DAFTAR ISI. Hal. PENGANTAR

DAFTAR ISI Hal. PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR TABEL

iv

DAFTAR GRAFIK

v

DAFTAR GAMBAR

vi

IKHTISAR EKSEKUTIF

vii

BAB I

PENDAHULUAN

1

A.

Latar Belakang

2

B.

Tujuan

3

C.

Gambaran Umum Tugas dan Fungsi

3

D.

Sistematika

6

BAB II

BAB III

BAB IV

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

8

A.

Tujuan dan Sasaran Strategis

10

B.

Rencana Kinerja Tahunan

11

C.

Penetapan Perjanjian Kinerja

11

D.

Strategi

12

AKUNTABILITAS KINERJA

14

A.

Pengukuran Kinerja

15

B.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

17

C.

Sumber Daya

28

1. Sumber Daya Manusia

28

2. Sumber Daya Anggaran

30

PENUTUP

32

LAMPIRAN i|Page

DAFTAR TABEL Hal Tabel 2.1

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

11

Tabel 2.2

Penetapan Kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015

12

Tabel 3.1

Tabel 3.2 Tabel 3.10

Pencapaian Kinerja Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2015 Pencapaian Kinerja Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 Realisasi Anggaran Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015

16

17 31

ii | P a g e

DAFTAR GRAFIK Hal Grafik 3.1

Pencapaian Indikator Jumlah Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan

18

Kriteria (NSPK) Tahun 2015-2019 Grafik 3.2

Pencapaian Indikator Per Triwulan Jumlah Dokumen Norma, Standar,

19

Prosedur dan Kriteria (NSPK) Tahun 2015 Grafik 3.3

Target dan Capaian Indikator Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan dari

21

Poltekkes Tahun 2015-2019 Grafik 3.4

Pencapaian Indikator Per Triwulan Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan

23

Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Tahun 2015 Grafik 3.5

Target dan Capaian Indikator Jumlah Satuan Kerja yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya Tahun 2015-2019

Grafik 3.6

Pencapaian Indikator Per Triwulan Jumlah Satuan Kerja yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya Tahun 2015

Grafik 3.7

Pegawai Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015

Grafik 3.8

Persentase SDM Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Golongan Tahun 2015

Grafik 3.9

Distribusi SDM Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2015

25

26

29

29

30

iii | P a g e

DAFTAR GAMBAR Hal Gambar 1.1

Bagan Organisasi Sekretariat 1144/Menkes/PER/VIII/2010

Badan

PPSDM

Kesehatan

Gambar 3.1

Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan dari Poliklinik Kesehatan Kemenkes RI

24

Gambar 3.2

Satuan Kerja (Poltekkes Bengkulu) yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya

28

6

iv | P a g e

IKHTISAR EKSEKUTIF

B

irokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan berbagai keputusan politik ke dalam berbagai kebijakan public serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut

secara operasional, terutama dalam memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda Negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasikan sebuah tata pemerintahan yang baik (good governance).

Secara umum capaian kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan mencapai target lebih dari 100%, hal ini menunjukan perkembangan yang baik namun dibutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh elemen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Aksi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tahun 2015 – 2019.

Ke depan untuk mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran Rencana Aksi Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang bersih, kompeten dan melayani diperlukan koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah. Mengingat berbagai target hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan system pemerintahan yang berorientasi pada hasil (berbasis kinerja) dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat.

Untuk mendukung capaian kinerja Tahun 2015 telah dikeluarkan dana sebesar Rp. 316.270.902.000,- atau 95,85% dari pagu 329.969.485.000,- . Berdasarkan e – Monev DJA prosentase pencapaian keluaran sebesar 91,67% dengan efesiensi

sebesar 3,3%. Efesiensi

tersebut berasal dari penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pengurangan biaya perjalanan dinas, mengurangi rapat konsinyering yang dilaksanakan di hotel dan lain lain.

v|Page

vi | P a g e

BAB I

PENDAHULUAN

LAKIP

Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 2015

Page 1

A. LATAR BELAKANG

S

ekretariat Badan PPSDM Kesehatan bedasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian kesehatan merupakan salah satu unit eselon II di

Badan PPSDM Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Dalam Laporan Kinerja Kesehatan mengukur kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Hasil pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Dengan perbandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (performance gap), yang selanjutnya dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, sehingga dapat ditetapkan suatu strategi guna peningkatan kinerja di masa mendatang (performance improvement). Laporan Kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Badan PPSDM kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2015 sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan Tahun 2015 – 2019 dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja atau Bagian di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholders demi perbaikan kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

LAKIP


Page 2

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan dengan adanya LAKIP Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015 ini, dapat dilihat keberhasilan yang telah dicapai oleh Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan melalui pengukuran yang dilakukan, karena penyusunan LAKIP Sekretriat Badan PPSDM mengacu kepada Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan Penetapan Rencana Kerja tahun 2015.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan LAKIP Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015 adalah untuk menyajikan gambaran pencapaian keberhasilan kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan periode Tahun 2015 dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

C. GAMBARAN UMUM TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan menyelenggarakan fungsi: 1.

Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.

