BAB III KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD KABUPATEN BANYUASIN

BAB III

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD KABUPATEN BANYUASIN 2014-2018

BAB III PROSES, LINGKUP KEGIATAN, METODE, DAN HASIL PELAKSANAAN KLHS RPJMD KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2014-2018

3.1. Tahap Persiapan Mekanisme pengkajian pengaruh (KRP) terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Banyuasin diawali dengan melakukan persiapan. Tahap persiapan meliputi, antara lain: 3.1.1. Pembentukan Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan (Pokja PL) Pokja PL merupakan bagian dari Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018. Pokja PL bertugas melaksanakan tahapan KLHS dengan cara saling bertukar informasi dan memberikan masukan terhadap proses penyusunan RPJMD dengan pokja lain di bawah koordinasi Ketua Tim Penyusun RPJMD. Kinerja Pokja PL juga melibatkan pemangku kepentingan. Pokja PL Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Banyuasin

Nomor

Pembentukan

3514/S-KPTS/BAPPEDA&PM-PWFP/2013

Kelompok

Kerja

Pengendalian

Lingkungan

tentang

(Pokja

PL)

Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 Tahun Anggaran 2013. Pokja PL Kabupaten tahun 2014-2018 ditetapkan di Pangkalan Balai – Kabupaten Banyuasin dengan masa tugas sampai dengan 31 Desember

1

BAB III


2013. Adapun keanggotaan Pokja PL terdiri dari Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagai Ketua, Kepala Bidang Pembangunan Wilayah, Fisik dan Prasarana sebagai Sekretaris serta personil-personil dari SKPD yang KRP-nya diperkirakan berdampak terhadap lingkungan hidup sehingga Renstra SKPD-nya wajib disisipi KLHS. Namun, Pokja PL juga melibatkan personil dari organisasi non pemerintah atau yang biasa dikenal dengan LSM (khususnya LSM yang concern terhadap pelestarian dan pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Banyuasin).

3.1.2. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) KLHS Pokja PL menyusun KAK yang merupakan pedoman kerja bagi pokja PL dalam rencana pelaksanaan RPJMD sejak tahap analisis gambaran umum kondisi daerah sampai dengan penyusunan rancangan akhir RPJMD. KAK KLHS RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 terdiri dari: a.

Latar Belakang

b.

Tujuan dan Sasaran

c.

Lingkup Kegiatan

d.

Hasil yang Diharapkan

e.

Rencana Kerja Pelaksanaan dan Metode Pengkajian

f.

Kebutuhan Narasumber/Akademisi yang diperlukan membantu Pokja PL dalam melakukan analisis

g.

Waktu dan Pembiayaan Adapun KAK pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun

2014-2018 dapat dilihat pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari dokumen KLHS RPJMD ini sendiri.

2

BAB III


3.2. Pra Pelingkupan Pokja PL melaksanakan pra pelingkupan yang meliputi kegiatan, antara lain: a. Mengidentifikasi isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi, melalui diskusi internal Pokja PL b. Mengumpulkan data dan informasi terkait isu-isu, seperti gambaran umum kondisi daerah, hasil-hasil kajian, dan publikasi-publikasi yang ada c. Mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia d. Menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan diikutsertakan dalam

pelaksanaan

KLHS

sesuai

dengan

daftar

panjang

isu

pembangunan. Pra pelingkupan menghasilkan daftar panjang isu-isu lingkungan, isuisu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang telah didukung dengan data dan informasi awal. Daftar panjang isu-isu digunakan sebagai bahan pelingkupan bersama para pemangku kepentingan. Pokja PL melakukan pra pelingkupan untuk mempersiapkan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, isu-isu ekonomi (isu-isu pembangunan berkelanjutan). Pokja PL melakukan diskusi intenal untuk mengumpulkan dan menyajikan data dan informasi berdasarkan dokumendokumen

yang

ada.

Pokja

PL

menyusun

daftar

panjang

isu-isu

pembangunan berkelanjutan. Isu-isu Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

3

BAB III


Tabel 3.1. Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) dan Deskripsi Singkatnya

Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)

Badan Air

Wilayah Pesisir

Kawasan Hutan dan Perkebunan

Deskripsi Singkat Isu PB Ketersediaan air tawar bagi para pengguna secara umum dan saat kemarau (populasi perkotaan, irigasi, keperluan industri, dsb.) Kualitas air secara umum dan saat kemarau Habitat penting yang membutuhkan air (lahan basah, tempat pemijahan) dan keterkaitannya Spesies ekosistem air tawar yang terancam punah ataupun hampir punah Praktek penangkapan jenis ikan air tawar yang bernilai ekonomi tinggi/jenis ikan yang bermigrasi (atau jenis ikan yang menjadi sumber mata pencaharian dari penduduk setempat) Praktek penangkapan jenis ikan air tawar yang bernilai ekonomi tinggi/jenis ikan yang bermigrasi (atau jenis ikan yang menjadi sumber mata pencaharian dari penduduk setempat) Erosi tepian sungai dan sedimentasi Banjir Kualitas perairan pesisir secara umum dan saat kemarau Habitat penting (mangrove, terumbu karang, dsb. ) dan keterkaitannya Spesies ekosistem pesisir/laut yang terancam punah Penangkapan jenis ikan laut yang bernilai ekonomi tinggi (atau jenis ikan yang menjadi sumber mata pencaharian penduduk setempat) Erosi pantai dan sedimentasi wilayah pesisir Habitat darat yang penting dan keterkaitannya Deforestasi (total luasan, distribusi ruangnya) dan pemicu utama deforestasi (pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dsb.) Rata-rata pemanenan hasil hutan (dibandingkan dengan kemampuan regenerasi hutan) Spesies ekosistem darat yang terancam punah atau hampir punah. Ketersediaan lahan perkebunan Akuisisi lahan perkebunan Kebakaran hutan Akuisisi lahan hutan

4

BAB III


Kualitas, fertilitas dan polusi tanah Degradasi lahan Penebangan ilegal Pertanian Umum (dalam arti luas meliputi peternakan, perikanan dan kelautan)

Kawasan Perkotaan dan Industri

Kesehatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Industri

Pertambangan dan Migas

Energi Infrastruktur

Ketersediaan lahan pertanian (dibandingkan kebutuhan bahan pangan) Degradasi lahan (desertifikasi dan erosi) Kualitas, fertilitas dan polusi tanah

dengan

Akuisisi lahan pertanian Kualitas air Limbah rumah tangga (total jumlah dan laju penumpukan, pemisahan, proses daur ulang dan pembuangan) – baik padat maupun limbah cair Limbah B3 industri (total jumlah dan laju penumpukan, pemisahan, proses daur ulang dan pembuangan) – baik padat maupun limbah cair Pemisahan sarana transportasi (jalan/rel kereta/moda transportasi air dan keterkaitan antar moda) Kualitas transportasi publik Sarana untuk pengendara sepeda dan pejalan kaki Ruang publik (total luas, distribusi dan kualitas ruang) Daya tahan terhadap resiko gempa dan bencana alam lainnya Ketersediaan pelayanan kesehatan Kekurangan aksesibilitas Kerusakan jalan Pelebaran badan jalan dan peningkatan kualitas jalan Pencemaran lingkungan akibat industri Lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan Distribusi hasil industri yang kurang merata Daya beli masyarakat yang masih kurang SDM yang kurang baik kualitas maupun kuantitas Daya saing produk yang masih rendah Pencemaran lingkungan akibat penggalian Kerusakan bentang alam dan bentang lahan Eksploitasi yang melebihi daya tampung dan daya dukung lingkungan Peraturan yang tidak diterapkan Distribusi hasil galian yang belum merata Pengolahan hasil tambang yang belum maksimal SDM yang kurang baik kualitas maupun kuantitas Kekurangan energi Belum adanya pelabuhan penumpang

5

BAB III


Pelabuhan dan terminal

Belum maksimalnya fungsi pelabuhan barang

Rentan terbentuknya kawasan kumuh Sarana dan prasarana yang tidak memadai Kurangnya ruang terbuka hijau Perumahan dan Penataan lingkungan yang tidak sesuai peraturan permukiman Lokasi yang tidak sesuai peruntukan Daya beli masyarakat yang kurang akibat mahalnya harga rumah Kualitas bangunan yang kurang maksimal Distribusi hasil perdagangan yang kurang merata Perdagangan Daya beli masyarakat yang masih kurang dan Jasa SDM yang kurang baik kualitas maupun kuantitas Daya saing produk yang masih rendah Akses menuju lokasi Sarana dan prasarana pariwisata Promosi pariwisata Pariwisata Kurangnya destinasi Pengembangan dan Pemeliharaan tempat pariwisata Pengelolaan tempat wisata Budaya masyarakat yang kurang peduli Sarana dan prasarana yang kurang memadai Persampahan Belum maksimal fungsi TPA dan Limbah Jumlah SDM persampahan yang masih kurang Tingkat kesadaran dunia usaha masih rendah Pembebasan lahan Transmigrasi Prosedur transmigrasi Pembekalan transmigrasi Budaya buang air besar sembarangan Sanitasi Kurangnya sarana dan prasarana sanitasi Sosialisasi terhadap masyarakat masih kurang Sarana dan prasarana telekomunikasi Kurangnya jumlah sarana dan prasarana perhubungan darat Optimalisasi infrastruktur perhubungan Perhubungan Trayek dan rute perhubungan darat Jalur pelayaran Pengembangan perhubungan udara Perencanaan SDA Perencanaan Pembangunan Peraturan daerah perencanaan Kurangnya investor Penanaman Promosi daerah modal Daya saing daerah SDM yang kurang memadai Lingkungan Pencemaran udara, air, tanah Ekologi Pencemaran sungai dan laut

6

BAB III


Ketersediaan Infrastruktur (Availabilitas) Perikanan dan Kelautan Peternakan

Pengelolaan pasar

Air Minum

Tata Ruang

Konversi Lahan

Daya Saing Daerah

Kemandirian Sosial dan Ekonomi Dan lain-lain

Degradasi wilayah pesisir Erosi, abrasi, intrusi air laut Bencana alam dan penanggulangannya Kurangnya kuantitas dan kualitas infrastruktur Aksesibilitas antar kecamatan yang masih sulit Pengembangan dan Rehabilitasi sarana parasarana baru Pelayanan Publik yang buruk akibat ketidaktersediaan infrastruktur Pencemaran akibat industri perikanan Teknologi peningkatan kualitas perikanan Pengolahan hasil perikanan Distribusi hasil perikanan Distribusi hasil peternakan Teknologi peningkatan kualitas ternak Penanggulangan penyakit ternak Anggaran kurang memadai Tidak adanya instansi induk pengelolaan pasar tingkat pusat Pencemaran akibat sampah pasar Sarana dan prasarana pasar Jumlah pasar yang masih kurang Sumber air baku Sarana dan prasarana air minum Sistem birokrasi dan prosedur yang rumit SDM yang kurang memadai Anggaran pengembangan air minum Sanksi terhadap pelanggaran tata ruang Pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai zonasi Rendahnya penegakan hukum terkait tata ruang Komitmen pemerintah melaksanakan peraturan Pembukaan lahan untuk kepentingan negara Alih fungsi lahan kawasan lindung Alih fungsi lahan kawasan budidaya Pariwisata yang mandeg dan tidak bergairah Produk daerah yang kurang terdistribusi dengan baik Promosi produk daerah yang masih kurang Kemiskinan Pendapatan Perkapita yang rendah Kecilnya PAD Kesenjangan sosial Pengangguran Pelayanan Publik yang buruk Ketahanan pangan yang masih rawan

Sumber: Hasil diskusi internal Pokja PL tahun 2013

7

BAB III


Isu-isu pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banyuasin tidak hanya yang tertera dalam tabel di atas, namun masih banyak yang lainnya, seperti antara lain: perubahan iklim, bencana alam, tingkat pengangguran, kemiskinan, kriminalitas dan penyakit masyarakat, kesenjangan sosial, Kematian Saat Melahirkan, ketimpangan gender, tingkat anak putus sekolah, stabilitas keamanan di wilayah perbatasan, good governance, olahraga, seni, budaya dan kepemudaan, tatanan ekonomi, pelayanan pendidikan, kepastian hukum, perizinan, daya saing produk daerah, pendapatan perkapita, SDM, birokrasi, pelayanan publik, perpustakaan, arsip daerah dan dokumentasi, pengairan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, kependudukan dan pencatatan sipil, teknologi informasi dan komunikasi, kebersihan, pertamanan dan pemakaman,

ketahanan

pangan,

pengawasan

aparatur

daerah,

kepegawaian, politik, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dan lain-lain (long list atau daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan). Pokja PL Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 mengidentifikasi pemangku kepentingan untuk dilibatkan dalam proses KLHS. Pokja PL menggunakan metode pengaruh dan penting, yaitu dengan

mengidentifikasi

stakeholders

mana

saja

yang

penting

dan

berpengaruh sampai dengan yang kurang penting dan kurang berpengaruh. Penggunaan

metode

pengaruh

dan

penting

tersebut

menghasilkan

stakeholders mana saja yang wajib menyisipkan KLHS pada dokumen Renstra mereka (terutama satuan kerja perangkat daerah). Hasil

identifikasi

pemangku

kepentingan

dalam

pelaksanaan

Penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 antara lain dapat dilihat dalam tabel 3.2.

8

BAB III


Tabel 3.2. Identifikasi Pemangku Kepentingan (PK) atau Stakeholders

NO

STAKEHOLDERS

1

Bappeda dan Penanaman Modal

2

Inspektorat

3

Badan Ketahanan Pangan

4 5 6 7

Badan

Penting

Kurang

PK Kurang

PK penting dan

tapi

penting

penting dan

Berpengaruh

kurang

tapi

kurang

berpenga-

berpenga-

berpengaruh

ruh

ruh

Perempuan & KB Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Badan

Pemberdayaan

Masyarakat dan Pem. Desa Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Pertanian, Petern, dan Kelautan Badan Lingkungan Hidup

9

Badan Perizinan Terpadu

11

PK

Pemberdayaan

8

10

PK

Badan

Perpustakaan

Arsip

Daerah dan Dokumentasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol

12

BP DAS

13

BKSDA

14

BMKG

15

Badan Pertanahan Nasional

16

Dinas PU Bina Marga

17

Dinas PU Cipta Karya

9

BAB III


18

Dinas PU Pengairan

19

Dinas Kesehatan

20

Dinas Pendidikan

21 22

Dinas

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

23

Dinas Perikanan dan Kelautan

24

Dinas Pertambangan dan Energi

25 26 27 28 29 30

Dinas

Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas

Kehutanan

Dinas Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga Dinas Sosial Dinas

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil Dinas Pengelolaan Pasar

32

RSUD Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

34

PDAM

35

Polisi Pamong Praja

36

dan

Perkebunan

31

33

UKM,

Kepala

Bagian

Setda

Kab.

Banyuasin

37

Setwan

38

Perguruan Tinggi

39

Tokoh Masyarakat

40

Media

10

BAB III


41 42 43

TNI/POLRI POL PP LSM Lingkungan Hidup Wahana Bumi Hijau LSM

Lingkungan

Hidup

Khatulistiwa Hijau

Sumber: Hasil Rapat Internal Pokja PL tahun 2013

Pokja PL selanjutnya menggunakan hasil di atas sebagai acuan analisis atau pemetaan pemangku kepentingan dengan menggunakan teknik tertentu. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah melakukan penilaian dan memberikan bobot terkait kondisi/persyaratan tertentu yang harus ditetapkan lebih dahulu oleh Pokja PL. Namun pembobotan dipersempit ruang lingkupnya hanya pada SKPD saja untuk mempersempit ruang lingkup. Lihat tabel 3.3. Tabel 3.3. Pembobotan SKPD yang Dinilai Berpengaruh dan Dipengaruhi oleh Isu PB

SKPD

Pengaruh Pemahaman Kepedulian terhadap terhadap terhadap Penyusunan Pembangunan Pembangunan RPJMD Berkelanjutan Berkelanjutan Total (4-3-2-1)*

(4-3-2-1)*

(4-3-2-1)*

Bappeda dan Penanaman Modal

4

4

4

12

Badan Lingkungan Hidup Dinas PU Bina Marga Dinas PU Cipta Karya

4 4 4

4 4 4

4 4 4

12 12 12

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4

4

4

12

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

4

4

4

12

Dinas Perikanan dan Kelautan

4

4

4

12

Dinas Pertambangan dan Energi

4

4

4

12

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

4

4

4

12

Dinas Pertanian dan Peternakan

4

4

4

12

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

4

4

4

12

11

BAB III


SKPD

Pengaruh Pemahaman Kepedulian terhadap terhadap terhadap Penyusunan Pembangunan Pembangunan RPJMD Berkelanjutan Berkelanjutan Total (4-3-2-1)*

(4-3-2-1)*

(4-3-2-1)*

Dinas Pariwisata Seni Budaya, Pemuda dan Olah Raga

4

4

4

12

Dinas Pengelolaan Pasar

4

4

4

12

RSUD 4 Dinas Kebersihan, Pertamanan dan 4 Pemakaman PDAM 4 *) 4=tinggi; 1=rendah Sumber: Hasil Rapat Internal Pokja PL tahun 2013

4

4

12

4

4

12

4

4

12

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa semua SKPD yang dinilai berpengaruh dan dipengaruhi oleh isu PB mempunyai bobot nilai yang sama. Hal ini menggambarkan bahwa pengaruh dan kepentingan mereka dalam pelaksanaan KLHS RPJMD ini sama besar porsinya, sehingga KRPnya akan dikaji lebih lanjut di tahap berikutnya dari pelaksanaan KLHS RPJMD ini.

3.3. Tahap Pelingkupan Tahapan kedua dari mekanisme pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Banyuasin setelah tahap persiapan adalah tahap pelingkupan. Pelingkupan adalah proses penapisan daftar panjang isu-isu pembangunan berkelanjutan menjadi daftar pendek dengan menggunakan kriteria strategis dan pembangunan berkelanjutan. Pelingkupan yang dilaksanakan oleh Pokja PL dimulai pada saat Tim Penyusun RPJMD melakukan analisis isu-isu strategis. Pelaksanaan pelingkupan menggunakan hasil pra pelingkupan. Pelingkupan dilakukan bersama pemangku kepentingan melalui: a. Verifikasi daftar panjang isu pembangunan berkelanjutan.

12

BAB III


b. Penapisan daftar panjang isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi dilakukan dengan menggunakan kriteria sekurangkurangnya lintas sektor, lintas wilayah, berdampak kumulatif jangka panjang,

dan

berdampak

luas

terhadap

berbagai

pemangku

kepentingan. c. Penyepakatan hasil penapisan. Pelingkupan menghasilkan daftar pendek isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan. Hasil pelingkupan digunakan untuk penajaman analisis isu strategis RPJMD. Isu-isu strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Penyusun RPJMD untuk proses penyempurnaan rumusan visi, misi, dan kebijakan daerah. Pokja PL melakukan pelingkupan dengan menggunakan hasil pra pelingkupan. melakukan

Pokja

PL

pelingkupan.

melibatkan

pemangku

Pokja

menggunakan

PL

kepentingan tabel

dalam

hasil

pra

pelingkupan untuk menggali data/informasi penting lainnya terkait masingmasing isu pembangunan berkelanjutan yang ditelisik per tema. Pokja

PL

menggunakan

teknik

pembobotan

(weighing)

dengan

mengombinasikan isu-isu PB dengan beberaqpa kriteria yang sesuai dengan kondisi dan situasi di Kabupaten Banyuasin sendiri. Proses pembobotan dapat dilihat pada tabel 3.4. Tabel 3.4 Pembobotan Isu-Isu PB KELOMPOK ISU

AKTUAL

KOMPLEKS

URGEN

RELEVAN

SENSITIF

JUMLAH

Lingkungan Ekologi

5

5

5

5

5

25

Ketersediaan Infrastruktur

5

5

5

5

5

25

Kemandirian Sosial dan Ekonomi

5

5

5

5

5

25

Daya Saing Daerah

5

5

5

5

5

25

13

BAB III


KELOMPOK ISU

AKTUAL

KOMPLEKS

URGEN

RELEVAN

SENSITIF

JUMLAH

Konversi Lahan

5

5

5

5

4

24

Kawasan Hutan dan Perkebunan

5

4

5

5

5

24

Pertanian Umum

5

5

5

5

4

24

Badan Air

4

5

4

5

4

23

Wilayah Pesisir

5

5

4

5

5

24

Kawasan Perkotaan dan Industri

5

5

4

5

5

24

Kesehatan

5

4

5

5

4

23

Sarana dan Prasarana Jalan dan Jembatan

5

5

4

5

5

24

Industri

5

5

4

5

5

24

Pertambangan dan Migas

5

5

4

5

5

24

Energi

5

5

4

5

5

24

Pelabuhan dan Terminal

5

5

4

5

5

24

Permukiman dan Perumahan

5

5

4

5

5

24

Perdagangan dan Jasa

5

5

4

5

5

24

Persampahan dan Limbah

5

5

4

5

5

24

Pariwisata

4

4

3

5

3

19

Transmigrasi

4

3

3

5

3

18

Sanitasi

5

5

4

5

5

24

Perhubungan

5

5

4

5

5

24

Perencanaan Pembangunan

5

5

4

5

5

24

Penanaman Modal

5

5

4

5

5

24

Infrastruktur Keciptakaryaan

5

5

4

5

5

24

Perikanan dan Kelautan

5

4

4

5

5

23

Peternakan

5

4

4

5

5

23

Pengeloaan Pasar

4

4

4

5

3

20

Air Minum

5

4

5

5

5

24

Penataan Ruang

5

5

4

5

5

24

Perubahan Iklim

5

5

4

5

5

24

14

BAB III


KELOMPOK ISU

AKTUAL

KOMPLEKS

URGEN

RELEVAN

SENSITIF

JUMLAH

Bencana Alam

3

3

4

5

3

18

Pengangguran

5

5

5

5

4

24

Kemiskinan

5

5

4

5

5

24

Kriminalitas dan Penyakit Masyarakat

4

4

5

5

4

22

Kesenjangan Sosial

5

5

5

5

4

24

Kematian Saat Melahirkan

4

4

5

5

3

21

Ketimpangan Gender

4

4

4

5

3

20

Anak Putus Sekolah

4

4

5

5

3

21

Stabilitas Keamanan

5

5

4

5

5

24

Tata Pemerintahan

5

4

4

5

4

22

Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga

4

4

4

5

3

20

Tatanan Ekonomi

5

5

4

5

4

23

Pelayanan Pendidikan

5

4

5

5

4

23

Kepastian Hukum

5

4

5

5

5

24

Perizinan

4

4

5

5

5

23

Daya Saing Produk Daerah

4

4

4

5

3

20

Pendapatan Perkapita

5

4

4

5

4

22

SDM

5

5

4

5

5

24

Birokrasi

5

4

4

5

5

23

Pelayanan Publik

5

5

4

5

5

24

Kapasitas Aparatur Daerah

5

4

4

5

5

23

Keuangan Daerah

5

4

5

5

5

24

Trantibmas

5

5

4

5

5

24

Linmas

4

4

4

5

4

21

Linsos

4

4

4

5

4

21

Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi

3

3

3

5

3

17

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

3

3

4

5

4

19

15

BAB III


KELOMPOK ISU

AKTUAL

KOMPLEKS

URGEN

RELEVAN

SENSITIF

JUMLAH

Pengairan

4

3

3

5

4

19

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5

3

4

5

4

21

Teknologi Informasi dan Komunikasi

4

3

4

5

3

19

Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

4

5

4

5

3

21

Koperasi dan UKM

4

4

3

5

3

19

Ketahanan Pangan

5

5

4

5

5

24

Pengawasan Aparatur Daerah

3

3

4

5

3

18

Kepegawaian

3

3

3

5

3

17

Politik

3

3

3

5

3

17

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

3

3

3

5

3

17

Catatan: Nilai 5 = Sangat Tinggi; Nilai 1 = Sangat Rendah Keterangan: Aktual : Riil dan saat ini terjadi serta menjadi perhatian Kompleks : Melibatkan sejumlah aspek yang saling terkait (aktor, sektor, wilayah) Urgen : Darurat dan harus segera diatasi serta berpotensi berdampak jangka panjang Relevan : Mempunyai keterkaitan/Berpengaruh terhadap visi, misi dan tujuan pembangunan Sensitif : Berpotensi (secara berantai) mengurangi upaya pencapaian tujuan pembangunan secara signifikan dan/atau beresiko biaya tinggi

Sumber: Hasil Rapat Pokja PL dengan Stakeholders Tahun 2013

Dari tabel di atas dapat diidentifikasi isu-isu PB yang mendapatkan bobot nilai tertinggi yaitu berjumlah 4 (empat) isu yang masing-masing berbobot 25. Dengan demikian, daftar pendek isu-isu lingkungan, isu-isu sosial-budaya, dan isu-isu ekonomi yang dipilih Pokja PL untuk dianalisis, berdasarkan hasil verifikasi dan konsultasi dengan stakeholders terkait, antara lain: 1.

Isu Ketersediaan/Availabilitas Infrastruktur

2.

Isu Lingkungan Ekologi

3.

Isu Kemandirian Sosial dan Ekonomi

4.

