RPJMD KABUPATEN KOLAKA TIMUR 2016-2021 KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Analisis Isu-Isu Strategis 4.1 Permasalahan Pembangunan Permasalahan pembangunan daerah adalah kondisi ketidaktercapaian antara realisasi dan rencana yang dibuat. Secara umum, kemunculan permasalahan pembangunan daerah disebabkan oleh kekuatan yang belum dioptimalkan, kelemahan yang tidak bisa diatasi, peluang yang tidak bisa dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak bisa diantisipasi. Permasalahan pembangunan sangat terkait dengan gambaran umum kondisi daerah. Hal ini disebabkan karena permasalahan pembangunan yang disajikan adalah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaran urusan pemerintahan. Gambaran umum kondisi daerah menjadi data pertimbangan dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan untuk menentukan sasaran dan program prioritas, identifikasi kebijakan nasional dan juga sebagai data untuk penelaahan RPJMD daerah lainnya. Permasalahan pembangunan Kabupaten Kolaka Timur dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis hubungan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik
pada
skala lokal,
regional maupun nasional dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir. Perumusan permasalahan
ini
menjadi
dasar
bagi
penyusunan
visi
dan
misi
pembangunan Kabupaten Kolaka Timur. Selanjutnya, visi dan misi yang telah disusun dan dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan.
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Secara operasional, visi dan misi tersebut dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Berdasarkan gambaran kondisi wilayah dan perekonomian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, permasalahan Kabupaten Kolaka Timur dibagi
menurut
kondisi
kewilayahan/geografis,
kehidupan
beragama,
kependudukan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, infrastruktur wilayah, Lingkungan
Hidup, ketahanan pangan, perdagangan dan perindustrian,
ketenagakerjaan
dan
transmigrasi,
pemerintahan,
pemukiman
dan
perumahan, sanitasi, kelautann dan perikanan, ketertiban dan ketentraman, dan pariwisata, pemuda, dan olahraga. 4.1.1
Pendidikan
Kesadaran pentingnya pendidikan dalam pembangunan tidak disertai dengan peningkatan derajat pendidikan. Latar belakang yang berpengaruh terhadap pembangunan pendidikan mencakup berbagai level, baik secara individu berupa tradisi/normal/perilaku, maupun level rumah tangga dan komunitas berupa pendapatan/kekayaan. Pemerataan
kesempatan
pendidikan
diupayakan
melalui
penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah, relevansi pendidikan yakni dengan pendekatan atau strategis peningkatan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Esensi pengelolaan pendidikan yang berkualitas bertujuan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan berdaya saing sesuai dengan tuntutan zaman agar berdaya guna dan berhasil guna.
Adapun
diantaranya
indikator
yang
mempengaruhi
pendidikan
jumlah sekolah, jumlah murid dan rasio murid –
sekolah. Untuk itu dapat digambarkan kondisi pembangunan pendidikan Kolaka Timur sebagai berikut :
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Tabel 4-1 Jumlah Sekolah, Murid dan Rasio Murid Terhadap Sekolah Tahun 2014 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nama Kecamatan Ladongi Lambandia Tirawuta Mowewe Uluiwoi Tinondo Lalolae Poli – Polia Loea Aere Dangia Ueesi Kolaka Timur
Jumlah sekolah TK 15 25 16 9 6 7 5 18 6 10 13 3 133
Jumlah sekolah SD/MI
Jumlah Murid 503 692 394 255 142 153 109 463 148 261 339 63 3.522 (26,5)
Jumlah Murid
16 26 14 10 9 12 6 13 8 6 10 8 138
2.422 3.033 2.903 1.214 777 1.315 710 1.345 986 403 772 511 15.581 (114,8)
Jumlah sekolah SMP/ MTs 3 2 4 3 2 3 4 3 7 3 3 4 41
Jumlah Murid 786 836 642 360 168 503 203 461 429 273 409 302 5.372 (131,00)
Jumlah sekolah SMA/MA 2 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14
Jumlah Murid 865 518 526 345 171 144 127 321 0 72 14 35 3.138 (224,1)
Sumber : Kolaka Timur Dalam Angka tahun 2015 (Data Diolah)
Tabel 4-2 Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2014 Kabupaten Kolaka Timur Tingkat Pendidikan
Sekolah
Guru
Murid
(1)
(2)
(3)
(4)
SD
Guru/ Sekolah (5)
Rata-Rata Murid/ Sekolah
Murid/ Guru
(6)
(7)
138
1.453
15.581
11
113
11
SLTP
41
506
5.372
12
131
11
SLTA
14
285
3.138
20
224
11
Sumber : Kolaka Timur Dalam Angka tahun 2015 (Data Diolah) Tabel 4-3 Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2013 – 2014 Kabupaten Kolaka Timur Jenjang Pendidikan
APM 2013
2014
SD / MI
91.14
91.51
SMP/MTs
63.34
69.43
SMA/MA
51.34
55.28
8.81
13.62
PERGURUAN TINGGI
Sumber : Kolaka Timur Dalam Angka 2015
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Berikut peta sebaran sarana dan prasarana pendidikan mulai SD, SLTP sampai dengan SLTA
Gambar 4-1 Peta Sebaran Pendidikan Kabupaten Kolaka Timur
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Secara khusus permasalahan bidang pendidikan adalah sebagai berikut : 1. Masih terdapat anak usia 7 – 12 tahun, usia 13 – 15 tahun dan usia 16 – 18 tahun yang tidak bersekolah. 2. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendidikan walaupun rasio sekolah terhadap sudah ideal. 3. Masih adanya anak putus sekolah; Meskipun kecenderungan angka putus sekolah di Kabupaten Kolaka Timur menurun. 4. Kompetensi guru yang masih harus ditingkatkan sehingga kualitas pembelajaran bisa tercapai. 5. Relevansi pendidikan dengan dunia kerja masih rendah. 6. Belum terstandarisasinya tenaga pendidikan. 7. APM SMP/MTs yang masih dibawah propinsi. 8. APM SD/MI yang masih dibawah propinsi .
4.1.2
Kesehatan Pembangunan kesehatan bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia produktif. Tanpa kondisi kesehatan prima, masyarakat Kabupaten Kolaka Timur tidak akan produktif dan tidak akan mampu mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal.
