DAFTAR ISI Hal KATA PENGANTAR
i
DAFTAR ISI
ii
BAB
BAB
BAB
I
II
III
PENDAHULUAN…………………………………………
1
1.1
Latar Belakang……………………………………….
1
1.2
Landasan Hukum…………………………………...
1
1.3
Maksud dan Tujuan…………………………………..
2
1.4
Sistematika Penulisan………………………………...
3
GAMBARAN PELAYANAN SKPD………………………
5
2.1
Tugas Fungsi, Dan Struktur Organisasi SKPD.....
7
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi…………………………
8
2.2
Sumber Daya………………………………………….
9
2.3
Kinerja Pelayanan ……………………………..
10
2.4
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD………………………………………….
14
A.
Analisis Internal…………………………………….
14
B.
Analisis Eksternal………………………………….
14
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS FUNGSI …………………………………………………… 3.1
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah…………………………………
16
3.1.1
Visi…………………………
16
3.1.2
Misi…………………….
16
3.2
Telaahan Renstra Kementrian dan SKPD Provinsi..
3.3
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.......................................
3.4
3.5 BAB
IV
16
18
18
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD................
18
Penentuan Isu-isu Strategis......................................
19
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN………………………………………......
21
4.1. Visi dan Misi Sekretariat DPRD…………………....
21
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Sekretariat
ii
4.3 BAB
V
DPRD…………………………...................................
21
Strategis dan Kebijakan………………………………
23
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
BAB
VI
INDUKATIF……………………………………………….
27
5.1
Program ……………………………………………..
27
5.2
Kegiatan………………………………………………
27
INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD….
29
Penutup.............................................................................
32
iii
BAB I PENDAHULUAN 1. 1
Latar Belakang Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu merupakan suatu institusi yang tak terpisahkan dari pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dan keberadaannya merupakan suatu kelengkapan yang wajib bagi adanya suatu pemerintahan didaerah. Seiring terpilihnya Bupati / Wakil Bupati Tanah Bumbu Periode 2016-2021, maka dengan
memperhatikan
rencana strategis pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu yang berorientasi 5 ( lima ) tahun kedepan, Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sangat perlu dan wajib membuat hal yang serupa dan tentunya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu SKPD atau suatu institusi didaerah dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu atas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukannya harus sejalan dan bersinergi dengan apa yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Rencana
strategis
merupakan
suatu
proses
yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 ( satu ) tahun sampai dengan 5 (
lima ) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Oleh karena itu rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. 1.2.
Landasan Hukum Dasar Hukum Penyusunan Renstra Dinas Sekretariat DPRD, Mencakup :
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
1
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Undang-Undang
Nomor
29
Tahun
2007
tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Kab. Tanah Bumbu
sebagai
Ibukota
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744 )
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Mnimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815 );
Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Derah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
pengelolaan
keuangan
daerah
sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir
2
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang
Pengendalian,
Tahapan, dan
Tatacara
Evaluasi
Penyusunan,
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah.
1.3
Maksud dan Tujuan - Maksud Penyusunan renstra Sekretariat DPRD KabupatenTanah Bumbu Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman program 5 tahun kedepan bagi SKPD untuk menghasilkan rumusan strategis, arah kebijakan dan program yang terarah, efektif, efesien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD - Tujuan Penyusunan renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut: 1. Menjabarkan
Visi,Misi,
Program
SKPD kedalam
arah
kebijakan dan program kerja yang rinci, terukur dan dapat dievaluasi dari tahun 2011-2015. 2. Meyediakan satu acuan resmi bagi pejabat struktural di Sekretariat DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dengan sumber dana APBD. 3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan singkronisasi
antar
bagian
pada
Sekretariat
DPRD
Kabupaten Tanah Bumbu. 4. Menyediakan tolak ukur kinerja dan mengevaluasi kinerja.
3
5. Menciptakan iklim kerja yang aman dan kondusif dalam melaksanakan program kegiatan. 6. Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara bagianbagian di Sekretariat DPRD. 1.4
Sistematika Penulisan Bab
Bab
I
Pendahuluan
1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sisimatika Penulisan
II
Gambaran Pelayanan SKPD
2.1
Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi
`
2.2
Sumber Daya
2.3
Kinerja Pelayanan
2.4
Tantangan
dan
Peluang
Pengembangan
dan
Pelayanan Bab
III
Isu-Isu Strategis Berdasarkan tugas dan Fungsi
3.1
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
3.2
Telaahan Renstra Kementrian dan SKPD Provinsi
3.3
Telaah tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup Strategis
3.4
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab
Pelayanan SKPD
3.5
Penentuan Isu-isu Strategis
IV
Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan
4.1
Visi dan Misi Sekretariat DPRD
4.2
Tujuan dan sasaran jangka menengah DPRD
4
Sekretariat
Bab
4.3
Strategi dan kebijakan SKPD
V
Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
Bab VI
Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Bab VII
Kaidah Pelaksanaan Penutup
5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD Sejak
dibentuk
pada
tahun
2004
dengan
segala
keterbatasan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara operasional berjalan cukup baik dan lancar. Seiring dengan berjalannya waktu hingga sekarang ini upaya melakukan perbaikan agar Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menjadi institusi pemerintah daerah yang handal dan di banggakan selalu terus dilakukan dengan
harapan
pembangunan,
dapat
memberikan
kontribusi
dalam
khususnya
pembangunan
Kabupaten
Tanah
Bumbu. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu di masyarakat semakin menunjukkan
keberadaannya, yaitu dengan telah
dibangunnya gedung perkantoran yang megah dan representatif secara
terus
prasarana
menerus
semakin
penunjang pelaksanaan
dilengkapinya tugas.