2.

Pengelolaan data dan informasi.

3.

Penyiapan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat.

4.

Pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan.

5.

Pengelolaan urusan kepegawaian, jabatan fungsional.

6.

Pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan gaji.

7.

Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

LAKIP


Page 3

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan struktur organisasi Sekretariat Badan terdiri atas:

1.

Bagian Program dan Informasi Bagian Program dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran. b. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi. c. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Program dan Anggaran b. Subbagian Data dan Informasi c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

2.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, penataan organisasi, dan hubungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan urusan hukum. b. Pelaksanaan penataan, evaluasi organisasi, dan ketatalaksanaan. c. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat.

Bagian Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas: a. Subbagian Hukum. b. Subbagian Organisasi. c. Subbagian Hubungan Masyarakat. LAKIP


Page 4

3.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan perlengkapan.

Dalam

melaksanakan

tugasnya,

Bagian

Keuangan

dan

Perlengkapan

menyelenggarakan fungsi: a. Pengelolaan anggaran. b. Pelaksanaan pembinaan perbendaharaan. c. Pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi. d. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri atas: a. Subbagian Perbendaharaan. b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi. c. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

4.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan jabatan fungsional, tata persuratan, kearsipan dan gaji.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: a. Pengelolaan pengembangan pegawai dan jabatan fungsional. b. Pengelolaan perencanaan dan mutasi pegawai. c. Pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan dan gaji.

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha terdiri atas: a. Subbagian Pengembangan Pegawai. b. Subbagian Perencanaan dan Mutasi Pegawai. c. Subbagian Tata Usaha dan Gaji.

LAKIP


Page 5

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Sekretariat Badam PPSDM Kesehatan 1144/Menkes/PER/VIII/2010

D. SISTEMATIKA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, sistematika penulisan atau outline dari Laporan Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:

1.

IKHTISAR EKSEKUTIF Menguraikan secara singkat isi LAK Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan.

2.

BAB I PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang, gambaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, serta sistematika penulisan LAK.

3.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran, Rencana Kinerja Tahunan, serta Penetapan Kinerja.

LAKIP


Page 6

4.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Bab ini menguraikan tentang pengukuran kinerja, analisis akuntabilitas kinerja, serta sumber daya.

5.

BAB IV PENUTUP LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAKIP


Page 7

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA LAKIP


Page 8

P

erencanaan kinerja merupakan proses penetapan target program kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran program kegiatan yang telah disepakati dan ditetapkan. Rencana kinerja

Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015 pada hakekatnya sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan Tahun 2015 – 2019. Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kesehatan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/I/2015 disusun Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 (Renstra Kemenkes 2015 - 2019), dimana didalamnya disebutkan bahwa salah satu program pembangunan kesehatan adalah Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (SDM) Kesehatan yang menjadi tanggung jawab Badan PPSDM Kesehatan. Secara umum tugas pokok fungsi Badan PPSDM Kesehatan adalah menjamin jumlah, jenis dan mutu SDM Kesehatan. Masing – masing satker dan UPT memiliki peran fungsi yang saling bersinergi dan mendukung satu sama lain. Sedangkan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan berperan memantapkan dukungan manajemen. Dan Pusatpusat berperan menyerasikan pengadaan, menjamin pemerataan, pemanfaatan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan mutu. Sementara itu Poltekkes, BBPK dan Bapelkes berperan memenuhi jumlah, jenis dan mutu SDM Kesehatan sesuai yang direncanakan dan dibutuhkan. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan PPSDM Kesehatan dtituangkan dalam dalam dokumen perencanaan yang memberikan penjelasan program/ kegiatan, indikator, target, sampai dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasi Badan PPSDM Kesehatan sesuai Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Tahun Tahun 2015 Nomor: HK.02.03/I.1/008232/ 2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Rencana Aksi Program Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2015-2019. Sedangkan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebagai salah satu unit Eselon II di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan adalah penanggung-jawab dan pelaksana dari kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. Agar program/ kegiatan, indikator, LAKIP


Page 9

target, dan kebutuhan pembiayaan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan setiap tahunnya dalam kurun waktu 2015-2019 dilaksanakan semua bagian/unit di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan memiliki acuan dalam melaksanakan kegiatan pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan disusunlah Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015-2019 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Nomor : HK.02.04/I.1/009125/2015 tanggal 25 September tentang Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan. Adapun Visi dan Misi yang digunakan adalah Visi dan Misi Presiden yang ditetapkan pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Presiden Republik Indonesia yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 20152019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong”.

