KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2014 – 2019

BAB III RINGKASAN RANCANGAN RPJMD KABUPATEN POLEWALI MANDAR 2014-2019 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.

3.1.

VISI

Sumber : www. sulbar.com

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 – 2019 merupakan penjabaran atau diturunkan dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Polewali Mandar Periode 2005-2025, yaitu: “Polewali Mandar yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Polewali Mandar serta mempertimbangkan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang hendak dicapai pada tahun 2019 adalah : “Terwujudnya Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Menuju Masyarakat Polewali Mandar yang Sejahtera” Visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Pembangunan yang Merata didefinisikan sebagai keinginan yang kuat dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat dan menyediakan pelayanan publik secara merata kepada seluruh masyarakat, serta keinginan untuk mencapai tingkat kemajuan ekonomi dan sosial yang serasi dan seimbang di seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Pembangunan yang Berkeadilan diartikan sebagai bentuk komitmen dari pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dan pelaku pembangunan, berdasarkan jenis kelamin, suku, ras, golongan, status sosial, wilayah dan kemampuan yang berbeda, baik dari aspek akses, partisipasi, pengawasan maupun manfaat.

15 | P a g e


Polewali Mandar yang Sejahtera dimaknakan sebagai suatu kondisi kehidupan masyarakat yang sejahtera secara fisik-material dan mental-spiritual. Sejahtera secara fisik-material ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan, sedangkan sejahtera secara mental-spritual ditandai dengan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia (sipakala’bi’, sipakaraya, dan siasayangi), dan antara manusia dengan lingkungan alamnya. 3.2.

MISI Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Polewali Mandar diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Polewali Mandar periode 2014 – 2019, sebagai berikut: 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya. 2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. 3. Meningkatkan infrastruktur guna mendorong daya saing daerah. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

3.3.

TUJUAN DAN SASARAN Dengan mengacu pada Visi dan Misi di atas, dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Membaiknya indeks pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah; b. Membaiknya indeks kesehatan yang ditandai dengan bertambahnya angka harapan hidup. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan, budaya dan kebangsaan yang ditandai dengan persentase organisasi keagamaan yang dibina pemerintah, jumlah organisasi kesenian dan budaya yang berperan aktif dalam pengembangan seni dan budaya, cakupan pembinaan pendidikan wawasan kebangsaan; b. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditandai dengan jumlah konflik sosial.

16 | P a g e


3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Membaiknya indeks pembangunan dan pemberdayaan gender yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender. 4. Meningkatkan usaha ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan potensi usaha ekonomi lokal Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Membaiknya kinerja perekonomian daerah yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi; b. Berkembangnya usaha industri mikro, kecil, dan menengah yang ditandai dengan bertambahnya nilai produksi UMKM, membesarnya kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (ADHK); c. Berkembangnya pariwisata daerah yang ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara; d. Meningkatnya aktifitas perdagangan, restoran, dan hotel yang ditandai dengan membesarnya kontribusi sektor perdagangan, restoran, dan hotel terhadap PDRB. 5. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Membaiknya taraf hidup masyarakat yang ditandai dengan menurunnya persentase penduduk miskin; b. Meningkatnya pendapatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan (PDRB) dan pengeluaran perkapita; c. Meningkatnya pemenuhan pangan bagi penduduk secara merata dan terjangkau yang ditandai dengan menurunnya persentase penduduk yang rawan pangan. 6. Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatnya keinginan masyarakat untuk bekerja dan berusaha yang ditandai dengan membaiknya tingkat partisapisi angkatan kerja; b. Tersedianya lapangan kerja bagi pencari kerja baru yang ditandai dengan menurunnya tingkat pengangguran terbuka. 7. Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang berkelanjutan Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatnya produksi dan mutu produk komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan unggulan daerah membesarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, meningkatnya jumlah produksi perikanan darat dan laut; b. Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Polewali Mandar sebagai lumbung pangan Sulawesi Barat yang ditandai dengan meningkatnya proporsi luas lahan persawahan terhadap luas wilayah, membesarnya kontribusi produksi padi Polewali mandar terhadap Sulawesi Barat; 17 | P a g e


c. Meningkatnya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, serta pemeliharaan keanekaragaman hayati yang ditandai dengan meningkatnya proporsi luas hutan lindung terhadap luas kawasan hutan, meningkatnya proporsi luas kawasan hutan mangrove; d. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan yang ditandai dengan meningkatnya persentase penambang yang memilik ijin yang memenuhi good mining practice; e. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditandai dengan meningkatnya proporsi luas RTH terhadap luas kawasan perkotaan, meningkatnya cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup, meningkatnya cakupan penghijauan/penanaman vegetasi untuk produksi biomassa di wilayah rawan kerusakan tanah, meningkatnya cakupan layanan informasi status kualitas air dan udara; f. Terwujudnya pengembangan wilayah yang terencana dan terkendali yang ditandai dengan meningkatnya persentase kawasan strategis yang ditetapkan melalui Perda, meningkatnya cakupan penanganan kawasan rawan bencana. 8. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan kabupaten yang ditandai dengan meningkatnya proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik; b. Meningkatnya infrastruktur jaringan irigasi yang ditandai dengan meningkatnya rasio jaringan irigasi dengan luas lahan sawah; c. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi yang ditandai dengan meningkatnya persentase ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dan keselamatan transportasi darat; d. Meningkatnya pelayanan akses informasi yang ditandai dengan meningkatnya cakupan layanan akses informasi. 9. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perumahan dan permukiman Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang ditandai dengan berkurangnya luas kawasan kumuh; b. Meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni yang ditandai dengan berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani; c. Meningkatnya cakupan layanan air minum yang ditandai dengan meningkatnya cakupan layanan air minum perpipaan; d. Meningkatnya cakupan layanan persampahan yang ditandai dengan meningkatnya persentase layanan sampah terangkut ke TPA; e. Meningkatnya akses penduduk terhadap ketenagalistrikan di wilayah yang belum terjangkau listrik yang ditandai dengan meningkatnya rasio elektrifikasi.

