DAFTAR ISI. Halaman BAB III PENUTUP... 13

DAFTAR ISI Halaman BAB

BAB

BAB

I

PENDAHULUAN ......................................................................................................

1

1.1.

Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBK .............

1

1.2.

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBK .........................

2

1.3.

Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBK ...............

2

II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2016 .................................

4

2.1.

Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum Perubahan APBK .................

4

2.2.

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ...............................................

5

2.3.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ......................................................

9

2.4.

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah .............................................. 11

III PENUTUP ............................................................................................................... 13

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN APBK TA 2016

i

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1

: Perubahan Pendapatan Asli Daerah ..............................................................

6

Tabel 2.2

: Perubahan Dana Perimbangan ......................................................................

7

Tabel 2.3

: Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah .......................................

8

Tabel 2.4

: Perubahan Belanja Daerah ............................................................................ 10

Tabel 2.5

: Perubahan Pembiayaan Daerah .................................................................... 12


ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBK Berdasarkan kondisi ril hingga akhir semester pertama pelaksanaan

pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah Kota Banda Aceh di Tahun 2016 terdapat program dan kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi yang terjadi dan yang akan dihadapi pada semester kedua Tahun 2016, antara lain karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dan pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dimungkinkan dilaksanakan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 melalui mekanisme yang telah ditentukan. Dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda AcehTahun Anggaran 2016, selanjutnya disebut KUA APBK-P Tahun 2016 yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Banda Aceh Tahun 2016. Hal ini dilakukan agar konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat terjamin. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN APBK TA 2016

1

1.2.

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBK Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun Anggaran

2016 adalah untuk merumuskan dan menyepakati kebijakan, prioritas program dan kegiatan Perubahan APBK Banda Aceh untuk dijadikan pedoman dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Perubahan APBD, dan akan

dijadikan acuan bagi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2016.

1.3.

Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBK Penyusunan KUA Perubahan 2016 merupakan salah satu implementasi

peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu : 1.

Undang-Undang (Drt) Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;


2

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2016.


3

BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBK TAHUN 2016

2.1. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum Perubahan APBK Kondisi ekonomi makro Kota Banda Aceh tidak terlepas dari kondisi ekonomi makro di tingkat provinsi maupun pusat. Kebijakan ekonomi dari pemerintah pusat akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi Kota Banda Aceh. Secara umum laju Pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh pada tahun 2015 tumbuh sebesar 5,01 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh di tahun 2016 diharapkan akan berada pada kisaran 5,0%-6,0%. Adanya Perbaikan infrastruktur diharapkan akan mempengaruhi peningkatan perekonomian serta masih akan tingginya konsumsi domestik (terutama yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2017) diperkirakan akan mampu meningkatkan PDRB Kota Banda Aceh. Tingkat Inflasi Kota Banda Aceh pada tahun 2015 sebesar 1,27 persen, dan ditahun 2016 diharapkan akan berada pada nilai normal sekitar 5 sampai dengan 1%, dengan asumsi tidak ada kebijakan strategis dari Pemerintah Pusat yang dapat memicu kenaikan harga barang dan jasa. Nilai inflasi diharapkan tetap berada di bawah nilai pertumbuhan ekonomi. Hal-hal tersebut menyebabkan perlu adanya penyesuaian terhadap asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Perubahan asumsi-asumsi dasar yang menjadi landasan perubahan anggaran 2016 antara lain : 1.

Perubahan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) karena adanya penyesuaian proyeksi pendapatan daerah secara total dan perubahan alokasi belanja daerah;

2.

Adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

3.

Adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2015.

4.

Adanya kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.


4

5.

Adanya Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah pusat yaitu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN 2016 yang kemudian disesuaikan kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016,

dan adanya

penyesuaian kebijakan dari pemerintah Provinsi yaitu Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2016 tentang perkiraan Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2016 serta

Peraturan Gubernur Nomor 80

Tahun 2015 Tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Tahun 2016. Hal yang juga mendasari penyusunan kebijakan umum perubahan APBK 2016 yaitu untuk menyesuaikan kembali program-program yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan kondisi riil terkini. Hal ini penting dilakukan karena ada beberapa program yang belum tertampung namun perlu untuk dilaksanakan sehingga diperlukan penambahan anggaran untuk merealisasikannya. Selain itu juga ada beberapa kegiatan yang perlu penambahan anggaran karena adanya perbedaan dalam perencanaan dengan kondisi lapangan.

