DAFTAR ISI Halaman BAB I

DAFTAR ISI Halaman BAB I

BAB II

PENDAHULUAN .……………………………………………............................... 1.1 Latar Belakang …………..………………………………………………………………..

1

1.2 Landasan Hukum

……………………………………………………………………..

3

1.3 Maksud dan Tujuan……………………………………………………………………...

9

1.4 Sistimatika Penulisan …………………………………………………………………...

10

1.5 Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .......

11

GAMBARAN PELAYANAN DAN TUGAS……………………………………………...

12

2.1 Struktur

BAB III

1

Organisasi

Dinas

Perumahan,

Penataan

Ruang

dan

Kebersihan.....................................................................................

12

2.2 Tugas dan Fungsi ……………………………………….……………………………

13

2.3 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan ………………………………….

14

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD................

17

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI............

20

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD...........................………………………..………...........................

20

3.2 Isu Strategis Dan Fungsi Pelayanan……………………..……………………..…

26

3.3 Kondisi Yang Diinginkan Dan Proyeksi Ke Depan…………………………….

34

3.4 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah……………………………………………………………………………………….. 3.5 Telaahan Perumahan

Renstra

Kementerian/Lembaga

dan

Permukiman

Dan

Renstra

Provinsi

Dinas Jawa

Barat…………………..……………………………………………………………………….. 3.6 Telaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Isu Strategis…………………….

Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015

36

38 42

BAB IV

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN …………….............

47

4.1 Visi dan Misi ...................................................................................

47

4.2 Tujuan Dan Sasaran Serta Strategi..……………….………………..............

58

4.3 Kebijakan dan Program …………….…………..…………………………………….

63

4.4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah…..……….…………………………….

68

4.5 Strategi Dan Kebijakan………………………………………………………………….

71

RENCANA PROGRAM

DAN

KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF....................

86

5.1 Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Dinas Pertasih

86

………..

5.2 Program dan Kegiatan Lintas SKPD ..............……………………………

89

5.3 Program dan Kegiatan Kewilayahan ..............……………………………

89

LAMPIRAN-LAMPIRAN : Lampiran – 1 Lampiran – 2A Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

– – – –

2B 3 4 5

: Bezzeting Pegawai Dinas Pertasih Kabupaten Bandung : Indikasi Data Eksisting Tempat Pemakaman Umum, Pemadam Kebakaran, Penataan Ruang, Persampahan : Standar Pelayanan Minimal : Visi Misi 2015 : Sasaran Dan Indikator Tahunan : Kerangka Pendanaan


a

1

PENDAHULUAN

`

1.1

Latar Belakang Penyusunan Rencana Strategis Dispertasih Tahun 2011-2015, merupakan

bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun, di tambah program untuk tahun ke – 6 sebagai antisipasi masa transisi Kepala Daerah diakhir masa jabatan, sehingga Kepala Daerah terpilih berikutnya sudah memiliki program kerja. Selain itu di tambah program untuk tahun ke – 6 sebagai antisipasi masa transisi Kepala Daerah diakhir masa jabatan, sehingga Kepala Daerah terpilih berikutnya sudah memiliki program kerja. Juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD. Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda. Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Peraturan Bupati Bandung Nomor : 45 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dispertasih Kabupaten Bandung menyatakan bahwa Dispertasih Kabupaten Bandung sebagai salah satu perangkat daerah Kabupaten Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015

Bandung

memiliki

urusan

keciptakaryaan,

penataan

ruang,

kebersihan

dan

pertamanan. Penyelenggaraan bangunan gedung, penyediaan sarana dan prasarana permukiman,

dan

penataan

kawasan,

dimaksudkan

sebagai

upaya

untuk

meningkatkan kondisi infrastruktur perkotaan maupun perdesaan guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sedangkan penyelenggaraan kebersihan dan pertamanan diharapkan dapat mewujudkan kondisi kota yang bersih dan hijau (clean and green city) yang akan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat Bandung serta menjadikan daya tarik wisatawan maupun investor. Rencana Strategis Dinas, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi dinas, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2011-2015. Kajian Strategis untuk menetapkan strategi perumusan tujuan dan sasaran serta kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, menggunakan metode Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dan Analisis Lingkungan Internal (ALI). Lingkungan Eksternal yaitu program Kepala Daerah terpilih, kondisi objek urusan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, kondisi lingkungan

regional, serta lingkungan nasional. Sedangkan

lingkungan Internal yaitu kondisi internal Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Sarana dan Prasarana/Peralatan dan Kebijakan Dinas. Kajian tersebut ditambah dengan hasil evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas periode sebelumnya. Program yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan tahun 2011-2015 dan Program tahun 2016 adalah bersifat indikatif, dengan tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai periode sebelumnya dan selaras dengan program Bupati-Wakil Bupati Bandung Tahun 2010-2015, serta ditujukan untuk akselerasi peningkatan IPM yang meliputi peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.


Program disusun sesuai dengan kewenangan Dinas, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. Selanjutnya program tersebut dijabarkan ke dalam rencana kegiatan yang meliputi indikasi pendanaan, kerangka regulasi, sumber pendanaan, mitra Dinas dan lokasi kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang. Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan pedoman bagi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja Tahunan) Dinas periode tahun 2011-2015 dan tahun 2016. Rencana Strategis merupakan proses sistematik yang berkelanjutan dari keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan rapi. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Dispertasih Kabupaten Bandung, diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan di bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bandung dari bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan.

1.2

Landasan Hukum Adapun

peraturan-peraturan

terkait

dengan

dokumen

perencanaan

pembangunan yang menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis ini adalah : 1. Undang-Undang

Nomor :

25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN); 2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;


3. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntasi Pemerintah; 5. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah; 8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

:

108

Tahun

2000

tentang

Tatacara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010 – 2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Barat 2008 – 2013.


17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung; Perencanaan Strategis Dispertasih Kabupaten Bandung merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari substansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunan. Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab XA Hak Azazi Manusia : “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan “. Amanat UUD 1945 tersebut secara hierarki dijabarkan dalam UndangUndang, Peraturan Pemerintah maupun Keputusan-keputusan yang antara lain meliputi : a. Penataan Bangunan dan Jasa Konstruksi:  UU RI No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;  UU RI No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;  PP RI No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Konstruksi;  PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;  PP No. 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;  PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;  KEPMEN PU No. 441 Tahun 1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;  KEPMEN PU No. 11 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;  KEPMEN PU No. 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;  KEPMEN KIMPRASWIL No. 332 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;


 PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian Izin Mendirikan Bangunan;  PERDA Kabupaten Bandung No. .... Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan. b. Perumahan, Permukiman, Penyehatan Lingkungan dan Air Bersih:  UU RI No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;  UU RI No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;  UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;  UU RI No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;  PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;  PP No. 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun (LISIBA);  PP No. 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;  Keptusan Presiden RI No. 63 Tahun 2003 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;  Keputusan Mendagri No. 3 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;  Keputusan Menpera No. 11 Tahun 1994 tentang Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun;  Keputusan Meneg Perkim No. 9 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Permukiman di Daerah (RP4D);  Keputusan Meneg Perkim No. 10 Tahun 1999 tentang Kebijakan dan Strtaegi Pembangunan Rumah Susun;  KEPMEN KIMPRASWIL No. 534 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Standar Pelayanan

Minimal

(SPM)

Bidang

Penataan

Ruang

dan

Perumahan

Permukiman;  KEPMEN KIMPRASWIL No. 217 Tahun 2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP);


 KEPMEN KIMPRASWIL No. 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Rumah Sederhana Sehat (RSH);  KEPMEN KIMPRASWIL No. 24 Tahun 2003 tentang Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan;  PERMEN PU No. 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. c. Penataan Ruang:  UU RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;  PP. No. 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;  PP. No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;  PP. No. 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Penataan Ruang Wilayah;  PP. No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;  KEPMEN KIMPRASWIL No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Penyusunan RTRW Propinsi dan Kabupaten/Kota; 

Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTRW) Provinsi



Peninjauan kembali RTRW Provinsi



Penyusunan RTRW Kabupaten



Peninjauan kembali RTRW Kabupaten



Penyusunan RTRW Kota



Peninjauan Kembali RTRW Kota

 KEPMENDAGRI No. 134 tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Dati I (Propinsi) dan RTRW Kabupaten Dati II (Kabupaten);  PERMENDAGRI No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;  KEPMENDAGRI No. 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota.


 SE Dirjen Penataan Ruang No. 05/SE/2003 tentang Pedoman Penilaian Pemekaran Provinsi, Kabupaten, Kota  Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung; d. Kebersihan dan Pertamanan:  UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup  UU RI No. 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  Permendagri No. 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah  SNI 19-3964-1994 - SK SNI M-36-1991-03 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan, dan Spesifikasi Timbulan Sampah untuk Kota Kecil dan Kota Sedang di Indonesia  SNI 19-2454-2002 tentang tata cara teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan  SNI 03-3241-1991 – SK SNI T-11-1991-03 tentang tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir  SNI 03-3242-1994 – SK SNI T-12-1991-03 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di Permukiman  PERDA Kabupaten Bandung No. ... Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung;

1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut : a. Sebagai acuan Dinas Pertasih dan stakeholder dalam menentukan prioritas program lima tahun ke depan (2011-2015) sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahunan (Renja Dinas Tahunan).


b. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Pertasih serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas selama empat tahun ke depan. 1.3.1.

Tujuan

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tahun 2011-2015 Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah : 1. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 lingkup Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 2. Sebagai Acuan Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Tahunan (Renja Dinas Tahunan), dan pedoman program Dinas periode tahun 2011-2015 dan program tahun 2016. 3. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja Dinas tahunan. 4. Memudahkan pemahaman aparatur dinas, masyarakat dan Dinas Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung serta Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menyusun program secara terpadu lingkup dinas dan antar dinas dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bandung. 5. Menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung kurun waktu 4 (empat) tahun.

1.4

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dispertasih Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 secara

garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan


Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra. Bab II

Gambaran Pelayanan,Tugas dan Fungsi Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD; sumber daya yang dimiliki oleh SKPD, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.

Bab III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD; telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah; telaahan renstra Ditjen Cipta Karya Kementerian PU; telaahan dokumen RTRW Bandung dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; serta penentuan isu-isu strategis di bidang cipta karya, tata ruang dan kebersihan.

Bab IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bab ini berisi visi dan misi SKPD, tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah SKPD.

Bab V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Memuat rencana program dan kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VI

Penutup Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh SKPD.


1.5. Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dengan Dokumen Rencana Lainnya. Hubungan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Penatan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung dengan Dokumen Perencanaan lainnya, yaitu selain memperhatikan

RPJMD

(Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah)

Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015, juga memperhatikan Dokumen Perencanaan lainnya seperti rencana tata ruang / kota / desa, tata guna lahan, lingkungan hidup, dan sumber daya yang terdapat di Kabupaten Bandung. Di samping itu berhubungan dengan arah kebijakan umum Kabupaten Bandung untuk 5 (lima) tahun ke depan dan rencana lainnya dalam lingkup Kabupaten, Propinsi dan Nasional khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan.


GAMBARAN PELAYANAN TUGAS DAN FUNGSI

2

2.1.

Struktur

Organisasi

Dinas

Perumahan,

Penataan

Ruang

dan

Kebersihan Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Penatan Ruang dan Kebersihan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, sebagai berikut: a) Kepala Dinas b) Sekretariat membawahkan : 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Sub Bagian Keuangan



Sub Bagian Penyusunan Program

c) Bidang sebanyak 6 Bidang yaitu : 1. Bidang pengembangan Kawasan, membawahkan ; 

Seksi Pengembangan Kawasan Khusus



Seksi Kerjasama Pengembangan Kawasan

2. Bidang pengembangan Perumahan, membawahkan : 

Seksi Pengembangan Perumahan



Seksi Pembinaan Perumahan



Seksi Pengembangan Fasilitas Umum

3. Bidang Penataan Ruang, membawahkan : 

Seksi Perencanaan Tata Ruang



Seksi pemanfaatan Ruang



Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

4. Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan, membawahkan; 

Seksi Pembangunan Bangunan Gedung



Seksi Pembinaan Teknis Bangunan Gedung




Seksi Pengendalian Bangunan

5. Bidang Permukiman, membawahkan; 

Seksi Pembangunan



Seksi Pembinaan Teknis



Seksi Pengembangan Teknologi Dan Industri

6. Bidang Kebersihan, membawahkan; 

Seksi Pelayanan Kebersihan



Seksi Kerjasama Pengelolaan Persampahan



Seksi Pengembangan Sarana Dan Prasarana

d) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebanyak 7 (tujuh) unit yaitu : 1. UPTD Pemadam Kebakaran sebanyak 3 (tiga) unit terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha . 2. UPTD Pertamanan dan Pemakaman sebanyak 1 (satu) unit terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 3. UPTD Pengangkutan Sampah sebanyak 3 (tiga) unit terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha . 4. Kelompok Jabatan Fungsional 2.2 Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur,

membina,

mempertanggungjawabkan

mengendalikan,

mengkoordinasikan

dan

kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan

daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan sebagian bidang pekerjaan umum. Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas Dinas Perumahan, Penatan Ruang dan Kebersihan, memiliki fungsi : (a).

perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;


(b). penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; (c).

pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

(d). pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan 2.3.1 Kepegawaian Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan terdiri dari : 1. Kepala Dinas (Eselonering II b)

=

1 orang

2. Sekretaris (Eselonering III a)

=

1 orang

3. Kepala Bidang (Eselonering III b)

=

6 orang

4. Kepala Sub Bagian Sekretariat (Eselonering IV a)

=

3 orang

5. Kepala Seksi pada Bidang (Eselonering IV a)

=

17 orang

6. Kepala UPTD (Eselonering IV a)

=

7 orang

7. Kepala Subbag Tata Usaha pada UPTD (Eselonering V a)

=

7 orang

8. Kelompok Jabatan Fungsional

=

- orang

a. PNS (Pegawai Negeri Sipil)

=

141 orang

b. Tenaga Kontrak Kerja (TKK)

=

140 orang

Jumlah

=

423 orang

9. Pelaksana (Staf) :

Rincian jumlah pegawai/PNS di lingkungan Dispertasih Kabupaten Bandung dapat dilihat dalam lampiran Bezzeeting Pegawai .


