DAFTAR ISI DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................... BAB I.

i

PENDAHULUAN .........................................................................

1

1.1. Latar Belakang ......................................................................

1

1.2. Maksud dan Tujuan ...............................................................

9

1.3. Landasan Hukum ...................................................................

9

1.4. Kedudukan dan Keterkaitan RPJP Kabupaten Kuningan 2005-2025 ......................................

11

1.5. Sistematika Penulisan ............................................................

12

KONDISI UMUM DAN TANTANGAN DAERAH ..........................

14

2.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup ......................................

14

2.2. Kependudukan ......................................................................

20

2.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam .............................................

22

2.4. Sosial Budaya .......................................................................

33

2.5. Prasarana dan Sarana ...........................................................

41

2.6. Pemerintahan .......................................................................

45

2.7. Perkembangan Regional ………………………………………………………

48

BAB III. VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH ...................

51

3.1. Visi ......................................................................................

51

3.2. Misi ......................................................................................

53

3.3. Arah Pembangunan Daerah 2005 – 2025 ................................

55

3.4. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang …………….

63

BAB IV.

KAIDAH PELAKSANAAN ............................................................

65

BAB V.

PENUTUP ...................................................................................

67

BAB II.

1

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Latar Belakang Pembentukan Daerah Kabupaten Kuningan memiliki latar belakang sejarah yang unik dan panjang. Keberadaan komunitas manusia pertama yang terorganisasi dan menetap di wilayah Kabupaten Kuningan berlangsung pada 2500-1500 SM (Sebelum Masehi). Hal ini ditunjukan oleh berbagai peninggalan prasejarah di Desa Cipari, Desa Cibuntu, Desa Sagarahiang, Desa Cangkuang, Desa Cimara, dan Desa Subang. Selanjutnya, pada masa sejarah yang dicirikan oleh adanya budaya tulisan, sistem kemasyarakatan paling awal yang ditemukan di Kabupaten Kuningan adalah Kerajaan yang dipimpin oleh Raja Sang Pandawa atau Sang Wiragati pada tahun 612 – 702 M dengan keyakinan resmi yang dianut Hindu. Perkembangan masyarakat dan daerah Kuningan selanjutnya ditandai oleh silih bergantinya pemerintahan lokal yang secara umum dapat dibagi ke dalam empat (4) pembabakan besar, yaitu masa Hindu, Masa Islam, Masa Kolonial, dan Masa setelah Kemerdekaan. Pada masa Hindu, setelah pemerintahan Raja Sang Wiragati silih berganti muncul kepemimpinan rajaraja di Kuningan. Beberapa raja yang cukup menonjol antara lain adalah Seuweukarma dengan gelar Rahiangtang Kuku (732 M), Rakeyan Dharmasiksa (1163 – 1175 M), Ragasuci atau Rajaputra dengan julukan Rahiang Saunggalah (1175 – 1298 M), dan Sang Bumisora (1357 – 1371 M). Masa perkembangan Islam di Kabupaten Kuningan ditandai oleh upaya penyebaran Islam oleh Syarif Hidayatullah yang dilakukan pertama kali ke wilayah Luragung. Pada masa tersebut berlangsung momentum penting yaitu Pengukuhan Pangeran Kuningan, yang merupakan anak didik Syarif Hidayatullah, menjadi Kepala Pemerintahan Kuningan pada tanggal 1 September 1498 dengan gelar Pangeran Ariya Adipati Kuningan. Tanggal ini telah ditetapkan sebagai hari berdirinya Kuningan (Hari Jadi Kuningan) yang selalu diperingati setiap tahun sampai dengan sekarang. Sang Adipati adalah pemimpin Kuningan pertama yang memeluk agama Islam. Selain itu, Beliaupun merupakan pemimpin Kuningan pertama yang dilantik oleh Susuhunan Jati (Sunan Gunung Jati) yang saat itu telah menjadi Raja-Pendeta (Sultan) Cirebon (1479-1568). Pada masa kepemimpinan Sang Adipati, subordinasi Kuningan oleh Kesultanan Cirebon semakin mantap. Pemerintah dan masyarakat Kuningan menjadi bagian dari sistem

2

pemerintahan Kesultanan Cirebon. Pada masa-masa sebelumnya, Kuningan merupakan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda yang berpusat di Pajajaran dan Galuh yang berpusat di Kawali. Masa kolonial diawali dengan munculnya pengaruh politik dan militer dari Belanda yang melakukan ekspansi ke wilayah Indonesia. Munculnya pengaruh tersebut menyebabkan Kuningan pada masa itu berada dalam tarik menarik pengaruh dari tiga kekuatan besar, yaitu Kesultanan Cirebon, Kesultanan Mataram yang berpusat di Kartasura, dan Pemerintah Belanda yang berkedudukan di Batavia (Jakarta). Pada akhirnya setelah tahun 1620 Cirebon menjadi Vasal Mataram, karena kedudukan Belanda (VOC) semakin kuat, pada tanggal 4 Januari 1681 Cirebon menjadi protektorat VOC. Lebih jauh lagi, pada tahun 1705 Cirebon lepas dari Mataram, dan bersama seluruh Priangan berada dalam kekuasaan VOC. Dalam masa kolonial ini, kepemimpinan pemerintahan lokal-pribumi tetap dipertahankan dengan diposisikan dibawah kendali atau dalam subordinasi pemerintahan kolonial. Pada masa ini, pelaksanaan pemerintahan lokal diwarnai dengan pola-pola administrasi pemerintahan modern pada zaman itu yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial. Oleh karena itu, dari sisi manajemen pemerintahan pelaksanaan administrasi pemerintahan yang teratur dan sistematis baru mulai dilaksanakan pada masa ini. Istilah pemerintahan yang diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial yang tetap digunakan hingga dewasa ini adalah kabupaten. Pada masa itu, istilah ini menunjuk pada suatu unit wilayah pemerintahan yang di dalamnya terbagi atas distrik-distrik. Dari sisi peran terhadap wilayah di sekitarnya, sejarah sejak masa kerajaan hingga masa kolonial menunjukan bahwa Kuningan lebih banyak memainkan peran sebagai penyangga atau penyokong dari wilayah disekitarnya , khususnya wilayah Cirebon. Pada masa tersebut, sokongan tersebut terutama berupa dukungan pertahanan militer dari ancaman ekspansi dari pemerintahan wilayah lain. Selain itu, sokongan yang diberikan juga berupa dukungan ekonomi terhadap wilayah induknya, meskipun sangat sedikit catatan sejarah yang mengulas hal tersebut secara eksplisit. Petunjuk yang cukup kuat mengenai hal ini terutama diperoleh pada masa kolonial. Pada masa tersebut Kuningan merupakan wilayah yang difungsikan sebagai penyedia sumberdaya air untuk budidaya pertanian di wilayah utara dan sebagai penyedia jasa kenyamanan lingkungan untuk peristirahatan. Peran tersebut terus berjalan pada masa pembangunan pasca kemerdekaan, bahkan dewasa ini lebih dipastikan lagi melalui kebijakan-kebijakan yang eksplisit baik di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Berlangsungnya peran tersebut secara kontinyu terutama disebabkan oleh letak geografis relatif Kuningan terhadap daerah sekitarnya, khususnya

3

Cirebon. Karena posisinya yang terlalui dengan mudah dari berbagai arah (strategic) baik melalui darat maupun laut, secara administratif, sosial, dan ekonomi Cirebon tumbuh menjadi pusat kegiatan yang memenuhi berbagai kebutuhan daerah di sekitarnya. Oleh karena itu, Daerah sekitarnya, termasuk Kuningan, sejak dahulu berkembang sebagai daerah pelayanan dan pendukung kebutuhan sumberdaya Cirebon (hinterland). Sebagai wilayah dengan akar sejarah yang panjang serta telah mengembangkan identitas kemasyarakatan yang unik, dan memiliki potensi yang memadai maka berasalan jika kemudian Kuningan ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat. Sejak masa awal keberadaannya Kuningan merupakan sebuah daerah yang secara fisik geografis dan perkembangan kultural memiliki ciri-ciri keserbasamaan yang memungkinnya dipandang sebagai suatu wilayah yang utuh. Selain itu, secara fungsional sosial ekonomi, antar bagian-bagian daerahnya telah berkembang jalinan hubungan yang padu dan saling menunjang sehingga dari sisi ini tepat pula untuk diposisikan sebagai daerah yang utuh. Oleh karena itu, penetapan secara administrasi-politis yang memastikan Kuningan sebagai sebuah kabupaten pada dasarnya merupakan pengakuan dan pengukuhan atas kondisi kewilayahan yang secara objektif dimiliki Kuningan. Memasuki masa penyelenggaraan pembangunan yang lebih sistematis dan terencana yang dimulai dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) Kabupaten Kuningan melaksanakan pembangunan di semua bidang secara lebih terpola dan terarah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Terlepas dari hambatan dan kekurangannya, pelaksanaan pembangunan tersebut telah membuahkan hasil di berbagai bidang bagi kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dasar wilayah khususnya infrastruktur perhubungan dan irigasi berhasil dibangun untuk melayani aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Demikian pula, prasarana-sarana pendidikan dan kesehatan secara bertahap mengalami peningkatan guna mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Secara gradual namun pasti masyarakat Kabupaten Kuningan mengalami perbaikan dalam berbagai bidang kehidupan dari waktu ke waktu. Namun, perjalanan pembangunan tersebut tidak berjalan secara linier dalam suatu pola yang selalu sesuai dengan harapan. Kabupaten Kuningan mengalami dinamika berupa pasang surut perkembangan ekonomi yang berpengaruh besar terhadap pelaksanaan dan hasil pembangunan yang dicapainya. Goncangan dan kebijakan ekonomi fundamental di tingkat nasional merupakan faktor dominan yang menimbulkan dinamika tersebut.

4

Krisis moneter yang berimplikasi pada kelesuan investasi dan ledakan penganggur pada penghujung dasawarsa 90-an telah memberikan beban berat bagi daerah termasuk Kabupaten Kuningan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung terjadi sebagai akibat arus masuk penganggur dari kota ke tempat asal yang menyebabkan membengkaknya tingkat pengangguran di daerah. Pengaruh tidak langsung terjadi melalui mata rantai input – output antar sub sistem ekonomi berupa penurunan permintaan dari luar yang menyebabkan lesunya produksi berbagai sektor basis di Kabupaten Kuningan. Menurunnya kinerja sektor ini pada akhirnya bermuara pada beban pengangguran di daerah, paling tidak menambah jumlah penduduk setengah menganggur dan pengangguran kritis. Tekanan ini sempat menurunkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan hingga mencapai titik nadirnya pada tahun 1998. Tekanan yang relatif lebih ringan juga terjadi ketika tahun 2005 Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan ini telah menurunkan daya beli masyarakat sebagai akibat dari meningkatnya harga-harga secara umum (inflasi). Dengan penurunan daya beli tersebut jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan, terutama sebagai akibat dari penduduk yang berada tidak jauh di atas batas kemiskinan (transient poverty) bergeser menjadi penduduk miskin. Terlepas dari permasalahan berat yang ditimbulkannya, goncangangoncangan ekonomi tersebut tidak menyurutkan semangat Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kuningan untuk terus membangun. Bagi sebuah kesatuan masyarakat yang telah terjalin cukup lama, permasalahan dan gangguan dipandang sebagai batu ujian yang wajar dalam perjuangan pembangunan. Hal itu malah bermanfaat dalam membentuk ketahanan dan kapasitas masyarakat dalam mengarungi berbagai peluang dan kemungkinan yang membentang relatif tanpa batas jauh ke masa yang akang datang. Masyarakat Kabupaten Kuningan tetap melangkah ke depan mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Secara bertahap namun pasti, kondisi ekonomi dan pembangunan yang tertekan kembali dapat dipulihkan sejalan dengan konteks ekonomi nasional dan regional yang juga semakin kondusif. Dalam kurun waktu tahun 2000 hingga sekarang secara umum Kabupaten Kuningan menempuh arah perbaikan ekonomi meskipun tersela goncangan kebijakan harga BBM pada tahun 2005. Pemulihan ekonomi tersebut menjadi salah satu landasan bermanfaat dalam melanjutkan perjuangan pembangunan baik untuk masa sekarang maupun yang akan datang. Pengertian dan Pentingnya RPJP Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah adalah dokumen yang berisi arah dan kebijakan dasar pembangunan di daerah

5

untuk jangka waktu 20 tahun yang berkedudukan sebagai pedoman bagi semua pihak dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan jangka menengah (5 tahunan) dan jangka pendek (tahunan). Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang merupakan substansi utama dari RPJPD yang merupakan cerminan dari keinginan seluruh masyarakat pada suatu daerah, bukan semata-mata kehendak pemerintahan daerah. Penyusunan RPJP Daerah secara langsung diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). RPJP Daerah merupakan kerangka besar perencanaan Pembangunan yang membingkai dan memberikan batasan (koridor) bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam lingkup waktu yang lebih pendek yang berlangsung secara kontinyu dari periode ke periode. Dengan demikian, RPJP Daerah akan berfungsi menjamin keterkaitan dan keberlanjutan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan pendek guna mencapai tujuan utama pembangunan jangka panjang yang telah ditentukan. Bagi Kabupaten Kuningan yang menyusun RPJP Daerah periode 2005-2025, dokumen ini akan memberikan panduan bagi keberlanjutan pembangunan untuk mencapai tujuan ideal yang diinginkan masyarakat Kabupaten Kuningan pada tahun 2025. Hingga dewasa ini, Kabupaten Kuningan belum memiliki rencana pembangunan yang berperspektif waktu jangka panjang. Oleh karena itu, jaminan bagi berlangsungnya sustainability Pembangunan Daerah dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang belum cukup mantap. Dengan demikian, upaya menyusun RPJPD Kabupaten Kuningan 2005-2025 relevan dan diperlukan, tidak hanya untuk memenuhi tuntutan peraturan perundangan yang berlaku, namun juga untuk kepentingan penyelenggaraan Pembangunan Daerah itu sendiri. Dengan adanya RPJPD akan tersedia pedoman pembangunan jangka panjang berupa rencana umum dan kondisi yang akan diwujudkan selama 20 tahunan. Pernyataan tentang kondisi ini merupakan Visi pembangunan 20 tahunan yang berfungsi sebagai salah satu visi antara untuk mencapai visi akhir atau tujuan akhir masyarakat Kabupaten Kuningan yang tercantum dalam sasanti daerah yaitu “Rapih Winangun Kerta Raharja“.

6

Pola Pikir dan Proses Penyusunan A. Pola Pikir Penyusunan RPJP Kabupaten Kuningan 2005 – 2025 didasarkan pada kerangka atau pola pikir yang mencakup 6 (enam) substansi utama, yaitu Kebijakan Nasional; Kebutuhan Orientasi Pembangunan Jangka Panjang; Identifikasi dan Proyeksi Kondisi, Masalah, Peluang, dan Tantangan Pembangunan Daerah; Partisipasi Masyarakat; Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang; serta Arah Pembangunan Jangka Panjang. Keenam substansi tersebut merupakan inti yang membangun pola pikir penyusunan RPJP Kabupaten Kuningan 2005 – 2025. Kebijakan Nasional khususnya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan dasar hukum yang memunculkan kepentingan penyusunan RPJPD di Kabupaten Kuningan. Selain itu, terdapat dasar empiris yang juga turut memunculkan kepentingan penyusunan RPJPD tersebut, yaitu adanya kebutuhan bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan di Kabupaten Kuningan untuk memiliki orientasi pembangunan jangka panjang. Dengan memiliki orientasi tersebut, Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kuningan akan memiliki arah dan tujuan pembangunan yang jelas dalam jangka waktu 20 tahun, sehingga pelaksanaan pembangunan dari waktu ke waktu akan menjadi proses yang sinambung, sistematis, dan utuh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi dan proyeksi kondisi, masalah, peluang, dan tantangan pembangunan daerah adalah tahap awal kunci dalam penyusunan RPJPD. Langkah ini merupakan bentuk pemindaian lingkungan baik internal maupun eksternal untuk mengetahui kondisi berbagai aspek pembangunan. Hasil dari langkah tersebut merupakan dasar dalam merancang Visi dan Misi serta Arah dan Tujuan Pembangunan Daerah Jangka Panjang. Partisipasi masyarakat merupakan proses utama yang ditempuh dalam mengeksplorasi, membangun, dan membulatkan rancangan Visi, Misi, dan kebijakan pembangunan jangka panjang. Pandangan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat yang muncul dalam proses partisipasi disintesiskan dengan hasil analisis teknoratis-akademis terutama yang diperoleh dalam tahap Identifikasi dan proyeksi kondisi. Dengan demikian, terwujudlah rumusan kebijakan pembangunan jangka panjang yang optimal, yang merupakan perpaduan antara pertimbangan realitas objektif dengan realitas keinginan dan harapan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kuningan. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang adalah esensi dari RPJP Kabupaten Kuningan yang dihasilkan dari rangkaian proses tersebut di atas.

7

Substansi ini sangat mendasar karena merupakan perwujudan hakikat kehendak masyarakat Kabupaten Kuningan mengenai wujud Kabupaten Kuningan yang akan dibangun 20 tahun yang akan datang dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada. Visi dan Misi ini akan menjadi sumber fundamental dalam menentukan Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kuningan. Arah Pembangunan Jangka Panjang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang yang telah disepakati. Substansi ini memberikan gambaran mengenai langkah-langkah pembangunan umum yang bersifat arahan (indikatif) yang harus dilakukan selama 20 tahun ke depan. Rumusan kebijakan pembangunan yang bersifat lebih operasional (imperatif) dalam kurun waktu yang lebih pendek, yaitu 5 tahunan (jangka menengah) dan tahunan (jangka pendek) harus mengacu secara konsisten terhadap Arah dan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang. Keenam substansi tersebut merupakan sub-sub sistem pokok yang saling berkaitan membentuk sistem holistik penyusunan RPJP Kabupaten Kuningan 2005 – 2025. Kristalisasi makna yang terwujud dari interaksi seluruh substansi tersebut adalah bahwa RPJP Kabupaten Kuningan 2005 – 2025 merupakan pernyataan kehendak masyarakat Kabupaten Kuningan mengenai wujud Kabupaten Kuningan yang harus dibangun 20 tahun mendatang yang dijabarkan dalam bentuk Visi, Misi, Arah, dan Kebijakan Pembangunan yang jelas untuk dijadikan pedoman oleh segenap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kuningan. B. Proses Penyusunan Penyusunan RPJP Kabupaten Kuningan dilakukan melalui serangkaian langkah yang meliputi proses teknokratis, partisipatif, dan politis. Secara umum tahapan yang ditempuh dalam penyusunan RPJP Kabupaten Kuningan Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut. 1. Persiapan; Pada tahap ini dilakukan berbagai langkah teknis dan koordinatif untuk membentuk prakondisi yang memadai bagi pelaksanaan penyusunan RPJP Kabupaten Kuningan. Langkah-langkah tersebut meliputi inventarisasi dan adopsi berbagai ketentuan perundangan yang terkait, koordinasi internal lingkup Pemerintah Daerah, Penyusunan dan dialog kerangka konseptual awal RPJP Kabupaten Kuningan, Diseminasi dan Sosialisasi awal, Pembentukan Tim Penyusun RPJP Kabupaten Kuningan, pembentukan gugus tugas penyusun rancangan awal RPJP, dan pengumpulan serta pengolahan data awal. 2. Penyusunan Rancangan Awal RPJP Kabupaten Kuningan 2005 - 2025; Tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan dan menyusun draft awal RPJP Kabupaten Kuningan Tahun 2005 – 2025. Langkah yang

8

ditempuh antara lain mencakup sosialisasi secara intensif, pengolahan data komprehensif, penyusunan dokumen rancangan awal RPJPD, Lokakarya dalam rangka Konsultasi publik rancangan awal RPJPD, pemantapan rancangan awal RPJPD untuk bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang. 3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang; Tahap ini merupakan langkah untuk memperoleh kesepakatan mengenai RPJP Kabupaten Kuningan 2005 – 2025 dari seluruh lapisan masyarakat melalui perwakilannya. Bahan yang dijadikan dasar untuk kesepakatan adalah Rancangan Awal RPJPD yang telah disiapkan pada tahap sebelumnya. Unsur masyarakat yang diundang dalam Musrenbang ini bersifat menyeluruh, yang meliputi unsur organisasi masyarakat, LSM, Tokoh Masyarakat, Pemerintah Daerah, DPRD, Perguruan Tinggi, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Kesepakatan yang terbangun dalam tahap ini menjadi bahan untuk penyusunan Rancangan Akhir (Final) RPJP Kabupaten Kuningan 2005 – 2025. 4. Penyusunan Rancangan Akhir (Final) RPJP Kabupaten Kuningan 2005 – 2025; Rancangan awal RPJP Kabupaten Kuningan yang telah dibahas dan disempurnakan dalam Musrenbang Jangka Panjang selanjutnya disusun kembali menjadi Rancangan Akhir (Final) RPJP Kabupaten Kuningan. Rancangan akhir ini merupakan produk RPJP yang tidak akan lagi mengalami perubahan dan menjadi dasar dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Perda RPJP Kabupaten Kuningan 2005 – 2025. Penyusunan naskah akademik Raperda RPJPD merupakan bagian dari Tahap ini. Setelah tersusun, rancangan akhir RPJPD dan naskah akademik Raperda RPJPD disampaikan kepada Bupati Kuningan untuk diproses lebih lanjut dalam tahap penetapan Perda RPJP Kabupaten Kuningan Tahun 2005 – 2025. 5. Penetapan RPJP Kabupaten Kuningan Tahun 2005 – 2025; Tahap ini merupakan proses untuk memberikan kekuatan hukum tetap terhadap RPJP Kabupaten Kuningan 2005 – 2025 sehingga bisa menjadi acuan pembangunan yang stabil selama periode tersebut. Langkah pokok yang ditempuh adalah Konsultasi dengan Pemerintah Provinsi, Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Kabupaten Kuningan 2005 – 2025 oleh Bupati kepada DPRD, Pembahasan Raperda RPJPD, dan Penetapan RPJP Kabupaten Kuningan 2005 – 2025. Tahap ini ditempuh pada Tahun 2008.