sarana
Dengan
dan
demikian
sehingga segala pelaksanaan tugas operasional, baik Sekretariat DPRD maupun para Anggota DPRD selaku legislatif yang merupakan
mitra dari eksekutif dapat berjalan sebagaimana
mestinya. Dalam hal SDM pegawai sekarang berjumlah 79 ( Tujuh Puluh Sembilan) orang, yang dari jumlah tersebut dengan perbandingan kepadatan tugas yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, maka jumlah yang ada itu sudah cukup memadai atau cenderung dikatakan kelebihan pegawai. SDM pegawai suatu yang sangat penting dalam peran mempelopori pelaksanaan pembangunan, dan mereka adalah agent changes yang dituntut dapat memberikan teladan bagi masyarakat. Oleh karena itu SDM pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang realitasnya lebih kurang separuh
6
dari jumlah yang ada tersebut berstatus Pegawai Tidak Tetap perlu diberdayakan secara optimal. Dalam hal pembinaan dan pengembangan SDM pegawai tentu tidak semuanya bisa dilakukan, khususnya mereka yang berstatus Pegawai Tidak Tetap secara aturan tidak dibenarkan, kecuali bagi yang bersatatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bagi pegawai Tidak Tetap perlu solusi yang baik dan tepat, mengingat di satu
pihak
keberadaan
mereka
masih
dibutuhkan
dalam
pelaksanaan tugas dan banyak diantara mereka memiliki kinerja yang baik sedang di satu pihak lain merupakan beban karena anggaran yang begitu terbatas. Dalam hal penyelenggaraan fasilitasi kegiatan DPRD suatu tugas yang merupakan esensial dari keberadaan sekretariat DPRD hingga sekarang ini tetap ekses dan berjalan lancar. Upaya untuk memuaskan dalam rangka pelaksanaan tugas legeslatif di kalangan anggota DPRD terus dilakukan dan tidak saja dalam melengkapi sarana dan prasarana tetapi juga dalam hal upaya mendorong semakin berkembangnya potensi, kualitas SDM anggota
DPRD
pelayanan
dengan
administrasi
mempermudah keuangan,
dan
sehingga
memperlancar mereka
dapat
mengikuti berbagai kegiatan seperti diklat, bintek, seminar dan sebagainya. Beberapa permasalahan yang dihadapi sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sekarang intinya sebagai berikut ; 1. Pengelolaan dan penelitian
asset benda tetap (gedung
DPRD) masih belum standar. 2. Pengelolaan dan pemeliharaan asset benda bergerak, baik secara administrasi dan teknis pelaksanaannya belum terlaksana secara baik sesuai ketentuan. 3. SDM pegawai yang tersedia masih belum terbedayakan secara optimal, dan belum memiliki kepekaan yang merata
7
dalam menyikapi, berinovasi dan berkreasi atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan. 4. Belum memiliki SDM pegawai yang memiliki skil tertentu yang
dibutuhkan,
khususnya
dalam
hal
perencanaan
program dan pelaporan. 5. Sinergi pelaksana tugas antar bagian dan sub bagian dilingkungan sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu masih sering terabaikan. 6. Belum terwujudnya standar pelayanan minimal dalam memberikan fasilitasi terhadap kegiatan DPRD. 7. Penyediaaan dan pengkoordinasian tenaga ahli DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pelaksanaannya relatif masih belum dilakukan sesuai dengan yang diharuskan menurut ketentuan. 8. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dan anggota DPRD masih kurang lengkap sesuai kebutuhan. 9. Belum terbangunnya tempat parkir dan sarana olah raga dilingkungan
kantor
Sekretariat
atau
gedung
DPRD
Kabupaten Tanah Bumbu. 10. Belum tersedianya tempat yang khusus untuk penyiapan dan penyajian konsumsi. 2.1
Tugas Fungsi,Dan Struktur Organisasi Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut: a. Sekretaris DPRD b. Kepala Bagian umum 1. Kepala Sub.Bag. TU dan Kepegawaian 2. Kepala Sub. Bag. RT dan Perlengkapan 3. Kepala Sub .Bag. Penyusunan Program dan Evaluasi c. Kepala Bagian Keuangan
8
1. Kepala Sub .Bag. Anggaran 2. Kepala Sub .Bag .Perbendaharaan dan Pembukuan 3. Kepala Sub. Bag. Verifikasi d. Kepala Bagian Persidangan, Hukum dan Risalah 1. Kepala Sub .Bag .Persidangan 2. Kepala Sub .Bag .Hukum 3. Kepala Sub .Bag Risalah, Pengkajian dan Pelaporan e. Kepala Bagian Humas dan Dokumentasi 1. Kepala Sub .Bag Humas dan Dokumentasi 2. Kepala Sub.Bag .Perpustakaan dan Pengelolaan Data informasi 3. Kepala Sub .Bag .Keprotokolan (Struktur organisasi Sekretariat DPRD terlampir pada bab ini) 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan
Perda
No
14
Tahun
2007
tentang
Pembentukan, Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
administrasi
kesekretariatan,
administarsi
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang di perlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Sedangkan dalam hal fungsinya, maka Sekretariat DPRD mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD b. Penyelenggaraan administarsi keuangan DPRD c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD
9
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut sebagaimana di tetapkan dalam Perbup No 25 tahun 2012, bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai uraian tugas sebagai berikut : a. Menetapkan kebijakan operasional DPRD berdasarkan kebijakan
pimpinan
DPRD
sesuai
dengan
peraturan
perundang undangan yang berlaku; b.
