KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2014 – 2019
BAB II PROFIL WILAYAH KAJIAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
2.1.
ASPEK GEOGRAFIS
Sumber : www. sulbar.com
Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan ibukota Polewali Mandar yang secara geografis terletak pada posisi 03040’00” - 3032’ 5,28” Lintang Selatan dan 118053’ 58,2”-119029’35,8” Bujur Timur dengan luas wilayah darat ± 2.094.18 km2 dan luas wilayah laut ±460 km2, serta panjang pantai ± 94,12 km. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Polewali Mandar berbatasan:
Sebelah Utara Kabupaten Mamasa Sebelah Selatan Selat Makassar Sebelah Timur Kabupaten Pinrang Sebelah Barat Kabupaten Majene
Secara administratif, Kabupaten Polewali Mandar terbagi ke dalam 16 (enam belas) kecamatan yang terdiri atas 144 desa dan 23 kelurahan dengan luas wilayah 2.022,30 Km. Kecamatan Tubbi Taramanu merupakan kecamatan yang terluas dengan luas wilayah 356,95 Km atau 17,65 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas 21,34 Km atau hanya 1,06 persen dari total luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Selama tahun 2012, jumlah hari hujan di Kabupaten Polewali Mandar tercatat 155,6 hari hujan dengan curah hujan sebesar 2.061,2 mm. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari (17,6 hari) sedangkan jumlah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember (289,8 mm). Dari sisi topografi, sebagian besar atau >41 persen dari luas Kabupaten Polewali Mandar memiliki topografi berbukit, >39 persen dari luas kabupaten memiliki topografi bergunung, dan sisanya sekitar 20 persen dari luas kabupaten memiliki topografi datar, dengan kelas lereng dominan antara 5-15 persen dan 15-40 persen (>70% dari luas kabupaten). Dengan kondisi topografi seperti ini, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar harus dilakukan dengan ekstra hatihati agar sumberdaya alam yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. 5|Page
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2014 – 2019
Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Proporsinya Menurut Kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar 2012 NO. 1.
KECAMATAN
LUAS WILAYAH (KM2)
PERSENTASE TERHADAP TOTAL LUAS WILAYAH (%)
Tinambung 21,34 Balanipa 37,42 Limboro 47,55 Tubbi Taramanu 356,95 Alu 228,30 Campalagian 87,84 Luyo 156,60 Wonomulyo 72,82 Mapilli 91,75 Tapango 125,81 Matakali 57,62 Polewali 26,27 Binuang 123,34 Anreapi 124,62 Matangnga 234,92 Bulo 229,5 Kab. Polewali Mandar 2.022,30 Sumber : Polewali Mandar Dalam Angka, 2013
1.06 1.85 2.35 17.65 11.29 4.34 7.74 3.60 4.54 6.22 2.85 1.30 6.10 6.16 11.62 11.35 100.00
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Tabel 2.2. Luas Penyebaran Kelas Topografi dan Kelas Lereng di Kabupaten Polewali Mandar 2010 TOPOGRAFI Datar Landai Bergelombang Berbu kit Bergunung
KELAS LERENG (%)
LUAS (HA)
PERSEN (%)
0-2 2-5 5-15 15-40 >40
35.248 9.897 44.679 100.398 12.008
17,43 4,89 22,09 49,65 5,94
Sumber : Hasil Perhitungan Peta, Bappeda 2010
Dari sisi penggunaan lahan, sebagian besar wilayah Kabupaten Polewali Mandar berupa lahan perbukitan dan pegunungan yang ditutupi hutan dan belukar. Lahan yang relatif datar diusahakan untuk pertanian yang terdiri dari persawahan irigasi, sawah tadah hujan, tambak, tegalan, perkebunan kakao rakyat, perkebunan cengkeh rakyat, pertanian lahan kering/tegalan, dan kebun campuran. Lahan nonpertanian terdiri atas hutan, semak belukar dan rumput-rumputan, gawir dan lahan miring curam, lahan permukiman/ pekarangan, dan pulau karang. Penyebaran hutan primer dan sekunder masih dijumpai di daerah perbukitan dan pegunungan. Dari hasil pengamatan di lapangan, juga ditemukan beberapa perbukitan/gunung yang telah gundul akibat penebangan kayu serta diusahakan petani untuk perkebunan kakao, durian, langsat, dan cengkeh. 6|Page
