajuan pembangunan di Jawa Tengah. Kemudian dalam hal menjaga kerukunan hidup beragama di Jawa Tengah, maka kami siap memfasilitasi komunikasi dan rembugan atas permasalahan-permasalahan terkait dengan kegiatan keagamaan. Saya juga siap bekerjasama dan melakukan pembinaan dengan berbagai ormas kegamaan yang ada di Jawa Tengah sepanjang spiritnya semata-mata untuk membangun dan memajukan Jawa Tengah. Bukan yang lain apalagi untuk melakukan tindak kekerasan yang justru meresahkan masyarakat. Selain itu, saya juga terus mendorong rekan-rekan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk senantiasa mampu memberikan kiprah dan peran nyata dalam mewujudkan kehidupan umat beragama di Jawa Tengah yang rukun dan damai. Harapannya, meskipun di Jawa Tengah itu terdapat berbagai macam penganut agama dan kepercayaan, namun mereka dapat hidup berdampingan dan saling tolong menolong dalam kehidupan


bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga, meskipun tidak sedikit rumah ibadah yang lokasinya berdekatan, mereka dapat bersikap saling toleransi. Termasuk dalam memperingati Hari Besar Agama, mereka dapat nyengkuyung untuk mendukung kelancaran pelaksanaan peringatan hari besar agama tersebut. Spirit kebersamaan seperti inilah yang harus terus dijaga. Satu sama lain ada penghargaan, saling membantu dan selalu guyub rukun. Itu yang mesti terus kita lakukan dan dipertahankan. Bukan hanya pada saat peringatan hari besar agama, tetapi juga dalam kehidupan seharihari. Saya yakin rekan-rekan yang ada dalam FKUB itu telah memiliki kedewasaan beragama yang luar biasa. Semua bisa saling menghargai perbedaan dan menjadikannya sebagai kekuatan hebat bagi terwujudnya persatuan kesatuan, kemajuan pembangunan dan tetap tegaknya NKRI. Tetapi bagaimana di akar rumput ? Maka, dalam hal ini saya selalu mendorong para tokoh agama yang ada dalam FKUB untuk tidak pernah lelah turun ke masyarakat akar rumput untuk memberikan pemahaman dan kesadaran pada masyarakat akan arti pentingnya kerukunan dan penghargaan satu sama lain. Termasuk menjelaskan bahwa secara kodrati manusia itu makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. FKUB juga terus kita dorong agar senantiasa mampu membangun komunikasi, melalui dialog lintas agama agar selalu terpelihara kesepahaman antar umat beragama. Kedewasaan beragama inilah yang harus terus kita tumbuhkan pada diri umat beragama sampai tingkat paling bawah. Jangan sampai kelihatan diatas akur-akur saja, tetapi dibawah menyimpan bara yang sewaktu-waktu bisa menyala dan membakar apa saja. Konflik dan kekerasan jangan sampai terjadi, karena sejatinya semua agama tidak merestui bahkan mengecam perilaku kekerasan atas nama apapun. Karena itu membangun pola hubungan yang saling menghargai adalah sikap positif dalam menerima realitas primordial dan plural. Ini cermin dari kedewasaan beragama. Sedangkan fanatisme sektarian menjadi indikasi yang tidak sehat. Ini sikapsikap primitif. C.

KESIMPULAN Perbedaan keyakinan dan pemahaman ini memerlukan sebuah kedewasaan melalui sikap yang bersedia mengakui hak kelompok agama lain untuk ada, serta kesediaan berlaku adil kepada kelompok lain atas dasar perdamaian dan saling menghormati. Semuanya harus bisa melebur dalam suatu semangat kebangsaaan. Jadi, ketika kita sudah ngomong kebangsaan, semuanya satu keluarga besar INDONESIA. Dengan demikian, pluralisme bukan


menjadi sumber perpecahan dan konflik, tetapi justru menjadi potensi hebat untuk mendukung kemajuan pembangunan dan tetap tegaknya NKRI. Karena itu, sekali lagi saya berharap berbagai kegiatan pembinaan keagamaan yang diselenggarakan oleh berbagai instansi baik vertical maupun horizontal di Provinsi Jawa Tengah bisa terus dijaga dan lebih dikembangkan. Selain itu, koordinasi, komunikasi dan sinergi kerjasama juga harus terus ditumbuhkan agar kegiatan pembinaan keagamaan yang kita lakukan bisa benar berjalan efektif dan efisien yang ditunjukkan dari dilaksanakannya nilainilai agama yang selaras dengan setiap aktivitas masyarakat. Kalau itu bisa diwujudkan, Insya Allah yang namanya pejabat ya tidak akan pernah korupsi dan ngapusi, tetapi selalu berjuang untuk mensejahterakan masyarakatnya. Begitu pula masyarakat juga tidak pernah melakukan pemaksaaan kehendak dengan melakukan tindak kekerasan dan tindakan-tindakan negatif lainnya. D.

PENUTUP

Akhirnya, marilah kita bersamasama, bersatu padu melakukan internalisasi nilai-nilai kegamaan kepada masyarakat, sehingga nilai-nilai tersebut bisa benar-benar dipahami, dihayati dan diamalkan dalam setiap nafas kehidupan kita sehari-hari untuk mendukung terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang kondusif menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari, Mboten Korupsi dan mBoten Ngapusi. Semoga bermanfaat. Wabillahitaufik wal hidayah Wassalamu àlaikum Wr. Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




POKOK-POKOK MATERI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA SEMINAR NASIONAL “SINERGI OJK DENGAN LEMBAGA KEUANGAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH” SEMARANG, 20 MARET 2014 Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Anggota DPR RI yang hadir; Yang saya hormati Ketua Otoritas Jasa Keuangan beserta Dewan Komisioner OJK; Jajaran birokrasi dari Kementerian Dalam Negeri, Rektor UNDIP, Rektor UNISULA, Direktur Utama BTN; Keluarga Besar Ikatan Alumni UNDIP Semarang; A.

PENDAHULUAN Hadirin yang saya hormati; Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, siang ini kita dapat mengikuti Seminar Nasional “Sinergi OJK dengan Lembaga Keuangan dan Kebijakan Pembangunan Daerah”, yang diselenggarakan atas kerjasama antara OJK RI dengan Ikatan Alumni (IKA) UNDIP Semarang. Untuk itu, kepada Panitia Penyelenggara saya sampaikan “terima kasih dan apresiasi” telah menyelenggarakan seminar ini sebagai upaya untuk membangun persepsi yang sama tentang konsep dan status keuangan OJK serta mengidentifikasi berbagai permasalahan dan tantangan perekonomian ke


depan. Karena itu, saya berharap dari Seminar Nasional ini dapat dirumuskan rekomendasi alternatif yang relevan untuk meningkatkan peran OJK dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Sesuai dengan permintaan panitia, pada kesempatan yang bak ini saya sampaikan materi terkait topik, yaitu : “Sinergi OJK dengan Lembaga Keuangan dan Kebijakan Pembangunan Daerah” . B.

FAKTA TERHADAP JASA PERBANKAN Hadirin yang saya hormati; Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil insiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama masyarakat harus mampu mendayagunakan sumberdaya yang ada untuk membangun perekonomian daerah yang lebih baik. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, ke!embagaan dan sumber fisik secara lokal (daerah). Pembangunan ekonomi yang sentralistis dimasa lalu, mengakibatkan terjadinya krisis multidimensi yang dialami bangsa Indonesia, khususnya krisis di bidang ekonomi yang berakibat pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, adanya berbagai permasalahan keuangan yang muncul, mulai dari masalah dampak sistemik perbankan, seperti kasus Bank Century, ketidakjelasan asuransi, investasi bodong, kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar, pasar saham yang lemah dan sebagainya, juga berdampak pasa perkembangan ekonomi di daerah. Apalagi bagi Jawa Tengah yang 65% masyarakatnya tinggal di perdesaan, mereka tidak begitu memahami apa yang namanya fluktuasi rupiah dan inflasi, termasuk bagaimana aturan kredit yang sebenarnya, serta pentingnya asuransi dan sebagainya. Sehingga jasa perbankan seperti ini menjadi hal khusus yang perlu disosialisasikan lebih luas kepada masyarakat, agar lebih paham dan mendayagunakan jasa perbankan ini sebagai bagian dari aktivitas ekonomi daerah.