Merencanakan,
mengkoordinasikan,
memantau
dan
mengendalikan pelaksanaan urusan keuangan; c. Merencanakan dan menetapkan program kerja Sekretariat DPRD berdasarkan kebijakan operasional; d. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau dan mengendalikan pelaksana urusan ketata usahaan dan kepegawaian; e. Merencanakan,
mengkoordinasikan,
memantau
dan
mengendalikan penyiapan fasilitasi persidangan dan rapatrapat anggota DPRD; f. Merencanakan,
mengkoordinasikan,
memantau
dan
mengendalikan pelaksanaan urusan hukum dan perundangundangan serta hubungan masyarakat; g. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau serta mengendalikan
pengelolaan
urusan
perlengkapan
dan
rumah tangga; h. Mengatur kebersihan dan pengawasan kantor; i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. 2.2
Sumber daya Jumlah pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu terdiri dari PNS dan PTT yang sampaikan pada bulan April tahun 2016 berjumlah 79 ( Tujuh Puluh Sembilan) orang yang
10
terdiri dari PNS 50 (Lima Puluh ) Orang dan PTT 29 ( Dua Puluh Sembilan ) Orang. Dari seluruh jumlah pegawai yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, maka komposisinya adalah sebagai berikut : a) Sekretaris DPRD ( eselon II b )
= 1 orang
b) Kepala Bagian ( eselon III a )
= 4 orang
c) Kepala Sub Bagian ( eselon IVa )
= 12 orang
d) Staf PNS / CPNS
= 33 orang
e) Staf PTT
= 29 orang
Dilihat
dari
tingkat
pendidikan
formal,
ruang
pangkat/golongan ruang dan pendidikan penjenjangan, bahwa pendidikan terendah berpendidikan Sekolah Dasar (SD) sedangkan tertinggi S.2, pangkat terendah golongan ruang I/a, tertinggi IV/b, dan untuk pendidikan penjenjangan lulus PIM IV 9 orang dan PIM III 1 orang. (Tabel Pendidikan Formal, Ruang Pangkat/Golongan Ruang dan Pendidikan Penjenjangan terlampir dalam bab ini) 2.3
Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD 2.3.1 Kinerja Pelayanan Berdasarkan Tupoksi 1.Sekretariat DPRD Melaksanakan tugas sebagai berikut 1. Menetapkan
kebijakan
operasional
Sekretariat
DPRD
berdasarkan kebijakan Pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Merencanakan
mengkoordinasikan,
memantau
dan
mengembalikan pelaksanaan urusan keuangan. 3. Merencanakan dan menetapkan program kerja Sekretariat DPRD berdasarkan kebijakan operasional.
11
4. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau serta mengendalikan
pelaksaan
urusan
ketatausahaan
dan
kepegawaian. 5. Merencanakan,
mengkoordinasikan,
memantau
dan
mengendalikan penyiapan pasilitas persidangan dan rapatrapat Anggota DPRD. 6. Merencanakan, mengkoordinasikan dan memantau serta mengendalikan pelaksanaan urusan hukum dan perundangundangan serta hubungan masyarakat. 7. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mematau serta mengendalikan
pengelolaan
urusan
perlengkapan
dan
rumah tangga 8. Mengatur kebersihan dan pengamanan kantor. 9. Melaksankan tugas lain yang di berikan oleh atasan.
( Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 terlampir pada bab ini) 2. Bagian Umum Melaksanakan tugas sebagai berikut 1. Menyusun
program,
mengatur
dan
pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan
mengevaluasi umum, surat
menyurat dan kearsipan. 2. Menyusun pelaksanaan
program,
mengatur
kegiatan
dan
mengevaluasi
pengelolaan
administrasi
kepegawaian. 3. Menyusun pelaksanaan
program, kegiatan
mengatur
dan
pengumpulan
dan
mengevaluasi pengolahan,
penyajian analisa data. 4. Menyusun
program,
mengatur
dan
mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan menyusun rencana dan program kegiatan Sekratariat DPRD.
12
5. Menyusun
program,
mengatur
dan
mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan. 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. 3. Bagian keuangan Melaksanakan tugas sebagai berikut a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekterariat DPRD. b. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis serta laporan akuntabilitas Sekratariat DPRD. c. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) dan Dokumen pelaksanaan dan anggaran (DPA). d. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi rencana anggaran tidak langsung Sekratariat DPRD, pembayaran belanja DPRD dan Sekretariat DPRD. e. Menyiapkan bahan dan menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. f. Melaksanakan
pengumpulan
dan
pengelolaan
data
keuangan sebagai bahan perhitungan anggaran. g. Menyiapkan
dan
menyusun
laporan
keuangan
dan
memelihara dokumen/arsip administrasi keuangan. h. Membuat laporan pelaksanaan tugas i.
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.
4. Bagian Persidangan, Hukum dan Risalah a. Merencanakan pelaksanaan
program,
mengatur
pengumpulan
dan
dan
penyiapan
penyelenggaraan rapat dan persidangan.
13
mengevaluasi bahan
b. Menyusun
program,
pelaksanaan
mengatur
pengumpulan
dan
dan
mengevaluasi
penyiapan
bahan
penyusunan risalah rapat. c. Menyusun
program,
mengatur
dan
mengevaluasi
pelaksanaan penyiapan bahan dan pelayanan terhadap komisi dan kepanitiaan DPRD. d. Menyusun
program,
mengatur
dan
mengevaluasi
pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan daftar resume dan laporan hasil rapat dan persidangan rapat DPRD. e. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi kegiatan pengumpulan dan pendokumentasian peraturan perundangundangan dan produk-produk hukum daerah serta produkproduk hokum DPRD. f. Menelaah atau mengkaji produk hukum daerah dan produk hukum DPRD. g. Membuat laporan pelaksanaan tugas. h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas. 5. Bagian Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi 1. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi kegiatan peliputan dan pemberitaan/publikasi. 2. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan perpustakaan. 3. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi kegiatan serta mengumpulkan dan mendokumentasikan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD. 4. Menyipakan dan mengatur urusan keprotokolan. 5. Membuat laporan pelaksanaan tugas. 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
14
2.4
Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Sekretariat
DPRD Dalam upaya mencapai Visi dan Misi, tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh dalam pencapaian keberhasilan yaitu: A. Analisis Internal a. Kekuatan
(strengths)
1. SDM Pegawai tersedia dan Banyak 2. Tersedianya sarana dan prasarana 3. Adanya dana yang cukup b. Kelemahan ( Weaknesses) 1. Pemamfaatan dan pengembangan SDM pegawai belum optimal 2. Asset belum terpelihara secara baik 3. Penguasaan dan tanggungjawab atas tugas sebagian pegawai masih lemah. B. Analisis Eksternal a. Peluang ( Opportunities) 1. Tawaran diklat dari berbagai LPK 2. Hubungan eksekutif dan legislatif harmonis 3. Penempatan
Pegawai
tidak
sesuai
dengan
kemampuan akademik b. Ancaman (threaths) 1. Letak kantor dari tempat tinggal pegawai jauh 2. Tuntutan fasilitas bervariatif 3. Penempatan pegawai yang kurang Profursional
Untuk jelasnya atas lingkungan internal dan eksternal dalam bentuk analisis SWOT terlampiran.