Isu Daya Saing Daerah

16

BAB III


Adapun verifikasi atau penjelasan isu- isu strategis pembangunan berkelanjutan (short list atau daftar pendek) pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 dapat dilihat pada matriks tahapan KLHS di lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari dokumen KLHS RPJMD ini sendiri. 3.4. Identifikasi dan Analisis Data Pokja PL menyusun baseline data yang diperoleh dari hasil melakukan analisis data dan informasi. Pokja PL melengkapi data dan informasi yang sudah diperoleh pada tahap pra pelingkupan dan pelingkupan. Penyusunan baseline data bertujuan untuk memberikan informasi awal sebelum melakukan kajian pengaruh RPJMD terhadap daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan dari hasil proses pelingkupan. Pokja

PL

pembangunan

melakukan

analisis

berkelanjutan

kecenderungan

yang

telah

pada

diidentifikasi

setiap pada

isu saat

pelingkupan, bertujuan untuk: a. memperoleh gambaran kecenderungan kondisi masa lampau hingga saat ini; b. mengidentifikasi

faktor

penyebab

utama

(main

drivers)

yang

mempengaruhi kondisi kecenderungan tersebut; dan c. memprediksi perkembangan kondisi kecenderungan di masa yang akan datang

(tanpa

intervensi

RPJMD),

berdasarkan

hasil

identifikasi

penyebab utama. Gambaran tentang kondisi kecenderungan masa lalu dan kondisi saat ini harus berdasarkan data hasil monitoring dan dokumen yang sudah ada (Rencana dan Program lain di bidang yang sama atau mencakup wilayah yang sama, status lingkungan hidup, kajian-kajian sebelumnya, baik dari KLHS maupun AMDAL, hasil studi keilmuan (scientific) dan riset, dll. Dimungkinkan juga bergantung pada hasil penilaian pakar (Expert Judgement), apabila data sangat minim.

17

BAB III


Penyebab utama (main drivers) adalah penyebab yang mempengaruhi kecenderungan

di

masa

lalu

sampai

dengan

saat

sekarang,

dan

kemungkinan juga mempengaruhi perkembangan di masa yang akan datang,

yang

bisa

terdiri

atas

berbagai

macam

faktor,

misalnya

pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, kerangka peraturan dan perundangan, implementasi program-program sektor dan/atau proyekproyek infrastruktur skala besar, dll. Seluruh driver tersebut harus menjadi bahan pertimbangan, saat memberikan gambaran tentang kecenderungan perkembangan ke depan. Dengan demikian, sangatlah penting untuk mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penyebab utama tersebut, yang bisa saja

dipengaruhi

oleh

implementasi

RPJMD.

Deskripsi

tentang

kecenderungan masa yang akan datang seringkali terkendala oleh hal-hal yang tidak pasti, seperti misalnya: ketersediaan data tentang perkembangan ekonomi ke depan, data tentang kemajuan teknologi, atau kemajuan kerangka peraturan yang kesemuanya berpengaruh terhadap kondisi kecenderungan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, KLHS harus memberikan gambaran tentang kecenderungan ke depan, yang menjelaskan misalnya tentang pendekatan skenario kondisi ke depan yang diinginkan. Bagaimanapun juga, seluruh ketidakpastian harus terindikasi secara jelas. Informasi baseline bisa kuantitatif ataupun kualitatif, dan terkadang sangat berguna jika mengkombinasikan kedua jenis informasi tersebut. Apabila yang tesaji hanya informasi kualitatif, maka harus berdasarkan bukti-bukti yang valid. Adapun analisis kecenderungan baseline data pelaksanaan KLHS RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 dapat dilihat pada lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari dokumen KLHS RPJMD ini sendiri.

18

BAB III


Tabel 3.5 Baseline Data Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

Jenis Data 

1. Ketersediaan/Availabilitas

Infrastruktur



Data, peta, dll terkait jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, terminal di Kab. Banyuasin Data, peta, dll terkait sarana dan prasarana perhubungan di Kab. Banyuasin



Data, peta, dll terkait permukiman dan perumahan, perdagangan, jasa, transmigrasi, sanitasi, pertanian umum (pertanian, peternakan, perikanan), dll di Kabupaten Banyuasin



Data, peta, dll terkait kawasan industri, pariwisata, pertambangan, energi, migas, kehutanan, perkebunan, dll di Kabupaten Banyuasin



Data, peta, dll terkait pencemaran/kerusakan ekologi, dll di Kabupaten Banyuasin

2. Kemandirian Sosial dan Ekonomi

3. Daya Saing Daerah

4. Lingkungan Ekologi

Sumber Data

dengan limbah,

    

Bappeda & PM PU Bina Marga Dinas PU Cipta Karya Dishubkominfo dll

                

Dinas PU Cipta Karya Bappeda & PM Diskop,UKM,Perindag Disnakertrans Distannak Disperik&Kelautan dll Diskop,UKM,Perindag Disparsenibudpora Distamben Dishutbun dll RSUD BLH DKPP Dinas PU Cipta Karya dll

Sumber: Diskusi Internal Pokja PL dengan Pemangku Kepentingan KLHS Tahun 2013 Catatan: Data dan informasi terkait baseline data terlampir.

19

BAB III


3.5

Pengkajian Konsistensi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan RPJMD Tahap ini melakukan kajian keterkaitan dari rancangan RPJMD

yang berpotensi memberikan pengaruh, terutama yang mempunyai resiko terhadap lingkungan hidup dalam konteks

isu-isu pembangunan

berkelanjutan. Tingkat kedalaman pengkajian konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah (RPJMD), terkait muatan-muatan kajian di atas, sangat relatif, tergantung pada kapasitas dan kapabilitas pemerintah daerah. Metodologi

pengkajian

konsistensi

prinsip

pembangunan

berkelanjutan RPJMD ditentukan oleh Pokja PL dan narasumber yang ada. Pokja PL memulai pengkajian konsistensi prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah RPJMD dengan berupaya memahami secara utuh deskripsi/uraian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah RPJMD. 1) Mengkaji Prinsip Keterkaitan Kajian prinsip keterkaitan dilakukan dengan analisis substansi (content analysis) terhadap rumusan isu strategis yang termuat dalam visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, baik secara horizontal maupun vertikal. Kajian keterkaitan mempertimbangkan keterkaitan: a)

20

BAB III


antar wilayah; dan b) antar waktu, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. a) Keterkaitan Antar Wilayah Keterkaitan antar wilayah meliputi wilayah administrasi (formal) dan wilayah fungsional. Keterkaitan antar wilayah administrasi adalah keterkaitan antara visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan wilayah administrasi yang bersangkutan dengan wilayah administrasi yang ada di sekitarnya dan dengan tingkat di atasnya. Keterkaitan antar wilayah fungsional menjelaskan keterkaitan antar wilayah yang didasarkan pada kesamaan karakteristik fisik lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Penetapan wilayah fungsional menjadi basis entitas geografis yang diperoleh atas dasar hasil tahapan pelingkupan. Wilayah fungsional ini dapat melintasi batas wilayah administrasi daerah yang bersangkutan. Sebelum melakukan kajian keterkaitan antar wilayah, perlu dilakukan kajian konsistensi antar dokumen terlebih dahulu, yaitu antara RPJMD dan RTRW provinsi/kabupaten/kota. Untuk keperluan ini dapat digunakan Tabel 3.6. berikut.

21

BAB III


Tabel 3.6 Instrumen Kajian Konsistensi RPJMD dan RTRW Kab. Banyuasin RPJMD

RTRW

Catatan Perbaikan

Visi: “Banyuasin Terdepan, Berdaya Saing dan Mandiri” Misi: 1.

2.

3.

4.

5.

Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan sebagai penunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi kerakyatan; Memantapkan iklim investasi yang kondusif dengan menjamin keamanan dan kepastian hukum serta kemudahan lainnya untuk mewujudkan daya saing daerah; Membangun tatanan ekonomi daerah berdasarkan keunggulan kompetitif sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan dan sektor pertambangan serta energi menuju Banyuasin sedjahtera; Menyediakan layanan akses pendidikan (iptek dan imtaq) berkualitas dan terjangkau demi mutu sumberdaya manusia yang unggul yang didukung oleh peningkatan sistem layanan kesehatan yang murah, berkualitas, dan merata melalui investasi layanan puskesmas; Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan

22

BAB III


RPJMD meningkatkan kemampuan pemerintah daerah yang amanah, profesional dan berwibawa untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Tujuan dan (Terlampir)

Sasaran

RTRW

Catatan Perbaikan

Tujuan: Mempercepat pertumbuhan Kabupaten Banyuasin melalui pengembangan pertanian dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan ditunjang kegiatan industri serta pertambangan untuk pembangunan berkelanjutan.

Terdapat konsistensi substansi tujuan dan sasaran RPJMD dengan RTRW yang intinya untuk mewujudkan keseimbangan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dengan pemeliharaan kualitas dan fungsi lingkungan hidup. (Tidak ada catatan perbaikan, namun substansinya diperkuat saja dengan partisipasi yang aktif dari masyarakat sehingga menjadi lebih aspiratif.

1.

Strategi dan Arah Kebijakan (Terlampir)

2.

3.

Kebijakan: Pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mendorong pertumbuhan wilayah sehingga meminimalisir ketimpangan antar wilayah; Peningkatan aksesibilitas, layanan sarana dan prasarana melalui pengembangan sistem transportasi ke seluruh wilayah dalam rangka pemerataan pertumbuhan wilayah Kabupaten Banyuasin; Pemantapkan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan lindung;

Terdapat konsistensi substansi strtegi da arah kebijakan RPJMD dengan RTRW yaitu untuk pengembangan ekonomi kerakyatan, daya saing, pertanian (umum), SDM, serta good governance (Tidak ada catatan perbaikan, namun substansinya diperkuat saja dengan partisipasi yang aktif dari masyarakat sehingga menjadi lebih aspiratif.

23

BAB III


RPJMD

RTRW 4.

5.

6.

Catatan Perbaikan

Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya yang dikelola secara optimal, terintegrasi, sesuai dengan daya dukung wilayah dan ramah lingkungan; Pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelestarian sumber daya alam hayati, dan budaya Kabupaten Banyuasin. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Terdapat konsistensi substansi kebijakan umum dan indikasi program pembangunan daerah RPJMD dengan RTRW yaitu untuk pengembangan Kebijakan Umum dan Program ekonomi kerakyatan, daya Rencana dan Indikasi saing, pertanian (umum), Pembangunan Daerah Program (Terlampir) SDM, serta good governance (Terlampir) (Tidak ada catatan perbaikan, namun substansinya diperkuat saja dengan partisipasi yang aktif dari masyarakat sehingga menjadi lebih aspiratif. Sumber: Hasil Rapat Pokja PL dengan Pemangku Kepentingan tahun 2013

Tabel 3.7. sampai dengan Tabel 3.9. digunakan untuk melakukan kajian prinsip keterkaitan.

24

BAB III


Tabel 3.8. digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMD daerah tetangga yang berbatasan langsung. Tabel 3.7 Instrumen Kajian Konsistensi RPJMD dengan RPJMD Daerah Lain RPJMD Kabupaten Banyuasin

VISI: “BANYUASIN TERDEPAN, BERDAYA SAING DAN MANDIRI”

MISI: 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan sebagai penunjang

RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin

Visi RPJMD Kabupaten Muba 2012-2017 adalah “Musi Banyuasin Sejahtera, Mandiri, Adil, Religius dan Terdepan”. Visi ini memiliki keterkaitan dengan visi RPJMD Kabupaten Banyuasin 20142018 yaitu pada penggunaan kata “mandiri” dan “Terdepan” serta sama-sama menitikberatkan pada pencapaian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misi kedua Kabupaten ini pun terkoneksi pada poin-poin tentang tata pemerintahan yang baik, pelayanan publik, peningkatkan kesejahteraan, serta peningkatan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi kedua Kabupaten ini pun terkoneksi pada poin-poin tentang tata pemerintahan yang baik, pelayanan

RPJMD Kota Palembang

Catatan Perbaikan

Visi RPJMD Kota Palembang 20082013 yaitu “Kota Internasional, Sejahtera, dan Berbudaya” memiliki keterkaitan dengan Visi RPJMD Kabupaten Banyuasin yaitu sama-sama menitikberatkan pada pencapaian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai penguatan rekomendasi, proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan pembangunan sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap kawasan Kabupaten Banyuasin.

Misi keduanya pun memiliki keterkaitan, yaitu sama-sama menitikberatkan pada SDM,

Sebagai penguatan rekomendasi, proses perencanaan, pelaksanaan,

25

BAB III


RPJMD Kabupaten Banyuasin

2.

3.

4.

5.

pembangunan dan pengembangan ekonomi kerakyatan; Memantapkan iklim investasi yang kondusif dengan menjamin keamanan dan kepastian hukum serta kemudahan lainnya untuk mewujudkan daya saing daerah; Membangun tatanan ekonomi daerah berdasarkan keunggulan kompetitif sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan dan sektor pertambangan serta energi menuju Banyuasin sedjahtera; Menyediakan layanan akses pendidikan (iptek dan imtaq) berkualitas dan terjangkau demi mutu sumberdaya manusia yang unggul yang didukung oleh peningkatan sistem layanan kesehatan yang murah, berkualitas, dan merata melalui investasi layanan puskesmas; Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah yang amanah,


publik, peningkatkan kesejahteraan, serta peningkatan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.


Catatan Perbaikan

peningkatan kesejahteraan, sarana prasarana, dan pertumbuhan ekonomi.

pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan pembangunan sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap kawasan Kabupaten Banyuasin.

26

BAB III


RPJMD Kabupaten Banyuasin profesional berwibawa pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Tujuan dan (Terlampir)

dan untuk



Catatan Perbaikan

dan

Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan (Terlampir)

Tujuan dan Sasaran kedua Kabupaten ini pun terkoneksi pada poin-poin tentang tata pemerintahan yang baik, pelayanan publik, peningkatkan kesejahteraan, serta peningkatan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran kedua Kabupaten ini pun terkoneksi pada poin-poin tentang tata pemerintahan yang baik, pelayanan publik, peningkatkan kesejahteraan, serta peningkatan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Strategi dan arah kebijakan kedua Kabupaten ini pun terkoneksi pada poin-poin tentang tata pemerintahan yang baik, pelayanan publik, peningkatkan kesejahteraan, serta peningkatan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Strategi dan Arah Kebijakan kedua Kabupaten ini pun terkoneksi pada poin-poin tentang tata pemerintahan yang baik, pelayanan publik, peningkatkan kesejahteraan, serta peningkatan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sebagai penguatan rekomendasi, proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan pembangunan sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap kawasan Kabupaten Banyuasin. Sebagai penguatan rekomendasi, proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan pembangunan sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap kawasan

27

BAB III





Catatan Perbaikan

Kabupaten Banyuasin. Sebagai penguatan Kebijakan Umum rekomendasi, Kebijakan Umum dan Program proses dan Program Pembangunan perencanaan, Pembangunan Daerah kedua pelaksanaan, Daerah kedua Kabupaten ini pun pemanfaatan, Kabupaten ini pun terkoneksi pada pengendalian terkoneksi pada poin-poin tentang dan atau Kebijakan Umum dan poin-poin tentang tata pemerintahan pengawasan Program Pembangunan tata pemerintahan yang baik, pembangunan Daerah (Terlampir) yang baik, pelayanan pelayanan publik, sebaiknya selalu publik, peningkatkan peningkatkan melibatkan kesejahteraan, serta kesejahteraan, masyarakat dan peningkatan serta peningkatan pihak swasta pengelolaan SDA dan pengelolaan SDA agar lebih lingkungan hidup dan lingkungan aspiratif dan yang berkelanjutan. hidup yang merata di setiap berkelanjutan. kawasan Kabupaten Banyuasin. Sumber: Hasil Rapat Pokja PL dengan Pemangku Kepentingan, Tahun 2013

Sedangkan kajian keterkaitan vertikal dilakukan dalam rangka mewujudkan

harmonisasi

dan

sinkronisasi

penyelenggaraan

antar

urusan pemerintahan di daerah secara vertikal sampai tingkat nasional ataupun internasional yang relevan. Tabel 3.8. digunakan dalam melakukan kajian keterkaitan secara vertikal dimaksud.

28

BAB III


Tabel 3.8 Instrumen Kajian Keterkaitan RPJMD Kab./Kota-Provinsi-Nasional Substansi yang Dikaji Dokumen Perancanaan Visi dan Misi

RPJMN

Visi RPJMN 2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Misinya adalah 1) Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera; 2) Memperkuat pilar-pilar Demokrasi; 3) Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Visi dan Misi RPJMN sudah cukup memenuhi prinsip keterkaitan visi dan misi RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 20142018 karena penggunaan kata “Terdepan”, “Berdaya Saing” dan “Mandiri”

Tujuan dan Sasaran

Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan dan sasaran RPJMN memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyuasin yaitu sama-sama ingin mencapai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.

Strategi dan Arah kebijakan RPJMN memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Banyuasin yaitu sama-sama melanjutkan pembangunan mencapai masyarakat yang sejahtera dengan memperhatikan pada pertumbuhan ekonomi.

Catatan Perbaikan

RPJMD Kabupaten Banyuasin 20142018 harusnya mengadopsi juga isu demokrasi dalam setiap proses perencanaan, pembangunan, pemanfaatan serta pengendalian program-program prioritas pembangunan.

29

BAB III


Substansi yang Dikaji Dokumen Perancanaan Visi dan Misi

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan


juga berkorelasi dengan kata “Sejahtera” pada RPJMN. Visi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 20082013 adalah “Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas yang Berbudaya”. Sedangkan Misinya menitikberatkan pada pembangunan fisik dan manusia dengan tidak meninggalkan kebesaran sejarah dan budaya Sumatera Selatan. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Banyuasin 2014-2018 memiliki keterkaitan dengan RPJMN dan RPJMD Sumatera Selatan yaitu

Catatan Perbaikan

Tujuan dan Sasaran


Tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 20082013 memiliki keterkaitan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banyuasin yaitu sama-sama ingin mencapai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.

Strategi dan Arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 20082013 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Banyuasin yaitu sama-sama melanjutkan pembangunan mencapai masyarakat yang sejahtera dengan memperhatikan pada pertumbuhan ekonomi.

RPJMD Kabupaten Banyuasin seharusnya juga menitikberatkan pada pemeliharaan nilai-nilai historis dan budaya agar masyarakat bangga dengan budayanya sendiri.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyuasin 2014-2018 memiliki keterkaitan dengan RPJMN dan RPJMD Sumatera Selatan yaitu

Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banyuasin 2014-2018 memiliki keterkaitan dengan RPJMN dan RPJMD Sumatera

RPJMD Kabupaten Banyuasin 20142018 telah menitikberatkan pada pencapaian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Direkomendasikan agar Proses

30

BAB III


Substansi yang Dikaji Dokumen Perancanaan Visi dan Misi

Tujuan dan Sasaran

sama-sama menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

sama-sama menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Selatan yaitu sama-sama menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Catatan Perbaikan

perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan pembangunan sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap kawasan Kabupaten Banyuasin.

Sumber: Hasil Rapat Pokja PL dengan Pemangku Kepentingan, Tahun 2013

b) Keterkaitan Antar Waktu, Antar Sektor, dan Antar Kepentingan Keterkaitan antar waktu menjelaskan: (a) keterkaitan rangkaian waktu pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah pada tahun pertama hingga tahun ke 5 (lima) dalam satu kurun waktu perencanaan jangka menengah daerah; (b) keterkaitan dengan kurun waktu perencanaan pembangunan jangka menengah sebelumnya. Keterkaitan antar sektor menjelaskan keterkaitan antar kebijakan dan/atau program pembangunan dari setiap sektor untuk

mencapai

suatu sinergitas.

31

BAB III


Keterkaitan antar pemangku kepentingan menjelaskan keterkaitan antara pemangku kepentingan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi/tokoh masyarakat dalam hal pengaruh mereka, baik manfaat maupun resiko, dalam penyusunan dan pelaksanaan RPJMD. Di

bawah

disajikan

tabel

untuk

melakukan

kajian

prinsip

keterkaitan antar waktu, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan (Tabel 3.9). Tabel 3.9 Instrumen Kajian Prinsip Keterkaitan RPJMD

No.

1

RPJMD

Visi

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Keterkaitan Antar Antar Waktu Antar Sektor Pemangku Kepentingan

Visi RPJMD Kabupaten Banyuasin 20142018 yang berbunyi “Banyuasin Terdepan, Berdaya Saing dan Mandiri” memenuhi prinsip keterkaitan antar waktu dengan Visi RPJMD Kabupaten Banyuasin 20092013 yang berbunyi “Banyuasin Sebagai Kawasan yang Mandiri dan

Penggunaan kata “Terdepan, Berdaya Saing dan Mandiri” sudah cukup memenuhi prinsip keterkaitan antar sektor karena setiap sektor urusan pemerintahan sangat menentukan terwujudnya kondisi Banyuasin yang ingin menjadi yang terdepan, berdaya saing dan mandiri.

Penggunaan kata “Terdepan, Berdaya Saing dan Mandiri” sudah cukup memenuhi prinsip keterkaitan antar pemangku kepentingan karena setiap stakeholder (pemerintah, swasta dan masyarakat) sangat menentukan terwujudnya kondisi Banyuasin yang ingin menjadi yang terdepan, berdaya saing

Catatan Perbaikan Tidak ada yang salah dengan penggunaan kata “Terdepan, Berdaya Saing dan Mandiri”, namun hal ini sangat berat implikasinya terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin karena pada kenyataannya kondisi Banyuasin masih banyak tertinggal di beberapa bidang pembangunan (Contoh: ketersediaan infrastruktur). Hal

32

BAB III


No.

RPJMD


Berdaya Saing”. Dalam artian, Bupati terpilih bertekad meneruskan dan meningkatkan apa yang telah dicapai oleh Bupati terdahulu.

2

Misi

Misi RPJMD Kabupaten Banyuasin 20142018 telah memenuhi prinsip keterkaitan antar waktu dengan misi RPJMD 20092013 karena substansinya sama, yaitu menitikberatkan pada SDM, SDA, tata pemerintahan dan tatanan ekonomi. Bupati terpilih bertekad meneruskan dan meningkatkanny a dengan menambahkan isu infrastruktur dan investasi.

dan mandiri.

Misi RPJMD Kabupaten Banyuasin 2014-2018 telah memenuhi prinsip keterkaitan antar sektor karena semua urusan SKPD telah terakomodasi di dalam poin per poin misi.

Misi RPJMD Kabupaten Banyuasin 2014-2018 telah memenuhi prinsip keterkaitan antar pemangku kepentingan karena kepentingan pemerintah, masyarakat dan swasta telah terakomodasi.

Catatan Perbaikan tersebut sangat sulit dicapai hanya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun walaupun setiap sektor dan pemangku kepentingan bekerja dengan keras karena sudah ada daerah lain di Sumsel yang jauh lebih baik pembangunannya, contohnya Kota Palembang.

Perlu diperhatikan dan dipertimbangkan lagi mengenai penggunaan kata “Terdepan” dan “Mandiri” karena implikasinya sangat besar dan berat bagi kinerja Pemerintah Kabupaten, bahkan jika tidak tercapai dapat menurunkan kredibilitas pemerintah di mata masyarakatnya sendiri.

33

BAB III


No.

3

4

RPJMD

Tujuan dan Sasaran



Catatan Perbaikan

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyuasin 2014-2018 telah memenuhi prinsip keterkaitan antar sektor karena semua urusan SKPD telah terakomodasi di dalam poin per poin tujuan dan sasaran.

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyuasin 2014-2018 telah memenuhi prinsip keterkaitan antar pemangku kepentingan karena kepentingan pemerintah, masyarakat dan swasta telah terakomodasi.


Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banyuasin 2014-2018 telah memenuhi prinsip keterkaitan antar sektor karena semua urusan SKPD telah terakomodasi di dalam poin per poin Strategi

Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banyuasin 2014-2018 telah memenuhi prinsip keterkaitan antar pemangku kepentingan karena kepentingan pemerintah, masyarakat dan swasta telah

Perlu diperhatikan dan dipertimbangkan lagi mengenai penggunaan kata “Terdepan” dan “Mandiri” karena implikasinya sangat besar dan berat bagi kinerja Pemerintah Kabupaten, bahkan jika tidak tercapai dapat menurunkan kredibilitas

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Banyuasin 20142018 telah memenuhi prinsip keterkaitan antar waktu dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD 20092013 karena substansinya sama, yaitu menitikberatkan pada SDM, SDA, tata pemerintahan dan tatanan ekonomi. Bupati terpilih bertekad meneruskan dan meningkatkanny a dengan menambahkan isu infrastruktur dan investasi. Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Banyuasin 20142018 telah memenuhi prinsip keterkaitan antar waktu dengan Strategi dan arah kebijakan RPJMD 20092013 karena substansinya

34

BAB III


No.

5

RPJMD

Kebijakan Umum dan Program Pembangu nan Daerah


sama, yaitu menitikberatkan pada SDM, SDA, tata pemerintahan dan tatanan ekonomi. Bupati terpilih bertekad meneruskan dan meningkatkanny a dengan menambahkan isu infrastruktur dan investasi. Kebijakan Umum dan Program RPJMD Kabupaten Banyuasin 20142018 telah memenuhi prinsip keterkaitan antar waktu dengan Kebijakan Umum dan Program RPJMD 2009-2013 karena substansinya sama, yaitu menitikberatkan pada SDM, SDA, tata pemerintahan dan tatanan ekonomi. Bupati terpilih bertekad meneruskan dan meningkatkanny a dengan menambahkan isu infrastruktur

dan arah kebijakan.