C.

KEBERADAAN OJK


Keberadaan OJK menjadi angin segar bagi masyarakat dalam meningkatkan kepercayaan terhadap produk-produk jasa perbankan yang ditawarkan. Keberadaan OJK ini menjadi pencerah pelaksanaan tugas pengawasan independen sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, agar pengelolaan usaha keuangan menjadi lebih baik dan terjamin, bukan hanya usaha perbankan, tetapi juga usaha non bank. OJK selain mengkaji dan menjamin keberadaan lembaga keuangan, juga dapat memberikan solusi terkait dengan berbagai kegiatan usaha keuangan yang ada, khususnya penegakan micro prudential practise pada bisnis keuangan non bank. Dengan demikian, OJK dapat memberikan kepastian usaha sektor keuangan non bank, seperti asuransi maupun reksadana, serta memberikan pembelajaran positif bagi masyarakat dengan mendorong ijin usaha, pengelolaan aset, konsep imbal balik jasa, serta pengelolaan administrasi yang jelas terkait jasa keuangan non bank. Hal ini juga selaras dengan esensi UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang sudah banyak memuat ketentuan usaha keuangan mikro non bank. Dalam regulasi ini, selain memuat tentang ketentuan badan hukum lembaga keuangan, juga kejelasan kegiatan usaha dan cakupan wilayah, penjaminan simpanan, perlindungan pengguna jasa, maupun sanksi yang diberikan. Setidaknya ini sudah menjadi indikasi kuat terhadap legalitas penyelenggaraan usaha keuangan mikro, sehingga baik pengusaha maupun pengguna jasa sama-sama terjamin hakhaknya. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. OJK harus terus berupaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar selektif dalam memilih produk investasi. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat agar tidak mudah tertipu dengan banyaknya penipuan berkedok investasi yang marak akhir-akhir ini. Masih banyak masyarakat yang masih belum paham mengenal jasa keuangan sehingga akhirnya mudah diiming-imingi keuntungan besar. Edukasi terhadap masyarakat, ini bukan hanya tugas otoritas semata, tetapi juga tugas media massa terutama media ekonomi untuk menyebarkan informasi. Dalam konteks tersebut, maka peraturan mengenai perlindungan konsumen jasa keuangan, dan adanya akses hingga ke level masyarakat bawah menjadi sangat penting. Jadi masyarakat yang selama ini belum bisa mendapatkan akses permodalan hingga skala kecil, dengan adanya literasi keuangan nantinya bisa mendapatkan informasi secara rinci. D.

SINERGITAS OJK DENGAN LEMBAGA KEUANGAN


Keberadaan OJK memang dirasa sangat penting bagi perekonomian, meskipun ada beberapa negara yang gagal dalam menjalankan pemisahan fungsi pengawasan dari Bank Central menjadi otoritas tersendiri. Namun, ketidakberhasilan tersebut merupakan bagian dari kekurangan daya sinergitas dan harmonisasi serta komunikasi antar pihak. Belakangan memang banyak pro dan kontrak muncul terkait kebijakankebijakan OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti resmi memberlakukan pungutan sebesar 0,03% - 0,06 % bagi industri jasa keuangan baik pasar modal, perbankan dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Besaran pungutan ini diambil dari aset. Nantinya pungutan ini dimulai diberlakukan pada 1 Maret 2014. Selain itu, ketentuan teknis lain seperti terkait pengaturan perusahaan asuransi untuk tidak menjamin tindak KKN dan sebagainya. Banyak pro dan kontra terkait hal seperti ini. Pro dan kontra seperti ini justru bisa menjadi dasar langkah evaluasi untuk meningkatkan sinergitas antar pihak. Terhadap ketentuan pungutan atau iuran yang ditetapkan OJK, tentu saja sudah harus diperhitungkan mengenai ekses dan akibatnya, jangan sampai menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Selain itu, mengenai aturan bagi jasa asuransi yang tidak diperkenankan untuk menjamin tindak KKN, saya mendukung semangat pemberantasan KKN tersebut. Namun demikian, perlu adanya sinergitas dengan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Perpres 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta perubahannya. Asuransi selama ini banyak dipergunakan oleh kontraktor/ penyedia barang dan jasa dalam membuat jaminan penawaran, dimana salah satu klausulnya harus menjamin apabila kontraktor tersebut melakukan KKN dan akibatnya jaminan bisa dicairkan secara tanpa syarat (unconditional). Namun dengan adanya Surat Edaran OJK, asuransi menjadi tidak berhak menjamin tindak KKN. Memang selain asuransi, bank bisa juga menerbitkan jaminan penawaran, namun tentu saja waktu dan prosedurnya berbeda. Oleh sebab itu, perlu ada sinergitas dan koordinasi antara OJK dengan pihak terkait, sehingga tidak menimbulkan ambigu bagi masyarakat. Norma hukum tentu saja harus dipertimbangkan, sebab bagaimanapun juga, tata hukum juga memainkan peran penting sebagai pengikat atau penegak aturan. Sinergitas seperti inilah yang penting untuk dikembangkan, agar OJK bukan hanya evaluator bagi jasa keuangan, tetapi juga pendorong kapasitas dan kapabilitas jasa keuangan.


Jadi, dengan adanya literasi keuangan, diharapkan masyarakat, baik pengusaha maupun di tingkat grass root yang mempunyai usaha bisa memiliki akses kemana akan meminjam modal usaha, berinvestasi, memilih produk asuransi. E.

SINERGITAS OJK DENGAN KEBIJAKAN DAERAH Terkait kebijakan pembangunan daerah, sinergitas OJK dengan pemerintah daerah sangat perlu. Misalnya mengenai peran lembaga keuangan mikro seperti koperasi, PNPM Mandiri dan penyaluran KUR. Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di daerah bisa menemui kendala, manakala berhadapan dengan aplikasi PNPM Mandiri. Seperti kita ketahui bahwa PNPM Mandiri dilaksanakan oleh UPK (Unit Pelaksana Kegiatan) berbentuk kelompok-kelompok masyarakat yang antara lain tugasnya untuk menyalurkan bantuan PNPM kepada masyarakat melalui pinjaman modal. Sedangkan dalam ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2013 tersebut, bahwa penyelenggara jasa pengembangan usaha pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro, harus berbentuk badan hukum koperasi atau Perseroaan Terbatas (PT). Untuk itu, apabila UPK tersebut dijadikan berbadan hukum, maka perlu adanya kebijakan lebih lanjut yang mengatur secara jelas dan terperinci. Apabila UPK memilih menjadi sebuah PT untuk melegalkan aktivitas ekonomi berupa pinjaman uang, maka ketentuan tentang para pemegang sahamnya juga harus diperjelas. Sedangkan ketika UPK disepakati oleh masyarakat menjadi sebuah koperasi, legalitas tentang anggotanya harus diperjelas, sehingga dalam penyaluran bantuan nanti juga tidak masalah. Dalam hal ini, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bisa menjadi instrumen yang berperan besar membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan karena pengembangan usaha kecil mikro dalam konteks penanggulangan kemiskinan tidak bisa lepas dan peran LKM. Di saat perbankan tidak mampu menjangkau usaha kecil mikro, maka LKM adalah pihak yang mampu memberikan dukungan finansial kepada usaha mikro sesuai karakteristiknya sebagai pendukung usaha mikro kecil itu sendiri. LKM dapat membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui upaya peningkatan produktivitas masyarakat dan menumbuhkan usaha kecil dan mikro di tingkat pedesaan. Hadirin yang berbahagia; Berbicara tentang LKM, maka perlu dipahami dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan LKM dan apa saja yang diusahakan oleh LKM khusus

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah Lembaga Keuangan yang didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan


pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak sematamata mencari keuntungan.