9

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kuningan 2005 – 2025 adalah menyediakan landasan atau pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kuningan. RPJP ini akan menjadi landasan yang mengikat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2005 - 2025. Tujuan dari penyusunan RPJP ini adalah menjamin kemantapan, keberlanjutan, dan konsistensi penyelenggaraan pembangunan daerah untuk kurun waktu 2005 – 2025 dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Kuningan yang Rapih Winangun Kerta Raharja. Landasan Hukum Penyusunan RPJP Kabupaten Kuningan 2005 – 2025 ditempuh dengan berlandas pada beberapa ketentuan perundangan sebagai berikut. 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat. 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286). 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4355). 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4389). 6. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400). 7. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4421)

10

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4548) 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4438) 10. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) 11. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4090) 12. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124) 13. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

11

Kedudukan dan 2005-2025

Keterkaitan

RPJP

Kabupaten

Kuningan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kuningan 20052025 memiliki kedudukan sebagai acuan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kuningan selama 20 tahun dari tahun 2005 sampai dengan 2025. Sebagai pengejawantahan dari kedudukannya tersebut, RPJP Kabupaten Kuningan 2005-2025 harus menjadi acuan langsung bagi penyusunan visi dan misi para calon kepala daerah Kabupaten Kuningan dan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuningan (RPJMD) yang berjangka waktu lima tahunan selama periode 20 tahun tersebut. RPJP Kabupaten Kuningan 2005 – 2025 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya baik yang ada di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun nasional. Keterkaitan dengan masing-masing dokumen perencanaan tersebut bersifat khas sesuai dengan cakupan ruang wilayah dan ruang waktunya. Beberapa dokumen perencanaan di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten yang terkait dengan RPJP Kabupaten Kuningan 2005 – 2025 adalah RPJP Nasional, RPJP Provinsi, RTRW Kabupaten Kuningan, Master Plan Kabupaten Kuningan, dan Master Plan Agropolitan Kabupaten Kuningan. Secara umum ada empat jenis sifat hubungan yang mungkin antara RPJP Kabupaten Kuningan dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu mengacu/diacu, mempedomani/dipedomani, memperhatikan/diperhatikan, dan menjabarkan/dijabarkan. RPJP Kabupaten Kuningan harus mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi. Hal ini berarti isi RPJP Kabupaten Kuningan harus mencerminkan atau mendukung esensi kebijakan yang tertuang dalam RPJP Nasional dan Provinsi, meskipun secara tekstual tidak harus mengartikulasikan secara persis pernyataan kebijakan yang tertuang di dalamnya. RPJP Kabupaten Kuningan harus memperhatikan RTRW dan Master Plan Kabupaten Kuningan dalam penentuan arah dan kebijakan pengembangan wilayah. Hal ini bermakna penentuan arah dan kebijakan pengembangan wilayah jangka panjang dalam RPJP Kabupaten Kuningan harus berpijak pada struktur dan pola pemanfaatan ruang secara umum dan terperinci yang telah diatur dalam RTRW Kabupaten Kuningan dan Master Plan Kabupaten Kuningan, serta berpijak pada pengaturan pengembangan ekonomi pertanian yang tertuang dalam Master Plan Agropolitan Kabupaten Kuningan.

12

Sistematika Penulisan Penyusunan RPJP Kabupaten Kuningan Tahun 2005 – 2025 didasarkan pada sistematika penulisan sebagai berikut. BAB I. PENDAHULUAN Bab ini memberikan pengantar dan latar atas penyusunan RPJPD yang berisi Latar Belakang Penyusunan RPJPD dengan cakupan Latar Belakang Pembentukan Daerah, Pengertian RPJPD, Pola Pikir dan Proses Penyusunan RPJPD; Maksud dan Tujuan Penyusunan RPJPD; Landasan Hukum Penyusunan RPJPD, Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya; dan Sistematika Penulisan. BAB II. KONDISI UMUM DAN TANTANGAN DAERAH Bagian ini berisi dua bagian pokok, yaitu uraian mengenai keadaan umum Kabupaten Kuningan sampai dengan saat ini dan uraian tentang tantangan yang akan dihadapi selama 20 tahun ke depan. Aspek-aspek yang akan ditelaah kondisi dan tantangannya meliputi aspek geomorfologis dan lingkungan hidup, Kependudukan, Ekonomi dan Sumberdaya Alam, Sosial Budaya dan Politik, Prasarana dan Sarana, dan Pemerintahan. Selain itu, juga dipaparkan perkembangan regional dengan fokus pada perkembangan penataan ruang dan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dan wilayah CirebonIndramayu-Majalengka-Kuningan (CIAYUMAJAKUNING). kajian tentang tantangan untuk seluruh aspek tersebut dilakukan berdasarkan analisis yang rasional dan cermat terhadap kondisi seluruh aspek dengan mengacu pada data dan informasi beberapa tahun terakhir. BAB III. VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG Bab ini berisi pernyataan tentang keadaan yang diinginkan untuk terwujud pada akhir periode perencanaan (Visi), embanan yang harus dijalankan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan tersebut (Misi), dan langkahlangkah pokok pembangunan yang akan dilaksanakan dalam rangka menjabarkan Misi guna mewujudkan Visi (Arah Pembangunan). Langkah pokok atau arah pembangunan jangka panjang meliputi Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang yang memuat strategi pelayanan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, serta arahan pengembangan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang yang berlaku. BAB IV. KAIDAH PELAKSANAAN Bab ini menguraikan nilai-nilai atau kaidah yang menjadi landasan dalam pelaksanaan setiap kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

13

Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kuningan 2005 – 2025. Kaidah tersebut merupakan ruh dari operasionalisasi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang yang tertuang dalam RPJP Kabupaten Kuningan 2005 2025. BAB V. PENUTUP Pada Bab ini diuraikan penegasan mengenai kedudukan strategis dan sentral dari RPJP Kabupaten Kuningan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kuningan dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam pembangunan, terutama sebagai acuan bagi para calon kepala daerah dalam merumuskan Visi, Misi, dan Program mereka, serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama periode perencanaan pembangunan jangka panjang ini.

14

BAB II. KONDISI UMUM DAN TANTANGAN DAERAH

Aspek yang ditinjau kondisinya meliputi aspek geomorfologi dan Lingkungan Hidup, Kependudukan, Ekonomi dan Sumberdaya Alam, Sosial Budaya dan Politik, Prasarana dan Sarana, Pemerintahan, serta perkembangan regional yang meliputi Jawa Barat dan Kawasan Cirebon-Indramayu-MajalengkaKuningan (CIAYUMAJAKUNING). Aspek-aspek tersebut merupakan sub-sub sistem penting dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang mempengaruhi dan atau dipengaruhi keragaan masyarakat dan pembangunan pada suatu wilayah. Tinjauan terhadap seluruh aspek tersebut didasarkan pada data terkait terakhir yang tersedia. Melalui pendalaman dan analisa terhadap kondisi umum tersebut akan diperoleh pijakan yang rasional dan objektif dalam menentukan kondisi yang diharapkan dalam jangka panjang ke depan. Gambaran mengenai kondisi umum dan tantangan ke depan masing-masing aspek tersebut adalah sebagai berikut. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan terletak pada koordinat 108 023’-108047’ Bujur Timur dan 6047’- 7012’ Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.178,57 Km² (117.857,55 Ha). Secara administratif di bagian utara Kabupaten Kuningan berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis (Jawa Barat) dan Kabupaten Cilacap (Jawa Tengah), serta di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka. Kabupaten Kuningan terdiri atas 32 kecamatan, 361 desa, dan 15 kelurahan. Bentang alam Kabupaten Kuningan sebagian besar merupakan perbukitan dan pegunungan dengan puncak tertinggi Gunung Ciremai yang berketinggian 3.078 m. Hanya sebagian kecil dari wilayah Kabupaten Kuningan yang merupakan pedataran yang terkonsentrasi di bagian tengah dan timur. Berdasarkan kemiringan lerengnya, wilayah Kabupaten Kuningan dapat dikelompokan ke dalam 3 (tiga) katagori morfologi yaitu morfologi dataran dengan kemiringan lereng lebih kecil dari 8%; morfologi perbukitan landai dengan kemiringan lereng antara 8% – 30%; dan morfologi perbukitan terjal dengan kemiringan di atas 30%. Wilayah dengan morfologi dataran mencakup 30% dari luas seluruh Kabupaten Kuningan yang meliputi bagian tengah dan timur. Wilayah dengan morfologi perbukitan landai mencakup 15% dari luas Kabupaten yang berada di bagian barat, utara, dan timur.

15

Penampakan bentang alam wilayah ini berupa perbukitan bergelombang landai. Wilayah dengan morofologi perbukitan terjal mencapai 55% dari luas keseluruhan, berupa pegunungan dan perbukitan dengan lereng terjal. Beberapa gunung tertinggi di katagori wilayah ini adalah Gunung Ciremai (3.078 m), Gunung Mayana (1.272 m), dan Gunung Subang (1.210 m). Wilayah Kabupaten Kuningan sebagian besar tersusun oleh batuan sedimen dan vulkanik, sisanya merupakan endapan aluvium yang telah terendapkan sejak masa Miosen. Secara stratigrafi dan pengelompokan dari tua ke muda, batuan tersebut terdiri atas Formasi Pemali dengan tebal 500 m yang tersebar di bagian barat daya dan tenggara; Formasi Rambatan dengan tebal 300 m, penyebarannya sempit di bagian selatan; Formasi Lawak dengan tebal 150 meter, tersebar di bagian timur; Formasi Kumbang dengan tebal mendekati 2000 m yang tersebar di bagian selatan; Formasi Halang dengan ketebalan lebih dari 400 meter, tersebar di bagian selatan dan timur; Anggota Lebakwangi Formasi Halang dengan penyebaran sempit di bagian tengah dan tenggara; Anggota Gunung Hurip Formasi Halang dengan ketebalan 200 – 400 meter yang tersebar di bagian barat daya; Formasi Ciherang yang tersebar di bagian utara dan tengah; Formasi Gintung dengan ketebalan 800 meter yang tersebar di bagian utara; Endapan Lahar Cipedak yang diperkirakan sebagai hasil letusan Gunung Ciremai tua, tersebar di bagian tengah di sekitar lembah sungai Cisanggarung; Hasil Gunung Api Tua tak Teruraikan yang tersebar di bagian utara dan selatan Gunung Ciremai; Breksi Hasil Gunung Api Tua yang menyebar memanjang dari bagian barat sampai bagian tengah; Lava Hasil Gunung Api Tua yang tersebar di bagian utara dan selatan lereng Gunung Ciremai; Lava Hasil Gunung Api Muda tak Teruraikan yang tersebar di bagian barat sampai bagian tengah; Lava Hasil Gunung Api Muda yang tersebar secara sporadis di bagian timur dan selatan; Undak Sungai dengan ketebalan kurang dari 20 meter, tersebar di bagian timur; Aluvial yang tersebar secara sporadis di sekitar Waduk Darma, lembah Sungai Cisanggarung, dan lembah Sungai Cijangkelok. Kondisi kesuburan tahah di Kabupaten Kuningan bervariasi yang meliputi wilayah dengan keseburan tanah tinggi, kesuburan tanah sedang, kesuburan tanah rendah, dan kesuburan tanah sangat rendah. Wilayah dengam kesuburan tanah tinggi terletak di bagian barat laut. Tanah di wilayah ini terbentuk dari lapukan batuan gunung api, terdiri atas breksi, lava, endapan lahar, lapili, pasir tufan dan tuf. Daerah dengan kesuburan tanah sedang terletak di bagian barat dan timur, terutama di dataran Waduk Darma dan dataran limpas banjir Sungai Cisanggarung dan Sungai Cijangkelok. Tanah pada katagori ini terbentuk dari jenis tanah aluvial, seperti endapan rawa dan sungai.

16

Daerah dengan kesuburan tanah rendah berada di bagian timur hingga selatan. Tanah di daerah ini merupakan hasil pelapukan dari konglomerat, batu pasir, batu lanau, serpih, napal, sisipan breksi dan batu gamping. Daerah dengan kesuburan tanah sangat rendah tersebar secara sporadis dengan luasan yang sempit di bagian tenggara. Tanah di daerah ini merupakan lapukan batu gamping. Kabupaten Kuningan menghadapi masalah lingkungan beraspek geologi yang mencakup erosi, gerakan tanah, kegempaan, dan letusan Gunung Ciremai. Erosi berupa proses pengikisan batuan dan tanah oleh aktivitas air permukaan sangat potensial terjadi di daerah yang dibentuk oleh pasir kerikilan, bersifat lepas-kurang padu, vegetasi jarang atau gundul dan berlereng landai-curam. Dari sisi gerakan tanah, Wilayah Kabupaten Kuningan dapat dikelompokan ke dalam 4 (empat) zona kerentanan terhadap gerakan tanah, yaitu Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah, Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah, Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sedang, dan Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi. Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah memiliki kestabilan yang tinggi sehingga memiliki peluang kecil untuk terjadi longsor. Morfologi daerah ini berupa dataran dengan kemiringan lereng lebih kecil dari 5% dan umumnya terbentuk dari dari lempung, pasir, kerikil dan bongkah endapan sungai, lava, breksi dan lahar endapan vulkanik, batu lanau, batu lempung, dan napal. Zona ini meliputi bagian tengah sekitar sungai Cisanggarung dan bagian timur sekitar sungai Cijangkelok. Zona kerentanan Gerakan Tanah Rendah meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Kuningan terutama di bagian utara dan tengah. Pada zona ini jarang atau hampir tidak pernah terjadi gerakan tanah, kecuali yang berdimensi kecil contohnya di sekitar tebing sungai. Zona ini umumnya dibentuk oleh lava, breksi, dan lahar endapan vulkanik, serta konglomerat, batu pasir, batu lanau, batu lempung, dan napal. Morfologi zona ini merupakan daerah landaian dengan kemiringan lereng berkisar 5 – 15%. Daerah pada zona kerentanan gerakan tanah sedang memiliki risiko terjadi longsor, terutama pada tempat yang berbatasan dengan lembah sungai atau tebing jalan tergantung pada ketebalan tanah dan sifat fisik tanah/batuan pembentuk. Zona ini terletak di bagian selatan dan tersebar secara sporadis di bagian tengah. Zona kerentanan gerakan tanah tinggi memiliki risiko tertinggi untuk terjadi longsor. Pada zona ini gerakan tanah sering terjadi. Gerakan tanah lama dan

17

baru masih dapat aktif bergerak terutama akibat curah hujan yang tinggi dan erosi. Zona ini umumnya memiliki kemiringan lereng yang sangat terjal, tersebar secara sporadis di bagian utara dan selatan di sekitar lereng dan puncak bukit. Dari aspek kegempaan, berdasarkan pada peta zona seismik dan peta wilayah rawan bencana gempa bumi Indonesia, wilayah Kabupaten Kuningan termasuk ke dalam daerah yang berintensitas gempa rendah. Namun demikian, jika terjadi gempa getarannya akan dirasakan dan bisa menimbulkan kepanikan. Jika terjadi gempa di Laut Jawa yang menimbulkan tsunami, Kabupaten Kuningan akan aman dari bencana tersebut karena posisi terdekat dengan garis pantai mencapai 25 km, serta ketinggian terendahnya mencapai 30 m di atas permukaan laut. Melalui analisis geologi lingkungan yang mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas, wilayah Kabupaten Kuningan bisa dikelompokan ke dalam 5 katagori, yaitu Wilayah Cukup Leluasa untuk Dikembangkan; Wilayah Agak Leluasa untuk Dikembangkan; Wilayah Kurang Leluasa untuk Dikembangkan; Wilayah Tidak Leluasa untuk Dikembangkan; dan Wilayah Tidak Layak untuk Dikembangkan. Wilayah cukup leluasa untuk dikembangkan sebagian besar berada di bagian timur Kabupaten Kuningan. Wilayah ini berupa dataran dan pada umumnya memiliki kemiringan lahan (kelerengan) lebih kecil dari 8%. Wilayah ini memiliki sumberdaya air permukaan yang cukup berlimpah, berasal dari Waduk Darma, Sungai Cisanggarung, Sungai Cijolang, dan Sungai Cijangkelok. Air tanahnya bersumber dari akuifer dengan produktivitas sedang. Dewasa ini penggunaan lahan di katagori wilayah ini terutama berupa kebun campuran, sawah, ladang, perkebunan, hutan produksi dan pemukiman. Berbagai jenis kegiatan budidaya dimungkinkan untuk dilakukan secara intensif di wilayah ini. Wilayah agak leluasa untuk dikembangkan tersebar secara sporadis di bagian barat, tengah, dan timur Kabupaten Kuningan. Morfologi bagian barat berupa lereng Gunung Ciremai dengan kemiringan lebih besar dari 40%. Daerah di bagian lainnya umumnya berupa dataran hingga bergelombang dengan kemiringan 8% - 30%. Sumber daya air di wilayah ini lebih langka, antara lain berasal dari akuifer dengan produktivitas sedang. Mata airnya umumnya memiliki debit lebih kecil dari 5 liter/detik. Meskipun kegiatan budidaya dimungkinkan di wilayah ini, namun tingkat keleluasaannya lebih rendah dibandingkan dengan wilayah katagori pertama. Wilayah kurang leluasa untuk dikembangkan terletak di bagian selatan dan tersebar secara sporadis di bagian timur dan utara. Morfologi wilayah ini umumnya berupa pegunungan dengan kemiringan berkisar antara 8 – 40 %,

18

hanya sebagian kecil yang berkemiringan lebih kecil dari 8%. Potensi ketersediaan air dari sungai sedang dan potensi air tanah rendah disebabkan produktifitas akuifernya yang rendah, yaitu dengan debit 5 liter/detik. Dewasa ini, penggunaan lahan di wilayah ini berupa hutan lindung, kebun campuran, sawah, ladang, perkebunan, hutan produksi, dan permukiman. Wilayah tidak leluasa untuk dikembangkan tersebar secara sporadis di bagian timur Kabupaten Kuningan. Wilayah ini berupa perbukitan terjal dengan kemiringan lebih dari 40%. Ketersediaan sumberdaya air baik dari sungai maupun air tanah kecil. Mata air di wilayah ini memiliki debit kurang dari 5 liter/detik. Dewasa ini penggunaan lahan di wilayah ini terutama berupa hutan lindung, kebun campuran, sawah, ladang, perkebunan, hutan produksi, dan permukiman. Wilayah tidak layak untuk dikembangkan berada di bagian barat Kabupaten Kuningan yang meliputi lereng puncak Gunung Ciremai, dan tersebar secara sporadis di bagian selatan serta utara. Morfologinya berupa perbukitanpegunungan dengan kemiringan lereng umumnya lebih besar dari 40% dan ketinggian di atas 1000 m di atas permukaan laut. Kondisi geomorfologi dan lingkungan tersebut secara keseluruhan menempatkan Kabupaten Kuningan dalam posisi yang unik dari sisi perannya dalam pembangunan wilayah. Posisinya yang berada di belakang dan lebih tinggi dari wilayah Cirebon yang merupakan pusat kegiatan ekonomi di wilayah CIAYUMAJAKUNING, tidak hanya menempatkannya sebagai penyokong tumbuhkembangnya perekonomian di wilayah tersebut, namun juga menjadi daerah sistem penyangga kehidupan bagi masyarakat di wilayah tersebut, khususnya dalam hal penyediaan sumberdaya air. Dengan kondisi tersebut kesejahteraan masyarakat di wilayah Cirebon sedikit banyak dipengaruhi oleh keadaan basis alam di Kabupaten Kuningan yang menyediakan jasa lingkungan ketersediaan air. Basis alam tersebut terutama Kawasan Gunung Ciremai yang salah satu fungsinya adalah sebagai Daerah Tangkapan Air (catchment area). Oleh karena terkait dengan kedudukan geografis dan kondisi alam yang bersifat ada sejak awal, peran sebagai penyokong atau hinterland dan penopang lingkungan tersebut pada dasarnya telah dijalankan oleh Kuningan dari sejak awal keberadaannya sebagai suatu wilayah dengan komunitas yang terorganisasi. Bahkan pada masa berkembangnya kerajaan-kerajaan, Kuningan pun menjalankan fungsi penyokong bagi Cirebon dalam bidang pertahanan. Memperhatikan posisi tersebut, maka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kuningan, khususnya di bidang ekonomi dan lingkungan tidak hanya akan mempengaruhi masyarakatnya, namun juga masyarakat di wilayah Cirebon.