2.3.2 Sarana dan Prasarana Pokok 1) Dipertasih Kabupaten Bandung memiliki 3 (tiga) gedung kantor, yang meliputi; a) Kantor Dipertasih di Komplek Pemerintahan Kab Bandung, Soreang. b) Kantor Bidang Kebesihan yang meliputi UPTD Pengangkutan Sampah (UPT Wilayah Rancaekek, UPTD Wilayah Ciparay, UPTS Wilayah Soreang, UPTD Wilayah Baleendah)UPTD Pemakaman, yang berada di Jln. Raya Banjaran Soreang, serta c) Kantor Pemadam Kebakaran, yang terdiri dari UPTD Wilayah I, UPTD Wilayah II dan UPTD Wilayah III.

2) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sampai yahun 2011 Dispertasih Kabupaten Bandung memiliki peralatan dan perlengkapan Kantor sebagai berikut : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30

Meja Tulis Meja kerja staf Meja ½ biro meja rapat meja biro eselon III dan II Kursi Biasa Kursi Putar Kursi Lipat Kursi Kayu Kursi Tamu Kursi Kuliah Kursi kerja staf Brand Kas Lemari Kaca Lemari Kayu Lemari Besi Lemari Peta Lemari arsip Meja Gambar Meja komputer Komputer CPU Monitor Printer Filling Kabinet filling arsip Elektronic White Board Papan pengumuman Wirelles

178 Buah 58 buah 16 buah 2 buah 5 buah 102 Buah 135 Buah 90 Buah 20 Buah 10 Set 13 Buah 43 buah 8 Buah 8 Buah 14 Buah 20 Buah 1 Buah 22 buah 5 Buah 2 buah 24 Buah 16 Buah 37 Buah 45 Buah 1 buah 1 Buah 3 buah 1 Buah


31 32 33 34 35 36 37 38

Kamera Digital Mesin Fascimile Multi Media Proyektor Mesin Tik Lap Top Note book Desktop LAN

5 Buah 2 Buah 2 Buah 20 Buah 4 Buah 2 buah 14 Buah 1 Buah

3) Untuk menunjang operasional kegiatan, Dispertasih Kabupaten Bandung memiliki alat dan kendaraan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Mobil Beban Pemadam Kebakaran Mobil Tangki Air Mobil Mini Bus Mobil Pick UP Mobil Rescue Mobil Jeep Sepeda Motor Kendaraan dinas (katana) kendaraan dinas kepala dinas Mobil Dump Truck Mobil Arm Roll Truck 6 m3 Mobil Arm Roll Truck 10 m3 Mobil Tinja Wheel Loader Bulldozer Excavator Kontainer

9 Buah 1 Buah 1 Buah 10 Buah 1 Buah 1 Buah 22 Buah 3 buah 1 buah 31 Buah 16 Buah 5 Buah 3 Buah 2 Buah 2 Buah 1 Buah 32 Buah

2.3.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja pelayanan SKPD berdasarkan bidang urusan pemerintahan dan kewenangan dilihat pada pada lampiran SPM Dispertasih.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD


Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan, perlu disusun strategi yang sesuia dengan visi misi RPJMD Kabupaten Bandung 2011-2015, serta berpedoman kepada Permendagri 54 Tahun 2010, dengan memperhatikan faktorfaktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktorfaktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi Dinas.

2.4.1 Faktor Pendorong 1)

Struktur organisasi Dinas Pertasih sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008

Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Bandung 2)

Sumber Daya Manusia yang menjadi modal dasar menciptakan profesionalisme

3)

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor

4)

Hasil studi dan dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya

5)

Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan

6)

Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah

7)

Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia

8)

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan

9)

Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme


2.4.2 Faktor Penghambat 1) Belum adanya revisi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Umum yang ditangani oleh Dinas Pertasih 2) Belum optimalnya peran dan penempatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidangnya 3) Kurang dan belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki 4) Belum adanya Masterplan (Rencana induk) untuk bidang-bidang yang ditangani Dinas Pertasih seperti Rencana Induk Perumahan, Air bersih, drainase 5) Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Pertasih 6) Masih adanya pemahaman yang terbatas dari sebagian pihak atas proses demokrasi di daerah 7) Globalisasi cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi, dan budaya Dengan melihat faktor-faktor di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan. Adapun faktor kunci yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas Pertasih Kabupaten Bandung, adalah terdiri dari: 1) Terselesaikannya revisi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Umum 2) Optimalisasi Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Dinas Pertasih dengan

menempatkannya

berdasarkan

latar

belakang

pendidikan

dan

pengalamannya serta pengajuan penambahan personil baru yang dibutuhkan 3) Peningkatan profesionalisme kerja melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional


4) Optimalisasi dan penambahan sarana dan prasarana kantor serta melaksanakan pemeliharaan yang baik 5) Tersedianya basis data yang baik untuk setiap bidang pekerjaan termasuk rencana induk pembangunannya 6) Meningkatkan upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini


3

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.1.1.

Permasalahan Bidang Perumahan Gambaran umum kondisi urusaan perumahan dapat dilihat dari indikator

sebagai berikut : 1. Persentase luas permukiman tertata, yang menunjukan progress dari tahun 2006 sampai 2010 luas permukiman yang tertata baru 11.649,05 ha, atau baru mencapai 81,84% dari total luas permukiman di wilayah Kabupaten Bandung, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Luas permukiman tertata

No.

Uraian Luas Area Permukiman Tertata 1 (ha) 2 Total Luas Area permukiman (ha) 3 Persentase Luas Permukiman (%)

2009

2010

8044,39 11649,1 14297,3 14297,3 26,27 81,84

2. Sedangkan jumlah permukimaan layak huni sampai tahun 2010 mencapai 5124,03 ha, untuk 831988 unit yang mencakup 885.674 rumah tangga, dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 3.2 Jumlah Permukiman Layak huni

No. Uraian 1 Luas Permukiman layak huni (ha) 2 Luas Wilayah permukiman (ha) 3 Persentase Kawasan Permukiman layak huni (%) 4 Jumlah rumah layak huni (unit) 5 Jumlah rumah tangga (RT) 6 Persentase rumah kayak huni (%)

2006

2007

2008

2009

2010

5101,1

5104,2

5111,99

5117,46

5124,03

14200,2 14200,2

14200,2

14297,3

14297,3

35,94

35,99

35,79

35,84

375,096 575,096 0 0

575,446 0

576,94 885674

577,988 831988

0

79,8

85

35,9

0

0

3. Masalah penyediaan air bersih, di Kab Bandung dilakukan oleh PDAM dan Dispertasih, masih belum menjangkau keseluruhan desa/kota, karena kinerja air bersih masih mempunyai faktor penghambat teknis anggran dan peran serta masyarkat. Dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.3. Cakupan Layanan Air Bersih

No. Uraian 1 Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih 2 Jumlah Rumah tangga 3 Persentase rumah tangga berakses air bersih

2006

2007

2008

2009

2010

645006 746481 669368 832806 763184 757594 782127 816832 885674 831988 85,14

95,44

821,95

94,03

91,73

4. Masalah sanitasi perumahan dan pemukiman, atau akses perumahan yang mempunyai fasilitas pembuangan air besar tinja di Kab Bandung mempunyai capaian sebagai berikut :


Tabel 3.4. Rumah Tinggal Bersanitasi

No. Uraian 1 Jumlah Rumah tangga yang bersanitasi 2 Jumlah Rumah tangga 3 Persentase

2006

2007

2008

2009

2010

802872 872082 797392 832806 763184 757594 782127 816832 885647 831988 95,98 93,97 98,29 98,47 95,84

5. Masalah tempat pemakaman di Kabupaten bandung sampai tahun 2020 mempunyai progres sebagai berikut :

Tabel 3.5. Tempat Pemakaman Umum

No.

Uraian

2006 Luas (m2)

Jumlah (Lokasi)

1

2

3

4

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Tempat Pemakaman Khusus (TPK) Lain-lain

5

Jumlah Tempat Pemakaman

6

Jumlah Penduduk (jiwa)

7

Rasio TPU persatuan pendudukl

Daya Tampung

Jumlah (Lokasi)

2009 Luas (m2)

Daya Tampung

Jumlah (Lokasi)

2010 Luas (m2)

Daya Tampung

58

214775

37582,13

108

269574

5104,2

128

282073

4936278

9

328627

57509,73

9

328627

14200,2

9

328627

57509,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

543382

0

117

598201

0

137

610700

106873

2943174

3172860

3215548

12,76

14,87

15,53


6. Masalah yang terkait dengan bencana kebakaran masih menjadi dominasi kejadian bencana di Kab Bandung, dengan cakupan wilayah yang luas serta beragamnya potensi dan penyebab kebakaran, maka kinerja dalam wilayah manajeman kebakaran (WMK) dari tahun 2006 sampai 2010 sebagai berikut :

Tabel 3.5 Cakupan Pelayanan Kebakaran

No 1 2 3 4 5 6

3.1.2.

Uraian Jumlah Mobil Damkar (unit) Jumlah Penduduk (jiwa) Luas Wilayah Jumlah Kejadian Kebakaran (kali) Rasio Mobil damkar thd luas wil Perentase Cakupan Pelayanan

2006

2007

2008

2009

2010

7

7

7

7

7

2945,174

3038,082

3127,008

3172,86

3215,548

176238,7

176238,7

176238,7

176238,7

176238,7

276

184

173

172

168

1:25.177

1:25.177

1:25.177

1:25.177

1:25.187

30,06

30,06

30,06

30,06

30,06

Permasalahan Bidang Tata Ruang Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang tata ruang, sebagai

berikut: 1. Masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pemanfaatan ruang. 2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Hal ini disebabkan tidak tersampaikannya informasi tentang peraturan penataan ruang dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan pemanfaatan ruang. 3. Belum sepenuhnya RTR dijadikan acuan bagi pembangunan daerah. 4. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi bidang penataan ruang.


Ruang terbuka hijau merupakan bagian dari ruang-ruang suatu wilayah yang diisi oleh tumbuuhan guna mendukung manfaat langsung maupun tidak langsung dari ruang tersebut, luas RTH di Kab Bandung mencapai 7,36 ha. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6 Rasio Ruang Terbuka Hijau

No 1 2 3

2006

2007

2008

2009

2010

Uraian Luas Ruang Terbuka Hijau Luas Wilayah

3,9

5,98

6,28

6,92

7,36

176238,7

176238,7

176238,7

176238,7

176238,7

Persentase Ruang terbuka Hijau per satuan luas wilayah

2,21

3,39

3,56

3,39

4,1

Gambaran bidang tatat ruang yang terkait dengan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Bandung, meliputi penegakan ketertiban, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rasio Ruang Terbuka Hijau

No 1 2 3

Uraian Jumlah Bangunan ber-IMB Jumlah Bangunan Rasio bangunan berIMB (%)

2006

2007

2008

2009

2010

893

2097

2483

3028

3514

1142971

1143333

1144537

1144923

1148437

0,08

0,18

0,22

0,26

0,3


3.1.3 Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup adalah masalah persampahan. Salah satu masalah persampahan di Kabupaten Bandung adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPSA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis. Keberadaan TPSA selain menampung

timbulan

sampah,

juga

meminimalisasi

bahaya

akibat

penimbunan sampah tersebut, baik secara fisik, kimia mupun biologi. Kondisi persampahan di Kabupaten Bandung dalam periode waktu 2006 – 2010 sebagai berikut : Tabel 3.8. Rasio TPS terhadap Jumlah Penduduk

No 1

Uraian Jumlah Volume sampah yang tertangani (m3) Jumlah Volume sampah yang dihasilkan (m3) Persentase

2

3

2006

2007

2008

2009

2010

860

970,84

483

560

560

8322

8322

6452

69983

6983

10,33

11,67

7,49

8,02

8,02

Tabel 3.8. Rasio TPS terhadap Jumlah Penduduk

No 1 2

3 4

Uraian Jumlah TPSS (unit) Jumlah Daya Tampung TPS (m3) Jumlah Penduduk (jiwa) Rasio Daya Tampung thd jumlah penduduk

2006

2007

2008

2009

2010

47

47

38

39

41

141

141

114

117

246

2945174

3038082

3127008

3172008

3215548

0,0048

0,0046

0,0036

0,0037

8,02


3.2.