Tabel 4-4 Jumlah Fasilitas Kesehatan Tahun 2013 s.d 2014 Kabupaten Kolaka Timur Fasilitas Kesehatan
2013
2014
(1)
(2)
(3)
Rumah Sakit
0
0
Puskesmas
12
12
Puskesmas Pembantu
63
27
Puskesmas Plus
0
0
Polindes
3
3
78
42
Jumlah
Sumber: Kolaka Timur Dalam Angka Tahun 2015
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Tabel 4-5 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2014
No
Tenaga Medis
Unit Kerja
Dokter Perawat 1
Tenaga Non Medis
Bidan
Farmasi
Ahli Gizi
Teknisi Sanitarian Kesmas Medis
28
99
94
5
3
0
9
19
0
1
0
0
0
0
0
0
3
Puskesmas Instalasi Farmasi Labkesda
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Dinkes
1
5
0
0
4
0
2
19
Rumah Sakit 2 13 0 0 0 0 Kolaka 31 108 94 5 7 0 Timur Sumber : Kolaka Timur Dalam Angka tahun 2015 (Data Diolah)
0
2
11
40
2
5
Selanjutnya untuk mendukung penyelenggaraan pelayan kesehatan di Kabupaten Kolaka Timur dapat dilihat pada peta sebaran pelayanan kesehatan sebagai berikut :
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Gambar 4-2 Peta Sebaran Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Dalam kerangka pembangunan kesehatan, Kabupaten Kolaka Timur menghadapi berbagai permasalahan yaitu : 1. Belum optimalnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, sebagai implikasi kurang optimalnya fungsi dan
dan peran sarana
prasarana kesehatan dasar, tenaga kesehatan dan jaminan
pembiayaan kesehatan. 2. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia kesehatan Kualitas dan kuantitas SDM kesehatan berdasarkan spesifikasi profesi masih kurang, khususnya tenaga dokter Ahli yang melakukan pelayanan di rumah sakit. Dari aspek kualitas, jenis dan kuantitas tenaga kesehatan masih sangat kurang dibandingkan standar kesehatan yang seharusnya dan bila dibandingkan jumlah penduduk, beban kerja dan jumlah fasilitas kesehatan yang ada. Tingginya
tuntutan
masyarakat
akan
kualitas
pelayanan
kesehatan yang prima juga membutuhkan kualitas tenaga kesehataln yang berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan formal maupun non formal sangat perlu ditingkatkan sesuai dengan jenjang profesi yang dimiliki. 3. Masih ditemukannya balita status gizi buruk Walaupun angka gizi buruk untuk Kota Kendari sudah cukup baik, namun untuk mempertahankannya masih perlu kerja keras. 4. Adanya penyakit endemik yang berjangkit rutin karena beriringan dengan perubahan cuaca seperti demam berdarah. 5. Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat Terhadap PHBS. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menerepakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menyebabkan penyakit-penyakit berbasis masyarakat seperti demam berdarah, ISPA, dan diare, masih ber-endemi di masyarakat, terutama pada saat perubahan musim. 6. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Kesehatan. Sarana dan prasarana yang memadai adalah hal
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
penting
untuk
mengoptimalkan
masyarakat serta
pelayanan
kesehatan
di
merupakan salah satu indikator yang
menunjang keberhasilan di bidang kesehatan. Rasio sarana dan prasarana
puskesmas,
puskesmas
pembantu
dibanding
penduduk, diharapkan 10:10.000 penduduk. Guna menjangkau pelayanan
kesehatan
terdekat,
maka
peran
puskesmas
perlu
dioptimalkan dengan mengadakan sarana layanan kegawatdaruratan dan pelayanan segera pada puskesmas-puskesmas tersebut.
7. Pelayanan Kesehatan yang terjangkau dan bermutu untuk masyarakat miskin. Saat ini, walaupun pemerintah telah berupaya untuk melakukan memberikan pelayanan kesehatan cuma-cuma melalui jamkesmas maupun jamkesda, hal ini masih dirasakan kurang
menyentuh
masyarakat
miskin,
sebab
masih
ada
masyarakat miskin yang belum memperoleh fasilitas ini. 4.1.3
Tingkat Kemiskinan
Kemiskinan memang masih menjadi permasalahan suatu wilayah
yang
kompleks
karena
melibatkan
banyak
dimensi
kehidupan. Data menunjukan bahwa tingkat kemiskinan atau proporsi jumlah orang miskin di bandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan pada tahun 2014 sekitar 13,94%. Berikut dapat dilihat jumlah penduduk miskin tahun 2009 s.d 2014. Tabel 4-6 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2009 s.d 2014 Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2009
Jumlah Jiwa 59.700
% 18,91
2010
56.887
17,69
2011
51.787
15,72
2012
56.348
16,20
2013
53.495
15,03
2014
51.364
13,94
Sumber : Kolaka Timur Dalam Angka, Tahun 2014
Sedangkan untuk jumlah rumah tangga miskin dapat dilihat pada
tabel berikut :
KABUPATEN KOLAKA TIMUR Tabel 4-7 Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan Tahun 2014 Kabupaten Kolaka Timur
Kecamatan
Rumah Tangga Miskin 580
Ladongi Lambandia
1.967
Tirawuta
1.482
Mowewe
806
Uluiwoi
421 1.018
Tinondo Lalolae
401
Poli – Polia
857
Loea
1.266
Aere
1.196
Dangia
1.139 471
Ueesi
11.604
Kolaka Timur Sumber : Kolaka Timur Dalam Angka, Tahun 2015
Pada tahun 2014 mencatat sebanyak 11.604 (37,87%) RTM dan individu sebesar 51.364. Banyaknya jumlah penduduk miskin tersebut menjadi salah satu permasalahan Kabupaten Kolaka Timur dalam
pemenuhan
hak-hak
dasar
manusia.
Secara
khusus
permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kolaka Timur adalah sebagai berikut: 1. Belum optimalnya pemenuhan Kebutuhan dasar bagi keluarga miskin dan rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi beban hidup, sedangkan kebutuhan hidup mereka semakin meningkat. 2. Masih rendahnya kemampuan dan keterampilan keluarga miskin yang menjadi daya dukung pendapatan.
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
3. Masih minimnya sosialisasi dan edukasi tentang keberadaan bantuan usaha skala mikro sehingga aksesibilitas keluarga miskin dalam rangka usaha skala mikro masih rendah. 4. Belum
optimalnya
pemberdayaan
keluarga
miskin.
Pola
pemberdayaan yang selama ini dilakukan, baik oleh pihak pemerintah, pihak swasta ataupun oleh pihak-pihak lainnya lebih menekankan dan menitikberatkan kepada program (sumbangan, bantuan dan amal) atau lebih kepada program seperti halnya Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh pemerintah, bantuan sarana dan prasarana, bantuan lahan dan perumahan. Di sisi lain masih jarang sekali program pemberdayaan keluarga miskin tersebut yang berwujud
keluarga miskin tersebut
agar terbebas dari ketidakberdayaannya. 4.1.4
Infrastruktur dan Tata Ruang Wilayah
Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya aktifitas masyarakat
maka
pembangunan
sudah
infrastruktur
seharusnya
diimbangi
dengan
fisik
seimbang
dengan
yang
perkembangan zaman, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan
infrastruktur
yang
belum
maksimal
dengan
perkembangan daerah. Secara khusus permasalahan infrastruktur tata ruang wilayah dan lingkungan adalah menyangkut laju perubahan penggunaan lahan, infrastruktur wilayah serta sistem transportasi. Berikut dapat dilihat peta pusat pelayanan dan sub pusat pelayanan.