A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai Sekretariat

Badan PPSDM Kesehatan adalah

meningkatnya manajemen dan dukungan pelaksanaan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan.

2. Sasaran Strategis Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan pencapaian sasaran Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan tahun 2015, yaitu: a. Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan sebanyak 20 dokumen. b. Jumlah dokumen data dan informasi program PPSDM Kesehatan (indikator ini baru ditargetkan ada capaian pada tahun 2016). c. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI sebanyak 20.000 orang. d. Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya sebanyak 49 Satker (kumulatif hingga 2019).

LAKIP


Page 10

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan 2015-2019 disusun mengacu Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019. Dan berdasarkan Rencana Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan 2015-2019 disusunlah Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 2015-2019 yang disusun untuk menentukan tujuan dan arah pelaksanaan program selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan dalam pelaksanaan kegiatannya ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan, yang berisi indikator untuk mengukur keberhasilan dari kinerja yang telah dilakukan selama 1 (satu) Tahun. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015 seperti yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 adalah : Tabel. 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015 Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program pengembangan

Indikator Kinerja 1 Jumlah Dokumen Norma, Standar,

Target 20 Dokumen

Prosedur Dan Kriteria PPSDM Kesehatan 2 Jumlah Dokumen Data Dan Informasi

-

Program PPSDM Kesehatan

dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi

3 Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan Dari

20.000 orang

Politeknik Kesehatan Kemenkes RI 4 Jumlah Satuan Kerja Yang Ditingkatkan

49 (k) Satker

Sarana Dan Prasarananya

C. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur LAKIP


Page 11

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada tahun 2015, Sekretariat Badan PPSDM kesehatan menjadikan kontrak kinerja sebagai dokumen penetapan perjanjian kinerja. Kontrak kinerja pejabat eselon I dan II berisikan Peta Strategi yang terdiri dari kumpulan beberapa sasaran strategis. Penetapan kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan untuk Tahun 2015 adalah:

Tabel. 2.2 Penetapan Kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015 No. 1

Indikator Kinerja Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

Target 2015 20 Dokumen

PPSDM Kesehatan 2

Jumlah dokumen data dan informasi program PPSDM

-

Kesehatan 3

Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Politeknik Kesehatan

20.000 orang

Kemenkes RI 4

Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan

49 (k) Satker

prasarananya

D. STRATEGI

Untuk mencapai sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan strategi yang diterapkan oleh Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebagai berikut: a.

Perencanaan kebijakan dan program.

b.

Penggerakan pelaksanaan dan pengawasan.

c.

Pengendalian dan penilaian, didukung melalui peningkatan jumlah dan kemampuan para pengelola PPSDM Kesehatan dan penyediaan data dan informasi yang akurat dan terpercaya. Disamping itu, perlu juga didukung dengan pembiayaan, sarana serta prasarana, peraturan perundang-undangan dan penelitian/riset yang perlu

LAKIP


Page 12

diupayakan dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan PPSDM Kesehatan seperti yang telah ditetapkan. Pemberdayaan masyarakat dan kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam semangat kemitraan pada pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan.

LAKIP


Page 13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LAKIP


Page 14

A. PENGUKURAN KINERJA

S

etiap akhir periode instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi

kinerja, hasil pengukuran kinerja dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai setiap pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilanjutkan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik. Pengukuran kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan diarahkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan yang ada dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 - 2019 terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai unit eselon II di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, dengan sasaran kegiatan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan. Adapun indikator pencapaian sasaran Tahun 2015 yang merupakan gambaran capaian kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebagaimana tabel 3.1 berikut :

LAKIP


Page 15

Tabel. 3.1 Pencapaian Kinerja Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2015 No.