19

Kondisi dan karakteristik alam yang khas juga telah memberi pembatas terhadap Kabupaten Kuningan dalam membangun daerahnya. Karena kondisi alamiah tersebut banyak bagian dari wilayahnya --berdasarkan kriteria fungsi lahan-- termasuk ke dalam kawasan lindung. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, khususnya faktor kemiringan lahan dan kerentanan terhadap bencana alam (gerakan tanah). Kawasan lindung memiliki fungsi perlindungan sumberdaya alam setempat atau daerah dibawahnya sehingga harus dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip konservasi sumberdaya alam yang ketat. Dengan kondisi tersebut, peluang pengembangan ekonomi berbasis industri di Kabupaten Kuningan lebih terbatas dibandingkan dengan daerah yang memiliki kawasan bukan lindung (kawasan budidaya) yang lebih luas. Pengembangan industri secara intensif khususnya industri berat kurang sesuai untuk dilakukan di Kabupaten Kuningan, Karena akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang bisa mengancam fungsi-fungsi pokok kawasan lindung. Kegiatan ekonomi yang lebih cocok dan aman untuk dikembangkan di Kabupaten Kuningan adalah kegiatan non industri, industri yang ramah lingkungan, dan kegiatan ekonomi yang berbasis pada produksi jasa lingkungan. Selain itu, hal yang perlu dipertimbangkan secara seksama ke depan adalah keberadaan Gunung Ciremai. Gunung Ciremai yang termasuk jenis gunung api aktif sejak tahun 1600 selain merupakan asset alam yang sangat berharga, juga mengandung risiko bencana (alam) letusan gunung. Risiko tersebut memerlukan antisipasi, terlebih selama lebih dari satu abad terakhir Gunung Ciremai belum mengalami letusan. Dalam jangka waktu 20 tahun ke depan terjadinya risiko letusan tersebut cukup dimungkinkan. Langkah antisipasi yang perlu adalah merancang rencana darurat (contingency plan) yang merupakan respon penghindaran terencana jika bencana itu terjadi, dan adaptasi penataan ruang yang memungkinkan terjadinya minimalisasi dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat Kabupaten Kuningan melalui perencanaan dan pemanfaatan ruang yang tepat. Respon penataan ruang merupakan langkah yang paling strategis karena bisa menghindari bencana sejak awal. Dampak lebih buruk bisa dihindari melalui pemanfaatan ruang yang menempatkan pusat kegiatan masyarakat dan pemerintahan jauh dari wilayah risiko bencana. Untuk itu perlu dipertimbangkan menggeser kawasan budidaya ---yang merupakan pusat aktivitas masyarakat--- ke wilayah yang menjauhi lereng Gunung Ciremai, yaitu di wilayah tengah dan timur Kabupaten Kuningan. Bergesernya kawasan budidaya dan konsentrasi kegiatan sosial ekonomi ke wilayah tengah akan memposisikan wilayah barat sebagai kawasan penyangga (buffer zone) yang dalam konteks bencana akan bisa meredam

20

dampak kerusakan yang lebih besar dari letusan Gunung Ciremai. Sebagai kawasan penyangga wilayah ini perlu memiliki kawasan berfungsi lindung yang semakin meluas dengan pengembangan permukiman dan ekonomi yang sagat dibatasi. Penempatan pusat kegiatan di wilayah tengah tersebut juga memiliki nilai strategis bagi efisiensi dan perkembangan pembangunan Kabupaten Kuningan di masa mendatang dalam konteks perkembangan regional di sekitarnya, khususnya Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Brebes. Wilayah tengah memiliki topografi yang datar (flat) sehingga pengembangan infrastruktur dasar serta fasilitas umum dan sosial di wilayah ini dalam jangka panjang akan jauh lebih murah dibandingkan di wilayah barat yang memiliki topografi bergelombang dan bergunung. Selain itu, hal tersebut akan lebih mendekatkan poros pembangunan Kabupaten Kuningan dengan wilayah timur (Kabupaten Brebes, Propinsi Jawa Tengah) sehingga terjadi keseimbangan jarak dengan wilayah utara (Kabupaten Cirebon). Hal ini akan mengakselerasi pelepasan sumbatan-sumbatan hubungan sosial ekonomi antara Kuningan dengan kedua Kabupaten tersebut sehingga pembangunan regional Cirebon-Brebes-Kuningan (CIBENING) pun akan terakselerasi pula. Pembangunan yang pesat, saling terkait dan saling mendukung di kawasan ini akan menguntungkan tidak hanya secara individual bagi masingmasing kabupaten, namun juga bagi perkembangan Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Kuningan dewasa ini adalah 1.069.448 jiwa. Komposisinya terdiri atas 534.415 jiwa laki-laki dan 535.033 jiwa perempuan. Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Kuningan terdiri atas 26,86% kelompok umur 00 - 14, 66,77% kelompok umur 15 - 64, dan 6,38% kelompok umur 65+. Dengan memperhatikan kriteria standar penduduk produktif dan penduduk tidak produktif, maka Kabupaten Kuningan memiliki jumlah penduduk tidak produktif yang cukup besar. Namun demikian, dari sisi jumlah penduduk belum produktif yang berada di bawah 40%, hal itu mengindikasikan Kabupaten Kuningan akan memasuki tahap “bonus demografi”, yaitu tahap diperolehnya keuntungan ekonomi berupa penghematan dana pembangunan akibat penurunan proporsi penduduk usia produktif. Kondisi struktur penduduk tersebut berkaitan dengan beban tanggungan keluarga masyarakat Kabupaten Kuningan. Angka Beban Tanggungan merupakan ukuran yang menunjukan rasio banyaknya orang yang tidak produktif yang harus ditanggung kebutuhan hidupnya oleh 1 orang

21

penduduk produktif. Ukuran ini merupakan salah penanda mengenai tinggi rendahnya kesejahteraan rata-rata keluarga dalam suatu masyarakat. Angka Beban Tanggungan (ABT) rata-rata di Kabupaten Kuningan selama 6 tahun terakhir adalah 55,06. Ini berarti dalam setiap keluarga rata-rata 1 orang produktif harus menanggung kebutuhan hidup 0,55 orang yang tidak produktif. ABT pada Tahun 2005 merupakan angka beban tanggungan terendah yaitu sebesar 49,78 dan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipicu oleh pertambahan penduduk usia produktif dan penurunan penduduk usia tidak produktif. Berdasarkan batasan kecamatan, jumlah penduduk terbanyak untuk 5 besar kecamatan secara berturut-turut terdapat di Kecamatan Kuningan, Kecamatan Ciawigebang, Kecamatan Darma, Kecamatan Kramatmulya dan Kecamatan Cilimus. Konsentrasi penduduk di 5 kecamatan tersebut berkaitan dengan kondisi dan perkembangan kelima wilayah tersebut dalam konteks perkembangan Kabupaten Kuningan. Kelima wilayah tersebut memiliki luas wilayah lebih luas dari kecamatan lainnya. Selain itu, memiliki ibu kota kecamatan yang termasuk ke dalam tipe desa kota dan desa semi-kota sehingga dilengkapi sarana dan prasarana yang lebih lengkap. Oleh karena itu, bisa dipahami jika jumlah penduduknya lebih banyak dari wilayah kecamatan lainnya. Pertambahan penduduk dari tahun ke tahun merupakan satu kepastian yang dialami Kabupaten Kuningan. Namun demikian, laju pertambahan penduduk dari satu tahun ke tahun yang lain tidak sama. Hal tersebut sangat tergantung antara lain terhadap intervensi program pembangunan yang dirancang oleh Pemerintah Daerah. Rata-rata Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kuningan dari Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2005 mencapai 1,49 %. Laju Pertumbuhan penduduk tertinggi dicapai antara tahun 2003 yaitu mencapai 3,60%. Jika ditinjau berdasarkaan wilayah kecamatan, Laju pertumbuhan tertinggi selama 14 tahun terakhir untuk 5 kecamatan secara berurutan berlangsung di Kecamatan Kuningan, Kecamatan Darma, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Kramatmulya dan Kecamatan Pasawahan. Berdasarkan data terakhir, kelima kecamatan tersebut termasuk dalam katagori IPM yang tidak sama, yaitu 73,28; 68,96; 69,82; 71,02; dan 68,36. Kecamatan-kecamatan yang mengalami pertumbuhan penduduk tertinggi cenderung akan menghadapi tantangan pengembangan kota dan wilayah yang lebih berat di masa datang dibandingkan dengan kecamatan dengan pertumbuhan penduduk lebih rendah. Tantangan tersebut terutama berupa tuntutan penambahan dan peningkatan fasilitas umum, permukiman, sarana air bersih, lapangan kerja serta pelayanan pendidikan dan kesehatan. Tanpa

22

mengimbangi tuntutan tersebut, pertumbuhan penduduk di wilayah bersangkutan hanya akan menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin berat. Pertumbuhan penduduk pada masing-masing bagian wilayah pada akhirnya akan mempengaruhi dan memberi bentuk terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Kuningan secara keseluruhan. Tantangan peningkatan kemampuan keuangan (fiskal) daerah semakin menguat karena kepentingan untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana publik akan semakin meningkat. Di sisi lain, langkah-langkah yang terarah dan terintegrasi dalam mengantsipasi kemerosotan lingkungan juga semakin diperlukan sebagai antisipasi terhadap meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam oleh penduduk yang semakin banyak. Dengan rata-rata laju pertumbuhan selama periode 2000-2005 mencapai 1,25%, jumlah penduduk Kabupaten Kuningan pada tahun 2013 diproyeksikan akan mencapai 1.148.635 jiwa. Dengan demikian, diperhitungkan dari tahun 2005 (jumlah penduduk: 1.069.448 jiwa) laju pertumbuhan penduduk sampai tahun 2013 diperkirakan mencapai 0,07%. Proyeksi ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa program dan kegiatan pengendalian kependudukan yang berlangsung selama ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jika dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat untuk periode yang sama yang mencapai 2,14%, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kuningan masih lebih kecil. Dengan pertumbuhan penduduk tersebut beberapa kecamatan akan mengalami peningkatan aktivitas ekonomi yang berakibat merubah keragaan (performance) wilayah khususnya ibu kota kecamatan. Beberapa ibu kota kecamatan diperkirakan akan bergeser tipologinya dari desa menjadi desa semi kota dan dari desa semi kota menjadi desa kota. Ibu kota kecamatan yang akan mengalami pergeseran adalah Kramatmulya, Darma, dan Lebakwangi. Ekonomi dan Sumberdaya Alam Gambaran perekonomian daerah bisa dikelompokan ke dalam dua bagian, yaitu gambaran makro dan gambaran mikro atau sektoral. Gambaran makro merupakan informasi mengenai keadaan perekonomian dalam skala gabungan atau agregasi yang meliputi pertumbuhan ekonomi, pemerataan, kesempatan kerja, kondisi kemiskinan, dan kemampuan keuangan (fiskal) daerah. Gambaran mikro menguraikan kondisi spesifik dalam berbagai sektor penting di Kabupaten Kuningan.

23

Gambaran sumberdaya alam memaparkan kondisi berbagai jenis sumberdaya alam yang berperan penting sebagai bagian dari sistem penunjang kehidupan. Paparan mengenai sumberdaya alam ini dipadukan dengan paparan kondisi ekonomi karena adanya keterkaitan timbal balik yang erat antara kegiatan ekonomi dengan kondisi dan pengelolaan sumberdaya alam. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kuningan yang ditunjukan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun berlangsung cukup dinamis. Selama periode 2000 – 2005 Rata-rata pertumbuhan ekonomi (peningkatan PDRB) Kabupaten Kuningan mencapai 4,16%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2005 (5,50%) sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2003 (3,45%). Merosotnya perekonomian pada tahun 2003 terjadi karena faktor musim kering yang berlangsung cukup panjang. Fenomena tersebut telah menyebabkan penurunan produksi pertanian yang merupakan sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Kuningan yang akhirnya menurunkan Pertumbuhan ekonomi daerah. Krisis ekonomi juga telah menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun setelah itu pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pemulihan kembali secara pasti meskipun dengan laju yang tidak menonjol. Setahun setelah krisis, laju pertumbuhan ekonomi berbalik dari kondisi kontraksi mencapai angka 4,44%. Selanjutnya secara relatif lambat namun pasti lajunya merangkak naik hingga mencapai angka 5,50% pada tahun 2005. Kemampuan pemulihan tersebut terutama disebabkan oleh ketahanan (resiliency) usaha mikro dan kecil di Kabupaten Kuningan dalam menghadapi krisis. Usaha jenis ini cepat menyesuaikan diri dan kembali pulih dari goncangan ekonomi karena ketergantungannya yang hampir tidak ada terhadap unsur impor. Struktur perekonomian Kabupaten Kuningan sampai dengan saat ini didominasi oleh kelompok usaha mikro dan kecil sehingga dinamika dan kontribusi mereka akan berpengaruh langsung terhadap besaran PDRB dan pertumbuhan ekonomi. Jika dihubungkan dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), LPE Kabupaten Kuningan selama periode 2001 - 2004 rata-rata berada di atas LPP. Hanya pada tahun 2003 LPE berada di bawah LPP, yaitu LPE sebesar 3,45 sedangkan LPP sebesar 3,60. Kondisi tersebut secara umum menunjukan bahwa laju produksi barang dan jasa oleh masyarakat melampaui laju peningkatan kebutuhannya yang paralel dengan laju pertumbuhan penduduk. Dengan demikian, secara umum bisa disimpulkan bahwa perekonomian daerah selama periode tersebut mampu memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat.

24

Pembagian PDRB terhadap jumlah penduduk (PDRB per kapita) selama periode tersebut memberikan gambaran yang lebih spesifik lagi. PDRB per Kapita ---yang menunjukan secara kasar rata-rata pendapatan masyarakat Kabupaten Kuningan— selama periode tersebut menunjukan trend peningkatan. Pada tahun 2001 PDRB per Kapita mencapai Rp. 2.919.923,35 sedangkan pada tahun 2005 mencapai Rp. 4.344.896,85. Oleh karena pendapatan merupakan salah satu indikator penting yang menunjukan tingkat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan materialnya, maka bisa disimpulkan bahwa selama periode tersebut secara umum telah terjadi peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Meskipun pertumbuhan bisa memberikan informasi mengenai seberapa jauh masyarakat mengalami peningkatan kemakmuran material, namun belum menunjukan bagaimana kemakmuran tersebut terdistribusi di tengah masyarakat. Untuk itu diperlukan ukuran tambahan, yaitu yang biasa digunakan adalah rasio gini (Gini ratio). Selama periode 2000 – 2004 Koefisen Gini Kabupaten Kuningan mengalami peningkatan/penurunan. Pada tahun 2000 angkanya mencapai 0,21 sedangkan pada tahun 2004 mencapai 0,18. Hal ini menunjukan selama periode tersebut terjadi peningkatan pemerataan pendapatan diantara masyarakat Kabupaten Kuningan. Kesempatan kerja mengalami perkembangan yang dinamis. Selama periode 1990–2005 jumlah kesempatan kerja mengalami penurunan dengan pola perkembangan naik turun (fluktuatif), meskipun tidak drastis. Pada awal periode tersebut kesempatan kerja yang ditunjukan oleh jumlah penduduk usia kerja yang bekerja mencapai 96,19 % dari jumlah angkatan kerja, sedangkan pada akhir periode mencapai 89,56%. Konsekuensi dari hal ini, pada periode yang sama jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Kuningan mengalami peningkatan dengan pola yang sama. Pada awal periode, proporsi angkatan kerja yang menganggur terbuka mencapai 3,81% sedangkan pada akhir periode mencapai 10,44%. Angka-angka tersebut diperoleh dengan tidak memisahkan penduduk yang termasuk setengah menganggur (bekerja antara 21 dan 35 jam per minggu) dan pengangguran kritis (bekerja di bawah 21 jam per minggu). Penduduk dalam kedua katagori tersebut dipandang sebagai kelompok yang bekerja. Dengan demikian jika kedua kelompok tersebut dipisahkan maka sebenarnya jumlah penduduk yang tidak mendapat pekerjaan secara layak akan lebih besar. Jumlah penduduk miskin mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan kriteria ekonomi dan sosial yang digunakan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Catatan Sipil (BKKBCS), Penduduk miskin selama periode 2000 – 2005 mengalami peningkatan/penurunan dengan pola yang dinamis. Pada awal periode jumlah penduduk miskin mencapai 40.145 orang, sedangkan pada akhir

25

periode tersebut jumlahnya mencapai 42.880 orang. Jika dihubungkan dengan perilaku pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, kondisi kemiskinan yang berkembang sebaliknya memberikan catatan penting bahwa upaya pemerataan pendapatan diantara kelompok masyarakat berpendapatan rendah masih belum optimal. Kontribusi pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi pada kelompok pelaku ekonomi terbatas yang menguasai pada Pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi pemerataan dalam distribusinya akan tetap menyisakan kemiskinan di tengah masyarakat. Bidang pertanian masih merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat Kabupaten Kuningan. Hal ini antara lain tercermin dari besarnya sektor tersebut menyerap tenaga kerja. Selama kurun waktu 1999 – 2005 Pangsa (proporsi) tenaga kerja pertanian tetap merupakan yang terbesar meskipun besarnya tidak stabil. Antara tahun 1999 dan 2001 proporsi tenaga kerja pertanian mengalami peningkatan, namun kemudian menurun kembali antara tahun 2001 dan 2002. Setelah mengalami peningkatan kembali pada periode 2002-2003 proporsinya mengalami penurunan cukup signifikan setelah tahun 2003 sampai dengan tahun 2005 (mengacu pada hasil Survai Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) Tahun 2005). Ada keterkaitan yang cukup erat antara pergeseran pangsa tenaga kerja di sektor pertanian dengan pergeseran di sektor perdagangan. Ketika proporsi tenaga kerja di sektor pertanian mengalami peningkatan, di sektor perdagangan justru mengalami penurunan. Demikian juga sebaliknya. Nampaknya sebagian masyarakat di Kabupaten Kuningan memiliki fleksibilitas dalam memilih mata pencaharian. Sewaktu-waktu mereka berkerja di sektor pertanian, namun dalam kondisi tertentu mereka bisa beralih ke sektor perdagangan. Dengan demikian ada peralihan tenaga kerja yang bersifat tidak permanen diantar kedua sektor tersebut. Namun hal ini masih perlu dipastikan melalui pengkajian yang lebih mendalam. Kondisi dominannya sektor pertanian juga terlihat dari besarnya proporsi penggunaan lahan (land use) untuk pertanian baik dalam arti sempit maupun luas dari tahun ke tahun. Namun demikian, perkembangan ekonomi regional yang dinamis telah mendorong perubahan pola penggunaan lahan meskipun secara gradual. Karena dorongan kebutuhan di luar pertanian terutama kebutuhan permukiman, proses konversi lahan pertaniann juga berlangsung di Kabupaten Kuningan walaupun tidak berlangsung secara drastis. Setelah selama masa 4 tahun (2000-2004) luas lahan basah (sawah) relatif tetap, memasuki tahun 2005 justru mengalami pengurangan. Hal ini nampaknya berhubungan dengan meningkatnya kegiatan diluar budidaya sawah yang membutuhkan ketersediaan lahan secara ekspansif. Perkembangan produksi budidaya pertanian selama tahun 2000-2005 relatif tidak stabil. Terjadi fluktuasi produksi pada hampir semua komoditi pertanian

26

penting dalam kurun waktu tersebut. Kecuali untuk komoditas bawang daun, produksi komoditi pertanian lainnya cenderung berada dalam batas produksi maksimal yang stagnan. Hal ini nampaknya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu dinamisnya rangsangan pasar dan tidak optimalnya penerapan teknologi. Kekuatan permintaan pasar terhadap berbagai komoditi pertanian berubahubah sehingga berakibat jumlah penawaran (produksi) komoditi pun berubah-berubah untuk menyesuaikan, karena pada umumnya penawaran (supply) mengikuti perilaku permintaan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya fluktuasi produksi komoditi pertanian. Tidak optimalnya penerapan teknologi menyebabkan tidak bisa meningkatnya produktifitas per satuan lahan sehingga batas maksimal produksi yang bisa dijangkau dari waktu ke waktu tidak banyak berubah. Perkembangan yang lebih menggembirakan terjadi pada sub-sektor peternakan. Beberapa jenis ternak serta hasilnya yang penting bagi masyarakat mengalami kenaikan produksi, yaitu sapi potong, ayam pedaging, dan ayam petelur. Kenaikan produksi ini didorong oleh adanya peningkatan konsumsi produk langsung yang dihasilkan oleh ternak tersebut. Produksi perikanan mengalami peningkatan selama periode 2000-2004. Namun memasuki tahun 2005 beberapa jenis ikan yang penting mengalami penurunan (Mas, Nila/Mujair, Gurame, dan Tawes). Kondisi merupakan tantagan bagi upaya peningkatan produksi perikanan di masa mendatang. Permasalahan belum optimalnya produksi dan produktifitas di sektor budidaya pertanian juga berhubungan dengan perilaku investasi yang berlangsung di sektor tersebut. Selama tahun 2003-2005 penggunaan jasa lembaga keuangan (perbankan) untuk kepentingan investasi relatif kecil dan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Selama periode tersebut kredit dari perbankan untuk kepentingan konsumtif selalu memiliki nilai terbesar daripada penggunaan lainnya. Penyerapan kredit di sektor pertanian sangat rendah. Selama periode tersebut kredit di sektor pertanian relatif rendah, bahkan mengalami penurunan antara tahun 2004-2005. Penggunaan kredit terbesar berlangsung di sektor perdagangan, restoran, dan hotel. Produktivitas pertanian dalam arti luas yang mencakup pertanian, peternakan, dan kehutanan kurang menunjukan perkembangan yang menggembirakan selama kurun waktu 1999 – 2003. Dengan menggunakan indikator Indeks Produktivitas Relatif (IPR) yang diperoleh dengan membandingkan pangsa sumbagan sektor terhadap PDRB dan pangsa penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian (arti luas), diperoleh gambaran bahwa produktivitas pertanian selama kurun waktu tersebut relatif tidak mengalami peningkatan.

