BAB III ISU-ISU STRATEGIS
3.1.
Identifikasi Permasalahan Identifikasi permasalahan berisikan Isu-isu strategis yaitu isu-isu yang berkaitan dengan Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat dengan lingkungannya baik itu internal maupun eksternal yang isu-isu tersebut banyak mempengaruhi Dinas Dikpora KSB.
3.1.1.
Identifikasi Isu-Isu strategis Lingkungan Internal Identifikasi Isu-isu strategis lingkungan internal di dinas Dikpora dapat dibagi menjadi 2
(dua) yaitu berupa Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weakness) 3.1.1.1.
Kekuatan (Strengths = S)
a.
Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di NTB
b.
Jumlah siswa/mahasiswa pada semua jenjang pendidikan formal cukup banyak, dengan APK dan APM yang sudah cukup tinggi.
c.
Jumlah guru dan tenaga kependidikan lainnya pada setiap jenjang pendidikan cukup banyak.
d.
Rata-rata kelulusan siswa pada setiap jenjang pendidikan sangat memuaskan.
e.
Jumlah guru-guru pengajar banyak berasal dari Keguruan
f.
Jumlah kelompok olahraga dan kelompok pemuda cukup banyak.
g.
Meningkatnya guru bersertifikasi sehingga gaji dan tunjangan guru serta insentif lainnya yang berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik dan pencerah bagi generasi mendatang.
3.1.1.2. a.
Kelemahan ( Weaknesses = W)
Masih terdapat sekolah (terutama di daerah terpencil) yang kurang fasilitas sarana dan prasarana dalam mendukung proses belajar mengajar.
b.
Masih terdapat Guru-guru pengajar yang berkualifikasi pendidikan non S-1
c.
Proses pembelajaran masih bersifat konfensional
d.
Kurangnya tenaga laboran dan Pustakawan Sekolah di sekolah-sekolah terpencil.
29
3.1.2.
Isu-Isu strategis Lingkungan Eksternal Identifikasi Isu-isu strategis lingkungan internal di dinas Dikpora dapat dibagi menjadi 2
(dua) yaitu berupa Peluang (Opportunities) dan Tantangan (Threats). 3.1.2.1.
Peluang (Opportunities = O)
a.
Keperdulian masyarakat yang mulai sadar akan pentingnya pendidikan
b.
Adanya sumber pendanaan pendidikan dari APBN, APBD I dan APBD II.
3.1.2.2.
Tantangan (Threats =T)
a.
Letak geografis sekolah yang sulit dijangkau
b.
Kualitas dan kapasitas SDM NTB sebagai subyek dan obyek pembangunan masih rendah (IPM NTB nomor urut ke-32 dari 33 provinsi di Indonesia).
c. 3.2.
APBD banyak terfokus pada pembangunan fisik (non human centre on development). Telahaan RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2015
Telaahan RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2015 ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Dikpora terhadap RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2015. Pembangunan sumber daya manusia dilakukan melalui optimalisasi pelayanan bidang pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus mendapat perhatian pemerintah yang selalu harus teridentifikasi kondisinya untuk dapat melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Pengelolaan pendidikan harus dilakukan dengan professional dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkompeten di bidang pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan investasi masa depan bangsa yang tidak dapat dikelola dengan asal-asalan karena sangat mahal nilainya. Pendidikan harus berakar pada potensi lokal tapi bergerak secara global. Dalam visinya di RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2011-2015 (lima tahun Tahap II) yang dirumuskan secara visoner dan normatif oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih melalui Pilkada Langsung tahun 2010 adalah ”Terwujudnya Keunggulan Wilayah pada semua bidang kehidupan untuk Mengokohkan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Kabupaten Percontohan yang Berperadaban Fitrah di Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Dari visi diatas yang dimaksud pada semua bidang kehidupan adalah semua aspek yang menjadi landasan dalam melakukan perencanaan pembangunan dan sekaligus menjadi sasaran pelaksanaan pembangunan, meliputi lima kelompok bidang sebagai berikut: geografis &
30
sumberdaya alam, perekonomian, sosial budaya & sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan pemerintahan & pelayanan umum. Sehingga dari kelima bidang tersebut, bidang pendidikan juga menjadi prioritas mengingat Kabupaten Sumbawa Barat adalah kabupaten baru yang membutuhkan pembangunan pendidikan yang terencana. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka ditetapkan beberapa sasaran umum pembangunan KSB tahun 2011 – 2015 diantaranya Meningkatnya kualitas pendidikan dan/atau keterampilan sumberdaya manusia KSB, serta dihasilkannya angkatan kerja terampil/bersikap mental wirausaha 3.3. Telahaan Renstra Pembangunan Pendidikan Nasional - Kementrian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010--2014 disusun berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010--2014. Renstra Kemendiknas 2010-2014 mengacu pada visi RPJMN 2010-2014 yaitu Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan; arahan Presiden untuk memperhatikan aspek change and continuity, de-bottlenecking, dan enhancement program pembangunan pendidikan; serta Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2005--2025 yang telah dijabarkan ke dalam empat tema pembangunan pendidikan, yaitu peningkatan kapasitas dan modernisasi (2005--2009), penguatan pelayanan (2010--2015), penguatan daya saing regional (2015--2020), dan penguatan daya saing internasional (2020--2025). Renstra Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014 disusun sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai dalam periode 2010--2014 dengan mempertimbangkan capaian pembangunan pendidikan hingga saat ini. Renstra Kemendiknas disusun melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan di pusat dan daerah, serta partisipasi seluruh pejabat Kemendiknas. Renstra Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 merupakan dasar dan pedoman bagi Unit Eselon I, II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, dan sebagai acuan bagi SKPD Pendidikan di Provinsi dan Kab/Kota dalam menyusun (1)