Indikator Kinerja

1

Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PPSDM

Target

Realisasi

Capaian

20 Dokumen

20 Dokumen

100%

-

-

-

Kesehatan 2

Jumlah dokumen data dan informasi program PPSDM Kesehatan

Selain itu pada Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan terdapat kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi dengan sasaran kegiatan adalah Meningkatnya Pembinaan Dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan kegiatan ini beserta penganggarannya terdapat pada Politeknik Kesehatan Kemenkes, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sesuai tupoksi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan berfungsi dalam memberikan dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, dan melakukan pembinaan pengelolaan pendidikan tinggi pada UPT yang berada di bawah naungan Badan PPSDM Kesehatan dalam hal ini Poltekkes Kemenkes. Adapun indikator pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi sebagaimana tabel 3.2 berikut :

LAKIP


Page 16

Tabel. 3.2 Pencapaian Kinerja Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 No. 1

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

20.000 orang

21.984 orang

109,92%

6 Satker

17 Satker

283,33%

Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes RI

2

Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya (kumulatif).

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk mengukur kinerja dari Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan, dapat dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi Inidkator Kinerja Kegiatan (IKK), akan diperoleh indeks capaian IKK sebagaimana berikut:

1.

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan dengan indikator capaian :

a. Jumlah Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria

PPSDM

Kesehatan

Definisi Operasional: Jumlah

dokumen

kebijakan

teknis/rancangan

Undang-Undang,

Peraturan

Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan.

LAKIP


Page 17

Cara Perhitungan: Menghitung jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang disusun dan telah dilakukan pembahasan di internal Badan PPSDM Kesehatan paling sedikit 2 kali. Dihitung selama 5 tahun dan dijabarkan setiap tahunnya. Target dan capaian indikator Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada grafik 3.1. sebagai berikut: Grafik 3.1. Pencapaian Indikator Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Tahun 2015-2019

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PPSDM Kesehatan pada Tahun 2015 mencapai target sebanyak 20 dokumen atau tercapai 100%. Target untuk indikator ini ditentukan pertahun selama tahun 2015-2019 bertujuan untuk mengakomodir semua usulan dalam bentuk produk hukum yang harus diterbitkan dalam rangka penguatan pelaksanaan program di pusat dan UPT. NSPK sangat diperlukan untuk menunjang output dari unit di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan yang memerlukan regulasi dalam pelaksanaannya dilapangan. Target Tahun 2015-2019 untuk indikator Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PPSDM Kesehatan yang disusun secara kumulatif adalah 100 dokumen. Jika dibandingkan dengan kumulatif NSPK yang disusun sanpai dengan Tahun 2019 maka sudah tercapai 20% dokumen NSPK yang disusun dari target 100 dokumen NSPK yang disusun.

LAKIP


Page 18

Sedangkan gambaran capaian indikator Triwulan I – IV Tahun 2015 dapat dilihat pada grafik 3.2. berikut : Grafik 3.2. Pencapaian Indikator Per Triwulan Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Tahun 2015

Untuk Tahun 2015, ditargetkan jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) PPSDM Kesehatan sebanyak 20 NSPK. Capaian indikator pada triwulan I dan II dihasilkan 3 NSPK, kemudian pada Triwulan III dan IV dihasilkan 7 NSPK. Target indikator ini ter realisasi pada Triwulan IV sebanyak 7 NSPK yang disusun, sehingga jumlah keseluruhan NSPK yang telah disusun sebanyak 20 NSPK atau tercapai 100%. Dari grafik 3.2. di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PPSDMK tercapai pada triwulan IV yakni sebanyak 7 NSPK yang disusun. Untuk mencapai target capaian indikator ini melalui kegiatan yang dilakukan baik di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan PusatPusat di lingkungan Badan PPSDMK dalam menghasilkan dokumen rancangan peraturan yang disusun dalam bentuk rancangan UU, PP, Perpres, Permenkes, Kepmenkes pedoman teknis, petunjuk teknis, perjanjian kerjasama dan standar/prosedur terkait PPSDMK. Jenis NSPK yang dihasilkan sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 1.

LAKIP


Page 19

Meskipun target capaian indikator dalam menghasilkan dokumen rancangan peraturan yang disusun dalam bentuk NSPK telah tercapai sesuai target yang ada di dalam Renstra, namun dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai indikator tersebut terdapat beberapa hambatan diantaranya adalah : 1) Kurangnya koordinasi antara pusat – pusat dilingkungan Badan PPSDM Kesehatan dengan Bagian Hukum, Organisasi dan Humas Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan 2) Kajian isi muatan NSPK yang dikirmkan ke Bagian Hukum, Organisasi dan Humas belum memenuhi substansi yang dapat mengakomodir NSPK tersebut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka sebagai solusi SDM yang ada pada bagian hokum, organisasi, dan humas melakukan pendalaman materi isi muatan yang akan dimasukan ke dalam substansi muatan NSPK.

b. Jumlah Dokumen Data Dan Informasi Program PPSDM Kesehatan

Definisi Operasional: Dokumen data dan informasi program PPSDM Kesehatan yang meliputi perencanaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu SDM Kesehatan.