Kondisi LKM di Jawa Tengah LKM yang ada di Jawa Tengah sebagian besar merupakan program dari Pemerintah yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu/miskin. Tahun 2012 jumlah LKM yang belum berbadan hukum di Jawa Tengah sekitar 15.560 unit. Pendataan sementara di 20 Kab/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2013, jumlah LKM yang belum berbadan hukum sebanyak 7800 unit. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, semua LKM yang belum berbadan hukum diharapkan SEGERA beralih menjadi LKM yang Berbadan HUKUM. Hal ini saya tegaskan, karena pada Pasal 42 UU nomor 1 tahun 2013 disebutkan bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. UU tersebut diundangkan pada tanggal 8 Januari 2013. Sedangkan pada Pasal 39 disebutkan, bahwa LKM apapun jenisnya yang belum berbadan hukum masih tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 tahun sejak UU ini berlaku.

Bentuk Badan Hukum LKM Dalam UU Nomor 1 tahun 2013, pasal 5 ditetapkan bentuk badan hukum LKM adalah Perseroan Terbatas dan Koperasi. Sedangkan bentuk badan hukum PT. sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Sedangkan pada pasal 8 disebutkan, bahwa sisa kepemilikan saham PT. bisa oleh Warga Negara Indonesia, Pemda Kabupaten /Kota, BUMDes/Kelurahan dan Koperasi, dengan porsi saham paling banyak 20%. Badan hukum PT disahkan oleh Menteri yang membidangi Hukum. Untuk badan hukum koperasi primer didirikan minimal 20 orang dan disahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM.

Fungsi LKM


LKM mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktivitas suatu penekonomian yang bila berfungsi benar akan menghasilkan nilai tambah. Fungsi tersebut dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan, termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin, sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan. Jadi, tidak dapat dipungkiri bahwa pemberdayaan LKM merupakan salah satu prasyarat mutlak yang harus dipenuhi dalam rangka pengembangan usaha kecil mikro yang diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan.

Jenis LKM Jenis-jenis LKM yang ada di Jawa Tengah antara lain: 1. Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) 2. Badan Kredit Desa (BKD) 3. Badan Usaha Kredit Perdesaan (BUKP) 4. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) 5. Badan Kredit Kecamatan (BKK) 6. Kelompok Usaha Bersama (KUB) 7. Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K) 8. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) PNPM Mandiri Perkotaan 9. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan 10. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) 11. Pemberdayaan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 12. Unit Program Pelayanan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 13. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) 14. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Desa (LPED) Peserta Seminar yang berbahagia; Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program, baik yang bersifat langsung maupun tak langsung di antaranya dengan mendorong usaha kecil mikro yang bersifat produktif melalui penyediaan fasilitas pinjaman lembaga keuangan mikro (kredit mikro). Dalam hal ini, OJK perlu membuat blueprint LKM sebagai desain yang terstruktur untuk mengembangkan dan memperkuat LKM. OJK juga harus memperkuat kelembagaan dengan mengkoordinasikan semua instansi atau lembaga pemerintah di pusat maupun di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional LKM. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya minta OJK dapat memberikan masukan dan pemahaman


yang jelas terkait dengan berbagai usaha pengelolaan keuangan mikro yang ada di masyarakat. Karena bagaimanapun juga selain koperasi dan PT, masih ada lembaga-lembaga non profit lain yang bersifat sebagai penyalur pinjaman modal. Sedangkan mengenai kebijakan terkait syarat dan prosedur Kredit Usaha Rakyat, kendala yang utama ialah mengenai persyaratan kredit dari perbankan, yang sebetulnya KUR itu bisa dirampingkan prosedurnya. Kita yakin kalau KUR potensi kredit macetnya sangat kecil, dan benarbenar dibutuhkan sebagai modal usaha mikro. Perlu saya sampaikan, bahwa Jawa Tengah ini gudangnya UMKM. Jumlah UMKM di Jawa Tengah mencapai ±7,8 juta UMKM, dengan volume usaha dan aset mencapai trilyunan rupiah, serta mampu menyerap banyak tenaga kerja. Penyaluran KUR sebagai bantuan permodalan UMKM di Jawa Tengah hingga Desember 2013 mencapai Rp. 18,630 Trilyun untuk 1.965.795 unit UMKM, dengan penerimaan rata-rata per debitur sebesar Rp. 9.477.150,88,Peran dari OJK adalah memberikan pengawasan terkait penyaluran KUR, serta kepastian mengenai prosedur pengajuan kredit yang sesuai dan tidak membebani usaha mikro. Masyarakat bisa juga secara langsung menyampaikan aduannya kepada OJK apabila mendapatkan pelayanan yang tidak baik sewaktu mengajukan aplikasi pinjaman modal. Dukungan seperti inilah yang Insyaallah bisa memberikan daya ungkit kemajuan ekonomi daerah berbasis UMKM. Selain itu, Provinsi Jawa Tengah juga mendirikan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD), sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, Perpres Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan dan diperjelas dengan beberapa Keputusan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan RI. Fungsi PPKD ini untuk menjamin pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat, baik dari koperasi, dari Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), maupun penjaminan untuk transaksi dagang, bank garansi, surat utang, pengadaan barang dan jasa, dan sebagainya, sehingga sangat membantu masyarakat yang ingin mendapatkan kredit, khususnya bagi UMKM yang akan mengembangkan usahanya. Maka dari itu, OJK hendaknya memberikan support terkait dengan keberadaan PPKD selain menjalankan fungsinya dalam hal pengawasan. F.

KESIMPULAN


Keberadaan OJK menjadi pintu baru bagi masyarakat untuk lebih mudah mengakses jasa keuangan, serta terjamin hak-haknya dengan baik. UMKM dan usaha sektor pertanian yang menjadi nadi penting ekonomi Jawa Tengah, saya harapkan juga mendapatkan tempat khusus untuk didukung OJK. Peran OJK bisa ambil bagian dengan mendukung kebijakan pembangunan daerah yang dititiberatkan pada pembangunan pertanian dan UMKM. Untuk itu, kesempatan seminar ini mari kita diskusikan solusi terbaik langkah OJK dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah yang lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat. Saya minta para peserta dapat mengikuti seminar ini dengan baik sampai dengan selesai. Jadikan seminar ini sebagai wahana untuk meningkatkan pengetahuan, sehingga pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa keuangan benar-benar berjalan baik, tertib, transparan dan akuntabel. G.