18 | P a g e


10. Memperkuat kelembagaan pemerintahan daerah Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah yang ditandai dengan membaiknya predikat LAKIP, peringkat LPPD dan opini pengelolaan keuangan daerah; b. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang ditandai dengan meningkatnya persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan, dan tingkat integrasi data SKPD ke dalam Polewali Mandar satu data; c. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM aparatur yang ditandai dengan meningkatnya proporsi pemenuhan kompetensi SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi; d. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan yang ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. 11. Meningkatkan kualitas pelayanan publik Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatnya kualitas layanan perizinan yang ditandai dengan lama waktu rata-rata penyelesaian perizinan; b. Terwujudnya layanan pemerintahan yang efisien, efektif, dan transparan yang ditandai dengan membaiknya indeks kepuasan masyarakat, meningkatnya persentase prasarana pemerintahan dalam kondisi baik.

19 | P a g e


Tabel 3.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar VISI : Terwujudnya Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Menuju Masyarakat Polewali Mandar yang Sejahtera MISI Misi 1 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya

TUJUAN 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan

2. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, bermasyarakat, dan berbangsa

3. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender Misi 2 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan

1.

Meningkatkan usaha ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan potensi usaha ekonomi local

SASARAN

 Angka Melek Huruf (AMH)  Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

2. Membaiknya indeks kesehatan 1. Meningkatnya implementasi nilainilai keagamaan, budaya dan kebangsaan

 Angka Harapan Hidup (AHH)  Persentase organisasi keagamaan yang dibina pemerintah  Jumlah organisasi kesenian dan budaya yang berperan aktif dalam pengembangan seni dan budaya  Jumlah pembinaan pendidikan wawasan kebangsaan  Jumlah konflik sosial

2. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat Membaiknya indeks pembangunan dan pemberdayaan gender 1. Membaiknya kinerja perekonomian daerah

2. Berkembangnya usaha industri mikro, kecil dan menengah 3. Berkembangnya pariwisata daerah

2.

Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat

INDIKATOR

1. Membaiknya indeks pendidikan

4. Meningkatnya aktifitas perdagangan, restoran, dan hotel 1. Membaiknya taraf hidup masyarakat 2. Meningkatnya pendapatan masyarakat 3. Meningkatnya pemenuhan pangan bagi penduduk secara merata dan terjangkau

 Indeks Pembangunan Gender (IPG)  Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)  Pertumbuhan ekonomi

TARGET 2018/2019 92 persen 8,13 tahun

67,21 tahun 100 persen 135 organisasi

1.000 orang 0 kasus 71,75 78,26 11,12 persen

 Nilai produksi UMKM  Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB (ADHK)  Jumlah wisatawan domestik  Jumlah wisatawan mancanegara  Kontribusi sektor perdagangan, restoran dan hotel terhadap PDRB  Persentase penduduk miskin

Rp. 227.290.000 5,56 persen

 Pendapatan (PDRB) perkapita  Pengeluaran perkapita riil  Persentase penduduk yang rawan pangan

Rp. 24.014.647 Rp. 675.000 10,92 persen

151.000 orang 1.000 orang 30,12 persen 10,92 persen

20 | P a g e


3.

4.

Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha

Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan potensi sumberdaya alam yang berkelanjutan

1. Meningkatnya keinginan masyarakat untuk bekerja dan berusaha 2. Tersedianya lapangan kerja bagi pencari kerja baru 1. Meningkatnya produksi dan mutu produk komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan unggulan daerah 2. Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Polewali Mandar sebagai lumbung pangan Sulawesi Barat 3. Meningkatnya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta pemeliharaan keanekaragaman hayati 4. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan 5. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

6. Terwujudnya pengembangan wilayah yang terencana dan terkendali berbasis mitigasi bencana

Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur guna mendorong daya saing daerah

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan kabupaten 2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur irigasi dan sumberdaya air lainnya 3. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara dan penyeberangan

 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (ADHK)  Jumlah produksi perikanan darat  Jumlah produksi perikanan laut  Proporsi luas lahan persawahan terhadap luas wilayah  Kontribusi produksi padi Polewali Mandar terhadap Sulawesi Barat  Proporsi luas hutan lindung terhadap luas kawasan hutan  Proporsi luas kawasan hutan mangrove  Persentase penambang yang memiliki ijin yang memenuhi good mining practices  Proporsi luas RTH terhadap luas kawasan perkotaan  Cakupan pelayanan kasus-kasus lingkungan hidup  Cakupan penghijauan/ penanaman vegetasi untuk produksi biomassa di wilayah rawan kerusakan tanah  Cakupan layanan informasi status kualitas air dan udara  Persentase kawasan strategis yang ditetapkan melalui Perda  Cakupan penanganan kawasan rawan bencana  Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik  Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik  Rasio jaringan irigasi dengan luas lahan sawah  Persentase ketersediaan sarana dan prasarana transportasi  Persentase ketersediaan sarana dan

73 persen

2,01 persen 56,95 persen 11.750,75 ton 26.250,50 ton 8 persen 53 persen 64 persen 77 persen 100 persen

30 persen 100 persen 50 persen

80 persen 100 persen

100 persen 65 persen 75 persen 75,42 persen

100 persen 100 persen

21 | P a g e


2.

Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur perumahan dan permukiman

1. Memperkuat kelembagaan pemerintahan daerah

4. Meningkatnya pelayanan akses informasi 1. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman

 Luas kawasan kumuh

100 persen 10 Ha

2. Meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni 3. Meningkatnya cakupan layanan air minum 4. Meningkatnya cakupan layanan persampahan 5. Meningkatnya akses penduduk terhadap ketenagalistrikan 1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah

 Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani  Cakupan layanan air minum perpipaan  Persentase layanan sampah terangkut ke TPA  Rasio elektrifikasi

100 persen

 Predikat LAKIP  Peringkat LPPD  Opini Pengelolaan Keuangan daerah

B Peringkat 100 WTP

2. Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan data

 Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan  Tingkat integrasi data SKPD ke dalam Polewali Mandar satu data  Proporsi pemenuhan kompetensi SDM aparatur yang memenuhi standar kompetensi  Proporsi penduduk yang telah memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil  Lama waktu rata-rata penyelesaian perizinan  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  Persentase prasarana pemerintahan dalam kondisi baik

40 persen

3. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM aparatur 4. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

prasarana keselamatan transportasi darat  Cakupan layanan akses informasi

1. Meningkatnya kualitas layanan perizinan 2. Terwujudnya layanan pemerintahan yang efisien, efektif, dan transparan

1.000 unit 75 persen 55 persen

45 SKPD 70 persen

97,33 persen

1 hari kerja 70 persen 62 persen

22 | P a g e


3.4.

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, dan merupakan pernyataan program kepala daerah Kabupaten Polewali Mandar selama periode 2014-2019. Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Polewali Mandar. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut : 1. Misi : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya Program untuk mendukung misi ini adalah : Urusan Pendidikan  Program pendidikan anak usia dini  Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun  Program pendidikan menengah  Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan  Program pendidikan non-formal  Program manajemen pelayanan pendidikan Urusan Perpustakaan  Program pengembangan budaya dan pembinaan kepustakaan Urusan Kesehatan  Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ pustu dan jaringannya  Program obat dan perbekalan kesehatan  Program peningkatan layanan RSUD  Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak  Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita  Program pelayanan kesehatan penduduk miskin  Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular  Program upaya kesehatan masyarakat  Program pengembangan lingkungan sehat  Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

23 | P a g e


Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Program pembinaan dan pengembangan organisasi antar dan intra umat beragama Urusan Kebudayaan  Program pengembangan nilai budaya  Program pengelolaan keragaman budaya Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri  Program pembinaan wawasan kebangsaan  Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan  Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal  Program pemberantasan penyakit masyarakat Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan  Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan 2. Misi : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan Program untuk mendukung misi ini adalah : Urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah  Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi  Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM  Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM  Program penciptaan iklim UKM yang kondusif  Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Urusan Industri  Program pengembangan industri kecil menengah  Program peningkatan kemampuan teknologi industri  Program pengembangan sentra-sentra industri potensial Urusan Perdagangan  Program penataan pedagang kaki lima dan asongan  Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan  Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Urusan Pertanian  Program peningkatan produksi pertanian  Program peningkatan produksi perkebunan  Program peningkatan produksi hasil peternakan  Program peningkatan penerapan teknologi pertanian  Program peningkatan penerapan teknologi perkebunan  Program peningkatan penerapan teknologi peternakan  Program peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian  Program peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perkebunan  Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian  Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan  Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan  Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 24 | P a g e


Urusan Kehutanan  Program perlindungan dan konsevasi sumber daya hutan  Program rehabilitasi hutan dan lahan Urusan Ketahanan Pangan  Program peningkatan kesejahteraan petani  Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan  Program pengembangan sistem penyuluh perikanan  Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Urusan Kelautan dan Perikanan  Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir  Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar  Program pengembangan perikanan tangkap  Program pengembangan budidaya perikanan  Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan  Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan Urusan Pariwisata  Program pengembangan destinasi pariwisata  Program pengembangan kemitraan pariwisata  Program pengembangan pemasaran pariwisata Urusan Sosial  Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya  Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Urusan Ketenagakerjaan  Program peningkatan kesempatan kerja  Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Program pencegahan dini dan penanggulangan darurat bencana Urusan Penataan Ruang  Program perencanaan tata ruang  Program pengendalian pemanfaatan ruang Urusan Lingkungan Hidup  Program pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup  Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA  Program perlindungan dan konservasi SDA  Program peningkatan pengendalian polusi  Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup  Program pengelolaan ruang terbuka hijau

25 | P a g e


Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral  Program pembinaan dan pengembangan geologi dan sumberdaya mineral  Program pembinaan dan pengawasan pertambangan Urusan Penanaman Modal  Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi  Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Urusan Perencanaan Pembangunan  Program perencanaan pembangunan ekonomi Urusan Perumahan  Program pengelolan areal pemakaman  Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 3. Misi : Meningkatkan infrastruktur guna mendorong daya saing daerah Program untuk mendukung misi ini adalah : Urusan Pekerjaan Umum  Program pembangunan jalan dan jembatan  Program rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan  Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong  Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh  Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan infrastruktur sumberdaya air lainnya  Program penguatan kelembagaan pengelola irigasi  Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum Urusan Perumahan  Program pengembangan perumahan Urusan Lingkungan Hidup  Program pengembangan pengelolaan persampahan Urusan Perhubungan  Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan  Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ  Program peningkatan pelayanan angkutan Urusan Komunikasi dan Informatika  Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa  Program kerja sama dengan media massa Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral  Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan 4. Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas Program untuk mendukung misi ini adalah : Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  Program penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 26 | P a g e


     

Program pengembangan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil  Program penataan administrasi kependudukan Urusan Perencanaan Pembangunan  Program perencanaan pembangunan daerah  Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA  Program perencanaan pembangunan sosial budaya  Program perencanaan pembangunan ekonomi  Program pengembangan data base perencanaan Urusan Statistik  Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Urusan Penanaman Modal  Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Urusan Pekerjaan Umum  Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

27 | P a g e


Tabel 3.2. Matriks Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2019 Misi 1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya NO

SASARAN

(1) 1

Membaiknya Indeks pendidikan

ARAH KEBIJAKAN / KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

INDIKATOR

(2)

(3)

(4)

(5)

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dua belas tahun yang berkualitas di seluruh wilayah kecamatan

Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah kecamatan, khususnya pada wilayah dengan tingkat aksesibilitas yang rendah

Menfasilitasi dan mendorong anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi

Penurunan angka putus sekolah dan peningkatan angka melanjutkan pendididkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

2014

2019

(6)

(7)

(8)

(9)

APS Anak Usia Dini

50%

67%

Pendidikan

Dinas Pendidkan, Pemuda & Olahraga

Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

Persentase APM SD/MI Persentase APM SMP/MTs Persentase APM SMA/SMK/MA Jumlah Pendidik yang S1

92,05%

94,1%

Pendidikan

62%

65%

Pendidikan

80%

81%

Pendidikan

1708 Orang

1,788 Orang

Pendidikan

Dinas Pendidkan, Pemuda & Olahraga Dinas Pendidkan, Pemuda & Olahraga Dinas Pendidkan, Pemuda & Olahraga Dinas Pendidkan, Pemuda & Olahraga

Jumlah Tenaga Pendidik profesionalisme (sertifikasi) Persentase Angka Butu Huruf

973 Orang

1.093 Orang

Pendidikan


14 %

6%

Pendidikan


Program pengembangan budaya dan pembinaan kepustakaan

Persentase peningkatan minat dan budaya baca masyarakat

30%

60%

Perpustakaan

Kantor Perpustakaan & Arsip Daerah

Program manajemen pelayanan pendidikan

Jumlah Sekolah yang memenuhi standar

8 SD

18 SD

Pendidikan

10 SMP

15 SMP

Pendidikan

2 SMA

7 SMA

Pendidikan

1 SMK

6 SMK

Pendidikan

Dinas Pendidkan, Pemuda & Olahraga Dinas Pendidkan, Pemuda & Olahraga Dinas Pendidkan, Pemuda & Olahraga Dinas Pendidkan, Pemuda & Olahraga

Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Penyebarluasan sarana dan prasarana layanan pendidikan non-formal dan informal, serta pengintensifan program kejar paket A,B dan C

SKPD PENANGGUNG JAWAB

Program pendidikan anak usia dini

Program pendidikan menengah

Memperluas pelayanan pendidikan formal dan informal serta program kejar paket A, B, dan C

BIDANG URUSAN

CAPAIAN KINERJA

STRATEGI

Program pendidikan non-formal

28 | P a g e

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2014 – 2019 Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI Angka kelulusan SD/MI

2

Membaiknya Indeks Kesehatan

Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah kecamatan

Meningkatkan mutu layanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu pasca persalinan, bayi dan balita, penyakit beresiko, penyakit menular dan tidak menular, lansia dan sakit jiwa

3

Meningkatnya implementasi nilainilai keagamaan, budaya dan kebangsaan

Peningkatan mutu sarana dan prasarana kesehatan dasar di seluruh wilayah kecamatan, khususnya pada wilayah dengan tingkat aksesibilitas yang rendah

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya Program pengadaan obat dan perbekalan kesehatan

Peningkatan kualitas layanan RSUD Penyediaan layanan kesehatan bagi ibu melahirkan, ibu pasca persalinan, bayi dan balita, penyakit beresiko, penyakit menular dan tidak menular, lansia dan sakit jiwa

Program peningkatan layanan RSUD Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Memperluas layanan kesehatan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Penyebarluasan dan pemerataan sarana dan prasarana layanan dasar dan kesehatan, serta fasilitasi dan sosialisasi tentang Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan, kebudayaan dan kebangsaan terutama bagi generasi muda

Mengintensifkan kegiatan-kegiatan keagamaan, kebudayaan dan kebangsaan terutama bagi generasi muda

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Program upaya kesehatan masyarakat

Angka kelulusan SMP/MTs Angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA Rasio poskesdes/ pustu terhadap jumlah penduduk

Persentase ketersediaan obat terhadap kebutuhan obat Persentase pasien yang terlayani dengan baik Persentase cakupan kunjungan Ibu hamil Cakupan bayi BBLR yang ditangani Cakupan penduduk miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan cakupan penjaringan kasus penyakit menular

0,86%

0,80%

Pendidikan

98,01%

100%

Pendidikan

94,05%

96%

Pendidikan

95%

100%

Pendidikan

1 : 2000

1 : 2000

Kesehatan

Dinas Pendidkan, Pemuda & Olahraga Dinas Pendidkan, Pemuda & Olahraga Dinas Kesehatan

95%

100%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

100%

100%

Kesehatan

90%

90%

Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah Dinas Kesehatan

10%

7,78%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

100%

100%

Kesehatan

Rumah Sakit Umum Daerah

25%

50%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Persentase pengendalian angka kesakitan

20% 65%

85%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Persentase penggunaan sarana air bersih dan sanitasi Persentase PHBS rumah tangga

45%

65%

Kesehatan

Dinas Kesehatan

Program pembinaan dan pengembangan organisasi antar dan intra umat beragama

Persentase organisasi antar dan intra Umat Beragama yang di bina

100%

100%

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sekretariat Daerah

Program pengembangan lingkungan sehat

15%

Dinas Pendidkan, Pemuda & Olahraga Dinas Pendidkan, Pemuda & Olahraga

29 | P a g e


4

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat

Mengintensifkan sistem keamanan swakarsa

Peningkatan keterlibatan warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungannya

Program pengembangan nilai budaya Program pengelolaan keragaman budaya Program pembinaan wawasan kebangsaan

Persentase budaya yang dikembangkan Persentase keragaman budaya yang dikelola Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan

50%

80%

Kebudayaan

60%

80%

Kebudayaan

450 orang

1000 orang

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Cakupan keamanan dan kenyamanan lingkungan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Cakupan pemberantasan penyakit masyarakat

100%

100%

100%

100%

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri

70%

100%

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Capaian IDG

64,75

71,75

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan

Capaian IPG

65,75

69,75

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pemberantasan penyakit masyarakat