Kebijakan Umum dan Program RPJMD Kabupaten Banyuasin 2014-2018 telah memenuhi prinsip keterkaitan antar sektor karena semua urusan SKPD telah terakomodasi di dalam poin per poin tujuan dan sasaran.

terakomodasi.

Kebijakan Umum dan Program RPJMD Kabupaten Banyuasin 2014-2018 telah memenuhi prinsip keterkaitan antar pemangku kepentingan karena kepentingan pemerintah, masyarakat dan swasta telah terakomodasi.

Catatan Perbaikan pemerintah di mata masyarakatnya sendiri.


35

BAB III


No.

RPJMD


Catatan Perbaikan

dan investasi.


2)

Mengkaji Prinsip Keseimbangan Pengkajian prinsip keseimbangan dimaksudkan untuk mencapai

keseimbangan

antara

kepentingan

ekonomi,

sosial-budaya,

dan

lingkungan hidup dalam satu daerah kajian yang bersangkutan (provinsi atau kabupaten/kota). Keseimbangan yang dimaksud adalah bersifat proporsional sesuai dengan karakteristik pada wilayah masing-masing dan juga termasuk wilayah sekitarnya secara fungsional. Di bawah disajikan tabel untuk melakukan kajian prinsip keseimbangan (Tabel 3.10). Tabel 3.10 Instrumen Kajian Prinsip Keseimbangan RPJMD No

RPJMD

Prinsip Keseimbangan Lingkungan Ekonomi Sosial Hidup

1

Visi

Penggunaan kata “Berdaya Saing” sudah memenuhi keseimbangan ekonomi.

2

Misi

Misi

1

dan

3

Penggunaa n kata “Mandiri” sudah memenuhi keseimban gan sosial

Penggunaan kata “Terdepan”, “Berdaya Saing” dan “Mandiri” belum merujuk kepada pembangunan yang berwawasan lingkungan

Misi

Misi

4

5

telah

Catatan Perbaikan Sebaiknya digunakan kata yang lebih singkat namun mengakomodasi semua prinsip keseimbangan, karena pada visi ini tampaknya perhatian terhadap lingkungan hidup masih belum menjadi prioritas. Proses

36

BAB III


No

RPJMD


telah cukup mengakomodasi prinsip keseimbangan ekonomi.

3

4

Tujuan Sasaran

dan


telah cukup mengakom odasi prnsip keseimban gan sosial

cukup mengakomodasi prinsip keseimbangan lingkungan hidup.

Rumusan Tujuan dan Sasaran telah cukup mengakomodasi prinsip keseimbangan ekonomi.

Rumusan Tujuan dan Sasaran telah cukup mengakom odasi prinsip keseimban gan sosial.

Rumusan Tujuan dan Sasaran telah cukup mengakomodasi prinsip keseimbangan lingkungan hidup.

Rumusan strategi dan arah kebijakan telah cukup mengakomodasi prinsip keseimbangan ekonomi.

Rumusan strategi dan arah kebijakan telah cukup mengakom odasi prinsip keseimban gan sosial.

Rumusan strategi dan arah kebijakan telah cukup mengakomodasi prinsip keseimbangan lingkungan hidup.

Catatan Perbaikan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan pembangunan sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap kawasan Kabupaten Banyuasin. Proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan pembangunan sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap kawasan Kabupaten Banyuasin. Proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan pembangunan sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap

37

BAB III


No

5


RPJMD

Kebijakan Umum dan Program Pembanguna n Daerah

Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah telah cukup mengakomodasi prinsip keseimbangan ekonomi.

Rumusan kebijakan umum dan program pembangu nan daerah telah cukup mengakom odasi prinsip keseimban gan sosial.

Rumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah telah cukup mengakomodasi prinsip keseimbangan lingkungan hidup.

Catatan Perbaikan kawasan Kabupaten Banyuasin. Proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan pembangunan sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap kawasan Kabupaten Banyuasin.


3)

Mengkaji Prinsip Keadilan Pengkajian

prinsip

keadilan

dimaksudkan

untuk

mencapai

keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi. Pengkajian prinsip keadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi lebih menitikberatkan pada orientasi pencapaian kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh pemangku kepentingan. Indikator utama yang dikaji dalam hal ini adalah: Keadilan

pemerataan

pembangunan

bagi

masyarakat

untuk

mendapatkan manfaat sosial ekonomi pembangunan, keadilan dalam akses,

memperoleh,

dan

memanfaatkan

sumber

daya

alam

dan

memperoleh manfaat dari kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan lestari.

38

BAB III


Di bawah disajikan tabel untuk melakukan kajian prinsip keadilan (Tabel 3.11). Tabel 3.11 Instrumen Kajian Prinsip Keadilan RPJMD

No

1

2

3

RPJMD

Visi

Misi

Tujuan Sasaran

dan

Prinsip Keadilan Antar Antar Kelompok Generasi Masyarakat Penggunaan kata “Terdepan”, “Berdaya Saing” dan “Mandiri” sudah memenuhi prinsip keadilan antar kelompok masyarakat.

Penggunaa n kata “Terdepan” , “Berdaya Saing” dan “Mandiri” sudah memenuhi prinsip keadilan antar kelompok masyaraka t.

Misi 1 telah cukup mengakomodasi prinsip keadilan antar kelompok masyarakat.

Misi 4 telah cukup mengakom odasi prinsip keadilan antar generasi.

Tujuan dan sasaran telah cukup mengakomodasi prinsip keadilan antar kelompok masyarakat.

Tujuan dan sasaran telah cukup mengakom odasi prinsip keadilan antar

Catatan Perbaikan

Proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan pembangunan. Senada dengan rekomendasi perbaikan dan atau penguatan misi dan tujuan, Proses-proses tersebut sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap kawasan Kabupaten Banyuasin. Proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan pembangunan. Senada dengan rekomendasi perbaikan dan atau penguatan misi dan tujuan, Proses-proses tersebut sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap kawasan Kabupaten Banyuasin. Proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan pembangunan. Senada dengan rekomendasi perbaikan dan atau penguatan misi dan tujuan, Proses-proses tersebut sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap kawasan

39

BAB III


No

4

5

RPJMD


Kebijakan Umum dan Program Pembanguna n Daerah

Prinsip Keadilan Antar Antar Kelompok Generasi Masyarakat

Strategi dan arah kebijakan telah cukup mengakomodasi prinsip keadilan antar kelompok

Kebijakan umum dan program pembangunan daerah telah cukup mengakomodasi prinsip keadilan antar kelompok

generasi. Strategi dan arah kebijakan telah cukup mengakom odasi prinsip keadilan antar generasi. Kebijakan umum dan program pembangu nan daerah telah cukup mengakom odasi prinsip keadilan antar generasi.

Catatan Perbaikan Kabupaten Banyuasin. Proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan pembangunan. Senada dengan rekomendasi perbaikan dan atau penguatan misi dan tujuan, Proses-proses tersebut sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap kawasan Kabupaten Banyuasin. Proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengendalian dan atau pengawasan pembangunan. Senada dengan rekomendasi perbaikan dan atau penguatan misi dan tujuan, Proses-proses tersebut sebaiknya selalu melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar lebih aspiratif dan merata di setiap kawasan Kabupaten Banyuasin.


3.6

Pengkajian Pengaruh RPJMD Maksud tahapan pengkajian ini adalah menganalisis dampak

positif dan negatif indikasi program prioritas RPJMD dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup yang termuat dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

SKPD)

terhadap

daftar

pendek

isu-isu

pembangunan

berkelanjutan. Analisis dilakukan dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan di masa yang akan datang sebagaimana digambarkan dalam analisis baseline. 40

BAB III


Untuk

kajian

pengaruh

Renstra

SKPD,

digunakan

hasil

pelingkupan dari proses KLHS dalam penyusunan RPJMD. Kajian pengaruh dilakukan melalui 2 tahap, yaitu: (a) memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan, (b) memberikan penilaian pengaruh (negatif atau

positif)

dan

mendeskripsikan

pengaruh

tersebut,

dan

(c)

menganalisis pengaruh kumulatif masing-masing isu pembangunan berkelanjutan.

3.6.1

Memilih program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan.

Belum tentu semua program prioritas memiliki keterkaitan dengan daftar pendek isu-isu pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, pada tahap ini dilakukan identifikasi untuk memilih program-program mana saja yang dapat dikaji lebih lanjut. (Lihat tabel 3.12) Bupati Banyuasin terpilih periode tahun 2014-2018 (melalui visi dan misinya) telah menjabarkan indikasi program, sebagai berikut: 1. Misi 1: Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan

sebagai

penunjang

pembangunan

dan

pengembangan

ekonomi kerakyatan, dengan indikasi program antara lain: -

Pembangunan dan peningkatan jalan produksi antar desa dan kecamatan

-

Pembangunan jembatan dan pelabuhan lokal pasang surut

-

Pengembangan kawasan agro-ekowisata Suak Tapeh

-

Pembangunan jalan lingkar KM14-Gasing

41

BAB III


-

Jalan TAA-Sungsang dan Tanjung Carat

-

Optimalisasi KTM Telang-Tanjung Lago

-

Terminal Intermoda Simpang PU (50 Ha) dan jalan sayap poros TAA

-

Pembangunan jembatan Sugihan Kiri-Sugihan Kanan, Sebubus Saleh

-

Pembangunan dermaga ponton Sri Menanti-P8

-

Peningkatan jalan Palembang-Mariana-Muara Padang

-

Pembangunan jembatan dan kawasan Rantau Bayur

-

Pengembangan kawasan industri Gasing (5000 Ha)

-

Reklamasi Tanjung carat (3000 Ha)

-

Pengembangan pusat Docking-Gudang mariana (200 Ha)

-

Pengembangan kawasan bisnis dan permukiman KM14

-

Pengembangan kawasan Jakabaring Rambutan

-

Pengembangan pelabuhan TAA (600 Ha)

-

Pengembangan banyuasin Valley (10.000 Ha)

-

Optimalisasi KTM Telang-Tanjung Lago (90.000 Ha)

-

Masterplan kawasan Banyuasin via Jembatan Musi 3

2. Misi 2: Memantapkan iklim investasi yang kondusif dengan menjamin keamanan dan kepastian hukum serta kemudahan lainnya untuk mewujudkan daya saing daerah, dengan indikasi program antara lain: -

Kawasan Kimbun-Migas Pulau Rimau-Tungkal Ilir (sawit)

-

Kawasan Kimbun Mariana-Muara Padang (sawit)

-

Kawasan hortikultura Sugihan Kiri

-

Kawasan Kimbun agroindustri-pangan KTM Telang-Tanjung LagoMuara Padang

-

Kawasan Kimbun Suak Tapeh (karet) dan Betung

-

Kawasan kelapa dan bisnis Delta Upang

42

BAB III


-

Kemitraan swasta pemerintah-masyarakat

-

Agrowisata pertanian pangan, hortikultura, peternakan, perikanan

-

Ekowisata lahan basah-pesisir-Taman Nasional sembilang

-

Kawasan industri kecil-menengah

-

Pengembangan sarana air bersih di perkotaan

-

Kawasan bisnis perdagangan dan jasa Betung

-

Kawasan industri Gasing-Kota Palembang (500 Ha)

-

Penyusunan Perda yang relevan dan mendukung

-

Public-private partnership

-

Rencana detail tata ruang kecamatan

-

Kawasan permukiman menengah-atas KM14

-

Pengembangan kawasan pergudangan Mariana (200 Ha)

-

Kawasan permukiman Jakabaring Rambutan

-

Kawasan wisata golf dan lintas alam

3. Misi 3: Membangun tatanan ekonomi daerah berdasarkan keunggulan kompetitif sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan dan sektor pertambangan serta energi menuju Banyuasin sejahtera, dengan indikasi program antara lain: -

Optimalisasi lahan-air untuk pangan dan hortikultura

-

Peningkatan tata air-saluran-pintu dan tanggul banjir

-

Sosialisasi dan pengairan lahan sawah abadi

-

Peningkatan IP dan pasca panen tanaman pangan

-

Industri hilir padi dan jagung

-

Pupuk organik/biomassa

-

Pengembangan tapak jalur konservasi

-

Pengembangan ternak besar: sapi, kerbau, kambing

-

Pengembangan dan optimalisasi ternak unggas

43

BAB III


-

Peningkatan teknologi hasil perikanan

-

Pengembangan budidaya perikanan darat

-

Optimalisasi pra-panen tanaman sawit yang ada

-

Industri hilir sawit

-

Optimalisasi/peremajaan tanaman karet

-

Industri hilir tanaman karet

-

Pertambangan dan migas

-

Optimalisasi batubara energi

-

Energi berbasis biomassa/bioenergi

-

Pengembangan energi terbarukan: pasang surut dan tenaga surya

-

Optimalisasi hutan tanaman industri dan produk hilir

4. Misi 4: Menyediakan layanan akses pendidikan (iptek dan imtaq) berkualitas dan terjangkau demi mutu sumberdaya manusia yang unggul yang didukung oleh peningkatan sistem layanan kesehatan yang murah, berkualitas, dan merata melalui investasi layanan puskesmas, dengan indikasi program antara lain: -

Pendidikan anak usia dini (Paud, TK, TPA)

-

Pendidikan dasar berkualitas

-

Pendidikan menengah dan lanjut

-

Politeknik/pelatihan/pendidikan luar sekolah

-

Pelayanan dan bimbingan keimanan

-

Peningkatan kualitas kehidupan beragama

-

Resolusi konflik antisipatif

-

Peningkatan peran swasta dan masyarakat untuk pendidikan

-

Pembinaan dan pedningkatan Balai Latihan Kerja/kursus

-

Pembinaan dan peningkatan pondok pesantren

-

Optimalisasi RS Banyuasin

44

BAB III


-

Peningkatan pelayanan puskesmas dan pustu

-

Program kemitraan praktek dokter muda pedesaan

-

Puskesmas apung Kimbun

-

Pengembangan obat-obatan tradisional

-

Investasi puskesmas terpadu

-

Kemitraan puskesmas pemerintahan dana CSR swasta

-

Gizi balita dan ibu hamil

-

Kesehatan manula

-

Corporate

social

responsibility

(CSR)

untuk

pemberdayaan

masyarakat 5. Misi 5: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan meningkatkan

kemampuan

pemerintah

daerah

yang

amanah,

profesional dan berwibawa untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan indikasi program antara lain: -

Pendidikan dan pelatihan aparatur

-

Analisis kinerja aparatur pemerintah kabupaten

-

Penjenjangan insentif dan disinsentif aparatur

-

Monitoring dan evaluasi kinerja aparat

-

Studi banding dan sister city

-

Pemagangan aparatur perencana di Bappenas

-

Peningkatan PAD

-

Intensifikasi penerimaan pajak daerah

-

Pendidikan non gelar pelatihan, short course IRC LDM

-

Pendidikan gelar-degree master dan doktor IRCLDM

-

Tata ruang kabupaten dan kecamatan

-

Rencana aksi daerah pembangunan berkelanjutan

45

BAB III


-

Pendidikan

pelatihan

mangrove/pesisir

untuk

aparatur

dan

masyarakat -

Silvofishery dan rehabilitasi/pokja mangrove pesisir

-

Pengurangan kebakaran hutan dan lahan

-

Konservasi dan rehabilitasi hutan/lahan

-

Tata air lahan gambut di hutan alam dan hutan tanaman

-

Pendidikan masyarakat sekitar hutan

-

Pengelolaan Taman Nasional sembilang

-

Pengelolaan suaka alam Padang sugihan-Gajah Dari indikasi program di atas, Pokja PL memutuskan untuk memilih

program prioritas yang akan dikaji lebih lanjut. Program prioritas dalam penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 hasil focus group discussion (FGD) dengan para pemangku kepentingan, yaitu: 1. Misi 1: Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan

sebagai

penunjang

pembangunan

dan

pengembangan

ekonomi kerakyatan, dengan indikasi program antara lain: -

Pembangunan dan peningkatan jalan produksi antar desa dan kecamatan

-

Pembangunan jembatan dan pelabuhan lokal pasang surut

-

Pengembangan kawasan agro-ekowisata Suak Tapeh

-

Pembangunan jalan lingkar KM14-Gasing

-

Jalan TAA-Sungsang dan Tanjung Carat

-

Optimalisasi KTM Telang-Tanjung Lago

-

Terminal Intermoda Simpang PU (50 Ha) dan jalan sayap poros TAA

-

Pembangunan jembatan Sugihan Kiri-Sugihan Kanan, Sebubus Saleh

-

Pembangunan dermaga ponton Sri Menanti-P8

46

BAB III


-

Peningkatan jalan Palembang-Mariana-Muara Padang

-

Pembangunan jembatan dan kawasan Rantau Bayur

-

Pengembangan kawasan industri Gasing (5000 Ha)

-

Reklamasi Tanjung carat (3000 Ha)

-

Pengembangan pusat Docking-Gudang mariana (200 Ha)

-

Pengembangan kawasan bisnis dan permukiman KM14

-

Pengembangan kawasan Jakabaring Rambutan

-

Pengembangan pelabuhan TAA (600 Ha)

-

Pengembangan banyuasin Valley (10.000 Ha)

-

Optimalisasi KTM Telang-Tanjung Lago (90.000 Ha)

-

Masterplan kawasan Banyuasin via Jembatan Musi 3

2. Misi 2: Memantapkan iklim investasi yang kondusif dengan menjamin keamanan dan kepastian hukum serta kemudahan lainnya untuk mewujudkan daya saing daerah, dengan indikasi program antara lain: -

Kawasan Kimbun-Migas Pulau Rimau-Tungkal Ilir (sawit)

-

Kawasan Kimbun Mariana-Muara Padang (sawit)

-

Kawasan hortikultura Sugihan Kiri

-

Kawasan Kimbun agroindustri-pangan KTM Telang-Tanjung LagoMuara Padang

-

Kawasan Kimbun Suak Tapeh (karet) dan Betung

-

Kawasan kelapa dan bisnis Delta Upang

-

Kemitraan swasta pemerintah-masyarakat

-

Agrowisata pertanian pangan, hortikultura, peternakan, perikanan

-

Ekowisata lahan basah-pesisir-Taman Nasional sembilang

-

Kawasan industri kecil-menengah

-

Pengembangan sarana air bersih di perkotaan

-

Kawasan bisnis perdagangan dan jasa Betung

47

BAB III


-

Kawasan industri Gasing-Kota Palembang (500 Ha)

-

Penyusunan Perda yang relevan dan mendukung

-

Public-private partnership

-

Rencana detail tata ruang kecamatan

-

Kawasan permukiman menengah-atas KM14

-

Pengembangan kawasan pergudangan Mariana (200 Ha)

-

Kawasan permukiman Jakabaring Rambutan

-

Kawasan wisata golf dan lintas alam

3. Misi 3: Membangun tatanan ekonomi daerah berdasarkan keunggulan kompetitif sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan dan sektor pertambangan serta energi menuju Banyuasin sejahtera, dengan indikasi program antara lain: -

Optimalisasi lahan-air untuk pangan dan hortikultura

-

Peningkatan tata air-saluran-pintu dan tanggul banjir

-

Sosialisasi dan pengairan lahan sawah abadi

-

Peningkatan IP dan pasca panen tanaman pangan

-

Industri hilir padi dan jagung

-

Pupuk organik/biomassa

-

Pengembangan tapak jalur konservasi

-

Pengembangan ternak besar: sapi, kerbau, kambing

-

Pengembangan dan optimalisasi ternak unggas

-

Peningkatan teknologi hasil perikanan

-

Pengembangan budidaya perikanan darat

-

Optimalisasi pra-panen tanaman sawit yang ada

-

Industri hilir sawit

-

Optimalisasi/peremajaan tanaman karet

-

Industri hilir tanaman karet

48

BAB III


-

Pertambangan dan migas

-

Optimalisasi batubara energi

-

Energi berbasis biomassa/bioenergi

-

Pengembangan energi terbarukan: pasang surut dan tenaga surya

-

Optimalisasi hutan tanaman industri dan produk hilir Pokja PL kemudian mengklasifikasikan program prioritas di atas

untuk menjadikannya lebih sistematis serta menyandingkannya dengan isu-isu PB terpilih untuk melihat konektivitas antara isu dengan program prioritas, yaitu seperti yang terlihat pada tabel 3.12 di bawah ini: Tabel 3.12 Identifikasi Program Prioritas

Program Prioritas

Daftar Pendek Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan KemanAvailadirian Daya Lingkungan bilitas Sosial & Saing Ekologi InfraEkoDaerah struktur nomi

Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan

1*

1

1

1

Pembangunan dan Pengembanga n Kawasan Industri

1

1

1

1

Kegiatan yang Terkait dengan Isu-Isu PB

Jalan lingkar KM 14 – Gasing; Jalan Tanjung Api-Api – Sungsang dan Tanjung Carat; Jembatan Sugihan Kiri Sugihan Kanan, Sebubus Saleh; Jalan Palembang – Mariana – Muara Padang; Jembatan dan Kawasan Rantau Bayur; Masterplan Kawasan Banyuasin via Jembatan Musi Tiga Kawasan Industri Gasing 5000 Ha; Reklamasi Tanjung Carat 3000 Ha; Pusat Docking - Gudang Mariana 200 Ha; Banyuasin Valley 10.000

49

BAB III


Program Prioritas


Pembangunan dan Pengembanga n Kawasan Industri Masyarakat Berbasis Perkebunan dan Kehutanan

1

1

1

1

Pembangunan dan Pengembanga n Pertambangan , Energi dan Migas

1

1

1

1

Pembangunan dan Pengembanga n Pelabuhan

1

1

1

1

Pembangunan dan Pengembanga n Permukiman dan Perumahan

1

1

1

1


Ha, Industri Hilir Padi dan Jagung; Industri Hilir Karet dan Sawit; Optimalisasi Hutan Tanaman Industri dan Produksi Hilir, Kawasan Industri Kecil dan Menengah Kawasan Kimbun dan Migas Pulau Rimau – Tungkal Ilir (Sawit); Kawasan Kimbun Mariana – Muara Padang (Sawit); Kawasan Kimbun Suak Tapeh dan Betung (Karet); Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri Optimalisasi Batubara Energi; Energi Berbasis Biomassa/Bioenergi; Pengembangan Energi Terbarukan: Pasang Surut dan Tenaga Surya; Program Pengembangan Potensi, Energi dan Sumberdaya Mineral Terminal Intermoda Simpang PU 50 Ha; Dermaga Ponton Sri Menanti; Pelabuhan TAA 600 Ha Kawasan Bisnis dan Permukiman KM 14; Kawasan Permukiman Jakabaring , Rambutan; Kawasan Bisnis, Perdagangan dan Jasa Betung; Kawasan Permukiman MenengahAtas KM 14; Program Pengembangan Perumahan

50

BAB III


Program Prioritas


Pengembanga n Pertanian Umum

1

1

1

1

Pengembanga n Pariwisata

1

1

1

1


Kawasan Hortikultura Sugihan Kiri; Kawasan Kelapa dan Bisnis Delta Upang; Agrowisata Pertanian Pangan, Hortikultura, Peternakan dan perikanan; Optimalisasi Lahan Air untuk Pangan dan Hortikultura; Pupuk Organik dan Biomassa; Peningkatan Teknologi Hasil Pertanian; Pengembangan Budidaya Perikanan Darat dan Perikanan Tangkap; Program Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Kelautan; Pengembangan Ternak Besar: Sapi, Kerbau, Kambing; Pengembangan dan Optimalisasi Ternak Unggas; Optimalisasi dan Peremajaan Tanaman Karet; Optimalisasi Pra Panen Tanaman Sawit; Peningkatan IP dan Pasca Panen Tanaman Pangan; Program Peningkatan, Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan; Program peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Kawasan AgroEkowisata Suak Tapeh; Ekowisata lahan basah, Pesisir, Taman Nasional Sembilang; Kawasan

51

BAB III


Program Prioritas

Pembangunan dan Pengembanga n Pengelolaan Air Limbah Pengembanga n Wilayah Transmigrasi

Pembangunan dan Pengembanga n Sanitasi



Wisata Golf dan Lintas Alam

1

1

1

1

Instalasi Pengelolaan Air Limbah

1

1

1

1

Pengembangan Transmigrasi

1

1

1

1

Wilayah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Pengembangan Sarana Air Bersih Perkotaan; Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah; Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Keterangan: * Angka 0 – apabila tidak ada keterkaitan antara program prioritas dengan isu PB (program tidak mempunyai dampak negatif atau positif terhadap isu yang ada). ** Angka 1 – apabila ada keterkaitan antara program dan isu strategis (program kemungkinan dapat mempengaruhi isu, baik positif maupun negatif)


Berdasarkan penilaian tabel di atas, maka dipilih program-program yang mendapat penilaian angka 1 untuk dikaji lebih lanjut. KLHS memuat kajian antara lain: (a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, (b) perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup, (c) kinerja layanan/jasa ekosistem, (d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, (e) tingkat

52

BAB III


kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, dan (f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pengkajian komprehensif indikasi program prioritas di Kabupaten Banyuasin Berdasarkan 6 (Enam) Aspek Kajian dapat dilihat pada tabel 3.13

53

BAB III


Tabel 3.13 Matriks Pengkajian Indikasi Program Prioritas KLHS RPJMD Kabupaten Banyuasin Berdasarkan 6 (enam) Aspek Kajian KLHS ASPEK KAJIAN KLHS Indikasi Program Prioritas

Pembangu nan, Peningkat an dan Rehabilita si Jalan dan Jembatan

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Kapasitas pasokan pangan, energi dan papan.