Issue Strategis Dan Fungsi Pelayanan

Berkaitan dengan sub fungsi pelayanan umum, jenis pelayanan umum yang ditangani Dinas Pertasih beserta permasalahannya adalah sebagai berikut: Jenis Kegiatan  Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Permasalahan 

Perlunya Perda tentang Rencana Tapak



Rentang waktu pelayanan



Kewenangan Kecamatan dalam penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

 Pelayanan Ijin Pemakaman



Perlunya Block Plan TPU di Kab bandung

 Pelayanan Ijin Penyelenggaraan Reklame



Perlunya Perda tentang Pelayanan Umum



Rentang waktu pelayanan



Kewenangan Kecamatan dalam penerbitan ijin reklame

 Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran



Review Perda Rumah Susun



Perlunya Perda tentang Limbah Domestik



Kurangnya sarana angkutan



Perlunya Review Perda tentang

 Pelayanan Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Rumah Susun Sewa Kulalet)  Pelayanan Penyedotan Kakus  Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pengelolaan Persampahan 

Perlu adanya masterplan pengelolaan persampahan



Kurangnya sarana prasarana (sarana angkutan, tong sampah, TPSS)



Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan persampahan



Rendahnya retribusi kebersihan



Belum optimalnya kewenangan


Jenis Kegiatan

Permasalahan Kecamatan dalam pengelolaan kebersihan

 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan



Gedung Dinas/Instansi/Rumah Negara

Belum aktifnya pelibatan masyarakat desa/kelurahan, RW,RT dalam menangani ,asalah persampahan

Upaya

yang

telah

dilakukan

oleh

Dinas

Pertasih

berkaitan

dengan

permasalahan yang ada antara lain sebagai berikut: 

Upaya memperpendek rentang waktu pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) antara lain dengan: 

Penerbitan Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat. Pelimpahan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah untuk IMB Rumah Tinggal seluas 250 m2 diluar kawasan perumahan pengembang, dan perusahaan kecil luas 150 m2.



Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Perijinan yang mengatur lebih lanjut tentang proses perijinan satu atap pada tahun 2008.



Pelimpahan kewenangan Ijin Penyelenggaraan Reklame yaitu untuk Papan Merk Toko (PMT) di wilayah Kabupaten Bandung.



Pembuatan kajian akademis untuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tata Bangunan, Pemadam Kebakaran, Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Rumah Susun Sewa Kulalet) dan Ijin Penyelenggaraan Reklame pada tahun 2005.



Pembuatan kajian kebijakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Bandung melalui Solid Waste Improvement Program (SWIP) dan Raperda Persampahan pada tahun 2007.




Penyediaan sarana tong sampah, gerobak sampah, tempat pembuangan sampah sementara (TPSS), Unit pengolahan sampah (UPS), penyediaan sarana angkutan sampah dan tinja.

3.2.1. Fungsi Ketertiban Keamanan 3.2.1.1 Sub Fungsi Penanggulangan Bencana Berkaitan dengan sub fungsi Penanggulangan Bencana, jenis kegiatan yang ditangani Dinas Pertasih beserta permasalahannya adalah sebagai berikut: Jenis Kegiatan

Permasalahan

 Penanggulangan bencana kebakaran

 Perlunya

peraturan

penanggulangan

kebakaran  Kurangnya sarana dan prasarana  Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM

dalam

penanggulangan

bencana

kebakaran  Penanggulangan bencana alam

 Perlu prioritas penataan kawasan-kawasan permukiman yang rawan bencana  Perlunya skema koordinasi dan korelasi kewenangan yang jelas dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Upaya

yang

telah

dilakukan

oleh

Dinas

Pertasih

berkaitan

dengan


Malakukan review Peraturan Daerah (Raperda) Pemadam Kebakaran.



Pengajuan penambahan personil dan peningkatan kemampuan personil yang ada melalui pelatihan teknis.


3.2.2 Fungsi Lingkungan Hidup 3.2.2.1 Sub Fungsi Tata Ruang dan Pertanahan Berkaitan dengan sub fungsi Tata Ruang dan Pertanahan , jenis kegiatan yang ditangani Dinas Pertasih beserta permasalahannya adalah sebagai berikut: Jenis Kegiatan  Penyusunan

dokumen

Permasalahan rencana

Tata  Belum keluarnya rekomendasi dan revisi

Ruang untuk Kawasan Perkotaan dan

RDTRK dari Pemprov terhadap beberapa

Kawasan Strategis

kawasan di Wilayah Kabupaten Bandung  Belum tersedianya foto udara dan peta

 Pengendalian pemanfaatan ruang

garis skala 1:5000 untuk seluruh kawasan  Belum seluruhnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis di Kabupaten Bandung memiliki Rencana Detail disertai dengan Peraturan Zonasi

 Pengawasan dan penertiban pelanggaran  Kurangnya sarana dan prasarana penataan ruang

 Kurangnya sarana dan prasarana  Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengawasan dan penertiban

Upaya

yang

telah

dilakukan

oleh

Dinas

Pertasih

berkaitan

dengan


Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan (Land Use Plan, Grading Plan, dan Block Plan) di Kota Baru Tegalluar pada tahun 2006 dan 2007



Penyusunan RDTRK Kota Baleendah dan Dayeuhkolot



Terbitnya Perda Nomor 3 tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2007-2027


3.2.2.2 Sub fungsi Lingkungan Hidup Lainnya. Berkaitan dengan sub fungsi Lingkungan Hidup Lainnya, jenis kegiatan yang ditangani Dinas Pertasih beserta permasalahannya adalah sebagai berikut: Jenis Kegiatan

Permasalahan

 Pembangunan hutan kota dan taman  Belum kota

selesainya

rekomendasi

dari

Pemprov terhadap beberapa RDTRK di Wilayah Kabupaten Bandung  Belum seluruhnya kawasan perkotaan dan kawasan strategis di Kabupaten Bandung memiliki Rencana Detail disertai dengan Peraturan Zonasi  Belum adanya perencanaan mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH)

 Pemeliharaan taman kota

 Kurangnya sarana dan prasarana  Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pemeliharaan

Upaya

yang

telah

dilakukan

oleh

Dinas

Pertasih

berkaitan

dengan

permasalahan yang ada antara lain sebagai berikut:  Penataan Taman Alun-alun Soreang, dan Penataan Taman Alun-alun Banjaran pada tahun 2009 dan 2010  Pengadaan dan penanaman pohon pelindung  Perencanaan ruang terbuka hijau dan penataan ruang terbuka hijau kawasan koridor jalan terusan Al-Fathu


3.2.2.3 Sub Fungsi Manajemen Limbah Berkaitan dengan sub fungsi Manajemen Limbah, jenis kegiatan yang ditangani Dinas Pertasih beserta permasalahannya adalah sebagai berikut: Jenis Kegiatan  Peningkatan

teknologi

Permasalahan pengolahan  Kurangnya sarana dan prasarana

sampah di sumber dan di TPA

 Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam pengembangan teknologi

 Peningkatan

peran

serta

masyarakat  Kurangnya sarana dan prasarana

dalam pengelolaan sampah berbasis 3R  Rendahnya partisipasi masyarakat (Reduce, Reuse, Recycle)

 Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam penyuluhan/sosialisasi

 Pemeliharaan dan optimalisasi IPAL

 Masih rendahnya tingkat pemanfaatan sarana IPAL yang ada

 Peningkatan

peran

serta

masyarakat  Masih

dalam pengelolaan limbah rumah tangga

Upaya

yang

telah

dilakukan

rendahnya

cakupan

pelayanan

sarana limbah rumah tangga

oleh

Dinas

Pertasih

berkaitan

dengan

permasalahan yang ada antara lain sebagai berikut:  Mengikutsertakan personil dalam seminar atau pelatihan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi pengolahan sampah  Kerjasama dengan pihak swasta dalam peningkatan teknologi pengolahan sampah  Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah berbasis 3R  Peningkatan penyediaan sarana prasarana (gerobak dan tong sampah) untuk masyarakat  Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana limbah berbasis masyarakat melalui peningkatan program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)


3.2.3 Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum. 3.2.3.1

Sub

Fungsi

Penelitian

dan

Pengembangan

(Litbang)

Perumahan dan Permukiman. Berkaitan dengan sub fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Perumahan dan Permukiman, jenis kegiatan yang ditangani Dinas Pertasih beserta permasalahannya adalah sebagai berikut: Jenis Kegiatan  Penetapan

strategi,

program

perumahan

Permasalahan

kebijakan dan

dan  Kurangnya

kawasan

permukiman .

data

mengenai

kawasan

permukiman dan perumahan  Belum

jelasnya

pengembangan

arah

kawasan

kebijakan permukiman

Kabupaten Bandung

3.2.3.2.

Sub Fungsi Perumahan dan Permukiman Lainnya

Berkaitan dengan sub fungsi Perumahan dan Permukiman lainnya, jenis kegiatan yang ditangani Dinas Pertasih beserta permasalahannya adalah sebagai berikut: Jenis Kegiatan

Permasalahan

 Penetapan Prasaran, Sarana dan Utilitas  Belum semua Pengembang menyerahkan (PSU) dari Pengembang

PSU  Belum efektifnya juklak serah terima PSU dari pengembang

 Serah terima lahan TPU dan TPBU dari Pengembang  Perbaikan Rumah tidak layak huni

 Masih banyaknya rumah tidak layak huni di Kabupaten Bandung

 Peningkatan Sarana dan Prasarana Dasar  Masih banyaknya permukiman kumuh Lingkungan Permukiman


Jenis Kegiatan

Permasalahan

 Pembangunan rumah swadaya dan rumah  Masih besarnya backlog perumahan di vertikal (rumah susun)  Penyediaan

sarana

Kabupaten Bandung sanitasi

komunal  Belum tersedianya masterplan/outline plan

berupa septic tank atau sarana komunal

pengelolaan limbah

lainnya  Pembangunan

dan

pemeliharaan

air

bersih perdesaan dan perkotaan  Pembangunan

drainase

lingkungan  Belum tersedianya masterplan/outline plan

permukiman

Upaya

drainase yang memadai

yang

telah

dilakukan

oleh

Dinas

Pertasih

berkaitan

dengan

permasalahan yang ada antara lain sebagai berikut:  Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Bandung  Perbaikan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman berupa jalan setapak dan MCK  Mengefektifkan serah terima rumah susun yang berada di Kabupaten Bandung  Melakukan perencanaan induk rumah susun di Kabupaten Bandung  Peningkatan akses pelayanan air bersih perdesaan  Pembuatan outline plan drainase  Diserah terimakannya lahan TPU dan TPBU dari Pengembang

3.3. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan Dalam rangka meningkatkan peran Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti telah diuraikan di atas, perlu disusun strategi yang lebih tajam dengan memperhatikan faktor-faktor pendorong yang merupakan potensi/kekuatan dan kesempatan serta faktor-faktor penghambat yang merupakan kelemahan dan ancaman dalam pencapaian visi dan misi Dinas.


3.3.1 Ketersediaan 10) Struktur organisasi Dinas Pertasih sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dinas Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008

Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kabupaten Bandung 11) Sumber Daya Manusia yang menjadi modal dasar menciptakan profesionalisme 12) Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor 13) Hasil studi dan dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya 14) Adanya tuntutan dan kecenderungan penyelenggaraan tata pemerintahan yang demokratis dan kondusif sangat mendukung dalam pelaksanaan pembangunan 15) Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah 16) Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia 17) Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan 18) Banyaknya pusat pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEK yang dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan bagi pengembangan profesionalisme


3.3.2 Kekurangan 8) Belum adanya revisi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Umum yang ditangani oleh Dinas Pertasih 9) Belum optimalnya peran dan penempatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan bidangnya 10) Kurang dan belum optimalnya penggunaan sarana dan prasarana yang sudah dimiliki 11) Belum adanya Masterplan (Rencana induk) untuk bidang-bidang yang ditangani Dinas Pertasih seperti Rencana Induk Perumahan, Air bersih, drainase 12) Belum lengkapnya basis data untuk masing-masing bidang yang ditangani oleh Dinas Pertasih 13) Masih adanya pemahaman yang terbatas dari sebagian pihak atas proses demokrasi di daerah 14) Globalisasi cenderung mempengaruhi secara langsung tatanan sosial, ekonomi, dan budaya Dengan melihat faktor-faktor di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan. Adapun faktor kunci yang dianggap sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Dinas Pertasih Kabupaten Bandung, adalah terdiri dari: 7) Terselesaikannya revisi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Umum 8) Optimalisasi Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Dinas Pertasih dengan

menempatkannya

berdasarkan

latar

belakang

pendidikan

dan

pengalamannya serta pengajuan penambahan personil baru yang dibutuhkan 9) Peningkatan profesionalisme kerja melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional


10) Optimalisasi dan penambahan sarana dan prasarana kantor serta melaksanakan pemeliharaan yang baik 11) Tersedianya basis data yang baik untuk setiap bidang pekerjaan termasuk rencana induk pembangunannya 12) Meningkatkan upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat serta selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini

3.4.