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Gambar 4-3 Peta Pusat-Pusat Pelayanan Kecamatan
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 4.1.4.1. Infrastruktur
Kabupaten Kolaka Timur memiliki potensi sumber daya alam sebagai daya tarik bagi investasi di sektorsektor
produktif.
pembangunan
Untuk
ekonomi
mendorong di
pengembangan
Kabupaten
Kolaka
Timur
dibutuhkan adanya dukungan pengembangan infrastruktur wilayah guna menciptakan konektivitas kawasan dalam rangka pemerataan daya ungkit kawasan, multiplier effect kawasan berdasarkan potensi kawasan dari kawasan satu ke kawasan lainnya. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : (1) Belum berfungsi secara merata ruas-ruas jalan dan jembatan yang menghubungkan
antara
kawasan
pelayanan utama ibu Kota Kabupaten, sub. kawasan pelayanan
wilayah
Kecamatan
serta
sub-sub
pelayanan di tingkat desa dan kelurahan. (2) Belum terbangunan sistem pelayanan transportasi antar Moda pelayanan Utama, dan sub pelayanan di kecamatan serta sub-sub pelayanan di desa/kelurahan. (3) Belum
optimalnya
pelayanan
infrastruktur
dasar
perkotaan dan perdesaan terkait dengan sarana air bersih, sanitasi, drainase, pengendalian lingkungan, penataan
dan
penyediaan
perumahan
dan
permukiman, pengendalian banjir kawasan pertanian dan permukiman. (4) Belum meratanya pelayanan penerangan listrik di kawasan-kawasan perumahan dan permukiman. (5) Belum meratanya cakupan pelayanan pengairan di sentra-sentra produksi pertanian dan perkebunan.
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 4.1.4.2. Tata Ruang Wilayah
Laju
pertumbuhan
penduduk
mengakibatkan
kebutuhan ruang terutama lahan terbangun semakin besar, yang akan menjadi pemicu terjadinya konversi lahan dari lahan non terbangun menjadi lahan terbangun. Kondisi ini adalah permasalahan yang kerap terjadi seiring
dengan
tingginya
akitifitas
sosial
ekonomi
masyarakat yang menyebabkan kebutuhan penduduk akan ruang, khususnya untuk permukiman dan aktifitas ekonomi yang semakin luas. Sesuai
dengan
arahan
Rencana
Tata
Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka Timur, telah diatur dan ditetapkan dalam struktur dan pola ruang untuk kurun waktu 20 tahun mendatang. Permasalahan saat ini adalah terdapat pembangunan yang mulai tidak mengikuti arahan RTRW, sehingga alih fungsi lahan terjadi. Kondisi pemanfaatan lahan saat ini adalah terbagi ke dalam beberapa pemanfaatan lahan sebagai berikut : Tabel 4-8 Luas Penggunaan Tanah Menurut KecamatanTahun 2014
Penggunaan Tanah (Ha) Kecamatan
Ladongi
1.422
107
104
304
Sementara Tidak Diusahakan 0
Lambandia
1.270
1.620
201
213
0
Tirawuta
1.250
20
206
125
0
Mowewe
1.501
403
393
201
0
5.027
681
543
406
700
1.450
8.089
Tinondo
1.559
245
105
280
0
4.627
Lalolae
1.209
302
0
105
0
2.670
Poli – Polia
1.225
504
390
190
0
2.501
Uluiwoi
Tanah sawah
Tegalan Ladang/ Padang / Kebun Huma Rumput
Perkebunan 5.724 4.204 3206
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Loea
1.305
301
425
406
0
2.566
Aere
0
1.460
339
213
0
8.006
Dangia
0
1.224
301
301
0
5.701
Ueesi
0
460
705
411
1.431
8.010
11.422
7.374
3.575
3.449
1.881
60.331
Kolaka Timur
Sebagai daerah yang sedang berkembang, maka Kabupaten
Kolaka
Timur
mengalami
kecenderungan
perkembangan lahan yang cukup dinamis. Hal ini dapat dilihat
dari
perkembangan
pola
penggunaan
lahan
Kabupaten Kolaka Timur dari Tahun 2014. Kondisi penggunaan tanah untuk perkebunan menjadi yang tertinggi diseluruh kecamatan sebesar 60.331 Ha. Pengembangan
pembangunan
fisik,
masih
memungkinkan pada areal ‘sementara tak diusahakan’ seluas 1.881 Ha, dengan tetap memperhatikan faktor daya dukung fisik lahan, sosial dan ekonomi. Sedangkan pada lahan-lahan pertanian dan perkebunan, khususnya lahan persawahan sebaiknya tidak dikonversi, guna menciptakan ketahanan pangan wilayah. Dengan pertimbangan pada kondisi bentang alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kolaka Timur dan faktor keseimbangan, maka proporsi beberapa areal terbangun perlu segera dikendalikan, khususnya dengan tetap mempertahankan kawasan hutan dan kawasan lindung. Proporsi
areal
terbangun
yang
dikendalikan
dimaksud antarai lain: desa yang masuk pada kawasan Hutan Lindung, Kawasan Hutan produksi, Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai dan Rawa Tinondo. Berikut daftar Nama Desa yang masuk pada kawasan yang tidak dapat di bangun dan dikembangkan :
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Tabel 4-9 Nama Desa yang masuk pada kawasan Yang tidak dapat di bangun Kabupaten Kolaka Timur No 1 2 3
Nama Kecamatan Dangia Lambandia Lambandia
4
Ladongi
5
Ladongi
6
Ladongi
7
Aere
8 9 10 11 12 13
Aere Aere Mowewe Tinondo Aere Ueesi
Nama Desa Atolanu Bou Mokupa
14 Aere 15 Ueesi 16 Tirawuta 17 Poli - Polia 18 Poli - Polia 19 Tinondo Sumber : Data Primer (2015)
4.1.5
Masuk pada Kawasan
Wilayah sebagian masuk Taman Nasional Wilayah sebagian masuk Taman Nasional Wilayah sebagian masuk Taman Nasional Masuk wilayah Taman Nasional KSN Rawa wunggoloko Aopa Watumohai Masuk wilayah Taman Nasional KSN Rawa Pombioha Aopa Masuk wilayah Taman Nasional KSN Rawa Wande Aopa Masuk wilayah Taman Nasional KSN Rawa Woimea Jaya Aopa umoh Taore Masuk dalam kawasan hutan produksi Pekorea Masuk dalam kawasan hutan produksi Lambotuo Masuk dalam kawasan hutan produksi Amokuni Masuk dalam kawasan hutan lindung Awiu Masuk dalam kawasan hutan lindung Likuwalanapo Masuk dalam kawasan hutan lindung Sebagian wilayahnya masuk dalam Watuoha hutan produksi Sebagian wilayahnya masuk dalam Alaha hutan produksi Sebagian wilayahnya masuk dalam hutan Loka produksi Sebagian wilayahnya masuk dalam hutan Wundumbite produksi Sebagian wilayahnya masuk dalam Andowenga hutan produksi Sebagian wilayahnya masuk Ameroro kawasan hutan lindung
Permasalahan Lingkungan Permasalahan lingkungan adalah permasalahan global, yang semakin memburuk seiring dengan pertumbuhan dan pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan. Permasalahan pencemaran udara, permasal ahan sanitasi dan pencemaran air tanah adalah beberapa permasalahan yang berhubungan dengan masalah lingkungan.