Perkiraan mengenai Dampak dan Resiko Lingkungan

Perubahan bentang alam dan lahan. Komponen abiotik terancam, tercemar, terdegradasi.

Kinerja Pelayanan/jasa Ekosistem

Berkurangnya kawasan resapan air. Perubahan iklim mikro. Ancaman banjir. Laju run off tinggi karena berkurangnya tutupan lahan. Penggerusan daratan.

Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Alam

Menyiapkan porsi zona transisi (RTH) berdasarkan regulasi terkait khususnya pada area/zona rentan terhadap degradasi seperti erosi, abrasi dan penggerusan (mempertimbangkan aspek topografi, geomorfologi, hidrologi, fisik kimia dan geologi lingkungan)

54

Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptif perubahan iklim

Tingkat ketahanan dan Potensi Keanekaragam an hayati

Menurunnya komposisi dan struktur vegetasi akibat land clearing secara luas menyebabka n peningkatan emisi karbon akibatnya terjadi perubahan suhu.Hal ini dapat diantisipasi dengan menyediakan zona transisi

Berkurangnya/ menurunnya komposisi dan struktur vegetasi signifikan dengan berkurangnya/ menurunnya habitat fauna dan satwa. Hal ini berdampak langsung terhadap penurunan indeks keanekaragama n dan kelimpahan fauna darat dan

BAB III


ASPEK KAJIAN KLHS Indikasi Program Prioritas

Pembangu nan dan Pengemba ngan Kawasan Industri


Perubahan bentang alam yang ditandai dengan penurunan dan penghilangan tutupan lahan (land cover) berakibat pada penurunan area reservoir dan resapan air. Penurunan kualitas air.


Degradasi komponen biotik/abiotik pada ekosistem esensial, deforestasi ekosistem lindung.


Berkurangnya luas kawasan hutan lindung. Menurunnya fungsi ekosistem sebagai penyedia materi dan energi dalam siklus tertentu (hidrologi, karbon, oksigen dan sebagainya)


Berkurangnya luas kawasan hutan lindung. Menurunnya fungsi ekosistem sebagai penyedia materi dan energi dalam siklus tertentu (hidrologi, karbon, oksigen dan sebagainya). Mengaplikasikan konsep-konsep tata ruang yang ideal berbasis pada konsep pembangunan berkelanjutan, ramah lingkungan, membumi.

55



(RTH) yang proporsional

air.

Akan terjadi perubahan iklim, baik pada awal konstruksi, operasi maupun pasca operasi pengembang an kawasan industri.Pada tahap konstruksi dan operasi, degradasi lingkungan akibat perubahan land use/land cover akan

Akan terjadi perubahan iklim, baik pada awal konstruksi, operasi maupun pasca operasi pengembangan kawasan industri.Pada tahap konstruksi dan operasi, degradasi lingkungan akibat perubahan land use/land cover akan berimbas pada perubahan suhu/iklim

BAB III







Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptif perubahan iklim berimbas pada perubahan suhu/iklim mikro dalam skala luas yang sistemik mengarah pada perubahan iklim makro.

56

Tingkat ketahanan dan Potensi Keanekaragam an hayati mikro dalam skala luas yang sistemik mengarah pada perubahan iklim makro. Kawasan Banyuasin merupakan ekosistem yang unik dengan tipe dan karakter ekosistem lahan basah (wetland) yang rentan perubahan. Kawasan Banyuasin secara hidrologi berada di hilir Sumsel yang notabene merupakan muara akhir

BAB III



Pembangu nan dan Pengemba ngan Kawasan Industri Masyarak at Berbasis Perkebuna n dan Kehutana n


Perubahan bentang alam yang ditandai dengan penurunan dan penghilangan tutupan lahan (land cover) berakibat pada penurunan area reservoir dan resapan air. Penurunan kualitas air.


Degradasi komponen biotik/abiotik pada ekosistem esensial, deforestasi ekosistem lindung.


Berkurangnya luas kawasan hutan lindung. Menurunnya fungsi ekosistem sebagai penyedia materi dan energi dalam siklus tertentu (hidrologi, karbon, oksigen dan sebagainya)


Berkurangnya luas kawasan hutan lindung. Menurunnya fungsi ekosistem sebagai penyedia materi dan energi dalam siklus tertentu (hidrologi, karbon, oksigen dan sebagainya). Mengaplikasikan konsep-konsep tata ruang yang ideal berbasis pada konsep pembangunan berkelanjutan, ramah lingkungan, membumi.

57


Akan terjadi perubahan iklim, baik pada awal konstruksi, operasi maupun pasca operasi pengembang an kawasan industri.Pada tahap konstruksi dan operasi, degradasi lingkungan akibat perubahan land use/land

Tingkat ketahanan dan Potensi Keanekaragam an hayati dari degradasi dan perubahan kawasan hulu dan tengah Sumsel. Akan terjadi perubahan iklim, baik pada awal konstruksi, operasi maupun pasca operasi pengembangan kawasan industri.Pada tahap konstruksi dan operasi, degradasi lingkungan akibat perubahan land use/land cover akan berimbas pada perubahan

BAB III







Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptif perubahan iklim cover akan berimbas pada perubahan suhu/iklim mikro dalam skala luas yang sistemik mengarah pada perubahan iklim makro.

58

Tingkat ketahanan dan Potensi Keanekaragam an hayati suhu/iklim mikro dalam skala luas yang sistemik mengarah pada perubahan iklim makro. Kawasan Banyuasin merupakan ekosistem yang unik dengan tipe dan karakter ekosistem lahan basah (wetland) yang rentan perubahan. Kawasan Banyuasin secara hidrologi berada di hilir Sumsel yang notabene merupakan

BAB III



Pembangu nan dan Pengemba ngan Pertamba ngan, Energi dan Migas


- Dampak open dumping penggalian bahan tambang (ex: batubara) adalah hilangnya tutupan lahan dan berubahnya pola bentang alam. Lebih jauh berdampak langsung pada menurunnya daya dukung tanah/lahan, air dan udara.


-Perkiraan dampak, resiko diantaranya: degradasi lingk. (komponen biotik abiotik ekosistem), pencemaran tanah, air dan udara. -Kegiatan eksplorasi dan distribusi produksi, berimbas pada terganggunya penggunaan akses layanan publik, seperti: jalan dan sungai sbg satu kesatuan ekosistem. Lebih jauh akan memicu konflik



- fungsi ekosistem -Pemanfaatan SDA sebagai penyedia : energi fosil nutrisi, suplai air, (batubara) perlu sumber plasma dikelola dan dikaji nutfah, oksigen , lebih jauh melalui: materi genetik, 1) sistem valuasi materi organik dan ekonomi, 2) energi akan penghitungan nilai menurun. ekosistem, 3) - hilangnya fungsi konversi dan utama lahan dengan estimasi kesesuaian keragaman vegetasi antara tingkat penutupnya sebagai kebutuhan pengendali banjir, pemanfaatan erosi, pengikat dengan potensi karbon, penyedia cadangan SDA yang oksigen. tersedia. terancamnya - Pengembangan fungsi hutan energi terbarukan

59


Berdasarkan aspek topografi, hidrologis, geofisik, wilayah Banyuasin merupakan zona hilir dari kawasan SumSel. Kondisi ini mempengaru hi dinamika dan karakteristik kawasan ini. Pada zona

Tingkat ketahanan dan Potensi Keanekaragam an hayati muara akhir dari degradasi dan perubahan kawasan hulu dan tengah Sumsel. Berubahnya bentang lahan akibat hilangnya tutupan lahan berimbas pada: kesimbangan ekosistem, hilangnya koridor satwa/fauna, menurunnya indeks keanekaragama n flora fauna darat dan perairan. -

Sebagian

BAB III





- Pengembanga n optimalisasi energi berbasis biomassa diperlukan, namun masih perlu dilakukan riset yang intens dan mendalam. - Pengembanga n energi terbarukan merupakan upaya yang sangat tepat, diperlukan pendekatan teknologi yang inovatif dan ramah lingkungan.

sosial, pencemaran ekosistem darat dan akuatik.



sebagai media penghubung antara kebutuhan bathin masyarakat lokal melalui pembentukan karakter budaya lokal.

sangat ideal untuk dikembangkan di kawasan Banyuasin mengingat melimpahnya resources dan potensi energi alternatif di kawasan ini.

60

Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptif perubahan iklim hilir ini dipastikan terjadi akumulasi dampak dari semua aktivitas kehidupan zona tengah dan hulu. Tingkat kerentanan yang relatif tinggi dimungkinka n terjadi ditambah lagi dengan upaya ekplorasi, kondisi ini memicu efek perubahan iklim dan rendahnya

Tingkat ketahanan dan Potensi Keanekaragam an hayati besar Banyuasin merupakan daerahperairan /banjiran berupa: sungai, rawa, lebak, sebagai habitat biota air. - Kawasan ini dikenal memiliki potensi perikanan tangkap relatif tinggi. Dipastikan limbah air asam tambang dari aktivitas penambangan mengancam SDA perikanan.

BAB III



2.

Pembangu nan dan Pengemba ngan Pelabuhan



- Kegiatan ini berpengaruh langsung pada efek turunannya berupa, terbentuknya: komunitas urban city, pemukiman, fasilitas layanan publik, area perdagangan dan industri hilir, area pabrikasi, dll. Dampak lebih jauh: pembukaan lahan tidak terkendali (alih fungsi lahan), aktivitas manusia dan

-Dipastikan terjadi deforestasi ekosistem pantai pesisir khususnya hutan mangrove, yang dikenal sebagai PAGAR ALAM ekosistem pantai pesisir dan merupakan zona transisi sebelum kerusakan langsung mengancam daratan (pelindung efek dari Efek Global Warning: naiknya muka air laut, ombak, dsb). -Ancaman penggerusan dan aberasi pantai.


-Ancaman menurunnya layanan fungsi ekosistem perairan (laut, estuari, sungai) sebagai penyedia sumberdaya perikanan tangkap di kawasan Banyuasin, perlindungan sumberdaya genetik/ plasma nutfah. -Diperlukan penanganan tataguna ekosistem mangrove sebagai pengendali abrasi pantai atau penggerusan daratan.



daya lenting. -Keberadaan - Meningkatn pelabuhan, ya dermaga dan pembukaan terminal sebagai lahan, sbg fasilitas pendukung efek utama untuk turunan distribusi dan pembangun suplai SDA dari dan an ke wilayah SumSel pelabuhan sudah sangat TAA jika mendesak, tetapi tidak selayaknya selain dikelola memperhitungkan dengan manfaat juga cermat, memperhitungkan dipastikan ancaman terhadap berdampak cadangan SDA. pada hilangnya fungsi buffer -Pentingnya membatasi laju zone alih fungsi lahan (gugusan dan pembukaan hutan kawasan esensial, mangrove) melalui mekanisme dan

61

Tingkat ketahanan dan Potensi Keanekaragam an hayati Hilangnya tutupan lahan berimbas pada: 1) terganggunya keseimbangan fungsi ekosistem pesisir pantai, 2) rusaknya koridor esensial bagi satwa/fauna, 3) terganggunya habitat satwa/fauna endemik; 4) menurunnya indeks keanekaragama n hayati flora fauna darat dan perairan di tingkat species

BAB III





produk industri yang akan menghasilkan limbah. - Sementara bagian pantai timur kawasan ini merupakan BUFFER ZONA dengan kekayaan ekosistem mangrove yang tinggi dan melindungi daratan, pesisir dan pantai timur pulau Sumatera. Secara geografis dan geomorfologis sangat berdekatan

-Akumulasi material sedimen dari hulu dan aberasi pantai berdampak langsung bagi aktivitas pelabuhan dan dermaga. -Terjadinya pencemaran tanah, air dan udara sebagai akibat dari aktivitas manusia meningkat seiring dengan produksi limbah (domestik, transportasi, industri). -



-Pengembangan kawasan pelabuhan dan dermaga jika tidak terkendali akan menggerus nilai-nilai budaya lokal (culture service) khususnya nilai tradisi masyarakat pesisir yang unik. Asimilasi dengan budaya luar mungkin akan terjadi, hal ini bisa menimbulkan kondisi positif tetapi sebaliknya dapat mengancam indegenous knowledge (pengetahuan masyarakat lokal).

penerapan regulasi.

Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptif perubahan iklim terancamny a kawasan lindung. Kondisi ini jika tidak dikelola menyebabka n meningkatn nya kerentanan dan berkurangny a daya pulih ekosistem . - Menurunnya kuantitas dan kualitas ekosistem mangrove berimplikasi pada meningkatn ya emisi

62

Tingkat ketahanan dan Potensi Keanekaragam an hayati dan genetik. - Meningkatnya aktivitas manusia di kawasan perairan akibat pembangunan dan pengembangan pelabuhan, dermaga/ terminal menurunkan resistensi (daya tahan) kehidupan satwa liar endemik wildlife yang sangat penting di wilayah Pantai Timur Sumatera. Diantara kekayaan alam

BAB III







langsung dengan kawasan lindung suaka alam TAMAN NASIONAL SEMBILANG.9 di wilayah SumSel dan TN. BERBAK di wilayah Jambi) - Ancaman serius terhadap kawasan lindung DUNIA yang termasuk dalam situs RAMSAR dengan potensi kenaekaragama n hayatinya sangat tinggi (baik keragaman ekosistem,

Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptif perubahan iklim karbon selanjutnya memicu terjadinya perubahan cuaca dan secara global akan mengancam peningkatan muka air laut.

63

Tingkat ketahanan dan Potensi Keanekaragam an hayati tersebut adalah Lokasi Semenanjung Banyuasin sebagai habitat burung migran.

BAB III



Pembangu nan dan Pengemba ngan Permukim an dan Perumaha n





species maupun genetik) - Kondisi - Dampak dan resiko - Menurunnya fungsi - proporsi yang topografi, lingkungan yang layanan ekosistem seimbang antara penyedia tersedianya hidrologi, ditimbulkan dari 4 sebagai geomorfologi jenis kegiatan SDA air, tanah, kawasan terbangun merupakan beragam. Secara udara yang sehat. dengan penetapan land area resapan, area aspek daya umum mengarah - Percepatan berimbas konservasi, dukung lahan pada terjadinya clearing area dan air yang perubahan rona pada terganggunya hijau, area transisi perlu lingkungan alami fungsi indikator ekosistem menjadi diperhatikan. sebagai akibat sebagai pengendali kesesuaian antara Mengingat percepatan alih erosi, banjir, pemanfaatan lahan wilayah fungsi lahan. longsor, dan pencadangan pengembangan - Berdirinya tegakan peningkatan sumberdaya alam. sebagian lahan bangunan akan suhu. - Dinamika arus basah, kawasan merubah struktur - Penduduk lokal pasang surut di banjiran, dan morfologi lahan, termarginal akibat kawasan lahan rawa. sirkulasi udara, asimilasi basah Banyuasin pola drainase. pendatang. mjd pertimbangan - Memerlukan Selanjutnya jika - Berkembangnya utama dalam perencanaan kawasan telah kawasan urban mendisgn, untuk terbangun, problem city memerlukan merencanakan dan kelayakan: susulan akan pengelolaan membangun pola

64



-Perubahan - tingkat dan ketahanan dan dinamika potensi pola arus keanekaragama pasang n hayati surut menurun jika sebagai ciri pembukaan kawasan (alih fungsi) lahan basah lahan tidak Banyuasin, terkendali. menjadi - Aspek faktor keanekaragam pembatas n hayati yang dlm terancam membangun dengan area meningkatnya pemukiman kawasan perdagangan terbangun di kawasan adalah ini. menurunnya -Dasar keragaman keruangan ekosistem,

BAB III







tataruang, muncul khusus. konstruksi fisik. aksesibilitas, pencemaran udara, fasilitas air dan tanah. infrastruktur, sistem drainase, proporsi RTH (ruang terbuka hijau), sistem pengolahan limbah, sistem transportasi, dll. - Karakteristik - Dampak dan resiko - fungsi/jasa layanan - Kegiatan pertanian lahan/tanah, yang ditimbulkan ekosistem lebih dan optimalisasi kondisi fisik erat kaitannya terpadu, melalui lahan melalui kimia lahan, dengan tata kelola pemanfaatan SDA diversifikasi jenis Pengemba ketersediaan dan penerapan (flora, fauna darat, pemanfaatan, ngan dan suplai air, teknologi ramah biota air,ternak) dg penanaman, Pertanian aspek lingkungan. pengelolaan dan pengolahan yang Umum topografi, - Penanganan penerapan relevan dengan geomorfologi, produksi pasca teknologi ramah jenis peruntukan pola hidrologi panen dan aplikasi lingkungan. lahan dan potensi maupun teknologi pasca - Layanan SDA yang tersedia aksesibilitas panen yang ramah pengaturan dan SDM yang

65

Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptif perubahan iklim dan aspek tata ruang menjadi pedoman dalam menjaga tingkat kerentanan kawasan pembangun an.

Tingkat ketahanan dan Potensi Keanekaragam an hayati hilangnya ekosistem alami berganti ekosistem buatan atau binaan.

- pola budidaya Pemanfaatan monokultur lahan (revolusi hijau melalui dan biru) kegiatan ditinjau dari pertanian, aspek perikanan keseimbangan atau ekosistem, peternakan justru akan prinsipnya mengancam akan keanekaragamn membentuk hayati species

BAB III




menjadi faktorfaktor yang perlu diperhitungkan untuk merancang pengembangan kawasan pertanian, peternakan, perikanan maupun kelautan - Prinsip kesesuaian daya dukung lahan. . diinisiasi dalam menerapkan mekanisme, penanganan budidaya dan produksi serta tata kelola teknologi yang




lingkungan jika ekosistem melalui terlibat adalah tidak diterapkan optimalisasi indikasi adanya akan berdampak pemanfaatan lahan; efisiensi pada menurunnya pengaturan pola pemanfaatan. mutu, rendahnya tanam dan - Disamping nilai jual, turunnya diversitas jenis pentingnya pola nilai kompetitif tanaman unggulan. kesesuaian dalam memasuki - Layanan kultural peruntukan lahan pangsa pasar yang melalui aplikasi (ntuk pertanian, harus eco labeling. pengetahuan dan peternakan, kearifan lokal perikanan, industri masyarakat dalam berbasis pertanian), mengelola SDA dan hal lain yang lahan sesuai penting adalah peruntukan. efisiensi dalam: pengadaan produk - Layanan pendukung pendukung (pupuk, anti hama, kehidupan benih), teknologi diperoleh dalam infrastruktur bentuk: produk pendukung(alat/te biomasa (hasil knologi/mekanisasi pangan, papan, pertanian), SDA obat); produk pendukung (air, materi dari siklus media tanah) yang

66

Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptif perubahan iklim ekosistem binaan atau buatan.

Tingkat ketahanan dan Potensi Keanekaragam an hayati lokal (species endemik). Lebih jauh berimbas pada punah dan hilangnya species dan gen endemik.

Perubahan ekosistem alami secara terus menerus berdampak Tingkat pada ketahanan meningkatny species lokal a kerentanan akan menurun ekosistem jika invasi (komponen species-species biotik dan in situ terus abiotik) menerus dilakukan tanpa Lebih jauh ada jeda lagi, kondisi adaptasi. ini mempengaru hi tingkat adaptasi terhadap

BAB III




-

3.

Pengemba ngan Pariwisata


berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

-Pengembangan jenis kawasan wisata sangat tergantung pada: 1) kesesuaian lahan (jenis



materi dan transfer akan diterapkan energi(oksigen, dalam kegiatan ini. hidrogen, nitrogen, - Produk pendukung dll). (seperti pupuk, anti hama, bibit) dan teknologi, infrastruktur pendukung bersifat ramah lingkungan. Bukan justru mendatangkan masalah, karena mahal, ketergantungan, atau kesulitan menerapkan dan mendapatkannya. Pengembangan destinasi pariwisata berdampak pada: 1) perubahan bentang lahan dalam hal ini ekosistem lahan basah Banyuasin; 2)

- Jasa dan layanan ekosistem sebagai penyedia resources (air, tanah dan udara) yang bersih dan sehat. Terutama ekosistem akuatik

Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptif perubahan iklim perubahan iklim.

Orientasi - kerentanan pengembangan akan terlihat pariwisata lebih pada aspek tepat berbasis sosial dan ekotourism (wisata sistem ekologi). pengelolaan dan

67


BAB III





lahan/tanah dan air), 2) potensi SDA, 3) potensi SDM pendukung dalam hal ini stakeholder yang akan mendukung kebijakan program (sebagai pengelola), 4) infrastruktur, sarana prasarana pendukung, 5) tujuan, sasaran dan prospek.

resiko peningkatan beban pencemar (tanah, air, dan udara); 3) asimilasi kultur; 4) peluang munculnya konflik antara masyarakat lokal dengan pendatang.

Keragaman tife ekosistem (dataran kering, perairan darat/sungai,

dampak dan resiko yang kemungkinan akan berkembang adalah pembukaan lahan/hutan untuk kawasan wisata golf dan agrowisata. Menurunnya tutupan lahan, hilangnya hutan ancaman dan resiko terhadap hilangnya fungsi flora/vegetasi sebagai pelindung


yang menjadi kawasan unggulan bagi Banyuasin untuk kegiatan pariwisata. - layanan ekosistem dalam pengaturan dan pengendalian erosi, abrasi, banjir, ombak, kekeringan. Mengingat kawasan Banyuasin sebagian besar berupa perairan (lahan basah) dan beberapa diantaranya berupa kawasan lahan kering dan lahan gambut. Kondisi ini memerlukan penanganan tersendiri.



Diperlukan pemeliharaa indikasi n kawasan keseimbangan wisata. antara capaian/target - Keberadaan kunjungan hutan wisatawan dengan mangrove , pengelolaan, Hutan penanganan dan Industri dari pemeliharaan beberapa kawasan wisata. izin HPH disatu sisi menjadi faktor pendukung adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Tetapi disisi lain, ancaman terhadap hutan di kawasan

68


BAB III





lebak, rawa banjiran, estuari, laut dangkal, pantai pesisir, laut dalam dan laut lepas) didukung potensi keragaman flora/vegetasi tutupan lahan yang tinggi, seperti: ekosistem mangrove yang dihuni oleh fauna/satwa darat dan air yang sangat beragam membuat kawasan Banyuasin memiliki potensi dan daya

dan habitat fauna/satwa.



Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptif perubahan iklim Banyuasin sangat tinggi, faktor inilah yang akan berdampak pada peningkatan emisi karbon dan peningkatan suhu.

- layanan ekosistem dalam aspek budaya, ekosistem menjadi media pengembangan bagi: estetika, pengetahuan, nilai nilai kearifan lokal, transfer tradisi dan adat.

69


BAB III









dukung untuk kegiatan pariwisata sangat tinggi, terutama ekowisata.

Pembangu

seperti diketahui dikawasan ini terdapat Taman Nasional Sembilang yang berbatasan dengan TN. Berbak merupakan situs Ramsar, telah dinyatakan sebagai kawasan konservasi dunia. -Karakteristik

-Kawasan

perairan

-Pembangunan

- Pengelolaan

70

- Pengembang - limbah

cair

BAB III





nan dan Pengemba ngan Pengelolaa n Air Limbah

lahan basah Banyuasin berupa kawasan banjiran (sungai, rawa, gambut, lebak) estuari, laut dangkal dan laut dalam. dll membutuhkan design, perencanaan dan konstruksi khusus dalam membangun unit IPAL.

rentan terhadap kehadiran limbah cair yang bersumber dari aktivitas manusia (industri, domestik, perkebunan, pertanian, bahkan dari kegiatan transportasi air).