5

Membaiknya indeks pembangunan dan pemberdayaan gender

Pengarusutamaan (PUG)

Pembangunan yang responsif gender (kebijakan yang diarahkan pada upaya-upaya pembangunan yang memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang diintegrasikan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender)

Dinas Kebudayaan & Pariwisata Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kantor Kesatuan Bangsa & Linmas Kantor Kesatuan Bangsa & Linmas  Kantor Kesatuan Bangsa & Linmas  Kantor Satuan Polisi Pamong Praja  Kantor Kesatuan Bangsa & Linmas  Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Badan Koordinasi Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan Badan Koordinasi Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan

30 | P a g e


Misi 2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan NO (1) 1

2

3

4

SASARAN (2) Membaiknya kinerja perekonomian daerah

Berkembangnya usaha industri mikro, kecil dan menengah

Berkembangnya pariwisata daerah

Meningkatnya aktifitas perdagangan, restoran, dan hotel



INDIKATOR

(3) Pemberdayaan badan usaha ekonomi desa melalui pengembangan ekonomi lokal

(4) Mengembangkan dan memberdayakan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat

(5) Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan

(6) Persentase koperasi aktif khusu sektor riil Peresentase desa yang memiliki BUMDes

Mengembangkan kerjasama antar pihak swasta dengan sektor UMKM dari hulu hingga hilir

Mengembangkan kemitraan antara pelaku usaha sektor UMKM dengan swasta

Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM

Jumlah UKM yang tumbuh

Meningkatkan dan memperluas pembinaan dan pendampingan kepada UMKM berbasis keaksaraan fungsional (Vokasional) Memperluas dan menata obyek-obyek wisata

Peningkatan kegiatan pembinaan dan pendampingan UMKM dalam bentuk bantuan permodalan, manajemen usaha, peralatan dan keterampilan

Program peningkatan kemampuan teknologi industri Program pembinaan penataan pedagang kaki lima dan asongan

Persentase UKM yang melakukan kemitraan Usaha Persentase Kelompok Industri yang menerapkan Teknologi Cakupan Usaha perdagangan Informal yang dibina

Peningkatan kerjasama dengan para pelaku usaha yang bergerak di sektor pariwisata

Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan kemitraan pariwisata

Peningkatan intensitas promosi dan publikasi obyek-obyek wisata

Program pengembangan pemasaran pariwisata

Pemberian kemudahan bagi para pelaku usaha perdagangan, restoran, dan hotel

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

STRATEGI

Meningkatkan dan memperluas usaha dan kegiatan perdagangan, restoran, dan hotel

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri

CAPAIAN KINERJA

BIDANG URUSAN

SKPD PENANGGUNG JAWAB (10) Dinas Koperasi UMKM Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Dinas Koperasi UMKM

2014

2019

(7) 4,3%

(8) 100%

(9) Koperasi dan UKM

20%

100%

Pemberdayaan Masyarakat desa

1 Unit usaha

Koperasi dan UKM

2,6%

393 Unit usaha 29%

0,05%

1%

5%

97,94%

Persentase Destinasi Wisata yang dikelola

15%

50%.

Pariwisata

Persentase Pengembangan Kemitraan yang dikembangkan Jumlah Wisatawan (domestic dan mancanegara) yang berkunjung Cakupan layanan pengawasan perlindungan konsumen Pertumbuhan Usaha perdagangan yang telah Memiliki Legalitas Usaha

10%.

50%.

Pariwisata

152.000 orang

250.000 orang

Pariwisata

Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Perdagangan

Dinas Perindustrian & Perdagangan

Perdagangan

Dinas Perindustrian & Perdagangan

100%

15%

100%

80%

Koperasi dan UKM

Dinas Koperasi UMKM

Industri

Dinas Perindustrian & Perdagangan Dinas Perindustrian & Perdagangan

Perdagangan

Dinas Kebudayaan & Pariwisata Dinas Kebudayaan & Pariwisata

31 | P a g e

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2014 – 2019 5

Membaiknya taraf hidup masyarakat

Memperluas akses penduduk terhadap kegiatan ekonomi

Perluasan dan pemerataan kegiatan ekonomi hingga ke perdesaan

Mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan tepat sasaran

Program peningkatan kesejahteraan petani

Persentase Kelompok Tani yang ditingkatkan Kesejahteraannya

20%

100%

Ketahanan Pangan

Program pengembangan industri kecil menengah

Persentase Usaha Industri yang Aktif

2%

52%

Industri

Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya Program perencanaan pembangunan ekonomi

Jumlah KK fakir miskin komunitas adat terpencil Jumlah Penyandang Masalah Sosial (PMKS) Persentase dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang sinergi dan terintegrasi Jumlah masalah kesejahteraan sosial

200 KK

450 KK

Sosial

1,573 Orang

773 Orang

Sosial

85%

100%

Perencanaan pembangunan

1.573 PMKS

773 PMKS

Sosial

Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian Program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan)

Persentase kelompok pengolahan hasil pertanian Persentase kelompok pengolahan hasil perkebunan Persentase kelompok pengolahan hasil peternakan Persentase pendududk yang rawan pangan

15%

75%

Pertanian

7%

38%

Pertanian

Dinas Kehutanan & Perkebunan

7%

38%

Pertanian

Dinas Pertanian & Peternakan

20%

100%

Ketahanan Pangan

Program peningkatan kesempatan kerja

Persentase tenaga kerja yang terserap lapangan kerja

97,95%

99%

Ketenagakerjaan

Badan Pelaksanan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan & Ketahanan Pangan Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi

Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social 6

Meningkatnya pendapatan masyarakat

Memperluas sumbersumber pendapatan masyarakat dengan memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha

Penganekaragaman produk olahan berbasis komoditi unggulan daerah

7

Meningkatnya pemenuhan pangan bagi penduduk secara merata dan terjangkau

Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat berbasis sumberdaya local