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
1) Sampah Sebagaimana daerah lain pada umumnya, sampah masih menjadi permasalahan lingkungan di Kabupaten Kolaka Timur yang tidak bisa diabaikan. Sampah yang tidak ditangani dengan baik, akan mendatangkan banyak permasalahan lingkungan, mulai dari menganggu pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, bahkan menjadi sumber penyakit. Hasil Studi EHRA Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2014 menggambarkan bahwa kondisi persampahan pada Tahun 2014, hanya 3% saja masyarakat yang sudah melakukan pengolahan sampah dan sebagian besar masyarakat belum melakukan pengolahan sampah yaitu sebesar 97%. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram berikut : Grafik 4.1. Grafik Pengelolaan Sampah Setempat
Pengelolaan Sampah Setempat 3%
Tidak diolah Ya, diolah
97%
2) Air Limbah Air Limbah adalah sisa dari hasil usaha dan atau kegiatan masyarakat dan rumah tangga, juga yang berasal dari industri, air permukaan, air tanah serta buangan lainnya atau air buangan yang bersifat kotoran umum dan berwujud cair. Limbah
dapat
berdampak
negatif
terhadap
lingkungan
terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
penanganan terhadap limbah. Berdasarkan gambar grafik 3.5 di atas melalui hasil studi EHRA dapat diketahui bahwa di Kabupaten Kolaka Timur sebagian masyarakatnya atau 58% belum mengelola air limbah dari dapur, kamar mandi dan tempat cuci tangan dengan benar dan dikategorikan tidak aman
untuk
lingkungan.
Hanya
42%
masyarakat
yang
mengelola air limbahnya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat pada diagram berikut : Grafik 4.2. Grafik Pencemaran SPAL
Pencemaran karena SPAL
42% Tidak aman
58%
Ya, aman
3) Jambanisasi
Jumlah rumah tangga yang memiliki jamban keluarga berdasarkan data pemetaan yang dilakukan oleh Tim Studi Teknik POKJA Sanitasi dalam wilayah kajian PPSP Kabupaten Kolaka
Timur
tahun
persentase sebanyak
2014
tercatat
22.014
KK
dengan
80%. Namun kondisi jamban yang
dimiliki masyarakat tersebut ± 60% terindikasi cubluk dan masih banyak tangki septik yang belum memenuhi standar septic tank sesuai dengan standard Teknik ke PUan.
KABUPATEN KOLAKA TIMUR Gambar 4.3 Grafik Tempat Penyaluran Akhir Tinja Lainnya 0% Kebun/tanah lapang 4%
Tidak tahu 31%
Tangki septik 29%
Cubluk/lobang tanah 24% Kolam/sawah 0%
Pipa sewer 2%
Sungai/danau/p Langsung ke antai drainase 7% 3%
Berdasarkan gambar grafik 4.3 di atas melalui hasil studi EHRA dapat diketahui bahwa di Kabupaten Kolaka Timur walaupun masyarakatnya rata-rata sudah memiliki jamban tetapi sebagian besar penyaluran tinjanya tidak ke tangki septik, hanya 29% saja yang menyalurkan tinjanya ke tangki septik, selebihnya ke cubluk/lubang tanah sebesar 24%, sungai/danau/antai sebesar 7%, kebun/tanah lapang 4%, langsung ke drainase 3% da nada juga yang tidak tahu sebesar 31%. Gambar 4.4 Grafik Persentase Tangki Septik Aman dan Tidak Aman
Tangki Septik Suspect Aman 16%
Tidak aman 84%
Suspek aman
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Berdasarkan gambar grafik 4.4 di atas melalui hasil studi EHRA dapat diketahui bahwa di Kabupaten Kolaka Timur tidak semua tangki septik yang dimiliki masyarakat aman, masih ada 16% merupakan tangki septik suspek tidak aman. Hal ini dikarenakan tangki septik sudah dibangun lebih dari 5 tahun tetapi belum pernah dikuras. Tangki septik suspek aman masih tergolong banyak yaitu sebesar 84%. 4) Drainase Permasalahan umum drainase di Kabupaten Kolaka Timur khusunya wilayah kota adalah terjadinya banjir dan air genangan. Banjir dan air genangan ditimbulkan oleh dua faktor yaitu faktor human (manusia) dan faktor alam. Faktor manusia meliputi faktor perilaku dimana masih banyak warga yang membuang drainase
sampah yang
sembarang
ada,
termasuk
membangun
lahan
pada yang
saluran bukan
peruntukannya. Sistem dan pengelolaan merupakan bagian dari faktor ulah manusia yang meliputi kondisi drainase yang seringkali tidak berfungsi karena kurangnya pemeliharaan dan juga rancangan drainase tidak sesuai dengan kebutuhan. Faktor alam diantaranya faktor fisik alamiah dasar meliputi : perubahan iklim global, curah hujan diatas normal, morfologi dan topografi lahan, erosi dan sedimentasi dan faktor fisik ikutan/Lanjutan yang meliputi : pendangkalan/pengurangan volume aliran sungai, kerusakan drainase karena faktor alam dan lemahnya konstruksi. Selain permasalahan umum di atas juga terdapat permasalahan khusus drainase Kabupaten Kolaka Timur yakni : -
Jaringan drainase yang ada (
) tidak menunjukan
-
Tidak berfungsinya sistem drainase yang ada (rusaknya
adaya hirarki/jenjang aliran yang jelas saluran)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
-
Drainase berfungsi tetapi tidak optimum (saluran terlalu kecil dan ada yang tidak terpadu dengan sistem drainase yang ada) Sub bab ini akan memaparkan tentang pengelolaan
drainase lingkungan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mulai dari aspek kelembagaan, sistem dan cakupan pelayanan, peran serta masyarakat, komunikasi media, peran swasta, pendanaan dan pembiayaan serta isu strategis
permasalahan
mendesak
pengelolaan
drainase
lingkungan. 5) Ruang Terbuka Hijau, Bencana Alam dan Masalah Kehutanan Pengelolaan
lingkungan
Kabupaten
Kolaka
Timur
sebagai Daerah Pemekaran baru terlihat belum ada gerakan yang signifikan secara terencana dan terprogram dalam pencegahan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH), namun dalam konteks pengembangan dan pembangunan wilayah Kabupaten Kolaka Timur dalam priode tahun 2016 – 2021 terkait dengan Program Jangka menengah Daerah (RPJMD) sudah harus menjadi salah satu program prioritas secara proporsinal, namun dalam rencana pelaksanaan tersebut diperhadapkan permasalahan sebagai berikut : a. Pemanfaatan dan Pengendalian serta penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), b. Pengendalian
dan
Pencegahan
banjir
di
kawasan
permukiman dan pertanian c. Pengendalian dan pencegahan rawan bencana pergeseran dan pergerakan tanah di sekitar Kecamatan Uluwoi dan Ueesi. d. Pengendalian
dan
pengawasan
serta
pencegahan
perambahan dan pengrusakan hutan.