15
(Tabel Analisis Strengths Weakneses Opportunites Threaths internal dan eksternal terlampir pada bab ini)
16
BAB III ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah 3.1.1 Visi “TERWUJUDNYA KABUPATEN TANAH BUMBU SEBAGAI POROS MARITIM UTAMA SERTA PUSAT PERDAGANGAN, INDUSTRI, DAN PARIWISATA DI KALIMANTAN BERBASIS PADA KEUNGGULAN LOKAL DAN POTENSI STRATEGIS DAERAH MENUJU TANAH BUMBU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERINTELEKTUAL TINGGI (MARDANI)”
Guna terwujudnya visi Kabupaten Tanah Bumbu, maka dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD
Kabupaten
Tanah
Bumbu
menetapkan
visi,
yaitu
mewujudkan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan prinsip good governance tentu dengan terselenggaranya fasilitasi kegiatan terhadap DPRD secara baik dan optimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akhirnya tugas-tugas pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan pembangunan akan berjalan lancar sesuai yang diharapkan. 3.1.2 Misi Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan sebagai
terminal
keunggulan
maritim
penataan point
dan
guna
serta
17
pengelolaan mendorong
menyelenggarakan
pelabuhan
pemanfaatan pengelolaan
wilayah
pesisir
yang
mampu
mendorong
optimalisasi
perekonomian masyarakat dan pariwisata. 2. Meningkatkan Kegiatan Industri dan Perdagangan Berbasis Ekonomi Kerakyatan
Melalui
Perluasan
Kesempatan
dan
Perlindungan Bagi Pelaku Industri Guna Menopang Daya Saing Masyarakat Lokal di Tengah Arus Regional dan Nasional. 3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan serta memperhatikan Kearifan Lokal Untuk Menghadirkan Kesejahteraan. 4. Menyelenggarakan Program Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal. 5. Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih. Berdasarkan dengan misi Kabupaten Tanah Bumbu, maka ada dua point dari misi Kabupaten yang harus disikapi dalam menetapkan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, dan kedua point dimaksud yaitu: - Point 3 (Tiga Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Ekonomi yang berkelanjutan, berwawasan Lingkungan
serta
memperhatikan
Kearifan
Lokal
Untuk
Menghadirkan Kesejahteraan.
- Point
4
(Empat),
Menyelenggarakan
Program
Penguatan
Kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing di tengah arus persaingan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) dengan berbasis pada masyarakat yang berakhlak dan memiliki akar lokal.
18
3.1
Telaahan Renstra Kementrian dan SKPD Provinsi ( Tidak ada kementerian di Pusat dan SKPD D tingkat provinsi bersifat berdiri Sendiri )
3.2
Telaahan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Sebagaimana
dalam
menyelenggarakan
Perda
no
administrasi
14
Tahun
2007
kesekretariatan,
adalah
keuangan
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan dan menyediakan tenaga ahli yang di perlukan DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan. Terkait
dengan
Renstra
Kabupaten
(RPJMD)
yang
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih, maka dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas pokok tersebut
dengan
memperhatikan misi kabupaten ,yaitu Menyelenggarakan Tata Kelola Pemerintahan dan Birokrasi yang Baik, Efektif dan Bersih. yaitu misi ke 5 (Lima). Tentu saja karena tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD tidak berkaitan dengan soal tata ruang wilayah dan
kajian
lingkungan
hidup
strategis,
penyelenggaraan administrasi kesektariatan,
kecuali
sebagai
keuangan guna
terfasilitasinya tugas legislatif sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.
3.3
Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dengan memperhatikan visi, dan misi kabupaten dan visi dan misi sekretariat DPRD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan isu strategis sebagai berikut:
19
1. Terciptanya kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam peningkatan, pengembangan SDM pegawai; 2. Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan; 3. Penempatan SDM pegawai sesuai dengan kemampuan dan bakatnya pada bidang tugas yang dikuasainya; 4. Terwujudnya penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan yang handal serta pengelolaan dan pemeliharaan asset Sekretariat DPRD yang efektif dan efesien 5. Terdokumentasikannya serta terinformasikannya semua kegiatan dan produk DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang transparan dan akuntabel 6. Terpenuhinya sarana dan prasarana pelaksanaan tugas serta terwujudnya lingkungan tempat kerja dan perkantoran yang bersih, aman, nyaman dan rapi; 3.5.
Penentuan Isu-isu Strategis Berdasarkan pembahasan faktor-faktor pelayanan Sekretariat
DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sebagai berikut : a. Peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah b. Peningkatan jumlah perda yang di tindak lanjuti dalam APBD. c.
Peningkatan jumlah perda yang ditetapkan.
d. Peningkatan jumlah Reses. e. Peningkatan jumlah perda inisiatif dari DPRD. f.
Peningkatan disiplin anggota DPRD dalam menghadiri sidang / rapat.
g. Amandemen tatib dan kode etik DPRD yang lebih ketat dan fleksibel. h. Penguatan kedudukan kelembagaan Sekretariat DPRD.
20
i.
Peningkatan kemampuan ilmu dan teknologi tenaga ahli fraksi komisi / alat kelengkapan DPRD.
j.
Peningkatan peran dan kewenangan badan kehormatan (BK).
k.
Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD.
21
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN 4.1 Visi Dan Misi Sekretariat DPRD a. Visi Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu ”Terwujudnya penyelenggaraan fasilitasi kegiatan DPRD Kab. Tanah Bumbu berdasarkan prinsip good governance” b. Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu; 1. Melakukan upaya pembinaan sumber daya aparatur guna terlaksananya fasilitas kegiatan DPRD yang baik dan benar. 2. Meningkatkan
Kapasitas
Kelembagaan
DPRD
Kabupaten Tanah Bumbu. 3. Melaksanakan penyedian dan pemeliharaan alat-alat, sarana dan prasarana perkantoran 4. Memfasilitasi pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD dan penjaringan aspirasi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. 5. Memfasilitasi
penyelenggaraan
administrasi
kesekretariatan dan keuangan. 6. Mempublikasikan
dan
mensosialisasikan
kegiatan
DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Tujuan dan sasran Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut
4.1.1 Misi Pertama Melakukan upaya pembinaan sumber daya pegawai guna terlaksananya fasilitas kegiatan DPRD yang baik dan benar Tujuan
:
Meningkatkan
kwalitas
SDM
pegawai
Sekretariat DPRD agar profesional Sasaran :
Terlaksananya pendidikan formal & non formal
22
Bagi pegawai sekretariat DPRD
4.1.2 Misi Kedua
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
Tujuan
:
Melaksanakan
peningkatan
kapasitas
kelembagaan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Sasaran :
Terlaksananya Tugas dan Fungsi Anggota DPRD secara maksimal
4.1.3 Misi Ketiga
Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan alat-alat, sarana dan prasarana perkantoran.