Penyediaan pangan bagi penduduk khususnya daerah terpencil melalui pola pemberdayaan masyarakat

8

Meningkatnya keinginan masyarakat untuk bekerja dan berusaha

Meningkatkan minat masyarakat, terutama penduduk usia kerja untuk bekerja dan berusaha

Penyediaan dan penyebarluasan informasi mengenai potensi dan peluang kerja

Badan Pelaksanan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan & Ketahanan Pangan Dinas Perindustrian & Perdagangan Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi Dinas Pertanian & Peternakan

32 | P a g e


Tersedianya lapangan kerja bagi pencari kerja baru

Meningkatkan dan memperluas usahausaha ekonomi berbasis potensi sumber daya local

Menciptakan lapangan kerja baru melalui pemberdayaan masyarakat dan ekonomi lokal

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja

Persentase tenaga kerja terampil dan berkualitas

100%

100%

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Persentase Desa yang memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang aktif Persentase Sentra Usaha Industri Kecil yang Aktif

0%

100%

8,50%

72%

Industri

92%

100%

Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan & Perikanan

2,6%

79%

Koperasi dan UMKM

Dinas Koperasi UMKM

Program pengembangan sentrasentra industri potensial Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 10

11

-

Meningkatnya produksi dan mutu produk komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan unggulan daerah

Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif

Meningkatkan produktivitas dan mutu pertanian, peternakan dan perikanan unggulan daerah

Mengidentifikasi kebutuhan dan penyempurnaan regulasi yang mendukung iklim usaha dan investasi Menfasilitasi para investor dalam melakukan kegiatan penanaman modal

Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan lahan pertanian melalui peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan prasarana produktivitas hingga ke daerah terpencil dengan pola pemberdayaan masyarakat

Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif

Persentase masyarakat miskin pesisisr yang diberdayakan Persentase UKM unggulan yang dikembangkan

Persentase promosi dan kerjasama Investasi

95 %

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Presentase regulasi Penanaman Modal

100 %

100%

Penanaman Modal

Persentase Izin penanaman Modal yang diterbitkan Produksi padi

50%

75%

Penanaman Modal

233,961 ton 1.533 Ton

Pertanian

635.815 Ton

234,361 ton 1581 Ton 688.225 Ton

7 unit

200 Unit

Pertanian

5%

35 %

Pertanian

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian Program pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian

Produksi Palawija/Kedele Meningkatnya Produksi Tanaman Holtikultura Pengadaan Hand Traktor Persentase jalan usaha tani

Dinas Sosial Tenaga Kerja & Transmigrasi

Masyarakat dan Desa

Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Program peningkatan produksi pertanian

100 %

Ketenagakerjaan

Penanaman Modal

Pertanian Pertanian

Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa Dinas Perindustrian & Perdagangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  Sekretariat Daerah  Dinas Pendapatan & Perizinan Dinas Pendapatan & Perzinan Dinas Pertanian & Peternakan Dinas Pertanian & Peternakan Dinas Pertanian & Peternakan Dinas Pertanian & Peternakan Dinas Pertanian & Peternakan

33 | P a g e

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2014 – 2019 Cakupan jaringan irigasi tersier

Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan sarana dan prasarana produktivitas sektor perkebunan hingga ke daerah terpencil dengan pola pemberdayaan masyarakat Intensifikasi dan ekstensifikasi komoditi peternakan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana produktivitas hingga ke daerah terpencil

Intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber daya perikanan laut melalui penyediaan sarana dan prasarana produktivitas

12

Meningkatkan kualitas, kuantitas, sarana dan prasarana tenaga penyuluh

Pengembangan lahan budidaya perikanan darat hingga ke daerah terpencil Peningkatan kinerja tenaga penyuluh pertanian, peternakan dan perikanan terhadap kelompok tani yang dibina

3255 Meter

20.225 Meter

Pertanian


5 Km

51 Km

Pertanian

Dinas Kehutanan & Perkebunan

40.949 Ton

Pertanian

Dinas Kehutanan & Perkebunan Dinas Kehutanan & Perkebunan

Program pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur perkebunan Program peningkatan produksi perkebunan Program peningkatan penerapan teknoogi perkebunan

Cakupan jalan produksi

Persentase teknologi tepat guna perkebunan yang diterapkan

7%

75.540 Ton 35%

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan

Persentase ternak yang dilayani

15%

75%

Pertanian


Populasi Sapi

15%

75%

Pertanian

Populasi Kambing

15%

75%

Pertanian

Populasi Ayam Buras dan Itik Populasi Ayam Ras

15%

75%

Pertanian

15%

75%

Pertanian

0

25%

Pertanian

Program pengembangan perikanan tangkap Program pengembangan budidaya perikanan

Persentase Penerapan Teknologi Peternakan Cakupan Luas Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Produktfitas Perikanan Budi Daya

Dinas Pertanian & Peternakan Dinas Pertanian & Peternakan Dinas Pertanian & Peternakan Dinas Pertanian & Peternakan Dinas Pertanian & Peternakan Dinas Kelautan & Perikanan

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Persentase kelompok pertanian/ perkebunan yang didampingi

Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar

Produksi Kakao

80%

24978 ton 1,678 Ton /Ha

100%

Pertanian

100%


25.350 ton 1,108 Ton /Ha


100%


Ketahanan Pangan

Dinas Kelautan & Perikanan Dinas Kelautan & Perikanan

Badan Pelaksanan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan & Ketahanan Pangan

34 | P a g e

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2014 – 2019 Program pengembangan sistem penyuluh perikanan 13

Terkendalinya luasan lahan pangan berkelanjutan guna mendukung Polewali Mandar sebagai lumbung pangan Sulawesi Barat