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Gambar 4-4 Peta Rawan Bencana Selain peta rawan bencana tersebut diatas juga yang tak kala pentingnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah pengendalian dan pengawasan hutan lidung, hutan produksi dan hutan konservasi sebagaimana peta potensi kehutanan terlampir
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Gambar 4-5 Peta Potensi Kehutanan
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
4.1.6 Permasalahan Koperasi/UMKM dan Ketenagakerjaan Permasalahan lingkungan adalah permasalahan global, yang semakin memburuk seiring dengan pertumbuhan dan pembangunan yang kurang berwawasan lingkungan. Permasalahan pencemaran udara, permasalahan sanitasi dan pencemaran air tanah adalah beberapa
permasalahan
yang
berhubungan
dengan
masalah
lingkungan. 1. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) -
Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk
memperoleh
jalur-jalur
terhadap
sumber-sumber
permodalan; -
Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha
-
Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu;
kecil (sistem informasi pemasaran);
-
Kurangnya
kepercayaan
serta
kepedulian
masyarakat
-
Kurangnya partisipasi masyarakat dalam berkoperasi;
terhadap usaha kecil;
-
Manajemen usaha industri kecil dan home industri belum
-
Kurang inovasi desain produk;
-
Kurangnya modal usaha.
-
jelas dan belum baik; Rendahnya akses pasar;
2. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2.1 Ketenagakerjaan - Rendahnya kualitas calon tenaga kerja, baik dari sisi pendidikan formal maupun keterampilannya sehingga
posisi tawar menjadi rendah dan tidak mampu terserap di dunia kerja. Masih besarnya jumlah dan persentase angkatan
kerja
yang
berpendidikan
rendah
mencerminkan masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang
tersedia.
Kondisi
ini
seringkali
menimbulkan
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
ketidaksesuaian kebutuhan di pasar kerja. Berkaitan dengan
permasalahan
penyempurnaan pelatihan
dan
ini,
masih
pengembangan
perlu
dilakukan
program-program
penyelenggaraan
pelatihan
kerja.
Keterbatasan dalam penyediaan sarana dan prasarana pelatihan, khususnya pada balai latihan kerja milik pemerintah, menyebabkan lembaga pelatihan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. - Belum adanya standarisasi dan sertifikasi kompetensi
tenaga kerja secara nasional menyebabkan banyak lembaga pelatihan, termasuk lembaga pelatihan milik Pemerintah,
yang
memberikan
sertifikasi
pekerja
menggunakan standar yang berbeda-beda. Untuk itu, perlu
adanya
pengakuan
dan
komitmen
bersama
berkaitan dengan standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja. - Terbatasnya
kesempatan
kerja
yang
berawal
dari
rendahnya minat calon tenaga kerja untuk menciptakan lapangan kerja mulai dari kegiatan wirausaha. Padahal pemerintah menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu prioritas yang sangat mendesak untuk dapat menurunkan paling tidak setengah dari jumlah pengangguran. Oleh karena itu, hal ini juga menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk dapat menggairahkan iklim berusaha baik itu melalui pemberian bantuan modal usaha kecil. Disamping itupula pemerintah ditantang untuk
menumbuhkan daya tarik bagi investor agar
berminat menanamkan modalnya di Indonesia. Semua ini bertujuan agar dapat membuka lapangan kerja baru. Dalam
hal
ini
diperlukan
kebijakan
yang
dapat
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
memberikan iklim usaha yang kondusif. Iklim yang kondusif di sini berarti adanya stabilitas ekonomi, termasuk politik dan keamanan, serta biaya produksi yang rendah dan yang lebih penting lagi adanya kepastian hukum. - Belum
optimalnya
pengawasan
ketenagakerjaan,
perlindungan dan kesejahteraan pekerja serta hubungan industrial.
Dalam
ketenagakerjaan
upaya
seharusnya
memperbaiki kebijakan
iklim
yang
dibuat
Kolaka
Timur
memperhatikan pelindungan tenaga kerja. Ketenagakerjaan
di
Kabupaten
berumur 15 tahun ke atas menurut kegiatan dapat di lihat pada tabel berikut: Tabel 4-10 Penduduk Kabupaten Kolaka Timur Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2012 s.d 2014 Tahun
Uraian
2012
2013
2014
144.499
152.442
168.986
9.078
10.715
7.411
65.435
63.809
65.143
TPAK (%)
70.15
71.89
73.03
TPT (%)
5.91
4.7
4.20
Angkatan Kerja
Bekerja Pengangguran
Bukan Angkatan Kerja
Sumber : Kolaka Timur Dalam Angka 2015
2.2 Transmigrasi
Salah
satu
strategi
pengembangan
wilayah
Kabupaten Kolaka Timur adalah penempatan permukiman baru di Kecamatan Uluiwoi dan Kecamatan Ueesi yang direncakan sebanyak kurang lebih 1.500 KK dan saat ini telah di tempatkan sebanyak 75 KK di Kecamatan Uluiwoi, adapun permasalahan yang di hadapi adalah sebagai berikut :
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
a. Pengembangan konektivitas infrastruktur
wilayah
melalui
penyediaan
dari kawasan pusat pelayanan ke
sub kawasan penempatan transmigrasi. b. Pembukaan lahan baru sektor pertanian, perkebunan dan peternakan pada kawasan penempatan baru. c. Penyiapan lahan penempatan oleh Pemerintah Daerah baik
untuk
kebutuhan permukiman maupun lahan
pertanian dan perkebunan. 4.1.7 Permasalahan Kondisi Perencanaan Kabupaten Kolaka Timur sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) membutuhkan
dokumen
perencanaan
yang
komprehensif
dan
sistematis secara hirarki berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
Penyiapan
dokumen
perencanaan
tersebut
membutuhkan waktu dan tahapan, sumber daya manusia yang profesional dan biaya, serta koordinasi secara horizontal dan vertikal. Adapun dokumen perencanaan yang
perlu
disusun
dan
Rencana
Tata
Ruang
disiapkan meliputi sebagai berikut : 1. Penyusunan
dan
penetapan
Perda
Wilayah (RTRW) Kabupaten Kolaka Timur. 2. Penyusunan dan penetapan Perda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Pengembangan Strategis Kabupaten (KPSK) satu (1) Kecamatan Tirawuta dan sekitarnya, Kawasan Pengembangan Strategis Kabupaten (KPSK) dua (2) Kecamatan Lambandia dan sekitarnya, Kawasan Pengembangan Stratategis Kabupaten (KPSK) tiga
(3)
Kecamatan
Uluiwoi
dan
sekitarnya,
Kawasan
pengembangan strategis Kabupaten (KPSK) empat (4) Kecamatan Mowewe dan sekitarnya. 3. Penyusunan dan penetapan Peraturan Bupati
Rencana Detail
Tata Ruang Kota (RDTR) IKK Kel. Atula Kecamatan Ladongi, RDTR PKL Kel. Rate – Rate, RDTR IKK Kel. Penanggo Jaya Kecamatan Lambandia, RDTR IKK Desa Dangia Kecamatan Dangia, RDTR IKK
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Kel. Loea Kecamatan Loea, RDTR IKK Kel. Lalolae Kecamatan Lalolae,
RDTR
IKK
Kel.