-Konstruksi dan design IPAL yang tidak ideal untuk diaplikasikan di ekosistem lahan basah,

-Dampak nyata dari keberadaan limbah cair adalah pencemaran air dan tanah di wilayah perairan Banyuasin. -Resiko yang langsung berakumulasinya zat pencemar air di dlm tubuh biota air/ikan, konsumen/manusi



IPAL, mendukung teknologi IPAL recovery dan reuse disatu sisi harus sumberdaya air dan mengalokasikan cost bagian dari water economi untuk management. implementasinya. Pengembangan IPAL Namun disisi lain akan mendukung akan kehidupan mengoptimalkan sumberdaya pemanfaatan SDA, perairan yang kebutuhan dapat merupakan potensi terpenuhi tetapi SDA Kab. sumberdaya alam Banyuasin. dan ekosistem tetap - Layanan sebagai terjaga pengatur ekosistem kelestariannya. akan terwujud dalam bentuk - Penghitungan pengaturan siklus optimalisasi makanan dan jaring pemanfaatan SDA makanan (food chain merupakan bagian dan web chain). dari penghitungan Recovery yg terjadi nilai SDA atau ekonomi. pada ekosistem valuasi perairan akibat Hal ini penting berfungsinya sistem untuk mengukur

71



an dan implikasi penerapan IPAL berdampak pada menurunny a kerentanan mahluk hidup. Artinya beban pencemaran akan berakumula si pd setiap tingkatan tropik mahluk hidup dan akan menumpuk pada level tingkatan

selain mengancam potensi substrat sumberdaya air dan kehidupan biota perairan (komponen biotik), juga mengancam keberlanjutan substrat tanah sebagai media tumbuh flora dan pendukung habitat fauna/satwa. Ancaman yang terjadi berupa menurunnya tingkat ketahanan dan potensi keragaman hayati (ddi

BAB III





menyebakan penyebaran degradasi tanah dan air sangat luas, karena media air memiliki percepatan dan efek penyebaran limbah sangat cepat dan luas.

a; Menurunnya produksi perikanan tangkap (sungai, lebak, rawa dan laut). Turunnya produksi pertanian/ perkebunan, karena keberadaan limbah cair berdampak pada ekosistem darat, baik ekosistem alami atau binaan. Seperti: ekosistem pertanian lahan basah. -Konflik sosial akibat penurunan produksi hasil perikanan tangkap, masyarakat akan beralih pekerjaan .



pengelolaan IPAL di kawasan Banyuasin berkontribusi pada perlindungan dan perkembangan juvenil, benih, plasma nutfah, keragaman genetik dan species biota air sebagai sumberdaya perikanan tangkap di kawasan perairan Banyuasin. Jasa ekosistem sebagai pendukung kehidupan manusia dilihat dari nilai produksi biomasa yang terkandung dalam sumberdaya perikanan sebagai sumber protein hewani.

kesesuaian/keseimb angan antara tingakt pemanfaatan dan pencadangan potensi.


trofik eksistem arat, tertinggi. air) di wilayah Kondisi ini perairan dan akan lebih daratan jauh Kabupaten menyebebak Banyuasin. an tingginya tingkat kerentanan komponen biotik pada ekosistem aquatik.

Jika dilihat hanya dari satu aspek, maka upaya pembangunan dan pengembangan IPAL hanya akan menambah alokasi cost saja. Tetapi jika mekanisme hukum - Meningkatkan ekonomi kerentanan sumberdaya alam juga akan lingkungan dan terjadi pada valuasi cost and kehidupan di benefit of ekosistem resources, daratan. diterapkan, maka Proses akan terjadi efisiensi degradasi dan efektifitas terjadi pada pemanfaatan menurunnya

72


BAB III







sumberdaya alam. - Nilai-nilai kesimbangan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dapat diimplementasikan dalam semua aspek pembangunan.

73

Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptif perubahan iklim fungsi hara dan nutrisi tanah akibat keberadaan limbah cair. - Meningkatnya kerentanan juga terjadi pada manusia sebagai agen pelaksana pengelolaan lingkungan dan pembangunan . Saat ramburambu keamanan ekosistem, keberlanjutan fungsi lingkungan dilanggar maka kehidupan


BAB III



4.

Pengemba ngan Wilayah Transmigr asi


-terjadinya perubahan bentang lahan akibat adanya alih fungsi lahan. Kondisi ini dilakukan secara terencana dengan mempertimbang kan aspek daya dukung tanah dan air. Kedua komponen abiotik ini menjadi penting mengingat keseuaian aspek hidrologi, geomorfologi dan topografi


- Dampak akibat pembukaan tutupan lahan oleh tajuk vegetasi tumbuhan, secara langsung terjadi pada komponen hidrologi dan topografi ekosistem. - Jika pembukaan lahan pada ekosistem/hutan alami, maka dampak yang terjadi adalah berubahnya fungsi hidrologi dan topografi akibat land clearing resiko turunannya berupa erosi, banjir, abrasi, penggerusan tanah wilayah DAS


Layanan fungsional yang diperoleh dari ekosistem berupa: ketersediaan air, udara segar, Oksigen, sumber pangan. Keberlanjutan fungsi ini paling tidak harus dipertahankan pada lahan petak proyek transmigrasi.. -Layanan pengaturan ekosistem layak dipertahankan melalui meknaisme pengendalian banjir, pengendalian erosi,


-Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan/tanah dapat terpenuhi namun perlindungan dan konservasi kawasan tetap harus diprioritaskan melalui perencanaan tata ruang dan penerapan mekanisme pola kesesuain lahan untuk pengembangan wilayah transmigrasi.

74



manusia akan terancam. -Perubahan - Perubahan alih bentang fungsi lahan lahan akibat yang relatif alif fungsi cepat dan luas lahan, akan memiliki mempengaruhi dampak penurunan berupa indeks perubahan keanekaragama kondisi n hayati. iklim Indeks ini akan mikro, menjadi selanjutnya indikator akan terancamnya berimbas suatu pada ekosistem, dampak apakah turunannya, keanekaragama yaitu : n hayatinya terjadi terancam perubahan punah, rusak cuaca atau ekstrim, fragile/rapuh.

BAB III





menjadi indikator kesesuaian lahan untuk pembukaan wilayah transmigrasi. Kawasan Banyuasin berada di zona hilir dari Sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi yang mengalir di wilayah Sumatera Selatan. Kondisi ini diindikasikan dengan sifat daya dukung lahan yang fragile dan rentan. Lebih

(umumnya masyarakat akan membuka wilayah pemukiman transmigrasi yang dekat dengan sumberdaya air (sungai) dan aksesibilitas/transp ortasi yang relatif cepat dan mudah). -pembukaan lahan sering menggunakan teknik pembakaran dan penebangan tebang pilih. Idealnya menerapkan metode pembukaan lahan yang ramah lingkungan Dampak dan resiko turunannya berupa


-


pengendalian pengendalian dampak perubahan iklim. Diperlukan tata kelola dan perencanaan tata ruang untuk pembukaan lahan yang memiliki tutupan vegetasi. Disamping itu perencanaan dan visibilty studi harus dimplementasikan jika akan membangun tapak wilayah transmigrasi.



peningkatan suhu, - Tipe dan perubahan karekateristik pola iklim ekosistem lahan (curah basah yang hujan) dimiliki kenaikan kawasan muka air Banyuasin, laut, dsb. membuat -Diperlukan pengembangan waktu dan wilayah proses yang transmigrasi di relatif lama kawasan ini untuk memerlukan meningkatk perencanaan an daya tataruang yang lenting dan matang dengan kapasitas menerapkan untuk prinsip-prinsip menyesuaik pemanfaatan an kondisi kesesuaian yang terjadi. lahan.

75

BAB III





jauh hal ini berpengaruh terhadap kompleksitas penanganan dan penataan.

peningkatan asap sampai menimpa wilayah/region Pulau Sumatera. Dampak dan resiko turunan akan lebih jauh jika regulasi dan tata kelola penataan tata ruang kawasan bersinggungan dengan tanah adat atau lahan marga yang merupakan hak ulayat masyarakat lokal. Biasanya akan muncul konflik sosial antara penduduk datangan sebagai masyarakat tranmigran dengan masyarakat lokal yang menjust kepemilikan lahan.



76



BAB III



5.

Pembangu nan dan Pengemba ngan Sanitasi



-Prinsip pengembangan sanitasi adalah konsistensi dan perubahan perilaku (behavior) hidup bersih dan sehat. -Penataan semua komponen yang menjadi potensi bagi pengembangan sanitasi, antara lain sumberdaya alam (tanah dan air), sarana prasarana infrastruktur, perencanaan tata ruang dan

-Dampak akan muncul jika sistem design, konstruksi, penataan mekanisme sanitasi, dan kelayakan aspek tata ruang tidak ideal TIDAK memperhatikan regulasi dan metode yang tepat. - dampak yang akan hadir dalam bentuk pencemaran air, tanah dan udara.



-pengembangan sistem sanitasi li ngkungan akan memulihkan fungsi layanan ekosistem. Dan mengurangi beban bagi kerja dan fungsi ekosistem.

-Jika dilihat hanya dari satu aspek, maka upaya pembangunan dan pengembangan sanitasi lingkungan hanya akan menambah alokasi cost saja. Tetapi jika mekanisme hukum ekonomi sumberdaya alam lingkungan dan valuasi cost and benefit of resources, diterapkan, maka akan terjadi efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya alam. -Lebih jauh lagi nilai-nilai kesimbangan dan keberlanjutan dalam

-mekanisme pengaturan ekosistem akan membaik dengan dukungan sistem sanitasi lingkungan yang aman dan sehat.

-Jika dikaji lebih jauh lagi akan - melalui muncul dampak pengembangan lingkungan turunan sistem sanitasi berupa resiko lingkungan, maka lingkungan, antara layanan budaya lain seperti: pada terkandung

77



-Pada prinsipnya sistem sanitasi mampu menurunkan /mengurangi sifat kerentanan setiap komponen lingkungan (baik abiotik maupun biotik). -Emisi gas buangan baik dari aktivitas domestik maupun industri akan mempengaru hi perubahan iklim muka

- Sistem dan mekanisme sanitasi lingkungan yang ideal dan memnuhi standar mutu, akan mengurangi beban lingkungan, meningkatkan daya tahan dan potensi keanekaragama n hayati.

BAB III




kesesuaian lahan untuk pengelolaan persampahan, pengelolaan air bersih dan air baku limbah. -Sangat penting memperhatikan konstruksi dan design pendukung sarana/fasilitas pengembangan sanitasi lingkungan. Hal ini terkait dengan daya dukung lahan/tanah yang sebagian besar wilayah Banyuasin memiliki kategori/ tife



1) munculnya bau di dalam fungsi area TPA, 2) ekosistem akan rentannya kondisi terwujud melalui sanitasi proses peningkatan masyarakat sekitar nilai etika, dan menurunnya pengetahuan dan kesejahteraan pengayaan spirit masyarakat lokal, tradisi yang dalam 3) kehadiran limbah kearifan lokal. B3 yang akan Budaya ekosistem mencemari yang bersih dan ekosistem sungai, sehat ini akan rawa, lebak dan diwariskan ke lahan pertanian generasi berikutnya. penduduk lokal, 4) - Laju peningkatan produksi limbah B3 biomasa dan baik sebagai bahan produksi materi, baku pengolahan nutrisi dan energi maupun sebagai yang diproses dalam produk sampingan lingkungan akan dari kehadiran dan optimal. aktivitas kegiatan industri, kegiatan eksplorasi penambangan


pemanfaatan sumberdaya alam dapat diimplementasikan.

78

Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptif perubahan iklim bumi. -Sementara itu kualitas dan besarnya emisi gas buangan salah satunya dipengaruhi oleh buruknya sistem sanitasi lingkungan. Berarti jika sistem sanitasi baik, maka semua kinerja komponen ekosistem (biotik dan abiotik) akan baik, mahluk hidup lebih


BAB III





lahan basah PASANG SURUT (sungai, rawa banjiran, lebak, estuari, laut). -Pengalokasian tempat pembuangan akhir sampah (TPA); sarana air bersih kota kabupaten, penyediaan penyelolaan air baku; pengembangan sarana air bersih perkotaan dirancang merujuk pada perencanaan tata kota dan

batubara dan mineral dalam bentuk air asam, meningkatknya alih fungsi lahan dan penggunaan pupuk, pestisida, insektisida untuk kegiatan perkebunan yang umumnya dikelola para investor.



Tingkat Kerentanan dan kapasitas adaptif perubahan iklim antisipatif dan adaptif terhadap setiap perubahan ekosistem (termasuk perubahan iklim).

79


BAB III







RTRW Kabupaten Banyuasin.


Sumber : Hasil Diskusi Internal Pokja PL dengan Pemangku Kepentingan Tahun 2013

80


BAB III


3.6.2 Memberikan Penilaian dan Mendeskripsikan pengaruh Program-program

prioritas

yang

terpilih

melalui

proses

sebagaimana dimaksud pada huruf a, dinilai besaran pengaruh positif dan negatifnya. Deskripsi pengaruh meliputi pengaruh langsung maupun tidak langsung. Pengaruh program prioritas KLHS RPJMD Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel 3.14.

81

BAB III


Tabel 3.14

Penilaian dan Pendeskripsian Pengaruh Program Prioritas terhadap Isu Pembangunan Berkelanjutan No

1

2

Program Prioritas

Nilai


++ (namun dapat bernilai “__” jika disandingkan dengan isu Lingkungan Ekologi)

Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan

++ (namun dapat bernilai “__” jika disandingkan dengan isu Lingkungan

Deskripsi Perkiraan Pengaruh Program Prioritas terhadap Isu PB Availabilitas Kemandirian Sosial & Daya Saing Lingkungan Ekologi Infrastruktur Ekonomi Daerah

Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota perairan, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu,terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah

Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah, meningkatnya pelayanan publik, dll

Meningkatnya aksesibilitas antar wilayah, meningkatnya pelayanan publik, dll

82

Terpicunya pertumbuhan ekonomi, mempermudah kehidupan sosial masyarakat, dll

Terbukanya keterisolasian dengan daerah tetangga, memperlancar arus distribusi produksi daerah ke daerah tetangga, berkurangnya ketertinggalan pembangunan, dll

Terpicunya pertumbuhan ekonomi, mempermudah kehidupan sosial masyarakat, dll

Terbukanya keterisolasian dengan daerah tetangga, memperlancar arus distribusi produksi daerah ke daerah

BAB III


No

Program Prioritas

Nilai Ekologi)

3

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri



domestik, terganggunya ekosistem perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota perairan, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu,terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), munculnya sedimentasi khususnya di wilayah perairan, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem darat dan perairan, degradasi lahan, menurunnya populasi biota darat dan perairan, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terpicunya penurunan populasi ikan

tetangga, berkurangnya ketertinggalan pembangunan, dll

Tersedianya kawasan representatif bagi pengembangan industri, meningkatnya hasil produksi industri, meningkatnya kualitas hasil produksi industri, dll

83

Terpicunya pertumbuhan ekonomi, terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan hasil produksi industri, meningkatnya PAD, terserapnya tenaga kerja lokal, meningkatnya kualitas SDM di bidang industri, dll

Meningkatnya distribusi hasil produksi industri ke daerah lain, terbukanya peluang untuk menjadi daerah industri, terbukanya peluang untuk menjadi daerah pemasok hasil industri, dll

BAB III


No

Program Prioritas

Nilai


tertentu,terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll

4

5

Pengembangan Pariwisata

Pengembangan Wilayah Transmigrasi

+ (namun dapat bernilai “_” jika disandingkan dengan isu Lingkungan Ekologi)

Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem darat, menurunnya populasi biota darat, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik,terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll

+ (namun dapat bernilai “__” jika disandingkan dengan isu Lingkungan Ekologi)

Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, meningkatnya limbah domestik, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota darat, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terganggunya aliran tanah, konversi

Tersedianya tempat untuk pengembangan prestasi olahraga golf, tersedianya tempat rekreasi, terciptanya ruang terbuka hijau (RTH), dll

Tersedianya lahan transmigrasi yang baik dan layak, terpicunya pembangunan, pengembangan dan atau peningkatan prasarana pendukung wilayah transmigrasi, dll

84

Terpicunya bakat lokal dalam olahraga golf, meningkatnya prestasi olahraga, terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan tempat berolahraga golf yang representatif, meningkatnya PAD, terserapnya tenaga kerja lokal, dll

Tersedianya tempat berolahraga golf yang representatif, meningkatnya prestasi atlet lokal dalam cabang olahraga golf amatir maupun profesional, tersedianya fasilitas penyelenggaraan turnamen golf, dll

Teratasinya permasalahan kawasan kumuh, berkurangnya penyakit masyarakat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, tersedianya tempat tinggal yang layak, dll

Meningkatnya kerjasama dengan daerah lain dalam hal perpndahan penduduk, terbukanya jalan kerjasama di berbagai bidang dengan daerah lain, terbukanya bpeluang menjadi daerah tujuan transmigrasi, dll

BAB III


No

Program Prioritas

Nilai


lahan, dll

6

Pembangunan dan Pengembangan Permukiman dan Perumahan


Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem darat, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota darat, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll

7

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan

++ (namun dapat bernilai “__” jika

Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi

Terpicunya pembangunan, pengembangan dan atau peningkatan prasarana pendukung kawasan permukiman, terciptanya RTH permukiman, tertatanya permukiman masyarakat, tersedianya kawasan perdagangan dan jasa yang representatif, tertatanya bangunan dan lingkungan perumahan, terciptanya drainase yang baik, terkelolanya limbah dan sampah dengan baik, terpicunya iklim usaha yang kompetitif dan berkualitas, dll Tersedianya kawasan hutan sesuai peruntukannya,

85

Teratasinya permasalahan kawasan kumuh, berkurangnya penyakit masyarakat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, tersedianya tempat tinggal yang layak, meningkatnya PAD, meningkatnya pendapatan perkapita, terserapnya tevnaga kerja lokal, terpicunya pertumbuhan ekonomi, mempermudah masyarakat dalam hal mendapatkan kebutuhan hidup, dll

Tersedianya kawasan perdagangan dan jasa yang representatif dan bergairah, meningkatnya kerjasama perdagangan dan jasa dengan daerah lain, terbukanya peluang menjadi kawasan bisnis, terbukanya peluang menjadi proyek percontohan kawasan permukiman terpadu nan sehat, dll

Meningkatnya hasil produksi perkebunan bagi rakyat, meningkatnya

Terbukanya peluang menjadi daerah pemasok oksigen alam,

BAB III


No

Program Prioritas Industri Masyarakat Berbasis Perkebunan dan Kehutanan

8

Pengembangan Pertanian Umum

Nilai disandingkan dengan isu Lingkungan Ekologi)

++ (namun dapat bernilai “_” jika disandingkan dengan isu Lingkungan Ekologi)


gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota perairan, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu,terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), terganggunya ekosistem perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota perairan, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu, terganggunya aliran tanah, konversi lahan, terdampak bahaya penggunaan pestisida dan atau teknologi pertanian umum yang tidak ramah

tersedianya lahan perkebunan sesuai peruntukannya, tertatanya zonasi kawasan hutan dan perkebunan yang sesuai dengan kaidah spasial, dll

Tersedianya infrastruktur yang memadai di bidang pertanian, peternakan dan perikanan, tersedianya kawasan yang representatif bagi usaha pertanian umum, dll

86

pendapatan perkapita, meningkatnya PAD, terserapnya tenaga kerja lokal, terciptanya SDM lokal yang handal dalam bidang perkebunan, terjaganya fungsi hutan sesuai peruntukannya, terjaganya kualitas dan luas hutan bagi kemaslahatan masyarakat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, terpicunya pertumbuhan ekonomi, dll

Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat, meningkatnya hasil produksi pertanian umum bagi rakyat, meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatnya PAD, terserapnya tenaga kerja lokal, terciptanya SDM lokal yang handal dalam bidang pertanian umum, meningkatnya taraf hidup masyarakat, terpicunya pertumbuhan ekonomi, teratasinya

terbukanya peluang menjadi daerah produsen hasil perkebunan, meningkatnya produksi hasil perkebunan dan hutan untuk didistribusikan ke daerah lain, dll

Terbukanya peluang menjadi daerah lumbung pangan, terbukanya peluang kerjasama dengan daerah lain di bidang pertanian umum, meningkatnya distribusi hasil produksi pertanian umum ke daerah lain, dll

BAB III


No

Program Prioritas

Nilai


lingkungan, dll


Berubahnya bentang alam, menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah, terganggunya ekosistem darat dan perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota darat dan perairan, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu, terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll

Tersedianya minyak dan gas bagi masyarakat, tersedianya energi listrik bagi masyarakat, tersedianya aneka hasil tambang bagi masyarakat, dll

10

Pembangunan dan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah

++

Terciptanya lingkungan yang bersih, terkelolanya limbah menjadi energi, pupuk, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi lingkungan ekologi, dll

Tersedianya IPAL yang baik, terpicunya pembangunan infrastruktur pendukung usaha pengelolaan limbah, dll

11

Pembangunan dan Pengembangan

++

Terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, terkelolanya limbah dan

Tersedianya yang baik masyarakat,

9

Pembangunan dan Pengembangan Pertambangan, Energi dan Migas

MCK bagi

87

permasalahan kerawanan pangan, dll Terpenuhinya kebutuhan energi, terpenuhinya kebutuhan minyak dan gas, meningkatnya hasil produksi pertambangan, meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatnya PAD, terserapnya tenaga kerja lokal, terciptanya SDM lokal yang handal dalam bidang teknik pertambangan dan perminyakan, meningkatnya taraf hidup masyarakat, terpicunya pertumbuhan ekonomi, teratasinya permasalahan kerawanan energi, dll Tercegahnya penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh limbah, terpicunya usaha pengolahan limbah menjadi energi, terciptanya SDM yang handal di bidang pengelolaan lingkungan, dll Tercegahnya penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh sampah

Terbukanya peluang menjadi daerah penghasil migas, terbukanya peluang menjadi daerah penghasil tambang, terbukanya peluang kerjasama dengan daerah lain di bidang pertambangan, energi, dan migas, meningkatnya distribusi hasil produksi pertamabangan dan migas ke daerah lain, dll Terbukanya peluang menjadi daerah dengan IPAL yang baik, terbukanya kerjasama dengan daerah lain dalam bidang teknologi pengelolaan limbah, dll Terbukanya peluang menjadi daerah dengan

BAB III


No

Program Prioritas Sanitasi

Nilai


sampah dengan baik, terkonversinya limbah dan sampah menjadi sumber energi, pupuk, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi lingkungan ekologi, terciptanya drainase uyang baik, teratasinya permasalahan genangan air dan bahkan banjir karena pengelolaan drainase yang terintegrasi dengan baik, dll

tersedianya drainase yang baik di tempat-tempat vital, terpicunya pembangunan prasarana pendukung pengelolaan sanitasi (persampahan dan limbah), dll

dan limbah, tercegahnya kejadian genangan air dan banjir karena pengelolaan drainase yang baik, terpicunya usaha pengolahan limbah dan sampah menjadi energi, terciptanya SDM yang handal di bidang pengelolaan sanitasi lingkungan, berkurangnya budaya buang air besar sembarangan di kalangan masyarakat, terfasilitasinya upaya penggalakan hidup sehat kepada masyarakat, dll

sanitasi yang baik, terbukanya kerjasama dengan daerah lain dalam bidang pengelolaan sanitasi, dll

Keterangan: ++ ada pengaruh positif yang sangat tinggi (misalnya, implementasi program prioritas dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isu) + ada kemungkinan pengaruh positif yang tinggi (misalnya, implementasi program prioritas kemungkinan dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isu) -- ada pengaruh negatif yang sangat tinggi (misalnya, implementasi program prioritas tidak dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isu, bahkan akan menghambat pencapaian target dimaksud dan menimbulkan pengaruh negatif yang baru) ada kemungkinan pengaruh negatif yang tinggi (misalnya, implementasi program prioritas kemungkinan tidak dapat berkontribusi untuk mencapai target dari masing-masing isu, bahkan akan menghambat pencapaian target dimaksud dan menimbulkan pengaruh negatif yang baru)

88

BAB III


3.6.3 Menganalisis

pengaruh

kumulatif

masing-masing

isu

pembangunan berkelanjutan. Pengaruh kumulatif program-program yang telah terpilih pada langkah sebelumnya dapat dianalisis dengan menggunakan Tabel 3.15. berikut: (Pokja PL hanya memfokuskan pada pengaruh negatif saja, tidak membahas pengaruh positif) Tabel 3.15 Analisis Perkiraan Pengaruh kumulatif Program Prioritas

No

1

Program Prioritas

Situasi terburuk apabila program prioritas diimplementasikan


Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota perairan, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan

Kelompok masyarakat yang akan terkena pengaruh negatif

Pengaturan implementasi langkah-langkah mitigasi

Kelompok Masyarakat, baik yang tinggal di sekitar proyek maupun masyarakat umum, dll

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PU Bina Marga sebagai leading sector harus menentukan saat yang tepat untuk memulai proyek yaitu di saat tidak ada penolakan dari masyarakat setempat dan di saat telah ada konsep pengimplementasian proyek yang berwawasan lingkungan.

89

BAB III


No

Program Prioritas

2


3

Pembangunan dan

Situasi terburuk apabila program prioritas diimplementasikan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu,terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota perairan, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu,terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll Akan berdampak buruk pada



Kelompok Masyarakat, baik yang tinggal di sekitar proyek maupun masyarakat umum; nelayan, dll

Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PU Cipta Karya sebagai leading sector bersama dengan Dishubkominfo harus menentukan saat yang tepat untuk memulai proyek yaitu di saat tidak ada penolakan dari masyarakat setempat dan di saat telah ada konsep pengimplementasian proyek yang berwawasan lingkungan.