Menjaga dan mempertahankan luasan lahan sawah potensial

Pengendalian alih fungsi lahan terutama bagi lahan persawahan

Program Peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan

Pencetakan lahan persawahan baru

Program peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pertanian

Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan persawahan dataran tinggi

14

15

Meningkatnya konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta pemeliharaan keanekaragaman hayati

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya konversi dan rehabilitasi hutan, mangrove dan lahan kritis

Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi dan rehabilitasi mangrove

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan

Meningkatkan pengelolaan usaha pertambangan

Program peningkatan produksi pertanian

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian Program perlindungan dan konsevasi sumber daya hutan Program rehabilitasi hutan dan lahan Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan Program pembinaan dan pengembangan geologi dan sumberdaya mineral Program pembinaan dan pengawasan pertambangan

16

Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan

Program pengelolaan ruang terbuka hijau Program pengelolan areal pemakaman

Persentase Kelompok Perikanan yang didampingi Persentase Pendududk yang Rawan Pangan

80%

100%



20%

100%

Ketahanan Pangan

Persentase Jalan Usaha Tani Cakupan Jaringan Irigasi Tersier Produksi padi

5%

35%

Pertanian

3255 Meter 233,961 ton 1.533 Ton

Pertanian

635.815 Ton

20225 Meter 234,361 ton 1581 Ton 688.225 Ton

Badan Pelaksanan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Kehutanan & Ketahanan Pangan Dinas Pertanian & Peternakan Dinas Pertanian & Peternakan Dinas Pertanian & Peternakan Dinas Pertanian & Peternakan Dinas Pertanian & Peternakan

7 Unit

200 Unit

Pertanian

4%

37%

Kehutanan

6.500 Ha

37.500 Ha

Kehutanan

92%

100%



9%

100%

Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Pertambangan, Energi & Mineral

100%

100%

Energi dan Sumber daya Mineral


12%

17%

Lingkungan Hidup

100%

100%

Perumahan

Badan Lingkungan Hidup Dinas Tata Ruang & Permukiman

Produksi Palawija/Kedele Meningkatnya Produksi Tanaman Holtikultura Pengadaa Hand Traktor Persentase Luas Hutan yang dikonservasi Luas Hutan dan Lahan yang direhabilitasi Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Persentase ketersediaan data geologi dan sumberdaya mineral Persentase Penambang yang memiliki izin yang memenuhi good Mining Practice Cakupan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Persentase penanganan areal pemakaman milik pemda

Pertanian Pertanian Pertanian

Dinas Pertanian & Peternakan Dinas Kehutanan & Perkebunan Dinas Kehutanan & Perkebunan

35 | P a g e

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2014 – 2019 Program pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

Program perlindungan dan konservasi SDA Program peningkatan pengendalian polusi Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup

17

Terwujudnya pengembangan wilayah yang terencana dan terkendali berbasis mitigasi bencana

Melaksanakan dan mengendalikan pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana

Persentase Usaha /kegiatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis Cakupan luas pemulihan cadangan SDA pesisir (Potensi 300 Hektar) Cakupan Penghijauan/ Penanaman vegetasi untuk produksi bio massa Cakupan kualitas pengujian udara dan air Persentase ketersediaan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dan Kajian Lingkunagn Hidup Strategis (KLHS) Jumlah Perda tata ruang Persentase Bangunan Baru yang Memiliki IMB

100%

100%

Lingkugan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

0%

33%

Lingkungan hidup


12%

85%

Lingkungan Hidup


8%

67%

Lingkungan Hidup

100%

100%

Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup

Perda

7 Perda

Penataan Ruang

100%

100%

Penataan Ruang

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Badan Penaggulangan Bencana Daerah

Perumahan

Dinas Tata Ruang & Permukiman

Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten

Program perencanaan tata ruang Program pengendalian pemanfaatan ruang

Peningkatan penanganan kawasan rawan bencana

Program pencegahan dini dan penanggulangan darurat bencana

Persentase wilayah penanggulangan darurat bencana

100%

100%

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Cakupan wilayah kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

13 kecamatan

16 kecamata n

Dinas Tata Ruang & Permukiman Dinas Tata Ruang & Permukiman

36 | P a g e


Misi 3. Meningkatkan infrastruktur guna mendorong daya saing daerah NO (1) 1

SASARAN

STRATEGI (2)

Meningkatnya kuantitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan kabupaten

(3) Meningkatkan kondsi jaringan jalan dan jembatan



INDIAKATOR KINERJA

(4) Peningkatan panjang jaringan dan peningkatan konstruksi jalan dan jembatan kabupaten

(5) Program pembangunan jalan dan jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

(6) Panjang Jalan Kabupaten

Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

2

3

4

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur irigasi dan sumberdaya air lainnya

Meningkatkan infrastruktur irigasi dan sumberdaya air lainnya

Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara dan penyeberangan

Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi

Meningkatnya pelayanan akses informasi

Meningkatkan layanan akses informasi

Mewujudkan pengembangan dan pengelolaansistem irigasi partisipatif

Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan penyeberangan

Peningkatan kapasitas media layanan akses informasi

Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan infrastruktur sumberdaya air lainnya Program penguatan kelembagaan pengelola irigasi Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Program peningkatan pelayanan angkutan Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Program kerja sama dengan media massa

Panjang Jalan dan jembatan yang ditingkatkan kondisinya (rusak menjadi baik) Panjang jalan dan jembatan kawasan strategis dan cepat tumbuh Persentase Pengelolaan Jaringan Irigasi, dan infrastruktur sumber daya air lainnya Persentase Lembaga Pengelola Irigasi yang terbentuk Persentase Sarana dan Prasarana Transpotasi Darat dan Laut yang terbangun Persentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Frekuensi Operasi Penerbitan Angkutan Umum Frekuensi Penyebaran Informasi melalui media Frekuensi Penerbitan edisi sebaran informasi di media cetak