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2014 – 2019
Perubahan penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar terjadi karena pertambahan penduduk dan terbukanya jaringan jalan sehingga memungkinkan penduduk untuk membuka usaha pertanian terutama pengembangan tanaman kakao pada lahan-lahan miring. Sedangkan pada wilayah dataran rendah, terutama yang masih dekat dengan laut, sebagian lahan persawahan telah diubah menjadi lahan tambak dan sebagiannya lagi telah dijadikan lahan perkebunan dan permukiman. Sebagian besar wilayah Kabupaten Polewali Mandar merupakan kawasan hutan yang mencapai ± 94.000 Ha atau 46 persen dari total luas wilayah kabupaten. Kawasan hutan diklasifikasikan lebih lanjut menjadi Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Terbatas. Luas Kawasan Hutan Lindung mencapai ± 68.000 ha atau sekitar 33 persen dari luas wilayah kabupaten. Berdasarkan proporsi luas kawasan hutan ini maka dapat dikatakan masih cukup ideal, namun pada kenyataannya banyak Kawasan Hutan Lindung yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai kawasan lindung.
2.2.
KONDISI PENDUDUK Berdasarkan hasil proyeksi pada tahun 2012, penduduk Polewali Mandar mencapai 409.648 jiwa yang terdiri dari 199.682 jiwa laki-laki dan 209.966 jiwa perempuan, dengan 92.895 rumah tangga. Maka rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebesar 4 - 5 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2012 sebesar 1,62 persen. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 2008 - 2012 dapat dilihat pada grafik berikut : Gambar 2.1. Grafik Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 - 2012
420
396.120
401.272
409.648
400 380
371.420
373.263
360 340 2008
2009
2010
2011
2012
Jumlah Penduduk (Jiwa) Sumber : Polewali Mandar Dalam Angka Tahun 2013
Komposisi penduduk Kabupaten Polewali Mandar menurut umur sebagai berikut 34,12 % penduduk usia muda (0-14 tahun), 5,25 % penduduk usia tua (65 tahun keatas), 60,6% penduduk usia produktif (15-64 tahun). Dapat dilihat pada grafik piramida penduduk berikut: 7|Page
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2014 – 2019
Gambar 2.2. Piramida Penduduk Kabupaten Polewali Mandar
Sumber: Polewali Mandar Dalam Angka Tahun 2013
Pada piramida penduduk di atas terlihat bahwa kelompok umur terbesar berada pada kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 45.761 jiwa, yang terdiri dari 23.313 laki-laki dan 22.448 perempuan. Sedangkan kelompok umur terkecil berada pada kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebanyak 5.958 jiwa, yang terdiri dari 2.530 laki-laki dan 3.428 perempuan. Tabel 2.3. Jumlah Laki-Laki dan Perempuan Menurut Umur di Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2011 dan 2012 KELOMPOK UMUR 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Jumlah
2011 Laki-Laki 22.643 24.677 22.963 19.101 15.275 15.005 13.946 14.151 12.164 9.345 7.442 5.343 4.677 3.424 2.590 2.874 195.620
Perempuan 21.542 23.261 21.831 19.417 16.330 16.378 15.385 15.097 13.194 9.960 8.914 6.019 6.142 4.379 3.580 4.223 205.652
2012 Laki-Laki Perempuan 23.313 22.448 22.870 21.817 23.492 22.139 20.558 20.201 16.200 17.104 14.750 16.197 13.939 15.604 14.003 15.210 12.880 13.853 10.088 11.051 7.986 9.099 5.865 6.861 4.656 6.025 3.629 4.692 2.530 3.428 2.923 4.237 199.682 209.966
Sumber :Polewali Mandar Dalam Angka, 2012 dan 2013
Nilai sex ratio Kabupaten Polewali Mandar sebesar 95,1 berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dengan perbandingan dari setiap 100 perempuan terdapat 95 orang laki-laki. 8|Page
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2014 – 2019