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015.

Visi Kabupaten Bandung: ”TERWUJUDNYA KABUPATEN BANDUNG YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MELALUI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PEMANTAPAN PEMBANGUNAN PERDESAAN, BERLANDASKAN RELIGIUS, KULTURAL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”


Misi Kabupaten Bandung: Sesuai dengan visi Kabupaten Bandung, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan Kabupaten Bandung 2011 – 2015 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut : 1. Meningkatkan profesionalisme birokrasi 2. Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan iman dan taqwa serta melestarikan budaya sunda. 3. Memantapkan pembangunan perdesaan 4. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah 5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, serta keterpaduan tata ruang wilayah 6. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing 7. Memulihkan keseimbangan berkelanjutan

lingkungan

dan

menerapkan

pembangunan

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. Hal ini ditunjukkan melalui: a. Pernyataan misi ke 1: Meningkatkan profesionalisme birokrasi dengan membentuk komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta dan masyarakat). Untuk mewujudkan hal ini, Dispertasih mengkomunikasikan berbagai program yang akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. b. Pernyataan misi ke 2: Meningkatkan kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan) masyarakat. Pada misi kedua ini, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan berperan dalam sarana, prasarana, dan utulitas serta jaringanya. c. Pernyataan misi ke 5: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, serta keterpaduan tata ruang wilayah. Pada misi ini terlihat jelas peran Dispertasih


dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah sesuai dengan aspirasi masyarakat dan perencanaan tata ruang wilayah. d. Pernyataan misi ke 7: Memulihkan keseimbangan lingkungan dan menerapkan pembangunan berkelanjutan. Pada misi ketujuh ini, Dispertasih berperan dalam membuat perencanaan tata ruang yang memberikan arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang sebagai

wadah

yang

digunakan

melaksanakan

aktifitas

ekonomi

dan

pengembangan potensi unggulan wilayah yang berdaya saing.

3.5.

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

3.5.1. Renstra Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Berdasarkan mandat dari perangkat peraturan dan undang-undang terhadap tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka visi Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah : “TERWUJUDNYA PERMUKIMAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN YANG LAYAK, PRODUKTIF, BERDAYA SAING DAN BERKELANJUTAN”.

Adapun makna dari visi tersebut adalah: - Layak, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan. - Produktif, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat menghidupkan kegiatan perekonomian di lingkungan permukiman. - Berdaya saing, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat

menonjolkan kualitas lingkungan permukimannya dengan baik dan mampu bersaing sebagai lingkungan permukiman yang menarik untuk warganya. - Berkelanjutan, yaitu: permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang.


Untuk mencapai visi tersebut, maka Misi Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2011 – 2014 adalah: 1. Meningkatkan pembangunan

infrastruktur permukiman di perkotaan

dan

perdesaan untuk mewujudkan permukiman yang layak, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan dalam rangka pengembangan wilayah. 2. Mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman termasuk pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasinya. 3. Melaksanakan pembinaan dalam penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi standar keandalan bangunan gedung. 4. Menyediakan infrastruktur permukiman bagi kawasan kumuh/nelayan,

daerah

perbatasan, kawasan terpencil, pulau-pulau kecil terluar dan daerah tertinggal termasuk penyediaan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin. 5. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM

yang

profesional dengan menerapkan prinsip good governance.

Pernyataan visi dan misi Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Tata Ruang Kementerian

Pekerjaan

Umum

memberikan

arahan

bagi

seluruh

daerah

(provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang cipta karya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan, yaitu: a. Penyediaan,

pemeliharaan

dan

pengembangan

sarana

dan

prasarana

permukiman di perkotaan dan perdesaan sesuai dengan SPM sehingga mampu menciptakan kawasan permukiman yang asri, nyaman dan aman serta mampu menghidupkan kegiatan perekonomian.


b. Pelaksanaan pembinaan dan penataan kawasan serta pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang memenuhi SPM. c. Penyediaan air minum dan sanitasi yang layak dan memenuhi aspek kesehatan.

3.5.2. Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Perumahan dan Permukiman Ruang Provinsi Jawa Barat adalah:

“TERWUJUDNYA

MASYARAKAT

BIDANG KECIPTAKARYAAN

SEJAHTERA

MELALUI

PEMBANGUNAN

YANG BERKEMBANG DAN BERKELANJUTAN,

DENGAN DUKUNGAN KONSISTENSI PENATAAN RUANG YANG DINAMIS ” Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut : 1. Menyusun acuan pelaksanaan pembangunan bidang cipta karya dan tata ruang dalam rencana program & anggaran jangka panjang, jangka menengah dan tahunan dengan keterpaduan multisektor. 2. Memberikan arah pemanfaatan

ruang yang

mantap melalui penyusunan

perencanaan dan pengendalian tata ruang yang lengkap dengan dilandasi legalitas hukum. 3. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat di perkotaan dan perdesaan serta lintas Kabupaten/Kota. 4. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, teratur secara berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan serta lintas Kabupaten/Kota. 5. Melaksanakan bantuan teknis, pengelolaan, penataan bangunan dan gedung negara serta mendorong peran serta masyarakat dan usaha jasa konstruksi pada pembangunan yang berkelanjutan. Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015

6. Melaksanakan penelitian dan pengujian bahan dan material serta sosialisasi dan penyebaran informasi tentang standar teknik bangunan dan perumahan 7. Melaksanakan urusan administrasi dan rumah tangga kantor, tata usaha dan pembinaan kepegawaian, pelayanan informasi serta tata laksana organisasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, maka Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun kedepan, sebagai berikut: a. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni. b. Mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman, teratur secara berkelanjutan. c. Pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan. d. Memberikan arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang jelas dan dilandasi legalitas hukum.

Uraian di atas tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan dari dokumen Renstra Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Tata Ruang Kementerian PU, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Hal-hal tersebut menjadi pertimbangan di dalam menetapkan visi, misi, sasaran, kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung.


3.6.

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Issue Strategis

3.6.1. Telaahan terhadap RTRW Provinsi Jawa Barat Dalam fungsi wilayah dan perkotaan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung merupakan bagian dari wilayah penyangga cekungan Bandung dan sekitarnya.

Kabupaten

pemerintahan,

Bandung

pertanian,

memiliki

perkebunan,

rencana

perikanan,

fungsi

wilayah

pertambangan,

sebagai

pendidikan,

kesehatan dan pariwisata. Berdasarkan pola pengelompokan perekonomian dan dominasi kegiatannya, dalam sistem perwilayahan Jabar, terjadi pemusatan kota-kota yang terlalu ke Barat. Berdasarkan kondisi ini, perlu adanya upaya untuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan

mengembangkan

wilayah

Selatan

Jawa

Barat.

Kabupaten

Bandung

merupakan wilayah yang harus diprioritaskan pengembangannya melalui Konsep Pengembangan Selatan-Selatan yaitu jalur Bandung – AA – BB- CC. Kedudukan Kabupaten Bandung dalam konstelasi wilayah Koridor Cekungan Bandung tidak lepas dari sistem kota-kota yang ada. Kota Bandung merupakan pusat kegiatan lokal bagi daerah-daerah lain di sekitarnya. Sebagai pusat kegiatan lokal wilayah, Kabupaten Bandung menjadi wilayah penghubung antar kota-kota sekitar baik di wilayah Jawa Barat maupun DD dan EE. Letak Kabupaten Bandung yang berada di wilayah cekungan melingkupi Ibu Kota Provinsi Jawa Barat menjadikan peran Kab Bandung sebagai pintu masuk ke pusat ibu kotaJawa Barat . Perencanaan tata ruang yang dimuat dalam dokumen RTRW Provinsi Jabar yang mengatur arahan pengembangan Bandung menempatkan wilayah ini menjadi penting di masa yang akan datang. Pengembangan koridor pantai selatan akan berdampak pada pola penggunaan lahan dan perkembangan kegiatan/aktivitas di wilayah Kabupaten Bandung. Meningkatnya intensitas penggunaan lahan dan aktivitas perkotaan akan membangkitkan arus lalu lintas dan meningkatkan aktivitas perekonomian. Hal ini tentu saja sejak awal harus diantisipasi dan dikendalikan agar tidak berkembang secara tidak beraturan dan tidak lagi sesuai dengan dokumen tata ruang yang diatur dalam peraturan daerah.


Sebelum disusunnya strategi pengembangan Bandung, perlu adanya suatu konsep skenario pengembangan wilayah Bandung. Skenario ini disusun berdasarkan pertimbangan terhadap isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten Bandung baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA), ekonomi dan

sistem prasarana wilayah. Pertimbangan yang lain yaitu terhadap

tujuan-tujuan kebijakan makro dan mikro Wilayah Kabupaten Bandung. Berdasarkan hal-hal terbut, maka pengembangan kegiatan/ekonomi di Kabupaten Bandung yang

menjadi dasar perumusan struktur ruang harus

mempertimbangkan: 1. Kegiatan ekonomi yang tidak memerlukan dukungan lahan relatif luas; 2. Pengembangan lahan di wilayah Utara dan Barat hendaknya dikendalikan secara ketat karena terkait dengan fungsi sebagai kawasan perlindungan bagi wilayah bawahnya; 3. Kondisi lahan di wilayah Selatan yang rawan longsor, menyebabkan wilayah ini relatif kurang berkembang, sehingga interaksi antara wilayah Utara dan Selatan relatif rendah. 4. Wilayah Kars Bandung Barat yang terletak di wilayah Selatan – Barat merupakan kawasan Kars kelas 1, sehingga di wilayah ini tidak boleh dilakukan kegiatan pertambangan; 5. Kegiatan ekonomi diarahkan pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan sektor pariwisata sebagai sektor penggerak di hilir yang pada akhirnya akan menarik sektor-sektor primer untuk berkembang (mis: perikanan laut, lobster, melinjo, janggelan, jeruk , batu aji, keramik dan gerabah); 6. Pelayanan fasilitas dan prasarana perkotaan hendaknya dilakukan dengan sistem banyak pusat, meskipun dengan skala yang lebih rendah; dan 7. Prioritas pengembangan ditekankan pada wilayah Selatan dengan penekanan fungsi Utama sebagai pariwisata pantai dan gua.


Berdasarkan hal-hal tersebut, maka skenario pengembangan wilayah Kabupaten

Bandung

adalah:

wilayah

berkembang

sesuai

kecenderungan

perkembangan wilayah saat ini. Struktur perwilayahan dilakukan dengan dengan asumsi sebagai berikut: 1. Pembagian Wilayah Pembangunan lebih berorientasi pada pembagian wilayah administrasi; 2. Setiap wilayah Pembangunan terdiri dari dari empat wilayah administrasi Kecamatan; 3. Penentuan pusat dilakukan pada kecamatan yang terletak di tengah-tengah, selain juga mempertimbangkan kelengkapan fasilitas perkotaan dan orde kota

Berdasarkan skenario tersebut, kondisi yang diharapkan di masa datang, yaitu: 

Perkembangan leading sektor (dalam hal ini sektor pariwisata) yang diharapkan mampu menjadi sektor penggerak sektor-sektor lainnya, khususnya sektor pertanian (dalam arti luas) sebagai SDA yang dominan, berkembang sesuai peluang pasar dan peningkatan kualitas produk, penambahan nilai produk pada proses pengolahan.



Besarnya perkembangan melalui proses peningkatan sarana prasarana dasar secara bertahap terseleksi sesuai dengan daya tenaga serta dana yang tersedia.



Diperlukan prioritas kawasan andalan dengan sektor/subsektor yang diunggulkan untuk memperoleh hubungan pengaruh perkembangan kumulatif/multiplier effect yang tinggi.



Harapan perkembangan tercapai melalui akselerasi pembangunan bertahap, berjalan dalam jangka menengah atau jangka panjang karena sektor yang satu menunggu

hasil

pembangunan

sektor

lain

terlebih

dahulu,

sehingga

perkembangan ekonomi wilayah berjalan relatif lambat dan lama. Untuk memenuhi skenario tersebut, maka dilakukan penetapan strategi bagi tiap-tiap sektor. Penetapan serta penyusunan Strategi Perwilayahan Pembangunan Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015

Kabupaten Bandung dilakukan berdasarkan skenario

pengembangan

wilayah

Bandung. Visi, misi, tujuan dan strategi disusun dengan mempertimbangkan isu permasalahan serta potensi dan prospek pengembangan di wilayah Kabupaten Bandung baik dari aspek fisik, sumber daya alam (SDA) ekonomi serta tujuan internal Pengembangan Wilayah Kabupaten Bandung. Strategi yang akan dikembangkan dalam upaya penataan ruang Kabupaten Bandung adalah : 1. Strategi pengembangan berdasarkan kebijakan makro; 2. Strategi struktur ruang wilayah Kabupaten Bandung; 3. Strategi pola ruang wilayah Kabupaten Bandung; 4. Strategi pengelolaan kawasan lindung dan budidaya; 5. Strategi penataan kawasan pedesaan dan perkotaan 6. Strategi penataan sistem prasarana wilayah; 7. Strategi penataan kawasan strategis; 8. Strategi penataan ruang darat dan ruang udara.