Kelompok Masyarakat,

Pemerintah Kabupaten melalui

90

BAB III


No

Program Prioritas Pengembangan Kawasan Industri

4


Situasi terburuk apabila program prioritas diimplementasikan lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), munculnya sedimentasi khususnya di wilayah perairan, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem darat dan perairan, degradasi lahan, menurunnya populasi biota darat dan perairan, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu,terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem darat, menurunnya populasi biota darat, terpicunya kejadian genangan air bahkan


baik yang tinggal di sekitar proyek maupun masyarakat umum, buruh pekerja, dll


Pengaturan implementasi langkah-langkah mitigasi Diskop,UKM,Perindag sebagai leading sector bersama dengan Bappeda dan PM harus menentukan saat yang tepat untuk memulai proyek yaitu di saat tidak ada penolakan dari masyarakat setempat dan di saat telah ada konsep pengimplementasian proyek yang berwawasan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten melalui Disparsenibudpora sebagai leading sector harus menentukan saat yang tepat untuk memulai proyek yaitu di saat tidak ada penolakan dari masyarakat setempat dan di saat telah ada konsep pengimplementasian

91

BAB III


No

5

6

Program Prioritas



Situasi terburuk apabila program prioritas diimplementasikan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik,terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, meningkatnya limbah domestik, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota darat, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya


Pengaturan implementasi langkah-langkah mitigasi proyek berwawasan lingkungan.

yang

Kelompok Masyarakat, baik yang tinggal di sekitar proyek maupun masyarakat umum, transmigran, dll

Pemerintah Kabupaten melalui Disnakertrans sebagai leading sector harus menentukan saat yang tepat untuk memulai proyek yaitu di saat tidak ada penolakan dari masyarakat setempat dan di saat telah ada konsep pengimplementasian proyek yang berwawasan lingkungan.


Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PU Cipta Karya dan Diskop,UKM,Perindag sebagai leading sector bersama dengan Bappeda dan PM harus menentukan saat yang tepat untuk memulai proyek yaitu di saat

92

BAB III


No

7

Program Prioritas

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Berbasis Perkebunan dan Kehutanan

Situasi terburuk apabila program prioritas diimplementasikan debu, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem darat, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota darat, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota perairan, terganggunya pasodllkan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila


Kelompok Masyarakat, baik yang tinggal di sekitar proyek maupun masyarakat umum, petani perkebunan,

Pengaturan implementasi langkah-langkah mitigasi tidak ada penolakan dari masyarakat setempat dan di saat telah ada konsep pengimplementasian proyek yang berwawasan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten melalui Dishutbun sebagai leading sector harus menentukan saat yang tepat untuk memulai proyek yaitu di saat tidak ada penolakan dari masyarakat setempat dan di saat telah ada konsep pengimplementasian proyek yang berwawasan lingkungan.

93

BAB III


No

8

9

Program Prioritas



Situasi terburuk apabila program prioritas diimplementasikan pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu,terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), terganggunya ekosistem perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota perairan, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu, terganggunya aliran tanah, konversi lahan, terdampak bahaya penggunaan pestisida dan atau teknologi pertanian umum yang tidak ramah lingkungan, dll Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Berubahnya bentang alam, menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca



Kelompok Masyarakat, baik yang tinggal di sekitar proyek maupun masyarakat umum, petani, peternak, nelayan, petambak, dll

Pemerintah Kabupaten melalui Distanak sebagai leading sector bersama dengan Dinas Perikanan dan Kelautan harus menentukan saat yang tepat untuk memulai proyek yaitu di saat kebutuhan masyarakat luas terhadap produk pertanian umum dinilai cukup mendesak dan di saat telah ada konsep pengimplementasian proyek yang berwawasan lingkungan.


Pemerintah Kabupaten melalui Distamben sebagai leading sector harus menentukan saat yang tepat untuk memulai proyek yaitu di saat tidak ada penolakan dari masyarakat setempat dan di saat telah ada konsep

94

BAB III


No

Program Prioritas

Situasi terburuk apabila program prioritas diimplementasikan (GRK), meningkatnya debu, munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah, terganggunya ekosistem darat dan perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota darat dan perairan, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu, terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll


10


(Bila diimplementasikan akan memberikan dampak positif)

(Secara umum hampir tidak ada masyarakat yang dirugikan)

11

Pembangunan dan Pengembangan Sanitasi

(Bila diimplementasikan akan memberikan dampak positif)

(Secara umum hampir tidak ada masyarakat yang dirugikan)

Pengaturan implementasi langkah-langkah mitigasi pengimplementasian proyek yang berwawasan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten melalui BLH sebagai leading sector bersama dengan PU CK dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman harus menentukan saat yang tepat untuk memulai proyek yaitu di saat kondisi pengelolaan limbah dinilai buruk atau butuh peningkatan serius. Pemerintah Kabupaten melalui Dinas PU CK sebagai leading sector bersama dengan Bappeda dan PM serta Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman harus menentukan saat yang tepat untuk memulai proyek yaitu di saat

95

BAB III


No

Program Prioritas

Situasi terburuk apabila program prioritas diimplementasikan



kebutuhan masyarakat luas terhadap sanitasi yang baik sangat mendesak. Sumber: Hasil FGD Pokja PL KLHS RPJMD Kab. Banyuasin 2014-2018 dengan Pemangku Kepentingan Tahun 2013

96

BAB III


Perumusan Mitigasi/Adaptasi dan/atau Alternatif Pokja kebijakan,

PL

melakukan

rencana,

penyempurnaan

perumusan

dan/atau

kebijakan,

alternatif

program.

rencana,

penyempurnaan

Perumusan

dan/atau

program

alternatif dilakukan

melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif. Identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi, dan/atau alternatif dilakukan berdasarkan hasil pengkajian. Pokja PL menyampaikan alternatif rumusan kepada Tim Penyusun RPJMD. Alternatif rumusan dengan isu strategis. Tahap ini melakukan upaya mengembangkan mitigasi/adaptasi dan/atau

alternatif

untuk

meningkatkan

kualitas

RPJMD

yang

mencakup rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan,

kebijakan

Mitigasi/adaptasi

umum

dan

berupa

kebijakan/rencana/program untuk

program

pembangunan

usulan-usulan

daerah.

tambahan

meminimalkan atau mengurangi

potensi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian untuk merumuskan rancangan awal RPJMD. Alternatif

adalah

usulan-usulan

pengganti

kebijakan/rencana/program untuk menghilangkan, meminimalkan atau mengurangi pengaruh negatif yang diprediksi akan timbul dari hasil kajian untuk penajaman rumusan rancangan awal RPJMD. Pokja PL melakukan kegiatan ini bekerjasama dengan para pemangku kepentingan, termasuk narasumber dan para pakar, serta dengan Tim

97

BAB III


PenyusunRPJMD melalui serangkaian diskusi terfokus. Proses ini dapat dilakukan

dalam

bentuk

FGD

yang

memungkinkan

terjadinya

komunikasi interaktif untuk mencapai kesepakatan. Mitigasi dampak KRP dalam rangka penysunan KLHS RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 dari berbagai isu pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada tabel 3.16.

98

BAB III


Tabel 3.16 Mitigasi Dampak KRP terhadap Isu Pembangunan Berkelanjutan No

1

2

Rumusan Program Pembangunan

Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif


Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota perairan, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu,terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll


Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas

Perbaikan jalan yang rusak akibat mobilisasi alat berat, pembatasan tonase, penyiraman jalan secara berkala untuk mencegah pencemaran udara, penghijauan, pembuatan tanggul atau drainase sementara untuk pengendalian air larian, pemindahan dan perbaikan utilitas, perkuatan tebing, pengendalian air tanah, penataan lansekap untuk mengatasi perubahan bentang alam, pemberitahuan kepada masyarakat sekitar dan pengaturan jadwal kerja untuk mengatasi kebisingan, penggunaan bor untuk mengatasi kerusakan pada bangunan sekitar akibat getaran, penanaman pohon dan tanaman hias untuk mengakomodasi nilai estetika, pemilihan lokasi quarry yang tepat guna mengatasi degradasi dasar sungai, pengendalian bahan buangan guna mengatasi pencemaran air sungai dan gangguan terhadap biota air, perkuatan tebing dan enggalian bertahap guna mengatasi longsor pada tebing sungai, pengendalian limbah cair guna mengatasi pencemaran air permukaan. Sebagai tambahan, supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial, masyarakat lokal harus diikutsertakan dalam setiap tahapan proyek, bila perlu diberikan pelatihan kepada para tenaga kerja lokal. Lalu perlu dilakukan pengaturan lalu lintas, pemasangan rambu lalu lintas. Pembangunan dapat di kembangkan di kawasan Tanjung Api-Api. Namun untuk menuju pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, harus ditinjau dari segi ekologi di sekitar kawasan tersebut mengingat di daerah

99

BAB III


No


Dampak


rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota perairan, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu,terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll

tersebut terdapat objek pariwisata yang menyimpan biodiversity yang ekosistemnya langka dan perlu dilestarikan. Sehingga jalur pengembangan proyek pembangunan Pelabuhan tidak memakan kawasan Taman Nasional yang berakibat pada kerusakan lingkungan. Sebagai tambahan, proyek harus benar-benar memperhatikan hal-hal sbb: Pencegahan terhadap turunnya kondisi fisik air; Pengelolaan persampahan; Penyediaan prasarana pelayanan umum seperti tempat sampah, peralatan pencegahan pencemaran, selokan (kanal untuk membersihkan air yang terkontaminasi, buffer zone untuk pencegahan polusi); Pengelolaan aktivitas pengerukan dan penenmpatan bahan/hasil pengerukan (reklamasi); Pengelolaan penyimpanan logam bekas, perbaikan dan pemeliharaan kapal; Pengelolaan aktivitas pengisian BBM untuk kapal, kendaraan bermotor, peralatan bongkar muat; Pengelolaan aktivitas perawatan kapal dan peralatannya; Pengelolaan aktivitas pembangunan dermaga, gudang, lapangan penumpukan dan galangan; Aktivitas operasional fasilitas pelabuhan; Pengelolaan aktivitas pengendalian pencemaran; Pengelolaan fasilitas limbah tinja dan IPAL (kanal di areal pembuangan, fasilitas pembuangan limbah padat dan cair, incinerator/carbonizer limbah, penghancur limbah padat, fasilitas pembuangan limbah cair (minyak dan limbah sanitasi); Pengelolaan kawasan perkantoran yang berada di daerah lingkungan kerja pelabuhan; Pengelolaan estetika pelabuhan secara umum seperti papan nama, reklame, poster, lampu penerangan, marka jalan, RTH, tampilan ciri khas; Pengelolaan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan umum; Pengelolaan sarana dan prasarana jalan;

100

BAB III


No

3


Dampak


Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), munculnya sedimentasi khususnya di wilayah perairan, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem darat dan perairan, degradasi lahan, menurunnya populasi biota darat dan perairan, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terpicunya penurunan populasi ikan

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif Pengelolaan sistem drainase meliputi kondisi fisik, air, sampah dan fasilitas umum yang menggunakan drainase; Pengelolaan kawasan industri yang berada di daerah lingkungan pelabuhan; Pengelolaan perlindungan mamalia dan habitat laut yang peka; Pengelolaan fasilitas perlindungan lingkungan (pantai yang bersih, tempat terbuka, daerah hijau, lansekap, ruang/tempat buang air); Pengelolaan fasilitas kenyamanan seperti toilet, tempat singgah sementara, klinik kesehatan, fasilitas rekreasi, fasilitas untuk ABK dan pekerja pelabuhan; Peningkatan kualitas kebersihan daratan dan perairan kolam pelabuhan; Peningkatan kebersihan, keteduhan dan keasrian lingkungan kawasan pelabuhan; Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan kawasan pelabuhan; Peningkatan kinerja pelayanan, keamanan dan keselamatan kerja di pelabuhan, dll Penerapan konsep eco-eficiency, yaitu pemanfaatan sumber-sumber daya secara efisien, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak, dalam batas-batas kapasitas ekosistem dalam mengasimilasi limbah; Penerapan aturan baku mutu limbah yang dihasilkan dengan cara pengolahan akhir pipa (end of pipe); Penerapan prinsip preventif cleaner production (produksi bersih) yang dapat menghasilkan keuntungan-keuntungan seperti reduksi limbah, penggunaan limbah untuk produksi limbah, konservasi bahan baku, energi dan air, reduksi jumlah atau tingkat toksisitas emisi pada sumber, evaluasi dari pilihan teknologi, efisiensi manajemen lingkungan dalam rancangan dan pengiriman; Minimalisasi limbah sehingga mengurangi buangan; Peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, air dan energi;

101

BAB III


No

4



Dampak


tertentu,terganggunya aliran tanah, Pengurangan eksploitasi SDA. Sebagai tambahan, perlu konversi lahan, dll

Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem darat, menurunnya populasi biota darat, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik,terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll

diperhatikan pula pengurangan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja; Perkuatan daya saing produk di pasaran; Perbaikan kinerja dan peningkatan produktivitas; Peningkatan citra perusahaan dan peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk. Pembangunan ndan pengembangan tempat wisata yang berwawasan lingkungan meliputi: Penggunaan manajemen pengelolaan lingkungan yang baik, indikator penerapan peraturan kunjungan dan diatur secara sistem sirkulasi, dan dibangun di atas lahan sesuai peruntukannya. Pembangunannya harus memperhatikan hal-hal: (1) Memiliki dan mengoperasikan unit pengolahan limbah cair (2) Menerapkan konsep pemisahan, daur ulang (recycle), composting, penggunaan kembali (reuse), dengan mengembalikan unsur penyusunnya kembali (recovery) (3) Menjaga dan mengembangkan ragam flora dan fauna (4) Mempunyai sistem pengolahan limbah bahan beracun berbahaya (B3) dengan baik (5) Melakukan upaya-upaya nyata dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan (air, tanah, udara) di dalam dan di luar lingkungan perusahaan (6) Menghemat pemanfaatan sumber daya air (7) Menghemat pemanfaatan sumber daya lahan (8) Menghemat pemanfaatan sumber daya energi (9) Dilengkapi dengan dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (10)Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan mutu lingkungan secara berkala

102

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif (11)Tidak terjadi konflik dengan masyarakat karena faktor lingkungan (12)dll Prinsip-prinsip Beberapa prinsip yang harus menjadi jiwa pembangunan kawasan transmigrasi yang berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut:

5


Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, meningkatnya limbah domestik, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota darat, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll

- Mengindahkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Diterapkan azas hemat dan efisien dalam menggunakan sumberdaya alam yang ada (a. mengembangkan pola usaha yang adaptif terhadap kondisi ekologis setempat, sehingga sumberdaya alam dapat dimanfaatkan secara lestari untuk peningkatan taraf hidup transmigran dan generasi mendatang secara berkelanjutan, b. mengembangkan kawasan transmigrasi yang dikemudian hari berkembang sebagai kawasan ekonomi yang produktif tanpa melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan.) - Orientasi ke Mutu Strategi pembangunan kawasan transmigrasi, harus diubah dari strategi push-pull factor menjadi strategi membangun unit-unit permukiman yang bermutu tinggi. Dengan menerapkan prinsip ini, di masa mendatang pembangunan kawasan transmigrasi akan mampu menjamin peningkatan taraf hidup transmigran secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, pembangunan kawasan transmigrasi juga harus dikembangkan sebagai satu kesatuan dengan wilayah sekitarnya sehingga keduanya berkembang sebagai satu kesatuan

103

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif sistem kehidupan seperti yang diutarakan pada prinsip ketiga berikut ini. - Pendekatan Sistem Manajemen Pendekatan sistem, yang merupakan salah satu ciri penting dari penerapan paradigma ekologi, baru bermakna bila segenap kebijakan, program, kegiatan, pedoman, prosedur dan praktek-praktek penyelenggaraan pembangunan kawasan transmigrasi dicurahkan dan diarahkan untuk perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan dan pencapaian kondisi kawasan transmigrasi yang akrab lingkungan. - Memperkuat Ekonomi Lokal Kegiatan ekonomi keduanya harus dikembangkan saling sinergi sehingga membangun satu kesatuan kehidupan ekonomi lokal. Ekonomi lokal yang dimaksud di sini adalah kehidupan ekonomi yang bersumber dari kemampuan lokal, dalam memanfaatkan dan mengubah sumberdaya di kawasannya untuk peningkatan kesejahteraannya secara berkeadilan dan berkelanjutan. (Konsepsi ini membawa implikasi bahwa untuk mempercepat peningkatan taraf hidup masyarakat setempat dan para transmigran, diperlukan dua upaya sekaligus : pemberdayaan kekuatan ekonomi transmigran dan kekuatan ekonomi masyarakat setempat.) Pola-pola usaha yang akan dikembangkan di kawasan transmigrasi disamping harus adaptif secara ekologis, juga harus sinergi dengan pola usaha yang telah berkembang di masyarakat setempat dan bahkan kemudian mempercepat perputaran roda perekonomian kawasan setempat. Demikian pula kegiatan ekonomi masyarakat setempat yang telah lama

104

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif berkembang diberdayakan dan diperkuat institusiinstitusinya agar berkembang sinergi dengan kawasan transmigrasi. - Memperkuat Pranata Masyarakat Lokal Pranata yang datang dari luar mungkin tidak seluruhnya relevan dengan pranata yang ada pada tatanan masyarakat lokal. Pranata pada tingkat masyarakat lokal harus diperkuat dan dikembangkan sehingga dapat bersinergi dengan pranata yang baik dan sesuai dengan pranata yang datang dari luar. Dengan demikian masyarakat lokal dan pendatang sebagai masyarakat baru dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Strategi - Integrasi Aspek Lingkungan dalam Kebijakan, Pedoman dan Prosedur Pembangunan Kawasan Transmigrasi Secara garis besar aspek-aspek lingkungan diintegrasikan dalam tahapan pembangunan transmigrasi sebagai berikut : 1. Integrasi aspek-aspek lingkungan pada tahap perencanaan, penyiapan pemukiman dan pemberdayaan sumberdaya kawasan transmigrasi. Pengintegrasian ini ditujukan kepada setiap kebijakan, pedoman, prosedur teknis dan langkah-langkah yang dipandang akan berpengaruh atau memberi pengaruh terhadap keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya di kawasan transmigrasi. Pada Gambar terlampir diutarakan integrasi aspekaspek lingkungan di setiap tahap dari siklus kegiatan ketransmigrasian.

105

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif 2. Implementasi kegiatan pengawasan (supervision/on site surveilance), pemantauan dan penanganan dampak lingkungan (impact mitigation) pada kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahan, penempatan, dan pemberdayaan sumberdaya kawasan transmigrasi. Pemantauan, pengawasan dan inspeksi lingkungan (on site surveillance), merupakan kegiatan umpan balik (feed back) yang bersifat memberikan masukan terhadap adanya ketidaktepatan atau penyimpangan yang terjadi untuk kemudian menjadi landasan kerja bagi tindakan koreksi dan pencegahan. - Pendekatan "Kewilayahan" Ekologi Pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berwawasan lingkungan juga harus didasarkan pada pendekatan kewilayahan yang mengarah pada suatu kesatuan ekologi seperti ekologi pantai, ekologi dataran tinggi, ekologi rawa pasang surut, ekologi mangrove. - Konservasi dan Rehabilitasi Dengan strategi ini maka sumberdaya yang masih berada dalam keadaan yang relatif baik akan dicegah dari proses degradasi, sementara yang telah mengalami kerusakan direhabilitasi untuk ditingkatkan kemanfaatannya. Upaya konservasi dan rehabilitasi ini terutama diarahkan pada aspek hutan, tanah dan air. - Pendekatan Keterpaduan Program Keterpaduan ini akan menjamin efisien dan efektifitas. Penggunaan sumberdaya manusia, energi, waktu dan sumberdaya lainnya dalam mencapai tujuan pembangunan transmigrasi

106

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif berwawasan

lingkungan.

- Membangun Social Trust Dalam pendekatan sosial budaya untuk mencapai keserasian lingkungan di kawasan transmigrasi, beberapa hal mendasar yang perlu dipertimbangkan, yaitu asas (1) keterbukaan, (2) keadilan dan manfaat bagi semua yang berkepentingan serta (3) adanya kepastian hukum. - Pemberdayaan dan Pelibatan Masyarakat Aspek kunci ini dalam pembangunan berkelanjutan meliputi pemberdayaan masyarakat lokal, swasembada dan keadilan sosial. Orientasi prinsip ini diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya masyarakat. Dalam konteks ini maka pembangunan kawasan transmigrasi dilakukan dalam rangka menanggulangi kemiskinan melalui proses meningkatkan kemampuan individu dan kelembagaan mereka untuk mengelola sumberdaya yang tersedia. Kondisi ini akan membentuk peningkatan mutu kehidupan transmigran dan masyarakat setempat secara secara berkelanjutan dan adil sesuai dengan aspirasi mereka. - Keseimbangan Kepentingan Ekonomi dan Lingkungan Keseimbangan kepentingan ekonomi dan lingkungan ini tercermin atau dapat diwujudkan terutama pada tingkat kebijakan dan perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi. Penetapan pola usaha, pola permukiman dan strategi pengembangan ekonomi kawasan merupakan titiktitik kritis bagi penentuan keseimbangan kepentingan ekonomi dan lingkungan. Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) merupakan

107

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif salah satu instrumen kebijakan pada tahap perencanaan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan penting terhadap terciptanya keseimbangan ekonomi dan lingkungan di kawasan transmigrasi. Arah Kebijakan: 1. mengintegrasikan pertimbangan lingkungan (ekologi) ke dalam berbagai kebijakan teknis, pedoman, panduan prosedur dan praktekpraktek yang digunakan untuk kegiatan perencanaan, penyiapan, penempatan dan pengembangan kawasan transmigrasi, 2. menumbuhkan komitmen, kompetensi dan kepedulian lingkungan di kalangan berbagai pihak yang terlibat dalam fasilitas pembangunan kawasan transmigrasi yang berwawasan lingkungan, yakni para pengambil keputusan, pimpinan unit kerja dan pelaksana teknis baik di pusat maupun daerah, 3. membangun jaringan kemitraan dengan para pihak (stake holders) secara sistematis untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan sumberdaya di kawasan transmigrasi, 4. memfasilitasi terselenggaranya upaya-upaya konservasi, pemanfaatan lahan tidak produktif dan rehabilitasi sumber daya alam yang telah mengalami kerusakan untuk meningkatkan mutu kehidupan penduduk dan lingkungan hidup kawasan transmigrasi, 5. memberikan pendampingan teknis untuk meningkatkan dan memperkuat kapasitas penyelenggaraan kegiatan ketransmigrasian yang berwawasan lingkungan di pemerintah Kabupaten/kota maupun di Pusat,

108

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif 6. menyelenggarakan pemantauan (monitoring), pengawasan (surveillance) dan pemeriksaan (inspection) terhadap mutu pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi. Program Berkenaan dengan prinsip-prinsip, strategi, arah kebijakan dan pola penyelenggaraan transmigrasi yang saat ini berlangsung, maka berikut dituangkan program-program untuk mengimplementasikan dan merealisasikan kawasan transmigrasi yang berwawasan lingkungan. - Sistem Data dan Informasi Lingkungan Merancang dan membangun sistem jaringan data dan informasi untuk mendukung upaya intervensi aspek lingkungan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan di kawasan Transmigrasi. - Pengendalian Kerusakan Lingkungan Program ini akan dikembangkan dan dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : • Melakukan penyusunan dan penilaian terhadap kelayakan lingkungan (AMDAL) pembangunan kawasan transmigrasi baru. • Mengefektifkan pelaksanaan supervisi atau inspeksi terhadap kawasan transmigrasi. • Melaksanakan pemantauan lingkungan di kawasan transmigrasi. • Mensosialisasikan dan memfasilitasi diimplementasikannya pedoman, prosedur teknis dan standar-standar teknis pembangunan

109

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif kawasan transmigrasi yang berwawasan lingkungan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya yang melakukan penyelenggaraan transmigrasi. - Peningkatan Keterlibatan Masyarakat • Mendorong keterlibatan masyarakat dalam merancang dan mengembangkan pola usaha yang adaptif secara ekologi dan sinergis dengan pengembangan wilayah • Mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi dan rehabilitasi kerusakan lingkungan. • Membangun forum komunikasi antar pihak (stakeholders) dalam rangka mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan. - Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia Menyelenggarakan atau memfasilitasi terselenggaranya pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kepedulian lingkungan di kalangan pengambil keputusan, perencana dan pelaksana pembangunan kawasan transmigrasi; termasuk di sini pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam pembangunan kawasan transmigrasi yang ramah lingkungan. Pelatihan ini ditujukan baik untuk aparat Pusat, Propinsi dan Kabupaten serta pihak-pihak berkepentingan dengan upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan. - Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan • Mengidentifikasi, merencanakan dan melakukan upaya rehabilitasi kerusakan hutan, tanah dan air di sekitar kawasan transmigrasi dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat.

110

BAB III


No

6



Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif Rehabilitasi ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas lahan yang ada pada saat ini di kawasan transmigrasi secara berkesinambungan. • Mengidentifikasi, merencanakan dan melakukan upaya-upaya konservasi hutan, tanah dan air di sekitar kawasan transmigrasi dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat.

Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem darat, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota darat, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll

- Pengembangan Komunitas Lingkungan Hidup Pengembangan komunitas lingkungan hidup dilakukan pada setiap tingkat mulai dari basis lokal sampai ke pusat. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan jejaring yang berlandaskan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, kejujuran, integrasi dan dedikasi untuk mencapai tujuan bersama yaitu mewujudkan lingkungan yang serasi dari segi geofisik, sosial budaya dan ekonomi, dengan mensinergikan berbagai kegiatan stake holder. Pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan supaya berfungsi sebagaimana mestinya, seperti tersedianya tempat pembuangan sampah, drainase lingkungan dan sistem pembuangan yang baik, Minimalisasi pengaruh bangunan pada lingkungan sekitar, seperti pemanfaatan ruang, fasilitas pelayanan, jaringan infrastruktur sebaiknya direncanakan secara efisien, Perlindungan sumbersumber alam dan sumberdaya lahan untuk generasi selanjutnya, seperti melindungi pemakaian sumberdaya air, tanah dan udara, Pengurangan limbah yang dihasilkan oleh bangunan hunian, seperti mengolah limbah yang berasal dari bangunan-bangunan sehingga tidak menimbulkan polusi terhadap lingkungan di sekitarnya dan menanam tanaman-tanaman yang dapat melindungi ekologi kawasan, Peningkatan

111

BAB III


No

7


Dampak

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Berbasis Perkebunan dan Kehutanan

Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah domestik, terganggunya ekosistem perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota perairan, terganggunya pasodllkan

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif keterlibatan masyarakat dalam menggalakkan pemeliharaan lingkungan, seperti menyosialisasikan pentingnya permukiman yang berkelanjutan sehingga masyarakat juga turut serta memelihara lingkungan, Sosialisasi pentingnya lingkungan sosial yang sehat, seperti keamanan lingkungan, kesehatan lingkungan dan partisipasi masyarakat, Penerapan konsep teknologi hijau, hemat energi dan sumberdaya pada bangunan seperti sedapat mungkin mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, menggunakan energi dengan lebih efisien dan bijaksana, Pemanfaatan sumber-sumber alam yang tersedia, seperti tenaga surya. Sebagai tambahan, perlu diperhatikan penghematan sumber energi, pengutamaan transportasi umum, massal dan hemat energi serta pendayagunaan pencahayaan dan penghawaan alami pada bangunan. Lalu dapat diadopsi pula konsep-konsep permukiman yang memadukan antara suasana perkotaan dengan pedesaan, seperti konsep new town, ecological city, garden city, dll KEHUTANAN: Untuk Pengelolaan Hutan Alam: 1. Sesuai dengan ragam hutan alam yang tinggi maka perlu penerapan peraturan (sistem silvikultur dan aturan pengelolaan lainnya) yang berbeda, setidaknya dibedakan pada level propinsi. 2. Kemampuan optimal suatu ekosistem hutan bukan hanya kayu, karena itu penentuan AAC seyogyanya tidak hanya mendasarkan pada produksi kayu saja. Karena itu diperlukan reorientasi pemikiran baru untuk mendapatkan

112

BAB III


No


Dampak


air bersih, terpicunya kejadian genangan air bahkan banjir bila pembangunan drainase tidak terintegrasi dengan baik, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu,terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll

produktivitas hutan yang optimal. Pola konsumsi produk hasil hutan dalam bentuk apapun harus didasarkan pada kemampuan ekosistem hutan yang dimaksud. 3. Dengan mulai habisnya hutan primer, maka pengelolaan hutan alam akan beralih ke hutan bekas tebangan. Jika diasumsikan tidak ada tebangan cuci mangkok (tebang ulang sebelum waktunya) hutan bekas tebangan perlu dipelihara untuk terus meningkatkan produksinya atau setidaknya kembali ke keadaan semula, apalagi yang karena sebab tertentu tebang ulang tampaknya tidak bisa dihindari. Karena itu pemeliharaan hutan menjadi aspek yang sangat penting. Namun jika kegiatan pemeliharaan hutan ini didasarkan pada sistem silvikultur TPTI hasilnya tidak efisien (Marsono: 1997). Di antara kegiatan pemeliharaan bekas tebangan yang berupa perapihan, pembebasan pertama, pengadaan bibit, pengayaan, pemeliharaan tanaman, pembebasan kedua dan ketiga, dan penjarangan tajuk, hanya penjarangan tajuklah yang secara langsung memberikan percepatan pertumbuhan tegakan tinggal paling efektif. Hal ini terjadi karena tindakan penjarangan memberikan ruang tumbuh optimal bagi pohon binaan yang terdiri dari pohon inti dan permudaan tingkat dibawahnya. Kegiatan ini hanya terbatas pada pohon-pohon future harvest saja dan pada tingkat pertumbuhan tertentu yang paling responsif terhadap perlakuan ini, sehingga input biaya sangat rendah. Sementara itu pohon pendamping tetap berfungsi sebagai pembentuk struktur sehingga terus memberikan jasa lingkungan dan atau atribut

113

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif fungsionalnya (tetap berwawasan konservasi), dan sangat efisien karena menghilangkan banyak pekerjaan dan biaya yang sebenarnya tidak diperlukan. 4. Dalam jangka panjang sudah harus mulai dipikirkan untuk mengelola hutan berdasarkan konsep kesesuaian lahan. Dengan berbasis pendekatan ekosistem, pengelolaan hutan produksi didasarkan pada unit-unit ekologis yang merupakan resultante dari seluruh faktor lingkungan (biofisik) sehingga terbentuk kesatuan pengelolaan yang berkemampuan sama baik produktivitas maupun jasa lingkungannya 5. Introduksi sistem silvikultur atau sistem baru lainnya yang sekiranya menjanjikan produksi hendaknya dikaji lebih mendalam terlebih dulu agar kerusakan hutan dapat lebih dibatasi 6. Keberhasilan pengelolaan konservasi di hutan ini sangat tergantung sumber daya manusianya, karena itu penyiapannya perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk Pengelolaan Hutan Tanaman: 1. Simplifikasi ekosistem hutan secara berlebihan sehingga struktur hutan yang terbentuk selalu monokultur. Struktur hutan ini memutus sama sekali kaidah ekosistem hutan sehingga atribut fungsional ekosistem tidak operasional 2. Stabilitas hutan menjadi rendah (natural stabilizing factor tidak berfungsi), sehingga cenderung mengganti menjadi chemical stabilizing factor yang biayanya mahal dan tidak ramah lingkungan 3. Kemunduran site quality / bonita / tapak hutan. Banyak lahan hutan tanaman yang

114

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif mengalami kemunduran tapak hutan yang ditandai dengan penurunan produktivitas atau kejemuan jenis tertentu sehingga harus diganti dengan jenis tanaman lain 4. Faktor hidroorologi belum/tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Hal ini dapat dilihat pada besar dan frekuensi banjir hampir setiap sungai yang ada pada setiap musim penghujan. Akan tetapi sebaliknya pada musim kemarau banyak sungai yang debitnya sangat kecil dan bahkan kering tidak berair. 5. Perlu diperhatikan pula keseimbangan antara penebangan dengan penanaman kembali. PERKEBUNAN:  Integrated Pest Management (IPM) ; Merupakan upaya pengurangan pestisida dengan memanfaatkan predator alami sebagai pembasmi hama dan penyakit tanaman.  Praktek-praktek manajemen lahan dan penggunaan lahan berdasarkan kandungan nutrisi lahan; hal yang dilakukan adalah seperti perotasian penggunaan lahan, dengan tujuan untuk menhindari terjadinya kehilangan unsur hara tertentu pada tanah.  Seleksi tanaman yang berkelanjutan  Reformasi Ekonomi

8


Akan berdampak buruk pada lingkungan ekologi, seperti: Menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), terganggunya ekosistem perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota

PERTANIAN: Aktivitas pertanian yang banyak menggunakan bahan kimia, terbukti telah menimbulkan pencemaran, merusak ekosistem, dan sangat menganggu kesehatan manusia, sehingga harus diganti dengan aktivitas pertanian yang sedikit mungkin menggunakan bahan kimia (jadi program

115

BAB III


No


Dampak


perairan, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu, terganggunya aliran tanah, konversi lahan, terdampak bahaya penggunaan pestisida dan atau teknologi pertanian umum yang tidak ramah lingkungan, dll

harus mengikuti kaidah sebagai berikut (a) menggunakan sedikit mungkin input bahan kimia, (b) melaksanakan tindakan konservasi tanah dan air, (c) memperhatikan keseimbangan ekosistem dan (d) mampu menjaga stabilitas produksi secara berkelanjutan); Pertanian berwawasan lingkungan yang biasa juga disebut pertanian organik merupakan sistem pertanian yang meminimalkan penggunaan pupuk anorganik, pestisida, herbisida, fungisida, dan bahan kimia lainnya, tujuan yang hendak dicapai dengan melaksanakan sistem pertanian ramah lingkungan adalah (a) keseimbangan ekologi, (b) terjaganya keanekaragaman hayati, (c) terjaganya kelestarian sumberdaya alam, (d) lingkungan hidup yang tidak tercemar dan (e) tercapainya produksi pertanian yang berkelanjutan (sehingga dapat (a) Menghasilkan bahan makanan yang aman dan bergizi; (b) Menguntungkan baik secara ekonomi maupun ekologi; (c) Mudah dilaksanakan (d) selaras dengan alam dan (e) tidak menimbulkan dampak pada lingkungan, secara langsung maupun tidak langsung.); Prinsip dasar sistem pertanian berwawasan lingkungan adalah (a) produksi dikontrol oleh keragaman sistem, (b) memadukan tanaman pohon – tanaman pangan – tanaman pakan – ternak – tanaman penutup tanah, (c) mempertahankan kesuburan tanah dengan menggunakan bahan organik, (d) hama dan penyakit dikontrol secara terpadu, dan (e) melaksanakan konservasi tanah dan air dengan menggunakan tanaman; Agar sistem pertanian berwawasan lingkungan berhasil dan berdaya guna, program tersebut harus mengikuti kaidah sebagai berikut (a) mengunakan sedikit mungkin input bahan kimia, (b) melaksanakan tindakan

116

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif konservasi tanah dan air, (c) menjaga stabilitas produksi untuk jangka panjang dan berkelanjutan, (d) memperhatikan keseimbangan ekosistem, (e) mampu menyediakan kebutuhan lokal, kebutuhan dalam negeri dan bahkan untuk ekspor. Sebagai tambahan untuk usaha pertanian yang berwawasan lingkungan antara lain: (a) memasukan muatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan pada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan sistem pertanian berwawasan lingkungan, (b) melaksanakan penelitian secara sistematis, terarah dan berkelanjutan. (c) melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, (d) melakukan sosialisasi kepada para konsumen agar lebih memprioritasnya hasil produksi pertanian ramah lingkungan, dengan demikian harga produksi menjadi lebih tinggi, (e) mendesak pemerintah untuk memberikan kemudahan, fasilitas dan subsidi kepada para petani yang melaksanakan sistem pertanian ramah lingkungan dan (f) menciptakan jaringan kemitraan dengan berbagai stakeholders untuk mengembangan sistem pertanian berwawasan lingkungan. Boleh juga diertapkan konsep “revolusi hijau” yang ditempuh dengan industrialisasi pertanian, yaitu perubahan dari petani kecil dengan lahan sempit menjadi petani industri dengan lahan luas yang akan memberikan dampak sosial ekonomis pada petani kecil yang kehilangan lahan garapan dan pekerjaan. PETERNAKAN: Implikasi pembangunan peternakan berwawasan

117

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif lingkungan adalah : (1) terpeliharanya kapasitas produksi sumber daya alam, (2) mengurangi dampak pencemaran dan penurunan kualitas linkungan hidup, (3) dapat menghasilkan produk primer maupun sekunder yang berkualitas dan higienis dan berdaya saing tinggi, serta (4) dapat menyediakan lapangan kerja dan pendapatan yang memadai bagi peternak; Strategi pembangunan peternakan yang berkelanjutan pada sistem produksi dilakukan dengan pendekatan usahatani (farming system) berupa integrasi tanaman dan ternak, pendaurulang bahan organik, pengolahan lahan konservasi, pengurangan bahan input kimia (LISA = Low Input Sustainable Agriculture), pengendalian hama terpadu dan sistem produksi tanaman-ternak; Beberapa keuntungan pembangunan peternakan yang berkelanjutan dengan pendekatan agribisnis antara lain : •Pengembangan agribisnis peternakan didasarkan atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable) tidak akan pernah habis. •Kegiatan agribsinis peternakan dapat diintegrasikan dengan mudah sehingga interaksi masyarakat dengan lingkungan dapat dipertahankan. •Dapat membuka peluang kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan dengan adanya nilai tambah hasil produksi peternakan bersifat standar, berkualitas baik dan berdaya saing tinggi. PERIKANAN: 1. Pengelolaan lingkungan di industri perikanan

118

BAB III


No

9


Pembangunan dan

Dampak

Akan

berdampak


buruk

pada

harus terus ditingkatkan, sehingga dapat memenuhi ketentuan peraturan perundangan lingkungan yang berlaku menuju terwujudnya industri perikanan yang memiliki kinerja (environmental performance) yang baik dalam pengelolaan lingkungan (PROPER). 2. Perlu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman industri perikanan terhadap pentingnya menjaga lingkungan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan teknis dan jejaring (networking) antar industri perikanan, masyarakat, asosiasi dan perguruan tinggi. 3. Mendorong penerapan teknologi bersih dan ramah lingkungan di industri perikanan untuk meningkatkan efesiensi dan produktifitas sektor perikanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing menuju terciptanya industri perikanan yang ramah lingkungan, berdaya saing dan berkelanjutan. 4. Perlindungan anak ikan, yaitu larangan penangkapan ikan yang belum dewasa dengan menggunakan alat penangkapan yang ukuran jaringnya ditentukan 5. Sistem kuota, yaitu menentukan bagian perairan yang boleh diambil ikannya pada musim tertentu 6. Penutupan musim penangkapan dengan tujuan agar jumlah induk ikan tidak berkurang, kemudian pada waktu pemijahan serta pembesaran anak ikan tidak terganggu 7. Penutupan daerah perikanan, yaitu larangan penangkapan ikan di daerah pemijahan dan pembesaran ikan, terutama di daerah yang populasinya menurun 8. dll PERTAMBANGAN:

119

BAB III


No

Rumusan Program Pembangunan Pengembangan Pertambangan, Energi dan Migas

Dampak


lingkungan ekologi, seperti: Berubahnya bentang alam, menurunnya kualitas air dan tanah, meningkatnya kebisingan dan polusi udara, meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK), meningkatnya debu, munculnya sedimentasi, meningkatnya limbah, terganggunya ekosistem darat dan perairan, degradasi vegetasi dan lahan, menurunnya populasi biota darat dan perairan, terganggunya pasokan air bersih, terpicunya penurunan populasi ikan tertentu, terganggunya aliran tanah, konversi lahan, dll

1. Bagi para pengelola pertambangan perlu ditegaskan kembali kewajibannya dalam melaksanakan rehabilitasi/reklamasi lahan yang mengalami kerusakan dengan dinyatakan dalam bentuk agreement dengan pemerintah. Hal ini sebagai tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga sanksi yang sesuai dan tegas dapat dikenakan 2. Sebelum merencanakan reklamasi, sebaiknya berkonsultasi dahulu dengan pemerintah daerah setempat, pemilik lahan atau instansi terkait lainnya mengenai pemanfaatan lahan bekas penambangan 3. Lokasi penambangan tidak terletak di kawasan lindung (cagar alam, taman nasional, dsb). Apabila terpaksa dilakukan di kawasan hutan lindung maka dilakukan dengan pola penambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen, dan terjadinya kerusakan akuiver air tanah 4. Penambangan di kawasan hutan lindung dan cagar alam sedapat mungkin dihindari mengingat pentingnya kawasan lindung dan kawasan konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan. Masih diperlukan terobosan oleh investor untuk berani mencari dan menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dalam praktek pertambangan di hutan lindung 5. Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah resapan atau pada akuiver sehingga tidak akan mengganggu kelestarian air tanah di daerah sekitarnya 6. Lokasi penambangan sebaiknya terletak agak jauh dari permukiman penduduk sehingga

120

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif suara bising ataupun debu yang timbul dari kegiatan penambangan tidak akan mengganggu penduduk 7. Lokasi penambangan tidak berdekatan dengan mata air penting sehingga tidak akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air dari mata air tersebut, juga untuk menghindari hilangnya mata air tersebut 8. Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada DAS hulu (terutama tambang batuan) 9. Dll ENERGI: “ 5 Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Masa Depan “ Kesadaran akan pentingnya untuk menjaga bumi yang lebih sehat demi kelangsungan generasi di masa mendatang mendorong pelaku industri menciptakan dan mempergunakan teknologi baru dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya alam yang baru dan terbaharukan, seperti teknologi listrik yang dihasilkan oleh tenaga angin, panas bumi, dan sumber daya air tenaga surya ataupun bahan bakar bio. 1. 1. Meningkatkan Sistem Panas Bumi (Enhanced Geothermal Systems / EGS) Tujuan dari sistem ini adalah memanfaatkan panas alami yang dihasilkan oleh bumi untuk menghasilkan sumber listrik. Panas yang berasal dari dalam bumi dihasilkan dari reaksi keseluruhan unsur-unsur radioaktif seperti uranium dan potassium.

121

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif EGS adalah beban dasar sumber daya, yang mampu untuk menghasilkan tenaga listrik 24 jam sehari. Mengandalkan Sistem panas bumi ini juga sangat ekonomis untuk mendirikan sebuah pengoperasian EGS daripada mendirikan pabrik pembakaran batubara listrik baru. 2. Nanosolar (Energi listrik tenaga surya) Energi listrik tenaga surya selalu menjadi salah satu sumber energi terbaik, karena dalam pengoperasiannya tidak melepaskan gas gas berbahaya ke udara. Namun biaya produksi dan operasionalnya secara historis cukup tinggi, tetapi lebih intensif dalam menghasilkan energi listrik. Panel surya ini dapat memaksimalkan transfer sinar matahari menjadi listrik. Dan harus ditempatkan dimana langsung kontak dengan cahaya matahari tanpa terhalangi oleh benda atau obyek. 3.3. Mencegah dan Mengendalikan Emisi CO2 (Carbon Capture & Storage / CCS) Berbagai cara ditempuh untuk mencegah dan mengendalikan emisi CO2. Mencegah emisi CO2 jelas lebih murah tetapi lebih sulit. Bagaimana mungkin menghentikan pengeboran migas (bahan bakar fosil), menghentikan industri baja, semen, LNG serta menghentikan transportasi. Karena itu dicari jalan mengendalikan emisi CO2 agar tidak dilepas ke atmosfer. Cara untuk menangani Emisi CO2 adalah dengan cara memanfaatkan teknologi dengan memisahkan Emisi CO2 dan kemudian menguburnya jauh di bawah tanah. Bagaimana penerapan teknologi carbon capture storage (CCS) di Indonesia? Agaknya masih jauh, karena belum ada negara berkembang yang

122

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif mengembangkan risetnya. Apalagi mengaplikasikannya. Hal tersebut disebabkan biayanya yang mahal dan jauh dari komersial. 4. Tenaga Nuklir Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) adalah stasiun pembangkit listrik thermal di mana panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. Sumber tenaga ini efisiensinya sangat tinggi. Semakin efisiensi sebuah proses, semakin banyak keuntungan (baik finansial maupun teknologi) yang didapat. Selain efisiensi, tenaga nuklir lebih ramah lingkungan. Batu bara, minyak bumi, dan gas alam dapat berperan sebagai bahan bakar untuk mendidihkan air, tapi semuanya adalah penghasil polusi udara. Nuklir tidak memberikan polusi udara, kecuali limbah radioaktif yang dapat dikelola dengan teknik tersendiri. Teknologi PLTN juga jauh lebih canggih daripada pembangkit listrik lainnya. Prinsip dalam teknik adalah semakin canggih, semakin aman. 5. Jaringan Cerdas (Smart Grids) Smart grid merupakan sistem ketenagalistrikan generasi baru yang dicirikan oleh meningkatnya penggunaan komunikasi dan teknologi informasi dalam pembangkitan, distribusi dan konsumsi energi listrik. Ini merupakan sumber energi kelistrikan dengan konsep terintegrasi dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Beberapa sumber energi potensial yang dapat digunakan dalam pengembangan konsep ini adalah panas matahari dan panas bumi. Tujuan utama smart grid adalah untuk mengatasi masalah umum sistem jaringan listrik saat ini.

123

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif Smart grid akan membuat pendistribusian dan penggunaan energi yang lebih efisien dan hemat biaya. Di Indonesia Smart Grid sedang dikembangkan. MIGAS: Beberapa usaha diupayakan dalam rangka menghilangkan dampak negatif dan mempertahankan pembangunan, yang dibuat pada setiap tahap kegiatan. 1. Operasi Eksplorasi dan Produksi Sumber-sumber dampak meliputi: seismik, pengeboran, dan operasi pengumpulan produksi. Operasi ini mengakibatkan dampak potensial lanjutan: penghilangan vegetasi, kebisingan, polusi air sehubungan dengan air formasi, kotoran lumpur, limbah konsentrat, tumpahan minyak karena kebocoran, dan emisi gas. Usaha manajemen terhadap hal ini adalah sebagai berikut: a. Penghilangan Vegetasi Vegetasi hilang dikarenakan penggundulan lahan untuk operasi seismik dan pengeboran, konstruksi jalan dan pipa, dan transportasi minyak mentah. Penerapan sistem cluster pada beberapa lokasi pengeboran merupakan salah satu upaya untuk mengekonomiskan penggunaan lahan, yang akan mengurangi penghilangan vegetasi dan perusakan hutan. Penerapan teknologi pengeboran langsung bisa digunakan untuk mengatasi masalah tanah sejak daerah target pengeboran dalam status terproteksi karena keberadaan sesuatu yang unik di daerah tersebut. Dalam operasi pengeboran, jika minyak tidak

124

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif ditemukan, maka lokasi pengeboran dibatalkan dan dihijaukan kembali. Dalam pembangunan pipa transportasi sebagai sarana dipergunakan rel ketimbang truk yang membutuhkan jalan lebih lebar. Sebagai hasilnya penggundulan hutan bisa dikurangi. b. Kebisingan Operasi eksplorasi dan produksi menimbulkan kebisingan di dalam dan disekitar area. Intensitas yang relatif tinggi dari kebisingan dapat terjadi pada operasi geothermal selama pengujian produksi. Karena itu peredam suara telah dipasang pada setiap lokasi geothermal untuk mengurangi kebisingan akibat operasi. c. Limbah Air Formasi dan Lumpur Pengeboran Dalam operasi pengeboran tidak hanya minyak yang diekstraksi tetapi juga air dari formasi batu. Dalam operasi pengeboran, lumpur pengeboran atau lumpur kimia digunakan dengan fungsi untuk stem tekanan formasi dan membantu mengangkat potongan ke permukaan. Ada dua jenis lumpiur pengeboran: lumpur air dan lumpur minyak. Lumpur minyak mempunyai pengaruh penting pada lingkungan. Untuk mencegah polusi, air formasi harus diperlakukan terlebih dahulu sebelum dibuang ke air tebuka. Air formasi dikumpulkan pada kolam tertentu untuk disaring dan dimonitor agar tidak melebihi ambang batas yang diperbolehkan. d. Limbah Konsentrat Limbah konsentrat biasanya terjadi di tanki penyimpanan minyak mentah. Tanki ini dibersihkan secara teratur, kotora yang terdapat di bawah tanki kemudian dikumpulkan, dan dibawa ke suatu tempat yang aman dan jauh dari pemukiman

125

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif penduduk untuk dibakar. e. Tumpahan Minyak Tumpahan minyak dapat terjadi karena kebocoran pipa, rusaknya segel pipa, adanya hujan akan menyebarkan minyak dan mencemari lingkungan. Dengan membangun sistem drainase yang dilengkapi alat kendali pencemaran dapat membantu mencegah hal tersebut. f. Emisi Gas Proses produksi minyak mentah menghasilkan gas sebagai hasil pemisahan gas dari minyak. Gas ini kemudian diproses terlebih dahulu sebelum dikeluarkan agar memenuhi standar lingkungan. 2. Operasi Pemrosesan Minyak Sumber dari dampak operasi pemrosesan minyak mentah menjadi minyak suling "bahan bakar" meliputi: pembangunan gedung dan proses produksi. Operasi ini mempunyai dampak potensial yang berakibat pada: penghilangan vegetasi, kebisingan yang berlebihan, polusi udara karena emisi gas seperti SO2.CO, H2S, NO2; partikel, hidrokarbon; polusi air karena buangan air limbah yang mengandung bahan kimia seperti phenol, sulfate, aromatis, minyak, logam berat; perubahan suhu, pH, konduktivitas, bau dan kontaminasi karena buangan limbah konsentrat. Usaha manajemen lingkungan terhadap hal ini adalah sebagai berikut: a. Penghilangan Vegetasi Lahan dimana vegetasi menjadi hilang karena digunduli untuk pembangunan penyulingan, pabrik, dan fasilitas, yang atas kesemuanya itu dihijaukan kembali. Dalam area penyulingan pengebunan dilakukan. b. Kebisingan Operasi pabrik dan penyulingan juga menghasikan