Dari sisi kepadatan penduduk, kepadatan rata-rata Kabupaten Polewali Mandar tahun 2012 mencapai 203 ribu jiwa/km2 dengan kecamatan terpadat adalah Kecamatan Polewali (2.173 jiwa/km2) disusul Kecamatan Tinambung (1.085 jiwa/km2). Sedangkan kepadatan terendah adalah di Kecamatan Matangnga (22 jiwa/km2). Ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 2.4. Kepadatan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 KECAMATAN Tinambung Balanipa Limboro Tubbi Taramanu Alu Campalagian Luyo Wonomulyo Mapilli Tapango Matakali Polewali Binuang Anreapi Matangnga Bulo Kab. Polewali Mandar
LUAS AREA (KM2/KM) 21,34 37,42 47,55 356,95 228,30 87,84 156,60 72,82 91,75 125,81 57,62 26,27 123,34 124,62 234,92 229,5 2.022,30
KEPADATAN PENDUDUK 1085 657 363 53 54 614 177 642 303 178 384 2173 255 77 22 40 100,00
Sumber : Polewali Mandar Dalam Angka Tahun 2013
Jika dilihat persebaran penduduk pada tingkat kecamatan, Kecamatan Polewali memiliki jumlah penduduk terbesar dengan 57.095 jiwa sekaligus merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dengan jumlah 2.173 jiwa/km2 sedangkan jumlah penduduk terkecil ada pada Kecamatan Matangnga dengan jumlah penduduk 5.232 jiwa.
2.3.
PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel penting dalam pembangunan daerah dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama periode 2009 – 2012, PDRB Kabupaten Polewali Mandar atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan dari Rp 2.5 Milyar pada tahun 2009 menjadi Rp 4.4 Milyar pada tahun 2012. Kontribusi PDRB Kabupaten Polewali Mandar atas dasar harga berlaku tahun 2012 adalah terbesar kedua terhadap pembentukan Provinsi Sulawesi Barat mencapai 30,77 persen setelah Kabupaten Mamuju yang mencapai 31,00 persen.
9|Page
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2014 – 2019
Gambar 2.3. Grafik Perkembangan Pertumbuhan PDRB Berlaku dengan PDRB Konstan Tahun 2009 - 2012
Sumber : Polewali Mandar Dalam Angka Tahun 2013
Perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku disebabkan oleh perubahan nilai produksi dari barang dan jasa sektor ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya pada tahun 2012, ada tiga sektor yang berkontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku. Ketiga sektor tersebut adalah pertanian (49,42 persen), sektor perdagangan, hotel dan restoran (22,37 persen) dan sektor jasa-jasa (16,36 persen) dapat dilihat pada grafik berikut: Gambar 2.4. Grafik Distribusi Persentase PDRB ADHB Terbesar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 - 2012
Sumber : Polewali Mandar Dalam Angka Tahun 2013
Sedangkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan 2000 hanya dapat disebabkan oleh perubahan nilai produksi barang dan jasa dari seluruh sektor ekonomi yang ada, seperti pada grafik berikut: 10 | P a g e
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2014 – 2019
Gambar 2.5. Grafik Distribusi Persentase PDRB ADHK 2000 Terbesar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009 - 2012
Sumber : Polewali Mandar Dalam Angka Tahun 2013
Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya, kondisi ekonomi yang baik harus didukung dengan kestabilan dan pertumbuhan yang baik pula. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar tahun 2009 sebesar 4,92 persen merupakan laju pertumbuhan terendah karena diakibatkan bencana alam yang terjadi sedangkan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar 10,55 persen dan terjadi penurunan di tahun 2012 menjadi 9,69 persen. Gambar 2.6. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 - 2012
Sumber : Polewali Mandar Dalam Angka Tahun 2013
Sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2012 Kabupaten Polewali Mandar hampir separuhnya didorong oleh pertumbuhan sektor pertanian. Kemudian sektor selanjutnya yang berpengaruh selain sektor pertanian adalah sektor perdagangan, restoran, hotel dan sektor jasa-jasa. Hal ini sesuai dengan ciri khas Kabupaten Polewali Mandar yang unggul di sektor pertanian dan sektor perdagangan. 11 | P a g e
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2014 – 2019
2.4.