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Perubahan kebijakan pendapatan daerah ditempuh apabila dilihat dari realisasi

sampai

dengan

kondisi

berjalan

dibandingkan

dengan

rencana

menunjukkan adanya pencapaian ataupun melebihi target pencapaian sehingga dapat dijadikan dasar untuk menaikkan target pendapatan, namun apabila hasil yang diperlihatkan menunjukkan sebaliknya maka target yang sudah ditetapkan sebelumnya akan disesuaikan kembali dengan target yang sudah memperhitungkan realisasi pendapatan sampai dengan akhir tahun. Berdasarkan realisasi APBD Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2015 dan evaluasi kinerja pendapatan daerah sampai dengan bulan Juni 2016, dimana Pendapatan daerah sampai dengan triwulan II Tahun anggaran 2016 realisasi mencapai Rp. 660.216.550.976,- atau 50,09 persen dari target sebesar Rp. 1.318.153.038.568,-, dengan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.122.661.294.930,- atau 57,94 persen dari target anggaran KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PERUBAHAN APBK TA 2016

5

sebesar Rp. 211.687.663.719,-, Dana Perimbangan Rp. 442.422.434.746,- atau 50,00 persen

dari target anggaran sebesar Rp. 884.833.680.000,- dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.95.132.821.300,- atau 42,92 persen dari target anggaran sebesar

Rp. 221.631.694.849,-,

maka kebijakan pendapatan

perubahan APBD Kota Banda Aceh diarahkan sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2016 direncanakan bertambah sebesar 10,50 persen dari target pada APBD murni. 2. Penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh dimana adanya penurunan sumber pendapatan pada pos dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak serta dana alokasi khusus sebesar 1,35 persen pada Perubahan APBD Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2016. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Perubahan APBD Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2016 direncanakan bertambah sebesar 22,52 persen dari target pada APBD murni. Secara umum pada perubahan APBD Tahun 2016, target Pendapatan Daerah direncanakan mengalami perubahan sebesar 4,57 persen dari target semula Rp.1.318.153.038.568,- menjadi Rp.1.378.366.044.234,- atau meningkat sebesar Rp.60.213.005.666,-. Rincian perubahan Pendapatan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini : Tabel 2.1 Perubahan Pendapatan Asli Daerah

No.

URAIAN

TARGET SEBELUM PERUBAHAN (Rp)

TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp)

PENURUNAN/ KENAIKAN (Rp)

PERSEN TASE (%)

1

2

3

4

5

6

1

Pendapatan Asli Daerah

211.687.663.719

233.904.889.113

1.1 1.2

Pajak Daerah 53.085.000.000 Retribusi Daerah 26.592.979.646 Hasil pengelolaan Kekayaan 800.000.000 Daerah yang dipisahkan Zakat 18.504.500.000 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 112.705.184.073 yang Sah Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2016

53.085.000.000 26.592.979.646

-

0.00 0.00

800.000.000

-

0.00

18.504.500.000

-

0.00

134.922.409.467

22.217.225.394

19,71

1.3 1.4 1.5


22.217.225.394

6

10,50

Proyeksi peningkatan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan APBD TA 2016 adalah sebesar 10,50 persen atau bertambah sebesar Rp.22.217.225.394,- sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sebesar Rp.233.904.889.113. Peningkatan tersebut ditunjang dari sektor Lain-Lain PAD Yang Sah yang naik sebesar Rp.22.217.225.394,- atau 19,71 persen. Sedangkan dari sektor Pajak Daerah, retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan zakat tidak mengalami perubahan.

Tabel 2.2 Perubahan Dana Perimbangan No.

URAIAN

1

2

2 2.1 2.2 2.3

TARGET SEBELUM PERUBAHAN (Rp.) 3

Dana Perimbangan

884.833.680.000

Dana Bagi Hasil Pajak/ 37.826.566.000 Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum 602.292.108.000 Dana Alokasi Khusus 244.715.006.000 Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2016

TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp.) 4

PENURUNAN/ KENAIKAN (Rp.) 5

PERSEN TASE (%) 6

872.914.356.000

(11.919.324.000)

-1,35

31.808.946.000

(6.017.620.000)

-15,91

602.292.108.000 238.813.302.000

0 (5.901.704.000)

0,00 - 2,41

Dana Perimbangan diproyeksikan pada perubahan APBD 2016 turun sebesar 1,35 persen. Penurunan tersebut dari sumber Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak sebesar Rp. 6.017.620.000,- atau turun sebesar 15,91 persen, dan dana alokasi khusus sebesar Rp.5.901.704.000,- atau turun sebesar 2,41 persen. Hal tersebut disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 yang kemudian disesuaikan kembali dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2016, serta Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Tahun 2016 dimana adanya beberapa kebijakan sebagai berikut: 1.

Bagi Hasil Pajak  Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 turun sebesar 14,58 persen yang semula dianggarkan pada APBK Murni Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.25.405.137.000.,- menjadi sebesar Rp. 22.172.232.000. Sedangkan Bagi Hasil dari Pajak Bumi Bangunan turun sebesar 42,65 persen dari anggaran


7

sebelumnya sebesar Rp. 9.532.130.000,- menjadi sebesar Rp. 6.682.375.000,pada APBK Perubahan 2016. 2.