Tujuan
:
Menyediakan
dan
memelihara
peralatan,
sarana dan prasarana perkantoran Sasaran :
Tersedianya sarana
dan
dan
terpeliharanya
prasarana
peralatan,
perkantoran
yang
memadai
4.1.4 Misi Keempat Memfasilitasi pelaksanaan pembahasan produk hukum
DPRD
dan
penjaringan
aspirasi
masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Tujuan
:
Melaksanakan fasilitasi pembahasan produk hukum
DPRD
dan
penjaringan
aspirasi
masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu Sasaran :
Terwujudnya fasilitasi kegiatan pembahasan produk
hukum
daerah
oleh
DPRD
dan
penjaringan aspirasi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
4.1.5 Misi Kelima
Memfasilitasi
penyelenggaraan
administrasi
kesekretariatan dan keuangan Tujuan
:
Melaksanakan
fasilitasi
penyelenggaraan
administrasi kesekretariatan dan keuangan
23
Sasaran :
terselenggaranya
fasilitasi
adminstrasi
kesekretariatan dan keuangan.
4.1.6 Misi Ke Enam
Mempublikasikan
dan
mensosialisasikan
kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tujuan
:
Melaksanakan publikasi dan sosialiasi kegiatan DPRD kabupaten Tanah Bumbu
Sasaran :
Terpublikasikan segala kegiatan DPRD secara tepat dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan
( Tabel Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2016 s/d 2021 terlampir pada bab ini ) 4.3
Strategi dan Kebijakan Visi dan Misi yang telah di rumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi dan arah kebijakan.
Strategi : Strategi untuk mewujudkan Misi Pertama ”Melakukan upaya pembinaan sumber daya pegawai guna terlaksananya fasilitas kegiatan DPRD yang baik dan benar”
adalah; Meningkatkan
wawasan, skill dan profesionalisme pegawai Sekretariat DPRD disetiap bidang tugas. Kebijakan Kebijakan
untuk
mewujudkan
Misi
Pertama
adalah;
Mengikuti penyelenggaraan kegiatan pelatihan sesuai bidang tugas menuju standar pelayanan minimal sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
24
Strategi untuk mewujudkan Misi ke Dua ”Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu” adalah; Melaksanakan
fasilitasi pemenuhan akan wawasan
dan
kesehatan dan kebutuhan lainnya guna mencapai peningkatan kapasitas Kelembagaan DPRD. Kebijakan Kebijakan untuk mewujudkan Misi kedua ”Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu” adalah; Mengikuti penyelenggaraan
pelatihan
terkait
pemerintahan
dan
mengupayakan layanan kesehatan Anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menuju kepada standar pelayanan minimal sesuai kemampuan anggaran yang tersedia. Strategi untuk mewujudkan Misi
Ketiga ”Melaksanakan
penyediaan dan pemeliharaan alat-alat, sarana dan prasarana perkantoran” adalah; Menginventarisir sarana dan prasarana serta peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD. Kebijakan Kebijakan
untuk
mewujudkan
Strategi
Misi
ke
Tiga
”Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan alat-alat, sarana dan prasarana prasarana
perkantoran” serta
adalah;
peralatan
Pengadaan
guna
sarana
menunjang
dan
kegiatan
pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga pelayanan maksimum dapat tercapai. Strategi Strategi untuk mewujudkan Misi
ke empat ”Memfasilitasi
pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD dan penjaringan aspirasi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu” adalah; Membuat perencanaan program dan kegiatan tahunan yang bersinergi
25
dan berbasis kinerja serta berorientasi pada kebutuhan yang urgensinya tinggi. Kebijakan Kebijakan untuk mewujudkan Misi ke empat ”Memfasilitasi pelaksanaan pembahasan produk hukum DPRD dan penjaringan aspirasi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu” adalah; Menyeleksi aspirasi dan melakukan koordinasi serta konsultasi dengan pihak
terkait
agar
kebutuhan
akan
hak
masyarakat
terakomodir, terlindungi. Strategi Strategi untuk mewujudkan Misi ke lima ”Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan” adalah;
Menyediakan
kebutuhan
kesekretariatan
agar
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan maksimal sesuai regulasi yang ada dan memenuhi standar pelayanan minimum pada konteks kedinasan.
Kebijakan Kebijakan untuk mewujudkan Misi ke lima ”Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan” adalah;
Pemenuhan
kebutuhan
kesekretariatan
dengan
membentuk sistem, prosedur pelayanan sesuai regulasi yang berlaku guna kelancaran pelaksaan tugas Sekretariat DPRD dan DPRD.
Strategi Strategi untuk mewujudkan Misi ke enam ”Mempublikasikan dan mensosialisasikan kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu”
26
adalah; Menjalin kerjasama dengan DPRD terkait dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPRD agar terekspos ke seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Kebijakan Kebijakan ”Mempublikasikan
untuk
mewujudkan
dan
mensosialisasikan
Kabupaten Tanah Bumbu” adalah;
Misi
ke
enam
kegiatan
DPRD
Melaksanakan peliputan,
pemberitaan dan dokumentasi berkaitan kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya.