PENUTUP Hadirin yang saya hormati; Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wabillahi tauifiq wal hidayah. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





MATERI GUBERNUR JAWA TENGAH SEBAGAI NARASUMBER PADA KEGIATAN ”ROCK THE VOTE INDONESIA” DENGAN TEMA : „MENJADI PEMILIH CERDAS‟ SEMARANG, 25 MARET 2014 Assalamu‟alaikum Wr. Wb. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Rektor dan Civitas Akademika Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang; Para Pembicara, Panitia dan Peserta ”Rock The Vote Indonesia”; Hadirin yang berbahagia; Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Alhamdulillah siang ini kita dapat bersama-sama hadir menyertai kegiatan ”Rock The Vote Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Center for Election and Political Party Universitas Diponegoro Semarang. Saya selalu mendukung kegiatan positif yang memotivasi para pemuda untuk berkiprah dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Mengapa? Karena pemuda merupakan generasi penerus dan penentu masa depan bangsa. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh kawula muda untuk kemajuan bangsa. Untuk itu, pemuda harus diberi ruang gerak dan fasilitas agar berani menyuarakan idealismenya, menggali potensi diri, melakukan eksperimen positif yang menghasilkan inovasi-inovasi baru, serta terus mengembangkan kualitas diri agar mampu menjadi agent of change dan motor penggerak bangsa menuju kejayaan Indonesia. Pemilih muda ini berbeda dengan pemilih tua karena lebih kritis, cerdas, independen, idealis, pro perubahan serta tidak mudah dibujuk rayu.


Karena itu, pemilih pemula yang merupakan pemilih kritis dan cerdas dalam menentukan pilihannya, perlu diberikan pendidikan politik yang memadai. Perlu dibekali agar pemilih muda itu tidak terjebak dalam politik uang. Sebab, jika tergiur oleh politik uang maka idealisme untuk mendudukkan anggota DPR yang jujur sudah sirna. Maka, diperlukan strategi yang menarik perhatian pemilih pemula yang biasanya terdiri dari para mahasiswa maupun siswa, untuk memberikan pendidikan politik dan best practices mengenai proses pemilu, misalnya melalui Pemilos atau pesta demokrasi pemilihan Ketua OSIS yang dikembangkan oleh KPU, melalui outbond dan lain-lain. Karena itu saya sampaikan “Terima Kasih dan Apresiasi” kepada panitia penyelenggara atas inisiatifnya menyelenggarakan kegiatan ini. Inilah wujud nyata peran perguruan tinggi dalam pengabdian untuk melakukan pendidikan politik bagi generasi muda. Hadirin yang saya hormati; Salah satu poin yang menentukan kejayaan Indonesia adalah partisipasi pemuda dalam menyukseskan Pemilihan Umum 2014. Riilnya, adik-adik sebagai pemilih pemula harus menggunakan hak suara kalian. Jadi, 9 April 2014, semua harus nyoblos. Tetapi, jangan asal pilih. Saudara harus menjadi pemilih cerdas. Seperti apakah pemilih yang cerdas itu? Pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu secara bebas memilih berdasarkan suara hati yang baik dan menjatuhkan pilihannya pada figur yang tepat menjadi pemimpin baik eksekutif maupun legislatif. Pemilih cerdas mengetahui partai dan Caleg yang akan dipilih berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan hanya berdasarkan hati nurani. Ibarat ingin membuat kue yang enak, kita harus mengetahui takaran setiap bahannya dengan tepat, tidak hanya berdasarkan feeling. Kalau hanya kira-kira, sama saja dengan gambling atau membeli kucing dalam karung. Tentu hasilnya juga tidak baik dan kita sendiri yang rugi. Karena itu, sekali lagi saya sampaikan, kalian harus menjadi pemilih yang cerdas, karena pemilih cerdas menjadi salah satu prasyarat terwujudnya Pemilu Berkualitas, dan terpilihnya pemimpin yang memiliki kapasitas, kredibilitas, dan integritas serta gagasan besar untuk menyelesaikan persoalan bangsa di semua bidang. Lalu, bagaimana cara menjadi pemilih cerdas? Pertama, kalian harus kritis. Cari rekam jejak calon, kenali, dan bandingkan satu dengan lainnya. Gunakan berbagai fasilitas yang ada, termasuk media sosial di gadget Saudara. Zaman sudah semakin maju, internet di mana-mana. KPU pun sudah menyediakan sarana agar masyarakat bisa mengakses informasi tentang partai politik dan caleg. Bahkan di twitter pun banyak sekali yang


ngetweet tentang profil-profil para caleg. Dengan demikian, Saudara akan menemukan caleg yang track record-nya bagus. Apa profesinya, bagaimana pendidikannya, dan apa saja prestasi yang pernah diraih.

Kedua, Saudara harus berani menolak hal-hal transaksional dalam kampanye, seperti tidak menerima praktik politik uang melalui pemberian uang secara langsung atau melalui bansos dan pembagian sembako. Ketiga, jangan GOLPUT ! Mengapa? Karena kita semua bertanggung jawab atas nasib Republik Indonesia tercinta. Kalau Saudara GOLPUT dan yang terpilih adalah pemimpin yang 'cacat', Saudara tidak bisa protes. Mengapa? Karena Saudara tidak memanfaatkan hak suara dan hak politik Saudara dalam Pemilu. Apakah Saudara ikhlas jika Indonesia hancur karena para pemimpin negeri ini tidak berkualitas? Dengan GOLPUT, berarti Saudara membuka peluang terjadinya itu semua. Selain itu, saya minta kalian juga jangan mau dijadikan obyek politik yang mudah dipengaruhi rayuan dan iming-iming sesaat. Kalian, adalah subyek politik yang punya kecerdasan serta kebebasan menentukan pilihan sesuai dengan aspirasi dan hati nurani. Pilihlah calon yang berkualitas dengan kejujuran hati, bukan karena intimidasi. Maka, belajar jujur sejak dini itu penting, karena jujur itu akan menjadi kendali untuk tidak korupsi dan tidak

ngapusi.

Jadi, sekali lagi, manfaatkan hak politik dan hak suara Saudara di TPS pada tanggal 9 April 2014 dan 9 Juli 2014. Satu menit datang ke TPS akan sangat menentukan masa depan bangsa. Jadikan Pemilu 2014 sebagai Pemilu yang bermartabat, sebagai pintu gerbang kejayaan Indonesia selama 5 tahun mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamu‟alaikum Wr. Wb.





PIDATO KUNCI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA PEMBUKAAN SIMPOSIUM REGIONAL “REVITALISASI SUNGAI BENGAWAN SOLO : MENYELARASKAN TATA KEHIDUPAN DAN EKOSISTEM” SURAKARTA, 27 MARET 2014 Assalamu‟alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua; Yang saya hormati Walikota Surakarta; Direktur Yayasan Lestari Indonesia dan Perwakilan Oxfam ; Rekan-rekan jajaran birokrasi dari Instansi Vertikal, Pemprov Jateng dan Pemerintah kabupaten/Kota maupun Pemprov Jatim ; Para sejarahwan dan Tim Ekspedisi Sungai Bengawan Solo KOMPAS ; Hadirin yang saya hormati; Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, pagi ini kita dapat bersama-sama hadir menyertai Simposium Regional melibatkan instansi terkait dan lintas pemerintah daerah, yang diselenggarakan oleh Yayasan Lestari Indonesia-Oxfam, dengan tema “Revitalisasi Sungai Bengawan Solo : Menyelaraskan Tata Kehidupan dan Ekosistem”. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya acara ini sebagai upaya mencari solusi dan menyamakan persepsi langkah-langkah revitalisasi Sungai Bengawan Solo. Hadirin yang saya hormati; Sungai Bengawan Solo yang kondang, bukan hanya karena lagu karya Gesang, tetapi juga karena keberadaan dan dampak yang ada didalamnya,