3.6.2 Penentuan Isu-Isu Strategis Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di bidang perumahan, penataan ruang dan kebersihan sebagai berikut: 1. Kondisi bangunan sarana pemerintah daerah yang sebagian besar dalam kondisi rusak dan tidak layak, mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 2. Kondisi rumah tidak layak huni yang merupakan salah satu indikator kemisikinan perlu segera mendapatkan penanganan.


3. Masih rendahnya cakupan layanan air bersih terutama di musim kemarau terutama bagi daerah yang tidak mempunyai potensi sumber air. 4. Kondisi jalan lingkungan perumahan dan permukiman masih banyak yang belum diperkeras, mengakibatkan becek di musim penghujan dan berdebu di musim kemarau sehingga mengganggu aktivitas penduduk dalam pemenuhan ekonomi dan interaksi sosial kemasyarakatan. 5. Sering terjadi banjir kota karena faktor topografis dan sistem drainase yang kurang baik. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan keamanan warga. 6. Jumlah rumah bersanitasi masih rendah. Hal ini mempengaruhi terhadap derajat kesehatan masyarakat. 7. Belum lengkapnya dokumen penataan ruang sebagai acuan pelaksanaan pembangunan, dan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi penataan ruang. 8. Pemilahan dan penanganan sampah belum dilaksanakan mulai dari sumbernya, baik masyarakat maupun petugas dan instansi pengelola sampah. 9. Penegakan hukum tata ruang, dan bangunan yang masih rendah. Sehingga pengawasan dan pengendalian ruang dan bangunan masih belum memenuhi target/ amanat peraturan perundangan.


VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4 4.1

Visi dan Misi

4.1.1.

Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten 2011-2015 :

Terwujudnya Kabupaten Bandung Yang Maju, Mandiri Dan Berdaya Saing, Melalui

Tata

Pembangunan

Kelola

Pemerintahan

Perdesaan,

Yang

Berlandaskan

Baik

Dan

Religius,

Pemantapan

Kultural

Dan

Berwawasan Lingkungan

Penjabaran makna dari Visi Pemerintah Kabupaten Bandung tersebut adalah sebagai berikut :

Maju

:

adalah sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu berkehendak dan berupaya untuk merubah kehidupan ke arah yang lebih baik, dengan mendayagunakan potensi yang ada

Mandiri :

adalah sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumberdaya air.


Berdaya Saing : adalah sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang dapat menonjolkan kualitas kehidupannya dengan baik dan mampu bersaing sebagai masyarakat yang mandiri.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, maka rumusan Misi Kabupaten Bandung dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Bandung 2015 adalah sebagai berikut : 8. Meningkatkan profesionalisme birokrasi 9. Meningkatkan kualitas SDM (Pendidikan dan Kesehatan) yang berlandaskan iman dan taqwa serta melestarikan budaya sunda. 10. Memantapkan pembangunan perdesaan 11. Meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah 12. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, serta keterpaduan tata ruang wilayah 13. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing 14. Memulihkan keseimbangan berkelanjutan

lingkungan

dan

menerapkan

pembangunan

Ditinjau dari tugas pokok dan fungsi Dinas Pertasih, keterkaitan langsung sebagai SKPD utama yang mengemban Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2011-2015 adalah dengan Misi 1 yaitu : Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi, Misi 7 yaitu : Memantapkan pemulihan

keseimbangan

lingkungan

dan

menerapkan

pembangunan

berkelanjutan dan Misi ke 5 yaitu : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, serta keterpaduan pemanfaatan tata ruang wilayah. Selain ketiga misi tersebut, kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dispertasih sebagai salah satu SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung juga menunjang tercapainya misi tersebut.


Berdasarkan

potensi,

permasalahan

dan

peluang

yang

dimiliki

Dinas

Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, serta memperhatikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bandung, aspirasi dan dinamika kehidupan masyarakat yang berkembang selama kurun waktu 2011-2015, visi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah :

Permukiman Yang Layak, Tertata Dan Berkelanjutan Tahun 2015 Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penjelasan dari visi tersebut : a. Permukiman adalah

: tempat

bermukim

masyarakat

baik

di

perkotaan maupun di perdesaan. b. Layak adalah

: Permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai

persyaratan

kecukupan

prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) sebagai tempat bermukim warganya c. Tertata adalah

: Permukiman perkotaan dan perdesaan yang serasi,

harmoni,

saling

menunjang

dan

mendukung d. Berkelanjutan adalah

: Permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang


Gambar IV.1 Keterkaitan Visi dan Misi Dinas Pertasih dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015

4.1.2.

Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan

dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi , maka misi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung 2011 – 2015, dirumuskan dalam 6 ( enam ) misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkualitas dan implementatif


2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman (yang bersifat khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang publik, bangunan gedung, dan sarana prasarana kebersihan. 3. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran di lingkungan

perumahan

dan

permukiman

melalui

peningkatan

partisipasi

masyakat. 4. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan. 5. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, air limbah, drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat 6. Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta. 7. Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan

Misi 1 : Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang berkualitas dan implementatif

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang efektif yang dapat digunakan diperkotaan maupun diperdesaan yang berupa lahan memiliki luas relatif tetap. Sementara penghuninya selalu berkembang dan bertambah seiring perkembangan waktu. Dengan perkembangan waktu dan pertambahan jumlah penghuni, dalam pemanfaatan ruang suka terjadi konflik kepentingan yaitu konflik kepentingan antar manusia (penduduk) maupun antar kepentingan pembangunan. Perkembangan pembangunan di Kabupaten Bandung berjalan secara pesat, namun belum sepenuhnya perkembangan tersebut terimbangi oleh kuantitas ataupun kualitas penataan

ruang.

Penataan

ruang

adalah

proses

perencanaan


tata

ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk terwujudnya tata ruang yang berkualitas diperkotaan, perdesaan dan kawasan khusus/tertentu perlu pemantapan perencanaan penataan ruang dan atau rencana detail tata ruang yang sesuai perkembangan pembangunan dengan berdasarkan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung. Aspek pengelolaan yang terpadu antara sumber daya, fungsi dan estetika lingkungan melalui pengembangan jaringan prasarana lingkungan permukiman yang sesuai rencana detail tata ruang dapat membentuk ruang yang berkualitas. Penataan ruang merupakan hal yang paling mendasar dalam penerapan pola pembangunan yang terencana dan terkendali. Misi ini dimaksudkan untuk terciptanya pelaksanaan penataan ruang yang berkelanjutan Perwujudan peningkatan kinerja penataan ruang yang implementatif

adalah

dengan terselenggaranya penataan ruang kawasan strategis berbasis daya dukung lingkungan dan potensi lokal, terselenggaranya penataan ruang dan pengelolaan perkotaan

dan

terselenggaranya

perdesaan tertib

yang

penataan

memenuhi ruang

standar

melalui

dan

terintegrasi,

dan

perangkat

dan

penguatan

pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang Misi meningkatkan kualitas tata ruang perkotaan dan perdesaan yang implementatif dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan pelaksanaan Misi 7

Kabupaten

Bandung

yaitu

memelihara

keseimbangan

lingkungan

dan

pembangunan berkelanjutan dan perwujudan pelaksanaan Misi 1 Kabupaten Bandung yakni Meningkatkan Profesionalisme Birokrasi (Good Government and Clean Governance).

Misi 2

:

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar

lingkungan permukiman (yang bersifat khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang publik, bangunan gedung, dan sarana prasarana kebersihan.


Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan. Bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktifitas dan jatidiri manusia. Oleh karena itu penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan layanan gedung yang fungsional, andal, berjatidiri, seimbang, serasi dan selaras dengan lingkungannya. Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang, dengan demikian dalam pengaturan bangunan gedung harus tetap mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung (gedung dan rumah negara, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung sarana sosial, gedung sarana olah raga/kesenian sarana dan prasarana gedung), harus memenuhi persyaratan adminstratif dan teknis bangunan gedung serta diselenggarakan secara tertib. Persyaratan adminstratif bangunan gedung meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan dan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung. Selain itu juga dengan penyelanggaraan dan peningkatan lingkungan dan pemukiman sehat, program pengelolaan Rumah Tidak Layak Huni menjadi rumah Sehat.


Untuk Peningkatan sarana, prasaran kerbersihan, melalui pemeliharaan dan peningkatan kondisi TPA Babakan, penyediaan TPST serta pemantauan/pengawasan terhadap TPS yang merupakan bagian dari PSU di komplek-komplek perumahan.

Misi 3 :

Meningkatkan

upaya

pencegahan

dan

penanggulangan

bencana kebakaran di lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisipasi masyakat.

Kabupaten Bandung, merupakan salah satu kabupaten yang dikategorikan daerah rawan bencana, baik bencana gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran, puting beliung maupun bencana sosial. Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Bandung terjadi hampir sepanjang tahun dengan tidak mengenal waktu dan tempat. Salah satu fungsi yang melekat pada tupoksi dispertasih dalam penangananan bencana

ini

adalah

pencegahan

dan

penanggulangan

bencana

kebakaran.

Pencegahan dan penanggulangan bencana mencakup fungsi manajemen dalam pemadam kebakaran. Fungsi manajemen dalam pemadam kebakaran adalah pemberian pelayanan secara cepat, akurat dan efisien mulai dari informasi kebakaran diterima sampai dengan api padam. Perkembangan penyelenggaran pembangunan gedung di wilayah Kabupaten Bandung menunjukan perkembangan semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, maupun kebutuhan sarana dan prasarananya. Oleh karena itu pengaturan pengamanan bangunan gedung atau pembangunan terhadap bahaya kebakaran senatiasa selalu dilakukan peningkatan kualitas baik dalam pencegahan maupun dalam penanggulangan/pemadaman kebakaran. Untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran selain sarana dan prasarana kebakaran yang lengkap dan siap pakai, perlu juga terimbangi dengan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan dan fungsi manajemen pemadam kebakaran yang mempunyai


dasar

pengetahuan,

pengalaman

dan

kehlian

dibidang

pencegahan

dan

penanggulangan kebakaran yang meliputi : keahlian pengamanan kebakaran (fire safety), keahlian penyelamatan darurat dan keahlian manajemen kebakaran. Misi Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan pelaksanaan Misi 7 . yaitu meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing.

Misi 4 :

Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan

perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan.

Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pelaku pembangunan agar setiap penyelenggaraan pembangunan dapat berlangsung tertib dan tercapai sesuai rencana

serta

memenuhi

ketentuan

peraturan

perundang-undangan.

Aspek

pengendalian pembangunan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan. Secara konseptual pemantauan dan evaluasi dalam siklus manajemen pembangunan merupakan bagian integral dari fungsi pengendalian pembangunan. Pengendalian

pada

dasarnya

merupakan

serangkaian

kegiatan

mengikuti

perkembangan pembangunan agar seuai dengan rencana. Kabupaten Bandung memiliki luas wilayah yang besar dan beraneka ragam karakteristik, serta besarnya jarak perbedaan antara suatu karakteristik wilayah dengan karakteristik lainnya. Mekanisme pengawasan dan pengendalian bangunan merupakan suatu keharusan untuk dapat mengatur perkembangan yang terjadi di Kabupaten Bandung terutama pada daerah-daerah dengan tingkat perkembangan pembangunan yang relatif pesat. Mekanisme Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu alat dalam kegiatan pengaturan bangunan, IMB merupakan salah satu instrumen dalam


melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pembangunan. Hal ini karena IMB memiliki fungsi mengatur inflementasi peruntukan lahan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. IMB juga dibutuhkan untuk mewujudkan keteraturan dalam pembangunan fisik, sehingga bangunan secara fisik dapat dijamin dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari melalui standar-standar yang ditetapkan dalam IMB. Misi Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan permukiman dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan pelaksanaan Misi 7 Kabupaten Bandung

yaitu

memelihara

keseimbangan

lingkungan

dan

pembangunan

berkelanjutan.