Cara Perhitungan: Menghitung jumlah provinsi yang mengirimkan dokumen data dan informasi (profil) pengembangan dan pemberdayaan SDMK wilayahnya.

Target dan capaian indikator ini belum ada untuk Tahun 2015 dikarenakan kegiatan direncanakan dilaksanakan pada Tahun 2016.

2.

Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi, pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan terhadap Satker Pusat dengan indikator capaian :

LAKIP


Page 20

a. Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan Dari Politeknik Kesehatan Kemenkes RI

Definisi Operasional: Peserta didik yang lulus/menyelesaikan pendidikan di 38 Poltekkes Kemenkes dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan.

Cara Perhitungan: Merekap jumlah peserta didik yang lulus/menyelesaikan pendidikan di 38 Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dari berbagai program studi yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan. Capaian indikator dapat dilihat pada grafik berikut: Target dan capaian indikator Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Grafik 3.3 Target dan Capaian Indikator Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan Dari Poltekkes Tahun 2015-2019

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa target indikator jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes RI pada tahun 2015 adalah 20.000 orang dan capaian indikator tersebut pada tahun 2015 sebanyak 21.984 orang atau tercapai 109,92, melebihi target yang telah ditetapkan. Kenaikan jumlah lulusan yang melebihi target ini terjadi karena adanya peserta didik

yang tidak dapat

menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang telah ditentukan selama 3 tahun.

LAKIP


Page 21

Peserta didik ini baru bisa dapat menyelesaikan pendidikannya pada tahun berikutnya. Apabila diproyeksikan kepada target 2019, maka target yang telah ditetapkan setiap tahun ini diperkirakan dapat tercapai sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan pembukaan prodi baru pada Poltekkes Kemenkes RI. Sesuai Kalender Akademik lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes RI dihasilkan pada semester genap dan ganjil. Angka capaian pada indikator ini diperoleh dari Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-DIKTI) yang dikelola oleh Pusat Pendidikan Dan (PD-DIKTI) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merupakan pangkalan data secara nasional keberadaan perguruan tinggi yang ada. Mulai dari Program studi (prodi), profil PT, Profil Dosen dan tersedia juga data profil Mahasiswa, bahkan juga tersimpan data para mahasiswa yang lulus. Seluruh data yang tercover merupakan data pelaporan yang dikirimkan oleh seluruh PT setiap semester. Terdapat

beberapa

hambatan

atau

permasalahan

maupun

terkait

pelaksanaan kegiatan terkait capaian indikator-indikator tersebut antara lain: 1) Beberapa Poltekkes Kemenkes belum mempunyai SDM sesuai kualifikasi 2) Masih banyaknya Poltekkes yang melapor tidak tepat waktu 3) Gangguan jaringan pada proses entry 4) Belum semua Poltekkes Kemenkes mempunyai saran yang memadai

Sebagai solusi terhadap hambatan atau permasalahan dilakukan upaya sebagai berikut: 1) Dilakukan pertemuan setiap semester 2) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai 3) Merekrut SDM sesuai dengan kualifikasi

LAKIP


Page 22

Grafik 3.4 Pencapaian Indikator Per Triwulan Jumlah Lulusan Tenaga Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Tahun 2015

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa target indikator jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Politeknik Kesehatan Kemenkes RI pada Tahun 2015 adalah 20.000 lulusan dan capaian indikator tersebut pada Tahun 2015 sebanyak 21.984 lulusan atau tercapai 109,92%. Capaian indikator ini pada triwulan I, II dan III masih kosong karena sesuai dengan kalender akademik dimana wisuda dilakukan pada triwulan IV setiap tahunnya. Tujuan indikator ini menggambarkan banyaknya jumlah peserta didik yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan profesional baik dalam program diploma III dan atau program diploma IV. Selain itu beberapa program di Poltekkes juga sudah mengembangkan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan terluar. Program PJJ ini sebagai solusi untuk menjawab tantangan besarnya kebutuhan atau demand tenaga kesehatan untuk mendapatkan pendidikan lanjutan,

meningkatkan kompetensi, mengembangkan karir, dan

meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat tanpa meninggalkan tempat tugas dan tanpa terkendala oleh waktu, biaya atau jarak.