memang menjadi obyek vital sumber daya air antar daerah. Sungai terbesar di Pulau Jawa ini mengalirkan air dari DAS Bengawan Solo seluas ± 16.100 km 2, mulai dari Pegunungan Sewu di sebelah barat-selatan Surakarta, hingga ke Laut Jawa di utara Surabaya dengan alur sepanjang ± 600 km, dan melintasi 17 kabupaten dan 3 kota di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mulai sejak jaman kolonial sungai strategis ini terus dibangun secara bertahap, harapannya agar bisa dimanfaatkan optimal dan antisipasi banjir. Namun, masih perlu adanya pembangunan yang berkelanjutan, mengingat berbagai macam kendala yang muncul seperti adanya sedimentasi sehingga berpengaruh terhadap kapasitas dan kualitas air yang bisa dipergunakan untuk irigasi dan sebagainya, juga terkait adanya kurang berdayanya DAS di sekitarnya. Banyak sekali DAS yang beralih fungsi atau terbentur dengan padatnya pemukiman maupun infrastruktur lain yang juga harus dirancang secara terpadu, agar tidak saling mengganggu. Oleh sebab itu, saya berharap banyak adanya kesamaan persepsi dan sinergitas tindak lanjut antar pemerintah daerah, dan instansi vertikal didukung pemberdayaan masyarakat untuk mengelola Sungai Bengawan Solo ini dengan lebih baik. Hadirin yang saya hormati; Pengelolaan Sungai Bengawan Solo memang sangat penting dan strategis, bukan hanya karena airnya menjadi sumber kehidupan masyarakat, untuk irigasi dan sebagainya, tetapi juga pengendali bencana banjir. Dalam era pembangunan yang pesat dan jumlah penduduk yang semakin bertambah, maka kebutuhan air irigasi semakin meningkat dan alih fungsi kawasan hutan dan lahan menjadi permukiman juga bertambah luas. Saya tekankan pentingnya pembangunan DAS Bengawan Solo ini, kaitannya dengan kebutuhan air dan sanitasi sesuai target MDG‟s serta antisipasi bencana banjir dan kekeringan. Target MDG‟s harus kita capai tahun 2015, sedangkan resiko banjir masih terus menghadang, bahkan beberapa waktu yang lalu daerah Jawa Tengah ini tergenang. Di sisi lain ketika musim kemarau, kebutuhan air kurang tercukupi, khususnya untuk irigasi di beberapa daerah. Jadi, kuncinya adalah pengelolaan air, termasuk Sungai Bengawan Solo yang menjadi nadi penting pengairan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oleh sebab itu, pengelolaan sumber daya air di kawasan hulu dan hilir Sungai Bengawan Solo harus sinergis antar wilayah dapat menjadi permasalahan di kemudian hari. Pembangunan saluran irigasi, embung dan


waduk yang telah dilakukan, seperti jaringan irigasi DI Colo Barat dan Timur, Waduk Gondang di Kab. Karanganyar, Countermeasure for Sediment in Wonogiri multipurpose Dam Reservoir , jaringan air baku berupa pembangunan Embung Sidorejo di Kab. Boyolali, Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Sidorejo, Intake Wonogiri dan jaringan pipa transmisi air baku, maupun bangunan pengendali banjir berupa perbaikan dan pengaturan Sungai Bengawan Solo Hulu dan Anak-Anak Sungainya. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana mengelola penanganan sedimentasi, sebab masalah sedimentasi sungai ini menyebabkan tingginya erosi, menghambat intake saluran air, serta menyebabkan meluapnya air sungai. Bahkan jika sedimentasi terjadi di waduk atau embung, akan menyebabkan pendangkalan sehingga volumen tampungan air banyak berkurang, akhirnya pada waktu kemarau air cepat habis. Oleh sebab itu saya berharap dalam simposium ini, selain melakukan review sejarah dan fungsi serta pembangunan Sungai Bengawan Solo yang telah berlangsung, juga perlu adanya rembugan untuk mencari solusi bagaimana pemberdayaan yang lebih baik, lebih bijak dan lebih manfaat dalam mengelola Bengawan Solo. Integrasi dan harmonisasi program kegiatan sangat penting, bahkan antar insitusi di Jawa Tengah dan di Jawa Timur harus saling sinergis dan mendukung, agar dari hulu hingga hilir pembangunan dapat berjalan dengan baik dan benar-benar manfaat. Pertemuan ini saya minta dapat memetakan untuk kemudian memecahkan permasalahan yang timbul di sekitar pengelolaan Bengawan Solo. Setidaknya terdapat beberapa permasalahan yang perlu segera dipecahkan, yaitu mengenai perijinan, tentang sertifikat AMDAL dan ijin lingkungan, persetujuan desain, dan penetapan lokasi pembangunan serta SIPPA dan SIPK dari Kementerian PU, serta mengenai pelaksanaan karena jangka waktu pengerjaan proyek yang lama serta permasalahan dana pembebasan lahan yang perlu sharing antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu, pembangunan SDA yang dilaksanakan oleh BBWS maupun pemerintah daerah harus saling mendukung dan sejalan. Keterpaduan ini juga harus disinergikan mengingat fungsi pengelolaan air sangat berpengaruh terhadap pembangunan pertanian, perikanan, kehutanan dan lingkungan hidup. Pada sektor pertanian, ketahanan pangan yang telah kita capai dan surplus beras perlu dipertahankan. Karena itu, saya minta pengelolaan sumber daya air dapat diarahkan untuk mendukung program-program ketahanan pangan daerah serta untuk mencapai surplus beras nasional 10 juta ton tahun 2014, upaya pengendalian banjir terutama untuk melindungi kawasan produktif pangan, serta penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kritis dan


penyedian air baku masyarakat melalui program SPAM regional. Saya rasa baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur menjadi provinsi penyangga beras nasional, sehingga perbaikan saluran irigasi dan DAS sangat penting untuk mendukung kedaulatan pangan daerah. Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, maka produktivitas para petani harus ditingkatkan melalui Sapta Usaha Tani, yang salah satunya penunjangnya adalah pengelolaan irigasi. Oleh karena itu, pembangunan jaringan irigasi sekunder harus ditingkatkan beserta jaringan irigasi tersiernya, dan rehabilitasi semua jaringan irigasi atau Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT). Irigasi pertanian ini penting dan sangat menunjang hasil produksi, apalagi pada daerah dengan curah hujan dan sumber mata air yang kurang, maka irigasi ini harus dikelola dengan baik, dilengkapi dengan pintu-pintu air irigasi agar sawah-sawah mendapatkan air yang cukup, tidak kekurangan air dan tidak kelebihan air yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas produksi beras. Dalam upaya penyediaan air baku, pembangunan jaringan air baku perdesaan juga harus ditingkatkan. Pembangunan embung, bendung, pintu air saya minta juga diperhatikan, termasuk yang sudah ada. Upaya pemeliharaan dan pengelolaannya juga harus lebih baik, karena jaringan air baku ini sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Sesuai dengan Millenium Development Goals (MDG‟s) dan Johannesburg Summit 2012 yang menargetkan agar jumlah penduduk yang terlayani air bersih dan sanitasi pada tahun 2015 nanti, dapat berkurang hingga 50% atau separuh dari jumlah penduduk, maka pembangunan pengelolaan air baku ini harus segera diselesaikan. Apalagi pembangunan SDA sangat bermanfaat untuk pengembangan sektor perikanan, kehutanan dan lingkungan. Pada sektor perikanan, pengelolaan sumber daya air hendaknya juga bisa diberdayakan secara luas untuk budidaya ikan, baik itu budidaya pada waduk, karamba maupun lainnya. Ini perlu disosialisasikan, sehingga dalam membangun fasilitas perairan atau daerah aliran sungai juga bisa mempertimbangkan fungsinya untuk menjadi lokasi budidaya perikanan. Perikanan air tawar kita sangat maju, bahkan saat ini sudah banyak berkembang wisata-wisata pemancingan. Manfaatnya secara jelas bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu, pembangunan sumber daya air, juga bisa dikembangkan menjadi sentra pariwisata. Pada sektor kehutanan dan lingkungan hidup, Daerah Aliran Sungai perlu dijaga dalam rangka menjaga daya fungsi hutan sebagai penyimpan cadangan air dan fungsi ekologis lainnya. Yang perlu diperhatikan di daerah sekitar aliran sungai adalah mengenai penggunaan lahan untuk permukiman,