Misi 5 :

Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, air

limbah, drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat

Cakupan pelayanan di sektor air minum, limbah dan sampah masih rendah dibanding jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bandung. Cakupan yang rendah tersebut disebabkan karena pembangunan dan pengelolaan sarana air minum,

sarana

limbah

dan

persampahan

masih

terlalu

berorientasi

pada

pembangunan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah saja. Sementara laju pertambahan penduduk di Kabupaten Bandung yang relatif tinggi menyebabkan kebutuhan air minum, pengelolaan limbah dan sampah terus meningkat. Contoh di sektor persampahan, timbunan sampah di Kabupaten Bandung dari tahun ke tahun terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sedangkan kemampuan pengangkutan masih terbatas, mengacu kepada kondisi sampai tahun 2011 baru bisa melayani 19 kecamatan perkotaan dari 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung. Paradigma pengelolaan sampah saat ini yaitu masih ”kumpul-angkut-buang”, dan sampah masih dianggap sebagai limbah atau musuh yang harus dibuang. Cara


pandang tersebut kedepan harus dirubah karena sampah sebagai sumber daya yang dapat diolah sehingga menghasilkan pendapatan dan menjadi peluang kesempatan kerja bagi masyarakat serta meningkatkan minat/peran investor/dunia usaha dalam pengolahan sampah. Pelaksanaan kebersihan lingkungan merupakan tanggungjawab bersama, maka masyarakat sebagai penghasil sampah harus ikut bertanggungjawab baik pasif maupun

aktif

secara

individu,

keluarga, kelompok,

dan

masyarakat

untuk

mewujudkan kebersihan bagi diri sendiri dan lingkungannya dengan difasilitasi oleh pemerintah melalui bimbingan dan penyuluhan serta pemanfaatan fasilitas. Misi meningkatkan sistem pengolahan dan pemanfaatan sampah serta pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dinas dan

perwujudan

misi

Kabupaten

Bandung

yaitu

memelihara

keseimbangan

lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Misi 6 :

Meningkatkan

perbaikan

kualitas

perumahan

dan

permukiman melalui kegiatan perbaikan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta.

Kebutuhan rumah di Kabupaten Bandung cukup tinggi, baik karena diakibatkan backlog rumah (kekurangan rumah), maupun akibat laju pertambahan penduduk yang relatif tinggi. Data backlog rumah berdasarkan laporan tahun 2009 mencapai angka 7000-an. Rencana rehab RLTH sampai dengan tahun 2015 diproyeksikan 500 unit, dimana sampai tahun 2010 baru mencapai 60%.

Tidak

sebandingnya penyediaan rumah dan kebutuhan rumah yang ada di masyarakat mengakibatkan pemadatan bangunan yang berdampak pada menurunnya kualitas perumahan dan permukiman sehingga menjadi kawasan-kawasan yang tidak layak dan cendrung kumuh. Sebaran rumah yang tidak layak huni dan sebaran kawasankawasan kunuh di Kabupaten Bandung relatif cukup tinggi.


Sementara disisi lain, fakta menunjukan bahwa dalam penyediaan rumah, peran masyarakat sangat tinggi, hal ini dibuktikan lebih 80 % rumah yang ada di Kabupaten Bandung dibangun oleh warga masyarakat dengan berbagai cara. Dengan demikian sudah selayaknya, dalam pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni serta kawasan-kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Bandung paradigma harus dirubah, perubahan tersebut sejalan dengan peraturan yang ada bahwa dalam pembangunan perumahan dan permukiman masyarakat harus menjadi pelaku utamanya, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator dan katalisator saja. Hal lain, sektor perumahan dan permukiman ini faktanya melibatkan berbagai pelaku lain seperti swasta dan dunia usaha. Untuk itu kiranya perlu dilakukan sinergitas antara para pelaku tersebut, sehingga pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Bandung dapat mewujudkan lingkungan permukiman yang layak, produktif dan berkelanjutan.

Misi 7 : Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan

Misi Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan melalui kegiatan kegiatan administrasi, pemerintahan umum serta pelayanan kesekretariatan dalam rangka perbaikan performa dinas berbasis pada kinerja, yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi dinas dan perwujudan misi Kabupaten Bandung yaitu meningkatkan profesionalisme birokrasi.

4.2 Tujuan dan Sasaran serta Strategi Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk pencapaian visi dinas dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan serta mengacu pada strategi pembangunan daerah Kabupaten Bandung sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten


Bandung tahun 2011 – 2015. Tujuan adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai kurun waktu 1 – 5 tahun. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya

yang dimiliki dinas secara efektif dan efisen

dengan hasil yang optimal. Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang

mencakup

upaya-upaya

menyeluruh

dan

terintegrasi

dalam

rangka

mengoperasionalisasikan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program. Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program adalah : 1. Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang

yang

berkualitas dan implementatif. Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu : 1) Terwujudnya keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta perdesaan

terwujudnya dan

kualitas

pengembangan

pengembangan kawasan

kawasan

perkotaan,

guna

menunjang

khusus

terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran : 

Terkendalinya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan dan

perdesaan sesuai peruntukan dan

ketentuan yang

ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan ruang yang efektif. 

Terbangunnya

pengembangan

kawasan

perkotaan,

perdesaan

dan

pengembangan kawasan khusus sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam


rangka

perwujudan

meningkatnya

percepatan

pembangunan

yang

berkelanjutan.

2. Meningkatkan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman (yang bersifta khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang publik, bangunan gedung dan sarana prasarana kebersihan. Misi ini dijabarkan kedalam 7 (tujuh) tujuan yaitu : 1) Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman dalam rangka terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran : 

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman dan meningkatnya kesadaran budaya hidup bersih dan sehat guna perwujudan

meningkatnya

percepatan

pembangunan

di

wilayah

pertumbuhan 2) Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran meningkatnya budaya hidup bersih dan sehat. 3) Terwujudnya peningkatan pelayanan publik dalam pembangunan guna menunjang

terwujudnya

peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

pengambilan kebijakan publik dengan sasaran meningkatnya peran dan keterlibatan

masyarakat

dalam

proses

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengawasan pembangunan gedung dan rumah negara. 4) Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dengan sasaran o Meningkatnya pemerataan akses layanan pendidikan. 5) Terwujudnya peningkatan keberdayaan perempuan, generasi muda dan olah raga, dengan sasaran : o Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana olah raga masyarakat. 6) Terwujudnya pengembangan dan pelestarian kekayaan budaya sunda, dengan sasaran :




Meningkatnya pengembangan dan pelestarian seni dan budaya sunda.

7) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan beragama, dengan sasaran : 

Meningkatnya kualitas penataan pengelolaan dan pengembangan sarana dan praarana keagamaan.

3. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisispasi masyarakat. Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu : terwujudnya peningkatan aktifitas pencegahan dan peningkatan produktivitas penanggulangan bencana kebakaran

guna

menunjang

terwujudnya

peningkatan

perlindungan

dan

kesejahteraan sosial dengan sararan : 

Meningkatnya

pengetahuan,

kemampuan,

pemahaman,

wawasan

dan

keterampilan masyarakat mendeteksi dini pemadaman kebakaran sebelum datangnya unit pemadam kebakaran. 

Menurunnya kerugian akibat bencana kebakaran serta terminimalisirnya area/jumlah bangunan yang terbakar yang pada gilirannya meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat.

4. Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan. Misi ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) tujuan yaitu : 1) Terwujudnya

kinerja

pembangunan

permukiman

guna

menunjang

terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu sistem pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran : 

Meningkatnya

sinergitas

pembangunan

bidang

dan

keterpaduan

permukiman

guna

kebijakan menunjang

manajemen penataan ruang yang efektif.


dan

program

meningkatnya

2) Terwujudnya peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bidang permukiman guna menunjang terwujudnya peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum, dengan sasaran : 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas peraturan perundangan lingkup permukiman guna menunjang meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur daerah.

3) Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan layanan air minum perdesaan dan sanitasi, dengan sasaran: 

Meningkatnya kemampuan pengelola layanan air minum perdesaan dan sanitasi.

5. Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, limbah, drainase permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat dan swasta. Misi ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) tujuan yaitu : 1) Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum, limbah dan persampahan kepada masyarakat Kabupaten Bandung, dengan sasaran: 

Meningkatnya

cakupan

pelayanan

sektor

air

minum,

limbah

dan

sektor

air

minum,

limbah

dan

persampahan kepada masyarakat 

Meningkatnya

capaian

MDGs

di

persampahan. 2) Terwujudnya peningkatan pengelolaan air minum, limbah dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat dengan sasaran: 

Meningkatnya

cakupan

pelayanan

sektor

air

minum,

limbah

dan

persampahan melalui peningkatan peran masyarakat 

Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan air minum, limbah dan persampahan melalui sinergi

dan peningkatan peran masyarakat dan

swasta (dunia usaha).


3)

Terwujudnya peningkatan pengelolaan drainase permukiman dengan sasaran : meningkatnya pengelolaan, pengendalian, dan penataan sistem drainase permukiman

6.

Meningkatkan

perbaikan

kualitas

perumahan

dan

permukiman

melalui

pembangunan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta. Misi ini dijabarkan kedalam 1(satu) tujuan yaitu : 1) Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan mendorong peran masyarakat sebagai pelaku utama dan mensinergikan dengan dunia usaha / swasta, dengan sasaran: 

Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman melalui pembangunan dan

perbaikan

perumahan

dan

permukiman

yang

dilakukan

oleh

masyarakat dan swasta/dunia usaha menuju lingkungan perumahan permukiman yang layak.

7. Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan. Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu : Tercapainya pelayanan publik prima, sebagai wujud dari profesionalisme birokrasi di bidang Cipta Karya, dengan sasaran: 

Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang rumahan dan permukiman, kebersihan dan penataan ruang melalui pembangunan dan perbaikan standar pelayanan minimum, meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan swasta/dunia usaha.



Terpenuhinya target pendapatan daerah di bidang kecipta karyaan

4.3 Kebijakan dan Program Kebijakan adalah keputusan dan atau landasan hukum untuk bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program adalah langkah kegiatan yang akan dilakukan dan merupakan penjabaran dari kebijakan. Kebijakan


dan program Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan sesuai dengan kebijakan dan program Kabupaten Bandung yaitu :

4.3.1 Kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah lingkup Dinas Pertasih guna menunjang peningkatan kapasitas keuangan daerah . Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Guna mendukung kebijakan tersebut dilakukan dengan kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah lingkup Dinas Pertasih dengan program : optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

melalui

intensifikasi retribusi daerah.

4.3.2

Kebijakan

peningkatan

kualitas

prasarana

dasar

lingkungan

permukiman dan utilitas umum serta sarana prasarana bangunan gedung negara dan rumah negara. Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu : 1) Meningkatkan

pembangunan

yang

berkelanjutan.

Guna

mendukung

kebijakan tersebut dilakukan dengan kebijakan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman dan utilitas umum dengan program yaitu : a. Peningkatan budaya hidup bersih, sehat dan berkualitas b. Pengembangan utilitas umum 2) Peningkatan kapasitas kesadaran hidup sehat dan kualitas kesehatan masyarakat dengan program : a. Pengembangan kesehatan lingkungan b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan 3) Peningkatan kuaitas pelayanan publik guna menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan program Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan


4.3.3 Kebijakan peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran

guna

menunjang

peningkatan

perlindungan

dan

kesejahteraan sosial Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu kebijakan peningkatan perlindungan dan kesejahteran sosial. Guna menunjang kebijakan tersebut dilakukan kebijakan peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dengan program : peningkatan kapasitas dan kualitas menajemen penangulangan kebakaran. 4.3.4 Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas penataan ruang perkotaan

dan

perdesaan

guna

menunjang

percepatan

pembangunan yang berkelanjutan Dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung, diantaranya kebijakan percepatan pembangunan yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan suatu upaya penyerasian antara pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyerasian tersebut dapat dilaksanakan apabila penataan ruang diselenggarakan dengan baik yang mengacu kepada UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Implikasi UU No 26 Tahun 2007 terhadap penyelenggaraan penataan ruang, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan penataan ruang perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pelasanaan dan pengawasan penataan ruang. Pengaturan Penataan Ruang di tingkat Kabupaten yaitu: 1. Penetapan RTRW Kabupaten harus dengan Peraturan Daerah 2. Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten yang tercantum dalam RTRW Kabupaten. 3. Rencana Detai Tata Ruang Kawasan (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis) harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4. Penyebaran informasi berkaitan dengan RTRW kabupaten dan RDTRK (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis).


Pembinaan Penataan Ruang melalui : 1. Koordinasi penyeengaran penataan ruang 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang 3. Pendidikan dan Pelatihan 4. Pengembangan system informasi dan komunikasi penataan ruang 5. Penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat Pelaksanaan Penataan Ruang terdiri dari Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

Perencanaan Tata Ruang, yaitu Penyusunan RTRW Kabupaten, Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis)



Pemanfaatan Ruang, yaitu jabaran dari indikasi program yang termuat dalam RTRW Kabupaten, RDTRK (Perkotaan, Perdesaan, dan Strategis). Indikasi program ini dilaksankan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang.



Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif.

Pengawasan Penataan Ruang terdiri dari tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pelaksanaan pengawasan ini melibatkan masyarakat. Peran masyarakat diantaranya yaitu partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang, dalam pemanfaatan ruang dan dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Terkait dengan hal-hal pokok di atas, maka Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan, mempunyai rencana strategi penyelenggaraan penataan ruang sebagai berikut: 1. Program Perencanaan Tata

Ruang;

menyusun Rencana

Detail Kawasan

Perkotaan, Perdesaan dan Strategis, sampai semua wilayah di kabupaten terbagi habis di dalam 3 kelompok kawasan di atas (Perkotaan, Perdesaan dan


Strategis), sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2007-2027. 2. Program Pemanfaatan Ruang: menyusun indikasi program pemanfaatan ruang sesuai dengan dokumen rencana tata ruang yang telah disusun. 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang: 

Menyusun Peraturan Zonasi bersama-sama dengan penyususnan Rencana Detail Tata Ruang nya.