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam  Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Migas turun sebesar 14,42 persen menjadi sebesar Rp. 1.607.015.000,- dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.1.838.705.000,-, pada pos Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan turun sebesar 79,28 persen dari Rp. 5.095.000,- pada APBK murni menjadi Rp. 2.842.000,- Sedangkan pada pos Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Perikanan naik sebesar 15,98 persen dari sebelumnya sebesar Rp. 915.093.000,- menjadi sebesar Rp1.089.194.000.,-, dan pada pos Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Pengusahaan Panas Bumi bertambah sebesar 86,69 persen dari Rp. 2.406.000,- menjadi Rp. 18.079.000,- pada Perubahan APBK TA.2016. Sedangkan Dana Bagi Hasil dari Cukai Tembakau naik sebesar 46,04 persen dari pagu Rp. 128.000.000,- pada APBK murni menjadi Rp. 237.209.000,- pada Perubahan APBK Tahun Anggaran 2016. 3. Dana Alokasi Khusus(DAK) berkurang sebesar 2,41 persen dari total pagu alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2016 dari anggaran sebelumnya sebesar Rp. 244.715.006.000 menjadi sebesar Rp. 238.813.302.000,- pada Perubahan APBK Tahun Anggaran 2016. Tabel 2.3 Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No. 1 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

URAIAN

TARGET SEBELUM PERUBAHAN (Rp) 3

2 Lain-Lain Pendapatan Daerah 221.631.694.849 yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan Pemerintah 27.687.990.849 Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi 60.864.119.000 Khusus Bantuan Keuangan dari provinsi 117.584.585.000 atau pemerintah daerah lainnya Pendapatan Yang Sah Lainnya 15.495.000.000 Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2016

TARGET SETELAH PERUBAHAN (Rp) 4

PENURUNAN/ KENAIKAN (Rp) 5

PERSENT ASE (%) 6

271.546.799.121

49.915.104.272

22,52

49.226.202.00 -

49.226.202.000 -

100 0,00

28.376.893.121

688.902.272

2,49

60.864.119.000

-

0,00

117.584.585.000

-

0,00

15.495.000.000

-

0,00


8

Berdasar tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami penambahan target pendapatan sebesar 22,52 persen, hal ini karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 tentang pedoman hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air minum, Dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daearh Air minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, berdasarkan kebijakan tersebut maka pendapatan hibah bertambah sebesar Rp. 49.226.202.000,-. Serta adanya kebijakan dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2016 tentang perkiraan Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Kepada Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Aceh Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan kebijakan tersebut maka dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi bertambah sebesar Rp.688.902.272,- atau naik sebesar 2,49 persen dari APBK murni dan penambahan pendapatan.

2.3.

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Perubahan Kebijakan Belanja Daerah disusun berdasarkan perkiraan

kemampuan dan potensi Pendapatan Daerah sehingga dalam pengalokasian belanja pembangunan tidak terjadi selisih atau defisit yang terlalu besar dan sulit ditutupi melalui pembiayaan. Belanja daerah sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2016 realisasi baru mencapai 38,40 persen dari rencana anggaran Rp. 1.315.853.038.568,-, dengan serapan dana dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 318.740.309.402,- atau 44,70 persen dari rencana anggaran Rp.713.144.496.193,-, dan Belanja Langsung sebesar Rp.186.593.492.077,-atau 30,96 persen dari rencana anggaran Rp.602.708.542.375,. Kebijakan belanja pada perubahan APBD Kota Banda Aceh Tahun 2016 diarahkan pada : 1.

Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA.


9

2.

Penyesuaian dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.

3.

Penyesuaian Program dan kegiatan yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian visi dan misi dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2016;

4.

Penyesuaian Program dan kegiatan yang merupakan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. Pada Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBK Tahun 2016, Pemerintah

Kota Banda Aceh meningkatkan kebutuhan belanja sebesar 10,34 persen atau sebesar Rp.1.451.949.982.790,- dari target sebelumnya Rp.1.315.853.038.568,-. Peningkatan belanja tersebut digunakan untuk menampung peningkatan pada Belanja Tidak Langsung bertambah sebesar Rp.71.351.410.199,- atau 10,01 persen menjadi Rp.784.495.906.392,- dari target sebelumnya Rp.713.144.496.193,-. Sedangkan Belanja Langsung bertambah sebesar Rp.64.745.534.023- atau 10,74 persen menjadi Rp.667.454.076.398,- dari target sebelumnya Rp.602.708.542.375,-. Berikut rekapitulasi peningkatan kebutuhan belanja pembangunan baik pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung :

Tabel 2.4 Perubahan Belanja Daerah NO.