abrasi dan pendangkalan. Saat ini, disekitar DAS masih banyak bangunanbangunan liar yang sebenarnya berresiko, sehingga ini harus bisa direlokasi, tentunya dengan konsep yang jelas, aman, damai dan menghindari konflik. Abrasi dan pendangkalan juga perlu diantisipasi, sehingga aliran sungai itu bisa berjalan dengan lancar, tidak meluap dan menyebabkan banjir, termasuk dengan penanaman pohon atau mangrove di lokasi DAS, dan sebagainya. Jadi harus dilakukan penelitian serta penerapan teknologi baru untuk mengurangi abrasi dan pendangkalan ini. Oleh sebab itu, saya minta seluruh sektor pengelola sumber daya air harus lebih serius, dan kerja keras untuk mewujudkan pembangunan SDA Bengawan Solo yang lebih baik. Terlebih air merupakan kebutuhan pokok dan sumber penghidupan masyarakat yang kuantitas maupun kualitasnya harus terus ditingkatkan seiring dengan kebutuhan yang meningkat karena pertambahan jumlah penduduk. Melalui desiminasi ini diharapkan kita bisa lebih jelas bagaimana pengelolaan DAS di Jawa Tengah ke depan. Masukan ide dan gagasan konstruktif sangat diharapkan agar Rencana Pengelolaan DAS Terpadu ini semakin lebih baik, termasuk strategi dan pemilihan skala prioritas implementasi program kegiatan, juga harus sudah ditentukan. Saya minta rencana pengelolaan ini juga mencakup program konservasi sumber daya air, atau upaya pelestarian sumber daya air serta program pengendalian banjir, sehingga benar-benar konkrit mengatasi berbagai permasalahan sumber daya air di Jawa Tengah. Selain itu, penggunaan e-monitoring dalam membuat laporan fisik dan keuangan secara rutin setiap bulan dan evaluasi program setiap 3 (tiga) bulan sekali, hendaknya dapat diterapkan. Hal ini untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang terjadi dalam tahap pelaksanaan, serta untuk mendapatkan masukan agar pelaksanaan program-program pembangunan sumber daya air ini lebih baik dan berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Hadirin yang saya hormati; Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, seraya mengucap “Bismillaahirahmanirrahim”, Pembukaan Simposium Regional “Revitalisasi Sungai Bengawan Solo : Menyelaraskan Tata Kehidupan dan Ekosistem”, secara resmi saya BUKA dan DIMULAI.


Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi tauifq wal hidayah, Wassalamu‟alaikum Wr. Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH




MATERI GUBERNUR JAWA TENGAH PADA SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM RANGKA MILAD IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM) KE -50. PURWOREJO, 29 MARET 2014 Assalamu‟alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Rektor beserta segenap civitas akademika Universitas Muhammadiyah Purworejo; Para pembicara, panitia dan peserta seminar; A.

PENGANTAR Hadirin yang saya hormati,

Puji syukur Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat bersamasama hadir menyertai Seminar Nasional Pendidikan Anti Korupsi yang diselenggarakan dalam rangka Milad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ke -50. Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya menyampaikan ”Selamat” atas Milad yang ke-50 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Semoga di usia yang sangat matang ini, IMM dapat terus melanjutkan kiprah dan perannya menyiapkan kader-kader bangsa yang hebat dengan karyakarya luar biasa untuk mendukung kemajuan pembangunan bangsa.


Saya juga menyampaikan ”Terima kasih, khususnya kepada IMM Universitas Muhammadiyah Purworejo, orang-orang muda yang penuh semangat, idealis dan kreatif yang memprakarsai penyelenggaraan seminar nasional Pendidikan anti korupsi ini, dengan mengangkat tema ”Membangun Peradaban Bangsa”. Buat saya tema-tema kebangsaan seperti inilah sangat baik dan harus terus di-sounding-kan kepada masyarakat, khususnya anakanak muda kita generasi penerus pembangunan bangsa, di tengah semakin terkikis dan terpuruknya semangat kebangsaan masyarakat dan anak-anak muda kita. Dengan demikian, harapannya mereka mampu bangkit dan tampil di barisan depan memberikan kontibusi dan sumbangan besar bagi pembangunan bangsa. Selanjutnya sesuai dengan permintaan panitia, maka saya akan menyampaikan materi dengan tema: “Membangun Peradaban Bangsa”. B.

PENDAHULUAN

Dunia memang sedang mencari keseimbangan. Ditengah maraknya fenomena perilaku amoral yang melibatkan peserta didik sebagai pelakunya, seperti seks pra-nikah, video porno, penyalahgunaan NAPZA dan minuman keras, tawuran, kekerasan perploncoan, penghinaan guru dan sesama murid melalui facebook. Bahkan kasus-kasus korupsi, kolusi dan manipulasi yang prevalensinya banyak melibatkan orang-orang terdidik dan terpelajar. Hal ini menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan yang idealnya melahirkan generasi-generasi terdidik dan beretika sekaligus menjadi musuh utama fenomena-fenomena perilaku amoral tersebut. Mungkin hal inilah yang menjadi kekhawatiran para tokoh-tokoh dunia, seperti Mahatma Gandhi yang memperingatkan tentang salah satu tujuh dosa fatal, yaitu “education without character” (pendidikan tanpa karakter). Begitu pula, Dr. Martin Luther King yang pernah berkata: “Intelligence plus character…. that is the goal of true education” (Kecerdasan plus karakter….itu adalah tujuan akhir dari pendidikan sebenarnya). Juga Theodore Roosevelt yang mengatakan: “To educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society” (Mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan aspek moral adalah ancaman marabahaya kepada masyarakat). Bahkan pendidikan yang menghasilkan manusia berkarakter ini telah lama didengung-dengungkan oleh pandita pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, dengan pendidikan yang berpilar kepada Cipta, Rasa dan Karsa. Bermakna bahwa pendidikan bukan sekedar memberikan pengetahuan ( knowledge) tetapi


juga mengasah afeksi moral sehingga menghasilkan karya bagi kepentingan umat manusia. Berdasarkan latar belakang fenomena dan pendapat para tokoh inilah, dunia pendidikan saat ini mencoba mengevaluasi sistem pembelajarannya untuk menghasilkan manusia berkarakter. Di sinilah peran sekolah dan guru sebagai institusi pendidikan formal sebagai posisi yang „tertantang‟ dalam menghadapi fenomena yang berkaitan dengan globalisasi dan degradasi moral. C.

PEMAKNAAN BANGSA BERADAB Hadirin yang berbahagia;

Bagi saya suatu bangsa dapat dikatakan beradab bila bangsa tersebut memiliki budaya dan nilai-nilai luhur yang tercermin dalam sikap dan tindakan masyarakatnya. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang punya sopan santun dalam berpikir, bersikap, bertindak, bangsa yang sadar akan aturan dan hukum, serta tentunya bangsa yang cinta damai. Intinya bangsa yang beradab adalah bangsa yang mau menghargai, baik itu menghargai pendapat bangsa lain, menghargai perbedaan-perbedaan yang ada serta menjaga budaya dan martabat bangsanya sendiri serta tidak pantang menyerah untuk memajukan bangsanya. Pada kondisi demikian, maka sebenarnya dapat kita katakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beradab, sebab budaya – budaya kesopanan, kesusilaan, saling menghargai dan menghormati sudah diturunkan dari para leluhur dan telah mendarah daging. Bangsa Indonesia juga sudah menyatakan dengan jelas dalam ideologi Pancasila, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab. Memang dalam praktik, khususnya dalam beberapa dekade terakhir ini, keberadaban semakin jauh dari masyarakat kita. Yang muncul adalah justru sikap-sikap masyarakat yang tidak beradab atau secara kasar bisa dikatakan sudah menjurus pada perbuatan biadab, seperti kekerasan, anarkhis, konflik, menjadi cara-cara yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan. Hasilnya, ya persoalan bangsa gak pernah selesaiselesai sepanjang yang digunakan cara-cara seperti ini. D.