27
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Untuk mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan suatu organisasi atau instansi pemerintah, maka perlu disusun berbagai program dan kegiatan. 5.1
Program Pada prinsipnya Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu memiliki beberapa program kerja, yaitu sebagai berikut :
1.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 6. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 7. Program kerjasama Informasi dengan Masa Media 8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 5.2
Kegiatan Sedang mengenai kegiatan pada intinya adalah merupakan penjabaran program yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau instansi pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 ( lima ) tahun Sesuai dengan kinerjanya bahwa dalam suatu kurun waktu kegiatan bisa saja bertambah atau berkurang, dan sekarang ini Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu memiliki beberapa kegiatan, yaitu sabagai berikut :
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
28
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional 3. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. Penyediaan makanan dan minuman 11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS *) 13. Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 14. Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor *) 15. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 16. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 17. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 18. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 19. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu 20. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan 21. Penyusunan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 22. Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran 23. Pembahasan rancangan peraturan daerah ( Raperda Inisiatif ) 24. Hearing / Dialog koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama 25. Rapat-rapat Alat Kelengkapan dewan 26. Rapat – rapat paripurna 27. Kegiatan Reses 28. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke dalam daerah 29. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 30. Sosialisasi peraturan perundang – undangan
29
31. Tunjangan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD 32. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 33. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
30
BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Penetapan
indikator
kinerja
Sekretariat
DPRD
KabupatenTanah Bumbu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu, maka indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut : 1. Capaian jumlah perda yang ditindaklanjuti dalam APBD 2. Capaian jumlah perda yang ditetapkan 3. Capaian jumlah reses Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian outcome program Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu setiap tahun atau indicator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Rencana Strategis dapat dicapai. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat pada tabel berikut
31
BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah Sekretariat DPRD merupakan salah satu dokumen
perencanaan
dalam
sistem
perencanaan
pembangunan
Kabupaten Tanah Bumbu. Renstra Sekretariat DPRD ini yang akan berlaku dalam jangka waktu lima tahun ke depan yaitu tahun 2016 hingga tahun 2021 sesuai dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016-2021 menjadi acuan bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekreatriat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
dan menjadi
acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Rencana Kerja) Sekretariat DPRD pada jangka waktu tersebut. Sebagai dokumen perencanaan
jangka
menengah,
Renstra
Sekretariat DPRD inimemiliki kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam menentukan arah pelaksanaan otonomi daerah urusan Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Persidangan dan Bagian Humas. Kedudukan dan peran tersebut menjadi sangat penting terutama dalam memberikan panduan dan arah perumusan kebijakan dan strategi Sekretariat DPRD dalam Penyelesaian permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan di dalam Renstra ini. Selain itu, dokumen rencana strategis ini juga menjadi landasan utama pelaksanaan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dalam perumusannya, Renstra Sekretariat DPRD tahun 2016-2021 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbutahun 2016-2021, karenanya pelaksanaannya menjadi satu kesatuan gerak dalam pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai dokumen perencanaan yang disusun dengan melakukan tahapan-tahapan
32
perencanaan, baik teknokratis dan politis, dan dengan sebaik mungkin mempertimbangkan kebutuhan dan semua usulan yang ada, maka Renstra Sekretariat DPRD ini harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Renstra Sekretariat DPRD ini diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Sekretariat DPRD dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelengaraan pemerintahan penyelenggaraan
yang
akuntabel,
pemerintahan
transparan
yang
baik
dan (good
bercirikan governance).
Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Sekretariat DPRD
Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
H. Nooryakin, SE.MM
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.19581010 198503 1 042
33
PENUTUP Dengan tersusunnya Perencanaan strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang tentu setelah mendapat berbagai masukan dan saran dari kita semua, maka akan dikaji kembali guna perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut demi keberhasilan dan terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa suatu perencanaan strategi pada dasarnya adalah suatu program yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhatikan potensi dan kendala yang ada atau kendala yang tidak terduga. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis merupakan rangkaian kegiatan mendesak dibuat untuk di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi atau instansi pemerintah dalam rangka tercapainya tujuan. Untuk
merumuskan
dan
mempersiapkan
perencanaan
strategik, maka suatu organisasi atau instansi pemerintah harus melakukan hal hal sebagai berikut : 1. Menetapkan visi dan misi 2. Mengenali lingkungan organisasi atau instansi pemerintah. 3. Melakukan
berbagai analisis
yang
bermanfaat
dalam
organisasi atau instansi pemerintah. 4. Mempersiapkan semua faktor penunjang yang diperlukan. 5. Menciptakan sistem umpan balik untuk mengukur efektifitas pencapaian implementasi perencanaan strategis. Kiranya dari apa yang di kemukakan di atas untuk perbaikan dan penyempurnaan perencanaan strategik ini tetap terbuka
34
35
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, maka perencanaan strategis revisi SKPD Tahun 2016-2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dapat kami susun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berdasarkan
Inpres
No.
7
tahun
1999
menyebutkan
bahwa
perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan Strategis mengadung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realitis dengan mengantisifasi perkembangan masa depan. Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sebagai intansi pemerintah didaerah begitu perlu memiliki perencanaan strategis dalam kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Tetunya semakin kedepan akan dihadapkan pada berbagai perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks, dan perkebangan yang sangat cepat di era informasi serta semakin beragamnya tuntutan yang akan menimbulkan pula tuntutan akan pelayanan yang lebih prima. Kami sangat menyadari bahwa prencanaan stretegis yang kami susun ini masih banyak terdapat kekurangan, maka oleh karena itu saran dan masukkan demi kesempurnaannya sangat kami harapkan untuk kesempurnaan sehingga dapat bermanfaat. Akhirnya kami selaku pimpinan SKPD kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu serta pihak-pihak yang berperan serta dalam penyusunan dan penyelesaian perencanaan strategis ini mengucapkan banyak terima kasih, semoga Allah SWT membalasnya. Batulicin,
April 2016
Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu
H.M. Hanafiah, S.Pd, MM H. Nooryakin, SE.MM
i
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.19581010 198503 1 042 H .
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DPRD Alamat : Jl H.M Amin Rt 03 desa Sepunggur Kec Batulicin Kode Pos 72271 Telp.(0518) 770247,7709245 Kab. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR:175.11/26/SET.DPRD/2016 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 – 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021, dipandang perlu menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021; b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan Renstra-SKPD untuk menjadi pedoman unit kerja dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; c. bahwa Sekretariat Dewan Perwailan rakyat daerah Kabupaten Tanah Bumbu memerlukan Rencana Strategis Sekretariat DPRD sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
Keputusan Sekretrais DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penetapan Rencana Kerja Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Keputusan Sekretrais DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penetapan Rencana Kerja Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); Keputusan Sekretrais DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penetapan Rencana Kerja Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 20); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 4); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17); 27. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 545 Tahun 2011 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021.