LAKIP


Page 23

Gambar 3.1 Lulusan Tenaga Kesehatan Dari Politeknik Kesehatan Kemenkes RI

b. Jumlah Satuan Kerja Yang Ditingkatkan Sarana Dan Prasarananya (kumulatif).

Definisi Operasional: Satuan

kerja

yang

ditingkatkan

sarana

prasarananya

melalui

pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan operasional.

Cara Perhitungan: Merekap

jumlah

satuan

kerja

yang

telah

menyelenggarakan

pembangunan/rehabilitasi gedung dan lingkungan, pengadaan ABBM dan pengadaan operasional. Capaian indikator dapat dilihat pada grafik berikut:

LAKIP


Page 24

Grafik 3.5 Target dan Capaian Indikator Jumlah Satuan Kerja Yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya Tahun 2015-2019

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya pada Tahun 2015 sebanyak 17 satuan kerja atau tercapai 283,33%, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 6 satuan kerja. Peningkatan capaian indikator ini terjadi karena karena adanya peningkatan belanja modal sebesar Rp.150 milyar yang direalisasikan untuk pembangunann gedung mangkrak. Apabila diproyeksikan ke target Tahun 2019 sebanyak 38 satuan kerja telah ditingkatkan sarana dan prasaranya, maka persentase capaian indikator ini telah mencapai 44,74%.

Angka capaian pada indikator pada Tahun 2015 ini dapat diperoleh melalui : 1) Laporan Poltekkes Kemenkes terhadap realisasi anggaran per belanja, khususnya belanja modal 2) Pemantauan yang dilakukan baik melalui via e-mail, surat resmi, maupun kunjungan atau supervisi langsung ke Poltekkes Kemenkes 3) Pengolahan data e-Monev Kinerja Terpadu SMART – DJA Kementerian Keuangan, yang mana melalui Busines Intelegence (BI) aplikasi ini dapat membantu evaluator dalam menganalisa realisasi pembangunan/rehabilitasi gedung dan lingkungan, pengadaan ABBM dan pengadaan operasional 4) Kebijakan pimpinan terkait tambahan belanja modal untuk Tahun 2015

LAKIP


Page 25

Grafik. 3.6. Pencapaian Indikator Per Triwulan Jumlah Satuan Kerja Yang Ditingkatkan Sarana Dan Prasarananya Tahun 2015

Adapun penjelasan capaian per triwulan

selama Tahun 2015 dapat

dijelaskan bahwa pada triwulan I belum terdapat realisasi capaian karena terkait proses lelang yang membutuhkan waktu, pada Triwulan II terdapat 1 Poltekkes yang ditingkatkan sarpras yakni Poltekkes Bandung, Triwulan III terdapat 2 Poltekkes yang ditingkatkan sarpras yakni Poltekkes Manado dan Jakarta I. Sedangkan pada Triwulan IV terdapat kenaikan capaian secara signifikan sebanyak 17 Poltekkes Kemenkes RI yang ditingkatkan sarpras nya. Peningkatan capaian indikator ini terjadi karena terdapat kebijakan yang dikeluarkan terkait tambahan belanja modal sebesar Rp.150 milyar untuk pembangunan gedung mangkrak sesuai arahan dari pimpinan yakni berdasarkan surat nomor: PR.02.03/I.1/003181/2015 tentang Penyesuain Usulan Revisi Badan PPSDM kesehatan Tahun 2015 Penghapusan Catatan Halaman IV DIPA dan Perpindahan Anggaran Satker Pusat dan Daerah (telampir). Sehingga untuk indikator Satuan kerja yang ditingkatkan Sarana Dan Prasarananya telah tercapai sebesar 283,2%.

Beberapa hambatan atau permasalahan maupun pelaksanaan kegiatan terkait capaian indikator-indikator tersebut antara lain: 1) Perencanaan yang tidak matang dan lemahnya pengendalian kegiatan.