PEMERINTAHAN YANG BERADAB

Kemudian dari perspektif pemerintahan, maka dapat saya katakan bahwa sebagai bangsa beradab kalau pelaksanaan birokrasinya benar-benar


dilakukan secara profesional, taat azas dan aturan, transparan dan bertanggungjawab. Pemerintah bukan memerintah, tetapi harus mau diperintah rakyat, menjadi abdi, pelayan dan pamong rakyat. Pemerintah itu hamba dan rakyat sebagai tuannya. Termasuk bagaimana saya membawa jalannya Pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah, agar semakin beradab. Kita dorong masyarakat agar terlibat aktif bahkan menjadi pelaku utama pelaksanaan pembangunan. Jadi yang membangun itu masyarakat. Pemerintah cuma ngancani dan mengarahkan kebijakan sesuai dengan arah pembangunan itu. Pada titik inilah, saya menekankan pentingnya wiwitan atau awalan dalam berbagai hal. Wiwitan menjadi penentu berhasil atau tidaknya sebuah tujuan. Misalnya, pembangunan infrastruktur harus di-wiwiti perencanaan yang matang. Setelah itu, pengerjaan harus pula konsisten, dibarengi pengawalan oleh segenap pihak. Semua itu bertujuan agar pembangunan yang telah diwiwiti dan disepakati bersama bisa selesai sesuai rencana. Saya tidak ingin pemerintah Jateng mencontoh wiwitan seperti digambarkan dalam pergelaran wayang kulit. Wayang memiliki pakem wiwitan berupa jejer, yakni bagian yang mengisahkan pertemuan para penguasa dan mereka yang berpengaruh, tanpa ada rakyat di dalamnya. Padahal dalam negara demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Pemerintahan itu harus terus mendapat bimbingan dari warganya. Apalagi pemerintahan yang saya pimpin saat ini belum genap berumur satu tahun, perlu terus bimbingan dari warga Jateng. Harapannya tentu guna mewujudkan Jateng yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Termasuk dalam menegakkan slogan ‟‟Mboten Korupsi lan Mboten Ngapusi‟‟, saya akan terus mengajak masyarakat untuk selalu mengedepankan rembugan. Pemerintah harus bisa mendengar masukan, keluhan, aspirasi dan informasi dari rakyatnya. Tidak harus ketemu secara fisik dan bertatap muka, karena seiring kemajuan teknologi, pada era digital ini rembugan dapat dilakukan kapan dan di mana saja tanpa batas ruang dan waktu. Itu kalau kita bicara konsensus politik yang trasparan yaitu dengan melibatkan publik dalam membuat pola anggaran dan kegiatan pembangunan. Jadi ada ruang publik yang dibuka seluas-luasnya. Kemudian kalau kita bicara beberapa kebijakan publik yang semangatnya untuk mencegah terjadinya tindak korupsi di lingkup jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, juga sudah dimulai. Pada fase ini yang bisa dilakukan birokrasi adalah pencegahan. Dan pencegahan yang bagus adalah dengan penataan atau reformasi birokrasi. Sistem pengangkatan pejabat kita perbaiki, karena telah menjadi rahasia umum bila sekarang ini masih dilakukan pola-pola transaksional di dalam sistem penempatan pegawai. Like and dislike, wani piro serta kedekatan hubungan menjadi basis utama pengangkatan pejabat. Kita harus rubah basis


itu menjadi basis kompetensi. Karena itu, saya telah me-launching promosi terbuka pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pastinya, cara ini atau yang dikenal sebagai lelang jabatan akan dikerjakan dengan transparan agar masyarakat dapat mengawasinya sehingga celah penyelewengan menyempit secara alami. Dengan demikian, kita akan mendapatkan orang-orang yang kompeten dan berpengalaman, right man on the right place, tanpa pola-pola transaksional di dalamnya. Nanti yang masih bagus dan masih baik, ukurannya dua saja, satu jujur, dua berprestasi, akan kita pertahankan. Kalau ada yang kurang baik tapi masih bisa diperbaiki, masukkan diklat, karena banyak metode pelatihan yang bisa dilakukan. Dan yang elek-elek, monggo wonten sing sae. Alhamdulillah proses untuk eselon III dan IV sudah berjalan melalui talent scouting. Semua dilakukan secara terbuka. Jabatan eselon III dan IV ini yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Baru kemudian, kalau ini sudah selesai maka akan dilakukan promosi jabatan untuk eselon II dan I. Kami selalu membuka ruang seluas-luasnya atas kritik, saran dan masukan untuk semakin sempurnanya pelaksanaan promosi jabatan yang akan kita lakukan ke depan sebagai bagian untuk mereform birokrasi kita agar lebih baik, mampu mengemban amanat rakyat, menjadi pamong dan abdi masyarakat yang baik serta yang pasti jujur dan bebas dari korupsi. Selain itu, untuk mengatasi terjadinya kebocoran anggaran akibat tata kelola pemerintahan yang buruk, maka pengelolaan keuangan didorong untuk lebih akuntabel. Sebenarnya penggunaan teknologi bisa sangat membantu. Dengan e-procurement, maka pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagai lubang-lubang kebocoran bisa menjadi sangat transparan dan mudah diawasi masyarakat, sehingga proses yang berjalan bisa adil dan fair. Ini yang sudah berjalan di Jawa Tengah, dan harus tetap dijaga agar pengadaan barang dan jasa yang kita lakukan bisa selalu berjalan efektif, efisien, transparan, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel. Begitu pula pada pembayaran atas pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga maka mulai kita lakukan dengan non cash transaction. Artinya semua pembayaran dilakukan dengan menggunakan fasilitas perbankan, sehingga pengawasannya bisa lebih mudah. Dengan demikian, akan lebih mudah menelaah adanya aliran dana mencurigakan. Saya yakin cara ini dapat mencegah praktik mark up pada setiap proyek yang dikerjakan pemerintah dengan pihak ketiga. Ini cara-cara preventif yang coba kita kembangkan di Jawa Tengah. Kalau memang bagus, maka tidak ada salahnya cara-cara ini juga kita informasikan ke seluruh 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah agar pengelolaan keuangannya menjadi jauh lebih baik. Ini cara baru, sehingga tracking-nya lebih gampang dan BPK sangat bisa terbantu dalam melakukan pemeriksaan keuangan di Jawa Tengah. Lalu untuk jajaran yang masih membandel dan


ketahuan korupsi ya akan kita tindak tegas. Demikian pula saya, kalau saya korupsi maka saya siap mundur saat itu juga. E.