27

Hal yang sama juga terjadi pada industri pengolahan (hasil pertanian), bahkan keadaannya lebih tidak menguntungkan. Selama periode 1999-2004 IPR pada sektor selalu di bawah 1 (pada sektor pertanian IPR mencapai 1,02 pada tahun 2002). Kondisi ini menunjukan adanya penumpukan tenaga kerja di sektor ini, tanpa mengakibatkan kenaikan produksi fisik yang berarti. Pengangguran terelubung (disguished unemployment) di sektor ini diduga jauh lebih besar daripada di sektor (budidaya) pertanian. Bidang pariwisata, khususnya pariwisata alam, memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Daerah kabupaten Kuningan cukup kaya akan obyek dan daya tarik wisata yang alami dan menyegarkan serta didukung oleh budaya lokal berupa kesenian daerah yang beraneka ragam yang khas. Saat ini terdapat 11 (sebelas) Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang telah dikembangankan dan mampu menarik kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara sebanyak 665.795 orang yang difasilitasi oleh sebanyak 36 hotel dan cottage serta 165 pondok wisata. Kondisi keuangan daerah (fiscal condition) yang terangkum dalam APBD merupakan faktor penting dalam Pembangunan Daerah. APBD yang kuat baik pada sisi pendapatan maupun belanja akan mampu mendorong pembangunan khususnya melalui mekanisme investasi publik (public investment). Kemampuan keuangan Kabupaten Kuningan yang ditunjukan oleh rasio PAD terhadap APBD selama periode 2000 – 2006 Tidak pernah melampaui 7%. Pada awal periode rasio tersebut mencapai 4,42%, sedangkan pada akhir periode tersebut mencapai 5,78%. Berdasarkan kajian UGM dan Depdagri, daerah dengan rasio PAD-APBD di bawah 10% termasuk ke dalam katagori daerah dengan kemampuan keuangan rendah. Rendahnya PAD dan kemampuan keuangan daerah selama ini berkaitan dengan keterbatasan Kabupaten Kuningan untuk mengembangkan perekonomiannya dengan berbasis pada industri skala besar. Oleh karena lokasi daerah yang relatif marjinal dalam konstelasi perekonomian regional serta sifat alam yang dimilikinya, Kabupaten Kuningan tidak termasuk pilihan untuk lokasi investasi industri pabrikan (manufaktur). Akibatnya, di Kabupaten Kuningan tidak berlangsung perkembangan ekonomi industri yang umumnya menjadi tulang punggung pemasukan daerah bagi banyak kabupaten dan kota-kota yang telah berkembang pesat. Kendala yang dihadapi Kabupaten Kuningan tersebut merupakan faktor struktural yang bersifat relatif tetap. Oleh karena itu, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, upaya peningkatan pendapatan dan kemampuan keuangan Kabupaten Kuningan melalui pengembangan industri secara besarbesaran tidak akan pernah menjadi pilihan yang tepat. Upaya yang lebih sesuai adalah dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang berbasis pada kekayaan sumberdaya alam dan keunikan serta keindahan bentang

28

alam. Upaya tersebut ditempuh terutama dengan mengembangkan penyediaan jasa lingkungan (environmental service) khususnya pariwisata alam dan pengembangan agribisnis. Potensi Kabupaten Kuningan yang terhimpun dalam keunggulan komparatifnya (comparative advantage) terkandung pada kekayaan sumberdaya alam ini. Dengan mengeksplorasi dan mengembangkan potensi ini dalam jangka panjang Kabupaten Kuningan akan mampu meningkatkan kemampuan keuangan daerahnya secara berarti. Kondisi sumberdaya alam Kabupaten Kuningan sangat dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian daerah. Hal ini karena sumberdaya alam merupakan media atau wahana sekaligus masukan (input) bagi tumbuh kembangnya perekonomian daerah. Perkembangan perekonomian daerah dalam berbagai skala dan pola berlangsung dalam ruang lahan dan menggunakan berbagai jenis sumberdaya alam secara intensif sebagai faktor produksi. Tanpa mengabaikan pengaruh dari faktor-faktor non ekonomi, keragaan sumberdaya alam Kabupaten Kuningan dewasa ini dan di masa mendatang sebagian besar dipengaruhi secara langsung oleh aktivitasaktivitas ekonomi masyarakat. Potensi sumberdaya air di Kabupaten Kuningan cukup tinggi. Sumber mata air di Kabupaten Kuningan mencapai (tercatat) 627 titik, sebagian besar terletak di Kawasan Gunung Ciremai. Selain itu, terdapat sungai-sungai yang mengalirkan air permukaan cukup melimpah dan menjadi saluran utama beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Citanduy-Cisanggarung dan DAS Ciberes- Bangkaderes. Kabupaten Kuningan memiliki 1 buah waduk, 58 buah sungai, 6 buah mata air panas, dan 627 titik mata air. Sumber-sumber air tersebut menjadi pemasok berbagai kebutuhan air masyarakat Kuningan dan sekitarnya antara lain meliputi kebutuhan air minum, rumah tangga, pertanian, dan industri. Namun demikian, pendayagunaan sumberdaya air tersebut bagi masyarakat Kabupaten Kuningan belum optimal. Meskipun cakupan penggunaan air bersih telah meliputi 289 Desa/Kelurahan (76,86 %), namun jangkauan pelayanan air ledeng (PDAM) baru mencakup 87 Desa/Kelurahan (23,14 %). Kondisi ini antara lain berkaitan dengan belum termanfaatkannya seluruh titik mata air yang ada. Dari 627 titik mata air, 440 titik belum didayagunakan disebabkan debitnya relatif kecil. Oleh karena kurang optimalnya pendayagunaan tersebut, di Kabupaten Kuningan masih terdapat desa rawan air yang mencakup 84 desa. Kondisi alamiah menjadi salah satu kendala penting dalam pendayagunaan sumber-sumber air yang cukup berlimpah di Kabupaten Kuningan. Cukup banyak daerah permukiman dan budidaya masyarakat Kuningan yang terletak jauh atau tidak berada dalam jangkauan aliran alamiah sumbersumber air tersebut. Karena harus menantang alam, untuk mewujudkan keterjangkauan (accessibility) yang memadai terhadapnya diperlukan

29

investasi besar yang berada di luar jangkauan kemampauan masyarakat, bahkan Pemerintah Daerah. Sampai dengan saat ini tantangan besar tersebut belum bisa teratasi. Kondisi alamiah berkaitan dengan sumberdaya air lebih banyak menguntungkan masyarakat yang berada di luar wilayah Kabupaten Kuningan, khususnya di wilayah Cirebon. Air permukaan yang mengalir di sungai-sungai utama di Kabupaten Kuningan telah dimanfaatkan oleh mereka baik untuk kepentingan pertanian, industri, maupun rumah tangga. Hal ini sangat dimungkinkan karena mereka tinggal di daerah hilir dari aliran sungai. Keuntungan tersebut lebih menonjol lagi dalam pemanfaatan sumber-sumber mata air. Sebagian besar sumber mata air berlimpah di Kabupaten Kuningan berada di Kawasan Gunung Ciremai pada lereng di atas wilayah Cirebon. Dengan demikian Cirebon berada dalam wilayah aliran gravitasi dari sumber-sumber mata air tersebut sehingga secara alamiah masyarakat di wilayah tersebut yang paling mungkin memperoleh manfaat yang paling banyak. Untuk mengarahkan agar sumber-sumber air tersebut bermanfaat optimal bagi masyarakat Kabupaten Kuningan diperlukan investasi sarana dan prasarana yang sangat besar. Tantangan pengelolaan sumberdaya air menjadi lebih kompleks jika dihubungkan dengan prospek perkembangan penduduk Kabupaten Kuningan di masa yang akan datang. Pertumbuhan penduduk daerah kecil maupun besar merupakan suatu kepastian yang harus diantisipasi salah satu diantaranya dengan rencana penyiapan sarana dan prasarana penyediaan air untuk mengimbangi peningkatan kebutuhan yang diakibatkannya. Berdasarkan kajian daya dukung lingkungan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kebutuhan masyarakat Kabupaten Kuningan terhadap air bersih pada tahun 2012 akan mencapai 140.632.100 liter/hari untuk rumah tangga, dan 28.126.420 liter/hari untuk kepentingan bukan rumah tangga. Jika dibandingkan dengan kebutuhan dewasa ini, yaitu 109.684.800 liter/hari untuk rumah tangga, dan 21.936.960 untuk bukan rumah tangga, maka akan terjadi peningkatan kebutuhan sebesar 28,21% untuk kebutuhan rumah tangga dan 28,21% untuk kebutuhan bukan rumah tangga. Dengan kondisi pendayagunaan sumberdaya air saat ini yang belum optimal diperlukan pemikiran dan upaya bersama yang jauh lebih keras untuk mengatasi kondisi tersebut sekaligus mengatasi tantangan peningkatan kebutuhan sumberdaya air di masa mendatang. Kerumitan pengelolaan sumberdaya air juga akan semakin meningkat dalam konteks inter-regional (antar wilayah). Wilayah di sekitar Kabupaten Kuningan, khususnya Cirebon, secara alamiah memiliki ketergantungan terhadap Kabupaten Kuningan dalam pemenuhan kebutuhan air. Dengan berkembangnya penduduk dan perekonomian di wilayah itu, ketergantungan tersebut akan semakin meningkat di masa mendatang sebagai implikasi dari

30

meningkatnya permintaan. Hal itu akan memicu peningkatan friksi dan ketegangan antar wilayah dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya air. Kedudukan Kabupaten Kuningan sebagai penyedia jasa lingkungan akan semakin penting dan strategis di masa mendatang. Hal itu perlu diantisipasi dengan merancang bangun suatu mekanisme penghargaan (reward mechanism) antara wilayah penghasil dengan wilayah pengguna (hulu-hilir) secara adil dan terbuka dengan berbasis pada prinsip saling menghargai dan musyawarah. Hanya dengan mekanisme ini pemenuhan kebutuhan sumberdaya air antar wilayah bisa dipenuhi secara seimbang dalam suasana yang harmonis dan kondusif.

Sumberdaya lahan sebagai media bagi setiap aktivitas kehidupan manusia juga mengalami peningkatan pemanfaatan sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari pertumbuhan penduduk. Penggunaan lahan di Kabupaten Kuningan pada tahun 2004 yang tercermin dari pemanfaatan ruang terdiri atas 29.500 hektar merupakan lahan basah (sebagian besar sawah berpengairan) (26,41%); 9.540 hektar merupakan lahan terbangun (8,54%); 41.338 hektar merupakan lahan kering (37,01%); dan 31.322 merupakan kawasan lindung (28,04%). Meskipun luas lahan terbangun paling kecil, namun mengingat peningkatan penduduk dan kegiatan ekonomi, proporsinya cenderung akan meningkat di masa mendatang. Pada tahun 2012 diperkirakan luas lahan terbangun di Kabupaten Kuningan akan meningkat menjadi 10.313,68 hektar (9,23%); luas lahan basah menurun menjadi 29.113,16 hektar (26,06%); luas lahan kering menurun menjadi 40.951,16 hektar (36,66%), dan luas kawasan lindung tetap. Perubahan pemanfaatan lahan atau konversi lahan di masa yang akan datang cenderung akan didominasi oleh perubahan dari lahan pertanian produktif menjadi lahan bukan pertanian khususnya untuk permukiman dan kegiatan ekonomi. Selain itu, meskipun kawasan lindung secara formal akan dipertahankan namun tekanan terhadapnya berupa penggunaan secara tidak resmi untuk kepentingan budidaya juga akan meningkat. Perluasan pemanfaatan lahan untuk kepentingan budidaya dalam pengertian luas merupakan hal yang tidak terhindarkan karena ketersediaan lahan (land supply) bersifat tetap, sementara permintaan terhadapnya untuk kepentingan permukiman dan ekonomi terus meningkat. Langkah yang diperlukan adalah pengendalian yang bijaksana dan sistematis agar perubahan yang terjadi tetap berada dalam bingkai pembangunan yang menyeluruh bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan. Kabupaten Kuningan memiliki sumberdaya hutan yang cukup luas, baik berupa kawasan hutan (hutan negara) maupun hutan rakyat. Secara keseluruhan luas hutan di Kabupaten Kuningan mencapai 41.067,31 hektar atau 34,84 % dari luas seluruh wilayah. Luas hutan tersebut terdiri atas 25.660,64 hektar Kawasan Hutan (21,77%) dan 15.406,67 hektar hutan

31

rakyat (13,07%). Secara ekologis hutan tersebut memiliki fungsi vital sebagai penyangga kehidupan yang menjamin keberlanjutan aktivitas kehidupan masyarakat. Peran yang dijalankannya dalam fungsi tersebut antara lain adalah menyediakan jasa lingkungan berupa penyediaan sumberdaya air, kenyamanan lingkungan, penyerapan karbon, keanekaragaman sumberdaya plasma nutfah, dan keindahan serta keunikan alam. Selain itu, secara ekonomis hutan telah sejak lama menjadi sumber penghidupan masyarakat Kabupaten Kuningan khususnya bagi masyarakat di sekitar hutan. Hutan menyediakan berbagai sumber pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari berupa aneka hasil hutan dan menjadi salah satu penopang penting peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun demikian tekanan terhadap hutan berupa penghilangan tegakan hutan (deforestation) cukup kuat. Dipicu oleh pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan ekonomi, tindakan pemanfaatan lahan hutan secara kurang bijaksana untuk kepentingan ekonomi jangka pendek telah menurunkan kualitas dan luasan hutan. Akibatnya kelangsungan fungsi ekologis hutan yang juga vital bagi masyarakat dalam jangka panjang menjadi terancam. Tekanan terhadap hutan juga terlihat dari keberadaan lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Lahan kritis yang tidak lagi bisa berfungsi sebagai media pelestarian sumberdaya alam dan produksi secara optimal akibat intervensi kegiatan manusia yang tidak berwawasan konservasi merupakan ancaman serius bagi eksistensi fisik dan fungsi hutan. Dewasa ini, luas lahan kritis di Kabupaten Kuningan mencapai 11.424,28 hektar, terdiri atas 2.159,78 hektar di dalam kawasan hutan dan 9.264,50 hektar di luar kawasan hutan. Berbagai langkah telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Pada tataran kebijakan (policy) dan program, arah pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan telah menjadi pilihan Kabupaten Kuningan. Hal itu telah diwujudkan dalam berbagai langkah antara lain peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui sinergitas program Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; penetapan Taman Nasional Gunung Ciremai; rintisan pengembangan Kabupaten Konservasi; dan rintisan pembangunan Kebun Raya Kuningan. Kebijakan dan langkah tersebut ditempuh dengan menggunakan strategi peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan sinergitas kegiatan ekonomi dan pelestarian sumberdaya alam. Terlepas dari upaya yang telah ditempuh, tantangan pengelolaan sumberdaya hutan di Kabupaten Kuningan ke depan akan semakin berat. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang didorong oleh hasrat pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi penduduk yang terus bertambah

32

akan merangsang masyarakat membuka lahan hutan untuk budidaya tanaman yang cepat menghasilkan. Di sisi lain, lahan budidaya yang telah ada akan semakin tertekan oleh kepentingan pembukaan lahan permukiman, prasarana publik, dan kegiatan ekonomi pengolahan. Pengelolaan sumberdaya hutan di masa mendatang perlu berfokus pada upaya mempertahankan tegakan hutan khususnya di kawasan berfungsi lindung, mendorong pengembangan hutan rakyat, serta internalisasi dan pentaatan prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan lahan. Beberapa jenis sumberdaya pertambangan terdapat di Kabupaten Kuningan, yaitu pasir, Andesit, Bentonit (Fuller’s Earth), Onyx dan Marmer, Sirtu, Kaolin, Diatomit, Tras, Kalsit, dan Batugamping. Bahan tambang yang dominan dieksplorasi adalah pasir, batu gunung, sirtu, batu gamping, dan tanah urug yang tersebar di Kecamatan Cilimus, Pasawahan, Mandirancan, Jalaksana, Luragung, Lebakwangi, dan Kecamatan Cidahu. Kegiatan penambangan yang termasuk ke dalam bahan galian golongan C tersebut telah menimbulkan permasalahan lingkungan pada lokasi-lokasi yang memiliki fungsi pelestarian sumberdaya alam. Kegiatan fisik yang bersifat merubah bentang alam dalam penambangan tersebut telah menggangu kelangsungan fungsi lingkungan yang optimal khususnya di sekitar Kawasan Gunung Ciremai. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development). Secara hukum kegiatan tersebut telah dilarang, namun permasalahannya ternyata lebih dari sekedar permasalahan teknis-hukum. Kegiatan penambangan secara liar di lokasi-lokasi terlarang masih sering berlangsung. Akar permasalahan dari fenomena tersebut lebih bersifat ekonomis dan kultural. Masyarakat memerlukan sumber penghidupan pengganti agar kebutuhan-kebutuhan mereka yang tidak bisa ditunda bisa tetap tertopang. Selain itu, mereka belum memahami etika konservasi yang berwawasan ke depan dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap lingkungan. Oleh karena itu, penanganan hukum tanpa disertai dengan solusi ekonomi dan penanganan budaya hanya akan menyelesaikan gejala permasalahan secara sesaat, tidak menuntaskan akar permasalahannya. Pada gilirannya tindakan yang sama akan muncul kembali meskipun harus melalui cara-cara menentang hukum. Di masa mendatang efektifitas pendekatan hukum semata akan jauh lebih menurun lagi karena persaingan penghidupan di tengah-tengah masyarakat akan semakin meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan kelangkaan sumberdaya. Kondisi tersebut akan semakin meningkatkan pengabaian terhadap hukum bagi masyarakat miskin yang hanya diberi pilihan hukum tanpa diberi pencerahan budaya dan pilihan ekonomi untuk mempertahankan penghidupan mereka.