126

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif kebisingan yang berlebihan di dalam dan di sekitar area proses. Ada beberapa cara untuk mengurangi kebisingan, seperti i solasi pipa dan tabung, penerapan peredam bunyi, penyesuaian lay-out dan perwatan yang selayaknya terhadap mesin. c. Polusi Air Limbah dari penyulingan mengandung agen polusi seperti phenol, minyak, sulfida, krom, logam berat, atau polusi yang menyebabkan gangguan fisik seperti perubahan suhu, pH, konduktivitas, dan bau. Beberapa limbah dapat terjadi karena kebocoran pipa dan tumpahan minyak. Untuk mencegah dampak limbah ke perairan terbuka:  Penangkap minyak, memisahkan minyak dengan air melalui gravitasi  Perlakuan primer dan sekunder untuk proses limbah fisik,kimia, dan biologi  Bak penampungan untuk mengurangi kandungan minyak dalam air dan mengembalikan dan meningkatkan kualitas air, seperti kandungan oksigen, minyak, dan suhu, sebelum di buang ke perairan terbuka.  Penggunaan katalis untuk regenerasi dan pendaurulangan. d. Polusi Udara Emisi gas dari penyulingan minyak dibagi dalam tiga jenis:  Emisi senyawa sulfur dan SO2 dari pembakaran minyak pada energi generator dan H2S dari unit air sour stripper  Emisi dari senyawa nitrogen seperti Nox sebagai sampingan dari pembakaran minyak  Emisi hidrokarbon dari evaporasi fraksi ringan yang terkandung dalam minyak mentah juga dalam tanki penyimpanan pada berbagai tahap operasi penyulingan

127

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif Emisi gas dan hidrokarbon dalam partikel dikurangi dengan menggunakan tanki floating roof. Penggunaan jenis ini dapat mengurangi emisi hidrokarbon 5% ketimbang fixed roof. Karena jenis ini hampir menghilangkan ruang evaporasi. e. Limbah Konsentrat Proses penyulingan limbah pada dasarnya dilakukan untuk menjaga lingkungan dari kemungkinan penurunan kualitas lingkungan. Penyulingan limbah konsentrat ada dalam bentuk oily sludge, activated sludge, drum kimia, office refuse, dan lain-lainnya. 3. Operasi Pemasaran dan Penyediaan Domestik Dampak yang potensial adalah penghilangan vegetasi, polusi udara, dan polusi air. Usaha manajemen lingkungan yang mungkin dilakukan pada operasi ini adalah sebagai berikut: a. Penghilangan Vegetasi Penugasan untuk melakukan penghijauan dan pengebunan lokasi. b. Polusi Air Limbah cair dihasilkan dari pekerjaan draining saat pembersihan tanki. Manajemen lingkungan untuk hal ini adalah dengan membangun penangkap minyak. c. Polusi Udara Emisi gas terjadi terjadi ketika hidrokarbon berevaporasi, terutama saat pengisian tanki, usaha yang dilakukan adalah dengan membuat tanki floating roof. d. Limbah Konsentrat Limbah konsentrat dalam bentuk simpanan oily sludge pada tanki penyimpanan dipindahkan saat pemindahan tanki. Penanganan selanjutnya adalah dengan menanamnya di lokasi tertentu. Untuk mencegah pencemaran air tanah, pemonitoran

128

BAB III


No

10



Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif dilakukan atas lokasi operasi. 4. Operasi Pengapalan, Pelabuhan, dan Komunikasi Sumber dampaknya adalah dari operasi kapal tanki. Dampak potensial terutama adalah polusi air dari tumpahan minyak dan kecelakaan tanki. Usaha manajemen adalah dengan memasang alat pencegahan polusi pada tanki, seperti pemisah minyak air, tanki slops, pengawasan pembuangan minyak, dan lain sebagainya. 1. Minimasi Air Limbah Bila tidak dilakukan pengolahan maka tingkat pencemaran akan jauh meningkat dari tingkat pencemaran sekarang yang sudah tinggi. Akan lebih efektif untuk berusaha “minimasi air limbah” dan menghemat biaya untuk pengelolaan air limbah. Selain itu, minimasi air limbah tidak saja mengurangi air limbah yang harus dikumpulkan, diolah dan dibuang tetapi juga mengurangi pemakaian bahan baku, energi dan air. 2. Penyusunan dan penetapan target untuk minimasi limbah pada sektor industri, komersil, jasa dan rumah tangga. 3. Untuk Limbah Rumah Tangga Berdasarkan pengamatan lapangan bahwa pembuangan dan pengolahan limbah manusia dengan sistem yang ada sekarang terutama mengandalkan sistem setempat, yang ada pada daerah dengan muka air tanah rendah, dengan kepadatan penduduk rendah sampai sedang, dan kondisi tanah yang sesuai, dinilai masih cukup. Namun, tank septik yang dirancang dan dioperasikan dengan baikpun hanya mampu menurunkan BOD sampai 60%. Kebanyakan sistem sanitasi setempat yang ada kurang layak dan

129

BAB III


No

11



Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif membuang limbah tanpa pengolahan yang cukup. Tanki septik tidak dikosonbgkan secara rutin dan jasa pelayanan pengambilan lumpur sering membuang lumpurnya di kanal sungai. Untuk sembilan persen (9%) dari limbah yang diolah dengan sistem terpusat, tingkat pengolahan pada banyak instalasi pengolahan tidak memadai. Misalnya, Jakartajuga tidak memiliki saluran pembuangan (sewerage sysem) dalam tanah yang memadai, tank septiknya hanya mampu menampung 25 persen populasi, dan kebanyakan orang menggunakan sungai untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus (MCK), serta pembuangan sampah yang jumlahnya sekitar 30%. Proses pengolahan limbah menghasilkan lumpur dan pembuangan. Mandapatkan lahan untuk instalasi pengolahan juga semakin sulit terutama di kota-kota besar. 4. Dll Sebagai tambahan, diperlukan political will dari pemerintah untuk menindaklanjuti dari langkah dan tindakan yang telah disebutkan dengan demikian akan tercipta pengelolaan air limbah yang berwawasan lingkungan.

Sanitasi berwawasan lingkungan dilakukan dengan pendekatan prinsip pencegahan polusi. Mengolah limbah buangan manusia dan memanfaatkan urine dan tinja sebagai sumberdaya pertanian. Sistem septic tank dan sewerage yang merupakan sistem konvensional dapat dioptimalkan. Sanitasi berwawasan lingkungan dapat menghemat air, melindungi sumberdaya air, mencegah polusi dan

130

BAB III


No


Dampak

Mitigasi/Adaptasi/Alternatif mengembalikan nutrien ke dalam siklus makanan. Nutrien pada air limbah memenuhi persyaratan sebagai pupuk semua tanaman. Dalam penerapan praktis, sanitasi berwawasan lingkungan menggunakan 4 teknik: (a) Diversion atau pemisahan: urine dan tinja dikumpulkan secara terpisah dalam kakus yang berdesain khusus. Urine disalurkan pada tangki dan tinja ditampung pada tangki yang lain, (b) Containment atau penampungan: urine dan tinja disimpan atau diperam secara terpisah sampai aman untuk digunakan atau didaur ulang, (c) Sanitization atau penyucihamaan: organisme patogen pada urine dan tinja dikurangi sampai pada tingkat pengolahan primer setempat. Untuk tinja, dilakukan pengurangan kadar air (dehydration), pH ditingkatkan dan waktu retensi 6-8 bulan, (d) Recycling atau daur ulang.

Sumber: Hasil FGD Pokja PL KLHS RPJMD Kab. Banyuasin 2014-2018 dengan Pemangku Kepentingan Tahun 2013

131

BAB III


3.7 Rekomendasi Pokja PL merumuskan rekomendasi KLHS. Perumusan rekomendasi dilakukan dan/atau

berdasarkan alternatif.

hasil

Pokja

PL

dari

perumusan

menyusun

mitigasi/adaptasi,

rumusan

rekomendasi

berdasarkan rumusan mitigasi/adaptasi dan/atau alternatif yang telah diidentifikasi

pada

tahap

sebelumnya

untuk

penajaman

rumusan

rancangan awal RPJMD. Rekomendasi perbaikan KRP penyusunan KLHS RPJMD Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada tabel 3.17.

132

BAB III


Tabel 3.17 Instrumen Perumusan Rekomendasi dalam Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD No

1



KLHS Renstra SKPD (Ya/Tidak)

Ya

Rekomendasi Perbaikan atau Penguatan Program Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi jalan dan Jembatan harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memuat programprogram Dinas PU BM seperti Program Pembangunan Informasi/Database Jalan dan Jembatan; Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan. Sedangkan Bupati terpilih mencanangkan rencana-rencana program sebagai berikut: Jalan lingkar KM 14–Gasing; Jalan Tanjung Api-Api–Sungsang dan Tanjung Carat; Jembatan Sugihan Kiri-Sugihan Kanan, Sebubus Saleh; Jalan Palembang–Mariana– Muara Padang; Jembatan dan Kawasan Rantau Bayur; Masterplan Kawasan Banyuasin via Jembatan Musi Tiga. Dilihat dari program-program di atas terdapat ketidaksinkronan antara rencana program Bupati terpilih dengan program-program Renstra Dinas PU BM. Bupati banyak mencanangkan program-program pembangunan jalan dan jembatan baru, sedangkan Dinas PU BM tidak memasukkan program pembangunan jalan dan jembatan baru yang diinginkan Bupati terpilih ke dalam dokumen Renstra mereka. Program-program yang dicanangkan Bupati terpilih sangat baik untuk mengatasi masalah kekurangan infrastruktur jalan dan jembatan dan sangat berpengaruh untuk meningkatkan aksesibilitas antar kawasan di Banyuasin. Hal tersebut harus diimplementasikan sehingga ekses-ekses seperti gejolak politis yang menginginkan pemekaran wilayah yang disuarakan oleh golongan masyarakat akibat sulitnya aksesibilitas antar wilayah bisa diredam dengan keseriusan pemkab membangun infrastruktur untuk kemaslahatan masyarakat. Selain itu, Dinas PU BM harus proaktif mengusulkan peningkatan jalan di sepanjang jalan Palembang-Betung karena kondisinya sangat parah karena kerap terjadi kemacetan yang disebabkan faktor alam maupun manusia. Kondisi sempadan jalan pun harus diperhatikan agar tidak terlalu tinggi dengan permukaan tanah di sampingnya karena hal tersebut sangat membahayakan pengguna jalan. Selain itu, Dinas PU BM harus segera berkoordinasi dengan Dinas PU CK untuk mengatasi masalah drainase di

133

BAB III


No

2




Ya

Rekomendasi Perbaikan atau Penguatan sepanjang jalan Palembang-Betung tersebut karena hal itu adalah salah satu syarat untuk menggolkan wacana pelebaran jalan negara tersebut. Hal lain yang tidak kalah penting, seiring dengan pengembangan pelabuhan internasional Tanjung Api-Api, PU BM harus proaktif berkoordinasi dengan pemprov dan pemerintah pusat dalam mempercepat peningkatan jalan TAA karena operasional pelabuhan sangat tergantung dari kinerja Dinas PU BM dalam menyiapkan jalan tersebut yang merupakan akses vital menuju kawasan pelabuhan TAA tersebut. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda karena dampak positifnya sangat masif bagi kemaslahatan masyarakat luas. Program Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan dan Dermaga harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Pembangunan kawasan pelabuhan dan industri di kawasan lahan basah Tanjung Carat harus memperhatikan lingkungan biotik (manusia, hewan, tumbuhan, dan mikro organisme) dan lingkungan abiotik (tanah, air, dan udara) karena pembangunan yang akan dilakukan di kawasan ini akan menyebabkan adanya degradasi lahan. Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan dan industri berkonsep hijau.Di samping itu, perlu mengembangkan Standard Operation Procedure (SOP) pengembangan kawasan Tanjung Carat. 1. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api Api yang dilengkapi dengan beberapa kawasan penunjang seperti terminal peti kemas, kawasan industri terpadu, kawasan perhunian modern dan lain-lain yang diprioritaskan pemerintah daerah Sumatera Selatan. Untuk meminimalkan kerusakan mangrove dan lahan gambut maka diupayakan pelengkapan pelabuhan yang dibangun sesuai dengan eco industrial park (EIP); Membuat kawasan dengan dengan system blok dengan memperhatikan mangrove dan lahan gambut yang ada; Mitigasi dampak eksploitasi mangrove dan lahan gambut; Adaptasi teknologi untuk memulihkan beradaan mangrove; Memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi pemanasan global. . Mengembangkan lahan mangrove; Mengembangkan teknologi yang ramah terhadap lahan gambut; Mitigasi dampak eksploitasi mangrove dan lahan gambut; Adaptasi teknologi untuk memulihkan beradaan mangrove; Membuat peraturan perundang-undangan yang bisa melindungi kawasan tersebut; Mengatur kawasan pelabuhan dan penunjangnya tidak mengganggu lingkungan sekitar; Mitigasi dampak lingkungan udara, air dan lahan; Pengembangan kawasan pelabuhan dan penunjangnya diupayakan memanfaatkan

134

BAB III


No



Rekomendasi Perbaikan atau Penguatan kawasan lindung yang seminimal mungkin; Seminimal mungkin kegiatan tersebut tidak memanfaatkan kawasan hutan lindung; Mitigasi dampak pengurangan kawasan lindung. 2. Pengembangan sistem transportasi perkeretaapian melalui pembangunan terminal peti kemas dan pembangunan jalan rel KA Palembang-Tanjung Api Api Untuk meminimalkan kerusakan mangrove dan lahan gambut; Pengembangkan jalur KA dengan jarak yang terpendek; Mitigasi dampak eksploitasi lahan gambut; Pengembangan system transportasi dan penunjangnya diupayakan memanfaatkan kawasan lindung yang seminimal mungkin; Seminimal mungkin kegiatan tersebut tidak memanfaatkan kawasan hutan lindung; Mitigasi dampak pengurangan kawasan lindung. 3. Pengembangan transportasi laut terutama untuk angkutan barang, khususnya Pelabuhan Tanjung Api Api sebagai pelabuhan samudera. Untuk meminimalkan kerusakan mangrove terhadap jalur transportasi; Pembuat rambu-rambu pelayaran dalam melindungi magrove; Mitigasi dampak eksploitasi lahan magrove; Membuat peraturan pelayaran yang sesuai dengan kondisi kawasan tersebut; Pembuat rambu-rambu pelayaran; Tersedianya aturan perundangundangan. 4. Membangun industri pengolahan dan manufaktur yang berdaya saing global dengan menciptakan nilai tambah potensial yang proporsional dengan memperkokoh kemitraan hulu-hilir, serta industri kecil, menengah, dan besar. Untuk meminimalkan kerusakan mangrove dan lahan gambut maka diupayakan pelengkapan pelabuhan yang dibangun sesuai dengan eco industrial park (EIP); Membuat kawasan dengan dengan system blok dengan memperhatikan mangrove dan lahan gambut yang ada; Mitigasi dampak eksploitasi mangrove dan lahan gambut; Adaptasi teknologi untuk memulihkan beradaan mangrove; Memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi pemanasan global; . Mengembangkan lahan mangrove; Mengembangkan teknologi yang ramah terhadap lahan gambut; Mitigasi dampak eksploitasi mangrove dan lahan gambut; Adaptasi teknologi untuk memulihkan beradaan mangrove; Membuat peraturan perundang-undangan yang bisa melindungi kawasan tersebut; Mengatur kawasan indsutri yang tidak mengganggu lingkungan sekitar; Mitigasi dampak lingkungan udara, air dan lahan; Pengembangan kawasan Industri diupayakan memanfaatkan kawasan lindung yang seminimal mungkin; Seminimal mungkin kegiatan tersebut tidak memanfaatkan

135

BAB III


No



3


Ya

4


Ya

Rekomendasi Perbaikan atau Penguatan kawasan hutan lindung; Mitigasi dampak pengurangan kawasan lindung. Tahun 2014-2018, Pemkab setidaknya merencanakan program-program yang berhubungan dengan pengembangan dan pembangunan pelabuhan TAA, yaitu: Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan termasuk program pembangunan dermaga dalam Kabupaten. Oleh karena itu, Pemkab harus menggenjot percepatan pemabangunan pelabuhan TAA dengan mengkoordinasikannya dengan pemprov, pemerintah pusat dan sektor-sektor lain yang terkait dalam lingkup Kabupaten Banyuasin. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda karena dampak positifnya sangat besar dan luas bagi kemaslahatan masyarakat dan citra Banyuasin di mata daerah lain bahkan dunia internasional. Program Pembangunan dan Pengembangan kawasan industri harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memuat program-program Diskop,UKM,Perindag seperti Program Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM); Program Penataan Struktur Industri; Program Sentrasentra Industri Potensial. Hal ini sejalan dengan rencana Bupati terpilih di bidang industri, yaitu antara lain: Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Gasing 5000 Ha; Pusat Docking-Gudang Mariana 200 Ha; Banyuasin Valley 10.000 Ha, Kawasan Industri Kecil dan Menengah, dll. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah kinerja pemkab yang harus terus ditingkatkan agar proyek berjalan sesuai rencana dan tidak berlarut-larut dalam hal proses pengerjaannya. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda. Program Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memuat programprogram Disparsenibudpora seperti Program Pengembangan Destinasi Pariwisata; Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga. Hal ini sejalan dengan rencanarencana Bupati terpilih dalam bidang pariwisata dan olahraga yaitu antara lain: Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Agro-Ekowisata Suak Tapeh; Ekowisata lahan basah, Pesisir, Taman Nasional Sembilang; Kawasan Wisata Golf dan Lintas Alam. Hanya saja khusus pembangunan wisata golf harus benar-benar ramah lingkungan dan pembangunannya harus tidak menimbulkan gejolak sosial dan konflik antara

136

BAB III


No



5


Ya

6


Ya

7

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Berbasis

Ya

Rekomendasi Perbaikan atau Penguatan pemerintah dengan masyarakat sekitar. Selain itu perlu dipertimbangkan konsep publicprivate partnership agar kawasan wisata olahraga dan wisata alam benar-benar terkelola secara profesional dimulai dari tahap perencanaan, pembangunan, pemanfaatan sampai pemeliharaannya. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi harus berwawasan lingkungan (Langkahlangkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memuat programprogram Disnakertrans seperti Program Pengembangan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi; Program Transmigrasi Penduduk Setempat. Hal ini sejalan dengan rencana Bupati terpilih dalam bidang transmigrasi. Bupati terpilih berusaha mewujudkan target program yaitu Ketersediaan Wilayah Transmigrasi dan Persentase Transmigrasi Yang Ditempatkan. Hanya saja pelaksanaan proyek ini harus benar-benar bebas dari konflik dengan masyarakat yang daerahnya akan didatangi para transmigran. Selain itu harus dipikirkan juga upaya untuk mencegah terjadinya disparitas sosial antara masyarakat dengan para transmigran dengan memberikan peluang ekonomi yang adil dan merata. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perumahan harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memuat programprogram Dinas PU CK seperti Program Lingkungan Sehat Perumahan; Program Pengembangan Komunitas Perumahan; Program Pengembangan Perumahan. Hal ini sejalan dengan rencana Bupati terpilih di bidang perumahan yaitu antara lain: Kawasan Permukiman KM 14; Kawasan Permukiman Jakabaring , Rambutan; Kawasan Permukiman Menengah-Atas KM 14. Hanya saja pembangunan ini harus menerapkan sungguh-sungguh prinsip keadilan sehingga target masyarakat tidak tebang pilih dan pendataan mengenai kategorisasi masyarakat yang akan dijadikan target harus benarbenar dikoordinasikan dengan BPS. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda karena dampaknya akan sangat baik bagi usaha pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang sosial. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Berbasis Perkebunan dan Kehutanan harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memuat program-

137

BAB III


No

Rumusan Program Pembangunan Perkebunan dan Kehutanan

8



Ya

Rekomendasi Perbaikan atau Penguatan program Dishutbun seperti Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan; Program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan; Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan; Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan; Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; Program perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan; Program pemanfaatan kawasan hutan industri; Program perencanaan dan pengembangan baton; Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan. Hal ini sejalan dengan rencana Bupati terpilih di bidang kehutanan dan perkebunan yaitu antara lain: Kawasan Hortikultura Sugihan Kiri; Kawasan Kelapa Delta Upang; Agrowisata Hortikultura; Optimalisasi Lahan Air untuk Pangan dan Hortikultura; Optimalisasi dan Peremajaan Tanaman Karet; Optimalisasi Pra Panen Tanaman Sawit. Hanya saja pengembangan dan pembangunan bidang kehutanan ini harus selalu mengacu pada upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan terus memberikan porsi yang besar pada konsep perkebunan inti rakyat. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda karena dampaknya akan sangat baik bagi usaha pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi dan sosial. Program Pengembangan Pertanian Umum harus berwawasan lingkungan (Langkahlangkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memuat programprogram Distanak dan Disperik & Kelautan seperti Program Peningkatan Ketahanan Pangan; Program Peningkatan Produksi Pertanian; Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; Program Pengendalian Hama Penyakit Tanaman; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan; Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi peternakan; Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan; Program Pengembangan Perikanan Tangkap; Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan; Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan; Program Pemberdayaan Masyarakat Ekonomi Pesisir; Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut. Hal ini sejalan dengan rencana Bupati terpilih di bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan yaitu antara lain: Agrowisata Pertanian Pangan, Hortikultura, Peternakan dan perikanan; Optimalisasi Lahan Air untuk Pangan dan Hortikultura; Pupuk Organik dan Biomassa; Peningkatan Teknologi Hasil Pertanian;

138

BAB III


No



9


Ya

10

Pembangunan dan

Ya

Rekomendasi Perbaikan atau Penguatan Pengembangan Budidaya Perikanan Darat dan Perikanan Tangkap; Program Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Kelautan; Pengembangan Ternak Besar: Sapi, Kerbau, Kambing; Pengembangan dan Optimalisasi Ternak Unggas; Peningkatan IP dan Pasca Panen Tanaman Pangan; Program Peningkatan, Penerapan Teknologi Pertanian; Program peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. Hanya saja pengembangan dan pembangunan bidang pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan ini harus selalu mengacu pada upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dengan terus memberikan porsi yang besar pada konsep usaha berbasis masyarakat. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda karena dampaknya akan sangat baik bagi usaha pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi dan sosial serta sangat besar kontribusinya dalam mendukung upaya pemerintah menjadikan Sumsel menjadi lumbung pangan. Program-Program Pembangunan dan Pengembangan Pertambangan, Energi dan Migas harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memuat programprogram Distamben seperti Program Pengawasan dan Penertiban Rakyat yang berpotensi merusak Lingkungan; Program Pengembangan Informasi Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral; Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan. Hal ini sejalan dengan rencana Bupati terpilih dalam bidang pertambangan, energi dan migas yaitu antara lain: Optimalisasi Batubara Energi; Energi Berbasis Biomassa/Bioenergi; Pengembangan Energi Terbarukan: Pasang Surut dan Tenaga Surya; Program Pengembangan Potensi, Energi dan Sumberdaya Mineral. Pembangunan di bidang ini bagaikan dua keping mata uang yang saling berlawanan, dampak positif dan negatifnya hampir sama besarnya. Di satu sisi sangat besar kontribusinya terhadap PAD, tetapi di sisi lain sangat buruk kontribusinya bagi lingkungan ekologi. Kepiawaian pemkab dalam mengelola hubungan yang baik dengan masyarakat dan dunia usaha sangat menentukan. Pemkab harus mencari solusi winwin solution agar kegiatan ini berjalan baik tanpa konflik. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda karena dampaknya akan sangat baik bagi usaha pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi dan sosial serta sangat baik bagi citra pemkab di mata daerah lain dan sangat besar kontribusinya dalam mendukung upaya pemerintah menjadikan Sumsel menjadi lumbung energi. Program Pembangunan dan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah harus berwawasan

139

BAB III


No

Rumusan Program Pembangunan Pengembangan Pengelolaan Air Limbah

11



Ya

Rekomendasi Perbaikan atau Penguatan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memuat programprogram Dinas PU CK dalam hal pengelolaan limbah seperti Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Namun Bupati terpilih secara eksplisit tidak mencanangkan program pengelolaan limbah ini pada uraian visi misinya. Padahal kegiatan ini sangat penting karena bersentuhan langsung dengan kualitas lingkungan ekologi Kabupaten Banyuasin. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda karena dampaknya akan sangat baik bagi usaha pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang sosial dan kesehatan masyarakat. Program Pembangunan dan Pengembangan Sanitasi harus berwawasan lingkungan (Langkah-langkah rekomendasi perbaikan dan atau penguatan dapat dilihat pada kolom mitigasi). Rancangan awal RPJMD Kabupaten Banyuasin tahun 2014-2018 memuat programprogram Dinas PU CK dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman seperti Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah; Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong. Namun sayang, Bupati terpilih tidak secara eksplisit memberikan perhatian terhadap pengelolaan sanitasi pada uraian visi misinya, padahal faktanya saat ini Kabupaten Banyuasin adalah Kabupaten yang maayarakatnya masih melakukan budaya buang air bersih sembarangan (di atas 90%) dikarenakan tidak tersedianya MCK yang baik terutama di daerah pedesaan. Padahal sanitasi ini sangat penting karena bersentuhan langsung dengan kualitas lingkungan hidup. Sebaiknya kegiatan ini diimplementasikan dan tidak ditunda-tunda karena dampaknya akan sangat baik bagi usaha pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang sosial dan kesehatan masyarakat.

Sumber: Hasil FGD Pokja PL KLHS RPJMD Kab. Banyuasin 2014-2018 dengan Pemangku Kepentingan Tahun 2013

140

BAB III KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RPJMD KABUPATEN BANYUASIN

Recommend Documents