Keputusan Sekretrais DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penetapan Rencana Kerja Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DERAH TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016-2021.
KESATU
: Rencana Strategis Sekretariat DPRD, yang selanjutnya disebut Renstra-SETWAN adalah dokumen perencanaan Strategis Sekretariat DPRD untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan 2021
KEDUA
: Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi: Bab Bab Bab Bab
I II III IV
Pendahuluan Gambaran Umum Pelayanan Bappeda Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif, dan Bab VI Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Bab VII Penutup. KETIGA
: Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA digunakan sebagai pedoman untuk menyusun dokumen Rencana KerjaSekretariat DPRD yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada setiap periode tahunan.
KEEMPAT
: Pengendalian dan Evaluasi terhadap Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
Keputusan Sekretrais DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penetapan Rencana Kerja Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021
1. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu mencakup perumusan visi dan misi, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021; 2. Sekretaris DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Sekretariat DPRD Tanah Bumbu; 3. Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan serta supervisi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, perlu melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. KELIMA
: Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
KELIMA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Batulicin Pada tanggal : April 2016 SEKRETRAIS DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU
H. Nooryakin, SE, MM Pembina Utama Muda IVc NIP.19581010 198503 1 042
Keputusan Sekretrais DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tentang Penetapan Rencana Kerja Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2021
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 SEKRETARIS DPRD
KELOMPOK JABFUNG
BAGIAN UMUM NAMA
: Mamang, S. Sos, M.AP
NIP
: 19600128 198303 1 015
TMT
: 04 Juli 2012
SUB BAGIAN TATA USAHA & KEPEGAWAIAN
: H.Nooryakin,SE,MM
NIP
: 19581010 198503 1 042
TMT
: 11 Agustus 2014
BAGIAN KEUANGAN NAMA NIP TMT
BAGIAN PERSIDANGAN, DAN RISALAH
: Hj. Rukayah
NAMA
NIP
: 19581011 198103 2 001
TMT
: 26 Januari 2008
BAGIAN HUMAS & PROTOKOL
: H. Syamsuri,SE,M.AP
NAMA
: Halidie, S.AP.MM
NAMA
: Maria Olfah,SE,MM
: 19610707 198902 1 003
NIP
: 19690201 198903 1 005
NIP
: 19631001 199402 2 003
: 11 Agustus 2014
TMT
: 13 Januari 2014
TMT
: 11 Agustus 2014
SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN & PEMBUKUAN
NAMA
SUB BAGIAN RUMAH TANGGA & PERLENGKAPAN
NAMA
SUB BAGIAN PERSIDANGAN
SUB BAGIAN PERPUSTAKAAN & PENGELOLA DATA INFORMASI
: Rahmadi, A.Ma.Ad
NAMA
: Mursani, S.PT
NAMA
: Agus Ridani,ST
NIP
: 19610101 198202 1 013
NIP
: 19630506 198703 1 003
NIP
: 19770807 200903 1 005
TMT
: 01 Januari 2015
TMT
: 28 Januari 2013
TMT
: 06 Januari 2015
TMT SUB BAGIAN : 05 Januari 2012 ANGGARAN
SUB BAGIAN HUKUM DAN LAYANAN ASPIRASI
SUB BAGIAN HUMAS DAN DOKUMENTASI
NAMA
: H.Akhmad Rozain,S.Ag
NAMA
: Fatmi Wardhani, SH, M.Pd
NAMA
: Fajerin Sapawi, SH
NAMA
: Drs. M. Junaidi
NIP
: 19700527 200312 1 008
NIP
: 19760504 200701 2 024
NIP
: 19690105 199403 1 003
NIP
: 19600101 198303 1 072
TMT
: 11 Agustus 2014
TMT
: 04 Juli 2012
TMT
: 8 Oktober 2009
TMT
: 28 Januari 2013
SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM & EVALUASI
SUB BAGIAN VERIFIKASI
SUB BAGIAN RISALAH, PENGKAJIAN & PELAPORAN
SUB BAGIAN KEPEROTOKOLAN
NAMA
:
M. Rus’an Rusbandi, S.Ag,Ma
NAMA
: Zainuddin
NAMA
: Muhammad Ikhlas, S.Sg
NAMA : Hj.NorAisyahHidayah,S.AP
NIP
:
19680914 197702 1 004
NIP
: 19610427 198103 1 004
NIP
: 19580721 198101 1 002
NIP
:
19700401 200701 2 030
TMT
:
28 Januari 2013
TMT
: 28 Januari 2013
TMT
: 28 Januari 2013
TMT
:
01 Januari 2015
Tabel 2.1 Pendidikan Formal NO
STATUS
TINGKAT PENDIDIKAN SD
SLTP
SLTA
D3 S1
S2
S3
JUMLAH
1
PNS
1
3
22
1
15
8
-
50
2
CPNS
-
-
-
-
-
-
-
-
3
PTT
-
1
17
1
9
1
-
29
JUMLAH
1
4
39
2
24
9
-
78
KET
Tabel 2.2 Ruang Pangkat / Golongan NO
RUANG
GOLONGAN I
JUMLAH
II
III
IV
7
4
4
15
1
A
2
B
1
10
5
3
19
3
C
3
1
4
1
9
4
D
1
6
19
19
JUMLAH
4
KET
7 8
50
Tabel 2.3 Pendidikan Penjenjangan NO
ESELON
PENDIDIKAN PENJEJANGAN Pim IV / Adum
Pim III /
JUMLAH
KET
Pim II / Spamen
Spama 1
II
-
2
III
1
3
IV JUMLAH
1
1
3
-
4
9
-
-
9
10
3
1
14
-
TABEL I IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL
FAKTOR INTERNAL NO
KEKUATAN (STRENGTHS)
NO
KELEMAHAN (WEAKNESSES)
S.1
SDM Pegawai tersedia dan banyak
W.1 Pemanfaatan dan pengembangan SDM pegawai belum optimal
S.2
Tersedianya sarana dan prasarana
W.1 Aset belum terpelihara secara baik
S.3
Adanya dana yang cukup
W.3 Penguasaan dan tanggung jawab atas tugas sebagian pegawai masih lemah FAKTOR EKSTERNAL
NO
PELUANG (OPPORTUNITIES)
NO
ANCAMAN (THREATHS)
01
Tawaran Diklat dari berbagai LPK
T.1
Letak kantor dari tempat tinggal pegawai jauh
02
Hubungan Eksekutif dan Legislatif harmonis
T.2
Tuntutan fasilitasi bervariasi
03
Adanya tawaran jasa kebersihan
T.3
Penempatan pegawai yang kurang proforsional
TABEL III FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAH
FAKTOR INTERNAL
NO STRENGTHS
WEAKNESSES
1.