33

Kompleksitas permasalahan dan tantangan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di masa yang akan datang memerlukan antisipasi berupa peningkatan kualitas kebijakan. Salah satu diantaranya yang perlu dirancang dan dikembangkan adalah merubah cara pandang dan pendekatan dari orientasi kasus yang bersifat terkotak-kotak ke arah pendekatan orientasi program yang bersifat komprehensif dan terpadu. Mengingat interrelasi permasalahan antar sektor semakin kompleks dan erat serta kenyataan bahwa ekosistem pada hakikatnya utuh dan menyatu dalam suatu integrasi fungsional, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan di Kabupaten Kuningan memerlukan sistem yang terpadu. Sistem tersebut diarahkan untuk menangani dan melahirkan kebijakan mengenai pengelolaan setiap jenis sumberdaya alam dalam suatu kerangka keterkaitan dan sinergitas. Esensi dari keterpaduan tersebut adalah mengintegrasikan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam dalam suatu penanganan yang utuh baik pada tataran kebijakan maupun operasional. Selama ini, kedua domain pengelolaan lingkungan tersebut cenderung ditangani secara terkotak-kotak, padahal tantangan eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan di masa mendatang akan jauh semakin berat. Sosial Budaya Dimensi sosial budaya masyarakat yang meliputi pendidikan, kesehatan, budaya, politik, dan hukum berkembang dinamis. Hal itu menunjukan perkembangan kualitas dan kedewasaaan masyarakat Kabupaten Kuningan secara keseluruhan. Meskipun pernik dinamika tersebut tidak selalu sejalan dengan kebijakan dan perencanaan serta tidak berkembang seimbang satu sama lain, namun secara keseluruhan semakin mematangkan pemahaman dan partisipasi masyarakat Kabupaten Kuningan dalam membangun diri dan daerahnya. Berbagai indikator bidang pendidikan di Kabupaten Kuningan menunjukan perkembangan yang beragam. Secara umum, kondisi terakhir perkembangan tersebut menunjukan bahwa diperlukan upaya lebih keras untuk meningkatkan mutu pendidikan masyarakat Kabupaten Kuningan di masa mendatang. Indikator utama bidang pendidikan yang perlu dijadikan tolok ukur antara lain adalah Angka Melek Huruf (kemampuan baca tulis), Angka Partisipasi Pendidikan, dan Rata-rata Lama Sekolah. Proporsi penduduk di atas 10 tahun yang tidak mampu membaca dan menulis masih cukup berarti. Bahkan antara 2002 – 2003 terdapat kecenderungan Proporsi penduduk yang bisa membaca dan menulis mengalami penurunan dari 91,28% menjadi 90,15%. Jika dilihat distribusinya antar wilayah, terdapat 6 kecamatan dengan tingkat melek

34

huruf terendah (<88,48%), yaitu Kecamatan Japara, Ciniru, Maleber, Karangkancana, Cibeureum, dan Kecamatan Cibingbin. Partisipasi penduduk usia 10 tahun ke atas dalam pendidikan masih memerlukan dorongan. Hal ini terlihat dari dominannya penduduk yang tidak bersekolah lagi selama kurun waktu 1999 – 2005, yaitu rata-rata mencapai 7,53% pertahun. Meskipun Proporsi penduduk yang masih bersekolah selama kurun waktu tersebut secara gradual mengalami peningkatan yaitu rata-rata 16,36% pertahun, namun peningkatannya masih belum optimal. Kondisi ini merupakan tantangan dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Kuningan. Selama periode 2000-2005 jumlah anak DO di tingkat SD, SMP dan SMA mengalami penurunan yaitu berturut-turut 23,29% untuk jenjang SD, 15,43% untuk SMP dan 34,22 untuk jenjang SMA. Jumlah penduduk yang menamatkan pendidikannya hanya sampai SD selalu dominan selama kurun tersebut. Oleh karena itu bisa dimaklumi jika Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kuningan selama masa tersebut berada pada kisaran 6 tahun. Kondisi ini menunjukan cukup besarnya tantangan pembangunan pendidikan, khususnya dalam konteks wajardikdas 9 tahun. Anak Usia Sekolah (AUS) 7-15 yang tidak sekolah sampai dengan tahun 2004 mengalami peningkatan hingga mencapai 8%. Pada tingkat pendidikan SLTP AUS yang tidak sekolah mengalami penurunan dari 48% menjadi 47%. Pada Tingkat SLTA, AUS yang tidak sekolah mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari 56% pada tahun 2000 ke 74% pada tahun 2004. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP dan SMU mengalami peningkatan antara tahun 2003 – 2005. APK SD pada tahun 2003 mencapai 103,67 sedangkan pada tahun 2005 mencapai 111,91 ; APK SMP pada tahun 2003 mencapai 65,85 sedangkan pada tahun 2005 mencapai 84,44 ; APK SMA pada tahun 2003 mencapai 38,20 sedangkan pada tahun 2005 mencapai 35,88. Dengan demikian terjadi kenaikan APK SD sebesar 107%, 74% untuk APK SMP dan 40% untuk APK SMA. Keadaan ini merupakan tantangan besar dalam upaya menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar (wajardikdas) 9 tahun. Belum optimalnya tingkat melanjutkan dari SD ke SLTP merupakan permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukan fenomena serupa. APM SD/MI, SMP/MTs dan SMU/Aliyah mengalami peningkatan sebesar 7,10%. Peningkatan APM terbesar pada tingkat SMP sebesar 14,44% sedangkan SD dan SMA berturut-turut sebesar 4,23% dan 2,61%. Upaya penyelesaian wajardikdas 9 tahun perlu ditempuh secara lebih terarah dan intensif untuk mengatasi permasalahan ini.

35

Rasio murid dengan guru mengalami perkembangan yang beragam untuk masing-masing tingkat pendidikan pada periode 2001 - 2003. Di tingkat SLTA mengalami penurunan hingga 13,15, di tingkat SMP setelah meningkat pada tahun 2002 kembali mengalami penurunan pada tahun 2003 hingga mencapai 12,38, sedangkan di tingkat SMA menurun sampai 19,18. Dalam kurun waktu 1999 – 2003 jumlah wanita yang menempuh pernikahan usia dini mengalami fluktuasi. Sejak tahun 2001 jumlahnya terus mengalami peningkatan dari 32,12% menjadi 33,53%, namun memasuki tahun 2004 proporsinya menurun kembali menjadi 30,08%. Kondisi ini memberikan harapan meningkatnya partisipasi wanita dalam pendidikan. Analisa secara kewilayahan menunjukan terdapat 6 kecamatan dengan jumlah pasangan usia subur yang menikah dini paling tinggi, yaitu Kecamatan Pancalang, Cilimus, Cigandamekar, Japara, Hantara, dan Cilebak. Bertolak dari perkembangan di atas, dewasa ini Kabupaten Kuningan menghadapi tantangan besar dalam bidang pendidikan. Tantangan terpenting adalah mengakselerasi pencapaian pendidikan dasar 9 tahun agar bisa segera mempersiapkan diri untuk mendorong kualitas pendidikan masyarakat ke taraf yang lebih tinggi lagi. Di masa mendatang tantangan tersebut jauh lebih berat lagi. Guna memiliki masyarakat dengan kapasitas yang tinggi untuk maju di era globalisasi, pembangunan bidang pendidikan perlu diarahkan untuk mendorong masyarakat mencapai tingkat pendidikan tinggi dan membekali mereka dengan kemampuan produktif yang tinggi pula. Dengan langkah ini akan terwujud insan daerah dengan kualitas unggul yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara kumulatif akan mampu mengantar masyarakat mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi dalam menjawab tantangan tersebut juga tidak ringan. Globalisasi yang telah membukakan pintu interaksi masyarakat daerah dengan informasi, tata nilai, dan budaya di tingkat nasional bahkan dunia selain membawa pengaruh positif juga menimbulkan implikasi yang kontraproduktif bagi pendidikan. Budaya pop dan pola perilaku hedonistik yang gandrung terhadap pemuasan jasmani telah merebak dan mempengaruhi masyarakat, khususnya generasi muda. Pengaruh ini akan melemahkan semangat keseriusan, dan ketekunan masyarakat dalam menempuh pendidikan. Dengan penjiwaan yang lemah dalam pendidikan mungkin akan tetap lahir insan dengan pendidikan formal yang tinggi, namun akan sulit terbangun insan-insan dengan kualitas diri yang unggul. selain itu, permasalahan tidak langsung juga akan timbul dari sisi ekonomi. Persaingan penghidupan antar anggota masyarakat sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk akan semakin ketat. Kondisi akan mendorong masyarakat.

36

Kondisi bidang kesehatan menunjukan perkembangan yang spesifik. Secara umum terjadi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, namun dengan catatan perlunya upaya yang lebih sungguh-sungguh dan terarah untuk optimalisasi di masa yang akan datang. Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan cukup berarti selama periode 1990 – 2004, meskipun pada beberapa tahun diantaranya mengalami fluktuasi. Hal ini secara langsung telah mendorong peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kabupaten Kuningan. Terdapat 5 kecamatan dengan AHH terendah, yaitu Kecamatan Pasawahan, Kadugede, Selajambe, Kalimanggis, dan Cimahi. Dengan demikian, wilayah dengan AHH terendah terkonsentrasi di bagian timur Kabupaten Kuningan. Keadaan ini secara umum menunjukan belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Bidang Kesehatan telah menjadi fokus pembangunan yang cukup intensif selama ini. Berbagai upaya yang ditempuh telah membuahkan hasil, antara lain menurunnya proporsi Balita dengan gizi buruk. Pada tahun 2004 proporsi balita bergizi buruk turun menjadi 0,91%. Namun demikian, jumlah absolut balita gizi buruk mengalami peningkatan kembali pada tahun 2004. Hal ini menjadi catatan penting untuk penanganan lebih lanjut. Gambaran lebih kuat mengenai perbaikan mutu kesehatan tercemin dari penurunan kasus kematian bayi selama 2002 – 2004. Berbagai kegiatan penanganan terhadap kesehatan ibu dan bayi telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan positif tersebut. Delapan kecamatan mengalami kasus kematian yang paling tinggi (> 50/00), yaitu Kecamatan Pancalang, Mandirancan, Darma, Kuningan, Ciawigebang, Kalimanggis, Lebakwangi, dan Kecamatan Cibingbin. Perkembangan positif di atas sejalan dengan kondisi relatif tingginya proporsi Balita yang ditolong oleh tenaga medis saat kelahirannya. Hal ini menunjukan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pertolongan tenaga medis dalam persalinan cenderung semakin menguat. Tingkat pertolongan persalinan oleh bukan tenaga medis yang paling tinggi terjadi di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Hantara, Cigandamekar, Cipicung, Ciawigebang, Kalimanggis, Subang, Cilebak, dan Kecamatan Karangkancana. Jumlah dan proporsi balita yang disusui selama 2 tahun (24 bulan) sebagaimana dianjurkan mengalami peningkatan selama periode 1999 – 2004. Kondisi ini secara umum menunjukan cukup efektifnya upaya sosialisasi dan advokasi kesehatan sehingga kesadaran masyarakat dalam hal pemberian ASI meningkat. Wilayah yang memiliki proporsi bayi yang disusui lebih dari 18 bulan paling rendah terdiri atas 9 kecamatan, yaitu

37

Kecamatan Cigandamekar, Japara, Nusaherang, Hantara, Maleber, Subang, Kalimanggis, Luragung, dan Kecamatan Cibeureum. Melalui penanganan yang konsisten Puskesmas yang telah terbangun di Kabupaten Kuningan mampu terus melaksanakan fungsinya. Namun demikian, selama 5 tahun terakhir dari sisi jumlah belum bisa mengimbangi tuntutan kebutuhan masyarakat secara optimal. Rasio jumlah penduduk dengan Puskesmas (untuk semua jenis) mengalami peningkatan pada tahun 2004. Hal ini menunjukan beban pelayanan Puskesmas semakin meningkat, karena jumlahnya belum bisa mengimbangi jumlah penduduk yang terus mengalami pertumbuhan. Posyandu sebagai salah satu wahana pelayanan kesehatan kepada masyarakat keaktifannya mengalami penurunan pada tahun 2003. Meskipun pada tahun 2004 meningkat kembali, namun tidak kembali pada posisi semula. Kondisi yang umumnya bersumber dari menurunnya motivasi dan pembinaan ini menjadi catatan penting bagi penanggulangan ke depan untuk menghindari menurunnya kualitas kesehatan masyarakat. Jumlah Bidan desa mengalami peningkatan pada tahun 2001, namun kemudian menurun pada tahun 2004. Keadaan ini memerlukan pendalaman lebih lanjut khususnya menyangkut pengaruhnya terhadap pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di pedesaan. Masyarakat memiliki pola konsumsi yang kurang baik dari sisi kesehatan. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat konsumsi tembakau dan relatif rendahnya tingkat konsumsi makanan bergizi dan protein selama tahun 2000 – 2003. Bahkan konsumsi tembakau cenderung terus mengalami peningkatan. Pola konsumsi yang kurang baik ini berpotensi menghambat peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Masyarakat yang memiliki rumah dengan luas lantai rumah kondisi tidak layak (< 50 m2 ) masih cukup banyak (25,47 %). Selain itu masyarakat yang tidak memiliki Jamban sendiri masih tinggi. Bagi kelompok masyarakat yang menghadapi kondisi seperti ini cukup berat untuk memperoleh kualitas kesehatan lingkungan yang memadai. Keadaan rumah yang berada di bawah standar tidak mendukung bagi terlaksananya pola hidup sehat. Perkembangan bidang kesehatan dan bidang pendidikan bersama bidang ekonomi membentuk kualitas pembangunan manusia (human development) yang ditunjukan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). PBB melalui UNDP telah memprakarsai terbentuknya kesepakatan global untuk mengukur taraf kesejahteraan manusia, yaitu dengan menggunakan ukuran IPM. IPM mengukur taraf kesejahteraan suatu masyarakat dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria utama, yaitu tingkat pengetahuan atau knowledge (Bidang

38

Pendidikan); kemampuan untuk hidup sehat dan berumur panjang atau healthy and long live (Bidang Kesehatan); dan standar hidup yang layak atau decent standard of living (Bidang ekonomi). Perkembangan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat Kabupaten Kuningan selama ini, meskipun telah membuahkan hasil, belum menghasilkan kondisi IPM yang optimal. Hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) Tahun 2005 menunjukan IPM Kabupaten Kuningan pada tahun 2005 baru mencapai 68,8. Dalam katagori UNDP, angka ini masih termasuk ke dalam kelompok IPM Menengah. Dengan angka IPM ini Kabupaten Kuningan berada dalam peringkat 16 dari 25 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Survey tersebut juga mengungkapkan adanya ketidakmerataan pencapaian IPM antar kecamatan di Kabupaten Kuningan. Sebagian kecil kecamatan secara relatif telah mencapai IPM yang tinggi, sedangkan sebagian besar lainnya masih berada dalam kelompok IPM yang sedang dan rendah (Tabel 1.). Tantangan peningkatan IPM Kabupaten Kuningan di masa mendatang cukup berat. Terlebih bila dihubungkan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah menentukan target yang jelas baik untuk lingkup provinsi, maupun masing-masing kabupaten, termasuk Kabupaten Kuningan. Sesuai dengan kesepakatan Gubernur dan para Bupati/Walikota se Jawa Barat, pencapaian IPM Provinsi dan masing-masing kabupaten/kota telah diskenariokan secara jelas dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2010. Skenario tersebut telah memperhitungkan keberadaan intervensi program khusus Provinsi Jawa Barat, yaitu Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat (PPK-IPM). Berdasarkan skenario tersebut, Kabupaten Kuningan ditargetkan untuk mencapai IPM sebesar 69,8 tanpa PPK-IPM dan 75,6 dengan PPK IPM pada tahun 2008 . Oleh karena pada tahun 2006 Kabupaten Kuningan memperoleh PPK-IPM, maka target yang digunakan adalah target dengan PPK-IPM. Integrasi sosial masyarakat Kabupaten Kuningan secara umum cukup kondusif. Hal ini antara lain terlihat dari sikap dan tindakan umum masyarakat baik dalam konteks interaksi antar kelompok masyarakat maupun interaksi antara masyarakat dengan domain pemerintah yang tidak mengarah pada konflik dan disintegrasi sosial. Perbedaan dan sikap kritis berbagai kelompok masyarakat yang memperoleh katalis dari iklim keterbukaan dan demokratisasi dewasa ini masih bisa dikerangkakan dalam koridor hukum dan kepentingan publik yang lebih luas. Dengan demikian, interaksi masyarakat yang semakin dinamis di Kabupaten Kuningan secara umum tidak mengarah pada kondisi sosial yang anarkis dan sangat jauh dari kemungkinan terjadinya chaos.

39

Tabel 1. Pencapaian IPM Kabupaten Kuningan Tahun 2005. KOMPONEN IPM NO

KECAMATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

KUNINGAN JALAKSANA KRAMATMULYA CILIMUS MANDIRANCAN CIGUGUR DARMA CIAWIGEBANG GARAWANGI PASAWAHAN NUSAHERANG SUBANG SINDANG AGUNG KADUGEDE CIGANDAMEKAR CIPICUNG LURAGUNG CIWARU LEBAKWANGI CIDAHU CINIRU PANCALANG CILEBAK KALIMANGGIS HANTARA JAPARA MALEBER SELAJAMBE KARANGKANCANA CIMAHI CIBEUREUM CIBINGBIN KUNINGAN

IPM

73.28 71.49 71.02 70.78 70.66 69.82 68.96 68.85 68.64 68.36 68.33 68.31 67.98 67.90 67.89 67.85 67.84 67.27 67.22 67.00 66.67 66.90 66.80 66.05 66.14 65.80 65.60 65.27 65.16 64.78 62.54 62.14 68.8

Angka Harapan Hidup (AHH)

72.30 72.54 71.40 69.38 70.60 69.30 67.87 67.41 67.27 65.42 67.75 68.90 68.17 65.05 66.72 67.87 66.80 67.10 66.20 69.02 68.50 67.05 64.36 64.47 69.02 68.39 67.81 63.60 66.12 65.85 62.20 66.93 69.08

Angka Melek Huruf (AMH)

99.65 95.98 98.78 98.53 96.41 97.25 98.54 98.76 96.43 98.26 94.37 95.45 94.96 98.39 95.90 95.73 94.19 94.44 95.42 89.66 87.73 91.67 96.86 95.35 90.81 84.17 87.91 89.86 85.00 89.45 88.48 76.58 94.12

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Daya Beli

8.81 7.18 6.71 7.69 7.39 7.78 6.73 7.10 7.43 7.19 7.07 5.53 5.81 7.30 6.76 6.09 6.88 5.73 5.99 5.61 6.15 6.30 6.39 6.15 4.13 6.17 5.30 6.84 6.65 5.99 6.12 4.74 6.88

537.91 539.30 537.81 540.61 539.24 531.52 537.13 534.75 536.60 543.32 538.49 541.68 541.26 538.53 538.81 536.93 541.27 542.14 542.55 539.69 539.50 540.13 542.49 538.52 539.44 539.12 538.24 543.86 540.17 530.75 529.44 537.71 537.53

Sumber : Survey Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) Kab. Kuningan Tahun 2005.

Kondisi yang kondusif tersebut tidak terlepas dari modal sosial (social capital) yang telah dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Kuningan sejak awal dan menjadi bagian integral dari budaya setempat. Modal sosial tersebut terutama berupa nilai, pola perilaku, dan sikap yang mengembangkan tenggang rasa dan menghindari konflik baik yang bersumber dari kearifan dan budaya lokal maupun nilai-nilai religius Islam sebagai kepercayaan masyarakat Kuningan yang dominan.