APARATUR JUJUR

Maka disinilah pentingnya pembangunan peradaban bangsa, khususnya kejujuran dan kebersihan aparatur pemerintahan, termasuk di pemerintahan Jawa Tengah. Dengan aparatur yang jujur, mBoten Korupsi dan Mboten Ngapusi, saya yakin pembangunan bisa berjalan dengan baik. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan akan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Saya yakin ketika anggaran pembangunan dapat terserap dengan baik dan tidak mengalir kemanamana maka rakyat kita itu bisa sejahtera. Ribuan triliun anggaran nasional. Belum lagi anggaran provinsi dan Kabupaten/Kota akan benar-benar membawa kesejahteraan dan pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu untuk mewujudkan aparatur yang jujur tidak bisa hanya mengandalkan imbauanimbauan saja, tetapi harus ada keteladanan. Maka, saat ini bangsa kita membutuhkan figur-figur pemimpin yang egaliter, dan mampu memberikan keteladanan bagi anak buah dan masyarakatnya. Tanpa keteladanan, sulitlah kita untuk menuntut aparatur pemerintahan bisa menjadi lebih baik. Di Jawa Tengah, saya terus mendorong seluruh karyawan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk tidak menerima gratifikasi, serta menjunjung budaya bersih dan transparan. Sehingga pelayanan publik akan menjadi lebih baik, sekaligus terhindar dari jeratan hukum KPK. Seiring reformasi birokrasi dilaksanakan di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, kami juga menunggu sistem remunerasi dengan mengkaji nominal gaji take home yang lebih sesuai. Sehingga, ini bisa meminimalisir adanya praktik gratifikasi di lingkungan kerjanya. Hal ini akan bisa menjaga intregritas pengawasan sistem, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan baik. Tentu hal ini bagian dari langkah-langkah aparatur pemerintahan, baik pusat maupun daerah untuk mewujudkan bangsa yang beradab. Tentu untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang beradab, tidak hanya dari kinerja dan profesionalitas jajaran aparatur pemerintahan saja, etapi juga harus didukung oleh kinerja yang baik dan jujur dari elemen penyelenggara Negara lainnya seperti rekan-rekan di legislatif maupun yudikatif.


F.

PERAN PEMUDA MEWUJUDKAN BANGSA BERADAB

Namun demikian yang tidak kalah penting yaitu peran serta masyarakat dan generasi muda kita, khususnya rekan-rekan mahasiswa menuju bangsa kita yang lebih beradab. Pemuda harus mampu menjadi agent of change, karena pemuda mempunyai peran besar dalam menentukan perubahan sosial peradaban bangsa. Maju mundurnya bangsa tergantung dari peran pemudanya. Jadi perubahan besar mendasar untuk terciptanya bangsa yang besar dimulai dari kalangan muda yang memiliki komitmen dan idealisme terhadap nilai-nilai perjuangan serta memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap berbagai permasalahan sosial di sekitarnya. Karena itu, nilai-nilai perjuangan para pemuda kita dulu harus menjadi inspirasi dan motivasi para pemuda masa kini, termasuk bagi para pemuda Jawa Tengah. Nilai-nilai yang diwariskan dari pemuda kita dulu, perlu direaktualisasi dan diredefinisikan dalam konteks kekinian. Kearifan lokal yang kaya dimiliki bangsa kita perlu diajarkan kembali dan diwariskan kepada generasi muda agar masa depan bangsa Indonesia menuju titik cerah. Memang, tantangan pemuda tentu tidak sama di setiap jamannya. Kalau dulu, pergerakan pemuda berjuang melawan penjajah, namun saat ini dan ke depan tantangan pemuda lebih kompleks yaitu bagaimana pemuda mampu berkiprah dan berperan aktif dalam membantu mengatasi problemproblem utama kita yaitu kemiskinan, pengangguran, dan pengaruh negatif kemajuan teknologi seperti cyber crime, penyalahgunaan narkoba, menipisnya nasionalisme dan semangat kebangsaan dll. Sudah saatnya pemuda harus bangkit. Apabila ingin memajukan diri janganlah membiarkan terlena dalam buaian globalisasi yang meninabobokan. Bangsa Indonesia sekarang sedang memerlukan pemuda yang tangguh dalam berjuang membawa kepada kejayaan. Sudah saatnya juga pemuda Indonesia memberikan ide-ide besarnya, semangat jiwa visionernya dan mampu menjadi pioneer bagi kebangkitan Indonesia seperti yang telah ditunjukkan pemuda kita dulu. Termasuk pemuda yang memamahi, menghayati dan mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 Sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, saya berharap pemuda Jawa Tengah sebagai bagian dari pemuda Indonesia harus menjadi pioneer bangkitnya pemuda yang penuh spirit perjuangan, ideal-isme, kreatif, inovatif dan punya prinsip, yaitu keep fight, we never give up, tetap berjuang, tidak pernah menyerah walau hampir kalah. Pemuda Jawa Tengah harus mampu menjadi role model bagi pemuda Indonesia dalam membantu mengurai problemproblem kebangsaan kita.


Dalam hal ini kampus harus menjadi pusat peradaban. Kampus harus mampu sebagai supplier sarjana terdidik, memiliki skill dan intelektual mumpuni, berintegritas dan spirit kebangsaan yang kuat. Proses pendidikan di kampus bukan hanya sekedar transfer knowledge, tetapi juga internalisasi nilainilai moral dan keperadaban juga harus dilakukan dengan baik. Saya berharap ada partisipasi besar dari kampus dengan tradisi keilmuannya untuk dapat menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas akademik. Rekan-rekan dari Perguruan Tinggi, harus mampu menjadi pelopor dalam peningkatan jatidiri dan karakter yang bersih dan jujur. Maka, budaya plagiat dan copy paste makalah, tugas laporan dan penelitian harus dihilangkan. Solusinya adalah penanaman keyakinan dan kepercayaan diri kepada mahasiswa, karena bagaimanapun aksi plagiat ini berawal dari ketidakpercayaan, sehingga membuat diri lemah dan kemudian berbuat curang. Saya juga mengajak kampus untuk bisa down to earth, membumi dan peka terhadap problem-problem yang dihadapi masyarakat. Perguruan Tinggi harus menjadi bagian integral dalam pembangunan bangsa dan negara. Maka, Tri Dharma Perguruan Tinggi harus implementatif. Tridharma Perguruan Tinggi itu harus bisa membentuk, melahirkan, dan menerjunkan mahasiswanya yang baik dan unggul, terlibat langsung dalam tindak nyata memajukan pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. Dengan Dharma Pendidikan, Perguruan Tinggi diharapkan melakukan peran pencerdasan masyarakat dan transmisi budaya. Dengan Dharma Penelitian, Perguruan Tinggi diharapkan mampu meneliti dan menghasilkan temuan-temuan baru ilmu pengetahuan dan pendayagunaan teknologi terbarukan serta inovasi kebudayaan. Dan dengan Dharma Pengabdian Masyarakat, antara lain melalui kegiatan KKN, Perguruan Tinggi diharapkan juga melakukan pelayanan kepada masyarakat ikut mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Itu bagian dari peningkatan jatidiri rekanrekan di Perguruan Tinggi untuk menuju pada Indonesia yang semakin beradab. Karena itu seminar ini hendaknya mampu memunculkan rumusanrumusan positif dan konstruktif dalam mendukung terbentuknya karakter dan kualitas SDM yang lebih baik, apakah itu bagi para penyelenggara negara, masyarakat maupun pemuda dan mahasiswa. Ketika semua bergerak pada arah dan track yang benar maka saya yakin bangsa kita akan menjadi bangsa yang bukan saja semakin beradab, tetapi hebat dan bermartabat sehingga semakin disegani dan dihormati oleh bangsa-bangsa lainnya.


G.

PENUTUP

Inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudahmudahan interface ini menjadi awal yang baik, bagi kita semua untuk improvement mewujudkan kemajuan pembanguan demi Indonesia hebat, beradab, bermartabat, berdaulat dan tentunya bebas korupsi. Semoga bermanfaat. Wabillahitaufik wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb. GUBERNUR JAWA TENGAH


H i m p u n a n P i d a t o K u n c i & M a t e r i / M a k a l a h T r i w u l a n I - 2 0 1 4 | 221

DAFTAR ISI NO ISI HAL

Recommend Documents