Penyusunan RTBL pada Ibu
Inebenggi Kota IKK
Kecamatan
Mowewe,
dan PKL di kawasan
cepat tumbuh, dan sedang tumbuh. 4.1.8 Kependudukan Berdasarkan Data Kabupaten Kolaka Timur dalam angka tahun 2015 bahwa pertumbuhan kependudukan Kabupaten Kolaka Timur tahun 2015 menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu rata – rata 3,03 % pertahun pertumbuhan tertumbuhan tersebut termasuk kategori rata – rata urutan tertinggi ke empat setelah Kota Kendari, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Kolaka, untuk jelasnya dapat dilihat data BPS Sultra dalam angka tahun 2015 sebagai berikut: Tabel 4-11 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Tenggara Jumlah Nama Penduduk No Kabupaten Tahun /Kota 2014
Rata – Rata Laju pertumbuhan
Persebaran Kepadatan Penduduk Penduduk/ Laki - Laki Perempuan Km2 (%)
1
Buton
261.802
0,73
10,69
98
127.805
133.997
2
Muna
284.977
1,30
11,64
99
137.524
147.453
3
Konawe
229.801
1,74
9,39
40
117.713
112.088
4
Kolaka
182.121
3,13
7,44
62
93.673
88.448
5
289.815
1,59
11,84
64
148.003
141.812
6
Konawe selatan Bombana
159.718
3,26
6,52
52
80.616
79.102
7
Wakatobi
94.789
0,26
3,87
223
45.512
49.277
8
Kolaka Utara Buton utara Konawe Utara Kolaka Timur Konawe Kep. Muna Barat
136.883
2,84
5,59
40
70.509
66.374
58.918
1,72
2,41
30
29.601
29.317
57.077
2,24
2,33
12
29.902
27.175
173.623
3,04
7,09
43
89.184
84.439
31.183
1,59
1,27
31
15.586
15.597
000
000
000
000
000
000
9 10 11 12 13
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 000
000
000
000
000
000
15
Buton Tengah Buton Selatan
000
000
000
000
000
000
13
Kendari
335.889
3,51
13,72
1.135
169.371
166.518
14
Bau Bau
151.485
2,35
6,19
496
74.780
76.705
2.448.081
2,14
100
64
1.229.779
1.218.302
14
Total Sultra
Namun signifikan
dalam
pertumbuhan
tersebut
ada
pembedaan
jumlah penduduk tahun 2015 yaitu jika BPS Sultra
menampilkan jumlah penduduk sebesar 173.625 Jiwa sementara data yang di tampilkan oleh BPS Kabupaten Kolaka Timur dalam angka tahun 2015 jumlah penduduk Kolaka Timur sebesar 120.089 Jiwa, namun pembedaan tersebut tim penyusun tidak mempermasalahkan tetapi pada prinsipnya bahwa pertumbuhan penduduk tetap berpegang pada rata – rata 3,04 % pertahun sehingga di komversi ke tingkat pertumbuhan dan sebaran di 12 (dua belas) Kecamatan maka dapat di kategorikan dalam kelompok (1) Kecamatan yang padat yaitu (a) Kecamatan Dangia (b) Kecamatan Ladongi (c) Kecamatan Lambandia (2) Kecamatan kepadatan Sedang (a) Kecamatan Tirawuta (b) Kecamatan Mowewe (c) Kecamatan Tinondo (d) Kecamatan Lalolae (e)Kecamatan Loea (f) Kecamatan Poli – Polia (3) Kecamatan Kepadatan Rendah yaitu (a) Kecamatan Ueesi (b) Kecamatan Uluiwoi (c) Kecamatan Aere Untuk Jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut : Tabel 4-12 Luas Wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kepadatan No
Nama Kecamatan
Luas Wilayah (Km)
1
Ladongi
183
2
Lambandia
343,10
3
Tirawuta
299,21
Ibu Kota Jumlah Jumlah Kecamata Kelurah Desa n an Atula Penanggo Jaya Rate – Rate
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Tingkat Kualifikasi Kepadatan Desa (Orang/Km2 Tertinggal )
6
4
18.014
147
5
14
1
21.916
109
17
14
2
14.087
68
1
Ket.
Terpadat kedua Terpadat ketiga Kepadatan Sedang
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 4
Mowewe
Inebenggi
7
3
8.505
60
5
5
Uluiwoi
1.154,25 Sanggona
9
1
5.097
7
13
6
Tinondo
303,25
Tinondo
11
0
8.034
28
8
7
Lalolae
81,25
Lalolae
4
1
3.997
49
1
127,10
Poli – Polia
12
0
11.516
78
0
52,84
Aere
11
0
8.516
79
0
10 Dangia
80,52
Dangia
12
0
10.227
125
11
11 Loea
69,27
Loea
7
2
6.967
63
12 Ueesi
1.000,
Ueesi
11
0
3.075
2
11
118
4 1
120.089
33
72
8
Poli – Polia
9
Aere
Kolaka Timur
92.75
3.918.38
Dari penduduk
table yang
tersebut
sehingga
Terendah keempat
0
menunjukkan
tidak merata
Kepadatan sedang Terendah kedua Terendah ketiga Kepadatan sedang Kepadatan Terendah ketiga Terpadat pertama
bahwa
Terendah pertama
persebaran
dibutuhkan
kebijakan
pengendalian penduduk dilihat dari pemanfaatan ruang, dengan menggunakan
pola
pendekatan
Kawasan
yang
di
dorong
pengembangannya yaitu (1) Kecamatan Uluiwoi, (2) Kecamatan Ueesi (3) Kecamatan Aere selanjutnya Kawasan yang di pertahankan pengembangan yaitu (1) Kecamatan Ladongi
(2) Kecamatan
Lambandia (3) Kecamatan Dangia dan Kawasan yang dikendalikan pengembangannya (1) Kecamatan Mowewe (2) Kecamatan Tirawuta (3) Kecamatan Tinondo (4) Kecamatan Lalolae (5) Kecamatan Loea (6) Kecamatan Poli – Polia. Berikut peta kepadatan penduduk dan arahan kebijakan persebarannya dilihat kondisi fisi dari dua belas (12) wilayah Kecamatan Kabupaten Kolaka Timur
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Gambar 4-6 Peta Kepadatan Penduduk Tahun 2015
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Adapun arahan kebijakan tersebut dimaksudkan pembangunan
wilayah
Kabupaten
Kolaka
Timur
bahwa
dilihat
dari
persebaran penduduk di harapakan tetap dalam keseimbangan yang berdampak pada sebagai berikut : 1. Menghindari adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan permukiman. (2) Menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang
terkait
dengan
lahan
pertanian
dan
permukiman
masyarakat. 2. Menciptakan ekonomi
terjadinya
multiplier
effect
dan
daya
ungkit
wilayah terhadap seluruh wilayah Kabupaten Kolaka
Timur. 4.1.9
Ketahanan Pangan
Pengertian ketahanan pangan yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 1996 yang dapat diartikan kondisi pangan dalam setiap rumah tangga yang terpenuhi
dengan adanya pangan yang
tercukupi serta aman untuk dikonsumsi, merata keseluruh rakyat dan terjangkau bagi setiap lapisan masyarakat secara menyeluruh. Meskipun pengertian ketahanan pangan beraneka macam tetapi inti dari setiap pengertian adalah tercukupi/terpenuhinya pangan. Tabel 4-13 Luas Lahan Pertanian No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nama Kabupaten/Kota Buton Muna Konawe Kolaka Konawe selatan Bombana Wakatobi Kolaka Utara Buton utara Konawe Utara Kolaka Timur Konawe Kep. Kendari Bau Bau Total Sultra
Padi sawa 6.857 7.848 252.979 69.135 88.048 63.672 000 7.888 8.007 24.819 88.145 1.240 7.113 10.276
Padi ladan 5.793 3.985 152 000 2.819 1.667 15 198 2.806 3.012 35 144 000 964
Jagung 9.379 35.786 1.807 376 3.364 1.586 223 1.082 24.110 1.869 1.170 110 1.398 275