SDM pegawai tersedia dan banyak
1. Pemanfaatan dan pengembangan SDM pegawai belum optimal
2.
Adanya dana yang cukup
2. Aset belum terpelihara secara baik
FAKTOR EKSTERNAL OPPORTUNITIES
THREATHS
1.
Tawaran Diklat dari berbagai LPK
1. Tuntutan fasilitasi berfariasi
2
Hubungan eksekutif dan legislatif harmonis
2. Penempatan pegawai yang kurang proforsional
TABEL IV PETA POSISI KEKUATAN
S = 3,54 (+) 3
II
I
2 1,87 1
T = 1,69 ( - )
0,95 3
2
1 5
1
2
( + ) O = 2,64
3
1
IV
2
3
(-) W = 1,67
III
TABEL V PERUMUSAN TUJUAN
FAKTOR KEKUATAN KUNCI (FKK)
No
Kekuatan Kunci
Peluang
Alternatif Tujuan Optimalkan SDM pegawai yang tersedia, dan lakukan secara selektif untuk mengikuti diklat-diklat
1.
SDM pegawai tersedia dan banyak
Tawaran diklat berbagai LPK
tehnis
desuai
dengan
bidang
tugas
dan
kemampuannya Optimalkan pelaksanaan fasilitasi sesuai kekuatan 2.
Adanya dana yang cukup
Hubungan eksekutif dan legislatif harmonis (kemampuan) yang ada, dan tetep mengacu pada asas efesiensi
TABEL VI FORMASI STRATEGI SWOT FFKK Internal
Strengths (kekuaatan)
Weaknesses (kekuatan)
1. SDM Pegawai Tersedia dan banyak FFKK Eksternal
2. Adanya dana yang tersedia
1. Pemanfaatan dan Pengembangan SDM pegawai belum optimal 2. Asset belum terpelihara secara baik
Opportunities (peluang)
Strategi SO
Strategi WO
1. Tawaran diklat dari berbagai LPK
1. Optimalkan potensi SDM pegawai
2. Hubungan eksekutif dan legislatif
yang ada, dan kembangkan secara
tugas, dan beri kesempatan yang
selektifmelalui diklat, teknis
berkinerja tugas untuk di kembangkan
2. Optimalkan
pelaksanaan
tugas
fasilitasi dan tugas lainnya Threaths (ancaman) 1. Tuntutan fasilitasi berfariatif 2. Penempatan Pegawai yang kurang
Optimalkan laksanakan
professional
sesuai
dan dengan
ketentuan. 2.
2. Optimalkan kepegawaian dan benahi
1. Optimalkan potensi SDM pegawai agar berkinerja tinggi 2. optimalkan tanggung jawab atas tugas,
Optimalkan koordinasi, dan lakukan kerjasama
penyelesaian
Strategi WT
koordinasi, tugas
tuntutan
administrasi pelaksanaan tugas
Strategi ST 1.
1. Optimalkan
sebaik
kemajuan instansi
mungkin
guna
dan lakukan pembinaan secara rutin
TABEL II EVALUASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL NO
NIS
BF%
ND
NDB
NILAI KETERKAITAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
NRK
NBK
TNB
FKK
1`
Faktor internal kekuatan (strengths) 1
SDM Pegawai tersedia dan banyak
4
25
4
1,00
0
4
4
3
3
2
3
2
1
3
1
1
2,27
0,56
1,56
2
Tersedianya sarana dan prasarana
3
18
3
0,54
3
0
3
1
4
1
1
3
3
3
3
1
2,36
0,42
0,96
3
Adanya dana yang cukup
3
18
3
0,54
4
3
0
3
3
2
4
3
3
2
2
1
2,72
0,48
1,02
JUMLAH
2
3,54
Kelemahan (weaknesses) 4
Pemanfaatan dan pengembangan SDM pegawai belum optimal
2
12
2
0,24
5
3
4
0
3
4
4
1
3
1
1
3
2,90
0,34
0,58
1
5
Aset belum terpelihara secara baik
2
12
2
0,24
4
5
4
3
0
3
2
1
1
2
3
2
81
0,33
0,57
2
2
12
2
0,24
2
1
3
2
3
0
3
3
1
1
3
4
2,36
0,28
0,57
6
Penguasaan dan tanggung jawab sebagian pegawai masih lemah JUMLAH
1,67
Faktor Eksternal peluang (opportunities) 7
Tawaran Diklat dari berbagai LPK
3
20
3
0,60
3
2
3
4
3
4
0
1
1
1
3
3
2,54
0,50
1,10
1
8
Hubungan eksekutif dan legislatif harmonis
3
20
3
0,60
2
2
2
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1,27
0,25
0,85
2
9
Adanya tawaran jasa kebersihan
3
20
3
0,40
1
1
3
1
1
1
1
2
0
3
1
1
1,45
0,29
0,69
JUMLAH
2,64
Ancaman (Threaths) 10
Letak kantor dari tempat tinggal pegawai jauh
2
13
2
0,26
3
2
2
1
3
1
1
1
3
0
3
1
1,90
0,24
0,50
11
Tuntutan fasilitasi bervariasi
2
13
2
0,26
3
3
3
3
3
4
2
3
3
3
0
2
2,90
0,37
0,63
1
12
Penempatan pegawai yang kurang profursional
2
13
2
0,26
2
2
2
3
3
4
4
1
1
1
3
0
2,36
0,30
0,56
2
JUMLAH
1,69