Melaksanakan program survey dan pemetaan dalam rangka melengkapi data base dan map base berupa foto udara skala 1 : 1000 serta peta fotogrametris skala 1 : 1000 dan 1 : 5000.

4.3.5 Kebijakan peningkatan pembinaan dan pengendalian pembangunan permukiman Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu kebijakan menyerasikan pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem tata ruang yang terpadu. Guna mendukung kebijakan tersebut dilakukan program: 

Peningkatan kinerja pengendalian dan pengawasan bangunan, melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian aktifitas pembangunan



Peningkatan

kesadaran

peningkatan

kualitas

dan

ketaatan

peraturan

hukum

lingkup

bidang

permukiman

permukiman dengan

serta

program

pengembangan produk hukum daerah 

Peningkatan kemampuan pengelolaan air minum perdesaan dan sanitasi, malalui kegiatan pembinaan kelompok pengelola air minum perdesaan dan sanitasi.

4.3.6 Kebijakan peningkatan kinerja operasional manajemen pengelolaan persampahan dan limbah domestik lingkungan permukiman Guna mendukung kebijakan tersebut dilakukan program: 

Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan




Peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam usaha pelestarian lingkungan berkaitan dengan pengelolaan sampah dan limbah domestik



Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan dan limbah domestik

4.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.4.1. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Perumahan, tata ruang dan kebersihan di Kabupaten Bandung. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015 adalah : 1. Mewujudkan profesionalisme aparatur. 2. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. 3. Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi. 4. Meningkatkan

pengelolaan,

penataan

dan

pengawasan

kinerja

drainase

permukiman. 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis dan cepat tumbuh. 6. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur. 7. Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. 8. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. 9. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang fungsional, indah, teduh dan lestari.


4.4.2. Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Kebersihan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur

(measuable), dapat dicapai (attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu

(time bound). Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015 adalah: 1. Meningkatnya kinerja aparatur. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Tertib administrasi kepegawaian. b) Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan. c) Tertib administrasi keuangan. d) Persentase SOP yang diterapkan. e) Persentase SPM yang diterapkan. f) Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti . g) Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Perumahan, tata ruang dan kebersihan. 2. Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase bangunan gedung pemerintah daerah yang layak. 3. Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi . Pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dilakukan untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih yang merupakan prasarana dasar bagi kehidupan manusia. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:


a) Persentase rumah tangga pengguna air bersih. b) Persentase rumah tangga yang bersanitasi 4. Meningkatnya Meningkatkan

pemenuhan pemenuhan

kebutuhan

infrastruktur

infrastruktur

drainase

kota

drainase

kota

dimaksudkan untuk

menanggulangi banjir kota di Kabupaten Bandung. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase drainase yang layak. 5. Pengembangan

kawasan

cepat

tumbuh,

desa

potensial,

kawasan

perbatasan Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai ketetapan penataan ruang dan tertata rapih. b)

Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang terlayani oleh infrastruktur dasar.

6. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Rasio rumah layak huni. b) Persentase rumah tangga ber sanitasi. c) Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh. d) Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik. 7. Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan. b) Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB. c) Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya. d) Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW e) Luas wilayah produktif f)

Luas wilayah industri

g) Luas wilayah kebanjiran


h) Luas wilayah kekeringan i)

Luas wilayah perkotaan

8. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah. Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator: a) Persentase sampah yang mendapat penanganan. b) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) Kabupaten Bandung per satuan penduduk.

4.5.

Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra)

diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Dari hasil SWOT yang dihasilkan per bidang, sebagai berikut :

4.5.1. Penataan Ruang Internal

Eksternal

(+) Kekuatan

(+) Peluang

1. Nilai ekonomi lahan cenderung semakin meningkat 2. Pola penggunaan berkembang pesat

lahan

3. Kawasan Kabupaten Bandung sebagai Urban Sprawl Cekungan Bandung/Metropolitan Bandung

1. Tingginya Minat Swasta untuk membangun permukiman dan perumahan 2. Perkembangan pesat

wilayah

cukup

3. Minat investasi terhadap lahan cukup tinggi


4. Lahan yang masih kosong masih terbuka untuk dikembangkan/ ketersediaan lahan masih cukup besar

4. Tingginya minat investasi dalam pemanfaatan ruang kawasan

5. Tingginya tingkat pembangunan perkotaan di Kabupaten Bandung 6. Tersedianya peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang tata ruang (-) Kelemahan

(-) Ancaman

1. Tidak meratanya tingkat penyebaran pertumbuhan kawasan permukiman dan perumahan

1. Pola pemanfaatan ruang yang masih mengabaikan ketentuan

2. Tidak ada batas jelas antara kwasan perkotaan dan perdesaan

3. Tingkat alih fungsi lahan yang tinggi

3. Administrasi, pemetaan status hukum terhadap masih lemah

dan lahan

4. Masih kurangnya memadai

yang

peta

5. Belum disahkannya tentang RDTR

2. Pembangunan yang tidak memiliki izin

4. Lemahnya penegakan Tata Ruang

hukum

PERDA

4.5.2 Lingkungan Hidup Internal

Eksternal

(+) Kekuatan

(+) Peluang

1. Tersedianya jaringan air limbah domestik, air bersih dan drainase permukiman 2. Terdapat lingkungan

perangkat

hukum

3. Tersedianya SDM pengelolaan sampah dan pengelolaan RTH

1. Adanya program sabilulungan (sinergitas antara peran pemerintah dengan peran serta masyarakat) 2. Adanya mekanisme peranserta masyarakat dalam mengurangi sampah dan limbah setempat. 3. Tingginya minat investasi dalam


pengelolaan sampah dan limbah 4. Adanya mekanisme kerjasama dengan masyarakat, swasta dan lembaga lain dalam pengelolaan sampah, limbah dan air bersih 5. Tersedianya bantuan pemerintah pusat

dari

6. Masih luasnya ruang terbuka hijau di perumahan – perumahan yang belum diserahterimakan (-) Kelemahan

(-) Ancaman

1. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah, limbah dan air bersih tidak memadai 2. Berkurangnya daya tampung dan nilai ekonomis sarana dan prasaranaTPA 3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, limbah, drainase, dan air bersih 4. Terbatasnya anggaran pemerintah daerah 5. Belum optimalnya pengelolaan sampah 6. Masih rendahnya penanganan sampah

1. Semakin bertambahnya populasi penduduk. 2. Tingginya tingkat pencemaran lingkungan 3. Tingginya volume sampah dan limbah yang belum tertangani 4. Terjadinya perubahan iklim yang ekstrim 5. Terjadinya alih fungsi lahan RTH publik

lembaga tingkat

7. Belum tersedianya Ruang terbuka hijau publik sesuai dengan aturan yang berlaku

7.5.3 Perumahan Dan Pemukiman (Perumahan, Permukiman dan Damkar) Internal

Eksternal

(+) Kekuatan 1. Tersedianya dikembangkan

(+) Peluang lahan

untuk menjadi

1. Tingginya pembangunan


pertumbuhan kawasan

permukiman dan perumahan sesuai dengan rencana tata ruang 2. Tersedianya peraturan perundangan tentang Perumahan dan Permukiman, tentang Rumah Susun, tentang Bangunan Gedung, tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, tentang prasarana sarana dan utilitas, tentang pelayanan pemakaman. 3. Tersedianya SDM bidang perumahan dan permukiman serta penanggulangan bahaya kebakaran 4. Tersedianya kelembagaan bidang perumahan dan permukiman.

(-) Kelemahan

permukiman dan perumahan 2. Adanya tradisi budaya lingkungan 3. Tingginya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang memadai (backlog perumahan) 4. Tingginya kebutuhan air bersih, dan sanitasi lingkungan permukiman dan perumahan 5. Meningkatnya kebutuhan prasarana, sarana utiliti memadai.

6. Adanya mekanisme peranserta swasta dalam pengembangan perumahan 7. Adanya bantuan pemerintah pusat dan provinsi 8. Luasnya pelayanan kebakaran.

wilayah cakupan penanggulangan

(-) Ancaman

1. Banyaknya rumah tidak layak huni 2. Masih tingginya kawasan kumuh 3. Tidak memadainya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sehingga capaian respon time belum optimal. 4. Perlu adanya penataan kelembagaan yang mandiri untuk pelayanan penanggulangan kebakaran.

1. Tingginya kebakaran.

tingkat

kejadian

2. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran. 3. Tingginya permintaan/kebutuhan air bersih, dan sanitasi lingkungan 4. Rendahnya dukungan masyarakat terhadap rencana penetapan titik TPU.

5. Belum adanya serah terima dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas 6. Tidak sinkronnya pemerintah pusat pemerintah daerah

akan yang

koordinasi dengan


Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.


TABEL IV.1 KETERKAITAN (INTERELASI) VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2011 – 2015 DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BANDUNG

Tujuan dan Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Sistem air limbah setempat

Indikator Kinerja Renstra

Capaian Kinerja Program 2012 2013 Target Target

2011 Target

2014 Target

2015 Target

Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 51,32%




Tersedianya aiatem air limbah setempat yang memadai sebesar 51,23%

Tersediannya sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 51,32%

Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota sebesar 1,8%

Ketersediaan Sistem air limbah setempat 1%

Ketersediaan Sistem air limbah setempat 1,5%



Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman.

Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 10%

Berkurangnya Luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 0,37%




Ketersediaan Sistem air limbah setempat 1,8% Berkurangnya Luas permukiman kumuh di kawasan perkotaan sebesar 1,85%

Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya

Tersedianya pedoman harga standar bangunan dan lingkungan sebesar 100%







Capaian Kinerja Program 2013 Target

Tujuan dan Sasaran


2011 Target

2012 Target

Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 50%

Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 12,3%

Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar17,3%

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 50%

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 7,5%

Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jarngan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 6- lt/orang/hari sebesar 60%

Ketersediaan Akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok min 60lt/hari/orng sebesar 31%

Memenuhi hak dasar kebutuhan masyarakat terhadap air bersih

2014 Target

2015 Target






Ketersediaan Akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok min 60lt/hari/org sebesar 29% (kota+desa), pedesaan 11%

Ketersediaan Akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok min 60lt/hari/org sebesar 49%

Ketersediaan Akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok min 60lt/hari/orng sebesar 58%

Cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 32,3% Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 19,9% Ketersediaan Akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok min 60lt/hari/orng sebesar 70%


Tujuan dan Sasaran

Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur



2011 Target

2012 Target


Tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan dengan jarngan perpipaan terlindung dengan kebutuhan pokok minimal 6lt/orang/hari sebesar 31%


Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat Permendagri No.9 Thn 2009 tentang Tata Cara Serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan pemukiman mencapai 13,5%

Terlaksananya penataan prasarana TPU sesuai amanat Permendagri No.9 Thn 2009 tentang Tata Cara Serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan pemukiman mencapai 11%



2014 Target

2015 Target







Tujuan dan Sasaran Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan



2011 Target

2012 Target

Tersedianya informasi mengenai data spatial untuk perncanaan ruang

Ketersediaan informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 31,27%





Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang mmenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunya RTR dan program pemanfaatan ruang







2014 Target

2015 Target

Tujuan dan Sasaran


2011 Target

Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 100%

Meningkatnya pengelolaan pencegahan dan penanggulangan dalam menghadapi bencana kebakaran

2012 Target


2014 Target

2015 Target

Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital sebesar 35,25%




Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan IMB sebesar 100%






Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang sebesar 100%





Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 25%





Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang tata ruang sebesar 100% Meningkatnya cakupan pelayanan bencana kebakaran sebesar 40%


Tujuan dan Sasaran

Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah

Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang berkelanjutan



2011 Target

2012 Target

2014 Target

2015 Target

Meningkatnya Capaian Tingkat waktu Tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 75%






Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotan sebesar 20% (19 kecamatan)

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebesar 0,6%





Tersedianya sistem penanganan sampah di pekotaan sebesar 22%

Tersedianya sistem penanganan sampah di pekotaan sebesar 11,36%




Tersedianya sistem penanganan sampah di pekotaan sebesar 22%

Tersedianya luasan RTH publik sebesar 0,117% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan








Tujuan dan Sasaran


2011 Target

2012 Target

Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang rumahan dan permukiman, kebersihan dan penataan ruang melalui pembangunan dan perbaikan standar pelayanan minimum, meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan swasta/dunia usaha.

Peningkatan SPM 10% per tahun, yang meliputi Variabel : a) Tertib administrasi kepegawaian. b) Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan. c) Tertib administrasi keuangan. d) Persentase SOP yang diterapkan. e) Persentase SPM yang diterapkan. f) Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti . g) Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Perumahan, tata ruang dan kebersihan.