Ubi Kayu 43.054 24.293 5.471 8.789 17.394 2.475 24.011 1.356 2.502 12.216 4.903 72 5.017 1.924
Kadelei 217 709 1.022 344 908 100 000 3 1.828 546 269 000 000 1
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Dilihat potensi luasan lahan pertanian persawahan Kabupaten Kolaka Timur adalah terluas di Sulawesi Tenggara, namun hasil produksi berada pada urutan kedua yaitu sebesar 88.145 Ton/tahun setelah Kabupaten Konawe sebesar 252.979 Ton/Tahun, hal tersebut disebabkan sebagai berikut :
1. Sistem Irigasi yang belum optimal mengairi ke seluruh wilayah kawasan persawahan di Kabupaten Kolaka Timur
2. Optimalisasi melalui Pembukaan lahan baru dan hasil panen per Ha;
3. Penggunan bibit unggul dan pupuk bersubsidi 4. Sarana dan Prasarana hasil pasca panen. 5. Perlindungan harga gabah pasca panen terhadap petani, 6. Permodalan petani penggarap lahan pertanian 7. Keterampilan petani yang masih rendah 8. Penyuluhan dan pendampingan petani 9. Sistem Transportasi dan konektivitas kawasan produksi 4.1.10 Pemerintahan
Pelaksanaan
pelayanan
pemerintahan
Daerah
Kabupaten Kolaka Timur sebagai Kabupaten Otonomi baru, diperhadapkan berbagai permasalahan sebagai berikut : 1. Ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran baik sekretariat maupun dinas, badan dan lembaga belum memadai; 2. Ketersediaan lahan sebagai aset pemerintah daerah untuk pengembangan perkantoran; 3. Kesiapan Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas;
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
4. Penyediaan
Perda
–
Perda
Pelayanan
terhadap
masyarakat belum memadai; 5. Kesepakatan perbatasan administrasi wilayah antara Kabupaten
tetangga yaitu Kabupaten Induk Kolaka,
Kabupaten
Kolaka
Utara,
Kabupaten
Bombana,
Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Konawe Utara. 4.1.11 Permukiman dan Perumahan Rakyat. Seiring dengan perkembangan sosial politik yang ada dan tuntutan
perubahan
dalam
paradigma
penyelenggaraan
pembangunan nasional, serta dalam upaya menjawab tantangan dan agenda ke depan di bidang perumahan dan permukiman, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP) yang ada. Pelaksanaan
kebijakan
Kabupaten
Kolaka
perumahan
dan
Timur
perumahan
perumahan
dan
Arahan
kebijakan
rakyat
Kabupaten
permukiman pembangunan Kolaka
Timur
diarahkan sebagai berikut : 1.
Penataan perumahan dan permukiman yang eksisting baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan;
2.
Pengembangan perumahan dan permukiman pada kawasan pengembangan permukiman baru baik di pusat pelayanan utama maupun
di
sub
pelayanan
di
tingkat
kecamatan
dan
kelurahan/perdesaan; 3.
Pengembangan
permukiman
baru
untuk
penempatan
transmigrasi di Kecamatan Uluiwoi dan Kecamatan Ueesi; 4.
Pengembangan dan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan dan perdesaan;
5.
Pengembangan pelayanan penerangan listrik perdesaan dan perkotaan.
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Untuk mendorong pencapaian arahan kebijakan tersebut maka permasalahan yang dihadapi sebagai berikut : 1. Belum tersedianya dokumen perencanaan yang komphensip seperti RTRW Kabupaten, RTR Kawasan Strategis Kabupaten, RDTR Kawasan Perkotaan cepat tumbuh dan di tindaklanjuti dengan dokumen perencanaan turunannya seperti RTBL, dan RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Belum tersedianya dokumen perencana pengembangan sistem infrastruktur dasar perkotaan dan perdesaan; 3. Konektivitas infrastruktur antara kawasan permukiman dan perumahan rakyat; 4. Daya tarik pengembangan perumahan dan permukiman oleh swasta masih rendah; 5. Ketersediaan lahan pengembangan perumahan dan permukiman rakyat; 6. Kesadaran masyarakat dalam pengembangan perumahan dan permukiman yang sehat dan layak huni masih rendah. 4.1.12 Perikanan Air Tawar Sebagaimana diketahui Kabupaten Kolaka Timur adalah Kabupaten yang satu-satunya di Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak mempunyai perairan laut, sehingga berbicara pengembangan bidang perikanan di Kabupaten Kolaka Timur hanya terfokus pada pengembangan perikanan air tawar. Adapun potensi pengembangan air tawar yang ada di Kabupaten Kolaka Timur meliputi sebagai berikut : 1. Kabupaten Kolaka Timur berbatasan langsung dengan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai bahkan terdapat beberapa desa yang masuk pada kawasan Nasional berpotensi
pengembangan
wisata
tersebut
sehingga
pancing perikanan ikan
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
tawar seperti (Ikan Gabus, Ikan Nila, dan beberapa jenis air tawar lainnya; 2. Kabupaten Kolaka Timur mempunyai Taman Nasional Rawa Tinondo sehingga berpotensi pengembangan wisata pancing ikan air tawar dengan Ikan Gabus, Ikan Nila, Ikan Mujur, Ikan Lele, Ikan Patin, Ikan Tawes dan jenis ikan air tawar lainnya; 3. Kabupaten Kolaka Timur dilewati sungai besar yaitu DAS Sungai Konaweeha
di Kecamatan
Uluiwoi
dan
Kecamatan
Ueesi
sehingga berpotensi pengembangan Kawasan Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT). Untuk Strategis
Jelasnya Nasional
dapat
dilihat
(KSN) dengan
pada
Peta
kepentingan
Kawasan pelestarian
lingkungan Rawa Aopa Watumohai dan Rawa Tinondo berikut :
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Gambar 4-7 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Kolaka Timur Selain potensi keberadaan KSN Rawa Aopa Watumohai dan Rawa Tinondo juga Kabupaten Kolaka Timur di lalui beberapa Daerah Aliran Sungai besar sebagaimana Peta DAS terlampir :
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Gambar 4-8 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Kolaka Timur
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Untuk
mendorong
terselenggaranya
pelaksanaan
pengembangan perikanan air tawar tersebut permasalahan yang dihadapi sebagai berikut : 1. Pengetahuan masyarakat petani tentang potensi pengembangan perikanan air tawar belum optimal; 2. Kebijakan
dan
dorongan
pemerintah
daerah
terhadap
pengembangan perikanan air tawar belum optimal; 3. Pengembangan bibit unggul melalui BBI belum terlaksana optimal. 4.1.13 Pariwisata dan Kebudayaan
Kebudayaan merupakan kekuatan pembangunan. Kebudayaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat akan menjadi kohesi lintas pemangku kepentingan yang berserakan untuk menjadi
potensi
kekuatan
pembangunan.