40

Upaya menjaga integrasi sosial di Kabupaten Kuningan menghadapi tantangan yang cukup berat di masa mendatang. Gagasan-gagasan yang berbasis pada kepentingan kelompok akan semakin berkembang di masa datang sebagai implikasi dari globalisasi, keterbukaan, dan demokratisasi. Gelombang gagasan tersebut meskipun pada satu sisi menjadi sarana bagi pembelajaran sosial (social learning), namun pada sisi lain bisa merenggangkan kohesi dan solidaritas antar kelompok masyarakat. Kerenggangan sosial tersebut jika tidak diantisipasi secara bijaksana bisa berujung pada semakin kuatnya potensi kecurigaan dan perpecahan di dalam masyarakat maupun antar kelompok masyarakat dengan pemerintah. Langkah yang perlu dipikirkan ke depan adalah bagaimana mengelola perkembangan gagasan tersebut sehingga berdampak minimal terhadap keutuhan masyarakat tanpa harus menghilangkan kesempatan bagi masyarakat untuk mendewasakan dan membangun kualitas diri. Kehidupan Beragama di Kabupaten Kuningan secara umum berlangsung kondusif. Ukuran utama yang nampak adalah adanya kerukunan antar umat beragama dan kuatnya pelaksanaan norma-norma peribadatan khususnya dalam lingkup agama Islam. Selain itu, institusi pendidikan yang berbasis agama Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Islamiyah, Tsanawiyah, Aliyah, dan Perguruan Tinggi Islam berkembang dengan baik dan menjadi pilihan penting masyarakat dalam membangun kualitas diri khususnya menyangkut budi pekerti dan penghayatan keberagamaan. Nilai-nilai agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Kuningan yang mengedepankan sikap toleran (tasamuh) telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perwujudan masyarakat Kabupaten Kuningan yang tentram dan rukun. Namun demikian, memperhatikan kondisi yang berkembang dewasa ini dan kemungkinan di masa mendatang, tantangan kehidupan beragama dan kehidupan sosial di Kabupaten Kuningan akan semakin berat. Alih pola pikir, nilai, dan budaya populer luar yang sangat materialistis dan cenderung hedonistik melalui persentuhan masyarakat dengan berbagai jenis media informasi (media exposure) lambat laun telah melemahkan ikatan masyarakat terhadap etika lokal bahkan terhadap nilai-nilai dasar keagamaan. Terpaan kekuatan yang semakin menjauhkan masyarakat dari pranata keagamaan akan semakin menghebat di masa mendatang mengingat intensitas dan jenis pertukaran informasi budaya antar masyarakat dalam lingkup global cenderung semakin meningkat di masa mendatang. Tanpa kesadaran dan antisipasi bersama, perkembangan tersebut lambat laun namun pasti bisa mengubah wajah masyarakat Kuningan dalam skala luas menjadi masyarakat yang sekularistik yang tidak lagi memandang adanya keterkaitan antara tindakan-tindakan kehidupan duniawi dengan tata nilai keagamaan.

41

Prasarana dan Sarana Prasarana dan sarana dasar publik menjadi perhatian utama sejak awal penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kuningan. Hal ini karena keberadaan prasaran dan sarana dasar merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Prasarana dan sarana publik vital antara lain meliputi jalan, jembatan, dan terminal; Prasarana irigasi; Listrik; Telekomunikasi; dan Pasar. Kabupaten Kuningan dilalui jalan-jalan raya utama yang cukup memadai. Panjang jalan Provinsi yang melalui Kabupaten Kuningan mencapai 102,15 km. Kondisi ruas jalan propinsi tersebut dalam keadaan baik sepanjang 9,5 Km, sisanya sepanjang 92,65 Km berada dalam kondisi sedang. Panjang jalan Kabupaten mencapai 416,10 km, terdiri atas 219,98 km (53%) diaspal dengan lapis permukaan lataston (hotmix) dan 194,12 km (46%) dengan lapis penetrasi. Jalan tersebut, khususnya jalan kolektor dan lokal telah berfungsi sebagai social overhead capital yang menjembatani interaksi sosial ekonomi antar masyarakat Kabupaten Kuningan maupun antara masyarakat Kabupaten Kuningan dengan masyarakat luar. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan sangat dipengaruhi oleh keberadaan urat nadi perhubungan tersebut. Jalan-jalan lokal yang menghubungkan desa-desa juga telah banyak terbangun, meskipun dengan kondisi yang bervariasi. Jalan ini telah memfasilitasi hubungan ekonomi antar desa dan antara masyarakat desa dengan dunia luar. Keberadaan dan kondisi jalan ini berpengaruh langsung terhadap kemandekan atau kemajuan kondisi sosial ekonomi masyarakat perdesaan. Namun demikian, ketersediaan prasarana jalan yang memadai ini belum merata diantara wilayah di Kabupaten Kuningan. Kecamatan dan desa-desa yang berada di wilayah perbatasan, khususnya di bagian selatan dan timur belum dihubungkan dengan jalan memadai jalan yang berada di kecamatan dan desa yang lebih berkembang. Hal ini cukup menghambat perkembangan wilayah setempat, padahal arus kegiatan ekonomi di dalamnya umumnya sedang mengalami perkembangan. Selain itu, secara teknis ketahanan jalan untuk yang diaspal dengan lapis penetrasi juga menghadapi permasalahan. Jalan jenis ini tidak tahan terhadap terpaan hujan sehingga mudah mengalami kerusakan terlebih di wilayah dengan curah hujan cukup tinggi. Sebagian wilayah perbatasan tersebut memiliki potensi peran yang strategis dari sisi ekonomi, yaitu sebagai area penghubung antar kabupaten yang jika ditingkatkan infrastrukturnya akan mampu mendorong pertumbuhan regional yang tinggi. Wilayah tersebut antara lain terletak di bagian timur yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah dan di bagian selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Ciamis. Dewasa ini

42

interaksi ekonomi antar kabupaten di wilayah tersebut mengalami sumbatan yang disebabkan oleh kurang memadainya prasarana jalan. Sementara itu, kota-kota mengalami perkembangan kegiatan ekonomi yang cukup pesat sebagai implikasi dari pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu peningkatan prasarana perkotaan khususnya jalan dan drainase menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Kuningan dewasa ini. Hal ini diwujudkan dengan pengembangan jaringan jalan antara lain jalan lingkar Kadugede-Sukamulya, Purwawinangun-Cipari, Purwawinangun-Cijoho, Purwawinangun-Cirendang, Cileuleuy-Sukamulya, dan jalan WinduhajiCitangtu. Pengembangan ini khususnya di Kota Kuningan dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan (congestion) arus lalu lintas di dalam kota yang jika dibiarkan bisa berimplikasi pada memburuknya lingkungan perkotaan. Selain itu, juga dilakukan perbaikan dan peningkatan saluran-saluran pembuangan air kota. Langkah ini terutama dimaksudkan untuk menjaga mutu lingkungan dan kesehatan perkotaan yang semakin tertekan oleh meningkatnya kepadatan penduduk. Prasarana irigasi berupa jaringan pengairan telah terbangun di berbagai tempat. Jaringan pengairan di Kabupaten Kuningan terbagi atas 7 wilayah kerja / pengamat, yaitu UPTD Wilayah Mandirancan, UPTD Wilayah Cilimus, UPTD Wilayah Kuningan, UPTD Wilayah Darma, UPTD Wilayah Ciawigebang, UPTD Wilayah Garawangi, dan UPTD Wilayah Cibeureum. Daerah irigasi di Kabupaten Kuningan terbagi atas 2 Daerah Irigasi yakni Daerah Irigasi Pemerintah dan Daerah Irigasi pedesaan dengan jumlah total 79 Daerah Irigasi. Luas areal Daerah Irigasi, termasuk didalamnya Daerah Irigasi Lintas, mencapai 29.252 Ha terdiri dari areal pemerintah, pedesaan dan tadah hujan yang didukung oleh prasarana bendung, bangunan, PB (pengambilan bebas) dan saluran. Jenis irigasi yang ada di Kabupaten Kuningan saat ini terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu irigasi teknis, irigasi semi teknis dan irigasi sederhana. Persebaran irigasi teknis meliputi 21 kecamatan, irigasi semi teknis meliputi 18 kecamatan, dan irigasi sederhana meliputi 26 kecamatan. Keberadaan prasarana irigasi tersebut telah memberikan dukungan penting terhadap produktivitas pertanian, khususnya lahan basah, di Kabupaten Kuningan. Dukungan pengairan tersebut terutama telah memungkinkan Kabupaten Kuningan mencukupi kebutuhan bahan pangan masyarakatnya, bahkan mensuplai ke wilayah lain. Tantangan terbesar dalam pengelolaan prasarana irigasi ke depan adalah operasi dan pemeliharaannya. Persaingan penggunaan air baku antar masyarakat dan antar penggunaannya akan semakin meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi. Hal ini

43

menuntut sistem distribusi penggunaan air irigasi yang proporsional dan seimbang diantara para pemanfaat (user). Selain itu, penyusutan kondisi bangunan irigasi yang dibangun dengan investasi besar harus diantisipasi dengan pemeliharaan yang memadai dan konsisten. Padahal, karena sifatnya yang padat modal (capital intensive), pemeliharaannya juga memerlukan biaya yang relatif mahal. Upaya yang perlu dikembangkan dalam mewujudkan operasi dan pemeliharaan yang sustainable, selain meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan menggali sumber-sumber pendanaan luar yang lunak, juga dengan meningkatkan peran serta dan kontribusi masyarakat pemanfaat seoptimal mungkin. Operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi yang terlampau bertumpu pada kemampuan pemerintah selain memberikan beban sangat berat, juga tidak menjamin optimalisasi dan keberlanjutannya. Perlu dirancang bangun suatu tatanan kelembagaan (institutional arrangement) yang mantap dan berkeadilan yang memberikan insentif dan ruang bagi para pemanfaat air untuk berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan prasarana irigasi. Sistem penyediaan air minum merupakan salah satu prasarana permukiman yang vital. Sistem yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ini saat ini dilengkapi dengan unit broncaptering, sistem transmisi, reservoir dan jaringan distribusi. Sistem pengaliran di jalur transmisi dilakukan dengan sistem gravitasi dan perpompaan, sedangkan pengaliran pada sistem distribusi dilakukan secara gravitasi. Kapitas terpasang sistem saat ini adalah 60%, dengan kapasitas produksi sekitar 57%. Sistem penyediaan air bersih dilaksanakan oleh 3 cabang dan 4 unit Ibu Kota Kecamatan (IKK) dan 1 pos pelayanan. Cabang meliputi Cabang Kuningan, Cabang Ciawigebang, dan Cabang Cilimus. Unit meliputi Unit IKK Luragung, IKK Kramatmulya, IKK Kadugede, dan IKK Cibingbin. Adapun pos pelayanan hanya mencakup Pos Pelayanan Mandirancan. Secara keseluruhan jumlah pelanggan yang terlayani dengan sistem ini mencapai 15.028 sambungan rumah. Sistem penyediaan air minum dewasa ini baru menjangkau sebagian kecil masyarakat Kabupaten Kuningan. Masih cukup banyak masyarakat lainnya yang belum terlayani sehingga menggunakan sumber-sumber air seadanya atau bahkan mengalami kekurangan. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang paling sedikit terlayani, sementara alternatif lain pelayanan air minum perdesaan belum berkembang dewasa ini, terutama disebabkan oleh belum optimalnya pendayagunaan sumber-sumber air potensial di perdesaan. Dengan kondisi yang belum optimal ini di sisi lain tantangan yang dihadapi di masa mendatang juga sangat berat. Untuk mengimbangi pertumbuhan

44

penduduk dan peningkatan kebutuhan air minum yang menyertainya diperlukan rencana pengembangan pelayanan yang terarah dan menyeluruh agar pemenuhan kebutuhan dasar ini bisa tetap terpenuhi. Perencanaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perluasan jaringan pelayanan, namun juga harus merancang rencana pendayagunaan secara berkelanjutan potensi sumber air yang belum termanfaatkan. Dewasa ini kondisi perumahan masyarakat belum terbangun secara optimal sehingga jika dihubungkan dengan tantangan pertumbuhan penduduk di masa mendatang, beban permasalahan penataan dan pengembangannya akan lebih berat. Permasalahan pokok perumahan adalah masih banyaknya rumah hunian penduduk yang belum memenuhi kelayakan teknis dan kesehatan. Selain itu lingkungan perumahannya pun belum sepenuhnya memiliki kondisi kesehatan lingkungan yang memadai. Di masa mendatang, tantangan terberat pembangunan perumahan adalah penyediaan rumah hunian yang layak dengan lingkungan yang sehat dengan laju yang mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk. Pengelolaan sampah menempati kedudukan penting sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan yang sehat dan indah. Hal yang sangat krusial adalah penampungan dan pengolahan sampah rumah tangga (domestik). saat ini kabupaten Kuningan memiliki 3 (tiga) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, yaitu TPA Ciniru, TPA Sukadana dan TPA Karangmuncang. Tempat-tempat ini merupakan ujung dari penampungan sampah rumah tangga dari masyarakat Kabupaten Kuningan di berbagai tempat. Terlepas dari kekurangan yang dimiliki, secara umum TPA-TPA tersebut mampu menampung volume sampah yang masuk sehingga belum mengarah pada permasalahan persampahan yang berat dan fatal sebagaimana banyak terjadi di kota-kota besar. Pertumbuhan penduduk dan perekonomian daerah di masa mendatang akan menempatkan masalah persampahan sebagai masalah yang semakin penting. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika kurang diantisipasi memicu permasalahan lingkungan dan sosial yang sangat serius sebagaimana telah terjadi di tempat lain. Konsentrasi penduduk dan permukiman yang semakin tinggi bisa dipastikan akan menghasilkan limbah domestik yang semakin banyak pula. Tanpa diimbangi dengan manajemen pengumpulan, pengangkutan, penampungan, dan pengolahannya yang memadai akan menimbulkan gangguan lingkungan dan keresahan sosial yang serius. Tanpa langkah yang terencana secara terarah dan matang, cakupan pelayanan persampahan yang optimal akan jauh lebih sulit untuk dicapai di masa mendatang. Prasarana dan sarana listrik memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendorong produktivitas dan menunjang kegiatan sosial masyarakat.

45

Terlebih di daerah perkotaan yang hampir semua bentuk kegiatan masyarakatnya bertumpu pada energi listrik. Prasarana dan sarana perlistrikan di Kabupaten Kuningan pada umumnya telah tersedia terutama di daerah yang telah berkembang dan terjangkau. Namun demikian, masih terdapat beberapa wilayah yang belum terlayani terutama wilayah pelosok yang relatif terisolasi. Pelayanan telekomunikasi belum menjangkau seluruh kecamatan. Wilayah yang telah terlayani meliputi Kecamatan Pasawahan, Mandirancan, Cilimus, Jalaksana, Kramatmulya, Cigugur, Kuningan, Darma, Kadugede, Ciniru, Selajambe, Subang, Garawangi, Ciawigebang, Lebakwangi, Luragung, Cidahu, Ciwaru, Cibingbin. Perluasan pelayanan telekomunikasi ke wilayah kecamatan lainnya diperlukan mengingat telekomunikasi merupakan media penting untuk memperlancar dan mendinamiskan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang aksesibilitas perhubungannya belum optimal.

Pemerintahan Bidang Pemerintahan berkedudukan penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Hal ini karena kedudukannya sebagai institusi resmi yang berkewajiban melayani kebutuhan masyarakat, memotivasi dan memfasilitasi masyarakat untuk membangun, serta memiliki kewenangan untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengikat bagi masyarakat dalam rangka menjalankan kedua fungsi tersebut. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan sebagai salah satu bagian penting dari Pemerintahan Daerah perlu memiliki kelengkapan dan persiapan yang memadai agar mampu menjalankan fungsi dan perannya secara optimal. Untuk menjalankan fungsinya, Pemerintah Kabupaten Kuningan dilengkapi struktur kelembagaan yang terdiri atas 2 Sekretariat, 8 Badan, 14 Dinas, 2 Kantor, 32 Kecamatan dan 15 Kelurahan, serta ditambah 2 BUMD yaitu PD. BPR dan PDAM, dan 361 Desa. Jumlah seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Kuningan dewasa ini mencapai 14.964 orang, terdiri atas 11.299 orang PNS, 3.665 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK), dan 910 Guru Bantu. Dilihat dari sisi golongan, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemda terdiri atas 3.434 orang golongan IV, 5.627 orang golongan III, 2.140 orang golongan II, dan 98 orang golongan I. Dilihat dari sisi fungsi, terdiri atas 1.018 orang tenaga struktural, 7.981 orang tenaga fungsional, dan 2.300 orang tenaga staf struktural (pelaksana). Berdasarkan tingkat pendidikan formal, terdiri atas 136 orang Master/Magister, 2.562 orang Sarjana, 848 orang Sarjana Muda, 7.045 orang lulusan SLTA, 306 orang lulusan SLTP, dan 382 orang lulusan SD.

46

Selama kurun waktu 2004 – 2006 terjadi pergeseran jumlah aparatur dari sisi tingkat pendidikan. Jumlah aparatur yang berpendidikan magister (S2) mengalami peningkatan 33,33%. Demikian juga jumlah aparatur berpendidikan sarjana mengalami peningkatan 13,66%. Sebaliknya, jumlah aparatur yang berpendidikan SD mengalami penurunan sebesar 26,68%. Perkembangan ini secara umum menunjukan adanya peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Pemerintah Kabupaten Kuningan. Namun demikian, dari sisi profesionalitas memerlukan tinjauan yang lebih dalam lagi. Profesiolitas aparatur berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal sesuai dengan standar yang ditentukan. Oleh karena itu, hal itu tidak bisa dinilai hanya dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan secara umum hanya memberikan kapasitas awal kepada aparatur untuk bisa menjadi profesional. Profesionalitas perlu ditinjau dengan mempertimbangkan keikutsertaan aparatur dalam pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan kemampuan teknis aparatur sesuai dengan bidangnya. Berbagai jenis pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak luar telah cukup banyak diikuti oleh aparatur dalam semua tingkatannya. Beberapa pendidikan dan pelatihan penting yang telah diselenggarakan antara lain Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III, dan IV, Diklat Prajabatan, Diklat Teknis dan fungsional. Secara umum penyelenggaraan pendidikan dan latihan ini menunjukkan adanya upayaupaya yang terarah untuk meningkatkan profesionalitas aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Prasarana dan sarana pemerintahan sebagai prasyarat bagi berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan telah mengalami perkembangan yang cukup berati sampai dengan saat ini. Namun demikian, sarana berbasis teknologi yang bersifat memudahkan proses pekerjaan, khususnya yang berkaitan dengan manajemen informasi untuk menunjang pengambilan keputusan (decision making support system) masih memerlukan peningkatan. Dalam situasi yang berubah serba cepat, kompleks, dan penuh ketidakpastian dituntut pengambilan keputusan yang cepat namun tetap akurat yang hanya mungkin diwujudkan dengan dukungan sistem manajemen informasi yang berbasis teknologi mutakhir. Tantangan besar penyelenggaraan pemerintahan ke depan bersumber dari perubahan eksternal yang cepat di lingkungan global, nasional, dan regional serta perkembangan internal masyarakat yang semakin dinamis. Perubahan eksternal berupa tekanan liberalisasi ekonomi dari lingkungan global yang akan semakin mempengaruhi kebijakan dan praktek pembangunan ekonomi

47

nasional. Arus modal asing akan semakin diberi peluang dan kebijakankebijakan yang bersifat protektif akan semakin ditekan untuk dihilangkan. Hal itu akan mempengaruhi struktur, peran, dan peluang para pelaku ekonomi, tidak hanya di tingkat nasional namun juga di tingkat regional, dan daerah. Kegiatan industri berat (manufaktur) yang bertumpu pada modal asing yang besar akan semakin berkembang. Hal ini termasuk akan berlangsung di wilayah CIAYUMAJA khususnya Cirebon yang telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Bagi daerah, khususnya Kabupaten Kuningan tantangannya adalah bagaimana mengimbangi perkembangan ini dengan tetap memberikan perlindungan yang sewajarnya terhadap perekonomian rakyat yang pada umumnya masih memerlukan pengawalan intensif dalam memasuki era liberalisasi. Pemerintahan daerah dituntut untuk semakin mampu mengelola kerangka regulasi dan kerangka anggaran daerah secara cerdas dan efektif agar sebagian besar masyarakatnya tidak terlindas oleh perubahan ekonomi eksternal yang menggilas. Perkembangan internal masyarakat yang akan semakin menguat adalah tingginya kritisisme dan tuntutan masyarakat terhadap fungsi pemerintah dalam pelayanan publik (public service). Akibat dari terbukanya komunikasi dan pertukaran gagasan serta informasi antar daerah bahkan lintas negara, wawasan masyarakat mengenai peran mereka dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat semakin luas. Hal ini mendorong mereka untuk membangun sikap dan pandangan yang semakin kritis dan tajam terhadap kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintahan. Selain itu, kejelian dan keberanian masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya pun akan semakin meningkat. Dengan kondisi ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk semakin mampu memberikan respon dan tindak lanjut yang sepantasnya terhadap pandangan dan aspirasi yang semakin berkualitas tersebut. Reformasi birokrasi birokrasi adalah respon yang semestinya terhadap peningkatan kualitas tuntutan masyarakat yang pada intinya menghendaki pelayanan publik yang optimal. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk periode 2005-2010 yang telah mencanangkan strategi reformasi birokrasi yang meliputi pembaharuan mind set dan cultural set yaitu pengembangan budaya kerja serta internalisasi dan pengejawantahan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; serta pembaharuan sistem manajemen pemerintahan yang meliputi penciptaan pola dasar organisasi lembaga pemerintahan, perubahan dari manajemen ketatausahaan menjadi manajemen SDM aparatur, simplifikasi dan otomatisasi tatalaksana, sistem, prosedur, dan mekanisme pelayanan publik, perbaikan sistem pengelolaan aset milik negara, pembaharuan sistem manajemen keuangan unit pelayanan publik, serta perbaikan sistem pengawasan dan akuntabilitas aparatur.