SARANA DAN PRASARANA UMUM 1. Panjang Jaringan Jalan Secara umum, kualitas jalan di Kabupaten Polewali Mandar terus membaik. Ini ditandai dengan meningkatnya, baik secara absolut maupun relatif, panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang. Secara absolut, panjang jalan dalam kondisi baik meningkat sekitar tiga kali lipat selama kurun waktu 2009-2012. Secara relatif, proporsi panjang jalan dalam kondisi baik meningkat dari 22,43 persen menjadi 60,27 persen pada periode yang sama. Sebaliknya, panjang jalan dalam kondisi rusak ringan dan berat menunjukkan penurunan, baik secara absolut maupun relatif. Capaian ini menjadi tampak istimewa karena total panjang jalan juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Tabel 2.5. Panjang Jalan Keseluruhan Berdasarkan Kondisi Jalan di Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2012
NO
1. 2. 3. 4. 5.
KONDISI JALAN Baik Sedang Rusak Rusak Total
2008 294,18 161,00 730,82 278,00 1.464,00
PANJANG JALAN 2009 2010 2011 343,99 689,48 699,71 161,00 417,09 429,82 735,35 323,81 308,56 293.40 252,76 269,55 1.533,74 1.683,14 1.707,64
2012 1040,69 285,04 330,25 70,79 1.726,77
Sumber : Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2013
2. Jaringan Irigasi Panjang jaringan irigasi, baik primer, sekuder maupun tertier, di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun selama periode 2009-2013. Panjang jaringan irigasi primer meningkat dari 19.328 Km (2009) menjadi 21.104 Km (2013). Pada saat yang sama, panjang jaringan irigasi sekunder meningkat dari 49.693 Km (2009) menjadi 55.820 Km (2013). Sedangkan panjang jaringan irigasi tertier meningkat dari 70.032 Km (2009) menjadi 79.098 Km (2013). Proporsi jaringan irigasi tertier mencapai lebih dari setengah terhadap total panjang jaringan irigasi. Tabel 2.6. Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013 NO.
JARINGAN IRIGASI
1.
Jaringan primer Jaringan Sekunder Jaringan Tersier Total Panjang Jaringan
2. 3.
2009 19.328 49.693 70.032 139.053
PANJANG JARINGAN 2010 2011 2012 19.328 19.328 19.514 51.781 53.558 54.454 73.220 75.073 77.794 144.329 147.959 151.762
2013 21.104 55.820 79.098 156.022
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Polewali Mandar
12 | P a g e
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2014 – 2019
3. Rumah Tinggal Bersanitasi Selama kurun waktu 2009-2013, jumlah rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Polewali Mandar, cenderung meningkat. Pada tahun 2009, jumlah rumah tinggal bersanitasi sebesar 32.938 RT, dan meningkat menjadi 53.994 RT pada tahun 2013 atau meningkat 63,9 persen. Peningkatan ini jauh besar dibandingkan dengan peningkatan jumlah rumah tinggal secara keseluruhan. Akibatnya proporsi rumah tinggal bersanitasi terhadap total rumah tinggal, juga menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2013, proporsi rumah tinggal bersanitasi sebesar 63,54 persen, meningkat dari 41,01 persen pada tahun 2009. Namun capaian ini sesungguhnya masih tergolong rendah, mengingat masih ada sekitar 36,5 persen rumah tinggal yang tidak memiliki akses terhadap sanitasi. Tabel 2.7. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Polewali Mandar, 2009-2013 NO 1.