Peningkatan variabel SPM 10%




2014 Target

2015 Target


Penngkatan variabel SPM 50%

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat strategi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan adalah: 1. Sasaran 1: Meningkatnya kinerja penataan ruang Strategi: Perencanaan dan pengendalian ruang. Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu: a) Menyusun

Rencana

detail

tata

ruang

di

kawasan-kawasan

pengembangan. b) Penerapan hukum tata ruang, serta sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment) c) Mengembangkan

kawasan-kawasan

cepat

tumbuh,

strategis

dan

potensial.

2. Sasaran 2: Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan gedung lainnya Strategi: Optimalisasi pengelolaan dan prasarana pemerintahan daerah dan bangunan gedung lainnya secara efektif dan efisien. Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu: a) Penyediaan sarana prasarana gedung daerah yang memenuhi standar teknis.

3. Sasaran 3: Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih Strategi: Pemenuhan standar pelayanan minimal kebutuhan air bersih. Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu: a) Pembangunan sarana air bersih pada daerah rawan air.

4. Sasaran

4:

Meningkatnya

pemenuhan

kebutuhan

pencegahan

penanggulangan bahaya kebakaran Strategi: Pemenuhan cakupan layanan kebakaran per satuan wilayah. Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu: a) Penambahan peralatan dan perlengkapan penaggulangan kebakaran b) Peningkatan kapasitas personil pemadam kebakaran


dan

5. Sasaran 5: Pengembangan kawasan cepat tumbuh, desa potensial, wilayah potensial Strategi: Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh. Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu: a) Pembangunan fasilitas penunjang ekonomi sosial dan budaya.

6. Sasaran 6: Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman Strategi: Penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, dan layak. Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu: a) Penyediaan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana permukiman b) Pengelolaan sarana dan prasarana permukiman secara profesional, transparan, mandiri dan efisien. c) Fasilitasi dan stimulasi terhadap masyarakat miskin dan lingkungan kumuh dalam penciptaan rumah layak huni.

7. Sasaran 7: Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan Strategi: Optimalisasi pemanfaatan ruang secara berkelanjutan, lestari dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu: a) Pengendalian pemanfaatan ruang di seluruh aspek pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai pemanfaatan ruang.

8. Sasaran 8: Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah Strategi: Optimalisasi pengelolaan sampah secara terpadu. Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:


a) Penyediaan sarana dan prasarana sampah. b) Pengembangan kemitraan dan partisipasi masyarakat. c) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.


RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

55

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung yang direncanakan untuk Periode Tahun 2011 – 2015 meliputi: Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan 2008-2011 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung dalam rangka pencapaian visi dan misi. Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Dinas Pertasih, Lintas SKPD dan Kewilayahan dengan rincian sebagai berikut: 5.1 Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Dinas Pertasih 

Program pendapatan asli daerah melalui intensifikasi retribusi daerah, dengan kegiatan:  



Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Penyusunan data bangunan

Program pengembangan pelayanan air bersih, pembangunan saluran drainase dan pengembangan utilitas umum, dengan kegiatan:






Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan permukiman)



Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (Penataan prasarana dasar lingkungan permukiman)



Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin



Penyediaan sarana air bersih perkotaan

Program penyediaan data sanitasi dan pembangunan fasilitas sanitasi, dengan kegiatan: 



Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, olah raga, seni budaya dan keagamaam, dengan kegiatan:  



Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pengadaan Sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Program perencanaan tata ruang wilayah, dengan kegiatan:     



Penyusunan data bangunan pemerintahan Bantuan teknis

Program penanggulangan bencana dan pengungsi, dengan kegiatan:      



Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

Pemeliharaan RTH Penataan RTH Survei dan Pemetaan Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

Program pengembangan kawasan strategis, dengan kegiatan:   

Survei dan Pemetaan Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL




Program pengawasan dan pengendalian aktivitas pembangunan, dengan kegiatan:  



Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Persampahan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Program peningkatan kinerja penanggulangan dan pencegahan kebakaran, , dengan kegiatan:   



Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat (Pembinaan dan evaluasi KPPABD)

Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dengan kegiatan:   



Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Penyusunan Raperda

Program pembinaan kelompok pengelola air minum perdesaan dan sanitasi, dengan kegiatan: 



dan

Pengembangan produk hukum daerah, dengan kegiatan:  



Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Pengawasan, Pengendalian Penertiban Bangunan) Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang

Peningkatan Kemampuan Operasi dan Manajemen penanggulangan dan pencegahan kebakaran Penyediaan Sarana, Prasarana dan peralatan Pencegahan dan penanggulangan kebakaran Meningkatnya kemampuan dan cakupan area penanggulangan dan pencegahan kebakaran.

Program peningkatan kinerja pengawasan, pengendalian dan fasilitasi pengembangan saran, prasaran dan utilitas umum (PSU) perumahan, dengan kegiatan:  

Peningkatan Kinerja pengawasan, pengendalian dan pengelolaan PSU Meningkatnya jumlah PSU yang tertangani Rincian program dan kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan

Kebersihan untuk tahun 2008-2011 dapat dilihat lampiran.


5.2 Program dan Kegiatan Lintas SKPD Program dan Kegiatan Lintas SKPD merupakan bentuk kegiatan kerjasama dengan melibatkan SKPD lain sebagai penanggungjawab. Dalam Renstra Dinas Pertasih, program dan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut: 

Program peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan, pendidikan, olah raga, seni budaya dan keagamaam, dengan kegiatan berupa bantuan teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertasih kepada SKPD lain.



Program pengembangan pelayanan air bersih, pembangunan saluran drainase dan pengembangan utilitas umum dengan sumber biaya diluar APBD Kabupaten, dengan kegiatan: 

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu (Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan permukiman)



Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana (Penataan prasarana dasar lingkungan permukiman)



Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

 Program kegiatan: 

pengembangan

kinerja

pengelolaan

persampahan,

sehat

dengan

Kerjasama dengan pihak lain dalam pengolahan sampah

5.3 Program dan Kegiatan Kewilayahan Program dan Kegiatan Kewilayahan merupakan bentuk kegiatan kerjasama dengan pemerintah daerah lainnya apabila diperlukan dan bersifat sangat urgen serta strategis.

1. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Hasil (Outcome): Menurunnya wilayah genangan air. Indikator kinerja:




Persentase drainase dalam kondisi baik



Luas genangan akibat banjir musiman.

Kegiatan: a) Pemeliharaan rutin saluran drainase kota Indikator Keluaran (Output): Panjang saluran drainase kota yang dipelihara secara rutin Kelompok sasaran: masyarakat umum.

b) Pembangunan saluran drainase Indikator Keluaran (Output): Panjang saluran drainase yang dibangun Kelompok sasaran: masyarakat umum.

2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Hasil (Outcome): Meningkatnya kualitas hidup masyarakat di perdesaan Indikator kinerja: 

Rumah tangga pengguna air bersih



Cakupan pelayanan air bersih



Rasio permukiman layak huni



Luas permukiman (Ha)

Kegiatan: a) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis sarana dan prasarana air bersih perdesaan. Kelompok sasaran: masyarakat perdesaan.

3. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Hasil (Outcome): Meningkatnya aktifvitas perekonomian perkotaan Indikator kinerja: 

Jumlah kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang.

Kegiatan: Renstra Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan Kab. Bandung 2011-2015

a) Perencanaan pengembangan infrastruktur Indikator

Keluaran

(Output):

jumlah

dokumen

perencanaan

pengembangan infrastruktur. Kelompok sasaran: masyarakat umum.

b) Pembangunan/peningkatan infrastruktur Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis infrastruktur yang dibangun/ ditingkatkan mutunya. Kelompok sasaran: masyarakat umum.

4. Program Lingkungan Sehat Perumahan Hasil (Outcome): Meningkatnya kesehatan lingkungan perumahan. Indikator kinerja: 

Persentase rumah tangga bersanitasi



Jumlah rumah berjamban



Persentase lingkungan permukiman kumuh

Kegiatan: a) Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan Indikator

Keluaran

(Output):

Jumlah

koordinasi

pengawasan

dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan. Kelompok sasaran: masyarakat umum.

b) Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan Indikator Keluaran (Output): Jumlah KK yang mendapat penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat. Kelompok sasaran: masyarakat umum.

c) Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi


Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis sarana dan prasaran sanitasi. Kelompok sasaran: masyarakat umum.

d) Penyusunan raperda bidang perumahan Indikator

Keluaran

(Output):

Jumlah

dokumen

Raperda

bidang

perumahan. Kelompok sasaran: masyarakat umum.

5. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Hasil (Outcome): Meningkatnya kualitas permukiman Indikator kinerja: 

Rasio rumah layak huni



Jumlah rumah layak huni

Kegiatan: a) Fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan perbaikan perumahan Indikator Keluaran (Output): Jumlah dana dan rumah yang mendapat fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan perbaikan. Kelompok sasaran: masyarakat kurang mampu

b) Fasilitasi pembangunan prasarana dasar permukiman berbasis masyarakat Indikator

Keluaran

(Output):

Jumlah

dan

jenis

prasarana

permukiman berbasis masyarakat yang difasilitasi. Kelompok sasaran: masyarakat umum.

6. Program Perencanaan Tata Ruang Hasil (Outcome): Meningkatnya konsistensi perencanaan tata ruang. Indikator kinerja: 

Persentase wilayah yang memiliki dokumen tata ruang.


dasar



Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.

Kegiatan: a) Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL Indikator Keluaran (Output): Jumlah kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL yang ditetapkan. Kelompok sasaran: masyarakat umum.

b) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kawasan. Kelompok sasaran: masyarakat umum.

c) Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Indikator Keluaran (Output): Jumlah kawasan yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kawasan. Kelompok sasaran: masyarakat umum.

7. Program Pemanfaatan Ruang Hasil (Outcome): Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukan. Indikator kinerja: 

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan



Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Kegiatan : a) Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang Kelompok sasaran: masyarakat umum.


b) Survey dan pemetaan Indikator Keluaran (Output): luas areal dan jenis data survey dan pemetaan Kelompok sasaran: masyarakat umum.

8. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Hasil (Outcome): Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang. Indikator kinerja: 

Ruang publik yang berubah peruntukannya



Ketaatan terhadap RTRW



Luas wilayah produktif



Luas wilayah industri



Luas wilayah kebanjiran



Luas wilayah kekeringan



Luas wilayah perkotaan

Kegiatan: a) Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang Indikator Keluaran (Output): Jumlah dokumen prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang Kelompok sasaran: masyarakat umum.

b) Pengawasan pemanfaatan ruang Indikator Keluaran (Output): luas areal pengawasan pemanfaatan ruang Kelompok sasaran: masyarakat umum.

9. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Hasil (Outcome): Meningkatnya kebersihan lingkungan Indikator kinerja: 

Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk



Persentase penanganan sampah


Kegiatan: a) Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis prasarana dan sarana pengelolaan persampahan. Kelompok sasaran: Petugas pengelola persampahan.

b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Indikator Keluaran (Output): Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam menjaga kebersihan dan pengelolaan persampahan. Kelompok sasaran: masyarakat umum. 10. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Hasil (Outcome): Meningkatnya keindahan, keserasian dan keteduhan kota Indikator kinerja: 

Luas taman kota yang tertata (m2)



Panjang jalur hijau yang tertata (m)



Nilai Bangun Praja sektor taman



Nilai Bangun Praja sektor jalur hijau



Jumlah PJU bermeter



Persentase PJU menyala

Kegiatan: a)

Pemeliharaan RTH Indikator Keluaran (Output): Luas areal RTH yang terpelihara dan tertata. Kelompok sasaran: masyarakat umum

b) Pengawasan dan pengendalian RTH Indikator Keluaran (Output): Luas areal RTH yang terawasi dan terjaga keasrian dan pemanfaatannya. Kelompok sasaran: masyarakat umum 11. Pelayanan Administrasi Perkantoran


Hasil (Outcome): Meningkatnya pelayanan perkantoran. Indikator kinerja: 

Tertib administrasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan



Tertib administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan



Tertib administrasi pengelolaan kepegawaian

Kegiatan: a) Peningkatan dan pengelolaan administrasi perkantoran Indikator Keluaran (Output): Jumlah dan jenis administrasi perkantoran yang dikelola dan ditingkatkan kualitasnya. Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD.

12. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Hasil (Outcome): Meningkatnya kelancaran pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan kesejahteraan aparatur. Indikator kinerja: 

Persentase gedung daerah yang mendapat bantuan teknis pengelolaan.



Persentase gedung daerah dalam kondisi baik

Kegiatan: a) Pembangunan rumah dinas Indikator Keluaran (Output): Jumlah rumah dinas yang dibangun. Kelompok sasaran: SDM aparatur.

b) Pembangunan gedung kantor Indikator Keluaran (Output): Jumlah gedung kantor yang dibangun. Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD.


c) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Indikator Keluaran (Output): Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi sedang/berat. Kelompok sasaran: SDM aparatur.

d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Indikator Keluaran (Output): Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat. Kelompok sasaran: SDM aparatur dan masyarakat yang dilayani oleh SKPD.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Rincian indikator program dapat dilihat dalam lampiran IV dan kerangka pendanaan dapat dilihat pada lampiran V.


DAFTAR ISI Halaman BAB I

Recommend Documents