48

Dengan demikian, di masa mendatang Pemerintahan Daerah harus semakin meningkatkan kapasitasnya dalam semua bidang guna mengimbangi tuntutan dinamika eksternal dan internal yang berlangsung cepat. Upaya capacity building yang melingkupi aspek sumberdaya manusia sebagai unsur inti dan aspek prasarana serta regulasi sebagai unsur penunjang perlu dilakukan secara akseleratif. Hal ini karena perkembangan serta perubahan eksternal di masa mendatang cenderung akan berjalan secara akseleratif pula. Dengan cara ini akan perwujudan kemantapan (stabilitas) akan lebih terdukung, karena adanya keseimbangan antara kapasitas Pemerintah Daerah dengan kapasitas masyarakatnya.

2.7.

Perkembangan Regional

Dinamika pembangunan yang berlangsung di Kabupaten Kuningan dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di wilayah di sekitarnya baik lingkup Jawa Barat terutama Wilayah Cirebon, Indramayu, dan Majalengka (CIAYUMAJA) maupun di daerah perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan, implementasi pembangunan, serta dinamika masyarakat di kawasan tersebut berimbas secara langsung dan tidak langsung terhadap penyelenggaraan pembangunan dan dinamika masyarakat di Kabupaten Kuningan. Bahkan secara makro regional, koridor umum kebijakan pembangunan di Kabupaten Kuningan telah ditetapkan secara eksternal dalam kerangka Kebijakan Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, perancangan kebijakan pembangunan Kabupaten Kuningan khususnya untuk jangka panjang harus memperhitungkan kebijakan dan prospek perkembangan yang akan terjadi dalam lingkup regional tersebut. Provinsi Jawa Barat melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi sampai dengan tahun 2013 telah menetapkan kebijakan pengembangan kawasan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (CIAYUMAJAKUNING) sebagai salah satu kawasan andalan di Jawa Barat. Kawasan andalan adalah kawasan yang berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi untuk kawasan itu sendiri dan sekitarnya yang diharapkan bisa mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang secara nasional. PKW CIAYUMAJAKUNING diarahkan untuk menjadi kawasan agribisnis yang didukung oleh sektor industri, perdagangan dan jasa, perikanan laut dan darat, pertanian tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, dan peternakan dengan meningkatkan fungsi pelabuhan. Selain itu, kebijakan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan adalah pengembangan Kadipaten sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Cirebon sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN). PKW adalah kota yang berfungsi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten,

49

sedangkan PKN adalah kota yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan internasional, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya, serta sebagai pusat jasa, pelayanan dan simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa provinsi. Kebijakan tersebut merupakan implikasi dari arah pengembangan provinsi Jawa Barat sampai tahun 2010 yang berfokus pada wilayah tengah dan utara. Pengembangan wilayah selatan dilakukan secara terbatas mengingat sebagian besar wilayahnya memiliki fungsi lindung. Fokus terhadap kedua wilayah ini tercermin dengan jelas antara lain pada penentuan PKN yang seluruhnya berada di wilayah utara dan tengah yaitu Metropolitan BogorDepok-Bekasi (Bodebek), Metropolitan Bandung, dan Metropolitan Cirebon. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut telah dirancang rencana-rencana penting dalam konteks perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2010. Rencana tersebut antara lain adalah Penataan perkembangan pusat-pusat kegiatan di bagian utara dan tengah; Pengembangan secara terbatas pusat-pusat kegiatan di bagian selatan; pengembangan infrastruktur wilayah dengan berfokus pada wilayah bagian utara dan tengah. Langkah yang fenomenal berkaitan dengan ini adalah rencana pembangunan Bandar Udara Internasional di Kertajati, Kabupaten Majalengka; mempertahankan luasan lahan basah pertanian; dan pengembangan kawasan lindung hingga mencapai 45% dari luas wilayah Jawa Barat. Secara umum Kebijakan Tata Ruang Wilayah Jawa Barat tersebut menunjukan Pembangunan Jawa Barat ke depan yang mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memposisikan industri pengolahan sebagai penggerak utama --dengan tetap memperhatikan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup-- tidak dilakukan dengan intensitas yang sama di setiap bagian wilayah Jawa Barat. Wilayah selatan Jawa Barat mendapat penekanan yang lebih rendah dari wilayah utara dan tengah karena daya dukung dan daya tampungnya relatif lebih terbatas sebagai akibat dari luasnya kawasan berfungsi lindung di wilayah tersebut. Dengan demikian, di masa mendatang baik dalam jangka menengah maupun panjang aktivitas ekonomi dan penduduk akan lebih banyak berlangsung di wilayah utara dan tengah dimana Kabupaten Kuningan merupakan salah satu bagiannya. Kegiatan industri pengolahan baik berbasis pertanian maupun non pertanian, permukiman, dan berbagai kegiatan jasa pendukungnya akan banyak terkonsentrasi di wilayah ini. Namun demikian, daerah di wilayah ini tidak memiliki peluang yang sama untuk memanfaatkannya melalui langkah industrialisasi. Kondisi alam daerah menjadi penentu terpenting atas besar kecilnya peluang ke arah

50

industrialisasi tersebut. Kabupaten Kuningan yang memiliki kawasan berfungsi lindung cukup luas, terutama di wilayah barat dan selatan, harus mempertimbangkan dengan seksama pilihan industrialisasi tersebut. Risiko kegiatan industri pengolahan berat khususnya industri manufaktur demikian besar. Kegiatan tersebut sangat berpotensi menimbulkan pencemaran dalam berbagai bentuk yang pada gilirannya akan memerosotkan kualitas dan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan sebagai sistem penyangga kehidupan. Dengan kelimpahan sumberdaya alam dan keindahan bentang alamnya, pilihan yang paling rasional bagi Kabupaten Kuningan adalah memposisikan diri sebagai Kabupaten penghasil produk pertanian dan penyedia berbagai jenis jasa lingkungan khususnya jasa pariwisata alam. Kabupaten Kuningan memiliki kelebihan kandungan sumberdaya dalam kedua bidang ini sebagai wujud keunggulan komparatifnya yang kurang dimiliki oleh kabupaten/kota lain khususnya di Kawasan Andalan CIAYUMAJAKUNING. Kesempatan Kabupaten Kuningan untuk berkembang pesat dalam konteks regional terutama terletak pada pengelolaan sub-sub wilayah pembangunan yang merupakat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Sub wilayah pembangunan tersebut juga merupakan pintu gerbang (outlet) interaksi Kabupaten Kuningan dengan perekonomian luar, khususnya dengan wilayah Cirebon. Sub wilayah tersebut meliputi Kuningan, Cilimus, Ciawigebang, Luragung, dan Kadugede. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dimaksud secara proporsional akan memicu kemajuan perekonomian wilayah Kabupaten Kuningan secara keseluruhan.

BAB III. VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH

Agar memiliki panduan pembangunan jangka panjang yang terarah, dengan bertolak dari kondisi umum daerah yang dihadapi perlu dirumuskan

51

kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kuningan yang meliputi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan. Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Jangka Panjang tersebut berlaku untuk kurun waktu 2005 – 2025 (20 tahun) yang harus dijadikan acuan oleh para calon kepala daerah dalam menentukan visi dan misinya serta oleh para kepala daerah selama kurun waktu tersebut dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuningan setiap lima tahun sekali. 3.1.

Visi

Visi Kabupaten Kuningan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

” Dengan Iman dan Taqwa Kuningan sebagai Kabupaten Agropolitan dan Wisata Termaju di Jawa Barat Tahun 2025 ” Visi ini menegaskan cita-cita yang hendak diwujudkan selama 20 tahun ke depan oleh Kabupaten Kuningan adalah menjadi Kabupaten pertanian dan wisata yang paling maju diantara kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Agropolitan dan wisata serta Termaju di Jawa Barat merupakan kalimat dan kata kunci yang menjadi substansi dari Visi Jangka Panjang ini. Kabupaten Agropolitan dan Wisata dalam konteks Visi ini mengandung pengertian Kabupaten yang produksi daerahnya didominasi oleh dua besar sektor yaitu secara berturut-turut sektor pertanian dan jasa pariwisata. Dalam sektor pertanian, dinamika kegiatan berlangsung pada seluruh subsistemnya dengan fokus pada sub-sistem pengolahan (agroindustri) yang secara keseluruhan mewujudkan kawasan agropolitan yang padu. Jatidiri kabupaten pertanian dan wisata ini paling tidak ditunjukan oleh 3 (tiga) ciri utama, yaitu ciri struktural sosial ekonomi, ciri tata ruang, dan ciri fisik infrastruktur. Ciri struktural sosial ekonomi kabupaten agropolitan dan wisata adalah memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang pangsa (share) terbesarnya secara berurutan berasal dari sektor pertanian dalam arti luas (pertanian lahan basah, perkebunan, kehutanan, peternakan) dan sektor jasa pariwisata. Pada sektor pertanian peran terbesar diberikan oleh subsektor industri pengolahan, sedangkan pada sektor pariwisata peran terbesar diberikan oleh jasa pariwisata alam; memiliki kesempatan kerja dengan pangsa terbesar pada sektor pertanian dan jasa pariwisata; memiliki produktivitas lahan dan tenaga kerja pertanian yang relatif tinggi sebagai implikasi dari tingginya tingkat penerapan teknologi; sektor pertanian didominasi oleh unit-unit kegiatan basis, yaitu unit kegiatan usaha yang

52

sebagian besar produknya dipasarkan ke luar daerah (ekspor regional); serta memiliki tatanan kelembagaan baik berupa institusi maupun regulasi yang kuat dan capable dalam menjamin kesinambungan pembangunan pertanian dan pariwisata. Ciri Tata Ruang dari Kabupaten Agropolitan dan Wisata adalah memiliki perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang menyeluruh, sinergis, dan terpadu yang menjamin terwujudnya kawasan agropolitan dan kawasan wisata yang serasi dan saling mendukung; menjamin terbentuknya gugus-gugus (cluster) kegiatan pertanian yang padu berdasarkan pola keterkaitan dan kesesuaian dalam pewilayahan yang terarah; serta menjamin keberlanjutan pembangunan pertanian dan pariwisata. Ciri fisik infrastruktur Kabupaten Pertanian dan Pariwisata adalah memiliki prasarana dan sarana penunjang aktivitas pertanian dan pariwisata yang lengkap dan bisa diandalkan yang meliputi prasarana dasar berupa jalan dan jembatan yang berkualitas, sarana pendukung langsung kegiatan pertanian, dan sarana pendukung langsung kegiatan pariwisata dalam situasi dan kondisi yang menjamin keberlanjutannya. Termaju di Jawa Barat mengandung pengertian sampai dengan tahun 2027 Kabupaten Kuningan akan berupaya keras untuk memacu keunggulankeunggulan pada seluruh atau sebagian besar ciri kabupaten pertanian dan pariwisata tersebut di atas sehingga secara keseluruhan bisa menjadi yang terunggul dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Rumusan Visi tersebut bertolak dari pola pikir pengutamaan potensi dominan atau keunggulan komparatif Daerah tanpa mengabaikan pengembangan keunggulan kompetitif melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Berdasarkan pola pikir tersebut, Kabupaten Kuningan perlu berkonsentrasi pada bidang tertentu yang paling potensial sebagai sektor pemimpin (leading sector) dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Pola pikir ini juga berpijak pada satu kesadaran bahwa tidak setiap bidang memiliki potensi dan kekuatan yang sama untuk berkembang. Sebagian bidang memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menjadi penggerak pembangunan secara keseluruhan, sementara sebagian lain tidak. Oleh karena sumberdaya terbatas maka penekanan perlu diberikan pada bidang yang memiliki potensi dominan tersebut sebagai penggerak utama pembangunan secara keseluruhan. Bidang pembangunan yang memiliki potensi dominan di Kabupaten Kuningan adalah Pertanian (agropolitan) dan Pariwisata, khususnya pariwisata alam.

53

Visi tersebut menyiratkan makna bahwa untuk menjadi maju dalam konteks percaturan pembangunan dengan wilayah lainnya Kabupaten Kuningan harus berfokus pada kedua bidang tersebut yang menjadi keunggulannya. Hal ini dengan tidak mengabaikan pelaksanaan pembangunan secara memadai pada bidang-bidang lainnya, karena pada hakikatnya pembangunan daerah adalah membangun masyarakat secara menyeluruh. Fokus terhadap bidang pertanian dan pariwisata bukan perwujudan semangat sektoral yang sempit, namun semata-mata merupakan upaya menempatkan kedua bidang unggulan tersebut sebagai penggerak utama pembangunan menyeluruh di Kabupaten Kuningan. Untuk mencapai Visi Pembangunan Jangka Panjang tersebut perlu ditempuh langkah-langkah besar yang terarah, kongkrit, dan memiliki ukuran-ukuran yang jelas. Langkah tersebut dituangkan dalam wujud Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kuningan tahun 2005-2025. 3.2.

Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh 6 Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kuningan sebagai berikut. 1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlaq mulia. Misi ini adalah membangun integritas dan kapasitas sumberdaya manusia Kabupaten Kuningan dengan meningkatkan akhlaq dan budi pekerti yang dilandasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; meningkatkan keterampilan untuk menopang penghidupan; dan membangun sikap menghargai lingkungan. Dengan memiliki kualitas yang tinggi dalam seluruh aspek tersebut diharapkan sumberdaya manusia Kabupaten Kuningan bisa bersaing dengan sumberdaya manusia dari wilayah lain yang telah maju. 2. Mewujudkan agribisnis yang tangguh dalam kerangka agropolitan. Misi ini adalah membangun sistem agribisnis yang maju dalam kerangka kawasan pertanian terpadu (agropolitan) dengan meningkatkan sinergitas antara prasarana dasar (suprastruktur dan infrastruktur), sub-sistem sarana pertanian, sub-sistem budidaya pertanian, sub-sistem pengolahan hasil, dan sub-sistem penjualan; meningkatkan produktivitas budidaya dan industri agro; dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 3. Mewujudkan pariwisata alam yang maju. Misi ini adalah mengoptimalkan pengelolaan pariwisata alam daerah untuk menjadi yang terdepan di wilayah Ciayumajakuning/Jawa Barat dengan

54

mengoptimalkan pendayagunaan pariwisata daerah; meningkatkan daya saing pariwisata daerah; dan menempatkannya sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Barat/Indonesia. 4. Mewujudkan pemerataan pembangunan Daerah. Misi ini adalah mewujudkan keseimbangan pelaksanaan pembangunan diantara bagianbagian wilayah Kabupaten Kuningan berdasarkan permasalahan dan potensi masing-masing melalui distribusi alokasi anggaran dan kegiatan pembangunan yang adil; pengembangan infrastruktur perhubungan di daerah terpencil dan perbatasan; peningkatan daya dukung dan daya tampung daerah perkotaan; peningkatan daya beli; dan peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat. 5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dengan berorientasi pada jasa lingkungan. Misi ini adalah mewujudkan pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan dengan berfokus pada pemanfaatan jasa lingkungan melalui pelestarian kawasan lindung dan kawasan budidaya guna mencapai Kabupaten Konservasi; peningkatan konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air, hutan, lahan, dan tambang; peningkatan penerimaan daerah dari jasa lingkungan; dan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana alam. 6. Mewujudkan masyarakat yang agamis, mandiri, dan dinamis. Misi ini adalah membangun masyarakat yang memiliki iman dan taqwa prakarsa, serta kemandirian yang tinggi dalam memenuhi penghidupannya serta memiliki sikap positif dan dorongan partisipasi yang tinggi dalam Pembangunan Daerah. Masyarakat tersebut memiliki sifat umum demokratis, saling pengertian, rukun, tenggang rasa, taat hukum, dinamis-konstruktif, serta memiliki perilaku sosial yang agamis.

55

Arah Pembangunan Daerah 2005 - 2025

3.3.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut ditentukan sasaran pokok Pembangunan Daerah tahun 2005 – 2025 beserta kriteria pencapaiannya sebagai berikut. A.

Terwujudnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlaq mulia sehingga memiliki daya saing yang tinggi yang ditunjukan oleh: 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan dicirikan oleh menurunnya jumlah balita gizi buruk, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kesakitan Kasar (AKK), penyakit berbasis lingkungan, meningkatnya Usia Harapan Hidup serta terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. 2. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan masyarakat dan produktivitas dengan dicirikan oleh meningkatnya Angka Melek Hurup mencapai 100, meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 12 tahun, dan meningkatnya penguasaan IPTEK berbasis IMTAQ. 3. Terbangunnya budi pekerti dan perilaku yang luhur, jujur, amanah, dan bertanggung jawab di kalangan masyarakat dan aparatur yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT yang kuat untuk mendorong terciptanya kontrol sosial yang efektif serta pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 4. Berkembangnya lembaga pendidikan formal dan non formal serta lembaga peningkatan keterampilan masyarakat dalam berbagai bidang. 5. Meningkatnya integritas, kapasitas, dan profesionalisme aparatur dan seluruh unsur Pemerintahan Daerah yang berimplikasi pada efisiennya birokrasi dan pelayanan publik.

B.

Terwujudnya agribisnis yang agropolitan yang ditunjukan oleh:

maju

dalam

kerangka

1. Terbangunnya infrastruktur dan suprastruktur pendukung pembangunan pertanian secara lengkap dan memadai yang menjadi prasyarat bagi agropolitan. 2. Terjalinnya keterkaitan dan sinergitas antar sektor hulu, tengah, hilir, dan sektor penunjang pertanian dalam suatu sistem agribisnis yang padu dengan distribusi marjin yang proporsional dan memenuhi rasa keadilan. 3. Meningkatnya produktivitas dan produksi sub sektor budidaya pertanian sehingga memberikan dorongan yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB).

56

4. Meningkatnya produktivitas dan produksi sub sektor pengolahan hasil pertanian (agroindustri) yang ditulangpunggungi oleh perekonomian rakyat sehingga menjadi penyumbang terbesar dari sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 5. Dominannya industri pengolahan hasil yang bersifat basis (menjual produknya ke luar wilayah Kuningan) dalam komunitas agroindustri daerah. 6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah dengan dorongan utama dari perkembangan pesat agroindustri sehingga meningkatkan pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat. C.

Terwujudnya pariwisata alam yang maju yang ditunjukan oleh: 1. Terbangunnya pengelolaan pariwisata alam daerah yang handal dan modern dengan didukung oleh sarana-prasarana yang memadai, sistem pengelolaan yang efisien dan pelaksana yang profesional. 2. Terdayagunakannya seluruh potensi pariwisata alam daerah yang unggul dalam sistem pengelolaan yang efisien dan profesional. 3. Terwujudnya Kabupaten Kuningan sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia. 4. Tercapainya sub sektor jasa pariwisata sebagai penyumbang terbesar ke dua terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). 5. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian rakyat yang diakibatkan oleh dampak pengganda perkembangan pariwisata daerah.

D.

Terwujudnya ditunjukan oleh:

pemerataan

pembangunan

daerah

yang

1. Optimalnya sistem dan mekanisme yang menjamin alokasi anggaran dan pembangunan yang merata berdasarkan permalahan dan potensi wilayah. 2. Terlaksananya pembangunan secara berkeadilan yang memberikan dorongan kepada semua wilayah untuk memperoleh kapasitas awal yang sama untuk berkembang. 3. Terbangunnya infrastruktur dasar yang memadai di wilayah terpencil dan wilayah perbatasan. 4. Terbangunnya infrastruktur perkotaan yang memadai untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung kawasan perkotaan. 5. Menurunnya ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat yang dicirikan oleh menurunnya rasio gini (gini ratio).

57

E.