bisa
bersatu
Kabupaten Kolaka
Timur memiliki beragam kebudayaan yang bisa dikembangkan. Kini, masa depan pengembangan beragam kebudayaan tersebut dihadapkan pada derasnya gempuran modernisasi dan liberalisasi. Gelombang modernisasi dan liberalisasi harus menjadi peluang dan tantangan bagi dispersi budaya dan kearifan lokal. Keduanya harus berjalan seiring dalam membentuk kehidupan masyarakat. Namun demikian, pembangunan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Kolaka Timur menghadapi berbagai permasalahan, yakni : a. Belum optimalnya komitmen pemerintah dalam pengelolaan bangunan cagar budaya sebagai catatan perkembangan sejarah; b. Belum
adanya
kebudayaan
sinergi
dengan
pelestarian
sektor
lain
dan
misalnya
pengembangan sinergi
dengan
pariwisata; c. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola cagar budaya dan budaya lokal, dan belum optimalnya jejaring kerja dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
KABUPATEN KOLAKA TIMUR 4.1.14 Investasi
Sektor pertanian menjadi kontributor terbesar bagi produktivitas ekonomi daerah. Namun, dalam kurun beberapa tahun terakhir, kontribusi
sektor
pertanian
semakin
menurun
seiring
dengan
beralihnya tenaga kerja ke sektor lain. Ada permasalahan dalam pengembangan investasi di bidang pertanian mencakup, antara lain: a. Belum optimalnya pengembangan nilai tambah komoditas melalui mekanisme agroindustri; b. Keterbatasan sarana dan prasarana teknologi pertanian baik pada proses tanam maupun pasca panen, jaring pemasaran dan permodalan; c. Adanya ketidakseimbangan biaya produksi pertanian dan nilai jual komoditas akibat rente ekonomi; d. Tidak adanya jaminan harga komoditas dari pemerintah kecuali padi; e. Kondisi infrastruktur jalan ke sentra produksi belum memadai; f. Belum optimalnya penggunaan panca usaha tani; g. Adanya perubahan iklim global yang tidak menentu berdampak pada keberlanjutan produksi komoditas pertanian. Keberadaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) menjadi penopang perekonomian daerah. Kelompok usaha ini menjadi katup pengaman pada saat bangsa ini dalam keadaan krisis ekonomi. Sektor UMKM merupakan wujud nyata ekonomi kerakyatan. KUMKM menjadi sektor penyerap tenaga kerja yang paling banyak. Sektor ini pula yang membentuk wirausaha. Namun, pembangunan KUMK belum mendapat perhatian serius. Ada beberapa permasalahan dalam pembangunan KUMKM, yakni keterbatasan kemampuan sumber daya manusia pengelola KUMKM; terbatasnya jaring kerja, pemasaran, permodalan, dan peralatan; dan keberadaan UMKM yang mudah berubah sehingga menyulitkan pendataan.
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
Sementara,
perindustrian
dan
perdagangan
menghadapi
permasalahan yakni : a. Keberlanjutan dan ketersediaan bahan baku industri unggulan; b. Daya saing produk industri dan perdagangan masih rendah; c. Belum optimalnya jejaring kerja sama, pemasaran dan promosi; d. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana perdagangan; e. Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengawasan dan perlindungan konsumen.
4.2 Isu-Isu Strategis Berdasarkan telaahan kebijakan pembangunan dan analisis berbagai permasalahan di atas, Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menetapkan isu strategis sebagai berikut : Tabel 4-14 Identifikasi Isu-Isu Strategis
No
Dinamika Internasional (1) (2) Kemajuan pembangunan yang berbeda di 1 antara negaranegara anggota ASEAN Meningkatkan daya saing perekonomian nasional untuk menghadapi implementasi 2 Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan meningkatkan pemanfaatannya oleh Indonesia Penguatan 3 diplomasi internasional
Isu Strategis Dinamika Nasional (3) Pemerataan Pembangunan
Dinamika Regional/Lokal (4) Disparitas antara wilayah kecamatan
Peningkatan daya saing serta inovasi teknologi
Daya saing komoditi unggulan secara kompetitif dan komparatif
Pertumbuhan ekonomi, pendapatan
Daya ungkit ekonomi wilayah secara
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
4
Konektifitas wilayah ASEAN antar daerah perbatasan
5
Persaingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
6
7
8
9
10
per kapita Penguatan konektivitas nasional
Tata kelola pemerintahan
Ketersediaan Semakin fasilitas mahalnya sarana pelayanan dan prasarana kesehatan dan pendidikan dan pendidikan kesehatan yang tidak optimal Pengelolaan dan nilai Degradasi hutan tambah sumber dan lahan daya alam yang berkelanjutan Pemanfaatan Peningkatan dan kualtas Sumber perekayasaan daya manusia SDM melalui dan karakter teknologi bangsa informas Peningkatan iklim usaha, Penerapan Harga komoditas pelayanan dunia masih terpadu satu menunjukan pintu untuk tren penurunan pelayanan utama, perijinan dan investasi Kontribusi Penguatan Pertumbuhan di pemerintahan sejumlah desa dan kawasan masyarakat khususnya di desa negara
Konektivitas wilayah antara kawasan cepat tumbuh, sedang tumbuh dan relatif tertinggal Sarana dan prasarana pelayanan umum pemerintahan Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan pendidikan Produktivitas lahan pertanian, perkebunan dan pasca panen Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
Investasi pemerintah dan swasta
Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan pembangunan
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
berkembang mengalami perlambatan 11
12
Pemanasan global dan sanitasi
Kebencanaan dan kawasan lindung
Konservasi, perbaikan lingkungan dan sanitasi Penetapan kawasan lindung dan kawasan budidaya
Sumber : Data Diolah (2016)
Pelestarian dan pengendalian lingkungan berkelanjutan dan sanitasi Sebahagian wilayah desa masuk di hutan lindung, hutan produksi dan KSN Rawa Aopa Watumohai dan Rawa Tinondo