URAIAN

1

Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Bunga 3 Belanja Subsidi 4 Belanja Hibah 5 Belanja Bantuan Sosial 6 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa 8 Belanja Tidak Terduga

2

Belanja Langsung 1 Belanja Pegawai 2 Belanja Barang dan Jasa 3 Belanja Modal Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN (Rp) 713.144.496.193 587.266.820.753 2.000.000.000 20.460.000.000 2.510.000.000

SETELAH PERUBAHAN (Rp) 784.495.906.392 652.360.465.298 3.550.000.000 28.790.765.553 1.985.000.000

BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp 71.351.410.199 65.093.644.545 1.550.000.000 8.330.765.553 (525.000.000)

PERSEN TASE 10,01 11,08 77,50 40,72 -20,92

-

-

-

-

97.707.675.440 3.200.000.000

97.709.675.541 100.000.000

2.000.101 (3.100.000.000)

0,00 -96,88

602.708.542.375 80.915.816.000 252.558.773.918 269.233.952.457 1.315.853.038.568

667.454.076.398 87.211.966.482 307.351.874.810 272.890.235.106 1.451.949.982.790

64.745.534.023 6.296.150.482 54.793.100.892 3.656.282.649 136.096.944.222

10,74 7,78 21,70 1,36 10,34

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2016


10

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat terjadinya peningkatan belanja sebesar Rp.136.096.944.222,- atau 10,34 persen. Peningkatan belanja dialokasikan untuk menampung kebutuhan belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah dan belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa pada pos Belanja Tidak Langsung. Pada Belanja Langsung juga terjadi peningkatan pada ketiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

2.4.

Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan pembiayaan pada perubahan APBD Kota Banda Aceh Tahun

Anggaran 2016 adalah sebagai berikut: 1.

Peningkatan penerimaan pembiayaan dari sebelumnya menjadi

sebesar

Rp.129.110.140.556,-

atau

Rp.4.000.000.000,meningkat

sebesar

Rp.125.110.140.556,- yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). 2.

Pengeluaran pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 mengalami

peningkatan

sebesar

781,37

persen

atau

menjadi

Rp.55.526.202.000,- dari Rp.6.300.000.000 pada APBK murni, hal ini disebabkan adanya

Permendagri Nomor 48 Tahun 2016 tentang pedoman hibah dari

Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air minum, Dalam rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas sehingga pada penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 49.226.202.000,- atau 1406,46 persen. sedangkan pengeluaran pembiayaan pada pembayaran pokok utang tetap .


11

Rincian proyeksi perubahan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perubahan Pembiayaan Daerah NO. I 1.1 1.1.1

URAIAN

SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)

Pembiayaan Daerah Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

SETELAH PERUBAHAN (Rp.)

BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)

PERSEN TASE (%)

4.000.000.000

129.110.140.556

125.110.140.556

3127,75

4.000.000.000

129.110.140.556

125.110.140.556

0,00

1.1.2

Pencairan Dana Cadangan

-

-

-

0,00

1.1.3

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

-

-

-

0,00

1.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

-

-

-

0,00

6.300.000.000

55.725.202.000

49.226.202.000

781,37

1.1.6

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah

2.1

Pengeluaran Pembiayaan

2.1.1

Pembentukan Dana Cadangan

-

-

-

0,00

2.1.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

3.500.000.000

52.726.202.000

49.226.202.000

1406,46

2.1.3

Pembayaran Pokok Utang

2.800.000.000

2.800.000.000

-

0,00

2.1.4

Pemberian Pinjaman Daerah

1.1.5

JUMLAH PEMBIAYAAN NETO

-

-

-

0,00

(2.300.000.000)

73.583.938.556

75.883.938.556

-3299,30

Sumber : DPKAD Kota Banda Aceh 2016

Dari tabel di atas jumlah pembiayaan pada APBK perubahan 2016 setelah penerimaaan pembiayaan dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan menjadi sebesar Rp.73.583.938.556,-. Penerimaan pembiayaan tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran pembiayaan serta menutup defisit belanja.


12

BAB IV PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh TahunAnggaran 2016 memuat kebijakan-kebijakan yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dan kinerja pelayanan serta tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah terutama dalam hal sumberdaya, maka diperlukan strategi atau cara tertentu yang dapat mempercepat pencapaian Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBK TahunAnggaran 2016. Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBK Banda Aceh Tahun Anggaran 2016 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan(PPAS P) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD P) Tahun Anggaran 2016.

Banda Aceh, 9 September 2016 WALIKOTA BANDA ACEH

Hj. ILLIZA SA’ADUDDIN DJAMAL, SE


13

DAFTAR ISI. Halaman BAB III PENUTUP... 13

Recommend Documents