LAKIP


Page 26

2) Belum maksimalnya pelaporan yang dilakukan oleh Poltekkes terkait pelaporan penyerapan anggaran per-belanja, dikarenakan belum adanya SDM Poltekkes yang khusus menangani pelaporan 3) Respon yang kurang terhadap pelaporan terhadap progress realisasi belanja modal 4) Keterlambatan Pengadaan Barang dan Jasa (Proses lelang ulang, keterbatasan SDM, Kegamangan para Pelaksana). 5) Adanya revisi anggaran, APBNP dan Buka Blokir serta tambahan dari dana optimalisasi belum selesai. 6) Masih lemahnya koordinasi, sinkronisasi, khususnya komunikasi terkait pelaksanaan kegiatan 7) Lokasi kegiatan yang luas diseluruh Indonesia memerlukan waktu dan menyulitkan pengendalian.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah : 1) Melakukan evaluasi dan pemantauan realisasi anggaran secara berkala melalui Sistem Monitoring On line yang telah berjalan, sekaligus deteksi dini atas rendahnya capaian target yang dapat dilakukan pemantauan baik melalui surat, via email dan pemantauan langsung ke Poltekkes Kemenkes 2) Sosialisasi pembentukan tim monitoring dan evaluasi di Poltekkes, sehingga tidak terbebani kepada satu orang yang melakukan monitoring dan evaluasi. Namun hal ini tergantung pada kebijakan pimpinan di masing – masing Poltekkes, 3) Mempercepat proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah,untuk segera dilakukan setelah Rencana Kerja Anggaran KL disetujui DPR. 4) Mempercepat proses penerbitan pedoman yang mendukung pelaksanaan kegiatan. 5) Optimalisasi pembinaan melalui sosialisasi dan bimbingan atas tata cara pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa kepada seluruh satker. 6) Meningkatkan koordinasi, singkronisasi dan komunikasi berbagai unsur terkait. 7) Meningkatkan sistem pengendalian internal atasan langsung pejabat perbendaharaan (KPA, PPK, PSPM dan Bendahara) dengan mengefektifkan Instrumen rencana pelaksanaan kegiatan (RPK), Laporan LPJ Bendahara dan Cash Flow. LAKIP


Page 27

Gambar 3.2 Satuan Kerja (Poltekkes Bengkulu) Yang Ditingkatkan Sarana Dan Prasarananya

C. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Keadaan SDM di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dapat dilihat berdasarkan jenis kelamin, golongan, dan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai dengan Desember 2015, jumlah SDM di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 134 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri dari 71 orang atau 52,99% berjenis kelamin laki-laki dan 63 orang atau 47,01% berjenis kelamin perempuan (grafik 3.4). Sedangkan jumlah pegawai non PNS berjumlah 32 orang yang terdiri dari 7 orang pengemudi dan 25 orang pramubakti. Keadaan SDM di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 3.4 berikut :

LAKIP


Page 28

Grafik 3.7. Pegawai Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2015

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Sekretariat BPPSDMK Desember 2015

b. Berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan dari 134 pegawai Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 20 orang (14,93%) adalah golongan IV, 93 orang (69,40%) adalah golongan III, 20 orang (14,93%) adalah golongan II dan 1 orang (0,75%) adalah golongan 1. Grafik 3.8. Persentase SDM Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Golongan Tahun 2015

Sumber : Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Set.BPPSDMK, Desember 2015

LAKIP


Page 29

c. Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 134 orang PNS di Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebanyak 37 orang (27,61%) memiliki latar belakang pendidikan S2, 55 orang (41,04%) memiliki latar belakang pendidikan S1/DIV, 20 orang (14,93%) memiliki latar belakang pendidikan DIII, 20 orang (14,93%) memiliki latar belakang pendidikan SLTA dan 2 orang (1,49%) memiliki latar belakang pendidikan SLTP. Grafik 3.9. Distribusi SDM Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Tahun 2015

Sumber: Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Set.BPPSDMK, Desember 2015

2.

Sumber Daya Anggaran

Berdasarkan anggaran DIPA Tahun 2015, anggaran belanja Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan sebesar Rp. 329.969.485.000,- terealisasi sebesar Rp. 316.270.902.000,- atau 95,85%.

LAKIP


Page 30

Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015 URAIAN

ANGGARAN

REALISASI

%

Belanja Pegawai

285.006.058.000

281.243.596.147 98,68

Belanja Barang

41.277.160.000

33.167.637.511 80,35

Belanja Modal

3.666.267.000

1.859.668.400 50,45

329.969.485.000

316.270.902.058 95,85

JUMLAH

LAKIP


Page 31

BAB IV

PENUTUP

LAKIP


Page 32

L

aporan Kinerja Sekretariat Badan PPSDM kesehatan ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan menuju good governance. Dengan mengacu pada

Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Badan PPSDM kesehatan Tahun 2015 – 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja Tahun keenam sebagai unit eselon II di Badan PPSDM Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis administrasi kepada semua unsur di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, telah menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini tampak pada pencapaian IKK pada Tahun 2015 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan, walaupun masih terdapat beberapa permasalahan dan hambatan. Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Sekretariat Badan PPSDM kesehatan dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain: 1. Melakukan evaluasi dan pemantauan realisasi anggaran secara berkala melalui Sistem Monitoring On line yang telah berjalan, sekaligus deteksi dini atas rendahnya capaian target. 2. Mempercepat proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah,untuk segera dilakukan setelah Rencana Kerja Anggaran KL disetujui DPR. 3. Mempercepat proses penerbitan pedoman yang mendukung pelaksanaan kegiatan. 4. Optimalisasi pembinaan melalui, sosialisasi dan bimbingan atas tata cara pengelolaan keuangandan pengadaan barang dan jasa kepada seluruh satker . 5. Meningkatkan sistem pengendalian internal atasan langsung pejabat perbendaharaan (KPA,PPK,PSPM dan Bendahara) dengan mengefektifkan Instrumen rencana pelaksanaan kegiatan (RPK), Laporan LPJ Bendahara dan Cash Flow.keuangan negara yang akuntabel.

LAKIP


Page 33

6. Optimalisasi koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan kegiatan/ program terhadap unsur terkait. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan penilaian dalam upaya pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan programprogram di lingkungan Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan dan menjadi salah satu bahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan.

LAKIP


Page 34

LAMPIRAN

LAKIP


Page 35

RENCANA KINERJA TAHUNAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHUN : 2015

SASARAN STRATEGIS (1)

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

INDIKATOR KINERJA (2)

1. Jumlah dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PPSDM Kesehatan 2. Jumlah dokumen data dan informasi program PPSDM Kesehatan

TARGET (3)

20

-

3. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

20.000

4. Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya

49 (k)

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI

KEMENTERIAN TAHUN

: KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA : 2015

SASARAN STRATEGIS (1)

INDIKATOR KINERJA (2)

Meningkatnya dukungan manajemen 1. Jumlah dokumen Norma, Standar, dan pelaksanaan tugas teknis Prosedur dan Kriteria PPSDM Kesehatan lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan 2. Jumlah dokumen data dan informasi SDM Kesehatan

SATUAN (3)

TARGET (4)

Dokumen

20

Dokumen

-

REALISASI (5)

% (6)

126,67

163,79

program PPSDM Kesehatan 3. Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

Orang

20.000

4. Jumlah satuan kerja yang ditingkatkan sarana dan prasarananya

Satker

49 (k)

Jumlah anggaran program Tahun 2015 Jumlah realisasi anggaran program Tahun 2015

: Rp. 329.969.485.000,: Rp. 316.270.902.058,- (95,85%)

105,42

Satuan Kerja yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015

NO

Satuan Kerja

TRIWULAN I 1 TRIWULAN II 2 Poltekkes Bandung TRIWULAN III 3 Poltekkes Gorontalo 4 Poltekkes Surakarta TRIWULAN IV

17 Poltekkes yang mendapat dana tambahan untuk belanja modal sesuai Surat Ka. Badan PPSDMK no. PR.02.03/1.1/003181/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal Penyesuaian uulan revisi Badan PPSDMK Tahun 2015 Penghapusan Catatan Halaman IV DIPA dan Perpindahan Anggaran Satker Pusat dan Daerah

Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015 NO

RANCANGAN / KEGIATAN

TRIWULAN I 1

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan, Pengadaan, Pendayagunaan, Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan

2 Rancangan Peraturan Presiden tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia 3

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sanksi Administratif bagi Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan

TRIWULAN II 4 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Asisten Tenaga Kesehatan 5 Rancangan Peraturan menteri Kesehatan tentang Manajemen Dosen 6 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelatihan Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan TRIWULAN III 7 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Audiologi 8 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Teknisi Gigi 9 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Elektromedis Indonesia 10 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Fisioterapis Indonesia 11 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Perawat Anastesi 12

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut Indonesia

13 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Penyelenggaraan Praktik Audiologis TRIWULAN IV 14 15 16 17 18

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Kerjasama Politeknik Kesehatan dengan Pihak di Luar Negeri Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pembentukan ASEAN Health Care MRA Secretariat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Bakti Sosial Bidang Kesehatan oleh Tenaga Kerja Warga Negara Asing Rancangan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan

19 Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi Poltekkes 20 Rancangan Peraturan Presiden tentang Wajib Kerja Bagi Dokter Spesialis

DOKUMEN

DAFTAR ISI. Hal. PENGANTAR

Recommend Documents