31
Rencana Strategis (Renstra); (2) Rencana Kerja (Renja); (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Pendidikan Nasional; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam penyelenggaraannya, pendidikan didasarkan pada beberapa paradigma universal sebagai berikut: (1) Pemberdayaan manusia seutuhnya; (2) Pembelajaran sepanjang hayat berpusat pada peserta didik; (3) Pendidikan untuk semua; (4) Pendidikan untuk perkembangan, pengembangan, dan/atau Pembangunan Berkelanjutan (PuP3B). Rencana strategis Kemendikna tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional tahun 2010-2014. Visi Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 Visi pembangunan pendidikan nasional tahun 2014 : “Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif” Layanan prima pendidikan nasional yang dimaksud dalam visi pembangunan pendidikan nasional 2014 adalah layanan pendidikan yang : (1) Tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara; (2) Terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; (3) Berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha dan dunia industri; (4) Setara; bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan (5) Menjamin kepastian bagi warga negara indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
Misi Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 Untuk mencapai visi tahun 2014 tersebut, misi pembangunan pendidikan nasional tahun 2010-2014 dijabarkan lebih lanjut dalam ”Misi 5K” sebagai berikut:
32
KODE
MISI
M1
Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan
M2
Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan
M3
Meningkatkan Kualitas/Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
M4
Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan
M5
Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan pendidikan Untuk merealisasikan visi dan misi Pembangunan Pendidikan Nasional, perlu dirumuskan
tujuan dan sasaran-sasaran strategis tahun 2010-2014 yang lebih jelas menggambarkan ukuranukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Dengan demikian tujuan dan sasaran strategis tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2014 seperti yang tertuang dalam RPJMN tahun 2010-2014, yaitu meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efesien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa yang didukung keselerasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan
2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.
Tujuan Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014 Tujuan Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional tahun 2010-2014 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola
yang diperlukan untuk
menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi dan misi Pembangunan Pendidikan Nasional tahun 2014. Dengan demikian, tujuan strategis Pembangunan Pendidikan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut: KODE T1
MISI Tersedia dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota
T2
Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan relevam dam berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota
T3
Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah yang bermutu, rtelevan 33
dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten dan kota T4
Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing internasional dan berkesetaraan di semua provinsi
T5
Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
T6
Terwujudnya Bahasa Indonesia sebagai jati diri dan martabat bangsa kebanggan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, sarana komunikasi antar daerah dan antarbudaya daerah, serta wahana pengembangan IPTEKS
T7
Tersedianya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselengggaranya layanan prima pendidikan nasional Adapun arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional tahun 2010-2014 adalah
sebagai berikut: 1) Peningkatan kualifikasi dan sertifikasi pendidik; 2) Peningkatan mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan lulusannya; 3) Pemberdayaan Kepala sekolah dan Pengawas Sekolah; 4) Penerapan Pendidikan Akhlak Mulia dan Karakter bangsa; 5) Pengembangan Pendidikan yang bisa membentuk Manusia Berjiwa Kreatif, Inovatif, Sportif dan Wirausaha; 6) Penguatan sistem Evaluasi, Akreditasi dan sertifikasi Pendidikan; 7) Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; 8) Penguatan dan Perluasan Pemanfaatan TIK di bidang Pendidikan; 9) Penyediaan Buku Teks Berkualitas dan Murah; 9) Rasionalisasi Pendanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat; 11) Penguatan Kemitraan Strategis antara Dunia Pendidikan dengan Masyarakat dan Dunia Usaha; 12) Penguatan dan Perluasan Pendidikan Nonformal dan informal; 13) Akselerasi Pembangunan Pendidikan di daerah Perbatasan, Tertinggal dan rawan Bencana; 14) Penyelerasan Pendidikan dengan Kebutuhan dunia Usaha dan Dunia Industri; 15) Koordinasi Antar Kementrian dan Lembaga Pemerintah serta Sinergi Pusat dan Daerah; 16) Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra sebagai jati diri bangsa.
34