Terwujudnya pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dengan berorientasi pada jasa lingkungan yang ditunjukan oleh: 1. Mantapnya kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dicirikan oleh efektifnya pengaturan (regulasi) serta organisasi pengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Daerah. 2. Terbangunnya sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan terpadu yang dicirikan oleh adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang utuh dan sinergis antar jenis pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 3. Meningkatnya pemanfaatan jasa lingkungan dari sumberdaya alam dan lingkungan disertai menurunnya pemanfaatan yang bersifat ekstraktif terhadap hasil-hasil langsung sumberdaya alam. 4. Terjaga dan terpeliharanya kawasan lindung secara optimal. 5. Terlaksananya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup di kawasan budidaya secara optimal. 6. Menurunnya luas lahan kritis hingga mencapai nol persen.

F.

Terwujudnya masyarakat yang agamis, dinamis, dan mandiri yang ditunjukan oleh: 1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan etika dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. 2. Terciptanya kemandirian masyarakat dalam membangun penghidupannya yang dicirikan oleh tingginya prakarsa dan swakarsa masyarakat serta rendahnya ketergantungan terhadap Pemerintah. 3. Meningkatnya kesadaran dan pentaatan hukum masyarakat dan pelaksana pemerintahan yang dicirikan oleh menurunnya tindakan kriminal dan pelanggaran hukum serta perundangan. 4. Terpeliharanya toleransi dan kerukunan antar kelompok masyarakat serta meningkatnya kesadaran politik masyarakat. 5. Terwujudnya masyarakat pembelajar yang kreatif dan memiliki dorongan untuk maju yang tinggi dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Kuningan 2025, ditentukan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Kuningan untuk 20 tahun ke depan sebagai berikut.

58

3.3.1.

Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlaq mulia.

1. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak diarahkan pada pengembangan pelayanan kesehatan ibu khususnya dalam persalinan melalui peningkatan pelayanan oleh tenaga medis; serta peningkatan gizi ibu dan anak. 2. Peningkatan Kesehatan Lingkungan diarahkan pada pengembangan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; peningkatan kualitas sarana prasarana lingkungan; dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kesehatan lingkungan yang optimal. 3. Peningkatan sumberdaya kesehatan diarahkan pada peningkatan mutu dan kuantitas sarana prasarana kesehatan; peningkatan kualitas sumberdaya manusia kesehatan; dan penguatan jejaring pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 4. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat diarahkan pada pendekatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. 5. Pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang (narkoba) diarahkan pada peningkatan peran serta seluruh unsur masyarakat dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. 6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan diarahkan pada peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), penuntasan wajardikdas 9 tahun yang bermutu (tamat SMP atau Madrasah Tsanawiyah dan Kejar Paket B), dan percepatan pencapaian pendidikan 12 tahun melalui pengembangan mekanisme insentif yang bisa membangun kesadaran dan memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mengikutsertakan anak-anak mereka dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi khususnya ke tingkat SLTA (SMU, Sekolah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Paket C) serta Perguruan tinggi. Mekanisme insentif yang akan dikembangkan terutama berupa alokasi beasiswa secara kompetitif bagi anak didik potensial dengan pengutamaan dari keluarga kurang mampu; serta peningkatan peran keluarga dan lembaga lokal-tradisional dalam membangun kesadaran berpendidikan masyarakat. 7. Pemberantasan buta aksara diarahkan pada penuntasan penduduk yang masih belum melek huruf; menjamin tidak adanya penduduk buta aksara baru sehingga pada tahun 2025 Kabupaten Kuningan bebas dari buta aksara (Angka Melek Huruf mencapai 100%); dan peningkatan peran lembaga lokal-tradisional dalam pemberantasan buta aksara. 8. Peningkatan prasarana, sarana, dan tenaga pendidikan diarahkan pada penuntasan rehabilitasi bangunan sekolah yang rusak dan penjaminan pemeliharaannya; pembangunan unit-unit sekolah baru di daerah yang kurang terjangkau; peningkatan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar, perpusatakaan, dan laboratorium; pemenuhan dan

59

pemerataan kebutuhan guru; peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme guru; penerapan teknologi jaringan informasi; pengembangan kurikulum bermuatan lokal dan berbasis kecakapan hidup; pengembangan sistem penghargaan bagi guru; serta pendukungan peningkatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah. 9. Peningkatan budi pekerti dan perilaku yang luhur diarahkan pada internalisasi moralitas dan etika bersumber dari nilai agama dan kearifan lokal melalui unjuk keteladanan, sosialisasi, dan penyadaran publik guna mewujudkan sumberdaya manusia yang berakhlaq mulia berdasarkan iman dan taqwa. 10. Pengembangan pendidikan luar sekolah diarahkan pada peningkatan insentif bagi tumbuh kembangnya lembaga penyelenggara pendidikan kesataran dan lembaga peningkatan keterampilan yang memiliki keterkaitan erat dengan pasar kerja; Peningkatan pendidikan dan latihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) dengan fokus utama kelompok usia paling produktif; pengembangan kemitraan dengan dunia usaha lokal, regional, dan nasional; dan peningkatan kelengkapan prasarana dan sarana pendidikan angkatan kerja. 11. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dititikberatkan pada penguasaan teknologi terapan tepat guna melalui peningkatan persentuhan (exposure) masyarakat dengan teknologi baik langsung maupun tidak langsung; Peningkatan peran serta lembaga pendidikan tinggi daerah dalam kajiterap IPTEK serta peningkatan kemudahan dan insentif bagi berlangsungnya pelatihan penerapan teknologi untuk masyarakat. 12.

Peningkatan kualitas kependudukan diarahkan pada peningkatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam Keluarga Berencana; peningkatan penanganan penduduk pra produktif melalui investasi sosial pendidikan dan pengembangan keterampilan; serta peningkatan penanganan terhadap penduduk pasca produktif (lanjut usia).

13.

Peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur diarahkan pada internalisasi nilai agama, budaya dan etika ke dalam sikap dan perilaku aparatur melalui pembinaan spiritual, penegakan disiplin dan mekanisme penghargaan; peningkatan kemampuan aparatur melalui pendidikan dan latihan; peningkatan sarana kerja aparatur dengan fokus pada sarana berbasis teknologi informasi. Keseluruhan arah tersebut ditempuh guna mencapai birokrasi yang efisien dan berorientasi secara optimal pada pelayanan publik.

60

3.3.2.

Mewujudkan agropolitan.

agribisnis

yang

tangguh

dalam

kerangka

1. Peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana pembangunan pertanian diarahkan pada pembangunan prasarana perhubungan dan penunjang yang menopang interaksi daerah penunjang (hinterland) dengan pusat distrik agropolitan; peningkatan prasarana irigasi; dan peningkatan sarana penunjang agribisnis pada pusat primer dan sekunder; 2. Pengembangan integrasi sistem agribisnis diarahkan pada peningkatan keterkaitan dan kesesuaian (link and match) antar sub sistem agribisnis dengan fokus pada sub sistem budidaya, sub sistem pengolahan, sub sistem penjualan, dan tata niaga melalui pengembangan kemitraan dalam bentuk perhimpunan fungsional dan kerjasama usaha. 3. Perwujudan keadilan ekonomi antar sub sistem agribisnis diarahkan pada pengembangan sistem tata niaga yang menjamin berlangsungnya pembagian marjin yang adil antar sub sistem agribisnis, dan menjamin diperolehnya kepuasan masyarakat secara optimal. 4. Peningkatan produksi dan produktivitas diarahkan pada peningkatan produktivitas tenaga kerja sub sektor budidaya dan sub sektor pengolahan hasil melalui peningkatan kemampuan petani dan pengolah, peningkatan aksesibilitas petani dan pengolah terhadap lembaga modal formal, peningkatan kemitraan petani dan pengolah dengan industri hilir, pengembangan pasar dengan fokus wilayah regional dan nasional, dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna yang produktif. 5. Peningkatan penataan ruang dalam kerangka pengembangan agribisnis diarahkan pada pemantapan perencanaan rinci pemanfaatan ruang kegiatan pada setiap distrik agropolitan; pentaatan rencana tata ruang; dan pengendalian pemanfaatan ruang. 6. Peningkatan kerangka regulasi diarahkan pada pengembangan pengaturan yang memberikan insentif bagi setiap pelaku agribisnis untuk membangun sinergitas satu sama lain dan melakukan kompetisi yang bersih dalam menjalankan usaha. 3.3.3.

Mewujudkan pariwisata yang maju.

1. Peningkatan prasarana dan sarana pariwisata diarahkan pada pembangunan dan peningkatan prasarana penunjang secara optimal di kawasan wisata; dan peningkatan sarana wisata secara optimal di Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW). 2. Peningkatan Pendayagunaan diarahkan pada pemantapan perencanaan pengembangan pariwisata daerah secara komprehensif; peningkatan promosi pariwisata daerah ke lingkup regional, nasional, dan internasional; pendayagunaan potensi pariwisata alam, budaya, dan

61

sejarah; pembangunan sistem dan pengelola pariwisata daerah yang profesional melalui peningkatan kemitraan dengan lembaga pengembang pariwisata. 3. Peningkatan sumbangan terhadap PDRB diarahkan pada peningkatan produksi jasa pariwisata dan jasa pendukungnya (hotel, restoran, dan cindera mata) melalui peningkatan kunjungan wisata sehingga mampu menjadi penyumbang terbesar kedua setelah sektor pertanian terhadap PDRB. 4. Pengembangan perekonomian rakyat berbasis wisata diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas usaha rakyat yang mendukung berkembangnya industri pariwisata di Kabupaten Kuningan. 3.3.4.

Mewujudkan pemerataan pembangunan Daerah.

1. Peningkatan infrastruktur dalam rangka pemerataan diarahkan pada pembangunan prasarana dasar khususnya jalan dan jembatan di wilayah terpencil dan perbatasan dengan kualitas dan syarat keamanan, keselamatan, dan kenyamanan yang memadai; Peningkatan sarana penunjang fungsi jalan; Peningkatan dan pengembangan infrastruktur dasar untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang meliputi prasarana drainase, air bersih, dan perumahan. 2. Pemerataan alokasi pembangunan diarahkan pada distribusi kegiatan pembangunan yang proporsional antar wilayah berdasarkan bobot permasalahan dan potensi masing-masing wilayah. 3. Pemerataan kesempatan kerja dan pendapatan diarahkan pada pemberian ruang kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja; Optimasi pendayagunaan fiskal daerah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dengan fokus di wilayah dengan jumlah pengangguran relatif tinggi; Meningkatkan insentif pengembangan lapangan kerja oleh dunia usaha di Daerah. 4. Pengentasan kemiskinan diarahkan pada peningkatan jaminan sosial terhadap kelompok masyarakat miskin yang terkendala; serta peningkatan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat miskin yang berada dalam usia produktif. 3.3.5.

Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari berbasis pada jasa lingkungan.

1. Pemantapan kawasan berfungsi lindung diarahkan pada pemantapan kelembagaan pengelolaan kawasan berfungsi lindung; peningkatan pendukungan terhadap Kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai; pengelolaan Kebun Raya Kuningan secara profesional; peningkatan konservasi lahan; dan peningkatan kerjasama dengan lembaga yang

62

berkompeten dan profesional dalam pengelolaan kawasan berfungsi lindung. 2. Optimasi pendayagunaan jasa lingkungan diarahkan pada peningkatan kerjasama pemanfaatan jasa lingkungan dengan pihak pengguna berdasarkan mekanisme reward yang adil dan kelembagaan yang stabil. 3. Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan diarahkan pada penuntasan rehabilitasi pada sisa lahan kritis baik di dalam maupun di luar kawasan hutan dan meningkatkan jaminan tidak adanya lahan kritis baru; dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan. 4. Peningkatan konservasi di kawasan budidaya diarahkan pada peningkatan penerapan langkah-langkah konservasi oleh masyarakat di kawasan budidaya; peningkatan pengaturan dan penegakan ketentuan konservasi di kawasan budidaya; peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya dalam bentuk hutan kota; dan internalisasi etika konservasi kepada masyarakat. 3.3.6.

Terwujudnya masyarakat yang agamis, dinamis, dan mandiri.

1. Peningkatan kehidupan agama diarahkan pada peningkatan penghayatan dan pengamalan agama berdasarkan iman dan taqwa oleh pemeluknya melalui pengembangan kegiatan lembaga keagamaan baik yang bersifat formal maupun tradisional; dan peningkatan kelembagaan komunikasi antar unsur dan kelompok masyarakat. 2. Peningkatan kemandirian diarahkan pada minimalisasi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan langsung pemerintah dalam membangun penghidupannya; Meningkatkan prakarsa, daya kreatif, inovasi dan swakarsa masyarakat dalam membangun penghidupannya. 3. Peningkatan kreatifitas dan produktivitas pemuda diarahkan pada peningkatan ruang kesempatan bagi pemuda untuk mengembangkan potensi diri semaksimal mungkin. 4. Peningkatan kesadaran hukum dan politik diarahkan pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum dalam berbagai aspek penghidupan mereka sehingga berlangsung pentaatan hukum; peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban politik; dan Peningkatan demokratisasi dalam kehidupan politik dan penyelenggaraan pemerintahan. 5. Peningkatan kerukunan antar unsur dan kelompok masyarakat diarahkan pada pengembangan toleransi dan kesalingpahaman antar unsur dan kelompok masyarakat; dan Peningkatan solidaritas antar unsur dan kelompok masyarakat.

63

3.4. Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Untuk memberikan arahan pelaksanaan yang lebih jelas perlu ditentukan tahapan pelaksanaan RPJP Kabupaten Kuningan 2005-2025. Oleh karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan merupakan penjabaran yang paling strategis dari RPJPD, maka tahapan pelaksanaan RPJPD tersebut dituangkan dalam bentuk fokus pembangunan lima tahunan dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2025. Tahapan atau fokus pembangunan pada setiap periode harus menjadi panduan pokok kepala daerah pada periode bersangkutan dalam menyusun RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Adanya fokus pada setiap tahapan tidak berarti diabaikannya pembangunan di bidang lainnya. Hal itu semata-mata menunjukan penekanan atau prioritas utama pembangunan pada setiap tahapan. Tahapan dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Periode 2005 - 2009 : Pemantapan Infrastruktur Wilayah dan Kualitas Sumberdaya manusia. Pada tahapan ini sasaran pokok pelaksanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan infrastruktur wilayah yang memadai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, serta mewujudkan sumberdaya manusia Kabupaten Kuningan yang berkualitas tinggi khususnya yang ditunjukan oleh indikator tingkat pendidikan dan keterampilan, derajat kesehatan, dan moralitas masyarakat serta aparatur pemerintahan daerah. Pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur dasar jalan, jembatan, dan drainase, serta infrastruktur yang mendukung langsung pengembangan agropolitan dan pariwisata daerah. 2. Periode 2010 – 2014 : Pemantapan Produktivitas dan Pemerataan Pembangunan Daerah. Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan produktivitas ekonomi masyarakat yang tinggi khususnya produktivitas tenaga kerja di bidang pertanian dan jasa pariwisata yang melebihi rata-rata Jawa Barat; mewujudkan pemerataan yang optimal dalam distribusi pelaksanaan dan pencapaian hasil pembangunan antar wilayah kecamatan dan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat; dan mewujudkan pembangunan wilayah yang seimbang sesuai dengan fungsi masing-masing wilayah. Peningkatan produktivitas yang pesat merupakan pendorong utama bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akan sangat berpengaruh terhadap akselerasi pembangunan Kabupaten Kuningan pada tahap selanjutnya. Sedangkan pemerataan pembangunan merupakan tangga utama untuk mencapai masyarakat yang makmur dalam keadilan.

64

3. Periode 2015 – 2019 : Pemantapan Kemandirian Masyarakat. Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Kuningan yang memiliki kemandirian tinggi dalam membangun penghidupannya. Kemandirian tersebut sebagai implikasi dari berkembang pesatnya bidang pertanian dan pariwisata di Kabupaten Kuningan. Wujud kemandirian tersebut yang utama adalah rendahnya tingkat ketergantungan terhadap pemerintahan daerah, tingginya daya beli, tingginya sikap positif dan tingkat partisipasi swakarsa masyarakat dalam pembangunan. Kemandirian masyarakat merupakan kunci bagi terwujudnya pembangunan yang digerakan oleh masyarakat, yaitu suatu situasi dimana masyarakat menjadi subjek pembangunan dalam arti yang sesungguhnya. 4. Periode 2020 – 2024 : Pemantapan Peran Daerah dalam Pembangunan Regional dan Nasional. Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan peran daerah yang menonjol dalam pembangunan di Jawa Barat dan lingkup Nasional. Khusus dalam konteks regional Jawa Barat, hal yang akan diwujudkan adalah mendayagunakan seluruh sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang telah terbangun, khususnya di bidang pertanian dan pariwisata, sehingga menjadi Kabupaten agropolitan dan pariwisata yang paling diperhitungkan. Segenap pencapaian yang diraih pada tahapan sebelumnya menjadi pijakan yang didayagunakan semaksimal mungkin untuk menjadi Kabupaten Agropolitan dan Pariwisata termaju di Jawa barat tanpa menanggalkan keimanan dan ketaqwaan.

65

BAB IV. KAIDAH PELAKSANAAN

Pelaksanaan yang terarah dari RPJP 2005-2025 ini secara langsung menentukan keberhasilan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kuningan. Oleh karena itu, perlu didasarkan pada kaidah-kaidah pelaksanaan yang tepat. Kaidah pelaksanaan dimaksud adalah sebagai berikut. (1). Integratif. Arah pembangunan di semua bidang ditempuh sebagai kesatuan upaya dalam rangka menjalankan Misi untuk mencapai Visi Kabupaten Kuningan 2025. Kaidah ini mengarahkan pelaksanaan pembangunan pada pola yang terpadu. (2). Koordinatif. Setiap pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kuningan perlu berkomunikasi satu sama lain dalam rangka sinkronisasi peran dan kegiatan guna mencapai kelancaran dan efektifitas pembangunan pada seluruh bidang. (3). Sinergis. Seluruh arah pembangunan ditempuh dalam kerangka saling mendukung dan saling menguatkan satu sama lain guna mencapai Visi Kabupaten Kuningan 2025. (4). Partisipatif. Pelaksanaan pembangunan ditempuh berdasarkan peran serta seluruh unsur masyarakat dalam seluruh tahapan prosesnya. Sebagaimana berlangsung dalam proses penyusunan RPJPD, peran serta masyarakat luas juga menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Kaidah ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena penyelenggaraan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan baru bisa berjalan jika dilaksanakan oleh seluruh unsur masyarakat sesuai dengan peran dan kapasitasnya. (5). Adaptif. Pembangunan di masa mendatang akan semakin diwarnai oleh lingkungan eksternal dan internal yang berubah cepat, kompleks, sarat konflik, dan penuh ketidakpastian. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan jangka panjang harus bersifat adaptif, yakni memperhatikan dan tanggap perkembangan lingkungan pembangunan. (6). Berkesinambungan. Pelaksanaan pembangunan jangka panjang ditempuh dengan menjamin kesinambungannya. Untuk itu keterkaitan dalam suatu urutan tahapan antar periode pembangunan harus selalu diutamakan dalam penjabaran RPJP ini. Rencana dan implementasi pembangunan jangka pendek dan menengah pada periode sebelumnya harus memberikan prakondisi dan menjadi pijakan bagi pelaksanaan pembangunan jangka pendek dan jangka menengah pada periode selanjutnya.

66

(7). Terkendali. Pengendalian baik pada tahap proses maupun akhir dilakukan secara ketat untuk menjamin pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan baik melalui mekanisme formal maupun melalui kontrol sosial yang dilakukan.

67

BAB V. PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kuningan 2005 – 2025 yang berisi Visi, Misi, dan Arah Pembangunan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan dalam menyelenggarakan pembangunan selama 20 tahun ke depan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. RPJPD ini merupakan acuan bagi para calon Bupati Kuningan dalam merumuskan Visi dan Misi yang akan mereka tawarkan kepada masyarakat. Sebagai manifestasi dari kedudukannya sebagai pedoman, RPJP Kabupaten Kuningan 2005 – 2025 selanjutnya harus menjadi pijakan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kuningan (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Kuningan (RKPD) dalam periode jangka panjang tersebut. Pencapaian Visi Kabupaten Kuningan 2005 – 2025 melalui pelaksanaan Misi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang bisa tercapai jika seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Kuningan memiliki komitmen bersama, keajegan atau sikap istiqomah dalam menjalankan komitmen tersebut, dan melaksanakan program secara berkesinambungan.

68