CAPAIAN KINERJA 2014 (7) 0 Meter 5.100 Meter

2019 (8) 914.850 Meter 564.000 Meter

BIDANG URUSAN (9) Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum

SKPD PENANGGUNG JAWAB (10) Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

11.050 Meter

80.500 Meter

Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum

6%

100%

Pekerjaan Umum


100%

100%

Pekerjaan Umum


2%

100%

Perhubungan

Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika

4,17%

100%

Perhubungan

21 kali

126 kali

Perhubungan

365 kali

2.190 kali

Komunikasi dan Informatika

Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika

4 kali

34 kali

Komunikasi dan Informatika

 Sekretariat Daerah  Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika

37 | P a g e


6

7

8

9

Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman Meningkatnya kualitas rumah tidak layak huni

Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh Meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni

Program pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

Persentase drainase dalam kondisi baik

0,27%

42,35%

Program pengembangan perumahan

2 kecamatan

16 kecamatan

Meningkatnya cakupan layanan air minum Meningkatnya cakupan layanan persampahan Meningkatnya akses penduduk terhadap ketenagalistrikan

Meningkatkan cakupan layanan air minum perpipaan Meningkatkan cakupan layanan persampahan Membangun dan mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan

Peningkatan cakupan layanan air minum perpipaan Peningkatan cakupan layanan persampahan

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum

1.20%

Penyediaan tenaga listrik dan energi di wilayahwilayah terpencil

Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan

Cakupan wilayah lingkungan perumahan dan kawasan perumahan yang sehat dan layak huni Cakupan Wilayah yang Terlayani Air Minum Perpipaan Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi

Program pengembangan pengelolaan persampahan

Pekerjaan Umum


Perumahan

Dinas Tata Ruang & Pemukiman

51%

Pekerjaan Umum


100%

100%

Lingkungan Hidup

Dinas Tata Ruang dan Permukiman

3%

100%

Energi dan Sumber daya mineral


Misi 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas No

Sasaran

Strategi

(1) 1

(2) Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah

(3) Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Arah Kebijakan / Kebijakan Umum

Program Pembangunan Daerah

Indikator

Capaian Kinerja 2014

2019

(4) Peningkatan kualitas dan ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

(5) Program penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

(6) Persentase LAKIP SKPD yang memenuhi standar SAKIP

(7) 25%

(8) 100%

Peningkatan pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Program pengembangan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Persentase Peningkatn sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

80 %

100%

Bidang urusan (9) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

SKPD Penanggung Jawab (10) Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

38 | P a g e


2

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan data

Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Persentase Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan yang tertata

0%

100%

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Program perencanaan pembangunan daerah

100%

100%

Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai umpan balik bagi perencanaan

Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA

Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan daerah Cakupan perencanaan dengan implementasi (lingkup bidang fispra)

50%

100%

Perencanaan pembangunan

Cakupan perencanaan dengan implementasi (lingkup bidang sosbud)

50%

100%

Perencanaan Pembangunan

Cakupan perencanaan dengan implementasi (lingkup bidang ekonomi) Program pengembangan data base Persentase data perencanaan sektoral/SKPD yang terintegrasi ke dalam Polman satu data Program pengembangan Persentase ketersediaan data/informasi/statistik daerah data statistik yang dibutuhkan dalam perencanaan pembang. Program peningkatan kapasitas Persentase jumlah sumber daya aparatur pegawai yang mengikuti diklat

50%

100%


25%

100%


100%

100%

Statistk

20%

40%

100%

100%

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Program perencanaan pembangunan sosial budaya

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Mewujudkan integrasi data melalui pengelolaan satu data pembangunan

3

Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM aparatur

Meningkatkan kompetensi SDM dalam berbagai bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Mewujudkan pengelolaan data yang akurat, relevan dan terkini dengan membangun koneksi data SKPD untuk mendukung proses perencanan pembangunan daerah Pengembangan pendidikan formal dan pelatihan keterampilan

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Persentase diklat yang diikuti sesuai dengan kebutuhan kompetensi anggota DPRD

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Perencanaan Pembangunan

Inspektorat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Semua SKPD

Sekretariat DPRD

39 | P a g e


4

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan

5

Meningkatnya kualitas layanan perizinan

6

Terwujudnya layanan pemerintahan yang efisien, efektif, dan transparan

Mengembangkan dan menata sistem administrasi kependudukan Meningkatkan kualitas administrasi pelayanan pemerintah melalui penataan proses layanan

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

Persentase pemenuhan layanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

100%

100%

Pengembangan perangkat keras dan lunak administrasi kependudukan

Program penataan administrasi kependudukan

Cakupan Penataan Administrasi Kependudukan

100%

100%

Pengembangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Persentase regulasi Penanaman Modal

100%

100%

Persentase Izin penanaman Modal yang diterbitkan Persentase Pengelolaan Manajemen Keuangan Daerah yang sesuai Standar

100%

100%

100%

100%

Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber PAD

Pengelolaan PAD dan sumber-sumber pendapatan lainnya

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Meningkatkan kualitas prasarana pemerintahan

Pengembangan standar pelayanan publik dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Program peningkatan kualitas pelayanan publik

Persentase SKPD yang memenuhi standar pelayanan publik

10%

100%

Peningkatan prasarana pemerintahan

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Persentase sarana dan Prasarana Pemerintahan dalam Kondisi baik

5%

80%

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kependudukan dan Catatan Sipi

Sekretariat Daerah

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penanaman Modal

Sekretariat Daerah Dinas Pendapatan dan Perizinan Penanaman Modal Dinas Pendapatan dan Perizinan Otonomi Daerah,  Sekretariat Pemerintahan Umum, Daerah Administrasi  Dinas Keuangan Daerah, Pendapatan dan Perangkat Daerah, Perizinan Kepegawaian dan Persandian Otonomi Daerah, Sekretariat Pemerintahan Umum, Daerah Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum

40 | P a g e

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar

Recommend Documents