URAIAN Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi Jumlah rumah tinggal Persentase
2.
3.
2009
2010
2011
2012
2013
32.938
44.918
44.967
50.390
53.994
80.162 41,01
92.768 48,42
92.141 44,82
84.967 59,31
84.967 63.54
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, 2013
2.5.
ISU KABUPATEN POLEWALI MANDAR Isu-isu strategis dan permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan pada 5 (lima) tahun mendatang untuk mewujudkan masyarakat Polewali Mandar yang sejahtera, antara lain: 1. Kualitas sumberdaya manusia Kondisi kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Polewali Mandar yang masih rendah ditandai oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang rendah. Meskipun IPM Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun IPM Kabupaten Polewali Mandar merupakan yang terendah dari seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Karena itu masih dibutuhkan upaya pembangunan yang serius dan konsisten di bidang pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat agar kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Polewali Mandar dapat sejajar dan bahkan melebihi kabupaten lainnya. 2. Kemiskinan Kabupaten Polewali Mandar sampai saat ini masih menghadapi masalah kemiskinan yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2012 sebaran kemiskinan menurut kabupaten di Sulawesi Barat, menurut jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Polewali Mandar.
13 | P a g e
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar 2014 – 2019
3. Infrastruktur Ketersediaan infrastruktur dasar seperti prasarana jalan, jaringan irigasi, listrik dan air bersih di Kabupaten Polewali Mandar masih perlu untuk optimal baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Masalah infrastruktur menjadi masalah yang akan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Polewali Mandar, selain terkait dengan akses masyarakat terhadap sumbersumber ekonomi, hal tersebut juga akan sangat terkait dengan kelancaran investasi di daerah. Oleh karena itu isu pemerataan pembangunan infrastruktur masih perlu mendapatkan perhatian pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Pembangunan infrastruktur (khususnya jalan dan jembatan) di daerahdaerah terisolir/terpencil perlu dilaksanakan guna membuka akses transportasi dan arus ekonomi antar desa. 4. Pengembangan ekonomi kerakyatan Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Polewali Mandar belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara memadai. Karena itu pengembangan potensi perekonomian rakyat baik pada sektor pertanian sebagai sektor basis maupun sektor-sektor lainnya seperti perdagangan, perindustrian, koperasi, ketenagakerjaan dan penanaman modal perlu terus ditingkatkan. Selain itu peran UMKM, industri kecil/ rumah tangga, dan koperasi perlu didorong guna memberikan kontribusi yang nyata bagi penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah. 5. Pengelolaan sumberdaya berkelanjutan
alam
dan
lingkungan
hidup
secara
Isu tentang lingkungan hidup di Kabupaten Polewali Mandar telah menjadi permasalahan regional dan nasional. Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar yang sangat strategis harus berwawasan lingkungan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mewujudkan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan serta mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga upaya pelestarian sumberdaya hutan dan pengembangan kawasan-kawasan terbuka hijau perlu mendapatkan perhatian guna menjaga keseimbangan ekosistem. 6. Reformasi birokrasi dan tata kelola Seiring dengan perkembangan permasalahan sosial ekonomi, budaya, dan politik yang semakin dinamis, terbuka dan kritis di Kabupaten Polewali Mandar, maka dibutuhkan sebuah birokrasi yang kuat, terpercaya, dan akuntabel. Dalam perkembangan penataan birokrasi pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, masih menghadapi beberapa permasalahan pada aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, dan penataan peraturan perundangundangan, sehingga diperlukan penanganan secara mendasar, terencana dan sistematis.
14 | P a g e